PERATURAN BUPATI BUTON UTARA Nomor / Tahun 2017 tentang GARA PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NOMOR / � TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENJUALAN KENDARAAN DINAS LD'lfGKUP PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
I·'
I
BUPATI BUTON UTARA PROVINS! SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NOMOR / � TAHUN 2017
TENTANG
TATA CARA PENJUALAN KENDARAAN DINAS LD'lfGKUP PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BUTON UTARA,
- a. bahwa setiap Pejabat Negara atau mantan Pejabat Negara dan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang ditetapkan sebagai pemegang tetap Barang Milik Daerah berupa kendaraan dinas, dapat diberikan kesempatan untuk membeli kendaraan;
- b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah berupa Kendaraan Perorangan Dinas dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Penjnalan Barang Milik Negara berupa Kendaraan Perorangan Dinas Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota TNI atau Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka perlu mengatur tata cara penjualan kendaraan dinas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penjualan Kendaraan Dinas · Lingkup Pemerintah Kabupaten Buton Utara;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 2004 · Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);
Menetapkan
·'
(t'
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5610);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14/ PMK.06/2016 tentang Tata Cara Penjualan Barang Milik Negara Berupa Kendaraan Perorangan Dinas Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota TNI a tau Anggota Kepolisian Repu blik Indonesia Tan pa Melalui Lelang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 148);
8. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPA'DI TENTANG TATA CARA PENJUALAN KENDARAAN DINAS LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan Bu pati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Buton Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Utara.
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Euton Utara.
4. Bupati adalah Bupati Buton Utara.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Euton Utara.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Utara.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Euton Utara.
...
,.
8. Pejabat Negara adalah Pimpinan dan Anggota Lembaga Tinggi Negara sebagaimana dimaksud dalam U ndang-U ndang Dasar Repu blik Indonesia 1945 dan Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh UndangUndang.
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Unsur Pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
11. Unit Kerja adalah bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah.
12. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau dperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
13. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah Penjabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi Pengelolaan Barang Milik Daerah.
14. Pengguna Barang adalah Pejabat Pemegang Kewenangan Penggunaan Barang Milik Daerah.
15. Kendaraan Dinas adalah Kendaraan Bermotor Milik Pemerintah Ka bu paten Bu ton Utara yang dipergunakan untuk kepentingan dinas meliputi kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas jabatan atau operasional dan kendaraan dinas operasional khusus atau lapangan.
16. Kendaraan Pero:rangan Dinas adalah Barang Milik Daerah berupa kendaraan bermotor yang digunakan oleh Pejabat Negara, Pegawai ASN untuk melaksanakan tugas dan fungsi pada jabatan yang diembannya.
17. Kendaraan Dinas Jabatan Operasional adalah kendaraan dinas yang diperuntukkan bagi pimpinan dan para wakil pimpinan DPRD, Pejabat Eselon II, Eselon III, dan Eselon IV yang melaksanakan tugas pokok dan kegiatan operasional perkantoran dan pelaksanaan tugas sehari-hari digunakan baik secara perorangan maupun bersama-sama atau bergantian sebagai kendaraan operasional yang multi guna dan multi fungsi yang penggunaannya ditetapkan dengan surat penunjukkan oleh pengguna (Kendaraan dinas jabatan atau operasional seperti jenis Sedan, Jeep, Station Wagon, Minibus, Pick Up serta Jenis kendaraan roda 2 (dua) dan scooter).
18. Kendaraan Dinas Operasional Khusus/Lapangan adalah kendaraan dinas yang digunakan untuk operasional khusus penyelenggaraan pelayanan pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi khusus atau lapangan yang meliputi Truck, Ambulance, Bis, Pemadam Kebakaran, alat berat atau besar, kendaraan diatas air dan lain-lain.
j·
19. Pemegang Kendaraan Dinas adalah Pejabat atau Staf yang menggunakan dan bertanggungjawab terhadap kendaraan dinas jabatan atau operasional dan kendaraan dinas operasional khusus atau lapangan untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang dibuktikan dengan surat penujukan atau pemegang kendaraan dinas dari pengguna barang.
20. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai modal pemerintah daerah.
21. Penjualan Barang Milik Daerah adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
22. Penghapusan adalah tindakan menghapus Barang Milik Daerah dari daftar barang Pengelola Barang Milik Daerah dan daftar barang Pengguna Barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat berwenang untuk membebaskan pengelola barang dan/atau pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang dari tanggungjawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
23. Penilaian adalah proses kegiatan penelitian yang didasarkan pada data atau fakta yang objektif dan relevan dengan menggunakan metode atau teknis tertentu untuk memperoleh nilai wajar.
25. Penilai Internal adalah PNS yang diangkat atau ditunjuk oleh Bupati yang diberi tugas, wewenang dan tanggungjawab untuk melakukan penilaian secara independen yang sekurang-kurangnya terdiri dari unsur pejabat penatausahaan barang, bagian hukum, dan SKPD atau UPTD yang membidangi pengujian kendaraan bermotor di Kabupaten Buton Utara.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 2
- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah agar dapat dijadikan sebagai pedoman atau acuan bagi pengelola maupun pengguna untuk melakukan proses penjualan dan penghapusan Kendaraan Dinas milik Pemerintah Kabupaten Buton Utara.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah agar proses penjualan dan penghapusan Kendaraan Dinas milik pemerintah daerah Kabupaten Buton Utara terlaksana dengan baik, tertib dan transparan, akuntabel, dan bertanggungjawab sesuai ketentuan yang berlaku.
BAB III - KENDARAAN DINAS . Pasal 3
Pasal 3
- (1) Bupati menetapkan golongan Kendaraan Dinas.
- a. Kendaraan Perorangan Dinas;
- (2) Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) terdiri dari :
- b. Kendaraan Dinas Jabatan atau Operasional; dan
- c. Kendaraan Dinas Operasional Khusus atau Lapangan.
BAB III - KENDARAAN DINAS . Pasal 3
Pasal 4
Kendaraan Dinas dapat dijual dengan ketentuan sebagai berikut:
- b. Telah tersedia kendaraan dinas pengganti;
- a. Tidak digunakan atau tidak dimanfaatkan lagi dalam menunjang tugas dan fungsi SKPD;
- c. Secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila dijual karena biaya operasional dan pemeliharaan kendaraan dinas lebih besar daripada manfaat yang diperoleh; dan
- d. Secara fisik kendaran dinas tidak dapat digunakan karena rusak dan tidak ekonomis apabila diperbaiki.
(
BAB III - KENDARAAN DINAS . Pasal 3
Pasal 5
- (1) Kendaraan Perorangan Dinas dapat dijual tanpa melalui lelang kepada Pejabat Negara dan Mantan Pejabat Negara apabila. telah memenuhi persyaratan yakni paling singkat 4 (empat) tahun;
- (2) Usia paling singkat 4 (empat) tahun pada ayat (1) adalah:
- a. Terhitung mulai tanggal, bulan, tahun perolehannya untuk perolehan kondisi baru; atau
- b. Terhitung mulai tanggal, bulan, tahun pembuatannya untuk perolehan selain pada huruf (a);
BAB III - KENDARAAN DINAS . Pasal 3
Pasal 6
- (1) Kendaraan Dinas Jabatan atau dijual kepada PNS apabila persyaratan yaitu berusia paling tahun; Operasional dapat telah memenuhi singkat 7 (tujuh)
- (2) U sia Kendaraan Dinas J abatan a tau Operasional paling singkat 7 (tujuh) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. Terhitung mulai tanggal, bulan, tahun perolehan sesuai dokumen kepemilikan untuk perolehan dalam kondisi baru; atau
- b. Terhitung mulai tanggal, bulan, tahun pembuatannya sesuai dokumen kepemilikan untuk perolehan tidak dalam kondisi baru.
- (3) Dalam Kendaraan Dinas Jabatan atau Operasional rusak berat yang sisa kondisi fisik setinggi-tingginya 30% (tiga puluh persen) maka penjualan Kendaraan Dinas J abatan atau Operasional dapat dilakukan sebelum berusia 7 (tujuh) tahun;
- (4) Penjualan Kendaraan Dinas Jabatan atau Operasional dilakukan sebelum berusia 7 (tujuh) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus
BAB III - KENDARAAN DINAS . Pasal 3
Pasal 7
- (1) Penjualan Kendaraan Dinas operasional khusus atau lapangan dapat dijual apabila telah memenuhi persyaratan, ya.kni berusia paling singkat 10 (sepuluh) tahun.
- (2) Usia 10 (sepuluh) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Terhitung mulai tanggal, bulan, tahun perolehan sesuai dokumen kepemilikan untuk perolehan dalam kondis:i baru; atau
- b. Terhitung mulai tanggal, bulan, tahun pembuatannya sesuai dokumen kepemilikan untuk perolehan tidak dalam kondisi baru.
I
"·
BAB III - KENDARAAN DINAS . Pasal 3
Pasal 8
- ( 1) Penjualan Kendaraan Dinas dilaksanakan melalui :
- a. Lelang Umum;
- b. Lelang Terba\_tas; dan
- c. Tanpa Lelang.
- (2) Penjualan Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Penjualan Kendaraan Dinas melalui Lelang Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dihadapan Pejabat Lelang Negara;
- (4) Penjualan Kendaraan Dinas melalui Lelang Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Panitia Lelang Terbatas;
- (5) Penjualan Kendaraan Dinas dengan cara Tanpa Lelang dilakukan langsung oleh Panitia Penjualan yang ditetapkan oleh Bupati untuk penjualan Kendaraan Perorangan Dinas.
BAB IV - PELELANGAN UMUM
Pasal 9
- (1) Penjualan Kendaraan Dinas dengan cara lelang umum dilaksanakan secara terbuka untuk umum dengan penawaran secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat untuk mencapai harga tertinggi dan didahului dengan pengumuman lelang.
- (2) Kendaraan Dinas yang dijual dengan cara lelang umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. Kendaraan dinas jabatan a tau operasional; dan
- b. Kendaraan dinas operasional khusus atau lapangan.
- (3) Pelaksanaan lelang umum kendaraan dinas dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
BAB IV - PELELANGAN UMUM
Pasal 10
- ( 1) Penjualan Kendaraan Dinas dengan cara Lelang Terbatas dapat diikuti oleh Pegawai Negeri Sipil dengan penawaran secara tertulis dan/ atau lisan yang semakin meningkat untuk mencapai harga tertinggi dan didahului dengan pengumuman lelang.
- (2) Kendaraan Dinas yang dijual dengan cara Lelang Terbatas adalah :
- a. Kendaraan Dinas Jabatan atau Operasional; dan
- b. Kendaraan Dinas Operasional Khusus atau Lapangan.
BAB IV - PELELANGAN UMUM
Pasal 11
- (1) Panitia Lelang Terbatas ditetapkan dan dibentuk dengan keputusan Bupati.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), panitia lelang terbatas mempunyai fungsi:
- (2) Panitia Lelang Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah gasal atau berjumlah ganjil dan bertugas melaksanakan pelelangan secara terbatas.
- a. Pengumuman lelang terbatas pada pengumuman resmi pemerintah daerah paling sedikit memuat:
- 1) Hari, tanggal, waktu dan tempat pelaksanaan lelang terbatas dilaksanakan;
- 2) Jenis danjumlah;
- 3) Spesifikasi Kendaraan Dinas;
- 4) Harga limit;
- 5) Cara penawaran lelang; dan
- 6) Jangka waktu kewajiban pembayaran lelang terbatas oleh pembeli.
- b. Penelitian atau pemeriksaan persyaratan administratif calon peserta lelang terbatas;
- c. Pelaksanaan koordinasi dengan atasan langsung dari masing-masing peserta lelang terbatas yang telah lolos seleksi;
- d. Mengundang seluruh peserta lelang terbatas yang telah lolos seleksi;
- e. Pelaksanaan lelang terbatas dan mengusulkan calon pemenang kepada Bupati untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- f. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan lelang terbatas yang dituangkan dalam Berita Acara untuk disampaikan kepada Bupati melalui Pengelola Barang;
- g.
BAB IV - PELELANGAN UMUM
Pasal 12
- (1) Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf 'a dan ayat (2) dapat mengajukan permohonan untuk mengikuti pelelangan terbatas dengan persetujuan Kepala SKPD / Pengguna Barang.
BAB IV - PELELANGAN UMUM
Pasal 13
- (1) Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf 'a dan ayat (2) dapat mengajukan permohonan untuk mengikuti pelelangan terbatas dengan persetujuan Kepala SKPD / Pengguna Barang.
- (2) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) harus membuat surat pemyataan mengenai belum pernah membeli Kendaraan Dinas dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir diatas kertas bermaterai.
- (3) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil tidak membuat surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan tidak · memenuhi persyaratan untuk mengikuti pelelangan terbatas.
BAB IV - PELELANGAN UMUM
Pasal 14
- (1) Mantan Ketua DPRD dan/atau Mantan Wakil Ketua DPRD yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b dan ayat 3 dapat mengajukan permohonan untuk mengiku ti pelelangan terbatas Kendaraan Dinas J abatan atau Operasional kepada Pengguna Barang.
('
i
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setelah masa bhaktinya berakhir paling larnbat l (satu) bulan sejak masa bhaktinya berakhir.
- (3) Mantan Ketua DPRD dan Mantan Wakil Ketua DPRD harus membuat surat pernyataan mengenai belum pernah membeli Kendaraan Dinas dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir diatas kertas bermaterai.
- (4) Dalarn hal Mantan Ketua DPRD dan/atau Mantan Wakil Ketua DPRD tidak membuat surat pernyataan mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka dinyatakan tidak memenuhi persyaratan untuk mengikuti Lelang Terbatas.
BAB IV - PELELANGAN UMUM
Pasal 15
Dalam pelaksanaan lelang terbatas peserta lelang terbatas kendaraan dinas harus memperlihatkan :
- a. Masa kerja seba.gai Pegawai Negeri Sipil atau Masa bhakti sebagai Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD;
- b. Pangkat dan Jabatan;
- c. Pengalaman Jabatan;
- d. Bukti sebagai pemegang Kendaraan Dinas;
- e. W aktu memasukkan berkas kepada panitia lelang; dan ·
- f. Rekomendasi persetujuan Pengguna Barang.
Bagian Keempat
BAB IV - PELELANGAN UMUM
Pasal 16
Penjualan Kendaraan Dinas dengan cara lelang terbatas dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Kendaraan Dinas Jabatan atau Operasional dapat dijual apabila telah berumur 7 (tujuh) tahun terhitung mulai tanggal, bulan, dan tahun pembelian;
- b. Kendaraan Dinas Operasional Khusus/Lapangan dapat dijual apabila telah berumur 10 ( sepuluh) tahun atau lebih terhitung mulai tanggal, bulan, dan tah un pembelian;
- c. Peserta Lelang Terbatas adalah Pegawai Negeri Sipil, Mantan Ketua DPRD dan Mantan Wakil Ketua DPRD yang me � enuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12;
- d. Pelaksanaan Lelang Terbatas dapat dilakukan apabila yang ditetapkan berjumlah 2 (dua) orang atau lebih dan hadir ditempat pelaksanaan lelang terbatas; ·
- e. Dalam hal jumlah peserta Lelang Terbatas tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf d, maka lelang terbatas tidak dapat dilaksanakan;
- f. Panitia Lelang Terbatas mengesahkan penawar tertinggi yang telah mencapai atau melampaui nilai limit; .
- g. Hasil pelaksanaan Lelang Terbatas dituangkan dalam risalah/berita acara Lelang Terbatas.
Paragraf 2 Tata Cara Pelaksanaan Penjualan
BAB IV - PELELANGAN UMUM
Pasal 17
- (1) Kepala SKPD sebagai pengguna barang mengajukan permohonan penjualan Kendaraan Dinas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang dengan melampirkan alasan dan data Pegawai Negeri Sipil, Data Mantan Ketua DPRD atau Mantan Wakil Ketua DPRD yang akan menjadi peserta Lelang Terbatas. · ·
- (2) Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang melalui Tim Penjualan Kendaraan Dinas yang ditetapkan oleh Bupati melakukan penelitian terhadap Kendaraan Dinas yang diusulkan untuk dijual baik dari aspek teknis ( administrasi dan fisik) Kendaraan Dinas dan yuridis yang haeilnya dituangkan dalam Berita Acara.
- (3) Dalam hal penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, maka diterbitkan keputusan penjualan oleh Bupati.
- (4) Pengelola Barang mengajukan permohonan penjualan Kendaraan Dinas dengan cara lelang terbatas untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Dalam hal usulan penjualan tidak disetujui untuk dijual, maka dikembalikan kepada kepala SKPD untuk digunakan kembali.
BAB IV - PELELANGAN UMUM
Pasal 18
- ( 1) Pemenang lelang Kendaraan Dinas ditetapkan ## BAB VI
TANPA LELANG
Bagian Kesatu
Umum
BAB IV - PELELANGAN UMUM
Pasal 19
- (1) Penjualan Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Perorangan Dinas dapat dilakukan kepada;
- a. Pejabat Negara; dan
- b. Man.tan Pejabat Negara.
- (2) Penjualan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara tanpa melalui lelang;
- (3) Pejabat Negara dan Man.tan Pejabat Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
- a. Bupati dan Wakil Bupati;
- c. Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang.
- b. Mantan Bupati dan Wakil Bupati; dan
BAB IV - PELELANGAN UMUM
Pasal 20
Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan Barang Milik Daerah memiliki kewenangan memberikan persetujuan atas usul penjualan Kendaraan Perorangan Dinas sesuai batas kewenangannya.
BAB IV - PELELANGAN UMUM
Pasal 21
Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah memiliki kewenangan mengajukan usul penjualan Kendaraan Perorangan Dinas kepada Bupati.
Kepala SKPD selaku pengguna Barang Milik Daerah memiliki kewenangan mengajukan usul penjualan Kendaraan Perorangan Dinas kepada Pengelola Barang Milik Daer ah.
BAB IV - PELELANGAN UMUM
Pasal 23
- ( 1) Kendaraan Perorangan Dinas dapat dijual tan pa melalui lelang kepada Pejabat Negara pemegang tetap Kendaraan Perorangan Dinas dengan syarat :
- a. Telah berusia paling singkat 4 (empat) tahun
- 1) Terhitung mulai tanggal, bulan, tahun perolehannya untuk perolehan dalam kondisi baru; atau
- 2) Terhitung mulai tanggal, bulan, tahun pembuatannya untuk perolehan selain tersebut pada ayat ( 1); dan
- b. Sudah tidak digunakan lagi untuk pelaksanaan tugas.
- (2) Penjualan Kendaraan Perorangaan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan pada tahun terakhir periode jabatan Pejabat Negara.
- (3) Kendaraan Perorangan Dinas yang dijual tanpa melalui lelang paling banyak 1 (satu) unit kendaraan bagi 1 (satu) orang Pejabat Negara untuk tiap penjualan yang dilakukan.
- (4) Pejabat Negara yang dapat membeli kendaraan perorangan dinas tanpa melalui lelang haus memenuhi persyaratan:
- a. Telah memiliki masa kerja atau pengabdian selama 4 (empat) tahun atau lebih secara berturut-turut terhitung mulai tanggal ditetapkan menjadi Pejabat Negara; dan
- b. Tidak sedang atau tidak pernah di tuntut tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.
BAB IV - PELELANGAN UMUM
Pasal 24
- ( 1) Kendaraan Perorangan Dinas dapat dijual tan pa melalui lelang kepada mantan Pejabat Negara pemegang tetap Kendaraan Perorangan Dinas dengan syarat:
- a. Telah berusia paling singkat 4 (empat) tahun.
- 2) Terhitung mulai tanggal, bulan, tahun pembuatannya untuk perolehan selain tersebut pada ayat (1).
- 1) Terhitung mulai tanggal, bulan, tahun perolehannya untuk perolehan dalam kondisi baru; atau
- b. Sudah tidak digunakan lagi untuk pelaksanaan tugas.
- (2) Kendaraan Perorangan Dinas yang dijual tanpa melalui lelang paling ban yak 1 ( satu) unit kendaraan bagi 1 (satu) orang mantan Pejabat Negara untuk tiap penjualan yang dilakukan;
- (3) Permohonan penjualan tanpa melalui lelang dilakukan paling lama 1 (satu) tahun sejak berakhirnya masa jabatan Pejabat Negara yang bersangkutan;
- (4) Mantan Pejabat Negara yang dapat membeli kendaraan pero:rangan dinas tanpa melalui lelang harus memenuhi persyaratan
- a. Telah memenuhi masa bhakti atau masa pengabdian selama 4 (empat) tahun atau lebih secara berturut-turut terhitung mulai tanggal ditetapkannya menjadi Pejabat Negara sampai dengan berakhimya masa jabatan;
- b. Belum pernah membeli kendaraan perorangan dinas tanpa melalui lelang pada saat yang bersangkutan menjabat sebagai Pejabat Negara;
- c. Tidak sedang atau tidak pernah dituntut tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; dan
- d. Tidak diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya.
BAB IV - PELELANGAN UMUM
Pasal 25
- (1) Penjualan Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Perorangan Dinas dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati;
- (2) Kendaraan Perorangan Dinas yang akan dijual dilakukan penilaian untuk mendapatkan nilai wajar;
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pengelol,aan Barang Milik Daerah.
BAB IV - PELELANGAN UMUM
Pasal 26
Harga jual Kendaraan Perorangan Dinas yang dijual kepada Pejabat Negara atau Mantan Pejabat Negara tanpa melalui lelang ditentukan oleh Pengguna Barang se bagai beriku t :
- b. Kendaraan dengan umur lebih dari 7 (tujuh) tahun, harga jualnya adalah 20% (dua puluh persen) dari nilai wajar kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
- a. Kendaraan dengan umur 4 (empat) tahun sampai dengan 7 (tujuh) tahun harga jualnya adalah 40% (empat puluh persen) dari nilai wajar kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
\_
BAB IV - PELELANGAN UMUM
Pasal 27
Pembayaran penjualan Kendaraan Perorangan Dinas tanpa lelang kepada \_ Pejabat Negara/Mantan Pejabat Negara dapat dibayar dan dapat diangsur selama 1 (satu) tahun.
BAB IV - PELELANGAN UMUM
Pasal 28
Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilakukan penyetoran ke rekening Kas Umum Daerah paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal berlakunya surat persetujuan penjualan untuk pembayaran sekaligus.
BAB IV - PELELANGAN UMUM
Pasal 29
Dalam hal Kendaraan Perorangan Dinas yang dijual kepada Pejabat Negara atau Mantan Pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 belum di bayar lunas maka:
- b. Kendaraan tersebut tetap digunakan untuk keperluan dinas;
- a. Kendaraan tersebut masih berstatus Barang Milik Daerah;
- c. Biaya perbaikan atau pemeliharaan menjadi tanggung jawab Pejabat · Negara atau Mantan Pejabat Negara; dan
- d. Kendaraan tersebut dilarang untuk dipindah tangankan, disewakan, dipinjamkan atau dijaminkan kepada pihak ketiga.
BAB IV - PELELANGAN UMUM
Pasal 30
- (1) Pejabat Negara atau Mantan Pejabat Negara yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 29 dicabut haknya untuk membeli Kendaraan Perorangan Dinas terse but.
- (2) Kendaraan Perorangan Dinas yang batal dibeli oleh Pejabat Negara atau mantan Pejabat Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan kembali untuk pelaksanaan tugas.
BAB IV - PELELANGAN UMUM
Pasal 31
Biaya yang telah .dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah untuk perbaikan Kendaraan Perorangan Dinas Y?-ng akan dibeli, dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum adanya persetujuan penjualan menjadi tanggungan Pejabat Negara atau Mantan Pejabat Negara yang membeli Kendaraan Perorangan Dinas tersebut dan harus dibayar sebagai tambahan hargajual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.
-- l"'l;:.,
.
.
.
- ---
·- -
-- ----
·---.
---------
-
-·-
BAB IV - PELELANGAN UMUM
Pasal 32
Pejabat Negara yang pernah membeli Kendaraan Perorangan Dinas .
BAB IV - PELELANGAN UMUM
Pasal 33
Pelaksanaan penjualan Kendaraan Dinas dan penghapusan Barang Milik Daerah beru pa Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan/Operasional serta Kendaraan Dinas Operasional Khusus/Lapangan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pengelolaan Barang Milik Daerah.
BAB VII - KETENTUAN PERALIHAN Pasal 34
Pasal 34
· Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Pejabat Negara yang telah mengakhiri masa pengabdiannya dapat rnelakukan pembelian Kendaraan Perorangan Dinas tanpa melalui lelang dengan syarat :
- a. Mantan Pejabat Negara yang telah memiliki masa pengabdian paling singkat 4 (empat) tahun secara berturut-turut sebagai Pejabat Negara;
- b. Mantan Pejabat Negara telah mengakhiri masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun sebelum Peraturan Bupati ini berlaku;
- c. Mantan Pejabat Negara tidak sedang atau tidak pernah dituntut tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun;
- d. Mantan Pejabat Negara tidak diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya;
- e. Kendaraan Perorangan Dinas yang dibeli adalah kendaraan yang digunakan oleh Mantan Pejabat Negara yang pada saat menjabat; dan
- f. Kendaraan Perorangan Dinas yang dibeli sudah tidak digunakan lagi untuk pelaksanaan tugas.
-- ---
KETENTUAN PENUTUP
BAB VII - KETENTUAN PERALIHAN Pasal 34
Pasal 35
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 1n1 dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Utara. •.

Penetapan: Diundangkan di Buranga pada tanggal I � -f../ 201 7

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA, LAODE BAHARUDDIN BERITA DERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2017 NO MOR /'f ,·' � � \_. ..

Penetapan: Ditetapkan di Buranga pada tanggal / 2 -4... 2017

Penandatangan: BUPATI BUTON UTARA, H. ABU HASAN