PERATURAN BUPATI BI Nomor 56 Tahun 2011 tentang PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO TAHUN ANGGARAN 2012 (berlaku 1 Desember 2011)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO NOMOR 56 TAHUN 2011
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO TAHUN ANGGARAN 2012
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO, bahwa memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012, ditetapkan Peraturan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2012; perlu
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
- 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi; Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- Undang-Undang Nomor Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Republik Indonesia Tahun Nomor 4421); Negara 104 ,
- 7 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaan Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Republík Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Negara
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 17 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4691);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwvakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043); 123,
- Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 13.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 'Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) ` sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
- Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republík Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
Nomor Tahun 2005 tentang Uana 15 Peraturan Pemerintah Indonesia Tahun 2005 Perimbangan (Lembaran' Negara Republik Lembaran Negara Nomor 4575); Nomor 137 , Tambahan
Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada 17 Peraturan Indonesia Nomor 139, Tambahan Daerah (Lembaran Negara Republik Republik Indonesia Nomor 4577); Lembaran Negara
Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi 16.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 2005 Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576) sebagaimana Nomor 138, Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 telah diubah dengan Peraturan Nomor 56 Tahun 2005 tentang Perubahan Alas Peraturan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara tentang Sistem Informasi Keuangan Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Republik Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
58 Tahun 2005 . tentang Pengelolaan 18 Peraturan Pemerintah Nomor 2005 Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Keuangan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 140, Tambahan 4578);
Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 19 Peraluran Pemerintah dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 20. Peraturan Penyelenggaraan Pemerintahan Pembinaan dan Pengawasan Atas Indonesia Tahun 2005 Nomor Daerah (Lembaran Negara Republik 18( Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi 22 Peraluran Pemerintah Republik Indonesia Tahun 2007 Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 89. 4737);
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 21 Peraturan Pemerintah (Lembaran Negara Keuangan dan Kinerja Instansi Lembaran Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Republik Republik Indonesia Negara Nomor 4614);
Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 23 Peraturan Pemerintah Indonesia Tahun Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
Nomor 13 Tahun 2006 tentang 24.Peraturan Menteri Dalam Negeri telah diubah Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana Pedoman Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dengan Peraturan Menteri Nomor 13 Perubahan Alas Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Tahun 2006 dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor telah diubah kembali Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri 21 Tahun 2011 tentang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Dalam Negeri
Daerah; Keuangan
Menetapkan
25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
27.Peraturan Daerah Nomor Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Tahun 2011 Nomor 4).
26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2012;
28 Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2011 Nomor
MEMUTUSKAN
PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012.
Pasal
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 sebagai berikut
- (1). Pendapatan
- a. Pendapatan Asli Daerah
Rp.
9.739.666.500,00
- b. Dana Perimbangan
Rp. 346.450.857.810,00
- Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah Jumlah Pendapatan
Rp. 4.682.556.496,00
Rp 360.873.080.806,00
(2). Belanja Daerah
- a Belanja Tidak Langsung
- 1) Belanja Pegawai
Rp. 164,412.194.177,00
- 2) Belanja Bunga
Rp
- 3) Belanja Subsidi
Rp.
- 4) Belanja Hibah
Rp.
- 5) Belanja Bantuan Sosial
Rp.
1.791.750.000,00
- 6) Belanja Bagi Hasil kepada
Prop /KablKota dan Pemerintah Desa
Rp.
Rp.
15.300.000.000,00
- 7) Belanja Bantuan Keuangan
- 8) Belanja Tidak Terduga
Rp.
Jumlah Belanja Tidak Langsung
Rp 186.493.944.177,00
- b. Belanja Langsung:
- 1) Belanja Pegawai
- Rp. 18.461,416.500,00
- 2) Belanja - belanja Barang dan Jasa
Rp.
75.415.704.565,00
- Belanja Modal Jumlah Belanja Langsung Jumlah Belanja
- Rp. 123.669.843.772,00
- 3)
Rp
217.546.964.837,00
Rp
404.040.909.014,00
Surplus (Defisit)
Rp (43.167.828.208,00)
(3) Pembiayaan
Rp.
43.527.828.208,00
- Penerimaan
Rp.
- b. Pengeluaran
neto Jumlah pembiayaan
Rp
43.167.828.208,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan
Rp
0,00
Pasal 1
Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Ringkasan
Pasal 2
Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Ringkasan
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan Bupati ini dimaksud dalam Pasal dirinci lebih lanjut dalam Penjabaran APBD sebagaimana Lampiran Il Peraturan Bupali ini

## Pasal 3

## Pasal

tersebut dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian yang tidak Lampiran sebagaimana terpisahkan dari Peraturan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro .

## Pasal 5

## Pasal 6

Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut Pelaksanaan dalam ketentuan perundang-undangan.

Siau Tagulandang Biaro ini mulai berlaku pada tanggal Peraturan Bupati Kepulauan ditetapkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro .

Ditetapkan di Ondong Siau tanggal 31 Desember 2011 pada



BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO TAHUN 2011 NOMOR 56