PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA Nomor 6 Tahun 2016 tentang GARA PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA NOMOR 6, TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENYALURAN, PENGGUNAAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI DANA DESA DI KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN ANGGARAN 2016 DENGAN RAHMAT TUMAN YANG MARA ESA BUPATI KOLAKA UTARA, - a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pernerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, Dan Evaluasi Dana Desa; - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu adanya pedoman teknis Tata Cara Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, Dan Evaluasi Dana Desa Lingkup Pemerintah Kabupaten Kolaka utara; - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI KOLAKA UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA NOMOR 6, TAHUN 2016
TENTANG
TATA CARA PENYALURAN, PENGGUNAAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI DANA DESA DI KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN ANGGARAN 2016
DENGAN RAHMAT TUMAN YANG MARA ESA
BUPATI KOLAKA UTARA,
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pernerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, Dan Evaluasi Dana Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu adanya pedoman teknis Tata Cara Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, Dan Evaluasi Dana Desa Lingkup Pemerintah Kabupaten Kolaka utara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, Dan Evaluasi Dana Desa di Kabupaten Kolaka Utara Tahun Anggaran 2016.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Wakatobi, dan Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi'Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 144 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
2. Undang-Undang -Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
· ~
:
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 .tentang Pembentukan PeraturanPerundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indinesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor ~ Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan : Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015'; tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia . : I Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah KabupatenjKota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desall.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,'Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun
I
\
,
J
. ~'
1· ...
,
·
2016 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pmerintah nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( lembaran Negara RI tahun 2016 nomor 57 );
Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran ,2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 288);
- 1'1.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia
10. Peraturan Tahun 2015 Nomor 1045);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1934);
..16. Peraturan
- Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 'tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2016;
18. Peraturan Bupati Kabupaten Kolaka Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tat Cara Pembagian rincian dana desa per desa di Kabupaten Kolaka Utara.
Menetapkan
:
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA TENTANG TATA CARA PENYALURAN, PENGGUNAAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI DANA DESA (DD) DI KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN ANGGARAN 2016.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
DalamPeraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten KolakaUtara;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten KolakaUtara;
3. Bupati adalah Bupati KolakaUtara;
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, danj atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Dana Desa, yang selanjutnya disingkat DD adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaterr/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
6. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraPemerintahan Desa;
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Negara yang disetujui oleh DewanPerwakilanRakyat;
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa;
9. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disingkat RKUN,adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral;
10. 10.Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD,adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan;
11. 11.Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan;
12. 12.Sisa Lebih Perhitungan Anggaranyang selanjutnya disingkat SILPAadalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran;
-~
13. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa;
14. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya mela1ui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan perioritas kebutuhan masyarakat desa;
3. ·15. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
16. Jumlah Desa adalah jumlah desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
BAHll
MAKSUD, TUJUAN, PRINSIP DAN RUANG LINGKUP
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Maksud Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman teknis bagi Pemerintah Desa dalam pengelolaaan Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Pasa13
Tujuan Peraturan Bupati ini dalah sebagai pedoman pemerintah desa dalam menentukan program dan kegiatan penyelenggaraan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa yang dibiayai oleh Dana Desa.
Pasa14
- (1)Prioritas penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip ;
- a. Keadilan dengan mengutamakan haka tau kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda-bedakan;
- b. Kebutuhan Prioritas dengan mendahulukan kepentingan desa yang lebih mendesak dan berhubungan langsung dengan sebagian besar masyarakat desa;
- c. Tipologi Desa dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologi, antropologis, ekonomi, dan ekologi desa yang khas, seta perubahan atau perkembangan kemajuan desa;
- (2)Tipologi Desa sebagaimana dimaksud ayat (1)huruf c, disusun berdasarkan :
- a. Kekerabatan desa;
- b. Hamparan;
- c. Pola pemukiman;
- d. Mata pencaharian; dan I atau
- e. Tingkat perkembangan kemajuan desa.
PasalS
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi .seluruh Desa defenitif dalam wilayah Kabupaten Kolaka Utara sebanyak 127 (serratus dua puluh tujuh) Desa.
I
i
.
BABm
PENYALURAN
Pasa16
- (1) Penyaluran Dana Desa dilalrukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD)ke Rekening Kas Desa (RKO);
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD)ke Rekening Kas Desa (RKD) dilakukan paling lama 7(tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah;
- (3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap : a. Tahap I pada bulan Maret sebesar 60% enam puluh perseratus); b. Tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus);
Pasal7
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 6
- (1) Penyaluran Dana Desa Tahap I sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (3) huruf a, dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 7
- (1) Penyaluran Dana Desa Tahap I sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (3) huruf a, dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
- a. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa)tahun anggaran berkenan;
- b. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
- c. Peraturan Desa dan laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud huruf a dan b disampaikan kepada Bupati melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD)dan Dinas Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (DPKAD)paling lambat minggu kedua bulan Maret.
- (2) Penyaluran Dana Desa Tahap II sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (3) huruf b, dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
- a. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I;
- b. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud huruf a, adalah laporan penggunaan Dana Desa semester pertama;
- c. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud huruf a, dan menunjukkan paling kurang Dana Desa tahap I telah digunakan sebesar 50% (limapuluh per seratus);
- d. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud huruf c, disampaikan kepada Bupati melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD)dan Dinas Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (DPKAD)paling lambat minggu kedua bulan Juli;
J
I.
BABV
PENGGUNAAN
Pasa18
- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala \okal Desa Bidang Pembangunan Desa dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- (2) Bidang Pembangunan Desa dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud ayat (l),direncanakan dengan mempertimbangkan TipologiDesa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan desa.
- (3) Penggunaan Dana Desa diluar dari Prioritas Pembangunan eesuai Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 tahun 2015 tentang prioritas penggunaan dana desa harus mendapat persetujuan Bupati.
Bagian Kesatu
Bidang Pembangunan Des8
Pasa19
- (1) Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan
Desa, meliputi:
- a. pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrasruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan permukiman;
- b. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat;
- C. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan;
- d. pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi; dan I atau
- e. pembangunan dan pengembangan sarana-prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup.
PasallO
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 8
- a. Desa Pesisir, Mina-Wisata,Maju;
- b. Desa Daratarr/Hamparan, Industri dan Perkebunan, Berkembang;
- c. Desa Dataran tinggi/Pegunungan, Pertanian dan Tertinggal.
- (2) Bidang pembangunan desa sebagaimana. dimaksud pasal 8 ayat (2), memprioritaskan 'kegiatan pembangunan sarana dan prasarana pelayanan umum dan sosial dasar baik pendidikan dan kesehatan masyarakat desa untuk mengembangkan potensi dan kapasitas masyarakat desa berdasarkan tipologidesa :
- a. Desa Pesisir, Mina-Wisata,Maju;
- b. Desa DaratanjHamparan, Industri dan Perkebunan, Berkembang;
- c. .Desa Dataran tinggijPegunungan, Pertanian dan Tertinggal.
Bagian Kedua
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Pasalll
Prioritas penggunaan Dana Desa untuk program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas warga atau masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomiindividu warga atau kelompokmasyarakat dan desa, antara lain:
- a. peningkatan investasi ekonomidesa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan;
- b. dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa atau BUMDesa Bersama, maupun oleh kelompok dan atau lembaga ekonomimasyarakat Desa lainnya;
- c. bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Desa;
- d. pengorganisasian masyarakat, fasilitasi dan pelatihan paralegal dan bantuan hukum masyarakat Desa, termasuk pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) dan pengembangan kapasitas Ruang Belajar Masyarakat di Desa (Community Centre);
- e. promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakanhidupbersih dansehat, termasuk peningkatan kapasitas pengelolaan Posyandu, Poskesdes, Polindesdan ketersediaan atau keberfungsian tenaga medis/ swamedikasi di Desa;
- f. dukungan terhadap kegiatan pengelolaan Hutanj Pantai Desa dan HutanjPantai Kemasyarakatan;
- g. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup; danjatau ,
- h. bidang kegiatan pemberdayaan ekonomi lainnya yang sesuai dengan
analisa kebutuhan desa dan telah ditetapkan dalam Musyawarah Desa.
Pasa112
- (1) Bidang pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (2), mengu tamakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada pembukaan lapangan kerja danjatau usaha baru, serta bantuan P~l1yi~PW1 infrastruktur bagi terselenggaranya 1,{~Jj~ dan usaha warga atau masyarakat baik dari proses produksi sampai pemasaran produk, serta pemenuhan kebutuhan atau akses kehidupan masyarakat desa, berdasarkan tipologi desa :
- a. Desa Pesisir, Mina-Wisata,Maju;
- b. Desa Daratarr/Hamparan, Industri dan Perkebunan, Berkembang;
- c. Desa Dataran tinggijPegunungan, Pertanian dan Tertinggal.
- (2) Bidang pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (2), memprioritaskan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kerja danjatau proses produksi sampai pemasaran produk, serta pemenuhan kebutuhan atau akses modaljfasilitas keuangan, berdasarkan tipologi desa :
- a. Desa Pesisir, Mina-Wisata,Maju;
- b. Desa DaratanjHamparan, Industri dan Perkebunan, Berkembang;
- c. Desa Dataran tinggijPegunungan, Pertanian dan Tertinggal.
BABVI
LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA
Pasa113
- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa;
- (2) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa yang bersumber dari Dana Desa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
3. (:3) Bukti Q@ sah sebagaimana dimaksud ayat (~), harus ~~l1Q~P~t pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul akibat belanja tersebut.
Pasa114
- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa setiap tahap;
- (2) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa setiap tahap sebagaimana dimaksud ayat (1), dikordinasikan oleh Camat dalam rangka verifikasi laporan;
- (3) Hasil verifikasi laporan realisasi penggunaan Dana Desa setiap tahap sebagaimana dimaksud ayat (2), direkomendasikan Camat untuk diteruskan kepada Bupati;
- (4) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa setiap Tahap tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

;';~

;

'.".

I

i

I

.

## BAB VII PEMANTAUAN, EVALUASI DAN SANKSI

## Bagian Kesatu

## Pemantauan

## PasallS

- (1) Bupati melaksanakan pemantauan terhadap penggunaan Dana Desa sejak proses perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pemanfaatan,
- (2) Bupati dalam melaksanakan pemantauan sebagaimana dimaksud ayat (1) membentuk dan mendelegasikan kepada Satuan Kerja Tingkat Kabupaten;
- (3) Satuan Kerja Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (2) melaksanakan fungsi pembinaan, monitoring, pengawasan terhadap penyaluran dan akuntabilitas pengelola Dana Desa, serta penanganan pengaduan dan masalah;
- (4) Fungsi yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (3) berpedoman pada ketentuan peraturan Perundang - Undangan yang berlaku. .

## Bagian Kedua

## Evaluasi

## Pasal16

Bupati melakukan Evaluasi terhadap seluruh kegiatan pelaksanaan pengelolaan Dana desa untuk menilai tingkat efektifitas dan efisiensi, dampak dan permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan sebagai bahan perumusan kebijakan pada masa yang akan dating.

## Bagian Ketiga

## Sanksi

## I Pasal17

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa dalam hal kepala desa tidak menyampaikan APBDesa dan / atau laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; ,
- (2) Penundaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan sampai dengan disampaikannya APBDesa dan / atau laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
- (3) Bupati mengurangi penyaluran Dana Desa dalam hal ditemukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SfLPAtidak wajar;
- (4) SILPADana Desa yang tidak wajar sebagaimana dimaksud ayat (3), berupa Sisa Dana Desa yang melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari Dana Desa yang diterima Desa;
- (5) Pengurangan Dana Desa dilaporkan oleh Bupati kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

'!t"

.

i

.

.

,

,i

.

,

.-'

i

## BAD VIII KETENTUANPENUTUP

## Pasa118

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Kolaka Nomor 5 Tahun 2015 tentang tata cara Penyalurah, Penggunaan, Pemantauan dab. Evaluasi desa di Kabupaten Kolaka Utara Tahun Anggaran 2015, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasa119

Peraturan Bupati ini rnulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang rnengetahuinya, rnernerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara.


Ditetapkan di Lasusua pada tanggal, 1-0 A fri l "'Lb \ 6

C:ZUTARA'

RUSDA MAHMUD

Diundangkan di Lasusua pada tanggal,

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA,

## Drs. ISKANDAR, MM

BERITADAERAHKABUPATENKOLAKAUTARATAHUN2016 NOMOR

| PARAF KOORDINASI | PARAF KOORDINASI | PARAF KOORDINASI |
|--------------------|-------------------------|--------------------|
| NO | UNIT I SATUAN KERJA | PARAF .- |
| 1 | ~Pr~ OOleTh~ | 1 ~ |
| 2 | 6i1~t(\. t | 2~ t ... |
| 3 | YG\ ' fhPt.Apt) | 3}( |
| 4 | l4\c,~. \--\V\'VM | 4 I.. |
| 5 | '{oI(QlrA· _\~~lS tOfM~ | 5 ~ |

\

°i

I

'.

. 'LAMPIRAN rr

:

ARA PERATURAN BUPATI KOLAKA UT

NOMOR.

:

TAHUN2016

TANGGAL

2016

:

TENTANG

ALURAN, EMANTAUAN DAN EVALUASI DANA DESA OLARA UTARA TAHUN ANGGARAN 2016 : TATACARA PENY: PENGGUNAAN, P m KABUPATEN K

ENGGUNAAN DANA DESA LAPORAN REALlSAS! P

ANGGARAN· 201.6 TAHAP ······ TAHUN

PEMERINTAH DESA

...

KECAMATAN·

...

,.

...

••••••••

OLAKAUTARA KABUPATENK

| KODE REK. | URAIAN | OR DAN GAL BUKTI YALURAN [SP2D) . NOM TANG PEN (: | JUMLAH PENERIMAAN {DEBET}' (Rp.) | JUMLAH PENGElUARAN (KREDrr) (Rp;) | SAlDO (Rp.) | KET. |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|---------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=f4-Sf | 7 |
| 1 | PENDAPATAN | | | | | |
| 1,2 | Pen~~patan Transfer | | | | | |
| 1.2.1 | Dana Desa | | | | | |
| | -. Tahap" Pertama | | | | | |
| | -; Tahap Kedua | | | | | |
| | -. Tahap Ketiga - "._ .. _______ '_·~_r·.·_ .•. _.'.'.'. . ~ ... _" | | | | | |
| | BEIANJA | | | | | |
| ~- 2,1 | aidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | | | | | |
| 2.1.1 | Kegiatan ... | | | | | |
| 2.1.2 | Kegiatan ... | | | | | |
| 2.1.3 | ~~giatan ... .. | | | | | |
| 2.1.4. | dst ... | | | | | |
| 2,2 | Bidang Pembangunan Desa | | | | | |
| 2.2.1 | Kegiatan ... | | | | | |
| 2.2.2 | Kegiatan ... | | | | | |
| 2.2.3 | Kegiatan ... dst ... | | | | | |
| 2.2.4 | | | | | | |
| 2,3 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | | | | | |
| 2.3.1 | Kegiatan ... | | | | | |
| 2.3.2 2.3.3 | Kegiatan ... | | | | | |
| | Keglatan ... | | | | | |
| 2.3.4 | dst | | | | | |
| | ... | | | | | |
| 2,4 | Bidang Pembinaan Kemasyaralcatan Desa | | | | | |
| 2.4.1 | Kegiatan ... | | | | | |
| 1--- | | | | | | |
| 2.4.2 | Kegiatan ... .~~!~n ... | | | | | |
| 2.4.3 2.4-.4 | dst ... | | | | | |
| | Jumlah (Rp.) | | | | | |

(

)

Disetujui Oleh

Kepala Desa

...

(

...

Bendahara Desa ...

)


| ._"""PAR A F KOORDINASI | ._"""PAR A F KOORDINASI | ._"""PAR A F KOORDINASI |
|---------------------------|----------------------------|---------------------------|
| NO | UNIT I SATUAN KERJA | PA1AF |
| 1 | 8Q)f~~ ~ | 1 ~ |
| 2 | ~t;tti' \ | 2 1 tl |
| 3 | \(t;\- (1~MPP | 3 ',{ |
| 4 | \(oIC7t>.S· \-\U~dM | 4 i |
| e: .~ ,: ,,.. | ¥O\~\t(. pew\ l S ~F1) <VO | s {- .. \ |

BUPATl KOLAKA UT£


RUSDA MAHMUD

-

;~'

\

..

.