PERATURAN BUPATI MA Nomor 177 Tahun 2013 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG RJNCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA PADA ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH, STAF AHLI BUPATI DAN SEKRETARIAT DEW AN PERW AKILAN RAKYAT DAERAH KABUPA TEN SIMALUNGUN BUPATI SIMALUNGUN, (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Simalungun (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2012 Nornor 8 seri "D" omor 8). terdapat beberapa perubahan Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah, sehingga dipandang perlu untuk rnelakukan penyesuaian Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Pada Organisasi Sekretariat Daerah, Staf Ahli Bupati Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simalungun dimaksud sesuai --------..\_Q~P;gfin ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
· ;~ASKAH INI TELAH\_O~£·&lt;.ft~v1l~~iiti'wa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. perlu OLEH KABAG h:.i~ ... ;· , ... \_, K,-..s'. · . . S!!'ll,-:;l ;;::·:.,,,. mejnbentuk Peraturan Bupati Simalungun Tentang Perubahan Atas Peraturan .,\_'iO-l\1 0R--· ~~~rJ-,tH ~[-:}:o,~~up.ati Sirnalungun omor 1 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas. Fungsi dan 1 -...: ________________ ~--~-.. -,-~.·· ·· . ·( Kerj a pada Orzanisasi Sekretariat Daerah Staf Ahli Bupati dan ,: . M~Al ~AR ;: O · · A.. -. ..:, .,\_:~ · etariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simalungun.
n
~
13-.3Nteg at
/1fJ
Un· ang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah tonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 omor 58. Tambahan Lernbaran egara Republik Indonesia omor l 092):
2. Undang-Undang Nornor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lernbaran egara Republik Indonesia Tahun J 974 omor 55 Tambahan Lembaran egara Republik Indonesia Nomor 304 J) sebagaimana ielah diubah dengan Undang-Undang omor 43 Tahun 1999 (Lembaran egara Republik Indonesia Tahun 1999 omor 169, Tambahan Lembaran 1 legara Republik Indonesia Nornor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 omor 47. Tarnbahan Lernbaran egara Republik Indonesia omor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 omor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pernerintahan Daerah (Lembaran egara Republik Indonesia Tahun 2008 omor 59, Tambahan Lembaran egara Republik Indonesia omor 4844):
5. Undang-Undang omor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 omor 126, Tambahan Lembaran egara Republik Indonesia omor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Pera tu ran Perundang-undangan (lembaran egara Republik Indonesia Tahun 201 I Nomor 82 Tambahan Lembaran egara Republik Indonesia Nomor 5234 ):
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan. Pernindahan dan Pernberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran egara Republik Indonesia Tahun 2003 omor 15, Tambahan Lembaran egara Republik Indonesia Nomor 4263);
8. Peraturan Pemerintah omor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran egara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran egara Republik Indonesia Nomor 4587);
9. Peraturan Pemerintah omor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran egara Republik Indonesia Tahun 2005 omor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia omor 4588);
7. HAS-KAH INI TFL..\H n:~~~~aturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan OLEH KABA ~' -., \., ·,-Tk'rt ~ . S!n,t .: . ,·r.ag wasan Penyelenggaraan Pemenntahan Daerah (Lembaran egara r-\_0-0----~~·-····~· ~-~... lik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran egara ·' ~ R~-~J±~~: 1 .~P-~ .. lik Indonesia Nomor 4593); AN~.A., :. "-.'.li-l '·f: I .
·~
- lj-\_ ·-···;,--.:j:j. :.: ··rcratpran Pemerintah omor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan ? )o~ Pernerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan -----..J---!..: ________________-.ip~ernerintahan Oaerah Kabupaten/Kota (Lembaran egara Republik Indonesia Tahun 2007 Iornor 82, Tambahan Lembaran egara Republik Indonesia Nomor 4737);
j
/~
- Perangkat omor 89. Peraturan Pemerintah omor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Tambahan Lembaran egara Republik Indonesia Nomor 4741 ): 12.
13. Peraturan Pemerintah 1 omor 6 Tahun 20 l O tentang Satuan Polisi Parnong Praja (Lembaran egara Republik Indonesia Tahun 20 l O lornor 9. Tarnbahan Lembaran egara Republik Indonesia omor 5094);
14. Peraturan Menteri Dalam egeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedornan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah:
- I 5. Peraturan Menteri Dalam egeri omor 40 Tahun 201 I tentang Pcdornan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Palisi Parnong Praja (Berita egara Republik Indonesia Tahun 20 l l omor 590):
- l 6. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun omor 16 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Kabupaten Simalungun (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2008 omor 16 seri "D" Nomor 15):
J
Menetapkan
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN NOMOR r TAHUN 2009 TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA PADA ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH, STAF AHLI BUPATl DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILA N RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Simalungun 1 omor 1 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja pada Organisasi Sekretariat Daerah, Staf Ahli Bupati, dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simalungun diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan
Pasal 15
Bagian Humas Pimpinan dan Keprotokol an
- (1) Kepala Bagian Humas Pimpinan dan Keprotokolan mempunyai tugas membantu Asisten Administrasi dan Umum dalam penyelenggaraan Tata Usaha Pimpinan. Keprotokolan dan acara, pengolahan data, telekomunikasi dan pemberitaan.
2. ini.
- (2) Untu.k melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( J) pasal Kepala Bagian Humas Pimpinan dan Keprotokolan menyelenggarakan fungsi :
.
- a. menyusun konsep kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan humas pimpinan, hubungan antar pemerintah daerah dengan masyarakat umurn,
2. i r~ASKAH INI TELAH n!:: SAMINA~\_ganisasi kemasyarakatan, acara kedinasan dan keprotokolan. OLEH KABAG . Ht,-·. :i·i t.fr~andi/telekornunikasi serta dokumentasi;
3. 'A~- \_I ?ff';;rri1ndistdbusikan bahan-bahan penerbitan dan melaksanakan sandi I .ex 133 \_ ~ 0 J -retkomunikasi serta dokumentasi; · --:1 0) Kepala Bagian Humas Pimpinan dan Keprotokolan mernpunyai rincian tugas :
4. .. 5~~~ ~::::~.:·~--~--~yusun konsep kebijakan dan melaksanakan inventarisasi, dokumentasi ·~-~.:.\_.ifl./Jf-~K - ~qJ,i~\_urnas pimpinan;
- a. pengkoordinasian terhadap kebijakan pemerintah kabupaten dalam bidang tata usaha pimpinan, dan tata cara pengaturan kegiatan kedinasan pimpinan dan/atau tempat;
- b. persiapan jadwal dan acara tata usaha pirnpinan;
- c. persiapan kebutuhan administrasi dalam kegiatan perjalanan dinas pimpinan. protokol dan tatacara tempat pelaksanaan kegiatan;
- d. rnengkoordinasikan dengan atasan dalam rangka pengaturan clan tatacara pelaksanaan keprotokolan;
- e. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedornan dan petunjuk teknis terhadap pelaksanaan adrninistrasi tata usaha pimpinan;
- f. pendokumentasian dan pengamanan arsip-arsip pengelolaan tatanaskah dinas yang berkaitan dengan tata usaha pimpinan daerah:
- g. menginventarisir permasalahan yang timbul dan berhubungan dengan hurnas pimpinan dan keprotokolan;
- h. menyusun standard Informasi yang perlu disarnpaikan kepada Bupati dan masyarakat serta standar informasi yang perlu didokumentasikan dan diterbitkan I publikasikan;
1. dihapus;
- J. melaksanakan pencatatan, pendokumentasian dan penyaringan berbagai bahan I data dan informasi dari berbagai sumber untuk disampaikan kepada Bupati sesuai standard I ketentuan yang ditetapkan;
- k. dihapu s;
- l. dihapus ;
- m. memberi keterangan resmi/konferensi pers atas persetujuan atasan;
- n. membina dan mengawasi operasional sandi telekomunikasi milik Pemerintah Kabupaten;
- o. mengikuti kunjungan kerja Bupati ke lapangan;
- p. menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan penilaian dalam pembuatan DP-3;
- q. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.
Pasal 16
- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan mempunyai rincian tugas:
- a. menyusun jadwal perjalanan dinas kepala daerah;
- b. mengatur akomodasi, pengamanan dan acara perjalanan tamu daerah;
- c. menyiapkan acara dan jadwal perjalanan dinas pimpinan pemerintah daerah:
- d. rnelakukan pengadministrasian mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan petjalanan pirnpinan Pemerintah Daerah;
- e. menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan penilaian dalam pernbuatan DP-3;
7. f melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.
- (2) Kepala Sub Bagian Protokol dan Acara mempunyai rincian tugas :
9. (~·-:--A~S:". ,K':"' A\_H\_I\_N\_I -TF-l-.,-,-~ .: -~a...-.m~mpersiap~an penerimaan tamu-tamu daerah dan keperluan sesuai dengan OLEH KABAG. H\H:. :: .. ;;.. :\MINH maksud kunjungan;
SIMA··.•.'
,
.,,
·~T~B.menerima, mengumpulkan,
menghimpun dan mengolah data informasi
yang
.
- r-:..-·':£..\_\_M\_O\_R\_~\_...:.::j :..:.:.rJ ~·--~-b.Jrhu?ungan ?en~an bidang protokol; TANGGA ,, · ~--...,~:--gpLJengmventansas, permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan ,\_\_\_ . ·. · J"'·l. .. . - --i~~.~~,~i' otokoler dan acara serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan rnasalah; ·~-13-3c2o 1!)I /'fJd
[~k
- d. enyiapkan penyelenggaraan penerima tamu-tarnu melakukan kunjungan aerah;
---...;: ________________L1.\_\_:.:\_ \_\_ .
- e. rnengatur persiapan dan peralatan yang diperlukan dalam rapat. perternuan resepsi, upacara dan kenderaan untuk tamu yang memerlukan pelayanan yang bersifat protokol;
- f. mengatur dan mengurus pertemuan antar kepala daerah dengan pejabat daerah dari pemerintah pusat. propinsi dan luar negeri;
- g. melaksanakan adrninistrasi mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan dinas Pimpinan Daerah;
- h. menyiapkan I mengatur upacara yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten serta melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;
1. menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan penilaian dalam pembuatan DP-3;
- J. melaksanakan tugas lainnya yang diberika.n oleh atasan.
- (3) Kepala Sub Bagian Pengolahan Data, Telekomunikasi dan Pernberitaan rnempunyai rincian tugas :
- a. mengumpulkan, rnengolah, menyiapkan dan menyajikan bahan I data untuk penyusunan pedornan teknis pemberitaan baik melalui media cetak maupun media elektronik guna memperjelas kebijakan pirnpinan Pernerintah Daerah serta mendistribusikan bahan-bahan penerbitan;
- b. dihapus;
- c. dihapus;
- d. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan informasi yang perlu disarnpaikan kepada Bupati dan masyarakat sesuai ketentuan;
- e. dihapus;
- f. dihapus;
- g. dibapus;
- h. mengikuti dan meliputi kunjungan kerja I kegiatan Bupati ke lapangan;
1. mengumpulkan, mengelola dan menyajikan bahan dan rnelakukan urusan penerirnaan, pengiriman sandi dan telekornunikasi, tata usaha sandi dan telekomunikasi;
17. Jmengirim, menerima dan menyampaikan sandi dan lainnya kepada Bupati dan unit kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten ;
- k. mernelihara, meyimpan dan mengamankan dokumentasi dan alat telekornunikasi;
1. melakukan pengamanan informasi personil dan materi I sandi telekornunikasi;
- m. membina dan memelihara penggunaan peralatan sandi I telekornunikasi pengaduan terhadap informasi dan pembinaan sumber daya telekomunikasi;
- n. menilai basil pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan penilaian dalam pembuatan DP-3;
- o. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.
Pasal Il
I
.\SKAH INI TiLAIDe~~$lgkannya dan berlak:unya Peraturan Bupati ini, maka hal-hal yang OLEH KA~1~';:, ;~~ngan Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
--~--
1 Pasal III ~''·'· . .,..---~--Pera n Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
.';.,.\_
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, mernerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Simalungun. .,.\_ lz} B \_ 3 pl.ol~ l ·1 Dto BUP A TI SIMALUNGU ,

Penetapan: Pamatang Raya 3 :-. ':ire-:: 2013 Ditetapkan di pada tanggal J.R. SARAGIH Pamatang Raya 3 Ma,~t 2013

Penetapan: Diundangkan di Pada tanggal

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN, GIDION PURBA BERITA DAERAH KABlJPATEN SIJ\IIALUNGlJN NOMOR 77