Unknown Unknown Nomor 20 Tahun 2013 tentang PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (berlaku 1 Januari 2014)
Pembukaan
Menimbang Perkolaan.
Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang K ' tlab Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. 2 . Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tenlang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997, Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagalmana lelah dlubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000, Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Berslh dan Bebas dari Korupsi, Kolusl dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851):
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
5. Und3ng-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tenlang Pembenlukan Kabupaten Samoslr dan Kabupaten Serdang Bedagal dl Provinsi Sumaiera Ulara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 . Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagalmana telah diubah beberapakall, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tenlang Perubahan Kedue Alas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tenlang Perimbangan Keuangan Antara Pemerinlah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 . Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tenlang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tenlang Pembenlukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 . Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. PeraturanPemenntah.
Menetapkan
11. Peraluran Pemerinlah Nomor 27 Tahun 1983 teiHang Pelaksanaan Kil3b Undang- Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana lelah dlubah dengan Poraluran Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90 . Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5115);
13. Peraluran Pemerinlah Nomor 79 Tahun 2005 tenlang Pedoman Pernbmaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerinlah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593),
12. Peraluran Pemerinlah Nomor 58 Tahun 2005 tenlang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1578);
14. Peraluran Pemerinlah Nornor 38 Tahun 2007 lenlang Pembagran Urusan Pemerlnlahan anlara Pemerinlah, Pemerinlahan Daerah Provlnsi dan Pemerlnlahan Oaerah Kabupalen/Kola ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. 16 Peraluran Pemerinlah Nomor 91 Tahun 2010 lenlang Jenis Pajak Daerah Vang Dipungul Berdasarkan Penelapan Kepsla Daerah alau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153 . Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
6. 15 Peraluran Pemerinlah Nomor 69 Tahun 2010 lenlang Tala Cara Pembenan dan Pemanfaaian tnsentll Pemungulan Pajak Daerah dan Relnbust Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161).
Dengan Persetujuan Bersama
OEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMOSIR dan BUPATI SAMOSIR
MEMUTUSKAN:
: PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN
DAN PERKOTAAN
BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayal (2) huruf ) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Oaerah perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Bum dan Bangunan Perdesaan dan
Pasal 2
Dalam Peraluran Oaerah Ini, yang dimaksud dengan ;
1. Daerah adalah Kabupalen Samosir ,
3. Pemerinlah Daerah adalah Bupall dsn perangkal daerah sebagal unsur penyelenggara Pemerlnlahan Daerah.
2. Pemerinlahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerinlahan oieh Pemerinlah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyal Daerah menurul asas oionomi dan Tugas Pembanluan dengan prinslp oionomi seluas- luasnya dalam slstem dan prinsip Negara Kesaluan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. 4 Dewan Perwakilan Rakyal Daerah. yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyal daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerinlahan Daerah Kabupalen Samosir.
5. 6 Peraluran Daerah adalah Peraluran Perundang-undangan yang dibenluk oleh OPRDKabupalen Samosir dengan perselujuan bersama Bupali.
5. Bupati adalah Bupali Samosir.
7. Peraluran Bupali 3dalah Peraluran Bupali Samosir.
8. Pajak Oaerah, yang selanjutnya disebul Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang leruiang oleh orang pribadi alau badan yang bersifat memaksa
- (1) Dengan Nama Pajak Buml dan Bangunan Perdesaan dan Perkolaan dipungul pajak alas bumi dan/alau bangunan yang dimiliki . dikuasai . dan/alau dimanlaalkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan unluk kegialan usaha perkebunan, perhulanan, dan perlambangan.
- (2) Objek Pajak Buml dart Bangunan Perdesaan dan Perkolaan sdalah Bumi dan/alau Bangunan yang dimiliki . dikuasai, dan/alau dimanlaalkan oleh orang pribadi alau Badan, kecuali kawasan yang digunakan unluk kegialan usaha perkebunan, perhulanan dan pertambangan.
- (3) Termasuk dalam pengertian Bangunan adalah:
- a. jalan lingkungan yang lerletak dalam salu komplek .s bangunan seperti hotel, pabnk . clan emplasemennya, yang merupakan sualu kesatuan dengan kompleks Bangunan lersebul;
5. b jalan lol:
- d. pagar mewah;
- c. kolam renang:
- e. lempat olahraga;
- g. laman mewah;
10. l . galangan kapal, dermaga;
- h. lempal penampungan/ kilang mlnyak, air dan gas . pipa minyak . dan i . menara
- a. digunakan oleh Pemerinlah dan Daerah unluk menyelenggarakan pemerinlahan;
13. ( 4 ) Objek pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Objek Pajak yang :
- b. digunakan semala- mala unluk melayani kepenlingan umum di bidang Ibadah . sosial, kesehatan. pendidikan dan kebudayaan naslonal . yang lidak dlmaksudkan unluk memperoleh keuntungan;
- d. mempekan hulan lindung . hulan suaka alarn, hulan wisala. laman nasional . lanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa . dan tanah negara yang belum dibebani sualu Irak;
16. c digunakan unluk kuburan, peninggalan purbakala, alau sejenis dengan Hu;
17. e digunakan oleh perwakllan diplomalik dan konsulal
Pasal 3
- Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkolaan adalah orang pribadi alau Badan yang secara nyata mempunyai sualu hak alas Bumi dan/atau memperoleh manfaal alas Bumi . dan/aiau memiliki . menguasal, dan/3tau memperoleh manfaat alas 8angunan. ( 1 )
- Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai sualu hak atas Bumi dan/ atau memperoleh mantaal atas Bumi, dan/alau memllki, menguasai. dan/ atau memperoleh mantaal atas Bangunan. &lt; 2 &gt;
DASAR PENGENAAN,TARIF DAN CARA PERH1TUNGAN PAJAK
BAB III - DASAR PENGENAAN,TARIF DAN CARA PERH1TUNGAN PAJAK
Pasal 4
- (1) Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah NJOP
- (3) Besamya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayal (1) ditetapkan setiap 3 (liga) lahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
- (2) Jumlah Pajak Terulang dltentukan oleh NJOP Sektor Perdesaan dan Sektor Perkolaan.
- (4) Penetapan besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayal (1) ditetapkan oleh Bupati.
BAB III - DASAR PENGENAAN,TARIF DAN CARA PERH1TUNGAN PAJAK
Pasal 5
Tanf Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan sebagal benkut :
- untuk NJOP dlatas Rp. 100 jula - Rp 400 jula. ditetapkan sebesar 0 , 075 % (nol koma nol lujgh puluh lima persen) per tahun: b.
- untuk NJOP sampai dengan Rp.100 jula ditetapkan sebesar 0,05 % (not koma nol lima person) per lahun; a.
- untuk NJOP diatas Rp. 400 juta - Rp. 1 miliar ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu persen) per tahun. c.
- untuk NJOP diatas Rp 1 Miliar ditetapkan sebesar 0,25 % (nol koma dua lima persen) per tahun d
BAB III - DASAR PENGENAAN,TARIF DAN CARA PERH1TUNGAN PAJAK
Pasal 6
8esaran pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terulang dihitong dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayal (1) seletah dikurangi Nila ) Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalamPasal 2 ayat (5).
WILAYAH PEMUNGUTAN
BAB IV - WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 7
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkolaan yang terutang dipungut di wilayah Daerah.
MASA PAJAK
BAB V - MASA PAJAK
Pasal 8
- (2) Saat yang menenlukan pajak yang terulang adalah menurul keadaan objek pajak pada langgal 1 Januah.
- (1) Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
. / 0AB VI.
PENDATAAN DAN PENETAPAN PAJAK
BAB VI - PENDATAAN DAN PENETAPAN PAJAK
Pasal 9
- (1) Pendalaan dilakukan dengan menggunakan Suia! Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP)
- (2) Sural Pemberilahuan Objek Pajak (SPOP) sebagalmana dimaksud pada ayat (1) harus dllsl dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandalangani dan disampaikan kepada Bupall, selambal - lamb3lnya 30 ( llga puluh) hari kerja setelah langgal bilerimanya Sural Pemberilahuan Objek Pajak (SPOP) oleh subjek pajak
- (3) Benluk dan Tala Cara pengisian, penerbilan dan penyampalan SPOP dialur leblh lanjul dengan Peraluran Bupall.
BAB VI - PENDATAAN DAN PENETAPAN PAJAK
Pasal 10
- (1) ## BAB VII
PEMUNGUTAN PAJAK
BAB VI - PENDATAAN DAN PENETAPAN PAJAK
Pasal 11
- (1) Pemungulan Pajak dilarang diborongkan.
- (3) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan ## BAB VIII
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN
BAB VI - PENDATAAN DAN PENETAPAN PAJAK
Pasal 12
- (1) Bupali atau pejabal yang driunjuk menentukan langgal jaluh lempo pembayaran dan penyeloran pajak yang terulang paling lama $ (enam) bulan sejak langgal dilerlmanya SPPT oleh Wajib Pajak.
- (3) Kelenluan lebih lanjul mengenal tala cara pembayaran, penyeloran, dan lempal pembayaran pajak dialur dengan Peraluran Bupali,
3. (2)SPPT, SKPD, STPO, Sural Kepulusan Pembelulan . Sural Kepulusan Keberatan, dan Pulusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar berlambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waklu paling lama 1 (satu) bulan sejak langgal dilerbilkan.
BAB VI - PENDATAAN DAN PENETAPAN PAJAK
Pasal 13
- (1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekatigus alau lunas.
- (3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayal (2) harus dilakukan secara leralur dan berturul - ljurut dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua person) sebutan darl jumlah pajak yang belum alau kurang dibayar.
- (2) Bupall alas permohonan Wajib Pajak selelah memenuhi persyaratan yang dilenlukan dapat memberlkan perselujuan kepada Wajib Pajak uniuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak lenjlang pada kurun waklu lertenlu ,
- (4) Penundaan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayal (2) dilakukan sampal balas waklu yang dilenlukan dengan dikenakan bunga sebesar 2% ( dua persen) sebulan darl jumlah pajak yang belum alau kurang dibayar.
( 51 Persyaralan. , . r
- Persyaratan untuk mengangsur atau menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayal (3) dan ayat (4) dialur dengan Peraiuran 8upali. (5)
BABIX
SURAT TAGIHAN PAJAK
BAB VI - PENDATAAN DAN PENETAPAN PAJAK
Pasal 14
- Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD apabila; ( D
- b. Wajib Palok dikenakan sanksl adminislrallf berupa bunga dan/atau denda.
- a. Pajak dalam tahun berjaian lidak atau kurang dibayar;
- Jumlah Pajak lerulang dalam SPPT/SKPD yang tldak atau kurang dibayar setelah jaluh tempo pembayaran dikenakan sanksl admlnistratil berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dan dilaglh melalul STPO ( 2 )
BAB VI - PENDATAAN DAN PENETAPAN PAJAK
Pasal 15
- Pajak yang terutang ## BAB X
KEBERATAN DAN BANDING
BAB VI - PENDATAAN DAN PENETAPAN PAJAK
Pasal 16
- Wajib Pajak dapal mengajukan keberatan hanya kepada Bupall alau Pejabat yang ditunjuk alas sualu : ( D
- a. SKPD/SPPT;
- b SKPDLB;dan
- c. Pemotongan atau pemungutan oleh plhak kellga
BAB VI - PENDATAAN DAN PENETAPAN PAJAK
Pasal 17
- Bupati dalam jangka waktu paling l3ma 12 (dua belas) bulan, sejak langgal Sural Keberatan dllerima, herus memberl kepulusan ales keberatan yang diajukan d)
- Kepulusan Bupati alas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebaglan . menolak, atau menambah besamya pajak yang lerulang. ( 2 )
- Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewal dan Bupaii tidak memberi suatu kepulusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan. ( 3 )
BAB VI - PENDATAAN DAN PENETAPAN PAJAK
Pasal 18
- (1) Wajib Pajak dapal mengajukan permohonan banding bany. i kepada Pengadilan Pajak lerhadap kepulusan mengenai keberalannya yang dilelapkan oleh Bupali.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayal (1) drajukan secara lenulis dalam babasa Indonesia , dengan alasan yang jelas dalam )angka waklu 3 (liga) bulan sejak kepulusan dlterirua, dilampiri salinan darl sural kepulusan keberalan lersebul
- (3) Pengajuan permohonan banding lidak menangguhkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (salu) bulan sejak langgal penerbilan Putusan Banding
BAB VI - PENDATAAN DAN PENETAPAN PAJAK
Pasal 19
- (1) Jika pengajuan keberalan alau permohonan banding dik3bulkan sebagian alau seluruhnya kelebihan pembayaran pajak dlkembalikan dengan dilambali imbalan bunga sebesar 2% (dua per sen) sebulan unluk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
2. ( 3 ) D3lam hal keberalan Wajib Pajak dilolak alau dlkabulkan sebagian . Wajib Pajak dikenai sanksl administralil berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak ## BAB XI
PEMBETDLAN,PEMBATALAN,PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI AOMINISTRATIF
BAB VI - PENDATAAN DAN PENETAPAN PAJAK
Pasal 20
- (1) Alas permohonan Wajib Pajak alau karena jabatannya, Bupali dapal membelulkan SKPD . /SPPT . STPD. alau SKPDLB yang dalam penerbilannya lerdapal kesalahan tulis dan/atau kesalahan hiiung dan/alau kekeliruan penerapan kelenluan lertenlu dalam peraluran perundang - undangan perpajakan daeralv
- (2) Bupali dapal .
- b. mengurangkan alau membalalkan SKPD/SPPT, STPD alau SKPDLB yang lidak benan
- a. mengurangkan alau menghapuskan sanksi adminislralif berupa bunga . denda. dan kenaikan pajak yang lerulang menurul peraluran perundang undangan perpajakan daerah . dalam hal sanksi lersebul dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak alau bukan karena kesalahannya:
- c. mengurangkan alau membalalkan STPD ;
- e. mengurangkan kelelapan pajak lerulang ## BAB XII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
BAB VI - PENDATAAN DAN PENETAPAN PAJAK
Pasal 21
- (1) Alas keleblhan pembayaran pajak . Wa|ib Pajak dapal mengajukan permohonan pengernbalian kepada Bupaii.
- (2) Bupaii dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak dilerimanya permohonan pengernbalian keleblhan pembayaran pajak sebagalmana dimaksudpada ayal (1), harus memberi keputusan
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayal (2) telah dilampaui dan Bupaii lidak memberikan sualu kepulusan, permohonan pengernbalian pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPOLB harus diterbitkan dalam jangka wakiu paling lama 1 (solu) bulan.
- (4) Apabila Wajlb Pajak mempunyal ulang pajak . keleblhan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayal (1) langsung dipcrhilungkan unluk melunasi terlebih dahulu hulang pajak lersebul.
5. ( 5) Pengernbalian keleblhan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayal (1) dilakukan dalam jangka wakiu paling lama 2 (dua) bulan sejak dlterbltkannya SKPDLB.
- (6) Jika pengernbalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan . 8upati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan alas kelerlambalan pembayaran kelebihan pembayaran pajak.
- (7) Tala cara pengernbalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialur dengan Peraiuran Bupaii.
KEDALUWARSA PENAGIHAN
BAB XIII - KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 22
- (1) Hak unluk melakukan penagihan pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) lahuo terhltung sejak saat lerulangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tlndak pidana dlbldang perpajakan daerah.
2. ( 2) Kedaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayal (1) lerlangguh apabila:
- a. dilarbilkan Sural Teguran dan/atau Surat Paksa: alau
- b. ada pengakuan ulong pajak dan Wajib Pajak, balk langsung maupun lidak langsung.
- (3) Dalam hal dilerbitkan Surat Teguran dan Sural Paksa sebagalmana dimaksud pada ayal (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihilung sejak langgal penyampaian Sural Paksa lersebul.
- (4) Pengakuan ulang Pajak secara langsung sebagalmana dimaksud pada ayal (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai ulang Pajak dan belum melunaslnya kepada Pemerinlah Daerah.
- (5) Pengakuan ulang secara lidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayal (2) huruf b dapal dikelahui dari pengajuan permohonan angsuran afau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
BAB XIII - KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 23
- (1) Plulang pajak yang tidak mungkin dilagih lagi karena hak unluk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapal dihapuskan,
- (2) 8upali menelapkan keputusan Penghapusan Piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
( 3) Tala cara I
- ( 3 ) Tala cara penghapusan piulang pajak yang sud3h kedaluwarsa dialur dengan Peraluran Bupali,
PEMERIKSAAN
BAB XIV - PEMERIKSAAN
Pasal 24
- Kepala Daerah berwenang melakukan pemeriksaan unluk mengujl kepaluhsn pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan peraluran perundang - undangan perpajakan d . aerah. (1)
- Wajib Pajak yang diperiksa wajib : ( 2 )
- a. memperhhalkan dan/aiau memlnjamkan buku alau caiaian . dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak yang lenjlang;
- b memberikan kesempalan unluk memasukl lempal alau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan banluan guna kelancaran pemeriksaan; dan/alau
- c. memberikan kelerangan yang diporlukan.
- Apablla pada saat pemenksaan, Wajib Pajak lidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka pajak lerulang ditelapkan secara jabalan. &lt; 3 )
- Kelenluan leblh Janjut mengenai lala cara pemeriksaan Pajak dialur dengan Peraluran Bupali &lt; « &gt;
INSENTIF PEMUNGUTAN
BAB XV - INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 25
- Inslansi yang melaksanakan pemungulan pajak dapal dibenkan Insenul alas dasar pencapaian klnerja lertenlu ( 1 )
- Pemberian insenlll sebagaimana dimaksud pada ayal ( 1 ) ditelapkan melalui Anggaran Pendapalan dan Belanja Daerah ( 2 )
- Tala cars pemberian dan pemanlaalan insenlif sebagaimana dimaksud pada ayal(1) dialur dengan Peraluran 8upati. ( 3 )
SAB XVI
KETENTUAN KHUSU5
BAB XV - INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 26
- Seliap pejabal dllarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesualu yang diketahul alau diberiiahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalsm rangka jabalan alau pekerjaannya unluk menjalankan kelenluan peraluran perundangundangan perpajakan daerah. ( 1 )
- Larang3n sebagaimana dimaksud pada ayal (1) berlaku juga lerhadap lenaga ahli yang dilunjuk oleh Bupali unluk membantu dalam pelaksanaan ketenluan peraluran perundang - undangan perpajakan daerah. ( 2 )
- Dikecualikan dari kelenluan sebagiamana dimaksud pada ayal (1) dan ayat (2 &gt; adalah . ( 3 )
- a, Pejabal alau lenaga ahli yang bertindak sebagal saksi alau saksi ahli dalam sidang pengadilan .
- b, Pejabal dan/alau lenaga ahli yang ditelapkan oleh Bupali unluk memberikan kelerangan kepada pejabal lembaga negara alau inslansi Pemerinlah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah
- Unluk kepenlingan Daerah, Bupali berwenang memben izin lertulis kepada pejabal sebagaimana dimaksud pada ayal (1) dan lenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayal (2) . agar memberikan kelerangan, memperilhatkan bukti teruilis dari alau lenlang Wajib Pajak kepada pihak yang dilunjuk. M)
Unluk
/
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan cti pengapilan dalam parkara pidana alau perdala, alas permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdala, Bupali dapal memberi tzin lertulls kepada pejabat sebagaimana dimaksud p3da ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayal (2), untuk memberikan dan memperlihalkan bukll terlulis dan keterangan Wajlb Pajak yang ada padanya.
- (6) Perminlaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayal (5) harus menyebutkan nama tersangka alau nama tergugal, keterangan yang diminta, serla kalian anlara perkara pidana alau perdala yang bersangkuian dengan keterangan yang diminla .
BAB XVII - PENYIDIKAN
Pasal 27
- (1) Pejabat Pegawal Negeri Sipil teneniu dilingkungan Pemeriniah Oaerah dlberikan wewenang khusus sebagai Penyidlk untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Perpajokan daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Hukum Acara Pidana
2. ( 2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayal (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil terlentu dilingkungan Pemenntah Daerah yang diangka ! oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima . mencan . mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dl bidang perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebul menjadi lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencan dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dllakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah:
- c. meminta keterangan dan bahan bukli dari orang pribadi alau Badan sehubungan dengan lindak pidana dl bidang perpajakan Daerah;
- d. memeriksa buku, Catalan, dan dokumen lain beikenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah:
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukll pembukuan . pencaiatan, dan dokumen lain, serla melakukan penyilaan terhadap bahan bukli tersebut;
- f. meminta banluan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan lugas penyelidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
- g. menyuruh berhenli dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan alau tempal pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa idenlitas orang, benda. dan/atau dokumen yang dlbawa;
11. h memoiret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah;
- I. memanggil orang unluk didengar kelerangannya dan diperiksa sebagai tersangka alau saksi;
13. j . menghenlikan penyidikan, dan/atau
- k. melakukan tindakan lain yang periu untuk kelancaran penyidikan lindak pidana di bidang perpajakan daerah sesuai dengan kelenluan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) memberltahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasll penyldikannya kepada Penuntul Umum melalul Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang dialur dalam Undang- Undang Hukum Acara Pidana.
BA6 VIII. ./
KETENTUAN PIDANA
Pasat 28
Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah lidak dituntul selelah melampaui jangka waklu 5 (lima) tahun sejak saal terulangnya pajak alau berakhlrnya Masa Pajak atau berakhlrnya Bagian Tahun Pajak atauberakhirnya Tahun Pajak yang bersangkulan.
BAB XVIII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 29
- ( 1) Pejabal atau tenaga ahli yang dilunjuk oteh Bupati yang karena keatpaannya lidak memenuhl kewajlban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayal (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 ( salu) lahun dan dipidana denda paling banyak Rp 4.000.000,00 (empal jula rupiah)
- (2) Pejabal alau lenaga ahli yang dilunjuk oleh Bupall yang dengan sengaja ndok memenuhl kewajibannya alau seseorang yang menyebabkan lidak dipenuhlnya kewajiban pejabal sebagaimana dlmaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) lahun dan pidana denda paling banyak Rp.10 000.000,00 (sepuluh jula rupiah).
- (4) Tunlulan pidana sebagaimana dimaksud pada ayal (I) dan ayat (2) sesuai dengan silalnya adalah menyangkul kepentlngan prlbadi seseorang at3u Badan selaku Wajib Pajak . karena ilu dijadikan lindak pidana pengaduan.
- (3) Penuntulan lerhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayal (2) hanya dilakukan alas pengaduan orang yang kerahasiaannya dllanggar.
BAB XVIII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 30
Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) mcnjpakan penerimaan negara.
KETENTUAN PERALIHAN
BAB XIX - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 31
Terhadap Pajak Bumi dan Bangunan untuk Tahun sebelumnya berlaku Ketenluan Peraturan Perundang- undangan yang lama.
BAB XIX - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 32
sepanjang mengenai lekms
Hal - hal yang belum dialur dalam Peraturan Daerah ini . pelaksanaannya akan dialur lebih ianjut dengan Peraturan Bupati.
8AB X
KETENTUAN PENUTUP
BAB XIX - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 33
Peraturan Daerah Ini mulal berlaku pada tanggal 1 Januari 2014.
Agar seliap orang mengetahulnya, memerinlahkan pengundangan Peraturan Oaerah Ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Samosir.
Ditelapkan di Pangururan pada langgal 12 September 2013
BUPATI SAMOSIR. Cap/dto
MANGINDAR SlMBOLON
Olundangkan di Pangururan pada tanggal 2013
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,
Ir. HATORANGAN SIMARMATA PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19570822 198603 1005
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2013 NOMOR SERI NOMOR
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR NOMOR TAHUN 2013
## TENTANG
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
## I .PENJELASAN UMUM
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 lenlang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah ditetapkan jenls- jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menjadi kewenangan Pemerimah Daerah Kabupalen/Koia . unluk ilu Pemerintah Daerah melakukan pemungulan Pajak sebagai sumber pendapalan keuangan daerah . termasuk didalamnya Pajak Bum! dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Dengan berpedoman pada kelentuan dialas diberikan kewenangan kepada Pemerintah Kabupalen Samosir unluk memungul Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah yang ditetapkan melalul Peraturan Daerah lenlang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
Bahwa dengan meningkatnya pelaksanaan pembangunan dan perlumbuhan perekonomian dl Kabupaten Samosir yang ditunjang dengan sarana dan prasarana yang semakln memadal . diperlukan upaya menggall dan meningkatkan sumber Pendapalan Asli Daerah dianlaranya Pajak Daerah yang mempakan sumber pendapalan yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerinlahan dan pembangunan Daerah unluk mendukung pelaksanaan Olonomi Daerah yang nyala, luas, dinamis dan bertanggung jawab sebagalmana diamanatkan dalam Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 lenlang Pemerinlahan Oaerah.
## II . PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 2
Ayat (1) Vang dimaksud dengan " kawasan " adalah semua lanah dan bangunan yang digunakan oleh perusahaan perkebunan . perhulanan dan pertambangan di lanah yang diben hak guna usaha perkebunan . lanah yang diberi hak pengusahaan hulan dan lanah yang menjadi wilayah usaha periambangan. Ayat (2) Cukup jelas. Cukup Jelas Ayat (3) Cukup jelas. Cukup Jelas Ayat (4) Cukup jelas. Hurul a : Cukup Jelas Hurufb : Yang dimaksud dengan ' hdak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan ' adalah bahwa objek pajak ilu diusahakan untuk melayam kepentingan umumt dan nyala tidaki dilujukan unluk mencari keuntungan. Hal ml dlketahui antara lain dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dari yayasan/bpdan yang bergerak dalam bidang Ibadah, soslat, kesehalan, pendidikan dan kebudayaan nasional terlenlu, termasuk pengertlan ini adalah ' hulan wlsata milik Negara sesuai dengan Peraturan Penjndang - undangan Hurul c : Cukup Jelas Hurul d : Cukup Jelas Huruf e : Cukup Jelas HurulI : Cukup Jelas Ayat (5) Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 3
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 4
Ayal (1) Penetapan NJOP dapal dilakukan dengan : a. Perbandlngan harga dengan objek lain yang seienis . adalah sualu pendekalan/melode penenluan nilai jual sualu objek pajak dengan cara membandingkannya dengan objek pajak lain yang sejenls yang lelaknya befdekalan dan lungsinya sania dan ( elah dikelahui harga jualnya; - b. Nilai perolehan bam adalah sualu pendekalan/metode penenluan nilai jual suaiu ob]ek pajak dengan cars menghilung seluruh braya yang dikeluarkan unluk memperoleh objek lerscbut pada saal penllaian dilakukan. yang dikurangi dengan penyusutan bcidasarkan kondisi fisik objek lersebul . - c. Nilai jual pengganli adalah sualu pendekatan/melode penentuan nilai jual sualu objek pajak yang berdasarkan pada hasil produksi objek pajak lersebul Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 5
## Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 6
## Conloh 1 Wajib Pajak A mempunyai objek pajak berupa : - Tanah seluas 800 m2 dengan harga jual Rp300.000, - frn2; - Sangunan seluas 400 m2 dengan nilai jual Rp35D.000,-/m2 . Besamya pokok pajak yang lerutang adalah sebagai berikut : 1 NJOP Buml : 800 x Rp300.000,00 = Rp 240.000.000, - 3. Tolal NJOP 8umi dan Bangunan = Rp 380.000.000, - 2. 2 NJOP Bangunan : 400 x Rp 350.000,00 - Rp 140.000.000, - 4. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak - Rp 10.000.000, - 5. Nilai Jual Kena Pajak = Rp 370.000.000, - 6. Tarif pajak = 0.05 % 7. PBB ( erulang . 0,05 % x Rp 370.000 000, - = Rp 18.500.000, - ## Conloh 2 Seorang Wajib Pajak mempunyai dua Objek Pajak berupa Buml dan Bangunan masing- maslng dl Kecamalan Pallpi dan Kecamalan Nainggolan dengan nilai sebagai berikul : - a. Kecamalan Palipi 2. -Nilai Jual Objek Pajak Bumi = Rp. 30.000.000, - 3. Nilai Jual Objek Pajak Bangunan^ Rp. 20.000.000, - {+) Nilai Jual Objek Pajak untuk Perhitungan Pajak = 50.000.000, - Nilai Jual Objek Pajak unluk Perhitungan Pajak = Rp 40.000 000, - Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak = Rp. 10.000 000, -( - ) - b. Kecamalan Nainggolan -Nilai Jual Objek Pajak Bumi -Rp. 20.000 000, - Nilai Jual Objek Pajak untuk Perhitungan Pajak = 45.000.000, - - Nilai Jual Objek Pajak Bangunan= Rp 25.000.000,- (+) Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak = Rp. 0, -( - ) Nilai Jual Objek Pajak unluk Perhitungan Pajak = Rp. 45 000.000, - Untuk Objek Pajak di Kecamalan Nainggolan tidak diberikan Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebesar Rp. 10.000.000,-, karena Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak telah diberikan unluk Objek Pajak yang berada di Kecamalan Palipi. ## Contoh 3 Seorang Wajib Pajak mempunyai dua Objek Pajak berupa Buml dan Bangunan masing-masing di Kecamalan Sianjur Mula-Muia dan Kecamalan Harlan dengan nilai sebagai berikut : - c. Kecamalan Sianjur Mula-Mula 2. -Nilai Jual Objek Pajak Bumi = Rp. 10.000.000, - 3. Nilai Jual Objek Pajak Bangunan= Rp. 10.000.000, - (+) Nilai Jual Objek Pajak unluk Perhitungan Pajak - 20 000.000,- Nllat Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak = Rp. 10.000 000, - ( - ) Nilai Jual Objek Pajak untuk Perhitungan Pajak = Rp. 10.000.000, - - d. Kecamalan Harian 2. Nilai Jual Objek Pajak Bumi ~ Rp. 10 000.000,- • Nilai Jual Objek Pajak untuk Perhllungan Pajak = 15.000.000, - Nilai Jual Objek Pajak Bangunan= Rp. 5.000.000,- (+) Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak = Rp. 0,- ( - &gt; Nilai Jual Objek Pajak untuk Perhilungan Pajak = Rp. 15.000.000, - Untuk Objek Pajak di Kecamatan Harian tidak diberikan Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebesar Rp. 10.000 000,- , walaupun Nilai Jual Objek Pajak untuk Perhitungan Pajak masih dibawah Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak karena Nilai Juat Objek Pajak Tidak Kena Pajak telah diberikan untuk Objek Pajak yang berada dl Kecamatan Harian. Pasai 7 Cukup Jelas Pasai 8 Cukup Jelas Pasai 9 Cukup Jelas Pasai 10 Cukup Jelas ## Pasai 11 Ayat (1) Yang dimaksud dengan "dilarang dlborongkan 1 ' adalah bahwa seluruh proses keglatan pemungulan Pajak tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak keliga yang mellputi kegiatan penghitungan besamya Pajak terutang, pengawasan penyetoran Pajak, dan penagihan Pajak . Namun, dlmungkinkan adanya kerjasama dengan pihak keliga dalam rangka mendukung keglatan pemungulan Pajak, antara lain pencetakan formulir perpajakan, pengiriman sural kepada Wajlb Pajak . atau penghimpunan data Objek Pajak dan Subjek Pajak. Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Yang dimaksud " Penelapan Bupati ' adalah penelapan besamya pajak terutang yang dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang dilunjuk berdasarkan data yang ada atau katerangan lain yang dimiliki oleh Bupati atau Pejabat yang dilunjuk.