PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG Nomor 29 Tahun 2016 tentang STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN USAHA KECIL MENENGAH KOTA SINGKAWANG (berlaku 3 Oktober 2016)
Pembukaan
Menimbang a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab individual aparatur dan organisasi secara keseluruhan dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan, maka perlu menyusun Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Dan Usaha Kecil Menengah Kata Singkawang;
- Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kata Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
$
+
Menetapkan
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 14);
10. Peraturan Walikota Nomor 9 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Dan U saha Kecil Menengah Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2009 Nomor 9);
11. Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2014 Nomor 45);
7. PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSED UR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DIN AS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN USAHA KECIL MENENGAH KOTA SINGKAWANG.
BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan W alikota ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Singkawang.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Singkawang.
4. Dinas adalah Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Dan Usaha Kecil Menengah Kota Singkawang, yang selanjutnya disingkat DISPERINDAGKOP dan UKM.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS Pegawai Negeri Sipil yang berada di Lingkungan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Dan Usaha Menengah Kota Singkawang. adalah Dinas Kecil
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Dan U saha Kecil Menengah.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana tugas teknis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Dan U saha Kecil Menengah Kota Singkawang.
8. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya di singkat SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.
9. Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan yang selanju tnya di singkat SOP AP adalah standar operasional prosedur dari berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 2
Tujuan penyusunan SOP AP adalah untuk memberikan pedoman bagi PNS di lingkungan DISPERINDAGKOP dan UKM dalam pelaksanaan tugasnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari masing-masing pegawai.
Bagian Kedua Manfaat Pasa13
Manfaat SOP AP adalah :
- a. sebagai standarisasi cara yang dilakukan pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya;
- b. mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang mungkin dilakukan oleh seorang pegawai atau pelaksana dalam melaksanakan tugas;
- c. meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab individual pegawai dan organisasi secara keseluruhan;
- d. meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas;
- e. menciptakan ukuran standar kinerja yang akan memberikan aparatur cara konkrit untuk memperbaiki kinerja serta membantu mengevaluasi usaha yang telah dilakukan;
- f. menjamin konsistensi pelayanan kepada masyarakat, baik dari sisi mutu, waktu, dan prosedur;
- g. memberikan inforrnasi mengenai beban tugas yang dipikul oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya;
- h. menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas;
- I. sebagai instrumen yang dapat melindungi aparatur dari kemungkinan tuntutan hukum karena tuduhan melakukan penyimpangan;
- j. membantu penelusuran terhadap kesalahan-kesalahan prosedural dalam memberikan pelayanan; dan
- k. membantu rnemberikan inforrnasi yang diperlukan dalam penyusunan standar pelayanan, sehingga sekaligus dapat memberikan informasi bagi kinerja pelayanan.
BAB III - STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN Pasal 4
Pasal 4
- (1) SOP AP DISPERINDAGKOP dan UKM sebanyak 130 SOP AP yang mencakup SOP AP Sekretariat, SOP AP Bidang Perindustrian, SOP AP Bidang Perdagangan, SOP AP Bidang Koperasi dan UKM, dan SOP AP UPT Metrologi Legal dan Pasar.
- (2) SOP AP sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
- a. Sekretariat sebanyak 92 SOP AP;
- b. Bidang Perindustrian sebanyak 6 SOP AP;
- c. Bidang Perdagangan sebanyak 9 SOP AP;
- d. Bidang Koperasi dan UKM sebanyak 10 SOP AP; dan
- e. UPT Metrologi Legal dan Pasar sebanyak 10 SOP AP.
- (3) SOP AP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan W alikota ini.

## BAB IV PELAKSANAAN SOP AP

## Pasal 5

- (1) Pelaksanaan SOP AP harus didistribusikan ke seluruh DISPERINDAGKOP dan UKM. disosialisasikan dan PNS di lingkungan
- (2) SOP AP harus diintegrasikan dengan peraturan lainnya.

## BABV

## MONITORING DAN EVALUASI

## Pasal 6

- ( 1) Kepala Dinas harus melaksanakan monitoring dan evaluasi guna memantau pelaksanaan SOP AP dapat berjalan dengan baik dan penyempurnaan terhadap SOP AP sesuai dengan kebutuhan DISPERINDAGKOP dan UKM.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan secara reguler setiap 6 (enam) bulan sekali dan harus mengarahkan untuk membandingkan dan rnemastikan kinerja pelaksana/PNS sesuai dengan rnaksud dan tujuan.
- (3) Evaluasi sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara reguler dalam kurun waktu 1 (satu) tahun dan secara insidentil disesuaikan dengan kebutuhan DISPERINDAGKOP dan UKM.

## BAB VI PENGAWASAN PELAKSANAAN Pasal 7

Kepala Dinas bertanggung jawab baik secara langsung maupun berjenjang dalam pelaksanaan SOP AP.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

- (1) SOP AP pada UPTD yang belum tercantum dalam Peraturan ini akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (2) Format dan bagan alur SOP AP DISPERINDAGKOP dan UKM akan ditetapkan dalam Kepu tusan Walikota.

## Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalarn Berita Daerah Kata Singkawang.

Ditetapkan di Singkawang pada tanggal 3 Oktober 2016 WALIKOTA SINGKAWANG, ttd AWANG ISHAK

Diundangkan di Singkawang pada tanggal 13 Oktober 2016 SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG ttd SYECH BANDAR

BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2016 NOMOR 24


Salinan sesuai dengan aslinya KABAG HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN SH .I NIP. 19681016 199803 1 004

LAMPIRAN

PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG

NOMOR

: 29 TAHUN 2016

TANGGAL

: 3 OKTOBER 2016

TENTANG

STANDAR

OPERASIONAL

PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

DINAS PERINDUSTRIAN,

PERDAGANGAN,

KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH.

## JENIS - JENIS STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

## A. SEKRETARIAT :

## 1. SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

| NO | NAMASOP | KETERANGAN |
|------|---------------------------------------------------|--------------|
| 1 | Penanganan Surat Masuk | |
| 2 | Penanganan Surat Keluar | |
| 3 | Pengarsipan Surat | |
| 4 | Pengiriman Surat Keluar | |
| 5 | Penerbitan SK Kepala Dinas | |
| 6 | Pengumpulan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) | |
| 7 | Tanggapan Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) | |
| 8 | Pengusulan Perubahan Status CPNS menjadi PNS | |
| 9 | Penerbitan Surat Tugas | |
| 10 | Pengusulan Izin Belajar dan Tugas Belajar | |
| 11 | Pengusulan Ujian Dinas | |
| 12 | Pengusulan Diklat | |
| 13 | Pengusulan Ujian Penyesuaian Ijazah | |
| 14 | Pengusulan Kenaikan Pangkat Reguler | |
| 15 | Pengusulan Penghargaan Satya Lencana/ PNS Teladan | |
| 16 | Pengusulan Kenaikan Gaji Berkala | |
| 17 | Penerbitan Kenaikan Gaji Berkala | |
| 18 | Pengusulan Taspen | |
| 19 | Pengusulan KARIS, KARSU, KARPEG/KPE | |
| 20 | Pengusulan Pensiun | |
| 21 | Pengusulan Surat Izin Cuti PNS | |
| 22 | Penerbitan Surat Izin Cuti PNS | |
| 23 | Penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) | |

| 24 | Penyusunan Formasi dan Bezzeting | |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| | Pengajuan Izin Cerai | 25 |
| 26 | Mutasi Keluar Dari Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang | |
| 27 | Pengusulan Surat Tugas Perjalanan Dinas | |
| 28 | Pembuatan Surat Perjalanan Dinas (SPD) | |
| 29 | Pengusulan Penjatuhan Hukuman Disiplin PNS | |
| 30 | Pelayanan Tamu | |
| 31 | Pengamanan Kantor | |
| 32 | Pengurusan Barang | |
| 33 | Penyimpanan Barang | |
| 34 | Pengusulan Penghapusan Barang | |
| 35 | Penanganan Rumah Tangga Kantor | |
| | Persiapan Rapat | 36 |
| 37 | Pelayanan Kebersihan | |
| | Pembuatan Surat Edaran | 38 |
| 39 | Pengusulan Plt dan Plh (Untuk Eselon III) | |
| 40 | Pengusulan Pit dan Plh | |
| | Pengelolaan Kehadiran Kerja PNS | 41 |
| 42 | Izin Penelitian Mahasiswa/Izin Praktek Kerja Lapangan | |
| | Pelayanan Legalisir Fotocopy Ijazah, Transkrip Nilai, SK CPNS, SK PNS, Penempatan Terakhir, SK Peninjauan/ Perbaikan Masa Kerja, SK Mutasi Wilayah, Surat Keterangan Uraian Togas, SK Pangkat SKP, Berkala, Konversi, NIP, Karpeg, Buku Nikah, Sertifikat Diklat Penjenjangan, /Sertifikat Lulus Ujian Dinas, Surat Tugas/izin Belajar dll. | 43 |
| 44 | Laporan Pajak Penghasilan Pribadi (LP2P) | |
| 45 | Pengusulan Perubahan Jenjang Jabatan Fungsional Tertentu | |
| 46 | Pembuatan Daftar Uang Makan | |
| 47 | Pembuatan Daftar Tambahan Penghasilan | |
| 48 | Pembuatan KIB | |
| 49 | Pembuatan KIR | |
| so | Pembuatan Stoke Opname | |
| 51 | Pembuatan Kartu Barang Pakai Habis | |
| 52 | Pembuatan Buku Penerimaan Barang | |
| 53 | Pembuatan Buku Pengeluaran Barang | |
| | Pembuatan Pengusulan LHKPN | 54 |

## 2. SUB BAGIAN PROGRAM EVALUASI DAN PELAPORAN

| NO | NAMASOP | KETERANGAN |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1 | Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) | |
| 2 | Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) | |
| 3 | Penyusunan Ketetapan Kinerja (TAPKIN) | |
| 4 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja | |
| 5 | Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) | |
| 6 | Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) | |
| 7 | Penyusunan Laporan Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) | |
| 8 | Penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) | |
| 9 | Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) | |
| 10 | Penyusunan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) | |
| 11 | Pembuatan Laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) | |
| 12 | Penyusunan Sistern Pengendalian Intern Pernerintah (SPIP) | |
| 13 | Petunjuk Teknis (JUKNIS) | |
| 14 | Pengumpulan Data Laporan | |
| 15 | Penyusunan Data Base | |
| 16 | Penyusunan Profil | |

## 3. SUB BAGIAN KEUANGAN

| NO | NAMASOP | KETERANGAN |
|------|---------------------------------------------------------|--------------|
| 1 | Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD | |
| 2 | Penyusunan Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) | |
| 3 | Penyusunan Anggaran Kas APBD (Murni dan Perubahan) | |
| 4 | Pembayaran Gaji | |
| 5 | Pembuatan Upload Gaji | |
| 6 | Pelayanan Penerbitan Surat Permintaan Pernbayaran (SPP) | |
| 7 | Penerbitan Surat Perintah Pembayaran (SPM) | |
| 8 | Pencairan Dana | |
| 9 | Penyusunan Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran | |
| 10 | Rekapitulasi Rincian Objek Belanja (ROB) | |

| 11 | Penyusunan Buku Simpanan Bank |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 12 | Penyusunan Buku Pajak |
| 13 | Penyusunan Buku Panjar |
| 14 | Penyusunan Buku Kas Tunai |
| 15 | Penyusunan SPJ Fungsional Bendahara Pengeluaran |
| 16 | Penyusunan SPJ Fungsional Bendahara Penerimaan |
| 17 | SPJ Administratif Bendahara Pengeluaran |
| 18 | Register Penutupan Kas |
| 19 | Verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bendahara Pengeluaran dan Penerimaan |
| 20 | Pengesahan Laporan SPJ Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran |
| 21 | Laporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan Tahunan |
| 22 | Pembayaran Retribusi |
| 23 | Penyusunan Buku Kas Umum Bendahara Penerimaan |
| 24 | SPJ Administratif Bendahara Penerimaan |
| 25 | Penjurnalan |
| 26 | Penyusunan Buku Besar |
| 27 | Penyusunan Neraca Saldo |
| 28 | Penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) |
| 29 | Laporan Realisasi Anggaran (LRA) |
| 30 | Penyusunan Neraca |
| 31 | Penyusunan Kertas Kerja (Worksheet) |
| 32 | Penyusunan Prognosis |

## B. BIDANG PERINDUSTRIAN

| NO | NAMA SOP | KETERANGAN |
|------|-------------------------------|--------------|
| 1 | Pembinaan Usaha Industri | |
| 2 | Pendaftaran Sertifikasi Halal | |
| 3 | Pendaftaran Sertifikasi P-IRT | |
| 4 | Pendaftaran Merk | |
| 5 | Pembinaan Sarana Industri | |
| 6 | Pembinaan Lingkungan Industri | |

·'

## C. BIDANG PERDAGANGAN

| NO | NAMASOP | KETERANGAN |
|------|------------------------------------------|--------------|
| 1 | Penerbitan SIUP-MB | |
| 2 | Pendataan PKL | |
| 3 | Monitoring dan Evaluasi Harga Sembako | |
| 4 | Rekomendasi Distributor Pupuk Bersubsidi | |
| 5 | Penataan dan Pembinaan PKL | |
| 6 | Pengawasan Barang Beredar dan J asa | |
| 7 | Rekomendasi API (Angka Pengenal Impor) | |

## D. BIDANG KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

| NO | NAMASOP | KETERANGAN |
|------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1 | Pelayanan Pembubaran Koperasi (oleh Rapat Anggota) | |
| 2 | Pelayanan Pembubaran Koperasi (oleh Pemerintah) | |
| 3 | Pelayanan Pembukaan Kantor Cabang Koperasi | |
| 4 | Pelayanan Pendirian Koperasi/Badan Hukum Koperasi | |
| 5 | Pelayanan Pengesahan Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi | |
| 6 | Program Pembinaan, Pengembangan, Pemantauan dan Pengendalian Pelaksanaan Program | |
| 7 | Pendataan, Identifikasi Potensi dan Masalah UKM | |
| 8 | Pelayanan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam | |
| 9 | Penyusunan Program Pembinaan dan Pengembangan Sesuai Potensi Masalah | |
| 10 | Pelayanan Penyuluhan Koperasi | |

•

## E. UPT. METROLOGI LEGAL DAN PASAR

| NO | NAMASOP | KETERANGAN |
|------|-----------------------------------------------------|--------------|
| 1 | Pendampingan Pelaksanaan Pelayanan Tera/ Tera Ulang | |
| 2 | SPT Metrologi Legal | |
| 3 | Pengambilan Karcis Retribusi Pasar | |
| 4 | Penagihan dan Penyetoran Retribusi Pasar | |
| 5 | Validasi Surat Penunjukan Kios/Los Tempat Usaha | |

WALIKOTA SINGKAWANG, ttd

AWANG ISHAK


Salinan sesuai dengan aslinya KABAG HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pembina Tk.l

NIP. 19681016 199803 1 004