PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUPATI Nomor 7 Tahun 2013 tentang PEDOMAN TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
:
- a. bahwa dalam rangka mengembangkan, memberdayakan potensi dan pengelolaan kekayaan desa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, dan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa, serta untuk memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat desa maka desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa;
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa, dan dalam rangka untuk memberikan pedoman tata cara dalam pembentukan dan pengelolaan
Badan Usaha Milik Desa maka perlu disusun Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
2. Mengingat : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar
1. Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noor 4266);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaasn dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
- Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 11.Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587 );
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundangundangan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SELUMA
dan
BUPATI SELUMA
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA.
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Seluma.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Seluma.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluma sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Seluma.
7. Camat adalah unsur Perangkat Daerah sebagai Kepala Kecamatan di Daerah Kabupaten Seluma.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, ## BAB II
ASAS, TUJUAN DAN FUNGSI BUMDes
Pasal 2
ASAS
BUMDes dikelola
Pasal 3
TUJUAN
BUMDes dibentuk dengan tujuan :
- a. Memperoleh keuntungan untuk memperkuat pendapatan asli desa;
- b. Memajukan perekonomian desa;
- c. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- d. Memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat; dan
- e. Meningkatkan pengelolaan aset-aset desa yang ada.
Pasal 4
BUMDes berfungsi sebagai motor penggerak perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Desa dengan cara :
- a. Pembentukan usaha baru yang berakar dari sumber daya yang ada serta optimalisasi kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat desa yang telah ada;
- b. Pengumpulan modal usaha dari berbagai sumber;
- c. Meningkatkan kesempatan berusaha dalam rangka memperkuat ekonomi desa dan mengurangi pengangguran; dan
- d. Membantu pemerintah desa dalam mengurangi dan meningkatkan kesejahteraan warga terutama masyarakat miskin di desanya.
BAB III - PEMBENTUKAN DAN PEMBUBARAN BUMDes Pasal 5
Pasal 5
Dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan Desa, Pemerintah Desa dapat mendirikan atau membentuk BUMDes sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa.
BAB III - PEMBENTUKAN DAN PEMBUBARAN BUMDes Pasal 5
Pasal 6
- (1) Pendirian atau Pembentukan BUMDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan dengan Peraturan Desa berpedoman pada Ketentuan Peraturan daerah Kabupaten Seluma.
- (2) Pembubaran BUMDes ditetapkan dengan Peraturan Desa dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundangundangan yang berlaku dan Anggaran Dasar /Anggaran Rumah Tangga.
- (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
- a. Pendirian;
- b. Tempat Kedudukan, tujuan dan jenis usaha;
- c. Permodalan dan bagi hasil usaha;
- d. Organisasi kepengurusan;
- e. Penggabungan dan pembubaran; dan/atau
- f. Ketentuan peralihan dan penutup.
- (4) Dua Desa atau lebih dapat membentuk satu BUMDes dengan Peraturan Desa yang dibuat bersama.
BAB III - PEMBENTUKAN DAN PEMBUBARAN BUMDes Pasal 5
Pasal 7
- (1) Syarat pembentukan BUMDes :
- a. Atas inisiatif Pemerintah Desa dan/atau masyarakat ## BAB IV JENIS USAHA DAN BENTUK BADAN HUKUM BUMDes
BAB III - PEMBENTUKAN DAN PEMBUBARAN BUMDes Pasal 5
Pasal 8
- (1) BUMDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terdiri atas jenis-jenis usaha.
- (2) Jenis-jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Jasa;
- b. Penyaluran sembilan bahan pokok;
- c. Perdagangan hasil pertanian;
- d. Industri kecil dan rumah tangga; dan/atau
- e. Perdagangan umum.
- (3) Jenis-jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikembangkan sesuai kebutuhan dan potensi Desa.
BAB III - PEMBENTUKAN DAN PEMBUBARAN BUMDes Pasal 5
Pasal 9
- (1) Usaha jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, antara lain:
- a. Jasa keuangan mikro;
- b. Jasa transportasi;
- c. Jasa komunikasi;
- d. Jasa konstruksi; dan
- e. Jasa energi.
- (2) Usaha penyaluran sembilan bahan pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, antara lain: a. Beras;
- b. Gula;
- c. Garam;
- d. Minyak goreng;
- e. Kacang kedelai; dan
- f. Bahan pangan lainnya yang dikelola melalui warung desa atau lumbung desa.
- (3) Usaha perdagangan hasil pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c, antara lain:
- a. Jagung;
- b. Buah-buahan;
- c. Sayuran; dan
- d. Hasil Pertanian lainnya.
- (4) Usaha industri kecil dan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d, antara lain:
- a. Makanan;
- b. Minuman, kerajinan rakyat;
- c. Bahan bakar alternatif; dan
- d. Bahan bangunan.
- (5) Usaha perdagangan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf e, antara lain :
- a. Penjualan barang-barang telekomunikasi;
- b. Penjualan produk elektronik;
- c. Penjualan alat tulis kantor; dan
- d. Penjualan alat rumah tangga.
- (6) Jenis-jenis Usaha yang dapat dikembangkan sesuai kebutuhan dan potensi Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), antara lain :
- a. Usaha yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok;
- b. Usaha yang menyediakan sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal terutama kekayaan desa;
- c. Usaha yang menyediakan sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat; dan
- d. Usaha yang merupakan unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi.
BAB III - PEMBENTUKAN DAN PEMBUBARAN BUMDes Pasal 5
Pasal 10
- (1) BUMDes berbentuk badan hukum.
- (2) Pembentukan BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa dan dimuat dalam Berita Daerah Kabupaten Seluma.
BAB V - PERMODALAN Pasal 11
Pasal 11
Modal berasal dari:
- a. Pemerintah desa;
- b. Tabungan masyarakat;
- c. Bantuan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten;
- d. Pinjaman; dan/atau
- e. Kerja sama usaha dengan pihak lain.
BAB V - PERMODALAN Pasal 11
Pasal 12
- (1) Modal BUMDes yang berasal dari pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, merupakan kekayaan desa yang dipisahkan.
- (2) Modal BUMDes yang berasal dari tabungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, merupakan simpanan masyarakat.
- (3) Modal BUMDes yang berasal dari bantuan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, dapat berupa dana tugas pembantuan.
- (4) Modal BUMDes yang berasal dari pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d, dari pinjaman lembaga keuangan atau pemerintah daerah.
- (5) Modal BUMDes yang berasal dari kerjasama usaha dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e, dapat diperoleh dari pihak swasta dan/atau masyarakat.
BAB V - PERMODALAN Pasal 11
Pasal 13
Modal BUMDes selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dapat berasal dari dana bergulir program pemerintah dan pemerintah daerah yang diserahkan kepada desa dan/atau masyarakat melalui pemerintah desa.
BAB V - PERMODALAN Pasal 11
Pasal 14
- (1) BUMDes dapat melakukan pinjaman sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat persetujuan BPD.
Bagian Kesatu Organisasi Pengelola
BAB VI - PENGELOLAAN
Pasal 15
Organisasi pengelola BUMDes terpisah dari organisasi pemerintahan desa.
BAB VI - PENGELOLAAN
Pasal 16
- (1) Organisasi pengelola BUMDes paling sedikit terdiri atas:
- a. Penasihat atau komisaris; dan
- b. Pelaksana operasional atau direksi.
- (2) Penasihat atau komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dijabat oleh Kepala Desa.
- (3) Pelaksana operasional atau direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. Direktur atau manajer; dan
- b. Kepala unit usaha.
- (4) Apabila direktur atau manajer lebih dari 1 (satu) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, maka salah satunya dapat diangkat sebagai direktur utama.
- (5) Kepala unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan BUMDes.
- (6) Struktur Organisasi BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Bagian Kedua Kepengurusan

## Paragraf 1

## Penasihat atau Komisaris

## Pasal 17

Masa Jabatan Penasihat atau Komisaris adalah sesuai dengan masa jabatan Kepala Desa selama menjabat.

## Pasal 18

## (1) Tugas Penasihat atau Komisaris adalah :

- a. Melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada pelaksana operasional atau direksi dalam menjalankan kegiatan pengelolaan usaha desa;
- b. Menetapkan kebijaksanaan umum yang digariskan oleh Pemerintah Desa bersama BPD, melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap BUMDes.
- (2) Penasihat atau Komisaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan meminta penjelasan pelaksana operasional atau direksi mengenai pengelolaan usaha desa.
- (3) Dalam menjalankan tugasnya Penasihat atau Komisaris bertanggungjawab kepada BPD.

## Paragraf 2

## Pelaksana Operasional atau Direksi

## Pasal 19

- (1) Direktur atau Manajer diangkat oleh Kepala Desa selaku Kepala Pemerintah Desa dengan persetujuan BPD.
- (2) Pengangkatan Direktur atau Manajer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

## Pasal 20

- (1) Kepala Unit Usaha diangkat oleh Direktur atau Manajer atas persetujuan Penasehat atau Komisaris.
- (2) Pengangkatan Kepala Unit Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

## Pasal 21

Masa Jabatan Pelaksana Operasional atau Direksi adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan tersebut berakhir.

## Pasal 22

Pelaksana operasional atau direksi bertanggungjawab kepada Pemerintahan Desa atas pengelolaan usaha desa dan mewakili BUMDes di dalam dan di luar pengadilan.

## Pasal 23

- (1) Tugas Direksi adalah menyusun perencanaan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengawasi seluruh kegiatan operasional BUMDes.

- (2) Direksi merupakan satu kesatuan pimpinan atau bersifat kolektif.
- (3) Pertanggungjawaban Direksi dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh Direktur.

## Bagian Ketiga Pengelolaan BUMDes

## Pasal 24

- (1) Pengelolaan BUMDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berdasarkan pada:
- a. Anggaran Dasar; dan
- b. Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat paling sedikit rincian nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, kepemilikan modal, kegiatan usaha, dan kepengurusan.
- (3) Anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat paling sedikit hak dan kewajiban pengurus, masa bakti kepengurusan, tata cara pengangkatan dan pemberhentian pengurus, penetapan operasional jenis usaha, dan sumber permodalan.

## Pasal 25

Pengelolaan BUMDes dilakukan dengan persyaratan :

- a. Pengurus yang berpengalaman dan/atau profesional;
- b. Mendapat pembinaan manajemen;
- c. Mendapat pengawasan secara internal maupun eksternal;
- d. Menganut prinsip transparansi, akuntabel, dapat dipercaya dan rasional; dan
- e. Melayani kebutuhan masyarakat dengan baik dan adil.

## Bagian Keempat Hak dan Kewajiban BUMDes

## Pasal 26

## Hak BUMDes adalah sebagai berikut :

- a. Mendapatkan perlindungan secara hukum dari Pemerintah Desa;
- b. Menggali dan mengembangkan potensi Desa terutama potensi yang berasal dari Kekayaan Milik Desa;
- c. Melakukan pinjaman dalam rangka peningkatan permodalan;
- d. Mendapatkan bagian dari hasil usaha BUMDes;
- e. Menambah jenis usaha BUMDes;
- f. Melaksanakan kerjasama dengan Pihak Ketiga;
- g. Memberikan masukan kepada Pemerintah Desa dalam rangka pengembangan BUMDes; dan
- h. Mendapatkan bimbingan dalam bidang manajemen perusahaan dan bidang teknis pengelolaan usaha dari Pemerintah Daerah.

## Pasal 27

Kewajiban BUMDes adalah sebagai berikut :

- a. Menjalankan kegiatan usaha secara profesional;
- b. Mengakomodasi dan mendorong peningkatan kegiatan unitunit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi masyarakat;
- c. Memberikan pendapatan kepada Pemerintah Desa;
- d. Memberikan keuntungan kepada penyerta modal; dan
- e. Membuat laporan pengelolaan dan pertanggungjawaban BUMDes kepada Pemerintah Desa.

## Pasal 28

- (1) Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27 diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDes.
- (2) Segala resiko yang timbul sebagai akibat pengelolaan BUMDes diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDes.

## Bagian Kelima Kerjasama

## Pasal 29

- (1) BUMDes dapat melakukan kerjasama usaha antar 2 (dua) Desa atau lebih dan dengan Pihak Ketiga.
- (2) Kerjasama usaha antar 2 (dua) Desa atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam 1 (satu) Kecamatan atau antar Kecamatan dalam 1 (satu) Kabupaten.
- (3) Kerjasama usaha antar 2 (dua) Desa atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat persetujuan masingmasing pemerintahan desa.

## Pasal 30

- (1) Kerjasama usaha desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dibuat dalam naskah perjanjian kerjasama.
- (2) Naskah perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
- a. Subyek kerjasama;
- b. Obyek kerjasama;
- c. Jangka waktu;
- d. Hak dan kewajiban;

- e. Pendanaan;
- f. Keadaan memaksa;
- g. Penyelesaian permasalahan; dan
- h. Pengalihan.

## Pasal 31

- (1) Naskah perjanjian kerjasama usaha desa antar 2 (dua) atau lebih dalam 1 (satu) kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2), disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari sejak ditandatangani.
- (2) Naskah perjanjian kerjasama usaha desa antar 2 (dua) desa atau lebih antar kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2), disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 14 (empat belas) hari sejak ditandatangani.

Bagian Keenam

Bagi Hasil Usaha

Pasal 32

- (1) Bagi Hasil Usaha BUMDes setiap tahun dipergunakan untuk :
- a. Pemupukan modal usaha BUMDes;
- b. Kas desa;
- c. Penyerta modal;
- d. Penasehat atau komisaris;
- e. Direktur atau manajer;
- f. Kepala Unit Usaha;
- g. Pegawai;
- h. Sosial; dan
- i. Pengembangan Sumber Daya Manusia.

- (2) Ketentuan mengenai besarnya bagi hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDes.

## Pasal 33

Bagi hasil usaha desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, dilakukan berdasarkan keuntungan bersih usaha.

## Bagian Ketujuh Keuntungan dan Kepailitan

## Pasal 34

Tata Cara pelaksanaan Keuntungan dan Kepailitan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## Bagian Kedelapan Laporan Pertanggungjawaban

## Pasal 35

- (1) Pelaksana operasional atau direksi melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUMDes kepada Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa melaporkan pertanggungjawaban BUMDes kepada BPD dalam forum musyawarah desa.
- (3) Mekanisme pertanggungjawaban BUMDes diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## BAB VII

## PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 36

- (1) Bupati melakukan pembinaan, monitoring, evaluasi, upaya pengembangan manajemen dan sumber daya manusia serta prakarsa dalam permodalan yang ada di perdesaan.
- (2) Kepala Desa mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan BUMDes di wilayah kerjanya.
- (3) Kades dilarang membuat perjanjian kerja sama dengan Pihak lain melebihi masa jabatannya.

## Bagian Kedua Pengawasan

## Pasal 37

- (1) BPD dan/atau Pengawas Internal yang dibentuk melalui musyawarah desa melakukan pengawasan atas pengelolaan BUMDes.
- (2) Inspektorat Kabupaten melakukan pengawasan atas pengelolaan BUMDes.

## Bagian Ketiga Sanksi

## Pasal 38

- (1) Jenis sanksi yang diberikan kepada pengelola BUMDes adalah sanksi administratif.
- (2) Prosedur pengenaan sanksi sebagimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap yang dilakukan dengan cara teguran lisan, tertulis, pemberhentian sementara atau pemberhentian permanen.
- (3) Jika pengelola BUMDes melakukan tindak pidana maka dapat dikenakan hukuman sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

## BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

BUMDes atau sebutan lain yang telah ada tetap dapat menjalankan kegiatannya dan harus menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

## BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seluma.

Ditetapkan di Tais pada tanggal 18 OKT 2013

BUPATI SELUMA, ttd

H. BUNDRA JAYA

Diundangkan di Tais Pada tanggal 18 OKT 2013 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SELUMA, ttd

H. SYAFRUDIN.DA,SH.MM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SELUMA TAHUN 2013 NOMOR

## PENJELASAN

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN SELUMA NOMOR 7 TAHUN 2013

## TENTANG

## PEDOMAN TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA

## I. UMUM

Dalam rangka mengembangkan, memberdayakan potensi dan pengelolaan kekayaan desa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa serta untuk memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat desa maka desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.

Pendirian Badan Usaha Milik Desa tersebut sesuai dengan amanat Pasal 213 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa yang pada intinya disebutkan Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan Kebutuhan Potensi Desa dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan Desa.

Dengan dibentuknya Badan Usaha Milik Desa di masing-masing Desa diharapkan dapat:

- a. Memberdayakan masyarakat perdesaan dengan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam merencanakan dan mengelola pembangunan perekonomian desa;
- b. Mendukung kegiatan investasi lokal serta meningkatkan keterkaitan perekonomian perdesaan dan perkotaan

dengan membangun sarana dan prasarana perekonomian perdesaan yang dibutuhkan untuk mengembangkan produktifitas usaha ekonomi mikro perdesaan.

Peraturan Daerah ini pada intinya mengatur mengenai :

- a. Pembentukan dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
- b. Jenis usaha dan bentuk badan hukum Badan Usaha Milik Desa;
- c. Permodalan Badan Usaha Milik Desa;
- d. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, meliputi :
- 1) Organisasi pengelola;
- 2) Kepengurusan;
- 3) Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
- 4) Hak dan kewajiban Badan Usaha Milik Desa;
- 5) Kerjasama;
- 6) Bagi hasil usaha;
- 7) Keuntungan dan kepailitan;
- 8) Laporan pertanggungjawaban;
- e. Pembinaan dan pengawasan.

Diharapkan dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini tentunya memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Desa dalam melaksanakan pembentukan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Desa.

- II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

## Pasal 4 Cukup Jelas

## Pasal 5

Yang dimaksud dengan 'kebutuhan dan potensi Desa' adalah :

- a. Kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok;
- b. Tersedia sumberdaya Desa yang belum dimanfaatkan secara optimal terutama kekayaan Desa;
- c. Tersedia sumberdaya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat;
- d. Adanya unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi.

## Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan 'musyawarah warga desa' adalah merupakan suatu tahapan yang dilakukan oleh pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, tokoh masyarakat dan masyarakat desa dalam forum rembug desa dalam rangka menjaring aspirasi masyarakat untuk mencapai

kesepahaman bersama tentang rencana pembentukan Badan Usaha Milik Desa.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan 'perdagangan umum' misalnya produksi baru.

Huruf f

Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan 'jasa transportasi' misalnya jasa angkutan darat .

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan 'jasa energi' misalnya listrik desa.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3) Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Modal BUMDes yang berasal dari tabungan masyarakat bisa berupa tabungan, iuran/ simpanan.

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

## Cukup Jelas

Pasal 12 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Ayat (4) Cukup Jelas Ayat (5) Cukup Jelas Pasal 13 Cukup Jelas Pasal 14 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Yang dimaksud dengan 'mendapat persetujuan BPD' adalah persetujuan tertulis dari Badan Permusyawaratan Desa setelah diadakan rapat khusus untuk itu. Pasal 15 Cukup Jelas

```
Pasal 16 Cukup Jelas Pasal 17 Cukup Jelas Pasal 18 Cukup Jelas Pasal 19 Cukup Jelas Pasal 20 Cukup Jelas Pasal 21 Cukup Jelas Pasal 22 Cukup Jelas Pasal 23 Cukup Jelas Pasal 24 Cukup Jelas Pasal 25 Huruf a Cukup Jelas Huruf b
```

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan 'transparansi, akuntabel, dapat dipercaya dan rasional' adalah dapat diketahui, diikuti, dipantau, diawasi dan dievaluasi oleh warga masyarakat Desa secara luas.

Huruf e

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31 Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SELUMA NOMOR