KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 64 Tahun 2004 tentang KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA (berlaku 5 Agustus 2004)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
:
:
bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia di daerah serta untuk lebih meningkatkan penyelenggaraan pelayanan Pemerintah agar dapat berjalan lancar, berhasil guna dan berdaya guna, dipandang perlu menetapkan kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja instansi vertikal di lingkungan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia;
1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Peraturan...
Menetapkan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
4. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 2004;
5. Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 2004;
MEMUTUSKAN :
: KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA.
BAB I - INSTANSI VERTIKAl
Pasal 1
Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia di daerah dilaksanakan oleh instansi vertikal.
BAB I - INSTANSI VERTIKAl
Pasal 2
Instansi vertikal di lingkungan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia adalah Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia di Propinsi.
KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN KEHAKIMAN
DAN HAK ASASI MANUSIA
Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi
BAB II - KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN KEHAKIMAN
Pasal 3
- (1) Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia adalah instansi vertikal Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia yang berkedudukan di Propinsi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.
- (2) Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dipimpin oleh seorang Kepala.
BAB II - KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN KEHAKIMAN
Pasal 4
Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dalam wilayah Propinsi
BAB II - KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN KEHAKIMAN
Pasal 5
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia menyelenggarakan fungsi :
- a. pengkoordinasian perencanaan, pengendalian program dan pengawasan;
- b. pembinaan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
- c. penegakan hukum di bidang pemasyarakatan, keimigrasian, administrasi hukum umum, dan hak kekayaan intelektual;
- d. perlindungan, pemajuan, dan penegakan hak asasi manusia;
- e. pelayanan hukum;
- f. pengembangan budaya hukum dan pemberian informasi hukum, penyuluhan hukum, dan desiminasi hak asasi manusia;
- g. pelaksanaan kebijakan dan pembinaan teknis di bidang administrasi di lingkungan Kantor Wilayah.
BAB II - KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN KEHAKIMAN
Pasal 6
Pada setiap Propinsi dapat dibentuk 1 (satu) Kantor Wilayah.
Bagian Kedua Susunan Organisasi
BAB II - KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN KEHAKIMAN
Pasal 7
- (1) Susunan organisasi Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia terdiri dari :
- a. Divisi Administrasi;
- b. Divisi Pemasyarakatan;
- c. Divisi Keimigrasian;
- d. Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (2) Divisi Administrasi terdiri dari 2 (dua) Bagian dan masing-masing Bagian terdiri dari 2 (dua) Subbagian.
- (3) Divisi Pemasyarakatan dan Divisi Keimigrasian masing-masing terdiri dari 2 (dua) Bidang dan masing-masing Bidang terdiri dari 2 (dua) Subbidang.
- (4) Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia terdiri dari 3 (tiga) Bidang dan masing-masing Bidang terdiri dari 2 (dua) Subbidang.
Bagian Ketiga
Eselonisasi
BAB II - KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN KEHAKIMAN
Pasal 8
- (1) Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia adalah jabatan struktural eselon IIa.
- (2) Kepala Divisi adalah jabatan struktural eselon IIb.
- (3) Kepala Bagian dan Kepala Bidang adalah jabatan struktural eselon IIIa.
- (4) Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang adalah jabatan struktural eselon IVa.
TATA KERJA
BAB III - TATA KERJA
Pasal 9
Setiap Pimpinan instansi vertikal di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi serta bekerja sama baik dalam lingkungan internal maupun eksternal.
BAB III - TATA KERJA
Pasal 10
Setiap unsur Pimpinan Kantor Wilayah wajib melaksanakan pengawasan melekat dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara berjenjang.
BAB III - TATA KERJA
Pasal 11
- (1) Kepala Kantor Wilayah melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia melalui Sekretaris Jenderal.
- (2) Kepala Divisi Administrasi dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah.
- (3) Kepala Divisi Pemasyarakatan, Kepala Divisi Keimigrasian, dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal yang bersesuaian melalui Kepala Kantor Wilayah.
- (4) Dalam hal-hal tertentu, Kepala Divisi Pemasyarakatan, Kepala Divisi Keimigrasian, dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia dapat melaporkan pelaksanaan tugasnya langsung kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah.
KETENTUAN LAIN-LAIN
BAB IV - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 12
Pengaturan lebih lanjut tentang organisasi dan tata kerja, wilayah serta lokasi Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia ditetapkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.
BAB IV - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 13
Pada instansi vertikal Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dapat ditetapkan jabatan fungsional tertentu.
BAB IV - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 14
Jumlah unit organisasi di lingkungan instansi vertikal disusun ## BAB V
KETENTUAN PERALIHAN
BAB IV - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 15
- (1) Dengan ditetapkannya Keputusan Presiden ini, organisasi instansi vertikal di lingkungan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia yang telah ada tetap berlaku sepanjang belum diganti atau diubah dengan yang baru ## BAB VI KETENTUAN PENUTUP
BAB IV - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 16
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Agustus 2004 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. MEGAWATI SOEKARNOPUTRI