KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 121 Tahun 1999 tentang PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 183 TAHUN 1998 TENTANG BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 37 TAHUN 1999 (berlaku 6 Oktober 1999)
Pembukaan
Menimbang
:
bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pembangunan di bidang investasi serta meningkatkan efisiensi dan kinerja Badan Koordinasi Penanaman Modal, dipandang perlu menyempurnakan Keputusan Presiden Nomor 183 Tahun 1998 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1999;
Mengingat
:
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2818) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970 (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2934);
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Asing Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2853) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2944);
Menetapkan :
4. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1981 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 113 Tahun 1998 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal;
5. Keputusan Presiden Nomor 136 Tahun 1998 tentang Pokok-pokok Organisasi Lembaga Pemerintah Non-Departemen;
6. Keputusan Presiden Nomor 183 Tahun 1998 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 121 Tahun 1999;
MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 183 TAHUN 1998 TENTANG BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 37 TAHUN 1999.
Pasal 4
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2818) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970 (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2934);
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Asing Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2853) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2944);
Menetapkan :
4. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1981 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 113 Tahun 1998 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal;
5. Keputusan Presiden Nomor 136 Tahun 1998 tentang Pokok-pokok Organisasi Lembaga Pemerintah Non-Departemen;
6. Keputusan Presiden Nomor 183 Tahun 1998 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 121 Tahun 1999;
MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 183 TAHUN 1998 TENTANG BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 37 TAHUN 1999.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 183 Tahun 1998 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal, sebagaimana telah telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1999 diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 20 menjadi berbunyi sebagai berikut:
"Pasal 20
Pasal 19
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Deputi Bidang Pelayanan Perizinan dan Fasilitas Usaha Industri menyelenggarakan fungsi:
Pasal 20
"Pasal 20
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Deputi Bidang Pelayanan Perizinan dan Fasilitas Usaha Industri menyelenggarakan fungsi:
- a. Pelaksanaan penilaian permohonan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) di sektor industri;
- b. Penyiapan keputusan persetujuan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) serta perubahannya di sektor industri yang telah diputuskan oleh Menteri Negara Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- c. Pemberian fasilitas bagi penanaman modal di sektor industri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Pemberian perizinan usaha dan perizinan lainnya di sektor industri yang telah disetujui Pemerintah sesuai dengan pelimpahan wewenang Menteri yang bersangkutan.
2. Ketentuan Pasal 23 menjadi berbunyi sebagai berikut:
"Pasal 23
Pasal 22
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Deputi Bidang Pelayanan Perizinan dan Fasilitas Usaha Non-Industri menyelenggarakan fungsi:
Pasal 23
"Pasal 23
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Deputi Bidang Pelayanan Perizinan dan Fasilitas Usaha Non-Industri menyelenggarakan fungsi:
- a. Pelaksanaan penilaian permohonan Penanaman Modal Dalam negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) di sektor non-industri;
- b. Penyiapan keputusan persetujuan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) serta perubahannya di sektor non industri yang telah diputuskan oleh Menteri Negara Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- c. Pemberian fasilitas bagi Penanaman Modal di sektor non industri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Pemberian perizinan usaha dan perizinan lainnya di sektor non industri yang telah disetujui Pemerintah sesuai dengan pelimpahan wewenang Menteri yang bersangkutan".
Pasal 32
"Pasal 32
Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini:
1. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1981 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 120 Tahun 1999, sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan Presiden ini dinyatakan masih tetap berlaku.
2. Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1991 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 114 Tahun 1998, dinyatakan tidak berlaku."
Pasal II
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Oktober 1999 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE