PERATURAN DAERAH KABUPATEN MA Nomor O1 Tahun 2016 tentang AH PROVINSI MALUKU PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH NOMOR O1 TAHUN 2016 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN ANGGARAN 2015 (berlaku Unknown)
Pembukaan
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 320 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tengah ggaran 2015,
Ii
gngat
1. Undang-Undang Nomor Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645):
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851):
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286):
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355):
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400):
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421):
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438):
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran n Negara Republik Indonesia Nomor 5049),
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negera Republik Indonepia Yahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234):
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), |
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4028)
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502):
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575):
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 'Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578):
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585),
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593): |
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengeloaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelola Barang Milik Negara/Daerah fLembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 18):
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614),
19. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712),
20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155):
21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165),
22. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219),
23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272),
24. Peraturan Pemeintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351):
25. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural,
26. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012.tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengaddan Barang/Jasa Pemerintah,
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310):
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah:
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015:
|
30. Peraturan Daerah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Maluku Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2008 Nomor 45):
31. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2009 Nomor 63):
32. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maluku Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2012 Nomer 107):
|
33. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2013 Nomor 159), a
34. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2015 Nomor 174),
35. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tenga n Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2015 Nomor 165):
V enetapkan
:
:
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH
dan BUPATI MALUKU TENGAH
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN ANGGARAN 2015.
Pasal 1
- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belania Daerah berupa Laporan Keuangan memuat :
- a. Laporan Realisasi Anggaran,
- b. Neraca,
- c. Laporan Arus Kas, dan
- d. Catatan Atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Paerah/Perusahaan Daerah .
Pasal 2
Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2015 sebagai berikut :
- (1). Pendapatan Daerah
Rp. 1.334.284.719.873,63
- (2). Belanja Daerah
Rp. 1.381.150.797.844,00
(Rp
46.866.077.970,37
Surplus/ (Defisit) /
- (3). Pembiayaan Daerah :
- a. Penerimaan
Rp. 130.028.530.058,07
- b. Pengeluaran
Rp.
0,00
Pembiayaan Netto
Rp.
130.028.530.058,07
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)
Rp.
83.162.452.087,70
Pasal 3
'Jraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 sebagai berikut :
1. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah Rp. 6.360.244.126,37 dengan rincian sebagai berikut :
- a). Anggaran Pendapatan setelah perubahan
Rp.
1.340.644.964.000,00
- b). Realisasi
Rp. 1.334.284.719.873,63
Selisyh Lebih/ (Kurang)
(Rp.
6.360.244.126,37)
4
2. Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja sejumlah Rp. 89.027.723.156,00 dengan rincian sebagai berikut :
- al). Anggaran Belanja setelah perubahan
Rp. 1.470.178.521.000,00
- b). Realisasi
Rp. 1.381.150.797.844,00
Selisih Lebih/ (Kurang)
(Rp.
89.027.723.156,00)
3. Selisih Anggaran dengan Realisasi Surplus/ Defisit sejumlah Rp. 82.667.479.029,63 dengan rincian sebagai berikut
:
- a). Surplus/Defisit setelah perubahan
(Rp. 129.533.557.000,00)
- b). Realisasi
(Rp. 46.866.077.970,37)
Selisih Lebih/ (Kurang)
Rp.
82.667.479.029,63
4. Selisih Anggaran dengan Realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp. 494.973.058,07 dengan rincian sebagai berikut :
- a). Anggaran Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan
Rp. 129.533.557.000,00
- b). Realisasi
Rp. 130.028.530.058,07
Selisih Lebih/ (Kurang)
Ta
(Rp.
494.973.058,07)
5. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut :
- a). Anggaran Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan
Rp.
0,00
- b). Realisasi
Rp. 0,00
Sefisih
Lebih/ (Kurang)
|
Rp.
0,00
k
Pasal 4
6. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan Netto sejumlah Rp. 494.973.058,07 dengan rincian sebagai berikut :
- a). Anggaran Pembiayaan Netto setelah perubahan
Rp.
129.533.557.000,00
- b). Realisasi
NN
Rp. 130.028.530.058,07
Selisih Lebih/ (Kurang)
Rp.
494.973.058,07
a sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2015 sebagai berikut
Rp.
1.540.023.257.539,47
Rp.
5.580.931.946,79
Rp. 1.534.442.325.592,68
- a. Jumlah Asset
- b. Jumlah Kewajiban
- c. Jumlah Ekuitas Dana
Pasal 5
Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2015 sebagai berikut :
- a. Saldo Kas Awal per 1 Januari Tahun 2015
Rp. 130.410.975.283,98
- b. Arus Kas dari Aktivitas Operasi
Rp 285.337.700.052,63
- Cc. Arus Kas dari Aktivitas Aset Non Keuangan
(Rp.
332.203.778.023,00)
- d. Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan
Rp. 0,00
- e. Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran
Rp 2.168.517.744,88
- Saldo Kas Akhir/per 31 Desember Tahun 2015 4uA £
Rp 94.534.288.903,49
.
--
Pasal 6
Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf d Tahun Anggaran 2015 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos Laporan Keuangan.
Pasal 320
Ii
gngat
1. Undang-Undang Nomor Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645):
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851):
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286):
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355):
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400):
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421):
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438):
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran n Negara Republik Indonesia Nomor 5049),
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negera Republik Indonepia Yahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234):
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), |
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4028)
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502):
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575):
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 'Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578):
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585),
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593): |
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengeloaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelola Barang Milik Negara/Daerah fLembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 18):
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614),
19. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712),
20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155):
21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165),
22. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219),
23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272),
24. Peraturan Pemeintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351):
25. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural,
26. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012.tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengaddan Barang/Jasa Pemerintah,
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310):
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah:
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015:
|
30. Peraturan Daerah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Maluku Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2008 Nomor 45):
31. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2009 Nomor 63):
32. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maluku Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2012 Nomer 107):
|
33. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2013 Nomor 159), a
34. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2015 Nomor 174),
35. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tenga n Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2015 Nomor 165):
V enetapkan
:
:
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH
dan BUPATI MALUKU TENGAH
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN ANGGARAN 2015.
- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belania Daerah berupa Laporan Keuangan memuat :
- a. Laporan Realisasi Anggaran,
- b. Neraca,
- c. Laporan Arus Kas, dan
- d. Catatan Atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Paerah/Perusahaan Daerah .
Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2015 sebagai berikut :
- (1). Pendapatan Daerah
Rp. 1.334.284.719.873,63
- (2). Belanja Daerah
Rp. 1.381.150.797.844,00
(Rp
46.866.077.970,37
Surplus/ (Defisit) /
- (3). Pembiayaan Daerah :
- a. Penerimaan
Rp. 130.028.530.058,07
- b. Pengeluaran
Rp.
0,00
Pembiayaan Netto
Rp.
130.028.530.058,07
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)
Rp.
83.162.452.087,70
'Jraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 sebagai berikut :
1. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah Rp. 6.360.244.126,37 dengan rincian sebagai berikut :
- a). Anggaran Pendapatan setelah perubahan
Rp.
1.340.644.964.000,00
- b). Realisasi
Rp. 1.334.284.719.873,63
Selisyh Lebih/ (Kurang)
(Rp.
6.360.244.126,37)
4
2. Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja sejumlah Rp. 89.027.723.156,00 dengan rincian sebagai berikut :
- al). Anggaran Belanja setelah perubahan
Rp. 1.470.178.521.000,00
- b). Realisasi
Rp. 1.381.150.797.844,00
Selisih Lebih/ (Kurang)
(Rp.
89.027.723.156,00)
3. Selisih Anggaran dengan Realisasi Surplus/ Defisit sejumlah Rp. 82.667.479.029,63 dengan rincian sebagai berikut
:
- a). Surplus/Defisit setelah perubahan
(Rp. 129.533.557.000,00)
- b). Realisasi
(Rp. 46.866.077.970,37)
Selisih Lebih/ (Kurang)
Rp.
82.667.479.029,63
4. Selisih Anggaran dengan Realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp. 494.973.058,07 dengan rincian sebagai berikut :
- a). Anggaran Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan
Rp. 129.533.557.000,00
- b). Realisasi
Rp. 130.028.530.058,07
Selisih Lebih/ (Kurang)
Ta
(Rp.
494.973.058,07)
5. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut :
- a). Anggaran Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan
Rp.
0,00
- b). Realisasi
Rp. 0,00
Sefisih
Lebih/ (Kurang)
|
Rp.
0,00
k
6. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan Netto sejumlah Rp. 494.973.058,07 dengan rincian sebagai berikut :
- a). Anggaran Pembiayaan Netto setelah perubahan
Rp.
129.533.557.000,00
- b). Realisasi
NN
Rp. 130.028.530.058,07
Selisih Lebih/ (Kurang)
Rp.
494.973.058,07
a sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2015 sebagai berikut
Rp.
1.540.023.257.539,47
Rp.
5.580.931.946,79
Rp. 1.534.442.325.592,68
- a. Jumlah Asset
- b. Jumlah Kewajiban
- c. Jumlah Ekuitas Dana
Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2015 sebagai berikut :
- a. Saldo Kas Awal per 1 Januari Tahun 2015
Rp. 130.410.975.283,98
- b. Arus Kas dari Aktivitas Operasi
Rp 285.337.700.052,63
- Cc. Arus Kas dari Aktivitas Aset Non Keuangan
(Rp.
332.203.778.023,00)
- d. Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan
Rp. 0,00
- e. Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran
Rp 2.168.517.744,88
- Saldo Kas Akhir/per 31 Desember Tahun 2015 4uA £
Rp 94.534.288.903,49
.
--
Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf d Tahun Anggaran 2015 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos Laporan Keuangan.
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

a. Lampiran I

Lampiran I.1:

Lampiran 1.2:

Lampiran

1.3:

Lampiran 1.4:

Lampiran 1.5:

Lampiran 1.6:

Lampiran 1.7:

Lampiran 1.8:

Lampiran 1.9:

Laporan Realisasi Anggaran:

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi:

Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan,

Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan: Liga

Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Negara,

Daftar Piutang Daerah:

|

Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah:

Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah:

Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya:

Daftar Kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahu anggaran berikutnya:

Lampiran 1.10:

Daftar Dana Cadangan Daerah: dan

Lampiran I.11:

Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

- b. Lampiran II:

Neraca:

- c. Lampiran III:
- d. Lampiran IV:

Laporan Arus Kas:

Catatan Atas Laporan Keuangan:

## Pasal 8

Lampiran Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (2) terdiri dari :

- a. Laporan Kinerja tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini:
- b. Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah tercantum dalam Lampiran V dan VI Peraturan Daerah ini.:

## Pasal 9

Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.


## Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. « Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam

| Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah.


LuKu LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN 2016 NOMOR