PERATURAN DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT Nomor 5 Tahun 2012 tentang RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT TAHUN 2011-2030 (berlaku 22 Oktober 2012)
Pembukaan
Menimbang
:
Mengingat :
- a. bahwa Kabupaten Raja Ampat memerlukan Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang sebagai pedoman dalam menentukan arah dan prioritas pembangunan menyeluruh yang akan dilakukan secara bertahap untuk mewujudkan masyarakat adil, makmur, dan sejahtera sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa agar pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Raja Ampat dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun mendatang dapat terarah, berkesinambungan, efektif dan efisien, serta dapat menjadi acuan Kepala Daerah terpilih pada periode berikutnya dalam menyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- c. bahwa sesuai amanat dalam Pasal 13 ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah perlu ditetapkan dengan suatu Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2011-2030;
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 Tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
6. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4842);
7. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
8. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
9. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 );
10. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemerikasaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
11. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
12. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
13. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
14. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
15. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
16. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
17. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
18. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
| 20. | Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21 | Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); |
| 22 | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); |
| 23 | Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian |
| 24 | Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); |
| 25 | Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); |
| 26 | Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); |
| 27 | Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826); |
| 28 | Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; |
| 29 | Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694); |
| 30 | Peraturan Gubernur Provinsi Irian Jaya Barat Nomor 09 Tahun 2006 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Irian Jaya Barat Tahun 2006-2011; |
| 31 | Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 1); |
| 32 | Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Raja Ampat (Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 3); |
| 33 | Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Distrik, Kelurahan dan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 60); |
| 34 | Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 67); |
35. Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2011 Nomor 72, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 68);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 69);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2011 Nomor 81);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor... tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Raja Ampat...;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT
DAN
BUPATI RAJA AMPAT
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT TAHUN 2011-2030.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Raja Ampat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Raja Ampat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Raja Ampat sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistem prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Raja Ampat.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Badan, Kantor, Unit Satuan Kerja, dan Distrik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan Nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2011-2030, yang selanjutnya disingkat RPJPD Kabupaten Raja Ampat adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2030.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Raja Ampat tahun 2011-2015 yang selanjutnya disingkat RPJMD Kabupaten Raja Ampat adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJPD, RPJP Provinsi Papua Barat serta ## BAB II
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Program pembangunan Daerah periode tahun 2011-2030 dilaksanakan sesuai dengan RPJPD Kabupaten Raja Ampat.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
- (1) RPJPD Kabupaten Raja Ampat Tahun 2011-2030 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program dengan berpedoman pada RPJPN serta
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
- (1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindari terjadinya kekosongan rencana pembangunan daerah, Bupati yang sedang menjabat pada tahun terakhir jabatannya, diwajibkan menyusun RKPD untuk tahun pertama periode jabatan Bupati berikutnya.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai pedoman untuk menyusun APBD tahun pertama periode jabatan Bupati berikutnya.
BAB III - SISTEMATIKA
Pasal 5
Sistematika penyusunan RPJPD adalah sebagai berikut :
BAB I
: PENDAHULUAN
BAB II
: GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
BAB III
: ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS
BAB IV
: VISI DAN MISI DAERAH
BAB V
: SASARAN, ARAH KEBIJAKAN, DAN PRIORITAS TAHAPAN PEMBANGUNAN JANGKA
PANJANG DAERAH
BAB VI
: KAIDAH PELAKSANAAN
BAB III - SISTEMATIKA
Pasal 6
Isi beserta uraian RPJPD Kabupaten Raja Ampat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terdapat dalam
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat.

Penetapan: Ditetapkan di Waisai Pada tanggal 22 Oktober 2012

Penandatangan: BUPATI RAJA AMPAT, CAP/TTD MARCUS WANMA

Penetapan: Diundangkan di Waisai Pada Tanggal 22 Oktober 2012

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KAB. RAJA AMPAT, CAP/TTD Drs. FERDINAND DIMARA, M.Si PEMBINA UTAMA MUDA IV/c NIP. 19571212 198303 1 031

Penandatangan: Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya, KEPALA BAGIAN HUKUM MOHLIYAT MAYALIBIT, SH PENATA NIP. 19791020 200312 1 007 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT TAHUN 2012 NOMOR 85
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB IV

## PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJPD.
- (2) Tata Cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## BAB IV

## KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Peraturan Daerah ini akan ditinjau kembali apabila dalam pelaksanaannya terdapat perubahan kebijakan dan/atau perubahan Peraturan Perundang-undangan, yang mengatur tentang sistem perencanaan pembangunan dan penataan ruang wilayah.

## BAB V

## KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal lain yang belum diatur sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, dan mempunyai daya laku terhitung sejak bulan Januari tahun 2011

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat.

Ditetapkan di Waisai Pada tanggal 22 Oktober 2012

BUPATI RAJA AMPAT, CAP/TTD MARCUS WANMA

Diundangkan di Waisai Pada Tanggal 22 Oktober 2012

SEKRETARIS DAERAH KAB. RAJA AMPAT, CAP/TTD

Drs. FERDINAND DIMARA, M.Si PEMBINA UTAMA MUDA IV/c NIP. 19571212 198303 1 031

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya, KEPALA BAGIAN HUKUM

MOHLIYAT MAYALIBIT, SH PENATA NIP. 19791020 200312 1 007

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT TAHUN 2012 NOMOR 85


## PENJELASAN

ATAS

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT

## NOMOR TAHUN 2012

## TENTANG

## RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

## KABUPATEN RAJA AMPAT TAHUN 2011-2030

## I. UMUM

Pembangunan Nasional adalah rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan dan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara, dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Rangkaian upaya pembangunan tersebut memuat kegiatan pembangunan yang berlangsung tanpa henti, guna meningkatkan taraf hidup masyarakat dari generasi ke generasi berikutnya. Perencanaan pembangunan daerah sebagai bagian dari sitem perencanaan pembangunan nasional, disusun secara berjenjang dalam bentuk jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek. Oleh karena itu, untuk memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita daerah sesuai dengan visi, misi dan arah kebijakan daerah, maka perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun mendatang.

Pemilihan Bupati secara langsung pada setiap periode lima tahunan, juga menjadi salah satu pertimbangan utama pentingnya penyusunan rencana pembangunan daerah secara berkesinambungan. Mengingat akan pentingnya rencana pembangunan dalam dimensi jangka panjang, serta memenuhi amanat dalam Pasal 13 ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan amanat dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, maka Pemerintah Kabupaten Raja Ampat menyusun RPJPD dalam kurun waktu Tahun 2011-2030. RPJPD Kabupaten Raja Ampat adalah merupakan dokumen perencanaan pembangunan merupakan perwujudan dari visi, misi Kabupaten Raja Ampat untuk masa 20 tahun ke depan, yakni dimulai dari tahun 2011-2030. Pelaksanaan RPJPD 2011-2030 terbagi dalam tahap-tahap perencanaan secara periodisasi perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang bersifat 5 (lima) tahunan.

RPJPD Kabupaten Raja Ampat digunakan sebagai pedoman dalam menyusun RPJMD Kabupaten Raja Ampat pada masing-masing tahapan sesuai dengan visi, misi dan program Bupati yang dipilih secara langsung oleh rakyat. RPJMD tersebut dijabarkan lebih lanjut ke dalam RKPD dan merupakan rencana pembangunan tahunan daerah, yang memuat prioritas pembangunan daerah, rancangan kerangka ekonomi daerah secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program dan kegiatan SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat.

Tujuan yang ingin dicapai dalam penetapan Peraturan Daerah tentang RPJPD Tahun 2011-2030 adalah

:

- a. untuk mendukung terciptanya proses koordinasi secara intensif antar pelaku pembangunan, sehingga tujuan pembangunan daerah dapat tercapai ;
- b. untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang dan antar waktu serta antar fungsi pemerintah baik Pusat maupun Daerah.
- c. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan secara terpadu.
- d. menjamin tercapainya penggunaan sumber daya yang tersedia secara efisien, efektif, bertanggungjawab, berkeadilan dan berkelanjutan.
- e. mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan lainya yang peduli terhadap proses-proses pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Sehubungan dengan penjelasan sebagaimana dikemukakan diatas, maka sangat perlulah memproduk suatu perangkat dalam bentuk peraturan daerah yang mengatur tentang RPJPD Kabupaten Raja Ampat Tahun 2011 -2030.

## II . Pasal demi pasal

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Visi Kabupaten Raja Ampat periode tahun 2011-2030 adalah ' Raja Ampat sebagai Kabupaten Bahari yang Mandiri, Adil dan Makmur serta berkelanjutan 'yang dijabarkan kedalam Misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan percepatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan;

2. Mewujudkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing;

3. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan; dan

4. Mengembangkan ekonomi kelautan secara berkelanjutan yang ditopang oleh potensi ekonomi lainnya berbasis masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT NOMOR 79

AMPIRAN

:PERATURAN DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT

LAMPIRAN :PERATURAN DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT

NOMOR

:

TAHUN 2012

TANGGAL

:

2012

## RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT TAHUN 2011-2030

| BAB I. PENDAHULUAN | BAB I. PENDAHULUAN | 1 |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1.1. | Latar Belakang | 1 |
| 1.2. | Dasar Hukum Penyusunan | 3 |
| 1.3. | Hubungan Antar Dokumen | 10 |
| 1.4. | Sistematika Penulisan | 12 |
| 1.5. | Maksud dan Tujuan | 13 |
| BAB II. GAMBARANUMUMKONDISIDAERAH | BAB II. GAMBARANUMUMKONDISIDAERAH | 15 |
| 2.1. | Aspek Geografis dan Demografis | 16 |
| 2.1.1. | Karakteristik lokasi dan wilayah | 16 |
| 2.1.1.1. Luas dan batas wilayah administrasi | 2.1.1.1. Luas dan batas wilayah administrasi | 16 |
| 2.1.1.2. Letak dan kondisi geografis | 2.1.1.2. Letak dan kondisi geografis | 18 |
| 2.1.1.3. Topografi | 2.1.1.3. Topografi | 19 |
| 2.1.1.4. Geologi | 2.1.1.4. Geologi | 20 |
| 2.1.1.5. Hidrologi | 2.1.1.5. Hidrologi | 21 |
| 2.1.1.6. Klimatologi | 2.1.1.6. Klimatologi | 23 |
| 2.1.1.7. Penggunaan lahan | 2.1.1.7. Penggunaan lahan | 23 |
| 2.1.2. | Potensi Pengembangan Wilayah | 24 |
| 2.1.3. | Wilayah Rawan Bencana | 25 |
| 2.1.4. | Demografi | 29 |
| 2.2. | Aspek Kesejahteraan Masyarakat | 32 |
| 2.2.1. | Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi | 32 |
| 2.2.1.1. Pertumbuhan PDRB | 2.2.1.1. Pertumbuhan PDRB | 32 |
| 2.2.1.2. Laju Inflasi Provinsi | 2.2.1.2. Laju Inflasi Provinsi | 33 |
| 2.2.1.3. PDRB Perkapita | 2.2.1.3. PDRB Perkapita | 34 |
| 2.2.1.4. Pemerataan Pendapatan, Ketimpangan dan Angka Kriminalitas | 2.2.1.4. Pemerataan Pendapatan, Ketimpangan dan Angka Kriminalitas | 34 |
| 2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial | 2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial | 35 |
| 2.2.2.1. Angka Melek Huruf | 2.2.2.1. Angka Melek Huruf | 35 |
| 2.2.2.2. Rata-rata Lama Sekolah, Partisipasi Kasar dan Partisipasi Murni | 2.2.2.2. Rata-rata Lama Sekolah, Partisipasi Kasar dan Partisipasi Murni | 36 |
| 2.2.2.3. Angka Usia Harapan Hidup | 2.2.2.3. Angka Usia Harapan Hidup | 38 |
| | | 38 |

2.2.2.4. Presentase Balita Gizi Buruk

39

| 2.2.2.5. Angka Kesakitan | 2.2.2.5. Angka Kesakitan | |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 2.2.2.6. | Kepemilikan Lahan dan Ketenaga kerjaan | 40 |
| 2.2.3. | Fokus Seni Budaya dan Olah raga | 40 |
| 2.3. | Aspek Pelayanan Umum | 41 |
| 2.3.1. | Pendidikan | 41 |
| 2.3.2. | Kesehatan | 46 |
| 2.3.3. | Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Perhubungan | 49 |
| 2.3.4. | Penataan Ruang dan Perencanaan Pembangunan | 53 |
| 2.3.5. | Lingkungan Hidup, Pertanahan, ESDM, dan Kehutanan | 56 |
| 2.3.6. | Ketenagakerjaan, Kependudukan Catatan Sipil dan Ketransmigrasian | 60 |
| 2.3.7. | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 64 |
| 2.3.8. | Sosial dan Kebudayaan | 68 |
| 2.3.9. | Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Penanaman Modal | 69 |
| 2.3.10. | Kepemudaan dan Olah Raga | 72 |
| 2.3.11. | Kesatuan Bangsa, Politik Dalam Negeri, Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian | 73 |
| 2.3.12. | Ketahanan Pangan dan Pertanian | 74 |
| 2.3.13. | Komunikasi dan Informatika, Kearsipan, Perpustakaan dan Statistik | 77 |
| 2.3.14. | Pariwisata | 79 |
| 2.3.15. | Kelautan dan Perikanan | 81 |
| 2.3.16. | Kehutanan | 86 |
| 2.4. | Aspek Daya Saing Daerah | 88 |
| 2.4.1. | Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah | 88 |
| 2.4.2. | Fokus Fasilitas dan Infrastuktur Wilayah | 89 |
| 2.4.2.1. | Perhubungan | 89 |
| 2.4.2.3. | Air Bersih | 92 |
| 2.4.2.4. | Komunikasi dan Informatika | 93 |
| 2.4.3. | Fokus Iklim Berinvestasi | 93 |
| 2.4.4. | Fokus Sumber Daya Manusia | 93 |
| BAB III ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS | BAB III ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS | 95 |
| 3.1. | Potensi dan Peluang Pembangunan | 96 |
| 3.2. | Permasalahan Pembangunan | 105 |
| 3.3. | Isu-isu Strategis | 116 |

118

## BAB IV VISI DAN MISI DAERAH

| 4.1. | Visi | 119 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 4.2. | Misi | 121 |
| 4.2.1. | Mewujudkan percepatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan | 122 |
| 4.2.2. | Mewujudkan Sumberdaya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing | 122 |
| 4.2.3. | Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan | 123 |
| 4.2.4. | Mengembangkan Ekonomi Kelautan Secara Berkelanjutan yang Ditopang Oleh Potensi Ekonomi Lainnya Berbasis Masyarakat | 124 |
| BAB V | SASARAN, ARAH KEBIJAKAN, DAN PRIORITAS TAHAPAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH | 125 |
| 5.1. | Sasaran dan Arah Kebijakan | 126 |
| 5.1.1. | Misi Pertama : Mewujudkan percepatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan | 128 |
| 5.1.1.1. | Tersedianya Infrastruktur Dasar yang Mendukung Percepatan dan Pemerataan Pembangunan | 128 |
| 5.1.1.2. | Tersedianya infrastruktur pelayanan publik dasar khususnya pendidikan dan kesehatan secara proporsional, berkualitas dan dapat diakses masyarakat | 129 |
| 5.1.1.3. | Tersedianya sistem Perencanaan dan Kebijakan Dasar Pembangunan yang Mampu Mendorong Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan secara Berkelanjutan | 130 |
| 5.1.2. | Misi Kedua : Mewujudkan Sumberdaya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing | 133 |
| 5.1.2.1. | Meningkatnya derajat pendidikan dan ketrampilan penduduk | 134 |
| 5.1.2.2. | Meningkatnya derajat kesehatan penduduk | 135 |
| 5.1.2.3. | Meningkatnya keadilan gender danperlindungan anak. | 136 |
| 5.1.2.4. | Meningkatnya jiwa kewirausahaan (entrepreneurship) | 137 |
| 5.1.2.5. | Meningkatnya jaminan perlindungan dan kesejahteraan sosial masyarakat. | 138 |
| 5.1.3. | Misi Ketiga : Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan | 140 |
| | 5.1.3.1.Meningkatnya akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Raja Ampat dalam menyelenggarakan pembangunan | 140 |
| 5.1.3.2. | Meningkatnya profesionalitas aparatur pemerintah | 142 |
| 5.1.4. | Misi Keempat : Mengembangkan Ekonomi Kelautan Secara Berkelanjutan yang Ditopang Oleh Potensi Ekonomi Lainnya Berbasis Masyarakat | 145 |
| 5.1.4.1. | Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam mengelola sumber daya kelautan | 145 |
| 5.1.4.2. | Meningkatnya kapasitas dan sinergi lembaga pengelola industri pariwisata | 146 |
| 5.1.4.3. | Meningkatnya dukungan sektor pertanian, peternakan, perkebunan, kehutanan serta industri dan perdagangan terhadap perekonomian daerah | 147 |
| 5.1.4.4. | Meningkatnya efektivitas penegakan prinsip pengelolaan sumberdaya alam secara berkelanjutan | 148 |
| 5.2. | Tahapan dan Prioritas | 151 |
| 5.2.1. | RPJMD Ke-1 (2011-2015) | 151 |
| 5.2.2. | RPJMD Ke-2 (2016-2020) | 151 |
| 5.2.3. | RPJMD Ke-3 (2021-2025) | 152 |
| 5.2.4. | RPJMD Ke-4 (2026-2030) | 152 |

## BAB VI KAIDAH PELAKSANAAN

## DAFTAR GAMBAR

| Gambar 2.1. | Peta Administratif Kabupaten Raja Ampat | 17 |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Gambar 2.2. | Peta Indeks Ancaman Bencana Tsunami di Indonesia | 26 |
| Gambar 2.3. | Peta Zonasi Ancaman Bencana Gerakan Tanah diPapua Barat | 28 |
| Gambar 2.4. | Peta Kerawanan Bencana Angin di Indonesia | 29 |
| Gambar 2.5. | Piramida Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2010 | 32 |
| Gambar 2.6. | Angka Melek Huruf dan Buta Huruf di Raja Ampat 2007-2010 | 36 |
| Gambar 2.7. | Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni Tahun 2010 | 37 |
| Gambar 2.8. | Persentase Balita Gizi Buruk di Kabupaten Raja Ampat Tahun 2010 | 39 |
| Gambar 2.9. | Alokasi Anggaran Bidang Pendidikan di Kabupaten Raja Ampat Tahun 2006-2010 | 46 |
| Gambar 2.10. | Jumlah Tenaga Kesehatan Kabupaten Raja Ampat | 49 |
| Gambar 5.1. | Tahapan dan Prioritas Capaian Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Raja Ampat Tahun 2011-2030 | 127 |

## DAFTAR TABEL

| Tabel 2.1. | Jumlah Penduduk Berdasarkan Luas Daerah, Jenis Kelamin dan Kepadatannya Kondisi Bulan Maret 2011-2030 | |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Tabel 2.2. | Sarana dan Prasarana Pendidikan di Kabupaten Raja Ampat Tahun 2006- 2010 | 42 |
| Tabel 2.3. | Banyaknya Sekolah, Guru dan Murid Dirinci Menurut Jenis Tingkat Pendidikan Tahun 2010 | 43 |
| Tabel 2.4. | Pemerataan Sekolah di Masing-Masing Distrik Tahun 2010 | 44 |
| Tabel 2.5. | Jumlah Fasilitas Kesehatan | 47 |
| Tabel 2.6. | Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan | 50 |
| Tabel 2.7. | Rencana Pengembangan Kawasan di Kabupaten Raja Ampat | 55 |
| Tabel 2.8. | Pembangunan Rumah Bagi Transmigran Lokal | 64 |
| Tabel 2.9. | Hasil Produktivitas Pertanian Tahun 2010 | 75 |
| Tabel 2.10. | Rencana Pengembangan Sistem Komunikasi | 78 |
| Tabel 2.11. | Jumlah Kunjungan Wisata Raja Ampat | 81 |
| Tabel 1.16. | Luas Kawasan Hutan Kabupaten Raja Ampat | 87 |
| Tabel 2.12. | Fasilitas Hotel/Losmen/Cottage/Resort, Kamar, Tempat Tidur, Desa Wisata, dan Spot Diving PerKecamatan di Kabupaten Raja Ampat 2010 | 91 |
| Tabel 5.1. | Target dan Tahapan Capaian Misi 1 : Mewujudkan Percepatan dan Pemerataan Pembangunan yang Berkeadilan dan berkelanjutan | 132 |
| Tabel 5.2. | Target dan Tahapan Capaian Misi 2 : Mewujudkan Sumber daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing | 139 |
| Tabel 5.3. | Target dan Tahapan Capaian Misi 3 : Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan | 144 |
| Tabel 5.4. | Target dan Tahapan Capaian Misi 4 : Mengembangkan Ekonomi Kelautan Secara Berkelanjutan yang Ditopang Oleh Potensi Ekonomi | 150 |
| Tabel 5.5. | Lainnya Berbasis Masyarakat Tahapan dan Prioritas RPJPD Kabupaten Raja Ampat | 154 |

## BAB I PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Kabupaten Raja Ampat dengan ibu kota Waisai merupakan Kabupaten pemekaran dari Kabupaten Sorong yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua. Sebagaimana yang dihadapi oleh daerah otonom baru dikawasan Timur Indonesia, Kabupaten Raja Ampat dihadapkan pada realitas keterbatasan dalam berbagai aspek terutama infrastruktur, sumberdaya manusia, dan kapasitas pemerintahan serta tantangan kondisi geografis. Namun demikian, Kabupaten Raja Ampat memiliki kekayaan alam yang berlimpah serta potensi wisata bahari dan budaya yang luar biasa besar. Di tengah segala keterbatasan dan keberlimpahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Raja Ampat dengan otonomi yang dimiliki dituntut untuk mampu mengaktualisasikan potensi-potensi yang dimilikinya guna mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat seraya menjaga keberlanjutannya. Keberlanjutan menjadi aspek penting dalam pembangunan meskipun harus diakui tidak mudah menemukan titik keseimbangan antara percepatan pembangunan dengan kelestarian lingkungan. Pemenuhan kedua hal tersebut sering kali harus berakhir pada situasi zero sum, yaitu optimalisasi satu aspek mengakibatkan pengorbanan pada aspek yang lain. Dalam konteks Raja Ampat, mengingat kelestarian lingkungan merupakan kunci masa depan pariwisata Raja Ampat maka upaya menemukan titik keseimbangan antara keberlanjutan dengan menghasilkan pendapatan daerah ( income generating ) menjadi sangat penting.

Guna mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat seraya menjaga keberlanjutannya, Pemerintah Kabupaten Raja Ampat memerlukan perencanaan yang bersifat strategis, berkelanjutan, dan komprehensif untuk dapat mengelola kelemahan, potensi, dan peluang yang dimilikinya agar dapat memajukan daerah dan mensejahterakan masyarakatnya. Dengan demikian penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2011-2030 ini bukan sekedar menjalankan amanat peraturan perundangan akan tetapi merupakan kebutuhan untuk mensinergikan agenda pembangunan Daerah dengan agenda pembangunan Nasional dan Regional sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## 1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi landasan hukum yang paling utama dalam penyusunan RPJPD Kabupaten Raja Ampat tahun 2011-2030. RPJPD ini juga menjadikan sejumlah regulasi sebagai landasan hukum operasionalnya, yaitu terdiri dari :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 21Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4842);
4. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 );

7. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemerikasaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
12. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
13. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
14. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
15. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
12. Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Distrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Produk Hukum Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
28. Peraturan Gubernur Provinsi Irian Jaya Barat Nomor 9 tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Irian Jaya Barat Tahun 2006-2011;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 1);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Raja Ampat (Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 3);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pembentukan Distrik, Kelurahan dan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 60);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 67);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 6 Tahun 2011 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2011 Nomor 72, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 68);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 7 Tahun 2011 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 69);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2011 Nomor 81).

## 1.2. Hubungan Antar Dokumen

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) memerintahkan penyusunan RPJP menganut paradigma perencanaan yang visioner dan tanggap terhadap perubahan. Oleh karena itu RPJPD Kabupaten Raja Ampat hanya memuat arahan secara garis besar untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang terbagi dalam periodisasi perencanaan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) 5 (lima) tahunan yaitu RPJMD ke-1 (2011-2015), RPJMD ke-2 (2016-2020), RPJMD ke-3 (2021-2025), dan RPJMD ke-4 (2026-2030). Selain itu, sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, dokumen RPJPD Kabupaten Raja Ampat Tahun 2011-2030 tidak terlepas dari RPJP Nasional Tahun 2005-2025. Adapun visi pembangunan nasional yang mencakupi kurun waktu mulai dari tahun 2005 hingga tahun 2025 adalah ' Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur'. Visi RPJPN tersebut ditempuh melalui 8 (delapan) misi yang terdiri dari :

- (1) mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila,
- (2) mewujudkan bangsa yang berdaya-saing,
- (3) mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum,
- (4) mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu,
- (5) mewujudkan pemerataanpembangunan dan berkeadilan,
- (6) mewujudkan Indonesia asri dan lestari,
- (7) mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional,
- (8) mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional.

Jadi apa yang menjadi misi pembangunan nasional tersebut merupakan salah satu sumber acuan penyusunan RPJPD Kabupaten Raja Ampat tahun 2011-2030 untuk menentukan identifikasi isu-isu strategis, di samping sumber-sumber lain dalam rangka identifikasi peluang dan tantangan bagi daerah selama kurun waktu 20 (dua puluh) tahun yang akan datang. Agar tercipta keterpaduan pembangunaan jangka panjang Kabupaten Raja Ampat dengan daerah-daerah lain terkait, penyusunan dokumen RPJPD Kabupaten Raja Ampat juga harus memperhatikan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah dan RPJPD Provinsi/Kabupaten/Kota daerah sekitarnya. Ini dilakukan dalam rangka mensinkronkan kepentingan strategis yang harus disinergikan, menemukan persamaan permasalahan pembangunan yang memerlukan upaya pemecahan bersama, dan menentukan agenda pembangunan kewilayahan yang menjadi kewenangan bersama sebagai bagian dari kesatuan wilayah atau kawasan pembangunan. Dengan demikian dokumen RPJPD Kabupaten Raja Ampat Tahun 2011-2030 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang mengacu pada dokumen RPJPN dan telah dipadukan dengan dokumen RPJPD daerah sekitarnya serta proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur pelaku pembangunan.

## 1.3. Sistematika Penulisan

RPJPD Kabupaten Raja Ampat ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

## Bab 1 Pendahuluan

Bab ini berisi uraian latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, hubungan RPJPD dengan dokumen perencanaan lainnya, serta sistematika dokumen RPJPD Kabupaten Raja Ampat agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

## Bab 2 Gambaran Umum Kondisi Daerah

Bab ini menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi, demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah, serta aspek lainnya yang menjadi indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

## Bab 3 Analisis Isu-isu Strategis

Bab ini menjelaskan butir-butir potensi dan peluang, permasalahan, serta isu-isu strategis yang akan dihadapi dalam pembangunan daerah untuk kurun waktu 20 (dua puluh) tahun mendatang.

## Bab 4 Visi dan Misi Daerah

Bab ini memaparkan rumusan Visi dan Misi yang hendak dicapai dari hasil pembangunan daerah selama 20 (dua puluh) tahun mendatang di Kabupaten Raja Ampat.

## Bab 5 Sasaran, Arah Kebijakan, dan Prioritas Tahapan Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Bab ini berisi uraian sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah berdasarkan setiap misi yang dirumuskan dalam bentuk arah kebijakan ke dalam pentahapan pembangunan 5 (lima) tahunan selama 20 (dua puluh) tahun dan prioritas masing-masing tahapan.

## Bab 6 Kaidah Pelaksanaan

Pada bagian ini diuraikan langkah-langkah pelaksanaan dari visi misi dan arah kebijakan yang telah disusun dalam dokumen RPJPD yaitu mulai dari sosialisasi, implementasi, monitoring dan evaluasi.

## 1.4. Maksud dan Tujuan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2011-2030, selanjutnya disebut RPJPD Kabupaten Raja Ampat, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2030. Maksud disusunnya RPJPD ini adalah guna memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen bangsa (pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha) di dalam mewujudkan cita-cita, tujuan daerah dan nasional serta sesuai dengan visi, misi, dan arah pembangunan yang disepakati bersama sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif, dan saling melengkapi satu dengan lainnya. Selain itu juga RPJPD ini menjadi acuan daerah dalam penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) agar mekanisme perencanaan dan pembangunan daerah dapat berjalan lancar, terpadu, sinkron, dan sinergi sesuai dengan kondisi dan karakteristik Kabupaten Raja Ampat. Tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya R