PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemerintah Daerah, Kepala daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir; - b. bahwa Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Tana Tidung Tahun Anggaran 2015; 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Nomor 75 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851); 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perolehan Hak atas tanah dan Bangunan ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3989); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750); 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)sebagai mana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2010 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219); 17. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1452); 19. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 3); 20. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 07 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung 2016 Nomor 7); 21. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 03 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung 2016 Nomor 03); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PER (berlaku 7 Agustus 2017)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI TANA TIDUNG,
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Kepala daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Tana Tidung Tahun Anggaran 2015;
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Nomor 75 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perolehan Hak atas tanah dan Bangunan ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3989);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)sebagai mana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2010 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
17. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1452);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 07 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung 2016 Nomor 7);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 03 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung 2016 Nomor 03);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG
Dan
BUPATI TANA TIDUNG
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
PERATURAN DAERAHTENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.
Pasal 1
Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat :
- b. Neraca
- a. Laporan Realisasi Anggaran
- c. Laporan Arus Kas
- e. Laporan Perubahan Ekuitas
- d. laporan operasional
- f. laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- g. Catatan Atas Laporan Keuangan
Pasal 2
Dalam pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Laporan Realisasi Anggaran adalah sebagai berikut :
- a. Pendapatan
Rp. 745.589.054.349,35
- b. Belanja (Defisit)
Rp. 868.415.202.214,00
(Rp. 122.826.147.864,65)
- c. Pembiayaan
Rp. 409.403.269.871,24
- Penerimaan
Rp. 409.403.269.871,24
- Pengeluaran
Rp. -
- Penyertaan Modal Rp. -
- Pembayaran Pokok Utang Rp. -
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Rp.236.458.294.251,59
Pasal 3
Uraian Laporan Realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 sebagai berikut :
- 1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp.120.931.568.002,46dengan rincian sebagai berikut :
- 2) Selisih anggaran belanja dengan realisasi belanja sejumlah Rp.113.205.440.092,13dengan rincian sebagai berikut :
- a. Anggaran Belanjasetelah
- 3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp.236.886.251.295,88 dengan rincian sebagai berikut :
- a. Defisit Setelah Perubahan
- 4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp.186.918,00 dengan rincian sebagai berikut :
- a. Anggaran pendapatan setelah perubahan
Realisasi Pendapatan Selisih Lebih/(Kurang) Rp. 745.589.054.349,35 (Rp. 120.931.568.002,46)
Rp. 624.657.486.346,89
perubahan
- b. Realisasi Belanja
Selisih Lebih/(Kurang)
Rp. 868.415.202.214,00
Rp. 981.620.642.306,13
(Rp. 113.205.440.092,13)
- b. Realisasi
Selisih Lebih/(Kurang)
Rp. 409.403.456.789,24
Rp. 172.517.205.493,36
(Rp. 236.886.251.295,88)
Pembiayaan Setelah
- a. Anggaran Penerimaan
- 5) Selisih anggaran dengan realisasi Pembiayaan Netto sejumlah Rp.186.918,00 dengan rincian sebagai berikut:
- a. Anggaran Pengeluaran
Perubahan
- b. Realisasi
Selisih Lebih/(Kurang)
Rp. 409.403.456.789,24
Rp. 409.403.269.871,24
Rp. 186.918,00
- Pembiayaan Setelah Perubahan
- b. Realisasi
Selisih Lebih/(Kurang)
Rp. 409.403.456.789,24
Rp. 409.403.269.871,24
Rp.
186.918,00
Pasal 4
Dalam Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b Neraca adalah sebagai berikut:
- a. Jumlah Aset
Rp. 3.130.113.171.084,42
- b. Jumlah Kewajiban
Rp.
4.544.395.535,00
- c. Jumlah Ekuitas Dana
Rp. 3.125.568.775.549,42
Pasal 5
Dalam Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c Laporan Arus Kas adalah sebagai berikut :
- a. Saldo Kas Awal Per 1 Januari Tahun 2016
Rp. 408.790.375.806,24
- b. Arus kas Bersih dariaktivitas operasi
Rp. 246.533.088.607,35
- c. Arus kas Bersih dariaktivitas investasi Nonkeuangan
(Rp. 418.556.691.000,00)
- d. Arus Kas dari AktivitasPembiayaan
Rp.
0,00
- e. Arus Kas dari AktivitasTransitoris/Non Anggaran
Rp. 71.300.982.946,00
- f. Saldo Kas Akhir Per 31 Desember 2016
Rp. 237.868.187.284,93
Pasal 6
Dalam Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d Laporan Operasional adalah sebagai berikut :
Pendapatan-LO
Rp. 768.431.367.520,93
Beban
Rp. 717.480.484.866,40
Pasal 7
Dalam Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e Laporan Perubahan Ekuitas adalah sebagai berikut :
- a. Ekuitas Awal
Rp. 3.114.461.248.621,72
- b. Surplus/Defisit-LO
Rp. 51.095.843.076,68
- c. Koreksi ekuitas lainnya
(Rp.
39.988.316.148,98)
- d. Ekuitas Akhir
Rp. 3.125.568.775.549,42
Pasal 8
Dalam Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih adalah sebagai berikut:
- a. Saldo Anggaran Lebih Awal
Rp.
409.403.456.789,24
- b. Saldo Anggaran Lebih Akhir
Rp. 236.766.773.413,59
- c. Koreksi SILPA
(Rp.
186.918,00)
- d. Koreksi SILPA lain-lain
(Rp.
308.292.244,00)
- e. SILPA setelah Koreksi
Rp.
236.458.294.251,59
Pasal 9
Dalam Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d catatan atas lapoaran keuangan memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.
Pasal 10
Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I

- 

- Laporan Realisasi Anggaran

Lampiran I.1 :

- Ringkasan LRA Menurut Urusan PemerintahDaerah Dan Organisasi;

Lampiran I.2

- Rincian LRA Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, BelanjaDan Pembiayaan;

Lampiran I.3

- 

Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerntah Daerah Organisasi, Program Dan Kegiatan;

Lampiran I.4

- Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Untuk Keselarasan Dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah Dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

- b. Lampiran II

- Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;

- c. Lampiran III
2. : Laporan Operasional;

- d. Lampiran IV

- Laporan Perubahan Ekuitas;

- e. Lampiran V

- Neraca;

- f. Lampiran VI

- Laporan Arus Kas;

- g. Lampiran VII

- Catatan Atas Laporan Keuangan;

- h. Lampiran VIII

- Daftar Rekapitulasi Piutangdaerah;

- i. Lampiran IX

- Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;

- j. Lampiran X

- Daftar Rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;

- k. Lampiran XI

- Daftar Penyertaan Modal (investasi) Daerah;

- l. Lampiran XII

- Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan aset Daerah;

- m. Lampiran XIII :

- Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;

- n. Lampiran XIV

- 

- Daftar Rekapitulasi Kontruksi dalam Pekerjaan;

- o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;

- p. Lampiran XVI :

- Daftar Dana Cadangan Daerah;

- q. Lampiran XVII

:

- Daftar Kawajiban Jangka Pendek;

- r. Lampiran XVIII

- Daftar Kewajiban jangka Panjang;

- s. Lampiran XIX

- Daftar Kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;

- t. Lampiran XX

- Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah / Perusahaan Daerah;

## Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016 sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016.

## Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung.

Diundangkan di Tideng Pale Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH,

Ditetapkan di Tideng Pale pada tanggal 7 Agustus 2017

## BUPATI TANA TIDUNG

## H. UNDUNSYAH


## H. M. YUSUF BADRUN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2017 NOMOR 1 TAHUN 2017 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG, PROVINSI KALIMANTAN UTARA : 13/1/2017