PERATURAN BUPATI MA Nomor 12 Tahun 2016 tentang PEDOMAN PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KEPADA DESA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat
:
PERATURAN BUPATI BIMA NOMOR 12 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KEPADA DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
BUPATI BIMA,
- a. bahwa agar pengelolaan Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah kepada Desa berdaya guna dan berhasil guna secara optimal, perlu menyusun pedoman;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah kepada Desa;
1. Pasal 18 ayat (6) Undangundang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1665);
2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 znomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717)
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan, Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bima;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KEPADA DESA.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
1. Daerah adalah Kabupaten Bima.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten Bima adalah unsur penyelenggara pemerintahan yang terdiri atas Bupati Kabupaten Bima dan perangkat daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bima.
5. Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa disebut BPMDES adalah BPMDES Kabupaten Bima.
7. Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Bima.
6. Camat adalah pimpinan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan yang diangkat oleh Bupati
8. Desa adalah Desa di Wilayah Daerah.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah pimpinan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Desa.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
13. Pengelolaan adalah rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
12. Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah kepada Desa yang selanjutnya disebut Bantuan Keuangan desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah kepada Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bima.
14. Bobot Desa adalah nilai Desa tertentu sebagai dasar penghitungan pembagian masing-masing Bantuan Keuangan.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
- (1) Maksud pemberian bantuan keuangan desa adalah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kegiatan yang terencana dan berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Penyelenggaraaan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah kegiatan yang merupakan kewenangan urusan pemerintahan di Desa.
- (4) Pembinaan dan Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud ayat 1 adalah kegiatan yang terencana dan berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kapasitas masyarakat untuk mandiri dan gotong-royong guna menyelesaikan masalah yang dihadapinya.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3
Tujuan pemberian bantuan keuangan adalah :
- b. meningkatkan partisipasi dan gotong- royong masyarakat serta peran aktif Perangkat Desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan kesinambungan program yang menumbuhkembangkan kegiatan ekonomi produktif serta meningkatkan taraf hidup masyarakat desa;
- a. Meningkatkan peran serta pemerintah desa dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya;
- c. meningkatkan kegiatan usaha, memperluas kesempatan kerja dan sumber pendapatan bagi masyarakat serta desa;
- d. meningkatkan peran perempuan dalam program pemberdayaan masyarakat dan desa;
- e. meningkatkan fasilitasi lembaga swadaya masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat dan Desa; dan
- f. meningkatkan keserasian dan keselarasan program pemberdayaan antar desa.
BAB III - RUANG LINGKUP DAN JENIS
Pasal 4
Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi :
- b. pelaksanaan dan penatausahaan pemberian bantuan keuangan desa;
- a. tata cara penganggaran bantuan keuangan desa;
- c. pelaporan dan pertanggungjawaban pemberian bantuan keuangan desa;
- d. pembinaan dan pengawasan bantuan keuangan desa.
BAB III - RUANG LINGKUP DAN JENIS
Pasal 5
- (1) Bantuan keuangan desa diberikan sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (3) Bantuan keuangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Pemerintah Daerah kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa.
- (2) Bantuan keuangan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu: bantuan keuangan umum dan bantuan keuangan khusus.
- (4) Bantuan keuangan khusus adalah bantuan keuangan yang pengelolaan dan tujuannya spesifik dari pemberi bantuan keuangan baik yang bersumber dari pemerintah, pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah.
BAB IV - PRINSIP PENGELOLAAN Pasal 6
Pasal 6
- (1) Pengelolaan bantuan keuangan desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa lainnya yang diatur melalui APBDes.
- (3) Pengelolaan bantuan keuangan dilaksanakan menggunakan prinsip hemat, terarah, terkendali dan tepat sasaran serta dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.
- (2) Pengelolaan bantuan keuangan desa untuk belanja penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat direncanakan melalui mekanisme perencanaan yang ditentukan secara musyawarah untuk mufakat yang melibatkan Pemerintah Desa, BPD dan Lembaga Kemasyarakatan Desa.
PERSYARATAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN DESA
BAB V - PERSYARATAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN DESA
Pasal 7
- (1) Pemerintah daerah wajib memberikan bantuan keuangan yang bersifat umum kepada Desa dalam bentuk Alokasi Dana Desa sesuai ketentuan perundang-undangan;
- a. pemerataan dan percepatan pembangunan desa;
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan keuangan khusus kepada Desa sesuai prioritas pembangunan sesuai kemampuan keuangan daerah dalam rangka :
- b. mendorong pemberdayaan masyarakat; dan
- c. mendukung pelaksanaan tugas pemerintah daerah di desa.
BAB V - PERSYARATAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN DESA
Pasal 8
- (1) Pengelolaan bantuan keuangan khusus yang bersumber dari Dana Desa APBN dilaksanakan sesuai ketentuan perundang- undangan;
- (2) Bantuan keuangan khusus dari Pemerintah Daerah mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.
PENGANGGARAN BANTUAN KEUANGAN
BAB VI - PENGANGGARAN BANTUAN KEUANGAN
Pasal 9
- (1) Bantuan keuangan merupakan dana bantuan yang bersumber dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bima kepada desa yang dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Bantuan keuangan desa dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung jenis belanja bantuan keuangan kepada desa
- (2) Bantuan keuangan desa dicantumkan dalam RKA- PPKD
BAB VI - PENGANGGARAN BANTUAN KEUANGAN
Pasal 10
- (1) Bantuan keuangan umum digunakan untuk penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Penggunaan bantuan keuangan umum untuk pemenuhan kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa sebagaimana dimaksud ayat (2) berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bantuan keuangan umum bersumber dari Alokasi Dana Desa diprioritaskan penggunaannya untuk pemenuhan kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa dan sisanya diarahkan untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat.
- (4) Bantuan Keuangan Umum dibagikan kepada semua desa di wilayah Kabupaten Bima secara proporsional dan merata.
- a. 90 % (Sembilan puluh per seratus) dari seluruh dana bantuan dibagi secara merata; dan
- (5) Pembagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut :
- b. 10 % (Sepuluh per seratus) dari seluruh dana bantuan dibagi secara proporsional;
- (6) Variabel pembagi dana dan lokasi dan alokasi bantuan keuangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing-masing desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB VI - PENGANGGARAN BANTUAN KEUANGAN
Pasal 11
- (1) Penganggaran bantuan keuangan yang bersifat khusus didasarkan atas proposal dari pemerintah desa dan /atau SKPD dalam rangka penanganan masalah yang bersifat khusus atau percepatan pencapaian program prioritas pemerintah daerah di desa.
- (3) Pemerintah daerah menyampaikan informasi bantuan khusus kepada kepala Desa paling lambat 10 (sepuluh ) hari setelah Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas serta Plafon Anggaran Sementara (PPAS) disepakati bupati bersama dewan perwakilan rakyat daerah.
- (2) Inisiatif bantuan keuangan khusus dapat bersumber dari Pemerintah Daerah dan /atau Pemerintah Desa
- (4) Penyampaian informasi sebagaimana dimaksud ayat (3) di atas dilakukan oleh SKPD terkait mengenai persyaratan tekhnis dan administratif bantuan keuangan khusus.
- (5) Kepala desa diwajibkan menyusun proposal paling kurang memuat :
2. Maksud dan tujuan;
1. Latar belakang;
3. Uraian program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dan kebutuhan; dan
- (6) Kepala Desa mengetahui camat mengajukan proposal kepada Bupati Bima.
4. Data pendukung lainnya.
- (7) Bupati menunjuk SKPD terkait untuk mengevaluasi proposal tersebut baik secara administratif maupun secara tekhnis.
- (8) Hasil evaluasi SKPD tersebut menjadi dasar Tim Anggaran Pemerintah Daerah mengalokasikan dalam Rancangan Peraturan Daerah APBD.
BAB VI - PENGANGGARAN BANTUAN KEUANGAN
Pasal 12
- (1) Bantuan keuangan khusus yang bersumber dari APBD diutamakan untuk pemberdayaan masyarakat Desa peningkatan pelayanan dasar.
- (2) Petunjuk tekhnis pengelolaan bantuan keuangan khusus dari pemerintah daerah diatur dengan peraturan bupati tersendiri.
BAB VI - PENGANGGARAN BANTUAN KEUANGAN
Pasal 13
- (1) Bantuan Keuangan Khusus dilarang untuk belanja penunjang kegiatan meliputi :
- b. lembur;
- a. biaya tim/kepanitiaan;
- c. upah tenaga kerja;
- e. alat tulis kantor;
- d. rapat/sidang;
- f. perjalanan dinas; dan
- (2) Desa dapat menganggarkan dana pendamping atau operasional dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari bantuan keuangan khusus pemerintah daerah.
- g. biaya penunjang kegiatan lainnya.
- (3) Dana pendamping sebagaimana dimaksud ayat (2) maksimal 10% dari nilai fisik bantuan keuangan khusus pemerintah daerah.
BAB VI - PENGANGGARAN BANTUAN KEUANGAN
Pasal 14
- (1) Jenis dan besaran bantuan keuangan khusus yang diterima oleh masingmasing desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Besaran bantuan keuangan khusus ditetapkan dengan ## BAB VII
PERUNTUKAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS
BAB VI - PENGANGGARAN BANTUAN KEUANGAN
Pasal 15
- (1) Jenis kegiatan yang dibiayai dari bantuan keuangan khusus sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan kepada Desa meliputi jalan desa, sanitasi lingkungan, irigasi tersier, kantor dan balai desa, embung desa, dan kegiatan lain yang menjadi kewenangan desa.
- (2) Jenis kegiatan sebagai pelaksanaan bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan kepada Desa meliputi peningkatan kapasitas masyarakat melalui kelompok usaha ekonomi produktif.
- (3) Jenis kegiatan sebagai pelaksanaan bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
BAB VI - PENGANGGARAN BANTUAN KEUANGAN
Pasal 16
Prosedur Permohonan sebagaimana Pasal 10 ayat (1) dikecualikan dalam hal bantuan keuangan khusus diberikan dalam rangka untuk mendukung pelaksanaan tugas pemerintah daerah di desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf c.
Bagian Bantuan Keuangan Umum
BAB VIII - PENYALURAN DAN PENCAIRAN BANTUAN KEUANGAN
Pasal 17
- (1) Penyaluran bantuan keuangan umum yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) dilakukan secara bertahap oleh pemerintah daerah sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (3) Penyaluran ADD untuk keperluan penyeenggaraan tugas pemerintahan dapat dilakukan setelah atau bersamaan dengan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa.
- (2) Penyaluran ADD untuk keperluan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa dilakukan setiap bulan paling lambat tanggal 10 bulan berjalan apabila syarat administrasi telah terpenuhi.
- (4) Penyaluran Alokasi Dana Desa dapat dilakukan apabila :
- b. Pejabat yang bertanggungjawabkan dalam pengelolaan keuangan desa telah ditetapkan.
- a. Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang APBDes telah ditetapkan dan
- c. Surat permohonan pencairan dana kepada Bupati Bima c.q. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (BPMDes) mengetahui Camat yang dilampiri Rencana Anggaran Kas (RAK), Rencana Penggunaan Uang (RPU)
- (5) Camat melakukan verifikasi teknis dan administratif Rincian Rencana Penggunaan Dana dan Laporan Penyerapan Penggunaan Dana sebelumnya;
- d. Nomor rekening kas desa penerima bantuan keuangan umum.
BAB VIII - PENYALURAN DAN PENCAIRAN BANTUAN KEUANGAN
Pasal 19
Kegiatan yang dibiayai dari Bantuan Keuangan dalam pelaksanaannya difasilitasi oleh Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa yang terkait serta dilaksanakan langsung oleh masyarakat.
BAB X - PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 20
- (1) Setiap desa wajib melaporkan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan Bantuan Keuangan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lambat akhir bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- (3) Sistematika laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :
- b. Program dan Kegiatan;
- a. Pendahuluan;
- c. Pelaksanaan;
- e. Tindak Lanjut Kegiatan; dan
- d. Permasalahan dan Upaya Pemecahan Masalah;
- f. Penutup.
- (5) Laporan bantuan keuangan khusus disampaikan oleh kepala desa kepada Bupati Bima c.q. Kepala SKPD terkait dan tembusannya disampaikan kepada Kepala BPMDes apabila koordinator bantuan tersebut dari SKPD lain.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati Cq. Kepala BPMDES mengetahui Camat untuk bantuan keuangan umum.
- (6) Desa yang tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan akan dikenakan sanksi administratif dan ditunda pencairan ADD sampai laporan tersebut disampaikan.
- (7) Pertanggungjawaban pengelolaan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
BAB XI - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 21
- (1) Pembinaan dan pengawasan pengelolaan bantuan keuangan desa wajib dilakukan oleh Bupati dan Camat.
- a. Memberikan pedoman pengelolaan Bantuan Keuangan kepada desa; dan b. Membina dan mengawasi pelaksanaan Bantuan Keuangan kepada desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan Bupati meliputi :
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh SKPD yang memiliki tugas pokok dan fungsi terkait.
- a. Memfasilitasi perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Bantuan Keuangan.
- (4) Pembinaan dan pengawasan Camat meliputi :
- b. Memberikan arahan dan bimbingan pelaksanaan Bantuan Keuangan.
LAMPIRAN
LAMPIRAN
LAMPIRAN

## Pasal 22

Contoh, bentuk, dan format blangko/formulir yang digunakan dalam pengelolaan Bantuan Keuangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri dari :

- b. Rencana Penggunaan Bantuan Keuangan;
- a. Permohonan Penyaluran dan Pencairan Bantuan Keuangan;
- c. Laporan Penyerapan Penggunaan Dana sebelumnya;
- e. Rekomendasi Camat; dan
- d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Bantuan Keuangan;
- f. Laporan Realisasi Penggunaan Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa.

Diundangkan di Bima pada tanggal 2 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIMA,

H. M. TAUFIK HAK NIP. 196312311987021049

BERITA DAERAH KABUPATEN BIMA TAHUN 2016 NOMOR 340

## BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bima.

Ditetapkan di :Bima pada tanggal : 2 Mei 2016

BUPATI BIMA,

Hj. INDAH DHAMAYANTI PUTRI

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BIMA NOMOR : TAHUN TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KEPADA DESA

## A. Contoh Permohonan Penyaluran dan Pencairan Bantuan Keuangan

## KOP PEMERINTAH DESA

...., .....

Nomor Lampiran Hal

:

Kepada:

:

Yth. Bupati Bima

: Permohonan

Cq. Kepala BPMDES

Penyaluran

Dan

di

Pencairan

Bantuan

...

Keuangan

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat, maka dengan ini kami mengajukan permohonan penyaluran dan pencairan Bantuan Keuangan sebesar Rp.... (...).

Adapun kelengkapan pengajuan penyaluran dan pencairan sebagaimana terlampir, meliputi :

1. Rencana penggunaan bantuan keuangan;

2. Laporan Penyerapan Penggunaan Bantuan Keuangan sebelumnya;

3. Surat Pertanggungjawaban (SPJ); dan

4. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Bantuan Keuangan sebelumnya.

Demikian permohonan kami, atas terkabulnya diucapkan terima kasih.

Kepala Desa,

.....

Mengetahui Camat...

(...)

NIP.

## B. Contoh Rencana Penggunaan Bantuan Keuangan

## KOP PEMERINTAH DESA

DESA...

KECAMATAN ...

| KODE REKENING | URAIAN | VOL. | SAT. | JML | KET. |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

...

, ...

Desa...

Kepala

...

## C. Contoh Laporan Penyerapan Penggunaan Bantuan Keuangan sebelumnya

## KOP PEMERINTAH DESA

## LAPORAN PENYERAPAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN KEUANGAN SEBELUMNYA

Penerimaan Bantuan Keuangan Sebelumnya

:

Rp.

Sisa Bantuan Keuangan Sebelumnya di Kas Desa

:

Rp.

Realisasi Penggunaan Bantuan Keuangan Sebelumnya

:

Rp.

Prosentase Penggunaan Bantuan Keuangan

:

...... %

| KODE | | Dana Bantuan Keuangan Sebelumnya | Dana Bantuan Keuangan Sebelumnya | Dana Bantuan Keuangan Sebelumnya | Dana Bantuan Keuangan Sebelumnya | Dana Bantuan Keuangan Sebelumnya | Dana Bantuan Keuangan Sebelumnya | Dana Bantuan Keuangan Sebelumnya |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| REKENING | URAIAN | RENCANA | RENCANA | RENCANA | REALISASI | REALISASI | REALISASI | SISA |
| | | VOL. | SAT. | JML. | VOL. | SAT. | JML. | SISA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ... | BELANJA | | | | | | | |

....,....

Kepala Desa

....

Mengetahui Camat ...

(...)

NIP

## D. Contoh Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Bantuan Keuangan KOP PEMERINTAH DESA

...., .....

NIP.

Nomor : Lampiran :

Kepada:

Yth. Bupati Bima

Hal

: Pernyataan

Cq. Kepala BPMDES

Tanggung Jawab

Mengetahui Camat ....

Penggunaan

Di

Bantuan Keuangan

Bima

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama

:

...

Jabatan

:

Kepala Desa ...

Selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan

Desa/Pengguna Anggaran

Alamat

:

...

...

Dengan ini menyatakan bahwa saya bertanggung jawab atas kebenaran Laporan Penyerapan penggunaan Bantuan Keuangan Tahun Anggaran ...... sebesar Rp... (.....) baik secara administrasi maupun untuk keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Kepala Desa ...,

.....

Mengetahui Camat...

(...)

## E. Contoh Rekomendasi Camat

## KOP KECAMATAN

...., .....

Nomor : Lampiran:

Yth. Bupati Bima

c.q Kepala Badan

Hal

: Rekomendasi

Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa

Penyaluran dan

Pencairan

Perempuan dan Keluarga Berencana

Bantuan

Keuangan

di-

Kepada:

Bima

Mendasarkan surat dari Pemerintah Desa...Nomor...., tanggal..... perihal Permohonan Pencairan Bantuan Keuangan, setelah kami lakukan pencermatan dan verifikasi terhadap kebenaran Rencana Penggunaan Bantuan Keuangan dan Laporan Penyerapan Penggunaan Bantuan Keuangan sebelumnya, maka dengan ini kami merekomendasikan pencairan Bantuan Keuangan sebesar Rp...(...).

Adapun kelengkapan pengajuan penyaluran dan pencairan sebagaimana terlampir, meliputi :

2. Laporan Penyerapan Penggunaan Bantuan Keuangan sebelumnya;
1. Rencana penggunaan bantuan keuangan;
3. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dan

Demikian untuk menjadi periksa.

4. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Bantuan Keuangan sebelumnya.

Camat ...,

.....

Pangkat/Golongan NIP.

## F. Contoh pemberitahuan tertulis pencairan Bantuan Keuangan

## KOP BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA

Nomor

:

...., ....

Lampiran Hal

:

Kepada:

: Pencairan

Yth.

Kepala Desa

Bantuan

Kecamatan

Keuangan

di

....

Mendasarkan pada Surat Bupati Bima Nomor .... Tanggal ... hal... , dengan ini kami beritahukan bahwa sesuai dengan Surat Saudara Nomor..... tanggal.... Perihal Permohonan Penyaluran dan Pencairan Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah kepada Desa Tahun Anggaran ..... serta Surat Rekomendasi Camat..... Nomor.... Tanggal.... Hal...., maka Saudara dapat mencairkan Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah kepada Desa Tahun Anggaran.... Desa..... sebesar Rp.... (....). Demikian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala,

....

Pangkat/Golongan

NIP.

Tembusan disampaikan kepada:

1. Camat ... ;

2. Direktur/Pimpinan Bank ....

3. Arsip.

Bima, BUPATI BIMA

Cap/ttd

HJ. INDAH DHAMAYANTI PUTRI

## G. Contoh Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa

SEMESTER

KECAMATAN DESA

:

: LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA DESA

:

| NO | LOKASI | ANGGARAN (Rp) | REALISASI | REALISASI | SISA ANGGARAN (Rp) | KET |
|-------|----------|-----------------|-------------|-------------|----------------------|-------|
| NO | LOKASI | ANGGARAN (Rp) | (Rp) | (%) | SISA ANGGARAN (Rp) | KET |
| 2. 3. | | | | | 1. dst | |
| | JUMLAH | | | | | |

Bima,....

Mengetahui,

Camat ...


NIP

(....)

Penanggungjawab Kepala Desa...


(.....)

BUPATI BIMA, ttd

Hj. INDAH DHAMAYANTI PUTRI