PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK Nomor 24 Tahun 2015 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK (berlaku 8 Mei 2015)
Pembukaan
Menimbang :
WALIKOTA PONTIANAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 24 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PONTIANAK
- a. bahwa pengaturan pemberian tambahan penghasilan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2015 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak, belum secara adil berfungsi sebagai intrumen pemberian penghargaan dan sanksi antara PNS yang memiliki kinerja dan disiplin baik dengan PNS yang memiliki kinerja dan disiplin buruk;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2015 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak;
3. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
4. Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
SALINAN
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
14. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
15. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
Menetapkan :
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu Di Daerah;
18. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/220/M.PAN/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya;
19. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
22. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Bidang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 7 Seri E Nomor 7);
23. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 10 Seri D Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 10);
24. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pelayanan Publik Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2010 Nomor 3 Seri E Nomor 3);
25. Peraturan Walikota Nomor 63 Tahun 2012 tentang Pembentukan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2012 Nomor 63);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2015 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak ( Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2015 Nomor 1) diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan Pasal 1 angka 4 dihapus, dan diubah serta ditambah 9 angka, yaitu angka 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 1
1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Pontianak.
4. Daftar Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai adalah suatu daftar yang memuat hasil penilaian pelaksanaan pekerjaan seorang Pegawai Negeri Sipil dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang dibuat oleh Pejabat Penilai.
5. Pejabat Penilai adalah Atasan Langsung Pegawai Negeri Sipil yang dinilai, dengan ketentuan serendah-rendahnya Kepala Sub Bagian / Kepala Sub Bidang / Kepala Sub Seksi atau Pejabat lain yang setingkat.
6. Atasan Pejabat Penilai adalah Atasan Langsung dari Pejabat Penilai.
7. Calon Pegawai Negeri Sipil adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Pontianak yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang, diserahi tugas dan digaji sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Pontianak yang bekerja pada Pemerintah Kota Pontianak atau dipekerjakan di luar instansi induknya.
9. Guru adalah Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Pontianak.
10. Auditor adalah jabatan fungsional yang ada pada Inspektorat Kota Pontianak yang melakukan tugas pengawasan dan pembinaan terhadap pengelolaan keuangan daerah dan tugas lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
11. Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah adalah jabatan fungsional yang ada pada Inspektorat Kota Pontianak yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah, di luar pengawasan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.
12. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintahan Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
13. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah Tambahan Penghasilan Pegawai yang diberikan kepada PNS dan CPNS dalam rangka pembinaan disiplin dan peningkatan kesejahteraan pegawai
Pasal 2
- (1) Pemerintah Daerah memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil
Pasal 3
Untuk memberikan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan dengan 3 (tiga) kriteria yaitu :
- a. Tambahan penghasilan
Pasal 5
- (1) Tambahan penghasilan bagi guru diberikan untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan guru.
- (2) Tambahan penghasilan bagi guru sebagaimana dimaksud ayat (1) bersumber dari APBN yang besarnya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (3) Tambahan penghasilan bagi guru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah tambahan penghasilan yang diberikan bagi guru yang belum mendapatkan tunjangan profesi atau belum disertifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 11
5. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut : Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan skor jumlah penilaian yang format penilaiannya sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran III, Lampiran IV, dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
6. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) di ubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 12

- (1) Penilaian dilakukan secara berjenjang oleh setiap SKPD, dilaksanakan pada setiap awal bulan berikutnya, kecuali untuk bulan Desember dilakukan pada akhir bulan yang bersangkutan dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIa, Lampiran IVb, dan Lampiran IVc yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Kepala SKPD bertanggung jawab terhadap hasil penilaian.
- (3) Pelaksanaan penilaian terhadap prestasi kerja guru dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Pontianak.
7. Ketentuan Pasal 13 ayat (3), ayat (4) dan ayat (6) diubah dan diantara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 13A sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 13

- (1) Tambahan penghasilan dibayarkan setiap awal bulan berikutnya, kecuali untuk bulan Desember dibayarkan pada akhir bulan yang bersangkutan.
- (2) Setiap pembayaran tambahan penghasilan dikenakan pajak penghasilan pasal 21 untuk golongan III/A keatas.
- (3) Bagi PNS yang sakit lebih dari 1 (satu) bulan, menjalani cuti lebih dari 1 (satu) bulan, dan menjalani tugas belajar tetap mendapat tambahan penghasilan berdasarkan standar penilaian rata-rata maksimal 2 (dua).
- (4) Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti Diklat Teknis yang lebih dari 1 (satu) bulan dan Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti Diklatpim tetap mendapat tambahan penghasilan berdasarkan standar penilaian rata-rata maksimal 4 (empat).
- (5) Terhadap Pegawai titipan yang masuk ke lingkugan Pemerintah Kota Pontianak akan dibayarkan tambahan penghasilan apabila PNS yang bersangkutan tidak dibayarkan pada Pemerintah asal tempat bertugas.
- (6) Tambahan penghasilan tidak dibayarkan kepada PNS apabila yang bersangkutan :
- a. Menjalani masa persiapan pensiun (MPP);
- b. Cuti diluar tanggungan Negara;
- c. Dihukum penjara yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- d. Dikenakan pemberhentian sementara

## Pasal 13A

- (1) Bagi PNS dan CPNS yang dijatuhi hukuman disiplin tetap mendapatkan TPP dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. bagi PNS dan CPNS yang dikenai sanksi hukuman disiplin ringan berupa:
1. Teguran lisan tetap mendapat tambahan penghasilan berdasarkan standar penilaian rata-rata maksimal 3 (tiga) selama 1 bulan.
2. Teguran tertulis tetap mendapat tambahan penghasilan berdasarkan standar penilaian rata-rata maksimal 2 (dua) selama 1 bulan.
3. Pernyataan tidak puas tetap mendapat tambahan penghasilan berdasarkan standar penilaian rata-rata maksimal 1 (satu) selama 1 bulan.
- b. bagi PNS dan CPNS yang dikenai sanksi hukuman disiplin sedang tetap mendapat tambahan penghasilan berdasarkan standar penilaian rata-rata maksimal 1 (satu) selama 3 bulan.
- c. bagi PNS dan CPNS yang dikenai sanksi hukuman disiplin berat tetap mendapat tambahan penghasilan berdasarkan standar penilaian rata-rata maksimal 1 (satu) selama 6 bulan.
- d. PNS/CPNS yang dijatuhi hukuman kurungan karena melakukan tindak pidana tidak diberikan TPP selama masa menjalani hukuman kurungan.
- (2) Penjelasan Lampiran I angka I huruf A, huruf B angka 1, angka 2, angka 3, angka 4 dan angka 5 diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Penjelasan Lampiran II angka I huruf A diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (4) Penjelasan Lampiran IV diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak pada tanggal 8 Mei 2015 WALIKOTA PONTIANAK, ttd

SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak pada tanggal 8 Mei 2015 SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK, ttd

MOCHAMAD AKIP

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2015 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya, PLH. KEPALA BAGIAN HUKUM

Hj. RUSDALITA, SH.,MH. Pembina (IV/a) NIP. 19691121 199503 2 001

## LAMPIRAN I

PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 24 TAHUN 2015 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

- I. Besaran Tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak.
- A. Tambahan penghasilan berdasarkan berdasarkan Prestasi Kerja untuk semua Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Pontianak (kecuali Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pontianak, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak, Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pontianak, Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Syarif Mohamad Alkadrie Kota Pontianak).
- B. Tambahan penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja.
1. Tambahan penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak

| NO | JABATAN | Besar Tambahan Penghasilan (Rp) Berdasarkan Nila Rata-rata | Besar Tambahan Penghasilan (Rp) Berdasarkan Nila Rata-rata | Besar Tambahan Penghasilan (Rp) Berdasarkan Nila Rata-rata | Besar Tambahan Penghasilan (Rp) Berdasarkan Nila Rata-rata |
|------|---------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| NO | JABATAN | 1 | 1,1 s/d 2 | 2,1 s/d 3 | 3,1 s/d 4 |
| 1 | Eselon II a | 3.000.000 | 3.700.000 | 4.500.000 | 5.300.000 |
| 2 | Eselon II b | 1.500.000 | 2.000.000 | 2.400.000 | 2.800.000 |
| 3 | Eselon III a | 1.100.000 | 1.400.000 | 1.700.000 | 2.000.000 |
| 4 | Eselon III b | 1.000.000 | 1.250.000 | 1.550.000 | 1.800.000 |
| 5 | Eselon IV a | 750.000 | 950.000 | 1.150.000 | 1.350.000 |
| 6 | Eselon IV b | 700.000 | 850.000 | 1.000.000 | 1.225.000 |
| 7 | Eselon V a | 650.000 | 800.000 | 980.000 | 1.150.000 |
| 8 | Staf | | | | |
| | - Golongan I | 450.000 | 550.000 | 680.000 | 800.000 |
| | - Golongan II | 460.000 | 600.000 | 720.000 | 850.000 |
| | - Golongan III | 520.000 | 660.000 | 800.000 | 950.000 |
| | - Golongan IV | 600.000 | 770.000 | 930.000 | 1.100.000 |
| 9 | Fungsional non Guru | | | | |
| | - Golongan II | 420.000 | 530.000 | 650.000 | 750.000 |
| | - Golongan III | 450.000 | 550.000 | 680.000 | 800.000 |
| | - Golongan IV | 520.000 | 660.000 | 800.000 | 950.000 |

| NO | JABATAN | Besar Tambahan Penghasilan (Rp) Berdasarkan Nila Rata-rata | Besar Tambahan Penghasilan (Rp) Berdasarkan Nila Rata-rata | Besar Tambahan Penghasilan (Rp) Berdasarkan Nila Rata-rata | Besar Tambahan Penghasilan (Rp) Berdasarkan Nila Rata-rata |
|------|----------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| NO | JABATAN | 1 | 1,1 s/d 2 | 2,1 s/d 3 | 3,1 s/d 4 |
| 1 | Eselon II b | 1.850.000 | 2.350.000 | 2.850.000 | 3.350.000 |
| 2 | Eselon III b | 1.260.000 | 1.600.000 | 2.000.000 | 2.300.000 |
| 3 | Eselon IV a | 1,000,000 | 1,300,000 | 1,600,000 | 1,850,000 |
| 4 | Staf | | | | |
| | - Golongan I | 650,000 | 800,000 | 980,000 | 1,150,000 |
| | - Golongan II | 720.000 | 900.000 | 1.100.000 | 1.300.000 |
| | - Golongan III | 900.000 | 1.100.000 | 1.350.000 | 1.600.000 |

2. Tambahan penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pontianak
3. Tambahan penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja pada Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak.
4. Tambahan penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pontianak

| NO | JABATAN | Besar Tambahan Penghasilan (Rp) Berdasarkan Nila Rata-rata | Besar Tambahan Penghasilan (Rp) Berdasarkan Nila Rata-rata | Besar Tambahan Penghasilan (Rp) Berdasarkan Nila Rata-rata | Besar Tambahan Penghasilan (Rp) Berdasarkan Nila Rata-rata |
|------|--------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| NO | JABATAN | 1 | 1,1 s/d 2 | 2,1 s/d 3 | 3,1 s/d 4 |
| 1 | Eselon II b | 1.650.000 | 2.100.000 | 2.600.000 | 3.000.000 |
| 2 | Eselon III a | 1.450.000 | 1.800.000 | 2.200.000 | 2.600.000 |
| 3 | Eselon III b | 1.260.000 | 1.600.000 | 2.000.000 | 2.300.000 |
| 4 | Eselon IV a | 1.100.000 | 1.400.000 | 1.700.000 | 2.000.000 |
| 5 | Staf | | | | |
| | Golongan I | 700,000 | 850,000 | 1,000,000 | 1,250,000 |
| | Golongan II | 770.000 | 980.000 | 1.200.000 | 1.400.000 |
| | Golongan III | 950.000 | 1.200.000 | 1.500.000 | 1.750.000 |

| NO | JABATAN | Besar Tambahan Penghasilan (Rp) Berdasarkan Nila Rata-rata | Besar Tambahan Penghasilan (Rp) Berdasarkan Nila Rata-rata | Besar Tambahan Penghasilan (Rp) Berdasarkan Nila Rata-rata | Besar Tambahan Penghasilan (Rp) Berdasarkan Nila Rata-rata |
|------|--------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| NO | JABATAN | 1 | 1,1 s/d 2 | 2,1 s/d 3 | 3,1 s/d 4 |
| 1 | Eselon II b | 1.850.000 | 2.350.000 | 2.850.000 | 3.350.000 |
| 2 | Eselon III a | 1.500.000 | 1.900.000 | 2.350.000 | 2.750.000 |
| 3 | Eselon III b | 1.260.000 | 1.600.000 | 2.000.000 | 2.300.000 |
| 4 | Eselon IV a | 1,000,000 | 1,300,000 | 1,600,000 | 1,850,000 |
| 4 | Eselon IV b | 950,000 | 1,200,000 | 1,500,000 | 1,750,000 |
| 5 | Staf | | | | |
| | Golongan I | 650,000 | 800,000 | 980,000 | 1,150,000 |
| | Golongan II | 720.000 | 900.000 | 1.100.000 | 1.300.000 |
| | Golongan III | 900.000 | 1.100.000 | 1.350.000 | 1.600.000 |

| NO | JABATAN | Besar Tambahan Penghasilan (Rp) Berdasarkan Nila Rata-rata | Besar Tambahan Penghasilan (Rp) Berdasarkan Nila Rata-rata | Besar Tambahan Penghasilan (Rp) Berdasarkan Nila Rata-rata | Besar Tambahan Penghasilan (Rp) Berdasarkan Nila Rata-rata |
|------|--------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| NO | JABATAN | 1 | 1,1 s/d 2 | 2,1 s/d 3 | 3,1 s/d 4 |
| 1 | Eselon II b | 1.600.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 2.950.000 |
| 2 | Eselon III a | 1.200.000 | 1.500.000 | 1.800.000 | 2.150.000 |
| 3 | Eselon III b | 1.100.000 | 1.350.000 | 1.650.000 | 1.950.000 |
| 4 | Eselon IV a | 800.000 | 1.000.000 | 1.300.000 | 1.500.000 |
| 5 | Eselon IV b | 750.000 | 950.000 | 1.200.000 | 1.375.000 |
| 6 | Staf | | | | |
| | Golongan I | 520.000 | 660.000 | 800.000 | 950.000 |
| | Golongan II | 550.000 | 700.000 | 850.000 | 1.000.000 |
| | Golongan III | 600.000 | 770.000 | 930.000 | 1.100.000 |

5. Tambahan penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja pada RSUD Sultan Syarif Mohamad Alkadrie Kota Pontianak.

| NO | JABATAN | Besar Tambahan Penghasilan (Rp) Berdasarkan Nila Rata-rata | Besar Tambahan Penghasilan (Rp) Berdasarkan Nila Rata-rata | Besar Tambahan Penghasilan (Rp) Berdasarkan Nila Rata-rata | Besar Tambahan Penghasilan (Rp) Berdasarkan Nila Rata-rata |
|------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| NO | JABATAN | 1 | 1,1 s/d 2 | 2,1 s/d 3 | 3,1 s/d 4 |
| 1 | Eselon IIIb | 1,100,000 | 1,400,000 | 1,700,000 | 2,000,000 |
| 2 | Eselon IV a | 800,000 | 1,000,000 | 1,300,000 | 1,500,000 |
| 3 | Staf | | | | |
| | Golongan II | 500,000 | 630,000 | 765,000 | 900,000 |
| | Golongan III | 550,000 | 700,000 | 850,000 | 1,000,000 |
| | Golongan IV | 700,000 | 850,000 | 1,000,000 | 1,200,000 |
| 4 | Direktur RSUD | 3.000.000 | 3.700.000 | 4.500.000 | 5.300.000 |
| 5 | Dokter Spesialis | 5.750.000 | 7.350.000 | 8.900.000 | 10.500.000 |
| 6 | Dokter Umum | 2.450.000 | 3.150.000 | 3.850.000 | 4.500.000 |
| 7 | Paramedis | | | | |
| | Pendidikan D-I | 500.000 | 630.000 | 765.000 | 900.000 |
| | Pendidikan D-III | 550.000 | 700.000 | 850.000 | 1.000.000 |
| | Pendidikan S-1/D-4 | 600.000 | 770.000 | 930.000 | 1.100.000 |
| 8 | Promosi Kesehatan | 550.000 | 700.000 | 850.000 | 1.000.000 |
| 9 | Kepala Instalasi Farmasi | 1.500.000 | 2.000.000 | 2.400.000 | 2.800.000 |
| 10 | Kepala Instalasi (DARI TPP DITAMBAH) | 160.000 | 200.000 | 250.000 | 300.000 |
| 11 | Kepala Ruangan (DARI TPP DITAMBAH) | 110.000 | 140.000 | 170.000 | 200.000 |

WALIKOTA PONTIANAK,


SUTARMIDJI

## LAMPIRAN II

PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 24 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK.

- I. KRITERIA PENILAIAN DAN RUMUSAN PENGHITUNGAN PENILAIAN UNTUK STAF, PEJABAT STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL NON GURU.
- A. Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja untuk staf, pejabat struktural dan fungsional non guru.

| VARIABEL | INDIKATOR | NILAI | KETERANGAN |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Mempunyai Kesungguhan dan tidak mengenal waktu dalam melaksanakan tugasnya (displin kerja). | a. Tingkat penyelesaian pekerjaan: - berhasil menyelesaikan tugas/pekerjaan 0% sampai dengan 25% - berhasil menyelesaikan tugas/ pekerjaan lebih dari 25% sampai dengan 50% - berhasil menyelesaikan tugas/ pekerjaan lebih dari 50% sampai dengan 75% - berhasil menyelesaikan semua tugas/pekerjaan yang diberikan lebih dari 75% | 1 2 3 4 | |
| | b. Waktu penyelesaian pekerjaan berdasarkan target - jauh dari target - kurang dari target - sesuai target - lebih cepat dari target | 1 2 3 4 | Target waktu berdasarkan program kerja dan tugas- tugas lain yang diarahkan pimpinan |
| | c. Kehadiran kerja - 3 hari absen tanpa keterangan - 2 hari absen tanpa keterangan - 1 hari absen tanpa keterangan - Setiap hari masuk kerja | 1 2 3 4 | |
| | d. Apel pagi - Tidak apel lebih dari 5 kali tanpa keterangan. - Tidak apel lebih dari 2 kali tanpa keterangan. - Tidak apel sampai dengan 2 kali tanpa keterangan. - Selalu hadir apel pagi | 1 2 3 4 | |

| 2. Melaksanakan tugas secara terampil, berdaya guna dan berhasil | e. Kualitas hasil pekerjaan umumnya dibanding standar : - Kurang - Sedang - Baik | 1 2 3 |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| guna 3. Prakarsa | - Sangat baik f. Ketepatan pengambilan keputusan dalam menjalankan tugas yang sesuai dengan kebijakan umum pimpinan : - Kurang - Sedang - Baik | 4 1 2 3 |
| | tugas yang sesuai dengan kebijakan pimpinan: - Kurang - Sedang - Baik - Sangat baik h. Berusaha mencari metode kerja yang efisien dan efektif : - Kurang - Sedang - Baik | 1 2 3 1 |
| | - Sangat baik i. Kontribusi dalam pelaksanaan tugas di unitkerja berupa usul, saran, pandangan yang berguna untuk pencapaian keberhasilan SKPD : - Kurang - Sedang - Baik | 4 |
| | - Sangat baik | 2 3 |
| 4. Kepemimpinan | - Kurang - Sedang - Baik - Sangat baik k. Kemampuan kerjasama : - Kurang | 4 |
| | Kemampuan | |
| | | 3 4 |
| | - Sedang - Baik | 2 |
| | j. pendapatnya kepada orang | 1 |
| | - Sangat | |
| | - Baik | |
| | | 4 |
| | - Sedang - Sangat | 2 3 |
| | baik | 1 |
| | mengemukakan lain : | |
| | | 1 |
| | | 2 |
| | | 1 |
| | baik | 3 |
| | | 4 |
| | l. Penguasaan bidang tugasnya : | |
| | - Kurang | |
| | | 2 |
| | | 3 |
| | | 4 |

| m. Memberikan teladan baik : - Kurang - Sedang - Baik - Sangat baik | 1 2 3 4 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| n. Memperhatikan dan mendorong kemajuan bawahannya : - Kurang - Sedang - Baik - Sangat baik | 1 2 3 4 |

## Teknis penilaian :

- Untuk Staf = Jumlah nilai indikator a,b,c,d,e,f,g,h,i dibagi 9 atau dengan rumus ∑ a,b,c,d,e,f,g,h,i/9.
- Untuk pejabat struktural =

Jumlah nilai indikator a,b,c,d,e,f, g,h,i ditambah jumlah nilai indikator j,k,l,m,n dibagi 5 hasilnya dibagi 10 atau dengan rumus ((∑ a,b,c,d,e,f,g,h,i) + (∑ j,k,l,m,n/5))/10.

Rata-rata nilai dikonversikan dalam tabel nominal (tambahan penghasilan) sebagaimana tertera dalam tabel I.

## Teknis penilaian :

- Untuk pejabat fungsional non guru =
- Jumlah nilai indikator a,b,c,d,e,f dibagi 6 atau dengan rumus ∑ a,b,c,d,e,f/6 Rata-rata nilai dikonversikan dalam tabel nominal (tambahan penghasilan)

sebagaimana tertera dalam tabel I.

- B. Kriteria Penilaian Dan Rumusan Penghitungan Penilaian Untuk Guru. Tambahan penghasilan untuk guru yang belum mendapatkan tunjangan profesi/ guru PNS yang belum lulus sertifikasi, sesuai ketentuan yang berlaku.

WALIKOTA PONTIANAK, ttd

SUTARMIDJI

LAMPIRAN IV

PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 24 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAINEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK.

## FORMULIR PENILAIAN PRESTASI KERJA UNTUK PEJABAT STRUKTURAL

UNIT KERJA :

BULAN :

NAMA :

NIP

GOLONGAN :

TAHUN 2015.

:

| VARIABEL | INDIKATOR | NILAI | KETERANGAN |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Mempunyai Kesungguhan dan tidak mengenal waktu dalam melaksanakan tugasnya (displin kerja). | a. Tingkat penyelesaian pekerjaan : - berhasil menyelesaikan tugas/pekerjaan 0% sampai dengan 25% - berhasil menyelesaikan tugas/ pekerjaan lebih dari 25% sampai dengan 50% - berhasil menyelesaikan tugas/ pekerjaan lebih dari 50% sampai dengan 75% - berhasil menyelesaikan semua tugas/pekerjaan yang diberikan lebih dari 75% | 1 2 3 4 | |
| | b. Waktu penyelesaian pekerjaan berdasarkan target - jauh dari target - kurang dari target - sesuai target - lebih cepat dari target | 1 2 3 4 | Target waktu berdasarkan program kerja dan tugas-tugas lain yang diarahkan pimpinan |
| | c. Kehadiran kerja - 3 hari absen tanpa keterangan - 2 hari absen tanpa keterangan - 1 hari absen tanpa keterangan - Setiap hari masuk kerja | 1 2 3 4 | |
| | d. Apel pagi - Tidak apel lebih dari 5 kali tanpa keterangan. - Tidak apel lebih dari 2 kali tanpa keterangan. - Tidak apel sampai dengan 2 kali tanpa keterangan. - Selalu hadir apel pagi | 1 2 3 4 | |
| 2. Melaksanakan tugas secara terampil, berdaya guna dan berhasil guna | e. Kualitas hasil pekerjaan umumnya dibanding standar : - Kurang - Sedang - Baik - Sangat baik | 1 2 3 4 | |

| 3. Prakarsa | f. Ketepatan pengambilan keputusan dalam menjalankan tugas yang sesuai dengan kebijakan umum pimpinan : - Kurang - Sedang - Baik - Sangat baik | 1 2 3 4 |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| | g. Kecepatan pengambilan keputusan dalam menjalankan tugas yang sesuai dengan kebijakan pimpinan: - Kurang - Sedang | 1 2 3 |
| | h. Berusaha mencari metode kerja yang efisien dan efektif : - Kurang - Sedang - Baik - Sangat baik | 1 2 3 4 |
| | i. Kontribusi dalam pelaksanaan tugas di unitkerja berupa usul, saran, pandangan yang berguna untuk pencapaian keberhasilan SKPD : - Kurang - Sedang - Baik - Sangat baik | 1 2 3 4 |
| 4. Kepemimpinan | j. Kemampuan mengemukakan pendapatnya kepada orang lain: - Kurang - Sedang - Baik - Sangat baik k. Kemampuan kerjasama : - Kurang | |
| | - Sedang - Baik - Sangat baik l. Penguasaan bidang tugasnya - Kurang | 1 2 3 4 1 2 3 |
| | : - Sedang - Baik - Sangat baik m. Memberikan teladan baik : | 4 1 |
| | - Kurang - Sedang - Baik - Sangat baik | 2 3 4 4 |
| | | 1 2 |
| | | 3 |

| n. Memperhatikan dan mendorong kemajuan bawahannya : - Kurang - Sedang - Baik - Sangat baik | 1 2 3 4 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| JUMLAH | |
| TOTAL NILAI = ((∑a,b,c,d,e,f,g,h,i) + (∑ j,k,l,m,n/5))/10 | |

## PEJABAT PENILAI

:

:

:

NAMA

PANGKAT

NIP

TANDA TANGAN :

WALIKOTA PONTIANAK,


SUTARMIDJI

## LAMPIRAN V

PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 24 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAINEGERI SIPIL

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK.

## FORMULIR PENILAIAN PRESTASI KERJA UNTUK PEJABAT FUNGSIONAL NON GURU

:

TAHUN 2015.

:

:

UNIT KERJA :

BULAN

NAMA

NIP

GOLONGAN :

| VARIABEL | INDIKATOR | NILAI | KETERANGAN |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------|
| 1.Mempunyai Kesungguhan dan tidak mengenal waktu dalam melaksanakan tugasnya (displin kerja). | a. Tingkat penyelesaian pekerjaan: - berhasil menyelesaikan tugas/ pekerjaan 0% sampai dengan 25% - berhasil menyelesaikan tugas/ pekerjaan lebih dari 25% sampai dengan 50% - berhasil menyelesaikan tugas/ pekerjaan lebih dari 50% sampai dengan 75% - berhasil menyelesaikan semua tugas/pekerjaan yang diberikan lebih dari 75% | 1 2 3 4 | |
| | berdasarkan target - jauh dari target - kurang dari target - sesuai target - lebih cepat dari target c. Kehadiran kerja - 3 hari absen tanpa keterangan | 1 2 3 | |
| | b. Waktu penyelesaian pekerjaan | 1 2 3 4 | berdasarkan program kerja dan tugas-tugas lain yang diarahkan pimpinan |
| | | | Target waktu |
| | - 2 hari absen tanpa keterangan - 1 hari absen tanpa keterangan | | |
| | d. Apel pagi - Tidak apel lebih dari 5 kali tanpa keterangan. - Tidak apel lebih dari 2 kali tanpa keterangan. - Tidak apel sampai dengan 2 kali tanpa keterangan. | 1 2 | |
| | - Setiap hari masuk kerja | | |
| | | 4 | |
| | | 3 | |
| | | 4 | |
| | - Selalu hadir apel pagi | | |

| Melaksanakan tugas secara terampil, berdaya guna dan berhasil guna | e. Kualitas hasil pekerjaan umumnya dibanding standar : - Kurang - Sedang - Baik - Sangat baik | 1 2 3 4 | 2. |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|
| 3. Prakarsa | f. Ketepatan pengambilan keputusan dalam menjalankan tugas yang sesuai dengan kebijakan umum pimpinan : - Kurang - Sedang - Baik - Sangat baik | 1 2 3 4 | |
| | JUMLAH | | |
| | TOTAL NILAI = ∑ a,b,c,d,e,f/6 | | |

## PEJABAT PENILAI

:

:

:

NAMA

PANGKAT

NIP

TANDA TANGAN :

WALIKOTA PONTIANAK,


SUTARMIDJI