PERATURAN DAERAH KOTA MA Nomor 2 Tahun 2008 tentang BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2008 LEMBARAN DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR 2 TAHUN 2008 PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR Nomor 2 Tahun 2008 TENTANG PEMBINAAN ANAK JALANAN, GELANDANGAN, PENGEMIS DAN PENGAMEN DI KOTA MAKASSAR (berlaku 7 September 2009)
Pembukaan
Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjunjung tinggi nilainilai keadilan, ketertiban dan kemanfaatan sesuai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka dipandang perlu dilakukan pembinaan terhadap anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen agar mereka dapat menjadi warga Kota Makassar yang lebih bermartabat;
- b. bahwa mengingat keberadaan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen cenderung membahayakan dirinya sendiri dan/atau orang lain dan ketentraman di tempat umum serta memungkinkan mereka menjadi sasaran eksploitasi dan tindak kekerasan, sehingga perlu segera dilakukan penanganan secara konfrehensif, terpadu dan berkesinambungan;
- c. bahwa pengaturan pembinaan anak Jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen yang ada tidak memadai lagi sehingga dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah;
Mengingat :
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c di atas, maka dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen;
1. Undang-undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 6 tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039);
3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
4. Undang-undang Nomor 4 tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik IndonesiaI Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3134);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4235);
6. Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenaga Kerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
- Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279 );
7. Undang-undang Nomor 10 tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3389);
8. Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
9. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
10. Undang-undang Nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 1971 tentang Perubahan Batas-Batas Daerah Kota Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros, dan Pangkajene dan Kepulauan dalam lingkungan daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 1971, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980
Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota;
15. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 tahun 1983 tentang Koordinasi Usaha Kesejahteraan Sosial Gelandangan dan Pengemis;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAKASSAR DAN WALIKOTA MAKASSAR
MEMUTUSKAN
Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR TENTANG PEMBINAAN ANAK JALANAN, GELANDANGAN, PENGEMIS DAN PENGAMEN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
- a. Kota adalah Kota Makassar ;
- b. Walikota adalah Walikota Makassar;
- c. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Kota Makassar yang bertanggung jawab kepada Walikota Makasar dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan kebutuhan daerah;
- d. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kota Makassar;
- e. Instansi terkait adalah unsur POLRI, unsur Pengadilan Negeri dan unsur Kejaksaan Negeri serta unit kerja dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar yang mempunyai relevansi tupoksi dengan masalah anak jalanan, gelandangan pengemis dan pengamen serta unit kerja Dinas Kesejahteraan Sosial dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan ;
- f. Kesejahteraan Sosial adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik materil maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin, yang memungkinkan bagi setiap warga negara mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan jasmaniah, rohaniah yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga dan masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia serta tanggung jawab sosial;
- g. Organisasi Sosial adalah suatu perkumpulan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam melaksanakan kegiatan usaha kesejahteraan sosial.;
- h. Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, Hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia;
- i. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara;
- j. Kesejahteraan Anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohaniah, jasmaniah maupun lingkungan sosialnya;
- k. Tempat Umum adalah tempat atau area yang diperuntukan untuk umum kecuali tempat ibadah;
- l. Anak adalah seseorang yang berusia dibawah 18 (delapanbelas) tahun;
- m. Anak Jalanan selanjutnya disebut Anjal adalah anak yang beraktifitas di jalanan antara 4 - 8 jam perhari;
- n. Anak Jalanan Usia Balita adalah anak jalanan yang berusia 0 - 5 tahun;
- o. Anak Jalanan Usia Sekolah adalah anak jalanan yang berusia 6 - 15 tahun,;
- p. Anak Jalanan Usia Produktif adalah anak jalanan yang berusia 14 - 18 tahun;
- q. Anak yang mempunyai masalah dijalanan adalah anak yang tidak mempunyai orang tua dan terlantar, anak terlantar, anak yang tidak mampu, anak yang dieksploitasi dan anak yang berkeliaran di tempat umum;
- r. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat, kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi yang mempunyai masalah dijalanan;
- s. Jalanan adalah tempat untuk lalu lintas orang atau kendaraan, serta tempat fasilitas publik yang digunakan untuk lalu lintas orang yang diatur ## BAB II
ASAS, TUJUAN DAN SASARAN PEMBINAAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen dilakukan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Pembinaan terhadap anak jalanan, gelandangan pengemis dan pengamen dilakukan dengan tujuan :
- a. memberikan perlindungan dan menciptakan ketertiban serta ketentraman masyarakat;
- b. menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat sebagai warga negara yang harus dihormati;
- c. menjaga sifat-sifat kekeluargaan melalui upaya musyawarah dalam mewujudkan kehidupan bersama yang tertib dan bermartabat;
- d. menciptakan perlakuan yang adil dan proporsional dalam mewujudkan kehidupan bermasyarakat;
- e. meningkatkan ketertiban dalam masyarakat melalui kepastian hukum yang dapat melindungi warga masyarakat agar dapat hidup tenang dan damai;
- f. mewujudkan keseimbangan, keselarasan, keserasian antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
Sasaran pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen meliputi :
- a. anak yang berada di tempat umum yang berperilaku sebagai pengemis, pemulung dan pedagang asongan yang dapat mengganggu ketertiban umum, keamananan dan kelancaran lalu lintas termasuk anak yang beraktifitas atas nama organisasi sosial, yayasan, lembaga swadaya masyarakat (lsm) dan panti asuhan;
- b. pengamen yang melakukan aktifitas di jalanan berperilaku sebagai pengemis yang dapat membahayakan dirinya atau orang lain, keamanan dan kenyamanan lalu lintas;
- c. gelandangan, pengemis termasuk pengemis eks kusta, gelandangan psikotik dan penyandang cacat yang mengemis di tempat umum;
- d. pengguna jalan yang memberi uang dan/atau barang di tempat umum dengan alasan beramal dan karena rasa belas kasihan kepada anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen;
- e. orang tua dan/atau keluarga anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen;
- f. keluarga pengemis eks kusta dan penyandang kusta;
- g. pelaku eksploitasi baik orang tua sendiri maupun orang lain yang dengan sengaja menyuruh orang lain, keluarga dan
mempekerjakan anak dibawah umur untuk turun ke jalanan sebagai pengemis.
PEMBINAAN ANAK JALANAN, GELANDANGAN, PENGEMIS DAN PENGAMEN
Bagian Pertama
Program Pembinaan
BAB III - PEMBINAAN ANAK JALANAN, GELANDANGAN, PENGEMIS DAN PENGAMEN
Pasal 5
- (1) Dalam mewujudkan tujuan pembinaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini diselenggarakan program yang terencana dan terorganisir;
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan melalui pembinaan pencegahan, pembinaan lanjutan dan rehabilitasi sosial;
- (3) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diatur dengan Peraturan Walikota.
Bagian Kedua
Pembinaan
Paragraf Satu Pembinaan Pencegahan
BAB III - PEMBINAAN ANAK JALANAN, GELANDANGAN, PENGEMIS DAN PENGAMEN
Pasal 6
- (1) Pembinaan Pencegahan dilakukan oleh pemerintah dan/atau masyarakat untuk mencegah berkembangnya dan meluasnya jumlah penyebaran dan kompleksitas permasalahan penyebab adanya anak di jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen;
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi :
- a. pendataan;
- b. pemantauan, pengendalian dan pengawasan;
- c. sosialisasi;
- d. kampanye.
- (3) Pembinaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini dilakukan oleh perseorangan, keluarga, kelompok organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial dan instansi terkait;
- (4) Tata cara melakukan kerja sama dengan stake holder dan/atau pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini, pasal 21 ayat (5) dan pasal 32 ayat (7) Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.
BAB III - PEMBINAAN ANAK JALANAN, GELANDANGAN, PENGEMIS DAN PENGAMEN
Pasal 7
- (1) Pendataan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) huruf a Peraturan Daerah ini dilakukan untuk memperoleh data yang benar tentang klasifikasi antara anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen;
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan oleh para pihak yang terlibat untuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) huruf a Peraturan Daerah ini dengan menyiapkan instrumen pendataan yang memuat tentang nama, alamat, daftar keluarga, kondisi tempat tinggal, latar belakang kehidupan sosial ekonomi, asal daerah, pekerjaan, status keluarga dan permasalahan pokok yang dihadapi;
- (3) Pihak yang dimaksud ayat (2) pasal ini adalah Dinas Sosial dan/atau bekerja sama dengan instansi terkait serta lembaga swadaya masyarakat (LSM).
BAB III - PEMBINAAN ANAK JALANAN, GELANDANGAN, PENGEMIS DAN PENGAMEN
Pasal 8
- (1) Pemantauan, pengendalian dan pengawasan terhadap sumber - sumber atau penyebab munculnya anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen sebagaimana dimaksud dalam pada Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Daerah ini dilakukan dengan cara :
- a. melakukan patroli di tempat umum yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Makassar;
- b. memberikan informasi tentang keberadaan anak jalanan, gelandangan pengemis dan pengamen yang melakukan aktifitas di tempat umum, secara perseorangan, keluarga maupun secara berkelompok.
- (2) Pemantauan, pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan oleh Dinas Sosial dan/atau bekerja sama dengan instansi terkait serta unsur masyarakat.
BAB III - PEMBINAAN ANAK JALANAN, GELANDANGAN, PENGEMIS DAN PENGAMEN
Pasal 9
- (1) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) huruf c Peraturan Daerah ini yang dilakukan oleh instansi terkait, meliputi :
- a. sosialisasi secara langsung;
- b. sosialisasi secara tidak langsung.
- (2) Sosialisasi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini dilakukan oleh Dinas Sosial dan instansi terkait dan dapat bekerja sama dengan kelompok, organisasi sosial (Orsos) melalui kegiatan interaktif dan ceramah;
- (3) Sosialisasi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pasal ini dapat melalui media cetak maupun media elektronik;
- (4) (3) pasal ini ditujukan
7. Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2),dan kepada perseorangan, keluarga, lembaga pendidikan, masyarakat, organisasi sosial (Orsos) dan instansi terkait.
BAB III - PEMBINAAN ANAK JALANAN, GELANDANGAN, PENGEMIS DAN PENGAMEN
Pasal 10
- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) huruf d Peraturan Daerah ini untuk mengajak dan mempengaruhi seseorang atau kelompok untuk ikut melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengendalian terhadap anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen;
- (2) Kampanye dilakukan melalui kegiatan yang mengikutsertakan kelompok-kelompok masyarakat tertentu baik dalam bentuk pertunjukan, pertandingan, lomba, orasi, pemasangan rambu-rambu tentang larangan memberi uang di jalanan;
- (3) Kegiatan kampanye dapat dilakukan bekerja sama dengan stakeholder yang memiliki kepedulian yang tidak mengikat;
- (4) Tata cara melakukan kerja sama dengan stake holder dan/atau pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini, pasal 21 ayat (5) dan pasal 32 ayat (7) Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
Paragraf Dua Pembinaan Lanjutan
BAB III - PEMBINAAN ANAK JALANAN, GELANDANGAN, PENGEMIS DAN PENGAMEN
Pasal 11
- (1) Pembinaan lanjutan dilakukan terhadap anak jalanan, gelandangan pengemis dan pengamen sebagai upaya meminimalkan atau membebaskan tempat - tempat umum dari anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen.
- (2) Pembinaan Lanjutan dilakukan dengan cara :
- a. Perlindungan;
- b. Pengendalian Sewaktu-waktu;
- c. Penampungan Sementara;
- d. Pendekatan Awal;
- e. Pengungkapan dan Pemahaman Masalah (assesment);
- f. Pendampingan Sosial;
- g. Rujukan.
BAB III - PEMBINAAN ANAK JALANAN, GELANDANGAN, PENGEMIS DAN PENGAMEN
Pasal 12
- (1) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) huruf a Peraturan Daerah ini dilakukan untuk menghalangi anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen untuk tidak turun di jalanan dengan cara melakukan posko yang berbasis di jalanan (in the street) dan tempat umum pada titik-titik rawan dimana anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen sering melakukan aktifitasnya;
- (2) Pelaksanaan posko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan oleh Dinas Sosial bekerja sama dengan unsur Satuan Polisi Pamong Praja, unsur POLRI dan atau unsur instansi terkait, unsur mahasiswa, lembaga sosial masyarakat (LSM);
- (3) Pelaksanaan posko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dilakukan kegiatan kampanye dan kegiatan sosialisasi;
- (4) Pelaksanaan Posko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini tidak dilakukan tindakan penangkapan akan tetapi dilakukan tindakan pengungkapan masalah
BAB III - PEMBINAAN ANAK JALANAN, GELANDANGAN, PENGEMIS DAN PENGAMEN
Pasal 13
- (1) Pengendalian sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) huruf b Peraturan Daerah ini dilakukan oleh tim terpadu terdiri dari Dinas Sosial, unsur Satpol PP dan dapat dengan unsur POLRI;
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah kegiatan yang dilakukan secara koordinatif dengan instansi terkait terhadap anak Jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen serta kelompok atau perorangan yang mengatasnamakan lembaga sosial dan/atau panti asuhan yang melakukan aktivitas di tempat umum;
- (3) Pengendalian sewaktu-waktu dilakukan dalam rangka perlindungan terhadap anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen serta kelompok atau perorangan yang mengatasnamakan lembaga sosial dengan
BAB III - PEMBINAAN ANAK JALANAN, GELANDANGAN, PENGEMIS DAN PENGAMEN
Pasal 14
- (1) Penampungan sementara sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) huruf c Peraturan Daerah ini dilakukan pembinaan yang dilakukan dengan sistem panti sosial pemerintah dalam waktu maksimal 10 hari, bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sebagai pemilik panti sosial pemerintah yang dimaksud;
- (2) Penampungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan dalam rangka pembinaan yang meliputi bimbingan sosial, bimbingan mental spiritual, bimbingan hukum dan permainan adaptasi sosial ( outbound );
- (3) Selama dalam penampungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, Dinas Sosial bersama unsur instansi terkait yang tergabung dalam tim pokja melindungi dan menjamin hak asasi anak yang
bersangkutan, perlindungan anak dan tujuan pembinaan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
BAB III - PEMBINAAN ANAK JALANAN, GELANDANGAN, PENGEMIS DAN PENGAMEN
Pasal 15
- (1) Pendekatan awal melalui identifikasi dan seleksi terhadap anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) huruf d Peraturan Daerah ini dilakukan untuk menyeleksi
BAB III - PEMBINAAN ANAK JALANAN, GELANDANGAN, PENGEMIS DAN PENGAMEN
Pasal 16
- (1) Pengungkapan dan pemahaman masalah ( assesment ) sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) huruf e Peraturan Daerah ini, dilakukan untuk memahami dan mendalami masalah yang dihadapi dan untuk pemenuhan kebutuhan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen;
- (2) Masalah dan kebutuhan sebagaimana dimaksud pasal ini di bahas untuk selanjutnya dilakukan pembinaan sesuai potensi dan bakatnya masing-masing;
- (3) Pengungkapan dan pemahaman masalah ( assesment ) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dijadikan sebagai file permanen bagi setiap anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen. File tersebut akan digunakan untuk pemantauan dan pembinaan selanjutnya;
- (4) Pengungkapan dan pemahaman masalah ( assesment ) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini dilakukan dengan studi kasus
BAB III - PEMBINAAN ANAK JALANAN, GELANDANGAN, PENGEMIS DAN PENGAMEN
Pasal 17
- (1) Pendampingan Sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) huruf f Peraturan Daerah ini dilakukan melalui bimbingan individual terhadap anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen serta keluarganya secara rutin dan berkesinambungan;
- (2) Pendampingan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat dilakukan oleh pekerja sosial pemerintah maupun pekerja sosial swasta dan/atau lembaga sosial masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap penerima pelayanan.
BAB III - PEMBINAAN ANAK JALANAN, GELANDANGAN, PENGEMIS DAN PENGAMEN
Pasal 18
Rujukan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) huruf g Peraturan Daerah ini meliputi pelayanan kesehatan secara gratis, memfasilitasi untuk mengikuti pendidikan formal dan non formal, pengembalian bersyarat, pembinaan rehabilitasi sosial melalui sistem dalam panti, rumah sakit jiwa bagi penyandang psikotik, rumah sakit kusta, pendampingan hukum, perlindungan khusus serta di proses secara hukum sesuai perundang-undangan yang berlaku.
Paragraf Tiga Usaha Rehabilitasi Sosial
BAB III - PEMBINAAN ANAK JALANAN, GELANDANGAN, PENGEMIS DAN PENGAMEN
Pasal 19
- (1) Untuk memantapkan taraf kesejahteraan sosial penerima pelayanan agar mereka mampu melakukan kembali fungsi sosialnya dalam tata kehidupan bermasyarakat maka harus diadakan rehabilitasi sosial;
- (2) Sasaran usaha rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
- Anak Jalanan Usia Produktif;
- Anak Jalanan Usia Balita;
- Anak Jalanan Usia Sekolah;
- Gelandangan Psikotik;
- Gelandangan Usia Lanjut;
- Pengemis Usia Produktif;
- Pengemis Usia Lanjut;
- Pengemis Eks Kusta
- Pengemis yang mengatasnamakan Lembaga Sosial atau Panti Asuhan;
- Pengamen yang beraktifitas di jalanan.
- (3) Usaha rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini dilakukan melalui sistem panti dan/atau luar panti.
BAB III - PEMBINAAN ANAK JALANAN, GELANDANGAN, PENGEMIS DAN PENGAMEN
Pasal 21
- (1) Pendataan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) huruf a Peraturan Daerah ini dilakukan untuk memperoleh data yang benar tentang klasifikasi antara anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen;
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan oleh para pihak yang terlibat untuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) huruf a Peraturan Daerah ini dengan menyiapkan instrumen pendataan yang memuat tentang nama, alamat, daftar keluarga, kondisi tempat tinggal, latar belakang kehidupan sosial ekonomi, asal daerah, pekerjaan, status keluarga dan permasalahan pokok yang dihadapi;
- (3) Pihak yang dimaksud ayat (2) pasal ini adalah Dinas Sosial dan/atau bekerja sama dengan instansi terkait serta lembaga swadaya masyarakat (LSM).
- (1) Pemantauan, pengendalian dan pengawasan terhadap sumber - sumber atau penyebab munculnya anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen sebagaimana dimaksud dalam pada Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Daerah ini dilakukan dengan cara :
- a. melakukan patroli di tempat umum yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Makassar;
- b. memberikan informasi tentang keberadaan anak jalanan, gelandangan pengemis dan pengamen yang melakukan aktifitas di tempat umum, secara perseorangan, keluarga maupun secara berkelompok.
- (2) Pemantauan, pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan oleh Dinas Sosial dan/atau bekerja sama dengan instansi terkait serta unsur masyarakat.
- (1) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) huruf c Peraturan Daerah ini yang dilakukan oleh instansi terkait, meliputi :
- a. sosialisasi secara langsung;
- b. sosialisasi secara tidak langsung.
- (2) Sosialisasi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini dilakukan oleh Dinas Sosial dan instansi terkait dan dapat bekerja sama dengan kelompok, organisasi sosial (Orsos) melalui kegiatan interaktif dan ceramah;
- (3) Sosialisasi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pasal ini dapat melalui media cetak maupun media elektronik;
- (4) (3) pasal ini ditujukan
7. Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2),dan kepada perseorangan, keluarga, lembaga pendidikan, masyarakat, organisasi sosial (Orsos) dan instansi terkait.
- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) huruf d Peraturan Daerah ini untuk mengajak dan mempengaruhi seseorang atau kelompok untuk ikut melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengendalian terhadap anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen;
- (2) Kampanye dilakukan melalui kegiatan yang mengikutsertakan kelompok-kelompok masyarakat tertentu baik dalam bentuk pertunjukan, pertandingan, lomba, orasi, pemasangan rambu-rambu tentang larangan memberi uang di jalanan;
- (3) Kegiatan kampanye dapat dilakukan bekerja sama dengan stakeholder yang memiliki kepedulian yang tidak mengikat;
- (4) Tata cara melakukan kerja sama dengan stake holder dan/atau pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini, pasal 21 ayat (5) dan pasal 32 ayat (7) Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
Paragraf Dua Pembinaan Lanjutan
- (1) Pembinaan lanjutan dilakukan terhadap anak jalanan, gelandangan pengemis dan pengamen sebagai upaya meminimalkan atau membebaskan tempat - tempat umum dari anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen.
- (2) Pembinaan Lanjutan dilakukan dengan cara :
- a. Perlindungan;
- b. Pengendalian Sewaktu-waktu;
- c. Penampungan Sementara;
- d. Pendekatan Awal;
- e. Pengungkapan dan Pemahaman Masalah (assesment);
- f. Pendampingan Sosial;
- g. Rujukan.
- (1) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) huruf a Peraturan Daerah ini dilakukan untuk menghalangi anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen untuk tidak turun di jalanan dengan cara melakukan posko yang berbasis di jalanan (in the street) dan tempat umum pada titik-titik rawan dimana anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen sering melakukan aktifitasnya;
- (2) Pelaksanaan posko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan oleh Dinas Sosial bekerja sama dengan unsur Satuan Polisi Pamong Praja, unsur POLRI dan atau unsur instansi terkait, unsur mahasiswa, lembaga sosial masyarakat (LSM);
- (3) Pelaksanaan posko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dilakukan kegiatan kampanye dan kegiatan sosialisasi;
- (4) Pelaksanaan Posko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini tidak dilakukan tindakan penangkapan akan tetapi dilakukan tindakan pengungkapan masalah
- (1) Pengendalian sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) huruf b Peraturan Daerah ini dilakukan oleh tim terpadu terdiri dari Dinas Sosial, unsur Satpol PP dan dapat dengan unsur POLRI;
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah kegiatan yang dilakukan secara koordinatif dengan instansi terkait terhadap anak Jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen serta kelompok atau perorangan yang mengatasnamakan lembaga sosial dan/atau panti asuhan yang melakukan aktivitas di tempat umum;
- (3) Pengendalian sewaktu-waktu dilakukan dalam rangka perlindungan terhadap anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen serta kelompok atau perorangan yang mengatasnamakan lembaga sosial dengan
- (1) Penampungan sementara sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) huruf c Peraturan Daerah ini dilakukan pembinaan yang dilakukan dengan sistem panti sosial pemerintah dalam waktu maksimal 10 hari, bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sebagai pemilik panti sosial pemerintah yang dimaksud;
- (2) Penampungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan dalam rangka pembinaan yang meliputi bimbingan sosial, bimbingan mental spiritual, bimbingan hukum dan permainan adaptasi sosial ( outbound );
- (3) Selama dalam penampungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, Dinas Sosial bersama unsur instansi terkait yang tergabung dalam tim pokja melindungi dan menjamin hak asasi anak yang
bersangkutan, perlindungan anak dan tujuan pembinaan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (1) Pendekatan awal melalui identifikasi dan seleksi terhadap anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) huruf d Peraturan Daerah ini dilakukan untuk menyeleksi
- (1) Pengungkapan dan pemahaman masalah ( assesment ) sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) huruf e Peraturan Daerah ini, dilakukan untuk memahami dan mendalami masalah yang dihadapi dan untuk pemenuhan kebutuhan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen;
- (2) Masalah dan kebutuhan sebagaimana dimaksud pasal ini di bahas untuk selanjutnya dilakukan pembinaan sesuai potensi dan bakatnya masing-masing;
- (3) Pengungkapan dan pemahaman masalah ( assesment ) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dijadikan sebagai file permanen bagi setiap anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen. File tersebut akan digunakan untuk pemantauan dan pembinaan selanjutnya;
- (4) Pengungkapan dan pemahaman masalah ( assesment ) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini dilakukan dengan studi kasus
- (1) Pendampingan Sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) huruf f Peraturan Daerah ini dilakukan melalui bimbingan individual terhadap anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen serta keluarganya secara rutin dan berkesinambungan;
- (2) Pendampingan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat dilakukan oleh pekerja sosial pemerintah maupun pekerja sosial swasta dan/atau lembaga sosial masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap penerima pelayanan.
Rujukan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) huruf g Peraturan Daerah ini meliputi pelayanan kesehatan secara gratis, memfasilitasi untuk mengikuti pendidikan formal dan non formal, pengembalian bersyarat, pembinaan rehabilitasi sosial melalui sistem dalam panti, rumah sakit jiwa bagi penyandang psikotik, rumah sakit kusta, pendampingan hukum, perlindungan khusus serta di proses secara hukum sesuai perundang-undangan yang berlaku.
Paragraf Tiga Usaha Rehabilitasi Sosial
- (1) Untuk memantapkan taraf kesejahteraan sosial penerima pelayanan agar mereka mampu melakukan kembali fungsi sosialnya dalam tata kehidupan bermasyarakat maka harus diadakan rehabilitasi sosial;
- (2) Sasaran usaha rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
- Anak Jalanan Usia Produktif;
- Anak Jalanan Usia Balita;
- Anak Jalanan Usia Sekolah;
- Gelandangan Psikotik;
- Gelandangan Usia Lanjut;
- Pengemis Usia Produktif;
- Pengemis Usia Lanjut;
- Pengemis Eks Kusta
- Pengemis yang mengatasnamakan Lembaga Sosial atau Panti Asuhan;
- Pengamen yang beraktifitas di jalanan.
- (3) Usaha rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini dilakukan melalui sistem panti dan/atau luar panti.
Usaha rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (2) Peraturan Daerah ini bagi anak jalanan usia produktif, dengan jenis kegiatan, yaitu :
- a. Bimbingan Mental Spiritual;
- b. Bimbingan Fisik;
- c. Bimbingan Sosial;
- d. Bimbingan dan Pelatihan Keterampilan;
- e. Bantuan Stimulans Peralatan Kerja;
- f. Penempatan.
- (1) Bimbingan mental spiritual sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 huruf a Peraturan Daerah ini dilakukan untuk membentuk sikap dan perilaku seseorang maupun kelompok sesuai dengan norma yang berlaku dimasyarakat yang meliputi bimbingan keagamaan, bimbingan budi pekerti dan bimbingan norma-norma kehidupan;
- (2) Bimbingan fisik sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 huruf b Peraturan Daerah ini meliputi kegiatan olah raga dan pemeriksaan kesehatan;
- (3) Bimbingan sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 huruf c Peraturan Daerah ini sebagai upaya untuk memberikan motivasi dan menumbuh kembangkan kesadaran dan tanggung jawab sosial dalam membantu memecahkan permasalahan sosial baik perorangan maupun secara berkelompok;
- (4) Bimbingan dan pelatihan keterampilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 huruf d Peraturan Daerah ini disesuaikan dengan kemampuan bakat individu dengan kebutuhan pasar kerja sebagai upaya dan bekal yang dapat
digunakan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak serta menciptakan kemandirian individu;
- (5) Bimbingan dan pelatihan keterampilan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini dilakukan di dalam panti rehabilitasi sosial dan/atau dilaksanakan dalam bentuk kerja sama (kemitraan) dengan instansi terkait dan/atau stake holder;
- (6) Bantuan stimulans peralatan kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 huruf e Peraturan Daerah ini sebagai motivasi untuk mengembangkan usaha yang dimiliki sesuai dengan jenis keterampilan yang diperoleh;
- (7) Penempatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 huruf f Peraturan Daerah ini dilakukan untuk memfasilitasi penerima pelayanan yang memiliki keterampilan untuk memperoleh kesempatan kerja yang dapat menciptakan penghasilan pada tempat yang layak agar dapat hidup mandiri dan/atau kembali ke keluarga dan masyarakat.
BAB III - PEMBINAAN ANAK JALANAN, GELANDANGAN, PENGEMIS DAN PENGAMEN
Pasal 22
- (1) Usaha rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (2) Peraturan Daerah ini bagi anak jalanan usia balita, dilakukan melalui pendekatan pembinaan dalam keluarga berupa pendampingan dan pemberian makanan tambahan;
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini melakukan kegiatan Pendidikan Pra Sekolah yang mencakup permainan anak, pengembangan bakat dan minat;
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dilaksanakan oleh pekerja sosial profesional, pekerja sosial masyarakat, anggota lembaga sosial masyarakat dan anggota karang taruna yang telah mengikuti bimbingan dan pelatihan pendampingan.
BAB III - PEMBINAAN ANAK JALANAN, GELANDANGAN, PENGEMIS DAN PENGAMEN
Pasal 23
Jenis usaha rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada pada Pasal 19 ayat (2) Peraturan Daerah ini bagi anak jalanan usia sekolah, meliputi :
- a. Bimbingan Mental Spiritual;
- b. Bimbingan Fisik;
- c. Bimbingan Sosial;
- d. Bimbingan Pra Sekolah;
- e. Bantuan Stimulans Beasiswa dan Peralatan Sekolah;
- f. Penempatan.
BAB III - PEMBINAAN ANAK JALANAN, GELANDANGAN, PENGEMIS DAN PENGAMEN
Pasal 24
- (1) Bimbingan mental spiritual sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 huruf a Peraturan Daerah ini dilakukan untuk membentuk sikap dan perilaku anak, agar berkeinginan sekolah atau kembali ke bangku sekolah formal melalui bimbingan keagamaan, bimbingan budi pekerti dilakukan oleh Pendamping;
- (2) Bimbingan fisik sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 huruf b Peraturan Daerah ini meliputi kegiatan olah raga dan pemeriksaan kesehatan;
- (3) Bimbingan sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 huruf c Peraturan Daerah ini sebagai upaya untuk memberikan motivasi dan menumbuh kembangkan kesadaran dan kemandirian untuk membantu memecahkan permasalahannya sendiri;
- (4) Bimbingan Pra Sekolah sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 huruf d Peraturan Daerah ini dilakukan pendalaman terhadap kemampuan individu sebagai upaya untuk mempersiapkan penerima pelayanan memasuki dunia pendidikan formal yang lebih terarah, terbina dan pengenalan kondisi situasi sekolah serta memberikan pemahaman dan pengertian pada matapelajaran sekolah sesuai dengan strata sekolah yang dilakukan oleh instansi terkait, pendamping dan stakeholder;
- (5) Bantuan stimulans beasiswa dan peralatan sekolah sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 huruf e Peraturan Daerah ini sebagai motivasi belajar dan meringankan beban keluarga penerima pelayanan;
- (6) Bantuan stimulans sebagaimana dimaksud ayat (5) pasal ini akan dilaksanakan dalam bentuk kerja sama (kemitraan) dengan dinas terkait dan/atau stake holder;
- (7) Penempatan sebagaimana dimaksud Pasal pada 23 huruf f Peraturan Daerah ini meliputi kegiatan pengembalian ke
keluarga dan/atau difasilitasi untuk memperoleh kesempatan mengikuti pendidikan formal dan non formal sebagai berikut:
- a. pendidikan formal dilakukan
BAB III - PEMBINAAN ANAK JALANAN, GELANDANGAN, PENGEMIS DAN PENGAMEN
Pasal 25
- (1) Usaha rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (2) Peraturan Daerah ini bagi gelandangan psikotik dimaksudkan untuk mengembalikan fungsi sosialnya dengan merujuk ke rumah sakit jiwa, dikembalikan kepada keluarga atau ke daerah asal yang dilaksanakan dalam bentuk kerja sama (kemitraan) dengan instansi terkait dan atau stake holder.
- (2) Usaha rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini sebagai berikut:
- a. merujuk kerumah sakit jiwa dalam upaya penyembuhan;
- b. mengembalikan kepada pihak keluarga atau ke daerah asal yang telah dinyatakan sehat dari rumah sakit bersangkutan.
BAB III - PEMBINAAN ANAK JALANAN, GELANDANGAN, PENGEMIS DAN PENGAMEN
Pasal 26
- (1) Usaha rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (2) Peraturan Daerah ini bagi gelandangan usia lanjut dan pengemis usia lanjut dimaksudkan untuk memperoleh penghidupan dan kehidupan yang layak;
- (2) Usaha rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan melalui upaya :
- a. pembinaan keluarga;
- b. rujukan.
- (3) Pembinaan keluarga sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a Pasal ini dilakukan melalui bimbingan dan motivasi agar tumbuh kesadaran dan percaya diri untuk tidak melakukan kegiatan sebagai gelandangan dan pengemis;
- (4) Rujukan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b Pasal ini adalah ke panti jompo;
- (5) Usaha rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud ayat (1), (2), (3) dan (4) pasal ini dilakukan oleh Dinas Sosial, instansi terkait dan panti jompo.
BAB III - PEMBINAAN ANAK JALANAN, GELANDANGAN, PENGEMIS DAN PENGAMEN
Pasal 27
- (1) Usaha rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (2) Peraturan Daerah ini bagi pengemis usia produktif dilakukan untuk memperoleh penghidupan dan kehidupan yang layak dan bermartabat.
- (2) Usaha rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan melalui upaya :
- a. Bimbingan Mental Spiritual;
- b. Bimbingan Sosial;
- c. Pelatihan Keterampilan dan Kewirausahaan;
- d. Bantuan Stimulans Peralatan Kerja dan/atau Modal Usaha;
- e. Pengembalian dan atau Pemulangan ke Daerah Asal.
BAB III - PEMBINAAN ANAK JALANAN, GELANDANGAN, PENGEMIS DAN PENGAMEN
Pasal 28
- (1) Bimbingan mental spiritual sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (2) huruf a Peraturan Daerah ini dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran, sikap dan perilaku bagi pengemis usia produktif agar tidak melakukan aktifitas mengemis di tempat umum;
- (2) Bimbingan sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (2) huruf b Peraturan Daerah ini sebagai upaya untuk memberikan motivasi dan menumbuhkembangkan kesadaran dan kemandirian untuk membantu memecahkan permasalahannya sendiri;
- (3) Pelatihan keterampilan dan kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (2) huruf c Peraturan Daerah ini dilakukan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan sosial dimana berdomisili;
- (4) Bantuan stimulans peralatan kerja dan atau modal usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (2) huruf d Peraturan Daerah ini diberikan kepada pengemis usia produktif yang telah mengikuti kegiatan pelatihan dan disesuaikan dengan keterampilan yang dimiliki untuk
menumbuhkembangkan kemandirian usaha sehingga dapat hidup secara layak dan bermartabat;
- (5) Bantuan stimulans modal usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (2) huruf d Peraturan Daerah ini diberikan kepada pengemis usia produktif berupa modal usaha yang disesuaikan dengan jenis usaha ekonomis produktif dan keterampilan yang dimiliki;
- (6) Pengembalian dan atau pemulangan ke daerah asal sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (2) huruf e Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai upaya untuk dapat kembali ke lingkungan keluarga dan masyarakat yang dilaksanakan oleh petugas Dinas Sosial dan atau Satpol PP.
BAB III - PEMBINAAN ANAK JALANAN, GELANDANGAN, PENGEMIS DAN PENGAMEN
Pasal 29
- (1) Usaha rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (2) Peraturan Daerah ini bagi pengemis eks kusta dilakukan agar yang bersangkutan memperoleh penghidupan dan kehidupan yang layak;
- (2) Usaha rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
3. pasal ini dilakukan melalui upaya :
- a. bimbingan mental spiritual;
- b. bimbingan sosial ;
- c. bimbingan hukum;
7. d.pelatihan keterampilan dan kewirausahaan untuk keluarga;
- e. bantuan stimulans untuk keluarga;
- f. pengembalian dan/atau pemulangan ke daerah asal.
BAB III - PEMBINAAN ANAK JALANAN, GELANDANGAN, PENGEMIS DAN PENGAMEN
Pasal 30
- (1) Bimbingan mental spiritual sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat (2) huruf a Peraturan Daerah ini dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran, sikap dan perilaku bagi eks kusta agar tidak melakukan aktifitas mengemis di tempat umum;
- (2) Bimbingan sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat (2) huruf b Peraturan Daerah ini sebagai upaya untuk memberikan motivasi kepada penerima pelayanan agar tidak melakukan aktifitas mengemis di tempat umum;
- (3) Bimbingan hukum sebagaimana dimaksud pada pasal 29 ayat (2) huruf c Peraturan Daerah ini dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran hukum dan dapat mengetahui bahwa keberadaan mereka mengemis di tempat umum mengganggu ketertiban umum;
- (4) Pelatihan keterampilan dan kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat (2) huruf d Peraturan Daerah ini dilakukan untuk memberi pengetahuan dan keterampilan sesuai kemampuan yang mereka miliki kepada keluarga eks kusta yang memiliki anggota keluarga usia produktif;
- (5) Bantuan stimulans sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat (2) huruf e Peraturan Daerah ini diberikan kepada keluarga eks kusta yang telah mengikuti kegiatan pelatihan, dilakukan untuk menumbuhkan keinginan berusaha agar dapat menciptakan kemandirian usaha sehingga dapat hidup secara layak;
- (6) Pengembalian (pemulangan) ke daerah asal sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat (2) huruf f Peraturan Daerah ini sebagai upaya untuk dapat kembali ke lingkungan keluarga dan masyarakat;
- (7) Pengembalian (pemulangan) ke daerah asal sebagaimana dimaksud ayat (6) pasal ini dilakukan oleh petugas Dinas Sosial dan Satpol PP;
- (8) Usaha rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pasal ini dilakukan oleh Dinas Sosial, instansi terkait dan lintas daerah.
BAB III - PEMBINAAN ANAK JALANAN, GELANDANGAN, PENGEMIS DAN PENGAMEN
Pasal 31
- (1) Usaha rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (2) Peraturan Daerah ini bagi pengamen yang melakukan aktifitas di jalanan dimaksudkan untuk memberikan peluang dan kesempatan untuk memperoleh aktifitas yang bersifat produktif dan penyaluran bakat seni, sehingga tercipta keteraturan dan kedisiplinan hidup;
- (2) Usaha rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dilakukan upaya berupa :
- a. Bimbingan Mental Spiritual;
- b. Bimbingan Sosial ;
- c. Bimbingan Hukum;
- d. Pelatihan Keterampilan dan Kewirausahaan;
- e. Bantuan Stimulans;
- f. Pendidikan Non Formal (Paket A,B,C);
- g. Pembinaan Pola Kemitraan Usaha;
- h. Pelatihan Pengembangan Bakat Seni.
BAB III - PEMBINAAN ANAK JALANAN, GELANDANGAN, PENGEMIS DAN PENGAMEN
Pasal 32
- (1) Bimbingan mental spiritual sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (2) huruf a Peraturan Daerah ini dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran, sikap dan perilaku bagi pengamen agar tidak melakukan aktivitas di jalanan;
- (2) Bimbingan sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (2) huruf b Peraturan Daerah ini sebagai upaya untuk memberikan motivasi kepada penerima pelayanan agar tidak melakukan aktivitas di jalanan;
- (3) Bimbingan hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat (2) huruf c Peraturan Daerah ini dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran hukum dan dapat mengetahui bahwa aktifitas mereka mengamen di jalanan, mengganggu ketertiban umum;
- (4) Pelatihan keterampilan dan kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (2) huruf d Peraturan Daerah ini dilakukan untuk memberi pengetahuan dan keterampilan sesuai kemampuan yang mereka miliki;
- (5) Bantuan stimulans sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (2) huruf e Peraturan Daerah ini dilakukan untuk menumbuhkan keinginan berusaha agar dapat menciptakan kemandirian usaha sehingga dapat hidup secara layak;
- (6) Pendidikan non formal (Paket A,B,C) sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (2) huruf f Peraturan Daerah ini dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada pengamen yang putus sekolah dan masih memiliki keinginan untuk memperoleh pendidikan formal;
- (7) Pembinaan pola kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (2) huruf g Peraturan Daerah ini dilakukan sebagai upaya untuk menciptakan kesempatan bagi stakeholder baik secara individu, kelompok, lembaga, perusahaan dan masyarakat untuk ikut berperan secara aktif dalam melaksanakan kegiatan pembinaan pengembangan kewirausahaan dan bakat seni yang dimiliki pengamen;
- (8) Pelatihan pengembangan bakat seni sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (2) huruf h Peraturan Daerah ini sebagai proses untuk melatih dan mengembangkan bakat seni pengamen baik secara individu maupun kelompok dalam kegiatan klinik musik dan/atau pertunjukan yang dapat dijadikan sebagai kompetisi untuk menambah wawasan, kemampuan dan kualitas musik.
BAB III - PEMBINAAN ANAK JALANAN, GELANDANGAN, PENGEMIS DAN PENGAMEN
Pasal 33
- (1) Usaha rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (2) Peraturan Daerah ini bagi pengemis yang mengatasnamakan lembaga sosial atau panti asuhan dimaksudkan untuk melakukan pembinaan dan pengendalian kelembagaan yang dilaksanakan
BAB III - PEMBINAAN ANAK JALANAN, GELANDANGAN, PENGEMIS DAN PENGAMEN
Pasal 34
- (1) Penyadaran hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 ayat (2) huruf a Peraturan Daerah ini dilakukan oleh tim pokja bersama pengurus lembaga sosial atau panti sosial untuk memberikan kesadaran hukum sehingga dapat memahami, mengerti dan mengetahui bahwa aktifitas yang mereka lakukan merugikan dan meresahkan masyarakat, dan/atau merupakan pelanggaran hukum berupa tindak penipuan yang dapat di proses secara hukum
BAB III - PEMBINAAN ANAK JALANAN, GELANDANGAN, PENGEMIS DAN PENGAMEN
Pasal 35
- (1) Setiap orang dan/atau badan dengan alasan apapun di larang melakukan eksploitasi dalam wilayah kota;
- (2) Pelaku eksploitasi sebagai mana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat dilakukan oleh kedua orang tua dan/atau orang lain. Untuk pelaku eksploitasi yang dilakukan oleh kedua orang tua dapat dilakukan pembinaan dalam batas waktu tertentu, sementara pelaku eksploitasi yang dilakukan oleh orang lain dilakukan pola pengendalian melalui proses hukum sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Pemerintah Kota dan/atau anggota masyarakat berkewajiban melakukan usaha pembinaan bagi pelaku eksploitasi atau yang dicurigai telah mengeksploitir anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen serta pengemis yang mengatasnamakan lembaga sosial atau panti asuhan baik untuk tujuan ekonomi maupun untuk dipekerjakan khususnya bagi anak dibawah umur;
- (4) Bentuk usaha pembinaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) pasal ini berupa :
- a. pembinaan dan penyuluhan yang berkaitan dengan undang-undang perlindungan anak melalui perorangan maupun kelompok lewat media elektronik, rumah ibadah maupun media cetak serta penyebar luasan informasi
- melalui brosur, pamplet, spanduk, papan bicara dan dialog interaktif;
- b. sosialisasi dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa eksploitasi terhadap anak melanggar peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- c. melakukan pemantauan, pengamatan dan pengawasan sebagai upaya untuk mengetahui pelaku eksploitasi atau yang dicurigai melakukan eksploitasi, selanjutnya dilaporkan kepada yang berwenang untuk ditindaklanjuti sesuai proses hukum yang berlaku;
Bagian Keempat
Pemberdayaan
BAB III - PEMBINAAN ANAK JALANAN, GELANDANGAN, PENGEMIS DAN PENGAMEN
Pasal 36
- (1) Pemberdayaan terhadap keluarga anak jalanan, keluarga gelandangan pengemis, keluarga pengamen dan keluarga eks kusta dimaksudkan sebagai upaya untuk melakukan kegiatan peningkatan kesejahteraan sosial;
- (2) Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah terdiri atas orang tua kandung, saudara kandung, anak kandung, kakek dan nenek dan/atau walinya;
- (3) Pemberdayaan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah suatu proses penguatan keluarga yang dilakukan secara terencana dan terarah melalui kegiatan bimbingan dan pelatihan keterampilan;
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini dilakukan oleh Dinas Sosial dan/atau melibatkan lembaga sosial yang memiliki kegiatan usaha kesejahteraan sosial;
- (5) Pemberdayaan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pendampingan yang dilaksanakan oleh Pekerja Sosial Profesional, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), anggota lembaga sosial masyarakat yang telah mengikuti bimbingan dan pelatihan pendampingan.
BAB III - PEMBINAAN ANAK JALANAN, GELANDANGAN, PENGEMIS DAN PENGAMEN
Pasal 37
Kegiatan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 ayat (1) Peraturan Daerah ini dilaksanakan melalui :
- a. Pelatihan Keterampilan Berbasis Rumah Tangga;
- b. Pelatihan Kewirausahaan;
- c. Pemberian Bantuan Modal Usaha Ekonomis Produktif (UEP);
- d. Pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUBE);
- e. Pengembangan Kelompok Usaha Bersama (KUBE).
BAB III - PEMBINAAN ANAK JALANAN, GELANDANGAN, PENGEMIS DAN PENGAMEN
Pasal 38
- (1) Pelatihan keterampilan berbasis rumah tangga sebagaimana dimaksud pada pasal 37 huruf a Peraturan Daerah ini dilakukan untuk memberi pengetahuan dan keterampilan yang disesuaikan dengan bakat dan minat serta lingkungan sosialnya, yang dilaksanakan bekerja sama dengan lintas sektoral dan stake holder;
- (2) Pelatihan kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada pasal 37 huruf b Peraturan Daerah ini dilakukan untuk memberi pemahaman dan pengetahuan tentang prinsipprinsip usaha kecil dan menengah yang disesuaikan dengan keterampilan yang mereka miliki dan
BAB III - PEMBINAAN ANAK JALANAN, GELANDANGAN, PENGEMIS DAN PENGAMEN
Pasal 39
- (1) Bimbingan lanjut terhadap anak jalanan, gelandangan, pengemis, pengamen, eks kusta dan keluarga yang telah mendapat pembinaan pencegahan, pembinaan lanjutan dan usaha rehabilitasi sosial dilaksanakan untuk monitoring dan evaluasi hasil kinerja secara terencana dan berkesinambungan;
- (2) Bimbingan lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan melalui kegiatan monitoring evaluasi dengan cara kunjungan rumah.
BAB III - PEMBINAAN ANAK JALANAN, GELANDANGAN, PENGEMIS DAN PENGAMEN
Pasal 40
- (1) Sasaran bimbingan lanjut, adalah :
2. -Anak Jalanan Usia Produktif;
3. -Anak Jalanan Usia Balita;
4. -Anak Jalanan Usia Sekolah;
5. -Gelandangan Psikotik;
6. -Gelandangan Usia Lanjut;
7. -Pengemis Usia Produktif;
8. -Pengemis Usia Lanjut;
9. -Pengemis Eks Kusta;
- Pengemis yang mengatasnamakan Lembaga Sosial atau Panti Asuhan;
11. -Pengamen yang beraktifitas di jalanan.
- (2) Bimbingan lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini menjadi rujukan untuk melakukan kegiatan pengembangan usaha dan pengembangan kemandirian.
Bagian Keenam
Partisipasi Masyarakat
BAB III - PEMBINAAN ANAK JALANAN, GELANDANGAN, PENGEMIS DAN PENGAMEN
Pasal 41
- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam melakukan pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis, eks kusta, pengamen dan keluarga;
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan dengan cara pembinaan pencegahan, pembinaan lanjutan dan rehabilitasi sosial;
- (3) Partisipasi yang dilakukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini berupa pembinaan terhadap anak jalanan, gelandangan, pengemis, eks kusta dan pengamen serta pengemis yang mengatasnamakan lembaga sosial atau panti asuhan untuk tidak melakukan kegiatan mengemis di tempat umum;
- (4) Bentuk kegiatan dimaksud pada ayat (3) pasal ini adalah dengan cara tidak membiasakan memberi uang atau barang kepada anak jalanan, gelandangan, pengemis, eks kusta, pengamen yang beraktifitas di jalanan serta pengemis yang mengatasnamakan lembaga sosial atau panti asuhan yang ada di tempat umum.
BAB III - PEMBINAAN ANAK JALANAN, GELANDANGAN, PENGEMIS DAN PENGAMEN
Pasal 42
Masyarakat yang berkeinginan untuk berpartisipasi di dalam kegiatan pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis, eks kusta, pengamen serta pengemis yang mengatasnamakan lembaga sosial atau panti asuhan dapat menyalurkan langsung kepada panti sosial resmi yang ada dan/atau melalui rekening resmi Pemerintah.
BAB IV - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 43
- (1) Setiap pengguna jalan berhak dan berkewajiban untuk hidup damai, aman dan tenteram tanpa ada tekanan;
- (2) Hak dan kewajiban pengguna jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berupa :
- a. kenyamanan dan keamanan di dalam melakukan aktifitasnya dijalanan.
- b. perlindungan dari hal-hal yang dapat membahayakan atau menghambat dirinya di jalan.
- (3) Pengguna jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini wajib menjaga ketertiban umum dan mencegah hal-hal yang dapat merintangi serta membahayakan kelancaran arus lalu lintas.
BAB IV - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 44
- (1) Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- 2) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadi sesuai dengan tingkat kecerdasan, minat dan bakatnya;
- (3) Setiap anak berkewajiban untuk menghormati orang tua, wali, guru dan mencintai keluarga, masyarakat, tanah air, bangsa dan negara, menyayangi teman serta menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya sehingga dapat melaksanakan etika dan akhlak yang mulia;
- (4) Orang tua memiliki hak dan kewajiban untuk bertanggung jawab dalam mengurus, memelihara, melindungi anak dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan bakat dan minatnya;
- (5) Setiap masyarakat memiliki kewajiban dan tanggung jawab terhadap perlindungan anak yang dilaksanakan melalui kegiatan peningkatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak;
- (6) Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi manusia setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak dan kondisi fisik atau mental anak.
BAB IV - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 45
Untuk mewujudkan hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada pasal 43 dan 44 Peraturan Daerah ini dilakukan pembinaan berupa :
- a. Sosialisasi ke masyarakat umum dengan melakukan penyuluhan sosial dalam bentuk perorangan atau kelompok, baik melalui media elektronik, media cetak dan brosur, papan bicara dan dialog interaktif;
- b. Melakukan pengawasan dan penyidikan secara berkesinambungan yang dilakukan oleh pihak POLRI dan PPNS;
- c. Pengawasan dilakukan oleh petugas yang ditugaskan untuk maksud tersebut bekerja sama dengan pihak Satpol PP dan POLRI untuk melakukan pengawasan kepada pengguna jalan atau yang melakukan aktivitas atau berhenti dimana tempat itu dilarang untuk memberi uang atau barang serta menjual barang di tempat umum;
- d. Setiap orang atau sekelompok orang yang menggunakan jalan bukan sebagai fungsi jalan dapat diberikan peringatan dan teguran, dapat diancam dengan kurungan atau denda melalui proses hukum yang berlaku;
- e. Setiap orang atau sekelompok orang dapat melakukan pengawasan secara langsung terhadap pemakai jalan yang melakukan pemberian uang atau barang dan/atau membeli sesuatu atau bertransaksi dijalanan melalui pembuktian secara sepihak (dengan cara memotret dan/atau merekam pelaku), selanjutnya dapat dilaporkan kepada Pemerintah setempat atau pada Pihak Dinas Sosial, Satpol PP dan POLRI.
BAB V - LARANGAN
Pasal 46
Setiap orang atau anak jalanan, gelandangan dan pengemis dilarang mengemis, atau menggelandang di tempat umum.
BAB V - LARANGAN
Pasal 47
- (1) Setiap orang atau kelompok dilarang melakukan aktifitas mengamen di jalanan, kecuali tempat umum yang direkomendasikan oleh Walikota;
- (2) Pengamen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah mereka yang memiliki kartu anggota sebagai pengamen.
BAB V - LARANGAN
Pasal 48
- (1) Setiap orang atau sekelompok orang dilarang melakukan kegiatan mengemis yang mengatasnamakan lembaga sosial atau panti asuhan dan pengemis yang menggunakan alat bantu di tempat umum yang dapat mengancam keselamatannya, keamanan dan kelancaran penggunaan fasilitas umum;
- (2) Setiap orang atau sekelompok orang dilarang melakukan kegiatan mengumpulkan dana yang mengatasnamakan lembaga sosial atau panti asuhan di tempat umum, kecuali yang telah memperoleh izin dan rekomendasi dari Pemerintah Kota Makassar
BAB V - LARANGAN
Pasal 49
- (1) Setiap orang atau sekelompok orang tidak dibenarkan memberi uang dan/atau barang kepada anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen serta pengemis yang mengatasnamakan lembaga sosial atau panti asuhan dan pengemis yang menggunakan alat bantu yang berada di tempat umum;
- (2) Setiap orang atau sekelompok orang dilarang menggunakan jalan untuk keperluan tertentu diluar fungsi jalan dan/atau menyelenggarakan kegiatan dengan menggunakan jalan yang dapat mengganggu atau patut di duga dapat mengganggu keselamatan, keamanan atau kelancaran lalu lintas;
- (3) Setiap orang atau sekelompok orang serta lembaga sosial atau panti asuhan dilarang menyuruh orang melakukan aktivitas mengemis atau mengemis dengan menggunakan alat bantu di tempat umum;
- (4) Setiap orang atau sekelompok orang dilarang melakukan ekploitasi terhadap anak jalanan, gelandangan, pengemis termasuk pengemis yang mengatasnamakan lembaga sosial atau panti asuhan maupun terhadap pengamen yang mengamen di jalanan.
BAB V - LARANGAN
Pasal 50
Setiap penyandang kusta dan/atau eks kusta dilarang melakukan kegiatan mengemis di tempat umum yang dapat mengancam keamanan dirinya atau orang lain serta mengganggu ketentraman/ketenangan masyarakat dan kelancaran lalu lintas.
BAB VI - S A N K S I
Pasal 51
- (1) Pelanggaran atas ketentuan pada Pasal 46 Peraturan Daerah ini akan dikenakan sanksi berupa denda dan/atau ancaman hukuman kurungan bagi gelandangan dan pengemis;
- (2) Gelandangan dan pengemis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, terdiri atas pengemis usia produktif 18 - 59 tahun dan pengemis usia lanjut 60 tahun ke atas;
- (3) Pembinaan bagi gelandangan dan pengemis dapat dilakukan dengan cara interogasi, identifikasi, dan shock terapi serta membuat perjanjian yang mengikat agar mereka tidak melakukan kegiatan mengemis dan/atau melakukan kegiatan ekonomi di tempat umum yang disaksikan oleh aparat dan/atau petugas dan perjanjian dimaksud dapat dijadikan sebagai barang bukti di Pengadilan;
- (4) Setiap gelandangan dan pengemis usia produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini yang ditemukan di tempat umum yang melakukan kegiatan mengemis akan dikenakan hukuman pembinaan dalam panti rehabilitasi sosial selama 10 (sepuluh) hari;
- (5) Sanksi bagi gelandangan dan pengemis usia produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, berupa :
- a. pembinaan dan pengendalian dilakukan untuk menghalangi mereka agar tidak turun ketempat umum yang dilakukan oleh petugas;
- b. pengambilan dapat dilakukan oleh petugas terhadap gelandangan dan pengemis yang melakukan aktivitas mengemis di tempat umum untuk selanjutnya di rehabilitasi;
- c. pengembalian dapat dilakukan oleh petugas terhadap gelandangan dan pengemis yang berasal dari daerah lain;
- d. bagi gelandangan dan pengemis yang telah memperoleh pembinaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c kemudian selanjutnya masih didapati melakukan aktifitas mengemis akan diancam hukuman kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (6) Sanksi bagi gelandangan dan pengemis usia lanjut sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, berupa :
- a. pembinaan dengan cara menghalangi mereka agar tidak turun ke tempat umum yang dilakukan oleh petugas;
- b. pengambilan dapat dilakukan oleh petugas terhadap gelandangan dan pengemis yang melakukan aktifitas mengemis di tempat umum untuk selanjutnya di rehabilitasi seumur hidup dalam sistem panti sosial (Panti jompo).
BAB VI - S A N K S I
Pasal 52
- (1) Pelanggaran atas ketentuan pada pasal 47 ayat (1) Peraturan Daerah ini akan dikenakan sanksi berupa denda dan/atau ancaman hukuman kurungan bagi pengamen yang melakukan aktifitas di jalanan;
- (2) Pembinaan bagi pengamen juga dapat dilakukan dengan cara interogasi, identifikasi, dan shock terapi serta membuat perjanjian yang mengikat agar mereka tidak melakukan kegiatan mengamen di jalanan yang disaksikan oleh aparat dan/atau petugas dan perjanjian dimaksud dapat dijadikan sebagai barang bukti di Pengadilan yang dapat memberatkan pengamen dimaksud;
- (3) Sanksi kepada pengamen yang mengamen di jalanan dilakukan penyitaan peralatan musik dan dapat dilakukan pemusnahan;
- (4) Penyitaan peralatan musik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini tidak dapat dikembalikan kepada pengamen yang bersangkutan;
- (5) Setiap pengamen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini yang ditemukan di jalanan yang melakukan kegiatan mengamen akan dikenakan hukuman pembinaan dalam panti rehabilitasi sosial selama 10 (sepuluh) hari;
- (6) Pengamen sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dikenakan sanksi berupa pembinaan dan pelatihan keterampilan melalui sistem panti dan luar panti paling lama 3 (tiga) bulan setelah mendapat pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
- (7) Pengamen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5) pasal ini yang terkena razia untuk ketiga kalinya dapat dikenakan hukuman kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,(sepuluh juta rupiah);
- (8) Proses hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (7) pasal ini dilakukan oleh aparat hukum.
BAB VI - S A N K S I
Pasal 53
- (1) Pelanggaran atas ketentuan pada Pasal 48 ayat (1) Peraturan Daerah ini akan dikenakan sanksi berupa denda dan/atau ancaman hukuman kurungan bagi pengemis yang mengatasnamakan lembaga sosial atau panti asuhan;
- (2) Pembinaan bagi pengemis yang mengatasnamakan lembaga sosial atau panti asuhan juga dapat dilakukan dengan cara interogasi, identifikasi serta membuat perjanjian yang mengikat agar mereka tidak melakukan kegiatan mengemis di tempat umum yang disaksikan oleh aparat dan/atau petugas dan perjanjian dimaksud dapat dijadikan sebagai barang bukti di Pengadilan yang dapat memberatkan pengemis dimaksud;
- (3) Setiap pengemis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini yang ditemukan mengemis di tempat umum, akan dilakukan konfirmasi kelembagaan kepada lembaga yang merasa dirugikan yang selanjutnya dilakukan tindakan penarikan dan pengambilan dokumen sebagai barang bukti pelanggaran;
- (4) Sanksi pembinaan bagi pimpinan lembaga yang
BAB VI - S A N K S I
Pasal 54
- (1) Pelanggaran atas ketentuan pada Pasal 49 ayat (1) Peraturan Daerah ini diancam dengan sanksi administrasi dan/atau hukuman kurungan;
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah :
- a. sanksi administrasi berupa denda paling banyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- b. sanksi pidana berupa hukuman kurungan paling lama 3 (tiga) bulan.
- (3) Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dilakukan oleh petugas tim gabungan yang dibentuk oleh Walikota
BAB VI - S A N K S I
Pasal 55
- (1) Pelanggaran atas ketentuan pada Pasal 49 ayat (2) Peraturan Daerah ini diancam sanksi berupa denda dan/atau ancaman pidana kurungan;
- (2) Pembinaan bagi pengguna jalan untuk keperluan tertentu diluar fungsi jalan dan atau menyelenggarakan kegiatan dengan menggunakan jalan yang patut diduga dapat mengganggu keselamatan, keamanan dan kelancaran lalu lintas, dapat dilakukan dengan cara membuat perjanjian yang mengikat agar mereka tidak melakukan tindakan yang sama maksimal tiga kali dan perjanjian dimaksud dapat dijadikan sebagai barang bukti di Pengadilan yang dapat memberatkan pelaku;
- (3) Sanksi denda dan acaman kurungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah kurungan paling lama 1 ( satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah);
4. (4). Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat dilakukan oleh petugas tim gabungan yang dibentuk oleh Walikota
BAB VI - S A N K S I
Pasal 56
- (1) Pelanggaran atas ketentuan pada Pasal 49 Ayat (3) dan (4) Peraturan Daerah ini akan dikenakan sanksi berupa denda dan/atau ancaman hukuman kurungan;
- (2) Pelaku eksploitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah eksploitasi yang dilakukan oleh orang tua, ibu dan/atau bapak dan eksploitasi yang dilakukan oleh orang lain;
- (3) Sanksi dan ancaman hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi orang tua sebagai pelaku eksploitasi dapat dikenakan hukuman pembinaan selama 10 (sepuluh) hari dalam sistem panti rehabilitasi sosial;
- (4) Pembinaan bagi orang tua sebagai pelaku eksploitasi juga dilakukan dengan cara membuat perjanjian yang mengikat agar mereka tidak melakukan eksploitasi kembali kepada anaknya yang disaksikan oleh aparat dan/atau petugas dan perjanjian dimaksud dapat dijadikan sebagai barang bukti di Pengadilan;
- (5) Bagi pelaku eksploitasi yang dilakukan oleh orang lain tidak dikenakan hukuman pembinaan;
- (6) Sanksi terhadap orang tua dan atau orang lain selaku pelaku eksploitasi dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diancam hukuman kurungan paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah), sesuai ketentuan perundang undangan yang berlaku.
BAB VI - S A N K S I
Pasal 57
- (1) Pelanggaran atas ketentuan pada Pasal 50 ayat (1) Peraturan Daerah ini akan dikenakan sanksi berupa ancaman hukuman kurungan bagi pengemis penyandang kusta dan eks kusta;
- (2) Sanksi bagi pengemis penyandang kusta dan eks kusta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pembinaan dan pengendalian untuk menghalangi mereka agar tidak turun ke tempat umum yang dilakukan oleh petugas;
- (3) Pembinaan bagi pengemis penyandang kusta juga dapat dilakukan dengan cara interogasi, identifikasi, dan shock terapi serta membuat perjanjian yang mengikat agar mereka
- tidak melakukan kegiatan mengemis dan/atau melakukan kegiatan ekonomi di tempat umum yang disaksikan oleh aparat dan/atau petugas dan perjanjian dimaksud dapat dijadikan sebagai barang bukti di Pengadilan yang dapat memberatkan pengemis dimaksud;
- (4) Pengambilan dilakukan oleh petugas terhadap penyandang kusta dan eks kusta yang melakukan aktifitas mengemis di tempat umum untuk selanjutnya dikembalikan ke tempat pemondokannya;
- (5) Pengembalian dilakukan oleh petugas terhadap penyandang kusta dan eks kusta yang berasal dari daerah lain;
- (6) Bagi penyandang kusta dan eks kusta yang telah memperoleh pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), (3), (4), (5) kemudian selanjutnya masih didapati melakukan aktifitas mengemis akan diancam hukuman kurungan paling lama 3 (tiga) bulan.
BAB VI - S A N K S I
Pasal 58
- (1) Proses hukum sebagaimana dimaksud pada pasal (51), (52), (53), (54), (55) (56) dan (57) dilakukan oleh aparat hukum ## BAB VII KETENTUAN PENYIDIKAN
BAB VI - S A N K S I
Pasal 59
- (1) Penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada pasal (47), (48), (49), (50), (51), (52), (53), (54), (55), (56) dan (57) dilakukan oleh POLRI dan PPNS sesuai Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang :
- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama ditempat kejadian perkara dan melakukan pemeriksaan;
- c. Menyuruh berhenti seseorang yang diduga melakukan tindak pidana dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Memanggil orang untuk didengar keterangannya sebagai saksi atau tersangka;
- e. Atas izin Ketua Pengadilan Negeri setempat dapat melakukan penyitaan barang bukti dan atau penggeledahan badan, pakaian atau rumah atau pekarangan atau tempat tertutup lainnya;
- f. mendatangkan saksi ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan;
- g. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik POLRI karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, selanjutnya melalui penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
- h. mengadakan tindakan lain menuntut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan yaitu tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum, selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukan tindakan jabatan, harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatan atas pertimbangan yang layak ## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP
BAB VI - S A N K S I
Pasal 60
- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala peraturan perundang-undangan yang mengatur pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Ketentuan pelaksanaan peraturan daerah ini sebagai tindak lanjut dari peraturan daerah ini, sudah harus selesai
selambat-lambatnya satu tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (3) Peraturan daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan .
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Perundangan-undangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Makassar .

Penetapan: Ditetapkan di Makassar pada tanggal :

Penandatangan: WALIKOTA MAKASSAR ## H. ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN

Penetapan: Diundangkan di Makassar pada tanggal

Penandatangan: ## SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR ## H. SUPOMO GUNTUR LEMBARAN DAERAH KOTA MAKASSAR 2 TAHUN 2008.
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR Nomor 2 Tahun 2008.
## TENTANG
## PEMBINAAN ANAK JALANAN, GELANDANGAN, PENGEMIS DAN PENGAMEN DI KOTA MAKASSAR
## I. PENJELASAN UMUM
Perkembangan permasalahan Kesejahteraan Sosial di Kota Makassar cenderung meningkat ditandai dengan munculnya berbagai fenomena sosial yang spesifik baik bersumber dari dalam masyarakat maupun akibat pengaruh globalisasi, industrialisasi dan derasnya arus informasi dan urbanisasi, sementara masalah sosial menjadi konvensional masih berlanjut termasuk keberadaan anak jalanan, gelandangan, pengemis, pengamen, serta adanya pelaku eksploitasi, merupakan beban bagi Pemerintah Kota Makassar. Permasalahan tersebut merupakan kenyataan sosial kemasyarakatan yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti kemiskinan, kebodohan, urbanisasi, ketiadaan lapangan pekerjaan, sulitnya mendapatkan pelayanan pendidikan, kesehatan dan sebagainya.
Sejalan dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea keempat menegaskan bahwa tujuan dibentuknya Pemerintahan Negara Republik Indonesia adalah melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Selanjutnya di dalam
PENJELASAN
Pasal 34
Undang - Undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara, negara mengembangkan sistim jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan serta negara bertanggung jawab