PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO Nomor 2 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Per (berlaku 7 Maret 2005)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
KABUPATEN TEBO PEMERINTAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO
NOMOR 2 TAHUN 2005
TENT ANG
KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN TEBO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TEBO,
- a. bahwa dalam rangka menempatkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai mitra sejajar dengan Pemerintah Daerah sehingga terjalin hubungan yang harmonis dan saling mendukung dalam membangun masyarakat sejahtera di Kabupaten Tebo;
- b. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan fungsi DPRD, melalui APBD dianggarkan atau disediakan penghasilan tetap dan tunjangan kesejahteraan serta belanja penunjang kegiatan lainnya, agar lembaga tersebut dapat meningkatkan kinerjanya sesuai dengan Rencana Kerja yang telah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tebo tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tebo;
1. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3969);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286 ) ;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355 ) ;
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 4389 ) ;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 ) ; / 6. =r:: .. -; ..
Menetapkan
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Dana Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438 ) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor4021);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022 );
9. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023 );
10. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024 ) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027 );
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028 );
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090 );
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO
dan
BUPATI TEBO,
MEMUTUSKAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN TEBO.
7
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Tebo;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah ;
3. Bupati adalah Bupati Tebo;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tebo;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah ;
6. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD ;
7. Anggota DPRD adalah mereka yang tel ah diresmikan keanggotaannya sebagai Anggota DPRD dan telah mengucapkan sumpah/janji ## BAB II
KEDUDUKAN PROTOKOLER PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Bagian Pertama Acara Resmi
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD memperoleh kedudukan Protokoler dalam Acara Resmi;
- (2) Acara Resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Acara Resmi Pemerintah yang diselenggarakan di Daerah;
- b. Acara Resmi Pemerintah Daerah yang menghadirkan Pejabat Pemerintah;
- c. Acara Resmi Pemerintah Daerah yang dihadiri oleh Pejabat Pemerintah Daerah. /
Bagian Kedua Tata Tempat
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Tata tempat Pimpinan dan Anggota DPRD dalam acara resmi yang diadakan di lbukota Kabupaten sebagai berikut :
- (1) Ketua DPRD disebelah kiri Bupati;
- (2) Wakil-wakil Ketua DPRD bersama dengan Wakil Bupati setelah pejabat instansi vertikal lainnya ;
- (3) Anggota DPRD ditempatkan bersama dengan Pejabat Pemerintah Daerah lainnya yang setingkat Asisten Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas/Badan dan atau Satuan Kerja Daerah lainnya.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
Tata tempat dalam rapat-rapat DPRD sebagai berikut :
- (1) Ketua DPRD didampingi oleh Wakil-wakil Ketua DPRD;
- (2) Bupati dan Wakil Bupati ditempatkan sejajar dan disebelah kanan Ketua DPRD;
- (3) Wakil-wakil Ketua DPRD duduk disebelah kiri Ketua DPRD;
- (4) Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk anggota;
- (5) Sekretaris DPRD menduduki tempat di belakang jajaran Bupati dan Pimpinan DPRD dengan posisi sebelah kiri atau disesuaikan dengan kondisi ruang rapat;
- (6) Peninjau dan undangan menduduki tempat dibelakang anggota DPRD atau sesuai deilgan kondisi ruang rapat.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5
Tata tempat dalam acara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati sebagai berikut:
- (1) Ketua DPRD di sebelah kiri Pejabat yang akan mengambil sumpah/janji dan melantik Bupati dan Wakil Bupati;
- (2) Wakil-Wakil Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Ketua DPRD;
- (3) Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk anggota;
- (4) Bupati dan Wakil Bupati yang lama, duduk disebelah kanan Pejabat yang akan mengambil sumpah/janji dan melantik Bupati dan Wakil Bupati;
- (5) Galon Bupati dan Wakil Bupati yang akan dilantik duduk disebelah kiri Wakil-wakil Ketua DPRD;
- (6) Sekretaris DPRD menduduki tempat di belakang jajaran Bupati dan Pimpinan DPRD dengan posisi sebelah kiri atau disesuaikan dengan kondisi ruang rapat;
- (7) Peninjau dan undangan menduduki tempat dibelakang anggota DPRD atau sesuai dengan kondisi ruang rapat; £
8. Mantan Bupati.;.~·-···
- (8) Mantan Bupati dan Wakil Bupati setelah pelantikan duduk di sebelah kiri Wakil-wakil DPRD;
- (9) Bupati dan Wakil Bupati yang baru di lantik duduk di sebelah kanan Pejabat yang mengambil sumpah/janji dan melantik Bupati dan Wakil Bupati.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 6
Tata tempat dalam acara pengucapan sumpah/janji anggota DPRD meliputi:
- (1) Pimpinan DPRD duduk di sebelah kiri Bupati dan Ketua Pengadilan Negeri atau pejabat yang ditunjuk duduk disebelah kanan Bupati;
- (2) Anggota DPRD yang akan mengucapkan sumpah/janji, duduk di tempat yang telah disediakan;
- (3) Setelah mengucapkan sumpah/janji Pimpinan Sementara DPRD duduk di sebelah kiri Bupati;
- (4) Pimpinan DPRD yang lama dan Ketua Pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk duduk ditempat yang telah disediakan;
- (5) Sekretaris DPRD duduk di belakang Pimpinan DPRD;
- (6) Para undangan dan anggota DPRD lainnya duduk di tempat yang telah disediakan; dan
- (7) Pers/Kru TV/Radio disediakan tempat tersendiri.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 7
Tata tempat dalam acara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD hasil Pemilihan Umum sebagai berikut:
- (1) Pimpinan Sementara DPRD duduk disebelah kiri Bupati dan Wakil Bupati;
- (2) Pimpinan Sementara DPRD duduk disebelah kanan Ketua Pengadilan Negeri;
- (3) Setelah pelantikan, Ketua DPRD duduk disebelah kiri Bupati dan Wakil Bupati, Wakil-wakil Ketua DPRD duduk disebelah kiri ketua DPRD;
- (4) Mantan Pimpinan Sementara DPRD dan Ketua Pengadilan Negeri duduk di tempat yang telah disediakan.
Bagian Ketiga
Tata Upacara
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 8
- (1) Tata upacara dalam acara resmi dapat berupa upacara bendera atau bukan upacara bendera;
- (2) Untuk keseragaman, kelancaran, ketertiban, dan kekhidmatan jalannya acara resmi, diselenggarakan tata upacara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. . ... L Bagian Keempat ... ...
1~
Bagian Keempat
Tata Penghormatan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 9
- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD mendapat penghormatan sesuai dengan penghormatan yang diberikan kepada Pejabat Pemerintah;
- (2) Penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD Bagian Pertama Penghasilan
BAB Ill - BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD Bagian Pertama Penghasilan
Pasal 10
Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari :
- a. Uang Representasi;
- b. Uang Paket;
- c. Tunjangan Jabatan;
- d. Tunjangan Panitia Musyawarah;
- e. Tunjangan Komisi;
- f. Tunjangan Panitia Anggaran;
- g. Tunjangan Sadan Kehormatan;
- h. Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya.
BAB Ill - BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD Bagian Pertama Penghasilan
Pasal 11
- ( 1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Uang Representasi;
- (2) Uang Representasi Ketua DPRD setara dengan Gaji Pokok Bupati yang ditetapkan Pemerintah;
- (3) Uang Representasi Wakil Ketua DPRD sebesar 80 % (Delapan puluh perseratus) dari Uang Representasi Ketua DPRD;
- (4) Uang Representasi Anggota DPRD sebesar 75 % (Tujuh puluh lima perseratus) dari Uang Representasi Ketua DPRD;
- (5) Selain Uang Representasi yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diberikan Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras yang besamya sama dengan ketentuan yang berlaku pada Pegawai Negeri Sipil.
BAB Ill - BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD Bagian Pertama Penghasilan
Pasal 12
- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Uang Paket;
- (2) Uang Paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 10 % (Sepuluh perseratus) dari uang representasi yang bersangkutan Pasa/13. 7 ..
t?7
- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Jabatan;
- (2) Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 145 % (Seratus empat puluh lima perseratus) dari masing-masing Uang Representasi.
BAB Ill - BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD Bagian Pertama Penghasilan
Pasal 14
- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang duduk dalam Panitia Musyawarah atau Komisi atau Panitia Anggaran atau Sadan Kehormatan atau Alat Kelengkapan lainnya yang diperlukan, diberikan tunjangan sebagai berikut:
- a. Ketua sebesar 7,5 % (Tujuh setengah perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
- b. Wakil Ketua sebesar 5 % (Lima perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
- c. Sekretaris sebesar 4 % (Empat perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
- d. Anggota sebesar 3 % (Tiga perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.
- (2) Tunjangan Sadan Kehormatan unsur luar DPRD yang duduk dalam Sadan Kehormatan, diberikan tunjangan sebagai berikut:
- a. Ketua paling tinggi 50 % (Lima puluh perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
- b. Wakil Ketua paling tinggi 45 % (Empat puluh lima perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
- c. Anggota paling tinggi 40 % (Empat puluh perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
BAB Ill - BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD Bagian Pertama Penghasilan
Pasal 15
Pajak Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD dikenakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Kedua Tunjangan Kesejahteraan
BAB Ill - BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD Bagian Pertama Penghasilan
Pasal 16
- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD berserta keluargannya diberikan tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan;
- (2) Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapat pemeliharaan kesehatan dan pengobatan yaitu suami atau istri beserta 2 (dua) orang anak;
- (3) Tunjangan kesehatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk pembayaran premi asuransi kesehatan kepada Lembaga Asuransi Kesehatan yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah. . ... f Pasa/17 ... ...
- (1) Pimpinan DPRD disediakan masing-masing 1 (satu) rumah jabatan beserta perlengkapannya dan 1 (satu) unit kendaraan dinas jabatan;
- (2) Belanja pemeliharaan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan dibebankan pada APBD;
- (3) Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa baktinya, wajib mengembalikan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian.
BAB Ill - BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD Bagian Pertama Penghasilan
Pasal 18
- (1) Anggota DPRD dapat disediakan masing-masing 1 (satu) rumah dinas beserta pelengkapannya;
- (2) Belanja pemeliharaan rumah dinas dan perlengkapannya dibebankan padaAPBD;
- (3) Dalam hal Anggota DPRD diberhentikan atau berakhir masa baktinya, wajib mengembalikan rumah jabatan beserta perlengkapannya dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian.
BAB Ill - BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD Bagian Pertama Penghasilan
Pasal 19
Rumah jabatan Pimpinan DPRD, rumah dinas Anggota DPRD beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD tidak dapat disewabelikan atau digunausahakan atau dipindahtangankan atau diubah struktur bangunan dan status hukumnya.
BAB Ill - BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD Bagian Pertama Penghasilan
Pasal 20
- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan pimpinan atau rumah dinas Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan;
- (2) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa uang sewa rumah yang besamya disesuaikan dengan standar harga setempat yang berlaku yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB Ill - BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD Bagian Pertama Penghasilan
Pasal 21
- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pakaian dinas;
- (2) Standar satuan harga dan kualitas bahan pakaian dinas ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB Ill - BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD Bagian Pertama Penghasilan
Pasal 22
Oalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD meninggal dunia, kepada ahli waris diberikan:
- a. Uang duka wafat sebesar 2 (dua) kali uang representasi atau apabila meninggal dunia dalam menjalankan tugas diberikan uang duka tewas sebesar 6 (enam) kali uang representasi;
- b. Bantuan biaya pengurusan jenazah.
Bagian Ketiga Uang Jasa Pengabdian
BAB Ill - BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD Bagian Pertama Penghasilan
Pasal 23
- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan uang jasa pengabdian;
- (2) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRD dengan ketentuan:
- a. Masa bakti kurang dari 1 (satu) tahun, dihitung 1 (satu) tahun penuh dan diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan uang representasi;
- b. Masa bakti sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan uang representasi;
- c. Masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 2 (dua) bulan uang representasi;
- d. Masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 3 (tiga) bulan uang representasi;
- e. Masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 4 ( em pat) bu Ian uang representasi;
- f. Masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 6 (enam) bulan uang representasi.
- (3) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada ahli warisnya;
- (4) Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan dinyatakan diberhentikan secara hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BABIV
BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD
BAB Ill - BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD Bagian Pertama Penghasilan
Pasal 24
- (1) Belanja Penunjang Kegiatan disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD;
- (2) Belanja Penunjang Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun
BAB Ill - BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD Bagian Pertama Penghasilan
Pasal 25
- ( 1) Sekretaris DPRD menyusun belanja DPRD yang terdiri dari atas belanja penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD, tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD dan belanja Penunjang Kegiatan DPRD yang diformulasikan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD; L (2) Belanja. ...
- (2) Belanja penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam ketentuan Pasal 10, dianggarkan dalam Pos DPRD;
- (3) Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam ketentuan Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23 serta Belanja Penunjang Kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRD yang diuraikan kedalam jenis belanja sebagai berikut:
- a. Belanja Pegawai;
- b. Belanja Barang dan Jasa;
- c. Belanja Perjalanan Dinas;
- d. Belanja Pemeliharaan;
- e. Belanja Modal.
- (4) Pengelolaan belanja DPRD dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB Ill - BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD Bagian Pertama Penghasilan
Pasal 26
Penganggaran atau tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban belanja DPRD untuk tujuan lain diluar ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, dinyatakan melanggar hukum.
BAB Ill - BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD Bagian Pertama Penghasilan
Pasal 27
- (1) Anggaran belanja DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD Kabupaten Tebo;
- (2) Penyusunan, pelaksanaan tata usaha dan pertanggungjawaban belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disamakan dengan belanja satuan kerja perangkat daerah lainnya.
BABVI KETENTUAN PENUTUP
BAB Ill - BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD Bagian Pertama Penghasilan
Pasal 28
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
BAB Ill - BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD Bagian Pertama Penghasilan
Pasal 29
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 27 Tahun 2001 tentang kedudukan keuangan ketua, wakil ketua dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tebo sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2002 dinyatakan tidak berlaku. Pasa/ JO ... /
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO NOMOR 2 TAHUN 2005 TENT ANG
## KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN TEBO
## 1. UMUM
Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, telah menegaskan bahwa DPRD merupakan Lembaga Pemerintah Daerah sebagai wahana demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Sebagai Lembaga Pemerintahan Daerah, DPRD mempunyai kedudukan setara dan memiliki hubungan kerja bersifat kemitraan dengan Pemerintah Daerah. Kedudukan yang setara bermakna bahwa antara DPRD dan Pemerintah Daerah memiliki kedudukan yang sama dan sejajar dalam arti tidak saling membawahi. Hubungan bersifat kemitraan berarti DPRD merupakan mitra kerja Pemerintah Daerah dalam membuat kebijakan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Berdasarkan hal tersebut antar kedua lembaga wajib memelihara dan membangun hubungan kerja yang harmonis dan satu sama lain harus saling mendukung, bukan sebagai lawan atau pesaing.
Untuk terjalinnya hubungan kerja yang harmonis dan saling mendukung, diperlukan adanya pengaturan tentang hak-hak protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD. Hal tersebut bertujuan agar masing-masing memperoleh hak dan melaksanakan kewajiban meningkatkan peran dan tanggungjawab mengembangkan kehidupan demokrasi, menjamin keterwakilan rakyat dan daerah dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, mengembangkan hubungan dan mekanisme checks and balances antara lembaga legislatif dan eksekutif, meningkatkan kualitas, produktivitas, dan kinerja demi terwujudnya keadilan dan kesejahteraan masyarakat.
Pengaturan tentang kedudukan protokoler Pimpinan dan Anggota DPRD merupakan pedoman pelaksanaan acara kenegaraan atau acara resmi Pemerintah yang diselenggarakan di Kabupaten Tebo sehubungan dengan jabatannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD. Pengaturan dimaksud meliputi pengaturan tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan.
Pengaturan mengenai hak-hak keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD merupakan pedoman dalam rangka penyediaan atau pemberian penghasilan tetap dan tunjangan kesejahteraan serta belanja penunjang kegiatan untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi DPRD melalui APBD berdasarkan asas efisiensi, efektifitas, transparansi, dan bertanggungjawab dengan tujuan agar lembaga tersebut dapat meningkatkan kinerjanya sesuai dengan Rencana Kerja yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD.
Pengaturan kedudukan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD harus proporsional yaitu penyediaan belanja penunjang kegiatan DPRD harus mempertimbangkan asas kepatutan, kewajaran, dan rasional antara dana yang disediakan untuk Sekretariat DPRD guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPRD dalam rangka meningkatkan kualitas, produktivitas, dan kinerjanya dibandingkan dengan kompleksitas permasalahan yang dihadapi dan harus dipecahkan serta kemampuan keuangan daerah. Pimpinan ./
Pimpinan dan Anggota DPRD setelah mengakhiri masa baktinya tidak diberikan hak pensiun sebagaimana layaknya pejabat pemerintah. Sehubungan dengan hal tersebut sebagai imbalan atas jasa selama mengabdi sampai dengan diberhentikan dengan hormat, kepada yang bersangkutan patut diberikan uang jasa pengabdian.
Dalam kaitan itu diperlukan adanya pengaturan mengenai pemberian uang jasa pengabdian bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang telah menyelesaikan tugasnya dengan baik. Namun bagi mereka yang diberhentikan akibat dinyatakan melanggar sumpah/janji, kode etik DPRD dan atau tidak melaksanakan kewajiban sebagai anggota DPRD atau dinyatakan melakukan tindak pidana sesuai dengan keputusan tetap dari pengadilan, tidak diberikan uang jasa pengabdian.
Anggaran belanja DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD. Berhubung DPRD bukan merupakan Perangkat Daerah, maka Sekretaris DPRD bertugas menyusun belanja DPRD yang terdiri dari Belanja Pimpinan dan Anggota DPRD yang diformulasikan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD serta melaksanakan pengelolaan keuangan DPRD. Dengan demikian, penyusunan, pembahasan usulan, pelaksanaan, periatausahaan, dan pertanggungjawabannya diperlakukan sama dengan belanja Perangkat Daerah lainnya.
Penganggaran dan tindakan pengeluaran atas beban belanja DPRD untuk tujuan lain diluar ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, dapat dinyatakan melanggar hukum.
Peraturan Daerah ini ditetapkan sebagai bentuk dari upaya untuk membangun, menata dan memperbaharui sistim pengaturan mengenai kedudukan protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Tebo berdasarkan asas efisiensi, efektifitas, transparansi, dan bertanggungjawab, dengan tujuan agar lembaga tersebut dapat meningkatkan kinerjanya sesuai dengan Rencana Kerja yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD dan menurut Peraturan Perundang-undangan serta kemampuan sumber daya Pemerintah Daerah. Lebih jauh diharapkan, dengan adanya kedudukan protokoler dan keuangan DPRD yang jelas maka pelaksanaan otonomi daerah dapat berjalan secara optimal dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tebo dapat terwujud.
## 11. PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup jelas Pasal2 Ayat (1) Cukup jelas. Huruf a Acara Resmi di Daerah adalah acara yang diselenggarakan di lbukota Kabupaten, Kecamatan, dan Kelurahan/Desa. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. =."
PENJELASAN
Pasal 3
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 4
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 5
Ketentuan ini hanya berlaku apabila pelantikan Bupati dan Wakil Bupati berlangsung di Gedung DPRD.
PENJELASAN
Pasal 6
Cukup jelas. Pasal· 7 Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 8
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 9
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 10
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 11
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 12
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 13
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 14
Ayat (1) Cukup jelas. Yang dimaksud dengan alat kelengkapan lainnya seperti Panitia Legislasi. Ayat (2) Cukup jelas. Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 15
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 16
Ayat (1) Cukup jelas. Tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan sama dengan ketentuan yang berlaku pada Pegawai Negeri Sipil Golongan IV. Ayat (2) Cukup jelas. Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 17
Ayat (1) Cukup jelas. Penyediaan rumah jabatan, perlengkapan dan kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD berpedoman pada standar yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Pada saat penyerahan pemakaian rumah jabatan beserta perlengkapan serta 1 (satu) kendaraan dinas jabatan, dituangkan dalam ikatan perjanjian antara Pemerintah Daerah dengan Pimpinan DPRD. Ayat (2) Cukup jelas. Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 18
Ayat (1) Cukup jelas. Penyediaan rumah dinas Anggota DPRD beserta perlengkapannya berpedoman pada standar yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Penyerahan pemakaian rumah dinas beserta perlengkapannya, dituangkan dalam ikatan perjanjian antara Pemerintah Daerah dengan yang bersangkutan. Ayat (2) Cukup jelas. Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 19
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 20
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 21
Ayat (1) Cukup jelas. Pakaian Dinas beserta atributnya terdiri