Unknown Unknown Nomor 66 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 2. Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); ten tang 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ·2005 Nomor 140); 6. sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Pengelolaan Keuangan Dae rah Pedoman ten tang 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 ten tang Tata Cara· Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya; 12. Peraturan Daerah. Kabupaten Ngada Nomor 1 Tahun (berlaku Unknown)
Pembukaan
mengingat konsentrasi penduduk yang tersebar di berbagai tempat di daerah yang mempengaruhi penentuan efektifitas pemasangan reklame.
3. yaitu: (3) Kawasan Reklame di wilayah daerah ditetapkan dalam 6 (enam ) kawasan,
- (4) Penetapan kawasan/zone reklame dapat berubah sesuai dengan kebutuhan clan perubahan kondisi di lapangan.
- (5) Perubahan kawasan sebagaimana dirnaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati
| No | Kelompok | Kawasanyang Dipungut |
|------|------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1 | Kawasan A | Kel.Ngedukelu,Kel.Kisanata, Kel.Tanalodu, Kel.Trikora. |
| 2 | Kawasan B | KomplekPasar Bajawa. |
| 3 | Kawasan C | Kel. Lebijaga, Kel. Jawameze, Kel. Bajawa, Kel. Susu, Kel.Faobata. |
| 4 | Kawasan d | Desa - desa yang ada dalam Kecamatan Bajawa. |
| 5 | Kawasan e | DiIbu Kota Kecarnatan. |
| 6 | Kawasan f | Desa I Kelurahan yang berada di luar ibukota Kecamatan. ' |
J
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Ngada.
2. Bupati adalah Bupati Ngada.
3. ' 3. .Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut DPPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ngada.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ngada.
5. Pajak 'Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah konstribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan kornanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Pajak Reklame yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang dipungut daerah atas peneyelenggaraan reklame.
8. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial dipergynakan untuk memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/ atau dinikmati oleh um um.
9. Reklame papan dan a tau Billboard adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kayu, Kertas, Plastik Fiberglass, Kaea, Batu, Logam, alat.penyinar atau alat lain yang bersinar yang dipasang pada tempat yang disediakan, berdiri sendiri atau dengan cara yang digantungkan atau ditempelkan.
10. Reklame Kain/ Spanduk adalah reklame yang diselenggarakan dengan mengggunakan bahan Kain, Plastik, atau bahan lain yang sejenisnya.
11. Reklame Melekat adalah reklame berbentuk selebaran atau yang dipersamakan dengan itu dan disebarkan serta ditempelkan pada tempat -tempat umum.
'
.
12. Reklame Berjalan adalah reklame yang dipasang pada kendaraan, antara lain kendaraan roda dua roda empat, atau kendaraan lain yang dipersamakan.
13. Reklame Selebaran adalah reklame berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk diternpelkan, diletakan, dipasang, digantungkan pada suatu benda lain.
3. rnemperagam, disertai suara. mempertontonkan suatu barang dengan atau tanpa 14. Reklarne Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan · cara
4. Gas, balon, Pesawat atau alat lainya yang sejenis yang melayang di udara. ·. 15. Reklame U dara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan
16. Reklame Suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata -kata yang diucapkan atau dengan suara yang timbul dari atau oleh perantaraan alat atau pesawat pemancar apapun.
17. Reklarne Slide dan atau Reklame Film dan a tau Reklame Megatron adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film, ataupun I bahan-bahan lain yang sejenis, sebagai · alat untuk di proyeksikan dan atau peragakan pada layar atau benda lain yang sejenis.
18. Penyelenggaraan Reklame adalah perorangan atau badan hukum yang menyelenggarakan reklame baik untuk atas namanya sendiri atau untuk.dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya,
19. Kawasan / zona adalah batasan - batasan wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tertentu yang dapat dipergunakan untuk pemasangan reklarne.
20. Nilai Jual Objek Pajak Reklame ( NJOPR) adalah keseluruhan pembayaran / pengeluaran biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan atau penyelenggara reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya / harga beli bahan reklame, kontruksi, penayangan, pengecatan, pemasangan dan transportasi pengangkutan dan lain sebagainya sampai dengan bangunan reklame, rangkum, di pancarkan,' di peranggakan, di tayangkan, dan atau terpasang di tempat yang telah di ijinkan.
21. Nilai Strategi Lokasi Reklame adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame tersebut ## BAB II
OBJEK DAN SUBJEK PAJAK
Pasal 2
- (1) Objek Pajak Reklame terdiri dari :
- a. Reklame Papan I billboard/Megatron dan Media Reklame Elektronik lainnya;
- b. Reklame Kain;
- c. Reklame Melekat (Sticker);
- d. Reklame Sele baran (Brosur);
- e. Reklame Berjalan pada kendaraan;
- f. Reklame Udara f. Balon;
- g. Reklame Apung;
- h. Reklame Suara;
- i. Reklame Film/Slide; dan
- J. Reklame Peragaan.
- (2) Tidak terrnasuk sebagai objek pajak reklame adalah :
- a. Penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
- b. Label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedak:an dari produk sejenis lainya;
- c. Nama pengenal atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau provfesi tidak melebihi dari 250 ( dua ratus lima puluh) cm-
- d. Reklame yang diselenggarak:an oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
- e. Reklame yang diselenggarakan semata - mata memuat nama tempat ibadah dan tempat panti asuhan ; dan
- f. Reklame yang diselenggarakan untuk kegiatan social, partai politik organisasi kemasyarakatan.
Pasal 3
- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan reklame.
- (3) Yang bertanggungjawab atas pernbayaran pajak adalah :
- a. untuk orang pribadi adalah orang yang bersangkutan, kuasanya atau ahli warisnya;
- b. untuk Badan adalah pengurus atau kuasanya.
I
DASAR PENGENAAN, TARIF DAN TATA CARA PERHITUNGAN PAJAK REKLAME
BAB III - DASAR PENGENAAN, TARIF DAN TATA CARA PERHITUNGAN PAJAK REKLAME
Pasal 4
- (1) Dasar pengenaan pajak reklame adalah Nilai Sewa Reklarne.
- (2) Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah nilai strategis reklame ditambah NJOPR.
- (3) Nilai Strategis Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik kawasan pemasangan reklame
- (4) NJOPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebesar nilai yang ditetapkan oleh DPKAD sebagai dasar perhitungan pajak reklame dengan mengalikan 1uas reklame dengan dengan tarif.
BAB III - DASAR PENGENAAN, TARIF DAN TATA CARA PERHITUNGAN PAJAK REKLAME
Pasal 5
Tarif Pajak Reklame sebesar 25 % ( dua puluh Hrna persen )
BAB III - DASAR PENGENAAN, TARIF DAN TATA CARA PERHITUNGAN PAJAK REKLAME
Pasal 6
- (1) Setiap penyebaran reklame di wilayah daerah harus
BAB III - DASAR PENGENAAN, TARIF DAN TATA CARA PERHITUNGAN PAJAK REKLAME
Pasal 7
- "(1) Tarif pajak reklame adalah sebagai berikut :
- (2) Cara perhitungan tarif reklame sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1) tercantum dalam
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngada, ~

Penetapan: Diundangkan di Bajawa Pada Tanggal 21 Maret 2013 ~ S KRET. S DAERAH KABUPATEN NGADA, .·~ . I ~ 9 •
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I Peraturan Bupati yang tidak dapat clipisahkan.
- (3) Tarif clan jenis pajak reklame sebagaimana dimaksud apada ayat (1) clapat cliubah sesuai dengan perubahan yang ada di masyarakat clan teknologi serta kebutuhan pemerintah claerah.

| | | NilaiSewaReklame ( NSR) Rp | NilaiSewaReklame ( NSR) Rp | NilaiSewaReklame ( NSR) Rp | NilaiSewaReklame ( NSR) Rp | NilaiSewaReklame ( NSR) Rp | NilaiSewaReklame ( NSR) Rp | |
|----|--------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| No | Jenis Reklame | Kawasan A | Kawasan B | Kawasan c | Kawasan D | Kawasan E | Kawasan F | Ket |
| l. | Reklame Papan/bilboard/Megatro n a. Memakai penerengan lampu | 90.000/ m2 /bin | 80.000/ m2 /bin | 70.000/ m2/bin | 60.000/ m2 /bln | 50.000/ m2 /bln | 40.000/ m2 /bln | Tarlf Pe,jak adalah 25 % seauai perda Kabupaten Ngada nomor 10 tahun 2011 |
| | b. Tidak memakai peneranganlampu | 50.000/ m2 /bin | 40.000/ m 2 /bin | 30.000/ m 2 /bin | 25.000/ m2 /bin | 20.000/ m2 /bln | 15.000/ m 2 /bin | Tarlf Pe,jak adalah 25 % seauai perda Kabupaten Ngada nomor 10 tahun 2011 |
| 2. | Reklame Kain (spanduk, umbul - umbul ) | 40.000/ m 2 /bin | 35.000/ m2 /bin | 30.000/ m2 /bin | 25,000/ m2 /bln | 20.000/ m' /bin | 15.000/ m2 /bln | Tarlf Pe,jak adalah 25 % seauai perda Kabupaten Ngada nomor 10 tahun 2011 |
| 3. | Reklame Melekat ( stiker) | 30.000/ 100 /lbr | 20.000/ 100/lbr | 15.000/ 100/lbr | 10.000/ 100/lbr | 7.500/ 100/lbr | 5.000/ 100/lbr | Tarlf Pe,jak adalah 25 % seauai perda Kabupaten Ngada nomor 10 tahun 2011 |
| 4 | Reklame Selebaran | 30.000/ 100/lbr | 20.000/ 100/lbr | 15.000/ 100/lbr | 10.000/ 100/lbr | 7.500/ 100/lbr | 5.000/ 100/lbr | Tarlf Pe,jak adalah 25 % seauai perda Kabupaten Ngada nomor 10 tahun 2011 |
| 5. | Reklame Berjalan / Kendaraan RodaEmpat kc atas | 3.000/ hari | 1.500/ Harl | 700/ hari | 750/ hari | 750/ hari | 750/ Hari | Tarlf Pe,jak adalah 25 % seauai perda Kabupaten Ngada nomor 10 tahun 2011 |
| 6. | Reklame Suara | 25.000/ hari | 20.000/ hari | 15.000/ hari | 10.000/ hari | 7.500/ hari | 5.000/ - Jlari | Tarlf Pe,jak adalah 25 % seauai perda Kabupaten Ngada nomor 10 tahun 2011 |
| 7. | Reklame Udara | 75.000/ bin | 60.000/ Bln | 50.000/ bin | 40.000/ bln | 30.000/ bin | 25.000/ Bin | Tarlf Pe,jak adalah 25 % seauai perda Kabupaten Ngada nomor 10 tahun 2011 |
| 8. | Reklame Peragaan | 40.000/ bin | 30.000/ Bin .. | 25.000/ bin | 20.000/ bin | 15.000/ bin | 10.000/ Bln | Tarlf Pe,jak adalah 25 % seauai perda Kabupaten Ngada nomor 10 tahun 2011 |

## BAB IV

## WILAYAH DAN KEWENANGAN PEMUNGUTAN

## Pasal 8

Wilayah pemungutan Pajak Reklame adalah di wilayah Kabupaten Ngada

## Pasal 9

- (1) Bupati mempunyai kewenangan pemungutan pajak meliputi:
- a. Pendaftaran dan / atau penetapan;
- b. Penetapan;
- c. Penyetoran;
- d. Pembukuan dan pelaporan;
- e. penagihan;
- f. pembetulan, pembatalan, pengurangan penetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi; dan
- g. pengembalian kelebihan pembayaran.
- (2) Kewenangan pelaksanaan pemungutan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilaksanakan oleh Dinas.

## BABV

## TATACARAPEMUNGUTAN Bagian Kesatu

## Pendaftaran dan Pendataan

## Pasal 10

- (1) Setiap orang atau Badan yang meyelenggarakan Reklame wajib mendaftar kepada Dinas PPKAD dengan menggunakan SPTPD.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini dilakukan sebagai berikut:
- a. Penyelenggara / Wajib Pajak Reklame mengambil, mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran yang disediakan oleh Dinas PPKAD.
- b. Formulir pendaftaran yang diisi dan ditandatagani disampaikan kepada DPPKAD dengan melampirkan:
1. Foto Copy Indentitas dari pemohon (KTP/SIM/Pasport).
2. Foto copy Indentitas Badan Usaha / Perusahaan / Siup / Domosili usaha.
3. Gambar, isi ringkasan reklame dan denah lokasi pemasangan.
- c. Terhadap penerimaan berkas pendaftaran, DPPKAD memberikan tanda terima pendaftaran.
- (3) Apabila wajib pajak tidak melakukan pendaftaran yang ditetapkan, Dinas menetapkan SKPD jabatan.
- (4) Bentuk dan isi formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 11

- (1) Berdasarkan keterangan Wajib . Pajak dan data yang ada pada formulir pendaftaran Kepada DPPKAD menerbitkan :
- a. Surat Pengukuhan sebagai Wajib Reklame;
- b. Penyerahan Surat Pengukuhan dan Kartu NPWPD kepada Wajib Pajak Reklame sesuai dengan. tanda terima pendaftaran.

J

.

.

-

.

## Bagian Kedua Ketetapan Pajak

## Pasal 12

- (1) Setelah dilakukan pendataan, Bupati melalui Dinas membuat perhitungan sebagai dasar penerbitan SKPD.
- (2) SKPD sebagimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Dinas dan selanjutnya disampaikan kepada wajib pajak.
- (3) Bentuk dan isi SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Ketiga

## Tata Cara Pembayaran dan Penagihan Pajak

## Pasal 13

·,

··

- dalam Pasal .12 ayat (2) melalui Bendahara Penerima Dinas, Bendahara Penerima Pembantu yang ditunjuk atau melalui Bank yang ditunjuk oleh Bupati, selanjutnya disetor pada rekening Kas Umum Daerah dalam waktu yang ditentukan dalam SKPD. (1) Pembayaran pajak dilakukan berdasarkan SKPD sebagaimana dimaksud
- (2) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya disetor ke rekening Kas Umum daerah pada Bank yang ditunjuk paling lamaI (satu) ·hari· kerja.
- (~). Pembayaran pajak melalui Bank, Wajib Pajak menerima tanda bukti pembayaran / Slip Setoran dari Bank selanjutnya diserahkan kepada bendahara penerima dan bendahara penerima menerbitkan SSPD · ·dan STS yang telah divalidasi.
- (4) Pembayaran pajak melalui bendahara -penerima, Wajib Pajak menyetor uang langsung kepada bendahara penerima dan bendahara penerima membuat slip setoran yang disertai STS untuk disetorkan kembali ke bank, kemudian Wajib Pajak menerima SSPD yang telah divalidasi oeh Bendahara penerima.
- (5) SKPD yang tidak atau kurang bayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % ( dua persen) ', sebulan dihitung sejak pajak terutang dan ditagih dengan menerbitkan STPD.
- (6) Kepala Dinas.dapat menerbitkan STPD apabila:
- a. Pajak dalam satu masa pajak tidak atau kurang bayar;
- b. Hasil penelitian SKPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung.
- (7) Jumlah kekurangan pajak dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) , ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen]

-

.

- sebulan dihitung dari saat pajak terutang paling lama 10 (sepuluh) bulan terhitung sejak saat pajak terutang.
- (8) SKPD atau STPD yang mengakibatkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi paling lama 30 ( tiga puluh ) hari sejak tanggal diterbitkan.
- Bupati ini. (9) Bentuk 'dan isi STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan

## Bagian Keempat

## Pengembalian Kelebihan Pajak

## Pasal 14

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pajak, yang disampaikan secara tertulis kepada kepala Dinas dilengkapi dengan persyaratan:
- a. Bukti SKPD yang asli;
- b. Bukti pembayaran pajak yang asli;
- c. Perhitungan menurut Wajib Pajak.
- (2) Atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, Dinas menerbitkan SKPDLB dalam jangka waktu paling lama 12 ( dua belas) bulan terhitung sejak diterimanya surat permohonan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 12 ( dua belas ) bulan sejak diterimanya surat permohonan, Dinas tidak memberikan keputusan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan.

-,

- (4) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dan dapat dikonpensasikan untuk pembayaran pajak pada masa pajak berikutnya atau langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak yang bersangkutan.
- (5) Bentuk dan isi SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran V dan merupakan' 'bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Kelima

## Pengawasan

## Pasal 15

- ( 1) Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pajak ini dilakukan oleh Dinas.
- (2) Untuk teknis operasional pengawasan pengendalian pajak khusus dilakukan koordinasi oleh dinas dengan instansi terkait lainnya.
- (3) Untuk kegiatan pemeriksaan / pengendalian pajak sekurang - kurangnya 2 ( dua) kali dalam tahun anggaran berjalan dilakukan pemeriksaan lapangan.

.·•

## BABVI

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 16

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

## Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngada,


~

Diundangkan di Bajawa

Pada Tanggal 21 Maret 2013

~ S KRET. S DAERAH KABUPATEN NGADA, .·~



.

I

~

9

•

## PENJELASAN

## ATAS

## PERATURANBUPATINGADA

## NOMOR 6 TAHUN 2013

## TENT ANG

## TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

## I. UMUM

kepastian hukum, legalitas dan sistem administrasi perpajakan yang memudahkan wajib pajak dalam membayar pajak, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Ngada tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame~ Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka beberapa jenis Pajak yang sebelurnnya menjadi pajak provinsi menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota. Dalam rangka mengoptimalkan penerimaan daerah yang bersumber dari pajak daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan perlu dikelola clan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakatPengenaan beberapa Pajak Daerah agar dapat memenuhi asas-asas keadilan, kepastian Irukum, legalitas dan sistem administrasi perpajakan yang memudahkan wajib pajak dalam membayar pajak, rnaka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Ngada tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame Pengenaan beberapa Pajak Daerah agar dapat memenuhi asas-asas keadilan, ·,

H-. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup jelas.

Pasal 2 Cukup jelas.

Pasal 3 Cukup jelas.

Pasal 4 Cukup jelas.

Pasal 5 Cukup jelas.

Pasal 6 Cukup jelas.

Pasal 7 Cukup jelas.

Pasal 8 Cukup jelas.

Pasal 9 Cukup jelas.

Pasal 10 Cukup jelas.

Pasal 11 Cukup jelas.

Pasal 12 Cukup jelas.

Pasal 13 Cukup jelas.

Ii

.

"~

Pasal 14 Cukupjeas.

Pasal 15 Cukup jelas.

Pasal 16 Cukup jelas.

Pasal 17 Cukup jelas.

Pisa! 18 Cukup jelas.

Pasal 19 Cukup jelas.

Pasal 20 Cukup jelas.

## TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN NGADA TAHUN 2013 NOMOR


-

-

-·

-

-

...

-

-·

--

...

Tanggal 31 Maret 2013

Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame

6

Lampiran

Nomor

## Contoh Perhitungan Pajak Reklame:

Wajib Pajak Alex mempunyai obyek pajak papan reklame pada kawasan A yang tidak menggunakan lampu penerangan dengan ukuran 60cm x 80 cm dan jangka waktunya 12 bulan.

## Besarnya pajak Reklame sebagai berikut:

NSR = NJOPR x Indeks x jangka waktu x 25 %

= 50.000 x 60 cm x 80 cm x 12 x 25 %

-.