PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, IUP diberikan oleh Bupati sesuai kewenangannya berdasarkan permohonan yang diajukan Badan Usaha, Koperasi dan Perorangan; - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu (berlaku 13 Oktober 2014)
Pembukaan
berdasarkan ketentuan dalam Pasal 6 ' ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, IUP diberikan oleh Bupati sesuai kewenangannya berdasarkan permohonan yang diajukan Badan Usaha, Koperasi dan Perorangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Kabupaten Labuhanbatu tentang Izin Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan; Daerah
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Pemerintahan Daerah
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor Lembaran Republik Indonesia Nomor 4844); 59, Tambahan Negara
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara . Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2007 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 2007 Pemerintahan
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5282); dirubah dengan Peraturan Nomor 24 Tahun 2012
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU
dan
BUPATI LABUHANBATU
MEMUTUGKAN:
Menetapkan:
PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN.
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
- 1 . Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu.
5. Badan Penanaman Modal dan Pclayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disingkat dengan BPMP2T adalah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Labuhanbatu.
6. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan,
- konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemumian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.
7. Penyelidikan Umum adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi.
8. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk &lt; memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.
9. Studi Kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci sciuruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pascatambang.
10. Konstruksi adalah kegiatan usaha pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas opcrasi produksi termasuk pengendalian dampak lingkungan.
- 1 1. Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan / atau batubara dan mineral ikutannya.
12. Pengolahan dan Pemumian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan / atau batubara serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan.
13. Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan / atau batubara dari
- daerah tambang dan / atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan.
14. Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral atau batubara.
15. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang selanjutnya disebut AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan / atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan / atau kegiatan.
16. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.
17. Kegiatan Pascatambang yang selanjutnya disebut pascatambang adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan.
18. Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disingkal I UP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.
19. IUP Ekplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.
20. IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.
21. Izin Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disingkat IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
22. Izin Usaha Pertambangan Khusus yang selanjutnya disingkat IUPK, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.
23. IUPK Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.
24. IUPK Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUPK Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi di wilayah izin usaha pertambangan khusus.
25. Wilayah Pertambangan yang selanjutnya disingkat WP adalah wilayah yang mcmiliki potensi mineral dan / atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.
26. Wilayah Usaha Pertambangan yang selanjutnya disingkat WUP, adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi dan / atau informasi geologi.
27. Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disingkat WIUP adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP.
28. Wilayah Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disingkat WPR adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat.
BAHAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN/ATAU BATUAN
BAB II - Pasal 2
Pasal 2
- ( 1) Mineral Bukan Logam meliputi intan, korundum, grafit, arsen, pasir kuarsa, fluospar, krioiit, yodium, brom, klor, belerang, fosfat, halit, asbcs, talk, mika, magnesit, yarosit, oker, fluorit, ball clay, fire clay, zeolit, kaolin, feldspar, bentonit, gipsum, dolomit, kalsit, rijang, pirofilit, kuarsit, zirkon, wolastonit, tawas, batu kuarsa, perlit , garam batu, clay dan batu gamping untuk semen.
- (2) Batu meliputi pumice, tras, toseki, obsidian, manner, perlit, tanah diatome, tanah serap ( fullers earth) , slate, granit, granodiorit, andesit, gabro, peridotit, basalt, trakhit, leusit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kalsedon, chert, kristal kuarsa, jasper, krisoprase, kayu tcrkcrsikan, garnet, giok, agat, diorit, topas, batu gunung quany besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), bahan timbunan (tanah), urugan pilihan tanah setempat, tanah merah (laterit), batu gamping, onik, pasir laut dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan.
USAHA PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN/ATAU BATUAN Bagian Satu Izin Usaha Pertambangan
BAB III - Pasal 3
Pasal 3
- (1) IUP diberikan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya
BAB III - Pasal 3
Pasal 4
IUP diberikan melalui tahapan:
- a. pemberian WIUP; dan
- b. pemberian IUP.
BAB III - Pasal 3
Pasal 5
- ( 1) Pemberian WIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:
- a. WIUP mineral bukan logam; dan
- b. WIUP batuan.
- (2) WIUP mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diperoleh dengan eara mengajukan permohonan wilayah.
- (3) Permohonan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayal (2) diajukan kepada Bupati.
BAB III - Pasal 3
Pasal 6
- ( 1) Dalam 1 (satu) WUP dapat terdiri atas 1 (satu) atau beberapa WIUP.
- (2) Sctiap pcmohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) hanya dapat diberikan 1 (satu) WIUP.
- (3) Dalam hal pcmohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan badan usaha yang telah terbuka (go publid \ , dapat diberikan lebih dari 1 (satu) WIUP.
WIUP Mineral Bukan Logam dan/atau Batuan
BAB III - Pasal 3
Pasal 7
- (1) Untuk mendapatkan WIUP mineral bukan logam dan / atau batuan, badan usaha, koperasi, atau perseorangan mengajukan permohonan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) kepada Bupati, untuk permohonan WIUP yang berada di
- dalam 1 (satu) wilayah kabupaten dan / atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil.
- (2) Sebelum memberikan WIUP mineral bukan logam dan / atau batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat rekomendasi terlebih dahulu dari Bupati.
- (3) Bupati memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat, (2) dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan rekomendasi.
BAB III - Pasal 3
Pasal 8
- ( 1 ) Permohonan WIUP mineral bukan logam dan / atau batuan yang terlebih dahulu telah memenuhi pcrsyaratan koordinat geografis lintang dan bujur sesuai ketentuan sistem inlormasi geografi yang berlaku secara nasional dan membayar biaya pencadangan wilayah dan pencetakan pcta, memperoleh prioritas pertama untuk mendapatkan WIUP.
- (2) Bupati sesuai kewenangannya memberikan keputusan mcnerima atau menolak permohonan WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (3) Keputusan mcnerima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pemohon WIUP disertai dengan penyerahan peta WIUP berikut batas koordinat WIUP.
- (4) Keputusan menolak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada pemohon WIUP disertai dengan alasan penolakan.
BAB III - Pasal 3
Pasal 9
- ( 1) IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi yang meliputi mineral bukan logam dan / atau batuan.
- (2) Syarat pemberian IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat ( I ) meliputi:
- a. administratif;
- b. teknis;
- c. lingkungan; dan
- d. finansial.
- (3) IUP diberikan oleh Bupati apabila WIUP berada di dalam satu wilayah kabupaten.
- (4) Pemberian WIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat ( 1) diberikan kepada pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat ( 1) dengan cara mengajukan penambangan kepada Bupati melalui Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Labuhanbatu. permohonan pemberian wilayah
BAB IV - IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT Bagian Kesatu Umum Pasal 10
Pasal 10
- (1) IPR diberikan oleh Bupati
BAB IV - IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT Bagian Kesatu Umum Pasal 10
Pasal 11
WPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ditetapkan oleh Bupati setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu.
BAB IV - IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT Bagian Kesatu Umum Pasal 10
Pasal 12
WPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ditetapkan oleh Bupati setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu.
BAB IV - IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT Bagian Kesatu Umum Pasal 10
Pasal 13
Kiiteria untuk menetapkan WPR adalah sebagai berikut:
- b. mempunyai cadangan primer logam atau batubara dengan kedalaman maksimal 25 (dua puluh lima) meter;
- a. mempunyai cadangan mineral sekunderyang terdapat di sungai dan / atau di antara tepi dan tepi sungai;
- c. endapan teras, dataran bajir, dan endapan sungai purba;
- d. luas maksimal wilayah pertambangan rakyat adalah 25 (dua puluh lima) hektare;
- e. menyebutkan komoditas yang akan ditambang; dan
- f. merupakan wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikeijakan sekurang-kurangnya 15 ( lima belas) tahun.
BAB IV - IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT Bagian Kesatu Umum Pasal 10
Pasal 14
Dalam menetapkan WPR scbagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bupati berkewajiban melakukan pengumuman mengenai rencana WPR kepada masyarakat secara terbuka.
BAB IV - IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT Bagian Kesatu Umum Pasal 10
Pasal 15
- ( 1) Setiap usaha pertambangan rakyat pada WPR dapat dilaksanakan apabila telah mendapakan IPR.
- (2) Untuk mendapatkan IPR, pcmohon harus memenuhi:
- a. persyaratan administratif;
- b. persyaratan teknis; dan
- c. persyaratan finansial.
BAB IV - IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT Bagian Kesatu Umum Pasal 10
Pasal 16
Persyaratan pemberian IUP dan IPR diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB IV - IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT Bagian Kesatu Umum Pasal 10
Pasal 17
- ( 1) Sebelum IUP dan IPR yang dimohonkan pemohon diterbitkan Kepala BPMP2T maka terlebih dahulu diteliti kelengkapan berkas permohonannya oleh petugas dari instansi yang berwenang untuk kemudian apabila berkas permohonan lengkap maka diadakan peninjauan lapangan terhadap wilayah yang dimohonkan pemohon.
- (2) Peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dilaksanakan olch Tim Peninjauan Lapangan yang beranggotakan dari unsur-unsur satuan kerja terkait.
- (3) Satuan Kerja, tugas dan tanggung jawab tim peninjauan lapangan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
BAB IV - IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT Bagian Kesatu Umum Pasal 10
Pasal 18
- ( 1) Luas wilayah untuk 1 (satu) 1PR yang dapat diberikan kepada:
- a. perseorangan paling banyak I (satu) hektare;
- b. kelompok masyarakat paling banyak 5 (lima) hektare; dan / atau
- c. koperasi paling banyak 10 (sepuluh) hektare.
- (2) IPR diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
Bagian Keempat Hak dan Kewajiban Pemegang IPR
BAB IV - IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT Bagian Kesatu Umum Pasal 10
Pasal 19
Hak pemegang IPR :
- a. mendapat pembinaan dan pengawasan di bidang keselamatan dan kesehatan keija, lingkungan, teknis pertambangan dan manajemen dari Pemerintah dan / atau Pemerintah Daerah; dan
2. b, mendapatkan bantuan modal sesuai dengan ketentuan peraturan penindang-undangan.
BAB IV - IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT Bagian Kesatu Umum Pasal 10
Pasal 20
Kewajiban pemegang IPR :
- a. melakukan kegiatan penambangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah IPR diterbitkan;
- b. memaluhi pcraturan perundang-undangan di bidang keselama * tan dan kesehatan kerja pertambangan, pengelolaan lingkungan dan memenuhi standar yang bcrlaku;
- c. mengelola lingkungan hidup bersama Pemerintah Dacrah;
- d. menbayar iuran tctap dan iuran produksi; dan
- e. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan rakyat secara berkala kepada pemberi IPR.
PENGHENTLAN SEMENTARA KEGIATAN USAHA
Bagian Kesatu Masa Berlaku IUP dan IPR
BAB V - PENGHENTLAN SEMENTARA KEGIATAN USAHA
Pasal 21
- (1) IUP dan IPR diberikan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun dan wajib mendaftar ulang setiap tahun.
- (2) IUP dan / atau IPR dapat diperpanjang paling lama 2 (dua) bulan sebelum masa izin berakhir.
- (3) Pemegang IUP dan / atau IPR yang menghentikan atau menutup kegiatan kegiatan usahanya, wajib memberitahukan secara tertulis dan mengembalikan IUP dan / atau IPR kepada Bupati paling lama 10 (sepuluh) hari setelah menghentikan kegiatannya.
BAB V - PENGHENTLAN SEMENTARA KEGIATAN USAHA
Pasal 22
- (1) Kegiatan usaha pertambangan dapat dilakukan penghentian sementara apabila teijadi :
- a. keadaan kahar atau force majeure;
- b. keadaan yang menghalangi; dan / atau
- c. kondisi daya dukung lingkungan.
- (2) Penghcntian semcntara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi masa berlaku IUP.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, penghentian sementara diJakukan oleh Kepala BPMP2T
BAB V - PENGHENTLAN SEMENTARA KEGIATAN USAHA
Pasal 23
- (1) Pemegang IUP yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara IUP produksi mineral bukan logam dan batuan; dan / atau
- c. pencabutan IUP.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Kepala BPMP2T.
PENGGUNAAN TANAH UNTUK KEGIATAN OPERASI PRODUKSI P&amp;sal 24
- ( 1) Pcmcgang IUP Operasi Produksi atau IUPK Produksi yang akan melakukan kegiatan operasi produksi wajib menyelesaikan sebagian atau seluruh hak atas tanah dalam WIUP atau WIUPK dengan pemegang hak atas tanah sesuai peraturan perundang-undangan.
BAB VI - PENGGUNAAN TANAH UNTUK KEGIATAN OPERASI PRODUKSI P&amp;sal 24
Pasal 25
- (1) Pemegang IUP dan IPR wajib menyampaikan laporan per 3 (tiga) bulan hasil eksplorasi dan operasi produksi kepada Kepala BPMP2T.
- (2) Pemegang IUP dan IPR wajib menyampaikan laporan tertulis per 3 (tiga) bulan atas rencana keija dan anggaran biaya pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan kepada Kepala BPMP2T dengan tembusan kepada Bupati dan Gubemur Sumatera Utara.
- (3) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26
Peraturan Daerah ini muiai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu .

Penetapan: Ditetapkan di Rantauprat pada tanggal 13 Oktober 2014

Penandatangan: ## BUPATI LABUHANBATU, ttd TIGOR PANUSUNAN SIREGAR Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 5Tahun 2014 Tanggal 13 Oktober 2014

Penandatangan: Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU, ttd ALI USMAN HARAHAP NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU : (4 / 2014)

Penandatangan: Salman sesuai dengan aslinya SETDAKAB, KEPALA BAG SITI SILALAHI PEMBINA NIP 19741119 200502 2 001