Unknown Unknown Nomor 36 Tahun 2017 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MAJENE NOMOR 22 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN MAJENE TAHUN 2017 BUPATI MAJENE, (berlaku 28 Agustus 2017)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah dan dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, dipandang perlu melakukan perubahan Kedua pada Peraturan Bupati Majene Nomor 22 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah daerah (RKPD) Kabupaten Majene Tahun 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Majene tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Majene Nomor 22 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Majene Tahun 2017.
Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksanaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5233);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahahn Lembaran Negara Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
16. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 95);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 310);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Majene Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2012 Nomor 9);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2012 Nomor 12);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majene (Lembaran daerah Kabupaten Majene Tahun 2016 Nomor 12);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Majene Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupten Majene Tahun 2016 Nomor 13).
MEMUTUSKAN :
Menetapkan: PERATURAN BUPATI MAJENE TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MAJENE NOMOR 22 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2017.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Majene.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai Unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Majene.
4. Pembangunan Daerah adalah Pembangunan yang dilaksanakan dalam wilayah Kabupaten Majene.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (Dua Puluh) tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (Lima) tahun.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD Pemerintah Kabupaten Majene adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (Satu) tahun.
8. Rencana Strategis Satuan Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat Renstra-SKPD adalah Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Majene.
9. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat Renja-SKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (Satu) tahun.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Perubahan RKPD Kabupaten Majene Tahun 2017 disusun dengan maksud sebagai berikut:
- a. Pedoman bagi OPD dalam menyusun Perubahan RenjaPerangkat Daerah Tahun 2017.
- b. Landasan penyusunan perubahan kebijakan umum Anggaran dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran sementara untuk Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan tujuan untuk menyelaraskan antara perencanaan dan penganggaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017.
RUANG LINGKUP PERUBAHAN RKPD
KABUPATEN MAJENE TAHUN 2017
BAB II - RUANG LINGKUP PERUBAHAN RKPD
Pasal 3
- (1) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, memuat tentang:
- a. Rancangan kerangka ekonomi makro daerah;
- b. Prioritas pembangunan daerah;
- c. Rencana kerja dan pendanaannya.
- (2) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
- a.
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I. Pokok-pokok perubahan RKPD Kabupaten Majene Tahun 2017, terdiri dari:
1. BAB I Pendahuluan;
2. BAB II Hasil evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2016 dan Tahun 2017 sampai dengan Triwulan II;

3. BAB III Rencana Program dan Kegiatan Prioritas dalam Perubahan RKPD Kabupaten Majene Tahun 2017;
4. BAB IV Penutup.
- b. Lampiran II. Matrik Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah dalam Perubahan RKPD Kabupaten Majene Tahun 2017.
- (3) Lampiran I dan Lampiran II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PELAKSANAAN PERUBAHAN RKPD KABUPATEN MAJENE TAHUN 2017

## Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majene.

Ditetapkan di Majene pada tanggal 28 Agustus 2017

BUPATI MAJENE,

CAP/TTD

H. FAHMI MASSIARA

Diundangkan di Majene pada tanggal 28 Agustus 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE,

CAP/TTD

## H. BURHANUDDIN.

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2017 NOMOR 36.