PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor - Tahun 2013 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN NOMOR 28.b TAHUN 2012 TENTANG SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN ANGGARAN 2013 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang : a.
- bahwa dalam rangka meningkatkan tranparansi dan akuntabilitas belanja perjalanan dinas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Labuhanbatu Selatan harus sesuai dengan kebutuhan nyata, dan memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah ;
- bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 28.b Tahun 2012 tentang Satuan Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2013. b.
- Mengingat 1
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan .
- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2 .
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4.
O
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5 .
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6 .
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4838); 7.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 8.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 9.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 10 .
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 11.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07 / PMK.05 / 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45 / PMK.05 / 2007 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Dan Pegawai Tidak Tetap ; 12.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedomaan Pengelolaan Keuangan Daerah ; 13.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2013; 14.
- Peraturan Daerah Nomor 33 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan; 15.
- Peraturan Daerah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan; 16.
o
Menetapkan :
- Peraturan Daerah Nomor 35 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan; 17.
- Peraturan Daerah Nomor 36 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan; 18.
- Peraturan Daerah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kelurahan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan; 19.
- Peraturan Daerah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan; 20 .
- Peraturan Daerah Nomor 39 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan; 21 .
- Peraturan Daerah Nomor 40 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia; 22 .
- Peraturan Daerah Nomor 45 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 23.
- Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013; 24.
- Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 28.b Tahun 2012 tentang Satuan Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Dan Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2013. 25. Selatan
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 28.b TAHUN 2012 TENTANG SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN ANGGARAN 2013.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 28.b Tahun 2012 tentang Satuan Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Dan Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2013, diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 7
Uang harian dalam rangka perjalanan dinas jabatan, serta biaya pemetian jenazah sebagai mana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi.
Pasal 10
Uang harian dalam rangka perjalanan dinas jabatan, serta biaya pemetian jenazah sebagai mana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi.
Pasal 17
- (1) Pejabat / pegawai yang melakukan perjalanan dinas wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas yang telah diterimanya.
- (2) Dokumen pertanggungjawaban biaya sebagaimana maksud ayat (1) terdiri dari :
- a. Dokumen pertanggungjawaban SPPD yang telah divalidasi oleh pejabat yang berwenang ditempat tujuan peijalanan dinas;
- b. Dokumen pertanggungjawaban biaya transport;
- c. Dokumen pertanggungjawaban biaya penginapan; dan
- d. Membuat laporan peijalanan dinas.
Pasal 20
- (1) Biaya penginapan pegawai dalam melaksanakan peijalanan dinas dipertanggungjawabkan sesuai biaya riil yang dikeluarkan berdasarkan bukti pengeluaran yang sah.
- (2) Bukti pengeluaran yang sah untuk biaya penginapan dapat berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh hotel atau tempat menginap lainnya.
- (3) Dalam hal pelaksanaan peijalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada Pejabat Negara / Pegawai negeri sipil / pegwai tidak tetap yang melaksanakan perjalanan dinas diberikan biaya penginapan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan peijalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.
Pasal II
Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah. WILDAN ASWAN TANJUNG

Penetapan: Diundangkan di Kotapinang pada tanggal 2013. SEKRETARK3 DAERAH, H.RU ^ MAN - SYAHNAN, SH PEMBINA UTAlA MADYA NIP. 19590116 198602 1 001