PERATURAN WALIKOTA RI Nomor 28 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Propinsi Sulawesi Utara ( Lembaran Negara Republik Indonesia 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273); 2. 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 3. (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
WALIKOTA TOMOHON
PERATURAN WALIKOTA TOMOHON
NOMOR
3 TAHUN 2011
TENT ANG
STANDARISASI HARGA SATUAN BARANG PEMERINTAH KOTA TOMOHON TAHUN ANGGARAN 2011
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA TOMOHON
- a. bahwa dalam rangka pengendalian serta keseragaman harga dan menghindari pemborosan pelaksanaan pengadaan barang, maka perlu mengatur Standarisasi Harga Satuan Barang Pemerintah Kota Tomohon Tahun Anggaran 2011;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkannya dengan Peraturan Wallkota; b.
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Propinsi Sulawesi Utara ( Lembaran Negara Republik Indonesia 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273); 2.
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 3.
Menetapkan
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tomohon Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kota Tomohon Tahun 2011 Nomor 1)
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
10. Keputusan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan President Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
MEMUTUSKAN:
PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDARISASI HARGA SATUAN BARANG PEMERINTAH KOTA TOMOHON TAHUN ANGGARAN 2011.
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan; a. Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum Kota Tomohon yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan menqurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat Kota Tomohon menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Pemerintah Daerah adalah Walikota Tomohon dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah;
- c. Kepala Daerah adalah Walikota Tomohon;
- d. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah;
- e. Pengelolah barang milik daerah selanjutnya disebut pengelola adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah;
- f. Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang daerah dan jasa;
- g. Standarisasi harga adalah penetapan besaran harga barang sesuai jenis, spesifikasi dan kualitas dalam 1 (satu) periode tertentu.
Pasal 2
- (1) Standarisasi Harga Satuan Ba rang merupakan patokan harga tertinggi dalam pelaksanaan pembelian barang atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tomohon Tahun Anggaran 2011.
- (2) Standarisasi Harga Satuan Barang dimaksud ayat (1) Pasal ini sebagaimana tercantum pada
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran ini dan tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## Pasal3

Patokan harga tertinggi dan barang-barang yang belum tercantum dalam Lampiran Peraturan ini akan ditetapkan kemudian sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal4

Menunjuk Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota T omohon untuk Penetapan Standarisasi yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sacara berkala sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan akan ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan perkembangan harga pasar yang berlaku di Kota Tomohon dan sekitarnya.

## Pasal5

Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota ini, rnaka Peraturan Walikota Tornohon Nornor 2 Tahun 2010 tentang Standarisasi Harga Satuan Barang Pernerintah Kota Tornohon Tahun Anggaran 2010 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal6

Peraturan Walikota ini rnulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang rnenqetahutnya, rnernerintahkan pengundangan dengan penernpatannya dalarn Serita Oaerah Kota Tornohon.

Di tetapka n di Tomohon r: tangga l


l

M;i.ret

f

It WALIK TA TOMOHON WAKI ALIKOTA ,

2011

---

JIMMY FElDlE EMAN

Oiundangkan di Tomohon

Pada tanggal 2 :-1aret

2011

~~lt~TARIS DAERAH


SERITA DAERAH KOTA TOMOHON TAHUN 2011 NOMOR

5