Unknown Unknown Nomor 84 Tahun 2016 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BANYUWANGI (berlaku 21 Desember 2016)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
:
:
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi, perlu menetapkan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi dengan Peraturan Bupati.
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi ( Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 13);
Menetapkan :
MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN
BANYUWANGI
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
- a. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuwangi;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;
- c. Bupati adalah Bupati Banyuwangi;
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi;
- e. Badan adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi;
- f. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan PolitikKabupaten Banyuwangi;
BAB II - TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 2
Pasal 2
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik;
BAB II - TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 2
Pasal 3
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 2, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi:
- a. perumusan kebijakan tehnis di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- b. pengkoordinasian penyusunan kebijakan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI Pasal 4
Pasal 4
- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari:
- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Bina Ideologi, Pembauran dan Wawasan Kebangsaan;
- d. Bidang Kewaspadaan, Ketahanan, Pencegahan dan Penanganan Konflik;
- e. Bidang Budaya Politik dan HAM;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, membawahi:
- a. Sub Bagian Umum dan Keuangan;
- b. Sub Bagian Penyusunan Program;
- (3) Bidang Bina Ideologi, Pembauran dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, membawahi:
- a. Sub Bidang Bina Ideologi dan Pembauran;
- b. Sub Bidang Wawasan Kebangsaan.
- (4) Bidang Kewaspadaan, Ketahanan, Pencegahan dan Penanganan Konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, membawahi:
- a. Sub Bidang Kewaspadaan dan Ketahanan;
- b. Sub Bidang Pencegahan dan Penanganan Konflik.
- (5) Bidang Budaya Politik dan HAMsebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, membawahi:
- a. Sub Bidang Lembaga Politik dan Lembaga Kemasyarakatan;
- b. Sub Bidang Pengembangan Etika Politik dan HAM.
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI Pasal 4
Pasal 5
- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (2) dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan;
- (2) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (3), (4) dan (5) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan melalui Sekretaris;
- (3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (2) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris;
- (4) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (3), (4) dan (5)huruf a dan b dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI Bagian Pertama Kepala Badan
BAB IV - RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI Bagian Pertama Kepala Badan
Pasal 6
- (1) Kepala Badan mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana program dan kegiatan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- b. melaksanakan program dan kegiatan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- d. melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- e. membina pegawai di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- f. memonitor serta mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat dicapai sesuai dengan program kerja dan ketentuan yang berlaku;
- g. menilai prestasi bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- i. menyampaikan laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada bupati melalui sekretaris daerah.
Bagian Kedua
BAB IV - RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI Bagian Pertama Kepala Badan
Pasal 7
- (1) Sekretariat mempunyai tugas pokok menyusun rencana kegiatan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan penyusunan program.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
3. ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
- a. pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi badan;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan di lingkungan badan;
- c. penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait;
- d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Sekretaris mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana sekretariat
BAB IV - RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI Bagian Pertama Kepala Badan
Pasal 8
- (1) Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana Sub Bagian Umum dan Keuangan sesuai dengan rencana kerja badan;
- b. melaksanakan pelayanan administrasi umum, urusan dalam, urusan surat-menyurat, ketatalaksanaan dan kepegawaian;
- c. melaksanakan pengelolaan, pengadministrasian dan pembukuan keuangan badan;
- d. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan badan;
- e. menyusun rencana kebutuhan dan mendistribusikan barang perlengkapan;
- f. menyiapkan bahan untuk penghapusan barang serta melakukan inventarisasi barang yang dikelola maupun dikuasai badan;
- g. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- h. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- i. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
- (2) Kepala Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana Sub Bagian Penyusunan program sesuai dengan rencana kerja badan;
- b. menghimpun bahan dalam rangka perencanaan program, kegiatan dan anggaran badan;
- c. menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan badan;
- d. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- e. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- f. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
BAB IV - RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI Bagian Pertama Kepala Badan
Pasal 9
- (1) Bidang Bina Ideologi, Pembauran dan Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas pokok di bidang pembinaan ideologi, pembauran dan peningkatan wawasan kebangsaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Bina Ideologi, Pembauran dan Wawasan Kebangsaan mempunyai fungsi:
- a. pengumpulan data dan penyiapan bahan dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan program bidang bina ideologi, pembauran dan wawasan kebangsaan;
- b. penyusunan program fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan penguatan ideologi negara;
- c. penyusunan program fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan pembauran kewarganegaraan serta pemberian tanda penghargaan;
- d. menyusun fasilitasi kegiatan kegiatan social keagamaan yang dilakukan oleh organisasi keagamaan;
- e. menyelenggarakan pendidikan wawasan kebangsaan melalui aktualisasi seni dan budaya lokal,
- f. penyusunan program fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan pengembangan wawasan kebangsaan;
- g. penyusunan program fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan bela Negara;
- h. penyusunan perumusan kebijakan dan fasilitasi penghayatan nilai-nilai luhur budaya bangsa;
- i. pengkoordinasian tugas dan program kegiatan bina ideologi, pembauran dan wawasan kebangsaan dengan instansi dan lembaga terkait;
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Kepala Bidang Bina Ideologi, Pembauran dan Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana Bidang Bina Ideologi, Pembauran dan Wawasan Kebangsaansesuai dengan rencana kerja Badan;
- b. menyusun program fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan ketahanan ideologi negara;
- c. menyusun program fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan pembauran dan kewarganegaraan serta pemberian tanda penghargaan;
- d. menyusun program kerjasama bidang kesatuan bangsa, fasilitasi pelaksanaan kegiatan pengembangan wawasan kebangsaan;
- e. menyusun program fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan bela negara;
- f. menyelenggarakan pendidikan wawasan kebangsaan melalui aktualisasi seni dan budaya lokal,
- g. menyusun perumusan kebijakan dan fasilitasi penghayatan nilai-nilai luhur budaya bangsa;
- h. mengumpulkan data dan penyiapan bahan dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan program bidang penelitian;
- i. mengkoordinasikan tugas dan program kegiatan ketahanan ideologi, pembauran bangsa dan wawasan kebangsaan dengan instansi dan lembaga terkait;
- j. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- k. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- l. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
BAB IV - RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI Bagian Pertama Kepala Badan
Pasal 10
- (1) Kepala Sub Bidang Bina Ideologi dan Pembauran mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana Sub Bidang Bina Ideologi dan Pembauran sesuai dengan rencana kerja Badan;
- b. menyiapkan dan mengolah data sebagai bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengembangan dan evaluasi penguatan ideologi negara;
- c. menyiapkan bahan perumusan dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pembauran dan pembinaan kewarganegaraan serta pemberian tanda penghargaan;
- d. melakukan fasilitasi untuk meningkatkan pembauran antar golongan, etnis, suku dan antar umat beragama di berbagai aspek dan memantapkan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya bagi segenap lapisan masyarakat;
- e. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- f. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
- h. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Kepala Sub Bidang Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana Sub Bidang Wawasan Kebangsaan sesuai dengan rencana kerja Badan;
- b. menyusun dan menyelenggarakan program fasilitasi pelaksanaan kegiatan bela negara;
- c. menyusun dan menyelenggarakan perumusan kebijakan dan fasilitasi penghayatan nilai-nilai luhur budaya bangsa;
- d. mengumpulkan data dan menyiapkan bahan dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan program penelitian ekonomi, sosial dan budaya dengan instansi dan lembaga terkait;
- e. mengkoordinasikan tugas dan program kegiatan wawasan kebangsaan dengan instansi dan lembaga terkait;
- f. menyelenggarakan pendidikan wawasan kebangsaan melalui aktualisasi seni dan budaya lokal;
- g. merumuskan dan memfasilitasi pelaksanaan sosialisasi wawasan kebangsaan dilingkungan pemerintah dan masyarakat;
- h. menyelenggarakan evaluasi penelitian bidang ekonomi, sosial, budaya dan wawasan kebangsaan;
- k. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- l. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- m. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
BAB IV - RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI Bagian Pertama Kepala Badan
Pasal 11
- (1) Bidang Kewaspadaan, Ketahanan, Pencegahan dan Penanganan Konflik mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan di bidang kewaspadaan, ketahanan, pencegahan dan penanganan konflik.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kewaspadaan, Ketahanan, Pencegahan dan Penanganan Konflik mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana program bidang kewaspadaan, ketahanan, pencegahan dan penanganan konflik;
- b. perumusan kebijakan dan pelaksanaan serta fasilitasi kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen ;
- c. perumusan kebijakan dan fasilitasi serta pemantauan elemen masyarakat;
- d. penyusunan program kajian strategis ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya pertahanan dan keamanan (IPOLEKSOSBUDHANKAM);
- e. perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi ketahanan ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya (IPOLEKSOSBUDHANKAM) dengan instansi terkait;
- f. pengidentifikasian dan pemantauan secara kontinyu terhadap kondisi ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya (IPOLEKSOSBUDHANKAM);
- g. perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan penanganan konflik pada elemen masyarakat;
- h. perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan penanganan konflik sosial;
- i. perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pengawasan orang asing dan lembaga asing di daerah;
- j. peningkatan peran dan efektifitas KOMINDA dalam melakukan kegiatan intelijen di Kabupaten Banyuwangi;
- k. peningkatan dan pengembangan sistem deteksi dini dan cegah dini terhadap konflik di masyarakat;
- l. pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Kepala Bidang Kewaspadaan, Ketahanan, Pencegahan dan Penanganan Konflik mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana Bidang Kewaspadaan, Ketahanan, Pencegahan dan Penanganan Konflik sesuai dengan rencana kerja Badan;
- b. merumuskan kebijakan dan pelaksanaan serta fasilitasi kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen (Komunitas Intelijen Daerah);
- c. merumuskan mengkoordinasikan, mengkomunikasikan data dan informasi mengenai potensi ancaman, keamanan, gejala atau peristiwa dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangan gangguan dan acaman secara dini;
- d. merumuskan kebijakan penanganan konflik pada elemen masyarakat;
- e. merumuskan program kajian ketahanan strategis ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya pertahanan dan keamanan (IPOLEKSOSBUDHANKAM);
- f. merumuskan kebijakan pengawasan orang asing dan lembaga asing di daerah;
- g. merumuskan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba;
- h. merumuskan peningkatan peran dan efektifitas dalam pencegahan , penanganan konflik;
- i. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- j. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- k. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
BAB IV - RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI Bagian Pertama Kepala Badan
Pasal 12
- (1) Kepala Sub Bidang Kewaspadaan dan Ketahanan mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana Sub Bidang Kewaspadaan dan Ketahanan sesuai dengan rencana kerja Badan;
- b. menyelenggarakan pemantapan forum kewaspadaan dini masyarakat Kabupaten Banyuwangi;
- c. melaksanakan pemantapan kewaspadaan dini dan/ ketahanan bangsa bagi aparatur Negara/Pemerintah;
- d. menyelenggarakan monitoring dan evaluasi pemantapan serta kerjasama Intelijen (Komunitas Intelijen Daerah);
- e. merumuskan, koordinasi, kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pengawasan orang asing dan lembaga asing di daerah;
- f. merumuskan kajian kebijakan atau rekonsiliasi kebijakan IPOLEKSOSBUDHANKAM;
- g. melaksanakan fasilitasi dan sosialisasi Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba;
- h. penyusunan rencana kajian ketahanan strategis ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya pertahanan dan keamanan (IPOLEKSOSBUDHANKAM);
- i. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- j. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
- (2) Kepala Sub Bidang Pencegahan dan Penanganan Konflik mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana Sub Bidang Pencegahan dan Penanganan Konflik sesuai dengan rencana kerja Badan;
- b. merumuskan rencana penyusunan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pencegahan yang berpotensi konflik pada elemen masyarakat;
- c. melaksanakanrencana penyusunan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan penanganan konflik pada elemen masyarakat;
- d. melaksanakan kegiatan dan fasilitasi penanganan Solidaritas sosial masyarakat;
- e. melaksanakan kegiatan dan dalam rangka meningkatkan dan pengembangan sistem deteksi dini dan cegah dini terhadap konflik di masyarakat;
- f. melaksanakan kebijakan dan fasilitasi rekonsiliasi konflik Sosial;
- g. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- h. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- i. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
BAB IV - RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI Bagian Pertama Kepala Badan
Pasal 13
- (1) Bidang Budaya Politik dan HAM mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas bidang budaya politik dan HAM.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Budaya Politik dan HAM mempunyai fungsi:
- a. penyiapan rencana program bidang budaya politik dan HAM sesuai dengan rencana kerja Badan;
- b. pelayanan fasilitasi pendaftaran dan peningkatan mutu bagi organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat dan yayasan;
- c. pengkoordinasian tim pemantauan perkembangan politik di daerah dan PEMILU;
- d. pengkoordinasian tim verifikasi perihal bantuan partai politik;
- e. pengkoordinasian dengan tim fasilitasi pemberian Hibah pada instansi vertikal;
- f. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi sosialisasi administrasi bantuan partai politik;
- g. pengumpulan bahan pembuatan data base partai politik;
- h. verifikasi kelengkapan administrasi bantuan partai politik;
- i. pengumpulan laporan pertanggungjawaban bantuan partai politik;
- j. pengoptimalisasian peran partai politik dalam partisipasi politik masyarakat;
- k. penyelenggaraan fasilitasi kegiatan Peduli HAM;
- l. pelayanan fasilitasi pendaftaran dan peningkatan mutu bagi organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat dan yayasan;
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan sesuai tupoksi;
- (3) Kepala Bidang Budaya Politik dan HAM mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kerja Bidang Budaya Politik dan HAM sesuai dengan rencana kerja badan;
- b. memfasilitasi pelaksanaan pendidikan politik melalui bantuan program hibah, bantuan sosial kepada partai politik, organisasi kemasyarakatan, lembaga nirlaba lainnya dan lembaga instansi vertikal di daerah;
- c. memfasilitasi pemberdayaan dan peningkatan mutu Ormas, yayasan, lembaga nirlaba lainnya;
- d. menyelenggarakan diskusi, seminar dan lokakarya ketahanan seni, budaya politik, agama dan kemasyarakatan;
- e. mengidentifikasi, mengkoordinasikan dan memantau kondisi dan perkembangan politik di daerah dan PEMILU secara kontinyu;
- f. mengumpulkan dan mengolah data yang berhubungan dengan bidang budaya politik dan HAM;
- g. melaksanakan program kegiatan Peduli HAM bekerjasama dengan instansi terkait lainnya;
- h. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- i. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- j. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
BAB IV - RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI Bagian Pertama Kepala Badan
Pasal 14
- (1) Kepala Sub Bidang Lembaga Politik dan Lembaga Kemasyarakatan mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kenirja Sub Bidang Lembaga Politik dan Lembaga Kemasyarakatan sesuai dengan rencana kerja Badan;
- b. melakukan pemberdayaan terhadap organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat dan yayasan di Kabupaten Banyuwangi;
- c. melaporkan setiap perkembangan organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat dan yayasan;
- d. menyelengggarakan program dan fasilitasi pelaksanaan diskusi politik;
- e. mengkoordinasikan dengan tim verifikasi perihal bantuan partai politik;
- f. merumuskan kebijakan dan fasilitasi sosialisasi administrasi bantuan partai politik;
- g. melaksanakan pembuatan data base partai politik;
- h. menyelenggarakan kegiatan verifikasi kelengkapan administrasi bantuan partai politik;
- i. menghimpun laporan pertanggungjawaban bantuan partai politik, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, yayasan dan lembaga nirlaba lainnya serta lembaga/ instansi vertikal daerah;
- j. mengoptimalisasikan peran partai politik dalam partisipasi politik masyarakat;
- k. mengkoordinasikan tim fasilitasi pemberian hibah;
- l. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- m. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- n. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- o. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
- (2) Kepala Sub Bidang Pengembangan Etika Politik dan HAM mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana Sub Bidang Pengembangan Etika Politik dan HAM sesuai dengan rencana kerja Badan;
- b. melaksanakan monitoring dan evaluasi kelembagaan politik yang memperoleh suara terbanyak dan tidak suara terbanyak;
- c. melaksanakan monitoring dan evaluasi kelancaran partai politik yang mendapat kursi dan tidak mendapat kursi;
- d. melaksanakan, evaluasi dan penyuluhan HAM bagi organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, yayasan dan lembaga nirlaba lainnya serta lembaga/ instansi vertikal daerah;
- e. melaksanakan penyusunan rencana evaluasi bagi kelembagaan partai politik yang terdaftar ulang dan atau partai politik baru;
- f. melaksanakan penyusunan rencana fasilitasi serta monitoring dan evaluasi HAM bagi kelembagaan politik dan pemerintahan;
- g. melaksanakan fasilitasi serta evaluasi persiapan pelaksanaan pemilu;
- h. melaksanakan pemantauan perkembangan Politik Daerah dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan Pemilu;
- i. menyusun dan menyelenggarakan program kegiatan Peduli HAM di Kabupaten Banyuwangi;
- j. melaksanakan kegiatan sosialisasi, diskusi, Talk Show HAM;
- k. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- l. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- m. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
Bagian Keenam Kelompok Jabatan Fungsional
BAB IV - RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI Bagian Pertama Kepala Badan
Pasal 15
Bagian Keenam Kelompok Jabatan Fungsional
BAB IV - RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI Bagian Pertama Kepala Badan
Pasal 16
- (1) Kepala Badan berkewajiban melaksanakan prinsipprinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam lingkungan Badan maupun dengan lembaga teknis lainnya;
- (2) Kepala Badan dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya
BAB IV - RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI Bagian Pertama Kepala Badan
Pasal 17
- (1) Kepala Badan berkewajiban melaksanakan prinsipprinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam lingkungan Badan maupun dengan lembaga teknis lainnya;
BAB IV - RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI Bagian Pertama Kepala Badan
Pasal 18
Semua kewenangan yang berkaitan dengan pengangkatan, penempatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai dilakukan oleh Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Banyuwangi Pada Tanggal Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI,

Verifikasi: Ttd. Drs. DJADJAT SUDRADJAT, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19591227 198603 1 022 BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2016 NOMOR 84 ## BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 19

Penandatangan: Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 60 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi; Pasal 20

Penandatangan: Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku efektif mulai tanggal 1 Januari 2017.

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Penetapan: Ditetapkan di Banyuwangi Pada tanggal 21 Desember 2016

Penandatangan: BUPATI BANYUWANGI

Verifikasi: Ttd. H. ABDULLAH AZWAR ANAS ## Bagian Kelima Bidang Budaya Politik dan HAM ## Pasal 13 - (1) Bidang Budaya Politik dan HAM mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas bidang budaya politik dan HAM. - (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Budaya Politik dan HAM mempunyai fungsi: - n. penyiapan rencana program bidang budaya politik dan HAM sesuai dengan rencana kerja Badan; - o. pengkoordinasian dengan tim verifikasi perihal bantuan partai politik; - p. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi sosialisasi administrasi bantuan partai politik; - q. pengumpulan bahan pembuatan data base partai politik; - r. verifikasi kelengkapan administrasi bantuan partai politik; - s. pengumpulan laporan pertanggungjawaban bantuan partai politik; - t. pengoptimalisasian peran partai politik dalam partisipasi politik masyarakat; - u. penyelenggaraan kegiatan rencana aksi Nasional HAM; - v. pelayanan bagi organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat dan yayasan;

Penandatangan: - w. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan sesuai tupoksi;

Penandatangan: - (4) Kepala Bidang Budaya Politik dan HAM mempunyai tugas: - l. menyusun rencana kerja Bidang Budaya Politik dan HAM sesuai dengan rencana kerja badan; - m. memfasilitasi pelaksanaan pendidikan politik melalui bantuan program hibah, bantuan sosial kepada partai politik, organisasi kemasyarakatan, lembaga nirlaba lainnya dan lembaga instansi vertikal di daerah; - n. menyelenggarakan seminar dan lokakarya ketahanan seni, budaya politik, agama dan kemasyarakatan; - o. mengidentifikasi, mengkoordinasikan dan memantau secara kontinyu terhadap kondisi politik; - p. mengumpulkan dan mengolah data yang berhubungan dengan bidang budaya politik dan HAM; - q. melaksanakan program kegiatan rencana aksi nasional HAM bekerjasama dengan instansi terkait lainnya; - r. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung; - s. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier; - t. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya. - u. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan. ## Pasal 14

Penandatangan: - (1) Kepala Sub Bidang Lembaga Politik dan Lembaga Kemasyarakatan mempunyai tugas: - p. menyusun rencana Sub Bidang Lembaga Politik dan Lembaga Kemasyarakatan sesuai dengan rencana kerja Badan; - q. melakukan pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat dan yayasan di Kabupaten Banyuwangi; - r. melakukan pengawasan aliran kepercayaan masyarakat (Pakem) dan melaporkan setiap perkembangan organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat dan yayasan; - s. menyelengggarakan program dan fasilitasi pelaksanaan diskusi politik; - t. mengkoordinasikan dengan tim verifikasi perihal bantuan partai politik; - u. merumuskan kebijakan dan fasilitasi sosialisasi administrasi bantuan partai politik; - v. melaksanakan pembuatan data base partai politik; - w. menyelenggarakan kegiatan verifikasi kelengkapan administrasi bantuan partai politik; - x. menghimpun laporan pertanggungjawaban bantuan partai politik, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, yayasan dan lembaga nirlaba lainnya serta lembaga/ instansi vertikal daerah; - y. mengoptimalisasikan peran partai politik dalam partisipasi politik masyarakat; - z. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung; 13. aa. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier; 14. bb. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Distribusi: - cc. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

Penandatangan: - (2) Kepala Sub Bidang Pengembangan Etika Politik dan HAM mempunyai tugas: - o. menyusun rencana Sub Bidang Pengembangan Etika Politik dan HAM sesuai dengan rencana kerja Badan; - p. melaksanakan monitoring dan evaluasi kelembagaan politik yang memperoleh suara terbanyak dan tidak suara terbanyak; - q. melaksanakan monitoring dan evaluasi kelancaran partai politik yang mendapat kursi dan tidak mendapat kursi; - r. melaksanakan, evaluasi dan penyuluhan HAM bagi organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, yayasan dan lembaga nirlaba lainnya serta lembaga/ instansi vertikal daerah; - s. melaksanakanpenyusunan rencana evaluasi bagi kelembagaan partai politik yang terdaftar ulang dan atau partai politik baru; - t. melaksanakan penyusunan rencana fasilitasi serta monitoring dan evaluasi HAM bagi kelembagaan politik dan pemerintahan; - u. melaksanakan fasilitasi serta evaluasi persiapan pelaksanaan pemilu; - v. melaksanakan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan Pemilu; - w. menyusun dan menyelenggarakan program kegiatan Rencana Aksi Nasional HAM di Kabupaten Banyuwangi; - x. melaksanakan kegiatan sosialisasi, diskusi, Thalk Show HAM; - y. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung; - z. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier; 15. aa. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya. 16. bb. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
LAMPIRAN
LAMPIRAN
## LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANYUWANGI

NOMOR

: 84 TAHUN 2016

TANGGAL : 21 Desember 2016

## BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BANYUWANGI


BUPATI BANYUWANGI

Ttd.