PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 7 Tahun 2003 tentang GARA PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA NOMOR 7 TAHUN2016 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DENGAN ·RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA . BUPATI KOLAKA UTARA, (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang\_:
- a. bahwa keuangan desa harus dikelola secara tertib, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat bagi masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka memberlkan pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa, perubahan anggaran pendapatan dan belanja desa, perhitungan anggarari pendapatan dan belanja desa, dan pertanggun~awaban ~ggaran pendapatan dan belanja desa kepada desa perlu menetapkan pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf. a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
Mengingat 1.
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003, tentang Pembentukan Kabupaten· Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
•
&lt;••
,,~,.
•\_\_
•
,\_I..,
.)
.•.,.~
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 54'95);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran ,Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6' Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, tentang dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara (Lembaran Negara RepubIik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5558) sebagairnana . telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2015 ten tang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, ten tang dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
6. Peraturan Menteri Dalam Negerei Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094) ;
11..
.
,
MEMUTUSKAN:
Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA.
BABI KETENTUAN UMUM
Pasal1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara.
3. Bupati adalah Bupati Kolaka Utara.
4. Camat adalah Perangkat Daerah yang mengepalai wilayah kerja kecamatan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yg memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
7. Kepala Desa adalah kepala pemerintahan desa yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui pemilihan kepala desa
8. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa, yang terdiri dari Sekretariat, pelaksana teknis, dan unsur wilayah.
9. Sekretaris Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa yang mengepalai Sekretariat Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDesa, adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
&lt;
L.,.
\_
,.'
,:u",
1
,I"
"\_
.11.\_
.. ...
,;
, \_\_ •. "
\_
i,11 1
~.
\_••.•
,:1.. 1.1-,,;-,
...
:1
\_\_',
.~;;,.,-\_-J;'
.
.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKPDesa, adalah penjabaran dari RPJMDesa untukjangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuai':l berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa; adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
16. Pendapatan desa adalah semua penerimaan yang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.
17. Pendapatan transfer adalah pendapatan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja provinsi, dan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
18. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
19. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan dan ( belanja daerah kabupaten setelah dikurangi dana alokasi khusus.
20. Belanja desa adalah semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa.
21. Pembiayaan desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan I atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
22. Rekening kas desa adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh pendapatan desa dan digunakan untuk membayar seluruh belanja desa pada bank yang ditetapkan.
23. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA, adalah selisih Iebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
24. Surplus anggaran desa adalah selisih Iebih antara pendapatan desa dengan belanja desa.
. -.
~. ~-
"
..
,\_ i.
,,1
&lt;0.
...
.,
•
1.1.,
I
~••••
~~L..- ...
,·..
25. Defisit anggaran desa adalah selisih kurang antara pendapatan desa dengan belanja desa.
26. Pelaksana kegiatan adalah unsur perangkat desa dari sekretariat desa dan pelaksana teknis yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan di bidangnya.
27. Rencana anggaran biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah perhitungan rencana biaya yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan dalam APBDesa.
28. Bendahara Desa adalah pejabat yang diangkat oleh Kepala Desa dari unsur staf sektretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan atau dari unsur lain untuk menatausahakan keuangan desa.
29. Badan Usaha Milik Desa selanjutnya disingkat BUMDesa adalah badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dilmiliki Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
30. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan I atau faktor non alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
Pasal2
APBDesa berfungsi sebagai otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.
Pasal3
- (1) APBDesa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran .
.\_
--.-1.-;
.I,.,
• -
11...
I
K\_
.1..•..
I \_\_
~\_(\_ .,.'
- (2) APBDesadikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yaitu mulai tanggal 1Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
BABII
SUMBER-SUMBERPENDAPATAN DAN KETENTUAN PENGGUNAAN BELANJA APBDESA
Bagian Pertama
Sumber-Sumber Pendapatan APBDesa
Pasal4
Pendapatan Desa bersumber dari:
- a. pendapatan asli Desa;
- b. alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- c. bagian dari hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah;
- d. alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima daerah;
- e. bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
6. hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan f.
- g. lain-lain pendapatan Desa yang sah.
Pasal5
- (1) Pendapatan asli Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:
- a. hasil usaha;
- b. hasil aset desa;
- c. .swadaya dan partisipasi;
- d. gotong royong; dan
- e. lain-lain pendapatan asli desa.
- (2) Hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat bersumber dari bagi hasillaba BUMDesa.
- (3) Hasil aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat bersumber dari:
- a. tanah Desa, terdiri dari:
I
.
,
1. tanah kas desa;
2. tanah bengkok/lungguh; dan
3. tanah pengarem-arem.
- b. pasar Desa;
- c. pasar Hewan;
- d. bangunan Desa, antara lain:
1. kios desa;
2. gedung pertemuan desa;
3. gedung olah raga desa; dan
4. bangunan milik desa lainnya.
- e. hutan milik desa;
- f. mata air milik desa;
- g. pemandian umum;
- h. obyek rekreasi desa;
- i. lapangan desa; dan
- j. aset lain milik desa.
- (4) Swadaya dan partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat dalam bentuk uang dan atau barang yang dinilai dengan uang.
- (5) Gotong royong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat dalam bentuk jasa yang dinilai dengan uang.
- (6) Lain-lain pendapatan asli desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf e, terdiri dari:
- a. pungutan desa;
- b. hasil penjualan kekayaan desa selain tanah desa yang dipisahkan;
- c. hasil pelepasan tanah desa tahun berjalan; dan
- d. bunga simpanan uang di bank.
Pasal6
- (1) Bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan dan belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e dapat bersifat umum dan khusus.
--,
,
•.
1,;
'.-
•
I
,\_"
;"
i., j \_
Ll.,\_"
.,
\_.
..\.1-",..".-
!
'
I
-
...
...;...1., ...
,.,.,.. ~.-
.\_.
- (2) Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 4 huruf f adalah pemberian berupa uang dari pihak ketiga.
- (3) Lain-lain pendapatan Desa yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g antara lain:
- a. pendapatan sebagai hasil kerjasama dengan pihak ketiga; dan
- b. bantuan perusahaan yang berlokasi di desa.
Bagian Kedua
Ketentuan Penggunaan Belanja APBDesa
Pasal 7
- (1) Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan dengan ketentuan:
- a. paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk:
1. penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa;
2. operasional Pemerintah Desa;
3. tunjangan dan operasional BPD;dan
- b. paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai:
1. penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
2. pelaksanaan pembangunan Desa;
3. pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
4. pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Belanja desa untuk operasional Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 merupakan belanja untuk menunjang penyelenggaraan operasional perkantoran pemerintah desa.
- (3) Belanja desa untuk operasional Pemerintah.an Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)dapat diberikan dalam bentuk uang operasional Kepala Desa dan Perangkat Desa.
,
.
.
r·o-
".,.~
",1..',1,,\_
I\_,I
.•
I
.1.1.\_"""
'-L ...
,-II
.
I
•
,.,
•••••
,
,·1 .••
,.,1
"
- (4) Belanja desa untuk operasional BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 merupakan belanja untuk menunjang penyelenggaraan operasional perkantoran dan biaya sidang BPD.
Pasal 8
- (1) Belanja desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dapat ditambahkan penggunaannya antara lain untuk:
- a. penghasilan tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- b. tunjangan akhir masa jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- c. tunjangan penjabat Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
- d. penghasilan dan tunjangan staf pemerintah desa.
- (2) Belanja desa untuk penghasilan tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa dan tunjangan akhir masa jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b masuk dalam belanja penyelenggaraan pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b angka 1.
- (3) Belanja desa untuk tunjangan penjabat Kepala Desa dan Perangkat Desa dan penghasilan dan tunjangan staf pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d masuk dalam belanja desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1)huruf a.
- (4) Belanja desa untuk penghasilan tambahan kepala desa dan perangkat desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a bersumber dari tanah bengkokJlungguh.
- (5) Belanja desa untuk tunjangan akhir masa jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b bersumber dati tanah pengarem-arem.
\_ .&lt;,
I,.
,~"
\_I ...
-\_.
II·
I.
&lt;
...
".
L \_
,~ .. \_. \_
.~.\_... ",
.•
\_.• '
;· .. 111. 1.1".
"I.II..• ,\_
l·
••
:.~"\_I. ::
Pasal 9
- (1) Persentase belanja desa untuk penyelenggaraan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b angka 1 adalah selain untuk belanja desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) hurufa.
- (2) Perhitungan belanja desa sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) huruf a setelah dikurangi dengan pendapatan asli desa berupa swadaya dan partisipasi, gotong royong, tanah bengkok/Iungguh, tanah pengarem-arem dan hasil pelepasan tanah desa.
- (3) Bantuan keuangan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, dan anggaran pendapatan dan belanja Daerah yang bersifat khusus tidak digunakan untuk belanja APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1)huruf a.
BABIlI STRUKTUR APBDESA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 10
- (1) APBDesamerupakan satu kesatuan terdiri dari:
- a. pendapatan desa;
- b. belanja desa; dan
- c. pembiayaan desa.
- (2) Pendapatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diklasifikasikan menurut kelompok, jenis, rincian dan obyek pendapatan.
- (3) Belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diklasifikasikan menurut kelompok, kegiatan, jenis, dan rincian belanja.
- (4) Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.
\_.-.) .••
,..•'.,."1 ~.I.\_.l.~l •.
1.•
11.\_"
•
1\_1·.·'-
Pasal 11
- (1) Setiap bagian struktur APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1)mempunyai kode rekening.
- (2) Kode rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita. Daerah Kabupaten Kolaka Utara. | PARAF KOORDINASI | PARAF KOORDINASI | PARAF KOORDINASI | |--------------------|----------------------|--------------------| | NO | UNIT I SATUAN KERJA | P~AF | | 1 | a'f"WI{mis Qt'\e'WI~ | 1 IAA | | 2 | ~g\S\~ ~ | 2 lit | | 3 | ~. tOp~(i1> | 3 J. | | 4· | ~li\~~. t\UfCJM | 4 'K. | | 5 | ~G\(o\~r ~e( ~lVW | 5 ~ ,,- |

Penetapan: Diundangkan di Kolaka Utara Pada tanggal 2016

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH ~UPATENKO~UT~ . ## Drs. ISKANDAR, MM BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2016 NOMOR

Penetapan: Ditetapkan di Kolaka Utara Pada tanggal 20 A {Jttl L 2016

Penandatangan: BUPATI KOL~ UTARA, . RUSDA MAHMUD I " LAMPIRAN·

Penandatangan: PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA NOMOR 7TAHUN 2015 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BENTUK; FORMAT, STRUKTUR KODE REKENING, RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG APBDESA, RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN APBDESA,. RAE' DAN BUKU PEMBANW' KAS KEGIATAN, SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN DAN PERNYATAANTANGGUNGJAWAB. BELANJA, LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN APBDESA, RANCANGAN PERATURAN'OAERAH TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APBDESA, DAN BUKU PENATAUSAHAAN PENDAPATAN DAN BELANJA'DESA ## I. KODE REKENING - A. Kode Rekening Pendapatan Desa ## B. Penjabaran Kode Rekening Pendapatan Desa | KODE REKENING | KODE REKENING | KODE REKENING | KODE REKENING | KODE REKENING | |-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------|-----------------| | 1 | | | PENDAPATAlf »ESA· | | | 1 | 1 | | . | | | 1 | 1 | 1 | Hasil Usaha. i | | | | 1 | 2 | '.~ . ,,", ... ,-, .. , ... Hasil Aset | | | 1 | | | Desa | | z: |---------------|---------------|-------------|------------|------------------|---------------------|-----------|--------------------------|-------| | | ... i-' | ... , | ·1...· 1 | ... | f:.,... : .~, '. | | | | | | ~ ',.J::o. | ,.J::o. | | | | | | | | | ~' | CN., 1:\:)' | | | | | | | | | | | .~ | ", | | ;l CIJ' ~ | | ... | ## c. Kode Rekening Belanja Desa. ## D. Penjabaran Kode Rekening Belanja | .KO:O~REKENING | .KO:O~REKENING | .KO:O~REKENING | .KO:O~REKENING | | |------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------------------------------------------------| | | | 1 | | | | 2 | -J:'; | 1 | 1. | Penshasilantetan 1{epaIa Desa | | | | t 1 1 | , 2. | |

Penandatangan: | 2. | | 1 4' | | '.'Tunjangan akbir masajabatan Kepala Desa dan ,ferangk;:ltJ)esa | | 2 | | 1 | ,. 1 | .'T:uniangan akhir masa jabatan ':Kepab:iDesa | | 2 | | 4- 1 4 | 2 | Tuni akhir masaiabatan PerangkatDesa " | | | | | | .Desa |

Penandatangan: | 2 | | 1 | | Tunjangan Penjabat Kepala Desa, dan Perangkat Desa | li.\_ I; 1.'\_, ,I ... ,. \_ . \_,,', \_ ,\_. \_ ,~ •.,." ... \_ 1.11 .. 1, ~ -, \_',11.,,'.1 ... \_\_ ... ~,.~,.\_. \_,' ""\_'.~ \_~\_ .~., \_\_ .I ·.h .. •· .:~,.., • .J.~ t..;..,.,,; ... ·.luil... I I I J II Ii :1 ~ i I ! I I. -~ .' . -,.\_ .\_.\_&gt; " | | 2 | 3 | 13 | .Belanja Pemeliharaan lainnva | .Belanja Pemeliharaan lainnva | .Belanja Pemeliharaan lainnva | |-----------------------------------------------|-------|------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 2 | 5 | | Sewa Blat berat | Sewa Blat berat | Sewa Blat berat | | | 2 | 5 | 1 | BelanjaseYJa eskavator | BelanjaseYJa eskavator | BelanjaseYJa eskavator | | | 2 | 5' | 2 | Belanja sewa bego | Belanja sewa bego | Belanja sewa bego | | | 2 | 4 | 1 | Belanja penggandaan | Belanja penggandaan | Belanja penggandaan | | | 2 | ,4 | 2 | Belanjacetak dan jilid ,. ... : -.-,"- | Belanjacetak dan jilid ,. ... : -.-,"- | Belanjacetak dan jilid ,. ... : -.-,"- | | | 2 | 6>" | . y, | Belanja sewa perlengkapan dan perala tan kantor | Belanja sewa perlengkapan dan perala tan kantor | Belanja sewa perlengkapan dan perala tan kantor | | | 2 | 6' | .1 | BelanjasewameYl::dahkUrsi.· | BelanjasewameYl::dahkUrsi.· | BelanjasewameYl::dahkUrsi.· | | | 2 | 6 | ,2 | Belanja sewa 'tenda ' | Belanja sewa 'tenda ' | Belanja sewa 'tenda ' | | J--";;;;;"+----f,.-'-;;;_I--' | | ~2.-+-..;;;6~·_· | | ..;;.3~~B_.;.e~1an:~; ",,"da.;.;_~,~a sOUn?system' .. | ..;;.3~~B_.;.e~1an:~; ",,"da.;.;_~,~a sOUn?system' .. | ..;;.3~~B_.;.e~1an:~; ",,"da.;.;_~,~a sOUn?system' .. | | .. ' | 2 | 7 | - .~~.:.: | :,e. i ,:' ..'... _." .•... '" ".-, . ,.' Belania Makanan dan minuman | :,e. i ,:' ..'... _." .•... '" ".-, . ,.' Belania Makanan dan minuman | :,e. i ,:' ..'... _." .•... '" ".-, . ,.' Belania Makanan dan minuman | | | 2 | 7 | 1 . | .Belanja makanan dan minuman rapat | .Belanja makanan dan minuman rapat | .Belanja makanan dan minuman rapat | | | 2. | '7 | 2 | Belania makanan ,dari.··lninulnan. peninjauan | Belania makanan ,dari.··lninulnan. peninjauan | Belania makanan ,dari.··lninulnan. peninjauan | | | 2 | 9' | | Belanja perialanan dinas , | Belanja perialanan dinas , | Belanja perialanan dinas , | | | 2- 2_ | 10: il | | | | | | | 2 | 12 | | Honorarium narasumberJ aNi | Honorarium narasumberJ aNi | Honorarium narasumberJ aNi | | | 2 | 13 | | Pemberian barang kepadamaeyarakat/ ke1ompok | Pemberian barang kepadamaeyarakat/ ke1ompok | Pemberian barang kepadamaeyarakat/ ke1ompok | | | | | | masyarakat | masyarakat | masyarakat | | 2 | 2 | .14: | | Pemberian nang kepada masyarakatj kelompok masyarakat ,. | Pemberian nang kepada masyarakatj kelompok masyarakat ,. | Pemberian nang kepada masyarakatj kelompok masyarakat ,. | | 2 | 2 | 14 | '. 1 | Uangpenghargaan/ operasional Beasiswa/ 'santunan . | Uangpenghargaan/ operasional Beasiswa/ 'santunan . | Uangpenghargaan/ operasional Beasiswa/ 'santunan . | | | | 14 | .2 | | | | | 2 | | | | ~ | ~ | ~ | | | 3 | 1 | | BelanjaM~o,.;;;d;.:;;8i~,·,··~,;;;;.. ,;;.;;an;,;;., ah=·. ,_' '._ -"; ~ -t-::':B-...o:eiru;ia.r.moda.tt~!?alt, ... ' | BelanjaM~o,.;;;d;.:;;8i~,·,··~,;;;;.. ,;;.;;an;,;;., ah=·. ,_' '._ -"; ~ -t-::':B-...o:eiru;ia.r.moda.tt~!?alt, ... ' | BelanjaM~o,.;;;d;.:;;8i~,·,··~,;;;;.. ,;;.;;an;,;;., ah=·. ,_' '._ -"; ~ -t-::':B-...o:eiru;ia.r.moda.tt~!?alt, ... ' | | 1-";;;24---+--+-- 3 -, | | t- 1 -· | -+-".~l""'. | | | | | .2 2-- | 3' | . 2 | | Belanja modal sarana prasarana perkantoran ., | Belanja modal sarana prasarana perkantoran ., | Belanja modal sarana prasarana perkantoran ., | | | 3 | 2 | 1 | Belanja~pPnterlkQinputer | Belanja~pPnterlkQinputer | Belanja~pPnterlkQinputer | | 2 | 3 | 2 | .6 | | | | | | | | | Belan,iamod81gedungkantor | Belan,iamod81gedungkantor | Belan,iamod81gedungkantor | | | 3 | 3 | | Belanja Modal Pem.bangunan sarana-dan prasarana | Belanja Modal Pem.bangunan sarana-dan prasarana | Belanja Modal Pem.bangunan sarana-dan prasarana | | | | | | =a::;:;;~i""",,,~, ~---------------1 | =a::;:;;~i""",,,~, ~---------------1 | =a::;:;;~i""",,,~, ~---------------1 | | 2 2 | 3 | 3 | | Belania modal jembatan .Belanja modal draiIias~ | Belania modal jembatan .Belanja modal draiIias~ | Belania modal jembatan .Belanja modal draiIias~ | | | 3 | 3 | | | | | | | | | '.3 | | | | | 2' | | | | | | | | 3 '3 | | | | | | | | '1 Belanja | | | | | | | | ~~..f-_+--t--l~--t...,.,.,::3.;,,-~~rt:.:: | | | | | | | | modal jalan | | | | | | | ~-,~""-",, 1.~\_l:..\_,,\_I \_\_'. ,,;,.~~\_ .. \_\_ ...J\_ ,,\_.·.I:I·h .•• ·... I· --1---... ~\_.I.~·- - • ,,\_.,., \_\_\_\_ | 2 | | 4 Bclanja modal gorong gorongi | |-----|-------|----------------------------------| | 2 | 3 | 3 | 5 Belanja modal talud jalan | :1,: \_ ~ .•. ! \_.• ~.-! ~I: \_, \_J.,I",-,,~-.. ~ ..•. I.\_~. ,.~\_.II\_ ... | 2 | 3 | | 4 | | Belanja Modal Pembangunan sarana dan prasarana produksi | |------------------------|------|----|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------| | | | | 4 | 1 Belanja mo<il~ dam/b~_d.=ung;.Qlan;;;;;. ;,::.,.,=- -------1 | | | | | 4 | | . Belanja modal irigasi | | | 2 | 3 | 4 | . 2 -,3: | Belania modal banzunan geduna.nertanian . | | | 2 | 3 | | | | | | 2 | 3 | 5 | . | Belanja Modal Pembangunan sarana dan . 'prasarana perekonomian | | | 2 | 3 | 5 | .1 | " Belanja mo4al_pasar desa. . | | | 2 | | | | Belanja Modal Pembangunan sarana dan prasarana ,sosial/keaaamaan | | | 2 | | | | Belanja IIloda1p~mb::lni:1tlnantePlpat ibadah·._ | | | 2 | 3 | 7 | | Belanja Modal Pembangunan sarana dan:' prasarana ..Pendidikan | | | 1--..;..;2'-+-~-+-_-+- | __ 3 | 7. | . '. -t--:,:-+--...,;1 ... , | Belanja modal gedung unfuk kegiatan +B.endidij<an. _. ' | | | 2 . | 3 | 7 | 2 | Belanja. modal bahan .. ai~: pertdidilmn | | | | 3 | 7 | | J---=2: ________________r-_-t-_...r---=..-+-_.;...-f-...:3~·;;;;;B.;:.el=anja modal peralatan pen:didija:ni" | | | 2 | 3 | 8 | | -Belanja Modal.Pembangunan sarana dan prasarana Kesehaj:aI:l ,".' .,. _-,-"",."". ",-, ...:.:..,~. "~. ~~-:""I"----t | | | 2 | 3 | ·8 | 1 | 'Belanja modal bangunan untuk kegiatan .. .kesehatarr . | | | 2 | 3 | S | | | | | .2 | 3 | 8 | 3 | Belanja modal peralatan kesehatan | | ## E. Kode Rekening'Pembiayaan Desa ## F. Penjabaran Kode Rekening Pembiayaan | KODE REKENING | KODE REKENING | URAIAN | KODE REKENING | |-----------------|-----------------|-------------------------------|-----------------| | 3 | | PEMBlAY~ | | | 3 | 1 -" | Penerimaan Pembiayaan | | | 3 | 1 1 2 | Pencairan DanaCadangan ... | | | 3 | 1 | 3." | | | Hasil Keka_yaan Desa y ang.dipisahkan | |---------|-----|-------|-------|----|-----------------------------------------| | 3 | 2 | | | | Pengelnaran .Pembiavaan | | 3 - -c. | 2 | 1 | .--., | | Pembentukan Dana Cadangan | | 3 | 2 | 2 | .- | .. | Penyertaan .Modru Desa | ## II. RANCANGANPERATURANDESA ## A. RANCANGANPERATURANDESA TENTANGAPBDESA ## PEMERINTAH KABUPATENKOLAKAUTARA KECAMATAN . PEMERINTAH DESA RANCANGANPERATURANDESA NOMOR ... ... TAHUN .. TENTANG ANGGARANPENDAPATANDANBELANJA DESA TAHUNANGGARAN .. ## DENGAN RAHMATTUHANYANGMARAESA }cEP~ DES}\ . Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal Peraturan Daerah Kabupaten Nomor Tahun tentang ,

Penandatangan: Kepala Desa menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa); - b. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa .(APBDesa) sebagaimana dimaksud pada huruf a~ telah dibahas dan disepakati .bersarna Badan Permusyawaratan Desa; - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatarr dan Belanja Desa (APBDes) menjadi Peraturan Desa· ... tentang Anggaran 'Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Tahun Anggaran . Mengingat : 1. Undang-UndangNomor 6 Tahun. 2014 tentang.DesaIl.embaran Negara tahun Republik Indonesia·Tahun2014 Nomor 7, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) 1. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 ten tang' Desa (Lembaran. Negara Republik, Indonesia. Tahun.2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari .Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara {Lembaran Negara Republik.Indonesia.Tahun 2014 Nomor. 168, Tarnbahan Lemharan Negara Repuhlik Indonesia Nomor 5558};

Penandatangan: 3. Peraturan .Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 ten tang Pengelolaan Keuangan Desa; . .. .. 4. Peraturan

Penandatangan: Bupati Kolaka Utara Nomor Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Dengan Kesepakatan· Bersama

Penandatangan: BADANPERMUSYAWARATAN DESA . dan KEPALADESA . ## MEMUTUSKAN Menetapkan - RANCANGANPERATUAANDESA TENTANG ANGGARANPENDAPA'I'AN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN· . ## Pasal1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran dengan rincian sebagai berikut: 1. Pendapatan Desa 2. Belanja Desa - a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Rp .. - b. Bidang Pembangunan Rp . Rp . - c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat - e. Bidang Tak Terduga - Jumlah Belanja Surplus / Defisit Rp . Rp . Rp . Rp . Rp .. 3. Pembiayaan Desa - a. Penerimaan Pembiayaan - b. Pengeluaran Pembiayaan Selisih Pembiayaan ( a - b ) Rp . Rp . Rp . ## Pasal2 Uraian Iebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. \_ .1 .1:,.'1 .: I,."'~'" " •. 111 I.,' \_ .• ,\_••L.H.~" I~I .. \_~:.~.;;-."" .•• ,;: "." I :,•.• ~... \_,\_•..,.\_ .. ",." • ,," ... '·r ... ## Pasal3 Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini. ## Pasal4

Penandatangan: Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa danfatau Keputusan Kepala Desa.guna pelaksanaan Peraturan Desa ini. ## PasalS Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa .

Penetapan: Ditetapkan di . j)ada tan~al .

Penandatangan: KEPALA: DESA ...•...

Verifikasi: Tanda tangan (NAMA)

Penetapan: Diundangkan di Desa . pada tanggal ~

Penandatangan: SEKRETARIS DESA .

Verifikasi: Tanda tangan (NAMA) LEMBARAN DESA TAHUN .. NOMOR . I \_. Lampiran Peraturan Desa ; . N omor Tahun . Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ## ANGGARAN· PENDAPATAN DAN BELANJA·DESA. PEMERINTAH DESA; TAHUN ANGGARAN.~ ·... | KODE REKENING | KODE REKENING | KODE REKENING | KODE REKENING | KODE REKENING | URAIAN | IKETERANGAN | |-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------|---------------| | | | | | | 2 | 4 | | 1 | | | | | PENnAPATAN'DSSA | | | ~" | 1 | | | | Pendapat«n Aslf·~sa. | | | 1 | .1 | 1 | | | HasilUsaha | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | Hasillaba BUMDesa | | | | ~ . | ... | | | | | | 1 | 1 | 2 | | | Hasil. AsetDesa | | | 1 | 1 | 2 | 1 | | Tanah desa | | | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Tanah kas desa | | | 1 | 1 | 2 | 1 | .;2 | Tanah'bengkok/lungguh | | | 1 | 1. | 2 | 1 | ,3 | TanBh pengarem-arem | | | 1 1 | 1 | 2 | 2 | | ":".~. Pasar desa | | | | 1 | 2 | 3 ... | | .Pasar .hewan | | | 1 | 1 | 2 | 4 | | Bangunan desa | | | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | Kiosdesa | | | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | GedungcR~rteII!.uan:desa. | | | 1 | 1 | 2 | 4- | 3 | Gedung olah raga desa | | | 1 | 1 | .. 2 | 4.. | 1: | Bar.u~uttn· desa Iainnya | | | .i. | 1 | 2 | | | Rutan milik desa | --.'.,~ .: . | | 1 | 1 | 2 | 7 | | Pemandian umum | ... , | | 1 | 1 | .2 | 8 | | .obyek rekreasi desa | ';' .. | | 1 | 1 | 2. | 9 | | LaPliUlgt:l1l desa | | | 1 | 1 | 2 | .. 10 | | Aset desa lainnya | | | 1 | 1 | 3 | | | Swad.aJtq.~ PartiSfp_H;Si dan Go!2!Y.I.d!f!Jl£.1J!L,.: ________________ | | | 1 | 1 | 3 | 1 | | Swadaya dan partisipasi | | | 1 | 1 | 3 | 2 | | Gotoag.r2Xong | | | | | | | .; | | | | 1 | 1 | 4 | | | Lain-lain Pendapaiari Asli Desa | | | 1 | 1 | 4 | 1 | | Pungutan desa | | | 1 | 1 | 4 | 2 | | .Ha~il penjualan kekayaan desa selain tanah .. ~~pis~an | | | 1 1 | 1 | 4 | 3 | | Hasil pelepasan tanah desa tahun berjalan | | | | 1 | 4 | 4 | | .Bup__ga simpanan uang di bank | | | 1 | 2' | | | | .A ~ . ., ... - «tan... n/u~Jer:': . | | | 1 | 2 | 1 | | | .-', .·DanaDesa ... | | | 1 | 2 | .2 | | | . Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah | | | 1 | 2 | 3 | | | ·Alomsi Dana Desa | | | 1 | 2 | 4 | | | Bantuan keuangan dati APBD P!Ovinsi, _. | | |----------|----------|-------|----------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------| | 1 | 2 | 5 | | | Bantuan keuangan: dati APBD Kabupa,ten | | | 1 | 3 | | | | Pendapatan Lain latn | | | 1 | 3', | 1 | | | Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak,men,gikat ,.. ,' . ... - .. ~~.' | | | 1 | 3 | 2 | | | Lain-lain Pendapatan Desa yang.sah | :.,',- | | 1 | 3 | 2 | 1 | | Hasil keriasama dengan pihak ketiga | , | | 1 | 3 | 2 | 2 | | '. aanPl¥.perusahaan yang berlokasi didesa | | | | | | | | .JUMLAH'PENDAPATAN | | | 2 | | | | | 'BBLAifJA DE$A, | -'J" < ' .. |

Penandatangan: | 2 | 1 | 1 | | | Pembauaran. Penqhasilan. Tetapdan 'funjangan Kepala,Desadan Perangkat Desa | | | 2 2 | 1 | 1 | 1 | | Belanja Pe9.awai | | | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Penghasilan Tetap'J{epala Desa dan.Perangkat | |

Penandatangan: | | 1 | 1 | 1 | 1 .",X | Penghasilan tetap Kepala Desa | " --" ... | | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Penghasilan te,talfPerangkat, Desa | | | 2 | 1 | 1 | 1 | 2, | ,Penghasilan staf.Pemerintah De~: ' | |

Penandatangan: | 2 | 1 | 1 | 1 | S | Tunjangan Kepala; Desa dan PerangkatDesa | |

Penandatangan: | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | Tuiijangan Kepala Desa | | | 2 | I | ,1 | 1 | .. 5 "2 | ",,,._ .,;' .. ", , :.,...';'! - '_ 'Tunjangan perangkat Desa "- Tunjangan Kesehatan " - | ... . ,", .~, :.. c.c...,~ .. ,'.,., Tunjangatl Kecelakaan |

Penandatangan: | ,2 | 1 | 1 | 1 | 6 | .:,Tunjangan Kematian - Tunjangan lain-lain .- ... , ... " . .- ... -_.-. Tunjangan Penjabat Kepala Desa dan Perangkat Desa | |

Penandatangan: | 2 2 | 1 1 | 1 1 | 1. 1 | 6 6 | 1 Tun,iang!'l1l'PenjE;tbat:Kepala Des;:.t,:, Tulljangan PenjaIJat Perangkat Desa | v. | | 2 r--' 2 | 1 f-'"-' | 2 | | | "~asicz!!al Perkantoran Desa ... .BelanjaPegawai, , .. 1:;"_-,._. _ ... | | | 2 2 | 1 1 1 | :"'2 | 1 | | | | | 2 | 1 | 2 2 2 | 1 .1' | 10 10 | Operasional Rep_ala Desa dan Perangkat Desa OPemsional,~ala Desa | '.,. .,.,': | | | | | 1 | 10 | ", .Ollemsioan Perangkat Desa | | | | 1 | | | | '_ , .. : Tuliiangan pe~eloIa aset.dan keuangan desa | | | 2 | | | | | | | | 2 ,,~., | 1 | 1 1 | 1 | .--,:"0.': ________________,..,:,: 11 | | | | 2 | 1 | | 1 1 | 11 i.i. | 1 Tuniansan Bendahara Desa 2. .,~~_g,an pembantu. ~dahaiai'Qesa' | | | | 1 | | | | | | | 2 | | 1 1 | | Ii | :Tunjangan Pen~s D~a~;", " | -'--',',' | | 2 | 1 | 1 | 1 | | Ba1:ang_ | | | | | | 1 | | ,Tunjangan Pembantu Pengurus Barang DesS.," | | | | | | | 11 | | | | 2 | j | | -.'-.'.' | | | | | | | | | | _:.,;;. | | | | t | 2 | 2 | | 'BeZanja Barany dan Jasa ~;: .. | | | 2 | | | | 1 | Selanja Bahan " | | | 2 | 1 | | '2 | | Belanj~ ~at tulis,lcantor. ___ | | | | | 2 | | | 1 | | | | | 2 2 | | | | | | 2 | 1 | | 2 | J | 'BeIaIija peden -~. kantor | | | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 3 | Belania peralatankantor | |--------|-------|---------|---------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2 | | | 2 | 2 -c- | ., | | I~' 2 | 1 1 | 2 | 2 | ,,' 2 ,I | IJ$Dja, Jasa Kantor ." ~" " :Belanja telepon ,'"",;1.-<,. ~.-,::",";;':/'i'",::':;,:. , . | | 2 | 1 | 2 2 | 2 2 | 2 | ., , Belania air | | 2 | 1 | 2 | , 2 2 | 4 | 'BehinJa Surat kabarzmaialah | | 2 | 1 | 2 | 2 2, | 5 | Belanja Perangko | | 2 | 1 | ,2 , | ;2 2 | 6 | Belanja alat .kebersihan | | 2 | ,I | 2 | ~'_'_"'- '2 | 2 7 | Belanja Ianggananinternet | | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 '8 .. | Belanja lain-lain | | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | Belania Pemeliharaan ' , | | 2 | 1 | 2 | 2 3 | 1 | Belanja pemeliharaan bangunan dan atau ~dung_ | | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 3':" | pemeliharaan peralatan kantor Belanja pemeliharaan j:l_erlengkapan kantor . . | | 2 | 1 | 2 | 2 | t.~ 4: | Belania pemeIiharaan computer:" . | | 2 | 1 | 2 | 2 | . 3' 5 | Belanja pe~eliharaan kendaraan dinas | | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 7 | Belanja pemeliharaan saran a dan prasarana Transportansi | | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 8 | Belanja.pemeliharaan sarana dan prasarana Prcduksi | | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 9 | Beianja pemeliharaan sarana dan prasarana. Perekonomian | | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 10 ... | Belanja pemeliharaan sarana dan prasarana sosiallkeagartlaan | | 2 | 1 | '2 | 2 | ", ~ 3 | Belanja pemeliharaan sarana dan.prasarana ..' -. 11: Pendidikan .. | | 2 | 1 | 2 | ., 2 | 3 12 - | .Belanja pemeliharaan saranadan prasarana " J{~~ehatan ._ .. ,', Belania Pemeliharaan lainnya | | 2 | 1 | 2 | .2 | 4· , | BeJanja Cetak dan· penggandaan .' .r .: " | | 2 | 1 | 2 | 2 | . 4 l | Bela:D.japenggandaan ','. -'_", | | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 ,2 | Beli:l,Ilja cetak danjilid | | 2 | 1 | 2. | - ~t | 6 | Belania sewa .perietlgkapan dan peralatan kantor | | | | 2 | 2 | 6' 1 | Belania sewa meia-dan.kursi , Bcl~ja sewa tenda | | 2 2 | '1 | 2 | | | | | | 1 | | 2 | 6 2 | | | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 3' | Belanja sewa soundsystem . ' . ... .. | | 2 | 1 | 2 2 | 2 | '7 - '. 7' .. 1 | ~~ja Makanan dan.minuman Selania'makanan danminuman rapat | | 2 | 1 | | 2 | | | | 2 | 1 | 2 | 2 | T' 2 .. | Bclanja makanan dan minuman oe "';'_'_ ... i~uall. " '.' .. , .. ', v; |

Penandatangan: | 2 2 2 | 1 | .. 2 | .. 2.-, 2 | " 8. | BeIanja-.. pakaian dinas '... '.' , .. "_."."., ","."",. , ,' ... _,,- '."',~' ," . - :~. i~lania pakaian dinasKepala nesa . , ,: .. . . .. | | | 1 1 | ~, | | ... 1 8 | Belanja pakaian dinas perangkat | | | | 2 | 2 | '8,..,. 2 | | | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 3 | 'Belanja pakaian. dinaa staf desa .. | | | | | | | ..' | | 2 ,;2 | 1 1 . | 2 | 2 | 9 9 | .'Belan,ia perialanan dinas PeIjalanan dinas dalam daerah -- ... | | 2 ' .. | | 2 | -2 | 1 9 | -- Perialanan dinas luar daerah | | 2 | 1. | 2 | r 2 | 2 | | | | 1 | , . 2 | 2 | 10 | Belania bahan bakar minyak (BBM) .. .. | | 2 | | 2 | | | | | | | | 2 | | | | | 1 | | | 11 | Upah tenaga kerja _' . | • l' \_ •.• \_ Ii .~.,.~ ... 1.·\_' ...,.. 1.. .• 1-...;;1••.• ~\_. , .•.•• · ... I·I·\_ ·n ... .. -- | 2 | 1 | 2 | 2 | 12, | Honorarium narasumber / ahli | |----------|------|------------|----------|-------------------|--------------------------------------------------------| | | | 2 | | | | | 2 | 1 | 3 | | " | ·Belania Modal " ,;:'::": | | 2 | 1 | ,2 3 | | 1 | .Belania Modal Tanah -- | | 2 | 1 | 2 3 | ,1 | 1 | Belania modal tanah | | | | | | , | " | | 2 | 1 2 | ""- 3 | 2, | "r' | ·Belanja modal saranaprasarana perkantoran | | 2 | 1 | 2 3 | 2 | 1 | Belania printer/computer | | 2 | 1, | ,2 3 | 2 | 2' | ~lanja meja kursi , | | 2 | 1 | 2 3 | 2 | 3 | Belania lemari | | 2 | 1 | 2 3 | 2 ," | 4 | '.:Belanja filling cabinet' | | 2 | 1 | ':r 2 | 2 | '5': | 'felan]~' . -- "' B' . a rak arsip ., ... | | 2 | 1 | 2 | 3 2 | 7 | Belania kendaraan dinas | | 2 | 1 | 3 | : | | BPD dan Operasional | | 2 | 1 | 3 | 1 | | Pembayaran'Tunjangan BPD ·Belania Peqaiuai | | 2 | 1 | 3 | 1 7 | | Tunjangan BPD | | 2 | 1 | 3 | 1 7 | 1. | Tunjangan Ketua BPD |

Penandatangan: | 2 | 1 | 3 | " 7 ~ | 2 | ,)'unjangarf Sekretaris -BPD " | | 2 | 1 | 3 | 1 7 | 3 ·1' | Tunjangan Anggota BPD | | 2 | 1 | | | 8 | '-",'.'_ - | | | | 3 | 1 | | Uang Sidang BPD: :" " | | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | Belanja bahan | | 2 | | 3. | ',' -- 2 | 1 1 | Belanja .alat tulis kantor | | 2 | 1 1, | J | 2 | 1 2 | Belanla perleJ)gkaPan kantor | | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 3 | Belania peralatan kantor | | " | | ,. | | | | | .2 F-' 2 | 1 1 | 3 '3 '2 | ,2:, '. | 4, ... J .•: 1 | '13f!i~j~ .cetak dan' penggandaan Belanja penggandaan | | | | | | 4 | | | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 2 | Belanja cetak danjilld | | 2 | 1 | 3 ,:2 | 7", | | Belanja makanan dan minuman | | 2 | 1 | 2 | | 7 1 | Belania makanan dan minuman r!i.Pa,t | | 2 | 1 | 3 3 "'2 ~ | 7 | 2 | 'Belanja makanan dan minurriaIl"penip.ja,uan | | | 1 | 2 | 2. 8 | , , | " ·BelaIlja p!_kaian, dinas-. .,- | | 2 2 | I | 2 | 2 8" | _' .. 4 | ~ Pakaian dinaS'an'ggota BPD ' | | | | | | | ~ _. - .,. ... .,. ... .- .. | | 2 | 1 | .-_ ... 4 | | | '. dan Operasional |

Distribusi: | z | 1 | 4 | J 1 | \. | Pembayaran InsentifRT/RW RT/RW " Peaauiai | | | | | | | Belania |

Distribusi: | 2 | 1 | 4 | 1 | 9 | Insentif R'I' I RW ,.,' |

Distribusi: | 2 | 1 | 4 | 9 | 1 | InsentifRT |

Distribusi: | 2 | 1 | 4 | 1 1 | 9 | 2, Insentif RW .' | | 2 | 1 | 4 | 2 | | Belanja Barang dan Jasa | | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | ·Belanja oopan . ' ... . ~-_.._..._.: ________________;.,.,- ... " | | 2 | 1 | 4 | 2 -- | 1 | 1 Belania alat tulis kantor | | 2 | 1 | 4 | 2 1 | | ,,:2,. kantor, ' | | 2 | 1 | 1 | .02:: 1 | .. ' . ,."~, | Belanja perlengJOwan .ae4m.iaperalatall kfmtor | | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | Belania cetak dan penggandaan | ILJ " | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | Belanja cetak dan jilid .,' | .. | " | |-----|------|----------|-------------|----------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|

Penandatangan: | 2 | 1 | 5 | | | | Kegiatan Pembayaran Penghasilan Tambahan dan Tunjangan Akhir Masa Jabaiati Kepala Desa dan Perangkat Desa | | | | 2 | 1 | 5 | 1 | ~."- | | Belanjq Pegawai ... | | | | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | | Penghasilan Tambahan. ' | | | | 2 | 1 | S | 1 | | | Penghasilan Tambahan | | |

Penandatangan: | 2 | 1 | S 1 | | 3 3 | 1 2 | Kepala Desa Penghasilan Tambahan Perangkat Desa | | |

Penandatangan: | 2 | 1 | S S | 1 | 4" | | '_' .. , Tunjangan akhir masa jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa | | |

Penandatangan: | 2 | 1 | | 1 | 4 | 1 | Tuniangan akhir m.asa jabatan Kepala Desa- o' | " ,. | | | 2 | 1 | S 5 | 1 | 4 | ,2 | Tuntanzan akhir masa .iabatan Peranzkat Desa | .~ .. | | | 2 | i | 6 | | ," | , | ... , .. Ke{jiatan Intensifikasi Pajak Daerah dan '" Retribusi Daerah | , | " | | 2 | 1 | 6 | 1. | | | Belania Pegawai | | | | 2 | , 1 | ' 6 | 1 | 9 | | Honorarium kegiatan " | | | | | | | | | | ,_,:;-",,,,,,,,,,,_"<'" . .. ,_-, . | | ... , | | 2 | 1 | 6 | 2 | | "" | Belania Barang dan Jasa | | | | 2 | 1 | 6 | 2 | 15 | | Pembayaran PBB P2 Tanah Kas Desa > ••••• .. ;,; | | | | 2 | 1 | 7 | | | | Keaiatan ... dst | ... , | | | 2 | 1 | 7 | 1 | | | Belanja Pegawai | | | | 2 | 1 | '7 | 2 | | | Belanja Barang dan jasa | | | | 2 | t | 7 | 3 | r- | .. | Belanja Modal | | v | | 2 | 2 | | | | | " . .BiIlAJvG- P.EliM!'BANAANPBMBANGUNAN-DESA-" | " | . | | 2 | 2 | | | | | Kegiatan ... ~ ... ~... | | | | | 2 | 1 | | | | ~,a.Ttjci Pegawq.i '_, ... Honorarium kegiatan | | | | 2 2 | 2 ~- | 1 _. 1 | L | | | ~,' ,,', | .. .. | | | 2 | 2, | 1 | 1 | 9 ",' | | Belanja BaraTMJdan jQ.$a | ". -'~' .. | .. | | | 2 | | 2 | | | Belania.bahan | | ," -- " | | 2 | | 1 | 2 | 1 | | | | | | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | _1 .. | Belanja alat tulis kantor Q~tenagIiJ{e.ri!i!,~".~,,",,_,, __ , ... | | | | 2 | 2 | 1 | 2 | 11 | __ ""-';"', | Honorarium narasumberj ahli | | | | 2 | 2 | ;.J '. . | ,2, | 12 | | | | | | 2 | 2 | 1 1 | 2 2 | So. 5 | 1 2/ B"elanja | 'Belanla sewa eskayator. sewa bego | | | | 2 2 | 2 | ,l' | 3 | | _' ~.- .. | " " 'Belanja Modal Belanja Modal Pembangunan sarana | | | | 2 | 2 2 | 1 | 3 | 3 | | JLra~ax:':a transportas], | | | | 2 | 2 | 1 r | | . . | | dan | .. | | | 2 2 | 2 | 1 | 3 | 3 ,.3,," | ,I 2;. ,. | Belanj_a.modaljalan ,,: | '-.:~ | | | | 2. | | 3 | | 3' | ;ael~ja modaljembatan | / ' .. ",-, | | | | 2 | | 3 ,3 | 3 3 | ,4 | Belanja modal' drainase Belania modal gorong-gorong .""" | | | | 2 2 | 2 | 1 1 | 3 | 3 | 5 | Belml:ja modal ta1u~:f~~ | | | | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | | | | | | | | | | | | Belanja Modal Pembangunan sarana dan prasarana produksi | | | | 2 | 2 2 | 1 ' | 3, | ~f; 4 | 1 | Belania modal dam/bendungan | | | | 2 | | 1 | | | '2 | Belanja modal irigasi ",' | | | | 2 | 2 | | 3 '·'3' | 4 | 3' | Belanja modal banzunan gedung | .,;: | | | | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | pertanian | | | | 2 | | 1 | | | | Betanja modalperalaten pertanian | | | | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | | Belanja Modal Pembangunan sarana dan prasarana perekonomian | | |------|------|---------|---------|------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------| | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | Belania modal pasar desa | | | 2 | 2 | 1 | ,,3 | 5 | 2 | Belania modal kiosdesa | | | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | | Belanja Modal Pembangunan sarana dan | | | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | ,p~a Belanja modal pembangunan tempat ibadah | sosial/keagamaan | | 2 | 2 | 1 | 3 | 7 | | Belanja Modal Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan | | | 2 | 2 | 1 | 3 ., | 7 | 1 | Belanja modal gedung untuk kegiatan Pendidikan | | | 2 | 2 | 1 | 3 | 7 | 2" | Belania modal bahan ajar | pendidikan "' | | 2 | 2 | 1 | 3 | 7 | 3 | Belanja modal peralatan pepdidikan | ".' ", | | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | | Belanja Modal Pembangunan sarana dan prasarana kesehatan | | | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | 1 | Belanja modal bangunan untuk kegiatan | " | | | | | | '_. | .-' ... | _Ke~¢hatan | , -' | | 2 | 2 .. | 1 | 3 | 8 " | 2 | Belanja modal bahan kesehatan | | | ~. | 2 | 1 | 3 | 8 | 3 | Belanja modal peralatan kesehatan | | | 2 2 | 2 | 2 | " | | | " Kegiatan ...•...•... d.st | | | | 2 | 2 | 1 | | | Belanja Pegawai | | | 2 | 2 | 2 | 2 | | | Belanjg_Barang danjasa | ." | | 2 | 2 | 2. | 3 | | | Belanja Modal | | | 2 | 3 | | | | | BIDANGPEMBlNAANKEMAB-YARAKATAN" | | | 2 | 3 | 1 | | | | .Kegiatan ... :.'... ;... ,... | | | . ,~ | | 1 | | | | ,Belanja Pegawai | ,.' | | | 3.. | .. | 1 T_' | ... | | kegiatan | | | 2 | 3 | 1 | 1 | 9 | | Honorarium | | | 2 2 | 3 3 | '1 1 | 2 2 | 1 | | Belanja Barang dan Jasa Belanjabahan | .. | | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | Belanja alat tulis kantor | | | 2 | 3 | 1:' | 2 | 11 | | JJpab tenaga keJja, _._. | | | | :3 | | | 12 | | Honorarium narasumber/ ahli | | | 2 2 | 3 | 1 1 | 2 2 | ',' 13 | | " Pemberian barang kepada masyanikatf kelompok masyarakat | | | 2 | 3 | 1 1 | 2 | 14 | | Pemberian uang kepada masyarakat/ kelompok | | | 2 | | | | " ,. | | Masy_arakat ;.,,_" Uana nenzharzaan/ operasional | " | | | 3 | | | | '1 | .;. | .- | | | | 1 | 2 | 14 | | - , .. J.embaga | kesehatan '. | | | | | | | | Lembaga pendidikap. | | | | | | _ ... - | | .', . | ;':',i', ·~bal'!:a. ekoIl.9mi | ,_" dan budava | | | | ;., | | | | - Lembaga sosial | ,.' -cs ... ";. | | | | | | | | Lemba.ga keagamaan - | , | | | 3 | ~ | | | | - Lembaga kemasyarakatan desa . _" .. | .. | | 2 2 | 3 | ..' 2,' | 1. | | "':'._.". | Kegiatan ... ~k;lnj~ Pegawai | dst | | 2 | 3 | | .!: | | | Belanja Barang dan Jasa | | | | | 2 | 2 | | | | | | 2 | 4- | | | | | BlliANG PEMBSRDAYAANMASrAR4lCaT . | ". "h-, | | 2 | 4 | 1 | | , | ~ | .Kegiatan ... : ., :., | | | 2 | 4 | 1 | 1 | | | Belania Peaaioai | | |-----|-----|---------|-------------|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------|-----| | 2 | 4 | 1 | 1 | 9 | | Honorarium kegiatan | | | 2 | 4 | 1 | 2 | | | Belania Barany dan Jasa | | | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | | Belania bahan | | | 2 | 4 | I | 2 | 1 | 1 | Belania alat tulis kantor | | | 2 | 4 | 1 | 2 | 11 | | Upah tenaga kerja | | | 2 | 4 | 1 | 2 | 12 | | Honorarium narasumber / ahli | | | 2 | 4 | 1 | 2 | 13 | | Pemberian barang kepada masyarakat/ kelompok masyarakat | | | 2 | 4 | 1 | 2 | 14 | | Pemberian uang kepada masyarakat/ kelompok Maf!Jy.ar~at | | | | | ... ,', | | ., | .~--- | | | | 2 | 4 | 1 | 2 | 14 | 2 | Beasiswa/ santunan | | | | | | | | | Siswa berprestasi .~"'. - -, | | | | | | | " | | - Masyarakat berprestasi | | | | | | | | | - Masyarakat miskin | | | | | | | | | - Masyarakat/ orang | | | | | | | | | terlantar | | | | | | . 'Y.: •.•. | | _,;" •• --> • | ,-. .,' " | | | 2 | 4 | 2 | | " | | Kegiatan ... :-;' ..~ ... dst | | | 2 | 4, | 2 | 1 | | | Belania Peaauiai ,:.>' | | | 2 | 4 | 2 | 2 | | | Belanja Barang dan Jasa | | | 2 | 5 | | | | | BIbANG TAK TERDUGA, | | | | | | | | | -. | | | | | | | | | JUMLAH BELANJA | | | | | | | | | .. | -, | | | | | | | | ,SURPLUS / DEFISIT | | | 3 | | | | | | nMBIAYAAN | | | 3 | 1 | ,- | | | | Penerimaan Pembiayaan | | | 3 | 1 | | | | | SILPA | 1 | | 3 | 1 | 2 | | .. | | Pencairan Dana Ca~an | | | 3 | 1 | 3 | | | | HasilKekayaan Desa Yang di pisahkan | | | | | | | | | 'JUMLAH (RP) | | | 3 | 2 | | | | | Pengeluaran Pembiauaan | | | | | 1 | | | | Pembentukan Dana Cadangan | 3 2 | | | 2 | 2 | | | | Penvertaan Modal Desa. | 3 | | | | | | | | JUMLAH (RP) | | Tanggal, . ~Jl~ I&gt;~~}\ ...••.•

Verifikasi: Tanda tangan (NAMA) .; ..••. ~ •.• \_: ... ~; \_\_""'\_ •••. \_.J\_L.\_I .J., ..~\_.. •. \_\_ II.· .. , ...~ ,I .~I ... , , ..,.~ ...1.~,... ;.,... ..., •. -.\_.\_·. ## B. RANCANGANPERATURANDESA TENTANGPERUBAHANAPBDESA ## PEMERINTAHKABUPATENKOLAKAUTARA KECAMATAN . PEMERINTAHDESA . RANCANGANPERATURANDESA . NOMOR TAHUN .. ## TENTANG ## PERUBAHANANGGARANPENDAPATANDANBELANJA DESA TAHUNANGGARAN . ## DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA KEPA~ DESA . - a. bahwa dengan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBDes, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antara jenis belanja, keadaan darurat, keadaan luar. biasa, dan atau: .keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus di
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Kedua

## Pendapatan Desa

## Pasal12

- (1) Pendapatan desa terdiri dari kelompok:
- a. pendapatan asli desa;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. pendapatan lain-lain.
- (2) Pendapatan asli desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri darijenis:
- a. hasil usaha;
- b. hasil aset desa;
- c. swadaya, partisipasi dan gotong royong; dan
- d. lain-lain pendapatan asli desa.
- (3) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri darijenis:
- a. dana desa;
- b. bagian dari hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah;
- c. ADD;
- d. bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi; dan
- e. bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (4) Pendapatan lain-lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri darijenis:
- a. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat; dan
- b. Lain-lain pendapatan desa yang sah.

## Bagian Ketiga Belanja Desa

## Pasal13

- (1) Belanja desa terdiri dari kelompok:
- a. penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. pelaksanaan pembangunan desa;
- c. pembinaan kemasyarakatan desa;
- d. pemberdayaan masyarakat desa; dan
- (2) Belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan desa yang telah dituangkan dalam RKPDesa.
- (3) Setiap kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibagi dalam jenis belanja terdiri dari:
- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang danjasa; darr/atau
- c. belanja modal.
- (4) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e menjadi kelompok belanja sendiri.
- (5) Setiap jenis belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari obyek dan rincian belanja.

## Pasal14

Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a terdiri dari jenis belanja yang dianggarkan untuk pengeluaran antara lain:

- a. penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa;
- b. penghasilan staf Pemerintah Desa;
- c. penghasilan tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- d. tunjangan Kepala Desa dan perangkat Desa;
- e. tunjangan penjabat Kepala Desa dan perangkat Desa;
- f. tunjangan akhir masa jabatan Kepala Desa dan perangkat Desa;
- g. tunjangan anggota BPD;
- h. tunjangan pengelola aset dan keuangan desa;
- i. insentif rukun tetangga/ rukun warga;
- J. uang sidang BPD; dan
- k. honorarium kegiatan.

,~, i.

,l.--,l-&gt;

j,

.1,

~ 1.'~.L,\_

~ .'

\_.

\_

.1'

\_\_

" ,.

,

.\_

.•\_,\_ ...••••..

\_, ••\_. ~

•• \_,

... ).11

.•

I,L ••

.\_.t.ll&gt;~.,.

1\_·.1 ... ~\_.~.:~"';.'..,\_.;..

\_\_~

\_- \_\_ "

~

1.1 ..

I

••..

,i.;\_\_\_,.J:.

'''''

.i.~LI~.:;r,\_.\_.

••

. . "-

## Pasal15

- (1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b terdiri dari jenis belanja yang dianggarkan untuk pengeluaran, antara lain:
- a. bahan;
- b. jasa kantor;
- c. pemeliharaan;
- d. cetak dan penggandaan;
- e. sewa alat berat;
- f. sewa perlengkapan dan peralatan kantor;
- g. makanan dan minuman;
- h. pakaian dinas;
1. perjalanan dinas;
- J. bahan bakar minyak;
- k. upah tenaga kerja;
1. honorarium narasumber I ahli;
- m. pemberian barang kepada masyarakat/kelompok masyarakat;
- n. pemberian barang luang kepada masyarakat/kelompok masyarakat; dan
- o. pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan tanah kas desa.
- (2) Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf m dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan.
- (3) Pemberian uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n diberikan dalam bentuk uang penghargaan, beasiswa, uang operasional dan santunan.
- (4) Pemberian uang penghargaan danj'atau uang operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3)dapat diberikan antara lain kepada:
- a. lembaga pendidikan tingkat desa;
- b. lembaga kesehatan tingkat desa;
- c. lembaga ekonomi tingkat desa;
- d. lembaga sosial dan budaya tingkat desa;
- e. lembaga keagamaan tingkat desa; dan
- f. lembaga kernasyarakatan desa.

~,r!r-,.-,

, .. \_ ., ...1..


,-I.",~ .•.

11-

I·

- (5) Pemberian uang beasiswa danjatau santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)dapat diberikan antara lain kepada:
- a. siswa berprestasi;
- b. masyarakat berprestasi;
- c. masyarakat miskin; dan
- d. masyarakat atau orang terlantar.

## Pasal16

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf c, digunakan untuk belanja dalam rangka pembelian atau pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- (2) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari jenis belanja yang dianggarkan untuk pengeluaran antara lain:
- a. belanja modal tanah;
- b. belanja modal sarana dan prasarana perkantoran;
- c. belanja modal sarana dan prasarana transportasi;
- d. belanja modal pembangunan sarana dan prasarana produksi;
- e. belanja modal pembangunan sarana dan prasarana perekonomian;
- f. . belanja modal pembangunan sarana dan prasarana sosial dan atau keagamaan;
- g. belanja modal sarana dan prasarana pendidikan; dan
- h. belanja modal sarana dan prasarana kesehatan.

## Pasal17

- (1) Pemerintah Desa dalam keadaan darurat danfatau kejadian luar biasa dapat melakukan belanja yang belum tersedia anggarannya.
- (2) Keadaan darurat danjatau kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keadaan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang danj atau keperluan mendesak.
- (3) Kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang danj atau keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan kriteria sebagai berikut:
- a. kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam APBDesatahun berjalan; dan

~r"

.\_,

\_'I.o'r

...

L•• I,\_.1

.\_iJ

...

-'·

•.••

,

...

\_1·1·\_·.·.\_·

.• • \_

- b. keperluan mendesak yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah desa dan masyarakat.
- (4) Keadaan darurat dan/atau kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)antara lain:
- a. bencana; dan
- b. kerusakan sarana dan prasarana.
- (5) Kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang danl atau keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggarkan dalam belanja tidak terduga.
- (6) Keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a ditetapkan oleh Bupati.

## Bagian Keempat

Pembiayaan Desa

## Pasal18

- (1) Pemhiayaan desa terdiri dari ke1ompok:
- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.
- (2) Penerimaan pemhiayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf a terdiri dari jenis:
- a. SiLPAtahun sebelumnya;
- b. pencairan dana cadangan; dan
- c. hasil kekayaan desa yang dipisahkan.
- (3) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis:
- a. pembentukan dana cadangan; dan
- b. penyertaan modal desa.

## Pasal19

- (1) SiLPAsebagaimana dimaksud dalam Pasal18 ayat (2)huruf a, antara lain:
- a. pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja;
- b. penghematan belanja; dan
- c. sisa dana kegiatan lanjutan .

j'"'

.

I

.,

\_ ,~I.\_,

.'

L.,..

-..•. ,\_

-\_

..

1-1 ...

,...

- (2) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal18 ayat (2) huruf b digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas Desa dalam tahun anggaran berkenaan.
- (3) Hasil kekayaan desa yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf cantara lain digunakan untuk penyertaan modal BUMDesa.

## Pasal20

- (1) Dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf a untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligusjsepenuhnya dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Penganggaran dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperbolehkan melebihi tahun akhir masajabatan Kepala Desa.
- (3) Penyertaan modal desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (3) huruf b digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintahan desa yang diinvestasikan pada BUMDes.

## BABIV PENYUSUNAN APBDESA

## Bagian Kesatu

Umum

## Pasal21

- (1) Pemerintah Desa menyusun APBDesa dengan berpedoman pada RPJMDesa dan RKPDesa.
- (2) APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kemampuan keuangan desa.
- (3) APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1.) setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Desa.

I

\_,.~J

...

\_I·.

~

., .. ~ •.,

## Bagian Kedua

## Perencanaan dan Pembahasan

## Pasa122

- (1) Sekretaris Desa mengkoordinasikan penyusunan rancangan Peraturan Desa ten tang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan.
- (2) Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa.
- (3) Kepala Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada BPDuntuk dibahas dan disepakati bersama.
- (4) Rancangan APBDesa disepakati bersama oleh Kepala desa dan BPD paling lambat bulan Oktober tahun sebelumnya.

## Bagian Ketiga

## Evaluasi dan Penetapan

## Pasa123

- (1) Kepala Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama kepada Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati bersama untuk dilakukan evaluasi.
- (2) Camat menetapkan hasil evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (3) Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala desa menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa.
- (4) Dalam hal Camat menyatakan hasil evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

\_\_

...

1..,.

\_

.\_.r.\_

J

.Ld, ..•·\_d...

'" ,\_

,.

!I

\_

- (5) Penetapan hasil evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Camat.

## Pasal24

- (1) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Camat menyampaikan usulan pembatalan Peraturan Desa kepada Bupati.
- (2) Berdasarkan usulan pembatalan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Bupati membatalkan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Pembatalan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Dalam hal Peraturan Desa dibatalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan pemerintahan desa.
- (5) Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menghentikan pelaksanaan Peraturan Desa dan selanjutnya Kepala Desa dan BPD mencabut Peraturan Desa.

## Pasal25

Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesaditetapkan menjadi Peraturan Desa paling lambat tanggal 31 Desember tahun sebelumnya.

## Pasal zo

Bentuk dan format rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupatiini.

..

...~ b

...

·

:

\_,

J.

i

./,... ~."

.\_~ ...1.1--, ..•

## BABV

## PELAKSANAAN APBDESA

## Bagian Kesatu

Umum

## Pasal27

- (1) APBDesa dilaksanakan berdasarkan pada prinsip hemat, terarah dan terkendali.
- (2) Pelaksanaan APBDesa dilaksanakan dengan Peraturan Kepala Desa.

## Bagian Kedua

## Pelaksanaan Pendapatan Desa

## Pasal28

- (1) Setiap pendapatan desa wajib dicatat dalam APBDesa.
- (2) Setiap pendapatan desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
- (3) Setiap pendapatan diadministrasi sesuai dengan kode rekening pendapatan.
- (4) Setiap pendapatan dimasukkan di rekening kas desa atas nama Pemerintah Desa.

## Pasal29

- (1) Kepala Desa wajib mengintensifkan pendapatan yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya.
- (2) Pemerintah Desa dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam peraturan desa.

## Pasal30

- (1) Pengembalian atas kelebihan pendapatan dilakukan dengan membebankan pada pendapatan desa yang. bersangkutan untuk pengembalian pendapatan yang terjadi dalam tahun yang s~a.

,

~

... ,~ ...

~.\_

'"

. ;•.•\_

\_tJI.

I.

\_.\_.

•

.\_1.11

.•;••.•

':;.1 ..•\_'..•

\_,·ioi.·, •.\_.

;. \_\_.

\_

'.

.;,'

:.'

,\_\_

.l. ,-\_"..

,\_.:.'...

"'I&lt;: ________________ ~

"".

h;.:h'

,.•,... ;..:..

- (2) Pengembalian kelebihan pendapatan yang diterima pada tahun sebelumnya dibebankan pada belanja tidak terduga.
- (3) Pengembalian kelebihan pendapatan harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

## Bagian Ketiga

## Pelaksanaan Belanja Desa

## Pasal31

- (1) Setiap belanja dilaksanakan melalui kode rekening belanja.
- (2) Setiap belanja desa atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (3) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diverifikasi .oleh Sekretaris Desa atas kebenaran materiil yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud dan disahkan oleh Kepala Desa.

## Pasa132

- (1) Belanja desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dila.kukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
- (2) Belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa.
- (3) Penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu harus dibuat RAByang telah disahkan oleh Kepala Desa.

## Pasal33

- (1) Pelaksana kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain RAB.
- (2) Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah unsur Perangkat Desa dari sekretariat desa dan pelaksana teknis.
- (3) RAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa.

~ I·'

,I\_,

-\_j

I,:

i.


,

~. ,\_\_,\_ .j

I.

\_,

.\_

I

\_ I

'

.~

.. I·".··I'~ '~".

\_\_' ...

:

.

..\_., .. ,.•\_

u',

\_,\_'\_,

.-.HI

I...

,,;Ir\_',)

', .••

'

.1 .. '.

- (4) Pelaksana kegiatan bertanggung jawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di desa.
- (5) Format RAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan buku pembantu kas kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal34

- (1) Pelaksana kegiatan mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Kepala Desa tahap pertama untuk satu kegiatan dengan melampirkan RABsebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1).
- (2) Pengajuan surat permintaan pembayaran untuk tahap selanjutnya dan surat permintaan pembayaran untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh penyedia barang atau jasa dilampiri dengan:
- a. Pernyataan tanggung jawab belanja; dan
- b. Lampiran bukti transaksi.
- (3) Surat permintaan pembayaran tahap selanjutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh penyedia barang atau jasa tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/ .atau jasa diterima.
- (4) Format surat permintaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pernyataan tanggungjawab anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal35

- (1) Dalam pengajuan surat permintaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), Sekretaris Desa berkewajiban melakukan verifikasi dengan:
- a. meneliti kelengkapan surat permintaan pembayaran yang diajukan oleh pelaksana kegiatan;
- b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBDesa yang tercantum dalam surat permintaan pembayaran;
- c. menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan
- d. menolak pengajuan surat permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaraan yang ditetapkan.
- (2) Berdasarkan surat permintaan pembayaran yang sudah diverifikasi oleh Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa menyetujui surat permintaan pembayaran dan bendahara desa melakukan pembayaran.
- (3) Pembayaran yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pencatatan pengeluaran oleh bendahara desa.

## Pasal36

Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal37

Pengadaan barang dan jasa di desa berpedoman kepada Peraturan Bupati tentang pengadaan barang dan jasa di desa.

## Bagian Keempat

Pelaksanaan Pembiayaan Desa

## Pasal38

- (1) Setiap pembiayaan desa wajib dicatat dalam APBDesa.
- (2) Setiap pembiayaan desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
- (3) Setiap pembiayaan desa diadministrasi sesuai dengan kode rekening pembiayaan.

## Pasal39

- (1) SilPA sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (2) huruf a merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:
- a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;
- b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan
- c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.

,•. ~

• \_\_

•

## Pasal40

- (1) Pembentukan dana cadangan oleh Pemerintah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
- b. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
- c. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
- d. sumber dana cadangan; dan
- e. tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
- (3) Rancangan Peraturan Desa tentang pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibahas bersamaan dengan pembahasan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa
- (4) Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari penyisihan atas pendapatan Desa, kecuali dari pendapatan transfer dan pendapatan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada rekening tersendiri.
- (6) Pembentukan dana cadangan dianggarkan pada pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran yang berkenaan.

## Bagian Kelima

## Perubahan Anggaran

## Pasal41

- (1) Perubahan APBDesadapat dilakukan apabila terjadi:
- a. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja;
- b. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
- c. terjadi penambahan dan atau pengurangan dalam pendapatan desa dalam tahun berjalan;
- d. teIjadinya peristiwa khusus seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan I atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan;
- e. keadaan luar biasa; atau

\_.\_,-,.h •.

\_.\_ ... l

"''''\_~

1&lt;-.1.' 0.1,.]\_..

\_·~· .. I·I·

.•. ~

•

'

.•.

I.. -··...,~.--'

...-I.- ... -I...-- .••.•

- f. perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah.
- (2) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah keadaan yang menyebabkan estimasi pendapatan dan I atau belanja dalam APBDesa mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen).
- (3) Prosentase 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan selisih kenaikan atau penurunan antara pendapatan dan belanja desa dalam APBDesa.

## Pasa142

- (1) Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Perubahan APBDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa.

## Pasal43

- (1) Penyampaian rancangan Peraturan Desa tentang perubahan APBDesa dilakukan setelah APBDesa tahun berjalan dilaksanakan 6 (enam) bulan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk peristiwa khusus dan keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal41 ayat (1) huruf d dan huruf e.
- (3) Ketentuan mengenai penyusunan rancangan peraturan desa ten tang APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 24 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang perubahan APBDesa.

## BABVI

## PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN APBDESA

Bagian Kesatu

Pelaporan APBDesa

## Pasa144

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pe1aksanaan APBDesa kepada Bupati melalui Camat meliputi:

\_\_\_

L\_

•

, \_\_

'\_1\_

••\_ .d

.. ,,\_

.

'\_',

\_J.\_.~ll

...

'

•

•

.\_.

\_ ..•.•

"

-,- \_\_ ,\_

"'~'

.

\_\_ JU

.1.;."

~, \_\_

.\_I.Il\_

••. i.~1

\_ ,\_ • ..:..~.:;.

••

i~ .•.

\_.••

,

\_ .•

l.c\_

.,

•.

..'

.1;-,.1

••••

·".1.;':\_;,,,..

..1.1

..

\_••

IUlo.;J.:..

- a. laporan semester pertama; dan
- h. laporan semester akhir tahun.
- (2) Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa laporan realisasi APBDesa.
- (3) Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
- (4) Laporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.
- (5) Bentuk, format, dan struktur laporan realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Kedua

## Pertanggungjawaban APBDesa

## Pasal45

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran.
- (2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)terdiri dari: APBDesa
- a. pendapatan desa;
- b. belanja desa; dan
- c. pembiayaan desa.
- (3) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (4) Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri:
- a. laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun anggaran berkenaan;
- b. laporan kekayaan milik desa per 31 Desember tahun berkenaan; dan
- c. laporan program Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah yang masuk ke Desa.
- (5) Bentuk dan format rancangan Peraturan Desa tentang Iaporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum daIam Iampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

## PasaI 46

- (I) Laporan realisasi sebagaimana dimaksud daIam PasaI 44 dan laporan pertanggungjawaban reaIisasi pelaksanaan APBDesa dan PasaI 45 diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (2) Media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)antara lain:
- a. papan pengumuman desa;
- b. radio komunitas; dan
- c. media informasi lainnya.

## PasaI 47

- (1) KepaIa Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa kepada Bupati melaIui Camat.
- (2) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran beIjalan.
- (3) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

## BAB VII PENATAUSAHAAN APBDESA

## Bagian Kesatu

## Pelaksana Penatausahaan

## PasaI 48

- (1) Penatausahaan APBDesa dilaksanakan oleh Bendahara Desa.
- (2) Bendahara Desa sebagai pefiata usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkanf membayar, dan mempertanggungjawabkan pendapatan desa dan belanja desa daIam rangka pelaksanaan APBDesa.
- (3) Bendahara Desa dapat dibantu oleh pembantu Bendahara Desa.
- (4) Bendahara Desa dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2)bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

## Bagian Kedua

## Pengangkatan Bendahara Desa

## Pasal49

- (1) Bendahara Desa diangkat oleh Kepala Desatmtuk setiap 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Pengangkatan Bendahara desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Bendahara Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dari unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan.
- (4) Dalam hal terdapat kekosongan unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bendahara Desa dapat diangkat dari unsur pelaksana teknis.

## Bagian Ketiga

## Pelaksanaan Penatausahaan

## Pasal50

- (1) Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap pendapatan dan belanja desa serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
- (2) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
- (3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (4) Penatausahaan pendapatan dan belanja desa menggunakan:
- a. buku kas umum;
- b. buku kas pembantu pajak; dan
- c. buku bank desa.
- (5) Format, bentuk, dan struktur penatausahaan pendapatan dan belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasa151

- (I) Pencairan dana dalam rekening kas Desa ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa.
- (2) Setiap belanja desa dikeluarkan setelah mendapat persetujuan dari Kepala Desa dan dibukukan beserta bukti pengeluaran yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Setiap pengeluaran pembiayaan dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Kepala Desa dan dibukukan beserta bukti pengeluaran yang sah untuk dipertanggungjawabkan.

## Pasal52

Bendahara Desa dapat menyimpan uang dalam bentuk tunai dalam Kas Desa paling banyak Rp20.000.000,OO (dua puluh juta rupiah) dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.

## BAB VIII

## PEMBINAAN DANPENGAWASAN APBDESA

## Pasal53

- (1) Satuan Perangkat KeIja Daerah yang membidangi taruean pemeriksaan, keuangan dan anggaran, pemerintahan desa, dan Camat berkewajiban membina dan mengawasi pelaksanaan APBDesa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk pemberian bimbingan dan pelatihan penyelenggaraan APBDesa yang mencakup penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban APBDesa.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diberikan dalam bentuk evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, pengkajian, penelitian, pemeriksaan, dan evaluasi penyelenggaraan APBDesa yang mencakup penyusunan, pelaksanaan, panatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban APBDesa.

I

--.'

... \_•

...a;.;::.,.!

...

,J~;"' ... ~...

## Pasal54

- (I) Kepala Desa melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Bendahara Desa.
- (2) Pengawasan Kepala Desa kepada Bendahara Desa sebagaimana climaksud pada ayat (1) dalam ha penatausahaan APBDesa melalui pemeriksaaan administrasi keuangan desa setiap akhir bulan.

## Pasal57

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita. Daerah Kabupaten Kolaka Utara.

| PARAF KOORDINASI | PARAF KOORDINASI | PARAF KOORDINASI |
|--------------------|----------------------|--------------------|
| NO | UNIT I SATUAN KERJA | P~AF |
| 1 | a'f"WI{mis Qt'\e'WI~ | 1 IAA |
| 2 | ~g\S\~ ~ | 2 lit |
| 3 | ~. tOp~(i1> | 3 J. |
| 4· | ~li\~~. t\UfCJM | 4 'K. |
| 5 | ~G\(o\~r ~e( ~lVW | 5 ~ ,,- |

Diundangkan di Kolaka Utara

Pada tanggal

2016

SEKRETARIS DAERAH

~UPATENKO~UT~

.

## Drs. ISKANDAR, MM

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2016 NOMOR

Ditetapkan di Kolaka Utara Pada tanggal 20 A {Jttl L 2016

BUPATI KOL~ UTARA,

.


RUSDA MAHMUD

I

"

LAMPIRAN·

PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA NOMOR 7TAHUN 2015 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

BENTUK; FORMAT, STRUKTUR KODE REKENING, RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG APBDESA, RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN APBDESA,. RAE' DAN BUKU PEMBANW' KAS KEGIATAN, SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN DAN PERNYATAANTANGGUNGJAWAB. BELANJA, LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN APBDESA, RANCANGAN PERATURAN'OAERAH TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APBDESA, DAN BUKU PENATAUSAHAAN PENDAPATAN DAN BELANJA'DESA

## I. KODE REKENING

- A. Kode Rekening Pendapatan Desa


## B. Penjabaran Kode Rekening Pendapatan Desa

| KODE REKENING | KODE REKENING | KODE REKENING | KODE REKENING | KODE REKENING |
|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------|-----------------|
| 1 | | | PENDAPATAlf »ESA· | |
| 1 | 1 | | . | |
| 1 | 1 | 1 | Hasil Usaha. i | |
| | 1 | 2 | '.~ . ,,", ... ,-, .. , ... Hasil Aset | |
| 1 | | | Desa | |

z:

|---------------|---------------|-------------|------------|------------------|---------------------|-----------|--------------------------|-------|
| | ... i-' | ... , | ·1...· 1 | ... | f:.,... : .~, '. | | | |
| | ~ ',.J::o. | ,.J::o. | | | | | | |
| | ~' | CN., 1:\:)' | | | | | | |
| | | | .~ | ", | | ;l CIJ' ~ | | ... |

## c. Kode Rekening Belanja Desa.


## D. Penjabaran Kode Rekening Belanja

| .KO:O~REKENING | .KO:O~REKENING | .KO:O~REKENING | .KO:O~REKENING | |
|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------------------------------------------------|
| | | 1 | | |
| 2 | -J:'; | 1 | 1. | Penshasilantetan 1{epaIa Desa |
| | | t 1 1 | , 2. | |
| 2. | | 1 4' | | '.'Tunjangan akbir masajabatan Kepala Desa dan ,ferangk;:ltJ)esa |
| 2 | | 1 | ,. 1 | .'T:uniangan akhir masa jabatan ':Kepab:iDesa |
| 2 | | 4- 1 4 | 2 | Tuni akhir masaiabatan PerangkatDesa " |
| | | | | .Desa |
| 2 | | 1 | | Tunjangan Penjabat Kepala Desa, dan Perangkat Desa |

li.\_

I;

1.'\_,

,I

...

,.

\_

.

\_,,',

\_

,\_.

\_

,~ •.,."

... \_

1.11

.. 1, ~

-,

\_',11.,,'.1

... \_\_ ... ~,.~,.\_.

\_,' ""\_'.~

\_~\_

.~.,

\_\_

.I

·.h

.. •·

.:~,.., • .J.~

t..;..,.,,;

... ·.luil...

I

I

I

J

II

Ii

:1

~

i

I

!

I


I.

-~

.'

.

-,.\_

.\_.\_&gt;

"

| | 2 | 3 | 13 | .Belanja Pemeliharaan lainnva | .Belanja Pemeliharaan lainnva | .Belanja Pemeliharaan lainnva |
|-----------------------------------------------|-------|------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 2 | 5 | | Sewa Blat berat | Sewa Blat berat | Sewa Blat berat |
| | 2 | 5 | 1 | BelanjaseYJa eskavator | BelanjaseYJa eskavator | BelanjaseYJa eskavator |
| | 2 | 5' | 2 | Belanja sewa bego | Belanja sewa bego | Belanja sewa bego |
| | 2 | 4 | 1 | Belanja penggandaan | Belanja penggandaan | Belanja penggandaan |
| | 2 | ,4 | 2 | Belanjacetak dan jilid ,. ... : -.-,"- | Belanjacetak dan jilid ,. ... : -.-,"- | Belanjacetak dan jilid ,. ... : -.-,"- |
| | 2 | 6>" | . y, | Belanja sewa perlengkapan dan perala tan kantor | Belanja sewa perlengkapan dan perala tan kantor | Belanja sewa perlengkapan dan perala tan kantor |
| | 2 | 6' | .1 | BelanjasewameYl::dahkUrsi.· | BelanjasewameYl::dahkUrsi.· | BelanjasewameYl::dahkUrsi.· |
| | 2 | 6 | ,2 | Belanja sewa 'tenda ' | Belanja sewa 'tenda ' | Belanja sewa 'tenda ' |
| J--";;;;;"+----f,.-'-;;;_I--' | | ~2.-+-..;;;6~·_· | | ..;;.3~~B_.;.e~1an:~; ",,"da.;.;_~,~a sOUn?system' .. | ..;;.3~~B_.;.e~1an:~; ",,"da.;.;_~,~a sOUn?system' .. | ..;;.3~~B_.;.e~1an:~; ",,"da.;.;_~,~a sOUn?system' .. |
| .. ' | 2 | 7 | - .~~.:.: | :,e. i ,:' ..'... _." .•... '" ".-, . ,.' Belania Makanan dan minuman | :,e. i ,:' ..'... _." .•... '" ".-, . ,.' Belania Makanan dan minuman | :,e. i ,:' ..'... _." .•... '" ".-, . ,.' Belania Makanan dan minuman |
| | 2 | 7 | 1 . | .Belanja makanan dan minuman rapat | .Belanja makanan dan minuman rapat | .Belan