PERATURAN BUPATI BI Nomor 48 Tahun 2016 tentang GARA PERATURAN BUPATI WAKATOBI NOMOR 48 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN WAKATOBI (berlaku 13 Desember 2016)
Pembukaan
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wakatobi;
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
2. UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,
Menetapkan :
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 5);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN WAKATOBI.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Wakatobi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Wakatobi.
3. Bupati adalah Bupati Wakatobi.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Wakatobi.
5. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wakatobi.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wakatobi.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas, yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wakatobi.
8. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang ## BAB II
BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH
Bagian Kesatu Bentuk Perangkat Daerah
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta bidang pertanahan diwadahi dalam bentuk dinas.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta bidang pertanahan diwadahi dalam bentuk dinas.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
Nomenklatur Perangkat Daerah hasil penggabungan urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wakatobi.
Bagian Ketiga Tipe Perangkat Daerah
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5
- (1) Tipe Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diklasifikasikan atas tipe B.
- (2) Penentuan tipe Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ## BAB III
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu Kedudukan Organisasi
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 6
- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta bidang pertanahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 7
Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta bidang pertanahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 8
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Dinas menyelenggarakan fungsi :
- a. pelaksanaan perumusan kebijakan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta bidang pertanahan;
- b. pelaksanaan analisa kebijakan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta bidang pertanahan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta bidang pertanahan;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsi Dinas.
Bagian Kedua
Susunan Organisasi
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 9
- (1) Susunan organisasi Dinas, terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Bina Marga;
- d. Bidang Cipta Karya;
- e. Bidang Penataan Ruang;
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan Bupati Bupati ini.

## BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

## Bagian Kesatu Kepala Dinas

## Pasal 10

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, merencanakan serta menetapkan kebijakan dan program strategis, tata kerja dan mengembangkan semua urusan pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas dan fungsi Dinas.

## Bagian Kedua Sekretariat

## Pasal 11

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan perencanaan umum dan anggaran, pemantauan dan evaluasi, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kearsipan, penataan organisasi dan tata laksana, koordinasi penyusunan perundangan-undangan, pengelolaan barang milik daerah dan kerumahtanggaan Dinas.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

## Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta bidang pertanahan;
- b. pengelolaan barang milik daerah/kekayaan daerah;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administratif yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi;
- d. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 13

- (1) Sekretariat, terdiri dari :
- a. Sub bagian Program, Keuangan dan Perlengkapan;
- b. Sub bagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

## Pasal 14

- (1) Sub Bagian Program, Keuangan dan Perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas menyusun pedoman dan petunjuk teknis serta melaksanakan pengkoordinasian penyusunan program, evaluasi dan pelaporan program, penyusunan anggaran, penatausahaan keuangan, perbendaharaan, verifikasi, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan serta pelaksanaan urusan pengelolaan barang dan aset Dinas.

- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas menghimpun pedoman dan petunjuk teknis serta melaksanakan urusan ketatausahaan, surat menyurat dan kearsipan, kehumasan dan protokoler, administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan, pendidikan dan pelatihan aparatur lingkup Dinas serta hukum dan perundang-undangan.

## Bagian Ketiga Bidang Bina Marga

## Pasal 15

- (1) Bidang Bina Marga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan tugas perencanaan, peningkatan, pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan serta mengkoordinasikan, pemanfaatan, penyediaan sumber daya peralatan dan sumber daya operasional pengelolaan, pengawasan pemanfaatan/penggunaan jalan dan jembatan.
- (2) Bidang Bina Marga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

## Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Bina Marga menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi program dan perencanaan teknik jalan, konektivitas sistem jaringan jalan dengan sistem moda transportasi bersama instansi terkait;
- b. pelaksanaan perencanaan teknik jalan, jembatan, penerangan jalan umum, peralatan, dan pengujian;
- c. pelaksanaan pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan, dan penerangan jalan umum;
- d. pelaksanaan evaluasi dan penetapan laik fungsi, audit keselamatan jalan dan jembatan serta leger jalan;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 17

- (1) Bidang Bina Marga, terdiri dari :
- a. Seksi Pengembangan Jaringan Jalan;
- b. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan;
- c. Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bina Marga.

## Pasal 18

- (1) Seksi Pengembangan Jaringan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas menghimpun pedoman dan petunjuk teknis, melaksanakan perencanaan, pengembangan jaringan jalan.
- (2) Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas menghimpun pedoman dan petunjuk teknis, melaksanakan penyediaan, pengelolaan, pengawasan, pembangunan, peningkatan jalan dan jembatan.
- (3) Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas menghimpun pedoman dan petunjuk teknis, melaksanakan perencanaan, pembangunan, penyediaan sumber daya pengelola dan sumber daya peralatan, pengawasan dan operasional pemeliharaan jalan dan jembatan.

## Bagian Keempat Bidang Cipta Karya

## Pasal 19

- (1) Bidang Cipta Karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas melaksanakan tugas perencanaan, peningkatan, pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana sumber daya energi, air bersih serta mengkoordinasikan, pemanfataan, penyediaan sumber daya konstruksi dan sumber daya operasional pengelola/penyehatan lingkungan, pengawasan, pemanfaatan/penggunaan sarana prasara infrastruktur dasar sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Bidang Cipta Karya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

## Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), Bidang Cipta Karya menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis daerah Provinsi;
- b. penyelenggaraan bangunan gedung untuk kepentingan strategis Daerah;
- c. pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung dengan sungai lintas Daerah;
- d. penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di kawasan strategis Daerah dan penataan bangunan dan lingkungannya lintas Daerah;
- e. pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum lintas Daerah;

- f. pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional;
- g. pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik regional;
- h. pengembangan dan peningkatan kompetensi tenaga ahli konsruksi;
- i. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan/penerapan pola pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air;
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 21

- (1) Bidang Cipta Karya, terdiri dari :
- a. Seksi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan;
- b. Seksi Penataan Bangunan dan Sumber Daya Air;
- c. Seksi Bina Jasa Konstruksi.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Cipta Karya.

## Pasal 22

- (1) Seksi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas, melaksanakan perencanaan, pengembangan sistem penyediaan air bersih dan penyehatan lingkungan serta penataan sumber daya alam energi, air dan pengelolaan penyehatan lingkungan.
- (2) Seksi Penataan Bangunan dan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, pembinaan, dan standarisasi teknis bangunan gedung termasuk pengelolaan gedung dan rumah negara serta penataan kawasan/lingkungan, pengendalian dan pengawasan sumber daya air serta sarana prasarana dasar energi, air, dan sistem pengelolaan sumber daya energi dan air bersih serta melaksanakan pembinaan, pengawasan dan peningkatan infrastruktur kawasan pemukiman.
- (3) Seksi Bina Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan merencanaan, pengembangan sumber daya manusia, pembinaan jasa konstruksi, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan jasa konstruksi.

## Bagian Kelima Bidang Penataan Ruang

## Pasal 23

- (1) Bidang Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang penataan ruang dan pertanahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bidang Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

## Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), Bidang Penataan Ruang menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengaturan penataan ruang Daerah;
- b. penyiapan bahan perumusan pelaksanaan kebijakan teknis bidang perencanaan tata ruang wilayah Daerah dan kawasan strategis Daerah;
- c. penyiapan bahan perumahan dan pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah Daerah dan kawasan strategis Daerah;
- d. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pembinaan penataan ruang kepada Daerah dan masyarakat;
- e. penyiapan bahan kerja sama penataan ruang antar Daerah dan pemfasilitasian kerja sama penataan ruang antar Daerah; dan
- f. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan urusan pertanahan.
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 25

- (1) Bidang Penataan Ruang, terdiri dari :
- a. Seksi Perencanaan Tata Ruang;
- b. Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
- c. Seksi Pertanahan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penataan Ruang.

## Pasal 26

- (1) Seksi Perencanaan Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas menyusun pedoman dan petunjuk teknis, menyiapkan pedoman standar/ketentuan

- dalam penyusunan dan penetapan rencana tata ruang, melaksanakan survei dan pemetaan rencana tata ruang dan pemanfaatan ruang, menyusun dan mengembangkan sistem informasi tata ruang, melaksanakan dokumentasi dan evaluasi rencana tata ruang.
- (2) Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas menghimpun pedoman dan petunjuk teknis, menyiapkan pedoman standar/ketentuan dalam penyusunan dan pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang, pemberian rekomendasi perizinan pemanfaatan ruang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, melaksanakan pendataan, pengukuran dan penataan bangunan dan melaksanakan pengawasan dan penertiban bangunan.
- (3) Seksi Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas menghimpun pedoman dan petunjuk teknis, menyiapkan pedoman standar/ketentuan dalam menyusun rencana penggunaan tanah, melaksanakan pengadaan tanah, penanganan masalah dan sengketa tanah, pemanfaatan ruang dan tanah serta penguasaan tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemberian rekomendasi izin penggunaan tanah dan penerbitan sertifikat tanah.

## Bagian Keenam Unit Pelaksana Teknis Dinas

## Pasal 27

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas secara operasional di lapangan.
- (2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas dilengkapi dengan Tata Usaha dan Jabatan Fungsional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (4) Ketentuan mengenai pembentukan dan susunan organisasi serta tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

## Bagian Ketujuh Kelompok Jabatan Fungsional

## Pasal 28

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas sesuai bidang keahliannya.

## Pasal 29

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, terdiri dari sejumlah aparatur sipil negara dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB V TATA KERJA

## Pasal 30

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris dan Kepala Bidang menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas masing-masing.
- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah wajib melaksanakan pengawasan melekat.

## Pasal 31

Kepala Dinas wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan perundangundangan yang berlaku.

## Pasal 32

Kepala Dinas, memimpin dan mengkoordinasi bawahannya masingmasing dan memberikan bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.

## Pasal 33

Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

## Pasal 34

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahannya.

## Pasal 35

Dalam menyampaikan laporan, tembusan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

## Pasal 36

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas dibantu oleh Kepala Satuan Organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat berkala.

## Pasal 37

- (1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Sekretaris melakukan tugas-tugas kepala Dinas sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal Sekretaris berhalangan sebagai pelaksana Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Bidang yang membidangi tugas instansi tersebut untuk mewakili Kepala Dinas.

## Pasal 38

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna, masing-masing pejabat dalam lingkungan Pemerintah Daerah dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## BAB VI

## KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

## Pasal 39

- (1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dilingkungan Dinas, berpedoman pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Dinas merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (4) Sekretaris Dinas merupakan jabatan eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (5) Kepala Bidang lingkup Dinas merupakan jabatan eselon IIIb atau jabatan administrator.

- (6) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi lingkup Dinas merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.
- (7) Pejabat eselon III atau jabatan administrator dan eselon IV atau jabatan pengawas dilingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.
- (8) Formasi dan persyaratan jabatan pada Dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VII

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 40

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Pertambangan dan Energi Kabupaten Wakatobi (Berita Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2014 Nomor 8), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 41

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wakatobi.

Ditetapkan di Wangi-Wangi pada tanggal 13-12-2016

BUPATI WAKATOBI,

TTD/CAP

ARHAWI

Diundangkan di Wangi-Wangi pada tanggal 13-12-2016

## Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI,

## TTD/CAP JUHAIDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2016 NOMOR 48

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI WAKATOBI

NOMOR

: 48 TAHUN 2016

TANGGAL : 13-12-2016

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,

TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN WAKATOBI

## BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN WAKATOBI


BUPATI WAKATOBI,

TTD/CAP

ARHAWI