PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 102 Tahun 2000 tentang STANDARDISASI NASIONAL (berlaku 10 November 2000)
Pembukaan
Mengingat :
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 102 TAHUN 2000 TENTANG
STANDARDISASI NASIONAL
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang
- a. bahwa dalam rangka mendukung peningkatan produktivitas, daya guna produksi, mutu barang, jasa, proses, sistem dan atau personel, yang diamksudkan untuk meningkatkan daya saing, perlindungan konsumen, pelu usaha, tenaga kerja dan masyarakat khususnya di bidang keselamatan, keamanan, kesehatan dan lingkungan hidup, maka efektifitas pengaturan di bidang standardisasi perlu lebih ditingkatkan;
- b. bahwa Indonesia telah ikut serta dalam persetujuan pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization) yang di dalamnya mengatur pula masalah standardisasi berlanjut dengan kewajiban untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangan nsasional di bidang standardisasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu untuk mengganti Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 1991 tentang Standar Nasional Indonesia;
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaiman telah diubah dengan Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1961 tentang Peraturan Pemnerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Barang menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2210);
3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3193);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
5. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299);
6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3317);
7. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1993 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik INdonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
9. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Persetujuan Pembentukan WTO (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3564);
4. 10.Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656);
5. 11.Undang-undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3676);
6. 12.Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
7. 13.Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
8. 14.Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
9. 15.Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881);
10. 16.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1989 tentang Standar Nasional untuk Satuan Ukuran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3388);
11. 17.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3867);
12. 18.Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republlik Indonesia Tahun 2000 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3950);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3980);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG STANDARDISASI NASIONAL
Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :
1. Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan termasuk tata cara dan metode yang disusun BAB II...
RUANG LINGKUP STANDARDISASI
BAB II - NASIONAL
Pasal 2
Ruang lingkup standardisasi nasional mencakup semua kegiatan yang berkaitan dengan metrologi teknis, stnadar, pengujian dan mutu.
TUJUAN STANDARDISASI NASIONAL
BAB III - TUJUAN STANDARDISASI NASIONAL
Pasal 3
Standardisasi nasional bertujuan untuk :
1. Meningkatkan perlindungan kepada konsumen, perilaku usaha, tenaga kerja, dan masyarakat lainnya baik untuk keselamatan, keamanan, kesehatan maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup;
2. Membantu kelancaran perdagangan;
3. Meujudkan persaingan usaha yang sehat dalam perdagangan.
BAB IV
KELEMBAGAAN
BAB III - TUJUAN STANDARDISASI NASIONAL
Pasal 4
- (1) Penyelenggaraan pengembangan dan pembinaan di bidang standaridasi dilakukan oleh Badan Standardisasi Nasional.
- (2) Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Standardisasi Nasional di bidang akreditasi dilakukan oleh Komite Akreditasi Nasional.
- (3) Komite Akreditasi Nasional sebagimana dimaksud dalam ayat (2) mempunyai tugas dan
-6 - menetapkan akreditasi dan memberikan pertimbangan serta saran kepada Badan Standardisasi Nasional dalam menetapkan sistem akreditasi dan sertifikasi.
- (4) Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Standardisasi Nasional di bidang Standar Nasional untuk Satuan Ukuran dilakukan oleh komite Standaridisasi Nasional untuk Satuan Ukuran.
- (5) Komite Standar Nasional untuk Satuan ukuran sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) mempunyai tugas memberikan pertimbangan dan saran kepada Badan Standardisasi Nasional mengenao standar nasional untuk satuan ukuran.
- (6) Badan Standardisasi Nasional, Komite Akreditasi dan Komite Standar Nasional untuk Satuan Ukuran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)(, ayat (2) dan ayat (4) dibentuk dengan Keputusan Presiden.
BAB III - TUJUAN STANDARDISASI NASIONAL
Pasal 5
- (1) Badan Stasndardisasi Nasional menyusun dan menetapkan Sistem Standardisasi Nasional dan Pedoman dibidang standardisasi nasional.
- (2) Sistem Standardisasi Nasional dan Pedoman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan dasar dan pedoman pelaksanaan yang harus diacu untuk setiap kegiatan standardisasi di Indonesia.
- (3) Dalam penyususnan Sistem Standardisasi Nasional dan Pedoman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), badan Standardisasi Nasional ## BAB V
PERUMUSAN DAN PENETAPAN SNI
BAB III - TUJUAN STANDARDISASI NASIONAL
Pasal 6
- (1) Standardisasi Nasional Indonesia disusun melalui proses perumusan Rancangan TStandar Nasional Indonesias.
- (2) Perumusan Rancangan Standar Nasional Indonesia dilaksanakan oleh Panitia Teknis melalui konsensus dari semua pihak yang terkait.
- (3) Ketentuan tentang konsensus sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Standardisasi Nasional.
BAB III - TUJUAN STANDARDISASI NASIONAL
Pasal 7
- (1) Rancangan Standardisasi Nasional Indonesia ditetapkan menjadi Standar Nasional Indonesia oleh Kepala Badan Standardisasi Nasional.
- (2) Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberi nomor urut, dan kode bidang standar sesuai Pedoman Badan Standardisasi Nasional.
BAB III - TUJUAN STANDARDISASI NASIONAL
Pasal 8
Kaji ulang dan revisi Standar Nasional Indonesia dilaksanakan oleh Panitia Teknis melalui konsensus dari semua pihak yang terkait.
BAB III - TUJUAN STANDARDISASI NASIONAL
Pasal 9
- (1) Panitia Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayatr (2) dan Pasal 8 ditetapkan oleh Kepala Badan Standardisasi Nasional
BAB III - TUJUAN STANDARDISASI NASIONAL
Pasal 10
Dalam rangka perumusan Rancangan Standar Nasional Indonesia, kaji ulang Standar Nasional Indonesia, dan revisi Standar Nasional Indonesia, badan Standardisasi Nasional dan instansi teknis dapat melakukan kegiatan Penelitian dan Pengembangan Standardisasi.
BAB III - TUJUAN STANDARDISASI NASIONAL
Pasal 11
Ketentuan lebih lanjut mengenai Peurmusan dan Penetapan Standar Nasional Indonesia diatur dengan keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional.
PENERAPAN SNI
BAB VI - PENERAPAN SNI
Pasal 12
- (1) Standar nasional Indonesia berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia.
- (2) Standar Nasional Indonesia bersifat sukarela untuk ditetapkan oleh pelaku usaha.
- (3) Dalam hal standar Nasional Indonesia berkaitan dengan kepentingan keselamatan, keamanan, kesehatan masyarakat atau pelestarian fungsi lingkungan hidup dan atau pertimbangan sekonomis, instansi teknis dapat memberlakukan secara wajib sebagian atau seluruh spesifikasi teknis dan atau parameter dalamStandar nasional Indonesia.
- (4) Tata cara Pemberlakukan Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), diatur lebih lanjut dengan keputusan Pimpinan Instansi teknis sesuai denga bidang tugasnya.
BAB VI - PENERAPAN SNI
Pasal 13
Penetapan Standar Nasional Indonesia dilakukan melalui kegitan sertifikasi dan akreditasi.
BAB VI - PENERAPAN SNI
Pasal 14
- (1) Terhadap barang dan atau jasa, proses, sistem dan personel yang telah memenuhi ketentuan/spsifikasi dan atau dibubuhi tanda SNI.
- (2) Sertifikasi dilakukan oleh lembaga sertifikasi, lembaga inspeksi, lembga atau laboratorium.
- (3) Tanda SNI yang berlaku adalah sebagaimana tercantum dalam
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 November 2000 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Verifikasi: ttd. ABDURRAHMAN WAHID

Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tangal 10 November 2000 SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Verifikasi: ttd. DJOHAN EFFENDI

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran Peraturan Pemerintah ini.
- (4) Persyaratan dan tata cara pemberian sertifikat dan pembubuhan tanda SNI sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Ketua Komite AKreditasi nasional.


Pelaku usaha yang menerapkan Standar Nasional Indonesia yang diberlakukan secara wajib, harus memiliki sertifikat dan atau tanda SNI.

## Pasal 16

- (1) Lembaga sertifikasi, lembaga inspeksi, lembaga pelatihan, atau laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) di akreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional.

(2)

Unjuk ...

- (2) Unjuk kerja lembaga sertifikasi, lembaga inspeksi, lembaga pelatihan, atau laboratorium sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diawasi dan dibina oleh Komite Akreditasi Nasional.

## Pasal 17

- (1) Biaya Akreditasi dibebankan kepada lembaga sertifikasi, lembaga inspeksi, lembaga pelatihan dan laboratorium yang mengajukan permohonan akreditasi.
- (2) Besarnya biaya akreditasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah tersendiri.

## Pasal 18

- (1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau mengedarkan barang atau jasa, yang tidak memenuhi dan atau tidak sesuai dengan Stanar Nasional Indonesia yang telah diberlakukan secara wajib.
- (2) Pelaku usaha, yang barng dan atau jasanya telah memperoleh sertifikat produk dan atau tanda Standar Nasional Indonesia dari lembaga sertifikasi produk, dilarang memproduksi dan mengedarkan barang dan atau jasa yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia.

## Pasal 19

- (1) Standardisasi Nasional Indonesia yang diberlakukan secara wajib dikenakan sama, baik terhadap barang dan atau jasa produksi dalam negeri maupun terhadap barang dan atau jasa impor.
- (2) Barang atau jasa impor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemeenuhan standarnya ditujukan dengan sertifikat yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi atau laboratorium yang telah diakreditasi Komite Nasional atau lembaga serrifikasi atau laboratorium negar pengekspor yang diakui Komite Akreditasi Nasional.
- (3) Pengakuan lembaga sertifikasi, lembaga inspeksi, lembaga pelatihan atau laboratorium negara pengekspor oleh Komite Akreditasi Nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) didasarkan


-10 - pada perjanjian saling pengakuan baik secara bilateral auapun multilateral.

- (4) Dalam hal barang dan atau jasa impor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dilengkapi sertifikat, Pimpinan instansi teknis dapat menunjukan salah satu lembaga sertifikasi atau laboratorium baik di dalam maupun di luar negeri yang telah diakreditasi dan atau diakui oleh Komite Akreditasi Nasional untuk melakukan sertifikasi terhadap barang dan atau jasa impr dimaksud.


## Pasal 20

- (1) Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dinotifikasikan Basdan Standardisasi nasional kepada Organisasi Perdagangan Dunia setelah memperoleh masukan dari instansi teknis yang berwenang dan dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum Standar Nasional Indonesia yang diberlakukan secara wajib berlaku efektif.
- (2) Badan Standardisasi Nasional menjawab pertanyaan yang datang dari luar negeri yang berkaitan dengan Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia setelah memperoleh masukan dari instnasi teknis yang berwenang.

## Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia diatur dengan Keptusan poimpinan instansi yang berwenang.

## BAB VII

## PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

## Pasal 22

- (1) Pimpinan instansi teknis dan atau Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha dan masayarakat dalam menerapkan standar.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi konstitusi, pendidikan, pelatihan, dan pemasyarakatan standardisasi.


- (1) Pengawasan terhadap pelaku usaha, barang dan atau jasa yang telah memperoleh sertifikasi dan atau dibubuhi tanda SNI yang diberlakukan secara wajib, dilakukan oleh Pimpinan instansi teknis sesuai kewenangannya dan atau Pemerintah Daerah.
- (2) Pengawasan terhadap unjuk kerja pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikasi produk dan atau tanda SNI dilakukan oleh lembaga sertifikasi produk yang menerbitkan sertifikat dimaksud.
- (3) Masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat melakukan pengawasan terhadap barang yang beredar di pasaran.


BAB VIII SANKSI

## Pasal 24

- (1) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan (2) dapat dikenakan sanksi administratif dan atau sanksi pidana.
- (2) Saknsi administratif sebagaiman dimaksud dalam ayat (1) berupa pencabutan sertifikat produk dan atau pencabutan hak penggunaan tanda SNI, pencabutan ijin usaha, dan atau penarikan barng dari peredaran.
- (3) Sanksi pencabutan sertifikat produk dan atau hak penggunaan tanda SNI dilakukan oleh lembaga sertifikasi produk.
- (4) Sanksi pencabutan ijin usaha dan atau penarikan barang dari peredaran ditetapkan oleh instansi tekni yang berwenang dan atau Pemerintah Daerah.
- (5) Sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa sanksi pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB IX

## KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 25

- (1) Pada saat ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini, semua ketentuan pelaksanaan yagn berhubungan degan standardisasi yang telah ditetapkan oleh Pimpinan instansi teknis dan atau


Dewan Standardisasi Nasional dan atau Kepala Badan Standardisasi Nasional, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangn atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

- (2) Khusus untuk ketentuan pelaksanaan yang berhubungan dengan penandaan SNI yang telah ditetapkan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan wajib disesuaikan paling lambat 2 (dua) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini.


## BAB X

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1991 tentang Standar Nasional Indonesia dan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1991 tentang Penyusunan Penerapan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 27

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agara setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 November 2000 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

ABDURRAHMAN WAHID



Diundangkan di Jakarta pada tangal 10 November 2000 SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA

ttd.

DJOHAN EFFENDI



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

## PENJELASAN

ATAS

## PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 102 TAHUN 2000

## TENTANG

## STANDARDISASI NASIONAL

UMUM

Adanya kerja sama di bidang ekonomi antara negara-negara di dunia, seperti Asean Free Trade Area (AFTA), Asia Pasific Economic Coorperatioan (APEC) dan World Trade Organization (WTO), telah menicptakan sistem perdagangan dunia yang bebas (free trade). Sistem ini nantinya akan memperoleh gerak arus transaksi barang dan atau jasa melintasi batas-batas wilayah suatu negar. Sehingga pasar nasional nantinya akan bersifat terbuka terhadap barang dan atau jasa impor.

Untuk mendukung pasar nasional dalam menghadapi proses globalisasi perdagangan tersebut, dipandang perlu untuk menyiapkan perangkat hukum nasional di bidang standardisasi yang tidak saja mampu menjamin perlindungan terhadap masyarakat khususnya di bidang keselamatan, keamanan, kesehatan, dan lingkungan hidup, tetapi juga meningkatkan pertumbuhan sekonomi nasional.

Lebih lanjut, di dalam Perjanjian World Trade Organization (WTO), sebagaimana telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994, khususnya mengenai Agreement on Technical Barrier to Trade (TBT) yang mengatur mengenai standardisasi ditegaskan bahwa negara anggota, dalam hal ini Pemerintah Indonesia, diwajibkan untuk menyesuaikan pertauran perundang-undangan nasional di bidang standardisasi.

Standardisasi dimaksud untuk meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, dan masyarakat lainnya baik untuk keselamatan, keamanan maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup, serta untuk membantu kelancaran perdagangan dan mewujudkan persaingan usaha yang sehat dalam perdagangan.

Untuk dapat meningkatkan efektifitas pengaturan di bidang standardisasi diperlukan adanya peranan dan kerjsama yang sinergik antara konsumen, pelaku usaha, ilmuan dan instansi Pemerintah.

Berdasarkan perkembangan tersebut di atas dan mengingat peraturan perundang-undangan di bidang standardisasi sudah tidak lagi selaras dengan sistem perdagangan dunia bebas, maka dipandang perlu mengatur kembali ketentuan tentang standardisasi secara nasional.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

## Pasal 2

## Pasal 3

## Pasal 4

## Pasal 5

Ayat (3)


Yang dimaksud metrologi teknik adalah metrologi yang mengelola sauan-satuan ukuran, metode-metode pengukuran dan alat-alat ukur, yang menyangkut persyaratan teknik dan pengembangan standar nasional untuk satuan ukuran dan alat ukur sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologo untuk membeikan kepastian dan kebenaran dalam pengukuran. Pengujian adalah kegiatan teknis yang terdiri atas penetapan, penentuan satu atau lebih sifat atau karakteristik dari suatu produk bahan, peralatan, organismen, fenomena fisik, proses atau jasa, sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Sedangkan yang dimaksud dengan mutu adalah keseluruhan karakteristik dari maujud yang mendukung kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan yang dinyatkan atau tersirat.

Dengan adanya standardisasi nasional maka akan ada acuan tunggal dalam mengukur mutu produk dan atau jasa di dalam perdagangan, yaitu Standar Nasional Indonesia, sehingga dapat meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, dan masyarakata lainnya baik untuk keselematan, keamanan, kesehatan maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Cukup jelas

Ayat (1)

Pedoman di bidang standardisasi nasioal meliputi ketentuan-ketentuan yang lebih rinci sebagi penjabaran dari Sistem Standardisasi Nasional untuk digunakan sebagai panduan di dalam melaksanakan kegiatan standardisasi.

Pedoman terse ut antar lai berupa Pedoman Perumusan Standar Nasional Indonesia, Pedoman Penulisan Standar Nasional Indonesia, Pedoman Haji ulang Standar Nasional Indonesia dan Pedoman Penerapan SNI.

Ayat (2)

Cukup jelas

Yang dimaksud dengan pihak-pihak yang terkait adalah konsumen, pelaku usaha, ilmuana dan instansi pemerintah.


## Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan pihak-pihak yang terkait adalah konsumen, pelaku usaha, ilmuan dan instansi pemerintah.

## Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Perumusan Rancangan Standar Nasional Indonesia dimulai sejak pengumpulan dan pengolahan data sampai menjadi Rancangan Standar Naional Indonesia.

Yang dimaksud dengan konsensus adalah kesepakatan bersama dari semua pihak yang terkait yaitu konsumen, pelaku usaha, ilmuan dan instansi pemerintah.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Kaji ulang merupakan kegiatan untuk meneliti kembali apakah suatu standar masih sesuai untuk digunakan atau perlu direvisi.



## Pasal 9

Ayat (3)

Ayat (4)

Ayat (1)

Cukup jelas

Cukup jelas

Ayat (3)

SNI yang berkaitan dengan kepentingan keselamtan dan kemanan umum antara lain SNI tentang alat-alat yang berkaitan dengan gas bertekanan tinggi, kabel listrik, dan lain-lain. SNI yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan masyarakat antara lain SNI tentang obat, bahan obat,

Ayat (2)



Pasal 9 ...

Ayat (1)

Pedoman yang disepakati Badan Standardisasi Nasional bersama instansi teknis antara lain memuat ruang lingkup kegiatan di bidang standardisasi, kriteria keanggotaan Panitia Teknis dan prosedur kerja Panitir Teknis.

Ayat (2)

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Pasal 10

Cuukp jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasl 12


-5 - alat dan perbekalan kesehatan, makanan yang dibubuhi zat tambahan dan lain-lain. SNI yang berkaitan dengan pelestarian fungsi lingkungan hidup antara lain SNI tentang nilai ambang batas, limbah, dan lain-lain.


SNI yang berkaitan dengan pertimbangan sekonomi adalah SNI yang terkait deng barang ekspor atau SNI yang dapat meningkatkan nilai tambah seperti SNI tentang karet remah.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

## Pasal 14

## Ayat (1)

Sertifikat yang dimaksud berupa sertifikat hasil ujim sertifikat kalibrasi, sertifikat sistem mutu, sertifikat sistem manajemen lingkungan, sertifikat produk, sertifikat personel, sertifikat pengelolaan hutan produksi lestari, sertifikat inspeksi, sertifikat keselamtan.

Khusus sertifikat personel yang berkaitan denga kegiatan standardisasi meliputi asesor/auditor sestem manajemen mutu, asesor/auditor sistem manajemen lingkungan, personel pengambil contoh untuk laboratorium penguji, asesor/auditor laboratorium penguji dan kalibrasi, assesor/auditor lembaga inspeksi.

## Ayat (2)

Lembaga sertifikasi antar lain meliputi lembaga sertifikasi sistem mutu, lembaga sertifikasi sistem manajemen lingkungan, lembaga sertifikasi personel, lembaga sertifikasi produk, lembaga sertifikasi keamanan produk pangan (HACCP-Hazard Analysis of Critical Control Point), lembaga sertifikasi sistem pengelolaan hutan lestasi.

Lembaga inspeksi adalah lembaga yang melakukan pemeriksaan, kesesuaian barang atau jasa terhadap persyaratan tertentu.

Lembaga pelatihan adalah lembaga yang melakukan pelatihan personel yang berkaitan dengan kegitan standardisasi meliputi aseseor/auditor sistem manajemen mutu, asesor/auditor sistem menajemen lingkungan, personel pengambil contoh untuk laboratorium penguji, asesor/auditor laboratorium pengujo dan kalibrasi, asesor/auditor lembaga inspeksi.

Laboratorium adlah laboratorium penguji dari laboratorium kalibrasi.

Ayat (3)

Ayat (4)

Pasal 19

Ayat (1)

Sesuai dengan Agreement on Technical Barrier to Trade dan Sanitary and Phyto Sanitary yang diatur dalam Agreement on World Trade Organization (Perjanjian Organisasi Perdagangan Dunia). ditegaskan bahwa negara anggota harus menjamin dalam peraturan teknis mengenai pemberlakuan standar secar wajib bahwa produk yang diimpor tidak boleh diperlakukan berbeda

Cukup jelas

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Ayat (1)

Pelaksanaan akreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional dilakukan berdasarkan Pedoman yang ditetapkan oleh Komite Akreditasi nasional.

Ayat (2)

yang dimaksud dengan unjuk kerja adalah kemampuan dalam memenuhi persyaratan akreditasi yang ditetapkan oleh Komite Akreditasi Nasional.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat 91)

Yang dimaksud mengedarkan barang dan atau jasa meliputi memperdagangkan, menawarkan, mempromosikan dan atau mengiklankan.

Ayat (2)

Cukup jelas



Ayat (4) ...

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (3)

Sertifikat yang berlaku terhadap barang dan atau jasa impor yaitu sertifikat yang diberikan oleh lembaga sertifikasi atau leboratorium negara pengekspor yang telah diakui oleh Komite Akreditasi Nasional.

Ayat (4)

Cukup jelas

Cukup jelas

Ayat (2)

Di dalam Agreement on Technical Barrier to Trade dan sanitary yang merupakan bagian dari Perjanjian Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization) ditetapkan bahwa negara anggotra diwajibkan untuk menjawab semua pertanyaan yang berkaitan dengan peraturan atau regulasi yang dikeluarkannya.

Pasal 21

Cukp jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas


-7 - dengan produk dalam negeri atau produk yang diimpor dari negara lainnya, berkaitan denganhal di maksud, setiap negara berkewajiban untuk menotifikasikan kepada Organisasi Perdagangan Dunia setiap rencana regulasi atau rencan pemberlakuan standar secara wajib, untuk memperoleh tanggapan dari negara-negara anggota Organisasi Perdagangan Dunia.


Ayat (2)

Pasal 24

Ayat (1)

Ayat (2)

Ayat (3)

Ayat (4)

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain peraturan perundang-undangan di bidang Perindustrian, Ketenagalsitrikan, Kesehatan, Perlindungan Konsumen dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegitan Standardisasi Nasional.

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4020



Ayat (2) ...