PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR Nomor 2 Tahun 2010 tentang GARA TIMUR PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH (berlaku 1 Januari 2014)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa Pajak Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memantapkan pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, nyata, dan
- yang penting guna membiayai penyelenggaraan bertanggung jawab;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kemandirian daerah, perlu ditata kembali obyek pajak daerah dan penetapan kembali tarif pajak daerah berdasarkan kewenangan diskresi yang diberikan negara kepada daerah;
- c. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2002 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 14 Tahun 2001 tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan, yang pembentukannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu disesuaikan;
Mengingat :
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah;
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerahdaerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1987 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);
6. 5 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686 );
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RepubIik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530 );
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 );
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:
19. Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2001 Nomor 091, Seri D Nomor 091);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
dan
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH.
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Dinas Pendapatan dan Aset Daerah adalah Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Dinas Pertambangan dan Energi adalah Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di Bidang Perpajakan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
7. Kepala Dinas Pendapatan dan Aset Daerah adalah Kepala Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
8. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Nusa Tenggara Timur.
9. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa ## BAB II
JENIS PAJAK
Pasal 2
Jenis Pajak yang diatur dalam Perda ini terdiri atas :
- a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);
- d. Pajak Air Permukaan (PAP);
- e. Pajak Rokok.
BAB III PAJAK KENDARAAN BERMOTOR Bagian Kesatu Nama, Objek dan Subjek Pajak
Pasal 3
Dengan nama PKB dipungut pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor yang terdaftar di Daerah.
Pasal 4
- (1) Objek PKB adalah kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.
- (2) Termasuk dalam pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat.
- (3) Dikecualikan dari pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
- a. Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;
- b. Kendaraan Bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah; dan
- c. Kendaraan bermotor yang dioperasikan di atas air.
Pasal 5
- (1) Subjek PKB meliputi :
- a. Orang Pribadi; atau
- b. Badan;
4. yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor.
- (2) Wajib PKB meliputi:
- a. Orang Pribadi; atau
- b. Badan;
8. yang memiliki Kendaraan Bermotor.
- (3) Yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak adalah :
- a. Untuk orang pribadi ialah orang yang bersangkutan, kuasanya dan/atau ahli warisnya;
- b. Untuk badan, ialah pengurusnya atau kuasa badan tersebut.
Bagian Kedua
Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak
Pasal 6
- (1) Dasar pengenaan PKB adalah perkalian dari 2 (dua) unsur pokok :
- a. Nilai Jual Kendaraan Bermotor ; dan
- b. Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.
- (2) Khusus untuk Kendaraan Bermotor yang digunakan di luar jalan umum, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar, dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor.
- (3) Nilai Jual Kendaraan Bermotor ditentukan
Pasal 7
Tarif PKB ditetapkan sebesar :
- a. 1,5 % (satu koma lima persen) untuk Kendaraan Bermotor pribadi ;
- b. 1,0 % (satu koma nol persen) untuk Kendaraan Bermotor angkutan umum ;
- c. 0,5 % (nol koma lima persen) untuk kendaraan ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah/TNI/POLRI dan Pemerintah Daerah ;
- d. 0,2 % (nol koma dua persen) untuk Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.
Pasal 8
Besaran pokok PKB yang terutang dihitung dengan mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (9).
Bagian Ketiga
Masa Pajak, Surat Pemberitahuan, Ketetapan dan Saat Pajak Terutang.
Pasal 9
- (1) PKB dikenakan untuk masa pajak 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran kendaraan bermotor.
- (2) PKB dibayar sekaligus dimuka.
- (3) Untuk PKB yang karena keadaan kahar ( force majeur ) masa pajaknya tidak sampai 12 (dua belas) bulan, dapat dilakukan restitusi atas pajak yang sudah dibayar untuk porsi masa pajak yang belum dilalui.
- (4) Tata cara pelaksanaan restitusi diatur dengan Peraturan Gubernur.
Pasal 10
Masa pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender.
Pasal 11
- (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
- (2) Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan
Pasal 12
- (1) Setiap Wajib Pajak wajib melaporkan data obyek pajak.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak, orang yang diberi kuasa olehnya atau ahli waris.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan paling lambat :
- a. untuk kendaraan baru, 30 (tiga puluh) hari sejak saat kepemilikan;
- b. untuk kendaraan bukan baru, sampai dengan tanggal berakhirnya masa pajak;
- c. untuk Kendaraan Bermotor mutasi, 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Keterangan Fiskal/ Kwitansi/ Surat Keterangan Mutasi dari Kepolisian.
- d. untuk Kendaraan Bermotor Sewa Beli milik Pemerintah, TNI, POLRI sejak Surat Keputusan Pelepasan Hak/Risalah Lelang yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwewenang.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk apabila terjadi perubahan atas kendaraan bermotor dalam masa pajak, baik perubahan bentuk, fungsi maupun penggantian mesin.
Pasal 14
- (1) Wajib PKB yang mengajukan permohonan mutasi keluar daerah Kendaraan Bermotor, dipersyaratkan melengkapi bukti pelunasan PKB untuk mendapatkan Surat Keterangan Fiskal antar daerah.
- (2) Wajib PKB yang mengajukan permohonan penerbitan surat keterangan fiskal daerah wajib melengkapi bukti pelunasan PKB.
BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR
Bagian Kesatu Nama, Objek dan Subjek BBNKB
BAB IV - BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR
Pasal 15
Dengan nama BBNKB, dipungut pajak atas penyerahan kepemilikan Kendaraan Bermotor.
BAB IV - BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR
Pasal 16
- (1) Objek BBNKB, adalah penyerahan kepemilikan Kendaraan Bermotor.
- (2) Penguasaan Kendaraan Bermotor melebihi 12 (dua belas) bulan dapat dianggap sebagai penyerahan.
- (3) Penguasaan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk penguasaan Kendaraan Bermotor karena perjanjian sewa beli.
- (4) Termasuk penyerahan kepemilikan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pemasukan Kendaraan Bermotor dari luar negeri untuk dipakai secara tetap di Daerah, kecuali:
- a. untuk dipakai sendiri oleh orang pribadi yang bersangkutan ;
- b. untuk diperdagangkan ;
- c. untuk dikeluarkan kembali dari wilayah pabean Indonesia ;
- d. digunakan untuk pameran, penelitian, contoh, dan kegiatan olah raga bertaraf Internasional.
- (5) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c tidak berlaku apabila selama 3 (tiga) tahun berturut-turut tidak dikeluarkan kembali dari wilayah pabean Indonesia.
BAB IV - BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR
Pasal 17
- (1) Termasuk dalam pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan.
- (2) Dikecualikan dari pengertian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) adalah:
- a. Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara ;
- b. Kendaraan Bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah; dan
- c. Kendaraan bermotor yang dioperasikan di atas air.
BAB IV - BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR
Pasal 18
- (1) Subjek BBNKB adalah Orang pribadi atau Badan yang dapat menerima penyerahan Kendaraan Bermotor.
- (2) Wajib Pajak BBNKB adalah Orang pribadi atau Badan yang menerima penyerahan Kendaraan Bermotor.
Bagian Kedua Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan BBNKB
BAB IV - BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR
Pasal 19
- (1) Dasar pengenaan BBNKB adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor.
- (2) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
- (3) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipublikasikan secara luas kepada masyarakat.
BAB IV - BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR
Pasal 20
- (1) Tarif BBNKB ditetapkan masing-masing sebagai berikut :
- a. penyerahan pertama sebesar 15 % (lima belas persen).
- b. penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1% (satu persen).
- (2) Khusus untuk Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum, tarif pajak ditetapkan masingmasing sebagai berikut :
- a. penyerahan pertama sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen); dan
- b. penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075% (nol koma nol tujuh puluh lima persen).
BAB IV - BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR
Pasal 21
Besaran Pokok BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) atau ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
Bagian Ketiga Surat Pemberitahuan dan Ketetapan
BAB IV - BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR
Pasal 22
- (1) Setiap Wajib BBNKB, wajib mendaftarkan penyerahan Kendaraan Bermotor dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak saat penyerahan.
- (2) Orang pribadi atau Badan yang menyerahkan Kendaraan Bermotor wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada Dinas Pendapatan dan Aset Daerah dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak penyerahan.
- (3) Laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit berisi :
- a. nama dan alamat orang pribadi atau Badan yang menerima penyerahan;
- b. tanggal, bulan, dan tahun penyerahan;
- c. nomor polisi kendaraan bermotor;
- d.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Penetapan: Ditetapkan di Kupang pada tanggal 17 September 2010

Penandatangan: GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, FRANS LEBU RAYA

Penetapan: Diundangkan di Kupang pada tanggal 3 Januari 2011

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, FRANSISKUS SALEM LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2011 NOMOR 01
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.

## Pasal 23

- (1) Berdasarkan pendaftaran kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) ditetapkan BBNKB dengan menerbitkan SKPD.
- (2) Pajak terutang timbul sejak diterbitkannya SKPD.
- (3) Setiap Wajib Pajak terlambat mendaftarkan kendaraan bermotor dikenakan sanksi administrasi sebesar 2 %.

## Pasal 24

- (1) Setiap Kendaraan Bermotor yang mengalami perubahan bentuk dan/atau penggantian mesin, wajib melaporkan dengan mengisi laporan objek pajak paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak perubahan bentuk dan/atau penggantian mesin selesai dilaksanakan.
- (2) Perubahan bentuk dan/atau penggantian mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diperhitungkan besaran BBNKB.

## BAB V

## PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Kesatu Nama, Objek Dan Subjek Pajak

## Pasal 25

Dengan nama PBBKB dipungut pajak atas bahan bakar kendaraan bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di atas air.

## Pasal 26

Objek Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di air.

## Pasal 27

- (1) Subjek PBBKB adalah konsumen Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- (2) Wajib PBBKB adalah Orang pribadi atau Badan yang menggunakan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- (3) Pemungutan PBBKB dilakukan oleh penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebagai Pemungut PBBKB.
- (4) Pemungut PBBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendapatan dan Aset Daerah.
- (5) Pemungut PBBKB diwajibkan melaporkan harga jual Bahan Bakar setiap saat bila terjadi perubahan harga kepada Kepala Dinas Pendapatan dan Aset Daerah.

## Bagian Kedua

## Dasar Pengenaan, Tarif Pajak dan Cara Penghitungan

## Pasal 28

Dasar pengenaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah Nilai Jual Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebelum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

## Pasal 29

- (1) Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor pribadi ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor untuk bahan bakar kendaraan umum ditetapkan sebesar 9 % (sembilan persen).
- (3) Dalam hal terjadi perubahan tarif yang dilakukan Pemerintah, maka tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menyesuaikan dengan tarif yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

## Pasal 30

Besaran pokok PBBKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.

## Pasal 31

Pembelian bahan bakar yang digunakan untuk mendukung kegiatan pada sektor industri, usaha pertambangan, kehutanan, transportasi dan kontraktor jalan dianggap digunakan untuk operasional kendaraan bermotor dipungut PBBKB sebagai berikut :

- a. PBBKB untuk sektor industri dipungut sebesar 17,17% (tujuh belas koma tujuh belas persen) dari pembelian bahan bakar ;
- b. PBBKB untuk usaha pertambangan dan usaha kehutanan, perkebunan dipungut sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari jumlah pembelian bahan bakar;
- c. PBBKB untuk usaha transportasi dan kontraktor jalan dipungut sebesar 100 % (seratus persen).dari jumlah pembelian bahan bakar.

## Bagian Ketiga Masa Pajak dan Pajak Terutang

## Pasal 32

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan kalender.

## Pasal 33

PBBKB terutang pada saat penyedia bahan bakar kendaraan bermotor menyerahkan bahan bakar kendaraan bermotor kepada lembaga penyalur dan/atau konsumen langsung bahan bakar.

## Bagian Keempat Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Surat Pemberitahuan

## Pasal 34

- (1) Penyedia bahan bakar kendaraan bermotor wajib mengisi dan menyampaikan SPTPD setiap bulan kepada Gubernur paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya atas penjualan BBM dan dilampiri rekapitulasi.

- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data volume penjualan bahan bakar, jumlah PBBKB yang telah disetor, termasuk koreksi atas data laporan bulan sebelumnya disertai dengan data pendukung lainnya.
- (3) Penyedia Bahan Bakar, wajib menyampaikan data subyek PBBKB baru sesuai penggolongan sektor industri, usaha pertambangan, perkebunan, kontraktor jalan, transportasi dan perusahaan sejenisnya kepada Gubernur.

## Bagian Kelima

## Pembayaran

## Pasal 35

- (1) Penyedia Bahan Bakar berkewajiban mencantumkan besaran PBBKB pada delivery order (DO).
- (2) Penyedia Bahan Bakar berkewajiban untuk memisahkan besaran PBBKB pada saat pembayaran di Bank Persepsi.
- (3) Bank Persepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Gubernur.
- (4) Penyedia Bahan Bakar berkewajiban untuk menyetor PBBKB yang terutang pada Kas Daerah melalui Bank Persepsi dengan menggunakan SSPD atau yang dipersamakan.
- (5) Gubernur berkewajiban membuka Rekening Kas Daerah di masingmasing Bank Persepsi.

## Bagian Keenam Pengawasan dan Pengendalian

## Pasal 36

Gubernur mempunyai kewenangan mengadakan pengawasan dan pengendalian penggunaan Bahan Bakar pada Depo.

## BAB VI

## PAJAK AIR PERMUKAAN

## Bagian Kesatu Nama, Obyek dan Subyek Pajak

## Pasal 37

Dengan nama PAP, setiap pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan di daerah dipungut pajak.

## Pasal 38

- (1) Objek PAP adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan.
- (2) Dikecualikan dari objek PAP adalah :
- a. pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan Peraturan Perundang-undangan;
- b. pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan untuk keperluan perkebunan rakyat, dan kehutanan rakyat untuk kepentingan sosial dan Keagamaan (Panti Asuhan, Rumah Ibadat dan Biara) dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan Peraturan Perundang-undangan.

## Pasal 39

- (1) Subjek PAP adalah orang pribadi atau Badan yang dapat melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan.
- (2) Wajib PAP adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan.

## Bagian Kedua

## Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak

## Pasal 40

- (1) Dasar pengenaan PAP adalah Nilai Perolehan Air Permukaan.
- (2) Nilai Perolehan Air ( NPA) Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut :

- a. jenis sumber air ;
- b. lokasi sumber air ;
- c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air ;
- d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan ;
- e. kualitas air ;
- f. luas areal tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air ;
- g. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air; dan
- (3) Besarnya Nilai Perolehan Air Permukaan (NPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung oleh Dinas Pertambangan dan Energi dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

## Pasal 41

- (1) Volume pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan, diukur dengan meter air (water meter) .
- (2) Meter air (water meter) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipasang pada setiap tempat pengambilan dan pemanfaatan air permukaan.
- (3) Meter air (water meter) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Pencatatan volume pengambilan Air Permukaan dilakukan setiap tahun oleh Dinas Pertambangan dan Energi.
- (5) Bagi Pengambilan Air Permukaan yang tidak/belum dipasang water meter dapat dihitung secara jabatan (ex officio).

## Pasal 42

Tarif Pajak Air Permukaan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

## Pasal 43

- (1) Besaran pokok Pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud pada Pasal 42 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3).
- (2) Penetapan Besar Pokok Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Dinas Pertambangan dan Energi.

## Bagian Ketiga

## Masa Pajak, Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, Ketetapan Pajak dan Saat Pajak Terutang

## Pasal 44

- (1) Masa Pajak adalah jangka waktu 3 (tiga) bulan kalender.
- (2) Pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air Permukaan yang bersifat musiman masa pajaknya adalah jumlah bulan dalam satu musim.

## Pasal 45

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib melaporkan data obyek pajak.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak, orang yang diberi kuasa olehnya atau ahli waris.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Dinas Pertambangan dan Energi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya masa pajak.

## Pasal 46

- (1) Berdasarkan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) ditetapkan besarnya Pajak terutang.
- (2) Pajak Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) timbul sejak diterbitkan SKPD.
- (3) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan selambatlambatnya tanggal 10 Januari tahun berikutnya.

## BAB VII

## PAJAK ROKOK

Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek Pajak

## Pasal 47

Dengan nama Pajak Rokok, dipungut pajak atas rokok yang dikenai cukai.

## Pasal 48

- (1) Objek Pajak Rokok adalah konsumsi rokok.
- (2) Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sigaret, cerutu, dan rokok daun.
- (3) Dikecualikan dari objek Pajak rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah rokok yang tidak dikenai cukai berdasarkan peraturan perundangundangan di bidang cukai.

## Pasal 49

- (1) Subjek Pajak Rokok adalah konsumen rokok.
- (2) Wajib Pajak Rokok adalah pengusaha pabrik rokok/produsen dan importir rokok yang memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai.
- (3) Pajak Rokok dipungut oleh instansi pemerintah yang berwenang memungut cukai bersamaan dengan pemungutan cukai rokok.
- (4) Pajak Rokok dipungut oleh instansi pemerintah yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetor ke rekening kas umum daerah provinsi secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan dan penyetoran Pajak Rokok diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

## Bagian Kedua

## Dasar Pengenaan, Tarif Pajak Dan Perhitungan

## Pasal 50

Dasar pengenaan Pajak Rokok adalah cukai yang ditetapkan oleh Pemerintah terhadap rokok.

## Pasal 51

Tarif Pajak Rokok ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari cukai rokok.

## Pasal 52

Besaran Pokok Pajak Rokok yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50.

## Bagian Ketiga Masa Pajak dan Pajak Terutang

## Pasal 53

- (1) Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan kalender.
- (2) Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) tahun kalender.

## Pasal 54

Pajak Rokok terutang, pada saat pelunasan Cukai.

## Bagian Keempat Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan

## Pasal 55

Tata cara pemungutan dan penyetoran pajak rokok dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.

## Bagian Kelima Perhitungan dan Ketetapan Pajak

## Pasal 56

Berdasarkan data yang terdapat dalam SPTPD, Instansi yang berwenang memungut cukai, menghitung dan memperhitungkan pajak rokok terutama dalam masa pajak.

## Bagian Keenam

## Pembayaran

## Pasal 57

- (1) Instansi Pemerintah yang berwenang memungut pajak Rokok berkewajiban untuk menyetor Pajak Rokok yang terutang pada Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan menggunakan SSPD.

- (2) Instansi Pemerintah yang berwenang memungut Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyetor Pajak Rokok ke rekening Kas Daerah setiap tanggal 10 bulan berikutnya.

## BAB VIII

## PEMUNGUTAN PAJAK

## Bagian Kesatu

## Tata Cara Pemungutan Pajak

## Pasal 58

- (1) Pemungutan pajak dilarang diborongkan.
- (2) Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan SKPD atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak.
- (3) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan Gubernur dibayar dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 berupa Karcis dan Nota Perhitungan.
- (5) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB dan/ atau SKPDKBT.

## Pasal 59

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Gubernur dapat menerbitkan:
- a. SKPDKB dalam hal:
1. Jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
2. Jika SPTPD tidak disampaikan kepada Kepala Dinas dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran;
3. Jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.
- b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang;

- c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- (5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

## Bagian Kedua Surat Tagihan Pajak

## Pasal 60

- (1) Gubernur dapat menerbitkan STPD jika :
- a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
- b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
- c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih melalui STPD.

## Bagian Ketiga Tata Cara Pembayaran

## Pasal 61

- (1) PKB harus dibayar sekaligus dimuka untuk Masa Pajak 12 (dua belas) bulan.
- (2) PKB dan BBNKB harus dibayar, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbikan SKPD.
- (3) PBBKB harus dibayar pada saat penyerahan Bahan Bakar.
- (4) Pemungut PBBKB wajib menyetor PBBKB, setiap tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
- (5) PAP harus dibayar selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan SKPD.
- (6) Pajak Rokok dibayar pada saat pelunasan Cukai.
- (7) Tata cara pemungutan dan penyetoran pajak rokok dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.

## Bagian Keempat Penagihan

## Pasal 62

- (1) Pajak yang terutang yang tidak atau kurang dibayar ditagih dengan menggunakan STPD 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterbitkan.
- (2) Wajib Pajak yang belum juga melunasi kewajibannya, diberikan Surat Peringatan pertama, 14 (empat belas) hari setelah STPD diterbitkan.
- (3) Wajib Pajak yang belum melunasi kewajiban pajaknya maka diberikan Surat Peringatan kedua, 21 (dua puluh satu) hari setelah Surat Peringatan pertama diterbitkan.
- (4) Jika setelah diberikan Surat Peringatan kedua dan Wajib Pajak belum juga melunasi kewajiban-kewajibannya, maka Pajak yang terutang berdasarkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (5) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 63

Bentuk, isi dan kualitas kertas untuk SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, STPD, SUPER KPKB, SSPD, SKPDN, Surat Peringatan dan/atau yang dipersamakan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

## Bagian Kelima Wilayah Pemungutan

## Pasal 64

- (1) Gubernur mempunyai kewenangan pemungutan Pajak Daerah yang meliputi pendataan, penagihan, pembayaran, pembukuan, penyetoran , pelaporan, pengawasan dan penagihan dengan Surat Paksa.
- (2) Pelaksanaan pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan dan Aset Daerah adalah PKB, BBNKB dan PBBKB, sedangkan oleh Dinas Pertambangan dan Energi adalah Pajak Air Permukaan.
- (3) Pajak dipungut di wilayah Daerah tempat :
- a. Kendaraan Bermotor didaftarkan untuk PKB dan BBNKB;
- b. Lembaga Penyalur dan Konsumen langsung bahan bakar kendaraan bermotor berada untuk PBBKB;
- c. Pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air Permukaan berada untuk PAP;
- d. Pengusaha pabrik rokok/ produsen atau importir rokok yang memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang kena cukai berada, untuk pajak rokok.

## Bagian Keenam

## Keberatan dan Banding

## Pasal 65

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas sesuai kewenangannya atas penerbitan SKPD atau STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN dan Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemungutan atau pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (3) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (4) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1), (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (5) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Gubernur atau Kepala Dinas Pendapatan dan Aset Daerah atau tanda pengiriman surat keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan.

## Pasal 66

- (1) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Gubernur atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya, sebagian, menolak atau menambah besarnya pajak yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Gubernur tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

## Pasal 67

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatan yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas, dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dan dilampiri salinan dari surat Keputusan keberatan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

## Pasal 68

- (1) Apabila pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.
- (5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

## Bagian Ketujuh Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan Penghapusan

## atau Pengurangan Sanksi Administratif

## Pasal 69

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Gubernur membetulkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Gubernur dapat :
- a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya ;
- b. Mengurangkan atau membatalkan SPPT , SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar ;
- c. Mengurangkan atau membatalkan STPD;

- d. Membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
- e. Mengurangkan ketetapan Pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu Objek Pajak.
- (3) Tata Cara pembatalan atau pengurangan Ketetapan Pajak dan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

## Bagian Kedelapan Keringanan dan Pembebasan pajak

## Pasal 70

- (1) Gubernur dapat memberikan keringanan dan pembebasan pajak.
- (2) Tata cara pemberian keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

## BAB IX

## PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

## Pasal 71

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.
- (2) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Gubernur tidak memberikan suatu keputusan permohonan pengembalian, kelebihan pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi lebih dulu utang pajak tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.

- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB. Gubernur memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak, dihitung dari saat berlakunya batas waktu sebagaimana dimaksud ayat (5) sampai dengan saat dilakukan pembayaran kelebihan.
- (7) Satu bulan sama dengan 30 hari.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembalian kelebihan pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Gubernur.

## BAB X KEDALUWARSA PENAGIHAN

## Pasal 72

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang pajak daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
- a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
- b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
- (4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

## Pasal 73

- (1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Gubernur menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Gubernur.

## BAB XI INSENTIF PEMUNGUTAN

## Pasal 74

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan pajak daerah dapat diberikan insentif pemungutan atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

## BAB XII BAGI HASIL DAN PENGGUNAAN PAJAK

## Pasal 75

- (1) Hasil Penerimaan PKB dan BBNKB diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota sebesar 30 % (tiga puluh persen).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Bagi Hasil yang diperuntukan bagi Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur .

## Pasal 76

- (1) Hasil Penerimaan PBBKB diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota sebesar 70 % (tujuh puluh persen).
- (2) Pembagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bagi sebesar 30 % (tiga puluh persen) berdasarkan pemerataan dan sebesar 70 % (tujuh puluh persen) berdasarkan potensi.

## Pasal 77

- (1) Hasil Penerimaan PAP diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota sebesar 50% (lima puluh persen).
- (2) Khusus untuk penerimaan PAP dari sumber air yang berada hanya pada 1 (satu) wilayah Kabupaten/Kota, hasil penerimaan PAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan pada Kabupaten/Kota yang bersangkutan sebesar 80 % (delapan puluh persen), dan 20 % (dua puluh persen) berdasarkan pemerataan masing-masing pemerintahan Kabupatan/ Kota.

## Pasal 78

- (1) Hasil Penerimaan Pajak Rokok diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota sebesar 70 % (tujuh puluh persen).
- (2) Pembagian penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 70% dibagi berdasarkan jumlah penduduk dan 30% berdasarkan pemerataan dari masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota.

## Pasal 79

Hasil penerimaan PKB paling sedikit 10% (sepuluh persen), termasuk yang dibagihasilkan kepada kabupaten/kota, dialokasikan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.

## BAB XIV

## KETENTUAN KHUSUS

## Pasal 80

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Gubernur untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah :
- a. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan;
- b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Gubernur untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah.
- (4) Untuk kepentingan daerah, Gubernur berwenang memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga-tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Gubernur dapat memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

## BAB XV KETENTUAN PENYIDIKAN

## Pasal 81

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah ;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan/atau;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## BAB XVI

## KETENTUAN PIDANA

## Pasal 82

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan Laporan atau SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan Laporan atau SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap at