UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 84 Tahun 1958 tentang PENGUBAHAN PASAL (berlaku 31 Desember 1958)
Pembukaan
Menimbang : bahwa kedudukan uang dalam negara sedang membangun dalam
- a. arti kata seluas-luasnya adalah penting;
- b. bahwa perlu diadakan kemungkinan untuk menjalankan politik moneter dan politik perkreditan yang riil dan effektif;
- c. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut perlu ditetapkan peraturan-peraturan pokok mengenai batas-batas kebijaksanaan pengendalian jumlah uang yang beredar dalam masyarakat tanpa mengganggu jalannya pembangunan serta keseimbangan moneter;
- Mengingat :
- pasal-pasal 89, 109 dan 111 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;
Memutuskan :
Menetapkan :
UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN PASAL-PASAL 16 dan 19 UNDANG-UNDANG POKOK BANK INDONESIA (UNDANG-UNDANG No. 11 TAHUN 1953).
Pasal I.
Pasal 16
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
-
- "(1) Bank berusaha supaya jumlah semua uang-kertas bank, saldo rekening koran dan tagihan-tagihan lain yang segera dapat ditagih dari Bank untuk sebesar duapuluh persen dijamin dengan emas, matauang emas, bahan mata-uang emas dan cadangan yang tediri atas alatalat pembayaran luar negeri yang umumnya dapat ditukar-tukarkan, begitu pula dengan hak-hak atas International Monetary Fund dan Worldbank yang diserahkan atau akan diserahkan kepada Bank dengan Undang-undang.
- (2) Bank berusaha untuk memelihara jaminan tersebut dalam ayat (1) pasal ini paling sedikit pada tingkatan yang sama dengan jumlah impor selama 3 bulan, dihitung atas dasar jumlah rata-rata dari impor selama 3 tahun takwin berturut-turut yang baru lewat.
- (3) Jaminan yang termaksud dalam ayat (1) tersebut sekurang-kurangnya sebesar duapuluh persen harus ada di Indonesia.
- (4) Jika ketentuan-ketentuan dalam ayat-ayat (1), (2) dan (3) tidak terpenuhi, maka Pemerintah memberikan laporan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dalam waktu sebulan setelah saat ketentuanketentuan dalam ayat (1), (2) dan (3) itu tidak terpenuhi.
- Pemerintah selanjutnya mempertanggung-jawabkan pula kepada Dewan Perwakilan Rakyat setiap triwulan jika setelah laporan pertama di atas diberikan bantuan seperti dimaksud dalam ayat- ayat (1), (2) dan (3) belum terpenuhi lagi".
Pasal II.
Pasal 19
- "(1) Dengan tidak mengurangi yang ditentukan dalam pasal 16 dan menyimpang dari pada yang ditentukan pada ayat pertama pasal 15, Bank wajib setiap kali Menteri Keuangan menganggap hal ini perlu untuk menguatkan Kas Negara sementara waktu, memberikan uang muka dalam rekening-koran kepada Republik Indonesia, yang diadakan atas tanggungan yang cukup dalam kertas-perbendaharaan dan yang pengeluaran atau penggadaiannya akan diizinkan dengan atau berdasarkan undang-undang.
- (2) Pemerintah berpedoman, supaya uang muka tersebut dalam ayat (1) pasal ini dalam tiap tahun anggaran tidak lebih daripada tigapuluh persen dan dalam keadaan luar biasa setinggi-tingginya limapuluh persen dari penghasilan Negara dalam tahun anggaran terakhir yang telah ditetapkan dengan Undang-undang.
- (3) Jika ketentuan dalam ayat (2) dilampaui maka Pemerintah memberikan laporan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dalam waktu sebulan setelah saat ketentuan dalam ayat (2) dilampaui. Selanjutnya Pemerintah mempertanggung-jawabkan pula kepada Dewan Perwakilan Rakyat setiap triwulan jika setelah laporan pertama di atas diberikan, ketentuan termaksud dalam ayat (2) masih juga dilampaui."
Diundangkan pada tanggal 31 Desember 1958.
Menteri Kehakiman, ttd.
G.A. MAENGKOM.
Pasal III.
Segala peraturan atau keputusan yang menyebutkan atau menyandarkan pasal-pasal 16 dan 19 Undang-undang Pokok Bank Indonesia dalam isi dan bentuk lama, sejak mulai berlakunya undang-undang ini harus disesuaikan dengan Undang-undang ini.
Pasal IV.
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Disahkan di Jakarta pada tanggal 27 Desember 1958. Presiden Republik Indonesia, ttd. SOEKARNO.

Penandatangan: Menteri keuangan, ttd. SOETIKNO SLAMET.
PENJELASAN
Pembukaan
TENTANG
## UNDANG-UNDANG PERUBAHAN PASAL-
PENJELASAN
Pasal 16
dan 19 DARI UNDANG-UNDANG POKOK BANK INDONESIA. ## I. PENJELASAN UMUM. 1. Dalam pasal 16 ayat 1 dari Undang-undang Pokok Bank Indonesia disebutkan bahwa banyaknya uang yang beredar harus dijamin sebesar 20% dengan emas dan alat-alat pembayaran luar negeri. Pada tanggal 20 Agustus 1958 jaminan moneter ini tinggal sebesar 7,30%, yang menggambarkan perbandingan antara kekayaan sebesar Rp. 1.542 juta yang berupa emas, uang dollar U.S. dan Indonesia sebesar Rp. 21.115 juta yang berupa uang kertas bank, saldo-saldo rekening-koran dan tagihan-tagihan lain yang segera dapat digagih. Jaminan moneter ini sudah berada dibawah 20% minimum sejak Januari 1957. Ayat 3 dan 4 dari pasal 16 tersebut memang memberi kelonggaran sebanyak seluruhnya 6 bulan setelah mendapat persetujuan Parlemen, yang berarti bahwa setelah jangka waktu tersebut lewat, perbandingan harus kembali lagi ketingkat minimum 20%.