PERATURAN BUPATI SALINAN  BANYUWANGI Nomor 8 Tahun 2016 tentang PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (berlaku 1 Maret 2016)
Pembukaan
Menimbang :
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 89 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, perlu mengatur tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa dengan Peraturan Bupati.
Mengingat :
1.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694) ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman pembangunan desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa;
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2007 Nomor 10/E), sebagaimana telah diubah tiga kali, terakhir dengan Peraraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2014;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012).
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten anyuwangi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
4. Bupati adalah Bupati Banyuwangi.
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat kecamatan.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat BAB II
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
Bagian Kesatu
Umum
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong royong.
- (3) Dalam rangka penyusunan perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa dapat didampingi oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini SKPD teknis yang membidangi.
- (4) Dalam rangka mengoordinasikan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa dapat didampingi oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat desa, dan/atau pihak ketiga.
- (5) Camat wajib melakukan pendampingan di wilayahnya dalam rangka mengkordinasikan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 mencakup bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
- (1) Perencanaan pembangunan Desa disusun secara berjangka meliputi:
- a. RPJM Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
- b. RKP Desa yang merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) RPJM Desa dan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Desa.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5
- (1) RPJM Desa ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Kepala Desa.
- (2) RKP Desa mulai disusun oleh Pemerintah Desa pada bulan Juli.
- (3) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah untuk penyusunan perencanaan pembangunan skala desa tahun berjalan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 6
- (1) Rancangan RPJM Desa memuat visi dan misi Kepala Desa, arah kebijakan pembangunan desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa .
- (2) Pembakuan kode bidang dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang pedoman pengelolaan keuangan desa.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 7
- 1) Visi dan Misi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) harus dapat diukur untuk dapat mengetahui tingkat kemandirian dan kesejahteraan yang ingin dicapai.
- 2) Kebijakan pembangunan desa diarahkan untuk membangun desa disegala bidang
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 8
- (1) Kepala Desa dalam menyelenggarakan penyusunan RPJM Desa mengikutsertakan unsur masyarakat desa.
- (2) Penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi objektif Desa dan prioritas program dan kegiatan daerah.
- (3) Penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:
- a. pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa;
- b. penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
- c. pengkajian keadaan desa;
- d. pembahasan rencana pembangunan desa melalui Musyawarah Desa;
- e. penyusunan rancangan RPJM desa;
- f. pembahasan Rencana Pembangunan Desa melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa; dan
- g. penetapan RPJM Desa.
Paragraf 1
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 9
- (1) Kepala Desa membentuk Tim Penyusun RPJM Desa.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
- a. Kepala Desa selaku pembina;
- b. Sekretaris Desa selaku ketua;
- c. Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa selaku sekretaris; dan
- d. anggota yang berasal dari Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan unsur masyarakat lainnya.
- (3) Jumlah Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang.
- (4) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menjamin keterwakilan perempuan di dalamnya.
- (5) Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 10
Tim Penyusun RPJM Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
- a. penyelarasan arah kebijakan pembangunan daerah;
- b. pengkajian keadaan desa;
- c. penyusunan rancangan RPJM Desa; dan
- d. penyempurnaan rancangan RPJM Desa.
Paragraf 2
Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Desa dengan Arah Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 11
- (1) Penyelarasan arah kebijakan dilakukan untuk mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan daerah dengan pembangunan desa.
- (2) Penyelarasan arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan daerah.
- (3) Informasi arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya meliputi:
- a. rencana pembangunan jangka menengah daerah ;
- b. rencana strategis satuan kerja perangkat daerah;
- c. rencana umum tata ruang wilayah daerah;
- d. rencana rinci tata ruang wilayah daerah; dan
- e. rencana pembangunan kawasan perdesaan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 12
- (1) Kegiatan penyelarasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, dilakukan dengan cara mendata dan memilah rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang akan masuk ke desa.
- (2) Rencana program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelompokkan menjadi bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (3) Hasil pendataan dan pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format data rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk ke desa.
- (4) Data rencana program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran hasil pengkajian keadaan desa.

## Paragraf 3

## Pengkajian Keadaan Desa

## Pasal 13

- (1) Pengkajian keadaan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf b dilakukan dalam rangka mempertimbangkan kondisi objektif desa.
- (2) Pengkajian keadaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan sebagai berikut:
- a. penyelarasan data desa;
- b. penggalian gagasan masyarakat; dan
- c. penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan desa.
- (3) Penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c menjadi bahan masukan dalam musyawarah desa dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan desa.

## Pasal 14

- (1) Penyelarasan data desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2) huruf a dilakukan melalui kegiatan:
2. a.
3. Pengambilan data dari dokumen data desa; dan
- b. Pembandingan data desa dengan kondisi desa terkini.
- (2) Data Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi antara lain:
- a. sumber daya manusia;
- b. sumber daya alam;
- c. sumber daya pembangunan;
- d. data ketimpangan gender;
- e. data kemiskinan;
- f. data kekerasan dalam rumah tangga;
- g. data masyarakat yang berkebutuhan khusus (disabilitas) dan masyarakat marjinal;
- h. data sosial budaya;
- i. data kondisi infrastruktur; dan
- j. data aset desa

- (3) Hasil penyelarasan data desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format data desa.
- (4) Format data desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi lampiran laporan hasil pengkajian keadaan desa.
- (5) Hasil penyelarasan data desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi bahan masukan dalam musyawarah desa dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan desa.

## Pasal 15

- (1) Penggalian gagasan masyarakat dilakukan untuk menemukenali masalah yang dihadapi desa, potensi dan peluang pendayagunaan sumberdaya desa.
- (2) Penggalian gagasan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui Musyawarah Dusun.
- (3) Unsur masyarakat dalam Musyawarah Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain:
- a. tokoh adat;
- b. tokoh agama;
- c. tokoh masyarakat;
- d. tokoh pendidikan;
- e. kelompok tani;
- f. kelompok nelayan;
- g. kelompok perajin;
- j. kelompok perempuan;
- k. kelompok anak;
- l. kelompok pemerhati dan pelindungan anak;
- m. kelompok masyarakat miskin;dan
- n. kelompok-kelompok masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
16. (4). Tim Penyusun RPJM Desa melakukan pendampingan terhadap musyawarah dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

## Pasal 16

- (1) Penggalian gagasan masyarakat melalui Musyawarah Dusun sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2), dilakukan dengan cara diskusi kelompok secara terarah.
- (2) Diskusi kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan sketsa desa, kalender musim dan bagan kelembagaan desa sebagai alat kerja untuk menggali gagasan masyarakat.
- (3) Tim Penyusun RPJM Desa dapat menambahkan alat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam rangka meningkatkan kualitas hasil penggalian gagasan.

## Pasal 17

- (1) Tim penyusun RPJM Desa melakukan rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan desa berdasarkan musyawarah dusun sebagaimana dimaksud dalam pasal 16.
- (2) Hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format usulan rencana kegiatan.
- (3) Rekapitulasi usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi lampiran laporan hasil pengkajian keadaan Desa.

## Pasal 18

- (1) Tim Penyusun RPJM Desa menyusun laporan hasil pengkajian keadaan Desa.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilampiri dokumen: a. data desa yang sudah diselaraskan;
- b. data rencana program pembangunan kabupaten yang akan masuk ke desa;
- c. data rencana program pembangunan kawasan perdesaan; dan
- d. rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat.

## Pasal 19

- (1) Tim Penyusun RPJM Desa melaporkan kepada Kepala Desa hasil pengkajian keadaan desa.
- (2) Kepala Desa menyampaikan laporan kepada BPD setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan musyawarah Desa.

## Paragraf 4

Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Melalui Musyawarah Desa Pasal 20

- (1) Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah desa berdasarkan laporan hasil pengkajian keadaan desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan terhitung sejak diterimanya laporan dari Kepala Desa.

## Pasal 21

Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 20, membahas dan menyepakati sebagai berikut:

- a. laporan hasil pengkajian keadaan desa;
- b. rumusan arah kebijakan pembangunan Desa yang dijabarkan dari visi dan misi Kepala Desa; dan
- c. rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

## Pasal 22

- (1) Hasil kesepakatan dalam musyawarah desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dituangkan dalam Berita Acara.
- (2) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun rancangan RPJM Desa.

## Paragraf 5

## Penyusunan Rancangan RPJM Desa

## Pasal 23

- (1) Tim penyusun RPJM Desa menyusun rancangan RPJM Desa berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (1).
- (2) Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format rancangan RPJM Desa.
- (3) Tim penyusun RPJM Desa membuat berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RPJM Desa yang dilampiri dokumen rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan oleh tim penyusun RPJM Desa kepada Kepala Desa.

## Pasal 24

- (1) Kepala Desa memeriksa dokumen rancangan RPJM Desa yang telah disusun oleh Tim Penyusun RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2).
- (2) Tim Penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan berdasarkan arahan Kepala Desa dalam hal Kepala Desa belum menyetujui rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal rancangan RPJM Desa telah disetujui oleh Kepala Desa, dilaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan desa.

## Paragraf 6

Penyusunan Rencana Pembangunan Desa melalui

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa

## Pasal 25

- (1) Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa.
- (2) Musyawarah perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
- a. tokoh adat;
- b. tokoh agama;
- c. tokoh masyarakat;
- d. tokoh pendidikan;
- e. perwakilan kelompok tani;
- f. perwakilan kelompok nelayan;
- g. perwakilan kelompok perajin;
- h. perwakilan kelompok perempuan;
- i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
- j. perwakilan kelompok masyarakat miskin.

- (4) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), musyawarah perencanaan pembangunan desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

## Pasal 26

- (1) Musyawarah perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 25, membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa.
- (2) Hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara.

## Paragraf 7

Penetapan dan Perubahan RPJM Desa

Pasal 27

- (3) Kepala Desa mengarahkan Tim Penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan dokumen rancangan RPJM Desa berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1).
- (4) Dokumen rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi lampiran rancangan peraturan desa tentang RPJM Desa.
- (5) Kepala Desa menyusun rancangan peraturan desa tentang RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Rancangan peraturan desa tentang RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama menjadi peraturan desa tentang RPJM Desa.

## Pasal 28

- (1) Kepala Desa dapat mengubah RPJM Desa dalam hal:
- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Perubahan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa dan selanjutnya ditetapkan dengan peraturan desa.

## Pasal 29

Sistematika penyusunan RPJM Desa tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Penyusunan RKP Desa

Bagian Ketiga Paragraf 1 Umum Pasal 30

- (1) Pemerintah Desa menyusun RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Desa.
- (2) RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah berkaitan dengan pagu indikatif desa dan rencana kegiatan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah.

- (3) RKP Desa mulai disusun oleh Pemerintah Desa pada bulan Juli.
- (4) RKP Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa paling lambat akhir bulan September.
- (5) RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa.

## Pasal 31

- (1) Kepala Desa menyusun RKP Desa dengan mengikutsertakan masyarakat Desa.
- (2) Penyusunan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:
- a. penyusunan perencanaan pembangunan desa melalui musyawarah desa;
- b. pembentukan tim penyusun RKP Desa;
- c. pencermatan pagu indikatif desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke desa
- d. pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
- e. penyusunan rancangan RKP Desa;
- f. penyusunan RKP Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa;
- g. penetapan RKP Desa;
- h. perubahan RKP Desa; dan
- i. pengajuan daftar usulan RKP Desa.

## Paragraf 2

Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa melalui Musyawarah Desa Pasal 32

- (1) BPD menyelenggarakan musyawarah desa dalam rangka penyusunan rencana pembangunan desa.
- (2) Hasil musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa menyusun rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa.
- (3) BPD menyelenggarakan musyawarah desa sebagaimana dimaksud ayat (1), paling lambat bulan Juni.

## Pasal 33

- (1) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (1) melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
- a. mencermati ulang dokumen RPJM Desa;
- b. menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; dan
- c. membentuk tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan.
- (2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berasal dari warga masyarakat desa dan/atau satuan kerja perangkat daerah kabupaten.
- (3) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dituangkan dalam berita acara.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi pedoman Kepala Desa dalam menyusun RKP Desa.

## Paragraf 3

## Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa

## Pasal 34

- (1) Kepala Desa membentuk Tim Penyusun RKP Desa.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Kepala Desa selaku pembina;
- b. Sekretaris Desa selaku ketua;
- c. Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai sekretaris; dan
- d. anggota yang meliputi : perangkat desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, kader pemberdayaan masyarakat desa, dan unsur masyarakat.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit berjumlah 7 (tujuh) orang dan paling banyak berjumlah 11 (sebelas) orang dengan mengikutsertakan keterwakilan perempuan di dalamnya.
- (4) Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa dilaksanakan paling lambat bulan Juni tahun berjalan.
- (5) Tim Penyusun RKP Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

## Pasal 35

Tim Penyusun RKP Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. pencermatan rencana Pendapatan Asli Desa;
- b. pencermatan pagu indikatif desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke desa;
- c. pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
- d. evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya;
- e. pencermatan kesepakatan kerjasama antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
- f. pembahasan perencanaan pembangunan desa;
- g. penyusunan rancangan RKP Desa; dan
- h. penyusunan rancangan daftar usulan RKP Desa.

## Paragraf 4

Pencermatan Pagu Indikatif Desa dan Penyelarasan

Program/Kegiatan Masuk ke Desa

## Pasal 36

- (1) Tim Penyusun RKP Desa memfasilitasi pencermatan Pendapatan Asli Desa untuk menyusun arah kebijakan keuangan desa.
- (2) Pencermatan Pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada potensi Pendapatan Asli Desa.

## Pasal 37

- (1). Kepala Desa mendapatkan data dan informasi dari Pemerintah Daerah tentang:
- a. Pagu indikatif desa; dan
- b. Rencana program/kegiatan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.

- (2). Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima Kepala Desa dari Pemerintah Daerah paling lambat bulan Juli setiap tahun berjalan.

## Pasal 38

- (1) Tim Penyusun RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (1) melakukan pencermatan pagu indikatif desa yang meliputi:
- a. rencana dana desa yang bersumber dari APBN;
- b. rencana ADD yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima daerah;
- c. rencana bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah; dan
- d. rencana bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten.
- (2) Tim Penyusun RKP Desa melakukan penyelarasan rencana program/kegiatan yang masuk ke desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang meliputi:
- a. rencana kerja pemerintah kabupaten;
- b. rencana program dan kegiatan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten; dan
- c. hasil penjaringan aspirasi masyarakat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam format pagu indikatif Desa.
- (4) Hasil penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan ke dalam format kegiatan pembangunan yang masuk ke desa.
- (5) Berdasarkan hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Tim Penyusun RKP Desa menyusun rencana pembangunan berskala lokal desa yang dituangkan dalam rancangan RKP Desa.

## Pasal 39

- (1) Bupati menerbitkan surat pemberitahuan kepada Kepala Desa dalam hal terjadi keterlambatan penyampaian informasi pagu indikatif desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (1).
- (2) Bupati melakukan pembinaan dan pendampingan kepada Pemerintah Desa dalam percepatan pelaksanaan perencanaan pembangunan sebagai dampak keterlambatan penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Percepatan perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk memastikan APB Desa ditetapkan pada 31 Desember tahun berjalan.
- (4) Dalam hal pagu indikatif desa belum dapat disampaikan pada bulan Juli sebagaimana dimaksud pada 37 ayat (2), pagu indikatif desa dapat berpedoman pada pendapatan tahun anggaran sebelumnya.

## Pasal 40

- (1) Tim Penyusun RKP Desa memfasilitasi pencermatan skala prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJM Desa.
- (2) Hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar bagi Tim Penyusun RKP Desa dalam menyusun rancangan RKP Desa.

Pasal 41

- (1) Tim Penyusun RKP Desa melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan baik yang sudah atau belum dilaksanakan, sebagaimana tercantum dalam dokumen RKP Desa tahun sebelumnya;
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi salah satu dasar penyusunan rancangan RKP Desa.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana ayat (2) dituangkan dalam format hasil evaluasi RKP Desa.

Pasal 42

- (1) Tim penyusun RKP Desa menyusun daftar usulan pelaksana kegiatan desa sesuai jenis rencana kegiatan.
- (2) Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurangkurangnya meliputi:
- a. ketua;
- b. sekretaris;
- c. bendahara; dan
- d. anggota pelaksana.
- (3) Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memperhatikan keterwakilan perempuan di dalamnya.

## Paragraf 5

Penyusunan Rancangan Dokumen RKP Desa

Pasal 43

- (1) Penyusunan rancangan dokumen RKP Desa berpedoman kepada hasil kesepakatan musyawarah desa.
- (2) Rancangan dokumen RKP Desa paling sedikit berisi uraian:
- a. analisa prioritas RPJM Desa;
- b. evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya;
- c. prioritas program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola oleh desa;
- d. prioritas program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola melalui kerja sama antar desa dan pihak ketiga;
- e. rencana program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola oleh desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten; dan
- f. pelaksana kegiatan desa yang terdiri atas unsur perangkat desa dan/atau unsur masyarakat desa.
- (3) Sistematika rancangan akhir RKP Desa tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (4) Pemerintah Desa dapat merencanakan pengadaan tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur untuk dimasukkan ke dalam rancangan dokumen RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berasal dari warga masyarakat desa, satuan kerja perangkat daerah kabupaten yang membidangi pembangunan infrastruktur; dan/atau tenaga pendamping profesional.

## Pasal 44

- (1) Rancangan dokumen RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat (2) dilampiri rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya.
- (2) Rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kerjasama antar desa disusun dan disepakati bersama para Kepala Desa yang melakukan kerja sama antar desa.
- (3) Rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diverifikasi oleh tim verifikasi.
4. (4)
5. Tim verifikasi dimaksud pada ayat (3) terdiri dari : a. unsur Pemerintah Desa; dan
- b. unsur Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa.

## Pasal 45

- (1) Pemerintah Desa dapat mengusulkan prioritas program dan kegiatan pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan kepada Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten.
- (2) Tim Penyusun RKP Desa menyusun usulan prioritas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Usulan prioritas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rancangan daftar usulan RKP Desa.
- (4) Rancangan daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi lampiran Berita Acara laporan Tim Penyusun rancangan RKP Desa.

## Pasal 46

- (1) Tim Penyusun RKP Desa membuat Berita Acara tentang hasil penyusunan rancangan RKP Desa yang dilampiri dokumen rancangan RKP Desa dan rancangan daftar usulan RKP Desa.
- (2) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Tim Penyusun RKP Desa kepada Kepala Desa.

## Pasal 47

- (1) Kepala Desa memeriksa dokumen rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 ayat (1).
- (2) Kepala Desa mengarahkan Tim Penyusun RKP Desa untuk melakukan perbaikan dokumen rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal Kepala Desa telah menyetujui rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa.

## Paragraf 6

Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa

## Pasal 48

- (1) Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa.
- (2) Musyawarah perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
- a. tokoh adat;
- b. tokoh agama;
- c. tokoh masyarakat;
- d. tokoh pendidikan;
- e. perwakilan kelompok tani;
- f. perwakilan kelompok nelayan;
- g. perwakilan kelompok perajin;
- h. perwakilan kelompok perempuan;
- i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
- j. perwakilan kelompok masyarakat miskin.
- (4) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), musyawarah perencanaan pembangunan desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

## Pasal 49

- (1) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat (1) memuat rencana penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (2) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisi prioritas program dan kegiatan yang didanai:
- a. pagu indikatif desa;
- b. pendapatan asli desa;
- c. swadaya masyarakat desa;
- d. bantuan keuangan dari pihak ketiga; dan
- e. bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi, dan/atau pemerintah daerah.
- (3) Prioritas, program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat desa yang meliputi:
- a. peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
- c. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
- d. pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;
- e. pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi;
- f. pendayagunaan sumber daya alam;
- g. pelestarian adat istiadat dan sosial budaya desa;

- h. peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat desa berdasarkan kebutuhan masyarakat desa; dan
- i. peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa.

## Pasal 50

- (1) Hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat (1), dituangkan dalam Berita Acara.
- (2) Kepala Desa mengarahkan Tim Penyusun RKP Desa melakukan perbaikan dokumen rancangan RKP Desa berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dokumen rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi lampiran rancangan peraturan desa tentang RKP Desa.
- (4) Kepala Desa menyusun rancangan peraturan desa tentang RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Rancangan peraturan desa tentang RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibahas dan disepakati bersama oleh Kepala Desa dan BPD untuk ditetapkan menjadi peraturan desa tentang RKP Desa.

## Paragraf 7 Perubahan RKP Desa Pasal 51

- (1) RKP Desa dapat diubah dalam hal:
- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa dikarenakan terjadi peristiwa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Kepala Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
- a. berkoordinasi dengan pemerintah daerah yang mempunyai kewenangan terkait dengan kejadian khusus;
- b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa yang terkena dampak terjadinya peristiwa khusus;
- c. menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya; dan
- d. menyusun rancangan RKP Desa perubahan.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa dikarenakan perubahan mendasar atas kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Kepala Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
- a. mengumpulkan dokumen perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau pemerintah Kabupaten;
- b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa yang terkena dampak terjadinya perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten;

- c. menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya; dan
- d. menyusun rancangan RKP Desa Perubahan.

## Pasal 52

- (1) Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa yang diadakan secara khusus untuk kepentingan pembahasan dan penyepakatan perubahan RKP Desa sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 51.
- (2) Penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan terjadinya peristiwa khusus dan/atau terjadinya perubahan mendasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat (1).
- (3) Hasil kesepakatan dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan peraturan desa tentang RKP Desa perubahan.
- (4) Peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagai dasar dalam penyusunan Perubahan APB Desa.

## Paragraf 8 Pengajuan Daftar Usulan RKP Desa Pasal 53

- (1) Kepala Desa menyampaikan daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (3) kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Penyampaian daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 September tahun berjalan.
- (3) Daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi materi pembahasan di dalam musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan dan daerah.
- (4) Bupati menginformasikan kepada Pemerintah Desa tentang hasil pembahasan daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Informasi tentang hasil pembahasan daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima oleh Pemerintah Desa setelah diselenggarakannya musyawarah perencanaan pembangunan di Kabupaten.
- (6) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima Pemerintah Desa paling lambat bulan Agustus tahun anggaran berikutnya.

## BAB III KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 54

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, RPJM Desa dan RKP Desa yang sudah ada dan sedang berjalan tetap dilaksanakan sampai dengan berakhir masa berlakunya.
- (2) Apabila terjadi hal-hal khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 dan pasal 51, RPJM Desa dan RKP Desa dapat diubah dengan mempedomani Peraturan Bupati ini.
- (3) Bagi desa yang Kepala Desanya berhenti sebelum masa jabatannya berakhir, Kepala Desa antar waktu wajib melanjutkan RPJM Desa sampai berakhir masa jabatannya.

## BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 55

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi Pada tanggal 1 Maret 2016

BUPATI BANYUWANGI, Ttd. H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi Pada tanggal 1 Maret 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI,

Ttd.

Drs. H. SLAMET KARIYONO,M.Si. Pembina Utama Madya NIP 19561008 198409 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2016 NOMOR 8

## LAMPIRANI PERATURAN BUPATI BANYUWANGI

NOMOR : 8 Tahun 2016

TANGGAL : 1 Maret 2016

## A. FORMAT SISTEMATIKA PENYUSUNAN RENCANA KERJA JANGKA MENENGAH DESA (RPJM DESA)

## SISTEMATIKA

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang/Pendahuluan

- 1.2 Landasan Hukum

- 1.3 Tujuan

## BAB II : PROFIL DESA

- 2.1. Kondisi Desa

- 2.2.1Sejarah Desa

- 2.2.2Demografi

- 2.2.3Keadaan Sosial

- 2.2.4Keadaan Ekonomi

- 2.2. Kondisi Pemerintahan Desa

- 2.3.1Pembagian Wilayah Desa

- 2.3.2Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

BAB III : PROSES PENYUSUNAN RPJM Desa

- 3.1 Sosialisasi

- 3.2 Musyawarah

- 3.2.1 Lokakarya Desa

- 3.2.2 Musyawarah Desa

- 3.2.3 Musrenbang RPJMDesa

## BAB IV : POTENSI &amp;RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

- 4.1. Potensi

- 4.2. RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

- 4.2.1. Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

- 4.2.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan

- 4.2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

- 4.2.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

## BAB V : ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA, DAN ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA SERTA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATIF

- 5.1. Visi - Misi
- 5.2. Arah Kebijakan Pembangunan Desa
- 5.3. Arah Kebijakan Keuangan Desa
- 5.4. Program dan Kegiatan Indikatif
- 5.5. Strategi pencapain

## BAB VI PENUTUP

## LAMPIRAN-LAMPIRAN :

1. Matrik Program Kegiatan rencana pembangunan desa
2. Proses Penyusunan Program
3. Pengkajian Keadaan Desa (Sketsa Desa, Kalender Musim, Diagram Kelembagaan)
4. Peta Sosial Desa
5. Musyawarah Dusun
6. Musyawarah Desa

## B. FORMAT SISTEMATIKAPENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

## BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Gambaran umum
- 1.2. Landasan hukum
- 1.3. Permasalahan
- 1.4. Tujuan
- 1.5. Visi -Misi desa

## BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA

- 2.1. Evaluasi realisasi keuangan.
- 2.2. Evaluasi capaian dampak
- 2.3. Evaluasi capaian hasil
- 2.4. Identifikasi masalah berdasarkan prioritas kebijakan pembangunan supra desa.
- 2.5. Identifikasi masalah berdasarkan analisa keadaan darurat.

## BAB III : ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

- 3.1. Kebijakan pendapatan desa
- 3.2. Kebijakan belanja desa
- 3.3. Kebijakan pembiayaan

## BAB IV : PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN BERJALAN

- 4.1. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa;
- 4.2. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola melalui kerja sama antar Desa dan pihak ketiga;
- 4.3. Rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah,
- 4.4. Pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota; dan
- 4.5. Pelaksana kegiatan Desa yang terdiri atas unsur perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa.

BAB V : PENUTUP

## LAMPIRAN-LAMPIRAN :

1. Matrik program &amp; kegiatan beserta rancangan anggaran dan sumber dana (tahunan);
2. Berita acara Musrenbang Desa (Musrenbang RKP Desa);
3. Daftar Prioritas Masalah;
4. Daftar Prioritas Kegiatan; dan
5. Daftar Rencana Kerja Pemerintah Desa.

BUPATI BANYUWANGI, Ttd. H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Menimbang :

## LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BANYUWANGI

NOMOR : 8 Tahun 2016

TANGGAL : 1 Maret 2016

## A. CONTOHFORMAT PERATURAN DESA TENTANG RPJM DESA


## KEPALA DESA... KEC ... KABUPATEN BANYUWANGI

PERATURAN DESA... NOMOR... TAHUN...

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA TAHUN ...

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA... ,

- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangan Desa dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten;
- b. Bahwa dengan diterbitkannya perturan Bupati Banyuwangi Nomor ... Tahun ... tentang Petunjuk teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa. Desa perlu menyusun rencana pembangunan jangka menengah Desa sesuai dengan Misi dan Visi Kepala Desa;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentangRencana Pembangunan Jangka
4. Menengah Desa ... Tahun ... :

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
1. Nomor 4286); Mengingat :
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 .Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indo