PERATURAN BUPATI PAMEKASAN Nomor 5 Tahun 2014 tentang TATA CARA PENGALOI(ASIAN DAN PEITYALURAIV DANA BAGI IIASIL PA"'AK DAERA}I DAIT RETRIBUSI DAERAII KEPADA DESA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 97 ayat (3) dan ayat (4) dan Pasalgg ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2OI4 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa;
- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa dipandang kurang efektif dan efisien dalam pelaksanaannya serta tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sehingga perlu disesuaikan;
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42561;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OA4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a355); 2.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5Oa9); 3.
- Undang-Undang Nomor t2 Tahun 2Atl tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2ALI Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5%\; 4.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2OL4 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a95); 5.
Menetapkan
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OI4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 2441, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor L4O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2OL4 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20L4 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 5539);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2Ol4 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OLl tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2OII;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2OI4 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
MEMUTUSI(AN:
- PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA.
BAB I - KETENTUAIT TIMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.
3. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
5. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau korporasi.
4. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa ## BAB II PENGALOKASIAN DAIYA BAGI HASIL
BAB I - KETENTUAIT TIMUM
Pasal 2
Pemerintah Daerah mengalokasikan bagian dari hasil Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa paling sedikit lOo/o (sepuluh perseratus) dari Realisasi Penerimaan Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
BAB III - PEITGHITUNGAN DA.IVA BAGI HASIL
Pasal 3
- (1) Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dihitung
BAB III - PEITGHITUNGAN DA.IVA BAGI HASIL
Pasal 4
- (1) Dana Bagi Hasil dikelola dalam APBDes.
2. (21 Dana Bagi Hasil disalurkan ke Rekening Kas Desa dalam 2 tahap yakni:
- a. semester I, dibayarkan pada bulan Juni sebesar 5oo/o (lima puluh perseratus) dari penetapan sementara setelah Desa menyampaikan Perdes APBDes, Pakta Integritas, dan tanda bukti berupa kwitansi bermeterai yang ditandatangani oleh Kepala Desa; dan
- b. semester II, dibayarkan pada bulan Desember sebesar selisih antara penetapan definitif dengan realisasi penyaluran semester I.
- (3) Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan Dana Bagi Hasil kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan diketahui Camat.
- (4) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan verifikasi atas permohonan yang diajukan oleh Kepala Desa meliputi:
- a. kesesuaian antara tanda bukti berupa kwitansi dengan surat ketetapan Dana Bagi Hasil;
- b. pakta integritas; dan
- c. kesesuaian antara besaran dana yang diminta dengan sisa anggaran yang tersedia untuk penyaluran semester II.
8. (s) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa meneruskan permohonan pencairan kepada Badan Keuangan Daerah selaku PPKD dengan menerbitkan SPP dan SPM.
- (6) Kepala Badan Keuangan Daerah selaku PPKD memerintahkan kepada Bendahara Hibah, Bansos, Bantuan Keuangan dan Belanja tak terduga untuk memproses Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) yang diajukan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
10. (71 SPM yang telah diterbitkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selanjutnya diajukan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah.
- (8) Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan SP2D ke Rekening Kas Desa.
12. (e) Format Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (21huruf a dan ayat (4) huruf b tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB V PENGGUNAAN

Pasal 5

- Dana Bagi Hasil digunakan untuk mendukung pelayanan pemerintahan di Desa. (1)
- Dana Bagi Hasil dianggarkan dalam APBDes pada kelompok pendapatan Transfer ke Desa. (21
- Apabila terdapat perubahan jumlah alokasi Dana Bagi Hasil setelah APBDes ditetapkan, maka perubahan alokasi Dana Bagi Hasil dimaksud disesuaikan pada Perubahan APBDes tahun anggaran berkenaan. (3)

- (4) Terhadap kekurangan pembayaran Dana Bagi Hasil tahun sebelumnya dipenuhi secara bertahap yang dianggarkan pada tahun berikutnya.

## BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Dana Bagi Hasil dilaksanakan oleh:
- b. Inspektur; dan
- a. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- c. Camat.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian pedoman, fasilitasi, bimbingan, dan konsultasi.

## BAB VII PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku diundangkan. pada tanggal

Agar setiap orang mengetahuinya, pengundangan Peraturan Bupati penempatannya dalam Berita Daerah. memerintahkan ini dengan


Ditetapkan di Pamekasan pada tanggal 10 Februart2OIT

MEKASAN,

Wr'^-./

ACHMAD SYAFII

Diundangkan di Pamekasan pada tanggal 10 Februari2OIT

SEKRETARIS DAERAH


BERITA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2OI7 NOMOR 5

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PAMEKASAN NOMOR 5 TAHUN 2OI7 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, DAN PENYALURAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA

(Kop Pemerintah Desa)

## PAKTA INTEGRITAS PERMOHONAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

No. Identitas/KTP

Alamat

Jabatan

Sehubungan dengan permohonan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang bersumber dari APBD Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2O&gt;&lt;x, dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Bertanggung jawab penuh atas kebenaran formil dan materiil dokumen kelengkapan permohonan; dan
2. Bersedia melaksanakan pekerjaan/kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Pakta Integritas ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab serta tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.

KEPALA DESA

Materai ttd

(Nama lengkap)


ACHMAD SYAFII