PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 14 Tahun 2015 tentang PERATURAN BUPATI SERUYAN NOMOR 14 TAHUN 2015 TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN DIBIDANG PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SERUYAN (berlaku 5 April 2015)
Pembukaan
Menimbang
:
BUPATI SERUYAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN BUPATI SERUYAN NOMOR 14 TAHUN 2015
TENTANG
PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN DIBIDANG PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SERUYAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SERUYAN,
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan yang cepat, murah, mudah, transparan dan terjangkau serta untuk meningkatkan hak-hak masyarakat terhadap pelayanan publik khususnya dalam hal memperoleh perizinan dan nonperizinan di Kabupaten Seruyan, dipandang perlu mendelegasikan sebagian kewenangan Bupati Seruyan kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seruyan dalam hal penandatanganan dokumen perizinan dan nonperizinan;
- b. bahwa Peraturan Bupati Seruyan Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pelimpahan sebagian kewenangan di Bidang Pelayanan Perizinan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Seruyan dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan tuntutan penyelenggaraan pelayanan perizinan, sehingga perlu diganti dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Seruyan tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non perizinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seruyan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran
- Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1993 tentang Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Gangguan Bagi Perusahaan Industri;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bagunan Gedung;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Terpadu di Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Jonstruksi Nasional;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
17. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 360/M-DAG/Per/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terkahir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usul Perdagangan;
18. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 591/MPP/Kep/219/1999 tentang Tata Cara Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kabupaten Seruyan (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2010 Nomor 6 Seri B);
Menetapkan :
20. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 04 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah KabupatenSeruyanTahun 2010 Nomor 23 Seri C);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Seruyan (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2008 Nomor 30 Seri E);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 01 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seruyan (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2015 Nomor 25 Seri D).
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI SERUYAN TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN DI BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SERUYAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Seruyan;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah KabupatenSeruyan;
5. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati;
6. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batasbatas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri ## BAB II
PENDELEGASIANSEBAGIAN KEWENANGAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seruyan diberikan kewenangan menandatangani Dokumen Perizinan dan nonperizinan atas nama Bupati Seruyan;
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah terhadap 10 (sepuluh) jenis perizinan terdiri dari :
- a. Izin Gangguan (HO);
- b. Izin Reklame/Spanduk;
- c. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- d. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
- e. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
- f. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- g. Izin Usaha Industri (IUI);
- h. Tanda Daftar Industri;
- i. Izin Usaha Rumah Makan;
- j. Izin Usaha Hotel/Penginapan.
- (3) Kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (2) tersebut di atas, tidak berlaku untuk jenis perizinan yang bersifat prinsipil dan berskala besar terkait arahan izin lokasi (izin prinsip) maupun rekomendasi yang mencakup bidang kehutanan, perkebunan dan pertambangan.
- (4) Pelayanan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu untuk segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan pelayanan informasi serta layanan pengaduan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) tersebut termuat dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 3

Apabila Kepala Badan berhalangan tetap maka kewenangan penandatanganan didelegasikan kepada Pejabat yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati.

## Pasal 4

Pendelegasian kewenangan di bidang perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi penerimaan, proses perizinan dan nonperizinan, penandatanganan dokumen perizinan dan nonperizinan, penetapan dan pemungutan pajak/retribusi;

## Pasal 5

- (1) Permohonan perizinan kegiatan atau usaha tertentu dan atau berdampak penting terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Bupati Seruyan;
- (2) Perizinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
- a. Pendirian pusat perbelajaan, toko modern dan sejenisnya;
- b. Pendirian hotel berbintang tiga ke atas;
- c. Pendirian rumah sakit
- d. Pendirian tower/menara telekomunikasi dan sejenisnya;
- e. Pendirian media reklame kontruksi besar;
- f. Pendirian stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) dan sejenisnya;
- g. Pendirian usaha industri skala besar;
- h. Pendirian bangunan gedung/gudang dan perumahan dengan luas di atas 1 (satu) hektar;
- (3) Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yang belum diatur secara khusus dengan Peraturan Daerah, tetap diberikan izin sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 6

Semua ketentuan yang ada sebelumnya dan berkaitan secara langsung dengan perizinan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2) wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Bupati ini.

## BAB IV TIM TEKNIS

## Pasal 7

- (1) Untuk penerbitan perizinan dan nonperizinan yang memerlukan pemeriksaan lapangan secara teknis, terlebih dahulu dilakukan peninjauan lapangan yang dilakukan Tim Teknis di bawah koordinasi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) Kabupaten Seruyan.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan masing-masing utusan/wakil dari SKPD teknis terkait yang akan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) Kabupaten Seruyan.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan dalam memberikan rekomendasi diterima atau ditolak suatu permohonan perizinan dan nonperizinan.

## BAB V BIAYA

## Pasal 8

Semua biaya perizinan dan nonperizinan ditetapkan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan yang mengatur tentang tarif pajak/retribusi.

## BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

## Pasal 9

- (1) Setiap pemberian perizinan dan nonperizinan, turunannya disampaikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seruyan.
- (2) Pengawasan terhadap Izin-Izin yang dikeluarkan dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) serta Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seruyan.
- (3) Lembaga teknis daerah yang secara teknis terkait dengan BPMPTSP bersama-sama dengan BPMPTSP Kabupaten Seruyan berkewajiban melakukan pembinaan, pengawasan, pemantauan dan pengendalian atas perizinan dan nonperizinan yang dikeluarkan.

## BAB VII KOORDINASI DAN PELAPORAN

## Pasal 10

Kepala BPMPTSP Kabupaten Seruyan melakukan koordinasi dengan instansi/satuan kerja yang terkait dengan pelayanan sebagaimana pada Pasal 2 ayat (2) Peraturan Bupati ini.

## Pasal 11

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PBMPTSP) mengelola administrasi perizinan dan nonperizinan dengan mengacu pada prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, keamanan dokumen dan kepastian waktu serta legalitas.

## Pasal 12

Secara periodik Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berkewajiban menyampaikan laporan atas perizinan dan nonperizinan yang telah diterbitkan kepada Bupati Seruyan.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di bidang Perizinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Seruyan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

## Pasal 14

Penambahan atau pengurangan jumlah dan jenis perizinansebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Perubahan Peraturan Bupati.

Diundangkan di Kuala Pembuang pada tanggal 18 April 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERUYAN,


SYAMSURIJAL

BERITA DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2015 NOMOR 14

## Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seruyan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang pada tanggal 15 April 2015

BUPATI SERUYAN,


SUDARSONO