Unknown Unknown Nomor 22 Tahun 2014 tentang PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU (berlaku 28 Mei 2014)
Pembukaan
Menimbang bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 ten tang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerin tah se bagaimana telah telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013, maka untuk penyempurnaan dan peningkatan akuntabilitas, kinerja instansi pemerintah, dan kualitas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kabupaten Labuhanbatu, perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan
Mengingat
2
Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten­ Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan N epotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan clan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
3
sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844};
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ten tang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. 1 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012
5
tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/ 135/ M.PAN/9/2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Daerah Nomor 33 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Labuhanbatu (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 33 Tahun 2008 Seri D Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Nomor 34 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 34 Tahun 2008 Seri D Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 35 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Labuhanbatu Pemerintah Daerah Labuhanbatu (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 35 Tahun 2008 Seri D Nomor 6);
Memperhatikan :
Menetapkan
6
17. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 36 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Labuhanbatu (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 36 Tahun 2008 Seri D Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 32 Tahun 2011 ten tang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 36 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Labuhanbatu (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu tahun 2011 Nomor 32 Seri D Nomor 32).
Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2011 tanggal 15 April 2011 tentang Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.
MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu.
5. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat LAKIP adalah cermman prestasi sebuah instansi serta evaluasi terhadap berbagai program kerja.
6. Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu adalah pedoman yang disusun secara sistematis dan terin tegrasi dalam rangka penyusunan Evalusi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan
Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu.
BAB II - TUJUAN Pasal 2
Pasal 2
Tujuan Petunjuk Pelaksanaan Eyaluasi LAKIP SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu adalah sebagai panduan dalam pelaksanaan evaluasi LAKIP SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu.
BAB III - SISTEMATIKA PENYUSUNAN Pasal 3
Pasal 3
Sistematika Evaluasi LAKIP SKPD terdiri atas :
PENDAHULUAN
PERENCANAAN EVALUASI LAKIP
EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
BAB IV
PELAPORAN HASIL EVALUASI
BAB V
PENUTUP
BAB I
BAB II
BAB III
BAB IV - KETEN TUAN PENUTUP Pasal 4
Pasal 4
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, pengundangan Peraturan Bupati penempatannya dalam Berita Daerah. memerintahkan ini dengan

Penetapan: Ditetapkan di Rantauprapat pada tanggal 28 Mei 2014

Penandatangan: BUPATI LABUHANBATU, dto TIGOR PANUSUNAN SIREGAR Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 22 Tahun 2014 Tanggal 28 Mei 2014

Penandatangan: Lampiran I Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 22 Tahun 2014 Tanggal : 28 Mei 2014 PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI LAPORAN AKUNTABILITA KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU ## BAB I PENDAHULUAN ## A. Umum Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) menuju tercapainya tata pemerintahan yang baik (Good Governance) perlu adanya pertanggungiawab dari penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilaporkan pada setiap tahun anggaran dalam rangka laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Perbaikan Pemerintahan Daerah yang bersih dan sistem manajemen merupakan agenda pen ting dalam reformasi pemerintahan yang dijalankan oleh Pemerintah Daerah. Sistem manajemen pemerintahan yang berfokus pada peningkatan akuntabilitas dan sekaligus peningkatan kinerja berorientasi pada hasil (outcome) dikenal sebagai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP). Sistem AKIP diimplementasikan secara "Self Assesment" oleh masing­ masmg Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). SKPD merencanakan, mengukur dan memantau kinerjanya sendiri serta melaporkan sendiri kepada instansi yang lebih tinggi. Dalam sistem yang mekanisme pelaksanaannya demikian, perlu adanya evaluasi dari pihak yang lebih indenpeden agar diperoleh umpan batik yang objektif untuk perbaikan akuntabilitas dan kinerja instansi Pemerintah Daerah.

Penandatangan: Bupati selaku pimpinan tertinggi dalam pemerintahan di daerah perlu mengetahui sampai sejauh man a pelaksanaan implementasi Sistem AKIP dan juga perlu diberikan masukan (umpan balik) dari hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi sesuai dengan prioritas program pemerintah. Oleh sebab itu, pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya karena merupakan bagian yang inherent dengan Sis tern AKIP. Seiring dengan kebijakan pemerintah untuk melihat sampai sejauhmana suatu intansi pemerintah melaksanakan dan memperlihatkan kinerja organisasiny~, serta sekaligus untuk mendorong kinerja instansi Pemerintah Daerah, maka perlu dilakukan suatu pemeringkatan dari hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tcrsebut. Dcngan adanya pemeringkatan ini diharapkan akan mendorong instansi Pemerintah Daerah untuk secara konsisten meningkatkan akuntabilitas kinerjanya dalam rangka mewujudkan pencapaian kinerja hasil organisasi. Dalam rangka pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja yang merupakan bagian inherent dengan Sistem AKIP dengan sebaik-baiknya, diperlukan adanya petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja SKPD bagi evaluator AK.IP. Petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja SKPD ini, disusun seiring dan selaras dengan kebijakan

Penandatangan: Pemerintah Daerah sebagaimana tertuang dalam Pedornan Umurn Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi yang ditetapkan oleh MENPAN dengan Surat Peraturan Menteri Negara PAN nomor : Kep/135/M.PAN/9/2004. Petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas SKPD ini merupakan petunjuk yang lebih teknis dari pedoman umum evaluasi akuntabilitas kinerja tersebut diatas. ## B. Maksud Dan Tujuan - 1 . Petunjuk pelaksanaan akuntabilitas kinerja SKPD dimaksudkan untuk: - a. memberi panduan bagi evaluator yang berkaitan dengan: - 1) pemahaman mengenai tujuan evaluasi dan penetapan ruang lingkup evaluasi; - 2) pemahaman mengenai strategi evaluasi dan metodologi yang digunakan; - 3) penetapan langkah-langkah kinerja yang harus ditempuh dalam proses evaluasi; - 4) penyusunan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) dan pemahaman mekanisme pelaporan hasil evaluasi serta proses pengolahan datanya. - b. menjadi panduan dalam mengelola pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja SKPD bagi aparat pengawas Inspektorat. - c. menjadi bahan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun petunjuk pelaksanaan evaluasi internal di masing­ masing SKPD. 2. Tujuan Evaluasi dari Akuntabilitas Kinerja SKPD ini adalah sebagai berikut: - a. memperoleh informasi tentang implementasi Sistem AKIP. - b. menilai akuntabilitas Kinerja SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah. - c. memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas Pemerintah Daerah. - d. memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya. ## C. Ruang Lingkup Evaluasi - 1 . Ruang lingkup evaluasi meliputi: - a. evaluasi akuntabilitas kinerja SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah melalui evaluasi atas penerapan Sistem AKIP dalam hal ini SKPD dan pencapaian kinerja organisasi. - b. evaluasi terhadap penerapan Sistem AKIP dilakukan dengan mempertimbangkan upaya yang telah dilakukan evaluatan sampai dengan saat terakhir pembahasan hasil evaluasi. - c. menyusun pemeringkatan dan kategori hasil evaluasi Satuan SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah. 2. Entitas akuntabilitas yang dievaluasi adalah seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu. ## D. Penugasan

Penandatangan: Inspektur membentuk Tim Khusus untuk melakukan Evaluasi LAKIP SKPD yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. ## E. Dokumen yang Dipergunakan 1. Rencana Strategis (Renstra) SKPD; 2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dalam 1 (satu) Tahun Anggaran; 3. Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP); 4. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA); 5. Penetapan Kinerja (PK) dalam 1 (satu) Tahun Anggaran; 6. Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD; 7. Rencana Kinerja Tahunan (Renja) SKPD. ## F. Sistematika Sistematika Petunjuk Evaluasi Akuntabilitas terdiri dari 5 BAB yaitu : Pelaksanaan Kinerja SKPD BAB I Pendahuluan BAB II Pelaksanaan Evaluasi Secara Umum BAB III Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah BAB IV Pelaporan Hasil Evaluasi BAB V Penutup Lampiran-lampiran. ## BAB II PELAKSANAAN EVALUASI SECARA UMUM ## A. STRATEGI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI - 1 . Pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah difokuskan untuk peningkatan mutu penerapan manajemen berbasis kinerja (Sistem AKIP) dan peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan Pemerintah Daerah yang berorientasi pada hasil (result oriented government). 2. Strategi yang akan dijalankan menggunakan prinsip: - a. partisipasi dan coevaluation dengan pihak yang dievaluasi. Keterlibatan pihak yang dievaluasi pada proses evaluasi ini sangat penting untuk meningkatkan efektifitas evaluasi. - b. proses konsultasi yang terbuka dan memfokuskan pada pembangunan dan pengembangan serta implementasi komponen utama Sistem AKIP. 3. Untuk SKPD yang sudah pernah dievaluasi, langkah pertama yang perlu dilakukan oleh evaluator dalam melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja SKPD adalah mengumpulkan informasi mengenai tindak lanjut terhadap saran atau rekomendasi yang diberikan oleh evaluator tahun lalu. Hambatan dan kendala pelaksanaan tindak lanjut hasil evaluasi tahun lalu, jika cukup relevan perlu dilaporkan kepada instansi yang lebih tinggi atau pihak lain yang berwenang. ## B. TAHAP EVALUASI Tahapan evaluasi yang dilakukan meliputi : - 1 . reviu tindak lanjut evaluasi tahun lalu; 2. evaluasi akuntabilitas kinerja SKPD; 3. penyusunan pemeringkatan hasil evaluasi untuk SKPD; 4. pelaporan hasil evaluasi SKPD;

Penandatangan: 5. pelaporan hasil evaluasi gabungan kepada Bupati. ## C. METODOLOGI EVALUASI Metodologi yang digunakan untuk melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja SKPD dengan menggunakan teknik "criteria r e f errenced survey", yaitu menilai secara bertahap langkah demi langkah (step by step assessment) setiap komponen dan selanjutnya menilai secara keseluruhan (overall assessment) dengan kriteria evaluasi dari masing­ masing komponen yang telah ditetapkan sebelumnya. Kriteria evaluasi sebagaimana tertuang dalam Lembar Kriteria Evaluasi (LKE) akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, ditentukan dengan berdasarkan kepada : - 1 . ke benaran normatif sebagaimana yang ditetapkan dalam pedoman penyusunan LAKIP; 2. kebenaran normatif yang bersumber pada modul-modul atau buku-buku petunjuk mengenai Sistem AKIP; 3. Kebenaran normatif yang bersumber pada best practice di Indonesia; 4. Kebenaran normatif yang bersumber pada berbagai praktik manajemen stratejik, manajemen kinerja, dan sistem akuntabilitas yang baik. Dalam menilai apakah suatu SKPD telah memenuhi suatu kriteria, harus didasarkan pada fakta obyektif dan profesional jugdement dari para evaluator dan supervisor. ## D. TEKNIK EVALUASI Teknik evaluasi pad a dasarnya merupakan cara/alat/ metode yang digunakan untuk pengumpulan dan analisis data. Berbagai teknik evaluasi dapat dipilih untuk digunakan dalam evaluasi ini, namun demikian pada akhirnya teknik apapun yang digunakan harus dapat mendukung penggunaan metode evaluasi yang telah ditetapkan, sehingga mampu menjawab tujuan dilakukanya evaluasi ini. Berbagai teknik pengumpulan data antara lain kuisioner, wawancara, observasi, studi dokumentasi atau kombinasi beberapa teknik tersebut. Sedangkan teknik analisis data antara lain telaahan sederhana, berbagai analisis dan pengukuran, metode statistik, pembandingan, analisis logika program dan sebagainya. ## E. KERTAS KERJA EVALUASI Pendokumentasian langkah evaluasi dalam kertas kerja perlu dilakukan agar pengumpulan data dan analisis fakta­ fakta dapat ditelusuri kembali dan dijadikan dasar untuk penyusunan LHE. Setiap langkah evaluator yang cukup penting dan setiap penggunaan teknik evaluasi harus didokumentasikan dalam Kertas Kerja Evaluasi (KKE). Kertas kerja tersebut berisi fakta dan data yang dianggap relevan dan berarti untuk perumusan temuan permasalahan. Data dan deskripsi fakta ini ditulis mulai dari uraian fakta yang ada, analisis (pemilahan, pembandingan, pengukuran dan penyusunan argumentasi), sampai pada kesimpulannya. ## F. ORGANISASI DAN JADWAL EVALUASI

Penandatangan: - 1 . Pengorganisasian evaluasi akuntabilitas kinerja untuk tingkat Pemerintah Kabupaten sepenuhnya dikendalikan oleh Kementerian Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, sedangkan pada tingkat SKPD dilakukan oleh Tim Evaluasi yang ditetapkan oleh -Bupati. Hasil evaluasi tersebut dapat digunakan sebagai bahan informasi evaluasi oleh Kementarian Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 2. Hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan clan pengendalian evaluasi, seperti penanggungjawab evaluasi, mekanisme penerbitan surat tugas, penerbitan laporan hasil evaluasi, tetap

Penandatangan: mengikuti kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh Deputi Bidang Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Penandatangan: 3. Pejabat Kementerian Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melakukan sosialisasi juklak evaluasi dan monitoring pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi yang dilakukan oleh Inspektorat. Sosialisasi dilakukan dalam upaya mencapai pemahaman yang sama terhadap penggunaan petunjuk pelaksanaan evaluasi ini.

Penandatangan: 4. Laporan Hasil Evaluasi terhadap SKPD yang dilakukan oleh Inspektorat atau Tim Khusus yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati oleh Pemerintah Daerah dengan waktu penyelesaian paling lambat tanggal 30 Juni pada setiap tahunnya dan hasil evaluasi terse but disampaikan kepada SKPD yang dievaluasi. ## BAB III EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ## A. UMUM Terdapat beberapa langkah kerja yang berkaitan dengan evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada SKPD yang tidak dapat dilepaskan dari ruang lingkup dan tujuan evaluasi. Langkah-langkah kerja tersebut terdiri dari evaluasi atas komponen akuntabilitas kinerja dan penilaian dan penyimpulan. ## B. EVALUASI ATAS KOMPONEN AKUNTABILITAS KINERJA - 1 . Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada SKPD difokuskan pada kriteria-kriteria yang ada dalam Lembar Kriteria Evaluasi (LKE) dengan tetap memperhatikan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tahun sebelumnya, maka isu-isu penting yang ingin diungkap melalui evaluasi akuntabilitas kinerja tahun berikutnya adalah sebagai berikut: - a. kesungguhan SKPD dalam menyusun, merevru dan menyempumakan perencanaan - kinerja agar berfokus pada hasil;. b. pembangunan sistem pengukuran - dan pengumpulan data kinerja; - c. pengungkapan informasi pencapaian kinerja SKPD dalam LAKIP; - d. monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan program, khususnya program strategis SKPD; - seluruh dengan kebijakan pengendalian penganggaran, pelaksanaan dan serta pelaporannya; e. keterkaitan diantara komponen-komponen perencanaan kinerja - dari capaian kinerja utama masing-masing SKPD; f. - kinerja g. tingkat akuntabilitas SKPD; - h. memastikan disusunnya rencana aksi terhadap rekomendasi hasil evaluasi yang belum ditindaklanjuti. 2. Evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada SKPD, terdiri atas evaluasi penerapan komponen manajemen kinerja (Sistem AKIP) yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja internal dan pencapaian kinerja yaitu pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. 3. Evaluasi penerapan manajemen kinerja (Sistem AKIP) juga meliputi penerapan kebijakan penyusunan dokumen penetapan kinerja dan indikator kinerja utama (IKU) sampai saat dilakukan evaluasi. 4. Evaluasi atas pencapaian kinerja organisasi tidak hanya difokuskan pada pencapaian kinerja yang tertuang dalam dokumen LAKIP semata, tetapi juga dari sumber lain yang akurat dan relevan dengan kinerja SKPD.

Penandatangan: 5. Lembar Kriteria Evaluasi (LKE) dan Penjelasannya untuk evaluasi akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah pada SKPD sesuai dengan yang tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. ## C. PENILAIAN DAN PENYIMPULAN 1. Evaluasi atas akuntabilitas kinerja SKPD harus menyimpulkan hasil penilaian atas fakta objektif SKPD dalam mengimplementasikan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja sesuai dengan kriteria masing-masing komponen yang ada dalam LKE. 2. Langkah penilaian dilakukan se bagai berikut: 3. melakukan penilaian, tiga variable yaitu: sub-komponen, dan terdapat komponen, kriteria. a. Dalam - b. Setiap komponen dan sub­ komponen penilaian diberikan alokasi nilai sebagai berikut: Tabel 3.1 Alokasi Penilaian Komponen dan Sub Komponen | No | Komponen | bobot | | |------|---------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | Perencanaan Kinerja | 35% | Sub Komponen Rencana Strategis 12.5%, meliputi Pemenuhan Renstra {2.5%), Kualitas Renstra (6.25%) dan Implementasi Renstra (3.75%) | | | | C | Perencanaan Kinerja Tahunan 22.5%, meliputi PemenuhanPerenca naan Kinerja Tahunan (4.5%), Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan (11.25%) dan Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan (6.75%); | |--------------------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Pengukuran Kinerja | 20% | a b | Pemenuhan pengukuran 4%; Kualitas pengukuran 10%; Implementasi pengukuran 6% | | Pelaporan Kinerja | 15 % | a b C | Pemenuhan pelaporan 3%; Penyajian informasi kinerja 8%; Pemanfaatan informasi kinerja 4%. | | Total | 70% | | | Penilaian terhadap komponen nomor l sampai 3 terkait dengan penerapan SAKIP pada SKPD. 3. Setiap sub-komponen akan dibagi kedalam beberapa pertanyaan sebagai kriteria pemenuhan sub-komponen tersebut. Setiap pertanyaan akan dijawab dengan ya atau tidak atau a/b/ c/ d/ e. Jawaban "Ya"/Tdak° diberikan untuk pertanyaan­ pertanyaan yang langsung dapat dijawab sesuai dengan pemenuhan kriteria. Jawaban a/b/ c/ d/ e diberikan untuk pertanyaan­ pertanyaan yang membutuhkan "judgement dari evaluator dan biasanya terkait dengan kualitas suatu sub komponen tertentu. 4. Setiap jawabannya "Ya" akan diberikan nilai 1 sedangkan jawaban "Tidak? maka akan diberikan nilai 0. 5. Untuk jawaban a/b/c/d/e, penilaian didasarkan pada judgement evaluator dengan kriteria sebagai berikut: | Jawa ban | Kriteria | Nilai | |------------|-----------------------------------------------------------|---------| | a | Memenuhi hampir semua kriteria (lebih dari 80% s.d 100%) | 1 | | b | Memenuhi sebagian besar kriteria (lebih dari 60% s.d 80%) | 0,75 | | C | Memenuhi sebagian kriteria (lebih dari 40% s.d 60%) | 0,50 | |-----|-----------------------------------------------------------|--------| | d | Memenuhi sebagian kecil kriteria (lebih dari 20% s.d 40%) | 0,25 | | e | Sangat kurang memenhi kriteria (kurang dari 20%) | 0 | 6. Apabila pertanyaan yang digunakan dalam kriteria berhubungan dengan kondisi yang memerlukan penyimpulan, karena terdiri dari beberapa sub kriteria, (misal kriteria mengenai kondisi sasaran atau Indikator Kinerja, berhubungan dengan lebih dari satu sasaran atau indikator kinerja, penilaian "Ya" atau "Tidak dilakukan atas masing­ masing sasaran atau indikator kinerja). 7. Dalam memberikan penilaian "ya" atau "tidak" maupun "a/b/c/d/e, evaluator harus menggunakan profesional judgementnya dengan mempertimbangkan hal-hal yang mempengaruhi pada setiap kriteria, dan didukung dengan suatu kertas kerja evaluasi. 8. Setelah setiap pertanyaan diberikan nilai maka penyimpulan akan dilakukan sebagai berikut: - a. Tahap pertama di jumlahkan nilai pada setiap pertanyaan pada setiap sub-komponen sehingga ditemukan suatu angka tertentu misal: sub-komponen Indikator Kinerja mempunyai alokasi nilai 10% dan memiliki 10 (sepuluh) buah pertanyaan. Dari 10 (sepuluh) pertanyaan tersebut apabila pertanyaan yang dijawab "Ya" ada 3 (tiga) pertanyaan, maka nilai untuk sub-komponen tersebut adalah: (3/10) 10 = 3; - b. Untuk kriteria yang berhubungan dengan kondisi yang memerlukan penyimpulan, karena terdiri dari beberapa sub kriteria, penyimpulan tentang kriteria dilakukan melalui nilai rata-rata; - c. Tahap berikutnya adalah melakukan penjumlahan seluruh nilai sub-komponen yang ada sehingga ditemukan suatu angka tertentu untuk total nilai dengan range nilai antara 0 s.d. 70, kemudian total nilai komponen 1 sampai 3 dibagi 70 dan dikali 100, sehingga nilai akhimya menjadi 1 sampai 100. 9. Setelah setiap pertanyaan diberikan nilai, maka penyimpulan akan dilakukan sebagai berikut: Penyimpulan atas hasil reviu terhadap a.kuntabilitas kinerja SKPD dilakukan dengan menjumlahkan angka tertimbang dari masing-masing komponen. Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen akan dipergunakan untuk menentukan tingkat akuntabilitas SKPD yang bersangkutan terhadap kinerjanya, dengan kategori sebagai berikut: Tabel. 3.2 Kategori Penilaian Komponen | N 0 | Kategori | Nilai Angka | Interpretasi | |-------|------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------| | 1 | AA | >85-100 | Memuaskan | | 2 | A | >75-85 | Sangat Baik | | 3 | B | >65-75 | Baik, perlu sedikit perbaikan |

Distribusi: | 4 | cc | >50-65 | Cukup (memadai), perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar | | 5 | C | >30-50 | Kurang, perlu banyak perbaikan, termasuk perubahan yang mendasar | | 6 | D | 0-30 | Sangat Kurang, perlu banyak sekali perbaikan & perubahan yang sangat mendasar. | 10. Dalam rangka untuk menjaga obyektivitas dalam penilaian maka dilakukan reviu secara berjenjang atas proses dan hasil evaluasi dari tim evaluator dengan pengaturan sebagai berikut: - a. Reviu tingkat 1 dilakukan di dimasing-masing tim evaluator oleh supervisor tim untuk setiap hasil evaluasi atas masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dievaluasi. - b. Reviu tingkat 2 dilakukan dalam bentuk forum panel, khusus untuk menentukan pemeringkatan nilai hasil evaluasi. ## BAB IV PELAPORAN HASIL EVALUASI ## A. UMUM - 1 . Setiap surat tugas untuk pelaksanaan evaluasi Akuntabilitas Kinerja harus menghasilkan Kertas Kerja Evaluasi (KKE) dan Laporan Hasil Evaluasi (LHE). Laporan Hasil Evaluasi ini disusun berdasarkan berbagai hasil pengumpulan data dan fakta serta analisis yang didokumentasikan dalam Kertas Kerja Evaluasi. 2. Sumber data untuk pelaporan hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi adalah Lembar Kriteria Evaluasi (LKE), yang diisi dan dilengkapi selama proses evaluasi dilaksanakan. 3. Bagi instansi yang sudah pernah dievaluasi, pelaporan hasil evaluasi diharapkan menyajikan informasi tindak lanjut dari rekomendasi tahun sebelumnya, sehingga pembaca laporan dapat memperoleh data yang diperbandingkan dan dapat mengetahui perbaikan-perbaikan yang telah dilakukan. 4. LHE disusun berdasarkan prinsip kehati-hatian dan mengungkapkan hal-hal penting bagi perbaikan manajemen kinerja instansi yang dievaluasi. Pennasalahan atau temuan hasil evaluasi (tentative finding) dan saran perbaikannya harus diungkapkan secara jelas dan dikomunikasikan kepada pihak instansi yang dievaluasi untuk mendapatkan konfirmasi ataupun tanggapan secukupnya. 5. Penulisan LHE harus mengikuti kaidah-kaidah um um penulisan laporan yang baik, yaitu antara lain: - a. Penggunan kalimat dalam laporan, diupayakan menggunakan kalimat yang jelas dan bersifat persuasif untuk perbaikan. Akan tetapi disarankan tidak menggunakan ungkapan yang ambivalen atau membingungkan dalam proses penyimpulan dan kompilasi data. - b. Evaluator harus berhati-hati dalam menginterpretasikan data hasil evaluasi, menyimpulkan dan menuangkannya dalam laporan ## B. FORMAT DAN ISI LHE - l. Bentuk dari LHE Tahun 20:XX yang dilaksanakan oleh Inspektorat terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu dalam bentuk surat, dengan contoh sebagai berikut: ## PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU INSPEKTORAT J1. Sisingamsngaraja No. 062 Rantauprapat Telp.0624­ 21050 Nomor Lampiran Perihal Rantauprapat, 20XX Kepada: Yth.Bapak/Ibu Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Setcda/ Setwan/Badan/Dinas /Kecamatan di­ Rantauprapat Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Surat Peraturan MENPAN Nomor : Kep-135/M.PAN/2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah dan Permen PAN &amp; RB Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 serta SP Kabupaten Labuhanbatu... , kami sampaikan hal-hal sebagai berikut: 1. Kami telah melakukan evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Asisten / Badan / Dinas / Kantor/Kecamatan Kabupaten Labuhanbatu, dengan tujuan: - a. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem AKIP; - b. Menilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah; - d. Memonitor tindak lanjut hasil evaluasi periode sebelumnya. - c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi. 2. Evaluasi dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja serta Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi. . Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 20XX, merupakan salah satu dokumen yang dievaluasi selain Rencana Strategis (Renstra) dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dokumen Penetapan Kinerja (PK) serta dokumen terkait lainnya. 3. Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari O s.d. 100. Asisten / Badan / Dinas / Kantor/ Kecamatan Ka bu paten Labuhanbatu memperoleh nilai sebesar ...dengan kategori 4. Nilai sebagaimana tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu, dengan rincian sebagai berikut: - a. Perencanaan Kinerja - b. Pengukuran Kinerja - c. Pelaporan Kinerja - d. Pencapaian Sasaran/ Kinerja Organisasi - e.Rekomendasi Evaluasi Tahun Lalu yang belum ditindaklanjuti . (Dalam poin a s.d. d menyajikan hasil penilaian atas berbagai atribut akuntabilitas instansi yang telah dituangkan dalam LKE, yang dapat mengindikasikan tingkat Akuntabilitas Kinerja Instansi). 5. Terhadap permasalahan yang telah dikemukakan di atas, kami merekomendasikan Asisten / Badan / Dinas / Kantor / Kecamatan Kabupaten Labuhanbatu, beserta seluruh jajarannya agar dilakukan perbaikan sebagai berikut : a.· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · b. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · c. · · · · · · · · · " · " · " " .

Distribusi: Demikian disampaikan hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Asisten / Badan / Dinas / Kantor / Kecamatan Kabupaten Labuhanbatu. Kami menghargai upaya Saudara beserta seluruh jajaran dalarn menerapkan manajemen kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu. Berikut terlarnpir beberapa hal yang merupakan
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I Peraturan Bupati Labuhanbatu

Nomor

22 Tahun 2014

Tanggal : 28 Mei 2014

PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI LAPORAN AKUNTABILITA KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU

## BAB I PENDAHULUAN

## A. Umum

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) menuju tercapainya tata pemerintahan yang baik (Good Governance) perlu adanya pertanggungiawab dari penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilaporkan pada setiap tahun anggaran dalam rangka laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Perbaikan Pemerintahan Daerah yang bersih dan sistem manajemen merupakan

agenda pen ting dalam reformasi pemerintahan yang dijalankan oleh Pemerintah Daerah. Sistem manajemen pemerintahan yang berfokus pada peningkatan akuntabilitas dan sekaligus peningkatan kinerja berorientasi pada hasil (outcome) dikenal sebagai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP). Sistem AKIP diimplementasikan secara "Self Assesment" oleh masing­ masmg Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

SKPD merencanakan, mengukur dan memantau kinerjanya sendiri serta melaporkan sendiri kepada instansi yang lebih tinggi. Dalam sistem yang mekanisme pelaksanaannya demikian, perlu adanya evaluasi dari pihak yang lebih indenpeden agar diperoleh umpan batik yang objektif untuk perbaikan akuntabilitas dan kinerja instansi Pemerintah Daerah.

Bupati selaku pimpinan tertinggi dalam pemerintahan di daerah perlu mengetahui sampai sejauh man a pelaksanaan implementasi Sistem AKIP dan juga perlu diberikan masukan (umpan balik) dari hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi sesuai

dengan prioritas program pemerintah. Oleh sebab itu, pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya karena merupakan bagian yang inherent dengan Sis tern AKIP.

Seiring dengan kebijakan pemerintah untuk melihat sampai sejauhmana suatu intansi pemerintah melaksanakan dan memperlihatkan kinerja organisasiny~, serta sekaligus untuk mendorong kinerja instansi Pemerintah Daerah, maka perlu dilakukan suatu pemeringkatan dari hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tcrsebut. Dcngan adanya pemeringkatan ini diharapkan akan mendorong instansi Pemerintah Daerah untuk secara konsisten meningkatkan akuntabilitas kinerjanya dalam rangka mewujudkan pencapaian kinerja hasil organisasi.

Dalam rangka pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja yang merupakan bagian inherent dengan Sistem AKIP dengan sebaik-baiknya, diperlukan adanya petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja SKPD bagi evaluator AK.IP. Petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja SKPD ini, disusun seiring dan selaras dengan kebijakan

Pemerintah Daerah sebagaimana tertuang dalam Pedornan Umurn Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi yang ditetapkan oleh MENPAN dengan Surat Peraturan Menteri Negara PAN nomor : Kep/135/M.PAN/9/2004. Petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas SKPD ini merupakan petunjuk yang lebih teknis dari pedoman umum evaluasi akuntabilitas kinerja tersebut diatas.

## B. Maksud Dan Tujuan

- 1 . Petunjuk pelaksanaan akuntabilitas kinerja SKPD dimaksudkan untuk:
- a. memberi panduan bagi evaluator yang berkaitan dengan:
- 1) pemahaman mengenai tujuan evaluasi dan penetapan ruang lingkup evaluasi;
- 2) pemahaman mengenai strategi evaluasi dan metodologi yang digunakan;
- 3) penetapan langkah-langkah kinerja yang harus ditempuh dalam proses evaluasi;
- 4) penyusunan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) dan pemahaman mekanisme pelaporan hasil evaluasi serta proses pengolahan datanya.

- b. menjadi panduan dalam mengelola pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja SKPD bagi aparat pengawas Inspektorat.
- c. menjadi bahan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun petunjuk pelaksanaan evaluasi internal di masing­ masing SKPD.
2. Tujuan Evaluasi dari Akuntabilitas Kinerja SKPD ini adalah sebagai berikut:
- a. memperoleh informasi tentang implementasi Sistem AKIP.
- b. menilai akuntabilitas Kinerja SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah.
- c. memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas Pemerintah Daerah.
- d. memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

## C. Ruang Lingkup Evaluasi

- 1 . Ruang lingkup evaluasi meliputi:
- a. evaluasi akuntabilitas kinerja SKPD di lingkungan Pemerintah

Daerah melalui evaluasi atas penerapan Sistem AKIP dalam hal ini SKPD dan pencapaian kinerja organisasi.

- b. evaluasi terhadap penerapan Sistem AKIP dilakukan dengan mempertimbangkan upaya yang telah dilakukan evaluatan sampai dengan saat terakhir pembahasan hasil evaluasi.
- c. menyusun pemeringkatan dan kategori hasil evaluasi Satuan SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah.
2. Entitas akuntabilitas yang dievaluasi adalah seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu.

## D. Penugasan

Inspektur membentuk Tim Khusus untuk melakukan Evaluasi LAKIP SKPD yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## E. Dokumen yang Dipergunakan

1. Rencana Strategis (Renstra) SKPD;
2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dalam 1 (satu) Tahun Anggaran;

3. Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP);
4. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA);
5. Penetapan Kinerja (PK) dalam 1 (satu) Tahun Anggaran;
6. Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD;
7. Rencana Kinerja Tahunan (Renja) SKPD.

## F. Sistematika

Sistematika Petunjuk Evaluasi Akuntabilitas terdiri dari 5 BAB yaitu : Pelaksanaan Kinerja SKPD

BAB I Pendahuluan

BAB II Pelaksanaan Evaluasi Secara Umum

BAB III

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah

BAB IV

Pelaporan Hasil Evaluasi

BAB V

Penutup

Lampiran-lampiran.

## BAB II PELAKSANAAN EVALUASI SECARA UMUM

## A. STRATEGI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI

- 1 . Pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah difokuskan untuk peningkatan mutu penerapan manajemen berbasis kinerja (Sistem AKIP) dan peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan Pemerintah Daerah yang berorientasi pada hasil (result oriented government).
2. Strategi yang akan dijalankan menggunakan prinsip:
- a. partisipasi dan coevaluation dengan pihak yang dievaluasi. Keterlibatan pihak yang dievaluasi pada proses evaluasi ini sangat penting untuk meningkatkan efektifitas evaluasi.
- b. proses konsultasi yang terbuka dan memfokuskan pada pembangunan dan pengembangan serta implementasi komponen utama Sistem AKIP.
3. Untuk SKPD yang sudah pernah dievaluasi, langkah pertama yang

perlu dilakukan oleh evaluator dalam melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja SKPD adalah mengumpulkan informasi mengenai tindak lanjut terhadap saran atau rekomendasi yang diberikan oleh evaluator tahun lalu. Hambatan dan kendala pelaksanaan tindak lanjut hasil evaluasi tahun lalu, jika cukup relevan perlu dilaporkan kepada instansi yang lebih tinggi atau pihak lain yang berwenang.

## B. TAHAP EVALUASI

Tahapan evaluasi yang dilakukan meliputi :

- 1 . reviu tindak lanjut evaluasi tahun lalu;
2. evaluasi akuntabilitas kinerja SKPD;
3. penyusunan pemeringkatan hasil evaluasi untuk SKPD;
4. pelaporan hasil evaluasi SKPD;
5. pelaporan hasil evaluasi gabungan kepada Bupati.

## C. METODOLOGI EVALUASI

Metodologi yang digunakan untuk melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja SKPD dengan menggunakan teknik

"criteria r e f errenced survey", yaitu menilai secara bertahap langkah demi langkah (step by step assessment) setiap komponen dan selanjutnya menilai secara keseluruhan (overall assessment) dengan kriteria evaluasi dari masing­ masing komponen yang telah ditetapkan sebelumnya. Kriteria evaluasi sebagaimana tertuang dalam Lembar Kriteria Evaluasi (LKE) akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, ditentukan dengan berdasarkan kepada :

- 1 . ke benaran normatif sebagaimana yang ditetapkan dalam pedoman penyusunan LAKIP;
2. kebenaran normatif yang bersumber pada modul-modul atau buku-buku petunjuk mengenai Sistem AKIP;
3. Kebenaran normatif yang bersumber pada best practice di Indonesia;
4. Kebenaran normatif yang bersumber pada berbagai praktik manajemen stratejik, manajemen kinerja, dan sistem akuntabilitas yang baik.

Dalam menilai apakah suatu SKPD telah memenuhi suatu kriteria, harus didasarkan pada fakta obyektif dan profesional jugdement dari para evaluator dan supervisor.

## D. TEKNIK EVALUASI

Teknik evaluasi pad a dasarnya merupakan cara/alat/ metode yang digunakan untuk pengumpulan dan analisis data. Berbagai teknik evaluasi dapat dipilih untuk digunakan dalam evaluasi ini, namun demikian pada akhirnya teknik apapun yang digunakan harus dapat mendukung penggunaan metode evaluasi yang telah ditetapkan, sehingga mampu menjawab tujuan dilakukanya evaluasi ini. Berbagai teknik pengumpulan data antara lain kuisioner, wawancara, observasi, studi dokumentasi atau kombinasi beberapa teknik tersebut. Sedangkan teknik analisis data antara lain telaahan sederhana, berbagai analisis dan pengukuran, metode statistik, pembandingan, analisis logika program dan sebagainya.

## E. KERTAS KERJA EVALUASI

Pendokumentasian langkah evaluasi dalam kertas kerja perlu dilakukan agar pengumpulan data dan analisis fakta­ fakta dapat ditelusuri kembali dan dijadikan dasar untuk penyusunan LHE. Setiap langkah evaluator yang cukup penting dan setiap penggunaan teknik evaluasi harus didokumentasikan dalam

Kertas Kerja Evaluasi (KKE). Kertas kerja tersebut berisi fakta dan data yang dianggap relevan dan berarti untuk perumusan temuan permasalahan. Data dan deskripsi fakta ini ditulis mulai dari uraian fakta yang ada, analisis (pemilahan, pembandingan, pengukuran dan penyusunan argumentasi), sampai pada kesimpulannya.

## F. ORGANISASI DAN JADWAL EVALUASI

- 1 . Pengorganisasian evaluasi akuntabilitas kinerja untuk tingkat Pemerintah Kabupaten sepenuhnya dikendalikan oleh Kementerian Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, sedangkan pada tingkat SKPD dilakukan oleh Tim Evaluasi yang ditetapkan oleh -Bupati. Hasil evaluasi tersebut dapat digunakan sebagai bahan informasi evaluasi oleh Kementarian Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
2. Hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan clan pengendalian evaluasi, seperti penanggungjawab evaluasi, mekanisme penerbitan surat tugas, penerbitan laporan hasil evaluasi, tetap

mengikuti kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh Deputi Bidang Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

3. Pejabat Kementerian Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melakukan sosialisasi juklak evaluasi dan monitoring pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi yang dilakukan oleh Inspektorat. Sosialisasi dilakukan dalam upaya mencapai pemahaman yang sama terhadap penggunaan petunjuk pelaksanaan evaluasi ini.
4. Laporan Hasil Evaluasi terhadap SKPD yang dilakukan oleh Inspektorat atau Tim Khusus yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati oleh Pemerintah Daerah dengan waktu penyelesaian paling lambat tanggal 30 Juni pada setiap tahunnya dan hasil evaluasi terse but disampaikan kepada SKPD yang dievaluasi.

## BAB III EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

## A. UMUM

Terdapat beberapa langkah kerja yang berkaitan dengan evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada SKPD yang tidak dapat dilepaskan dari ruang lingkup dan tujuan evaluasi. Langkah-langkah kerja tersebut terdiri dari evaluasi atas komponen akuntabilitas kinerja dan penilaian dan penyimpulan.

## B. EVALUASI ATAS KOMPONEN AKUNTABILITAS KINERJA

- 1 . Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada SKPD difokuskan pada kriteria-kriteria yang ada dalam Lembar Kriteria Evaluasi (LKE) dengan tetap memperhatikan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tahun sebelumnya, maka isu-isu penting yang ingin diungkap melalui evaluasi akuntabilitas kinerja tahun berikutnya adalah sebagai berikut:
- a. kesungguhan SKPD dalam menyusun, merevru dan

menyempumakan perencanaan

- kinerja agar berfokus pada hasil;. b. pembangunan sistem pengukuran
- dan pengumpulan data kinerja;
- c. pengungkapan informasi pencapaian kinerja SKPD dalam LAKIP;
- d. monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan program, khususnya program strategis SKPD;
- seluruh dengan kebijakan pengendalian penganggaran, pelaksanaan dan serta pelaporannya; e. keterkaitan diantara komponen-komponen perencanaan kinerja
- dari capaian kinerja utama masing-masing SKPD; f.
- kinerja g. tingkat akuntabilitas SKPD;
- h. memastikan disusunnya rencana aksi terhadap rekomendasi hasil evaluasi yang belum ditindaklanjuti.
2. Evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada SKPD, terdiri atas evaluasi penerapan komponen manajemen kinerja (Sistem AKIP) yang meliputi perencanaan

kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja internal dan pencapaian kinerja yaitu pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

3. Evaluasi penerapan manajemen kinerja (Sistem AKIP) juga meliputi penerapan kebijakan penyusunan dokumen penetapan kinerja dan indikator kinerja utama (IKU) sampai saat dilakukan evaluasi.
4. Evaluasi atas pencapaian kinerja organisasi tidak hanya difokuskan pada pencapaian kinerja yang tertuang dalam dokumen LAKIP semata, tetapi juga dari sumber lain yang akurat dan relevan dengan kinerja SKPD.
5. Lembar Kriteria Evaluasi (LKE) dan Penjelasannya untuk evaluasi akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah pada SKPD sesuai dengan yang tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## C. PENILAIAN DAN PENYIMPULAN

1. Evaluasi atas akuntabilitas kinerja SKPD harus menyimpulkan hasil penilaian atas fakta objektif SKPD dalam mengimplementasikan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja sesuai dengan kriteria masing-masing komponen yang ada dalam LKE.
2. Langkah penilaian dilakukan se bagai berikut:
3. melakukan penilaian, tiga variable yaitu: sub-komponen, dan terdapat komponen, kriteria. a. Dalam
- b. Setiap komponen dan sub­ komponen penilaian diberikan alokasi nilai sebagai berikut:

Tabel 3.1 Alokasi Penilaian Komponen dan Sub Komponen

| No | Komponen | bobot | |
|------|---------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Perencanaan Kinerja | 35% | Sub Komponen Rencana Strategis 12.5%, meliputi Pemenuhan Renstra {2.5%), Kualitas Renstra (6.25%) dan Implementasi Renstra (3.75%) |

| | | C | Perencanaan Kinerja Tahunan 22.5%, meliputi PemenuhanPerenca naan Kinerja Tahunan (4.5%), Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan (11.25%) dan Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan (6.75%); |
|--------------------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pengukuran Kinerja | 20% | a b | Pemenuhan pengukuran 4%; Kualitas pengukuran 10%; Implementasi pengukuran 6% |
| Pelaporan Kinerja | 15 % | a b C | Pemenuhan pelaporan 3%; Penyajian informasi kinerja 8%; Pemanfaatan informasi kinerja 4%. |
| Total | 70% | | |

Penilaian terhadap komponen nomor l sampai 3 terkait dengan penerapan SAKIP pada SKPD.

3. Setiap sub-komponen akan dibagi kedalam beberapa pertanyaan sebagai kriteria pemenuhan sub-komponen tersebut. Setiap pertanyaan akan dijawab dengan ya atau tidak atau a/b/ c/ d/ e. Jawaban "Ya"/Tdak° diberikan untuk pertanyaan­ pertanyaan yang langsung dapat dijawab sesuai dengan pemenuhan kriteria. Jawaban a/b/ c/ d/ e diberikan untuk pertanyaan­ pertanyaan yang membutuhkan "judgement dari evaluator dan biasanya terkait dengan kualitas suatu sub komponen tertentu.
4. Setiap jawabannya "Ya" akan diberikan nilai 1 sedangkan jawaban "Tidak? maka akan diberikan nilai 0.
5. Untuk jawaban a/b/c/d/e, penilaian didasarkan pada judgement evaluator dengan kriteria sebagai berikut:

| Jawa ban | Kriteria | Nilai |
|------------|-----------------------------------------------------------|---------|
| a | Memenuhi hampir semua kriteria (lebih dari 80% s.d 100%) | 1 |
| b | Memenuhi sebagian besar kriteria (lebih dari 60% s.d 80%) | 0,75 |

| C | Memenuhi sebagian kriteria (lebih dari 40% s.d 60%) | 0,50 |
|-----|-----------------------------------------------------------|--------|
| d | Memenuhi sebagian kecil kriteria (lebih dari 20% s.d 40%) | 0,25 |
| e | Sangat kurang memenhi kriteria (kurang dari 20%) | 0 |

6. Apabila pertanyaan yang digunakan dalam kriteria berhubungan dengan kondisi yang memerlukan penyimpulan, karena terdiri dari beberapa sub kriteria, (misal kriteria mengenai kondisi sasaran atau Indikator Kinerja, berhubungan dengan lebih dari satu sasaran atau indikator kinerja, penilaian "Ya" atau "Tidak dilakukan atas masing­ masing sasaran atau indikator kinerja).
7. Dalam memberikan penilaian "ya" atau "tidak" maupun "a/b/c/d/e, evaluator harus menggunakan profesional judgementnya dengan mempertimbangkan hal-hal yang mempengaruhi pada setiap kriteria, dan didukung dengan suatu kertas kerja evaluasi.
8. Setelah setiap pertanyaan diberikan nilai maka penyimpulan akan dilakukan sebagai berikut:

- a. Tahap pertama di jumlahkan nilai pada setiap pertanyaan pada setiap sub-komponen sehingga ditemukan suatu angka tertentu misal: sub-komponen Indikator Kinerja mempunyai alokasi nilai 10% dan memiliki 10 (sepuluh) buah pertanyaan. Dari 10 (sepuluh) pertanyaan tersebut apabila pertanyaan yang dijawab "Ya" ada 3 (tiga) pertanyaan, maka nilai untuk sub-komponen tersebut adalah: (3/10) 10 = 3;
- b. Untuk kriteria yang berhubungan dengan kondisi yang memerlukan penyimpulan, karena terdiri dari beberapa sub kriteria, penyimpulan tentang kriteria dilakukan melalui nilai rata-rata;
- c. Tahap berikutnya adalah melakukan penjumlahan seluruh nilai sub-komponen yang ada sehingga ditemukan suatu angka tertentu untuk total nilai dengan range nilai antara 0 s.d. 70, kemudian total nilai komponen 1 sampai 3 dibagi 70 dan dikali 100, sehingga nilai akhimya menjadi 1 sampai 100.

9. Setelah setiap pertanyaan diberikan nilai, maka penyimpulan akan dilakukan sebagai berikut: Penyimpulan atas hasil reviu terhadap a.kuntabilitas kinerja SKPD dilakukan dengan menjumlahkan angka tertimbang dari masing-masing komponen. Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen akan dipergunakan untuk menentukan tingkat akuntabilitas SKPD yang bersangkutan terhadap kinerjanya, dengan kategori sebagai berikut:

Tabel.

3.2 Kategori Penilaian

Komponen

| N 0 | Kategori | Nilai Angka | Interpretasi |
|-------|------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | AA | >85-100 | Memuaskan |
| 2 | A | >75-85 | Sangat Baik |
| 3 | B | >65-75 | Baik, perlu sedikit perbaikan |
| 4 | cc | >50-65 | Cukup (memadai), perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar |
| 5 | C | >30-50 | Kurang, perlu banyak perbaikan, termasuk perubahan yang mendasar |
| 6 | D | 0-30 | Sangat Kurang, perlu banyak sekali perbaikan & perubahan yang sangat mendasar. |

10. Dalam rangka untuk menjaga obyektivitas dalam penilaian maka dilakukan reviu secara berjenjang atas proses dan hasil evaluasi dari tim evaluator dengan pengaturan sebagai berikut:
- a. Reviu tingkat 1 dilakukan di dimasing-masing tim evaluator oleh supervisor tim untuk setiap hasil evaluasi atas masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dievaluasi.
- b. Reviu tingkat 2 dilakukan dalam bentuk forum panel, khusus untuk menentukan pemeringkatan nilai hasil evaluasi.

## BAB IV PELAPORAN HASIL EVALUASI

## A. UMUM

- 1 . Setiap surat tugas untuk pelaksanaan evaluasi Akuntabilitas Kinerja harus menghasilkan Kertas Kerja Evaluasi (KKE) dan Laporan Hasil Evaluasi (LHE). Laporan Hasil Evaluasi ini disusun berdasarkan berbagai hasil pengumpulan data dan fakta serta analisis yang didokumentasikan dalam Kertas Kerja Evaluasi.

2. Sumber data untuk pelaporan hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi adalah Lembar Kriteria Evaluasi (LKE), yang diisi dan dilengkapi selama proses evaluasi dilaksanakan.
3. Bagi instansi yang sudah pernah dievaluasi, pelaporan hasil evaluasi diharapkan menyajikan informasi tindak lanjut dari rekomendasi tahun sebelumnya, sehingga pembaca laporan dapat memperoleh data yang diperbandingkan dan dapat mengetahui perbaikan-perbaikan yang telah dilakukan.
4. LHE disusun berdasarkan prinsip kehati-hatian dan mengungkapkan hal-hal penting bagi perbaikan manajemen kinerja instansi yang dievaluasi. Pennasalahan atau temuan hasil evaluasi (tentative finding) dan saran perbaikannya harus diungkapkan secara jelas dan dikomunikasikan kepada pihak instansi yang dievaluasi untuk mendapatkan konfirmasi ataupun tanggapan secukupnya.
5. Penulisan LHE harus mengikuti kaidah-kaidah um um penulisan laporan yang baik, yaitu antara lain:

- a. Penggunan kalimat dalam laporan, diupayakan menggunakan kalimat yang jelas dan bersifat persuasif untuk perbaikan. Akan tetapi disarankan tidak menggunakan ungkapan yang ambivalen atau membingungkan dalam proses penyimpulan dan kompilasi data.
- b. Evaluator harus berhati-hati dalam menginterpretasikan data hasil evaluasi, menyimpulkan dan menuangkannya dalam laporan

## B. FORMAT DAN ISI LHE

- l. Bentuk dari LHE Tahun 20:XX yang dilaksanakan oleh Inspektorat terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu dalam bentuk surat, dengan contoh sebagai berikut:

## PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU INSPEKTORAT J1. Sisingamsngaraja No. 062 Rantauprapat Telp.0624­ 21050

Nomor

Lampiran

Perihal

Rantauprapat, 20XX Kepada: Yth.Bapak/Ibu

Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Setcda/ Setwan/Badan/Dinas /Kecamatan

di­

Rantauprapat

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Surat Peraturan MENPAN Nomor : Kep-135/M.PAN/2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah dan Permen PAN &amp; RB Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 serta SP Kabupaten Labuhanbatu... , kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kami telah melakukan evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Asisten / Badan / Dinas / Kantor/Kecamatan Kabupaten Labuhanbatu, dengan tujuan:
- a. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem AKIP;
- b. Menilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
- d. Memonitor tindak lanjut hasil evaluasi periode sebelumnya.
- c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi.
2. Evaluasi dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja serta Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi.

.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 20XX, merupakan salah satu dokumen yang dievaluasi selain Rencana Strategis (Renstra) dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dokumen Penetapan Kinerja (PK) serta dokumen terkait lainnya.

3. Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari O s.d. 100. Asisten / Badan / Dinas / Kantor/ Kecamatan Ka bu paten Labuhanbatu memperoleh nilai sebesar ...dengan kategori

4. Nilai sebagaimana tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Perencanaan Kinerja

- b. Pengukuran Kinerja

- c. Pelaporan Kinerja

- d. Pencapaian Sasaran/ Kinerja Organisasi

- e.Rekomendasi Evaluasi Tahun Lalu yang belum ditindaklanjuti . (Dalam poin a s.d. d menyajikan hasil penilaian atas berbagai atribut akuntabilitas instansi yang telah dituangkan dalam LKE, yang dapat mengindikasikan tingkat Akuntabilitas Kinerja Instansi).

5. Terhadap permasalahan yang telah dikemukakan di atas, kami merekomendasikan Asisten / Badan / Dinas / Kantor / Kecamatan Kabupaten Labuhanbatu, beserta seluruh jajarannya agar dilakukan perbaikan sebagai berikut :

a.· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

b. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

c. · · · · · · · · · " · " · " "

.

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Asisten / Badan / Dinas / Kantor / Kecamatan Kabupaten Labuhanbatu. Kami menghargai upaya Saudara beserta seluruh jajaran dalarn

menerapkan manajemen kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu. Berikut terlarnpir beberapa hal yang merupakan penjelasan dari poin 1 s.d 5. {jika ada dan benar-benar merupakan penjelasan)

Terima kasih atas perhatian dan kerjasama saudara.

Inspektur Kabupaten Labuhanbatu

NIP

.

Tembusan:

- 1 . Yth. Bapak Kabupaten Labuhanbatu;
2. Yth. Bapak Wakil Kabupaten Labuhanbatu ;

## C. PENYAMPAIAN EVALUASI LAPORAN HASIL

- 1 . Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu menyampaikan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu kepada pimpinan SKPD yang akuntabilitas kinerjanya telah dievaluasi dengan tembusan kepada:
- a) Bupati Labuhanbatu;
- b) Wakil Bupati Labuhanbatu.
2. Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu, khusus tembusan kepada Bupati Labuhanbatu perlu dilampirkan softcopy LKE untuk

­

bahan penyusunan LKE kepada Gubemur Provinsi Sumatera Utara.

## BAB V PENUTUP

## HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN

- 1 . Sebuah evaluasi, termasuk evaluasi Akuntabilitas Kinerja merupakan bagian dari siklus manajemen yang tidak terlepas dari perubahan paradigma baru dalam manajemen pemerintahan terutama melalui manajemen kinerja yang berorientasikan hasil.
2. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut diatas, para penyelenggara evaluasi harus mengembangkan keahlian prof esionalnya termasuk mengikuti perkembangan terbaru di bidang manajemen pemerintahan dan auditing, agar dapat memberikan sumbangan yang berarti untuk perbaikan kinerja instansi pemerintah.
3. Dalam hal terjadi kondisi yang belum tercakup atau terdapat keraguan terhadap suatu hal dari petunjuk pelaksanaan ini, maka kepada pihak­ pihak yang terkait diharapkan untuk senantiasa melakukan komunikasi

f

dengan Deputi Bidang Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

## BUPATI LABUHANBATU,

dto

TIGOR PANUSUNAN SIREGAR

## Lampiran II Peraturan Bupati Labuhanbatu

Nomor

22 Tahun 2014

Tanggal :

28 Mei 2014

## LEMBAR KRITERIA EVALUASI

## AKUNTABILITAS KINERJA INST ANSI PE MERI NT AH SA TUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

| NO | KOMPONEN/SUB KOMPONEN | PENJELASAN | -KERAN GKA LOGIS |
|------------------------------|-------------------------------|--------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| A. PERENCANAAN KINERJA (35%) | A. PERENCANAAN KINERJA (35%) | | |
| I. | PERENCANAAN STRATEGIS (12.5%) | | |
| a. | PEMENUHAN RENSTRA (2.5%) | | |
| 1 | Dokumen Renstra telah ada | Cukupjelas | |

2

| 2 | Dokumen Renstra telah memuat visi, misi, tujuan, sasaran, program, indikator kinerja sasaran, target tahunan, indikator kinerja tujuan dan target jangka menengah | a, apabila Renstra memuat seluruh komponen yang disyaratkan (dipertanyakan); b, apabila Renstra memuat seluruh komponen yang disyaratkan (dipertanyakan), kecuali target tahunan; c, apabila Renstra tidak memuat indikator dan target jangka menengah; d, apabila Tujuan dan sasaran dalam Renstra tidak dilengka[pi indikator, e, apabila Renstra tidak punya ukuran dan target baikjangka menengah maupun tahunan |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | Renstra telah menyajikan IKU | a, apabila lebih dari 95% Tujuan dan sasaran yang ada di renstra relevan (terkait) dengan /KU yang telah diforalkan; b, apabila 80%< Relevansi Tujuan dan Sasaran dengan IKU < 95%; c, apabila 50%< Relevansi Tujuan dan Sasaran dengan IKU < 80%; d, apabila 10%< Relevansi Tujuan dan Sasaran dengan IKU <50% e, apabila Relevansi Tujuan dan Sasaran dengan IKU < 10% |

3

| | - | ) Renstra dikatakan memanfaatkan IKUjika Tujuan dan atau sasaran di Renstra dapat direpresentasikan dengan Indikator Utama yang sudah diformalkan. ) Kriteria ini berlaku dengan asumsi IKUyang diformalkan telah memenuhi kriteria IKU yang baik seperti Spesifik, Dapat Diukur dan Relevan dengan Kinerja Utama Organisasi |
|----|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| b. | KUALITAS RENSTRA (6.25%) | |
| 4 | Tujuan dan sasaran telah berorientasi hasil | a, apabila lebih dari 95% tujuan dan sasaran dalam Renstra telah berorientasi hasil; b, apabila 80%< berorientasi hasil < 95%; c, apabila 40%< berorientasi hasil <80%; d, apabila 20% < berorientasi hasil<40% e, apabila tujuan dan sasaran yg berorientasi< 20% |

| | | Berorientasi hasil: - berkualitas outcome atau output penting - bukan proses/kegiatan - menggambarkan kondisi atau output penting yang ingin diwujudkan - terkait dengan isu strategis organisasi |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 | Program/kegiatan merupakan cara untuk mencapai tujuan/sasaran/hasil program/hasil kegiatan | a, apabila lebih dari 95% program/kegiatan yang ada telah selaras dengan tuJuan/sasaran dalam rencana strategis; b, apabila 80%< keselarasan < 95%; c, apabila 40%< keselarasan < 80%; d, apab~la 20%< keselarasan <40% e, apabila keselarasannyya 20% |
| 5 | Program/kegiatan merupakan cara untuk mencapai tujuan/sasaran/hasil program/hasil kegiatan | Program/Kegiatan dikatakan merupakan cara untuk mencapai (selaras dengan) tujuan dan sasaran jika memenuhi kriteria sbb: - Menjadi penyebab terwujudnya tujuan dan sasaran; - Relevan; - Memiliki hubungan sebab akibat (kausalitas) - Cukup untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dalam |

5

| | | Renstra |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6 | Indikator kinerja tujuan (outcome) dan sasaran (outcome dan output} telah memenuhi kriteria indikatorkinerja yang baik | a, apabila lebih dari 95% indikator tujuan dalam Renstra telah memenuhi kriteria SMART dan Ckup;b, apabila 80%< Indikator S MART< 95%;c, apabila 40%< Indikator SMART<80%d, apabila 20%< Indikator SMART<40%e, apabila indikator yang SMART< 20% |

6

| | Kriteria indikator kinerja yang baik; SMART Spesific: Tidak berdwimakna Measureable: Dapat diukur, dapat didentifikasi satuan atau parameternyya Achievable: Dapat dicapai, relevan dengan tugas fungsinya (domainna) dan dalam kendalinya (contollable) Relevance: Terkait langsung dengan {merepresentasikan) apa yang akan diukr Timebound: Mengacu atau menggambarkan kurn waktu tertentu Cukup: Indikator harus cukup jumlahnyya untuk mewakili terwujudnya |
|----|--------------------------------------------------