Unknown PEMERINTAH Nomor 26 Tahun 2017 tentang TATA CARA PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL PEMERINTAH PROVINSI JAMBI (berlaku 7 Agustus 2017)
Pembukaan
Menimbang
GUBERNUR JAMBI
PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 26 TAHUN 2017 TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MASA ESA
GUBERNUR JAMBI,
- a. bahwa dengan telah dirumuskannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Jambi;
- b. bahwa dalam rangka penyempurnaan tata cara pemberian hibah dan bantuan sosial, maka Peraturan Gubernur Jambi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Jambi sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial.
SALINAN
Mengingat
- 1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan UndangUndang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
18. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 15);
Menetapkan
19. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2011 Nomor 57) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 34);
MEMUTUSKAN :
: PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL PEMERINTAH PROVINSI JAMBI.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :
1. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Provinsi Jambi.
2. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah Inspektorat Provinsi Jambi.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
9. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPKD yang selanjutnya disingkat PPK SKPKD adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPKD yang berada pada Kuasa Bendahara Umum Daerah.
10. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.
11. Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi yang selanjutnya disingkat BAKEUDA adalah OPD yang mempunyai tugas sebagai PPKD dan bertindak sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah.
12. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Gubernur dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Gubernur dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari Pejabat Perencana Daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
13. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKAPPKD adalah rencana kerja dan anggaran Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi selaku Bendahara Umum Daerah.
14. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKASKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi selaku Bendahara Umum Daerah.
16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap OPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
17. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah lain, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah.
18. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
19. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
20. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara Pemerintah Provinsi Jambi dengan penerima hibah.
21. Surat Perintah Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
22. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
- (1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang, barang, atau jasa.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang atau barang.
- (1) Gubernur dapat memberikan hibah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan sebagaimana tertuang dalam RPJMD.
- (3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan BAB II
HIBAH
Bagian Kesatu
Umum
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
Hibah dapat diberikan kepada :
- a. Pemerintah Pusat;
- b. Pemerintah Daerah lain;
- c. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;
- d. Badan dan Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5
- (1) Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam wilayah Provinsi Jambi.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 6
- (1) Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam wilayah Provinsi Jambi.
- (2) Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundangundangan yang wilayah kerjanya berada dalam wilayah Provinsi Jambi.
- (3) Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diberikan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan
- (4) Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima oleh Pemerintah Daerah dari Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diberikan kepada badan dan lembaga :
- a. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk
- (6) Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi.
- (7) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai peraturan perundang-undangan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 7
- (1) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) diberikan dengan persyaratan paling sedikit :
- a. memiliki kepengurusan yang jelas dalam wilayah Provinsi Jambi;
- b. memiliki surat keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya; dan
- c. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Provinsi Jambi.
- (2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (7) diberikan dengan persyaratan paling sedikit :
- a. telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia paling singkat 3 tahun, Pemerintah Provinsi Jambi sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
- b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Provinsi Jambi; dan
- c. memiliki sekretariat tetap di Provinsi Jambi.
- (3) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan bernaung dibawah suatu organisasi induk disalurkan melalui organisasi induknya.
Bagian Kedua
Penganggaran
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 8
- (1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada Gubernur.
- (2) Usulan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari :
- a. surat permohonan kepada Gubernur;
- b. maksud dan tujuan;
- c. nama kegiatan;
- d. jangka waktu kegiatan;
- e. lokasi kegiatan; dan
- f. rencana anggaran biaya untuk hibah berupa uang atau jumlah dan jenis barang untuk hibah berupa barang.
- (3) Gubernur menunjuk OPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (5) Kepala OPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada kepala daerah melalui TAPD.
- (6) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
- (7) Usulan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diajukan oleh pemerintah pusat yang berkedudukan di kabupaten/kota, disampaikan kepada instansi induknya yang berkedudukan di wilayah Provinsi Jambi yang selanjutnya meneruskannya kepada Gubernur.
- (8) Usulan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diajukan oleh masyarakat, wajib diketahui oleh kelurahan/desa dimana kelompok masyarakat tersebut berada.
- (9) Badan dan Lembaga serta Organisasi Kemasyarakatan dalam menyampaikan usulan hibah kepada Gubernur sebagaimana dimaksud ayat (2), juga melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (10) Pemberian hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (7), tidak dapat diberikan apabila kegiatan yang akan dibiayai dengan dana hibah merupakan tugas dan fungsi OPD Pemerintah Provinsi Jambi dan/atau sudah menjadi program dan kegiatan OPD yang akan dilaksanakan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 9
- (1) Rekomendasi Kepala OPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) dan ayat (6) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan KUA dan rancangan PPAS.
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran hibah berupa uang, barang, dan/atau jasa.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 10
- (1) Hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dicantumkan dalam RKA-OPD.
- (3) RKA-PPKD dan RKA-OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran hibah dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 11
- (1) Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek belanja hibah, dan Rincian objek belanja hibah pada PPKD.
- (2) Objek belanja hibah dan rincian objek belanja hibah sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
- a. Pemerintah Pusat ;
- b. Pemerintah Daerah lain;
- c. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau
- d. Badan dan Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia .
- (3) Hibah berupa barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan ke dalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja hibah barang atau jasa dan rincian obyek belanja hibah barang atau jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada OPD.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 12
Gubernur mencantumkan daftar nama penerima hibah, alamat dan besaran hibah dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran III Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Ketiga Pelaksanaan dan Penatausahaan

## Pasal 13

- (1) Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang berdasarkan atas DPAPPKD.
- (2) Pelaksanaan anggaran hibah berupa barang atau jasa berdasarkan atas DPA-OPD.

## Pasal 14

- (1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh Gubernur dan penerima hibah.
- (2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai :
- a. pemberi dan penerima hibah;
- b. tujuan pemberian hibah;
- c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
6. d.
7. hak dan kewajiban;
- e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan
- f. tata cara pelaporan hibah.
- (3) Dalam penandatanganan NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gubernur dapat mendelegasikan kepada Kepala OPD terkait.
- (4) Format NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

## Pasal 15

- (1) Gubernur menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan Keputusan Gubernur berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD, atas usulan OPD pemberi rekomendasi.
- (2) Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah.
- (3) Penyaluran/penyerahan hibah dari Pemerintah Provinsi Jambi kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatangan NPHD.
- (4) Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3)

## Pasal 16

Pengadaan barang dan/atau jasa dalam rangka hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berpedoman pada peraturan perundangundangan.

## Pasal 17

- (1) Pencairan dana hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mengajukan surat permohonan pencairan dana oleh penerima hibah kepada Gubernur melalui OPD pemberi rekomendasi.
- (2) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan melampirkan antara lain :
- a. rencana Anggaran Belanja (RAB) yang sudah disesuaikan dengan anggaran yang tercantum dalam Keputusan Gubernur tentang penetapan penerima dan besaran hibah tahun berkenaan;
- b. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Ketua Organisasi/ Lembaga/Yayasan/Panitia penerima hibah;
- c. fotocopy nomor rekening Bank Jambi atas nama Organisasi/ Lembaga/Yayasan/Panitia penerima hibah dan tidak atas nama rekening pribadi;
- d. pakta Integritas;
- e. surat pernyataan tanggung jawab;
- f. struktur kepengurusan terbaru, apabila terjadi pergantian kepengurusan organisasi.

Khusus untuk rumah ibadah, persyaratan pencairan dana hibah ditambahkan

surat keterangan

keberadaan rumah

ibadah dari

pemerintah daerah setempat atau Camat atau KUA atau Lurah atau

Kepala Desa.

- (4) Mekanisme pencairan dana hibah dalam bentuk barang diproses oleh OPD terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (5) Format Pakta Integritas dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan huruf e tercantum dalam Lampiran II dan III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## Pasal 18

- (1) Mekanisme pencairan hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :
- a. bendahara pengeluaran PPKD membuat SPP setelah melengkapi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- b. PPK-PPKD menerbitkan SPM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Berdasarkan SPP, SPM beserta kelengkapannya, Kuasa BUD menerbitkan SP2D dan setelah diotorisasi diteruskan ke Bank Jambi.
- (3) Bank Jambi selaku penyimpan uang milik Pemerintah Provinsi Jambi melakukan transfer dana kepada rekening penerima hibah sesuai dengan besaran dana yang tercantum dalam SP2D.

## Pasal 19

- (1) Pencairan hibah dilakukan berdasarkan alokasi aliran kas yang sudah ditetapkan dalam DPA-PPKD.
- (2) Pencairan hibah yang dilakukan secara bertahap dan/atau triwulan, maka pencairan tahap dan/atau triwulan berikutnya harus melampirkan laporan penggunaan dana tahap dan/atau triwulan sebelumnya.

## Bagian Keempat

Pertanggungjawaban dan Pelaporan Hibah

## Pasal 20

- (1) Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada kepala daerah melalui PPKD dengan tembusan OPD terkait.
- (2) Penerima hibah berupa barang atau jasa menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada kepala daerah melalui kepala OPD terkait.

## Pasal 21

- (1) Hibah berupa uang dapat dicatat sebagai realisasi jenis belanja hibah pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dicatat sebagai realisasi obyek belanja hibah pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada OPD terkait.

## Pasal 22

Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian hibah meliputi :

- a. usulan/Proposal dari calon penerima hibah yang disampaikan kepada Gubernur;
- b. keputusan Gubernur tentang Penetapan Daftar Penerima Hibah;
- c. NPHD;
- d. pakta Integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD;
- e. surat Pernyataan Tanggung Jawab dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
- f. bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang atau bukti serah terima barang/jasa atas pemberian hibah berupa barang/jasa.

## Pasal 23

- (1) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. laporan penggunaan hibah;
- b. pakta integritas dan surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
- c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Gubernur melalui OPD pemberi rekomendasi paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundangundangan.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.
- (5) Format laporan penggunaan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## Pasal 24

Hibah dalam bentuk barang dipertanggungjawabkan oleh penerima hibah berdasarkan berita acara serah terima barang dan penggunaan atau pemanfaatannya harus sesuai dengan NPHD, usulan/proposal hibah atau dokumen lain yang dipersamakan.

## Pasal 25

- (1) Dalam hal penerima hibah tidak menyampaikan pertanggungjawaban sampai dengan batas akhir sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (3), OPD pemberi rekomendasi wajib memberikan peringatan dengan menyampaikan peringatan tertulis kepada penerima hibah maksimal 3 (tiga) kali;
- (2) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditindaklanjuti oleh penerima hibah, maka menjadi tanggungjawab penuh penerima hibah;

## Pasal 26

- (1) Realisasi hibah dalam bentuk uang dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

## Pasal 27

- (1) Realisasi hibah berupa barang dan/atau jasa dikonversikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan pada Laporan Realisasi Anggaran dan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- (2) Format konversi dan pengungkapan hibah berupa barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada Lampiran V Peraturan Gubernur ini.

## BAB III BANTUAN SOSIAL Bagian Kesatu Umum

## Pasal 28

- (1) Gubernur dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib

dan urusan pilihan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

## Pasal 29

Anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) meliputi :

- a. individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;
- b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

## Pasal 30

- (1) Bantuan sosial berupa uang kepada individu dan/atau keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a terdiri dari bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (2) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud ayat (1) dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarannya pada saat penyusunan APBD.
- (3) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disatukan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penyampaiannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- (4) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak melebihi Pagu alokasi anggaran yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

## Bagian Kedua

## Kriteria dan Persyaratan Pemberian Bantuan Sosial

## Pasal 31

- (1) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria :
- a. selektif;
- b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;
- c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan; dan
- d. sesuai tujuan penggunaan.
- (2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial dan tidak untuk dihibahkan atau diberikan kembali sebagai bantuan kepada pihak lainnya.
- (3) Kriteria persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. memiliki identitas yang jelas; dan
- b. berdomisili dalam wilayah Administratif Pemerintah Provinsi Jambi.
- (4) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
- (5) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- (6) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
- a. rehabilitasi sosial;
- b. perlindungan sosial;
- c. pemberdayaan sosial;
- d. jaminan sosial;
- e. penanggulangan kemiskinan; dan
- f. penanggulangan bencana.

## Pasal 32

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (6) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (6) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- (3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (6) huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- (4) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (6) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- (5) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (6) huruf e merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- (6) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (6) huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

## Pasal 33

- (1) Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.
- (2) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima.
- (3) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima.
- (4) Bantuan sosial tidak dapat diberikan atas usulan yang sudah merupakan cakupan program dan kegiatan OPD Pemerintah Provinsi Jambi.

## Pasal 34

- (1) Individu dan/atau keluarga dapat diberikan bantuan sosial yang direncanakan dengan mengajukan usulan/proposal yang meliputi hal-hal sebagai berikut:
- a. surat permohonan kepada Gubernur;
- b. rencana anggaran belanja (RAB);
- c. surat keterangan tidak mampu yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;
- d. fotocopy KTP/Kartu Pelajar/Kartu Mahasiswa yang masih berlaku;
- e. fotocopy Kartu Keluarga (KK) yang telah disahkan;
- f. nomor telepon yang bisa dihubungi dan/atau;
- g. kepada siswa yang tidak mampu namun berprestasi dalam melaksanakan pendidikan harus melampirkan surat keterangan aktif dari sekolah untuk siswa.
- (2) Kelompok masyarakat dan lembaga non pemerintah dapat diberikan bantuan sosial dengan mengajukan usulan/proposal, yang meliputi hal-hal sebagai berikut:
- a. surat permohonan kepada Gubernur;
- b. rencana anggaran belanja (RAB);
- c. struktur kepengurusan organisasi/lembaga yang jelas;
- d. fotocopy KTP ketua organisasi yang masih berlaku;
- e. surat keterangan keberadaan organisasi/lembaga dari pejabat setempat;
- f. surat izin operasional lembaga dari pejabat yang berwenang; dan
- g. nomor telepon yang bisa dihubungi.

Bagian Ketiga

Penganggaran

Pasal 35

- (1) Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis kepada Gubernur.
- (2) Gubernur menunjuk OPD terkait untuk melakukan evaluasi atas usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Kepala OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Gubernur melalui TAPD.
- (5) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

## Pasal 36

- (1) Rekomendasi Kepala OPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 ayat (4) dan ayat (5) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan sosial dalam rancangan KUA dan rancangan PPAS.
- (2) Setelah KUA dan PPAS ditetapkan tidak ada lagi penambahan jumlah calon penerima dan alokasi anggaran untuk bantuan sosial.
- (3) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran bantuan sosial berupa uang dan/atau barang.

## Pasal 37

- (1) Bantuan sosial berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) Bantuan sosial berupa barang dicantumkan dalam RKA-OPD.
- (3) RKA-PPKD dan RKA-OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran bantuan sosial dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

## Pasal 38

- (1) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan sosial, obyek belanja bantuan sosial, dan rincian obyek belanja bantuan sosial pada RKA-PPKD.
- (2) Objek belanja bantuan sosial dan rincian objek belanja bantuan sosial sebagaimana dimkasud ayat (1) meliputi :
- a. Individu/dan atau keluarga ;
- b. Masyarakat ; dan
- c. Lembaga Non Pemerintah.
- (3) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan ke dalam program dan kegiatan, yang diuraikan ke dalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja bantuan sosial barang dan rincian obyek belanja bantuan sosial barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada OPD terkait.

## Pasal 39

- (1) daftar penerima, alamat penerima dan besaran bantuan sosial dicantumkan dalam lampiran IV Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD, tidak termasuk bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (2) Format lampiran IV Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran VI Peraturan Gubernur ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD.

## Bagian Keempat

## Pelaksanaan dan Penatausahaan

## Pasal 40

- (1) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.
- (2) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa barang berdasarkan atas DPA-OPD.

## Pasal 41

- (1) Gubernur menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial dengan Keputusan Gubernur berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD, atas usulan OPD pemberi rekomendasi.
- (2) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.
- (3) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 didasarkan pada permintaan tertulis dari individu dan/atau keluarga yang bersangkutan atau surat keterangan pejabat berwenang dalam mendapat persetujuan Gubernur setelah diverifikasi oleh OPD terkait.
- (4) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS) ke rekening penerima.
- (5) Dalam hal bantuan sosial berupa uang diberikan dengan nilai sampai dengan Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), maka penyaluran/penyerahannya dapat dilakukan melalui mekanisme Tambah Uang (TU).
- (6) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilengkapi dengan kuitansi sebagai bukti penerimaan uang dan dibubuhi meterai secukupnya.

## Pasal 42

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

## Pasal 43

- (1) Pencairan dana bantuan sosial khususnya dalam bentuk uang, dilakukan dengan mengajukan surat permohonan pencairan oleh penerima bantuan sosial kepada Gubernur melalui OPD pemberi rekomendasi.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri sebagai berikut :
- a. rencana anggaran belanja yang sudah disesuaikan dengan anggaran yang tercantum dalam Keputusan Gubernur tentang penetapan penerima dan besaran bantuan sosial tahun berkenaan;
- b. susunan struktur kepengurusan organisasi terbaru;
- c. fotocopy KTP ketua organisasi terbaru;
- d. fotocopy nomor rekening Bank Jambi atas nama organisasi/ yayasan/lembaga, bukan atas nama pribadi;
- e. pakta integritas dari penerima bantuan; dan
- f. surat pernyataan tanggungjawab.
- (3) OPD pemberi rekomendasi setelah mengevaluasi kelengkapan administrasi yang dipersyaratkan, selanjutnya meneruskan ke Badan Keuangan Daerah melalui Bidang Anggaran.
- (4) Mekanisme pencairan bantuan sosial yang direncanakan khususnya dalam bentuk barang, diproses oleh OPD terkait berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Format pakta integritas, surat pernyataan belum pernah menerima bantuan sosial pada tahun sebelumnya dan surat pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dan huruf f tercantum dalam Lampiran VII, VIII dan IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## Pasal 44

- (1) Pencairan dana bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dilakukan dengan mengajukan surat permohonan pencairan oleh calon penerima bantuan sosial kepada Gubernur melalui OPD terkait.
- (2) OPD sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri sebagai berikut:
- a. Surat keterangan tidak mampu dari pejabat yang berwenang (lurah dan/atau camat);
- b. Fotocopy KTP yang masih berlaku;
- c. Surat pernyataan bertanggungjawab; dan
- d. Foto/dokumentasi.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), baru dapat direalisasikan setelah mendapat persetujuan dari Gubernur dan/atau pejabat yang berwenang.

## Pasal 45

- (1) Mekanisme pencairan bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dan Pasal 44 dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:
- a. bendahara pengeluaran PPKD membuat SPP setelah melengkapi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43;
- b. PPK-PPKD selanjutnya menerbitkan SPM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Berdasarkan SPP, SPM dan kelengkapannya, Kuasa BUD menerbitkan SP2D dan setelah diotorisasi diteruskan ke Bank Jambi.
- (3) Bank Jambi selaku penyimpan uang milik Pemerintah Daerah melakukan transfer dana kepada rekening penerima bantuan sosial sesuai dengan besaran dana yang tercantum dalam SP2D.

## Bagian Kelima

## Pertanggungjawaban dan Pelaporan Bantuan Sosial

## Pasal 46

- (1) Penerima bantuan sosial berupa uang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Gubernur melalui PPKD dengan tembusan kepada OPD terkait.
- (2) Penerima bantuan sosial berupa barang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Gubernur melalui kepala OPD terkait.

## Pasal 47

- (1) Bantuan sosial berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja bantuan sosial pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Bantuan sosial berupa barang dicatat sebagai realisasi obyek belanja bantuan sosial pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada OPD terkait.

## Pasal 48

- (1) PPKD membuat rekapitulasi penyaluran bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) paling lambat tanggal 5 Januari tahun anggaran berikutnya.
- (2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nama penerima, alamat dan besaran bantuan sosial yang diterima oleh masing-masing individu dan/atau keluarga.

## Pasal 49

- (1) Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian bantuan sosial meliputi:
- a. usulan/proposal dari calon penerima bantuan sosial kepada Gubernur;
- b. keputusan Gubernur tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial;
- c. pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan/proposal; dan
- d. bukti transfer uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang, atau bukti serah terima barang atas pemberian bantuan sosial berupa barang.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dikecualikan terhadap bantuan sosial bagi individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (3) Pertanggungjawaban bagi individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
- a. nota persetujuan dari Gubernur dan/atau pejabat yang berwenang; dan
- b. tanda terima uang beserta rincian peruntukan penggunaannya

## Pasal 50

- (1) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi:
- a. laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial;
- b. surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan;
- c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang atau salinan bukti serah terima barang bagi penerima bantuan sosial berupa barang; dan
- d. dokumentasi jika bantuan sosial dalam bentuk fisik.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Gubernur paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan sosial selaku obyek pemeriksaan.

## Pasal 51

- (1) Apabila penerima bantuan sosial belum menyampaikan laporan penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2), OPD pemberi rekomendasi wajib memberikan peringatan dengan menyampaikan peringatan tertulis kepada penerima hibah maksimal 3 (tiga) kali.
- (2) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditindaklanjuti oleh penerima bantuan sosial, maka menjadi tanggungjawab penuh penerima bantuan sosial.

## Pasal 52

- (1) Realisasi bantuan sosial dicantumkan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Bantuan sosial berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima bantuan sosial sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

## Pasal 53

- (1) Realisasi bantuan sosial berupa barang dikonversikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan pada Laporan Realisasi Anggaran dan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- (2) Format konversi dan pengungkapan bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum pada Lampiran V Peraturan Gubernur ini.

## BAB IV

## MONITORING DAN EVALUASI

## Pasal 54

- (1) Monitoring dan evaluasi terhadap pemberian hibah dan bantuan sosial dilakukan oleh OPD terkait bersama BAKEUDA.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Inspektur Provinsi Jambi.
- (3) Inspektur Provinsi Jambi dapat melaksanakan pemeriksaan khusus/tertentu atas belanja hibah dan bantuan sosial serta mencantumkan rencana audit dalam program kerja pengawasan tahunan.

## Pasal 55

Apabila dari hasil monitoring dan evaluasi serta audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) dan ayat (3) terdapat adanya penggunaan hibah atau bantuan sosial yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima hibah atau bantuan sosial yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

## BAB V

## KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 56

- (1) Pengesahan badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (7) dikecualikan terhadap:
- a. Organisasi Kemasyarakatan yang telah berbadan hukum sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, diakui keberadaannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013;
- b. Organisasi Kemasyarakatan yang telah berbadan hukum berdasarkan Staatsblad 1870 Nomor 64 tentang PerkumpulanPerkumpulan Berbadan Hukum (Rechtspersoonlijkheid van Vereenigingen) yang berdiri sebelum Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan konsisten mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, tetap diakui keberadaan dan kesejarahannya sebagai aset bangsa, tidak perlu melakukan pendaftaran sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013;
- c. Organisasi kemasyarakatan yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang sudah diterbitkan sebelum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, tetap berlaku sampai akhir masa berlakunya; dan
- d. Organisasi Kemasyarakatan yang didirikan oleh Warga Negara Asing, Warga Negara Asing bersama Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum asing yang telah beroperasi harus menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak UndangUndang Nomor 17 Tahun 2013 diundangkan.
- (2) Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, hibah dan bantuan sosial Tahun Anggaran 2017 dapat dilaksanakan sepanjang telah dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2017 dan telah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini.

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 57

Pada saat peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Jambi Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penganggaran Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Jambi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 58

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi pada tanggal 7 - 8 - 2017 GUBERNUR JAMBI, ttd

H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI

Diundangkan di Jambi pada tanggal 16 - 8 - 2017

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI, ttd

## H. ERWAN MALIK

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2017 NOMOR 26

Sesuai Dengan Aslinya

Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jambi

M. ALI. ZAINI

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 26 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

Format : Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dalam bentuk uang tunai

## NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH

ANTARA

## PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

## DENGAN

## (LEMBAGA PENERIMA HIBAH)

## TENTANG

## PEMBERIAN HIBAH UANG KEPADA (LEMBAGA PENERIMA HIBAH)

TAHUN ...

NOMOR

: ________________

NOMOR

:

...

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ... ( ... ) yang bertanda tangan di bawah ini :

1. NAMA KEPALA OPD PEMBERI REKOMENDASI

:

Kepala OPD Pemberi Rekomendasi, berkedudukan di Jalan ......, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jambi, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA .

2. NAMA PENERIMA HIBAH :

...berkedudukan di Jalan ..., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ... (Lembaga Penerima Hibah)

selanjutnya disebut PIHAK KEDUA .

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama dalam hal ini disebut PARA PIHAK, sepakat dan setuju untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Hibah Daerah, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

## Pasal. 1

## DASAR PELAKSANAAN

1.

...

... ;

2.

...

... ;

3.

...

... ;

4.

...

... ;

## Pasal. 2

## MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan diadakannya Perjanjian Hibah Daerah ini adalah untuk mendukung dan membiayai kegiatan (Lembaga Penerima Hibah) pada Tahun Anggaran berkenaan serta melengkapi persyaratan dalam pemberian dana hibah.

## Pasal. 3

## BENTUK HIBAH

PIHAK PERTAMA akan memberikan Hibah kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp...,- (...,-) dalam bentuk Uang.

## Pasal. 4

## RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Hibah Daerah ini, meliputi :

- (1) Proposal dalam bentuk usulan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dengan menjelaskan tentang Visi, Misi, Tujuan dan Rencana Anggaran Biaya Kegiatan yang diserahkan kepada Gubernur Jambi melalui PIHAK PERTAMA.
- (2) Pelaporan dan Pertanggungjawaban kegiatan (Lembaga Penerima Hibah).

## Pasal. 5

## HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK PERTAMA akan menyerahkan Belanja Hibah kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp 00.000.000,- ( . . . . . . . . ,-) yang telah dianggarkan melalui dana APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran . . . . dengan pola sistem pencairan dana sekaligus atau melalui 1 (satu) tahapan ;
- (2) PIHAK KEDUA berhak menerima belanja hibah sebagaimana yang telah dianggarkan melalui APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran . . . . sesuai dengan tahapannya dari PIHAK PERTAMA;
- (3) PIHAK PERTAMA berhak menerima laporan pertanggungjawaban penggunaan belanja dana hibah dari PIHAK KEDUA ;
- (4) Kewajiban PIHAK KEDUA adalah :
- a. Melaksanakan penggunaan belanja dana hibah dan melaporkan pada akhir tahun anggaran berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Bertanggungjawab sepenuhnya baik formil dan materiil dan fisik maupun keuangan terhadap penggunaan belanja dana hibah sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan belanja dana hibah Tahun Anggaran . . . . sesuai dengan peruntukkannya.
- d. Menandatangani Surat Pernyataan Tanggung