PERATURAN DAERAH KOTA BI Nomor 15 Tahun 2013 tentang ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS (berlaku 20 Desember 2013)
Pembukaan
Menimbang
:
Mengingat :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan lalu lintas yang aman, teratur, tertib, lancar dan selamat, selaras dengan perkembangan kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang semakin meningkat serta memberikan pelayanan kepada masyarakat diperlukan pengaturan Analisis Dampak Lalu Lintas yang mencakup kebijakan Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan yang ada dibidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- b. bahwa setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib dilakukan Analisis Dampat Lalu Lintas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Analisis Dampak Lalu Lintas;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421)
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4652);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalulintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 904);
14. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bitung (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2008 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bitung (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2009 Nomor 12);
:
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BITUNG dan
WALIKOTA BITUNG
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANALISIS DAMPAK LALU
LINTAS.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Kota adalah Kota Bitung.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Bitung.
3. Walikota adalah Walikota Bitung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Kota Bitung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Bitung.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Bitung.
7. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan bermotor dan Kendaraan Tidak bermotor
8. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin welain kendaraan yang berjalan di atas rel.
9. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara.
10. Sepeda Motor adalah Kendaraan Bermotor beroda 2 (dua) dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping, atau Kendaraan bermotor beroda 3 (tiga) tanpa rumah-rumah.
11. Mobil Penumpang adalah Kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilo gram.
12. Mobil Bus adalah Kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilo gram.
13. Mobil Barang adalah Kendaraan bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut orang.
14. Tempat Parkir adalah tepi badan jalan, taman dan bangunan gedung yang dipergunakan sebagai tempat parkir kendaraan bermotor.
15. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan kabel.
16. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
17. Tepi Badan Jalan adalah salah satu bagian yaitu pinggiran yang berada di badan jalan.
18. Bangkitan dan tarikan lalu lintas adalah sejumlah perjalanan yang berasal dari dan/atau menuju kawasan.
19. Analisis dampak lalu lintas, yang selanjutnya disebut Andalalin adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan permukiman dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.
20. Dokumen Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah dokumen yang menguraikan bentuk-bentuk pemecahan permasalahan lalu lintas akibat keberadaan suatu bangunan.
21. Kajian Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah Rangkaian perumusan permasalahan lalu lintas yang timbul akibat adanya pembangunan pusat kegiatan, sehingga kinerja lalu lintas berkurang dan tujuan aman, selamat dan tepat waktu tidak terpenuhi akibat adanya tarikan dan bangkitan lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan.
22. Dampak lalu lintas adalah dampak yang mengakibatkan perubahan tingkat pelayanan jalan menjadi lebih rendah disebabkan bangkitan dan/atau tarikan perjalanan suatu kegiatan pembangunan pada unsur-unsur jaringan transportasi jalan.
23. Tingkat pelayanan jalan adalah kemampuan ruas jalan dan persimpangan untuk menampung lalu lintas dengan tetap ## BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Maksud dan tujuan Andalalin adalah :
- a. menganalisa dampak lalu lintas yang mungkin timbul dari suatu rencana pembangunan dalam lokasi kegiatan yang menjadi bangkitan dan tarikan lalu lintas serta melakukan analisis pemecahan di bidang lalu lintas;
- b. meneliti dan mengevaluasi terhadap bangkitan dan tarikan lalu lintas yang sudah beroperasi dan melakukan upaya perbaikan dalam penanganan lalu lintas;
- c. meneliti daerah yang diizinkan untuk suatu bangunan atau kegiatan yang menjadi bangkitan dan tarikan lalu lintas serta persyaratan di bidang lalu lintas yang harus disediakan dan dilengkapi;
- d. memberikan hasil analisis dampak lalu lintas dan rekomendasi serta saran teknis terhadap suatu rencana pembangunan untuk tarikan dan bangkitan lalu lintas yang akan beroperasi;
- e. menciptakan penyelenggaraan lalu lintas yang lancar, tertib, aman, efisien dan efektif.
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 3
- (1) Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi kegiatan:
- a. analisis kegiatan yang di rencanakan;
- b. perhitungan dan perkiraan bangkitan dan tarikan perjalanan;
- c. analisis dampak lalu lintas terhadap jaringan jalan yang secara langsung dipengaruhi; dan
- d. rencana penanggulangan dan/atau pengelolaan dampak.
- (2) Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
- a. penyusunan dokumen kerangka acuan;
- b. dokumen dampak lalu lintas; dan
- c. dokumen manajemen dan rekayasa lalu lintas.
- (3) Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di susun dalam bentuk dokumen Andalalin oleh konsultan bersertifikat yang membidangi lalu lintas.
ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS
Bagian Kesatu Pelaksanaan Analisis Dampak Lalu Lintas
BAB IV - ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS
Pasal 4
Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib dilakukan Andalalin.
BAB IV - ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS
Pasal 5
- (1) Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berupa bangunan untuk :
- a. kegiatan perdagangan;
- b. kegiatan perkantoran;
- c. kegiatan industri;
- d. fasilitas pendidikan;
- e. fasilitas pelayanan umum; dan/atau
- f. kegiatan lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas.
- (2) Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berupa:
- a. perumahan dan permukiman;
- b. rumah susun dan apartemen; dan/atau
- c. permukiman lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas.
- (3) Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berupa:
- a. akses ke dan dari jalan tol;
- b. pelabuhan;
- c. bandar udara;
- d. terminal;
- e. stasiun kereta api;
- f. pool kendaraan;
- g. fasilitas parkir untuk umum; dan/atau
- h. infrastruktur lainnya.
- (4) Kriteria pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang dapat menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas angkutan jalan akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.
BAB IV - ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS
Pasal 6
Hasil Andalalin merupakan salah satu persyaratan pengembang atau pembangun untuk memperoleh :
- a. izin lokasi;
- b. izin mendirikan bangunan; atau
- c. izin pembangunan bangunan gedung dengan fungsi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang bangunan gedung.
Bagian Kedua
Tata Cara Analisis Dampak Lalu Lintas
BAB IV - ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS
Pasal 7
- (1) Pengembang atau pembangun melakukan Andalalin dengan menunjuk lembaga konsultan yang memiliki tenaga ahli bersertifikat.
- (2) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh menteri yang bertanggung jawab dibidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.
- (3) Dalam hal lembaga konsultan belum mempunyai tenaga ahli bersertifikat, maka paling lama 2 (dua) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, lembaga konsultan tersebut wajib memiliki tenaga ahli bersertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal belum ada lembaga konsultan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka Pengembang atau Pembangun dapat menunjuk konsultan yang memiliki latar belakang Sarjana Transportasi.
- (5) Sarjana Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah Transportasi Darat.
BAB IV - ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS
Pasal 8
- (1) Hasil Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disusun dalam bentuk dokumen hasil Andalalin.
- (2) Dokumen hasil Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
- a. analisis bangkitan dan tarikan lalu lintas dan angkutan jalan akibat pembangunan;
- b. simulasi kinerja lalu lintas tanpa dan dengan adanya pengembangan;
- c. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak;
- d. tanggung jawab pemerintah kota dan pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak;
- e. rencana pemantauan dan evaluasi; dan
- f. gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan.
- (3) Tanggung jawab pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak sebagaimana pada ayat (2) huruf d dilakukan dalam lokasi pusat kegiatan, permukiman atau infrastruktur yang dibangun atau dikembangkan atau di sekitar lokasi yang berpengaruh.
- (4) Tanggung jawab Pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak dalam lokasi pusat kegiatan permukiman atau infrastruktur yang dibangun wajib menanggung seluruh biaya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan survey kajian Andalalin, seminar dan hasil rekomendasi di lapangan.
Bagian Ketiga
Penilaian dan Tindak Lanjut
BAB IV - ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS
Pasal 9
- (1) Hasil Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus mendapat persetujuan/rekomendasi dari:
- a. Menteri yang bertanggung jawab dibidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan untuk jalan Nasional;
- b. Gubernur untuk jalan Provinsi;
- c. Walikota untuk jalan Kota.
- (2) Untuk Jalan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Walikota dapat mendelegasikan pemberian persetujuan/rekomendasi kepada Kepala Dinas.
- (3) Pendelegasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
BAB IV - ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS
Pasal 10
- (1) Untuk memperoleh persetujuan/rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) pengembang atau pembangun harus menyampaikan hasil Andalalin kepada Walikota melalui Kepala Dinas.
- (2) Bentuk persetujuan/rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di atur dalam Peraturan Walikota.
- (3) Walikota melalui Kepala Dinas sebagaimana di maksud pada ayat (1) memberikan persetujuan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak diterimanya dokumen hasil Andalalin secara lengkap dan memenuhi persyaratan setelah di seminarkan.
BAB IV - ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS
Pasal 11
- (1) Untuk memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) Walikota membentuk tim evaluasi dokumen hasil Andalalin.
- (2) Tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Unsur penilai dari Dinas dalam Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki sertifikat Andalalin atau memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal unsur penilai dari Dinas belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Dinas dapat meminta Penilai yang telah memiliki sertifikat Andalalin dari :
- a. SKPD lain di lingkungan Pemerintah Kota; atau
- b. Dinas Perhubungan Provinsi; atau
- c. Kementerian Perhubungan.
BAB IV - ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS
Pasal 12
Tim evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 mempunyai tugas :
- a. melakukan penilaian terhadap hasil Andalalin; dan
- b. menilai kelayakan rekomendasi yang diusulkan dalam hasil Andalalin.
BAB IV - ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS
Pasal 13
- (1) Hasil penilaian tim evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 disampaikan kepada Walikota melalui Kepala Dinas.
- (2) Dalam hal hasil penilaian tim evaluasi menyatakan hasil Andalalin yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum memenuhi persyaratan, Walikota melalui Kepala Dinas mengembalikan hasil analisis kepada pengembang atau pembangun untuk disempurnakan.
BAB IV - ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS
Pasal 14
- (1) Dalam hal hasil penilaian tim evaluasi menyatakan hasil Andalalin yang disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) telah memenuhi persyaratan, Walikota melalui Kepala Dinas meminta kepada pengembang atau pembangun untuk membuat dan menandatangani surat pernyataan kesanggupan melaksanakan semua kewajiban yang tercantum dalam dokumen hasil Andalalin dan rekomendasi.
- (2) Surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani diatas meterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) dan disaksikan oleh paling kurang 2 (dua) orang saksi dari unsur tim evaluasi.
BAB IV - ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS
Pasal 15
Dinas wajib melaporkan dan harus berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia cq. Direktur Jenderal Perhubungan Darat untuk jalan nasional dan Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Utara untuk jalan provinsi, dimana rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang akan di bangun.
BAB V - KEWAJIBAN PEMEGANG DOKUMEN ANDALALIN
Pasal 16
- (1) Kewajiban pemegang Dokumen Andalalin :
- a. dalam melaksanakan pembangunan, pengembang atau pembangun wajib berpedoman pada Dokumen Andalalin yang telah disahkan dan surat pernyataan kesanggupan;
- b. memenuhi semua kebutuhan pengadaan sarana, prasarana lalulintas angkutan jalan yang dibutuhkan akibat adanya pembangunan atau pengembangan bangunan yang tercantum dalam Dokumen Andalalin; dan
- c. menanggung seluruh biaya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pembuatan Dokumentasi Andalalin.
- (2) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen hasil Andalalin.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus terpenuhi sebelum dan selama pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur dioperasikan.
BAB VI - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 17
- (1) Setiap pengembang atas pembangun yang melanggar pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dikenakan sanksi administratif oleh pemberi izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara pelayanan umum;
- c. penghentian sementara kegiatan;
- d. denda administratif;
- e. pembatalan izin; dan/atau
- f. pencabutan izin.
BAB VI - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 18
- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a dikenakan sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (2) Dalam hal pengembang atau pembangun tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ke 3 (tiga), dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan selama 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (3) Dalam hal pengembang atau pembangun tetap tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan denda paling banyak 1% (satu per seratus) dari nilai kewajiban yang harus dipenuhi oleh pengembang atau pembangun sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (3).
- (4) Dalam waktu 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal pengenaan sanksi denda administratif atau 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak pembayaran denda, pengembang atau pembangun tidak melaksanakan kewajibannya, izin sebagaimana dimaksud Pasal 6 dibatalkan atau dicabut.
BAB VI - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 19
Setiap pejabat yang menerbitkan atau bertanggungawab di bidang perizinan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VII - KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 20
- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini, selain dilaksanakan oleh Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, PPNS di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana yang lingkup tugas dan tanggung jawab meliputi pembinaan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang pengangkatannya ditetapkan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, PPNS sebagaimana dimaksud ayat (1) berwenang :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penggeledahan dan penyitaan;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. mengadakan penghentian penyidikan; dan
- j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.
- (4) PPNS sebagaimana dimaksud ayat pada (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
KETENTUAN PIDANA
BAB VIII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 21
- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
KETENTUAN PERALIHAN
BAB IX - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 22
- (1) Untuk setiap pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang telah ada dan beroperasi sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, wajib memenuhi ketentuan Kajian Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dan jika ada pengembangan atau perubahan lahan maka wajib memenuhi ketentuan sesuai Peraturan Daerah ini.
- (2) Tata cara Kajian Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.
BAB X - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23
Peraturan Walikota Bitung Nomor 24 Tahun 2012 tentang Analisa Dampak Lalu Lintas, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
BAB X - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24
Peraturan Daerah ini mulai berlaku 3 (tiga) bulan sejak tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bitung.

Penetapan: Ditetapkan di Bitung Pada tanggal 20 Desember 2013

Penandatangan: WALIKOTA BITUNG, ttd HANNY SONDAKH

Penetapan: Diundangkan di Bitung Pada tanggal 20 Desember 2013

Penandatangan: ## SEKRETARIS DAERAH KOTA, Drs. EDISON HUMIANG,M.Si PEMBINA UTAMA MADYA NIP. 19610804 198603 1 016 LEMBARAN DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2013 NOMOR 36
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG NOMOR 15 TAHUN 2013
## TENTANG
## ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS
## I. UMUM
Peraturan Daerah ini mengatur mengenai Analisis Dampak Lalu Lintas di Kota Bitung yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas, yang mana dengan Peraturan Perundangundangan tersebut memberikan kewenangan dan peluang kepada daerah untuk secara leluasa mengatur dan melaksanakan penertiban terhadap setiap dampak lalu lintas yang mungkin timbul dari suatu rencana pembangunan dalam lokasi kegiatan yang menjadi bangkitan dan tarikan lalu lintas serta melakukan analisis pemecahan di bidang lalu lintas, meneliti dan mengevaluasi terhadap bangkitan dan tarikan lalu lintas yang sudah beroperasi dan melakukan upaya perbaikan dalam penanganan lalu lintas serta memberikan rekomendasi dalam rangka penerbitan perizinan untuk suatu bangunan atau kegiatan yang menjadi bangkitan dan tarikan lalu lintas serta persyaratan di bidang lalu lintas yang harus disediakan dan dilengkapi.
Selain itu Peraturan Daerah ini dimaksudkan juga untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas aparat di daerah yang harus terus ditingkatkan sejalan dengan tuntutan peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan perhubungan. Oleh karena itu perkembangan kegiatan perhubungan khususnya lalu lintas angkutan jalan harus terus didorong peningkatannya baik dari segi kualitas, kuantitas dan jangkauan pelayanannya sehingga mampu memberikan kontribusi yang positif terhadap upaya pembangunan daerah khususnya dan pembangunan nasional pada umumnya dalam hal kesadaran berlalu lintas.
Menyadari tuntutan yang harus diemban tersebut maka peran masyarakat disadari sangat menentukan dalam era otonomisasi saat ini, disebabkan karena keterbatasan yang dimiliki Pemerintah Kota dalam pembangunan dibidang perhubungan menjadi salah satu kunci sukses.
## II. PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 2
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 3
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 4
Yang di maksud dengan 'rencana pembangunan pusat kegiatan permukiman dan infrastruktur' dalam hal ini dapat berupa pembangunan baru, pengembangan dan peningkatan kepadatan. Gangguan keamanan meliputi potensi gangguan keamanan yang diakibatkan oleh pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur. Gangguan keselamatan apabila meningkatnya resiko terjadinya kecelakaan lalu lintas baik di ruas jalan maupun persimpangan. Gangguan ketertiban meliputi potensi gangguan ketertiban yang diakibatkan oleh pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur. Gangguan kelancaran meliputi menurunnya tingkat pelayanan lalu lintas.
PENJELASAN
Pasal 5
Ayat (1) Cukup jelas. Huruf a Yang dimaksud dengan kegiatan perdagangan antara lain pusat perbelanjaan ( mall ) dan pusat pertokoan. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Yang dimaksud dengan fasilitas pelayanan umum antara lain pusat kesehatan dan pusat perbankan. ## Huruf f Yang dimaksud dengan 'kegiatan lain' antara lain stasiun pengisian bahan bakar umum, gedung pertemuan, hotel dan sejenisnya serta fasilitas olahraga (indoor atau outdoor ). Ayat (2) Cukup jelas. Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Yang dimaksud dengan permukiman lain antara lain asrama. Ayat (3) Cukup jelas. Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Cukup jelas. Huruf h Yang dimaksud dengan 'infrastruktur lainnya' antara lain pembangunan prasarana seperti jalan layang (flyover ), terowongan (underpass ), kereta api masal cepat (Mass Rapid Transit) , dan kereta apai ringan cepat (Light Rapid Transit). Ayat (4) Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 6
Huruf a Cukup jelas. Huruf b Yang dimaksud dengan izin mendirikan bangunan dalam ketentuan ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Hufuf c Cukup jelas .
PENJELASAN
Pasal 7
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 8
Ayat (1) Cukup jelas. Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 9
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 10
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 11
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 12
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 13
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 14
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 15
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 16
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 17
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 18
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 19
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 20
``` Cukup jelas. Pasal 21 Cukup jelas. Pasal 22 Cukup jelas. Pasal 23 Cukup jelas. Pasal 24 Cukup jelas. ``` TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BITUNG NOMOR 121