PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA Nomor 07- Tahun 2016 tentang GARA PROVINSISULAWESIUTARA PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA NOMOR 07- TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KEARSIPAN TIPE C KABUPATEN MINAHASA TENGGARA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI MINAHASA TENGGARA PROVINSISULAWESIUTARA
PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA NOMOR 07- TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KEARSIPAN TIPE C KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MINAHASA TENGGARA,
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kearsipan Tipe C Kabupaten Minahasa Tenggara;
1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerin tah Pu sat dan Pemerintahan Daerah [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 1 1 , Tambahan Lembaran Negara Republi.k Indonesia Nomor 4685);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur SipiI Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ten tang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemenntahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik. Indonesia Nomor 5679);
2
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tah1:,1n 2016 terrrang t-crangkat Oaerah [Lerribaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2016 Nomor 98).
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036);
MEMU'll'USJKAN :
Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KEARSIPAN TIPE C KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
BAB JI KETENTUAN UM:UM
Pasal 1
1. Daerah adalah Kabupaten Minahasa Tenggara;
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
5. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan inasyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
7. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas dan badan;
6. Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri
Pasal 2
- (1) Dinas Kearsipan Tipe C merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang yang menjadi kewenangan daerah;
- (2) Dinas Kearsipan Tipe C dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
Bagian K�&lt;lua Tug as
Pasal 3
Dinas Kearsipan Tipe C mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan di bidang Kearsipan dan Perpustakaan.
Bagian Ketiga Fungsi
Pasal 4
Dinas Kearsipan Tipe C dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 menyelenggarakan fungsi:
- b. pelaksanaan kebijakan teknis;
- a. perumusan kebijakan teknis;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.
- d. pelaksanaan asminsitrasi dinas; dan
Pasal 5
Dinas Kearsipan Tipe C untuk mewadahi pelaksanaan fungsi Dinas Kearsipan dengan beban kerja yang kecil.
BAB lIJ[[
SUSUNAffl OJRGAN!SASll:
Pasal 6
- 1) Sekretaris Dinas membawahkan :
Kepala Dinas Kearsipan membawahkan :
- a.. Kasuba.5 Pcrencanaan dan Keuangan;
- b. Kasubag Umum dan Kepegawaian.
- 2) Kepala Bidang Kearsipan mebawahkan:
- a) Seksi Pengelolaan Arsip;
- b) Seksi Pelayanan Arsip;
4. c] Seksi Pembinaan dan Pengawasan Arsip.
- 3) Kepala Bidang Perpustakaan membawahkan:
- b) Seksi Pembinaan, Pengelolaan dan Pengawasan Perpustakaan;
- a) S�k�j �Y@g,;n g�J1 Informasi Perpustakaan;
- c) Seksi Evaluasi dan Pengembangan Bahan Pustaka;
Pasal 7
Bagan struktur organisasi Dinas Kearsipan Tipe C Kabupaten Minahasa Tenggara sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BABIV URMAN TUG.AS

## Kepala Dinas

## Pasal 8

Kepala Dinas mempunyai tugas :

- a. Perumusan kebijakan teknis;
- b. Penyusunan perencanaan, pengkoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas;
- c. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kearsipan dan perpustakaan;
- d. Penyelenggaraan urusan administrasi kesekretariatan;
- e. Penyelenggaraan urusan di bidang kearsipan;
- f. Penyelenggaraan urusan di bidang perpustakaan;
- g. Penyelenggaraan urusan kelompok jabatan fungsional;
- h. Pelaporan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan
1. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati

## Bagian Kedua

## Sekretariat

## Pasal 9

- 1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, mempunyai tugas penyelengaraan pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan;
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , Sekretaris mempunyai fungsi:
- a. menyusun rencana dan program kerja kesekretariatan;
- c. mengkoordinasikan Kepala Sub Bagian;
- o. mengkoordinasikan rencana kegiatan Dinas dalam menyusun program kerja;
- d. menilai prestasi kerja bawahan;
- e. membimbing dan memberi petunjuk kepada Kepala Sub Bagian dan bawahan;
- f. melakukan koordinasi dengan para Kepala Bidang dan Kepala 9ub Bagian;

- g. melaksanakan dan mengawasi kegiatan pengelolaan urusan umum dan kepegawaian, penyusunan program, dan penata usaha keuangan
- h. merangkum laporan Sekretariat dan Bidang berkaitan dengan keuangan, kepegawaian, dan barang;
- i. menyusun langkah penyempumaan kegiatan;
- j. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
- I. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.
- 3) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas:
- b. memberik.an petunjuk kepada bawahan;
- a. menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian;
- c. menilai prestasi kerja bawahan;
- d. mengkoordinasikan penyiapan bahan dan data rencana kerja dan anggaran Dinas;
- e. mengkoordinasikan penyusunan anggaran/pembiayaan pembangunan Dinas;
- f. melakukan monitoring pelaksanaan anggaran;
- g. melaksanakan penatausahaan keuangan;
- h. melaksanakan pengurusan gaji pegawai dan tunjangan lainnya;
1. melaksanakan pengawasan keuangan;
- J. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggung jawaban keuangan;
- k. melaksanakan sistim pengendalian intern;
1. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan;
- m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris.
- 4) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian;
- b. memberikan petunjuk kepada bawahan;
- c. menilai prestasi kerja bawahan;
- d. mengelola, memelihara dan mendistribusikan barang bergerak dan atau tidak bergerak serta menyiapkan usulan penghapusannya;
- e. memelihara, menjaga keamanan, ketertiban dan kebersihan lingkungan kantor serta melaksanakan kegiatan kerumahtanggaan Dinas;
- f. mengelola urusan surat menyurat;
- g. melaksanakan urusan kepegawaian;
- h. menyiapkan bahan telaahan kajian dan analisis organisasi dan ketatalaksanaan Dinas;
1. melaksanakan tugas-tugas kehumasan dan keprotokolan;
- j. melaksanakan sistim pengendalian intern;
- k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
1. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris.

## Bagian Ketiga Kepala Bidang Kearsipan

Pasal 10

- ( 1) Bidang Kearsipan mempunyai tugas melakasanakan urusan kearsipan.
- (�) paj� menyelenggarakan tugasnya, Kepala Bidang Ar�ip, mempunyai fungsi :
- a. menyusun rencana dan program kerja Bidang;
- b. mengkoordinasikan program kerja masing-masing Seksi;
- c. menyelenggarakan pelaksanaan program penilaian dan penyusutan arsip in aktif;
- d. meyelenggarakan telaahan persetujuan jadwal retensi dan pemusnahan arsip;
- e. menyelenggarakan pengelolaan arsip in aktif dan statis;
- f. menyelenggarakan penyusunan dan pengelolaan daftar Pertelaan dan daftar inventaris arsip;
- g, menyelenggarakan pelaksanaan program pemeliharaan dan perawatan arsip dinamis dan statis;
- h. menyelenggarakan pelaksanaan layanan dan publikasi arsip;
- j. menilai prestasi kerja bawahan
- i. menyelenggarakan alih media arsip
- k. melaksanakan sistem pengendalian intern
- m.melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.
1. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
- (3) Seksi Pengelolaan Ar�ip mempunya] tugas :
- a. menyusun rencana dan program kerja Seksi;
- b. menilai prestasi kerja bawahan;
- c. melaksanaan pengelolaan arsip in aktif dan statis;
- d. melaksanakan penilaian, pemindahan dan pemusnahan arsip;
- e. menyusun telaahan persetujuan jadwal retensi dan pemusnahan arsip;
- f. menerima, menata dan mendiskripsi arsip;
- g. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan arsip;
- h. menyusun skema pengaturan dan penyimpanan arsip;
- j. melaksanakan manuver berkas arsip;
- i, memberikan layanan arsip;
- k. melaksanakan pengelolaan daftar Pertelaan dan daftar inventaris arsip;
1. memberikan petunjuk kepada bawahan;
- m. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
- o. melaporkan basil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.
- (4) Seksi Pelayanan Arsip mernpunyai tugas:
- a. menyusun rencana dan program kerja Seksi;
- c. menilai prestasi kerja bawahan;
- b. memberikan petunjuk kepada bawahan;
- d. memberikan layanan danjasa teknis Kearsipan;
- f. melaksanakan jaringan informasi kearsipan;
- e. melaksanakan publikasi Kearsipan;
- g. menerbitkan naskah sumber arsip;
- h. melaksanakan alih media arsip;
- i. melaksanakan pameran dan pemasyarakatan kearsipan;

- j. melaksana�an sistem pengendalian intern:

.

1. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.
- k. melakaanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
- (5) Seksi Pembinaan dan Pengawasan Arsip mempunyai tugas: a. menyusun rencana dan program kerja Seksi;
- b. mengkoordinasikan program kerja masing-masing Seksi;
- d. menyelenggarakan pembinaan dan kearsipan dilingkungan pemerintah kecamatan serta desa dan kelurahan; pengawasan kabupaten,
- c. melaksanakan kebijakan di bidang pendidikan dan pelatihan, penelitian serta pembinaan dan pengembangan semua jenis arsip;
- e. menyelenggarakan kajian dan pengembangan sumber daya kearsipan;
8. f, menyelenggarakan kajian produk hukum kearsipan;
- g. menyelenggarakan telaahan arsip tertentu yang bersifat terbuka clan atau tertutup;
- h. melaksanakan pemasyarakatan jabatan fungsional arsiparis, penilaian angka kredit dan akreditasi jabatan fungsional arsiparis;
1. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- J. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan;
- k. melapork.an hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bi dang.

## Bagian Keempat Kepala Bidang Perpustakaan

## Pasal 1 1

- ( 1) Kepala Bidang Perpustakaan mempunyai tugas melaksanakan urusan perpustakaan.
- a. mengkoordinasikan program kerja masing-masing seksi;
- (2) Dalam menyelenggarakan tugasnya, Kepala Bidang Perpustakaan mempunyai fungsi:
- b. melaksanakan layanan jasa perpustakaan;
- c. rnelaksanakan �P�Y;:), peningkatan minat dan budaya baca melalui promosi perpustakaan, penyuluhan dan bimbingan tentang pemanfaatan dan penggunaan perpustakaan dokumentasi dan informasi;
- d. melaksanakan layanan jasa perpustakaan dan informasi layanan kerjasama perpustakaan dan otornasi, layanan bibliografi dan literatur;
- e. memasyarakatkan dan meningkatkan minat baca masyarakat melalui kerjasama antar instansi/lembaga terkait;
- f. melaksanakan silang layan perpustakaan;
- g, melaksanakan pembinaan, pengelolaan dan pengawasan perpustakaan;
- h. melaksanakan Pelestarian Bahan Pustaka;
- j. menilai prestasi kinerja bawahan;
- i. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan

- I. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepals Dinas.
- a. menyusun rencana dan program kerja Sub Bidang;
- (3) Seksi Layanan dan Informasi Perpustakaan mempunyai tugas:
4. I?� memberikan petunjuk kepada bawahan;
- d. melaksanakan layanan sirkulasi, referensi/ rujukan, ekstensi dan layanan multimedia;
- c. menilai prestasi kerja bawahan;
- e. melaksanakan konsultasi teknis layanan perpustakaan, kerjasama layanan perpustakaan, memasyarakatkan minat dan budaya baca melalui kegiatan promosi perpustakaan;
- f. memasyarakatkan dan meningkatkan minat baca masyarakat melalui kerjasama antar instansi/lembaga terkait;
9. g, menyediakan bahan pustaka, melaksanakan penyusunan dan penataan koleksi, melaksanakan stock opname secara periodik dan penataan denah ruang layanan;
- h. melaksanakan pendataan, pengolahan dan pelaporan statistik perkembangan layanan perpustakaan
- i. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
- (4) $�k�! Pernbinaan, Pengelolaan, clan Pengawasan Perpustakaan mempunyai tugas:
- k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.
- a. menyusun rencana dan program kerja Seksi;
- b. memberi petunjuk kepada bawahan;
- c. membina tenaga pustakawan dan tenaga pengelola perpustakaan;
- d. melaksanakan pengelolaan bahan pustaka;
- f. melaksanakan kategorisasi bahan pustaka baik terbitan daerah maupun umum;
- e. melaksanakan pembinaan, pengawaan perpustakaan baik milik pemerintah, swasta, maupun perorangan;
- g. melaksanakan pendidikan/ pelatihan dan penelitian untuk pengembangan perpustakaan;
- h. membuat kelengkapan buku-buku sampai siap dilayankan;
- i. melaksanakan penyimpanan dan pelestarian terbitan daerah baik tertulis, tercetak dan terekam;
- j. melakukan pemeliharaan bahan pustaka;
- k. melaksanakan sistem pengendalian intern;
1. melakasanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.
- a. menyusun rencana dan program kerja Seksi;
- (5) Seksi Evaluasi dan Pengernbangan Bahan Pustaka mempunyai tugas:
- b. memberi petunjuk kepada bawahan;
- c. melaksanakan pengadaan semua jenis bahan pustaka sesuai kebutuhan pemakai jasa perpustakaan;
- d. melaksanakan inventaris bahan pustaka;
- e. melakukan klasifikasi, katalogisasi, deskripsi bahan pustaka;
- f. melaksanakan sistem pengendalian intern;

- g. menilai prestasi bawahan;
- h. melakasanakan tugas kedinasan ditugaskan oleh atasan. lainnya yang

Bagian kelima Pasal 13

Bidang, Sub Bagian, Seksi dipimpin oleh seorang Kepala.

## BABV JABATAN PERANGKAT DAERAH

## Pasal 14

- 1) Kepala Dinas merupakan jabatan eselon Ilb atau jabatan pimpinan tinggi pratama;
- 3) Kepala Bidang pada Dinas Daerah merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan administrator;
- 2) Sekretaris Dinas merupakan jabatan struktural eselon Illa atau jabatan administrator;
- 4) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, pada Dinas Daerah, merupakan jabatan eselon lVa atau jabatan pengawas;

## Pasal 15

Selain jabatan pada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, pada Perangkat Daerah terdapat jabatan pelaksana adan jabatan fungsional.

## BAB VI TATA KERJA

## Pasal 16

- ( 1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas . . masmg-masmg;
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- (3) Setiap pimpinan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya;
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya;

- (6) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan 1aporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lainyang secara fungsional mempunyai hubungan kerja; dan
- (7) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibawahnya dan d�l�m rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

## BAB VI1I KEJLOlVllPOK JAB.A.TAN FUNGSIONAL

Pasal 17

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional program sesuai keahliannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## BAB vm KETENTUANPERALIHAN

## Pasal 18

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Nomor 3c Tahun 2011 tea tang Penjabaran Tugas Pokok Dan Fungsi Kantor Arsip dan Perpustakaan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## 18.AB lIX

## KETENTUANPE1'TUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara


s

Ditetapkan di Ratahan

Pada tanggal � lJOVLlM \&gt;t.r 2016

BUPATI MINAHASA TENGGABAJ-

\

�-

...

JfAl\lJES SUM:ENDAP

Diundangkan di Ratahan Pada Tanggal .!l..l ��he.,. 2016 SEKRET.��RAH KABUJFATEN MINAHASA NGGARA9 /"'

FARRY FREYKE LIWE

'

\

1

&lt;

Q

�

U)

U)

�