PERATURAN DAERAH KABUPATEN RANCANGAN  KUBU RAYA Nomor I Tahun 2014 tentang RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2014-2019 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI KUBU RAYA PROVINS! KALIMANTAN BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR I TAHUN 2014
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2014-2019
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUBU RAYA,
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional {SPPN} yang mengamanatkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pelantikan Kepala Daerah;
- b. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah {RPJMD} Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019 memuat Visi, Misi, Arab Kebijakan, Tujuan, Sasaran dan Program Prioritas Pembangunan Daerah yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dengan mengacu pada RPJM Nasional Tahun 2010-2014 dan RPJMD Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2029;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2014-2019;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
r-
f
t
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438};
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234};
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385};
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
15. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 09 Tahun 2011 ten tang Pedoman Umum Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 729);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalirnantan Barat Nornor 9 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005 Nomor 9);
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMDl Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013 Nornor 5);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2008 ten tang Pembagian Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2008 Nomor 2);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 14);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 16);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA dan BUPATI KUBU RAYA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG REN CANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2014-2019.
\
I
f
BABI KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya.
5. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
6. Pembangunan Daerah adalah pembangunan yang dilaksanakan di Wilayah Kabupaten Kubu Raya.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019, yang selanjutnya disebut RPJMD adalah Dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2019, merupakan penjabaran dari Visi, Misi, Arah Kebijakan, 1'ujuan, Sasaran dan Program Kepala Daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2029, serta ## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
- (1) RPJMD ini merupakan penjabaran dari Visi, Misi, Arah Kebijakan, Tujuan, Sasaran dan Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dengan berpedoman pada RPJP Daerah dan ## BAB III ASAS DAN RUANG LINGKUP
Pasal 3
- ( 1) RPJMD ini disusun ## BAB IV SISTEMATIKA RPJMD
Pasal 4
- ( 1) Sistematika RPJMD sebagai berikut:
BAB
I
PENDAHULUAN;
BAB
II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH;
f
BAB
BAB
BAB
BAB
BAB
BAB
1.
BAB
J.
BAB
BAB
III
GAMBARAN PENGEWLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN;
N
ANALISIS ISU STRATEGIS;
V
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN;
VI
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;
VII
KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH;
VIII
INDIKASI RENCANA PROGRAM DAN KEBUTUHAN PENDANAAN;
IX
PENETAPAN INDIKATOR DAN KINERJA DAERAH;
X
PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN;
DAN
XI
PENUTUP.
- (2} Isi dan uraran RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 J sebagaimana tercantum dalam
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Penetapan: Ditetapkan di Sungai Raya pada tanggal I � ,1qt; t· 2014 BUPATI KUBU RAYA, ,Dioooangkan dl Su,i.,.:ij Ra·t,a � ada tar.ggal...l. � .1..: .. .1..).U.IH.. .

Penandatangan: '.SEKRETARiS DA RA.H KABU f\Tl=M J.&lt;11i:,1 I P ""/\ HUSEiN . YJ.\Ul'\1\1{ tEMBARAN DAERAH ' ABU?AfEN 1-&lt;UBU F":AYA TAHUN J:M. � 1.. - . NOMOR NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA PROVINSI KALIMANTAN BARAT: (1/2014)
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BABV KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

## Pasal 5

- (1) RPJMD ini dilengkapi dengan KLHS.
- (2) KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMD ini.
- (3) Dokumen KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB VI PENGENDALIAN DAN EVALUASI

## Pasal 6

- ( 1) Bupati melalui SKPD yang tugas pokok dan fungsinya bertanggungjawab dalam bidang perencanaan pembangunan daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD ini.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1} dilakukan sepanjang pelaksanaan RPJMD ini.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan kondisi dan perubahan lingkungan strategis.
- (4) Berdasarkan basil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati bersama DPRD dapat melakukan penyempurnaan terhadap RPJMD ini.

## BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

## Pasal 7

- ( 1) Evaluasi RPJMD oleh Bupati dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Bappeda.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) meliputi:
- a. penilaian terhadap pelaksanaan proses perumusan dokumen RPJMD, pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah; dan
- b. menghimpun, menganalisis dan menyusun hasil evaluasi Kepala SKPD dalam rangka pencapaian RPJMD.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi bahan bagi penyusunan RPJMD periode berikutnya.
- (4} Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara evaluasi RPJMD diatur dengan Peraturan Bupati.


## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya pada tanggal I � ,1qt; t· 2014 BUPATI KUBU RAYA,



,Dioooangkan dl Su,i.,.:ij

Ra·t,a

� ada tar.ggal...l.

�

.1..: .. .1..).U.IH..

.

'.SEKRETARiS DA RA.H KABU

f\Tl=M J.&lt;11i:,1 I P ""/\

HUSEiN . YJ.\Ul'\1\1{

tEMBARAN DAERAH ' ABU?AfEN 1-&lt;UBU F":AYA TAHUN J:M. � 1.. - .

NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA PROVINSI KALIMANTAN BARAT: (1/2014)

## PENJELASAN ATAS

## RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR J TAHUN 2014

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2014-2019

## I. UMUM

Bahwa dalam rangka memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan tujuan pembangunan Daerah sesuai dengan Pasal 19 ayat (3} Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 pasal 19 ayat (3} tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah untuk periode 5 tahun mendatang.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019 merupakan penjabaran Visi, Misi dan program-program prioritas Bupati yang dalam penyusunannya didasarkan pada Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2029 serta memperhatikan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019 ini memuat gambaran umum, kondisi daerah, analisa isu-isu strategis, Visi, Misi Tujuan dan Sasaran, Strategis arah kebijakan Pembangunan Daerah, kebijakan Keuangan Daerah dan Program Prioritas untuk masing-masing urusan pemerintah.

Penyususunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019 dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan, serta mengacu pada ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019, digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kubu Raya setiap tahun anggaran, selain itu juga dijadikan acuan bagi penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Pemerintah Desa yang ada di Kabupaten Kubu Raya.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup jelas.

Pasal 2 Cukup jelas.

Pasal 3 Cukup jelas.

Pasal 4 Cukup jelas.




## PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 01 TAHUN 2014 TENTANG - RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH

## DAERAH (RPJMD) KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2014-2019


TAHUN 2014 PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA


## DAFTARISI

•

11-10

11-10

11-16

11-18

11-20

11-20

11-57

| DAFI'AR ISI ... I ••••••••• I I •• I ••••••••••••••••••• I I •• I •• I •••••••••••••••••• I •••••••• I •• I •••• I ••••••••••• i | DAFI'AR ISI ... I ••••••••• I I •• I ••••••••••••••••••• I I •• I •• I •••••••••••••••••• I •••••••• I •• I •••• I ••••••••••• i | DAFI'AR ISI ... I ••••••••• I I •• I ••••••••••••••••••• I I •• I •• I •••••••••••••••••• I •••••••• I •• I •••• I ••••••••••• i |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BABI | � lfI) � tJJ\ll •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••1-1 | � lfI) � tJJ\ll •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••1-1 |
| | 1.1. | La.tar Belakang I-1 |
| | 1.2. | Dasar Hukum 1-2 |
| | 1.3. | Hubungan Antar Dokumen RPJMD dengan Dokumen |
| | | Rencana Pembangunan Daerah Lainnya 1-5 |
| | | 1.3.1. Hubungan RPJMD dengan RPJMN 1-5 |
| | | 1.3.2. Hubungan RPJMD dengan RPJPD 1-6 |
| | | 1.3.3. Hubungan RPJMD dengan RTRW 1-8 |
| | | 1.3.4. Hubungan RPJMD Kabupaten Kubu Raya dengan RPJMD Propinsi Kalimantan Barat 1-9 |
| | | 1.3.5. Hubungan RPJMD dengan Renstra SKPD 1-10 |
| | | 1.3.6. Hubungan RPJMD dengan RKPD |
| | | 1-10 |
| | 1.4. | Sistematika Penyu.sunan. 1-11 |
| | 1.5. | Maksud dan Tltjuan 1-12 |
| | | 1.5.1. Makaud 1-12 |
| | | 1.5.2. Tltjuan I-12 |
| BAB D | GAMBARAJI' UMUM KO?f])ISI DAERAII ••••••••••••••••••••••••..•••.••••••••••• 11-1 | GAMBARAJI' UMUM KO?f])ISI DAERAII ••••••••••••••••••••••••..•••.••••••••••• 11-1 |
| | 2. 1. | Aspek Oeografl dan Demografi 11-1 |
| | | 2. 1. 1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah 11-1 |
| | | 2.1.2. Potensl Pengembangan Wilayah 11-7 |
| | | 2.1.3. Wilayah Rawan Bencana 11-8 |
| | | 2.1.4. Demografi 11-8 |
| | 2.2. | Aepek Keeejahteraan Masyarakat : 11-10 |
| | | 2.2.1. Fokue Keeejahteraan dan Pemerataan Ekonomi.. 11-10 |
| | | 2.2.2. Fokus Keeejahteraan Soeial 11-16 |
| | | 2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga 11-18 |
| | 2.3. | Aspek Pelayanan Umum 11-20 |
| | | 2.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib 11-20 |
| | | 2.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan 11-57 |


Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Kubu Raya 2014-2019

| | 2.4. Aspek Daya Saing Daerah II-65 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah II-66 |
| | 2.4.2. Fok:us Fasilitas Wilayah/lnfrastruktur II-67 2.4.3. Fokus Iklim Investasi 11-68 |
| | 2.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia II-69 |
| BAB m | GAMBARAN PENGELOLAAN KEUARGAN DAERAH SERTA Jl � lfl>AR � •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 111-1 |
| | 3.1. Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah (2009-2014) III-2 |
| | 3.2. Arab Pengelolaan Belanja Daerah III-9 |
| J3AB 1\7 | AN � IEIIEI IEltJ-IEltJ � '1' � 123••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• I\7-1 |
| | 4.1. Permasalahan Pembangunan IV-1 |
| | 4.1.1. ldentifikasi Lingkungan Internal IV-1 |
| | 4.1.2. ldentifikasi Lingkungan Ekstemal IV-3 |
| | 4.2. Isu-Iau Strategi.s IV-4 |
| | 4.2.1. Isu Stratcgis Bidang Ekonomi IV-4 |
| | 4.2.2. Isu Stratcgi.s Bidang Sosial Budaya IV-5 |
| | 4.2.3. lsu Strategi1 Bidang Infrastruktur IV-6 |
| DAD V | VISI, Ml81, TUJUAN, DAN SASARAN •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••V-1 |
| | 5.1. Visi V-2 |
| | ·s.2. � 1isi V-2 |
| | 5.3. Tujuan dan Sasaran Misi-Misi V-4 |
| | 6. 1. Stratcgi. VI-1 |
| | Arab Kebijakan VI-3 |
| | 6.2. 6.3. Keterkaitan Miei, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah |
| B.AB VI | STRA.TEQ.I DAR ARAB KEBIJ.AKA!I ••••••••••••••••••••••••••••••.••••.••.•••••.VI-1 |
| | KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN l) �� •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• VJl-1 |
| DAD VII | 7.1. Kebijakan Umum Pembangunan VII-1 |
| | Prioritas Pembangunan VII-2 |
| | 7.2. |
| | Program Prioritas Pembangu.nan Kabupaten Kubu Raya |
| | 7.3. Tahun 2014-2019 VII-5 |

•

ii



•

.. --·--····--·- ·-··--·-········-·-··-·····----·-···········--··-··

| BAB vm | INDIKASI RENCANA PROGRAM DAN KEBUTUHAN |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | l')f;111) �� •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• � ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• "'1!I-1 |
| | A. Program Pada Setiap SKPD VIII-1 B. Urusan Wajib VIII-1 |
| | C. Uru.san. Pilih.an ...••...•..•...•...•.•... VIII-11 |
| | D. Kajian Lingkungan Hidup Strategis VIII-56 |
| BAB IX | PENETAPAN INDIKATOR DAN KINERJA DAERAH••••••••••••••.•••••••••IX-1 |
| BAB X | PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN •••••••••••••••••••••X-1 |
| | 10.1. Pedoman Tranaiai X-1 |
| | 10.2. Kaidah Pelakaanaan X-1 |


## DAFTAR TABEL

| Tnbel 2. l | Luaa Wilayah dan Jumlah Desa Menurut Kecamatan J(abupaten Kubu Raya II-2 |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tabet 2.2 | Penggunaan Laban di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010 II-6 |
| Tabel 2.3 | Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Kubu Raya Tahun 2008-2012 11-9 |
| Tabel 2.4 | Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Kubu Raya Tahun 2008- 2013 Uutaan) •.•••.••...••.••..•.••...•... II-10 |
| TAbel 2.5 | Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Kubu Raya Tahun 2008-2013 II-11 |
| Tabet 2.6 | Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Kubu Raya Tahun 2008- 2013 (jutaan) 11-12 |
| Tabel 2.7 | Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Kubu Raya Tahun 2008-2013 11-13 |
| Tabel 2.8 | Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Perkapita Kabupaten Kubu Raya Tahun 2008-2012 11-14 |
| Tabel 2.9 | Inflasi Kabupaten Kubu Raya dan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2007-2012 11-15 |
| Tabel 2.10 | lndeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2012 11-16 |
| Tabel 2.11 | Persentase Kemiskinan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009- 2012 ·················································· � ········································· II-18 |
| Tabel 2.12 | Perkembangan Seni, Budaya dan Olah Raga Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010-2014 11-19 |
| Tabel 2.13 | Perkembangan Seni, Budaya dan Olah Raga Menurut Kecamatan di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014 II-20 |
| Tabel 2.14 | Kondisi APK dan APM Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009- 2011 .•... 11-20 |
| Tabel 2.15 | Banyaknya Sekolah Taman Kanak-Kanak (TK), Guru dan Murid Kabupaten Kubu Raya Tahun 2012 II-21 |
| Tabel 2.16 | Banyaknya Sekolah Dasar (SD), Guru dan Murid Kabupaten Kubu Raya Tahun 2012 11-22 |

----------------------


•

| Tabet 2.17 | Banyalmya Sekolah Madrasah lbtidaiyah, Guru dan Murid Kabupaten Kubu Raya Tahun 2012 II-22 |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tabel 2.18 | Banyalmya Sekolah Menengah Pertama (SMP), Guru dan Murid Kabupaten Kubu Raya Tahun 2011 II-23 |
| Tabel 2.19 | Banyalmya Sekolah Madrasah Tsanawiyah, Guru dan Murid Kabupaten Kubu Raya Tahun 2012 II-23 |
| Tabel 2.20 | Banyalmya Sekolah Menengah Atas (SMA), Guru dan Murid Kabupaten Kubu Raya Tahun 2012 II-24 |
| Tabel 2.21 | Banyalmya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Guru dan Murid Kabupaten Kubu Raya Tahun 2012 II-24 |
| Tabel 2.22 | Banyalmya Sekolah Madrasah Aliyah, Guru dan Murid Kabupaten Kubu Raya Tahun 2012 II-24 |
| Tabel 2.23 | Kondisi dan Status Kesehatan Penduduk Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2013 II-25 |
| Tabel 2.24 | Kondisi Prasarana Kesehatan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 II-26 |
| Tabel 2.25 | Sarana dan Prasarana SDA di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 II-28 |
| Tabel 2.26 | Persentase Rumah Tangga di Kabupaten Kubu Raya Menurut Sumber Utama Air Minum II-29 |
| Tabel 2.27 | Distribusi Air Bersih PDAM Menurut Jenis Pelanggan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2012 II-30 |
| Tabel 2.28 | Panjang Jalan menurut Jenis Permukaan dan Kondisi Jalan di Kabupaten Kubu RayaTahun 2009-2013 II-31 |
| Tabel 2.29 | Daku.men Perencanaan Pembangunan Tahun 2009-2012 Kabupaten Kubu Raya II-32 |
| Tabel 2.30 | Penanganan Rumah Layak Huni Tahun 2009-2013 II-33 |
| Tabel 2.31 | Jumlah Proyek, Realisasi Investasi PMDN dan Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Kubu Raya (Juta Rupiah) Tahun 2009 - 2013 Il-37 |
| Tnbel 2.32 | Jumlah Proyek, Realisasi Investasi PMA dan Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Kubu Raya (Juta Rupiah) Tahun 2009 • 2013 II-37 |
| Tabel 2.33 | Perbandingan Investasi/PMTB di Kabupaten Kubu Raya (Juta Rupiah)···································································· � ···················· II-38 |
| Tabel 2.34 | Nilai Investasi dan ICOR Kabupaten Kubu Raya dan Kalimantan Barat II-39 |
| Tabet 2.35 | Oambaran Kondisi Ketenagakerjaan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2012 Il-42 |


•

| Tabel 2.36 | Angkatan Kcrja yang Bekerja dan Menganggur Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2011-2012 II-42 |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tabel 2.37 | Kawasan Khusus Pendukung Ketahanan Pangan dan Agribisnis Terpadu Kabupaten Kubu Raya Tahun 2012 II-44 |
| Tabel 2.38 | Rasia Angka Partisipasi Mumi (APM) Anak Perempuan terhadap Anak Laki-laki Kabupaten Kubu Raya Tahun 2012 II-45 |
| Tabel 2.39 | Realisasi Peserta KB Baru Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 II-46 |
| Tabel 2.40 | Jumlah Terminal di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 II-47 |
| Tabel 2.41 | Banyaknya Alat Angkutan Pedalaman/Transportasi Air Dirinci Menurut Jenisnya di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2011-2013 II-48 |
| Tabel 2.42 | Lokasi, Jenis Dermaga beserta Fasilitas yang Dimiliki Dermaga Kapa! Penyebrangan di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 II-49. |
| Tabel 2.43 | Jumlah Dermaga/Steigher Angkutan Sungai Di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2008 - 2013 II-50 |
| Tabel 2.44 | Jenis Pelayanan Oasar, Jumlah Indikator dan Jumlah Indikator Yang Sudah Mencapai Target (100%) Tahun 2013 II-55 |
| Tabel 2.45 | Luas Panen, Rata-Rata Produksi dan Produktivitas Sektor Pertanian di Kabupatcn Kubu Raya Tahun 2009-2013 II-57 |
| Tabel 2.46 | Jumlah Perusahaan Pertambangan dan Penggalian serta Jumlah Tenaga Kerja Kabupaten Kubu Raya Tahun 2012 II-60 |
| Tnbel 2.47 | Pemaeangen Energi Tenaga Surya Energi di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2011 II-61 |
| Tabel 2.48 | Jumlah lndustri di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2011-2012 : 11-63 |
| Tabet 2 .49 | Konsumsi Pemerintah dan Konsumsi Rumah Tangga di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2008 - 2013 (Juta Rupiah) II-67 |
| Tabel 2.50 | Jumlah Lulusan Sarjana (Sl) dan Pasca Sarjana (S2/S3) di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2008 - 2012 II-70 |
| Tabel 2.51 | Rasio Kctcrgantungan Penduduk di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2008 - 2012 11-71 |
| Tabel 3.1 | Realisasi Pendapatan Oaerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 • 2013 III-3 |
| Tabel 3.2 | Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 - 2013 III-4 |
| Tabel 3.3 | Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 - 2013 III-5 |



•

--·--·---·-···--·-···-·

| Tabel 3.4 | Proyeksi Pendapatan Daerah Bukan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2014 - 2019 III-6 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tabel 3.5 | Proyeksi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019 III-8 |
| Tabel 3.6 | Proporsi Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2009 - 2013 111-9 |
| Tabel 3.7 | Proyeksi Belanja Daerah Menurut Kewenangan dan Urusan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014 - 2019 III-10 |
| Tabel 4.1 | Analisis SWOT Kabupatcn Kubu Raya IV-8 |
| Tabel 5.1 | Ketcrkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kabupaten Kubu Raya V-8 |
| Tabel 6.1 | Arab Kebijakan Tahunan RPJMD Tahun 2014 - 2019 VI-9 |
| Tabet 6. � | Keterkaitan Viet, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kehijakan RPJMD Kabupatcn Kubu Raya Tahun 2014-2019 VI-11 |
| Tnbel 7.1 | Keterkaitan Prioritae Pembangunan VII-5 |
| Tabet 8.1 | lndikaai Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pcndanaan Kabupatcn Kubu Raya VIII-15 |
| Tabel 8.2 | Kajian Pengaruh Program RPJMD VIII-57 |
| Tabel 9.1 | Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemcrintahan Kabupaten Kubu Ray-a•••••••.•.••••••••••••••••••••...•.••••••••••••••••..•••...•..•...•.•... IX-2 . |




\_,,

,, .. \_, \_\_

## DAFTAR GAMBAR

| Gambar 1.1 | Hubungan antara RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya 1-11 |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|
| Oambar 2.1 | Peta Adminlatrae! Kabupaten Kubu Raya 11-1 |
| C1ambar 2.2 | Peta Struktur Ruang Kabupaten Kubu Raya 11-8 |

,,

...

...•.•... -

.. ·---



•

## DAFTAR GRAFIK

| Orafik 2.1 | Grafik Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2013 II-14 |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Orafik 2.2 | Tingkat Inflasi Menurut Kelompok Barang Kabupaten Kubu Raya Tahun 2012 11-16 |
| Orafik 2.3 | Perkembangan Koperasi Primer di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010-2012 11-40 |
| Grafik 2.4 | Sebaran Mangrove di Kabupaten Kubu Raya 11-59 |
| Grafik 2.5 | Perkembangan Perusahaan Perdagangan di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010 - 2012 11-65 |




## BAB I

PENDAHULUAN

Renoana Pemban1unan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kubu Raya 2014-2019


•

--

---

--------

LAMPI RAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA NO MOR O 1 TAHUN 2014 . TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2014-2019

## BABI PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belalrang

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerlntahan Daerah mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pernerlntahan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pcmbangunan dacrah sebagai satu kesatuan.

· Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Ka bu paten Kubu Raya 2014 - 2019 merupakan dokumen perencanaan pcmbangunan daerah 5 (lima) tahunan yang mcrupakan penjabaran visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya terpilih yang memuat target-target pembangunan selama 5 (lima) tahun untuk mengembangkan potensi serta menangani permasalahan yang ada. RPJMD ini merupakan faae kedua dalam rangka mewujudkan viel dari Reneana Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2029, yaitu "Kabupaten Kubu Raya Mandiri dan Sejahtera" dan merupakan pedoman bagi Penyusunan Rencana Strategis setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) dan Reneana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap ta.hunnya. Penyusunan RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019 dilakukan secara terpadu, menyeluruh, komprehensif serta mengedepankan partisipasi masyarakat dengan mempertimbangkan dan menampung aspirasi pemangku kepentingan pembangunan lainnya.

Dalam menyusun RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019 akan dilakukan 5 (lima) pendekatan, meliputi pendekatan teknokratik, partisipatif, politik, atas-bawah (top-down) dan bawah-atas (bottom-up)


•

-

## 1.2. Dasar Hukum

Penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kubu Raya 2014-2019, dilandasi dasar hukum antara lain meliputi:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 ayat (5) dan ayat (6);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);


•

\_

- R. Undeng-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir clan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
9. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tenta.ng Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapa.n Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi clan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pernerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tam.bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

����������������


•

··---·-·---------·

-- ··-·-··----------

17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 ten tang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
20. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2012 ten tang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 10);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata.cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 9 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Pereneanaan Pembangunan Daerah clan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005 Nomor 9);
23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimanta.n Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lernbaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
24. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013 Nomor 5);


•

--·

25. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2008 Nomor 2);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangk.a Panjang Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 - 2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 16);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 14).
4. 1.3. Hubungan Antar Dokumen RPJMD Dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daorah Lainnya
5. 1.3.1. Hubungan RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019 denpn RPJMR Tahun 2010-2014

Bebagaimana diamanatkan dalam Si stem Perencanaan Pembangunan Nasional, RPJMD harus mengacu dan selaras dengan Rcncana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) karena keberhasilan pembangunan di daerah seperti yang direncanakan akan menjadi bagian dari keberhasilan pembangunan nasional.

RPJMN 2010-2014 merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJPN 20052025. RPJMN 2010-2014 menjadl pedoman bagi pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam melaksanakan pembangunan. Adapun Visi RPJMN 2010-2014 adalah Terwujudnya Indonesia yang Sejahtera, Demokratis dan Berkeadilan. Untuk mewujudkan visi tersebut dijabarkan dalam 3 Misi, yaitu:

1. Melanjutkan pembangunan menuju Indonesia yang sejahtera,
2. Memperkuat pilar-pilar demokrasi;
3. Memperkuat dimensi keadilan di semua bidang.

Visi, Misi dan Program yang tercantum dalam RPJMN 2010-2014 menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah Kabupaten Kubu Raya dalam menyusun/ menyesuaik.an rencana pembangunan daerah yang terdapat




•

---·-----·-·--···· --··-----·-·------·-·-·---·-·------·---·- dalam RPJMD Ka.bupaten Kubu Raya dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan daerah dan pembangunan nasional.

Dalam Undang-Undang nomor 17 tahun 2007 tentang RPJPN 20052025 Visi Pembangunan Nasional Jangka Panjang adalah Indonesia Yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur yang akan menjadi sasaran duapuluh tahun sampai dengan tahun 2025. Didalam RPJPN ini dibagi empat pentahapan dan skala prloritas yang dibagi dalam empat tahapan RPJMN. RPJMD Kabupaten Kubu Raya tahun 2014-2019 mengacu pada tahap kedua l � PJMN 2010-2014 dan [uga memperhatikan RPJMN ketiga tahun 20152019 yang akan dltetapkan pada ta.hun penyusunan. Prioritas utama RPJMN kedua 2010-2014 adalah Memantapkan Kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia, Meningkatkan Kualitas Sumber Daya , Manusia, Membanguan Kemampuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan Memperkuat Daya Saing Perekonomian. Sedangkan Prioritas utama RPJMN ketiga tahun 2015-2019 adalah Memantapkan Pembangunan secara Menyeluruh dengan Menekankan Pembangunan Keunggulan Kompetitif Perekonomian yang Berbaaia Sumber Daya Alam yang Tersedia, Sumber Daya Manusia yang Berkualitas serta Kemampuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Keterkaitan Prioritas Pembangunan RPJMD Kabupaten Kubu Raya tahun 2014-2019 dengan RPJMN tahun 2010-2014 akan dijabarkan dalam BAB VII tentang Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah.

## 1.3.2. Hubungan RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019 dengan RPJPD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2029

RPJMD Ka.bupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019 merupakan rencana pembangunan tahap . kedua dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2029. Penyusunan RPJMD selain memuat visi, misi dan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya terpilih periode 20142019, harus berpedoman pad a RPJPD Kabupaten Kubu Raya Tahun 20092029. Visi RPJPD Ka.bupaten Kubu Raya Tahun 2009-2029 "Kabupaten Kubu Raya yang Mandiri dan Sejahtera", merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari visi Pembangunan Nasional Tahun 2005-2025 yang diarahkan pada pencapaian tujuan nasional sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945.

- Pendahuluan


•

Dalam RPJPD Kabupaten Kubu Raya 2009-2029, terdapat 4 (empat) tahapan RPJMD dengan prioritas RPJMD Tahap kedua tahun 2014-2019, sebagal berikut:

- 1 . Peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya samg tlnggi dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Peningkatan, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dasar untuk menunjang akseeibilitas dan investasi daerah;
3. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dalam rangka pemerataan pembangunan, mengurangi kesenjangan daerah dan pengembangan daya saing/keunggulan daerah dengan tetap menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
4. Peningkatan reformasi birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government.

Pentahapan dan penentuan prioritas pembangunan RPJMD tahap kedua 2014-2019 dalam RPJPD Kabupaten Kubu Raya 2009-2029 akan memberikan arahan dalam menentukan prioritas pembangunan dalam RPJMD kedua untuk mendukung pencapaian visi pernbangunan jangka menengah yang telah ditentukan.

Untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang tersebut ditempuh melalui 4 (empat) misi pembangunan jangka panjang, antara lain meliputi:

1. Meningkatkan masyarakat yang bermoral dan berakhlak mulia, religius, bertoleransi, berbudaya yang tinggi, mengembangkan modal sosial dan nilai kearifan lokal, serta meningkatkan kesadaran kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
2. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas, mengembangkan penelltlan, mendorong inovasi, kreativitas dan kemandirian daerah di berbagai bidang, serta meningkatkan daya saing daerah dan kesejahteraan soslal;
3. Meningkatkan profeslonalisme dan kualitas kinerja aparatur pemerlntahan, mengefektlfkan reformasi birokrasi, menerapkan Good Qouemance dan Clean Qouemment;

- Pcndahulunn




•

.. --·--·-- .. ·-- ---···----·-----

�

--·---·-·--

4. Meningkatkan perekonomian daerah yang berbasis ekonomi kerakyatan, agroindustri, teknologi, jasa, kemitraan, dan meningkatkan sarana, prasarana, infrastruktur wilayah yang merata dan berkualitas, serta memanfaatkan Sumber Daya Alam (SDA) secara berkelanjutan berwawasan lingkungan hidup.

## 1.3.3. Hubungan RPJMD Kabupaten Kubu Raya tahun 2014-2019 dengan RTRW Kabupaten Kubu Raya

Penyusunan RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019 memperhatikan dan mempertimbangkan rencana struktur dan rencana pola ruang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kubu Raya sebagai dasar dalam menetapkan lokasi program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang di Kabupaten Kubu Raya.

Penelaahan rencana tata ruang bertujuan untuk melihat kerangka pemanfaatan ruang daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang yang asumsiasumsinya, meliputi:

1. Struktur ruang dalam susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai penduku