Unknown Unknown Nomor 7 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan lnsentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribus: Daerah terhadap instansi pelaksana pemungut p.ijak daerah dan retribusi daerah dapat diberikan insentif', apabila mencapai kinerja tertentu; - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI SINTANG PERATURAN BUPATI SINTANG NOMOR 7, TAHUN 2013
PETUNJUK TENT ANG PELAl{sAN PEMUNGUTAN AAN PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
DENGAN l&gt;A·· � MAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SINTANG '
- bahwa pajak daerah dan retribusi daerah adalah pendapatan asli daerah yang digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kernakmuran rakyat; a.
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan lnsentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribus: Daerah terhadap instansi pelaksana pemungut p.ijak daerah dan retribusi daerah dapat diberikan insentif', apabila mencapai kinerja tertentu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturun Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pernungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Ur.dang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penye lenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas . d N . . K rupsi Kolus1 an epotrsrne (Lembaran dan ° ' . Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor Ne � ara . · rambahan Lembaran Negara Repubhk 75, ia Nomor 3851); Ind ones 1
- 2U dang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Undangn Negara (Lembaran Negara Republik l(et1angan rahun 2003 Nomor 47, Tambahan Indonesia Negara Republik Indonesia Nomor i,err.baran 4285);
3.
� ndang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang erbenctah N ara R araan Negara (Lembaran eg T epublik Indonesia Tahun 2004 Nomor S, 4 ��� an Lembaran Negara Republik Indonesia
4. Upndang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang em· 1·k enntah Daerah (Lembaran Negara Repub 1 Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nornor 443 7 ) seba · · khi gairnana telah diubah beberapa kali tera ir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 200 8 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200 8 Nornor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Nornor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang p . enmbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5049);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lernbaran Negara Republik Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah . Nomor 69 Tahun 201 o tang Tata Cara Pernberian dan Pemanfaatan ten . tif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi In sen Daerah;
6. 9, peratura n Menteri Oalam Negeri Nomor 13 Tahun tang Pedoman Pengelolaan Keuangan 2006 ten . h sebagaimana telah diubah dengan oaera Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun peraturan Perubahan atas Peraturan Menteri 20 0 7 tentang · Nomor 13 Tahun 2006 tentang Ne gen oaiarn eloJaan Keuangan Daerah; d rn an Peng Pe O
10.
11. Peratu , N 2 "' ran Daerah Kabupaten Smtang ornor ·ahu · · p n 2008 tentang Susunan Orgamsasi Derangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran aerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nornor 2 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Pera tu · N 5 ran Daerah Kabupaten Smtang omor T � un 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5);
Peratu · N r 1 T ran Daerah Kabupaten Sintang orno I( ahun 2008 tentang Urusan Pemerintah S � bupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten ·ntang Tahtm 2008 Nornor 1, Tambahan Lernbaran Daerah Kabupaten Sintang Nomorl);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2011 ten tang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Sin tang Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomorl);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lernbaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5);
16. Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6 peraturan . . ib . P . . 201 2 tenta1g Retn usi enzman Tertentu rahun Daerah Kabupaten Sintang Tahun (Lernbaran 6 Tambahan Lembaran Daerah 2 Nornor ' 201 Sintang Nomor 6); I{abupaten
, r ,
'
11
,1
:I
!
I
i
l
1
d
I
!1
I
j
I
I
l
I
t
Menetapakan
- 17,
Peratur Tah an Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4 Pc dun 2 013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan r esaa d h Kabu n an Perkotaan (Lembaran Daera TatnbPaten Sintang Tahun 2013 Nornor 4, N ahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang omor 4);
18. Peratur t an Bupati Sintang Nomor 41 Tahun 2013 entang S . . P usunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas C � p � . D a Daerah Kabupaten Sintang (Senta 1 aerah Kabupaten Sin tang Tahun 2013 Nornor 68);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENT ANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Sintang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sintang.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sintang.
5. Dae rah Sekretaris adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang. 5.
6. Ke!J·a Perangkat Daerah yang selanjutnya satuan . . kat SKPD adalah SKPD yang melaksanakan dising tan pajak daerah dan atau retribusi pernungu daerah, 6.
7. SKPD adalah Kepala SKPD yang l(epala k pernungutan pajak daerah dan atau rnelaksana an ·busi daerah. retfl 1.
8.
9. Kas Urnu uan d rn Daerah adalah tempat penyimpanan rne g aerah Yang ditentukan oleh Bupati untuk rn narnpung seluruh penerimaan daerah dan ernbay 1 ar se uruh pengeluaran daerah.
2. Anggaran Pe SelanJ.Ut ndapatan dan Belanja Daerah yang nya di · keuang 1 singkat APBD adalah rencana dibaha:: tah � nan pemerintah daerah yang Daerah d an disetujui bersama oleh Pemerintah diteta k an Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan p an dengan Peraturan Daerah.
10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD sel · yang anJutnya disebut DPA-SKPD merupakan do � men yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
11. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa ## BAB II
AS As PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF
Paaal2
p ernbenan d . . k kan herd an pemanfaatan insentif dila sana asarka · dan rasio . n asas kepatutan, kewaJaran, nahtas ct· t ggung jawab 1 sesuaikan dengan besamya an . . ob· k '. kebutuhan, serta karakteristik dan kondisi ue ur daerah.
BES.ARAN, SOMBER DAN PENERIMA INSENTIF
Bagian Kesatu Besaran Insentif
BAB III - BES.ARAN, SOMBER DAN PENERIMA INSENTIF
Pasal 3
- {l) Besarnya Insentif ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari rencana penerimaan dalam tahun anggaran berkenaan yang bersumber dari tiap jenis pajak daerah dan retribusi daerah.
- (2) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan rnelalui APBD tahun anggaran berkenaan.
- (3) Besamya pembayaran lnsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling tinggi sebesar 6 (enam) kali gaji Pokok dan tunjangan yang melekat.
- ( 4 ) Apabila dalam realisasi pemberian Insentif
BAB III - BES.ARAN, SOMBER DAN PENERIMA INSENTIF
Pasal 4
- I entif yang berasal dari Pajak Daerah surnber ns . . ( 1) bagai benkut . adalah se
- ·ak Hotel; a. PaJ
- .ak Restoran; b. PaJ
.
.
k
PaJa
Hiburan;
Pajak ...
- 0959 Reklame·
- d. Pajak '
- e P. . a.Jak Parkir·
- f. Pajak p
- ' enerangan Jalan·
Pajak
A"
h
ir Bawah Tanah ·
'
'
·
Pajak
M"
- . Bea Peral h . e an Hak atas Tanah dan Bangunan; 1
Ineral Bukan Logam dan Batuan;
- j. Pajak S arang Burung W alet; dan
- k. Pajak B . urni dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
3. ( 2 ) Sumber I · 8 b . nsentif yang berasal dari Retribusi adalah e aga1 berikut:
- a. Retribusi Jasa Umum:
5. 1 · Retribusi Pelayanan Kesehatan;
2. Retribusi Ke bersihan · ' Pelayanan Persampahan I
3. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
4. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Urn um;
5. Retribusi Pelayanan Pasar;
6. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
7. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta; dan
12. Menara R ib si Pengendalian 8. etn u Telekomunikasi.
tbusi Jasa Usaha: b. Retn
- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; 1.
- ib · Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan; 2. Retn usi
- 'busi Terminal; 3 . Retn
4. . ah Potong Hewan; 'bus1 Rum
- . T mpat l(husus Parkir; RetribUSl e .
- 5 Retn · . 1 anan Kepelabuhanan; "bUSI Peay
6. Retn . -r.at Rekreasi dan Olahraga. "bUSI Ten r
1.
Retn
- (1)
- c. Retribusi Perizinan Tertentu:
- 1 · Retribusi lzin Mendirikan Bangunan;
- 2 · Retribusi lzin Gangguan; dan
- 3 · Retribusi Izin Trayek.
Bagian Ketiga Penerima Insentif
BAB III - BES.ARAN, SOMBER DAN PENERIMA INSENTIF
Pasal 5
- Penerim 1 . . d" ak d dalam a nsentif sebagaimana rm su PasaI 4 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf j, ayat (2) terdiri atas :
- a. Bupati sebesar 5% (lima persen);
- b. Wakil Bupati sebesar 3% (tiga persen);
- c. Sekretaris Daerah sebesar 2% (dua persen);
- d. SKPD sebesar 90% (sembilan puluh persen);
- dari besarnya insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat ( 1)
- (2) Penerima insentif sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf k terdiri atas :
- a. Bupati sebesar 3% (tiga persen);
- b. Wakil Bupati sebesar 2% (duaa persen);
- c. Sekret.aris Daerah sebesar 1 % (satu persen);
- d. SKPD pengelola s � besar 25% (dua puluh lima persen).
- e. Camat sebesar 4% (empat persen);
- f. Lurah dengan insentif sebesar 3% (tiga persen);
- g. Kades sebesar 31 % (tiga puluh satu persen);
- h. Petugas Pemungut sebesar 31 % (tiga puluh satu persen);
- . dari besar nya insentif sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1)
- . . sentif sebagaimana dimaksud pada ayat P enrna in . ki . (3) en . apabila rnencapai nerja tertentu d"benkan . . (1) 1 paian penenmaan yang d1tetapkan pen ca . beruPa dan dijabarkan dalam tnwulan. dalarn APBD
Pemberian ...
·
Pernbe .
y
nan
Inse
n
t (l) ditnak
n
1
sebagaimana dimaksud
pada
.
l&lt;i.
.
SUdkan untuk meningkatkan :
nerJa SKPD·
- b, Sern ' a.ngat ki Sl(po, nerja ba . . b , gi peja at atau pegawai
- c. Pend apatan daerah·
Pelaya.nan
•
- (S) p . kepada masyarakat. � nJabaran ta . . ditnaksuct rget kmeI]a triwulan pada ayat (2)
- sebagaimana ditetapkan oleh Bupati.
0961
PENGANGGAP..AN,PELAKSANAAN,DAN PERTAl'iGGUN·GJAWABAN
Bagian Kesatu Penganggaran
BAB IV - PENGANGGAP..AN,PELAKSANAAN,DAN PERTAl'iGGUN·GJAWABAN
Pasal 6
- (1) Kepala SKPD menyusun penganggaran insentif
BAB IV - PENGANGGAP..AN,PELAKSANAAN,DAN PERTAl'iGGUN·GJAWABAN
Pasal 7
- Jnsentif sebagaimana dimaksud dalam ( l) Pembenan . . at (1) dibayarkan setiap tnwulan pada Pasal 3. ayl berikutnya apabila mencapai target wal tnwu an a ang telah ditetap,kan. tertentu y
- et kinerja suatu triwulan tidak (2) oaiarn hal . targu·r untuk triwulan tersebut . in sen . tercapa.I, d awal triwulan benkutnya yang dibayarkan pa � target kinerja triwulan yang i.. rnencapai telc:IJJ ditentuka.Il·
Dalam ...
- (3) . Daiarn h Pene . al target kinerja pada akhir tahun anggaran nrnaan · b talkan lnsentif tidak tercapai, tidak mern � Seb 1 Yang sudah dibayarkan untuk tnwulan e Urnny . a.
2. (S) Dalarn s b . ha! DPA-SKPD untuk triwulan keempat e aga1m · I ct· ana dirnaksud pada ayat (4) be um t 1 hs usun, maka pemberian Insentif diberikan pada a un an ggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai P eraturan perundang-undangan.
- (4) Dntuk . Pe . triwulan keempat dalam hal target nenrnaa ' · d h dian n telah tercapai dan Insentif su a dib � garkan pada DPA-SKPD maka Insentif dapat enkan d ' · d pa a bulan terakhir triwulan d1maksu ·
BAB IV - PENGANGGAP..AN,PELAKSANAAN,DAN PERTAl'iGGUN·GJAWABAN
Pasal 8
- (1) Tar get tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2. 7 ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. Sampai dengan triwulan persen); : 15% (lima belas 1
- b. Sampai dengan triwulan II puluh persen); 40% (empat
- c. Sampai dengan triwulan III : 75% (tujuh puluh lima persen);
- d. Sampai dengan triwulan IV persen); 100% (seratus
- (2) Apabila pada akhir triwulan I realisasi mencapai 15% (lima belas persen) atau lebih, insentif diberikan pada awal triwulan II.
- (3) Apabila pada akhir triwulan I realisasi kurang dari15% [lirna belas persen), insentif tidak diberikan pad a awal triwulan II·
9. Apabila pada akhir triwulan II realisas\_i m � ncapai (4) % (empat puluh persen) atau lebih, msentif 40 "kan untuk triwulan I yang belum dibayarkan diben dan triwulan 11. .
10. . da akhir triwulan II realisasi kurang dari Apab1la pa ) · ·r (5) t puluh persen , msenu untuk triwulan 40% (em �� bayarkan pada awal triwulan III. II beium 1 . .
11. \_ 1 pada akhir triwulan III reahsa � 1 kurang dari ( 6 ) Apab1 a . h puluh Iirna persen), msentif tidak 75% (tUJU awal triwulan IV. . ·kan pada d1befl 7. Apabila ...
A. a a awa1 triwulan IV Pabila Pad . · 100% (serat a akhir triwulan IV realisasi mencapai Untuk tr· Us Persen) atau lebih insentif diberikan ·WU.Ian ,
" C"\Pabiia 7 So,.; Pada akh. . . . . d . 0 (1:ujuh tr. tnwulan III realisasi rnencapai iber·k PUluh lirna ) ih . if 1 an p d · persen atau lebi , msenti
- (9) A. Yang belum dibayarkan. Pabila Pada . . . 100% ( akhir tnwulan IV realisasi kurang dari seratus . PUluh Ii persen) tetapi lebih dari 75% [tujuh triwui ·ma persen), insentif diberikan untuk an III dan . dibay k tnwu!an sebelumnya yang belum ar an.
ha! Ret ib . target penerimaan Pajak Daerah dan t ri usi Daerah pada akhir tahun anggaran telah ercapai t .r b a au melampaui, pembayaran Inseritit b elum dapat dilakukan pada tahun anggaran erkenaan, pemberian Insentif diberikan pada
- (10) Dalam anggaran berikutnya.
Paaal 9
Besarnya pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan rincian penerima pembayaran insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Bagian Ketiga Pertanggungjawaban
BAB IV - PENGANGGAP..AN,PELAKSANAAN,DAN PERTAl'iGGUN·GJAWABAN
Pasal 10
Pertanggungjawaban pemberian lnsentif sesuai dengan ketentuan peraturan Mekanisme dilaksanakan perundang- undangan.
BABV
KETENTUAN PENUTUP
BAB IV - PENGANGGAP..AN,PELAKSANAAN,DAN PERTAl'iGGUN·GJAWABAN
Pasal 11
supati peraturan d diun an g kan. . . mulai berlaku pada tanggal IOI
A.gar ser Penin,\_ iap oran Pe &lt;&gt;4ltdangan g mengetahuinya, memerintahkan s: neniPatann Peraturan Bupati mi dengan 1 ntang. Ya dalam Serita Daerah Kabupaten
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Pada tanggal 2013 Sintang 31 CROSBY MILTON (

Penetapan: Diundangkan di s· in tang pada tanggal i \ t&gt;e � "llhb,r 2013 AERAH KABUPATEN SINTANG,( � ULKIFLIHAJIAHMAD SERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2013 NOMOR � d-3