PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor 51 Tahun 2015 tentang STANDAR PELAYANAN KECAMATAN DAN KELURAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK (berlaku 2 November 2015)
Pembukaan
Menimbang
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, wajib ditetapkan standar pelayanan;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan pada Kecamatan dan Kelurahan perlu ditetapkan Standar Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Perlu Menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak;
- Mengingat : 1. Negara
- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 327);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
Menetapkan
11. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 10 Seri D Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 10);
12. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pelayanan Publik Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2010 Nomor 3 Seri E Nomor 3);
13. Peraturan Walikota Nomor 54 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 54);
14. Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 55);
15. Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2013Nomor 30);
MEMUTUSKAN :
- PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR PELAYANAN KECAMATAN DAN KELURAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Pontianak.
4. Kecamatanadalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Pontianak.
5. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kota Pontianak.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
7. Lurah adalah Kepala Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak.
8. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga sosial masyarakat yang independen yang dibentuk melalui musyawarah warga masyarakat setempat sebagai mitra kerja Kelurahan dalam pelayanan kepada masyarakat.
9. Pelayanan adalah pelayanan administrasi pemerintahan umum, kependudukan dan perizinan.
10. Pemberi pelayanan adalah perangkat Kecamatan dan Kelurahan yang memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok fungsinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
11. Pemohon adalah orang, masyarakat, lembaga, instansi pemerintah dan dunia usaha yang mengajukan permohonan pelayanan administrasi di Kecamatan dan Kelurahan.
12. Out put adalah berkas/formulir dan/atau hasil keluaran yang sudah ditandatangani oleh lurah dan atau camat serta dibubuhi cap basah.
13. Waktu adalah seluruh rangkaian ketika proses pelayanan berlangsung mulai dari berkas ditangani sampai dengan berkas selesai ditangani.
14. Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.
15. Persyaratan adalah syarat (dokumen atau barang/hal lain) yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
16. Sistem, mekanisme dan prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi penerima pelayanan.
17. Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
18. Biaya adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara.
19. Produk pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai ketentuan yang telah ditetapkan, baik berupa barang, jasa dan/atau produk administrasi yang diberikan dan diterima pengguna layanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP STANDAR PELAYANAN KECAMATAN DAN KELURAHAN
BAB II - MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP STANDAR PELAYANAN KECAMATAN DAN KELURAHAN
Pasal 2
- (1) Maksud dibuatnya Peraturan Walikota ini adalah sebagai acuan dan panduan penerapan standar pelayanan.
- (2) Tujuan dibuatnya Peraturan Walikota ini adalah :
- a. sebagai pedoman bagi Kecamatan dan Kelurahan dalam melaksanakan penyelenggaraan pelayanan di Kecamatan dan Kelurahan; dan
- b. untukmemberikan kepastian, meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan selaras dengan kemampuan penyelenggara pelayanan.
BAB II - MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP STANDAR PELAYANAN KECAMATAN DAN KELURAHAN
Pasal 3
Ruang lingkup Peraturan Walikota ini adalah :
- a. komponen standar pelayanan kecamatan dan kelurahan;
- b. jenis standar pelayanan kecamatan dan kelurahan;
- c. tabel standar pelayanan kecamatan kecamatan dan kelurahan; dan
- d. ketentuan penutup.
KOMPONEN STANDAR PELAYANAN KECAMATAN DAN KELURAHAN
BAB III - KOMPONEN STANDAR PELAYANAN KECAMATAN DAN KELURAHAN
Pasal 4
- (1) Komponen Standar Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan yang diatur dalam peraturan ini adalah yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan ( service delivery ) meliputi :
- a. persyaratan;
- b. sistem, mekanisme, dan prosedur;
- c. jangka waktu pelayanan;
- d. biaya/tarif;
- e. produk pelayanan; dan
- f. penanganan pengaduan, saran, dan masukan.
- (2) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi ( manufacturing ) meliputi :
- a. dasar Hukum;
- b. sarana dan Prasarana, dan/atau fasilitas;
- c. kompetensi pelaksana;
- d. pengawasan internal;
- e. jumlah pelaksana;
- f. jaminan pelayanan;
- g. jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan; dan
- h. evaluasi kinerja pelaksana.
- (3) Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi ( manufacturing ) akan diatur dengan Keputusan Camat.
BAB IV - JENIS STANDAR PELAYANAN KECAMATAN DAN KELURAHAN
Pasal 5
- (1) Jenis standar pelayanan di Kecamatan, meliputi :
- a. pelayanan akta jual beli/hibah/pembagian hak bersama;
- b. pelayanan surat keterangan waris;
- c. pelayanan usulan pensiun;
- d. pelayanan surat domisili usaha;
- e. pelayanan surat keterangan pengajuan kredit usaha kecil;
- f. pelayanan dispensasi nikah islam/non islam;
- g. pelayanan surat keterangan belum cukup umur;
- h. pelayanan surat keterangan tidak mampu;
- i. pelayanan surat permohonan pemasangan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM);
- j. pelayanan surat pindah datang;
- k. pelayanan surat keterangan pembangunan tower;
- l. pelayanan surat pindah;
- m. pelayanan surat masuk Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI);
- n. pelayanan surat keterangan usaha;
- o. pelayanan surat persetujuan lingkungan;
- p. pelayanan surat keterangan Kartu Tanda PendudukElektronik (KTP el) Sementara; dan
- q. pelayanan surat pengesahan usulan pensiunan non Pegawai Negeri Sipil{Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik IndonesiaTentara Nasional Indonesia/Polisi (ASABRI TNI/Polisi)}.
- (2) Jenis standar pelayanan di Kelurahan, meliputi :
- a. pelayanan surat pengantar nikah;
- b. pelayanan surat keterangan penguasaan tanah;
- c. pelayanan registrasi surat pernyataan tanah;
- d. pelayanan registrasi surat kuasa;
- e. pelayanan surat keterangan kematian;
- f. pelayanan registrasi surat pengesahan tanda bukti (SPTB) pensiun;
- g. pelayanan surat keterangan janda/duda;
- h. pelayanan surat keterangan belum menikah;
- i. pelayanan surat pengantar ijin keramaian;
- j. pelayanan surat pengantar kartu keluarga;
- k. pelayanan surat keterangan tidak mampu;
- l. pelayanan pengesahan surat permohonan kredit perumahan rakyat (KPR);
- m. pelayanan surat keterangan untuk pengajuan kredit;
- n. pelayanan surat keterangan domisili usaha;
- o. pelayanan surat keterangan domisili sekretariat partai politik/lembaga swadaya masyarakat (LSM);
- p. pelayanan surat pengantar kartu tanda penduduk (KTP);
- q. pelayanan surat pengantar kartu identitas penduduk musiman(KIPEM);
- r. pelayanan surat keterangan pindah keluar;
- s. pelayanan distribusi beras miskin (Raskin);
- t. pelayanan surat keterangan waris;
- u. pelayanan surat pengantar akte kelahiran baru;
- v. pelayanan surat pengantar akte kelahiran dewasa;
- w. pelayanan surat pengantar surat keterangan catatan kepolisian (SKCK);
- x. pelayanan surat keterangan pindah datang;
- y. pelayanan surat pengantar cerai;
- z. pelayanan registrasi relass dari pengadilan;
- aa. pelayanan surat keterangan kematian non sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK);
- bb. pelayanan surat persetujuan lingkungan; dan
- cc. pelayanan surat keterangan penghasilan.
TABEL STANDAR PELAYANAN KECAMATAN DAN KELURAHAN
BAB V
Pasal 6
Tabel Standar Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak pada tanggal 2 November 2015

WALIKOTA PONTIANAK, ttd

SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak pada tanggal 2 November 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK, ttd

## MOCHAMAD AKIP

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2015 NOMOR 51

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 51 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR PELAYANAN KECAMATAN DAN KELURAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

Jenis Standar Pelayanan Kecamatan terdiri atas 17 (tujuh belas) Standar Pelayanan, yaitu :

## a. Pelayanan Akta Jual Beli/Hibah/Pembagian Hak Bersama

bermaterai

| No. | KOMPONEN | URAIAN |
|-------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Persyaratan | Pengantar RT, Fotocopy KTP Penjual, Fotocopy KTP Pemberi Hibah/KTP Penyerah Hak, KTP Pembeli/Penerima Hibah/Penerima Hak, Fotocopy KTP Suami/Istri, Fotocopy KTP Saksi 2 Orang, Fotocopy bukti lunas PBB tahun berjalan, Lunas PPH dan BPHTB, Fotocopy Surat Keterangan Waris, Akta Kematian, Surat Kuasa untuk yang dikuasakan (surat kuasa dari notaris), Sertifikat asli yang sudah diverifikasi di Badan Petanahan Nasional (BPN) (dalam masa berlaku 3 bulan) Catatan : 1. Untuk persyaratan KTP yang berfotocopy wajib melampirkan/menunjukkan asli atau dilegalisir 2. Surat Kuasa wajib bermaterai |
| 2 | Sistem, Mekanisme, dan Prosedur | Rp. 6.000,- 1. Pemohon menyerahkan berkas permohonan 2. Petugas melakukan verifikasi sertifikat ke Badan Pertanahan Nasional 3. Camat melakukan wawancara kepada pemohon mengenai status tanah dan kepemilikan 4. Menerbitkan Akta Jual Beli/Hibah/Pembagian Hak Bersama 5. Pemohon menerima Akta Jual Beli/Hibah/Pembagian Hak Bersama |

| No. | KOMPONEN | URAIAN |
|-------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 3 | Jangka Waktu Pelayanan | 3 Hari |
| 4 | Biaya/tarif | Rp. 0 (Gratis) |
| 5 | Produk Pelayanan | Akta Jual Beli/Hibah/Pembagian Hak Bersama |
| 6 | Penanganan Pengaduan, saran dan masukan | 1. Petugas : Camat/Sekretaris Camat 2. Kotak Pengaduan/Saran |

## b. Pelayanan Surat Keterangan Waris

bermaterai

| No. | KOMPONEN | URAIAN |
|-------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Persyaratan | Surat Pengantar RT, Akta Kematian, (Fotocopy KTP Ahli Waris, Fotocopy KK Ahli Waris, Fotocopy KTP saksi 2 (dua) orang yang dilegalisir), Surat Pernyataan Ahli Waris bermaterai Rp. 6.000, Surat pernyataan Silsilah Ahli Waris dengan 2 orang saksi, Fotocopy Surat Nikah Waris/Itsbaat Nikah, Surat Kuasa dari ahli waris apabila diwakilkan oleh pihak ketiga, lunas PBB tahun berjalan, Surat Keterangan Waris bermaterai Rp. 6.000,- Catatan : 1. Untuk persyaratan KTP yang berfotocopy wajib melampirkan/menunjukkan asli atau dilegalisir 2. Surat Kuasa wajib bermaterai |
| 2 | Sistem, Mekanisme, dan Prosedur | Rp. 6.000,- 1. Pemohon menyerahkan berkas permohonan 2. Petugas membuat dan menerbitkan Surat Keterangan Waris 3. Pemohon menerima Surat Keterangan Waris |
| 3 | Jangka Waktu Pelayanan | 1 Jam 10 Menit |
| 4 | Biaya/tarif | Rp. 0 (Gratis) |
| 5 | Produk Pelayanan | Surat Keterangan Waris |
| 6 | Penanganan Pengaduan, saran dan masukan | 1. Petugas : Camat/Sekretaris Camat 2. Kotak Pengaduan/Saran |

## c. Pelayanan Usulan Pensiun

| No. | KOMPONEN | URAIAN |
|-------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Persyaratan | Fotocopy KTP, Fotocopy KK, Fotocopy Buku Nikah (legalisir KUA), Lunas PBB tahun berjalan |
| 2 | Sistem, Mekanisme, dan Prosedur | 1. Pemohon menyerahkan berkas permohonan 2. Mengesahkan usulan pensiun 3. Pemohon menerima Pengesahan Usulan Pensiun |
| 3 | Jangka Waktu Pelayanan | 45 Menit |
| 4 | Biaya/tarif | Rp. 0 (Gratis) |
| 5 | Produk Pelayanan | Usulan Pensiun |
| 6 | Penanganan Pengaduan, saran dan masukan | 1. Petugas : Camat/Sekretaris Camat 2. Kotak Pengaduan/Saran |

## d. Pelayanan Surat Domisili Usaha

| No. | KOMPONEN | URAIAN |
|-------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Persyaratan | Pengantar RT, Fotocopy KTP, Fotocopy KK, Pengantar Kelurahan, Sketsa Lokasi Usaha,Fotocopy Sertifikat Tanah/Surat Perjanjian Sewa/menumpang, Lunas PBB tahun berjalan |
| 2 | Sistem, Mekanisme, dan Prosedur | 1. Pemohon menyerahkan berkas permohonan 2. Penerbitan Surat Domisili Usaha 3. Pemohon menerima Surat Domisili Usaha |
| 3 | Jangka Waktu Pelayanan | 45 Menit |
| 4 | Biaya/tarif | Rp. 0 (Gratis) |
| 5 | Produk Pelayanan | Surat Domisili Usaha |
| 6 | Penanganan Pengaduan, saran dan masukan | 1. Petugas : Camat/Sekretaris Camat 2. Kotak Pengaduan/Saran |

## e. Pelayanan Surat Keterangan Pengajuan Kredit Usaha Kecil

| No. | KOMPONEN | URAIAN |
|-------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Persyaratan | Pengantar RT, Fotocopy KTP, Fotocopy KK, Pengantar Kelurahan, Sketsa Lokasi Usaha, Lunas PBB tahun berjalan |
| 2 | Sistem, Mekanisme, dan Prosedur | 1. Pemohon menyerahkan berkas permohonan 2. Petugas membuat dan menerbitkan Surat Keterangan Pengajuan Kredit Usaha Kecil 3. Pemohon menerima Surat Keterangan Pengajuan Kredit Usaha Kecil |
| 3 | Jangka Waktu Pelayanan | 1 Jam |
| 4 | Biaya/tarif | Rp. 0 (Gratis) |
| 5 | Produk Pelayanan | Surat Keterangan Pengajuan Kredit Usaha Kecil |
| 6 | Penanganan Pengaduan, saran dan masukan | 1. Petugas : Camat/Sekretaris Camat 2. Kotak Pengaduan/Saran |

## f. Pelayanan Dispensasi Nikah Islam/Non Islam

| No. | KOMPONEN | URAIAN |
|-------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Persyaratan | Fotocopy KTP, Fotocopy KK, Pengantar RT, Pengantar Kelurahan, Akta Kelahiran, jika duda/janda harus dilengkapi akta kematian atau surat perceraian dari pengadilan Catatan : Untuk persyaratan KTP yang berfotocopy wajib melampirkan/menunjukkan asli atau dilegalisir |
| 2 | Sistem, Mekanisme, dan Prosedur | 1. Pemohon menyerahkan berkas permohonan 2. Petugas membuat dan menerbitkan Surat Dispensasi Nikah Islam/Non Islam 3. Pemohon menerima Surat Dispensasi Nikah Islam/Non Islam |
| 3 | Jangka Waktu Pelayanan | 1 Jam 15 Menit |
| 4 | Biaya/tarif | Rp. 0 (Gratis) |
| 5 | Produk Pelayanan | Dispensasi Nikah Islam/Non Islam |
| 6 | Penanganan Pengaduan, saran dan masukan | 1. Petugas : Camat/Sekretaris Camat 2. Kotak Pengaduan/Saran |

## g. Pelayanan Surat Keterangan Belum Cukup Umur

| No. | KOMPONEN | URAIAN |
|-------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Persyaratan | Fotocopy KTP orang tua, Fotocopy KK, Akte Kelahiran Anak |
| 2 | Sistem, Mekanisme, dan Prosedur | 1. Pemohon menyerahkan berkas permohonan 2. Petugas membuat dan menerbitkan Surat Keterangan Belum Cukup Umur 3. Pemohon menerima Surat Keterangan Belum Cukup Umur |
| 3 | Jangka Waktu Pelayanan | 1 Jam 10 Menit |
| 4 | Biaya/tarif | Rp. 0 (Gratis) |
| 5 | Produk Pelayanan | Surat Keterangan Belum Cukup Umur |
| 6 | Penanganan Pengaduan, saran dan masukan | 1. Petugas : Camat/Sekretaris Camat 2. Kotak Pengaduan/Saran |

## h. Pelayanan Surat Keterangan Tidak Mampu

| No. | KOMPONEN | URAIAN |
|-------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Persyaratan | Pengantar RT, Fotocopy KTP, Fotocopy KK, Pengantar Kelurahan |
| 2 | Sistem, Mekanisme, dan Prosedur | 1. Pemohon menyerahkan berkas permohonan 2. Petugas membuat dan menerbitkan Surat Keterangan Tidak Mampu 3. Pemohonmenerima Surat Keterangan Tidak Mampu |
| 3 | Jangka Waktu Pelayanan | 45 Menit |
| 4 | Biaya/tarif | Rp. 0 (Gratis) |
| 5 | Produk Pelayanan | Surat Keterangan Tidak Mampu |
| 6 | Penanganan Pengaduan, saran dan masukan | 1. Petugas : Camat/Sekretaris Camat 2. Kotak Pengaduan/Saran |

- i. Pelayanan Surat Permohonan Pemasangan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)

| No. | KOMPONEN | URAIAN |
|-------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Persyaratan | Surat Pengantar Lurah, Fotocopy KTP, Sketsa Lokasi, Lunas PBB Tahun berjalan |
| 2 | Sistem, Mekanisme, dan Prosedur | 1. Pemohon menyerahkan berkas permohonan 2. Melakukan pengesahan Pemasangan PDAM 3. Pemohonmenerima Surat Pengesahan Permohonan Pemasangan PDAM |
| 3 | Jangka Waktu Pelayanan | 45 Menit |
| 4 | Biaya/tarif | Rp. 0 (Gratis) |
| 5 | Produk Pelayanan | Surat Permohonan Pemasangan PDAM |
| 6 | Penanganan Pengaduan, saran dan masukan | 1. Petugas : Camat/Sekretaris Camat 2. Kotak Pengaduan/Saran |

## j. Pelayanan Surat Pindah Datang

| No. | KOMPONEN | URAIAN |
|-------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Persyaratan | Pengantar RT Tujuan, Fotocopy KTP, Fotocopy KK, Surat keterangan pindah dari daerah asal |
| 2 | Sistem, Mekanisme, dan Prosedur | 1. Pemohon menyerahkan berkas permohonan 2. Petugas membuat dan menerbitkan Surat Pindah Datang 3. Pemohonmenerima Surat Pindah Datang |
| 3 | Jangka Waktu Pelayanan | 45 Menit |
| 4 | Biaya/tarif | Rp. 0 (Gratis) |
| 5 | Produk Pelayanan | Surat Pindah Datang |
| 6 | Penanganan Pengaduan, saran dan masukan | 1. Petugas : Camat/Sekretaris Camat 2. Kotak Pengaduan/Saran |

## k. Pelayanan Surat Keterangan Pembangunan Tower

| No. | KOMPONEN | URAIAN |
|-------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Persyaratan | Ijin Pendahuluan dari Walikota, Fotocopy KTP pemohon/pemilik, Fotocopy SITU, SIUP, Sketsa Lokasi, Surat Persetujuan Lingkungan, Surat Keterangan RT, Surat Keterangan Lurah, Surat Perjanjian Sewa Tanah, Lunas PBB Tahun Berjalan |
| 2 | Sistem, Mekanisme, dan Prosedur | 1. Pemohon menyerahkan berkas permohonan 2. Petugas membuat dan menerbitkan Surat Keterangan Pembangunan Tower 3. Pemohon menerima Surat Keterangan Pembangunan Tower |
| 3 | Jangka Waktu Pelayanan | 3 Hari |
| 4 | Biaya/tarif | Rp. 0 (Gratis) |
| 5 | Produk Pelayanan | Surat Keterangan Pembangunan Tower |
| 6 | Penanganan Pengaduan, saran dan masukan | 1. Petugas : Camat/Sekretaris Camat 2. Kotak Pengaduan/Saran |

## l. Pelayanan Surat Pindah

| No. | KOMPONEN | URAIAN |
|-------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Persyaratan | Pengantar RT, Fotocopy KTP, Fotocopy KK, Surat Pengantar Lurah |
| 2 | Sistem, Mekanisme, dan Prosedur | 1. Pemohon menyerahkan berkas permohonan 2. Mengesahkan Surat Pindah 3. Pemohon menerima Surat Pindah |
| 3 | Jangka Waktu Pelayanan | 45 Menit |
| 4 | Biaya/tarif | Rp. 0 (Gratis) |
| 5 | Produk Pelayanan | Surat Pindah |
| 6 | Penanganan Pengaduan, saran dan masukan | 1. Petugas : Camat/Sekretaris Camat 2. Kotak Pengaduan/Saran |

## m. Pelayanan Surat Masuk Angkatan Bersenjata Republik Indonesia(ABRI)

| No. | KOMPONEN | URAIAN |
|-------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Persyaratan | Pengantar RT, Foto copy KTP Pemohon, Fotocopy KTP Orang Tua/Wali, Fotocopy KK, Lunas PBB Tahun Berjalan |
| 2 | Sistem, Mekanisme, dan Prosedur | 1. Pemohon menyerahkan berkas permohonan 2. Mengesahkan Surat Masuk ABRI 3. Pemohon menerima Surat Masuk ABRI |
| 3 | Jangka Waktu Pelayanan | 45 Menit |
| 4 | Biaya/tarif | Rp. 0 (Gratis) |
| 5 | Produk Pelayanan | Surat Masuk ABRI |
| 6 | Penanganan Pengaduan, saran dan masukan | 1. Petugas : Camat/Sekretaris Camat 2. Kotak Pengaduan/Saran |

## n. Pelayanan Surat Keterangan Usaha

| No. | KOMPONEN | URAIAN |
|-------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Persyaratan | Pengantar RT, Fotocopy KTP, Fotocopy KK, Lunas PBB Tahun Berjalan, Pengantar Kelurahan, Sketsa Lokasi Usaha, Fotocopy Sertifikat Tanah |
| 2 | Sistem, Mekanisme, dan Prosedur | 1. Pemohon menyerahkan berkas permohonan 2. Petugas membuat dan menerbitkan Surat Keterangan Usaha 3. Pemohon menerima Surat Keterangan Usaha |
| 3 | Jangka Waktu Pelayanan | 45 Menit |
| 4 | Biaya/tarif | Rp. 0 (Gratis) |
| 5 | Produk Pelayanan | Surat Keterangan Usaha |
| 6 | Penanganan Pengaduan, saran dan masukan | 1. Petugas : Camat/Sekretaris Camat 2. Kotak Pengaduan/Saran |

## o. Pelayanan Surat Persetujuan Lingkungan

| No. | KOMPONEN | URAIAN |
|-------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Persyaratan | Pengesahan Surat Persetujuan Lingkungan yang sudah disetujui RT dan Lurah, Fotocopy KTP pemohon, Fotocopy KTP warga yang menyetujui, sketsa lokasi, Lunas PBB tahun berjalan |
| 2 | Sistem, Mekanisme, dan Prosedur | 1. Pemohon menyerahkan berkas permohonan 2. Petugas membuat dan menerbitkan Surat Persetujuan Lingkungan 3. Pemohon menerima Surat Persetujuan Lingkungan |
| 3 | Jangka Waktu Pelayanan | 3 Hari |
| 4 | Biaya/tarif | Rp. 0 (Gratis) |
| 5 | Produk Pelayanan | Surat Persetujuan Lingkungan |
| 6 | Penanganan Pengaduan, saran dan masukan | 1. Petugas : Camat/Sekretaris Camat 2. Kotak Pengaduan/Saran |

p.Pelayanan Surat Keterangan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP El) sementara

| No. | KOMPONEN | URAIAN |
|-------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Persyaratan | Surat Pengantar Kelurahan, Fotocopy KK, Pas foto Ukuran 2 x 3 sebanyak 1 lembar |
| 2 | Sistem, Mekanisme, dan Prosedur | 1. Pemohon menyerahkan berkas permohonan 2. Petugas membuat dan menerbitkan surat keterangan KTP Elektronik sementara 3. Pemohon menerima surat keterangan KTP Elektronik sementara |
| 3 | Jangka Waktu Pelayanan | 40 Menit |
| 4 | Biaya/tarif | Rp. 0 (Gratis) |
| 5 | Produk Pelayanan | Surat Keterangan KTP Elektronik (KTP El) sementara |
| 6 | Penanganan Pengaduan, saran dan masukan | 1. Petugas : Camat/Sekretaris Camat 2. Kotak Pengaduan/Saran |

- q. Pelayanan Surat Pengesahan Usulan Pensiunan Non Pegawai Negeri Sipil{Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia/Polisi (ASABRI TNI/Polisi)}

| No. | KOMPONEN | URAIAN |
|-------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Persyaratan | Fotocopy KK, Fotocopy KTP, Fotocopy Buku Nikah (legalisir KUA), Fotocopy Tanda Lunas PBB berjalan |
| 2 | Sistem, Mekanisme, dan Prosedur | 1. Pemohon menyerahkan berkas permohonan 2. Mengesahkan usulan pensiun non PNS 3. Pemohon menerima surat pengesahan usulan pensiun non PNS |
| 3 | Jangka Waktu Pelayanan | 40 Menit |
| 4 | Biaya/tarif | Rp. 0 (Gratis) |
| 5 | Produk Pelayanan | Surat pengesahan usulan pensiunan non PNS (ASABRI TNI/Polisi) |
| 6 | Penanganan Pengaduan, saran dan masukan | 1. Petugas : Camat/Sekretaris Camat 2. Kotak Pengaduan/Saran |

## WALIKOTA PONTIANAK,


SUTARMIDJI

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 51 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR PELAYANAN KECAMATAN DAN KELURAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

Jenis Standar Pelayanan Kelurahan terdiri atas 27 (dua puluh tujuh) Standar Pelayanan, yaitu :

## a. Pelayanan Surat Pengantar Nikah

| No. | KOMPONEN | URAIAN |
|-------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Persyaratan | Surat Pengantar RT, Fotocopy KTP, Fotocopy KK, Pas foto 3 x 4 Warna 1 lembar, Fotocopy Akte kematian, Akte Perceraian (bagi janda/duda) Fotocopy Surat Pindah Agama, Fotocopy Surat Keterangan dari Vihara/Gereja (Non Muslim), Surat Pernyataan belum menikah dari pemohon yang dilengkapi dengan materai Rp. 6000,-, dan diketahui oleh orang tua/wali, fotocopy KTP orang tua/wali, Lunas PBB Tahun berjalan Catatan : 1. Untuk persyaratan KTP dan KK yang berfotocopy wajib melampirkan/menunjukkan asli atau dilegalisir 2. Surat Kuasa wajib bermaterai Rp. 6.000,- |
| 2 | Sistem, Mekanisme, dan Prosedur | 1. Pemohon menyerahkan berkas permohonan 2. Petugas mengetik blanko Surat Pengantar Nikah dan menerbitkan Surat Pengantar Nikah 3. Pemohon menerima Surat Pengantar Nikah |
| 3 | Jangka Waktu Pelayanan | 1 Jam |
| 4 | Biaya/tarif | Rp. 0 (Gratis) |
| 5 | Produk Pelayanan | Surat Pengantar Nikah |
| 6 | Penanganan Pengaduan, saran | 1. Petugas : Lurah/Sekretaris Lurah |

| No. | KOMPONEN | URAIAN |
|-------|-------------|--------------------------------|
| | dan masukan | 2. Kotak Pengaduan/Kotak Saran |

## b. Pelayanan Surat Keterangan Penguasaan Tanah

bermaterai

| No. | KOMPONEN | URAIAN |
|-------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Persyaratan | Surat Permohonan kepada Lurayh, Pengantar RT, Fotocopy KTP dan KK pemohon, Surat Keterangan Asal Usul Tanah yang sudah ditandatangani oleh pejabat setempat pada saat itu/data pendukung, Fotocopy KTP saksi 2 (dua) orang, Denah Lokasi, Surat Pernyataan Tanah, Fotocopy sertifikat atau menginformasikan Nomor Hak Milik tanah terdekat, Berita Acara Hasil Pengecekan diketahui oleh saksi- saksi, Surat Pernyataan Pemohon bahwa Surat-Surat Pemohon adalah benar. Catatan : 1. Untuk persyaratan KTP dan KK yang berfotocopy wajib melampirkan/menunjukkan asli atau dilegalisir 2. Surat Kuasa wajib bermaterai Rp. 6.000,- |
| 2 | Sistem, Mekanisme, dan Prosedur | 1. Pemohon menyerahkan berkas permohonan 2. Petugas membuat dan menerbitkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah 3. Pemohon menerima Surat Penguasaan Tanah |
| 3 | Jangka Waktu Pelayanan | 11 Hari 140 menit |
| 4 | Biaya/tarif | Rp. 0 (Gratis) |
| 5 | Produk Pelayanan | Surat Keterangan Penguasaan Tanah |
| 6 | Penanganan Pengaduan, saran dan masukan | 1. Petugas : Lurah/Sekretaris Lurah 2. Kotak Pengaduan/Kotak Saran |

## c. Pelayanan Registrasi Surat Pernyataan Tanah

| No. | KOMPONEN | URAIAN |
|-------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Persyaratan | Surat Pernyataan Tanah bermaterai Rp. 6.000,- yang ditandatangani pemohon dan saksi 2 (dua) orang, Fotocopy KTP pemohon dan saksi 2 (dua) orang, Fotocopy Akte Tanah yang berdekatan dengan objek tanah, Surat asal usul tanah dan kuitansi jual beli (jika ada), Lunas PBB Tahun berjalan Catatan : 1. Untuk persyaratan KTP dan KK yang berfotocopy wajib melampirkan/menunjukkan asli atau dilegalisir 2. Surat Kuasa wajib bermaterai Rp. 6.000,- |
| 2 | Sistem, Mekanisme, dan Prosedur | 1. Pemohon menyerahkan berkas permohonan 2. Petugas melakukan klarifikasi ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) 3. Melakukan peninjauan ke objek tanah 4. Menerbitkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah 5. Pemohon menerima Surat Pernyataan Tanah |
| 3 | Jangka Waktu Pelayanan | 1 Jam |
| 4 | Biaya/tarif | Rp. 0 (Gratis) |
| 5 | Produk Pelayanan | Registrasi Surat Pernyataan Tanah |
| 6 | Penanganan Pengaduan, saran dan masukan | 1. Petugas : Lurah/Sekretaris Lurah 2. Kotak Pengaduan/Kotak Saran |

## d. Pelayanan Registrasi Surat Kuasa

| No. | KOMPONEN | URAIAN |
|-------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Persyaratan | Fotocopy KTP dan KK Pemberi dan Penerima Kuasa, Pengantar RT tempat domisili pemberi kuasa |
| 2 | Sistem, Mekanisme, dan Prosedur | 1. Pemohon menyerahkan berkas permohonan 2. Meregistrasi Surat Kuasa 3. Pemohon menerima Surat Kuasa |
| 3 | Jangka Waktu Pelayanan | 45 Menit |

| No. | KOMPONEN | URAIAN |
|-------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 4 | Biaya/tarif | Rp. 0 (Gratis) |
| 5 | Produk Pelayanan | Registrasi Surat Kuasa |
| 6 | Penanganan Pengaduan, saran dan masuk | 1. Petugas : Lurah/Sekretaris Lurah 2. Kotak Pengaduan/Kotak Saran |

## e. Pelayanan Surat Keterangan Kematian

| No. | KOMPONEN | URAIAN |
|-------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Persyaratan | Pengantar RT sesuai dengan domisili tempat tinggal, Surat Keterangan/Rumah Sakit/Tenaga Medis atau Paramedis sesuai dengan situasi dan kondisi, Fotocopy KTP Saksi 2 orang (1 orang dari pihak keluarga, 1 orang tidak ada hubungan keluarga), Fotocopy Kartu Keluarga (KK) dan KTP yang meninggal, Surat Pernyataan Kematian dari Ahli Waris bermaterai Rp. 6.000,- |
| 2 | Sistem, Mekanisme, dan Prosedur | 1. Pemohon menyerahkan berkas permohonan 2. Petugas mengisi blanko Surat Keterangan Kematian dan menerbitkan Surat Keterangan Kematian 3. Pemohon menerima Surat Keterangan Kematian |
| 3 | Jangka Waktu Pelayanan | 55 Menit |
| 4 | Biaya/tarif | Rp. 0 (Gratis) |
| 5 | Produk Pelayanan | Surat Keterangan Kematian |
| 6 | Penanganan Pengaduan, saran dan masukan | 1. Petugas : Lurah/Sekretaris Lurah 2. Kotak Pengaduan/Kotak Saran |

## f. Pelayanan Registrasi Surat Pengesahan Tanda Bukti (SPTB) Pensiun

| No. | KOMPONEN | URAIAN |
|-------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Persyaratan | Fotocopy KTP dan KK pemohon, Fotocopy KK tertanggung,Fotocopy KK dan KTP saksi 2 orang (tanda tangan 1 orang dari pihak keluarga, |

| No. | KOMPONEN | URAIAN |
|-------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 1 orang dari luar pihak keluarga), Fotocopy SK pensiun pemohon |
| 2. | Sistem, Mekanisme, dan Prosedur | 1. Pemohon menyerahkan berkas permohonan 2. Meregistrasi Surat Pengesahan Tanda Bukti (SPTB) Pensiun 3. Pemohon menerima Surat Pengesahan Tanda Bukti (SPTB) Pensiun |
| 3. | Jangka Waktu Pelayanan | 45 Menit |
| 4. | Biaya/tarif | Rp. 0 (Gratis) |
| 5. | Produk Pelayanan | Registrasi Surat Pengesahan Tanda Bukti (SPTB) Pensiun |
| 6. | Penanganan Pengaduan, saran dan masukan | 1. Petugas : Lurah/Sekretaris Lurah 2. Kotak Pengaduan/Kotak Saran |

## g. Pelayanan Surat Keterangan Janda/Duda

| No. | KOMPONEN | URAIAN |
|-------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Persyaratan | Pengantar RT, Akte Kematian, Akte Cerai, Fotocopy KTP, Fotocopy KK |
| 2 | Sistem, Mekanisme, dan Prosedur | 1. Pemohon menyerahkan berkas permohonan 2. Petugas membuat dan menerbitkan Surat Keterangan Janda/Duda 3. Pemohon menerima Surat Keterangan Janda/Duda |
| 3 | Jangka Waktu Pelayanan | 1 Jam |
| 4 | Biaya/tarif | Rp. 0 (Gratis) |
| 5 | Produk Pelayanan | Surat Keterangan Janda/Duda |
| 6 | Penanganan Pengaduan, saran dan masukan | 1. Petugas : Lurah/Sekretaris Lurah 2. Kotak Pengaduan/Kotak Saran |

## h. Pelayanan Surat Keterangan Belum Menikah

| No. | KOMPONEN | URAIAN |
|-------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Persyaratan | Pengantar RT, Fotocopy KTP, Fotocopy KK, Surat Pernyataan oleh yang bersangkutan bermaterai Rp. |

| No. | KOMPONEN | URAIAN |
|-------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 6.000,- Catatan : Untuk persyaratan KTP dan KK yang berfotocopy wajib melampirkan/menunjukkan asli atau dilegalisir |
| 2. | Sistem, Mekanisme, dan Prosedur | 1. Pemohon menyerahkan berkas permohonan 2. Petugas membuat dan menerbitkan Surat Keterangan Belum Menikah 3. Pemohon menerima Surat Keterangan Belum Menikah |
| 3. | Jangka Waktu Pelayanan | 1 Jam 5 Menit |
| 4. | Biaya/tarif | Rp. 0 (Gratis) |
| 5. | Produk Pelayanan | Surat Keterangan Belum Menikah |
| 6. | Penanganan Pengaduan, saran dan masukan | 1. Petugas : Lurah/Sekretaris Lurah 2. Kotak Pengaduan/Kotak Saran |

## i. Pelayanan Surat Pengantar Ijin Keramaian

| No. | KOMPONEN | URAIAN |
|-------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Persyaratan | Pengantar RT, Fotocopy KTP, Fotocopy KK, surat pernyataan persetujuan lingkungan disekitar lokasi keramaian, Surat permohonan kepada lurah utk mengeluarkan surat pengantar ijin keramaian |
| 2 | Sistem, Mekanisme, dan Prosedur | 1. Pemohon menyerahkan berkas permohonan 2. Petugas membuat dan menerbitkan Surat Pengantar Ijin Keramaian 3. Pemohon menerima Surat Pengantar Ijin Keramaian |
| 3 | Jangka Waktu Pelayanan | 55 Menit |
| 4 | Biaya/tarif | Rp. 0 (Gratis) |
| 5 | Produk Pelayanan | Surat Pengantar Ijin Keramaian |
| 6 | Penanganan Pengaduan, saran dan masukan | 1. Petugas : Lurah/Sekretaris Lurah 2. Kotak Pengaduan/Kotak Saran |

## j. Pelayanan Surat Pengantar Kartu Keluarga

| No. | KOMPONEN | URAIAN |
|-------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Persyaratan | Asli dan Foto copy Surat Pengantar RT, Fotocopy Surat Nikah (legalisir KUA), Surat Keterangan Pindah Datang, Foto Copy KK, Foto Copy Surat Keterangan Kelahiran/Penolong Kelahiran |
| 2 | Sistem, Mekanisme, dan Prosedur | 1. Pemohon menyerahkan berkas permohonan 2. Pemohon mengisi formulir pengantar Kartu Keluarga dan menyerahkan kepada petugas 3. Petugas menerbitkan Surat Pengantar Kartu Keluarga 4. Pemohon menerima Surat Pengantar Kartu Keluarga |
| 3 | Jangka Waktu Pelayanan | 1 Jam |
| 4 | Biaya/tarif | Rp. 0 (Gratis) |
| 5 | Produk Pelayanan | Surat Pengantar Kartu Keluarga |
| 6 | Penanganan Pengaduan, saran dan masukan | 1. Petugas : Lurah/Sekretaris Lurah 2. Kotak Pengaduan/Kotak Saran |

## k. Pelayanan Surat Keterangan Tidak Mampu

| No. | KOMPONEN | URAIAN |
|-------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Persyaratan | Pengantar RT, Fotocopy KK dan Fotocopy KTP |
| 2 | Sistem, Mekanisme, dan Prosedur | 1. Pemohon menyerahkan berkas permohonan 2. Petugas membuat dan menerbitkan Surat Keterangan Tidak Mampu 3. Pemohon menerima Surat Keterangan Tidak Mampu |
| 3 | Jangka Waktu Pelayanan | 55 Menit |
| 4 | Biaya/tarif | Rp. 0 (Gratis) |
| 5 | Produk Pelayanan | Surat Keterangan Tidak Mampu |
| 6 | Penanganan Pengaduan, saran dan masukan | 1. Petugas : Lurah/Sekretaris Lurah 2. Kotak Pengaduan/Kotak Saran |

## l. Pelayanan Pengesahan Surat Permohonan Kredit Perumahan Rakyat (KPR)

| No. | KOMPONEN | URAIAN |
|-------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Persyaratan | Pengantar RT yang menjelaskan jenis usaha, tempat usaha, penghasilan rata-rata perbulan, dan belum memiliki rumah, Fotocopy KK dan Fotocopy KTP dan apabila usahanya berada di wilayah kelurahan/kecamatan lain harus melampirkan Surat Keterangan Domisili Usaha dari lurah tempat usaha |
| 2 | Sistem, Mekanisme, dan Prosedur | 1. Pemohon menyerahkan berkas Surat Permohonan 2. Mengesahkan Surat Permohonan KPR 3. Pemohon menerima Surat Permohonan KPR |
| 3 | Jangka Waktu Pelayanan | 45 Menit |
| 4 | Biaya/tarif | Rp. 0 (Gratis) |
| 5 | Produk Pelayanan | Pengesahan Surat Permohonan KPR |
| 6 | Penanganan Pengaduan, saran dan masukan | 1. Petugas : Lurah/Sekretaris Lurah 2. Kotak Pengadu