PERATURAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA Nomor MOR Tahun 2011 tentang Tata Ruang yang dikaitkan dengan kebijakan otonomi daerah, telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; - b. bahwa dalam rangka ruewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat, maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah Daerah, masyarakat, dan/atau pihak ketiga; - c. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Sabu Raijua dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seirnbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, perlu disusun Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sahu Raijua; - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sahu Raijua Tahun 2011-2031; 1. Undang-Undang nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013); 2. Undang-Undang nomor 41 Tahun 1999 · tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);· · Republik fndonesia Nomor 5234); 14. Peraturan Pcmerintah Nomor 69 Tahun 1996 Tentang pclaksanaan hak dan kewajiban, serta bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam.Penataan Ruang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nornor 104, Tambahan l-ernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660); - 15.Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 Tentang Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3934); 16.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 17. Peraturan Pemerintah Nornor 26 Tahun 2008 ten tang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 18.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103); 19.Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160); 20.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT /N/2009 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Ka bu paten 21.Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Sabu Raijua. (Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 1 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 1 ); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PER (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang:
Mengingat:
..
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA NO MOR 3 TAHUN 2011
TENT ANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN 2011- 2031
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SABU RAIJUA,
- a. bahwa sejalan dengan perubahan kebijakan nasional tentang Tata Ruang yang dikaitkan dengan kebijakan otonomi daerah, telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- b. bahwa dalam rangka ruewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat, maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah Daerah, masyarakat, dan/atau pihak ketiga;
- c. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Sabu Raijua dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seirnbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, perlu disusun Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sahu Raijua;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sahu Raijua Tahun 2011-2031;
1. Undang-Undang nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
2. Undang-Undang nomor 41 Tahun 1999 · tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);· ·
Republik fndonesia Nomor 5234);
14. Peraturan Pcmerintah Nomor 69 Tahun 1996 Tentang pclaksanaan hak dan kewajiban, serta bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam.Penataan Ruang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nornor 104, Tambahan l-ernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);
- 15.Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 Tentang Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3934);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nornor 26 Tahun 2008 ten tang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
20.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT /N/2009 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Ka bu paten
21.Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Sabu Raijua. (Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 1 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 1 );
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA dan BUPATI SABU RAIJUA
MEMUTUSKAN:
TAHUN 2011-2031.
Menetapkan : PER&gt;\TURAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SABU RAIJUA
•
...·;
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentangJ'ertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lqmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
4. Undang-undang Nornor , IO Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembarn Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2004 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembarn Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor I 04, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nornor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sahu Raijua di Provinsi Nusa Tenggara Timur [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4936);
8. 10.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
9. 11.Und\_ang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5059);
10. 12.Undang:Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
11. 13.Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembarn Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
•
21. Ka"':'asan \_lindung \_adal~h wilayah. yang ditet.apkan dengan fungsi ut.ama rnelindungi kclestanan lmgkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. 11
22. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan at.as dasar kondisi dan potcnsi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
23. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pernerinrahan. pclayanan sosial. dan kegiatan ekonomi.
24. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
25. Kawasan agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistcm permukirnan dan sistern agribisnis.
26. Kawasan permukiman adalah kawasan yang pemanfaatannya untuk perumahan dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan.
27. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh pernerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
28. Kawasan hutan pelestarian alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
29. Kawasan peruntukan pertanian adalah kawasan yang dialokasikan dan memenuhi kriteria untuk budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.
30. Kawasan budidaya tanaman pangan adalah kawasan lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
31. Kawasan budidaya hortikultura adalah kawasan lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman hortikultura secara monokultur maupun tumpang sari.
32. Kawasan budidaya perkebunan adalah kawasan yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada Jahan basah dan atau lahan kering untuk komoditas perkebunan.
33. Kawasan budidaya peternakan adalah kawasan yang secara khusus diperuntukkan untuk kegiatan peternakan atau terpadu dengan komponen usaha tani (berbasis tanaman pangan, perkebunan, hortikultura atau perikanan) berotientasi ekonomi dan berakses dan hulu sampai hilir.
34. Kawasan peruntukan pertambangan ada!ah kawasan yang memiliki sumber daya bahan tambang yang berwujud padat, cair, atau gas. berdasarkan peta/data geologi dan merupakan tempat dilakukannya seluruh tahapan kegiatan pertambangan yang meliputi : penyelidikan umum, eksplorasi, operasi produksi dan pasca tam bang, baik diwilayah darat maupun perairan .
I
l
l
35. Kawasan Strategis Nasional, yang selanjutnya disingkal KSN· adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap k~daulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditelapkan sebagai warisan dunia.
36. Kawasan strategis provinsi, yang selanjutnya disingkat KSP adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
37. Kawasan Strategis Kabupaten, yang selanjutnya disingkat KSK adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
38. Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.
39. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu, yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumputan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
40. Tempat Pemrosesan Akhir, yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
41. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel;
42. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda transportasi.
43. Pelabuhan Pengumpan adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi.
44. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
45. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa
46. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat pennukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala an tar desa.
47. Energi baru dan terbarukan adalah bentuk energi yang dihasilkan oleh teknologi baru.
48. Energi terbarukan adalah bentuk energi yang dihasilkan dari sumberdaya energi yang secara alamiah tidak akan habis dan dapat berkelanjutan jika dikelola dengan balk,
49. Pembangunan berkelanjutan adalah pcmbangunan untuk rriemenuhi kebutuhan masa kini tan pa rnengorbaqkan hak pemenuhan kebutuhan generasi mendatang.
2. SO. Daya dukung lingkungan adalah kemampuan ekosistem untuk mendukung kehidupan organisme secara sehat sekaligus mempertahankan produktifitas, kemampuan adaptasi dan kemampuan memperbaharui diri.
51. Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
52. Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan telrnologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kernarnpuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
53. Masyarakat adalah orang perorangan, kelompok orang termasuk masyaraka t hukum adat a tau badan hukum.
54. Peran serta Masyarakat adalah berbagai kegiatan masyarakat, yang timbul atas kehendak dan prakarsa masyarakat, untuk berminat dan bergerak dalam penyelenggaraan penataan ruang.
BAB II - TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRA TEGI PENAT AAN RUANG
Pasal 2
Tujuan penataan ruang Kabupaten Sabu Raijua untuk mewujudkan pengembangan potensi unggulan sektor pertanian, perikanan dan pariwisata dengan tetap
BAB II - TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRA TEGI PENAT AAN RUANG
Pasal 3
Kebijakan penataan ruang Kabupaten Sahu Raijua terdiri atas:
- a. pengembangan sistem permukiman yang berhirarki dan terpadu antara sistem perdesaan dan perkotaan sebagai satu kesatuan sistem dalam sistem kabupaten maupun provinsi;
- b. pengembangan sistem prasarana wilayah meliputi sistem prasarana utama dan prasarana lainnya secara terpadu dalam mendorong pertumbuhan wilayah;
- c. pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup melalui pengembangan kawasan lindung sesuai fungsi masing-masing;
- d. pengembangan kawasan pertanian dalam mewujudkan terbentuknya kawasan agropolitan;
- e. pengembangan kawasan perikanan budidaya dan tangkap dalam mewujudkan terbentuknya kawasan minapolitan;
- f. pengembangan wisata alam maupun budaya unggulan yang berskala regional; dan
•
'
iJ'w
- g. peningkatan fungsi kawasan untuk turut serta menjaga dan memelihara aseta tet pertahanan dan kearnanan.
Bagian Ketiga Strategi Penataan Ruang
BAB II - TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRA TEGI PENAT AAN RUANG
Pasal 4
- Strategi untuk mengembangkan sistem permukirnan yang berhirarki dan terpadu antara sistern perdesaan dan perkotaan sebagai satu kesatuan sisten, dalarn sistern kabupaten rnaupun provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi : (1)
- a. mernbentuk pusat pelayanan desa mulai dari pusat pelayanan antar desa, pusat pelayanan setiap desa, sarnpai pada pusat pelayanan pada setiap dusun a tau kelompok permukiman;
- b. membentuk hubungan antara pusat pedesaan dengan pusat perkotaan;
- c. melengkapi pusat permukiman perdesaan dengan pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi; dan
- d. mendorong pengembangan perdesaan dengan rnembentuk kawasan agropolitan melalui keterkaitan kawasan perkotaan - perdesaan.
- (2) Strategi untuk mengembangkan sistem prasarana wilayah meliputi sistem prasarana utama dan prasarana lainnya secara terpadu dalam mendorong pertumbuhan wilayah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b. meliputi :
- a. mengembangkan sistem jaringan prasarana transportasi untuk menunjang kegiatan permukiman perdesaan sebagai pusat pengembangan ekonomi wilayah;
- b. mengembangkan sistem penyediaan sumberdaya energi untuk meningkatkan pelayanan listrik dalam rnendukung pengembangan ekonomi wilayah;
- c. mengembangkan sistem komunkasi melalui sistem kabel maupun nirkabel dalam melayani kebutuhan masuarakat sampai pedesaan;
- cl meningkatkan ketersediaan sumberdaya air dalam menunjang pertanian, perikanan, pertambangan dan pariwisata; dan
- e. mengoptimalkan penanganan dan pemanfaatan sampah organic dalam menunjang pengembangan pertanian melalui sistem composting.
- (3) Strategi untuk pemeliharaan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup melalui pengembangan kawasan lindung sesuai dengan fungsi masing-masing, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, meliputi:
- a. memantapkan fungsi kawasan dengan memperbaiki dan meningkatkan fungsi lindung pada daerah yang mempunyai potensi sebagai kawasan resapan air melalui rehabilitasi lahan dengan menanam vegetasi yang mampu memberikan perlindungan terhadap pennukaan tanah dan mampu meresapkan air;
- b. memantapkan kawasan perlindungan setempat dengan mambatasi kegiatan pada kawasan perlindungan setempat serta mengembangkan ruang terbuka hijau sebagai kawasan konservasi dan penunjang pariwisata; dan
- c. membatasi dan menghindari bangunan radius pengamanan kawasan dan mengutamakan vegetasi yang memberikan perlindungan mata air.
- (4) Strategi untuk mengembangkan pertanian dalam mewujudkan terbentuknnya kawasan agropolitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, meliputi :
- a. menyediakan ruang untuk mendukung kawasan strategis wilayah dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan;
- b. membatasi kegiatan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan strategis nasional untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan; dan
- c. melestarikan kawasan lindung dan/atau kawasan budi daya tidak terbangun di sekitar kawasan strategis nasional sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan strategis wilayah dengan kawasan budi daya terbangun.
BAB Ill - RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH Bagian Peratama Um urn
Pasal 5
- (1) Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Sabu Raijua, meliputi:
- a. pusat-pusat kegiatan;
- b. sistem jaringan prasarana utama; dan
- c. sistem jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaiman tercantum dalam
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat rnengetahuinya, memcrintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penemapatanya da!am Lernbaran Daerah Kabupatcn Sabu Raijua

Penetapan: Diundangkan di Seba tanggal 5 September 2011 pada LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN 2011 NOMOR 3
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I.A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Bagian Kedua Pusat-Pusat Kegiatan

## Pasal6

- a. Pusat Kegiatan Lokal (PKL);
- (1) Rencana Sistem Pusat Kegiatan di Kabupaten Sabu Raijua sebagaimana dimaksud pada Pasal S ayat (1) huruf a, terdiri atas :
- b. Pusat Kegiatan Lokal dipromosikan (PKLp);
- d. Pusat Pelayanan Lokal (PPL).
- c. Pusat Kegiatan Kawasan (PPK); dan
- (2) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu Perkotaan Seba.
7. ( 4) PPK sebagairnana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas :
- (3) PKLp sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu Perkotaan Bolou.
- a. Perkotaan Eimadeke;
- c. Perkotaan Tanajawa; dan
- b. Perkotaan Ledeunu;
- d. Perkotaan Eilogo.
- (5) PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- a. Perdesaan Lobodei;
- c. Perdesaan Raedewa;
- b. Perdesaan Eilode;
17. d.Perdesaan Mehona;
- f. Perdesaan Lobohede.
- e. Perdesaan Ledeke; dan

## Bagian Ketiga Sistcm Jaringan Prasarana Utama

## Pasal 7

Sistem jaringan prasarana utama yang acfa di Kabupaten Sabu Raijua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- b. sistem jaringan transportasi laut; dan
- a. sistem jaringan transportasi darat;
- c. sistcm jaringan transportasi udara.

## Paragraf 1 Sistm Jaringar.. Transportsi Darat

## Pasal 8

- (1) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas :
- a. jaringan lalu lintas dan angkutan jalan; dan
- b. jaringan sungai, danau dan penyeberangan.
- (2) Rencana pengembangan jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
- a. jaringan jalan kolektor primer II terdiri atas ruas:
- 1) Seba - Bolou;
- 2) Seba - Mesara;
- 3) Mesara - Eilogo; dan
- 4) Eilogo - Bolou.
- b. jaringan jalan lokal primer yang sudah dikernbangkan terdiri atas ruas :
- 1) Roboaba - Delo - Eilode;
- 2) Nadawawi - Raekore - Matei - Lobodei;
- 3) Raekore - Deme;
- 4) Ledeana - Depe -Titinalede -Teriwu;
- 5) Mebba - Raeloro - Raenyale - Raemode - Ledeke;
- 6) Eilode - Eimadake - Keduru; dan
- 7) Ledeunu - Ledeke - Ballu - Bolua -Lobowalu.
- (3) Rencana terminal angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa pengembangan terminal tipe C terdiri atas:
- a. Kelurahan Mebba;
- b. Desa Keduru;
- c. Desa Eilode;
- d. Desa Tanajawa;
- e. Kelurahan Ledeunu; dan
- f. Desa Eilogo
- (4) Rencana pengembangan jaringan perhubungan sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, rneliputi dermaga penyeberangan dalam kabupaten, terdiri atas :
- a. dermaga penyeberangan di Seba di Kelurahan Mebba Kecamatan Sahu Barat dengan rute seba - raijua - dana;
- b. dermaga penyeberangan Pudi Ata di Desa Ledeae Kecamatan Hawu Mehara dengan rute Ledeae - Ledeunu;
- c. dermaga penyeberangan Namo di Kelurahan Ledeunu Kecamatan Raijua dengan rute Ledeunu - Ledeae;

- d. dermaga penyeberangan Lobo Walu di Desa Kolorae Kecamatan Raijua dengan rute Lobo Walu - Namo; dan ·
- e. dermaga penyeberangan Mananga di Desa Ballu Kecamatan Raijua dengan rute Mananga - Namo.

## Paragraf2

## Sistern Jaringan Transportasi Laut

Pasal 9

- a. tatanan kepelabuhanan; dan
- (1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf b. rneliputi :
- b. alur pelayaran.
- (2) Tatanan kepelabuhanan di Kabupaten Sahu Raijua sebagairnana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. pengembangan pelabuhan pengurnpul, terdiri atas :
- 1) pengernbangan Pelabuhan Seba di Kelurahan Mebba Kecamatan Sabu Barat; dan
- 2) pengembangan Pelabuhan Biu di Kelurahan Limagu Kecamatan Sabu Timur.
- b. pengembangan pelabuhan pengumpan di Pelabuhan Namo Kelurahan Ledeunu Kecamatan Raijua
- (3) Alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. Pelabuhan Seba dengan alur pelayaran, meliputi Seba - Ende; Seba - Kupang; Seba - Makasar; dan Seba - Waingapu;
- b. Pelabuhan Siu dengan alur pelayaran Surabaya Benoa Siu - Kupang - Ende; dan
- c. Pelabuhan Namo dengan alur pelayaran, meliputi Namo - Ende; dan Namo Waingapu.

## Paragraf3

## Sistem Jaringan Transportasi Udara

## PasallO

- (1) Sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, terdiri atas :
- a. tatanan kebandarudaraan; dan
- b. ruang udara untuk penerbangan.
- (2) Tatanan kebandarudaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas pengembangan bandar udara pengumpan di Desa Eilode di Kecamatan Sabu Tengah.
- (3) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dalam undang-undang

## Bagian Keempat

## Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

## Pasal 11

Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal S ayat (1) huruf c, terdiri atas :

- a. sistem jaringan energi;

•

''!,

•

- b. sistem jaringan telekomunikasi;
- c. sistem jaringan sumber daya air; dan
- d. sistem prasarana pengelolaan lingkungan.

## J Paragraf 1 Sistem Jaringan Energi

## Pasal 12

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimakud dalam Pasal 11 huruf a, dimaksudkan untuk menujang penyediaan jaringan energi listrik dan pemenuhan energi lainnya.
- (2) Rencana pengembangan sumberdaya energi listrik di wilayah Kabupaten Sabu Raijua berupa :
- a. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) di Kelurahan Ledeunu Kecamatan Raijua; Kelurahan Bolou di Kecamatan Sahu Timur, Kelurahan Mcbba di Kecarnatan Sabu Barat dan Desa Eilode Kecamatan Sabu Tengah.
- b. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Kecamatan Raijua, Kecamatan Hawu Mehara, Kecamatan Sabu Liac, Kecamatan Sahu Barat, Kecamatan Sabu Timur

## Paragraf2 Sistem Jaringan Telekomunikasi

## Pasal 13

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, terdiri atas :
- a. sistem jaringan kabel; dan
- b. sistem jaringan nirkabel.
- (2) Sistem jaringan kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di Perkotaan Seba Kecamatan Sabu Barat
- (3) Sistem jaringan nirkabel sebagaimana dimkasud pada ayat (1) huruf b, berupa pengembangan menara telekomunikasi yang meliputi seluruh kecamatan dengan penggunaan tower bersama.

## Paragraf3 Sistem Jaringan Sumberdaya Air

## Pasal 14

- (1) Sistern jaringan sumber daya air, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, terdiri atas :
- a. jaringan sumber daya air yang ada di kabupaten;
- b. Daerah Irigasi (DI);
- c. Bendungan;
- d. prasarana air baku untuk air bersih; dan
- e. sistem pengendalian banjir.
- (2) Jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
8. a Wilayah Sungai (WS) Noelmina meliputi Pulau Timor, Pulau Rote dan Pulau Sabu;
- b. Daerah Aliran Sungai ( DAS);

- c. Bendung
- d. Danau (Tangkapan Air);
- e. Embung; dan
- f. Mata Air.

,

- (3) Lokasi pengembangan DAS, Bendung, danau (tangkapan air); embung dan mata air sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1.8 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini
- (4) Daerah Irigasi (DI) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. DJ kewenangan Nasional, yaitu D.I Lokopehapo dengan luas kurang lcbih 250 (dua ratus lima puluh) hektar yang terdapat di Desa Raeloro Kecamatan Sabu Ba rat
- b. D.I kewenangan Kabupaten dengan luas kurang lebih 5.130 (lirna ribu seratus tiga puluh) hektar, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Pengembangan bendungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c akan dikembangkan di Desa Delio Kecamatan Sabu Barat
- (6) Prasarana air baku untuk air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d. terdiri atas :
- a. sumur bor di Desa Ledeana, Desa Nadawawi dan Desa Raeloro Kecamatan Sahu Barat; dan seluruh Kecamatan se Kabupaten Sabu Raijua;
- b. sumur gali di Desa Eilode Kecamatan Sabu Tengah; Desa Menia, Desa Ledeana dan Desa Raedewa Kecamatan Sabu Barat; Desa Wadumedi dan Desa Daieko Kecamatan Hawu Mehara dan Desa Deme, Desa Hallapaji, Desa Eilogo dan Desa Waduwalla Kecamatan Sabu Liae, Kecamatan Raijua dan Kecamatan Sabu Timur.
- (7) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa pembangunan Bendungan Wie di Desa Delio Kecamatan Sabu Barat sebagai bendung utama penangkap air.

## Paragraf4 Sistem Prasarana Pengelolaan Lingkungan

## Pasal 15

- (1) Sistem prasarana pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d, terdiri atas :
- a. sistem jaringan persampahan;
- b. sistem jaringan drainase;
- c. sistem jaringan limbah;
- d. Sistem jaringan air minum; dan
- e. Evakuasi bencana/mitigasi bencana.
- (2) Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
- a. penampungan sementara secara terpusat pada tiap unit-unit lingkungan dan pusat kegiatan pelayanan;
- b. penyediaan fasilitas pemilahan sampah pada kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah; dan
- c. pengembangan lokasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah terdapat di Desa Eimau Kecamatan Sahu Tengah.

..·.

-

- d. pengembangan lokasi Tempat Pemrosesan Sampah Terpadu (TPST) terdapat di seluruh kawasan perkotaan pada setiap kecamatan, meliputi :
- 1) Perkotaan Seba;
- 2) Perkotaan Ledeunu;
- 3) Perkotaan Bolou;
- 4) Perkotaan Tanajawa:
- 5) Perkotaan Eilogo; dan
- 6) Perkotaan Eilode-
- (3) Sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayal (::..} huruf b terdiri atas:
- a. sistem drainase primer adalah seluruh jaringan sungai; dan
- b. sistem drainase sekunder di sepanjang jalan kolektor primer dan lokal primer yang terdapat pada desa-desa pusat perkotaan dan pada kompleks perumahan.
11. ( 4) Sistem jaringan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. penggunaan septik-tank dan peresapan dilakukan dengan rnemperhatikan desain peresapan;
- b. kewajiban menyediakan sistem pembuangan air limbah terpusat dan pengorganisasian (sistem off-site) bagi pengelola kawasan industri dan pusal kegiatan perdagangan kapasitas besar; dan
- c. penggunaan sistem pembuangan secara komunal untuk pusat kegiatan fasilitas um um.
- (5) Sistem jaringan air minum sebagairnana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- a. pelayanan air minum dengan menggunakan PDAM terdapat di Kecamatan Sabu Barat;
- b. pelayanan air minum dengan menggunakan mata air terdapat di Kecamatan Sabu Timur;
- c. pelayanan air minum dengan menggunakan sumur bor terdapat di Kecamatan Sabu Barat; dan
- d. pelayanan air minum dengan sumur gali terdapat di Kecamatan Sabu Tengah; Kecamatan Sahu Barat; Kecamatan Hawu Mehara dan Kecamatan Raijua.
- (6) Rencana jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi jalur utama dari lokasi bencana ke ruang terbuka hijau dan fasilitas umum yang dapat digunakan untuk pengungsian sementara, yang ada pada setiap kecamatan.

## BAB IV RENCANA POLA RUANG WILAYAH

## Bagian Kesatu Um um

Pasal 16

- (1) Rencana pola ruang wilayah meliputi rencana kawasan lindung dan kawasan budidaya.
- (2) Rencana sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitaian 1 : 50.000 sebagaimana tercanturn dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. , ,

## Bagian Kedua Kawasan Lindung

## Pasal 17

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 16 ayat (1), terdiri atas :

- a. kawasan hutan lindung;
- b. kawasan perlindungan setempat;
- c. kawasan suaka alam, pe[estraian alam dan cagar budaya; dan
- d. kawasan rawan bencana alam.

## Paragraf 1 Kawasan Hutan Lindung

## Pasal 18

Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, tersebar di Kecamatan Sabu Tengah, Kecamatan Sabu Barat dan Kecamatan Hawu Mehara, sebesar kurang lebih 7.523 (tujuh ribu lima ratus dua puluh tiga) hektar.

## Paragraf Z Kawasan Perlindungan Setempat

## Pasal 19

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b terdiri atas:
- a. kawasan sempadan pantai
- b. kawasan sempadan sungai;
- c. kawasan sempadan bendungan;
- d. kawasan sempadan danau/tangkapan air;
- e. kawasan sempadan embung; dan
- f. kawasan sempadan mata air.
- (2) Kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar kurang lebih 1.264 (seribu dua ratus enam puluh empat) hektar terdapat di sepanjang pantai Kabupaten Sabu Raijua yang meliputi pantai di Kecamatan Sabu Barat, Kecamatan Sabu Timur, Kecamatan Sabu Tengah, Kecamatan Sabu Liae, Kecamatan Hawu Mehara dan Kecamatan Raijua, dengan ketentuan terdiri atas :
- a. daratan sepanjang tepian laut dengan jarak minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat; dan
- b. daratan sepanjang tepian laut yang bentuk dan kondisi fisik pantainya curam atau terjal dengan jarak proporsional terhadap bentuk dan kondisi pantai.
- (3) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar kurang lebih 2.172 (dua ribu seratus tujuh puluh dua) hektar terdapat di kawasan sepanjang kanan-kiri sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk melestarikan fungsi sungai, dengan ketentuan :
- a. garis sempadan sungai bertanggul di tetapkan sebagai berikut :
- 1) garis sempadan sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan, ditetapkan sekurang-kurangnya 5 (Hrna) meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul; dan

- 2) g~ris sempadan sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan, ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul.

b.

garis sempadan sungai tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan pada sungai besar yang mempunyai daerah pengaliran sungai seluas 500 [lirna ratus) Km2 atau lebih ditetapkan sekurang-kurangnya 100 (seratus) m, sedangkan pada sungai kecil yang mempunyai daerah pengaliran sungai seluas kuran dari 500 (lima ratus) Km2 sekurang-kurangnya 50 (Hrna puluh) m dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan.

- c. penetapan garis sempadan sungai tak bertanggul di dalam kawasan perkotaan di tetapkan sebagai berikut:
- 1) sungai yang mempunyai kedalaman tidak lebih dari 3 (tiga) meter, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan;
- 2) sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh)meter, garis sempadan ditetapkan sekurangkurangnya 15 [lirna betas) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan; dan
- 3) sungai yang mempunyai kedalaman maksimum lebih dari 20 (dua puluh) meter, garis sernpadan sungai sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) meter di hi tung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan.
- (4) kawasan sempadan bendungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar kurang lebih 225 (dua ratus dua puluh lima) hektar terdapat di Kecamatan Sabu Barat dengan ketentuan :
- a. daratan sepanjang tepian bendungan yang lebarnya proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik bendungan; dan
- b. daratan dengan jarak SO (lima puluh) meter sampai dengan 100 (seratus) meter dari titik pasang air bendungan tertinggi.
- (5) kawasan sempadan danau/tangkapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar kurang lebih 39 (tiga puluh simbilan) hektar, terdapat di Kecamatan Raijua, Kecamatan Sahu Barat, dan Kecamatan Sahu Tengah dengan sempadan danau/tangkapan air mencakup daratan sepanjang tepian danau/tangkapan air yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik danau/tangkapan air antara SO - 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat
- (6) kawasan sempadan embung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar kurang lebih 1.016 (seribu enam belas) hektar terdapat di Kecamatan Hawu Mehara, Kecamatan Sabu Timur, Kecamatan Sabu Barat, Kecamatan Sabu Liae, Kecamatan Sahu Tengah dan Kecamatan Raijua dengan ketentuan:
- a. daratan sepanjang tepian embung yang lebarnya proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik embung; dan
- b. daratan dengan jarak 25 (dua puluh Hrna) meter sampai dengan SO (lima puluh) meter dart titik pasang air embung tertinggi.
- (7) Kawasan sempadan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar kurang lebih 139 (seratus tiga puluh sembilan) hektar terdapat di kecamatan Sahu Barat, Kecamatan Hawu Mehara, Kecamatan Sabu Tengah, dan Kecamatan Raijua dengan ketentuan :

- b. Desa Daieko, Desa Pedaro, Desa Wadumeddi dan Desa Gurimonearu di Kecamatan Hawu Mehara; dan ·
- c. Desa Aikare, Desa Mehona, Desa Loborai, Desa Ledeke dan Desa Eilogo di Kecarqatan Sabu Liae.
- (4) Kawasan rawan banjir scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan kriteria kawasan yang diidentifikasikan sering dan berpotensi tinggi mengalami bencana alam banjir pasar g yaitu di Kelurahan Mebba Kecamatan Sahu Barat
- (5) Kawasan rawan bencana tsunami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan dengan kritcria merupakan wilayah yang potensial terk=na bahaya tsunami yaitu di seluruh wilayah pantai Selatan Kabupaten Sabu Raijua.

## Bagian Kctiga

## Kawasan Budidaya

## Pasal 22

Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), terdiri atas:

- a. kawasan peruntukan hutan rakyat;
- b. kawasan peruntukan pertanian;
- c. kawasan peruntukan perikanan;
- d. kawasan peruntukan pertambangan;
- e. kawasan peruntukan industri;
- f. kawasan peruntukan pariwisata;
- g. kawasan peruntukan permukiman; dan
- h. kawasan peruntukan lainnya.

## Paragraf 1 Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat

## Pasal 23

Kawasan peruntukan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a sebesar kurang lebih 3.819 (tiga ribu delapan ratus embilan betas) hektar tersebar di seluruh kecamatan.

## Paragraf2 Kawasan Peruntukan Pertanian

## Pasal 24

- (1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b meliputi:
- a. kawasan pertanian tanaman pangan;
- b. kawasan hortikultura;
- c. kawasan perkebunan; dan
- d. kawasan peternakan.
- (2) Kawasan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
- a. kawasan pertanian lahan basah sebesar kurang lebih 863 ( delapan ratus enam puluh tiga) hektar terse bar di seluruh kecamatan;
- b. kawasan pertanian lahan kering sebesar kurang lebih 21.016 (dua puluh satu ribu enam belas) hektar terse bar di seluruh kecamatan.

I

- ~ c. lahan pertanian pangan berkelanjutan sebesar kurang lebih :iS.574 (lima belas ribu lima ratus tujuh puluh empat) hektar, di seluruh kecamatan; dan
- d. arahan pengembangan komoditas unggulan berupa sorghum, kacang hijau dan kacang tanah di Kecamatan Sabu Barat dan Kecamatan Hawu Mehara dan Kecamatan Raijua. 1
- (3) Kawasan hortikultura sebagaimana dirnakrud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. bawang merah di Kecamatan Sabu Barat, Kecamatan Sabu Tengah dan Kecamatan Sabu Timur;
- b. mangga di Kecamatan Sahu Tcngah; dan
- c. mengembangkan pusat agropolitan di Desa Menia Kecamatan Sabu Barat.
- ( 4) Kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memiliki komoditas utama lontar, kelapa dan jambu mente dikembangkan di seluruh kecamatan sebesar kurang lebih 8.396 (delapan ribu tiga ratus sembilan puluh enam) hektar.
- (5) Kawasan peternakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, memiliki komoditas ternak unggulan rneliputi ternak sapi, kerbau, kuda, kambing dan domba dengan penyediaan padang penggembalaan di seluruh kecamatan.

## Paragraf3

## Kawasan Peruntukan Perikanan

## Pasal 25

- (1) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, terdiri atas :
- a. kawasan peruntukan perikanan tangkap;
- b. kawasan peruntukan perikanan budidaya; dan
- c. kawasan pengolahan industri ikan.
- (2) Kawasan peruntukan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di selurut perairan Laut Sawu terutama di seluruh kecamatan, dengan komoditas unggulan berupa cakalang, tongkol dan tuna.
- (3) Kawasan peruntukan perikanan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
- a. kawasan perikanan budidaya air tawar meliputi mina padi di Desa Raeloro Kecamatan Sabu Barat dan Desa Eimadake Kecamatan Sabu Tengah;
- b. kawasan perikanan budidaya air laut di seluruh wilayah pantai dan pesisir Kabupaten Sabu Raijua zona 4 (empat) mill laut; dan
- c. kawasan budidaya rumput taut terdapat di seluruh kecamatan.
- d. kawasan budidaya tambak garam terdapat di seluruh kecamatan.
- (4) Kawasan pengolahan industri ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi industri kecil rumah tangga berbasis minapolitan terdapat di Kelurahan Mebba dan Desa Raemadia Kecamatan Sabu Barat

## Paragraf 4 Kawasan Peruntukan Pertambangan

## Pasal 26

- a. minyak dan gas bumi; dan
2. Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d, terdiri atas : (1)
- b. mineral logam dan non logam.
4. Kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi sebagaimana (2)

:

(3)

dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- b. sumber gas alam terdapat di Desa Kata Hawu Keca{i,atan Sabu Liae.
- a. surnber minyak burni terdapat di bagian blok Sawu· dan

·

Kawasan peruntukan pertambangan mineral logam dan non logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- b. Batu bangunan di seluruh kecamatan.
- a. Mangan di Desa Wadu Wala Kecamatan Sahu Liae dan Desa Wadu Medi Kecamatan Hawu Mehara; dan

## ParagrafS

## Kawasan Peruntukan lndustri

## Pasal 27

- (1) Kawasan peruntukan industri schagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e. terdiri atas:
- a. kawasan peruntukan industri sedang; dan
- b. kawasan peruntukan industri rumah tangga.
- (2) Kawasan peruntukan industri sedang sebagairnana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. pengembangan industri pengolahan hasil pertanian berbasis hortikultura sebagai penujang agropolitan di Desa Menia Kecamatan Sabu Ba rat; dan
- b. pengernbangan industri pengolahan hasil laut sebagai penunjang minapolitan di Kelurahan Mebba Kecamatan Sahu Barat.
- (2) Kawasan peruntukan industri rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. industri tenun di seluruh kecamatan;
- b. industri gerabah di Desa Lede Talo, Desa Kata Hawu, Desa Dainao Kecamatan Sahu Liae, Desa Pedaro di Kecamatan Hawu Mehara dan Desa Bolua Kecamatan Raijua; dan
- c. pandai besi Mehona di Desa Mehona di Kecamatan Sahu Liae, Desa Lobodeii di Kecamatan Sabu Timur dan Desa Ballu Kecamatan Raijua.

## Paragraf 6 Kawasan Peruntukan Pariwisata

## Pasal 28

- (1) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf f, terdiri atas :
- a. kawasan peruntukan pariwisata budaya; dan
- b. kawasan peruntukan pariwisata alam.
4. (.2) Kawasan peruntukan pariwisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
- a. kawasan kampung adat meliputi :
- 1) Kujiratu di Desa Kuji Ratu Kecarnatan Sahu Timur;
- 2) Rae Muhu di kelurahan Ledeunu Kecamatan Raijua;
- 3) Jariwala di Desa Raeloro Kecamatan Sabu Barat;
- 4) Kolorae di Desa Pedaro, Rae Ledeae, Rae Ledekebolli dan Rae Ledelo di Desa Ledeae, Rae Wui Rai di Desa Lederaga Rae Hipi di Desa Tanajawa, Rae Lobohede di Desa Lobohede Kecamatan Hawu Mehara;
- 5) Namata di Desa Raeloro Kecamatan Sahu Barat,
- 6) Halapadji di Desa Eilogo Kecamatari Sahu Liae; dan
- 7) Hurati di Desa Keduru Kecamatan Sahu Timur

'

- b. kawasan istana Raja Sabu yaitu Tenni Hawu di Kelurahan Mebba Kecamatan Sabu Barat ·
- c. kawasan upacara adat meliputi :
- 1) kawasan upacara adat di Pa~tai Bodo', Kelurahan Mebba, Kecamatan Sabu Barat;
- 2) kawasan upacara adat Peherc Jara /Borlo' di Kelurahan Mebba Kecamatan Sahu Barat; dan
- 3) kawasan upacara adat Bui Ihi/Hole/Wadui Mea/Merabhu di Desa Mehona, di Desa Eilogo dan di Desa Ledeke Kecamatan Liae, Upacara adat Hole Mehara di Uba Ae, Desa Rame Due Kecamatan Hawu Mehara;
- 4) kawasan upacara adat Hole Mchara di pantai Uba Ae Desa Rame Due Kecamatan Hawu Mehara.
- 5) kawasan upacara adat Kowa Rotai di Pantai Ubba Habba Desa Ledeunu dan Peluru Rudju di Pantai Selatan Desa Bolua Kecamatan Raijua.
- d. situs sejarah Majapahit di kawasan Kolorac Desa Kolorae dan Kelurahan Ledeunu Kecamatan Raijua;
- (3) Kawasan peruntukan pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. kawasan Pantai Biu di Kecamatan Sahu Timur;
- b. kawasan Loko Eimada di Kecamatan Sabu Timur;
- c. kawasan Pantai Seba di Kecamatan Sabu Barat;
- d. kawasan Pantai Bodo'di Kecamatan Sabu Barat;
- e. kawasan Eimada Bebae di Kecamatan Sabu Tengah;
- f. kawasan Pantai Menia di Kecamatan Sabu Barat;
- g. kawasan Gua Lie Ma Dira Desa Daieko di Kecamatan Hawu Mehara;
- h. kawasan Pantai Raerobo di Kecamatan Sabu Liae;
- i. kawasan Pantai Bali di Kecamatan Sabu Timur;
- j. kawasan Lederaga di Kecamatan Hawu Mehara;
- k. kawasan Wadu Mea/Merabhu di Kecamatan Sahu Liae:
- I. kawasan Dahi Ae di Kecamatan Hawu Mehara; dan
- m. kawasan Pantai Ege Kecamatan Sabu Liae:
- n. kawasan Pantai Uba Dararnaka-Gelanalalu di Desa Wadumeddi Kecamatan Hawu Mehara;
- o. kawasan Pantai Eimau di Desa Eimau Kecamatan Sabu Tengah; dan
- p. kawasan Pantai Hala di Desa Kolorae Kecamatan Raijua

## Paragraf7

## Kawasan Peruntukan Permukiman

## Pasal 29

- a. kawasan permukiman perkotaan; dan
- (1) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf g, terdiri atas : .
- b. kawasan pennukiman perdesaan.
- (2) Kawasan pennukiman perkotaan sebagairnana dimaksud pada ayat (1) huruf a diimbangani dengan tersedianya pusat pelayanan yang terkonsentrasi di sekitar Perkotaan Seba, Perkotaan Bolou, Perkotaan Ledeunu, Perkotaan Tanajawa, dan Perkotaan Eilogo, dan Perkotaan Eimadeke, dan masing-masing perkotaan menyediakan rth minimum 30 %.
- (3) Kawasan pennukiman perdesaan sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf b meliputi kawasan pennukiman perdesaan kegiatan pertanian yang menyebar di sekitar daerah pertanian di seluruh wilayah kecamatan Kabupaten Sahu Raijua

- ( 4) Renc~~a. pengembangan kawasan pennukima\_n di ~!ayah Kabupaten Sabu Raijua merniliki luas sebesar kurang lebih 3.782 (tiga nbu tujuh ratus delapan puluh dua)hektar.

## Paragraf8

## Kawasan Peruntukan Lainnya

## Pasal 30

- a. kawasan peruntukan pesisir; dan
- (1) Kawasan peruntukan lainnya scbagaimana dimaksud dalam Pasa! 22 huruf h, meliputi: ·
- b. kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan.
- a. perikanan budidaya air laut di seluruh wilayah pantai dan pesisir Kabupatcn Sabu Raijua zona 4 (empat) mill laut; dan
- (2) Kawasan peruntukan pesisir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, berupa zona budidaya, meliputi:
- b. budidaya rum put laut terdapat diseluruh kecarnatan.
- (3) Kawasan peruntukan pertahanan clan keamanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b terdapat di Pulau Dana
- c. budidaya garam terdapat diseluruh kecamatan.

## BABV

## PE~"ETAP AN KAW ASAN STRA TEGIS

Pasal 31

- a. Kawasan Strategis Nasional;
- (1) Kawasan strategis yang ada di Kabupaten Sabu Raijua, terdiri atas:
- b. Kawasan Strategis Provinsi; dan
- c. Kawasan Strategis Kabupaten.
- (2) Rencana kawasan strategis digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Dae rah ini.

## Pasal 32

Kawasan Strategis Nasional sebagimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a, terdiri atas kawasan perbatasan Republik Indonesia (RI) di Pulau Dana dengan Negara Australia.

## Pasal 33

Kawasan Strategis Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b, terdiri atas kawasan konservasi perairan Nasional Laut Sawu

## Pasal 34

- a. kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi;
2. Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c, terdiri atas :
- b. kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya; dan

;;,

- (2) Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi sebagaimana dimaksud pada -~-ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- c. kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hid up.
- a. kawasan agropolitan di Desa Menia Kecamatan Sabu Barat
- b. kawasan minapolitan di Kelurahan Mebba dan Desa Raimadia Kecamatan Sabu Barat,

- c. kawasan bandara udara Eilode di Kecamatan Sabu Tengah.
- d. kawasan pclabuhan Seba di Kelurahan Mebba Kecamatan Sabu Barat
- e. kawasan wisata terdiri atas :
- 1) wisata pantai Bali Kecamatan Sahu Timur; dan
- 2) wisata pantai Ege Kecamatan Sahu Liac.
- 3) wisata pantai Uba Ae di Desa Rame Due, Uba Daramaka-Celanalalu di Dcsa Wadumcddi, Popo di Desa Lobohede dan wisata pantai Lederaga di Desa Lederaga Kecamatan Hawu Mehara;
- 4) wisata pantai Eimau di Desa Eimau Kecamatan Sabu Tengah; dan
- 5) wisata pantai Namo di Kelurahan Ledeunu Kecamatan Raijua
- a. kawasan kampung adat Namata di Ocsa Raeloro Kecamatan Sabu Barat dan kampung adat Kujiratu di Desa Kuji Ratu Kecamatan Sabu Timur;
- (3) Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- b. istana Raja Sabu yaitu Tenni Hawu di Kelurahan Mebba Kecamatan Sahu Barat; dan
12. (4·) Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu Bendungan Wie di di Desa Delio Kecamatan Sabu Barat
- c. situs sejarah Majapahit di Desa Kolorae, Desa Ballu dan Kelurahan Ledeunu Kecamatan Raijua.

## BABVI

## ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH

## Pasal 35

- (1) Pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten berpedoman pada rencana struktur ruang dan pola ruang.
- (2) Pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten dilaksanakan melalui penyusunan dan pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta perkiraan pendanannya.
- (3) Perkiraan pendanaan program pemanfaatan ruang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 36

- (1) Program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) disusun berdasarkan indikasi program utama lima tahunan yang ditetapkan dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Pendanaan program pemanfaatan ruang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, investasi swasta dan kerja sama pendanaan.
- (3) Kerja sama pendanaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII

## KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

## Pasal 37

- (1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten.
2. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang terdiri atas : (2)

- a. ketentuan umum peraturan zonasi;
- b. ketentuan perizinan;
- c. ketentuan insentif dan disinsentif; dan
- d. arahan sanksi.

## Bagian Kedua

## Ketentuan Urnurn Peraturan Zonasi

## Pasal 38

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun peraturan zonasi.
- (2) Katentuan umum peraturan zonasi terdiri atas :
- a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung.
- b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya.
- c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sekitar sistem prasarana wilayah, terdiri atas :
- 1) kawasan sekitar prasarana transportasi;
- 2) kawasan sekitar prasarana energi;
- 3) kawasan sekitar prasarana telekomunikasi; dan
- 4) kawasan sekitar prasarana sumber daya air.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi dijabarkan lebih lanjut di dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Paragrafl Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk Kawasan Lindung

## Pasal 39

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf a, meliputi:
- a. kawasan hutan lindung;
- b. kawasan sempadan pantai;
- c. kawasan sempadan sungai;
- d. kawasan sempadan bendungan;
- e. kawasan sempadan danau;
- f. kawasan sempadan embung;
- g. kawasan sempadan mata air;
- h. kawasan taman nasional perairan;
- i. kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan;
- j. kawasan rawan bencana gempa tektonik;
12. k kawasan rawan banjir; dan
- l. kawasan rawan tsunami.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disusun dengan memperhatikan
- a. arahan peraturan zonasi kawasan hutan lindung dilakukan pada kawasan yang ditetapkan fungsi sebagai hutan lindung yang menjadi kewenangan daerah;
- b. pemanfaatan ruang wilayah kabupaten untuk wisata alam tanpa merubah bentang alam;

- c. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menujang fungsi taman rekreasi maupun fasilitas pendukungnya, dengan memperhatikan dan mepertimbangkan kulaitas dan daya dukung - daya tamping sungai dan atau