PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU Nomor 3 Tahun 2014 tentang PERIZINAN USAHA BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat :
- a. bahwa dalam rangka mendorong terciptanya iklim usaha yang lebih baik di bidang perindustrian dan perdagangan, agar mampu mewujudkan pertumbuhan perekonomian, pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, penciptaan lapangan kerja serta pengentasan kemiskinan, perlu dilakukan penyempurnaan ketentuan perizinan usaha bidang perindustrian dan perdagangan;
- b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Banjarbaru yang mengatur tentang perizinan usaha bidang perindustrian dan perdagangan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan saat ini sehingga harus dicabut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perizinan Usaha Bidang Perindustrian dan Perdagangan;
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
4. Undang-Unda.ng Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat H Banjarbaru (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3822);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tumbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3596);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan I ' emerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
14. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 46/M-DAG/PER/9/2009 tentang Perubahaan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/MDAG / PER/9/ 2007 tentang Penerbitan Surat izin Usaha Perdagangan;
15. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 37 / M - DAG / PER / 9 /2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan;
16. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 41/ M-IND/ PER/ 6/ 2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian IUI, Izin Perluasan dan rands. Daftar Industri;
17. Peraturan Meriteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 32);
18. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2001 Nomor 40);
19. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 ten tang Urtisan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenarigan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 2);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU
dan
WALIKOTA BANJARBARU MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU TENTANG PERIZINAN USAHA BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Banjarbaru dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.
6. Badan usaha yang selanjutnya disebut badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Usaha Perorangan adalah Perusahaan kecil perorangan yang dimiliki sendiri dan di kelola oleh dirinya sendiri atau dibantu oleh keluarga kerabat dekat.
8. Izin Perdagangan adalah surat izin yang diberikan kepada orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan barang dan jasa secara terus menerus, dengan upaya mengalihkan hak atas barang dan jasa di maksud.
9. Persetujuan prinsip adalah persetujuan yang diberikan pemerintah daerah kepada badan usaha industri yang mengajukan pemohonan izin yang berisikan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar dapat langsung melakukan persiapan pembangunan, pengadaan serta pemasangan instalasi atau peralatan yang diperlukan.
10. Izin Usaha Industri yang selanjutnya disingkat WI adalah izin yang diberikan untuk setiap pendirian perusahaan industri.
11. Tanda Daftar Industri yang selanjutnya disingkat TDI adalah tanda daftar industri yang harus dimiliki dalam setiap pendirian perusahaan industri kecil dan tidak wajib untuk industri rumah tangga.
12. Izin Perluasan Industri yang selanjutnya disingkat IPI adalah izin yang diberikan untuk melakukan penambahan kapasitas yang melebihi diatas 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang telah diizinkan.
13. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah surat izin yang diberikan untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.
14. Daftar Perusahaan adalah daftar yang diadakan menurut atau ## BAB II JENIS PERIZINAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Setiap orang atau badan yang melakukan usaha pada sektor industri, perdagangan dan sektor usaha lainnya dalam wilayah Kota Banjarbaru wajib mendapat izin dan Walikota.
Pasta 3
Jenis perizinan usaha bidang perindustrian dan perdagangan terdiri atas:
- a. Izin Usaha Industri (IUI), Tanda Daftar Industri (TDI), dan lzin
Perluasan Industri (IR);
- b. Surat Izin Usaha Perdagangan (S1UP);
- c. Tanda Dal -tar Perusahaan (TDP);
- d. Tanda Daftar Gudang (TDG);
- e. Izin Pameran dan Promosi Dagang (IPPD); dan
- f. Izin Penumpukan Barang (IPB).
Bagian Pertama Ketentuan Perizinan
BAB III - IZIN USAHA INDUSTRI (IUI), TANDA DAFTAR INDUSTRI (TDI) DAN IZIN PERLUASAN INDUSTRI (IPI)
Pasal 4
- (1) Setiap pendirian Perusahaan Industri wajib memiliki Izin Usaha Industri (IUI), kecuali bagi Industri Kecil.
- (2) Industri kecil sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib memiliki Tanda Daftar Industri (TDI) yang diberlakukan sama dengan IUI apabila nilai investasi seluruhnya di atas Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (3) industri kccil dengan nilai investasi seluruhnya sampai dengan Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, tidak wajib memiliki TDI kecuali perusahaan industri tersebut menghendaki.
- (4) Perusahaan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk perorangan, perusahaan persekutuan, atau badan hukum yang berkedudukan di Indonesia.
Bagian Kedua Izin Usaha Industri (IUI)
BAB III - IZIN USAHA INDUSTRI (IUI), TANDA DAFTAR INDUSTRI (TDI) DAN IZIN PERLUASAN INDUSTRI (IPI)
Pasal 5
- (1) Terhadap semua Jenis Industri dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya diatas Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan, wajib memperoleh IUI.
- (2) Untuk memperoleh IUI diperlukan tahap persetujuan prinsip atau tanpa melalui tahap persetujuan prinsip.
- (3) IUI melalui persetujuan prinsip diberikan kepada perusahaan yang jenis industrinya termasuk dalam jenis rencana usaha yang wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Linglcungan (AMDAL) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada perusahaan industri untuk melakukan persiapan pembangunan, pengadaan, pemasangan instalasi/peralatan yang diperlukan dan bukan merupakan izin untuk melakukan produksi komersil.
BAB III - IZIN USAHA INDUSTRI (IUI), TANDA DAFTAR INDUSTRI (TDI) DAN IZIN PERLUASAN INDUSTRI (IPI)
Pasal 6
Untuk memperoleh IUI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk dengan mengisi formulir permohonan yang disediakan, secara lengkap dan benar serta ditandatangani oleh pemohon dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
- a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Paspor dan/atau Kartu Izin Tinggal Sementara yang masih berlaku dan pemohon;
- b. Foto copy Akte Pendirian Perusahaan. Khusus bagi perusahaan yang berbentuk PT akta dimaksud telah disahkan oleh Pejabat Kementerian Hukum dan HAM, dan apabila perusahaan pusat yang membuka cabang diwilayah Kota Banjarbaru, maka harus melampirkan Surat Pernyataan Pembukaan Cabang dan Surat Penunjukan Kepala Cabang dari Pimpinan Perusahaan Pusat;
- c. Foto copy Izin Gangguan (HO);
- d. Foto copy Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan atau Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL) atau Amdal bagi jenis kegiatan usaha yang proses produksinya menimbulkan dampak gangguan atau merusak terhadap lingkungan;
- e. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- f. Foto copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- g. Fotocopy persetujuan prinsip bagi perusahaan yang terkena kewaji ban ;
Bagian Ketiga Tanda Daftar Industri (TDI)
BAB III - IZIN USAHA INDUSTRI (IUI), TANDA DAFTAR INDUSTRI (TDI) DAN IZIN PERLUASAN INDUSTRI (IPI)
Pasal 7
- (1) Untuk memperoleh TDI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota melalui pejabat yang ditunjuk dengan mengisi formulir permohonan yang disediakan, secara lengkap dan benar serta ditandatangani oleh pemohon dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
- a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
- b. Foto copy Akte Pendirian Perusahaan bagi yang berbadan hukum dan apabila perusahaan pusat yang membuka cabang diwilayah Kota Banjarbaru, maka harus melampirkan Surat Pernyataan Pembukaan Ca bang dan Surat Penunjukan Kepala Cabang dan Pimpinan Perusahaan Pusat;
- c. Foto copy Izin Gangguan (HO);
- d. Foto copy dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) atau Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) atau Surat pernyataan pengelolaan lingkungan (SPPL);
- e. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- f. Foto copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
Bagian Keempat Izin Perluasan Industri (IPI)
BAB III - IZIN USAHA INDUSTRI (IUI), TANDA DAFTAR INDUSTRI (TDI) DAN IZIN PERLUASAN INDUSTRI (IPI)
Pasal 8
Setiap perusahaan industri yang telah memiliki IUI, apabila melakukan perluasan industri melebihi dari kapasitas produksi yang telah diizinkan sesuai IUI yang dimiliki, wajib memperoleh IPI.
BAB III - IZIN USAHA INDUSTRI (IUI), TANDA DAFTAR INDUSTRI (TDI) DAN IZIN PERLUASAN INDUSTRI (IPI)
Pasal 9
Untuk memperoleh IPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota melalui pejabat yang ditunjuk dengan mengisi formulir permohonan yang disediakan, secara lengkap dan benar serta ditandatangani oleh pemohon dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
- a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Paspor yang masih berlaku;
- b. Foto copy Akte Pendirian Perusahaan dan apabila perusahaan pusat yang membuka cabang diluar wilayah Kota Banjarbaru, harus melampirkan surat pernyataan pembukaan cabang dan surat penunjukan kepala cabang dari pimpinan perusahaan pusat;
- c. Dokumen rencana perluasan industri;
- d. Foto copy Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan/Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL) atau Amdal bagi jenis kegiatan usaha yang proses produksinya menimbulkan dampak gangguan/merusak terhadap lingkungan;
Bagian Kelima Masa Berlaku Izin
BAB III - IZIN USAHA INDUSTRI (IUI), TANDA DAFTAR INDUSTRI (TDI) DAN IZIN PERLUASAN INDUSTRI (IPI)
Pasal 10
TDI, IUI dan IPI berlaku selama perusahaan industri yang bersangkutan masih menjalankan usahanya dan wajib mendaftar ulang setiap 3 (tiga) tahun.
Bagian Keenam Perubahan Nama, Alamat dan/atau Penanggungjawab
BAB III - IZIN USAHA INDUSTRI (IUI), TANDA DAFTAR INDUSTRI (TDI) DAN IZIN PERLUASAN INDUSTRI (IPI)
Pasal 11
- (1) Perusahaan Industri yang telah mendapat TDI, IUI, atau IPI apabila akan melakukan perubahan nama, alamat dan/atau penanggung jawab perusahaan, wajib memberitahukan secara tertulis kepada Walikota melalui Pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadinya perubahan.
- (2) Walikota. melalui Instansi yang ditunjuk mengeluarkan persetujuan atas permohonan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan perubahan dan perubahan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari TDI, IV!, atau IPI.
Bagian Ketujuh Penggantian IUI, TDI dan/atau IPI
BAB III - IZIN USAHA INDUSTRI (IUI), TANDA DAFTAR INDUSTRI (TDI) DAN IZIN PERLUASAN INDUSTRI (IPI)
Pasal 12
Apabila TDI, IUI dan/atau IPI yang telah dimiliki oleh perusahan industri hilang atau rusak tidak terbaca, perusahan industri yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan penggantian TDI atau IUI tersebut kepada Walikota melalui Pejabat yang ditunjuk dengan menggunakan formulir yang disediakan.
Bagian Kedelapam Kewajiban dan Hak
BAB III - IZIN USAHA INDUSTRI (IUI), TANDA DAFTAR INDUSTRI (TDI) DAN IZIN PERLUASAN INDUSTRI (IPI)
Pasal 13
- (11 Pemilik IUI, TDI, dan/atau IPI berkewajiban :
- a. melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam serta pencegahan kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup akibat kegiatan industri yang dilakukan dengan melaksanakan AMDAL, UKL-UPL, atau SPPL sesuai dengan jenis industrinya;
- b. melaksanakan upaya yang menyangkut keamanan dan keselamatan alat, bahan baku dan bahan penolong, proses, hasil produksi dan pengangkutan serta keselamatan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bagi pemegang IUI dan /atau IPI wajib menyampaikan informasi industri secara berkala kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk setiap 6 (enam) bulan sekali paling lambat tanggal 31 Juli untuk laporan pertama dan 31 Januari tahun berikutnya; dan
- d. bagi pemegang TDI wajib menyampaikan informasi industri kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk setiap tahun paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya.
- (2) Pemilik IUI, TDI, dan/atau IPI berhak :
- a. melakukan kegiatan industri sesuai dengan perizinan yang dimiliki;
- b. mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah untuk kelangsungan kegiatannya; dan
- c. mendapatkan jaminan/perlindungan dari Pemerintah Daerah atas kegiatan industri sesuai dengan perizinan yang dimiliki.
Bagian Kesatu Ketentuan Perizinan
BAB IV - SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)
Pasal 14
- (1) Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan wajib memperoleh SIUP.
- (2) SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. SIUP kecil;
- b. SIUP menengah;
- c. SIUP besar.
6. ( 3 ) Selain SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan SIUP Mikro kepada perusahaan perdagangan Mikro.
BAB IV - SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)
Pasal 15
- (1) SIUP Kecil sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (2) huruf a wajib dimiliki oleh Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan modal dan kekayaan bersih (netto) perusahaan seluruhnya lebih dari Rp. 50.000.000 (lima puluh juta) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
- (2) SIUP Menengah sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (2) huruf b wajib dimiliki oleh perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan modal dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya lebih dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
- (3) SIUP Besar sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (2) huruf c wajib dimiliki oleh perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan modal dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya lebih dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
BAB IV - SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)
Pasal 16
- (1) Kewajiban memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dikecualikan terhadap :
- a. Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha diluar sektor perdagangan;
- b. Cabang/Perwakilan Perusahaan yang dalam menjalankan kegiatan usaha perdagangan mempergunakan SIUP Perusahaan Pusat;
- c. Perusahaan perdagangan mikro dengan kriteria sebagai berikut :
- I. Usaha Perorangan tidak berbentuk Badan Hukum atau Persekutuan;
2. Kegiatan usaha yang diurus, dijalankan, atau dikelola oleh pemiliknya atau anggota keluarga/kerabat terdekat;
3. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
4. Pedagang keliling, pedagang asongan dan pedagang kaki lima.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat diberikan SIUP apabila dikehendaki yang bersangkutan.
BAB IV - SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)
Pasal 17
- (1) SIUP diterbitkan
BAB IV - SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)
Pasal 18
- (1) SIUP berlaku selama Perusahaan Perdagangan menjalankan kegiatan usaha dan tidak mengalami perubahan.
- (2) Perusahaan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan pendaftaran ulang setiap 3 (tiga) tahun di tempat penerbitan SIUP.
Bagian Kedua
Penerbitan SIUP, Pembukaan Kantor Cabang/Perwakilan Perusahaan, Perubahan dan Penggantian SIUP
Paragraf 1
Penerbitan SIUP Baru dan Pendaftaran Ulang
BAB IV - SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)
Pasal 19
Setiap perusahaan yang akan mengajukan permohonan SIUP baru kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk, wajib mengisi formulir yang disediakan dan dilampiri persyaratan sebagai berikut
- a. Bagi perusahaan yang berbadan hukum:
1. Fotocopy akta pendirian perusahaan yang telah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang;
2. Fotocopy KTP atau Paspor yang masih berlaku dan penanggung jawab atau direktur perusahaan;
3. Pas foto penanggung jawab atau direktur perusahaan;
4. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
5. Fotocopy Izin Gangguan (HO); dan
6. Neraca perusahaan;
- b. Bagi perusahaan yang tidak berbadan hukum:
1. Fotocopy KTP pemilik atau penanggungjawab perusahaan;
2. Pas foto pemilik atau penanggungjawab perusahaan;
3. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
4. Fotocopy Izin Gangguan (HO); dan
5. Neraca perusahaan.
BAB IV - SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)
Pasal 20
- (1) Setiap perusahaan yang akan mengajukan permohonan pendaftaran ulang SIUP kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk, wajib mengisi formulir yang disediakan dan dilampiri persyaratan sebagai berikut :
- a. SIUP Asli; dan
- b. Neraca Perusahaan tahun terakhir.
- (2) Walikota atau pejabat yang ditunjuk melakukan pengesahan pada SIUP ash dengan membubuhkan tanda tangan dan stempeI pada kolom pengesahan.
Paragraf 2
Pembukaan Cabang/Perwakilan Perusahaan
BAB IV - SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)
Pasal 21
- (1) Perusahaan pemegang SIUP yang akan membuka Cabang Perusahaan di daerah, wajib melapor secara tertulis kepada Walikota melalui Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri dokumen sebagai berikut :
- a. Foto copy SIUP Perusahaan Pusat yang dilegalisasi oleh Pejabat yang berwenang menerbitkan SIUP;
- b. Foto copy Akte Notaris atau bukti lainnya tentang pembukaan Kantor Cabang Perusahaan;
- c. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Paspor yang masih berlaku dari pemohon;
- d. Surat penunjukan sebagai penanggungjawab kantor cabang atau perwakilan perusahaan;
- e. Foto copy TDP Kantor Pusat;
- f. Foto copy izin gangguan (HO);
- g. Foto copy NPWP Kantor Cabang.
- (3) Selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), secara lengkap dan benar, Pejabat yang ditunjuk mencatat atau mendaftar dalam buku register yang telah ditetapkan dan selanjutnya dibuatkan tanda terima sebagai bukti bahwa SIUP tersebut berlaku juga bagi Cabang Perusahaan.
Paragraf 3 Perubahan dan Penggantian SIUP
BAB IV - SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)
Pasal 22
- (1) Setiap terjadi perubahan data Perusahaan, Pemilik atau Pengurus atau Penanggung jawab Perusahaan, wajib mengajukan permohonan SIUP perubahan, dengan mengisi formulir yang disediakan dan dilampiri persyaratan sebagai berikut :
- a. SIUP Asli;
- b. neraca perusahaan tahun terakhir;
- c. data pendukung perubahan; dan
- d. pas foto pemohon;
- (2) Walikota atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan SIUP paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan SJUP perubahan dan dokumen persyaratan secara lengkap dan benar, harus menerbitkan SIUP.
BAB IV - SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)
Pasal 23
- (1) Dalam hal SIUP hilang atau rusak, Pemilik atau Pengurus atau Penanggung Jawab Perusahaan yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan penggantian SIUP kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk, dengan mengisi formulir yang disediakan dan dilampiri persyaratan sebagai berikut :
- a. penggantian SIUP karena hilang :
1. foto copy KTP atau Paspor yang masih berlaku dan pemohon;
2. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian;
3. foto Copy SIUP yang lama; dan
4. pas foto pemohon.
- b. penggantian SIUP karena rusak
1. foto copy KTP atau Paspor yang masih berlaku dari pemohon
2. SIUP Asli; dan
3. pas foto pemohon;
- (2) Paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterima permohonan penggantian SIUP dengan dokumen pendukung secara lengkap dan benar, Walikota atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan SIUP Pengganti.
Paragraf 4 Pelaporan
BAB IV - SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)
Pasal 24
- ( 1 ) Pemilik SIUP wajib menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan kegiatan usahanya melalui SKPD yang membidangi urusan perindustrian dan perdagangan dengan menggunakan formulir yang disediakan.
- (2) Perusahaan pemegang SIUP Kecil yang modal dan kekayaan bersih di bawah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dibebaskan dari kewajiban melaporkan kegiatan usahanya.
- (3) Perusahaan pemegang SIUP Kecil yang modal dan kekayaan bersihnya lebih dari Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan sebanyak-banyaknya Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib menyampaikan laporan mengenai kegiatan usahanya setiap tahun sekali selambat-lambatnya tanggal 31 Januari pada tahun berikutnya.
- (4) Perusahaan pemegang SIUP Menengah dan Besar wajib menyampaikan laporan mengenai kegiatan usahanya sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. semester pertama paling lambat tanggal 31 Juli pada tahun berjalan; dan
- b. semester kedua paling lambat tanggal 31 Januari pada tahun berikutnya.
BAB IV - SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)
Pasal 25
Perusahaan yang telah memperoleh SIUP wajib memberikan data atau informasi mengenai kegiatan usahanya apabila diminta sewaktu-waktu oleh Walikota melalui Pejabat yang ditunjuk.
Paragraf 5 Masa Berlakunya SIUP
BAB IV - SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)
Pasal 26
SIUP berlaku selama perusahaan masih menjalankan usaha dan wajib didaftar ulang setiap 3 (tiga) tahun.
Bagian Ketiga Kewajiban dan Hak
BAB IV - SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)
Pasal 27
- (1) Pemegang SIUP mempunyai kewajiban :
- a. menaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan teknis yang berlaku; dan
- b. menciptakan rasa nyaman dan membina hubungan harmonis dengan lingkungan tempat usahanya.
- (2) Pemegang SIUP mempunyai hak :
- a. melakukan kegiatan usaha sesuai SIUP yang dimiliki;
- b. mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah untuk kelangsungan kegiatan usahanya; dan
- c. mendapatkan jaminan atau perlindungan atas penyelenggaraan kegiatan usahanya sesuai dengan SIUP yang dimiliki.
BAB V TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (TDP)
Bagian Kesatu
Umum
BAB IV - SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)
Pasal 28
- (1) Setiap perusahaan, termasuk perusahaan asing yang menjalankan usahanya di daerah wajib melakukan pendaftaran perusahaan.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bentuk Usaha Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, Persekutuan Komanditer (CV), Firma (Fa), perorangan (PO) dan perusahaan lain yang melaksanakan kegiatan usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.
- (3) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berstatus
- a. Kantor pusat, kantor cabang atau kantor pembantu perusahaan;
- b. Anak perusahaan;
- c. Agen Perusahaan;
- d. Kantor perwakilan perusahaan.
Bagian Kedua Pengecualian Pendaftaran
BAB IV - SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)
Pasal 29
- (1) Perusahaan atau kegiatan usaha yang dikecualikan dari kewajiban pendaftaran perusaliaaan sebagaimana dimaksud pasal 28 terdiri dari:
- a. perusahaan keel! perorangan; atau
- b. usaha atau kegiatan yang bergerak diluar bidang perekonomian yang sifat dan tujuannya tidak semata-mata mencari keuntungan sebagaimana yang tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran I Peratuan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 37/M-DAG/9/2007;

- (3) Perusahaan kecil perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah :
- a. Perusahaan yang diurus, dijalankan atau dikelola oleh pribadi Pemiliknya sendiri atau dengan mempekerjakan hanya anggota keluarga sendiri;
- b. Perusahaan yang tidak diwajibkan memiliki Izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dan diterbitkan oleh instansi yang berwenang;
4. Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dikehendaki oleh perusahaan yang bersangkutan dapat didaftarkan dalam Daftar Perusahaan. ( 3 )

Bagian Ketiga Tata Cara Pendaftaran Perusahaan

Paragraf 1 Pendaftaran Perusahaan Baru

## Pasal 30

- Pendaftaran Perusahaan dilakukan oleh Direktur, Pengurus, Pemilik, atau kuasa. Perusahaan yang sah. (1)
- (2) Pendaftaran Perusahaan dilakukan dengan cara mengisi formulir Permohonan Pendaftaran Perusahaan, yang telah disediakan dengan melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut :
- a. Perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas :
1. foto copy Akta Pendirian Perseroan dengan menunjukkan aslinya;
2. foto copy Akta Perubahan Pendirian Perseroan (bila ada) dengan men unjukka n aslinya;
3. foto copy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan sebagai Badan Hukum dengan menunjukka n aslinya;
4. foto copy Ka rtu Tanda Penduduk (KTP) atau Paspor jika Direktur Utama atau Penanggungjawab Perusahaan merupakan Warga Negara Asing;
5. foto copy Izin Teknis sesuai dengan bidang usahanya dari Pejabat yang berwenang;
6. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan;
7. Pas Photo Direktur.
- b. Perusahaan berbentuk Koperasi :
1. foto copy Akta pendirian Koperasi dengan menunjukkan aslinya;
2. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
3. Struktur Organisasi Kepengurusan;
4. foto copy Izin Teknis sesuai dengan bidang usahanya dari Pejabat yang berwenang;
5. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan;

6. Pas Photo Ketua Koperasi.

- c. Perusahaan berbentuk CV dan Firma :

1. foto copy Akta pendirian yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dengan menunjukkan aslinya;

2. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Direktur;

3. foto copy Izin Teknis sesuai dengan bidang usahanya dari Pejabat yang berwenang;

4. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan;

5. Pas Photo Direktur.

- d. Perusahaan berbentuk perorangan

1. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik;

2. foto copy Izin Teknis sesuai dengan bidang usahanya dari Pejabat yang berwenang (bila ada);

3. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

4. Pas Photo Pemilik.

- e. Kantor Cabang, Kantor Pembantu dan Perwakilan Perusahaan :

1. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pimpinan/penanggung jawab Cabang/ Kantor Pembantu/Perwakilan Perusahaan;

2. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan;

3. foto copy Izin Teknis cabang sesuai dengan bidang usahanya dari Pejabat yang berwenang;

4. foto copy Akta Pendirian Kantor Pusat;

5. foto copy surat penunjukan sebagai Pimpinan Kantor Cabang/ Kantor Pembantu/Perwakilan Perusahaan;

6. foto copy TDP Kantor pusat;

7. Pas Photo Pimpinan kantor Cabang/ pimpinan kantor pembantu/Perwakilan Perusahaan.

- ( 3 ) Pendaftaran Perusahaan bagi Agen atau Anak Perusahaan berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan bentuk Perusahaannya.

## Pasal 31

Penerbitan Tanda Daftar Perusahaan dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak formulir pendaftaran perusahaan dan dokumen persyaratan diterima secara lengkap dan benar.

Pasal 32

Perusahaan yang telah disahkan pendaftarannya dalam Daftar Perusahaan diberikan Tanda Daftar Perusahaan yang berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal dikeluarkan dan wajib diperbaharui selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum TDP berakhir.

## Pasal 33

Perusahaan yang telah menerima TDP harus memasang TDP ditempat yang mudah dibaca dan dilihat oleh umum dan nomor TDP hams dicantumkan pada papan nama dan dokumen-dokumen perusahaan yang dipergunakan dalam kegiatan usahanya.

Paragraf 2 Perubahan, Pembatalan dan Penghapusan

## Pasal 34

- (1) Setiap perusahaan yang melakukan perubahan terhadap data yang didaftarkan wajib melaporkan perubahan data.

- (2) Perubahan yang dapat mengakibatkan penggantian TDP sebagai berikut:

- a. Pengalihan kepemilikan atau kepengurusan perusahaan;

- b. Perubahan nama perusahaan;

- c. Perubahan bentuk dan status perusahaan;

- d. perubahan alamat perusahaan;

- e. perubahan usaha pokok.

- ( 3 ) Masa berlaku TDP yang diterbitkan sebagai pengganti adalah sampai dengan berakhirnya masa berlaku TDP yang diubah atau diganti.

## Pasal 35

TDP pengganti diterbitkan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima dengan benar dan lengkap.

## Pas al 36

TDP dinyatakan batal apabila perusahaan yang bersangkutan terbukti mendaftarkan data perusahaan secara tidak benar dan/atau tidak sesuai dengan izin usaha yang dimiliki.

## Pasal .37

- (1) Perusahaan dihapus dan Daftar Pffrusahaan apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :

- a. perubahan bentuk perusahaan;

- b. pembubaran perusahaan;

- c. perusahaan menghentikan keg iatannya atau bubar berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri yang telah berkekuatan hokum tetap.

- (2) Bagi perusahaan yang telah dihapus dan Daftar Perusahaan, maka TDP yang dimilikinya dinyatakan tidak berlaku lagi dan perusahaan wajib mengembalikan TDP asli Icep-ada Walikota melalui Pejabat yang ditunjuk.

## Pasal 38

- (1) Penggantian TDP wajib dilakukan apabila TDP hilang atau rusak.
- (2) Pengantian TDP yang hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 90 (sembilan puluh) hari terhitung mulai tanggal kehilangan perusahaan wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Walikota melalui Pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan Surat Keterangan Hilang dan Kepolisian.
- (3) Penggantian TDP ash yang rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan kepada Walikota melalui Pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan TDP asli yang rusak.
- (4) Masa berlaku TDP yang diterbitkan sebagai pengganti atau duplikat, sampai dengan berakhirnya masa berlakunya TDP yang hilang atau rusak.

BAB VI TANDA DAFTAR GUDANG (TDG)

## Bagian Kesatu Kewajiban Pendaftaran

Pasal 39

- (1) Setiap perusahaan atau perorangan yang memiliki dan/ atau menguasai gudang wajib memiliki TDG.
- (2) TDG berlaku selama 3 (tiga) tahun dan wajib diperpanjang 3 (tiga.) bulan sebelum habis masa berlakunya.

Bagian Kedua Prosedur Pengajuan TDG

Pasal 40

Permohonan TDG disampaikan secara. tertulis kepada Walikota melalui Pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan:

- a. Fotocopy KTP Pernohon yang masih berlaku;
- b. Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- c. Fotocopy Izin Gangguan (HO);
- d. Fotocopy Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) bagi perusahaan perdagangan;
- e. Fotocopy lndustri bagi perusahaan industri yang gudangnya terletak dilokasi lain; dan
- f. Fotocopy perjanjian pemakaian a tau penguasaan gudang dengan pemilik gudang bagi yang menyewa atau memanfaatkan gudang milik orang lain.