PERATURAN BUPATI TUB.AN Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI TUB.AN
PROVINS! JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI TUB.AN NOMOR 16 TAHUJl 2017 TENT.ANG
TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI Lll'fGKUNGAR PEMERIRTAB KABUPATER TUBAN
DERGAll RABMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TUB.AN,
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 39 ayat ( 1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah d.iubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Pemerintah Daerah dapat memberikan Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pertimbangan objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, motivasi, disiplin dan kesejahteraan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban perlu memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban;
- c. bahwa Peraturan Bupati Tu.ban Nomor 45 Tahun 2011 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Bupati Tuban Nomor 38 Tahun 2016 perlu dilakukan penyesuaian;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tu.ban;
1.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik:Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran. Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 1 7 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286};
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5~ Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-und.angan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234};
6. Und.ang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194};
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578};
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Ped.om.an Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerinta.han Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135};
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peratu.ran Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Ped.om.an Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Toban Nomor 06 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toban Tahun 2007 Seri E Nomor 21);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Toban Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisa.si Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Toban sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Toban Tahun 2014 Seri D Nomor 3);
17. Peratu.ran Daerah Kabupaten Toban Nomor 12 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Kabupaten Toban (Lembaran Daerah Kabupaten Toban Tahun 2012 Seri D Nomor 8);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Toban Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toban Tahun 2016 Seri D Nomor 1);
MEMUTUSKAN :
PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGK.UJIGAN PEMERINTAH
Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBABAN KABUPATEN TUBAN.
BABI KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Tu.ban.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Toban.
3. Bupati adalah Bupati Toban.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban.
5. Tambahan Penghasilan adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS dalam rangka meningkatkan kinerja, motivasi, disiplin dan kesejahteraan PNS sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan, dan Kecamatan.
7. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disebut Kantor adalah Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Toban.
8. Tingkat kehadiran adalah jumlah kehadiran PNS pada hari kerja setiap bulannya yang didasarkan pada presensi.
9. Laporan Kerja Individu adalah laporan kegiatan dinas yang dibuat oleh PNS setiap hari dan diparaf oleh atasan langsungnya.
BAB II - KETENTUANPEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
Pasal 2
- (1) Tambahan penghasilan diberikan kepada seluruh PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Toban kecuali Guru, Pengawas Sekolah dan PNS yang ditempatkan sebagai karyawan/karyawati pada Pusat Kesehatan Masyarakat, Badan Layanan Umum Daerah dan karyawan/karyawati pada OPD atau kantor yang tambahan penghasilannya diatur secara khusus.
- (2) Tambahan penghasilan tidak diberikan kepada PNS apabila :
3. a menjalani cuti di luar tanggungan negara;
- b. menjalani cuti besar lebih dari 12 {dua belas) hari kerja;
- c. menjalani cuti bersalin;
- d. menjalani cuti alasan penting lebih dari 12 {dua belas) hari kerja;
- e. menjalani cuti sakit lebih dari 12 (dua belas) hari kerja;
- f. tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah lebih dari 5 (lima) hari kerja dalam 1 ( satu) bulan;
- g. melaksanakan tugas belajar;
- h. menjabat Kepala Desa;
- i. menjalani masa persiapan pensiun;
- j. diberhentikan sementara dari jabatan negeri;
- k. menjalani tugas di luar Instansi Pemerintah Kabupaten Toban.
- (3) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2}, tambahan penghasilan tidak diberikan kepada PNS yang dijatuhi hukuman disiplin dengan ketentuan:
- a. hukuman ringan, tidak mendapatkan tambahan penghasilan selama kurun waktu 1 (satu) bulan;
- b. hukuman sedang, tidak mendapatkan tambahan penghasilan selama kurun waktu 6 (enam) bulan; dan
- c. hukuman berat, tidak mendapatkan tambahan penghasilan selama kurun waktu 12 (dua belas) bulan.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan setelah PNS yang bersangkutan menandatangani berita acara penerimaan keputusan hukuman disiplin dari Pejabat yang berwenang.
- (5) Dalam hal PNS tidak menandatangani berita acara penerimaan keputusan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka PNS yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan/upaya hukum lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
12. (6} Selama upaya hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) masih berlangsung, maka tambahan penghasilan tidak diberikan sampai mendapatkan keputusan hukum tetap.
BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN
BAB III - BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN
Pasal 3
Besaran tambahan penghasilan per bulan sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran I dan Iampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BABIV PENGHITUNGAN TAMBAHAN PENGHASILAN

## Pasal 4

- ( 1} Pemberian besaran tambahan penghasilan kepada PNS berdasarkan atas :
- a.jabatan;
- b. tingkat kehadiran PNS

- c. laporan kerja individu; dan
- d. serapan anggaran OPD atau Kantor paling sedildt 70% dari Surat Penyediaan Dana (SPD) sampai dengan tribulan berjalan.
- (2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a diberikan kepada PNS yang terdiri dari :
- jabatan Pimpinan Tinggi (Eselon II);
- jabatan Administrator (Eselon III);
- jabatan Pengawas (Eselon IV);
- jabatan Pelaksana (Stai); dan
- jabatan Fungsional
- (3) Tambahan penghasilan berdasarkan tingkat kehadiran PNS sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b sebesar 50 % (lima puluh persen) dari besaran tambahan penghasilan.
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan Iaporan kerja individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar 37,5 % (tiga puluh tujuh koma lima persen} dari besaran tambahan penghasilan.
- (5) Tambahan penghasilan berdasarkan serapan OPD atau Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar 12,5 % (dua belas koma lima persen} dari besaran tambahan penghasilan.

## Pasal 5

Tingkat kehadiran PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat ( 1} huruf b diperhitungkan dari jumlah kehadiran PNS pada hari kerja setiap bulannya.

## Pasal 6

- ( 1} Laporan kerja individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat ( 1) huruf c merupakan laporan kegiatan din.as setiap PNS pada setiap hari.
- (2) Laporan kerja individu dibuat dalam buku laporan kerja PNS, yang dibuat setiap hari oleh PNS dan diparaf oleh atasan langsung sebaeairoana tercantum dalam lampiran III Peraturan Bupati ini.
- (3) Laporan Kerja Individu untuk Kepala OPD atau Kantor diketahui oleh Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi sebagaimana tercantum pada lampiran IV Peratu.ran Bupati ini
- (4) Laporan kerja Individu untuk staf ahli diketahui oleh Sekretaris Daerah sebagaiman.a tercantum dalam lampiran V Peraturan Bupati ini.
- (5) Dalam hal atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan dapat dimintakan kepada atasan atasan langsungnya.

## BABV PENCAIRAN DAN PENGURANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN

## Bagian Kesatu

## Pencairan

## Pasal 7

- ( 1} Pencairan Tambahan Penghasilan bagi PNS untuk tribulan I pada Anggaran berkenaan dilaksanakan pada awal tribulan IL
- (2) Pencairan Tam.bah.an Penghasilan bagi PNS tribulan II pada anggaran berkenaan dilaksanakan pada awal tribulan III.
- (3} Pencairan Tambahan Penghasilan bagi PNS tribulan III pada anggaran berkenaan dilaksanakan pada awal tribulan IV.
- (4} Pencairan Tam.bah.an Penghasilan bagi PNS tribulan IV pada anggaran berkenaan dilaksanakan menggunakan SPM nihil akhir tahun anggaran berkenaan.

## Bagi.an Kedua

## Pengurangan Tambahan Penghasilan

## Pasal 8

- (1) PNS yang tidak masuk kerja tanpa izin yang sah dari Kepala OPD atau Kepala Kantor atau Pejabat lain yang ditunjuk, dikenakan pengurangan pemberian tambahan penghasi1an sebesar 3% (tiga persen) per hari dari besaran tambahan penghasilan berdasarkan tingkat kehadiran PNS.
- (2) Dalam hal PNS tidak memenuhi laporan kerja individu, maka PNS yang bersangkutan tambahan penghasilannya dikurangi sebesar 37 ,5% (tiga puluh tujuh koma lima persen).
- (3) Dalam hal OPD atau Kantor tidak memenuhi target serapan anggaran OPD dan Kantor sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1} huruf d maka tambahan penghasilan bagi semua PNS pada OPD atau Kantor tersebut dikurangi sebasar 12,5% (dua belas koma lima persen).

## BAB VI

## PAJAK PENGHASILAN

## Pasal 9

Tambahan Penghasilan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## BAB VII SUMBER ANGGARAN

## Pasal 10

Pembayaran Tambahan Penghasilan di lingkungan Pemerintah Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tuban.

## BAB VIII

## KETENTUAN LAIN-LAIN

## Pasal 11

Pencairan Tambahan Penghasilan ini dengan kelengkapan berkas sebagai berikut :

- a. Daftar hadir PNS per hari selama 3 bulan untuk tribulan berkenaan mengetahui Kepala OPD atau Kepala Kantor;
- b. Pernyataan Kepala OPD atau Kepala Kantor tentang serapan anggaran tribulan berkenaan berdasarkan aplikasi SIMDA Keuangan sebagaimana tercantum pada lampiran VI;
- c. Rekapitulasi pemberian tambahan penghasilan yang memuat jumlah kehadiran PNS selama 3 bulan untuk tribulan berkenaan dan laporan kerja individu sebagaimana tercantum pada lampiran VII;
- d. Tanda terima tambahan penghasilan sebagaimana tercantum pada lampiran VIII.

## BAB IX KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Tuban Nomor 45 Tahun 2011 tentang Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 13

Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil diberikan terhitung sejak bulan Januari 2017.

## Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tu.ban.


Ditetapkan di Tu.ban

pada tanggal

15,.t 2e17

UBAN,

H. FATHUL HUDA

Diundangkan di Tu.ban pada tanggal 15 111,ret 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TUBAN,


B6ANA

BERITA DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2017 SERI E NOMOR 14

LAMPIRAN I

PERATURAN

BUPATI TUBAN

NOMOR 16

TAHUN 2017

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA

PEG AW AI

NEGERI

SIPIL DI

LING KUN GAN

PEMERINTAH

KABUPATEN TUBAN

## DAFTAR BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PER BULAN BAGI PEJABAT STRUKTURAL DAN PELAKSANA

| NO | ESELON | TUNJANGAN |
|------|--------------|----------------|
| 1 | Eselon II a | Rp. 900.000,00 |
| 2 | Eselon II b | Rp. 800.000,00 |
| 3 | Eselon III a | Rp. 700.000,00 |
| 4 | Eselon III b | Rp. 600.000,00 |
| 5 | Eselon IV a | Rp. 500.000,00 |
| 6 | Eselon IV b | Rp. 400.000,00 |
| 7 | Eselon Va | Rp. 300.000,00 |
| 8 | Pelaksana | Rp. 200.000,00 |


BUPATI

JBAN,

H. FATIUL HUDA

## LAMPIRAN II

PERATURAN

BUPATI TUBAN

NOMOR 16

TAHUN 2017

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA

PEGAWAI

NEGERI

SIPIL DI

LINGKUNGAN

PEMERINTAH

KABUPATEN TUBAN

## DAFTAR BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PER BULAN BAGI PEJABAT FUNGSIONAL

## JENJANG KEAHLIAN

| NO | JABATAN FUNGSIONAL | TUNJANGAN |
|------|----------------------|----------------|
| 1 | Madya | Rp. 500.000,00 |
| 2 | Muda | Rp. 400.000,00 |
| 3 | Pertama | Rp. 300.000,00 |

## JENJANG KETERAMPILAN

| NO | JABATAN FUNGSIONAL | TUNJANGAN |
|------|--------------------------|----------------|
| 1 | Penyelia | Rp. 400.000,00 |
| 2 | Pelaksana Lanjutan/Mahir | Rp. 300.000,00 |
| 3 | Pelaksana/Terampil | Rp. 200.000,00 |
| 4 | Pelaksana Pemula/Pemula | Rp. 200.000,00 |


H. FATHUL HUDA

LAMPIRAN III

PERATURAN

BUPATI

TUBAN

NOMOR

16

TAHUN 2017

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA

PEGAW AI

NEGERI

SIPIL DI

LING KUN GAN

PEMERINTAH

KABUPATEN TUBAN

## LAPORAN KERJA INDIVIDU

BULAN: ________________

OPD

Nama

NIP

Jabatan

.

.

... .

| NO | TANGGAL | URAIAN KEGIATAN | PARAF ATASAN LANGSUNG | KET |
|------|-----------|-------------------|-------------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Mengetahui:

Kepala OPD / Kantor

Atasan Langsung

BUPATI

'VBAN,

H


LAMPIRAN IV

PERATURAN

BUPATI

TUBAN

NOMOR 16

TAHUN 2017

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA

PEGAWAI

NEGERI

SIPIL DI

LING KUN GAN

PEMERINTAH

KABUPATEN TUBAN

## LAPORAN KERJA INDIVIDU PIMPINAN OPD

BULAN: ________________

••••••••••••••••••••••••

OPD

Nama

NIP

Jabatan

.

.

.

.

... .

| NO | TANGGAL | URAIAN KEGIATAN | PARAF *) | KET |
|------|-----------|-------------------|------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

- *) paraf pimpinan OPD /Kantor

VERIFIKATOR

H. FATHUL HUDA


LAMPIRAN V

PERATURAN

BUPATI

TUBAN

NOMOR 16

TAHUN 2017

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA

PEGAWAI

NEGERI

SIPIL DI

LING KUN GAN

PEMERINTAH

KABUPATEN TUBAN

## LAPORAN KERJA INDIVIDU STAF AHLI

BULAN: ________________

OPD . .

. ••••••••••••••••••••••••

Nam.a

NIP

Jabatan

... .

.

.

... .

.

| NO | TANGGAL | URAIAN KEGIATAN | PARAFk) | KET |
|------|-----------|-------------------|-----------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

- *) paraf staf ahli

SEKRETARIS DAERAH


BUPATI

AUBAN ,

H. FATHUL HUDA

LAMPIRAN VI

PERATURAN

BUPATI

TUBAN

NOMOR 16

TAHUN 2017

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA

PEGAW AI

NEGERI

SIPIL DI

LING KUN GAN

PEMERINTAH

KABUPATEN TUBAN

## KOP SURAT OPD

## SURAT PERNYATAAN

Perihal Serapan Anggaran Tribulan ... .


Berdasarkan aplikasi SIMD A keuangan pada akhir tribulan ... Dengan ini kami

menyatakan :

SPD pada tribulan ... .

Rp ... .

Capaian Sera pan tribulan ...

Rp ... .

Prosentase capaian Serapan tribulan ... .

. . . . . . . . . . . . . . %

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat sebagai dasar pemberian tambahan penghasilan

Mengetahui:

Kepala OPD/Kantor

BUPATI

UBAN ,

H. FAWHUL HUDA

## LAMPIRAN • VII

PERATURAN

BUPATI

TUBAN

NOMOR 16

TAHUN 2017

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA

PEGAWAI

NEGERI

SIPIL DI

LING KUN GAN

PEMERINTAH

KABUPATEN TUBAN

## REKAPITULASI PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

BULAN: ________________

.

OPD

. .

... .

Mengetahui:

Kepala OPD /Kantor

- *) -diisi tanda (✓) jika individu/PNS membuat laporan kerja individu
- diisi tanda (-) jika individu/PNS tidak membuat laporan kerja individu


BUPATV

FUBAN,

H. FXTHUL HUDA

LAMPIRAN VIII

PERATURAN

BUPATI

TUBAN

NOMOR

16

TAHUN 2017

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA

PEG AW AI

NEGERI

SIPIL

DI

LING KUN GAN

PEMERINTAH

KABUPATEN TUBAN

## TANDA TERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN PNS KABUPATEN TUBAN BULAN: ________________

OPD /Kantor : ________________ .

| No | Nama /NIP | Tambahan Penghasilan berdasarkan kehadiran | Laporan Kerja / Serapan Anggaran | Laporan Kerja / Serapan Anggaran | Jumlah Uang | PPh21 | Jumlah uang yang diterima ( Rp) | Tanda tangan |
|------|-------------|----------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------|---------|-----------------------------------|----------------|
| | | ( Rp) | Individu ( Rp) | OPD/ Kantor ( Rp) | ( Rp) | ( Rp) | | ( Rp) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |


Mengetahui:

Kepala OPD /Kantor

BUPATI TUBAN,

H. FATHUL HUDA