PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 10 Tahun 2017 tentang TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2018 RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2018 (berlaku 31 Mei 2017)
Pembukaan
Menimbang Menimbang
Mengingat Mengingat
:
:
:
:
a.
bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bengkulu Selatan secara efektif, efisien dan tepat sasaran, perlu disusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2018; bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bengkulu Selatan secara efektif, efisien d tepat sasaran, perlu disusun Rencana Ke Pembangunan Daerah (RKPD) sebagai dasar dala penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan d Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Bengkulu Selat Tahun Anggaran 2018;
a.
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 129 ayat (2) Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota setelah RKPD Provinsi ditetapkan; b. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 129 ayat Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 Tenta Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tah 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusuna Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renca Pembangunan Daerah, Rencana Kerja Pemerint Daerah (RKPD) ditetapkan dengan Peratur Bupati/Walikota setelah RKPD Provinsi ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2018. c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huru dan b di atas perlu menetapkan Peraturan Bup Bengkulu Selatan Tentang Rencana Kerja Pembangun Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkulu Selatan tah 2018.
1.
Undang - Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten - Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1091); Undang - Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 Tenta Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten - Kabupat dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 19 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1091);
1.
2. Undang -Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 2. Undang -Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tenta Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPP (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20
2. Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang -Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Penyusunan Rencanan Kerja pemerintah Daerah Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 32);
8. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2018;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2007 Nomor 23);
10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011 Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011 Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016, Nomor 09);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2018
BAB I - KETENTUAN UMUM PASAL 1
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :
1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan.
2. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.
3. RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun sebagai perwujudan komitmen daerah.
4. RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah untuk periode 5 (lima) tahun sebagai komitmen Kepala Daerah dalam mewujudkan visi dan misi untuk mensejahterakan rakyat.
5. Rencana Kerja Pembangunan Daerah, selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
6. Rencana Strategis OPD yang selanjutnya disingkat Renstra OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja -OPD adalah Dokumen Perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Musrenbang adalah Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional dan Rencana Pembangunan Daerah sebagai proses perencanaan berbasis aspirasi masyarakat.
9. RAPBD adalah Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.
10. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan OPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota.
11. Satuan kerja adalah bagian/unit Pemerintah Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari Pemerintah Daerah.
12. Bappeda Litbang adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkulu Selatan.
13. Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disebut Kepala Bappeda Litbang.
14. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
15. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
16. Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
17. Kebiakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah pusat/Daerah untuk mencapai tujuan.
18. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
19. Pagu indikatif adalah indikasi anggaran yang akan diberikan kepada Organisasi Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam Penyusunan Rencana Kerja OPD.
BAB II - POKOK-POKOK PENYUSUNAN PASAL 2
Pasal 2
- (1) Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2018, yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2018, adalah Dokumen Perencanaan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2018 yang dimulai tanggal 1 Januari 2018 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
- (2) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- (3) Uraian Bab I sampai dengan Bab VI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB I

Pendahuluan

BAB II

Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu

BAB III

Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah Beserta Kerangka Pendanaan

BAB IV

Perioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

BAB V

Rancangan Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Penutup

BAB VI

## PASAL 3

- (1) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkulu Selatan menggambarkan kebijakkan, program, kegiatan,sasaran program/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh dinas/instansi dalam Kabupaten Bengkulu Selatan pada Tahun Anggaran 2018.
- (2) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2018 sebagai mana dimaksud pada ayat (1) menjadi :
- a. Instrumen yang membuat berbagai kebijakan, program prioritas dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan dalam tahun anggaran 2018 dalam rangka untuk mewujudkan serta meningkatkan pelayanan bagi masyarakat.
- b. Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2018.

## PASAL 4

RKPD Tahun 2018 sebagai bahan pembahasan Kebijakan Umum dan Prioritas Plafon Anggaran di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

BAB III KETENTUAN PENUTUP PASAL 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Ditetapkan di Manna pada tanggal 31 Mei 2017

BUPATI BENGKULU SELATAN, ttd

H. DIRWAN MAHMUD

Diundangkan di Manna pada tanggal 31 Mei 2017 Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN, ttd

DARMIN, SE NIP. 19581206 198102 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 10

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA KEPALA BAGIAN HUKUM


HENDRI DONAN NIP 19750825 200502 1 005