PERATURAN BUPATI PAMEKASAN Nomor 11 Tahun 2017 tentang PEIITYELENGGARAAN REKLAME (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang: a.
bahwa sehubungan dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, serta penambahan objek reklame videotron yang bersifat komersial, diperlukan penajaman terhadap pengaturan tentang Penyelenggaraan Reklame;
- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 20lt tentang Penyelenggaraan Reklame sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2016 perlu disesuaikan;
Mengingat: 1
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 273O1;
- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2OO4 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44441; 2.
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2OO7 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47251; 3.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2OO9 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025); 4.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5Oa9); 5.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2ALI tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52341; 6.
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2A14 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OI4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OI5 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2OOS Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a59fl;
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2}ll tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2OL6 Nomor 5a7l;
- t2. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 2 Tahun 2O11 tentang Pajak Daerah (kmbaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2OIl Nomor 1 Seri B);
MEMUTUSKAN:
PERATURAN
BUPATI TENTANG
PET{YELENGGARAAN
Menetapkan :
REKLAME.
BAB II - PERIUOHONAN DAIT PEMBERIAN
Pasal 2
Izin Penyelenggaraan Reklame terdiri atas:
- b. Izin Penyelenggaraan Reklame Permanen.
Izin Penyelenggaraan Reklame Insidental; dan
BAB II - PERIUOHONAN DAIT PEMBERIAN
Pasal 3
Tata cara permohonan dan pemberian lzin Penyelenggaraan Reklame Insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sebagai berikut:
1. fotokopi KTP, dengan menunjukkan aslinya;
- a. pemohon mengisi formulir permohonan dan SPTPD yang disediakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan dilampiri:
2. surat kuasa bermaterai cukup dari pemohon jika pengajuan permohonan dikuasakan kepada orang lain;
4. surat persetujuanllzin Penyelenggaraan Reklame yang memanfaatkan ruang milik jalan (izin pemakaian sementara tanah sempadan dan kawasan pematusan), ruang terbuka hijaul izin pemakaian tiang penerangan jalan umum/ dalam hal reklame diselenggarakan di lokasi bukan persil;
3. surat persetujuan dari pemilik/yang menguasai persil dan dilampiri bukti kepemilikan/penguasaan atas tanah;
- b. formulir permohonan dan SPTPD yang telah diisi beserta lampirannya diserahkan kepada petugas loket pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- c. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mene rima dan memeriksa kelengkapan formulir permohonan dan SPTPD dari pemohon, jika tidak lengkap maka dikembalikan kepada pemohon dengan diberikan
PENJELASAN
Pembukaan
, dan jika telah lengkap maka petugas membuat Kartu Data, untuk selanjutnya memberikan Tanda Terima kepada pemohon;
- d. bagi penyelenggaraan reklame jenis kain, selebaran, dan melekat, petugas sekaligus melakukan pemeriksaan atas materi reklame;
- e. petugas Badan Keuangan Daerah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu meneliti kelengkapan berkas, membuat Nota Perhitungan Pajak Reklame, dan memberikan SKPD, untuk selanjutnya diserahkan kepada pemohon;
- g. berdasarkan SSPD yang ditunjukkan oleh pemohon, maka petugas pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu:
- f. pemohon melakukan pembayaran Pajak Reklame dan Jaminan Biaya Bongkar atas dasar SKPD dengan memberikan SSPD dan SSJB ke Bank yang ditunjuk;
1. melakukan perforasi pada materi reklame untuk reklame jenis selebaran dan melekat;
3. memberikan pengesahan pada reklame berjalan, bando jalan dan shop painting;
2. memberikan stempel untuk reklame jenis kain, baliho, film, udara, suara, dan peragaan;
- h. Surat lzin Penyelenggaraan Reklame diserahkan kepada pemohon paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar.
##
PENJELASAN
Pasal 4
Tata cara permohonan dan pemberian lzin Penyelenggaraan Reklame Permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b sebagai berikut: - a. pemohon mengisi formulir permohonan dan SPTPD yang disediakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan dilampiri: 2. fotokopi NPWPD, dengan menunjukkan aslinya; 1. fotokopi KTP, dengan menunjukkan aslinya; 3. surat kuasa bermaterai cukup dari pemohon jika pengajuan permohonan dikuasakan kepada orang lain; 5. desain dan tipologi reklame; 4. sketsa titik lokasi penyelenggaraan reklame; 6. foto terbaru rencana lokasi penyelenggaraan reklame berukuran 4R bertanggal dengan ketentuan : - b) pemotretan dilakukan dari 3 (tiga) arah dengan jarak 10 (sepuluh) meter, yang dapat memberikan gambaran tempat penyelenggaraan reklame yang dimohonkan; - a) dibuat paling lama 7 (tujuh) hari sebelum tanggal permohonan; - c) dilengkapi dengan foto lingkungan sekitarnya yang diambil dari 2 (dua) arah yang berbeda; 7. gambar rencana dan penghitungan konstruksi yang ditandatangani oleh penanggung jawab struktur/konstruksi, kecuali untuk reklame menempel atau reklame tiang dengan ukuran luas bidang reklame sampai dengan 8m2 (delapan meter persegi), yang terdiri
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB TV

## TIM REKLAME

Pasal 6

Susunan keanggotaan Tim Reklame terdiri atas:

- b. Kepala Badan Keuangan Daerah sebagai Sekretaris merangkap Anggota;
- a. Asisten Perekonomian dan Pembangunan sebagai Ketua merangkap Anggota;
- c. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai Anggota;
- e. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai Anggota;
- d. Kepala Dinas Perhubungan sebagai Anggota;
- f. Kepala Dinas Lingkungan Hidup sebagai Anggota;
- g. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Anggota.
- g. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai Anggota; dan

## Pasal 7

- (1) Tugas Tim Reklame adalah memberikan pertimbangan teknis dan administratif atas permohonan lzin Penyelenggaraan Reklame Pe rmane n.
- (2) Penjabaran tugas Tim Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. Asisten Perekonomian dan Pembangunan memimpin dan mengoordinasikan seluruh kegiatan Tim Reklame;
- c. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memberikan pertimbangan tentang tata letak/lokasi penyelenggaraan reklame;
- b. Kepala Badan Keuangan Daerah mengadministrasikan seluruh kegiatan Tim Reklame dan memberikan pertimbangan tentang perpajakan;
- d. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman memberikan pertimbangan tentang penghitungan kekuatan konstruksi bangunan reklame;
- f. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika memberikan pertimbangan tentang kelayakan materi reklame;
- e. Kepala Dinas Perhubungan memberikan pertimbangan tentang keselamatan dan keamanan pengguna jalan;
- g. Kepala Dinas Lingkungan Hidup memberikan pertimbangan tentang pemanfaatan penempatan reklame di Ruang Terbuka Hijau;
- g. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja memberikan pertimbangan tentang kesesuaian penyelenggaraan reklame dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- h. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memberikan pertimbangan tentang ketentuan perizinan; dan

## BAB V

## PENGESAHAN IZIN

## PENYELENGGARAAIT REKL/IME

Pasal 8

- (1) Pengesahan lzin Penyelenggaraan Reklame jenis kain diberikan dalam bentuk stempel, sedangkan untuk reklame jenis selebaran atau melekat diberikan dalam bentuk perforasi.
2. (21 Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah Pajak Reklame dilunasi dan reklame belum terselenggara atau diedarkan.
- (3) Materi reklame yang akan diberikan pengesahan harus dibawa olehpemohon pada saat pengajuan lzin Penyelenggaraan Reklame dan diserahkan kepada petugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk dilakukan pengukuran dan/atau diberikan tanda pengesahan.
- (4) Stempel diberikan dengan cara membubuhkan paraf dan stempel tanda lunas pajak, sedangkan perforasi diberikan dengan cara memberikan tanda lubang yang terangkai menjadi simbol atau huruf atau angka pada materi reklame.
5. (s) Contoh bentuk pengesahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB VI

## PENDAFTARAN BIRO REKLAME

Pasal I

- (1) Penyelenggaraan Reklame Permanen harus dilaksanakan oleh Biro Reklame yang terdaftar di Badan Keuangan Daerah, yang dibuktikan dengan kepemilikan Surat Tanda Daftar Biro Reklarne.
2. (21 Untuk mendapatkan Surat Tanda Daftar Biro Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Biro Reklame harus mengajukan permohonan dengan dilampiri :
- a. fotokopi akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir, dengan menunjukkan aslinya;
- b. fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan, dengan menunjukkan aslinya;
- c. fotokopi NPWPD, dengan menunjukkan aslinya;
- d. fotokopi ijazah tenaga ahli di bidang konstruksi, dengan menunjukkan aslinya;
- e. fotokopi Surat Keterangan Domisili Perusahaan, dengan menunjukkan aslinya; dan
- (3) Biro Reklame yang telah terdaftar pada Badan Keuangan Daerah dapat menunjuk paling banyak 2 (dua) orang sebagai pemohon/Wajib Pajak yang dibuktikan dengan surat kuasa/keterangan bermaterai cukup dari Pimpinan Biro Reklame.
- f. fotokopi Kartu Tanda Anggota Asosiasi Periklanan yang masih berlaku.
10. (41 Permohonan penyelenggaraan Reklame Permanen yang diajukan oleh pemohon/Wajib Pajak selain nama yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dapat diproses lebih lanjut atau ditolak.
- (5) Pemohon/Wajib Pajak yang ditunjuk untuk mewakili Biro Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diubah atau diganti sewaktu-waktu dengan alasan:
- a. pemohon/Wajib Pajak meninggal dunia atau mengalami cacat atau menderita sakit permanen yang berakibat tidak dapat melaksanakan pekerjaan; atau
- (6) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan mengirimkan Surat Perubahan Kuasa yang bermaterai cukup dan ditandatangani oleh Pimpinan Biro Reklame.
- b. mengundurkan diri atau diberhentikan sebagai karyawan Biro Reklame.

## BAB VII

## LARATTGAN

Pasal 1O

- (1) Bangunan/lokasi yang dilarang bagi penyelenggaraan reklame permanen meliputi:
- b. di dalam area Pendopo Ronggosukowati dan Pendopo Budaya;
- a. monumen Arek Lancor;
- c. di atas jembatan; dan/atau
- d. di depan tempat peribadatan.
6. {21 Ruang Terbuka Hijau yang dilarang bagi penyelenggaraan reklame baik insidental maupun permanen meliputi:
- b. taman kota Kowel;
- a. area Monumen Arek Lancor, kecuali videotron;

- c. taman kota Gladak Anyar; dan/atau
- (3) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- d. di atas bantaran sungai.
- a. di dalam arealpagar bangunan;
- c. menempel di tiang Penerangan Jalan Umum;
- b. menempel pada pagar bangunan;
- d. dipaku di pohon; dan/atau
- (4) Reklame yang memuat iklan produk tembakau dilarang:
- e. menutupi pandangan terhadap bangunan yang bersangkutan jika dilihat dari arah jalan.
- a. diletakkan di Kawasan Tanpa Rokok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. memotong jalan atau melintang dan diletakkan sejajar dengan bahu jalan; dan/atau
- b. diletakkan di jalan utama atau protokol;
- d. melebihi ukuran 72m2 (tujuh puluh dua meter persegi).
- (5) Jalan utama atau protokol sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB VIII PEMANFAATAN BANGUNAN FASILITAS PUBLIK

Pasal 1 1

Penyelenggaraan reklame yang memanfaatkan bangunan fasilitas publik yang dimilik/dikuasai oleh Pemerintah Daerah disesuaikan dengan ketentuan pengelolaan barang daerah.

## BAB IX PERUBAHAN MATERI REKLAME

Pasal 12

- (1) Perubahan materi reklame harus terlebih dahulu diberitahukan secara tertulis kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
2. (21 Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari sebelum materi reklame diubah.
- a. identitas Wajib Pajak;
- (3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilampiri :
- b. Surat Izin Penyelenggaraan Reklame; dan
- c. konsep perubahan materi reklame.

## BAB X ASURANSI

Pasal 1.3

- Penyelenggara Reklame Permanen wajib mengasuransikan reklame sesuai dengan jangka waktu penyelenggaraan untuk memberikan jaminan penggantian kerugian baik materi maupun jiwa yang diderita oleh pihak ketiga. (1)
- Kewajiban asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi reklame permanen dengan ukuran lebih dari 8m2 (delapan meter persegi). (2)

- (3) Fotokopi polis asuransi diserahkan ke Dinas penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan menunjukkan aslinya.

## BAB XI

## PEMBERIAN SANKSI

Pasal 14

Sanksi berupa tanda silang pada materi reklame dan/atau publikasi di media massa diberikan terhadap:

- b. reklame yang tidak memiliki izin; dan
- a. reklame yang telah dicabut izinnya;
- c. reklame yang telah berakhir masa berlaku izinnya.

## Pasal 1.5

- (1) Pemberian sanksi berupa tanda silang pada materi reklame dilakukan dengan menarik garis lurus diagonal dari ujung kiri atas hingga ke kanan bawah materi reklame serta dari ujung kanan atas hingga ke kiri bawah materi reklame.
2. Apabila penggunaan cat berwarna merah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak efektif dilakukan karena materi reklame menggunakan warna dominan yang sama, maka warna cat dapat diganti dengan warna lain yang memberikan kesan kontras dan mencolok pada materi reklame yang bersangkutan. (3)
3. Pemberian tanda silang pada materi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan cat berwarna merah. pt
4. Pemberian tanda silang pada materi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan paling singkat 1 (satu) hari setelah izin reklame dicabut atau masa berlaku izin reklame berakhir atau ditemukan data reklame tanpa kepemilikan izin. (4)
5. Pemberian tanda silang pada materi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Penyelenggara Reklame dan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja. (s)

## Pasal 16

- Publikasi di media massa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 hanya dilaksanakan bagi penyelenggaraan reklame permanen paling sedikit I (satu) bulan sekali. (1)
- Pengumuman daftar reklame beserta identitas penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (21 paling sedikit memuat: (3)
- Publikasi di media massa dilakukan dengan mengumumkan daftar reklame yang melanggar beserta identitas penyelenggaranya. (2)
- a. identitas reklame, yang terdiri atas :
- 2l ukuran reklame; dan
- 1) isi materi reklame/ atau produk/merk materi reklame;
- 3) lokasi penyelenggaraan reklame.

- b. identitas penyelenggara reklame, yang terdiri atas :
2. 2l Biro Reklame; dan
- 1) nama Penyelenggara Reklame;
- 3) alamat Penyelenggara Reklame.
- c. pelanggaran yang dilakukan.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan bagi reklame yang tidak memiliki izin.
7. (s) Publikasi di media massa dilakukan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tanpa pemberitahuan Penyelenggara Reklame. terlebih dahulu kepada

## Pasal 17

- (1) Sanksi untuk tidak memproses permohonan lzin Penyelenggaraan Reklame diberikan jika Penyelenggara Reklame telah menyelenggarakan reklame tanpa izin paling sedikit 2 (dua) kali.
2. (2',1 Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 1 (satu) tahun.

## BAB XII

## JAMINAN BIAYA BONGKAR

Pasal 18

- (1) Setiap penyelenggaraan reklame dikenakan Jaminan Biaya Bongkar.
2. (21 Jaminan Biaya Bongkar untuk setiap reklame hanya dikenakan 1 (satu) kali.
- (3) Jaminan Biaya Bongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam Rekening Belanja Pembiayaan Objek Penerimaan titipan Pihak Ketiga, Rincian Objek titipan jaminan bongkar.

## Pasal 19

- Jaminan Biaya Bongkar dipergunakan oleh Pemerintah Daerah untuk membongkar bangunan reklame yang masa berlaku izinnya telah berakhir dan/atau izinnya telah dicabut namun tidak dibongkar oleh Penyelenggara Reklame. (1)
- Penggunaan Jaminan Biaya Bongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Penyelenggara Reklame. (2t

## Pasal 2O

Besarnya Jaminan Biaya Bongkar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ditetapkan sebagai berikut :

- a. untuk reklame insidental jenis kain, sebesar Rp. 5.000.00 (lima ribu rupiah) per buah;
- c. untuk reklame permanen dengan luas bidang reklame sampai dengan 8m2 (delapan meter persegi), sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per meter persegi; dan
- b. untuk reklame insidental jenis baliho, sebesar Rp. 1O0.OO0.OO (seratus ribu rupiah) per buah;
- d. untuk reklame permanen dengan luas bidang reklame lebih besar dari 8m2 (delapan meter persegi), sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per meter persegi.

- (1) Jika Penyelenggara Reklame telah melaksanakan pembongkaran terhadap reklame yang masa berlaku izinnnya telah berakhir dan/atau izinnya telah dicabut, maka Jaminan Biaya Bongkar dikembalikan kepada yang bersangkutan setelah mengajukan Surat Permohonan Restitusi kepada Kepala Badan Keuangan Daerah.
- (2) Pengajuan Surat Permohonan Restitusi paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak masa berlaku izin berakhir atau izin dicabut.
- (3) Apabila jangka waktu pengajuan Surat Permohonan Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (21 terlampaui, maka Jaminan Biaya Bongkar dinyatakan menjadi pendapatan daerah.
- (4) Pengajuan Surat Permohonan Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri:
- a. Surat lzin Penyelenggaraan Reklame;
- b. foto lokasi penyelenggaraan reklame; dan
- c. asli bukti setoran Jaminan Biaya Bongkar.
8. (s) Berdasarkan Surat Permohonan Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Reklame melakukan pemeriksaan lapangan dan selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Lapangan.
- (6) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ternyata Penyelenggara Reklame belum menyelesaikan pembongkaran hingga pondasi di dalam tanah serta belum mengembalikan kondisi titik reklame dan lokasi di sekitarnya seperti semula, maka restitusi atas Jaminan Biaya Bongkar belum dapat direalisasikan.

## Pasal 22

- (1) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu setelah menerima daftar reklame yang telah berakhir masa berlaku izinnya, yang dicabut izinnya dan/atau yang tidak berizin segera menyampaikan Surat Perintah Pembongkaran kepada Satuan Polisi Pamong Praja.
2. (21 Satuan Polisi Pamong Praja menyampaikan Surat Permintaan Pembayaran kepada Kepala Badan Keuangan Daerah yang meliputi:
- a. Jaminan Biaya Bongkar, dengan dilampiri:
1. daftar reklame yang telah berakhir masa berlaku izinnya;
3. lampiran lainnya yang dipandang perlu;
2. daltar reklame yang dicabut izinnya; dan/atau
- b. biaya pembongkaran reklame yang tidak bertzin, yang bersumber dari APB D.
- (4) Pembongkaran reklame dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Pra.ia paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (3) Badan Keuangan Daerah memproses permintaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (21 setelah dilakukan verifikasi data.

- (s) Setelah proses pembongkaran reklame selesai dilakukan, Satuan Polisi Pamong Praja wajib menyampaikan laporan secara tertulis hasil pembongkaran reklame kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, serta menyampaikan Surat Pertanggungjawaban kepada Kepala Badan Keuangan Daerah.
- Hasil bongkaran reklame harus diambil oleh Penyelenggara Reklame paling lama 7 x 24 jam terhitung sejak tangal pembongkaran dengan menunjukkan bukti kepemilikan yang sah. (6)
- Apabila batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) telah terlampaui, maka hasil bongkaran reklame dinyatakan menjadi milik Pemerintah Daerah. (71
- (8) Pemanfaatan hasil bongkaran reklame mengacu pada ketentuan pengelolaan barang daerah.

## Pasal 23

- (1) Bupati dapat menunjuk Pihak Ketiga untuk melaksanakan pembongkaran reklame.
- (2) Pelaksanaan pembongkaran reklame oleh Pihak Ketiga harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur pembongkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.

## BAB ]UII

## PENGAWASAN

Pasal 24

Pengawasan penyelenggaraan reklame dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja bersama dengan instansi terkait.

## Pasal 25

- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melakukan pengawasan atas pemrosesan dan pasca terbitnya Surat Izin Penyelenggaraan Reklame. (1)
- Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : (21
- a. terpenuhinya persyaratan permohonan lzin
- Penyelenggaraan Reklame ;
- b. status penyelenggaraan reklame baru atau perpanjangan;
- c. kesesuaian pemohon dengan Biro Reklame yang terdaftar;
- d. kepemilikan Surat lzin Penyelenggaraan Reklame; dan
- e. berakhimya masa berlaku lzin Penyelenggaraan Reklame.

## Pasal 26

- Badan Keuangan Daerah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan tentang Pajak Reklame. (1)
- Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: (21
- a. pengisian SPTPD dan persyaratannya;
- b. kepemilikan NPWPD;
- c. penetapan dan pembayaran Pajak Reklame;
- d. penagihan pajak terutang, denda, dan tunggakan pajak;
- e. kesesuaian prosedur dan pembayaran pajak dengan administrasi perpajakan ;
- f. kesesuaian komponen pembentuk Pajak Reklame dengan kondisi di lapangan; dan
- g. penentuan Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan Ketetapan Pajak Lebih Bayar.

- (1) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman melakukan pengawasan terhadap pemrosesan IMB.
2. (21 Pengawasan terhadap pemrosesan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. kepemilikan peta lokasi;
- b. kepemilikan gambar konstruksi dan kebenaran penghitungannya;
- c. kepemilikan dan kesesuaian dengan IMB;
- d. kesesuaian prosedur dan pembayaran retribusi; dan
- e. berakhirnya masa berlaku IMB.

## Pasal 28

- (1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan reklame yang memanfaatkan Ruang Milik Jalan, Kawasan Pematusan, dan Jaringan Utilitas, serta aspek keindahan kota.
2. (21 Pengawasan terhadap penyelenggaraan reklame yang memanfaatkan Ruang Milik Jalan, Kawasan Pematusan, dan Jaringan Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kesesuaian antara penyelenggaraan reklame dengan ketentuan penyelenggaraan reklame di Ruang Milik Jalan, Kawasan Pematusan dan Jaringan Utilitas; dan
- b. kepemilikan dan masa berlaku lzin Pemakaian Sementara Rumija (Tanah Sempadan).
- (3) Pengawasan terhadap aspek estetika dan keindahan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka harmonisasi penyelenggaraan reklame dengan lingkungan sekitar dan dengan reklame lainnya.

## Pasal 29

- (1) Dinas Perhubungan melakukan pengawasan terhadap keselamatan dan keamanan pengguna jalan.
2. (21 Pengawasan terhadap keselamatan dan keamanan pengguna jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kesesuaian penyelenggaraan reklame dengan aturan keselamatan dan keamanan pengguna jalan.

## Pasal 3O

- (1) Dinas Lingkungan Hidup melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan penempatan reklame di Ruang Terbuka Hijau serta aspek keindahan kota.
- (2) Pengawasan terhadap pemanfaatan penempatan reklame di Ruang Terbuka Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- b. kepemilikan dan masa berlaku lzin Sementara Ruang Terbuka Hijau; Pemakaian
- a. kesesuaian penyelenggaraan reklame dengan ketentuan penyelenggaraan reklame di Ruang Terbuka Hijau; dan
- (3) Pengawasan terhadap aspek keindahan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka harmonisasi penyelenggaraan reklame dengan lingkungan sekitar dan dengan reklame lainnya.

Jika berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 30 ditemukan ketidaksesuaian dan/atau penyimpangan, maka instansi yang bersangkutan segera menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada instansi terkait.

## BAB XIV PENCABUTAI{ IZIN

Pasal 32

- (11 lzin Penyelenggaraan Reklame dicabut jika:
- b. Penyelenggara Reklame Permanen tidak mengasuransikan reklame;
- a. reklame mengalami perubahan jenis, ukuran, ketinggian, titik, dan konstruksi sehingga tidak sesuai dengan izinyang diberikan;
- c. lokasi penyelenggaraan reklame mengalami perubahan peruntukan; dan
- d. melanggar ketentuan penyelenggaraan reklame lainnya.
- (2) Sebelum Izin Penyelenggaraan Reklame dicabut, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terlebih dahulu memberikan Surat Peringatan kepada Penyelenggara Reklame.
- (3) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal diterimanya Surat Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (21, Penyelenggara Reklame wajib melakukan penyesuaian.
- Apabila Penyelenggara Reklame tidak mengindahkan Surat Peringatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mencabut Izin Penyelenggaraan Reklame. (4)

## Pasal 33

- Terhadap pencabutan lzin Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Penyelenggara Reklame tidak dapat menuntut kompensasi dan/atau restitusi atas pajak, retribusi, dan Jaminan Biaya Bongkar yang telah dibayarkan. (1)
- Dengan telah dicabutnya lzin Penyelenggaraan Reklame, maka perizinan lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan reklame dinyatakan tidak berlaku. (21

## BAB XT/ KBTENTUAIT PEIrufl'P

Pasal 34

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:

1. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2OLl tentang Penyelenggaraan Reklame; dan
2. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2OL6 tentang Pembahan Atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2Ol1 tentang Penyelenggaraan Reklame;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Diundangkan di Pamekasan pada tanggal 1 April 2Ol7

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN,


BERITA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 20t7 NOMOR 11

## Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan pada tanggal 1 April 2OLT

BUPATI PAMEKASAN,


## DAF"TAR NILIU SEtrTA REKLAME

## A. PERMAI{EN

| NO | JENIS REKLAME | MASA PAJAK | NJOP | NILAI STRATEGIS | NILAI STRATEGIS |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| I | MEGATRON | Tahun/Meter persegi Bulan/Meter persegi Minggu/Meter persegi | Rp.7.83O.oOo Rp. 652.5O0 Rp. 75O.OOO | STRATEGIS T {BOBOT 60%) Area Monumen Are' Lancor JI. Jokotole-Jl. Raya Sumenep Jl. Trunoj oyo- Perbatasan Sampang Jl. Diponegoro-Jl. Kabupaten- Jl. Bahagia Jl. Stadion-Jl. Raya Nyalaran Jl. Pintu Gerbang, Jl. Dirgahayu, Jl. KH. Amin Jakfar, Jl. Mandilaras, Jl. R. Abd. Azis, Jl. Segara, Jl. KH. Cokroatmojo, Jl. Kamboja, Jl. Jingga, Jl. Niaga, Jl. Purba, Jl. Ronggosukowati, Pasar Kolpajung, Jl. Kesehatan, Jl. KH. Agussalim, Jl. Balaikambang, Jl. Bonorogo, Ibukota Kecamatan | STRATEGIS II BOBOT 4O%I Titik lokasi yang berada di luar Nilai Strategis I |
| 2 | VIDEOTRON | Tahun/Meter persegi Bulan/Meter persegi Minggu/Meter persegi | Rp.6.12O.OOO Rp. 51O.OOO Rp. 650.000 | STRATEGIS T {BOBOT 60%) Area Monumen Are' Lancor JI. Jokotole-Jl. Raya Sumenep Jl. Trunoj oyo- Perbatasan Sampang Jl. Diponegoro-Jl. Kabupaten- Jl. Bahagia Jl. Stadion-Jl. Raya Nyalaran Jl. Pintu Gerbang, Jl. Dirgahayu, Jl. KH. Amin Jakfar, Jl. Mandilaras, Jl. R. Abd. Azis, Jl. Segara, Jl. KH. Cokroatmojo, Jl. Kamboja, Jl. Jingga, Jl. Niaga, Jl. Purba, Jl. Ronggosukowati, Pasar Kolpajung, Jl. Kesehatan, Jl. KH. Agussalim, Jl. Balaikambang, Jl. Bonorogo, Ibukota Kecamatan | STRATEGIS II BOBOT 4O%I Titik lokasi yang berada di luar Nilai Strategis I |
| 3 | BILLBOARD | Tahun/Meter persegi | Rp. 475.OOO | STRATEGIS T {BOBOT 60%) Area Monumen Are' Lancor JI. Jokotole-Jl. Raya Sumenep Jl. Trunoj oyo- Perbatasan Sampang Jl. Diponegoro-Jl. Kabupaten- Jl. Bahagia Jl. Stadion-Jl. Raya Nyalaran Jl. Pintu Gerbang, Jl. Dirgahayu, Jl. KH. Amin Jakfar, Jl. Mandilaras, Jl. R. Abd. Azis, Jl. Segara, Jl. KH. Cokroatmojo, Jl. Kamboja, Jl. Jingga, Jl. Niaga, Jl. Purba, Jl. Ronggosukowati, Pasar Kolpajung, Jl. Kesehatan, Jl. KH. Agussalim, Jl. Balaikambang, Jl. Bonorogo, Ibukota Kecamatan | STRATEGIS II BOBOT 4O%I Titik lokasi yang berada di luar Nilai Strategis I |
| 4 | BALIHO | Tahun/Meter persegi | Rp. 55O.OOO | STRATEGIS T {BOBOT 60%) Area Monumen Are' Lancor JI. Jokotole-Jl. Raya Sumenep Jl. Trunoj oyo- Perbatasan Sampang Jl. Diponegoro-Jl. Kabupaten- Jl. Bahagia Jl. Stadion-Jl. Raya Nyalaran Jl. Pintu Gerbang, Jl. Dirgahayu, Jl. KH. Amin Jakfar, Jl. Mandilaras, Jl. R. Abd. Azis, Jl. Segara, Jl. KH. Cokroatmojo, Jl. Kamboja, Jl. Jingga, Jl. Niaga, Jl. Purba, Jl. Ronggosukowati, Pasar Kolpajung, Jl. Kesehatan, Jl. KH. Agussalim, Jl. Balaikambang, Jl. Bonorogo, Ibukota Kecamatan | STRATEGIS II BOBOT 4O%I Titik lokasi yang berada di luar Nilai Strategis I |
| 5 | BANDO JALAN | Tahun/Meter persegi | Rp. 650.OOO | STRATEGIS T {BOBOT 60%) Area Monumen Are' Lancor JI. Jokotole-Jl. Raya Sumenep Jl. Trunoj oyo- Perbatasan Sampang Jl. Diponegoro-Jl. Kabupaten- Jl. Bahagia Jl. Stadion-Jl. Raya Nyalaran Jl. Pintu Gerbang, Jl. Dirgahayu, Jl. KH. Amin Jakfar, Jl. Mandilaras, Jl. R. Abd. Azis, Jl. Segara, Jl. KH. Cokroatmojo, Jl. Kamboja, Jl. Jingga, Jl. Niaga, Jl. Purba, Jl. Ronggosukowati, Pasar Kolpajung, Jl. Kesehatan, Jl. KH. Agussalim, Jl. Balaikambang, Jl. Bonorogo, Ibukota Kecamatan | STRATEGIS II BOBOT 4O%I Titik lokasi yang berada di luar Nilai Strategis I |
| 6 | PAPAN NAMA 5.1. PAPAN NAMA TIANG 5.1.1. Papan Nama Tiang Cahaya 5.L2. Papan Nama Tiang Non Cahaya 5.2. PAPAN NAMA TEMPEL 5.2.L. Papan Nama Tempel Cahaya 5.2.2. Papan Nama Tempel Non Cahaya 5.3. REKLAME MOBTL 5.4. WALL PATNTTNG /SHOP PAINTING 5.5. REKLAME KACA | Tahun/Meter persegi Tahun/Meter persegi Tahun/Meter persegi Tahun/Meter persegi Tahun/Meter persegi Tahun/Meter persegi Tahun/Meter nersesi | 285.OOO 260.OOO Rp. 2O5.OOO Rp. 125.OOO Rp. 130.OOO Rp. 170.OOO Rp. 180.OOO Rp Rp | STRATEGIS T {BOBOT 60%) Area Monumen Are' Lancor JI. Jokotole-Jl. Raya Sumenep Jl. Trunoj oyo- Perbatasan Sampang Jl. Diponegoro-Jl. Kabupaten- Jl. Bahagia Jl. Stadion-Jl. Raya Nyalaran Jl. Pintu Gerbang, Jl. Dirgahayu, Jl. KH. Amin Jakfar, Jl. Mandilaras, Jl. R. Abd. Azis, Jl. Segara, Jl. KH. Cokroatmojo, Jl. Kamboja, Jl. Jingga, Jl. Niaga, Jl. Purba, Jl. Ronggosukowati, Pasar Kolpajung, Jl. Kesehatan, Jl. KH. Agussalim, Jl. Balaikambang, Jl. Bonorogo, Ibukota Kecamatan | STRATEGIS II BOBOT 4O%I Titik lokasi yang berada di luar Nilai Strategis I |

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI PAMEKASAN NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG PEI{YELENGGARAAN REKLAM E

## B. INSIDENTIL

| NO | JENIS REKLAME | MASA PAJAK | NJOP | NILAI STRATEGIS | NILAI STRATEGIS |
|------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| | | | | STRATEGIS I BOBOT 60%) | STRATEGIS II (BOBOT 4O%) |
| I | BALIHO | Hari/Meter persegi Minggu/Meter persegi Bulan/Meter persegi | Rp. 25.OOO Rp. 1i5.000 Rp. 125.000 | JI. Jokotole-Jl. Raya Sumenep Jl. Trunoj oyo- Perbatasan Sampang | Titik lokasi yang berada di luar Nilai Strategis I |
| 2 | KAIN/ SPANDUK/ UMBUL-UMBUL/ BANNER/SHOPBLIN | Hari/Meter persegi MinggulMeter persegi Bulan/Meter persegi | Rp. 7.500 Rp. 25.O00 Rp. 45.000 | Jl. Diponegoro-Jl. Kabupaten- Jl. Bahagia Jl. Stadion-Jl. Raya Nyalaran Jl. Pintu Gerbang, Jl. Dirgahayu, | |
| 3 | STIKER | Penyelenggaraan / Folio | Rp. 1.250 | Jl. KH. Amin Jakfar, Jl. Mandilaras, | |
| 4 | SELEBARAN | Penyeleng garaan / 100 Folio | 150.000 Rp | Jl. R. Abd. Azis, Jl. Segara, Jl. KH. Cokroatmojo, | |
| 5 | FILM/SLIDE 5.1. Dengan Suara | Penyelenggaraan / M enit | 5.000 Rp. | Jl. Kamboja, Jl. Jingga, Jl. Niaga, Jl. Purba, Jl. Ronggosukowati, Pasar Kolpajung, Jl. Kesehatan, Jl. KH. Agussalim, Jl. Balaikambang, Jl. Bonorogo Ibukota Kecamatan | |
| | 5.2. Tanpa Suara | Penyelen ggaraan / M enit | 3.500 Rp. | | |


LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI PAMEKASAN NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG PEI{YELENGGARAAN REKI.,AME

## COilTOH BEIITI'K PENGTSAIIAN IZIN PEIY-ELEITGGARAAI{ REKLIII}IE



Fff.Tffi

BUPATI PAMEKASAN ,