PERATURAN BUPATI MA Nomor 49 Tahun 2016 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN TABALONG DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TABALONG, - bahwa untuk melaksanakan ketentuan (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN BUPATI TABALONG NOMOR 49 TAHUN 2016 TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN TABALONG
DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TABALONG,
a.
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Pemngkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas I dan fungsi, serta tata kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong;
- Mengingat 1.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
Menetapkan
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 7 Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI , TUGAS DAN FUNGSI , SERTA TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN TABALONG
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
- 2 Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- Daerah adalah Kabupaten Tabalong:
- 3 Bupati adalah Bupati Tabalong:
5. Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong
- 4 Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong.
- 6 Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong.
- 8 Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong: pada
- 7 Sekretariat adalah Sekretariat Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong: pada
- 9 Subbagian adalah Subbagian pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong-
11. Bidang adalah Bidang Dinas Perindustrian dan Perdagangan pada
- 10 Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong:
Kabupaten Tabalong:
- 13 Seksi adalah Seksi pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong:
12. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong:
14. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong:
- 15 Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang ## BAB II KEDUDUKAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Dinas Perindustrian Perdagangan Kabupaten Tabalong dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. dan
- (2) Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian dan Perdagangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
3. a perumusan kebijakan di bidang Perindustrian dan Perdagangan;
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Perindustrian dan Perdagangan menyelenggarakan fungsi:
5. b pelaksanaan kebijakan di bidang Perindustrian dan Perdagangan;
6. d pelaksanaan administrasi dinas di bidang Perindustrian dan Perdagangan; dan
7. C pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Perindustrian Perdagangan; dan
8. e pelaksanaan fungsi lain yang diberikan bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
SUSUNAN ORGANISASI
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 3
- {1) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan, terdiri atas: a. Sekretariat, terdiri atas:
- 1 Subbagian Perencanaan;
- 2 Subbagian Keuangan; dan
- b Bidang Industri, terdiri atas:
3. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- 1 Seksi Pembinaan dan Pengembangan Industri;
3. Seksi Informasi Perindustrian;
- 2 Seksi Perizinan dan Pendaftaran Usaha Industri; dan
- C Bidang Fasilitasi dan Sarana Distribusi Perdagangan, terdiri atas:
2. Seksi Sarana Distribusi dan Stabilisasi Barang Pokok dan
- 1 Seksi Pembinaan Pelaku Usaha dan Pengembangan Perdagangan;
dan Penting;
- d. Bidang Kemetrologian dan Pengawasan Perdagangan, terdiri atas:
2. 3 Seksi Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan Dagang;
1. Seksi Kemetrologian; dan
4. e Pengelolaan Pasar, terdiri atas: Bidang
5. 2 Seksi Pengawasan Perdagangan;
6. 1 Seksi Sarana Prasarana Pasar; dan dan
- f. Unit Pelaksana Teknis;
8. 2 Seksi Pendapatan Pasar;
9. g Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB IV

## TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Sekretariat

## Pasal 4

- (1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
- (2) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
4. koordinasi kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
5. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat; arsip dan dokumentasi, organisasi dan tata laksana Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- b. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
7. d penyelenggaraan pengelolaan barang milik / kekayaan daerah dan layanan pengadaan barangljasa pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan; dan
8. e pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

## Bagian Kedua

## Bidang Industri

## Pasal 5

- (1) Bidang Industri dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas\_
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang
- (2) Bidang Industri mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Industri.

Industri menyelenggarakan fungsi:

- penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Industri.
- pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Industri.
- C. pemantauan, analisis, dan evaluasi, serta pelaporan atas pelaksanaan kebijakan di bidang Industri.

## Bagian Ketiga Bidang Fasilitasi dan Sarana Distribusi Perdagangan

## Pasal 6

- (1) Bidang Fasilitasi dan Sarana Distribusi Perdagangan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Fasilitasi dan Sarana Distribusi Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Fasilitasi dan Sarana Distribusi Perdagangan.
3. a penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Fasilitasi dan Sarana Distribusi Perdagangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Fasilitasi dan Sarana Distribusi Perdagangan menyelenggarakan fungsi:
5. b pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Fasilitasi dan Sarana Distribusi Perdagangan.
6. C pemantauan, analisis, dan evaluasi, serta pelaporan atas pelaksanaan kebijakan di bidang Fasilitasi dan Sarana Distribusi Perdagangan.

## Bagian Keempat

Bidang Kemetrologian dan Pengawasan Perdagangan

## Pasal 7

- (1) Bidang Kemetrologian dan Pengawasan Perdagangan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Kemetrologian melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Kemetrologian dan Pengawasan Perdagangan.
3. a penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Kemetrologian dan Pengawasan Perdagangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud (2), Bidang Kemetrologian dan Pengawasan Perdagangan menyelenggarakan fungsi: pada ayat
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Kemetrologian dan Pengawasan Perdagangan.
6. pemantauan, analisis, dan evaluasi, serta pelaporan atas pelaksanaan kebijakan di bidang Kemetrologian dan Pengawasan Perdagangan.

## Bagian Kelima Bidang Pengelolaan Pasar

## Pasal 8

- (1) Pengelolaan Pasar dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang
- (2) Bidang Pengelolaan Pasar mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pengelolaan Pasar .
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pengelolaan Pasar menyelenggarakan fungsi:
8. penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pengelolaan Pasar .
5. b pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Pengelolaan Pasar\_
6. c pemantauan, analisis, dan evaluasi, serta pelaporan atas pelaksanaan kebijakan di bidang Pengelolaan Pasar.

## BAB V

## UNIT PELAKSANA TEKNIS

## Pasal 9

- (1) Untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di lingkungan Dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Ketentuan lebih mengenai Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati. pada

## BAB VI

## JABATAN FUNGSIONAL

## Pasal 10

Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan dapat ditetapkan jabatan pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

## BAB VII TATA KERJA Pasal 11

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan Dinas maupun antar satuan organisasi di luar lingkungan Dinas.

## Pasal 12

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme

akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

## Pasal 13

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat waktunya. pada

## Pasal 14

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab memimpin, mengoordinasikan, mengawasi, memberikan pembinaan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## BAB VIII

## JABATAN DAN ESELON

## Pasal 16

- (1) Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan jabatan struktural eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan jabatan struktural eselon Illa atau jabatan administrator. pada
- (3) Kepala Bidang Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan administrator . pada
- 4) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan jabatan struktural eselon IVa atau jabatan pengawas

## BAB IX

## KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka pejabat yang ada sebelum diberlakukannya Peraturan Bupati ini, menduduki jabatannya dan melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dilakukannya penggantian dengan pejabat yang baru berdasarkan peraturan Bupati ini. tetap

## BAB X KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong setiap


Ditetapkan di Tanjung tanggal 05 Desewher 2016 BUPATI-TABALONG, pada

HANANG SYAKHFIANI

Diundangkan di Tanjung tanggal besewber pada

2016


BERITADAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2016 NOMOR 49 A B