PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG Nomor 10 Tahun 2017 tentang SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN BUPATr TULUNGAGUNG, (berlaku 16 Januari 2017)
Pembukaan
Menimbang
- Mengingat
- bahwa dalam rangka menyesuaikan penyebutan nomenklatur Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentakan ctan Susurran Perangkat Daentlr Kabupaten Tulungagung dan menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemberian Pengurangan dan/atau Keringanan atau Pembebasan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan Restribusi Izin Mendirikan Bangunan Rumah Umum Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 99 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 17 Tahun 2016, maka perlu menyusun kembali Peraturan Bupati Tulungagung tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bagu.nan di Kahu.paten Tulungagung yang ditetap.kan dengan Peraturan Bupati;
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Repuhlik IndonesiaNamor 4355).~
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Repubtik In donesia Nomor 44 00}· ;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Und· ang-Undang Nomor 23 Tahun 2UI4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Memperhatikan
Menetapkan
2
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5879);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2007 Nomor 3 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2010 Nomor 2 Seri B), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 17 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2010 Nomor 5 Seri C);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemberian Pengurangan dan/atau Keringanan atau Pembebasan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan Rumah Umum Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
2. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
3. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Baperrda: ada:lah Ba:dan Perrdapatan Daera:h Ka:bupaterr Tulungagung.
4. Kepala Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bapenda adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung.
5. Unit Pelaksana Teknis Badan, yang selanjutnya disingkat UPTB adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Bapenda yang mempunyai tugas melaksanakan sebagaian tugas Bapenda terkait pelayanan PBB P2 dan BPHTB.
6. €&gt;· . Ka&amp; DaeFah a-0.ala-h Ka&amp; Daerah Kabupaten Tu1ungagung.
7. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan/ a tau bangunan.
8. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/ atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
9. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah,. termasuk hak pengelolaan.,. heserta bangunan. diatasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.
10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunya:r ha:k da:rr kewa:jiba:rr perpa:jaka:rr sesuar dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), a tau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
12. Pejabat Pembuat Akta Tarrah, selanjutnya disebut PPAT, adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun.
4
13. Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara, yang selanjutnya disingkat PPATS adalah Pejabat Pemerintah yang ditunjuk karena jabatannya untuk melaksanakan tugas PPAT dengan memhu.at Akta PPAT di daerah yang belum cukup› terdapat PPAT.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 2
- (1) Sistem dan Prosedur Pemungutan BPHTB mencakup seluruh rangkaian proses yang harus dilakukan dalam menerima, menatausahakan, dan melaporkan penerimaan BPHTB.
- (2) Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. prosedur pengurusan Akta Pemindahan Hak atas Tan.an dan/atau Bangunan;
- b. prosedur pembayaran BPHTB;
- c. prosedur penelitian Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB (SSPD BPHTB);
- d. prosedur pendaftaran Akta Pemindahan Hak atasTanah dan/ atau Bangunan;
- e. prosedur pelaporan BPHTB;
- f. prosed ur penagihan;
- g. prosedur kebera:tan atasketetapan BPH'PB pa:da SKPDKB/SKPDKBT/SKPDBLB/SKPDBN;
- h. prosedur pengurangan; dan
1. prosedur pembayaran kembali kelebihan pembayaran BPHTB~
6
- (3) Prosedur pengurusan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/ a tau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah prosedur penyiapan rancangan akta p€min.dahan h.ak a.tas.- ta.nah dan / a.ta.u. ban. gu.n.an. se.kal.igu.s, penghitungan besar BPHTB terutang Wajib Pajak.
- (4) Prosedur pembayaran BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah prosedur pembayaran pajak terutang yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan menggunakan SSPD BPHTB.
- (5) Prosedur penelitian Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB (SSPD BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah prosedur verifikasi yang dilakukan Bapenda atas kebenm·an da:n ketengka:pan SSP-D' BP-HTB da:n dokamen pendukungnya.
- (6) Prosedur pendaftaran Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah prosedur pendaftaran akta ke Kantor Pertanahan dan penerbitan akta oleh PPAT/PPATS.
- (7) Prosedur pelaporan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e adalah prosedur pelaporan realisasi penerimaan BPHTB dan akta pemindahan hak.
- (8) Prosedur penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f adalah prosedur penagihan atas Surat Tagihan Pajak Daerah BPHTB, SKPD Kurang Bayar BPHTB/SKPD Kurang Baya:r 'Pamba:han BPH'PB, dan Surat 'Peguran yang dilakukan oleh SKPKD.
- (9) Prosedur keberatan atas Ketetapan BPHTB pada SKPDKB / SKPDKBT / SKPDBLB / SKPDBN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g adalah prosedur pelayanan atas permohonan keberatan atas ketetapan BPHTB yang tertuang dalam SKPDKB/SKPDKBT/SKPDBLB/SKPDBN.
- (10) Prosedur pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h adalah prosedur penetapan persetcrjuan /penolaka:n a:tas penga:jua:rr pengarangarr BPHTB yang diajukan oleh Wajib Pajak.
9. ( 11) Prosedur pembayaran kembali kelebihan pembayaran BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i adalah prosedur pelayanan atas. permohonan pembayaran kembali atas kelebihan pembayaran BPHTB.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 3
- ( 1) Dalam rangka melaksanakan sistem dan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mempersiapkan : prosedur Bapenda
- a. UPTB Pelayanan PBB P2 dan BPHTB;
- b. Bidang Pendataan dan Penetapan; dan
- e. Bitlang Pembttkuan dan Penagihan· .
- (2) UPTB Pelayanan PBB P2 dan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertugas melakukan pelayanan dan interaksi dengan wajib pajak dalam tahapan-tahapan pemungutan BPHTB seperti dalam proses penelitian SSPD BPHTB.
- (3) Bidang Pendataan dan Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertugas untuk menghitung dan mendistribusikan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN, mengelola database terkait obyek pajak serta melakukan pemeriksaan lapangan terkait dengan kebenaran atas informasi yang diberikan wajib pajak dan pemeliharaan aplikasi SISMIOP.
- (4) Bidang Pembukuan dan Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertugas untuk menyiapkan Laporan Realisasi Penerimaan BPHTB ## BAB III SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN BPHTB
Bagian Kesatu Pengurusan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/ a tau Bangunan
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 4
- (1) Wajib Pajak mengurus Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan melalui PPAT atau Pejabat Lelang sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) PPAT /Pejabat Lelang melakukan penelitian atas objek pajak yang haknya dialihkan.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 5
- (1) Wajib Pajak menghitung dan mengisi Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB yang disiapkan oleh Bapenda, PPAT /Pejabat Lelang.
- (2) Tata cara pengurusan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/ a tau Bangunan tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Pembayaran BPHTB

## Pasal 6

- (1) Wajib Pajak melakukan pembayaran BPHTB terutang dengan menggunakan SSPD BPHTB.


- (2) SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diperbanyak atau digandakan oleh Bapenda, dengan diberi nomor uru t, dan berporporasi.
- (3) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Wajib Pajak melalui Bank, tempat lain yang ditunjuk, atau Bendahara Penerimaan, dengan menunjukan NTIB yang diperoleh dari UPTB Pelayanan PBB P2 dan BPHTB.
- (4) Tata cara pembayaran BPHTB oleh Wajib Pajak tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

## Bagian Ketiga

## Penelitian SSPD BPHTB

## Pasal 7

- (1) Setiap SSPD BPHTB wajib diteliti oleh UPTB Pelayanan PBB P2 dan BPHTB untuk mendapatkan NTIB sebagai identitas Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. mencocokan NOP yang tercantum dalam SSPD BPHTB dengan NOP yang tercantum dalam fotokopi SPPT atau STTS/bukti pembayaran PBB lainnya;
- b. mencocokan NJOP bumi dan/atau bangunan per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP bumi dan/ atau bangunan pada Basis Data PBB;
- c. mencocokan data tunggakan PBB atas objek BPHTB;
- d. meneliti kebenaran penghitungan BPHTB yang meliputi NPOP, NPOPTKP, tarif, pengenaan atas objek pajak tertentu, besarnya BPHTB yang terutang, dan BPHTB yang harus dibayar; dan
- e. kelengkapan dokumen pendukung SSPD BPHTB.
- (3) SSPD BPHTB yang belum memperoleh NTIB dan diporporasi oleh Bapenda bukan merupakan SSPD BPHTB yang sah sebagai salah satu persyaratan pengurusan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan.
- (4) Objek pajak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi perolehan hak karena waris, hibah wasiat, atau pemberian Hak Pengelolaan.

## Pasal 8

- (1) Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dapat dilanjutkan dengan Penelitian Lapangan SSPD BPHTB apabila diperlukan.
- (2) Hasil Penelitian Lapangan SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Lapangan SSPD BPHTB.


## Pasal 9

- (1) Kepala Bapenda harus menyelesaikan Penelitian SSPD BPHTB dalam jangka waktu :
- a. paling lama 1 (satu) hari kerja sejak tanggal diterimanya SSPD BPHTB dalam hal tidak memerlukan Penelitian Lapangan SSPD BPHTB;
- b. paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya SSPD BPHTB dalam hal memerlukan Penelitian Lapangan SSPD BPHTB, maka jangka waktunya sesuai dengan ketentuan perundang› undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil Penelitian SSPD BPHTB dan/ a tau Penelitian Lapangan SSPD BPHTB ternyata BPHTB yang harus disetor lebih dari pada BPHTB yang disetor oleh Wajib Pajak diminta untuk melunasi kekurangan tersebut.
- (3) Dalam hal terjadi kekurangan pembayaran BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), jangka waktu penyelesaian Penelitian SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi paling lama 1 (satu) hari kerja dihitung sejak diterimanya SSPD BPHTB bukti pelunasan kekurangan tersebut yang sudah tertera oleh Bank yang ditunjuk atau Bendahara Penerimaan Badan.
- (4) Tata cara penelitian SSPD BPHTB oleh Wajib Pajak tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

## Bagian Keempat

Pendaftaran Akta Pemindahan Hak

## Pasal 10

- ( 1) Wajib Pajak melakukan pendaftaran Hak atas Tanah atau pendaftaran pemindahan Hak atas Tanah kepada instansi yang mempunyai kewenangan dibidang pendaftaran tanah.
- (2) Bapenda dapat melakukan kerjasama dengan instansi yang mempunyai kewenangan di bidang pendaftaran tanah dalam rangka pendaftaran Pemindahan Hak.
- (3) Tata cara pendaftaran Akta Pemindahan Hak tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

## Bagian Kelima Pelaporan BPHTB

## Pasal 11

- ( 1) Pejabat Pembuat Akta Tanah melaporkan pembuatan akta Perolehan Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan yang dilayaninya kepada Bapenda melalui Bidang Pendataan dan Penetapan pada Sub Bidang Penetapan dan Pemeriksaan paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Bank yang ditunjuk/Bendahara Penerimaan melaporkan penerimaan BPHTB kepada Bidang Pembukuan dan Penagihan pada Sub Bidang Pembukuan dan Penerimaan paling lambat pada tanggal 7 (tujuh) bulan berikutnya.


## Pasal 12

- ( 1) Dalam rangka penyediaan informasi ten tang realisasi penerimaan BPHTB sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Bidang Pembukuan dan Penagihan Bapenda pada Sub Bidang Pembukuan dan Penerimaan menyiapkan Laporan BPHTB.
- (2) Laporan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) disusun berdasarkan dokumen-dokumen dari Bank dan/atau Bendahara Penerimaan dan/atau PPAT.
- (3) Tata cara pelaporan BPHTB tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini.

## Bagian Keenam Prosedur Penagihan BPHTB

## Pasal 13

- (1) Prosedur penagihan dilakukan untuk menagih BPHTB terutang yang belum dibayar atau kurang bayar oleh Wajib Pajak.
- (2) Prosedur penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat {1) dilaksanakan melalui penetapan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) dan/ atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) BPHTB dan/ atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT) BPHTB.
- (3) STPD dan/atau SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diikuti dengan Surat Teguran dan/ atau Surat Paksa jika diperlukan.
4. {4) Bupati dalam melakukan penagihan BPHTB melimpahkan kewenangannya kepada Kepala Bapenda.
- (5) Tata cara penagihan BPHTB tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Bupati ini.

## Bagian Ketujuh

## Prosedur Keberatan BPHTB

## Pasal 14

- (1) Keberatan atas Ketetapan BPHTB pada SKPDKB/ SKPDKBT /SKPDBLB/SKPDBN diajukan oleh Wajib Pajak dan disampaikan kepada UPTB Pelayanan PBB P2 dan BPHTB untuk diteliti dan diproses oleh Bidang Pembukuan dan Penagihan Bapenda pada Sub Bidang Pengurangan, Keberatan dan Banding.
- (2) Bupati dalam memberikan keputusan keberatan BPHTB melimpahkan kewenangannya kepada Kepala Bapenda.
- (3) Keberatan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tata cara pengajuan keberatan BPHTB tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Bupati ini.


## Bagian Kedelapan

## Prosedur Pengurangan BPHTB

## Pasal 15

- ( 1) Pengurangan BPHTB diajukan oleh Wajib Pajak dan disampaikan kepada UPTB Pelayanan PBB P2 dan BPHTB untuk diteliti dan diproses oleh Bidang Pembukuan dan Penagihan Bapenda.
- (2l B'upati dalam memberikan pengurangan B'PHTB' melimpahkan kewenangannya kepada Kepala Bapenda.
- (3) Pengurangan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1) dilaksanakan sesuai dengan keten tuan se bagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Bupati ini.

## Bagian Kesembilan Prosedur Pembayaran Kembali

Kelebihan Pembayaran BPHTB

## PasaI 16

- (1) Pembayaran kembali kelebihan pembayaran BPHTB diajukan oleh Wajib Pajak dan disampaikan kepada UPTB Pelayanan PBB P2 dan BPHTB untuk diteliti dan diproses oleh Bidang Pembukuan dan Penagihan Bapenda pada &amp;uh Bidang Pembukuan Penerimaan dan Sub Bidang Pengurangan, Keberatan dan Banding.
- (2) Pembayaran kembali kelebihan pembayaran BPHTB sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Bupati dalam memberikan keputusan kembali kelebihan pembayaran BPHTB melimpahkan kewenangannya kepada Kepala Bapenda.
4. (.4). Tata cara pembayaran. kembali kelehihan. pemba yaran. BPHTB tercantum dalam Lamp IX Peraturan Bupati ini.

## BAB IV

## FASILITASI

## Pasal 17

- ( 1) Kepala Bapenda melakukan fasilitasi Pelaksanaan Peraturan Bupati ini.
- ( . 2). Fa-si1i.tasi sebagaimana dimaks11-d d.alam. ayat ( 1 ) . men~akup, mengkoordinasikan, melaksanakan sosialisasi, supervisi dan bimbingan teknis serta memberikan asistensi untuk kelancaran penerapan Peraturan Bupati ini.

## BABV

## DOKUMEN ADMINISTRASI DI BIDANG BPHTB

## Pasal 18

Dokumen pelayanan Bupati ini. administrasi yang diperlukan dalam rangka BPHTB tercantum dalam Lampiran X Peraturan


kan di Tulungagung gal 16 Januari 2017

D~"'IYARJS DAERAH,


Ir. INDRA FAUZI, MM Pembina Utama Madya NIP. 19590919 199003 1 006

Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 201 7 Nomor 10

## BAB VI

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 28 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung pada tanggal 16 Januari 2017

i