UNDANG-UNDANG RI Nomor 6 Tahun 1964 tentang BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (berlaku 2 Mei 1964)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa Badan Pemeriksa Keuangan sekarang pada hakekatnya adalah lanjutan dari Dewan Pengawas Keuangan dulu, yang dalam pelaksanaan tugasnya pada umumnya menggunakan peraturan-peraturan lama, sehingga badan itu tidak lagi memenuhi syarat-syarat dalam rangka mencapai penyelesaian tujuan Revolusi Indonesia;
- b. bahwa karena perlu membentuk suatu Badan Pemeriksa Keuangan yang memeriksa tanggung jawab tentang Keuangan Negara sedemikian rupa sehingga kedudukan wewenang dan wibawanya cukup tegas kuat, untuk dapat melakukan segala kerja karyanya dengan efektif dan sesuai dengan Haluan Negara;
- c. bahwa Badan Pemeriksa Keuangan tersebut pada huruf b perlu dibantu oleh suatu musyawarah untuk mengokohkan semua aparatur Negra dan untuk mencapai pengintegrasian antara Pemerintah dan Rakyat dalam bentuk gotong-royong nasional, revolusioner dan progresif;
- d. bahwa berhubung dengan adanya Keputusan Presiden No. 29 tahun 1963 tentang Pengawasan Keuangan Negara, ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 7 tahun 1963 tentang Badan Pemeriksa Keuangan perlu disempurnakan;
- e. bahwa karena keadaan mendesak peraturan tentang Badan Pemeriksa Keuangan perlu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
2. Ketetapan M.P.R.S. No. IV/MPRS/1963;
3. Resolusi M.P.R.S. No. I/Res/MPRS/1963;
4. Keputusan Presiden No. 29 tahun 1963;
5. Indische Comptabiliteitswet (Stbl. 1925 No. 448);
6. Instruksi Voon de Algemene Rekenkamer (Stbl. 1898. No. 164);
Mengingat :
1. Pasal 23 ayat (5) dan pasal 22 ayat (1) Undang-undang Dasar;
Mendengar : Dewan Pertimbangan Agung dalam sidangnya tanggal 13 dan 14 Agustus 1 963;
Memutuskan : ________________
Memutuskan :
Dengan mencabut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang No. 7 tahun 1963, pasal-pasal 43 sampai dengan 53 Indische Comptabiliteitswet (Stbl. 1925 No. 448 dengan perubahan-perubahannya) dan pasal 2 Instruksi voor de Algemene Rekenkamer (Stbl. 1898 No. 164 dengan perubahan-perubahannya);
Menetapkan : Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
Pasal 1
Badan Pemeriksa Keuangan terdiri dari:
1. Seorang Pemeriksa Keuangan Agung sebagai Ketua Pimpinan,
2. Seorang dan sebanyak-banyaknya empat orang Pemeriksa Keuangan Agung Muda sebagai anggota/anggota-anggota Pimpinan dan
3. Sebanyak-banyaknya enam belas anggota;
Pasal 2
Apabila Pemeriksa Keuangan Agung berhalangan, maka ia menunjuk salah seorang Pemeriksa Keuangan Agung Muda sebagai Pejabat Ketua Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan.
Pasal 3
Kedudukan hukum dan kedudukan keuangan Pemeriksa Keuangan Agung, Pemeriksa Keuangan Agung Muda dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan diatur oleh Presiden.
Pasal 4
- (1) Pegawai Badan Pemeriksa Keuangan adalah pegawai Negeri
- (2) Kepada pegawai Badan Pemeriksa Keuangan dapat diberikan tunjangan-tunjangan khusus yang diatur dalam peraturan tersendiri, disamping gaji dan lain-lain tunjangan yang diatur dalam P.G.P.N.
Pasal 5
- (1) Pemeriksa Keuangan Agung dan Pemeriksa Keuangan Agung Muda diangkat oleh Presiden dengan
Pasal 6
- (1) Anggota Badan Pemeriksa Keuangan diangkat oleh Presiden untuk masa jabatan 5 tahun.
- (2) Mereka dapat diberhentikan oleh Presiden sebelum masa jabatannya berakhir dalam hal-hal tersebut pada pasal 5 ayat (2).
Pasal 7
- (1) Pemeriksa Keuangan Agung, Pemeriksa Keuangan Agung Muda dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan tidak boleh, baik langsung maupun tidak langsung, menjadi pemilik seluruh atau sebagian atupun menjadi penjamin sesuatu badan usaha yang ## BAB II.
Tugas Kewajiban Badan Pemeriksa Keuangan.
Pasal 8
- (1) Badan Pemeriksa Keuangan bertugas untuk melakukan pemeriksaan atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan &amp; Belanja Negara, Anggaran Pembangunan, Anggaran Kredit dan Anggaran Devisen, serta pemeriksaan atas segala pembelian, penyimpanan, penggunaan dan penjualan barang milik Negara serta pemborongan pekerjaan dan jasa diseluruh bidang sipil dan militer.
- (2) Tugas Badan Pemeriksa Keuangan termaksud pada ayat (1)pasal ini diatur lebih lanjut dalam Undang-undang tersendiri.
Pasal 9
- (1) Badan Pemeriksa Keuangan menyampaikan tiap tahun kepada Dewan Perwakilan Rakyat melalui Presiden laporan yang memuat hasil pemeriksaannya atas perhitungan anggaran disertai daftar perhitungan-perhitungan, yang disampaikan oleh Pemerintah kepadanya dan yang disetujui olehnya.
- (2) Presiden menyampaikan laporan perhitungan anggaran dan daftar perhitungan termaksud pada ayat (1) pasal ini kepada Dewan Perwakilan Rakyat disertai Rancangan Undang-undang tentang Penetapan Penutupan Perhitungan Anggaran.
Pasal 10
Badan Pemeriksa Keuangan menyampaikan pula tiap tahun kepada Dewan Perwakilan Rakyat melalui Presiden suatu laporan mengenai kegiatannya dalam tahun yang lampau yang disertai dengan
PENJELASAN
Pembukaan
dari para Menteri.
##
PENJELASAN
Pasal 11
. Badan Pemeriksa Keuangan memberi keterangan secukupnya mengenai hal-hal yang bertalian dengan pelaksanaan tugasnya kepada Presiden dan/atau Menteri-menteri, baik yang diminta maupun