UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor TAHUN Tahun 1955 tentang PEMBERIAN KUASA KEPADA MENTERI KEUANGAN UNTUK MENGAMBIL UANG-MUKA PADA BANK INDONESIA LEBIH DARI PADA BATAS YANG DITETAPKAN DALAM (berlaku 1 Agustus 1955)
Pembukaan
Menimbang
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR11 TAHUN 1955
TENTANG
PEMBERIAN KUASA KEPADA MENTERI KEUANGAN UNTUK MENGAMBIL UANG-MUKA PADA BANK INDONESIA LEBIH DARI PADA BATAS YANG DITETAPKAN DALAM PASAL 19 AYAT 2 UNDANG-UNDANG POKOK BANK INDONESIA 1953
(UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 1953) *)
Presiden Republik Indonesia,
- bahwa berhubung dengan penyusunan anggaran tahun 1955 yang menyatakan kekurangan-kekurangan sebesar Rp. 2.500 juta dan karena hutang Negara kepada Bank Indonesia sudah meningkat sampai bulat Rp. 4,6 milyard, maka dianggap perlu mengambil tindakan agar supaya Menteri Keuangan diperbolehkan mengambil uang-muka pada Bank Indonesia lebih daripada batas yang ditetapkan dalam pasal 19 ayat 2 Undang-undang Pokok Bank Indonesia 1953 (Undang-undang No. 11 tahun 1953, LembaranNegara No.40 tahun 1953);
Mengingat
:
pasal 89 dan 111 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan:
UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBERIAN KUASA KEPADA MENTERI KEUANGAN UNTUK MENGAMBIL UANG-MUKA PADA BANK INDONESIA LEBIH DARIPADA BATAS YANG DITETAPKAN DALAM PASAL 19 AYAT 2 UNDANG-UNDANG POKOK BANK INDONESIA 1953 (UNDANG-UNDNAG No. 11 TAHUN1953).
Pasal 1
Menteri Keuangan diberi kuasa, untuk membiayai anggaran belanja tahun 1955, mengambil uang-muka pada Bank Indonesia lebih daripada batas yang ditetapkan dalam pasal 19 ayat 2 Undang-undang Pokok Bank Indonesia 1953, sampai jumlah sedemikian, hingga hutang Pemerintah pada Bank tersebut pada akhir tahun 1955 berjumlah sebesar-besarnya Rp. 7,1 milyard, dengan ketentuan, bahwa maksimum itu dapat dikurangi dengan hasil-hasil tindakan-tindakan baru yang direncanakan oleh Pemerintah, yaitu :
Menteri Keuangan, ttd.
ONGENGDIE.
Diundangkan pada tanggal 1 Agustus 1955. Menteri Kehakiman, ttd. DJODY GONDOKUSUMO.
- a. penerimaan sebenarnya pada akhir 1955 yang berasal dari pinjaman-pinjaman jangka panjang;
- b. penerimaan sebenarnya pada akhir 1955 yang berasal dari usaha-usaha menambah penerimaan atau mendapatkan sumber-sumber penghasilan baru, masing-masing setelah dikurangi dengan pengeluaran berhubung dengan anggaran-anggaran untuk 1955.
Pasal 19
UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBERIAN KUASA KEPADA MENTERI KEUANGAN UNTUK MENGAMBIL UANG-MUKA PADA BANK INDONESIA LEBIH DARIPADA BATAS YANG DITETAPKAN DALAM PASAL 19 AYAT 2 UNDANG-UNDANG POKOK BANK INDONESIA 1953 (UNDANG-UNDNAG No. 11 TAHUN1953).
Pasal 89
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan:
UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBERIAN KUASA KEPADA MENTERI KEUANGAN UNTUK MENGAMBIL UANG-MUKA PADA BANK INDONESIA LEBIH DARIPADA BATAS YANG DITETAPKAN DALAM PASAL 19 AYAT 2 UNDANG-UNDANG POKOK BANK INDONESIA 1953 (UNDANG-UNDNAG No. 11 TAHUN1953).
Menteri Keuangan diberi kuasa, untuk membiayai anggaran belanja tahun 1955, mengambil uang-muka pada Bank Indonesia lebih daripada batas yang ditetapkan dalam pasal 19 ayat 2 Undang-undang Pokok Bank Indonesia 1953, sampai jumlah sedemikian, hingga hutang Pemerintah pada Bank tersebut pada akhir tahun 1955 berjumlah sebesar-besarnya Rp. 7,1 milyard, dengan ketentuan, bahwa maksimum itu dapat dikurangi dengan hasil-hasil tindakan-tindakan baru yang direncanakan oleh Pemerintah, yaitu :
Menteri Keuangan, ttd.
ONGENGDIE.
Diundangkan pada tanggal 1 Agustus 1955. Menteri Kehakiman, ttd. DJODY GONDOKUSUMO.
- a. penerimaan sebenarnya pada akhir 1955 yang berasal dari pinjaman-pinjaman jangka panjang;
- b. penerimaan sebenarnya pada akhir 1955 yang berasal dari usaha-usaha menambah penerimaan atau mendapatkan sumber-sumber penghasilan baru, masing-masing setelah dikurangi dengan pengeluaran berhubung dengan anggaran-anggaran untuk 1955.
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Disahkan di Jakarta pada tanggal 16 Juli 1955. Presiden Republik Indonesia, ttd. SOEKARNO. ## MEMORI
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
## NOMOR11 TAHUN 1955
## TENTANG
## PEMBERIAN KUASA KEPADA MENTERI KEUANGAN UNTUK MENGAMBIL UANG-MUKA PADA BANK INDONESIA LEBIH DARI PADA BATAS YANGDITETAPKAN DALAM
Berdasarkan
PENJELASAN
Pasal 19
ayat 3 Undang-undang Pokok Bank Indonesia 1953 (undangundang No. 11 tahun 1953 Lembaran Negara No. 40/1953), Pemerintah memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat untuk melampaui b