PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor OR Tahun 2016 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TABALONG NOMOR 34 TAHUN 2013 TENTANG TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI TABALONG PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN BUPATI TABALONG NOM OR 84 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TABALONG NOMOR 34 TAHUN 2013 TENTANG TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TABALONG,
- a. bahwa dalam pelaksanaannya Peraturan Bupati Tabalong Nomor 63 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 34 Tahun 2013 tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong perlu dilakukan penyempurnaan terhadap besaran tambahan penghasilan yang layak dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Tabalong tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2013 Tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong;
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 1965 Nom or 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756):
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Menetapkan
2
- 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 58,
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
- 13 Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01);
- 14 Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2015 Nomor 05 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI TABALONG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TABALONG NOMOR 34 TAHUN 2013 TENTANG TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
Pasal 1
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tabalong Nomor 34 Tahun 2013 tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2813 Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 63 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 34 Tahun 2013 Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2013 Nomor 34) kembali diubah sebagai berikut:
- 1 Ketentuan angka 14 diubah dan diantara angka 14 dan 15 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 14a sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan
1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Tabalong:
3. Bupati adalah Bupati Tabalong
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong:
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah yang bertugas pada SKPD atau yang diperbantukan Bupati Unit Kerja SKPD lain dan Pegawai Negeri Sipil lainnya yang diangkat dalam jabatan struktural daerah. pada
7. Kepala SKPD adalah Pejabat struktural yang memimpin SKPD
8. Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah
9. 9 Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati.
10. Tenaga Medis, Paramedis adalah dokter, perawat; apoteker yang bertugas di Dinas Kesehatan, RSUD dan Puskesmas.
11. Dokter Hewan Puskeswan pada
12. Tenaga Fungsional Auditor yang bertugas di Inspektorat Daerah.
13. Calon Auditor adalah PNS yang diangkat dalam jabatan fungsional auditor
Pasal 2
- (1) Tunjangan daerah/ tambahan penghasilan diberikan setiap bulan kepada PNS yang mempunyai tugas / pekerjaan /jabatan tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong selain gaji penghasilan sesuai ketentuan perundang-undangan. dan
- (2) Bagi PNS tenaga medis /paramedis di lingkungan Dinas Kesehatan dan RSUD yang diangkat sebagai pejabat struktural dan mendapat tunjangan struktural maka hanya menerima tunjangan sesuai keputusan pengangkatan dalam jabatan struktural.
3. (2a) Khusus bagi Dokter Umum/Gigi yang merangkap Pejabat struktural pada RSUD dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat diberikan tambahan penghasilan dengan besaran sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (3) Bagi PNS yang diangkat dalam jabatan fungsional tertentu angka kredit pembayaran diberikan setelah yang bersangkutan memiliki sertifikasi keahlian yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan.

- (4) Bagi PNS yang diangkat sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK SKPD) , bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, pengurus barang pengguna/ pengurus barang pembantu (pengurus / penyimpan barang) , pembantu PPK SKPD, maka pembayaran tunjangan hanya dibayar sesuai jabatannya selaku pengelola keuangan / pengelola barang:
- (5) Bagi pembantu pengurus barang pengguna (pengurus / penyimpan barang) kelurahan; UPT 'Puskesmas, UPT Pusat Pelatihan Tenaga Kerja/ BLK, UPT Inspeksi Pendidikan, UPT Gudang Farmasi, UPT Balai Peralatan dan pengurus barang pengguna / pengurus barang pembantu (pengurus barang) Sekolah mendapatkan tunjangan tambahan penghasilan sesuai golongan dan ditambah tunjangan sebagai pembantu pengurus barang pengguna dan pengurus barang pengguna/ pengurus barang pembantu (pengurus / penyimpan barang) .
3. 3 Besaran Tunjangan dalam Lampiran I, II, III, IV V, VII , VIII dan IX sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diubah sehingga selengkapnya tercantum dalam Lampiran 1 sampai Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. VI,
4. 4 Pada ayat (1) Pasal 8 ditambahkan 3 (tiga) huruf yakni 0, p, 9 dan r, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 8

- (1) Setiap PNS yang tidak melaksanakan dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dikenakan Sanksi pemotongan tunjangan setiap bulan setelah dipotong pajak meliputi
2. Tidak Memenuhi Target Kinerja (TMKJ) sebesar 10 persen;
3. b Tidak Hadir Apel Pagi (THAP) sebesar 0,5 persen;
- C. Tidak Hadir Apel Sore (THAS) sebesar 0,5 persen;
- d. Tidak Hadir Apel Gabungan (THAG) sebesar 1 persen;
- e. Tidak Hadir karena Ijin melebihi 4 hari dalam sebulan secara kumulatif (THI+4) sebesar 2 persen;
- f. Tidak Masuk Kerja Tanpa Kabar (TMTK) sebesar 1,5 persen;
- g. Tidak Masuk Kerja Karena Sakit lebih 2 hari (TMS+2) tanpa dilengkapi surat keterangan dokter sebesar 0,5 persen;
- h. Pulang Cepat (PC) sebesar 1 persen;
10. 1 Terlambat Datang (TD) sebesar 1 persen;
11. j Tidak Hadir Undangan Rapat yang bersifat penting (THURP) sebesar 1 persen;
12. k Meninggalkan Tugas selama Jam Kerja (MTJK) tanpa ijin tertulis Atasan sebagaimana format ijin tercantum dalam Lampiran IX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini sebesar 1 persen;
13. 1 Tidak menjalankan Perintah Tugas selaku Pembina Apel tanpa Keterangan Jelas sebesar 5 persen;
14. m Tidak Masuk Kerja Tanpa Kabar 6 10 hari dalam sebulan secara kumulatif (TMTK+6) sebesar 50 (lima puluh) persen tunjangan;
- n. Tidak Masuk Kerja Tanpa Kabar lebih dari 10 (sepuluh) hari kumulatif (TMTK+11) sebesar 1 (satu) bulan tunjangan.
16. 0 Tidak masuk kerja karena cuti besar, cuti di luar tanggungan Negara, cuti sakit, cuti alasan penting; cuti bersalin anak ketiga dan seterusnya, cuti tahunan, tugas belajar, diklat, bimtek, dan cuti lainnya yang


melebihi 11 (sebelas) hari kerja dalam 1 (satu) bulan tidak berhak memperoleh tunjangan tambahan penghasilan untuk bulan berkenaan;

- p. Bagi PNS yang tidak dapat melaksanakan tugas jabatan/pekerjaan karena
2. mengikuti diklatpim diberikan tunjangan daerah; tetap
9. Bagi PNS yang melaksanakan tugas ke luar daerah lebih dari 15 (lima belas) hari kerja dalam 1 (satu) bulan tetap diberikan tunjangan daerah;
4. Bagi PNS yang diberi tugas rangkap oleh Bupati/ pejabat yang berwenang sebagai Pelaksana Tugas (Plt) dalam jabatan struktural yang lowong diberikan tunjangan daerah dengan memilih salah satu
- (2) Selain ketentuan sanksi sebagaimana pada ayat (1) setiap PNS yang melanggar ketentuan disiplin dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS; tetap
6. (2a) Selain ketentuan sanksi sebagaimana pada ayat (1) ketentuan yang mengatur kehadiran dan disiplin Dokter pada RSUD H. Badaruddin Tanjung diatur oleh Direktur.
- (3) Setiap SKPD yang tidak memenuhi target kinerja sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf dikenakan sanksi pemotongan tunjangan secara kumulatif kepada semua PNS di SKPD bersangkutan. pada
- (4) Uang hasil pemotongan tunjangan PNS yang tidak memenuhi target kinerja dan tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud (1) disetorkan kembali ke Kas Daerah\_ pada ayat
- (5) Ketentuan petunjuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada (3) dan ayat (4) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati ayat

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku tanggal diundangkan pada

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong:

Ditetapkan di Tanjung tanggal 30 Desember 2016 pada


BUPATI TARALONG,

KH. ANANG SYAKHFIANI

Diundangkan di Tanjung tanggal pada

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,


HABDUL MUTHALIB SANGADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2016 NOMOR 84