PERATURAN WALIKOTA RI Nomor 5 Tahun 2016 tentang GARA BARAT PERATURAN WALIKOTA BIMA NOMOR ?J0 TAHUN 2016 TENT ANG KEDUDUKAN ,. SUS UN AN ORGANISASI, TUG AS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SATUAN POLIS! PAMONG PRAJA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
2. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima, perlu ditetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan W alikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011Nomor82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5274);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
Menetapkan
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56-01};
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 ten tang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094~;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 7 Tahun 2{H5 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2015 Nomor 167, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 167);
12. Peraturan Daerah Kota Birna Nomor 5 Tahun 2016 tentarrg Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 183, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 88);
MEMUTUSKAN:
PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SATUAN POLIS! PAMONG PRAJA.
BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota 'irri yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Bima.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bima.
4. 4~ Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bima.
6. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga fungsional yang terbagi atas berbagai kelompok masing-masing ## BAB III SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 3
- ( 1) Susunan Organisasi Satpol PP, terdiri atas :
- a. Kepala Satuan.
- b. Sekretariat, terdiri dari :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Perencanaan; dan
3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah, terdiri dari:
1. Seksi Pembinaan dan Pengawasan;
2. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan; dan
3. Seksi Penyuluhan.
- d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, terdiri dari :
1. Pengaduan, Data dan Informasi;
2. Seksi Kerjasama; dan
3. Seksi Operasi dan Pengendalian.
- e. Bidang Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana, terdiri dari :
1. Seksi Pendidikan dan Pelatihan;
2. Seksi Pengadaan Sarana dan Prasarana; dan
3. Seksi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana.
- f. Bidang Pemadam Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat, terdiri dari:
1. Seksi Pencegahan Kebakaran;
2. Seksi Pemadam Kebakaran; dan
3. Seksi Perlindungan Masyarakat.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Satpol PP tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan W alikota ini.


## BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kepala Satuan

## Pasal 4

- ( 1) Kepala Satuan mempunyai tugas membantu walikota dalam meiaksanakan fungsi peiaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang ketentraman, ketertiban, perlindungan masyarakat dan sub urusan kebakaran.
- (2) Kepala Satuan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 'pada ayat ti) menyeienggarakan fungsi:
- a. penyusunan program dan pelaksanaan penegakkan Perda, penyelenggaraan ketertiban um um, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat serta urusan kebakaran;
- b. pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan W alikota;
- c. pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketertiban umum, dan ketenteraman masyarakat serta urusan kebakaran di daerah;
- d. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
- e. pelaksanaan koordinasi penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan W alikota serta penyelenggaraan ketertiban um um dan ketenteraman masyarakat dengan aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dan/atau aparatur lainnya;
- f. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
- g. penyusunan peraturan perundang-undangan daerah serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah;
- h. pelaksanaan pengamanan dan pengawalan tamu VIP termasuk pejabat negara dan tamu negara;
- i. pelaksanaan pengamanan dan penertiban aset yang belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- J. peiaksanaan pembinaan tekrris operasional kepada Unit Pelaksana Satpol PP Kecamatan; dan
- k. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang berikan oleh W alikota sesuai bidang tugasn ya.


## Bagian Kedua Sekretariat

## Pasal 5

- ( 1) Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan Aparatur Sipil Negara kepada semua unsur di lingkungan Badan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), sekretariat mempunyai fungsi:
- a. pengoordinasian penyusunan rencana dan program, penyusunan laporan dan evaluasi;
- b. pengelolaan urusan keuangan;
- c. pengelolaan barang inventaris milik/kekayaan daerah dan negara di lingkungan Badan;
- d. pengelolaan urusan Aparatur Sipil Negara; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Sekretariat, membawahi:
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Perencanaan; dan
- c. Sub Bagian Keuangan.

## Paragraf

## 1

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

## Pasal 6

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, urusan ASN, urusan perlengkapan, rumah tangga, dan penataan barang milik daerah / negara.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana dan anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. pelaksanaan urusan rencana kebutuhan dan usulan pengembangan pegawai;
- c. pelaksanaan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, pemberhentian dan pensiun pegawai;
- d. pelaksanaan urusan tata usaha, kearsipan, rumah tangga, keamanan dan kebersihan;
- e. pelaksanaan penataan administrasi barang milik daerah/ negara;
- f. pelaksanaan urusan kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai;
- g. penyusunan laporan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.


## Paragraf 2 Sub Bagian Perencanaan

## Pasal 7

- ( 1) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang ketentraman, ketertiban, perlindungan masyarakat dan sub urusan kebakaran.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Perencanaan mempunyai fungsi:
- a. penyiapan bahan penyusunan rencanan kerja, program dan kegiatan;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program;
- c. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan program di bidang ketentraman, ketertiban, perlindungan masyarakat dan sub urusan kebakaran;
- d. penyiapan bahan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahunan di bidang ketentraman, ketertiban, perlindungan masyarakat dan sub urusan kebakaran;
- e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta laporan kegiatan;
- f. pelaksanaan penyelesaian tindak lanjut basil pemeriksaan;
- g. pelaksanaan pengelolaan data dan kerjasama; dan
- h. pelaksanaan penyusunan laporan hasil perencanaan; dan
1. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 3 Sub Bagian Keuangan

## Pasal 8

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan keuangan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana dan anggaran Sub Bagian Keuangan;
- b. pelaksanaan urusan keuangan;
- c. pelaksanaan urusan akutansi, verifikasi keuangan;
- d. pelaksanaan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak dan pelaporan keuangan;


+-.

- e. penyiapan bahan dan melaksanakan evaluasi realisasi anggaran;
- f. pelaksanaan penyusunan laporan keuangan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

## Bagian Ketiga Bidang Penegakan Perundangundangan Daerah

## Pasal 9

- ( 1) Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah mempunyai tugas melakukan perencanaan, mengatur, mengawasi dan mengoordinasikan kegiatan bawahan dalam rangka pelaksanaan program kerja di bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah mempunyai fungsi :
- a. perumusan dan penetapan program kerja dan penetapan kinerja Bidang ;
- b. pengoordinasian penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran ( RKA/DPA) dan Program Kerja Sub Bidang di bawahnya;
- c. perumusan dan penjabaran kebijakan teknis di bidang penegakan perundang-undangan daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. pelaksanaan koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD)/Instansi terkait, dalam rangka tim yustisia dan keterpaduan pelaksanaan program/kegiatan di bidang penegakan perundangundangan daerah;
- e. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi teknis kerjasama pembinaan dan penegakan perundang-undangan daerah;
- f. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama/kemitraan dengan instansi terkait, masyarakat dan/atau swasta dalam rangka penegakan perundang-undangan daerah;
- g. pelaksanaan koordinasi terhadap pemberdayaan dan pelaksanaan tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
- h. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait terhadap ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran atas perundang-undangan daerah;
- i. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan teknis penyelidikan dan penyidikan penegakan peraturan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- J. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang; dan
- k. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- ~3) Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, membawahi:
- a. Seksi Pembinaan dan Pengawasan;
- b. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan; dan
- c. Seksi Penyuluhan.


## Paragraf 1 Seksi Pembinaan dan Pengawasan

## Pasal 10

- ti j Seksi Pembinaan dan Pengawasan mempunyai tugas melakukan perencanaan, mengatur, mengawasi dan mengoordinasikan kegiatan dalam penyusunan program dan pelaksanaan kegiatan di bidang pembinaan pengawasan dan penyuluhan perundangundangan daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Seksi Pembinaan dan Pengawasan mempunyai fungsi :
- a. penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan program kerja Seksi;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dan terhadap perundang-undangan daerah;
- c. penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis di bidang pembinaan dan pengawasan;
- d. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang pembinaan dan pengawasan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. penyiapan bahan penyusunan prosedur dan pedoman kegiatan pembinaan dan pengawasan perundang-undangan daerah;
- f. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisis data dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan perundang-undangan daerah;
- g. penyiapan bahan sosialisasi 'perundang-undangan daerah yang berkaitan pembinaan dan pengawasan;
- h. penyiapan bahan usulan kebijakan yang terkait dengan pembinaan dan pengawasan perundang-undangan daerah;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi; dan
- J. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.


## Paragraf 2 Seksi Penyelidikan dan Penyidikan

## Pasal 11

- { 1) Seksi Penyelidikan dan Penyidikan mempunyai tugas melakukan perencanaan, mengatur, mengawasi dan mengoordinasikan kegiatan bawahan dalam penyusunan program dan pelaksanaan kegiatan di bidang penyelidikan dan penyidikan terkait \_pelanggaran perundang-undangan daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Seksi Penyelidikan dan Penyidikan mempunyai fungsi :
- a. penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan program kerja Seksi;
- b. penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis di bidang penyelidikan dan penyidikan terkait pelanggaran perundangundangan daerah;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang penyelidikan dan penyidikan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. penyiapan bahan penyusunan prosedur dan pedoman kegiatan penyelidikan dan penyidikan terkait pelanggaran perundang-undangan daerah;
- e. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisis data dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan penyelidikan dan penyidikan terkait pelanggaran perundang-undangan daerah;
- f. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD)/Instansi terkait, masyarakat dan swasta terkait pelanggaran perundang-undangan daerah;
- g. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) terkait tugas penyidikan pelanggaraan perundang-undangan daerah;
- h. pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan terhadap laporan atau pengaduan tentang terjadinya pelanggaran perundangundangan daerah yang d.ilakukan oleh masyarakat, aparatur dan badan hukum;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sub bidang; dan 1
- j. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.


## Paragraf 3 Seksi Penyuluhan

## Pasal 12

- { l) Seksi Penyuluhan rnempunyai tugas rnelakukan pereneanaan, mengatur, mengawasi dan mengoordinasikan kegiatan dalam penyusunan program dan pelaksanaan kegiatan di bidang penyuluhan perundang-undangan daerah.
- {2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Seksi Penyuluhan mempunyai fungsi :
- a. penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan program kerja Seksi;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan penyuluhan terhadap perundang-undangan daerah;
- c. penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis di bidang penyuluhan;
- d. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang penyuluhan berpedoman pada peraturan perundangundangan yang berlaku;
- e. penyiapan bahan penyusunan prosedur dan pedoman kegiatan penyuluhan perundang-undangan daerah;
- f. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisa data dalam rangka mendukung pelaksanaan penyuluhan perundang-undangan daerah;
- g. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD)/Instansi terkait, masyarakat dan swasta dalam rangka pengembangan sistem, metode dan materi penyuluhan terkait perundangundangan daerah;
- h. penyiapan bahan sosialisasi perundang-undangan daerah yang berkaitan penyuluhan;
- i. penyiapan bahan usulan kebijakan yang terkait dengan penyuluhan perundang-undangan daerah; i
- J. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan
- k. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat

## Pasal 13

- ketenteraman masyarakat. { I] Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat mempunyai tugas melakukan perencanaan, mengatur, mengawasi dan mengoordinasikan kegiatan dalam rangka, penyelenggaraan program kerja bidang ketertiban umum dan
- {2) U-ntuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dirnaksud pada ayat (1), Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, mempunyai fungsi :
- a. perumusan dan penetapan program kerja dan penetapan kinerja Bidang;
- b. pengoordinasian penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran/ Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan Program Kerja Sub Bidang di bawahnya;
- c. perumusan dan penjabaran kebijakan teknis di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sesum peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- d. pengoordinasian, konsultasi dan sinkronisasi dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) /Instansi terkait dalam rangka keterpaduan pelaksanaan programjkegiatan di bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- e. pengoordinasian penertiban terhadap pelanggaran perundangundangan daerah;
- f. pengoordinasian dan kerja sama/kemitraan dengan instansi terkait, masyarakat dan/atau swasta dalam rangka mewujudkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- g. pengoordinasian kegiatan patroli rutin wilayah dalam rangka memelihara ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- h. pengoordinasian terhadap pengamanan aset daerah yang dipandang perlu sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
1. pengoordinasian terkait penjagaan dan pengamanan rurnah jabatan W alikota dan W akil W alikota;
- J. pengoordinasian terhadap pengamanan dan pengawalan terhadap W alikota dan W akil W alikota;
- k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan \_pelaporan pelaksanaan tugas bidang; dan
1. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3.) Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, membawahi:
- a. Seksi Pengaduan, Data dan lnformasi;
- b. Seksi Kerjasama; dan
- c. Seksi Operasi dan Pengendalian.


Paragraf I Seksi Pengaduan, Data dan lnformasi

## Pasal 14

- ·(i} Seksi Pengaduan, Data dan Informasi mempunyru tu-gas melakukan perencanaan, mengatur, mengawasi dan mengoordinasikan kegiatan dalam penyusunan program dan pelaksanaan kegiatan di bidang pengaduan, data dan informasi.
- \2) Untuk menyeienggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengaduan, Data dan Informasi mempunyai fungsi:
- a. penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan program kerja Seksi;
- b. penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis di bidang pengaduan, data dan informasi dalam rangka mewujudkan ketertiban dan ketenteraman masyarakat;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang pengaduan, data dan mformasi berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. penyiapan bahan penyusunan prosedur dan pedoman kegiatan pengaduan, data dan infonnasi dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisis data dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan pengaduan, data dan informasi terkait pemeliharaan ketertiban dan ketenteraman masyarakat;
- f. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan dan pelayanan pengaduan dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) /Instansi terkait, masyarakat dan swasta terkait dengan tugas dan fungsi Satpol PP;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.


Paragraf 2 Seksi Kerja Sama

## Pasal 15

- {1) Seksi Kerja Sama mempunyai tugas rnelakukan perencanaan, mengatur, mengawasi dan mengoordinasikan kegiatan dalam penyusunan program dan pelaksanaan kegiatan di bidang kerja sama.
- \2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Seksi Kerja Sama mempunyai fungsi :
- a. penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan program kerja Seksi;
- b. penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis di bidang kerjasama dalam rangka mewujudkan ketertiban dan ketentraman masyarakat;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang kerjasama berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- tu gas; d. penyiapan bahan penyusunan prosedur dan pedoman kegiatan kerja sama dalam rangka kelancaran pelaksanaan
- e. pelaksanaan pengumpulan, perrgoiahan dan analisis data dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan kerja sama terkait pemeliharaan ketertiban dan ketentraman masyarakat;
- f. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) /Instansi terkait, masyarakat dan swasta terkait dengan tugas dan fungsi Satpol PP;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.


## Paragraf 3 Seksi Operasi dan Pengendalian

## Pasal 16

- \ I] Seksi Operasi dan Pengendalian mempunyai tugas melakukan perencanaan, mengatur, mengawasi dan mengoordinasikan kegiatan dalam penyusunan program dan pelaksanaan kegiatan di bidang operasi dan pengandalian.
- \2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Seksi Operasi dan Pengendalian mempunyai fungsi :
- a. penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan program kerja Seksi;
- b. penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis di bidang operasi dan pengendalian dalam rangka mewujudkan ketertiban dan ketenteraman masayarakat;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang operasi dan pengendalian yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. penyiapan bahan penyusunan prosedur dan pedoman kegiatan operasi dan pengendalian dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisa data dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan operasi dan pengendalian terkait pemeliharaan ketertiban dan ketenteraman masyarakat;
- f. pelaksanaan kegiatan patroli rutin wilayah dalam rangka memelihara ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- g. pelaksanaan kegiatan pengamanan terhadap aset daerah yang dipandang perlu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. pelaksanaan kegiatan penjagaan dan pengamanan rumah jabatan Walikota dan Wakil Walikota;
- umum dan ketenteraman masyarakat; 1. pelaksanaan pengamanan dalam wilayah atau lingkungan perkantoran milik Pemerintah Daerah dari kegiatan unjuk rasa dan atau kegiatan lain yang dapat menganggu ketertiban
- J. -peiaksanaan perrgamarran dan pengawa.lan terhadap Walikota dan W akil W alikota, tamu W alikota dan W akil W alikota, terrnasuk pejabat negara dan tamu negara;
- k. monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sub bidang; dan
1. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.


Bagi.an Kelirna Bidang Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana

## Pasal 17

- {l) Bidarrg Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melakukan perencanaan, mengatur, mengawasi dan mengoordinasikan kegiatan bawahan dalam rangka, penyelenggaraan program kerja bidang Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi :
- a. perumusan dan penetapan program kerja dan penetapan kinerja Bidang;
- b. pengoordinasian penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan Program Kerja seksi dibawahnya;
- c. perumusan dan penjabaran kebijakan teknis di bidang sumber daya manusia, sarana dan prasarana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. pengoordinasian, konsultasi dan sinkronisasi dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD)/Instansi terkait dalam rangka keterpaduan pelaksanaan program/kegiatan di bidang sumber daya manusia, sarana dan prasarana;
- e. pengoordinasian dengan instansi terkait, dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana polisi pamong praja;
- f. pengoordinasian kegiatan peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya polisi pamong praja melalui proses pendidikan dan pelatihan sesuai keten tuan peraturan perundang-undangan;
- g. pelaksanaan pembinaan teknis kesamaptaan bagi anggota polisi pamong praja sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan peiaksanaan tugas bidang; dan
- i. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- i3} Bidang Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasararra membawahi:
- a. Seksi Pendidikan dan Pelatihan;
- b. Seksi Pengadaan Sarana dan Prasarana; dan
- c. Seksi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana.


## Paragraf 1 Seksi Pendidikan dan Pelatihan

## Pasal 18

- ( 1) Seksi Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melakukan perencanaan, mengatur, mengawasi dan mengoordinasikan kegiatan dalam \_penyusunan program dan pelaksanaan kegiatan di bidang pendidikan dan pelatihan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Seksi Pendidikan dan Pelatihan mempunyai fungsi :
- a. penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan program kerja Seksi;
- b. penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis di bidang pendidikan dan pelatihan dalam rangka mewujudkan sumber daya aparatur polisi pamong praja yang berkualitas;
- ·c. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang pendidikan dan pelatihan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. penyiapan bahan penyusunan prosedur dan pedoman kegiatan pendidikan dan pelatihan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisa data dalam rangka mendukung pelaksanaan pendidikan dan pelatihan aparatur polisi pamong praja;
- f. penyiapan bahan koordinasi pelaksarraan pendidikan dan pendidikan dan pelatihan Satuan Polisi Pamong Praja dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Instansi terkait sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data bagi anggota satuan polisi pamong praja yang sudah mengikuti diklat, kursus dan pengadaan tenaga teknis fungsional serta pelatihan lainnya;
- h. penyiapan bahan perencanaan jadwal pendidikan dan pelatihan bagi arrggota satuan polisi pamorrg praja;
1. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi; dan
- J. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.


## Paragraf 2 Seksi Pengadaan Sarana dan Prasarana

## Pasal 19

- dan Prasararra rnempunyai tugas mengatur, mengawasi dan dalam penyusunan program dan bidang pengadaan sarana dan Seksi Pengadaan Sarana melakukan perencanaan, mengoordinasikan kegiatan pelaksanaan kegiatan di prasarana. {1)
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Seksi Pengadaan Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi:
- a. penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKAJ dan program kerja Seksi;
- b. penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis di bidang Seksi Pengadaan Sarana dan Prasarana dalam rangka mewujudkan sumber daya aparatur polisi pamong praja yang berkualitas;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang pengadaan sarana dan prasarana berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. penyiapan bahan penyusunan prosedur dan pedoman kegiatan pengadaan sarana dan prasarana dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisis data dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan bidang p·engadaan sarana clan prasarana;
- f. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD)/Instansi terkait, menyangkut kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana bagi aparatur polisi pamong praja;
- g. monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

## Paragraf 3 Seksi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

## Pasal 20

- t l) Seksi Pemeiiharaan Sarana -clan Prasarana rnempunyai tugas melakukan perencanaan, mengatur, mengawasi dan mengoordinasikan kegiatan dalam penyusunan program dan pelaksanaan kegiatan di bidang pemeliharaan sarana dan prasarana.
- ·(2} Untuk menyelenggarakan tugas sebagairnana dimaksud pada ayat ( 1), Seksi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi:
- a. penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan program kerja Seksi;
- b. penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis di bidang Pemeliharaan Sarana dan Prasarana dalam rangka mewujudkan sumber daya aparatur polisi pamong praja yang berkualitas;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang Pemeliharaan sarana dan prasarana berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. penyiapan bahan penyusunan prosedur dan pedoman kegiatan Pemeliharaan sarana dan prasarana dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisis data dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan bidang Pemeliharaan sarana dan prasarana;
- f. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) /Instansi terkait, menyangkut kebutuhan Pemeliharaan sarana dan prasarana bagi aparatur polisi pamong praja;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.


Bagian Keenam Bidang Pemadam Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat

## Pasal 21

- (1) Bidang Pemadam Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, mengatur, mengawasi dan mengoordinasikan kegiatan penyelenggaraan program kerja bidang Pemadam Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemadam Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi:
- a. perumusan program kerja dan penetapan kinerja bidang;
- b. pengoordinasian penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Program Kerja seksi dibawahnya;
- c. perumusan dan penjabaran kebijakan teknis dibidang perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. pengoordinasian pelaksanaan pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran;


-~

- e. pengoordinasian, rnforrrrasi dan sinkronisasi dibidang perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Instansi terkait;
- f. pelaksanaan pembinaan teknis dibidang perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran dalamupaya pemberdayaan masyarakat;
- g. pengkajian dan pemberian pertimbangan teknis terhadap masalah-masalah perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran;
- h. pelaksanaan bina rnitra dalam rangka pen:ingkatan partisipasi dibidang perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran dengan instansi pemerintah, lembaga sosial kemasyarakatan dan swasta;
5. pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan di bidang perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran; 1.
6. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang; dan J.
7. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya. k.
- (3) Bidang Pemadam Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat, membawahi:
- a. Seksi Pencegahan Kebakaran;
- b. Seksi Pemadarn Kebakaran; clan
- c. Seksi Perlindungan Masyarakat.

## Paragraf 1 SeksiPencegahanKebakaran

## Pasal 22

- ( 1) Seksi Pencegahan Kebakaran mempunyai tugas melakukan perencanaan, mengatur, rnengawasi clan mengoordinasikan kegiatan dalam penyusunan program dan pelaksanaan kegiatan di bidang pencegahan kebakaran.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat i I], Seksi Pencegahan Kebakaran mempunyai fungsi :
- a. penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Program Kerja Seksi;
- b. penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis di bidang pencegahan kebakaran;
- c. penyiapan bahan perumusan pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang pencegahan kebakaran;
- d. penyiapan bahan koordinasi, informasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas seksi dengan mstansi terkait;
- e. pengumpulan, pengolahan dan analisis data di bidang pencegahan kebakaran;
- f. pengkajian dan pemberian pertimbangan teknis terhadap upaya peningkatan kapasitas dan kualitas pencegahan kebakaran;
- g. pelaksanaan bina mitra dalam rangka peningkatan partisipasi dibidang pencegahan kebakaran dengan instansi pemerintah, lembaga sosial kemasyarakatan dan swasta;
- h. pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan di bidang pencegahan kebakaran;
- L pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan 1
- j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.


## Paragraf 2 Seksi Pemadam Kebakaran

## Pasal 23

- \ l} Seksi Pemadam Kebakaran mempunyai tugas melakukan perencanaan, mengatur, mengawasi dan mengoordinasikan kegiatan dalam penyusunan program dan pelaksanaan kegiatan di bidang pemadam kebakaran.
- \2} Untuk menyeienggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemadam Kebakaran mempunyai fungsi:
- a. penyusunan Rencana Kerja clan Anggaran (RKA) dan Program Kerja Seksi;
- b. penyiapan bahan pedoman dan peturtjuk teknis di bidang Pemadam Kebakaran;
- c. penyiapan bahan perumusan pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang Pemadam Kebakaran;
- d. penyiapan bahan koordirrasi, informasi dan -sinkrorrisasi pelaksanaan tugas seksi dengan instansi terkait;
- e. pengumpulan, pengolahan dan analisis data di bidang Pemadam Kebakaran;
- f. pengkajian dan pemberian pertimbangan teknis terhadap upaya peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan Pemadam Kebakaran;
- g. pengoordinasian pelaksanaan pelatihan Pemadam Kebakaran;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan
- i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya. 1


## Paragraf 3 Seksi Perlindungan Masyarakat

## Pasal 24

- \ i} Seksi Perlindungan Masyarakat rnempunyai tugas meiakukan perencanaan, mengatur, mengawasi dan mengoordinasikan kegiatan dalam penyusunan program dan pelaksanaan kegiatan di bidang perlindungan masyarakat.
- \2} Untuk rnenyelenggarakan tugas .sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Seksi Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :
- a. penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Program Kerja Seksi;
- b. penyiapan bahan pedoman dan peturtjuk teknis di bidang perlindungan masyarakat;
- c. penyiapan bahan perumusan pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang satuan perlindungan masyarakat;
- d. 'penyiapan bahan koordinasi, rnformasi dan -sinkronisasi pelaksanaan tugas seksi dengan instansi terkait;
- e. pengumpulan, pengolahan dan analisis data di bidang satuan perlindungan masyarakat;
- f. pengkajian dan pemberian pertimbangan teknis terhadap upaya peningkatan kapasitas dan kualitas satuan perlindungan masyarakat;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oieh atasan sesuai bidang tugasnya.

Bagian Ketujuh Kelompok Jabatan Fungsional

## Pasal 25

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang ditunjuk.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Jumlah Tenaga Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan beban kerja.


## BABV TATA KERJA

## Pasal 26

- {I] Dalam melaksanakan tuga:s, setiap pirnpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingk