PERATURAN BUPATI MA Nomor 178 Tahun 2013 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA PADA ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN BUPATI SIMALUNGUN, - bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 8 Tahun 2012 ten tang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun · omor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Simalungun, terdapat beberapa perubahan struktur organisasi pada beberapa Lembaga Teknis Daerah. sehingga dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja pada Organisasi Lembaga Teknis Daerah dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang a.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati Simalungun Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Simalungun Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas. Fungsi dan Tata Kerja pada Organisasi Lembaga Teknis Oaerah Kabupaten Simalungun.
\_\_ ..
r,--~,+p,,,lffl'i'"""""'""--+.-..&amp;.J.QQ.ang-Undang ornor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah rJASKAH 'I l.; 1 H D::"-\~~rii Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Surnatera . OLEH KA8t,G -'lt,!r ,i, - ,,-;"tkA8 (t b R blik I d · T h s1~.,·.': ________________ · · · utara em aran egara epu I n onesia a un 1956. omor 58. Tambahan ~:-.,0 -~,-,oo-:\_9\_ ... #Z.i[-j},~, an egara Republik Indonesia Nomor 1092); WIG('"L (-T5JfifoaiiJ;·
-Undang
Nomor
8
Tahun
i
974
tentang
Pokok-pokok
Kepegawaian
,;-.3
-l.ulj
~
er'ii!5 ran
1
egara
Republik
Indonesia
Tahun
1974
omor
SS
Tarnbahan
Lemba an egara Republik Indonesia
omor 3041)
sebagaimana telah
diubah
~·~m Undang-Undang Iornor 43 Tahun 1999 (Lembaran egara Republik Indonesia Tahun l 999 omor 169, Tambahan Lembaran egara Republik Indonesia omor 3890);
- 3\_ Undang-Undang ! omor l 7 Tahun 2003 tentang Keuangan , egara (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 1 omor 47. Tambahan Lembaran egara Republik Indonesia omor 4286);
4. Undangndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pernerintahan Daerah (Lembaran l egara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor J 2.5. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebazaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang No~or 12 e,Tahun 2008 tentanz perubahan kedua atas Undang-undang omor 32 Tahun 2004 tentanu Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 J omor 59, Tambahan Lembaran egara Republik Indonesia omor 4844 ):
,\.
\_
: :,A3KAH INI TELAH
o::
OLEH KA~AG,
H~·'.'.
,:,,
1-----"'-'Ni\_A\_ L ~'.~:..:.
5. Undang-Undang omor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran egara Republik Indonesia Tahun 2004 omor 126, Tambahan Lembaran egara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang omor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (lembaran egara Republik Indonesia Tahun 2011 omor 82 Tambahan Lembaran egara Republik Indonesia omor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan. Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran egara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran egara Republik Indonesia Nomor 4263);
8. Peraturan Pemerintah omor 32 Tahun 2004 Tentang Pedoman Satuan Palisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 omor l 12);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran egara Republik Indonesia Nomor 4587);
10. Peraturan Pernerintah omor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran egara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor J 59, Tambahan Lembaran egara Republik Indonesia Nomor 4588);
11. Peraturan Pemerintah Nornor 79 Tahun 2005 tentang Pedornan Pernbinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran egara Republik Indonesia Tahun 2005 omor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia omor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pernerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi
9. dan SM:l!NJils;rerintahan Oaerah Kabupaten/Kota (Lembaran egara Republ\_ik [ndones(a --t:KA!Bf' un 2007 omor 82, Tambahan Lembaran egara Republik Indonesia =----or 4 73 7):
::o~AOR•~LOJA'
r,~
,
v
...
-
·
.
f\_/f.&lt;-'~-:
-
lj ..
3 ..
!\_
A
Ar
~of!)
1.
- aturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat -9~rah (Lembaran egara Republik Indonesia Tahun 2007 omor 89. TaJnbahan Lembaran egara Republik Indonesia omor4741);
- 'eraturan Pernerintah omor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Palisi Pamong Praja (Lembaran egara Republik Indonesia Tahun 2010 omor 9. Tambahan Lembaran egara Republik Indonesia Nomor 5094);
L- ... -~
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri omor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah:
16. Peraturan Menteri Dal am Negeri Norn or 40 Tahun 20 l l tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Palisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 590);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 16 Tahun 2008 teniang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Kabupaten Simalungun (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2008 Nomor 16 seri ··D" omor 15):
18. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Simalungun (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2008 omor 17 seri "D" lornor 16) sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun omor 2 Tahun 20 l l Tentang Perubahan Kedua Atas Peraiuran Daerah Kabupaten Simalungun omor 17 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Simalungun (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2011 omor 2 seri "D'. Nomor 2).
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA PADA ORGANISASl LEMBAGA TEKNlS DAER.AH KABUPATEN SIMALUNGUN Menetapk an
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Simalungun . omor 3 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas. Fungsi dan Tata Kerja pada Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Simalungun (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 20 Tahun 2009) diubah sebagai berikut :
r
l. Ketentu an Bab [I Pasal 19 ayat (l), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 20 avat (1) ·-,-~--·K\_A\_H\_I\_N\_l l-.E-'\_H\_D-.-. tfmr il'Wrt2) diubah , sehingga berbun yi: ________________ o L.-1 .. :,.'\:\lllNAS-.';H'JK:::l, :.,f:KAB. Sl"'ALU.-.:GV; I
Kepala Bidang Bina Kewaspadaan dan Penanganan Konflik
Pasal 19
epala Bidang Bina Kewaspadaan dan Penanganan Konflik mempunyai tugas membantu Kepala Badan menyusun Kebijakan dan melaksanakan Pembinaan kewaspadaan nasional dan Penanganan Konflik.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (I) Pasal ini, Kepala Bidang Bina Kewaspadaan dan Penanganan Konflik menyelenggarakan fungsi :
- a. Pengkoordinasian penyusunan penetapan kebijakan operasional dan perencanaan pembinaan dibidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kerjasama pembinaan dibidang kewaspadaan nasional dan penanganan konftik;
- c. Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dibidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik.
- (3) Kepala Bidang Bina Kewaspadaan dan Penanganan Konflik mcmpunyai rincian tugas :
- a. Menetapkan kebijakan operasional yang merujuk kepada kebijakan umurn nasional dan kebijakan tekhnis Propinsi meliputi bidang kewaspadaan dini. kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial. pengawasan orang asing dan lembaga asing skala kabupaten ;
- b. Melaksanakan kegiata.n pembinaan dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan. penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala kabupaten;
- c. Melakukan pernbinaan bimbingan, supervisi dan konsultasi perencanaan. penel itian, pengembangan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan. kelurahan/nagori dan masyarakat dibidang kewaspadaan dini. kerjasama intelkam. bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial. pengawasan orang asing dan lembaga asing skala kabupaten:
- d. Melakukan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan. kelurahan/nagori dan masyarakat dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina rnasyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala kabupaten ;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan o\eh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Pasal 20
- (1) Kepala Sub Bidang Pembinaan Kewaspadaan dan Kamtibmas mempunyai rincian tugas :
- a. Menghimpun dan mengolah data untuk menyusun penetapan kebijakan operasional bidang Kewaspadaan dan Kamtibmas skala kabupaten:
- b. Menyusun dan merencanakan kegiatan pembinaan di bidang Kewaspadaan dan Kamtibmas skala kabupaten;
- c. Meningkatkan kapasitas operasional Badan Kesatuan Bangsa, Pol itik dan Perlindungan Masyarakat dibidang Kewaspadaan dan Kamtibmas skala kabupaten;
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Kepala Sub Bidang Analisis Konflik dan Deteksi Dini. mempunyai nncian tugas :
:
~IN:AL v :, · :\_ · · b. Nlelaksanakan pengkaj ian bah an untuk penyempurnaan dan penyusunan .,\_;-lO\_M\_O\_R\_: -9·U.~~-~~f~~tI~bij~kan, ketenma~ d\_a~ standar p~Jak~anaan kegitan a1\_1a\_lisis ~oten i TMlGG,''· ~ ~ARAF l&lt;pnfl1k dan deteksi dim yang meliputi kewaspadaan dini, kerjasama -----·~·--· r·-r--i,telkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja skala kabupaten;
----------...\_Melaksanakan. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan bahan/dara .:.ASKAH INI TEL-~H o·,-::,~~;1,1;NA~~tuk penyelenggaraan kegiatan analisi potensi konflik dan deteksi dini; OLEH KA BAG. Hl;V-, :: ________________ ··-:;"AB .· i,
- l~-3~ ~o'3 J.~Melaksanakan dan mernfasilitasi kegiatan analisis potensi konflik dan deteksi dini, yang meliputi kewaspadaan dini, kerjasama intelkarn. bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja skala kabupaten sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- d. Melaksanakan pembinaan. pengawasan dan supervisi penyelenggaraan kegiatan analisis potensi konflik dan seteksi dini. yang meliputi kewaspadaan dini, kerjasama intelkarn, bina masyarakat. perbatasan dan tenaga kerja ska\a kabupaten sesuai ketentuan dan standar yang diietapkan:
- e. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyclenggaraan pemerintahan (bimbingan, supervist dan konsultasi. perencanaan penelitian, pema.ntauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang kewaspadaan dini. kerjasama intelkam, bina masyarakat perbatasan dan tenaga kerja skala kabupaten sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan:
- f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi sereta pelaporan penyelenggaraan kegiatan analisis potensi konflik dan deteksi dini. sesuai ketcntuan dan standar yang ditetapkan;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Pasal 93
BADA PELA YA AN PERIJINA TERP ADU DAN PENANAMAN MODAL
- (1) Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam melaksanakan penyusunan dan melaksanakan kebijakan daerah dalam Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagai mana dimaksud pada ayat (!) pasal ini, Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanarnan Modal menyelenggarakan fungsi:
- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal;
- d. Pengawasan terhadap pelaksanaan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal.
- (3) Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu mempunyai rincian tugas :
I
- ,SKAH !NI -rEL.~H 0.:;;,Ml~-;s~fenyusun kebijakan teknis dibidang Pelayanan Perijinan Terpadu dan OLEH KA BAG ;,. . ,. · .~·r;&lt;A.£. P.enanarnan Modal;
- ~--~s~iiv\_·:·i ', \_. .~ ~~~elaksanakan koordinasi dan menyetenggarakan pelayanan administrasi ~:..J1.f..tt~~.,.::\_i.£13~~bidang perijinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi. integrasi. 'Ac,·cv. . \ flAF. slnkronisasi. sirnplifikasi, kearnanan dan kepastian:
- C. ~ny~tenggaraan pelayanan informasi dan pengaduan masyarakat yang
- ~I~-,, ,Zol~ ·i,. -·-'I ·-----\_ J berkaitan dengan pelayanan:
- d. Melakukan pendaftaran dan penelitian dalam memproses penerbitan ijin:
- e. Memproses ijin yang tetah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku:
- f. Melakukan rekapitulasi seturuh ijin yang dikeluarkan atau yang ditolak karena tidak mernenuhi persyaratan;
- g. Menerbitkan ijin:
- h. Melakukan analisa dan evaluasi pelaksanaan pelayanan penj man serta menyiapkan bahan penyusunan laporan;
1. Melakukan penyuluhan mengenai proses perijinan terpadu:
- J. Mengkoordinasikan dengan Tim Teknis yang terdiri dari unsur-unsur perangkat daerah yang mempunyai kewenangan dibidang pelayanan penjinan;
- k. Meminta rekomendasi dari instansi teknis sepanjang dibutuhkan.
- I. Memberikan saran pertimbangan dalam rangka memherikan rckornendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perijinan:
- rn. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
·.
r-
·
.
!-
I
·-Ai&gt;KAH INI TEL,~H •··.
Sekretaris
- ( l) Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam penyelenggaraan tugas-tugas kesekretariatan, tata usaha. keuangan dan penyusunan program.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (I), Kepala Bagi an Tata Usaha dan Umum menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyusunan rencana di bidang tata usaha dan umum. keuangan, dan penyusunan program;
- b. Penetapan rencana di bidang tata usaha dan umum , keuangan. dan penyusunan program;
- c. Pengendalian pelaksanaan rencana di bidang tata usaha dan umurn, keuangan. dan penyusunan program;
- d. Mengevaluasi pelaksanaan rencana di bidang tata usaha dan umurn. keuangan, dan penyusunan program.
- (3) Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum mempunyai rincian tugas :
- a. Melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan ketatau ahaan meliputi kegiatan pengelolaan surat menyurat, menelaah dan mendistribusikan surat ··· surat, membubuh.kan paraf surat keseluruh unit kerja dilingkungan Badan:
- b. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian dan memelihara administrasi kepegawaian;
- c. Melaksanakan pengelolaan administrasi penyusunan program penataan organisasi
:, ,, ~,1!'.i4.iiM*laksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
---------·-·-..,.
OLEH KAB
'r:
·.
·
5;;
.
,; :
1 -
1.-
1-0-M\_O\_R
\_\_
cr-c.~f·
..
H. ·4k
\_
i~~ ·
-&gt;1 . ..i.
- ··:~AB ' ·a· M' laksanakan pengelolaan administrasi perawatan dan perlengkapan:
- rngkoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas -·-bi@ano secara terpadu dan tuzas pelayanan adrninistratif:
,-,.- .. -·-·.-~-·--
1;-
1
- i---Ti~}re:canakan penyus~nan ~:butuhan barang.dan alat k:lengkapan\_ kantor:
\_\_\_\_:!.\_\_\_
- h.~Melaksanakan kebersihan Iingkungan kantor dan bertanggung jawab atas kearnanan kantor:
1. Mernpersiapkan penyelenggaraan rapat dinas dan mempersiapkan surat perintah tugas bagi pegawai yang akan melaksanakan perjalanan dinas:
- J. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas:
- k. Melaksanakan pengawasan terhadap disiplin pegawai. budaya bersih. budaya kerja dan budaya tertib:
- I. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan rugas dan fungsinya.
- (1) Kepala Sub Bagi an Tata Usaha mempunyai rincian tugas :
- a. Melaksanakan penatausahaan administrasi perkantoran meliputi pernbukuan. pengelolaan surat -surat, pendistribusian surat ma uk dan surat keluar, arsip dan dokurnentasi;
- b. Melaksanakan penatausahaan kepegawaian antara lain kenaikan pangkat. gaji berkala. rnutasi, penyusunan DUK, kehadiran pegawai. cuti clan DPJ:
- c. Menghirnpun dan mendokumentasikan produk-produk hukum yang menyangkut tugas pokok dan fungsi badan;
G;~·
\_\_
·---
- d. Menyusun rencana kegiatan rumah tangga badan meliputi adrninsitrasi perjalanan dinas. kebersihan kantor, listrik, air dan telepon serta keamanan kantor;
- e. Menyusun perencanaan kebutuhan perlengkapan rumah tangga badan;
- f. Melaksanakan inventarisasi, pengadaan dan pemeliharaan/perawatan barang - barang inventaris:
- g. Mempersiapkan hal-hal yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan rapat-rapat dinas·
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai rincian tugas:
- a. Melaksanakan pengelolaan dan penatausahaan keuangan badan meliputi. penerimaan, penyimpanan, penyaluran, pertanggungjawaban dan pembuk uan. pengarsipan dokumen/bukti pengeluaran uang ;
- b. Melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
- c. Melakukan verifikasi SPP;
- d. Menyusun SPM;
- e. Meneliti dan menguji kebenaran setiap dokumen administrasi keuangan meliputi bukti penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran uang;
- f. Menghimpun peraturan perundang-undangan dibidang keuangan;
- g. Menyusun laporan keuangan badan;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Kepala Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai rincian tugas :
- a. Menyusun rencana program dan kegiatan tahunan badan;
- b. Membantu sekretaris mengkoordinasikan kegiatan antar bidang;
18. nggaran (RKA). Dokumen Pelaksanaan c. Menyusun Rencana Kerja Anggaran (DPA) badan;
.\_\_
- d. Mengelola barang milik daerah/ kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab badan:
·;
}~:M:~jsanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan ,,· ···; flMgs nva -.
Kepala Bidang Pelayanan Perijinan Pasai 94
CJ)
$epal~ Bidang P layanan Perijinan mempunyai rugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan reknis pelayanan perijnan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas ebagaimana dimaksud pada a vat (I) .. ekretaris menyelenggarakan fungsi :
- a. Menyusun perencanaan pelayanan perijinan:
- b. lerurnuskan kebijakan teknis pelayanan perijinan:
- c. Melaksanakan pembinaan. koordinasi, fasilitasi dan penyelenggaraan pela yanan perij i nan:
- d. Ielaksanakan pelayanan penerimaan pengajuan permohonan perijinan dan penyerahan ijin:
- e. Melaksanakan rapat-rapat dengan Tim Teknis yang berkaitan dengan permohonan ijin:
n':'."
- f. Mengkoordinir pengolahan data perijinan;
- g. Mengkoordinir pelaksanaan perunjauan lokasi/lapangan terhadap permohonan ijin dan pembuatan berita acara lapangan;
- h. Mengkoordinir pelaksanaan proses perijinan, penghitungan retribusi. penetapan SKPD/SKRD dan menyiapkan konsep Surat Keputusan Perij inan:
1. Melaksanakan koordinasi dengan instansi/lembaga lainnya yang terkait bidang pelayanan perij inan;
5. J· Me]aksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam lingkup bidang pelayanan perijinan;
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- I. Melakukan pendataan dan menginventarisir seluruh jenis perijinan yang dapat difasilitasi oleh pemerintah kabupaten;
- m. Melakukan pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan perijinan;
---~~~~~~~----
Kepala Bidang Pelayanan on Perijinan dan Rekomendasi
- n. Menyusun mekanisme penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu meliputi antara lain penyusunan standar operasional prosedur dan penEderhanaan pelayanan perij inan; ... ~·~ '.&gt;AMINAS, l :&lt; ~1;n{A8.
Pelayanan on::::::: :an Rekornendasi mernpunya: tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan yang meliputi fasilitasi penyelenggaraan pelayanan non perijinan, penerimaan dan inventarisasi berkas permohonan perijinan jasa usaha serta koordinasi dan verifikasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )\_ Kepala Bi dang I on Perijinan dan Rekomendasi menyelenggarakan fungsi :
- a. Menyusun perencanaan pelayanan non perijinan dan rekomendasi:
- b. Merumuskan kebijakan teknis pelayanan non perijinan dan rekornendasi:
- c. Melaksanakan pembinaan, koordinasi, fasilitasi dan penyelenggaraan pelayanan non perijinan dan rekomendasi, menerima dan rnenginventarisir berkas permohonan perijinan jasa usaha serta koordinasi, verifikasi dan penyampaian berkas non perizinan dan rekomendasi oleh tim teknis kepada bidang pelayanan perijinan;
- d. Mengkoordinir pengolahan data non perijinan dan rekomendasi:
- e. Bersama denga bidang lain menyiapkan rekomendasi penolakan. pembatalan dan pencabutan ijin:
- f. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam lingkup bidang pelayanan non perijinan dan rekomendasi;
- g. lelaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Kepala Bidang Pembinaan Standarisasi dan Pengawasan lodal
Pasal 94
- ( l) Kepala Bidang Pembinaan Standarisasi dan Pengawasan Modal mernpunyai tugas rnelaksanakan sebagian tugas Kepala Badan dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pembinaan standarisasi dan pengawasan modal.
"."-:-
~~ASKAH
INI
TEL.\H
OLEH KABA&lt;'- r-&gt;,
·
··-TKA8
~Jr/L
-
J-;.-:0-M\_OR\_: \_\_
...
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), Kepala Bidang Pembinaan Standarisasi dan Pengawasan Modal menyelenggarakan fungsi :
- a. Menyusun dan menyiapkan penetapan kebijakan pengembangan penanaman modal daerah dalam bentuk rencana umum penanaman modal daerah dan rencana strategis daerah sesuai dengan program pembangunan daerah:
- b. Merumuskan dan menyiapkan penetapan pedoman, pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kebijakan dan perencanaan pengembangan penanaman modal;
- c. Merumuskan dan menyiapkan koordinasi penetapan dan usulan bidangbidang usaha yang perlu dipertimbangkan tertutup, terbuka dengan persyaratan dan prioritas tinggi;
- d. Melaksanakan penyusunan peta investasi daerah dan identifikasi potensi sumber daya alam, kelembagaan dan sumber daya manusia termasuk pengusaha mikro. kecil, menengah, koperasi dan besar;
- e. Melaksanakan pengkajian tentang usulan dan pemberian insentif penanaman modal di luar fasi\itasi fiska\ dan non fiskal nasional sesuai dengan kewenangan daerah;
- f. Mengajukan usulan materi dan memfasilitasi kerjasama dengan dunia usaha di bidang penanaman modal:
- g. Menyiapkan penyusunan pedoman tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kegiatan penanaman modal;
- h. Menyiapkan bahan kebijakan teknis pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
Melaksanakan pernantauan,
bimbingan dan
pengawasan pelaksanaan
.
.:A,M~g;&gt;¢nanaman modal,
berkoordinasi dengan
pemerintah dan
pemerintah
1
·i/
·
•
~-i..(!£~."&lt; \_
.. ANC.;{;.\c
\_0-
·i
13-
3 ~
.\_,, \_\_
..:J
',
OVl!lSI:
r:
:!JP
.
:
/IJJ
- fengumpulkan dan mengola~ data kegiata~ us.aha penanaman modal:
r~;J---·.
- ·~elaksanakan perencanaan bi dang standarisasi dan pengawa an penanaman ·1·: odal;
I.
- erumu kan kebijakan teknis bidang standarisasi dan pengawasan penanaman modal:
- m. Melaksanakan pembinaan stndarisasi, koordinasi. fasilitasi dan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian investasi:
- n. /lelaksanakan pengendalian dan evaluasai pelaksanaan pengawasan dan pengendalian investasi;
- o. Menyelenggarakan sistem infonnasi bidang standarisasi dan penanarnan modal;
- p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan rugas dan fungsinya.
Kepala Bidang Promosi Penanaman Modal dan Pelayanan Pengaduan
- (I) Kepala Bidang Promosi Penanaman Modal dan Pelayanan Pengaduan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis hidang promosi penanaman modal dan pelayanan pengaduan.
,l~~i
-
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Promosi Penanaman Modal dan Pelayanan Pengaduan menyelenggarakan fungsi:
- a. Menyiapkan bahan kebijakan teknis pelaksanaan pemberian bimbingan dan pembinaan promosi penanaman modal;
- b. Menyiapkan dan menyusun materi promosi;
- c. Melaksanakan promosi penanaman modal daerah di dalam negeri maupun ke l uar negeri;
- d. Menyiapkan pedoman tata cara pembangunan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal dan pengaduan;
- e. Menyiapkan dan mengembangkan sistem informasi penanaman modal yang terintegrasi dengan sistem infonnasi penanaman modal pemerintah dan pemerintah provinsi;
- f. Memutakhirkan data dan infonnasi penanaman modal:
- g. Menyiapkan sosialisasi atas kebijakan dan perencanaan pengembangan. kerjasama luar negeri, promosi, pemberian pelayanan perijinan. pengendalian pelaksanaan dan sistem informasi penanaman modal;
- h. Iengumpulkan. mengolah data dan informasi pengaduan perijinan:
1. Menyiapkan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pengaduan perijinan;
- J. Melayani pengaduan dan kornplain la ya.nan perij inan;
- k. Melakukan klarifikasi pengaduan layanan perijinan;
13. !. Menyiapkan bahan koordinasi penyelesaian permasalahan perijinan:
- m. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan bi dang:
15. ------..:n~--M~e;;.:l::.:caksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
!
Kelornpok Jabatan Fungsional Pasal 94 D
~ lj-3, iot~ , I \_ -t'l) lKelom Jabdtan Fungsional mempunyai tu gas melaksanakan sebagian tugas "remermtah daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabaran Fungsiona1 terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan
Tim Teknis mempunyai tugas pokok :
- a. Meneliti permohonan ijin;
- b. Mengadakan rapat pembahasan pernbahasan permohonan ijin;
- c. Melaksanakan peninjauan lokasi/Japangan terhadap permohonan ,\_pn apabila diperlukan;
- d. Melaksanakan proses perijinan, perhitungan retribusi clan persiapan konsep Surat Keputusan Perijinan;
r:
I
- e. Memberikan saran-saran atau pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Badan tentang langkah-1angkah atau tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam hal-hal yang menyangkut pelaksanaan tugas dang fungsi badan;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Ketentuan Bab II Bagian Keduabelas Pasa l 95 dan Pasal 96 diubah, sehingga berbu nyi:
Bagian Keduabelas
Pasal 95
## Satuan Palisi Pamong Praja Pasal 95
Pasal 96
Bagian Keduabelas
Satuan Palisi Pamong Praja Pasal 95
- (1) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Kepala Daerab dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum. menegakkan Peraturan Daerah dan keputusan/peraturan Kepala Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagai mana dimaksud pada ayat (1) pasal ini. Kepala Satuan Palisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi:
- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pemeliharaan. penyelenggaraan ketenteraman dan Ketertiban umurn, penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah;
- b. Pemberian dukungan atas pemeliharaan, penyelenggaraan ketenteraman dan Ketertiban umum, penegakan Peraruran Daerah dan Keputusan Kepala Daerah:
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang ketenteraman dan Ketertiban INI TELA.Hf''!: ~WJ11Ji];~egakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Oaerah:
.-:ASKAH
;
t
OLEH KA~AG
&gt;!•.'d."·
P.e~~n terhadap
pelaksanaan penyelenggaraan
ketenteraman dan
Ketertiba
,
.. ,~~: .,'.
.
.,(;.:.i,{.
rM~.:..1VJ1:!L-P.~
·¥
lj
-;=;;;,~r~a'S;;:j,
Po I isi
Pamong Praja mempunyai rincian tugas
- a. Mellgikuti proses penyusunan peraturan perundang-undangan serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah;
- b. Melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakai. aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Peraturan Bupati;
- c. Menindak warga masyarakat, aparatur atau badan hukurn yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat:
- d. Memfasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- e. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat. aparatur atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Peraturan Bupati;
- f. Melakukan tindakan adrninistratif terhadap warga masyarakat. aparatur atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran ata Perda dan/atau Peraturan Bupati:
- g. Mernbantu pengamanan dan pengawalan tamu VVIP termasuk pejabat negara dan tamu negara:
- h. Melaksanakan pengamanan dan penertiban aset yang belum ieradministrasi sesuai dengan ketentuan peraturan -perundang-undangan:
1. Membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan urnurn dan pemilihan umurn kepala daerah:
I
um urn.
penegakan
Peraturan
Daerah dan
Keputusan
Kepala
•
r·-
~
, .ASKAH INI TEU.H
OLEH KABA~
::;,~~:
·
:.OMOl\
...
~.:J..J
-;::;,\_..
13
·
- J. Membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan yang berskala massal;
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Sekretaris
- ( 1) Sekretaris mempunyai tu gas pokok melaksanakan sebagian tu gas Kepala Satuan Pamong Praja dibidang ketatausahaan yang meliputi penyusuna program. pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan. kerumahtanggaan dan urusan umum lainnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) pasal ini, sekretaris menyelenggarakan fungsi :
- a. Melaksanakan koordinasi penyusunan rencana program dan pelaporan serta ketatalaksanaan satuan;
- b. Melaksanakan pengelolaan urusan administrasi dan kepegawaian;
- c. Melaksanakan pengelolaan urusan keuangan dan perbendaharaan serta penyusunan laporan keuangan;
- d. Melaksanakan pengelolaan urusan perlengkapan, kerumahtanggaan. dan urusan umum lainnya;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
r,'€=3Jst...~~~V.i
~--
Sub
Bagian
Program mempunyai
rincian tugas
:
·
0
·r.r:u.A..,
\_:
·
i+-~ll
··
-·-···
oil
3 - ;
.,.-
\_
··- a-:--iv1enyusun
rencana program
dan kegiatan tahunan
badan;
j~,
~M1mbantu sekretaris
mengkoordinasikan kegiatan
antar bi dang;
- ""' ··:::w;z;::"'M~nyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) , Dokumen Pelaksanaan ·--~---·-=-~:i·ggaran (DPA) badan:
I
,
•
,
- .. d. M ngelola barang rnilik daerah/ kekayaan daerah yang menjadi tanggung [awab badan:
- e. Melaksanakan tuga lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi nya.
- (4) Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai rincian tugas:
- a. Melaksanakan pengelolaan dan penatausahaan keuangan badan me! i puti. penerirnaan, penyimpanan. penyaluran. pertanggungjawaban dan pernbukuan. pengarsipan dokumen/bukti pengeluaran uang:
- b. Melakukan verifikasi harian atas penerimaan:
- c. Melakukan verifikasi SPP;
- d. Menyusun SP 1;
- e. Meneliti dan menguji kebenaran setiap dokumen administrasi keuangan meliputi bukti penerimaan. penyimpanan dan pengeluaran uang:
- f. Menghimpun peraturan perundang-undangan dibidang keuangan:
- g. Menyusun laporan keuangan badan;
- h. Melaksanakan tugas lain yang dibejikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fun.gs in ya.
1
.
.J
- (5) Kepala Sub Bagian Urnum dan Kepegawaian mempunyai rincian tugas:
- a. Melaksanakan penatausahaan administrasi perkantoran meliputi pembukuan, pengelolaan surat - surat, pendistribusian surat masuk dan surat keluar, arsip clan dokumentasi;
- b. Melaksanakan penatausahaan kepegawaian antara Iain kenaikan pangkat. gaji berkala, mutasi. penyusunan DUK, kehadiran pegawai, cuti dan DP3;
- c. Menghimpun dan mendokumentasikan produk-produk hukum yang menyangkut tugas pokok dan fungsi badan;
- d. Menyusun rencana kegiatan rumah tangga badan meliputi adminsitrasi perjalanan dinas, kebersihan kantor, Iistrik, air dan telepon serta keamanan kantor;
- e. Menyusun perencanaan kebutuhan perlengkapan rumah tangga badan:
- f. Melaksanakan inventarisasi, pengadaan dan pemeliharaan/perawatan barang -barang inventaris;
- g. Mempersiapkan hal-hal yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan rapat-rapat dinas;
(
- e a idang Penegakan Perundang-Undangan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Satuan di bidang penegakan perundang-undangan daerah.
- (2) Da1am melaksanak.an tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) pasal ini, sekretaris menyelenggarakan fungsi :
- a. Pengkoordinasian penyusunan penetapan kebijakan operasional dan perencanaan pembinaan dibidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kerjasama pembinaan dibidang keiertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- c. Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dibidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- (3) Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah rnernpunya: rincian tugas :
- a. Menyusun pedoman pelaksana teknis tugas operasional pengawasan peraturan perundang-undangan, peraturan daerah dan keputusan kepala daerah;
- b. Menyusun pedoman pelaksana teknis pengawasan keputusan bupati atas peruntukan ternpat usaha, peruntukan tempat keramaian dan hiburan. peruntukan penggunaan bangunan, serta pengawasan peruntukan tanah dan galian .. C' sesuai tata ruang Kabupaten Simalungun:
- c. Menyusun pedornan pelaksana teknis pengawasan preventif izin bangunan tempat tinggal. bangunan perkantoran. bangunan tambak. bangunan perusahaan industri. izin I-IO/SITU dan izin perambahan hutan serta pengawasan represif penggunaan izin tersebut dan mengkoordinasikan dengan instansi terkait:
- d. Menyusun pedoman pelaksana teknis pengamanan dan pengawalan unsur pimpinan Pernerintah Daerah (Bupati, Wakil Bupati. Sekretaris Daerah) dalarn penanganan personil tenaga pengamanan dan pengawalan:
1
- e. Menyusun pedoman pelaksana teknis pengamanan dan pengawalan lingkungan kerja Rumah Dinas;
- f. Menyusun pedoman pelaksana teknis Penyidikan Pegawai J egeri Sipil (PPNS) non yustisial atas pelarangan pelanggaran, penyegelan dan penyitaan barang yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Simalungun;
- g. Menyusun pedoman pelaksana teknis pengamanan sarana umum. VIP dan protokoler:
- h. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyu\uhan rnempunyai rincian tugas:
- a. Menyusun rencana, program dan kegiatan Bidang Pembinaan. Pengawasan dan Penyuluhan;
- b. Menyusun petunjuk teknis lingkup pembinaan dan pengawasan ketenteraman dan ketertiban umum, Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- c. Melaksanakan penyuluhan untuk menciptakan ketenterarnan dan ketertiban urnum, Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- d. Mengkoordinasikan dengan instansi terkait dalam rangka pernbinaan, pengawasan dan penyuluhan ketenteraman, ketertiban umum. Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. Melaksanakan kegiatan di lingkup pernbinaan dan penyuluhan atas pelanggaran ketenteraman, ketertiban umum. Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
---------L...A(!~yusun laporan dan evaluasi pengawasan atas pelaksanaan ketenteraman. ·. · .. ,K.AH INI TELAH Di[ ·.SAMl!tek!rhban urnum Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati: CJLEH KABAG, HV''.·~; S·F.TKAB. i '
!311'1.,·.L
:
:&gt; ...
·
ien iapkan bahan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tu gas:
.:..~~R'.
.-:tf/\i~~ ;li~(b'
~--:22-1,'.':·.,...
sana\_kan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas .;.~-.!:~Jmgsinya.
I
l:5-3- ~-
.)J
..:.~
..
,
J22...\_\_ 'eksi!e:~yelidikan dan Penyidikan mempunyai rincian tugas :
- a. Menginventarisasi pelanggaran Perundang-undangan di daerah:
- b. Melaksanakan penerimaan laproan dan atau pengaduan atas pelanggaran perundang-undangan di daerah:
- c. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan kerjasama dengan kepolisian dan lernbaga/ instansi terkait dalarn penanganan/ pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan atas pelanggaran perundang-undangan di daerah:
- d. Melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi penyusunan berkas penyelidikan dan penyidikan atas pelanggaran perundang-undangan di daerah:
- e. Melaksankan penyiapan bahan monitoring dan evaluasi tindak lanjut basil penyelidikan dan penyidikan atas pelanggaran perundang-undangan di daerah:
6. f Melaksanakan penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program seksi;
- g. Melaksanakan pemeriksaan dan tindakan pertama di tempat kejadian yang berhubuugan dengan ketenterarnan dan ketertiban umum:
- h. Melaksanakan pembuatan Japoran tugas dan fungsinya:
- i. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
fK
I
Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat
- (]) Kepala Bidang Ketertiban Um um dan Ketenteraman Masyarakat mernpunyai tugas pokok rnelaksanakan sebagian tugas Kepala Satuan di bidang ketertiban urnum dan ketenteraman rnasyarakat.
- (2) Dalam rnelaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (I) pasal ini, Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenterarnan Masyarakat rnenyelenggarakan fungsi :
- a. Pengkoordinasian penyusunan penetapan kebijakan operasional dan perencanaan pembinaan dibidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kerjasama pembinaan dibidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- c. Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemeri.ntahan dibidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- (3) Kepala Bidang Ketertiban Umurn dan Ketenteraman Masyarakat mempunyai rincian tugas :
- a. Menyusun rencana, program dan kegiatan Ketertiban Umum dan Ketenterarnan Masyarakat;
- b. Menyusun petunjuk teknis tindakan represif atas pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum, Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- c. Melaksanakan tindakan represif terhadap pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum, Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
;···----
- d. Melaksanakan pernbinaan dalam rangka penegakan ketentraman dan ketertiban urnum, Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
2. ' -~~;~~ INI TELA.H D;E .s~~~sanaan monitoring, evaluasi dan pe!aporan lingkup bidang operasi dan nABAG HJ··/·.,·~ J · · · ..,. · ·--~ ,,.ETK .nf&gt;mpmaan · ~".:'-"--...:S::l~MAL ;.,!·. = '
;~~~:
.. ,Jj/·µ~~~-~--,,.~sana~n tugas
lain yang diberikan
oleh Kepala
Satuan sesuai
dengan tu gas
&gt;"~· -·--:..
·.
-·-,
.•.
,.\_~ol an fungsinya.
.
·•\.-,
'··
·.
-
'
\_ ,
15
~~3~ ~~
/--~pa~
·-
Seksi Operasi dan Pengendalian mernpunyai rincian tu gas :
- "tr.-Menyusun rencana, program, dan kegiatan Seksi Operasi dan Pengendalian:
- b. Menyusun bahan petunjuk teknis lingkup tindakan operasiona\ represif terhadap pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum. Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati:
- c. Menyiapkan pelaksanaan kegiatan lingkup tindakan operasional represi f terhadap pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum. Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- d. Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas:
- e. Melaksanakan tugas Jain yang diberikan oleh Kepala Bidang Operasi dan Pengendalian sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (5) Kepala Seksi Kerjasama mempunyai rincian tugas :
- a. Menyusun rencana, program, dan kegiatan Seksi Kerjasarna:
- b. Mengkoordinasikan dan kerjasama dalam instansi terkait dalarn rangka operasi dan pernbinaan atas pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum. Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Biclang Operasi dan Pengendalian sesuai dengan tugas dan fungsinya.
r--
{
UL;~~~~:~\\~ ..
~
.•
D
SIMAL&lt;
1~.
\_\_
., .. ,OMOii:
Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur
- (1) Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Satuan di bidang sumber daya aparatur.
- (2) Dalarn rnelaksanakan tugas pokok sebagairnana dirnaksud pada ayat ( 1) pasal ini, Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur menyelenggarakan fungsi :
- a. Pengkoordinasian penyusunan penetapan kebijakan operasional dan perencanaan pembinaan dibidang sumber daya aparatur;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kerjasama pembinaan dibidang sumber daya aparatur;
- c. Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dibidang sumber daya aparatur.
- (3) Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur mempunyai rincian tugas:
- a. Menyusun rencana, program dan kegiatan di bidang Sumber Daya Aparatur:
- b. Menyusun petunjuk teknis peningkatan kapasitas sumber daya aparatur;
- c. Melaksanakan petunjuk teknis peningkatan kapasitas sumber daya aparatur:
- d. Menyusun teknik pengevaluasian kapasitas sumber daya aparatur saruan:
- e. Melaksanakan evaluasi berkala terhadap sumber daya aparatur:
12. f Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Operasi dan Pengendalian sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Seksi Pelatihan Dasar mempunyai rincian tugas:
--~~;;;~··o/1enyusun rencana, program dan kegiatan di bidang Pelatihan Dasar:
.
&lt;jC,Lu
I
-·~-.: ________________!
,.
,...u ...
11-
~ [;}
..
,-~ -~l.-.
c:-~}7it"i':r~c!'-:-
3~
c,/
---
\_ 'J-
1, ·
I
BJ
-),.&lt;-'{~-?
dasar · · ·~· pe~yusun petunjuk teknis sebagai pedoman pelaksanaan pelatihan "'~ag1 anggota satuan:
.elaksanakan petunju.k teknis pelatihan dasar bagi anggota satuan;
unruk 1 enginventarisir kegiatan-kegiatan yang dapat dijadikan acuan 1pelatihan dasar anggota satuan;
- e. Mernonitoring dan mengevaluasi kegiatan pelatihan dasar dari anggota satuan;
----.;.\_\_
- f. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- (5) Kepala Seksi Teknis Fungsional mernpunyai rincian tugas :
- a. Menyusun rencana. program dan kegiatan di Bidang Teknis Fuingsional:
- b. Menyusun petunjuk teknis sebagai pedornan peiaksanaan kegiaian iek nis fungsional:
- c. Melaksanakan petunjuk teknis sebagai pedoman pelaksanaan tek nis fungsional:
- d. Menjalin kerjasama dengan pihak-pihak yang berkornpeten dalarn hal pelaksanaan teknis fungsional bagi anggota satuan:
- e. Melakukan penilaian dan evaluasi bagi anggota satuan yang yang akan mengikuti kegiatan teknis fungsional;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya
Kepala Bidang Perlindungan /lasyarakat
- ( 1) Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat mernpunyai tugas pokok rnelaksanakan sebagian tugas Kepala Satuan di bidang perlindungan masyarakat.
.~
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) pasal ini. sekretaris menyelenggarakan fungsi :
- a. Pengkoordinasian penyusunan penetapan kebijakan operasional dan perencanaan pembinaan dibidang perlindungan masyarakat;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kerjasama pembinaan dibidang perlindungan masyarakat;
4. di bi dang c. Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan perlindungan masyarakat;
Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai rincian tugas:
- a. Menginventarisasi data petugas Linmas yang ada pada tingkat kabupaten. kecarnatan, dan kelurahan/nagori;
- b. Menghimpun, mengolah dan menyajikan data dalam rangka pembinaan dan pemberdayaan anggota satuan perlindungan masyarakat untuk melaksanakan tugas dan fungsinya;
- c. Menghimpun, mengolah dan menyajikan data dalam rangka menggalakkan pelaksanaan siskamling ditengah masyarakat dalam penanganan masalah trantib;
- d. Memonitoring dan evaluasi pelaksanaan Siskamling melalui Poskamling di k e 1 urahan/nago ri;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
( 4) Kepala Seksi Satuan Lin mas
- a. Menyusun rencana, program dan kegiatan Seksi Satuan Linrnas;
- b. Melaksanakan urusan perlindungan masyarakat skala kabupaten serta lintas
3. r+-: . ·. ;~AH INI TEL 'HD -. --kecamatan; · · ·~ I'-··. SAMINf,,,;, ·
OLEH KA BAG.
HI,·.
~-
~,€&lt;tKt..~~·el~ksanakan bimbingan
teknik, supervisi
dan pelatihan
sumber daya
satuan
.:
.
5,r,,,;~~
·
.,
.
\_
peripdungan masyarakat
dalam skala
kabupaten;
- ;~. ,o~~~~: ~~~-.;-~~-~yelenggarakan fasilitasi dan mediasi sumber daya manusia satuan ""':.: ________________ .. ; \_ :,".::;\_ perlindungan masyarakat; 13-3).o/!). i kegiatan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait;
--·-
- e. --Mrgkoordinasikan £ Melaksanakan
-
•
- koordinasi kegiatan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (5) Kepala Seksi Bina Potensi Masyarakat
- a. Menginventarisasi dan pembinaan organisasi/lembaga kemasyarakatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. Melaksanaan pernbinaan, bimbingan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi terhadap keberadaan potensi organisasi/lembaga kemasyarakatan;
- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Unit Pelaksanan Satpol PP Kecamatan
- (I) Pada kecamatan dapat dibentuk Unit Pelaksana Satpol PP Kabupaten:
- (2) Unit Pelaksana Satpol PP di Kecarnatan sebagaiman dimaksud pada ayat ( 1) dipirnpin oleh kepala satuan:
- (3) Kepala satuan sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) secara ex-officio dijabat oleh Kepala Seksi Ketenterarnan dan Ketertiban Umum pada Kecamatan.
:
,
L.
-
Kelornpok Jabatan Fungsional
- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Se lain tugas sebagaimana dimaksud pada pasal (1 ), Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan tugas khusus sesuai dengan bidang keahliannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok jabatan Fungsional terdiri atas :
- a. Tenaga fungsional polisi pamong praja; dan
- b. Jabatan fungsional Iainnya yang terbagi dalam beberapa kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keabliannya
- (4) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dirnaksud pada ayat (3) huruf a ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang dihunjuk;
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan Peraturan perundangundangan.
Pasal II
.i'I.AH INI TFLArOOig'aAMffifu::l.dangkannya dan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka hal-hal yang ULEH K.A.BAG Htb· · 'CIJWL ~ p B · · · d. k idak b laku l . S!M:~~ . ·erten:\_aU.gan ngan eraturan upan lill inyata an ti er agi.
I
.
p I Ill asa 11 J Perah@n Bu ti ini rnulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintabkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Simalungun. J.R. SARAGIH Dto BUPATT SIMALUNGUN, Pamatang Raya i°5 hsrei: 2013

Penetapan: Ditetapkan di pada tanggal Pamatang Raya 13 Viaret . 2013

Penetapan: Diundangkan di Pada tanggal SEKRET ARIS DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN, BERITA DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN NOMOR rre