Unknown Unknown Nomor 56 Tahun 2016 tentang GARA PERATURAN BUPATI MUNA NOMOR 56 TAHUN 2016 TENT ANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2017 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
:
BUPATI MUNA PROVINS! SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI MUNA NOMOR 56 TAHUN 2016
1!
'\
TENT ANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2017
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUNA,
a.
- b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 201 7 disusun dengan tujuan untuk menjawab perkembangan tuntutan-tuntutan kebutuhan prioritas pembangunan di Kabupaten Muna yang sifatnya strategis dalam rangka percepatan pembangunan pada seluruh urusan pemerintahan yang rnenjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Muna; ·
bahwa untuk menjamin agar kegiatan pembangunan di daerah berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran sehingga terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan serta untuk menciptakan kemandirian dalam rangka pembangunan daerah yang memperhatikan prinsip-prinsip demokratis, partisipasi masyarakat, pemerataan, keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah, maka perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
- c. bahwa dalam rangka penyusunan ~.nggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perlu diawali ;.idengan penyusunan dokumen RKPD; ·
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a.b,c, dan d, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Muna Tahun 2017.
- d. bahwa sehubungan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Muna serta Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021, maka Peraturan Bupati Muna Nomor 52 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Muna Tahun 2017 perlu ditinjau kembali;
: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan DaerahDaerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lernbaran Negara Republik IndonesiaNomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor Nomor 23 ',,Tahun 2014 tentang Pernerintahan Daerah (Lembaran Neg4j-a Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor l · 5567) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang -Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 13 Tahun 2006 ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedornan Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Peiaksanaan Rencana Per:nbangunan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 8 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Munan Tahun 2016-2021.
MEMUTUSKAN
PERATURAN BUPATI MUNA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN MUNA TAHUN 2017. Menetapkan
BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal1
Dalam Peraturan Bupati ini , yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Muna;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muna;
3. Bupati adalah Bupati Muna;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut OPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muna.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selai1jutnya disebut RPJMD · adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun;
6. Rencana Kerja Pemerintah selanjutnya disebut RKP adalah -dokumen perencanaan tahunan Pemerintah.Pusat untuk periode 1 (satu) tahun; ·!
.
.
,.
::
7. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja SKPD adalah dokumen perencanaan tahunan SKPD untuk periode ·1 (satu) tahun;
9. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disebut PPAS adalah nota kesepakatan antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Kabupaten yang berisi tentang program/kegiatan prioritas dan pendanaannya yang dialokasikan pada masing-masing SKPD.
8. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut KUA adalah nota kesepakatan antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Kabupaten yang berisi tentang kebijakan umum Pendapatan dan kebijakan umum belanja pembangunan daerah;
10. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
11. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut RAPBD adalah rancangan keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya ditetapkan menjadi Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah.
BAB II - RUANG LINGKUP Pasal2
Pasal 2
- (1) RKPD Tahun 2017 sebagaiman dimaksud dalam pasal 2 rnerupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2016-2021 yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah, prioritas dan sasaran pembangunan daerah, . dan rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Oaerah maupun dukungan pembiayaan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
BAB II - RUANG LINGKUP Pasal2
Pasal 3
- (1) RKPD Tahun 2017 sebagaiman dimaksud dalam pasal 2 rnerupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2016-2021 yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah, prioritas dan sasaran pembangunan daerah, . dan rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Oaerah maupun dukungan pembiayaan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (2) Uraian secara rinci RKPD Tahun 2017 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal4

RKPD Tahun 2017 digunakan sebagai:

- b. Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun RAPBD Tahun Anggaran 2017.
- a. Pedoman bagi SKPD dalam menyusun Renja SKPD;

## Pasal5

Dalam rangka menyusun RAPBD Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2):

- b. SKPD menggunakan RKPD Tahun 2017 dalam melakukan pembahasan RKA-SKPD.'
- a. Pemerintah Daerah menggunakan RKPD Tahun 2017 sebagai bahan pembahasan KUA dan PPAS dengan DPRO;

## Pasal6

- (1 ). Kegiatan prioritas SKPD yang tidak termuat dalam RKPD tahun 2017 dapat dimasukan pada dokumen PPAS dan RAPBD Tahun Anggaran 2017, hanya apabua kegiatan prioritas SKPD tersebut telah mempunyai dasar aturan untuk dianggarkan atau dalam rangka menanggulangi kondisi luar biasa.
- (2). Dasar aturan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diatas meliputi Persetujuan Bupati Muna, Nota kesepakatan yang ditandatangani oleh Bupati Muna, dan atau persyaratan penganggaran.
- (3). Kondisi luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diatas adalah keadaan yang diakibatkan oleh bencana a lam, pencegahan bencana dan atau · kerusakan inftrastruktur yang apabila tidak segera dilaksanakan membahayakan keselamatan masyarakat.

## BABIV KETENTUAN PENUTUP

## Pasal7

Dengan berlakunya Peraturan Bupati Muna ini, maka Peraturan Bupati Muna Nomor 52 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Muna Tahun 2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Muna ..

Ditetapkan di Pada Tanggal

Raha

BUPATI MUNA,



SERITA DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2016 NOMOR

NURDIN PAMONE

Diundangkan di

Raha

Pada Tanggal

to

Desember 2016

SEKRr,~: DAERAH,

~

PARAF KOORDINASI

UNIT /SA TUAN KERJA

PARAF/TGL

SEKDA KAB. MUNA

AS IS TEN

t:I

r.

BAGIAN HUKUM

PENGELOLA ...

-'

~~°""'