PERATURAN BUPATI TABALONG Nomor 07 Tahun 2012 tentang PELAKSANAAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS BANK KALSEL TAHUN 2012 (berlaku 5 April 2012)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas Bank Kalsel, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Penambahan Penyertaan Modal Daerah Pacta Perseroan Terbatas Bank Kalsel Tahun 2012;
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Menetapkan
- Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 201 1 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 1 Tahun 1990 tentang Penyertaan Modal Daerah Tingkat II Tabalong Pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 4 Tahun 1991 seri D Nomor Seri 2);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03};
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2012 Nomor 22);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01 Tahun 2012 ten tang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Pacta Perseroan Terbatas Bank Kalisel (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2012 Nomor 01);
12. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 34 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2011 Nomor 37);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS BANK KALSEL TAHUN 2012.
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam penyertaan modal daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak ketiga, danjatau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan.
2. Penambahan Penyertaan Modal adalah nilai yang menambahkan jumlah modal daerah pada suatu usaha bersama atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu.
3. PT. Bank KALSEL adalah Perseroan Terbatas Bank Kalsel.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
- ( 1) Penyertaan modal yang berasal dari Pemerin tah Kabu paten Tabalong pada Bank Kalsel sampai dengan tahun 2011 sebesar Rp. 18.902.314.704,- (Delapan Belas Milyar Sembilan Ratus Dua Juta Tiga Ratus Empat Belas Ribu Tujuh Ratus Empat Rupiah).
- (2) Pada tahun 2012 dilakukan pelaksanaan penambahan penyertaan modal oleh Pemerintah Kabupaten Tabalong pada Bank Kalsel sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah) yang berasal dari APBD Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2012.
- (3) Dengan adanya pelaksanaan penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2}, maka jumlah seluruhnya penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Tabalong pada Bank Kalsel sebesar Rp. 28.902.314.704,(Dua Puluh Delapan Milyar Sembilan Ratus Dua Juta Tiga Ratus Empat Belas Ribu Tujuh Ratus Empat Rupiah).
Pasal 3
Mekanisme atau prosedur pencairan dan pertanggungjawaban pelaksanaan penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Tabalong Tahun 2012 pada Bank Kalsel dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
Pasal 4
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Kabupaten Tabalong. pengundangan Berita Daerah

Penetapan: Ditetapkan di Tanjung pada tanggal 05 April 20 12 p 8HRACHMAN RAMSYI

Penetapan: Diundangkan di Tanjung padatanggal 05 April 2012

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG, H. ABDEL FADILLAH - BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2012 NOMOR 07