UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 8 Tahun 1952 tentang MENAMBAH DAN MENGUBAH UNDANG-UNDANG PELABUHAN-BERAT-BARANG (GOEDERENGELD ORDONNANTIE) BESERTA PERATURAN UANG-BERAT-BARANG (ALGEMEEN GOEDERENGELD REGLEMENT) (berlaku 31 Mei 1952)
Pembukaan
Menimbang
- bahwa daftar pelabuhan-pelabuhan dimana bea- berat-barang dipungut menurut Ordonansi tertanggal 11 Mei 1927 (Stbl. No. 201) perlu diperluas;
bahwa jumlah maksimum bea-berat-barang perlu dinaikkan sesuai dengan harga-harga sekarang;
bahwa karena keadaan-keadaan yang mendesak Undang-undang ini perlu segera diadakan;
Mengingat
:
Pasal 5
Jumlah uang maksimum sebanyak f.. 1,25 disebut dalam pasal 5 ayat 3 Algemeen Goederengeld Reglement terlampir pada Ordonansi tersebut, diubah menjadi jumlah uang sebanyak Rp. 15,-.
Pasal 96
Memutuskan:
Dengan mencabut Undang-undang Darurat Nr 31 tahun 1950 (Lembaran-Negara Nr 63 tahun 1950);
Menetapkan
- Undang-undang Darurat Untuk Menambah dan Mengubah Undangundang Pelabuhan-Berat-Barang (Goederengeld Ordonnantie) Beserta Peraturan Uang-Berat-Barang (Algemeen Goederengeld Reglement).
Pasal I.
Daftar nama pelabuhan-pelabuhan berat-barang termuat dalam pasal I Ordonansi tertanggal 11 Mei 1927 (Staatsblad 1927 No. 201), ditambah dengan Amurang, Banjarmasin, Bitung. Donggala, Inobonto, Palembang, Petta, Tamoko dan Taruna, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Tanjung-Priuk, Cirebon, Tegal, Pekalongan, Semarang, Surabaya, Pasuruan, Probolinggo, Banyuwangi, Cilacap, Panjang, Palembang, Jambi, Rengat, Pakan-Baru, Bagan Siapi-api, Labuanbilik, Asahan, Tanjungtiram, Tanjungberingin, Belawan, Tanjungpura, Langsa, Lho Seumawe, Sigli, Uleeltene, Sibolga, Teluk Bayur, Bengkulen, Pontianak, Sambas, Sampit, Samarinda, Tanjungredeb. Makassar, Menado, Bitung, Gorontalo, Amboina, Banda Neira, Ternate, Buleleng, Ampenan, Banjarmasin, Benoa, Donggala, Taruna, Tamoko, Petta, Amurang dan Inobonto.
Pasal II.
Jumlah uang maksimum sebanyak f.. 1,25 disebut dalam pasal 5 ayat 3 Algemeen Goederengeld Reglement terlampir pada Ordonansi tersebut, diubah menjadi jumlah uang sebanyak Rp. 15,-.
Menteri Perhubungan,
JUANDA.
Diundangkan pada tanggal 31 Mei 1952. Menteri Kehakiman,
LOEKMAN WIRIADINATA.
Pasal III.
Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada hari diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang Darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Mei 1952. Presiden Republik Indonesia, SOEKARNO.
PENJELASAN
Pembukaan
UNDANG-UNDANG DARURAT NR 8 TAHUN 1952, TENTANG MENAMBAH DAN MENGUBAH UNDANG-UNDANG PELABUHAN-BERAT-BARANG (GOEDERENGELD ORDONNANTIE) BESERTA PERATURAN UANG BERAT BARANG (ALGEMEEN GOEDERENGELD REGLEMENT).
Sebagaimana telah diketahui, uang berat-barang dipelabuhan-pelabuhan yang masuk bilangan untuk itu, adalah dipungut dari semua barang-barang, yang dimasukkan dari luar-Negeri atau dikeluarkan keluar Negeri,lihat pasal-pasal dari goederengeldreglement yang ditetapkan dengan ordonansi tertanggal 11 Mei 1927 Nr 41 (Staatsblad Nr 201) seperti yang telah diubah dan ditambah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Darurat Nr 31 tahun 1950, sedang di dalam
PENJELASAN
Pasal 3
ayat 1 dan 2 dari "goederengeldreglement" termaksud, disebut hal-hal dalam mana pembebasan uang berat-barang dikabulkan; uang berat-barang ini ialah dimaksudkan sebagai ganti dari ongkos-ongkos umum yang dikeluarkan oleh Negara guna pembuatan dan pemeliharaan perlengkapan dari pelabuhan-pelabuhan yang dimaksudkan di