PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU Nomor 24 Tahun 2015 tentang PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU (berlaku 1 Januari 2015)
Pembukaan
Menimbang
BUPATI KAPUAS HULU PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU NOMOR 24 TAHUN 2015 TENTANG
PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KAPUAS HULU,
:
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional sesuai amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan UndangUndang tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, diperlukan dukungan dana untuk operasional pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh fasilitas kesehatan;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah terkait dengan pembayaran dana non kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan kepada fasilitas kesehatan tingkat pertama milik Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013, perlu diatur pengelolaan dan pemanfaatan dana non kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada fasilitas kesehatan tingkat pertama milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
Mengingat :
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);
Menetapkan
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;
8. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan Dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
13. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 28 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi da Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu;
14. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pembentukan Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu;
MEMUTUSKAN:
: PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
4. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
6. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
7. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
8. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah Badan Hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan Program Jaminan Sosial.
9. Dana Jaminan Sosial adalah dana amanat milik seluruh peserta yang merupakan himpunan iuran beserta hasil pengembangannya yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial untuk pembayaran manfaat kepada peserta dan pembiayaan operasional penyelenggaraan program jaminan sosial.
10. Peserta adalah setiap orang termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.
11. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, dan/atau pemerintah.
12. Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
13. Gaji atau upah adalah hak pekerja yang diterima dan nyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
14. Fasilitas kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
15. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan bersifat non spesialistik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
16. Kepala Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat Kepala FKTP adalah kepala atau pimpinan pada fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan bersifat non spesialistik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
17. Pelayanan kesehatan adalah setiap upaya yang diselenggarakan sendiri atau secara bersama-sama, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok atau masyarakat.
18. Pemberi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah fasilitas kesehatan yang ditunjuk untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada peserta yang terdiri dari puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah.
19. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
20. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah SKPD atau unit kerja pada SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaanbarang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
21. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
22. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah.
23. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKASKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan SKPD sebagai bahan penyusunan APBD.
24. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
25. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan SKPD.
26. Bendahara Penerimaan Dinas yang selanjutnya disebut Bendahara Penerimaan adalah Pejabat fungsional pada Dinas yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan asli daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD Dinas.
27. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disebut rekening kas umum adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
28. Pertolongan persalinan tingkat pertama adalah pelayanan yang diberikan oleh dokter atau bidan yang berkompeten dan berwenang memberikan pelayanan yang meliputi pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas dan pelayanan Keluarga Berencana pasca salin, serta pelayanan kesehatan bayi baru lahir, termasuk pelayanan persiapan rujukan pada saat terjadinya komplikasi (kehamilan, persalinan, nifas dan bayi baru lahir serta keluarga berencana paska salin) tingkat pertama.
29. Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran perbulan yang dibayar dimuka kepada fasilitas kesehatan Tingkat Pertama
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Peraturan Bupati ini mengatur pengelolaan dan pemanfaatan dana non kapitasi JKN pada FKTP milik Pemerintah Daerah yang belum menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Jenis pelayanan kesehatan yang termasuk dalam Dana Non Kapitasi meliputi:
- a. Pelayanan ambulan;
- b. Pelayanan obat program rujuk balik;
- c. Pemeriksaan penunjang pelayanan program rujuk balik;
- d. Pelayanan skrining kesehatan tertentu termasuk pelayanan terapi krio;
- e. Rawat inap tingkat pertama;
- f. Pelayanan kebidanan dan neonatal;
- g. Pelayanan KB berupa MOP/vasektomi;
- h. Pelayanan Pra Rujukan;
- i. Kompensasi pada daerah yang belum tersedia.
SUMBER DANA, PENYALURAN DANA DAN PEMANFAATAN DANA
BAB II - SUMBER DANA, PENYALURAN DANA DAN PEMANFAATAN DANA
Pasal 4
- (1) BPJS Kesehatan melakukan pembayaran Dana Non Kapitasi JKN kepada FKTP milik Pemerintah Daerah
BAB II - SUMBER DANA, PENYALURAN DANA DAN PEMANFAATAN DANA
Pasal 5
- (1) Rencana pendapatan dan belanja Dana Non Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dianggarkan dalam RKA-SKPD Dinas.
- (2) Dana Non Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang telah terakomodir pada DPA Dinas dapat dicairkan
BAB II - SUMBER DANA, PENYALURAN DANA DAN PEMANFAATAN DANA
Pasal 6
- (1) Dana Non Kapitasi JKN dimanfaatkan atau dialokasikan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan, sarana dan prasarana FKTP serta penggantian atau pembelian obat, dan bahan medis habis pakai.
- (2) Jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jasa pelayanan kesehatan perorangan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Non PNS.
PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI KLAIM RAWAT INAP, KLAIM RUJUKAN DAN KLAIM PERSALINAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
BAB III - PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI KLAIM RAWAT INAP, KLAIM RUJUKAN DAN KLAIM PERSALINAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
Pasal 7
- (1) Dana Klaim Rawat Inap Program JKN dapat dimanfaatkan sebagai berikut:
- a. Jasa Visite Dokter 30%;
- b. Jasa Perawat Jaga Pagi 20%;
- c. Jasa Perawat Jaga Siang 20%;
- d. Jasa Perawat Jaga Malam 20%;
- e. Operasional Puskesmas 4%;
- f. Kepala Puskesmas sebagai Penanggungjawab 3%;
- g. Bendahara Program JKN 3%.
- (2) Dana klaim Pelayanan kebidanan dan neonatal (pertolongan persalinan, kuretase, dan Pra Rujukan Kebidanan) dapat dimanfaatkan sebagai berikut:
- a. Jasa Pelayanan Penolong sebesar 50%;
- b. Jasa Pelayanan Asisten Penolong sebesar 20%
- c. Obat, Bahan Medis Habis, Jasa Sarana dan Prasarana Pakai sebesar 25%;
- d. Kepala Puskesmas sebagai penanggung jawab sebesar 5%.
- (3) Klaim Pelayanan Ambulan dimanfaatkan sebagai Jasa Supir, Jasa Sarana, Jasa medis/paramedis Pendamping dan Pembelian Bahan Bakar Minyak ( real cost ) sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu/Peraturan Bupati Kapuas Hulu yang mengatur tentang Jasa pelayanan Ambulan.
BAB III - PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI KLAIM RAWAT INAP, KLAIM RUJUKAN DAN KLAIM PERSALINAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
Pasal 8
- (1) Pemanfaatan atau pembagian Dana Non Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 menjadi tanggung jawab mutlak Kepala FKTP.
- (2) Kepala FKTP wajib menyampaikan bukti pertanggungjawaban pemanfaatan atau pembagian Dana Non Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas, yang terdiri dari:
- a. Identitas lengkap disertai tanda tangan pemberi pelayanan kesehatan Dana Non Kapitasi JKN;
- b. Bukti tanda terima pemanfaatan atau pembagian Dana Non Kapitasi JKN yang disahkan oleh Kepala FKTP.
- c. Bukti klaim Dana Non Kapitasi JKN yang sudah diajukan dan disetujui pembayarannya oleh BPJS Kesehatan.
KETENTUAN PENUTUP
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini dan sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Penetapan: Ditetapkan di Putussibau pada tanggal 17 Juni 2015

Penandatangan: BUPATI KAPUAS HULU, ttd A.M. NASIR

Penetapan: Diundangkan di Putussibau pada tanggal 18 Juni 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU, ttd ## MUHAMMAD SUKRI BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2015 NOMOR 24