PERATURAN WALIKOTA MA Nomor 40/E Tahun 2010 tentang SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH (berlaku 21 Desember 2010)
Pembukaan
Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Menimbang :
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundangundangan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
17. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 57);
18. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 62);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH.
Pasal 96
- a. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah menyusun sistem akuntansi Pemerintah Daerah yang mengacu kepada Standar Akuntansi Pemerintahan dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah mengacu pada Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
Pasal 239
- c. bahwa ## BAB I
KETENTUAN UMUM
Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Malang.
5. Bagian Keuangan adalah Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Malang.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
8. Akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penginterpretasian atas hasilnya, serta penyajian laporan.
9. Sistem Akuntansi adalah serangkaian prosedur mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan posisi keuangan yang dilaksanakan dalam rangka penyusunan laporan keuangan sebagai dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.
10. Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disebut SAP adalah prinsipprinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
11. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan Daerah.
12. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) adalah Kepala Bagian Keuangan yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendaharaan Umum Daerah.
13. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disebut PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
14. Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
15. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
16. Entitas Akuntansi adalah SKPD yang diberi wewenang sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang wajib menyelenggarakan Akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk dikonsolidasikan pada entitas pelaporan.
17. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntasi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban berupa laporan keuangan.
18. Entitas pelaporan keuangan Pemerintah Daerah adalah entitas pelaporan yang terdiri dari Pemerintah Daerah secara keseluruhan yang bertugas menyajikan dan mengkonsolidasikan laporan keuangan SKPD yang diberi wewenang kepada PPKD.
19. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sebagai dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
20. Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan Pemerintah Daerah dalam suatu periode tertentu.
21. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi tentang posisi keuangan Pemerintah Daerah yaitu aset, kewajiban dan ekuitas dana pada suatu periode tertentu.
22. Laporan Arus Kas adalah laporan yang menggambarkan arus kas masuk dan keluar selama suatu periode, serta posisi kas pada tanggal pelaporan.
23. Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang
PENJELASAN
Pembukaan
pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.
24. Basis Kas adalah basis akuntansi yang menyatakan bahwa pendapatan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah dan belanja baru diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.
25. Basis Akrual adalah basis akuntansi yang menyatakan bahwa aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Pemerintah Daerah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
26. Pendapatan adalah semua penerimaan rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar/nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Daerah.
27. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar/nilai kekayaan bersih dalam tahun anggaran bersangkutan.
## BAB II
## MAKSUD DAN TUJUAN
##
PENJELASAN
Pasal 2
Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan akuntansi keuangan Daerah baik di tingkat PPKD dan SKPD serta bertujuan untuk : - a. memberikan arahan/pedoman secara tepat waktu untuk meng
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran I Peraturan Walikota ini.

## Pasal 4

Kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah mengatur :

- a. penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas akuntansi;
- b. dasar-dasar penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk Pemerintah Daerah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. dasar-dasar penyajian Neraca untuk Pemerintah Daerah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundangundangan;
- d. dasar-dasar penyajian laporan arus kas yang memberikan informasi historis mengenai perubahan kas dan setara kas Pemerintah Daerah dengan mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan dan non anggaran selama satu periode akuntansi;
- e. dasar-dasar penyajian dan pengungkapan yang diperlukan pada Catatan Atas Laporan Keuangan yang memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan;
- f. dasar pengakuan, pengukuran dan pengungkapan dalam akuntansi aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja dan pembiayaan serta penyajiannya dalam laporan keuangan;
- g. perlakuan akuntansi atas koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi dan peristiwa luar biasa;
- h. penyusunan laporan keuangan konsolidasian untuk entitas akuntansi meliputi SKPD dan PPKD dalam rangka menyajikan laporan keuangan Pemerintah Daerah untuk tujuan umum demi meningkatkan kualitas dan kelengkapan laporan keuangan.

## Pasal 5

Kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Walikota ini.

## Pasal 6

Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Walikota ini.

## Pasal 7

- (1) Penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk Pemerintah Daerah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, menggunakan kode rekening yang terdiri dari kode akun pendapatan, kode akun belanja dan kode akun pembiayaan.
- (2) Penyajian Neraca untuk Pemerintah Daerah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, menggunakan kode rekening yang terdiri dari kode akun Aset, kode akun Kewajiban dan kode akun Ekuitas Dana.
- (3) Kode akun pendapatan, kode akun belanja, kode akun pembiayaan, kode akun Aset, kode akun Kewajiban dan kode akun Ekuitas Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Walikota ini.

## BAB IV

## SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI

## Pasal 8

- (1) PPKD sebagai entitas pelaporan dan SKPD sebagai entitas akuntansi wajib mempedomani Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Daerah.
- (2) Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh PPKD, terdiri dari :
- a. Prosedur Akuntansi Pendapatan;
- b. Prosedur Akuntansi Belanja;
- c. Prosedur Akuntansi Pembiayaan;
- d. Prosedur Akuntansi Aset;
- e. Prosedur Akuntansi Utang;
- f. Prosedur Akuntansi Konsolidator;
- g. Prosedur Akuntansi Selain Kas.
- (3) Sistem Akuntansi SKPD dilaksanakan oleh PPK-SKPD terdiri dari :
- a. Prosedur Akuntansi Pendapatan;
- b. Prosedur Akuntansi Belanja;
- c. Prosedur Akuntansi Aset;
- d. Prosedur Akuntansi Selain Kas.

## Pasal 9

Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Walikota ini.

## BAB V

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Malang pada tanggal 21 Desember 2010

WALIKOTA MALANG, ttd.

Drs. PENI SUPARTO, M.AP

Diundangkan di Malang

pada tanggal 21 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG, ttd.

Dr. Drs. H. SHOFWAN, SH, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19580415 198403 1 012

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2010 NOMOR 40 SERI E

Salinan sesuai aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, ttd.

DWI RAHAYU, SH, M.Hum. Pembina NIP. 19710407 199603 2 003