PERATURAN BUPATI SINTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN SINTANG TAHUN ANC.GARAN 2012 Nomor 77 Tahun 2012 tentang Pcnctapan Undung-Uudaug Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentuk � Daerah Tingkat II Di Kalimanlun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 353) Sebagai UndangUnda11g [Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 1959 Norrro r 7'2, Tarnbahun Lernbaran Negara l&lt;epublik l ncloncxia Nornor 1820); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lcrnbara\_n Negara Republik Indonesia Nomor 3478) ; 3. Undang-Undang Nornor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tnrnbahan Lernbaran Negara Rcpublik l ndo nc sia Nornur 36Sh); 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Lent.ang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821); 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Periyelcnggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 1999 Nomor 750, Tumbuhun Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ; 6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pernberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Numor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lcrnbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 41 SO) ; 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tcntang Keuangan · Negara (Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ; 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pcrbcndaharaan Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 'l'ambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia No111ur '-1355) ; 9. Undang-Undang Nornor 15 Taliun 2004 tentang Pernerik saan Pengelolaan, Dan Tanggung Jawab Kcuarigan Negara (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 10. ... 10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 rentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor 85, Tambahan Lernbaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 44 1 1) ; 11. Undung-U11d:.111g No111or 32 Tuh uri :2004 Lentang Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara l·&lt;cpublik Indonesia Tahun 2004, Tarnba ha n Lernbaran Negara R\_epublik Indonesia Nomor 4548), sebagaimana telah diubah bcbcrapa kali, terakhir dcngan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 ; (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ; 12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbung � rn Kcuungan Antara Pernerintah Pusat Dan PemcrinLuhan Dacrah (Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tarnbahan · Lernburan Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ; 13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pernbentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ; 14. Pcraturan Pcrncrintah Nomor 8 Tahun 2001 tcnlang Pupuk Budidaya T ... marnan (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4079) ; 15. Peraturan Pernerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pcmbinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ; 16. Peraturan Pemerinlah Nomor 38 Tahun 2007 tcntang Pcmbagian Urusan Pernerintahan Antara Pernerintah, Pcmerintahan Daerah Provinsi Dan Pernerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lcrnbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 17. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi scbagai Barang dalarn Pcngawasan ; 18. Peraturan Daerah Kabupatcn Sintang Nomor l Tahun 2008 tentang Urusan Pernerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembarau Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1); Mei rct a p ku n 19. Peraturan Dae h 2008 l ra Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun cntung Pe be k Daerah 1 .. b em errtu an Organisasi Perangkat . vu upatcn Smtang (I b· . D· h h,alJu11 ,..nc,, -.::,· .crn aran uera ullllUJlP T· J U 200" N Lcmb· . "' " 1 11 o I ornor 2 Tumbuhun ctr.in L&gt;acr·1h 1· t ' ' \U JU pa Len Sin tung Nomor '2) ; 20. Peraturan D . 1 Tahun 20 I aei a 1 Kabupalen Sin tang Nomor 25 B ·I . 1 lentang Anggaran Pendapatan dan e anja Daerah K b · 2012 (Le b 3 upaten Smtang Tahun Anggaran 2011 N · m aran Daerah Kabupaten Sintang Tahun ornor 25); ME:MUTUSKAN: Kl � UUTUI 11\N UAN 111\1 � (.i\ FCE[ � !\N .,.,·,,,,.,,,N(.'('I 1&gt;u1,uK BE:l � SUBSll) " , � c:.,' " KA · I UN I Uh, SE:KTOR PE:RT/\Nl!\N DI BU PA fE:N SJ NT/\NG TAHU N i\NUG/\Ri\N 2012 (berlaku 30 Desember 2011)
Pembukaan
Mengingat
- l. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pcnctapan Undung-Uudaug Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentuk � Daerah Tingkat II Di Kalimanlun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 353) Sebagai UndangUnda11g [Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 1959 Norrro r 7'2, Tarnbahun Lernbaran Negara l&lt;epublik l ncloncxia Nornor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lcrnbara\_n Negara Republik Indonesia Nomor 3478) ;
3. Undang-Undang Nornor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tnrnbahan Lernbaran Negara Rcpublik l ndo nc sia Nornur 36Sh);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Lent.ang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Periyelcnggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 1999 Nomor 750, Tumbuhun Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pernberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Numor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lcrnbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 41 SO) ;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tcntang Keuangan · Negara (Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pcrbcndaharaan Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 'l'ambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia No111ur '-1355) ;
9. Undang-Undang Nornor 15 Taliun 2004 tentang Pernerik saan Pengelolaan, Dan Tanggung Jawab Kcuarigan Negara (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10.
...
10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 rentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor 85, Tambahan Lernbaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 44 1 1) ;
11. Undung-U11d:.111g No111or 32 Tuh uri :2004 Lentang Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara l·&lt;cpublik Indonesia Tahun 2004, Tarnba ha n Lernbaran Negara R\_epublik Indonesia Nomor 4548), sebagaimana telah diubah bcbcrapa kali, terakhir dcngan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 ; (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbung � rn Kcuungan Antara Pernerintah Pusat Dan PemcrinLuhan Dacrah (Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tarnbahan · Lernburan Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pernbentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
14. Pcraturan Pcrncrintah Nomor 8 Tahun 2001 tcnlang Pupuk Budidaya T ... marnan (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4079) ;
15. Peraturan Pernerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pcmbinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
16. Peraturan Pemerinlah Nomor 38 Tahun 2007 tcntang Pcmbagian Urusan Pernerintahan Antara Pernerintah, Pcmerintahan Daerah Provinsi Dan Pernerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lcrnbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi scbagai Barang dalarn Pcngawasan ;
18. Peraturan Daerah Kabupatcn Sintang Nomor l Tahun 2008 tentang Urusan Pernerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembarau Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);
Mei rct a p ku n
19. Peraturan Dae h 2008 l ra Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun cntung Pe be k Daerah 1 .. b em errtu an Organisasi Perangkat . vu upatcn Smtang (I b· . D· h h,alJu11 ,..nc,, -.::,· .crn aran uera ullllUJlP T· J U 200" N Lcmb· . "' " 1 11 o I ornor 2 Tumbuhun ctr.in L&gt;acr·1h 1· t ' ' \U JU pa Len Sin tung Nomor '2) ;
20. Peraturan D . 1 Tahun 20 I aei a 1 Kabupalen Sin tang Nomor 25 B ·I . 1 lentang Anggaran Pendapatan dan e anja Daerah K b · 2012 (Le b 3 upaten Smtang Tahun Anggaran 2011 N · m aran Daerah Kabupaten Sintang Tahun ornor 25);
ME:MUTUSKAN:
Kl � UUTUI 11\N UAN 111\1 � (.i\ FCE[ � !\N .,.,·,,,,.,,,N(.'('I 1&gt;u1,uK BE:l � SUBSll) " , � c:.,' " KA · I UN I Uh, SE:KTOR PE:RT/\Nl!\N DI BU PA fE:N SJ NT/\NG TAHU N i\NUG/\Ri\N 2012
Pasal 1
Dalarn Perru urnn Hupat i ini y;c111g dirnaksud dengan:
- l. Duerah adala h Dacrah Ka bu pat en Sint ang;
2. Pemcrintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai urrsur pcnyclcnggara Pcmcrinlahan Dacrah;
3. Bupati adalah Bupati Sintang;
4. Sckrctaris Dacrah adalah Sekrctar is Daerah Kabupaten Sintang;
5. Carn at uda lah Carnal se Kabupatcn Sin tang;
6. Kecarnutan adalah Dacrah Kccamatun se Kabupaten Sintang;
7. Pupuk adalah bahan kimia atau bahan organik yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak Jangsung;
8. Pupuk An-Organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan atau biologi dan merupakan hasil industri atau pabrik pernbuat pupuk;
9. Pupuk Organik adalah pupuk yang sebagian besar atau scluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman dan atau hcwan yang telah mclalui proses rekayasa, dapat bcrbentuk padat atau cair yang digunakan untuk mensuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah;
10. Pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengnn status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan;
11. Pupuk bcrsubsidi adulah pupuk yang pcngadnan clan pcnyalurannya ditataniagakan dengun Harg,,, Eceran Tertinggi yang ditetupkun di penyalur rcsrni di Lini IV; l 1.
Harga ... 12.
I
| 12. | Harga Eceran Terting . Ecera T · gi Yang selar · n en1nggi dari h· . ,. 1 JUtnya disingkat HET adalah Harga Pemcnntah; a1gc1 pupuk bersubsidi yang ditctapkan olch |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13. | Kebutuhan pupuk b yang di I ersubsidi adal h b Iper ukan meliputi · . a anyaknya pupuk bersubsidi sebaran bulanan dari PLl J:n1s, pupuk, jumlah tonase pupuk clan petern'.*k dan pembucticfu. y �� g d1butuhkan oleh petani, pekebun, pertanian; aya ikan dan a.tau udang pada sektor |
| 14. | � e � tor Pertanic1n adalah sekto , . 1<111. � rnan pangan, hortik It . r yang berka1tan dcngan budidaya dun budiduyu ikun <l· _u ura, pcrkebunan, hijauan makanan lernak a n atau L1dang; |
| 15. | Petani adulah mengusahal<an hortikultura; perorangan War N I h ga egara Indonesia yang a an untuk budidaya tanarnan pangan dan |
| 16. | Pekebun d I h a a a pcrorangan War za mengusahakan/ mengelola lahan g Negara hektar sebagai usahu perkcbunan· sampai derigan • Indonesia yang seluas 2 (dua) |
| 17. | Pctcrn.i k acl,tl,d I JJCrt>r � 111gc111 Wurga mengus,il1c1l<,·1n J J a 1<111 unt uk budid,tya ternak; Neg,1ra Indonesia t anamun hijauan yang pakan |
| 18. | Pembudidaya ikan atau d: d 1 . ' ' u ang a a ah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan untuk b did ik d d u 1 aya 1 an an atau u ang; |
| 1 CJ. | Pr �� -use � �� alah, pcrusahaan yang mempro_duksi pupuk An-Organik (Urea, NI K, ZA, !::>P·3b) dan pupuk organik di dalam negeri; |
| 20. | Pcnyuiur di Li11i Ill udu lu h Diatriuuior scsuui dcrigun ketcntuun Pcraturun Menteri Perdagangan Nomor 07 /M·D/\G/P � l � /2/2009 tent.ang Perigadaan dun Penya.luran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian; |
| 21. | Penyalur di Lini IV adalah Pengecer resrni sesuai ket.entuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M·DAG/PER/2/2009 tentang Pcngadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pcrfaniun; |
| 22. | Kclornpok Toni adalnh kumpulan pctani, pekcbun, petemak dan atau pcrnbudidaya ikan dan atau udang yang dibentuk atas dasar kcsamaun lingkungan, sosial ekonorni, sumberdaya dan keakraban untuk meningkatkan dan mcngembangkan usaha ekonomi anggota; |
| 23. | Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok tani yang selanjutnya disingkat (RDKK) adalah perhitungan . rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun kelompoktani BAB II UKAN PUPUK BERSUBSIDI
Pasal 2
- (1) Pupuk bersubsidi diperunlukkar b: . . mcngusahakan scluas 1 1 agi petaru, pekebun pelernak y·1r1g · � s- uasnya 2 (d . . ' . . c kcluarga petani kc , 1 . . ua) hektar sctrap musirn tanam per I cua I pernbudida ik uasnya 1 (satu) hcktar. ya I an dan atau udang seluas-
- (2) Pupuk bersubsidi sebagaiman di diperuntukkan bagi ah imaksud pada ayat ( l) Pasal ini, tidak perusa aan tanam h . perkebunan, petcr nakan at an. pangan, ort1kultura, au perusahaan penkanan budidaya.
R/\H Ill t\LOI.J\Sl PUPUK BERSUBSIDI
Pm;al 3
- (I) Alokasi pupuk b-r-ulJ'·d· dir t · · . . . e. � st J 1 11 ung sesuai dengan anjuran pemupukan benmbcing spesil.1k lokasi . dcngan mempert.imbangkan usulan kc.:buluhan alokusi anggaran subsidi pupuk tahun 2011.
Pasal 1111
- (2) Alokasi. pupuk bcrsubsidi scbagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 1111, d ir inct mcn urut sub sektor Kecamatan, jenis, jumlah dan sebaran l � ulan;Jn, scbug::iiman::i tcrc.:anturn pada
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran \, 11, Ill, IV dun V h.cputusan 1111, yang mc ru paku n bagian yang tida.k tcrpisahkan dari Pcraturan ini.
- (3) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat t2) Pasal ini, dirinci lebih lanjut menurut Kccamatan, jenis, jurnlah dan sebaran bulanan yang ditet.apkan dengan Peraturan Bupati.

(4)

Pernturnn

BupcJli sebagaim;:ina dimaksuci

pada ayat (3)

Pasal ini,

2012.

ditclapkun sclantl1&lt;1t.-larnbatnya pada akhir bulan Maret

- Alokasi pupuk bcrsub:;ic.li s-:bagc1imana dimaksud pac\a ayat (3) Pasa\ ini, agar mcrnpcrhatilwn usula11 yang diajukan olcn pctaui, pckcbun , pctcrnak, dan pc1nbudidaya ikan dan atau udang bcrdasarkan RDKK yung disetujui oleh Petugas Tekn1s, Penyuluh atau Kepala Cabang Dinas sctempal. (5)
- RDKK sebagaimana dimaksud pada aya � � 5) Pasal ini, disus � n ata � dasar rencana kebutuhan pupuk bcrsubs1d1 oleh kelompok tarn sesuai rekomcndasi pernupukan berirnbang spesifik lokasi untuk tanaman pangan atau standar tek.nis untuk tanaman pe � kebu � an yang akan dibeli ol('h pctnni, p � kebun, petcrnak, pembud1daya ikan dan aiau uJung. (6)

- (7) Dinas yang membidan . Perk b gi lanaman pa h · e unan dan pcmbudida a . . ngan, ortikultura, petemakan, mclaksanakan pcm bin Y ikan dan atau udang setempat wa;ib l � DKK · aan kepad k l · ' se s utu luus areal ... h a e ompok tam untuk menyusun P up k ,. · Us.t atun1 de , k u cu t ingk at petani di . an atau emarnpuan penyerapan . 1 1 wilayahnya.

## Pasal 4

- ( 1) Kekurangan alokasi k b Kabupaten, scbagairnar e dutuhan pupuk bersuhsidi di wilaya h ini, dapat dipenuhi rnel: � . imaksud. dalam Pasal 3 ayat (2) Pcrat.uran a ui realokasi antar wilayah.
- (2) Realokasi antar Kecamaia d· . . lanjut olch Bupati. n alam wilayah Kabupaten ditetapkan lebih
- (3) Rcalokasi scbuuaimuna di . I d ila k su nnku n l,· � ·lcbih \ 1 � i.i &lt;sud puda ayat (2) Pasul ini dapat Pcrtariiun sctcrn . . ..c c1 i u u uurs dusar rckomcndasi Kc pulu Uinas hi pat, sarnbil mcn uriggu pe nct a pu n olcn IJU[J � 11i e urra mcmcnu I kcbutuhan petani di I "' upungan.
- (4) Apabila alokasi pU(JUk be .. 1 idi di b · 1 cl su )SI I I suatu Kecarnutan pada bulan erja � In k·ternyala . tidak mencukupi, maka produsen dapat menya ur an alokasi pupuk I . bsidi di . . I k · b I oersu s: 1 1 wilayah bcrsangkutan dari =i � a a:ic '" . � n- sebelumnya dan atau bulan-bulan herikutnya dan atau · · I .kasi hulun scbcluumya se punjang udak mclampaui alokasi 1 (satu) tahuu.

## U1\ll IV 1·1·:NYALUIU1N l'Ul'UK l{l·:RSUl

## � S!Dl

## l'asal 5

- (1) Pupuk be � subsidi. scbag � 1imana dirnaksud dalam Pasal 2 ayat ll) PeraLuro.n. iru, LcrJ1n alas pupuk An-Organik dan pupuk Organik yang d1produks1 dan atuu diadakan oleh produsen.
- (2) l 1 rocfuscn selx1g,.1imc11w dim.iksurl pudn nvut (I) Pusul ini, khusus 1111l11k p1q,11k i\11-0r:.·,:1nik y.1itu PT. l'upuk h11\_iung, \YI'. Puµuk l\;ilim.i11l.tll Ti11111r, l'I'. 'l'11puk lsk.11111.ir Mucl.t tl;1n PT. l',·1n1ki111i::1 G n:sik.

## Pasal 6

- ( 1) Pclaksan[.wn pcngachwn clan pcnyaluran pupuk bersubsidi sampai ke penyalur Lini IV dilakukan sesuai dengan ketcntuan Menteri Pcrdagangan Nomor 07 I M-DAG/PER/2/200Y tcntang Pengadaan dan l'cnyaluran Pupuk Uc:rsubsi&lt;li untuk Sc:ktur Perumian.
- (2) Pcnyulur.\_ 111 pupuk \Jc:rsuilsidi untuk sektor pc.:rwnian di penyalur Lini at au kclornpok iani diutur sebagui bcrikut :
- berclasarkan b. penyalurun pupuk sebugaimana &lt;limaksud pa&lt;la huruf a Pasal ini rnempertirnbangkan jumlah pupuk bersubsidi yang telah diletapkan dalam Peraluran Menteri Pertanian yang dijabarkan dalam Peratunu1 Gubernur dan Peraturan Bupati.
- IV kc petuni a. penya.luran pupuk bersubsidi di Lingkat penyalur Lini lV RDKK scsuai dengan wilayah tanggungjawabnya;

## l3) Uniuk ...

- (3) Untuk kelancaran penyalu . atau kelornpok v · . b ran pupuk bersubsidi di Lini IV ke petam am se aga1mana di k d d al .. Pcmc,·intah Duerah Pro : .· � ma su pa a ayat (2) Pas rru, l&lt;DKK ., 1 · -1 . al pin!-ii dan Kabupaten melakukan pendataan u w1 dY' 1nyu s .b · . pe::ngalokusian pupuk b ', .\_c .ugai \_dasar . pcr timbangan dalam Pusal 3 ayat (2) p . \_ ers.u � sidi sesuai alokasi yang ditetapkan dalam c1atu1an 1111.
- (4) Optimalisasi pemanfaatan . . . petani/kelompok t . di pupuk bersubsidi di tingkat . am ilakukan melalui pendampingan penerapan pemupukan benmbang spesifik lokasi oleh Penyuluh. .
- (5) Pcngawasan penyaluran · k b . . . ! · 1 , k k 1 pupu ersubsidi di penyalur Lini IV ke petani c I a u an o ch petugas pe . . . . , . ngawas yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dari h.P3 di Kc1bupaten.

## Pasal 7

Kemasan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan rm, harus diberi label tambahan berwarna merah, mudah dibaca dan tidak mudah h1lang/terhapus, yang bertuliskan :

## "Pupuk Bersubsidi Pemerintah" Barang Dalam Pengawasan

## P.1sal 8 �

- ( l) Produscn sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayut (2) Pcraturan ini, distributor, dan penyalur di Lini IV wajib menjamin ketersediaan pupuk bcrsubsidi saat dibutuhkan olch pctani, pckcbun, petcrnak, dan pembudidaya ikan dan atau udang di wilayah tanggungjawabnya scsuai alokasi yang telah ditetapkan.
- (2) Untuk mcnjamin kctcrsediaan pupuk scbagaimana dimaksud pada uyut (I) Pasul ini, perlu dilukukun Ilck.sibili tas penyaluran yang dilak sn nukun mclului koorclinasi dcngan Dinas Perta nian Selempal.
- (3) Bagi dacrah-dacrnh yang pcuycrapan pupuknyu tclah metebihi alokasinya atau i idak mampu menyerap pagu alokasinya, rnaka dapat dilakukan realokasi sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 4 Peraturan 1111.

## Pasa\9

- ( l ) Pcnyalur di Lini IV yang ditunjuk harus mcnjual pupuk bcrsubsidi scsuai Harga Eccran Tcrlinggi (HST).
- (2) Hurga Lccran Tcrlinggi (11 � '1'1 . pupuk l&gt;crsu � sidi. scbagairnana dirnaksud pada ayat ( 1) Pasal 1111, ditetapkan scbagai benkut :

- a. Pupuk Urea

.

- b, Pupuk SP-36

.

- c. Pupuk ZA

.

- d. Pupuk NPK

:

.

- e. Pupuk Organik

.

- = Rp l.800,- per Kg

- = Rp 2.000,- per Kg

- = Rp 1.400,- per Kg

- = Rp 2.300,- per Kg

- = Rp 500,- per Kg

(3) Harga ...

- (. \) llurgn 1·:l't-r:1:1 Tcrt1111·.1·.1 (111·.TJ d1111uksud pudn uvut (.!J 1 ,. ,. 1 p11p11k b,:r � n:l, � :idi ·;t'b:11u11111 mu 40 (L � mp:it Pu luh] K, .: , .i '" 1111 · d:tlo1111 kL·111,1,;a11 :1u (Lint..i l'uluiil "g, � . .it.tu 2U (IJuu l'l I I) L' 1· . pckcbu n peurnuk d 1 1 1 ·1 "i.: y:in1-: dibr-l: ok-h pr-tnrn, ' · Ult µl'll!liLtdtU· k .1 L111i IV Hl't'tffu 11111 .11. uvu 1 .111 uun u tuu udunj; di periyuhrr

## BARV Pi-:N(;AWASAN DAN Pl � LAPORAN

## Pas,d IO

l'n&gt;&lt;illSl'll w.iji h ITH.:l 1ku'. l , ,..-1., .I ' "" l jKlll.llll,111:tll d,lll pCllllrJW&lt;.1'.,,lrt tcrbud.ro p tl\_Vl uta.in uan po:ny·llu . k . . '-' 1 . ·I . ,. . . . ,· · · r,rn pupu lll'rs � 1bs1d1 dctrl Lint I s;,1111,,,1 L1r11 IV sc Jd � ,c11m.111,1 rnut ur clahrn p,.,.. 11 u r M. . l)A(,/PC:l&lt;/'l/lUU' . ' ' · 111 c.:nten Pcrdagungo n Numur 07/M· . · :J l.cntung Pc111,:ucla11n clan Penvuluran Pupuk IJersubs1d1 untuk Sek tor Pcrton1a11. ·

## P..i:-tal I I

- (I) 1-:1'3 K.ibuputcn � int.mtg dibent uk dun di -tapkan berdasarkan 1,;cputusun Bup.ui.
- (2) Id �� l,&lt;1uupalL'll Sinta11g Sl:Udhdilllillld di1n· 1-..sud l"1d., ... "' i lJ f'., ... .t u u , wajib rnelakukan pernanrauan dan rwng,1w ·. 1 �� ,n 1,·ri,.:.1111-l(&gt; pt·11 � ,olur,111, pc11 � \_gun: � a11 dun l1c1r1-;..1 pupuk bcrxub s icli di wil.o, ..il111 � d tlt:11g.,n ,-.,,l111i:( bcrkoordinasi dr111 IJi:kcrJus,,rna.
- (31 KP3 K.ibupatc11 S1nt � 1ng d,il,,m rncIuk sariakurt tugasnva d1 banru oleh l'cnyuluh, PL"ngc11d.rl1 Or ;.1111!;111c l'cngganggu Tumb han. Pengamat l Iurnu cJ;,n Pe uv ol ,, (l'i&gt;l'I l'lll'J.

## I '.i ·.,.I I ,

- (II 1·1,3 l � alJLlj)illl'lt .'1111,11, � ,,..-u.,i·.,111n ·· i.,1 d1110.1k ud '·"·" ·. :,...1 l .t\dl \l) l'c:ratur:,n 1111, \\'.q11J 11wnv;1111p;11k,111 l&lt;1pon111 ,.1-.il pem.m .u.uvn tl,tn pc111-;;1w.1,-,,111 pupui-. IJ1·1 ,.ul,..,,d, d, \\ ti.,, . .11 k,-1J,111 ., kq&gt;-11 d Buµ.1ll
- (.!) llup&lt;1li w � 1jil.1 n,,·1,v.r11q,.,1k&lt;111 l,tpvr.111 h&lt;1s1I p,:111.ont.iucU\ d,1n l"'lll'."w;is,111 pup11k l..-r,...ul,s1d1 kq&gt;,,di, (,ub&lt;:"n111r

## I 1,\11 VI

I , I &lt;'I' I : r: l'l ! ,\ I 'I 'I,.\ I .111 1\ N

## I ·.,· .. .I I .',

- (I) I Iul-hu! vuru; lil'lu111 duu ur d.111 ui.ru bcluiu cuk up u.uur d.u.uu l'cri..lllJra;, Uup ... 11 1111, sqJ.11qd11g 111cngt·n,11 tcknis pd,1k::1..i11d..1n1wu ukun rtiarur klnh l;,njut ole-h Utq&gt; � 1tt :-,,nu.1ng Sl':H1,11 keteruu.m Peruturan Pt:ru11Jungall U 11tbngu11 yuc 1g lic:rlaku.
- ( .! ) l.arrunrun tnl'rttpiik,111 saLu kn,.1tu..i11 d.in b..i!,!.1 .. 111 ud.ik rerpisahkan ,l,·iw\_.u1 l'i·r:1tt1r;111 lh1p.il1 1111.

I' , , ·. .! I ·l

- ( I ) SC'!!,ah, kt·tenlUHII yang di.n ur d.tl.1111 P«T,.1turan flupali i111, mul.u s, 1,,k lungg.d I .bnu,lrisuiup.u dcng.m JI Dn,l'111b,\_.r zo 12 Tahun An � ..iran '1.01 '1..


- (2) D.engan berlukunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Sm tang Nomor I I Tahun 2011 ten tang Kcbutuhan dan Harga Eceran Tcrtinggi Pupuk Bcrsutisicti Unruk Sektor Pcrtunian di Kabupaten Sirrtang Tahun Anggaran 2011 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lugi,

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 15

Peraluran Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dcngan pcncmpatannya dalam Serita Dacrah Kabupaten Sin tang.

Ditetapkan di Sintang · pada tanggal � r'-lt&gt;o Cw,.\_ � kltBUPATI SINTANG, + 2012

/

{ MIL TON CROSBY


Oiun&lt;langkan di Sintang · pada tanggal C.. � C!\li (2.v I'. � 2012

ARIS OAERAH KABUPATEN SINTANG, �

z LKIFLI 11/\JI AIIMAD

r.RAII l'A13UPA'l'l&lt;'N SINTANG TAl--llJN 2012 NOMOR 33 IJERITA 0/\i.:, . ' J J '