PERATURAN BUPATI BANYUWANGI Nomor 12 Tahun 2015 tentang ANGUNAN DAN PENATAAN MENARA BERSAMA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN BANYUWANGI DENGAN RAHMATTUHANYANG MAHA ESA BUPATI BANYUWANGI, - bahwa untuk memenuhi ketentuan (berlaku Unknown)
Pembukaan
berdasarkan potensi ruang yang tersedia.
,\_..,,:?:-ang Daerah adalah semua kekayaan atau asset pemerintah daerah, baik ...\_'1.g dimilik:i maupun dikuasai, yang berwujud, yang bergerak maupun tidak -::-:gerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu ng dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang.
-mgkat kepadatan adalah perbandingan antara jumlah luasan eedung/bangunan dengan luas wilayah dalam radius 1 (satu) kilometer.
~
Operator adalan pe;-seorangan, badan hukum, instansi pemerintah yang ~ enyelengga::aka.., ielekomunL'!(asi, relekomunikasi clan ---'-=""'-A ... ...\_"'--'-"...,\_\_,'-'-...4:nJ.!SlI.S...:li:B..:!l.2..men aaoaI...r..1':l.Il \_UJriulK... mJe.lai.Kl.UUUl..~21i;LT.aWJ~:va \_ \_ \_ \_ \_ Jasa jaringan
~uflase adalah penyesuaian desain bentuk menara telekomunikasi yang selaraskan dengan lingkungan di mana menara tersebut berada.
--aluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disebut SU'IT adalah saluran '"naga listrik yang menggunakan kawat telanjang di udara bertegangan di atas 5 Kv sampai dengan 245 Kv.
--.aluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi yang selanjutnya disebut SUTET adalah saluran tenaga listrik dengan kekuatan 500 Kv yang ditujukan untuk -:enyalurkan energi listrik dari pusat-pusat pembangkit yang jaraknya jauh ""1enuju pusat-pusat beban sehlngga energi listrik bisa disalurkan dengan .; . · s1en.
- m Teknis Konstruksi Bangunan adalah tim yang terdiri dari beberapa personil ang membidangi teknik konstruksi bangunan menara telekomunikasi.
- ..angunan Pelengkap adalah bangunan-bangunan yang merupakan perwujutan ~ik yang tidak dihuni manusia yang berfungsi sebagai sarana penunjang lringan utilitas antara lain ducting, manhole/handhole, gardu listrik, rumah ~bel, tiang/ menara telekomunikasi dan listrik, panel listrik dan telekomunikasi rt.a lainnya yang berada di atas tanah, di bawah tanah dan di dalam laut.
Pasal 1
-
peraturan ini yang climaksudkan dengan:
::&gt;aerah adalah Kabupaten Bayuwangi.
?emerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi.
3upati adalah Bupati Banyuwangi.
- ilayah adalah v.~ ila:, ah Kabupaten Banyu:wangi.
:'.'las Teknis adalah Satu.an Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah ...,upaten Banyuwangi yang membidangi kegiatan teknis yang bersangkutan.
~j·elenggara telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha .k daerah, badan usaha milik Negara, badan usaha swasta, instansi ""lerintah, dan instansi pertahanan keamanan Negara.
- yedia menara adalah badan usaha yang membangun, memiliki, nyediakan serta menyewakan menara telekomunikasi untuk digunakan z:rsama oleh Penyelenggara Telekomunikasi.
'ltraktor Menara adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha .g dinyatakan ahli yang professional di bidang jasa konstruksi pembangunan "1ara yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu ::z.sil perencanaan Menara untuk pihak lain .
. Mendirikan Bangunan adalah izin mendirikan bangunan sesuai dengan :aturan perundang-undangan yang berlaku .
.::an Usaha Indonesia adalah orang perseorangan atau badan hukum yang : . rikan dengan hukum Indonesia, mempunyai tempat kedudukan di ~onesia, serta beroperasi di Indonesia.
rlan U saha Milik Daerah adalah badan usaha yang sebagian atau seluruh cremilikannya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- ekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan '"! setiap informasi dala.m bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara :-1 bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik "lnya.
nara Telekomunikasi adalah bangunan yang berfungsi sebagai penunjang .ngan telekomunikasi yang desain/bentuk konstruksinya disesuaikan dengan perluan jaringan telekomunikasi.
:enara telekomunikasi khusus adalah menara yang berfungsi sebagai -:enunjang jaringan telekomunikasi khusus.
e-nara bersama telekomunikasi adalah menara telekomunikasi yang dapat ~u.na.kan oleh lebih dari dua operator.
enara telekomunikasi tunggal (monopole) adalah menara telekomunikasi yang "lgunannya berbentuk tunggal tanpa adanya simpul-simpul rangka yang =engikat satu sarna lain.
;;nara telekomunikasi rangka atau menara mand.iri (self supporting tower) alah menara telekomunikasi yang bangunannya merupakan rangka baja yang ikat oleh berbagai simpul untuk menyatukannya.
-r: ,nsmisi utama (backbone) adalah jaringan telekomunikasi utama yang :-fungsi sebagai jaringan penghubung utama.
2.z1gunan Gedung adalah wujud fisik basil pekerjaan konstruksi yang menyatu ~ngan tempat kedudukannya 1 sebagian atau seluruhnya berada di atas ... '1. atau di dalam tanah dan/ atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia elakukan kegiatan. khusus.
Zona cell plan adalah batasan. area persebaran peletakan menara .. l,,.komunikasi ## BAB II
AZAS, TUJUAN, DAN PRINSIP PENYELENGGARAAN MENARA
Bagian 1
Asas-asas Penyelenggaraan Menara
Pasal 2
- an menara berlandaskan asas keselamatan, keamanan, kemanfaatan, nan dan keserasihan dengan lingkungannya serta kejelasan informasi dan ,s menara.
Bagian 2
Tujuan Pengaturan Penyelenggaraan Menara
Pasal 4
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 424 7);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran ·~a.-.-a. Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republi.k Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemcrintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 Tentang Penyelenggara Telekomunikasi {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 Tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Ijin Mendirikan Bangunan Gedung;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
17. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINF0/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
18. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2009, Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07 /PRT /M/2009, Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19/PER/M.KOMINF0/03/2009 dan Kepa1a Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
19. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 49 Tahun 2000 tentang Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan - -oP};
pkan
20. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 21 Tahun 2001 ten tang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 43/P/M.KOMINFO/ 12 Tahun 2007;
21. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel dengan Mobilitas Terbatas;
22. Surat Edaran Direktur Jenderal Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum Nomor 06/SE/ Dr/2011 tentang Petunjuk Teknis Kriteria Lokasi Menara Telekomunikasi;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Huk:urn Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi nomor 3 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi nomor 3 tahun 2009 tentang Ijin Gangguan;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 tahun 2013;
9. 2.8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 15 tahun 2012;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuywangi 2012-2032.
MEMUTUSK.AN:
- PERATURAN BUPATI TENTANG PENATAAN MENARA BERSAMA K.ABUPATEN BANYUWANGI. PEMBANGUNAN DAN TELEKOMUNIKASI DI
BABI
KETENTUAN UMUM
-
peraturan ini yang climaksudkan dengan:
::&gt;aerah adalah Kabupaten Bayuwangi.
?emerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi.
3upati adalah Bupati Banyuwangi.
- ilayah adalah v.~ ila:, ah Kabupaten Banyu:wangi.
:'.'las Teknis adalah Satu.an Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah ...,upaten Banyuwangi yang membidangi kegiatan teknis yang bersangkutan.
~j·elenggara telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha .k daerah, badan usaha milik Negara, badan usaha swasta, instansi ""lerintah, dan instansi pertahanan keamanan Negara.
- yedia menara adalah badan usaha yang membangun, memiliki, nyediakan serta menyewakan menara telekomunikasi untuk digunakan z:rsama oleh Penyelenggara Telekomunikasi.
'ltraktor Menara adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha .g dinyatakan ahli yang professional di bidang jasa konstruksi pembangunan "1ara yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu ::z.sil perencanaan Menara untuk pihak lain .
. Mendirikan Bangunan adalah izin mendirikan bangunan sesuai dengan :aturan perundang-undangan yang berlaku .
.::an Usaha Indonesia adalah orang perseorangan atau badan hukum yang : . rikan dengan hukum Indonesia, mempunyai tempat kedudukan di ~onesia, serta beroperasi di Indonesia.
rlan U saha Milik Daerah adalah badan usaha yang sebagian atau seluruh cremilikannya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- ekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan '"! setiap informasi dala.m bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara :-1 bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik "lnya.
nara Telekomunikasi adalah bangunan yang berfungsi sebagai penunjang .ngan telekomunikasi yang desain/bentuk konstruksinya disesuaikan dengan perluan jaringan telekomunikasi.
:enara telekomunikasi khusus adalah menara yang berfungsi sebagai -:enunjang jaringan telekomunikasi khusus.
e-nara bersama telekomunikasi adalah menara telekomunikasi yang dapat ~u.na.kan oleh lebih dari dua operator.
enara telekomunikasi tunggal (monopole) adalah menara telekomunikasi yang "lgunannya berbentuk tunggal tanpa adanya simpul-simpul rangka yang =engikat satu sarna lain.
;;nara telekomunikasi rangka atau menara mand.iri (self supporting tower) alah menara telekomunikasi yang bangunannya merupakan rangka baja yang ikat oleh berbagai simpul untuk menyatukannya.
-r: ,nsmisi utama (backbone) adalah jaringan telekomunikasi utama yang :-fungsi sebagai jaringan penghubung utama.
2.z1gunan Gedung adalah wujud fisik basil pekerjaan konstruksi yang menyatu ~ngan tempat kedudukannya 1 sebagian atau seluruhnya berada di atas ... '1. atau di dalam tanah dan/ atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia elakukan kegiatan. khusus.
Zona cell plan adalah batasan. area persebaran peletakan menara .. l,,.komunikasi ## BAB II
AZAS, TUJUAN, DAN PRINSIP PENYELENGGARAAN MENARA
Bagian 1
Asas-asas Penyelenggaraan Menara
- an menara berlandaskan asas keselamatan, keamanan, kemanfaatan, nan dan keserasihan dengan lingkungannya serta kejelasan informasi dan ,s menara.
Bagian 2
Tujuan Pengaturan Penyelenggaraan Menara
uran penyelenggaraan menara bertujuan untuk:
- -ujudkan menara yang fungsional dan handal sesuai dengan fungsinya;
- ujudkan menara yang menjamin keandalan bangunan menara sesuai dengan
- s keselamatan, keamanan, kesehatan, keindahan, dan keserasian dengan ~gan serta kejelasan informasi dan identitas;
- ujudkan ketertiban dalam penyelesaian menara; dan
- ..ijudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan menara.
Bagian 3
Prinsip Penyelenggaraan Menara
e-nggaraan menara didasarkan pada empat prinsip sebagai berikut:
.,...~~«a...\_n,\_,\_faatan ruang dalam wilayah yang terbatas, harus memberikan kinerja rupan layanan telekomunikasi yang baik dengan mengambil ruang untuk ara secara efisien dan risiko yang minimal;
anfaatan ruang untuk infrastruktur dalam penyelenggaraan telekomunikasi -us digunakan seopti..'TI.a.l mungkin dan efisien baik dalam pemilihan teknologi, &amp;,aunaan menara maupun c.esam jaringannya:
- ruang untuk pembangunan menara menjadi salah satu .yumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD} bukan pajak sesuai dengan nilai nomisnya;dan mnanfaatan
- ,velenggara menara telekomunikasi seluler dapat berpartisipasi dan berperan -..a dalam akselerasi kegiatan pembangunan di Daerah melalui program CSR.
JENIS, PENEMPATAN LOKASI, PELETAKAN, DAN PERSEBARAN MENARA
Bagian 1
Jenis Menara
BAB Ill - JENIS, PENEMPATAN LOKASI, PELETAKAN, DAN PERSEBARAN MENARA
Pasal 5
- berdirinya menara, mencakup:
- -.ara yang dibangun di atas tanah (green field); dan
- lara yang dibangun di atas bangunan (roof top).
BAB Ill - JENIS, PENEMPATAN LOKASI, PELETAKAN, DAN PERSEBARAN MENARA
Pasal 6
u1k menara dibedakan dalam 3 (tiga) klasifikasi, yaitu:
.::nenara mandiri ( self supporting tower);
menara teregang (guyed tower); dan menara tunggal (monopole tower).
sain dan konstruksi dari tiga jenis menara sebagaimana dimaksud pada ayat disesuaikan dengan kondisi tanah (pondasi menara harus sesuai dengan tipe --ah) dengan peletakannya .
- .ain ketiga jenis menara sebagaimana dimaksud pada ayat (l},dimungkinkan -7.lk digunakan jenis menara lain sesuai dengan perkembangan teknologi, :C'Utuhan, dan tujuan efisiensi.
Bagian 2
Penempatan Lokasi Menara
BAB Ill - JENIS, PENEMPATAN LOKASI, PELETAKAN, DAN PERSEBARAN MENARA
Pasal 7
:-syaratan umum yang harus diperhatik:an dalam penempatan lokasi menara al.ah:
- lokasi menara menja.min fungsi kualitas layanan telekomunikasi;
- lokasi menara tidak membahayakan keamanan, keselamatan~ dan kesehatan penduduk di sekitamya;
- lokasi menara tidak memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, baik disebabkan oleh keberadaan fisik menara maupun prasarana pendukungnya; dan
- lokasi menara tidak menimbulkan dampak penurunan kualitas visual ruang pada lokasi menara dan kawasan di sekitarnya .
- .rsyaratan khusus lokasi menara yang harus diperhatikan adalah:
- Lokasi yang menggunakan/ memanfaatkan aset/ tanah milik pemerintah daerah harus ijin melalui kepala daerah (bupati).
Lokasi yang menggunakan/memanfaatkan aset/tanah mi1ik pemerintah daerah sebagaimana diatur pada pasal 7 ayat (2) huruf a dikenakan sewa.
2
\_patan lokasi menara harus mempertimbangkan dan
BAB Ill - JENIS, PENEMPATAN LOKASI, PELETAKAN, DAN PERSEBARAN MENARA
Pasal 9
elenggaraan telekomunikasi dapat memanfaatkan infrastruktur lain untuk e-mpatkan antena dengan tetap
BAB Ill - JENIS, PENEMPATAN LOKASI, PELETAKAN, DAN PERSEBARAN MENARA
Pasal 10
'enara yang dibangun harus sesuai dengan pola peletakan dan penyebaran ·ngan mempertimbangkan aspek penataan ruang daerah.
Penyebaran menara yang terimplementasikan dalam notasi jarak antar menara cL.,g digunakan para penyelenggara telekomunikasi harus mempertimbangkan A.esinambungan m.enara telekomunikas1 serta aspek-aspek teknis dari teknologi \_ -ng digunakan o eh masing-masing penyelenggara telekomunikasi.