PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA Nomor 2 Tahun 2017 tentang PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (berlaku 18 Januari 2017)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI BLORA PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BLORA,
:
- a. bahwa upaya untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta kelestarian lingkungan hidup merupakan bagian dari tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Blora;
- b. bahwa upaya sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat terlaksana dengan baik dan efektif apabila terjalin hubungan sinergis dan berkelanjutan antara Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan masyarakat;
- c. bahwa diperlukan peraturan bagi dunia usaha yang mendasarkan pada prinsip-prinsip etika bisnis untuk menerapkan kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan Perusahaan di Kabupaten Blora;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;
5. : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3491);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4742);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLORA
Dan
BUPATI BLORA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Blora.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Blora.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus, berbadan hukum, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik Negara, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah, yang didirikan, bekerja serta berkedudukan di Daerah, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.
6. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang selanjutnya disingkat TSP adalah komitmen Perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
7. Pemangku Kepentingan adalah semua pihak, baik dalam lingkungan organisasi maupun di luar lingkungan organisasi, yang mempunyai kepentingan baik langsung maupun tidak langsung yang bisa mempengaruhi atau terpengaruh dengan keberadaan, kegiatan, dan perilaku organisasi yang bersangkutan.
8. Wilayah Sasaran adalah kawasan industri, kawasan pemukiman penduduk, kawasan dengan peruntukan apapun menurut ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang ada di darat maupun di daerah perairan yang terkena imbas baik langsung maupun tidak langsung keberadaan perusahaan sehingga fungsi lingkungan hidup terganggu dan mengalami kerusakan fisik dan non fisik.
9. Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang selanjutnya disingkat FTSP adalah suatu lembaga/wahana oleh unsur masyarakat, dunia usaha, perguruan tinggi dan Pemerintah Daerah.
MAKSUD DAN TUJUAN
Bagian Kesatu
Maksud
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk:
- a. memberi kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan program TSP di Daerah; dan
- b. memberi arah kepada Perusahaan dan Pemangku Kepentingan di Daerah dalam melaksanakan TSP.
Bagian Kedua
Tujuan
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3
Tujuan Peraturan Daerah ini adalah:
- a. terwujudnya batasan yang jelas tentang TSP termasuk lingkungan Perusahaan beserta pihak yang menjadi pelakunya;
- b. terpenuhinya penyelenggaraan TSP berdaya guna dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui sebuah sistem yang terkoordinir;
- c. terwujudnya kepastian dan perlindungan hukum bagi pelaku dunia usaha dalam pelaksanaan TSP bagi seluruh Pemangku Kepentingan;
- d. melindungi Perusahaan agar terhindar dari berbagai bentuk pungutan liar yang dilakukan pihak yang tidak berwenang dan bertanggung jawab;
- e. meminimalkan timbulnya dampak negatif keberadaan Perusahaan bagi masyarakat dan sebaliknya mengoptimalkan potensi dan sinergi kegiatan yang berdampak positif terhadap keberadaan perusahaan; dan
- f. terprogramnya rencana Pemerintah Daerah untuk melakukan apresiasi kepada dunia usaha yang telah melakukan TSP dengan memberi penghargaan dan kemudahan fasilitas dalam pelayanan administrasi.
ASAS, PRINSIP, DAN RUANG LINGKUP
Bagian Kesatu
Asas dan Prinsip
BAB III - ASAS, PRINSIP, DAN RUANG LINGKUP
Pasal 4
Penyelenggaraan TSP
BAB III - ASAS, PRINSIP, DAN RUANG LINGKUP
Pasal 5
- (1) Asas penyelenggaraan TSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan menggunakan prinsip:
- a. kesukarelaan;
- b. kepedulian;
- c. keterpaduan;
- d. kepatuhan hukum dan etika bisnis;
- e. kemandirian;
- f. sensitivitas;
- g. keberpihakan;
- h. kemitraan;
- i. inisiasi;
- j. mutualistis, dan non diskriminasi; dan
- k. koordinatif.
- (2) Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan, dengan berpedoman pada:
- a. manajemen yang sehat;
- b. profesional;
- c. transparan;
- d. akuntabilitas;
- e. kreatif dan inovatif;
- f. terukur;
- g. program perbaikan berkelanjutan;
- h. keadilan yang bijak; dan
- i. kebijakan yang adil.
Bagian Kedua
Ruang Lingkup
BAB III - ASAS, PRINSIP, DAN RUANG LINGKUP
Pasal 6
- (1) Ruang lingkup TSP diarahkan melalui 3 (tiga) program utama, yakni:
- a. pembangunan sarana dan prasarana fasilitas umum dan sosial di Daerah;
- b. pemberdayaan ekonomi masyarakat; dan
- c. kegiatan keagamaan, pendidikan, kesehatan, olahraga dan kebudayaan.
- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam kawasan yang secara langsung maupun tidak langsung menerima dampak atas kegiatan operasional Perusahaan.
KEWAJIBAN PERUSAHAAN
BAB IV - KEWAJIBAN PERUSAHAAN
Pasal 7
- (1) Setiap Perusahaan wajib melaksanakan TSP bagi masyarakat di Daerah.
- (2) Kewajiban melaksanakan TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. menyusun, menata, merancang dan melaksanakan kegiatan TSP sesuai dengan prinsip tanggung jawab sosial dunia usaha dengan ## BAB V
PENGANGGARAN DAN PEMBIAYAAN TSP
BAB IV - KEWAJIBAN PERUSAHAAN
Pasal 8
- (1) TSP dilaksanakan
BAB IV - KEWAJIBAN PERUSAHAAN
Pasal 9
- (1) Kecamatan dan desa/kelurahan yang di wilayahnya tidak terdapat Perusahaan yang wajib melaksanakan TSP atau memiliki program TSP yang sangat kecil, dapat mengajukan usulan program TSP kepada Perusahaan di luar wilayahnya atau kepada FTSP dengan tembusan Bupati.
- (2) Bupati dapat menindaklanjuti usulan camat dan kepala desa/lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui koordinasi dengan Perusahaan atau FTSP.
- (3) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan sebagaimana ayat (2) kepada pejabat yang ditunjuk di lingkungan Pemerintah Daerah ## BAB VI
PELAKSANAAN
BAB IV - KEWAJIBAN PERUSAHAAN
Pasal 10
- (1) Pelaksana TSP adalah Perusahaan yang berstatus badan hukum.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berstatus pusat, cabang atau unit pelaksana yang berkedudukan di Daerah.
- (3) Perusahaan pelaksana TSP tidak dibedakan antara Perusahaan milik swasta maupun milik Negara dan/atau milik Pemerintah Daerah, baik yang menghasilkan barang maupun jasa.
- (4) Pelaksanaan TSP dapat dilaksanakan melalui forum pelaksana program TSP.
- (5) Perusahaan dapat melaksanakan program TSP secara mandiri yang selanjutnya wajib melaporkan program pelaksanaan TSP kepada forum pelaksana TSP.
- (6) Perusahaan dapat melibatkan pihak ketiga (lembaga sosial berbadan hukum yang berkedudukan di daerah) sebagai bentuk kemitraan TSP untuk Pelaksanaan program TSP yang selanjutnya wajib melaporkan program pelaksanaan TSP kepada FTSP.
BAB VII - PROGRAM TSP
Pasal 11
- (1) Program TSP meliputi:
- a. bina lingkungan dan sosial;
- b. kemitraan usaha mikro, kecil, dan koperasi; dan/atau
- c. program langsung pada masyarakat.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dan ditumbuh kembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, meningkatkan kekuatan ekonomi masyarakat, memperkokoh keberlangsungan berusaha para pelaku dunia usaha dan memelihara fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan.
BAB VII - PROGRAM TSP
Pasal 12
Program bina lingkungan dan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a merupakan program yang bertujuan mempertahankan fungsi lingkungan hidup dan pengelolaannya serta memberi bantuan langsung kepada masyarakat yang berada dalam wilayah sasaran, meliputi bina lingkungan fisik, bina lingkungan sosial dan bina lingkungan usaha mikro, kecil dan koperasi.
BAB VII - PROGRAM TSP
Pasal 13
- (1) Program kemitraan usaha mikro, kecil dan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b merupakan program untuk menumbuhkan, meningkatkan dan membina kemandirian berusaha masyarakat di wilayah sasaran;
- (2) Dalam program kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek-aspek kegiatan:
- a. penelitian dan pengkajian kebutuhan;
- b. penguatan kelembagaan sosial-ekonomi masyarakat;
- c. pelatihan dan pendampingan berwirausaha;
- d. pelatihan fungsi manajemen dan tata kelola keuangan;
- e. pelatihan pengembangan usaha seperti peningkatan mutu produk, disain, kemasan, pemasaran, jejaring kerjasama dan peningkatan klasifikasi perusahaan;
- f. meningkatkan kemampuan manajemen dan produktifitas; dan
- g. mendorong tumbuhnya inovasi dan kreatifitas.
BAB VII - PROGRAM TSP
Pasal 14
Program yang secara langsung ditujukan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c dapat berupa:
- a. hibah, yang dapat diberikan oleh Perusahaan kepada masyarakat yang membutuhkan yang besarnya sesuai dengan kemampuan Perusahaan;
- b. penghargaan berupa beasiswa kepada warga masyarakat yang berkemampuan secara akademis namun tidak mampu membiayai pendidikan;
- c. subsidi, berupa penyediaan pembiayaan untuk proyek pengembangan masyarakat, penyelenggaraan fasilitas umum atau bantuan modal usaha skala mikro dan kecil;
- d. bantuan sosial, berupa bantuan dalam bentuk uang, barang maupun jasa kepada panti sosial/jompo, para korban bencana dan para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
- e. pelayanan sosial, berupa layanan pendidikan, kesehatan, olahraga dan santunan pekerja sosial; dan
- f. perlindungan sosial, berupa pemberian kesempatan kerja bagi para atlet nasional/Daerah yang sudah purna bakti dan bagi penyandang cacat yang mempunyai kemampuan khusus.
KELEMBAGAAN
BAB VIII - KELEMBAGAAN
Pasal 15
- (1) Bupati membentuk FTSP untuk melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan Program TSP.
- (2) FTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu dalam memfasilitasi perencanaan program, fasilitasi pelaksanaan, pembinaan, pengawasan dan evaluasi TSP.
- (3) FTSP dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan dilengkapi unsur Perangkat Daerah, Perusahaan , Masyarakat, asosiasi Pengusaha, serta perguruan tinggi.
- (4) FTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan susunan:
- a. ketua;
- b. wakil ketua;
- c. sekretaris;
- d. wakil sekretaris; dan
- e. anggota.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan pembentukan FTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.
PELAPORAN
BAB IX - PELAPORAN
Pasal 16
- (1) Setiap Perusahaan yang melaksanakan TSP wajib menyampaikan laporan kepada Bupati melalui FTSP.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara periodik setiap triwulan, semester dan tahunan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
BAB X - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 17
- (1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan TSP dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- a. penyuluhan pelaksanaan ketentuan TSP;
- b. pemberian konsultansi dan bimbingan pelaksanaan TSP; dan
- c. fasilitasi dan bantuan penyelesaian masalah/hambatan yang dihadapi Perusahaan dalam merealisasikan program TSP.
- (3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- a. verifikasi;
- b. monitoring dan evaluasi;
- c. tindak lanjut terhadap penyimpangan atas ketentuan TSP; dan
- d. evaluasi laporan pelaksanaan TSP dan dari sumber informasi lainnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan diatur dengan Peraturan Bupati.
PERAN SERTA MASYARAKAT
BAB XI - PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 18
- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan program TSP.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk:
- a. penyampaian usulan, saran, masukan dalam proses penyusunan program TSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11; dan
- b. pengaduan terhadap pelaksanaan TSP yang tidak sesuai dengan program dan/atau kegiatan yang telah ditetapkan.
PENGHARGAAN
BAB XII - PENGHARGAAN
Pasal 19
- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada Perusahaan yang secara terus menerus telah melaksanakan TSP dengan hasil baik dan sesuai dengan program yang telah ditetapkan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. penghargaan tertulis, berupa pemberian piagam, sertifikat dan sejenisnya;
- b. pengumuman di media massa; atau
- c. pemberian kemudahan dan/atau fasilitasi tertentu yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk penghargaan, tata cara penilaian, penominasian dan penetapan Perusahaan yang berhak menerima penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
PENYELESAIAN SENGKETA
BAB XIII - PENYELESAIAN SENGKETA
Pasal 20
- (1) Apabila terjadi sengketa dalam pelaksanaan program TSP, dilakukan penyelesaian secara musyawarah mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai maka para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non litigasi) dengan melibatkan mediator.
SANKSI ADMINISTRATIF
BAB XIV - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 21
- (1) Perusahaan yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Pasal 7 dan/atau Pasal 16 dikenakan Sanksi administrasi berupa: a. peringatan tertulis;
- b. pengumuman dalam media massa; dan
- c. pembatasan kegiatan usaha.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berurutan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara penjatuhan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
BAB XIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Blora.

Penetapan: Ditetapkan di Blora pada tanggal 18 Januari 2017 BUPATI BLORA, Cap Ttd. DJOKO NUGROHO

Penetapan: Diundangkan di Blora pada tanggal 18 Januari 2017

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,

Verifikasi: Cap Ttd. ## BONDAN SUKARNO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2017 NOMOR 2 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA, PROVINSI JAWA TENGAH: ( 2/2017)

Penandatangan: Sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora A. KAIDAR ALI, SH. MH. NIP. 19610103 198608 1 001
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR 2 TAHUN 2017
## TENTANG
## TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
## I. UMUM
PENJELASAN
Pasal 74
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terb