PERATURAN DAERAH KABUPATEN RI Nomor TAHUN Tahun 2015 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dimana daerah kabupaten/kota hanya berwenang melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang telah diatur baik dari jenis pajak maupun jenis retribusi; - c. bahwa peraturan daerah Kabupaten Kerinci Nomor 2 tahun 2010 tentang Pelayanan Perizinan Bidang Industri dan Bidang Perdagangan, terdapat pengaturan mengenai pemungutan retribusi yang sudah tidak diatur lagi di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sehingga perlu ditinjau kembali; - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu (berlaku Unknown)
Pembukaan
Mengingat
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI NOMOR TAHUN 2015
TENT ANG
PELAYANAN PERIZINAN BIDANG INDUSTRI DAN BIDANG PERDAGANGAN
DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KERINCI,
- a. bahwa dalam upaya menciptakan iklim perindustrian dan perdagangan yang mandiri berlandaskan kepastian hukum serta berwawasan lingkungan, perlu adanya suatu bentuk pengaturan yang berpedoman pada ketentuan perundangundangan yang lebih tinggi, sehingga pemberlakuan peraturan daerah dapat diselaraskan dengan kebijakan Pemerintah;
- b. bahwa pengaturan mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dimana daerah kabupaten/kota hanya berwenang melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang telah diatur baik dari jenis pajak maupun jenis retribusi;
- c. bahwa peraturan daerah Kabupaten Kerinci Nomor 2 tahun 2010 tentang Pelayanan Perizinan Bidang Industri dan Bidang Perdagangan, terdapat pengaturan mengenai pemungutan retribusi yang sudah tidak diatur lagi di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sehingga perlu ditinjau kembali;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelayanan Perizinan Bidang Industri dan Bidang Perdagangan;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ; Mengingat
2. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1965 tentang Pergudangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2759);
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4756);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3596) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
15. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang U saha Yang Tertutup dan Bidang U saha Yang Terbuka;
·
- Nomor: 90/Mdan Pembinaan 16. Peraturan Menteri Perdagangan DAG/PER/ 12/2014 tentang Penataan Pergudangan ;
17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 36/MDAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 46/MDAG/PER/9/2009;
18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 37 /MDAG/Per/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan;
- 19.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor: 41/MIND/MD/Per/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian IU\_I, Izin Perluasan dan TDI;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 24 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kerinci Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupten Kerinci Tahun 2012 Nomor 24);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daaerah Kabupaten Kerinci Tahun 2014 Nomor2);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KERINCI
dan
BUPATI KERINCI
MEMUTUSKAN:
PERATURAN DAERAH TENTANG PELAYANAN PERIZINAN BIDANG INDUSTRI DAN PERDAGANGAN. Menetapkan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Kerinci;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang merrumpm pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kerinci;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kerinci;
5. SKPD Adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Tugas Pokok dan Fungsinya membidangi lndustri dan Perdagangan;
6. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunanya termasuk kegiatan rancang bangun dan
·-
-
·- - 1 -
-
-
-
•
,
7. Bidang U saha Industri adalah lapangan kegiatan yang bersangkutan dengan cabang industri atau jenis industri;
8. Perusahaan Industri adalah Perusahaan yang rnelakukan kegiatan di bidang Usaha Industri yang dapat berbentuk perorangan, badan, usaha, atau badan hukurn yang berkedudukan di Indonesia;
9. Jenis Industri adalah bagian suatu cabang industri yang mempunyai ciri khusus yang sama dan atau hasilnya bersifat akhir dalam proses produksi;
10. Kornoditi Industri adalah suatu produk akhir dalam proses produksi dan rnerupakan bagian dari jenis industri;
11. Perluasan Perusahaan Industri adalah penambahan kapasitas produksi rnelebihi produksi yang telah diizinkan;
12. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba;
13. Pengusaha adalah setiap orang atau persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu jenis perusahaan;
14. Perusahaan Perorangan adalah perusahaan yang dimiliki oleh perorangan/ pribadi yang juga bertindak sebagai pengusaha yang mengurus dan mengelola sendiri perusahaan miliknya, termasuk didalamnya seseorang yang mengurus dan mengelola atas mengawasi setiap usahanya secara langsung dan tidak rnerupakan suatu badan atau persekutuan;
15. Kantor Cabang Perusahaan adalah perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari perusahaan induknya yang dapat berkedudukan ditempat yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri untuk melaksanakan sebagian tugas dari perusahaan induknya;
16. Perwakilan Perusahaan adalah perusahaan yang bertindak mewakili kantor pusat perusahaan untuk melakukan suatu tindakan dan atau pengurusannya ditentukan sesuai dengan wewenang yang diberikan;
11. 1 7. Perubahaan Perusahaan adalah perubahan data yang meliputi perubahan nama, bantuk, alamat kantor, nama pemilik/penanggung jawab, NPWP, modal dan kekayaan bersih perusahaan, serta kelembagaan bidang usaha, jenis barang/ jasa dagang;
18. Pindah lokasi adalah Izin Pemindahan Lokasi Perusahaan atau Pabrik yang berasal dari dalam dan luar wilayah Daerah, yang berlaku terhadap perusahaan Industri yang telah memiliki Izin Usaha Industri yang selanjutnya disebut Izin Pindah lokasi;
19. Kelompok Industri adalah bagian utama kegiatan industri, yakni kelompok industri hulu (Industri dasar), industri hilir dan kelompok industri kecil;
20. Cabang Industri adalah bagian suatu kelompok industri yang mernpunyai cm umum yang sama dalam proses produksi;
·
21. Izin Bidang Industri dan perdagangan adalah izm yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah di bidang industri dan perdagangan;
22. Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pin tu adalah kegiatan penyelenggaran suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses perolehan dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbit izin yang dilakukan dalam satu tempat;
23. Pejabat Penerbit perizinan dibidang industri dan bidang perdagangan adalah pejabat yang tugas pokok dan fungsinya dibidang Perizinan;
24. SKPD Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu adalah unit organisasi perangkat daerah Kabupaten Kerinci yang tugas dan tanggungjawabnya melaksanakan pelayanan perizinan kepada masyarakat yang ditetapkan ## BAB II
KETENTUAN IZIN USAHA INDUSTRI, IZIN PERLUASAN DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- ( 1) Setiap Pendirian Perusahaan Industri wajib memiliki IUI, kecuali bagi Industri Kecil.
- (2) Industri Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki TDI, yang diberlakukan sama dengan IUI.
- (3) IUI/TDI sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dan ayat (2) diberikan sepanjang jenis industri dinyatakan terbuka atau terbuka dengan persyaratan untuk penanaman modal sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal dan atau perubahannya.
- (4) IUI dan TDI mempunyai masa berlaku selama Perusahaan Industri tersebut masih berjalan dan wajib di daftar ulang setiap 5 (lima) tahun.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Pemberian IUI dilakukan melalui Persetujuan Prinsip atau Tanpa Persetujuan Prinsip.
KETENTUAN PERIZINAN DI BIDANG PERDAGANGAN
BAB III - KETENTUAN PERIZINAN DI BIDANG PERDAGANGAN
Pasal 4
- (1) Setiap Perusahaan Perdagangan wajib memiliki SIUP.
- (2) SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. SIUP Kecil;
- b. SIUP Menengah; dan
- c. SIUP Besar
- (3) Selain SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan SIUP Mikro kepada Perusahaan Perdagangan Mikro.
- (4) Setiap perusahaan yang akan mengajukan permohonan SIUP baru kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk, wajib mengisi formulir yang disediakan dan dilampiri persyaratan sebagai berikut:
- a. perusahaan yang berbadan hukum Perseroan Terbatas :
1. fotocopy akta notaris pendirian perusahaan dan perubahan perusahaan (apabila ada);
2. fotocopy surat keputusan pengesahan badan hukum perseroan terbatas dari kementerian hukum dan hak asasi manusia;
·
3. fotocopy kartu tanda penduduk/ paspor yang masih berlaku dari penanggung jawab / direktur utama perusahaan;
4. pasfoto berwarna penanggung jawab/direktur utama perusahaan ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
5. fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
6. fotocopy izin gangguan;
7. neraca perusahaan; dan
6. yang bagi cukup 8. surat kuasa berrnaterai permohonannya diwakilkan.
- b. perusahaan berbentuk Koperasi:
1. fotocopy akta notaris pendirian koperasi yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang;
2. fotocopy kartu tanda penduduk yang masih berlaku dari penanggung jawab koperasi;
3. pasfoto berwarna penanggung jawab koperasi ukuran 3x4 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
4. fotocopy nomor pokok wajib pajak;
5. fotocopy izin gangguan;
6. neraca koperasi; dan
14. yang bagi cukup 7. surat kuasa berrnaterai permohonannya diwakilkan.
15. persekutuan c. perusahaan persekutuan berbentuk komanditer (CV) dan Firrna (Fa);
1. fotocopy akta notaris pendirian perusahaan/ akta notaris;
2. fotocopy kartu tanda penduduk yang masih berlaku dari penanggung jawab perusahaan;
3. pasfoto berwarna pemilik atau penanggung jawab perusahaan ukuran 3x4 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
4. fotocopy nomor pokok wajib pajak;
5. fotocopy izin gangguan;
6. neraca perusahaan; dan
22. yang bagi cukup 7. surat kuasa bermaterai permohonannya diwakilkan.
- d. Perusahaan Perorangan
24. notaris; 1. fotocopy akta notaris pendirian perusahaan/ akta
2. surat pernyataan dari pemohon siup tentang lokasi usaha perusahaan;
3. pasfoto pemilik atau penanggung jawab perusahaan ukuran 3x4 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
4. fotocopy nomor pokok wajib pajak;
5. fotocopy izin gangguan;
6. neraca perusahaan; dan
30. yang bagi cukup 7. surat kuasa bermaterai permohonannya diwakilkan.
- (5) Apabila Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a sedang dalam proses pengesahan Badan Hukum oleh pejabat yang berwenang, maka permohonan SIUP cukup melampirkan foto copy akta pendirian perseroan beserta perubahannya (apabila ada), dan foto copy bukti penyetoran biaya administrasi pembayaran proses pengesahan badan hukum dari pejabat yang berwenang.
- (6) Apabila pengesahan badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a angka 2 ditolak, maka permohonan SIUP dinyatakan gugur dan dianggap tidak ada.
- (7) SIUP mempunyai masa berlaku selama Perusahaan tersebut masih berjalan dan wajib di daftar ulang setiap 5 (lima) tahun.
BAB III - KETENTUAN PERIZINAN DI BIDANG PERDAGANGAN
Pasal 5
Jenis/Klasifikasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) terdiri dari:
- a. SIUP Kecil wajib dimiliki oleh Perusahaan Perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dan RpS0.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak RpS00.000.000,(lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
- b. SIUP Menengah wajib dimiliki oleh Perusahaan Perdagangan yang kekayaan bersih nya lebih dari RpS00.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rpl0.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan
- c. SIUP Besar wajib dimiliki oleh Perusahaan Perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari Rpl0.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tern pat usaha.
BAB IV
TDP
BAB III - KETENTUAN PERIZINAN DI BIDANG PERDAGANGAN
Pasal 6
- ( 1) Setiap Perusahaan yang berada di daerah Wajib memiliki TDP.
- (2) Setiap pemegang TDP hanya dapat menjalankan perusahaannya sesuai dengan yang tercantum dalam TDP yang dimiliki.
-
- (3) TDP sebagairnana dimaksud pada ayat untuk perusahaan scbagai berikut:
- a. Perseroan Terbatas (PT);
- b. Persekutuan Komanditer (CV);
- c. Firma (Fa) ;
- d. Koperasi (Kop)
- e. Perorangan (Po) ;
7. hukum; dan f. Bentuk Usaha Lainnya (BUL) yang memiliki badan
- g. Perusahaan Asing / Kantor Pembantu / Perwakilan / Cabang / Agen / Anak Perusahaan
- (4) TDP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dimiliki untuk setiap Perusahaan Asing dengan status Kantor Pusat, Kantor Tunggal, Kantor Cabang, Kantor Pembantu, Anak Perusahaan, Agen Perusahaan dan Perwakilan Perusahaan yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
BAB III - KETENTUAN PERIZINAN DI BIDANG PERDAGANGAN
Pasal 7
- ( 1) Setiap pemilik / pengelola gudang yang berada di daerah wajib melakukan pendaftaran gudang sesuai dengan penggolongan gudang menurut luas dan kapasitas penyunpanannya.
- hanya dapat dengan yang (2) Setiap orang atau badan pemegang TDG menjalankan kegiatan usahanya sesuai tercantum dalam TDG yang dimiliki.
- (3) TDG yang diberikan untuk gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan TDG Tetap.
- (4) TDG diterbitkan
BAB III - KETENTUAN PERIZINAN DI BIDANG PERDAGANGAN
Pasal 8
- (1) Gudang terdiri dari Gudang tertutup dan Gudang Terbuka
- (2) Gudang tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan atas:
- a. Gudang Tertutup golongan A, dengan kriteria:
1. Luas antara 100 m2 (seratus meter persegi) sampai dengan 1.000 m2 ( seribu meter persegi)
2. Kapasitas penyimpanan antara 360 m3 ( tiga ratus enam puluh meter kubik) sampai dengan 3.600 m3 (tiga ribu enam ratus kubik)
- b. Gudang Tertutup Golongan B, dengan kriteria:
1. Luas diatas 1.000 m2 (seribu meter persegi )sampai dengan 2.500 m2 (dua ribu lima ratus meter persegi) dan
2. Kapasitas penyimpanan antara 3.600 m3 ( tiga ribu enam ratus meter kubik) sampai dengan 9.000 m3 (sembilan ribu meter kubik)
- c. Gudang Tertutup Golongan C, dengan kriteria:
1. Luas diatas 2.500 m2( dua ribu lima ratus meter persegi ); dan
2. Kapasitas penyimpanan diatas 9.000 m3 (sembilan ribu meter kubik)
- d. Gudang Tertutup Golongan D, dengan kriteria:
1. Gudang berbentuk silo atau tengki; dan
2. Kapasitas penyimpanan paling sedikit 762 m3(tujuh ratus enam puluh dua meter kubik) atau 500 ton (lima ratus ton)
- (3) Gudang terbuka sebagaimana pada ayat (1) berupa gudang Terbuka dengan kriteria luas paling sedikit 1.000 m2 (seribu meter persegi )
KEWENANGAN PEMBERIAN IZIN BIDANG INDUSTRI DAN BIDANG PERDAGANGAN
BAB VI - KEWENANGAN PEMBERIAN IZIN BIDANG INDUSTRI DAN BIDANG PERDAGANGAN
Pasal 9
- (1) Kewenangan pemberian izin bidang industri meliputi : IUI, Izin Perluasan dan TDI berada pada Bupati sesuai dengan lokasi pabrik bagi jenis industri dengan skala investasi sampai dengan Rp 10. 000. 000. 000 ,( sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, kecuali jenis industri yang menjadi kewenangan Menteri.
- (2) Bupati melimpahkan kewenangan pemberian izin bidang industri dan/ atau perdagangan kepada SKPD yang membidangi perizinan.
- (3) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dalam rangka penerbitan izin bidang industri dan perdagangan dan menyerahkan tembusan yang telah diterbitkan izinnya kepada Kepala SKPD Tupoksinya membidangi industri dan perdagangan.
- (4) SKPD yang Tupoksinya membidangi industri dan perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Industri dan Perdagangan.
- (5) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam penerbitan perizinan harus berkoordinasi dengan Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang industri dan bidang perdagangan.
- (6) Kepala SKPD yang tupoksinya di bidang industri dan bidang perdagangan wajib melaporkan pelaksanaan kegiatannya kepada Bupati.
PELAYANAN PENERBITAN IZIN BIDANG INDUSTRI DAN BIDANG PERDAGANGAN
BAB VII - PELAYANAN PENERBITAN IZIN BIDANG INDUSTRI DAN BIDANG PERDAGANGAN
Pasal 10
- (1) Pemberian izm bidang industri dan bidang perdagangan ditandatangani oleh pejabat pada SKPD yang tugas pokok dan fungsinya membidangi Perizinan.
- (2) Pelayanan Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan dan tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penerbitan izin bidang industri dan bidang perdagangan dilakukan apabila telah memenuhi dokumen yang dipersyaratkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
- (4) Pemeriksaan dokumen yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Tim Teknis yang dibentuk dan diketahui oleh Kepala SKPD terkait.
- (5) Jangka waktu penyelesaian seluruh pemberian izm maksimal 3 (tiga) hari kerja setelah berkas persyaratan dinyatakan lengkap.
- (6) Setiap izin yang dikeluarkan maksimal untuk 3 (tiga) jenis klasifikasi usaha.
KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN BIDANG INDUSTRI DAN BIDANG PERDAGANGAN
BAB VIII - KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN BIDANG INDUSTRI DAN BIDANG PERDAGANGAN
Pasal 11
Badan atau perusahaan perorangan yang telah memiliki izin bidang industri dan bidang perdagangan wajib menyampaikan Informasi Industri dan Perdagangan secara berkala kepada Bupati dengan izm yang diterbitkan mengenai kegiatan usahanya.
TATA CARA PERUBAHAN, PENGGANTIAN DAN DAFTAR ULANG IZIN BIDANG INDUSTRI DAN BIDANG PERDAGANGAN
BAB IX - TATA CARA PERUBAHAN, PENGGANTIAN DAN DAFTAR ULANG IZIN BIDANG INDUSTRI DAN BIDANG PERDAGANGAN
Pasal 12
Setiap orang atau Badan pemegang izm bidang industri dan bidang perdagangan yang melakukan perubahan kekayaan bersih/bidang usaha industri dan/ atau perdagangan sehingga tidak sesuai lagi dengan peruntukan perizinan yang dimiliki, wajib mengajukan permohonan perubahan Izin Usaha bidang industri dan bidang perdagangan.
BAB IX - TATA CARA PERUBAHAN, PENGGANTIAN DAN DAFTAR ULANG IZIN BIDANG INDUSTRI DAN BIDANG PERDAGANGAN
Pasal 13
Izin bidang industri dan bidang perdagangan yang hilang atau rusak, wajib diajukan permohonan penggantian kepada pejabat penerbit perizinan ditempat kedudukan perusahaan dengan melampirkan dokumen pendukung.
INFORMASI PERDAGANGAN DAN INDUSTRI
BAB XII - INFORMASI PERDAGANGAN DAN INDUSTRI
Pasal 14
- ( 1) Setiap orang a tau badan pemegang Izin bidang Perdagangan meliputi: SIUP, TDP dan TDG wajib menyampaikan informasi usaha ## BAB XIII
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN
BAB XII - INFORMASI PERDAGANGAN DAN INDUSTRI
Pasal 15
- ( 1) Bupati melalui SKPD terkait melakukan pembinaan kepada setiap orang atau badan pemegang izin dibidang industri dan perdagangan meliputi : peningkatan kualitas, sumber daya manusia, promosi, pemasaran dan pemanfaatan teknologi minimal 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati melalui SKPD terkait.
- (3) SKPD yang membidangi perizinan wajib menyusun laporan perkembangan izin bidang industri dan perdagangan dan menyampaikan laporan setiap semester kepada Bupati dan tembusannya SKPD terkait serta DPRD.
SANKS! ADMINISTRATIF
BAB XIV - SANKS! ADMINISTRATIF
Pasal 16
- ( 1) Setiap orang atau badan pemegang izm perusahaan di bidang industri dan perdagangan yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi sebagai berikut:
- a. peringatan tertulis;
- b. pembekuan izin; dan/ atau
- c. pencabutan izin.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan apabila:
- a. melakukan perluasan/perubahan tanpa memiliki izm perluasan/ perubahan;
- b. pindah lokasi tanpa memiliki izin persetuiuan prinsip;
- c. melakukan perluasan usaha yang patut diketahui merupakan kegiatan usaha yang tertutup bagi perusahaan penanaman modal asing/ penanaman modal dalam negeri;
- d. tidak melaksanakan dan menjaga keamanan dan keselamatan kerja serta tidak memberikan jaminan asuransi sosial tenaga kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. tidak mendaftarkan perusahaannya sebagai wajib daftar perusahaan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;
- f. tidak menyampaikan informasi industri dan perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik disengaja atau tidak disengaja menyampaikan informasi tidak benar;
- g. dalam melaksanakan kegiatan usahanya menimbulkan akibat kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang melampaui ambang batas mutu lingkungan yang telah ditetapkan;
- h. melakukan kegiatan usahanya tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam izin;
1. melanggar konservasi sumber daya alam hayati kehutanan dan lingkungan hidup serta peraturan perundang-udangan lainnya yang berlaku;
- (3) Peringatan tertulis, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setiap peringatan yang disampaikan kepada perusahaan.
- (4) Apabila peringatan secara tertulis setelah 3 (tiga) kali berturut-turut tidak diindahkan oleh perusahaan perdagangan selanjutnya dikenakan sanksi pembekuan Surat Izin U saha Perdagangannya.
- (5) Ketentuan pembekuan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah sebagai berikut:
- a. masa pembekuan izin usaha selama 1 (satu) tahun;
- b. apabila selama tenggang waktu melaksanakan dan melakukan di atas, perusahaan telah melaksanakan dan melakukan perbaikan terhadap kesalahan/pelanggaran yang dilakukannya, maka yang bersangkutan wajib menyampaikan laporan kepada Bupati melalui instansi yang ditunjuk, dan selambatlambatnya dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak laporan diterima Bupati telah mengeluarkan surat pencabutan pembekuan izin; dan
- c. apabila sejak berlakunya masa pembekuan izm, perusahaan perdagangan tidak melaksanakan atau melakukan perbaikan terhadap kesalahan atau melakukan perbaikan terhadap kesalahan pelanggaran yang dilakukannya, dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah habis atau perdagangan serta perizman lainnya yang terkait dinyatakan tidak berlaku batal sesuai dengan peraturan perundangundangan.
- (6) Dengan dinyatakan tidak berlakunya Izin Usaha Perdagangan serta perizman lainnya se bagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, maka apabila perusahaan perdagangan tersebut masih tetap menjalankan kegiatan usahanya, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Perusahaan perdagangan yang perizinannya dinyatakan tidak berlaku batal sebagaimana dimaksud ayat (5) huruf c, maka apabila perusahaan tersebut mengajukan permintaan Izin Usaha Perdagangan dan wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
KETENTUAN PENYIDIKAN
BAB XV - KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 17
- ( 1) Penyidikan atas pelanggaran dalam Peraturan Daerah mi dilaksanakan oleh PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
- a. menenma laporan atau pengaduan dari masyarakat mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran
- b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penyitaan benda atau surat;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan saksi ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah penyidik mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
1. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
KETENTUAN PIDANA
BAB XVI - KETENTUAN PIDANA
Pasal 18
- (1) Perusahaan Industri yang dengan sengaja melanggar ketentuan IUI, Izin Perluasan, dan TDI dan merugikan negara atau orang lain dipidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan bidang Perindustrian.
- (2) Perusahaan Industri yang dengan karena kelalaiannya melanggar ketentuan dan merugikan negara atau orang lain dipidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan bidang perindustrian.
- (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan pelanggaran.
BAB XVI - KETENTUAN PIDANA
Pasal 19
Pelaku U saha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang perdagangan dipidana dan atau' denda sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
KETENTUAN PERALIHAN
BAB XVII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 20
Perizinan bidang industri dan bidang perdagangan yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini harus dilakukan penyesuaian dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
BAB XVII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 21
- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 2 Tahun 2010 tentang Deriginan
- (2) Ketentuan pelaksanaan Peraturan Daerah ini, ditetapkan paling larnbat 1 (satu) tahun, sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.
KETENTUAN PENUTUP
BAB XVIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalarn Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci.

Penandatangan: BUPATI KERINCI,

Penetapan: Ditetapkan di Sungai Penuh padatanggal 2015 ADIROZAL /2015 NO REG:

Penetapan: Diundangkan di sungai penuh padatanggal 2015 .uu.-...1..:A.1.ARIS DAERAH KERINCI ZULFAHMI. $ LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2015 NOMOR ...
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPAETEN KERINCI NOMOR TAHUN 2015
## TENT ANG
## PELAYANAN PERIZINAN BIDANG INDUSTRI DAN BIDANG PERDAGANGAN
## I. UMUM
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, memberikan kewenangan kepada daerah untuk melakukan pengaturan dan penggalian potensi daerah dalam bidang perindustrian dan perdagangan.
Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di daerah, serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat perlu dilakukan upaya-upaya secara sah guna mendukung pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan secara berkesinambungan.
Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dinyatakan bahwa peraturan daerah yang mengatur jenis-jenis retribusi daerah selain yang tersebut dalam undang-undang tersebut diberi batas berlaku paling lama 1 (satu) tahun sejak diberlakukannya undang-undang tersebut, sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pelayanan Pelayanan Perizinan di Bidang Industri dan Perdagangan perlu ditinjau kembali dan cukup memuat regulasi perizinan dibidang perindustrian dan perdagangan saja.
Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini nantinya diharapkan upaya pelayanan kepada masyarakat dapat ditingkatkan khususnya pelayanan perizinan dibidang perindustrian dan perdagangan terlaksana dengan baik dibawah pembinaan, bimbingan dan pengawasan pemerintah daerah.
## II. PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
Cukupjelas
PENJELASAN
Pasal 2
Cukupjelas
PENJELASAN
Pasal 3
Persetujuan prinsip adalah izin yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada badan usaha atau perorangan yang akan melakukan suatu usaha atau berinvestasi di suatu daerah
PENJELASAN
Pasal 4
Cukupjelas | Pasal 5 | |-----------------------------------------------| | Cukupjelas | | Pasal 6 | | Cukupjelas | | Pasal 7 | | Cukupjelas | | Pasal 8 | | Cukup Jelas | | Pasal 9 | | Pasal 10 | | Cukupjelas | | Pasal 11 | | Cukupjelas | | Pasal 12 | | Cukupjelas | | Pasal 13 | | Cukupjelas Pasal 14 | | Cukupjelas | | Pasal 15 | | Cukupjelas 16 | | Pasal Cukupjelas | | Pasal 17 | | Cukupjelas 18 | | Pasal Cukupjelas | | Pasal 19 Cukupjelas Pasal 20 | | Cukupjelas | | Pasal 21 Cukupjelas | | 22 | | Pasal | | Cukupjelas | | LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERIN CI NOMOR ... | | TAMBAHAN |