PERATURAN BUPATI AGAM Nomor 44 Tahun 2014 tentang TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA NAGARI (berlaku 9 Desember 2014)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat :
BUPATI AGAM
PERATURAN BUPATI AGAM NOMOR 44 TAHUN 2014 TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA NAGARI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI AGAM,
bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 96 ayat (5) dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Nagari;
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
Menetapkan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 );
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1);
MEMUTUSKAN :
: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA NAGARI.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Bupati adalah Bupati Agam.
2. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintah diwilayah kerja Kecamatan.
3. Pemerintah Nagari adalah Walinagari dibantu Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
4. Walinagari adalah pimpinan pemerintahan nagari
5. Badan Permusyawaratan Nagari yang selanjutnya disebut BAMUS NAGARI adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dan penduduk nagari ## BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN ADN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) ADN digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dalam melaksanakan program kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Tujuan ADN adalah :
- a. meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangan Nagari;
- b. meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di nagari dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi nagari;
- c. meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat nagari; dan
- d. mendorong peningkatan swadaya gotong-royong masyarakat.
TATA CARA PENGALOKASIAN ADN
BAB III - TATA CARA PENGALOKASIAN ADN
Pasal 3
- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan ADN dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setiap tahun anggaran.
- (2) ADN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari Dana Perimbangan yang diterima Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
BAB IV - TATA CARA PENGHITUNGAN BESARAN ADN UNTUK SETIAP NAGARI Pasal 4
Pasal 4
Penghitungan besaran ADN untuk setiap Nagari mempertimbangkan:
- a. kebutuhan penghasilan tetap Walinagari dan perangkat nagari; dan
- b. jumlah penduduk Nagari;
- c. angka kemiskinan Nagari;
- d. luas wilayah Nagari; dan
- e. Indeks kesulitan geografis Nagari.
BAB IV - TATA CARA PENGHITUNGAN BESARAN ADN UNTUK SETIAP NAGARI Pasal 4
Pasal 5
- (1) Kebutuhan Penghasilan Tetap Walinagari dan Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dihitung dengan menggunakan data jumlah aparatur nagari di setiap nagari.
- (2) Jumlah Penduduk Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dihitung dengan menggunakan data jumlah penduduk nagari.
- (3) Angka kemiskinan Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dihitung dengan menggunakan data jumlah rumah tangga pemegang Kartu Perlindungan Sosial (KPS) di nagari.
- (4) Indeks Kesulitan Geografis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d berpedoman pada data yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.
BAB IV - TATA CARA PENGHITUNGAN BESARAN ADN UNTUK SETIAP NAGARI Pasal 4
Pasal 6
- (1) Besaran ADN untuk setiap nagari dihitung dengan cara mengalikan nilai Bobot Nagari dengan jumlah pagu ADN.
- (2) Nilai Bobot Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan akumulasi dari perkalian nilai Bobot masing-masing variabel dengan koefisien masing-masing variabel.
- (3) Koefisien Variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan perbandingan antara Variabel Nagari yang bersangkutan dengan jumlah nilai Variabel Nagari se-Kabupaten.
BAB IV - TATA CARA PENGHITUNGAN BESARAN ADN UNTUK SETIAP NAGARI Pasal 4
Pasal 7
Besaran ADN untuk masing-masing nagari ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB IV - TATA CARA PENYALURAN ADN Pasal 8
Pasal 8
- (1) ADN disalurkan dari rekening Bendahara Umum Daerah ke Rekening Kas Nagari.
- (2) Penyaluran ADN dilakukan sebanyak 4 (empat) tahap, yaitu:
- a. Tahap I disalurkan sebesar 15% dari total jumlah ADN;
- b. Tahap II sebesar 30% dari total jumlah ADN;
- c. Tahap III sebesar 30% dari total jumlah ADN; dan
- d. Tahap IV 25% dari total jumlah ADN;
- (3) Penyaluran ADN Tahap I dilakukan pada awal tahun.
- (4) Untuk penyaluran ADN Tahap II Pemerintah Nagari harus menyerahkan persyaratan berupa:
- a. APB Nagari tahun anggaran berjalan yang telah ditetapkan;
- b. Laporan Realiasasi pelaksanaan APB Nagari tahun sebelumnya yang telah diverifikasi di tingkat kecamatan;
- c. Laporan Realisasi Belanja ADN Tahap I yang telah direkonsiliasi di tingkat kecamatan; dan
- d. Rekomendasi camat mengenai hasil rekonsiliasi realisasi belanja untuk penyaluran ADN ke Rekening Kas Nagari.
- (5) Untuk penyaluran ADN Tahap III Pemerintah Nagari harus menyerahkan persyaratan berupa:
- a. Laporan Realisasi Belanja ADN Tahap II minimal 80% dari total dana yang telah disalurkan dan telah direkonsiliasi di tingkat kecamatan;
- b. Rekomendasi camat mengenai hasil rekonsiliasi realisasi belanja untuk penyaluran ADN ke Rekening Kas Nagari.
- (6) Untuk penyaluran ADN Tahap IV Pemerintah Nagari harus menyerahkan persyaratan berupa:
- a. Perubahan APB Nagari tahun anggaran berjalan yang telah ditetapkan bagi nagari yang melakukan perubahan APB Nagari;
- b. Laporan Realisasi Belanja ADN Tahap III minimal 80% dari total dana yang telah disalurkan dan telah direkonsiliasi di tingkat kecamatan;
- c. Rekomendasi camat mengenai hasil rekonsiliasi realisasi belanja untuk penyaluran ADN ke Rekening Kas Nagari.
- (7) ADN Tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a digunakan untuk penghasilan tetap Walinagari dan Perangkat Nagari, tunjangan Bamus Nagari dan biaya rutin pemerintahan nagari untuk bulan Januari (Kesatu), Bulan Februari (Kedua) dan Bulan Maret (Ketiga).
- (8) Jika penyaluran ADN Tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, belum dapat dilakukan karena belum terpenuhinya persyaratan, maka pada bulan April (keempat) dan bulan seterusnya dana yang disalurkan setiap bulan hanya penghasilan tetap Perangkat Nagari serta biaya rutin.
- (9) Besaran biaya rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ## BAB V
BAB IV - TATA CARA PENYALURAN ADN Pasal 8
Pasal 9
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Agam.

Penetapan: Ditetapkan di Lubuk Basung pada tanggal 29 Desember 2014 BUPATI AGAM, ttd INDRA CATRI Ditetapka di Lubuk Basung pada tanggal 29 Desember 2014

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN AGAM SYAFIRMAN, SH Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 19580524 198611 1 001 BERITA DAERAH KABUPATEN AGAM TAHUN 2014 NOMOR 217
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN BUPATI NOMOR TAHUN 2014 TENTANG
## TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA NAGARI
## I. UMUM
Alokasi Dana Nagari (ADN) adalah dana yang dialokasikan untuk Pemerintahan Nagari sebesar 10% (sepuluh perseratur) dari Dana Perimbangan yang diterima Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Pengalokasian ADN ini dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Untuk menetapkan besaran Alokasi Dana Nagari untuk masing-masing nagari diatur dalam Keputusan Bupati.
II.
PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup jelas Pasal 2 Cukup jelas Pasal 3 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Pengalokasian ADN dilakukan secara bertahap yang dituangkan dalam APBD. Pasal 4 Cukup jelas Pasal 5 Ayat (1) Yang dimaksud Perangkat Nagari adalah Perangkat Nagari yang tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas <!-- formula-not-decoded -->
PENJELASAN
Pasal 6
Ayat (1) Cukup jelas. Rumus untuk menghitung besaran ADN untuk setiap nagari adalah: ## ADN x = BNx x ADN Keterangan: ADNx : Besaran ADN untuk Nagari x BNx : Bobot Nagari x ADN : Jumlah pagu ADN Ayat (2) Cukup jelas. Rumusan perhitungan Nilai Bobot Nagari (BNx) sebagai berikut: Keterangan : ## BNx = (a1.KVAN) + (a2.KVPN) + (a3.KVKN) + (a4.KVLN) + (a5.KVKGN) Keterangan : BNx : Nilai Bobot Nagari untuk Nagari x a1 = Nilai Bobot Variabel Jumlah Aparatur Nagari Nagari (60%) - a2 = Nilai Bobot Variabel Jumlah Penduduk Nagari (10%) a3 - = Nilai Bobot Variabel Jumlah Rumah Tangga Miskin (10%) - a4 - = Nilai Bobot Variabel Jumlah Luas Nagari (10%) a5 - = Nilai Bobot Variabel Jumlah Kesulitan Geografis Nagari (10%) KVAN - = Koefisien Variabel Jumlah Aparatur Nagari KVPN - = Koefisien Variabel Jumlah Penduduk Nagari KVKN - = Koefisien Variabel Jumlah RTS KVLN - = Koefisien Variabel Jumlah Luas Nagari KVKGN - = Koefisien Variabel Jumlah Kesulitan Geografis Nagari ## Ayat (3) Koefisien Variabel dihitung dengan rumus: <!-- formula-not-decoded --> Keterangan : KVx : Koefisien Variabel Nagari x Vx : Variabel Nagari x ΣVxKab : Jumlah nilai Variabel se-Kabupaten
PENJELASAN
Pasal 7
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 8
Ayat (1) Cukup jelas. Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas. Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas. Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas. Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Untuk melakukan rekonsiliasi realisasi belanja ADN Camat dapat membentuk Tim. Huruf b Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Huruf a Yang dimaksud total dana yang telah disalurkan adalah dana yang telah disalurkan pada tahap I dan tahap II. Huruf b Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Huruf a Cukup jelas. ## Huruf b Yang dimaksud Total dana yang telah disalurkan adalah sisa dana tahap I dan tahap II yang belum dilaporkan dan tahap III. Huruf c Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas. Cukup jelas. Ayat (8) Cukup jelas. Yang dimaksud biaya rutin adalah biaya listrik, air, telpon, dan internet. Ayat (9) Cukup jelas. Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 9
Cukup jelas.