Unknown Unknown Nomor L4 Tahun 2011 tentang TATA CARA PEIYGAIYGIC}ARAN, PELILKSAIIAAII DAII PTIIATAUSAHAAN, PERTAIIGGUNqTAITABAN DAN PELAPORAII, SERTA UOIYITORIIIG DAII E1IALUASI PtMBtRIAIt HIBAII, BAIVTUAIS SOSLAL, BAGI TIASIL PA.TAK/RETRIBUSI DAERAII, BAIITUAII I{TUANGAIT, BEI,ANJA TIDAIT TERDUGA DAIT PINGTLUARAN PEMBIAYAAIT YAITG BERST'MBER DARI Ail(X}ARAIT PEISDAPATAIT DAIT BETITITJA DATRAII KABI'PATEil SITT'BOITIX) TAIITff AITGGARAIT 2OL6 DTITGAN RAHU,AT TT'II.AIT YANG MAIIA ESA BIIPATI SITI'BOIII'O, - bahwa dengan telatr ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor L4 Tahun 2OL6 tentang Perubatran Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah ' Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daeratr, dipandang perlu (berlaku Unknown)
Pembukaan
Mengingat
BUPAII SITUBONDO
PERATI'RAIY BI'PATI SITUBOITIX) rrouoR lb TArrIril 2016
TEITTANG
PERT'BAHAIT KTDUA ATAS PTRATT'RAIT BI'PATI SITI'BOITDO ItouoR2g TAIIUil 2015 TTNTANG TATA CARA PEIYGAIYGIC}ARAN, PELILKSAIIAAII DAII PTIIATAUSAHAAN, PERTAIIGGUNqTAITABAN DAN PELAPORAII, SERTA UOIYITORIIIG DAII E1IALUASI PtMBtRIAIt HIBAII, BAIVTUAIS SOSLAL, BAGI TIASIL PA.TAK/RETRIBUSI DAERAII, BAIITUAII I{TUANGAIT, BEI,ANJA TIDAIT TERDUGA DAIT PINGTLUARAN PEMBIAYAAIT YAITG BERST'MBER DARI Ail(X}ARAIT PEISDAPATAIT DAIT BETITITJA DATRAII KABI'PATEil SITT'BOITIX) TAIITff AITGGARAIT 2OL6
DTITGAN RAHU,AT TT'II.AIT YANG MAIIA ESA
BIIPATI SITI'BOIII'O,
- bahwa dengan telatr ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor L4 Tahun 2OL6 tentang Perubatran Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah ' Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daeratr, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 29 Tahun 2OL5 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaart dan Penatausahaan, Pertanggungiawaban dan Pelaporan, serta Monitoring dart Evaluasi Pemberian Hibah, Bantuan Sosial, Bag Hasil Pajak/Retribusi Daerah, Bantuan Keuangan, Belanja fidak Terduga dan Pengeluaran Pembiayaan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2016.
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tatrun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Fropinsi Jawa Timur (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor t9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tatrun 1965 (kmbaran Negara Republik Indonesia Tatrun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 273Al;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun L999 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tatrun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3809) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OLL Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor LT Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor a2861; 3.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendatraraan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor a355); 4.
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2AO4 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor aa0Ol; 5.
5. Undang-Undang Nomor 33 Tatrun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Rrsat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tartbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6.
6. Undang-Undang Nomor 4O Tahun 2OO4 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a4561; 7.
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2AO7 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a7231; 8.
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2OOg tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 12, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor a9671;
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OOg tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor LL2, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. 1 1. Undang-Undarrg Nomor 40 Tatrun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOg Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
12. Undang-Undang Nomor L2 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52341;
13. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OLl tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun zOlL Nomor 101, Tambatran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a5781;
14. Undang-Undang Nomor L7 Tahun 2OL3 tentang Organisasi Kemasyarakatan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a3O);
15. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 7, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
16. Undang-Undang Nomor 23 Takrun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambatran kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telatr beberapa kali diubatr teraktrir dengan UndangUndang Nomor 9 Tatrun 2015 (Iembaran Negara Republik Indonesia Tatrun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a5781;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2OO9 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tatrun 2009 Nomor 18, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 49721 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2Ol2;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 7L Tatrun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol0 Nomor 5165);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2OL2 tentang Hibah Daeratr (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL2 Nomor 5, Tambahan Iembarart Negara Repubtk Indonesia Nomor 52721;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2OL4 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa (kmbaran Negara Republik Indonesia Tatrun 2014 Nomor 123, Tanrrbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor L57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 57L71;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2OL4 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 168, Tambatran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 569a);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tatrun 2OL6 tentang Perangkat Daeratr (Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor L 14, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
24. PeraturEul Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 5);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2l Tahun 2OLL;;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan telah Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2Ol2 tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 446, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor a7a\;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2OL4 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
29. Peraturan Daeratr Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (kmbaran Daerah Kabupaten Situbondo, Seri E Nomor 03);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Ke{a Pemerintatr Desa (kmbaran Daerah Kabupaten Situbondo Tatrun 2006 Nomor 8);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daeratr (Lembaran Daeratr Kabupaten Situbondo Tahun 2OO8 Nomor 4l sebagaim€ura telah diubah dengan Peraturan Daeratr Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2O14 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja kmbaga Telaris Daeratr (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2Ol4 Nomor 15);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 16 Tahun 2011 tentang Susun€rn Organisasi dan Tata Ke{a Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2OL1 Nomor 16);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2Ol3 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Ikbupaten Situbondo Nomor L4 Tahun 2013 (Lembaran Daeratr Kabupaten Situbondo Tahun 2013 Nomor 14);
Menetapkan
5
34. Peraturan Daeratr Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daeratr Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2Al4 Nomor 3) ssbagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2OL4 (kmbaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2AL4 Nomor 18);
35. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 29 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausatraan, Pertanggungiawaban dan Pelaporan, serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah, Bantuan Sosial, Bagr Hasil PEaklRetribusi Daerah, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga dan Pengeluaran Pembiayaan yang Bersumber dari APBD Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2OL6 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2015 Nomor 29l. sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 2 Tatrun 2OL6 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2OL6 Nomor 21.
PERATTIRAN BIIPATI TETTAIYG PERIIBAIIAIT KEDUA ATAS PTRATT'RAIT BT'PATI SITUBOITDO ITOMOR 29 TAHIIN 2015 TTIITANG TATA CARA ptIfcAIIGicARAN, PELIUTSAITAAIT DAIT PENATAUSAIIAAN, PERTAIIGGITNC".IAWABAIT DAII PELI|PORAII, SERTA MOITITORIITG DAIT T\IALUASI PIMBERIAIT HIBATI, BAIYTUAII SOSLAL, BAGI ITASIL PA",Ar/RETRIBUSI DATRAH, BANTUAN KTUANGAII, BTI,AITJA TIDAN TERDUGA DAN PEITGELUARAIT PEUBI.AYAAIY YANG BERSTIMBER DARI ANG{}ARAN PTITDAPATAIT DAIT BELAITJA DATRAII KABTTPATE1T SITUBOITDO TAIIT'I AITGGARAIT 20T6.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sihrbondo Nomor 29 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausatraan, Pertanggungiawaban dan Pelaporan, serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah, Bantuan Sosial, Bag Hasil Pajak/Retribusi Daerah, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga dan Pengeluaran Pembiayaan yang Bersumber dari APBD Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2015 Nomor 291 sebagaimana telatr diubah dengan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 2 Tahun 2AL6 perita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 2) diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1. Daeratr adalah Kabupaten Sihrbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
2. Bupati adalah Bupati Situbondo. 3.
3. Dewan Pennrakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Situbondo. 4.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo. 5.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daeratr pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran /Barartg. 6.
6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/ Barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan Daerah. 7.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo. 8.
8. Inspektorat adalah Inspelrtorat Kabupaten Situbondo. 9.
10. Dinas Pendapatart, Pengelo1a Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut DPPKAD adalah Dinas Pendapatarr, Pengelola Keuangan dan Aset Daeratr Kabupaten Situbond.o.
11. Pejabat Pengelola Keuangan Daeratr yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendatrara Umum Daerah (BUD).
11. L2. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daeratr, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
13. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahart desa.
14. Kelurahan adalatr wilayah keq'a Lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan.
15. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
16. Pengglrna Barang adalatr pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
17. Keuangan Daerah adalatr semua hak dan kewqjiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daeratr.
19. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah dokumen perencanaan ke{a dan penganggaran pada DPKD selaku Bendahara Umum Daerah.
20. Rencana Ke{a dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
21. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan a.nggaran pada DPKD selaku Bendahara Umum Daeratr.
22. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
23. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintatr Daeratr kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Lain, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usatra Milik Daerah, Badan, kmbaga dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telatr ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
24. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak seca.ra terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan tedadinya resiko sosial.
25. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat rnenimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosid akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
26. Blag:, Hasil Pdak/Retribusi Daerah adalah bagran dari peneriman hasil pajak/retribusi daerah yang diberikan kepada Pemerintah Desa di wilayatr Kabupaten Situbondo.
27. Belanja Bantuan Keuangan adalah salah satu bentuk instrumen bantuan dalam bentuk uang yang dapat bersifat umum dan khusus, antara Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa dan/atau Kelurahan dalam rangka untuk mengatasi kesenjangan {iskal antar desa di wilayah Kabupaten Situbondo guna pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan serta peruntukan lainnya ya]rg secara khusus pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh Pemberi Bantuan.
28. Belanja Tidak Terduga adalatr belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daeratr tahun-tahun sebelumnya yang telatr ditutup.
29. Pengeluaran Pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun pada ta}run-tatrun €mggaran berikutnya.
30. Naskah Perjanjian Hibah Daeratr yang selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah pedanjian hibah yang bersumber dari Angaran Fendapatan dan Behn$a Daerafi arrhra Femerintah Daeratr dengan penerirna hihh.
31. Penduduk adalah warga Negara Indonesia dan or€urg asing yang bertempat tinggal di Kabupaten Situbondo.
32. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami isteri, atau suami, isteri dan anaknya atau ayah dan anakrr5ra, atau ibu dan anaknya bertempat tinggal di Kabupaten Situbondo.
33. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela
Pasal 4
- Pemerintatr Daerah dapat memberikan hibah secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. (u
- Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wqiib dan belanja urusan pilihan. {21
- Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (U, ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daeratr sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan
Pasal 5
Hibah dapat diberikan kepada:
- b. Pemerintah Daerah Lain;
- a. Pemerintah Rrsat;
- c. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMDI; dm/atau
- d. Badan, Iembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.
Pasal 6
- (1) Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a diberikan kepada satuan keq'a dari kementenan/lembaga pemerinta.tr non kementerian yang wilayatr kerjarrya berada dalam Daerah
2. (21 Hibah kepada Pemerintah Daerah I-ain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah ssfoagaima.na diamanatkan dalam peraturan perrndang-undangan.
- (3) Badan Usaha MiUk Negara sebagaimana dimaksud dengan Pasal 5 huruf c diberikan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (4) Hibah kepada Badan Usatra Milik Daeratr (BUMD) sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibatt yang diterima oleh Pemerinta.tr Daerah dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan .
- (5) Hibah kepada Badan dan Iembaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf d, diberikan kepada Badan dan kmbaga:
- b. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur atau Bupati sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku; atau
- a. yffiLg bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk
Pasal 7
- (1) Hibah kepada Badan dan Lembaga, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5), diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
- b. memiliki surat keterangan domisili dari luratr/ kepala desa setempat.
- a. memiliki kepengurusan yang jelas di Kabupaten Situbondo;
- c. memiliki maksud dan tujuan serta kegiatan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah;
- d. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintatr Kabupaten Sihrbondo yang dibuktikan dengan surat keterangan domisili;
6. (21 Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6), diberikan dengan persyaratan paling sedikit :
- b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten Situbondo; dan
- a. telah terdaftar pada kementerian yang membidangr urusan hukum dan hak asasi manusia paling singkat 3 tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturian perundangundangan;
- c. memiliki sekretariat tetap di Kabupaten Situbondo.
Pasal 8
- (1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daeratr Lain, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, Badan dan kmbaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia menyampaikan usulan berupa surat permohonan bantuan hibah secara tertulis yang disertai proposal kepada Bupati dengan tembusan SKPD yang membidangi.
- (21 Surat permohonan dan proposal bag Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Lain, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, Badan dan kmbaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhi cap dan/atau stempel yang ditandatangani oleh Pimpinan/KetualKepala atau sebutan lain.
- (41 Bupati dengan suatu disposisi atau yang dipersamakan menunjuk SKPD yang membidangr, untuk segera melakukan evaluasi usulan sebagaimerna dimaksud pada ayat (1).
- (3) Sistematika penyusunan surat permohonan dan proposal hibah dalam bentuk uang, barang atau jasa sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran dan merupakan bagran yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (5) Untuk melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4l;, kepala SKPD dapat membentuk tim evaluasi.
- (6) Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.
- (71 Format rekomendasi SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6), sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (9) TAPD memberikan pertimbangan kepada Bupati atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan Daerah.
- (8) Penyampaian hasil evaluasi berupa rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikoordinasikan oleh DPPKAD yang selanjutnya dibawa dalam rapat pembatrasan TAPD.
- (10) Format pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (9), sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
7. Ketentuan Pasal 11 Ayat (21 diubah sehingga Pasal 1 1 berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 11

- Hibah berupa uang sebagaim arta dimaksud dalam Pasal 10 ayat (U dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek belanja hibah, dan rincian obyek belaqia hibah pada PPKD. (1)
- Obyek belanja hibah dan rincian obyek belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: (2t
- a. Pemerintah Pusa!
- b. Pemerintah Daerah Lain;

- c. Badan Usatra Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daeratr (BUMDI; dur/atau
- (3) Hibah berupa barang atau jasa sefoagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat {2l1, dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan ke dalam program dan kegiatan yang diuraikan ke dalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja hibah barang atau jasa dan rincian obyek belanja hibah barang atau jasa yang diseratrkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada SKPD.
- d. Badan, Iembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.
8. Ketentuan Pasal berbunyi sebagai 15 Ayat (9) diubah sehingga Pasal 15 berikut :

## Pasal 15

- (1) Kepala DPPKAD mengajukan usulan rfilcangan Keputusan Bupati tentang Pemberian Hibah dalam bentuk uang beserta besarannya dan memuat daftar penerima hibah yang dikelompokkan dalam rincian obyek belanja berkenaarl.
2. (21 Kepala SKPD mengqiukan usulan rancangan Keputusan Bupati tentang Pemberian Hibah dalam bentuk barang atau jasa beserta besaran dan/atau jenis dan memuat daftar penerima hibah yang dikelompokkan dalam rincian obyek belanja berkenaan.
- (3) Bupati menetapkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang atau jasa beserta besaran dan/atau jenisnya yang akan dihibahkan kepada penerima hibah dengan suatu Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daeratr tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
4. (41 Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar penyaluran hibah berupa uang dan penyerahan hibah dalam bentuk barang atau jasa.
- (5) Penyaluran/penyerahan hibah dari Pemerintah Daerah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.
- (6) Sebelum mengajukan pencairan hibah berupa uang dan barang/jasa, SKPD yang membidangr agar membuat surat permohonan persetujuan pencairan hibah kepada Bupati.
7. (71 Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).

- (8) Pencairan hibah sebagaimana ayat (6), disalurkan langsung melalui rekening penerima hibah dan/atau kelompok penerima hibah.
- (9) Penyaluran dana hibah dapat dilaksanakan secara sekaligus atau bertahap sesuai dengan anggaran kas yang tersedia.
- (10) Penyaluran dana hibah berupa uang kepada penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilengkapi dengan kuitansi bukti penerimaan uang dan penyaluran hibah berupa barangfiasa dilaksanakan oleh Kepala SKPD yang membidangr dalam bentuk Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa.
- (11) Persyaratan dan mekanisme pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (6), sebagaimana tersebut dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisatrkan dengan Peraturarr Bupati ini.
9. Ketentuan Pasal 23 sebagai berikut : Ayat (U diubah sehingga berbunyi

## Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat secara selektif serta memiliki kejelasan peruntukannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
2. (21 Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wqiib dan urusan pilihan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
3. Ketentuan Pasal 77 berikut : diubah sehingga berbunyi sebagai 10.

## Pasal 77

Apabila dari hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (3), terdapat penggunaan dana hibah, bantuan sosial, bag hasil pqiak/ritribusi daerah, bantuan keuangan, belanja tidak terduga dan pengeluaran pembiayaan yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, maka bag penerima hibah, bantuan sosial, basl hasil pajak/retribusi daerah, bantuan keuangan, belar{a tidak terduga dan pengeluaran pembiayaan yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

11. Ketentuan Pasal 78 Ayat (U berbunyi sebagai berikut : diubah sehingga Pasal 78

## Pasal 7E

- (1) Bendahara umum Kas Daerah dan Bendahara Pengeluaran PPKD tidak wqjib memotong dan/atau memungut PPh dan PPN atas pelaksanaan pemberian hibah, bantuan sosial, basl hasil pajaklretribusi daerah, bantuan keuangan, belanja -tidak terduga dan pengeluaran pembiayaan.
2. (21 Kewqjiban pemotongan dan/atau pemungutan pph dan PPN merupakan kewajiban bendahara organisasi/ lembaga/panitia, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Penyetoran kewajiban pemotongan dan/atau pemungutan PPh dan PPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetor sesuai dengan tanggal transaksi.
4. Ketentuan Pasal 79 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 12.

## Pasal 79

Penerima hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan, belanja tidak terduga dan pengeluaran pembiaylan apabila dalam pelaksanaan akhir kegiatannya masih terdapat sisa dana dan dana yang tidak dapat dipertanggungiawabkan, harus segera menyetorkan sisa dananya ke rekening kas umum daerah paling lambat tanggal 31 Desember tahun berkenaan kecuali Bagi Hasil Pajak/Retribusi Daerah, Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa dan Bantuan Keuangan Dana Desa dan Bantuan Keuangan Khusus Kepada pemerintah Desa.

- Ketentuan Pasal 80 Ayat (1) diubah sehingga pasal go berbunyi sebagai berikut : 13.

## Pasal 8O

- Permohonan hibah, bantuan sosial, bag hasil pajak/retribusi daerah, bantuan keuangan, belanja tidak terduga dan pengeluaran pembiayaan yang tidak mengikuti ketentuan sesuai peraturan Bupati ini tidak dapat diproses perrnohonannya. (U
- Penerima hibah, bantuan sosial, basl hasil pEaklretribusi daerah, bantua.n keuangan, belanja tidak terduga dan pengeluaran pembiayaan, dilarang mengalihkan bantuan yang diterima kepada piha[ lain. (2t

- t4. Ketentuan yang tercantum dalam La.mpiran yakni pada I.6, II.1, II.2, II.3, II.4, II.5, lr.7,III, IV, VI.1, VII.L, VII.2, VII.3, VII.4, VII.S, VIII.1, VIII.2 dan IX.3 diubatr sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam lampiran dan merupakan bagran yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundanglan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo pada tanggat 3 0 JUi,l 2016

BT'PATI SITT'BOIIDO,


DADAITG TIGI,ARTO

Diundangkan di Situbondo pada tanggal 3 0 JUN 2016

SEKRETARIS DAERATI IIABIIPATEN SITUBOI| DO,


BERITA DATRAH KABI'PATTil SITT'BOITIX} TAHI'IT 2OI6IYOMOR

'7

## LAMPIRAII Bupati SituQondo

,Peratura.n Ianggal :

Nomor :

3 0 Jtjli 2010.

tb Tatrun 2OL6

## SISTEMATTKA PEIYYITSUIIAN PROPOSAL HrBAIr, BAIITUAII SOSIAL, BAITTUAIT SOSIAL YANG TIDAII DIRTIYCAITAKAIT DAIT BAilTUAIT KTUAITGAIT KIIUSUS I

## I.6 LAMPIRAN PENDUKUNG :

- b. Fotokopi pengesahan badan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; (untuk organisasi kemasyarakatan)
- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dari Pemohon Bantuan/Pimpinan/Ketua yang masih berlaku;
- c. Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh Bupati (untuk Badan dan kmbaga);
- d. surat Keterangan pengesahan atau penetapan dari membidanS sesuai dengan kewenangannya Kepala SKPD yang (untuk Kelompok Masyarakat);
5. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak; e.
6. Surat Keterangan Domisili; f.
7. Susunan pengurus yang masih aktif; g.
8. Khusus untuk pembangunan fisik, melampirkan rencana dan gambar bangunan serta sertifikat tanaa}. lbukti kepemilikan lainnya; h.
9. Surat pernyataan bahwa tidak menerima hibah pada tahun sebelumnya. 1.

## u' PERSYARATAT DAr f,EIrAmsfE PExcaIRA[ DAIta rrIBAg, BAf,TUAf, sOsIAL, BAIITUAT AOSIAL TIDAI( DIREITCAITAXAI|, BAGI HASIL PA'AII/REIRIBUSI DAERAII BATTUAIT TTUAI|GAtr, BAITTUAI| XtU,AfGAtr NIIU8US, BELAIfttA TIDAK TT,RDUCA DAf PEilGEI,UARAII PEilBIAYAAT (IIIIIESTAST DAI{A BERGTTLIRI

## II.1 HIBAH

- b. Surat/Nota D!r1! nerrrohonan persetujuan pencairan kepada Bupati dari Kepala SKPD yang membidangi yang menerangl&lt;an bahwa pengajuan telah dilengkapi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah mendapatkan disposisi dari Bupati;
- a. Surat pencairan dari penerima dana kepa.da Bupati melalui Kepa1a DPPKAD;
- c. Surat Pemyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari Kepala SKPD.
- e. Foto kopi Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang ditandatangani bersama Bupa.ti/pejabat yang ditunjuk dan Ketui Penerima Hibah bermaterai cukup;
- d. Foto kopi Keputusan Bupati tentang pemberian Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil Pajak/Retribusi Daerah, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga. dan pengeluaran pembiayaan;
- f. Pakta integritas yang ditandatangani ketua;
- h. Susunan pengurus yang masih aktif;
- g. Foto kopi nomor rekening Bank Jatim yang masih aktif;
- i. Kuitansi bukti pengeluaran uang berrnaterai cukup;
- j. Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang sesuai dengan Keputusan Bupa.ti tentang Pemberian Hibah beserta besarannya;

- k. Foto kopi proposal pengqjuan kepada Bupati;
1. Foto kopi disposisi Bupati atas proposal yang diajukan;
- m. Foto kopi rekomendasi dari SKPD yang membidangl, sebagai tindak lanjut atas disposisi Bupati terhadap proposal yang diqiukan;
- o. Pengajuan dimasukkan ke dalam snelhecter plastik warna merah rangkap 4 (empat), dengan rincian masing-masing 2 (dua) bendel untuk DPPKAD, 1 (satu) bendel SKPD yang membidangr dan 1 (satu) bendel arsip penerima.
- n. Foto kopi Berita Acara Pertimbangan Tim Anggaran Pemerintah Daeratr (TAPD) Pemerintatr Kabupaten Situbondo;

## TI.2 BANTUAN SOSIAL

- b. Surat/Nota Dinas permohonan persetujuan pencairan kepada Bupati dari Kepala SKPD yang membidang yang menerangkan bahwa pengajuan telah dilengkapi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah mendapatkan disposisi dari Bupati;
- a. Surat permohonan pencairan dari penerima dana kepada Bupati melalui Kepala DPPKAD;
- c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari Kepala SKPD.
- e. Rencana Anggaran Biaya (RAB) sesuai dengan Keputusan Bupati tentang Pemberian Hibah, Bantuan Sosial, Bantual Keuangal, Belanja Tidak Terduga dan pengeluaran pembiayaan;
- d. Foto kopi Keputusan Bupati tentang Pemberian Hibah, Bantuan Sosial, Bagr Hasil Bagr Hasil PEaklRetribusi Daerah, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga dan Pengeluaran Pembiayaan;
- f. Pakta integritas yang ditandatangani Ketua/pimpinan;
- h. Susunan pengurus yang masih aktif;
- g. Foto kopi nomor rekening Bank Jatim yang masih aktif;
- i. Kuitansi Bukti Pengeluaran uang bermaterai cukup;
- k. Foto kopi disposisi Bupati atas proposal yang diajukan;
- j. Foto kopi proposal pengajuan kepada Bupati;
- l. Foto kopi surat rekomendasi dari SKPD yang membidangr, sebagai tindak lanjut atas disposisi Bupati terhadap proposal yang aiqiulorr;
- n. Pengqjuan dimasukkan ke dalam snelhecter plastik warna putih/bening rangkap 4 (empat), dengan rincian masing-masing 2 (dua) bendel untuk DPPKAD, 1 (satu) bendel SKPD yang membia""gt dan 1 (satu) bendel arsip penerima.
- m. Foto kopi Berita Acara Pertimbangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemerintah Kabupaten situbondo;

## II.3 BANTUAN SOSIAL TIDAK DIRENCANAKAN

- b. Surat/Nota Dinas persetujuan dari Kepala SKPD yang membidangi yang menerangkan bahwa pengajuan telah lengkap sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- a. Surat permohon€ul pencairan kepada Bupati;
- c. Surat persetujuan Bupati tentang Daftar Penerima Bantuan Sosial yang tidak direncanakan dari sKpD yang membid*s;
- e. Foto kopi nomor rekening Bank Jatim yang masih aktif;
- d. Pakta integritas yang ditandatangani Kepala SKPD yang membidangi;
- f. Kuitansi Bukti Pengeluaran uang bermaterai cukup;
- g. Foto kopi Berita Acara Pertimbangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemerintah Kabupaten Situbondo;

- h. Foto kopi surat rekomendasi dari SKPD yang membidangr, sebagai tindak lanjut atas disposisi Bupati terhadap proposal yang diqiukan;
- j. Foto kopi proposal pengajuan kepada Bupati;
- i. Foto kopi disposisi Bupati atas proposal yang diajukan;
- k. Pengajuan dimasukkan ke dalam snelhecter plastik warna putih/bening rangkap 4 (empat), dengan rincian masing-masing 2 (dua) bendel untuk DPPKAD, 1 (satu) bendel SKPD yang membidangr dan 1 (satu) bendel arsip penerima.

## II.4 BAGI HASIL PAJAK/RETRIBUSI DAERAH

- b. Surat permohonan persetujuan pencairan kepada Bupati dari Kepala SKPD yang membidangr dan telah mendapatkan disposisi dari Bupati;
- a. Surat permohonan pencairan dari penerima dana kepada Bupati melalui Kepala DPPI(AD;
3. Surat persetujuan dari Kepala SKPD yang membidangi yang menerangkan bahwa pengajuan telatr lengkap sesuai dengan ketentuan yang berlaku; c.
4. Foto kopi Keputusan Bupati tentang Pemberian Hibah, Bantuan Sosial, Bag Hasil Pajak/Retribusi Daerah, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak rerduga dan Pengeluaran Pembiayaan; d.
5. Pakta integritas yang ditandatangani Kepala Desa; e.
6. Foto kopi nomor rekening Bank Jatim yang masih aktif; f.
7. Kuitansi Bukti Pengeluaran uang bermaterai cukup; o D.
8. Rencana Anggaran Biaya (RAB) sesuai dengan Keputusan Bupati tentang Pemberian Hibah, Bantuan Sosial, BaSl Hasil Pajak/Retribusi Daerah, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga dan Pengeluaran Pembiayaan (khusus bantuan keuangan yang bersifat khusus); h.
9. Pengajuan dimasukkan ke dalam snelhecter plastik warna hijau rangkap 4 (empat) dengan rincian masing-masing 2 (dua) bendel untuk DPKD, 1 (satu) bendel SKPD yang membidangi dan L (satu) bendel arsip penerima. i.

## II.5 BANTUAN KEUANGAN UMUM DAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS

- a. Surat permohonan pencairan dari penerima dana kepada Bupati melalui Kepala DPPKAD;
- b. Surat permohonan persetujuan pencairan kepada Bupati dari Kepala SKPD yang membidangt dan telah mendapatkan disposisi dari euplti;
- d. Foto kopi Keputusan Bupati tentang Pemberian Hibah, Bantuan Sosial, Bagr Hasil PEaklRetribusi Daerah, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga dan Pengeluaran pembiayaan;
- c. Surat persetujuan dari Kepala SKPD yang membidangr yang meneranskan batrwa pengqiuan tetatr lengkap sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. Pakta integritas yang ditandatangani Kepala Desa dan/atau Lurah (khusus Bantuan Keuangan Kepada Desa dan/atau Kelurahm);
- g. Froposal yang telatr disetujui Bupati (khusus bantuan keuangan yang bersifat khusus);
- f. Pakta integritas yang ditandatangani ketua parpol (khusus bantuan keuangan kepada partai politik);
- h. Foto kopi nomor rekening Bank Jatim yang masih aktif;
- j. Kuitansi Bukti Pengeluaran uang bermaterai cukup;
- i. Susunan pengurus yang masih aktif;

- Rencana Anggaran Biaya (RAB) sesuai dengan Keputusan Bupati tentartg Pemberian Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga dan Pengeluaran Pembiayaan (khusus bantuan keuangan yang bersifat khusus); k.
- Foto kopi disposisi Bupati atas proposal yang diajukan (khusus bantuan keuangan yang bersifat khusus); l.
- m. Foto kopi rekomendasi dari SKPD yang membidangi, sebagai tindak lanjut atas disposisi Bupati terhadap proposal yang diajukan (khusus bantuan keuangan yang bersifat khusus);
- o. Pengqjuan dimasukkan ke dalam snelhecter plastik warna hijau rangkap 4 (empat) dengan rincian masing-masing 2 (dua) bendel untuk DPKD, 1 (satu) bendel SKPD yang membidang dan 1 (satu) bendel arsip penerima.
- n. Foto kopi Berita Acara Pertimbangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemerintah Kabupaten Situbondo (khusus bantuan keuangan yang bersifat khusus);

## II.7 PENGELUARAN PEMBIAYAAN (INVESTASI DANA BERGULIR)

- b. Surat/Nota Dinas permohonan persetujuan pencairan kepada Bupati dari Kepala SKPD yang membidangi yang menerangkan bahwa pengajuan telah dilengkapi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah mendapatkan disposisi dari Bupati;
- a. Surat permohonan pencairan dari penerima dana kepada Bupati melalui Kepala DPPKAD;
- c. Foto kopi Keputusan Bupati tentang Pemberian Hibah, Bantuan Sosial, Bagt Hasil Pajak/Retribusi Daerah, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga dan Pengeluaran pembiayaan;
- e. Foto kopi nomor rekening Bank Jatim yang masih aktif;
- d. Pakta integritas yang ditandatangani ketua;
- f. Susunan pengurus yang masih aktif;
- h. Pengajuan dimasukkan ke dalam snelhecter plastik warna biru rangkap 4 (empat), dengan rincian masing-masing 2 (dua) bendel untuk DPPKAD, 1 (satu) bendel SKPD yang membidangr dan 1 (satu) bendel arsip penerima.
- g. Kuitansi Bukti Pengeluaran uang bermaterai cukup;

## III. PERSYARATAIT DAN PERTAITGGI,ITCn,AWABAIT MIKAITISMI PTIYYAIUPAIAN

Persyaratan dan Mekanisme Penyampaian Pertanggungiawaban Penggunaan Dana, sesuai dengan persyaratan dan ketentuan sebagai berikut :

- b. Surat pengantar dari Penerima yang ditujukan kepada Bupati melalui Kepala DPPKAD dengan tembusan Kepala SKPD yang membid*gr;
- a. Surat pengantar dari Kepala SKPD yang membidan$ yang ditujukan kepada Kepala DPPI(AD;
- c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas penggunaan dana;
- d. I"aporan Penggunaan Dana disertai bukti-bukti yang lengkap dan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, untuk kegiatan yang dilaksanakan lebih dari 1 (satu) bulan menggunakan Buku Kas Umum yang disusun setiap akhir bulan yang disertai kuitansi pengeluaran dan dilampiri bukti-bukti yang lengkap dan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. Melampirkan foto kopi SP2D;

- Melampirkan Berita Acara Hasil Verifikasi Atas Kelengkapan SPj dari SKPD yang membidan$ j uknis/juklak program / kegiatan) ; Kebenaran dan (sesuai dengan f.
- gMelampirkan salinan buldi pembayaran pajak;
- h. Penyusunan SPJ hendaknya dimasukkan ke dalam atau dibendel dan dijilid dengan warna sebagai berikut : snelhecter plastik
- i. Penyusunan SPJ dibuat ranglap 3 (.tga), yaitu :
- -Foto kopi untuk Bupati melalui Kepala DPPKAD;
- -Asli untuk Arsip Penerima.
- -Foto kopi untuk SKPD yang membidangi;

- Warna meratr Hibatr

- Warna putih

- Warna hijau

- Warna bim

Bantuan Sosial

Bantuan Keuangan

Belanja Tidak Terduga dan

- Pengeluaran Pembiayaan

## IV. KDWAI'IBAN PEUT'I|GI'TAI| DAIT PETY-EtrORAIT PA'AX

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketige Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa dan Pqiak Pe4jualan Atas Barang Mewah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 245|PMK.O3/2OOB tentang Badan-Badan dan Orang pribadi yang Menjalankan Usaha Mikro dan Kecil Yang Menerima Harta Hibah, Bantuan Atau Sumbangan Yang Tidak Termasuk Obyek Pajak Penglrasilan, bahwa ketentuan kewajiban perpajakan atas pelaksanaan hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan, belanja tidak terduga dan pengeluaran pembiayaan dilaksanakan sesuai ketentuan berikut ini :

- a. Bendahara Umum Kas Daerah dan Bendahara Pengeluaran ppKD tidak wajib memotong PPh dan PPN atas pelaksanaan pemberian hibah, bantuan sosid, bantuan keuangan, belanja tidak terduga dan pengeluaran pembiayaan.
- b. Kewajiban pemotongan/pemungutan PPh/PPN ada pada Bendahara Organisasi/hmbaga ketika belanja barang dan jasa dilaksanakan.
3. { Untuk diri wqiib pajak or€Lng pribadi
4. . Penghasilan pegawai tetap yang bersifat teratur, seperti Bantuan PTKPD, Honorarium Guru Swasta, Guru Pendidik pAUD dan sejenisrrya yang dialokasikan setiap buLan, meskipun tidak dibayarkan secara bulanan, pemotongan pajak penghasilannya (PPh 2ll menyesuaikan dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKp) maeingmasing pegawai, dengan ketentuan PIKP sebagai berikut :
- c. Apabila Honorarium yang sifatnya merupakan insentif atau tambahan dan hanya diberikan dalam hal pegawai tersebut melaksanakan pekerjaan berdasarkan perintah atau permintaan dari pemberi penghasilan dan bersifat tidak berkesinambungan, maka penghasilan tersebut dipotong PPh 21 sebesar 5 o/o (lima persen) penghasilan bruto.

- { Tambahan wajib pajak yang kawin

: Rp. 36.000.000,00

: Rp. 3,000.000,00

- {

- Tambahan untuk setiap anggota keluarga : Rp. 3.OOO.0OO,OO

- d. Sedangkan honorarium yang tersebut huruf d, di atas diberikan kepada peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, maka atas penghasilan tersebut dipotong PPh 2L sebesar 5 o/o [ima persen) dari penghasilan bruto.
- e. Atas pembayararr yang dilakukan oleh kelompok/organisasi/le mbaga/ Partai Politik dlt atas pembelian barang (misalnya pembelian 2O juta), maka organisasi/lembaga tersebut tidak boleh memungut PPh 22 dan PPN karena tidak ditunjuk sebagai Pemungut PPh 22 dan PPN, tetapi kewajibannya adalah membayar PPN yang dipungut oleh penjual.
3. Apabila kelompok/organisasi/lembaga lPaftil Politik dll melakukan pembelian jasa yang merupakan obyek PPh 23 dan obyek PPh final, maka wqiib memungut dan menyetor pajak yang terutang. f
4. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun zOLl tentang Pqiak Daerah atas belanja makanan dan minuman rapat dikenakan Pqjak Daerah sebesar loo/o. g.

## VI. COITTOH NORilAT RIKOMTNDASI SKPD ATAS PROPOSAL

VI.l Hlbah

## KOP SKPD

Situbondo

Kepada rcfi)o(

Penting n"m-endasl Pemberian di

Yth. Bupati Situbondo Melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo

Hlbah

## SITUBOITDO

Membaca proposal yang diajukan oleh ... melalui surat nomor ... tanggal ... .., setelah dilakukan evaluasi terhadap proposal pemohon yang meliputi penilaian antara lain :

| NO | URAIAN | PENII,AIAN | PENII,AIAN | PENII,AIAN |
|------|------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | Kelengkapan Administrasi | kng&ap | Tdk LengkaD | |
| 2 | Domisili | Jelas | Tdk Jelas | |
| 3 | Keberadaan Orsanisasi | Fiktif | Tdk Fiktif | |
| 4 | Kepengurusan (masyarakatl | Jelas | Tdk Jelas | |
| 5 | Sekretariat tetap (organisasi kemasyarakatan) | Ada | Tdk ada | |
| 6 | Organisasi Terdaftar di Kemenkumham | Ya | Tidak | |
| 7 | Nilai yang diaiukan | Waiar | Tdk Waiar | |
| 8 | Kepemilikan Tanah ( khusus konstmksi I | Sah | Tdk Sah | |
| 9 | Pernah menerima hibah dari pemerintah Kab. Situbondo | Pernah | Elelum Pernah | |
| 10 | Pengelompokan penerima Hibatr : | Pemerintah pusat | Pemerintah pusat | Pemerintah pusat |
| 10 | Pengelompokan penerima Hibatr : | Pemerintah Daerah Lain | Pemerintah Daerah Lain | Pemerintah Daerah Lain |
| 10 | Pengelompokan penerima Hibatr : | BUMD/BUMN | BUMD/BUMN | BUMD/BUMN |
| 10 | Pengelompokan penerima Hibatr : | Badan, lembaga dan Ormas | Badan, lembaga dan Ormas | Badan, lembaga dan Ormas |

## Catatan :

Usulan SKPD

: Barang Rp..

UsulanPemohon : Barang Rp..

... Uang Rp..

... Uang Rp..

## Keslmpulan:

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut diatas, dapat disetujui terhadap proposal yang d ieiukan.

Demikian untuk menjadi bahan pertimbangan lebih l,anjut sesuai prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

## TA}IDA TAIYGAI{ TIM EVALUASI

KEPAI,A SKPD

1.

2.

Dst...

PEMOHON

Ilana dan Stempel

Nomor

Sifat

Lampiran

Perihal

Ifama daa Stempel

NIP.

## V. COITTOH T'ORU.AT BIRITA ACARA PERTIMBAITGAII TAPD VIf.l Hlbah Benrpa Uang

## BTRITA ACARA PERTIUBAITGAN TAPD KABIIPATEIT SITTIBOITDO ATAS PTMBTRI.AIT HIBAH BTRUPA UAIVG TAITUil 2016 ITOMOR: TAPD/ I l2oL6

## MEMPERHATIKAN:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah, dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebngaimana telah diubatr beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2ALL tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
2. Surat rekomendasi SKPD

...

Kabupaten

Situbondo Nomor : ________________

.. tanggal

Pada hari ini ... Tanggal ... Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Situbondo memberikan pertimbangan terhadap pemberian belanja hibah berupa uang Tahun 2OL6 kepada dan telah memperoleh rekomendasi SKPD yang membidangi dan digunakan untuk :

Adapun jenis belanja hibah berupa uang yang akan diberikan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan ( ormas ) dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Bagt Badan dan Lembaga memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh Bupati;
- b. Bag Kelompok Masyarakat memiliki Surat Keterangan pengesatran atau penetapan dari Kepala SKPD yang membidangi sesuai dengan kewenangannya;
- c. Bagt organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia paling singkat 3 tahun sesuai ketentuan peraturan perundang-und.angan dan memiliki selrretariat tetap.

Demikian Pertimbangan TAPD Kabupaten Situbondo untuk dipergunakan

## sebagaimana mestinya.

## VII.2 Hlbah Benrpa Barang

## BIRITA ACARA PERTIMBAITGAIT TAPD KABI'PATEIT SITUBOilDO ATAS PEUBIRIAIT HIBAH BERI'PA BARAITG TAHI'II 2(JT6 ITOMOR: TAPD/ I l2oL6

## MEMPERHATII(AN:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2olL tentang Pedoman Pemberian Hibah, dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daeratr, sebagaimana telah diubatr beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor t4 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tatrun zOlL tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
2. Surat rekomendasi SKPD Kabupaten Situbondo Nomor : ________________ .. tanggal

Pada hari ini ... Tanggal Tim Anggaran Pemerintah Daeratr (TAPD) Kabupaten Situbondo memberikan pertimbangan terhadap pemberian belanja hibah berupa barang Tahun 2016 kepada ... dan telah memperoleh rekomendasi SKPD yang membidangi dan digunakan untuk :

Adapun jenis belanja hibah berupa barang yang akan diberikan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan ( ormas ) dengan pertimbangan sebagai berikut :

- d. Bag Badan dan kmbaga memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh Bupati;
- e. Bag Kelompok Masyarakat memiliki Surat Keterangan pengesahan atau penetapan dari Kepala SKPD yang membidang sesuai dengan kewenangannya;
- f. Bag organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia paling singkat 3 tahun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan memiliki sekretariat tetap.

Demikian Pertimbangan TAPD Kabupaten Situbondo untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

## VII.3 Bantuan Soslal Benrpa Uang

## BTRITA ACARA PERTIUBAITGAIY TAPD KABI'PATTIT SITUBOIYDO ATAS PEMBERIAN BAITTUAIT SOSIAL BTRI'PA UAITG TAHUIT 2016 ItOMoR: TAPD/ I 120^16

## MEMPERHATII(AN:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah, dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagairnana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2OL6 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dqn Belanja Daeratr

Kabupaten

Pada hari ini ... Tanggal ... Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Situbondo memberikan pertimbangan terhadap pemberian belanja bantuan sosial berupa uang Tatrun }OLO kepada ... ... dan telah

2. Surat rekomendasi SKPD Situbondo Nomor : ________________ .. tanggal

memperoleh rekomendasi SKPD yang membidangi dan digunakan untuk :

Adapun jenis bantuan sosial berupa uang yang akan diberikan kepada individu, keluarga, dan lembaga non pemerintahan dengap pertimbangan sebagai berikut:

- a. Memiliki identitas yang jelas,
- b. Berdomisili di wilayatr administrasi Pemerintah Kabupaten Situbondo,
- c. Bagt lembaga non pemerintahan memiliki kepengurusan yang jelas.

Demikian Pertimbangan TAPD Kabupaten Situbondo untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

## VII.4 Bantuan Soslal Benrpa Batrang

## BTRITA ACARA PIRTIMBAITGAIT TAPD KABTIPATIIT SITUBOITDO ATAS PEUBIRIAIY BAITTUAIT SOSIAL BTRT'PA BARANG TAHUIY 2016 ilOUOR: TAPD/ I 12ot6

## MEMPERHATIKAN:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Ta}run 2011 tentamg Pedoman Pemberian Hibah, dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah berepa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2OL6 tentang Perubatran Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2ALL tentang Pedoman Pemberian Hibatr dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daeratr

Situbondo Nomor : ________________

2. Surat rekomendasi SKPD

Kabupaten

.. tanggal

Pada hari ini Tanggal rim Anggaran Pemerintah Daeratr (TAPD) Kabupaten Situbondo memberikan pertimbangan terhadap pemberian belanja bantuan msial berupa barang Tahun zOLo kepada ... dan telah memperoleh rekomendasi SKPD yang membidartgr dan digunakal untuk :

Adapun jenis bantuan sosial berupa barang yang akan diberikan kepada individu, keluarga, dan lembaga non pemerintahan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Memiliki identitas yang jelas,
- b. Berdomisili di wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten Situbondo,
- c. Bag lembaga non pemerintahan memiliki kepengurusan yang jelas. Demikian Pertimbangan TAPD Kabupaten Situbondo untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

## VU.5 Bantuan Keuangan Khusus

## BIRITA ACARA PIRTIMBAITGAIT TAPD IIABI'PATEIT SITT'BONDO ATAS PEMBTRIAIT BAITTUAIT KEUANGAIT KHUSUS TAHIIil 2OL6 iloUoR: TAPD/ I l2oL6

## MEMPERHATIKAN:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2OLl tentang Perubatran Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Surat rekomendasi SKPD ... Situbondo Nomor tanggal

Kabupaten

Pada hari ini Tanggal Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Situbondo memberikan pertimbangan terhadap pemberian belanja bantuan keuangan khusus Tahun 2OL6 kepada dan telah memperoleh rekomendasi SKPD yang membidangr dan digunakan untuk :

Demikian Pertimbangan TAPD Kabupaten Situbondo untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

## vf. corrToH FoRilAT rypHD (urfirRAIv }IF;RTAS A4l

VilI.l Hlbah Benrpa Uang

## PER.'AITJIAil HIBAII DAERAH

Antara

## PEMERINTAII KABT'PATEIT SITUBOilDO

dengan

,,

,,

aaaaaaaaaaaaaaaaaaa

IIOMOR 3 ... o...

## TEITTAITG

aaaaaaaaaaaaaoaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaataaaaaaaaaaaaa

Pada hari ini, Tanggal Bulan ...,..., Tahun bertempat di Kantor Pemerintah Kabupaten Situbondo, Jalan pB.

Sudirman Nomor 1 Situbondo, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. H. DADAITG UIGIARTO, S.If, Jabatan Bupati Situbondo, berkedudukan di Jl. PB. Sudirman Nomor 1 Situbondo, dalam perbuatan hukum ini dari dan karenanya sah secara hukum bertindak untuk dan atas narna Pemerintah Kabupaten situbondo, yang selanjutnya disebut... ... ... ...PIIIAI( KEsAhU. r

ry.Y...T:.?: f,#ffi,*i1""*fl'liHi^l y".lT-T"'

f:*::l

Kecamatan

... Kabupaten Situbondo, dalam perbuatan hukqm ini

dari dan karenanya sah secara hukum bertindak untuk dan atas nama

o...' Desa

Kgcamatan. ...Kabupaten

Situbondo,

selanjutnya

disebut...

...pI