Unknown Unknown Nomor 1 Tahun 2009 tentang kopi dengan sarana elan orasarana lingkungan yang terstruktur. - b bahwa untuk Lerwuiudnya lingkungan human yang borkuaidas, perlu diatur dun ditetapkan dengan Peraturan Walken' tentang Kawasan Permukiman Kota Citra Graha di Km 18 Keturahan Landasan Lain Baud Kecamatan Liang Anggang Kota Bantarbaru - 1 Undang-Undang Nome, 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agrana ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104. Tambalian Lembaran Negara Republe Indonesia Nomor 2013 1. - 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukrnan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469): - 3 Undang-Undang Nome. 23 Tabun 1997 tentang Pangelolaan Lingkungan Hidup (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nano, 68 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699) - 4 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pornbentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banlarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 1999 Nomor 43 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822). - 5 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) - 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Godung (Lembaran Negara Republok Indonesia Tahun 2002 Nomor 134 Tambahan lembaran Negara Republtk Indonesia Nomor 4247): Paraturan W I alikou - 7 Undang-UrKlang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377). - 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundeng-undangan. - 9 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang &amp;stem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 21) 10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagarrnana teiah diubah beberapa kali 1erakhir Canaan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua alas Undang-Undang Nomor 32 Tabun 2004 lentang Pemerintah Daerah (lembaran Novara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59. tambahan lembaran 2. 11 Undang-Undang Nornor 38 Tabun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4444) 3. 12 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), 4. 13 Paraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana don Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63. 7ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 3529). 5. 14 Peraturan Pemenntah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak Dan Kewapban. Serta Bentuk dan Tata Cara Peran Seta Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104. Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3860). 6. 15 Peraturan Pemenntah Nomor 80 Tabun 1999 lentang Kawasan Siap Bangun dan Lingkungan Sap Bangun yang Berdiri Sendai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 1999 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3892) 7. 16 Peraturan Pemerintah Nornor 16 Tabun 2004 tentang Per.atagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385) 8. 17 Peraturan Pemenntah Nomor 36 Tabun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Unelang.Undang Nornor 28 Tahun 2002 lentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2002 Nomor 83. Tambahan Lembaran Negara Ropublik Indonesia Norma 4532), 18. Peraturan Pemenntah Nomor 34 Tahun Tahun 2006 lantana Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Manor 4655). 19. Peraturan Pemenntain Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasronal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), 20. Peratumn Menton Dalam Negen Nomor 8 Tahun 1998 [lantana Penyetenggar aan Penataan Ruang di Daerah; 12. 21 Keputusan Menten Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 327/KPTSMA/2002 tentang Penetapan Enam Pedoman Bodang Penataan Ruang 22. Keputusan Menten Dalam Negen Nomor 147 Tahun 2004 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah, 23. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 5 Tahun 2001 tentang Rencana Umum Tata Ruang %Wyatt Kota (RUTRK) Banjarbaru Tahun 2000.2010 (Lembaran Daerah Kota Etarnarbant Tahun 2001 Nome( 37). 24. Peraturan Daerah Kota Banjamaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 2 Sen D Nomor Sen 1), 16. 25 Keputusan Walikola Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2000 lantana Retnbusi Ian Menclinkan Bangunan. 26. Keputusan Waliketa F3anmebaru Nemec 262 Tahun 2004 lentang Ketentuan Dasar Pembangunan Perumahan di VV1tayah Kota Baniarbato: 18. 27 Keputusan Waiikota Banjarbaru Homer 27.A Tahun 2009 tantang Penataan Kawasan Perumahan dan Penmukiman di Winyah Kota Banjarbaru (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingal
WALIKOTA BANJARBARU
Menai KanfrA .5 Panglima Battu No 1 Bar5,305a7u Kale Toiepon 47'72569 Pow 30 Fax 4772165
PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU NOMOR 49 TAHUN 2009
TEN TANG
KAWASAN PERMUKIMAN KOTA CITRA GRAHA DI KM 18 KELURAHAN LANDASAN ULIN BARAT KECAMATAN LIANG ANGGANG KOTA BANJARBARU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BANJARBARU,
- a bahwa pecumahan merupakan kelompok rumah yang berfungsi sebagai tempat linggal yang ditengkopi dengan sarana elan orasarana lingkungan yang terstruktur.
- b bahwa untuk Lerwuiudnya lingkungan human yang borkuaidas, perlu diatur dun ditetapkan dengan Peraturan Walken' tentang Kawasan Permukiman Kota Citra Graha di Km 18 Keturahan Landasan Lain Baud Kecamatan Liang Anggang Kota Bantarbaru
- 1 Undang-Undang Nome, 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agrana ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104. Tambalian Lembaran Negara Republe Indonesia Nomor 2013 1.
- 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukrnan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469):
- 3 Undang-Undang Nome. 23 Tabun 1997 tentang Pangelolaan Lingkungan Hidup (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nano, 68 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699)
- 4 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pornbentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banlarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 1999 Nomor 43 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822).
- 5 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888)
- 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Godung (Lembaran Negara Republok Indonesia Tahun 2002 Nomor 134 Tambahan lembaran Negara Republtk Indonesia Nomor 4247):
Paraturan W I alikou
- 7 Undang-UrKlang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377).
- 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundeng-undangan.
- 9 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang &amp;stem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
44
.
21)
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagarrnana teiah diubah beberapa kali 1erakhir Canaan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua alas Undang-Undang Nomor 32 Tabun 2004 lentang Pemerintah Daerah (lembaran Novara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59. tambahan lembaran
2. 11 Undang-Undang Nornor 38 Tabun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4444)
3. 12 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725),
4. 13 Paraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana don Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63. 7ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 3529).
5. 14 Peraturan Pemenntah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak Dan Kewapban. Serta Bentuk dan Tata Cara Peran Seta Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104. Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3860).
6. 15 Peraturan Pemenntah Nomor 80 Tabun 1999 lentang Kawasan Siap Bangun dan Lingkungan Sap Bangun yang Berdiri Sendai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 1999 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3892)
7. 16 Peraturan Pemerintah Nornor 16 Tabun 2004 tentang Per.atagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385)
8. 17 Peraturan Pemenntah Nomor 36 Tabun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Unelang.Undang Nornor 28 Tahun 2002 lentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2002 Nomor 83. Tambahan Lembaran Negara Ropublik Indonesia Norma 4532),
18. Peraturan Pemenntah Nomor 34 Tahun Tahun 2006 lantana Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Manor 4655).
19. Peraturan Pemenntain Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasronal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833),
20. Peratumn Menton Dalam Negen Nomor 8 Tahun 1998 [lantana Penyetenggar aan Penataan Ruang di Daerah;
12. 21 Keputusan Menten Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 327/KPTSMA/2002 tentang Penetapan Enam Pedoman Bodang Penataan Ruang
22. Keputusan Menten Dalam Negen Nomor 147 Tahun 2004 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah,
23. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 5 Tahun 2001 tentang Rencana Umum Tata Ruang %Wyatt Kota (RUTRK) Banjarbaru Tahun 2000.2010 (Lembaran Daerah Kota Etarnarbant Tahun 2001 Nome( 37).
24. Peraturan Daerah Kota Banjamaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 2 Sen D Nomor Sen 1),
16. 25 Keputusan Walikola Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2000 lantana Retnbusi Ian Menclinkan Bangunan.
26. Keputusan Waliketa F3anmebaru Nemec 262 Tahun 2004 lentang Ketentuan Dasar Pembangunan Perumahan di VV1tayah Kota Baniarbato:
18. 27 Keputusan Waiikota Banjarbaru Homer 27.A Tahun 2009 tantang Penataan Kawasan Perumahan dan Penmukiman di Winyah Kota Banjarbaru
MEMUTUSKAN
Monatapkan PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU TENTANG KAWASAN PERMUKIMAN KOTA CITRA GRAHA DI KM 18 KELURAHAN LANDASAN ULIN BARAT KECAMATAN LIANG ANGGANG KOTA BANJARBARU
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota in. yang dunakst.d dengan
I Daerah adalah Kota Banjerbaru:
2. Pemerintah Daerah adalah Waltkota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penye'enggara Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru;
2. 3 Kabala Daerah adalah Walikota Banjarbaru:
4. thwart Porwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyal Daerah Kota Banjarbaru.
4. 5 Ruing adalah wadah yang meliputt ruang darat, ruang taut ruang udata termasuk ruang di datam bumf sobagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk tarn hiclup. melakukan kegratan dan memelihara ketangsungan hidupnya
5. 6 Tata ruing adalah wujud struktur ruang dan pola ruang
6. 7 Ponataan ruang adalah suatu srstem proses perencanaan rata /Bang. pemanfaatan ruang den pengendalian pemanfaatan ruang
7. 8 Peroncanaan tats ruing adalah suatu proses untuk mortentukan struktur ruang dan pole ruang yang mahout] penyusunan dan penetapan rencana tats ruang.
8. 9 Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan strulour ruang dan pole fuzing sesuai dengan rencana tata ruang melaion penyusunan dan pe!aksanaan program beserta pernbiayaannya
9. 10 Pongendallan pomanfaatan ruang adarah upaya untuk mewujudkan trent told ruang
10. 11 Rencana tats ruang adalah hastl perencanaan 1010 ruang
11. 12 Kawasan adalah wilayah yang rnemildu fungsi ulama lindung atau budidaya
12. 13.Kawasan pennuklman adalah kawasan yang diperuntukan untuk tempal tinggal atau lingkungan human dan tempat kegiatan yang mendukung bag' pen keneupan dan pangheupan
13. la Perumahan adalah kelompok rumah yang bertungsi sebagai hngkungan tempa; unggai atau lingkungan hunian yang diengkapi dengan prasarana dan saran lingkungan
14. 15 Ruang tarbuka hijau yang salanJutnya diaIngkat RTF1 adatan area memanjang atau jalur dan atau menge!ompok yang penggunaannya MEM bersifat terbuka. tempat tumbuh tanaman. Oak yang tumbuh secara alartuah maupun yang soNaja ditanam
15. 16.1zIn PomanfasaUm ruing adalah yong dipersyaratkan daram komatan pemantaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan
16. 17 Masyarakat adalah orang perorangan. kelompok orang termasuk masyarakat hokum adal atau badan hukum
17. 18 Penn Sarta Masyarakst adalah berbaga' kegiatan masyarakat. yang limbo! alas kenendak dan prakarsa masyarakat untuk berrninat dan bergerak dalam penyelenggaraan penataan nano.
MAKSUD DAN TUJUAN
Bagian Kesatu
Maksud
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
- (1) Maksud kawasan sebagaimana dimaksuct dalam Peraturan Watikota 1111 adalah untuk menghasdkan suatu perangkat untuk mengatur. menace, mengarahkan dan mengendakkan pembangunan perumahan sehingga perkembangannya dapat setaras dengan perkembangan kawasan permukiman di wdayah Kola Banjartraru
- 12) Bag' Pomenntah Kota Banjarbaw kawasan tersebut pada ayat (1) di alas dimaksudkan sebagai pecloman untuk pembenan penzman sena pelaksanaan pembangunan perumahan di dam kawasan perkotaan Kota Banarbant
3. (31 Bag' masyarakat Kota Ekamarbaru dan pengembang, rencana kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di alas adalah sebagai acuan membangun di ahan yang dikuasainya sehingga perkembangan Mayan dapal botlangsung secara terarah
Bagian Kodua
%Juan
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3
Tujuan kawasan mi adalah untuk lenmauttnya lingkungan perumahan yang berkualitas di wilayah Kota Banjarbaru pada urnumnya don pada khususnya di permukiman kola citra graha di km 18 Kelurahan Landasan Utin Sara! Kecamatan bang Anggang Kota Banarbaru
RUANG UNGKUP RENCANA KAWASAN
Baglan Kesatu Lingkup Spatial
Pistil 4
- (1) Secara Administrant ruang lingkup kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan Walikota ina terletak di Kecarnatan Lang Anggang (Kelurahan Landasan Ulm Barat).
- (2) Luas Mayan pada ruang lingkup kawasan eebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan Wahkota am adalah 385 Ha. dengan pets porencanaan pada Lamparan Peraturan in.
BagIan Kedui
Ungkup Waktu
Pasat 5
Kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan Walikota Ina dilaksanakan sacara bertahap selarna 5 (lima) tahap dan berjangka waktu 5 (Iona) tahun
Rencana Penggunaan Lahan
BAB IV - Rencana Penggunaan Lahan
Pasal 6
- 0) Penggunaan tartan kawasan sebagaarnana dimaksud datam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Walikota ini secara umum adalah untuk lungs' permukiman dan ruang lorbuka hgau sebagaimana tersebut da dalam Lamparan I yang merupakan bagian tak terptsahkan den Peraturan Walikota Ina
- (2) Fungsi permukman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) nasal am meliputi
3. a perumahan
4. b sarana pelayanan lingkungan meliputi fasIntas penoadakan den ibadah. fasilitas olahraga !amnia, kesehatan. lasintas pedokoan. fasilrtas pasar tradisomal dan fasalatas tatan
- (3) Ruang Terbuka Flajau tersebul pada 8YOt (I) pant in' mehcauti tatnan. danau dan tapangan golf
Rencana Prasarana
Pisa! 7
Kerangka penghubung dalam kawasan adalah sistem jaringan jalan di datam kawasan sebagaimana dimaksud deism Peraturan Walikota Ina sebagai penghubung antar peruntukan
BAB V - Rencana Prasarana
Pasal 8
Sempadan }Man sebagamana dimaksud dalam Petal 7 moliputa
- (1) jalan utama adaiah 28 (due puluh enam)meter
- (2) plan hngkungan adalah 18 tdelapan betas) meter
- (3) plan Ingkungan cluster adalah 12 (dua betas) meter
- (4) Olen Ingkungan non cluster adalah 9 (soma:Haan) meter.
Past 9
Prasarana cumber daya air sebagamana dimaksud dalam Pasal in, menpun
- (1) Instalasl air hulan. menggunakan sumbet dan as tenth dalam sumur (sumur lutes's) dan PDASA Chrencartakfin ditanam di bawah lanah.
- (2) Instalasi air hujan dan beers&amp; direncanakan dengan saluran lenutup dan saluran di bawah tonal,
- (3) tersebut diolah terlebih dahulu settelum drsalurkan ke saluran umum kota atau menuju tempat penampungan danau pada masing-masing cluster
BAB V - Rencana Prasarana
Pasal 10
Prasarana penerangan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini direncanakan menggunakan kabel tanah pada tempat-tempat tertentu dipasang panel sebagar konuol
BAB V - Rencana Prasarana
Pasal 11
Prasarana totekomunikam sebagarnana dimaksud dalam pasal mi direncanakan menggunakan kabel tanah pada tempat-tempat tertentu dtpasang gardu sebagat kontrol
Pass! 12
Portgendaran pembanpunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal inl drsetienggarakan melalui mekanisme petipnan yang bedaku di wilayah Kota Ban)arbaru
BAB VI - PENGENDALIAN PEMBANGUNAN
Pasal 12
- (1) Penlinen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 yartu Mendinkan Bangunan (IMB). run Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT). Anahsis Mengena; Dampak Lingkungan (AMDAL) dan perkinan lainnya yang berlaku di wrlayah Kota Banlarbaru
BAB VI - PENGENDALIAN PEMBANGUNAN
Pasal 13
- (1) Penlinen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 yartu Mendinkan Bangunan (IMB). run Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT). Anahsis Mengena; Dampak Lingkungan (AMDAL) dan perkinan lainnya yang berlaku di wrlayah Kota Banlarbaru
- (2) Proses pengajuan IMB tersebut pada ayal (1) ditaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
BAB VII - PENGAWASAN DAN PEMBINAAN
Pasal 14
- (1) Pengawasan pelaksanaan Peraturan Wakkota ini dilaksanakan oleh pejabal yang dItunjuk
- (2) Pengawasan clan pembnaan Peraturan Walikota in; dillaksanakan oleh pelabat dantatau Satuan Karp Perangkat Daerah yang ditumuk (deb Kepala Daeran.
BAB VIII - KETENTUAN LAIN
Pasal 15
Peraturan Wakkota in, digunakan sebagar dasar kegiatan pembangunan yang lennasuk dalam kewenangan Daerah
KETENTUAN PERALIHAN
BAB IX - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 16
- I) Dengan bertakunya Peraturan Walikota ini maka sernua peraturan pelaksanaan yang borkaaan dengan perencanaan kavrasan yang teSah ada wrap berlaku separhang tidak bertentangan dengan dan bolum dcantr berdasar Peraturan Wakkota ini
- 2) Pengenaan tart, ijin keystan pembangunan sesuat dengan ketentuan tanf dalam Peraturan Wakkota Kota Banjarbani tentang kin Menchrikan Bangunan
BAB X - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17
Ha-hal yang bolum dtatur datam Peraturan Wakkota Ini sepanjang mengenal toknts pelaksanaannya akan dnetapkan ktbth lanjut dengan Keputusan Wakkota
BAB X - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18
Peraturan Wahkota ini mutai bertaku pada tanggal diunclangkan
Agar sebap orang mengetanumya rnemenntahkan pengundangan Peraturan Waltkota Int dan menernnatkannya dalam Bente Omni, Kota Banjarbaru
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Ban1erbasu pads tanggai As s'r-stry arr , j i WAUKOT NJARBARU. /RUDY RESNAWAN Dundangkan pada tangg Salad:faro '''`P r n' b rr SEKRET IS H KOTA BANJARBARU UDI YAMIN LENBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU TA 'ri 202 5 NO OR SERI - NOMOR SERI · - 4) Pengenaan tani ijm kegatan pembangunan sestam dengan ketentuan tan! dalam Peraturan Wahkota Kota Bamarbaru tenlang Ijin kolendmkan Bangunan ## BAB X ## KETENTUAN PENUTUP ## Pasal 17

Penandatangan: Hal-hai yang belum dtatur dolam Peraturan Walikota int seeamang mengenat tekrus pelaksanaannya akan ditetapkan leokh laniut dengan Keputusan Walikota ## Pasal 18

Penandatangan: Peraturan Walikota mi mutat bertaku pada tanggal munclangkan

Penandatangan: Agar aiiap orang mengetahumya rnemenntahkan pengundangan Peraturan Walikota trk dan rnenempatkannya dalam Banta Daman Kota Banjarbaru Ddetapkan di Banjarbaru pada tanggal + 4 1-.4 n I 10C1 WAL IKOT NJARBARU, RUDY RESNAWAN UDI YAMIN ## Diundangkan Banjarbaru Dada tangg 1 40C =.11 SEKRET KOTA BANJARBARU LE ARAN DAERAH KOTA BANJAR BARU t • - NOMOR SERI F NOMOR SERI