Unknown Unknown Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2015 maka kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bombana Nomor 5 Tahun 2014 perlu dilakukan penyesuaian; - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu (berlaku 1 Januari 2015)
Pembukaan
Mengingat
BUPATI BOMBANA PRO VI ~SI s ULA WESI TENCrGARA
PERATURANBUPATIBOMBANA NOMOR 3 TAHUN 2015
TUT ANG
KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAII TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2015
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOMBANA,
- a. bahwa untuk meningkatkan kemampuan petani Menimbang
2. dalam penerapan pemupukan berimbang diperlukan adanya subsidi pupuk;
- b. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Gubemur Sulawesi Tenggara Nomor 87 Tahun 2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2015 maka kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bombana Nomor 5 Tahun 2014 perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Pcraturan Bupati Bombana tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2015;
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan -Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824);~ ~
•
•
- Sistem Budidaya Tana.man (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478); ten tang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 2.
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara diprovinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia;
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahunh 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan
An.
,7
•
•
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- Pengawasan; 11. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/ OT.140/4/2007, tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;
13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 669/Kpts/ OT.160/2/2012 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Perumusan Kebijakan Pupuk;
14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1871/Kpts/OT.160/2/2012 tentang Pembentukan Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat;
15. Kcputusan Menteri Pertanian Nomor 239 /Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pengawasan Formula Pupuk An- Organik;
16. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 02/Pert/HK. 060/2/2006 tentang Pupuk Organik dan Pembedah Tanah;
- Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian; 17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/MDAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 130/Permentan/ SR.130/ 11/2014 tanggal 27 November 2014 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk sektor Pertanian Tahun Anggaran 2015;
19. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32) Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bombana;
- Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 87 Tahun 2014 ten tang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor 20.
•
Menetapkan
•
Pertanian Tahun Anggaran 2015';
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Kabupaten Bombana;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bombana sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bombana;
3. Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014; 23. Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2014 tent.ang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI BOMBANA TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2015.
BABI KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Bombana;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bombana dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Bombana;
4. Dinas adalah Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Hortikultura adalah Dinas Peternakan dan Hortikultura Kabupaten Bombana;
5. Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan hortikultura adalah Kepala Dinas Pertanian,Peternakan, Perkebunan dan Hortikultura Kabupaten Bornbana; ~ ,f
•
6. Camat adalah Kepala Wilayah Administrasi Kecamatan;
7. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung;
8. Pupuk An-organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika, dan atau biologi dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk;
9. Pupuk Organik adalah Pupuk yang sebagaian besar a tau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman dan/ atau hewan yang telah melalui proses rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk mensuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah;
10. Pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan;
11. Pupuk Bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: ditetapkan di penyalur resmi di lini IV. Jenis Pupuk Bersubsidi terdiri dari Urea berwama pink (merah muda), SP-36, ZA, NPK, dan Pupuk Organik Granul;

Penandatangan: 12. Harga Eceran Tertinggi selanjutnya disingkat HET adalah harga pupuk bersubsidi di lini IV (di kios penyalur pupuk ditingkat desa/kecamatan) yang dibeli oleh petani/kelompok tani yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian;

Penandatangan: 13. Harga Pokok Penjualan selanjutnya disingkat HPP adalah biaya pangadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi yang diproduksi oleh Pelaksana Subsidi Pupuk dengan komponen biaya sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Pertanian; 14. Subsidi Pupuk adalah selisih antara HPP dikurangi HET dikalikan Volume Penyaluran Pupuk; 15. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan temak, budidaya ikan dan/atau udang; 16. Petani adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman pangan atau hortikultura dengan luasan tertentu; ~ "f • • 17. Perkebun adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman perkebunan dengan luasan tertentu; 18. Peternak adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman hijauan pakan ternak dengan luasan tertentu; 3. usaha; 19. Pembudidaya ikan atau udang adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan Lahan, milik sendiri atau bukan, untuk budidaya ikan dan / a tau udang yang tidak memiliki izin 20. Produsen adalah perusahaan yang memproduksi dan/atau mengadakan pupuk an-Organik (Urea,NPK,ZA, SP-36) dan Pupuk Organik di Dalam Negeri; 21. PT Pupuk Sriwijaya (Persero) adalah perusahan induk dari PT. Pupuk Sriwijaya Palembang, PT.Petrokimia Gresik, PT. Pupuk Kujang, PT, Pupuk Iskandar Muda.; 22. Penyalur di lini III dan IV adalah Distributor dan Pengencer resmi sesuai ketentuan Peraturan Mentri Perdagangan Nomor 07 / /M-DAF /2/2009 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;

Penandatangan: 23. Kelompok Tani adalah kumpulan petani yang mernpunyai kesamaan kepentingan dalam bekerjasama meningkatkan produktivitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usahatani secara bersama pada satu hamparan atau kawasan, yangdilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk; 24. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani yang selanjutnya ditingkat RDKK adalah rencana kebutuhan Pupuk Bersubsidi untuk satu tahun yang disusun kelompok tani yang berdasarkan luasan areal usahatani yang diusahakan petani, perkebunan, peternakan dan pembudidaya ikan dan atau udang, anggota kelompok tani dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi;

Penandatangan: 25. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida yang selanjutnya ditingkat KPP adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Gubernur untuk tingkat Provinsi dan oleh Bupati; ~ .? • • ## BABil PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI ## Paaal 2 - (1) Pupuk Bersubsidi diperuntukan bagi petani, pekebun, petemak yang mengusahakan lahan paling luas 2 (dua) hektar setiap musim tanam per keluarga petani kecuali pembudidaya iakan dan / atau udang paling luas 1 (satu) hektar; - (2) Pupuk Bersubsidi sebagairnana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya; ## BAB III ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI ## Pasal 3 - (1) Alokasi Pupuk Bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dengan mempertimbangkan usulan kebutuhan yang diajukan oleh Pemerintah Daerah serta alokasi anggaran Subsidi Pupuk tahun 2014; - (2) Alokasi Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut Kecamatan, Jenis, jumlah dan sebaran bulanan, sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I sampai dengan Lampiran VIII;
- (3) Alokasi Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) agar memperhatikan usulan yang diajukan oleh petani pekebun, petemak, pembudidaya ikan/udang berdasarkan RDKK yang disetujui oleh petugas teknis, penyuluh atau Kepala Cabang Dinas (KCD) setempat;
- (4) Dinas Pertanian bersama kelembagaan penyuluhan setempat wajib melaksanakan pembinaan kepada kelompok tani dalam penyusunan RD KK sesuai luas areal usaha tani dan I a tau kemampuan penyerapan pupuk ditingkat petani diwilayahnya;

t /


•

•

## Pasal 4

- (1) Kekurangan alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi diwilayah Kecamatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), dapat dipenuhi melalui relokasi antar wilayah;
- (2) Realokasi antar Kecamatan dalam wilayah Kabupaten ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Bombana;
- (3) Realokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan terlebih dahulu atas dasar rekomensi Kepala Dinas Pertanian, sambil menunggu penetapan oleh Bupati Bombana guna memenuhi kebutuhan petani dilapangan;
- (4) apabila alokasi Pupuk Bersubsidi di daerah, Kabupaten dan Kecamatan pada bulan berjalan temyata tidak mencukupi, maka pelaksana subsidi pupuk dapat menyalurkan alokasi Pupuk Bersubsidi diwilayah bersangkutan dari alokasi bulan sebelumnya dan / atau bulan berikutnya dan atau sisa alokasi bulan sebelumnya sepanjang tidak melampaui alokasi 1 (satu) tahun;

## BAB IV PENYALURAN DAN HET PUPUK BERSUBSIDI Pasal 5

Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas Pupuk An-organik dan Pupuk Organik yang diproduksi dan atau diadakan oleh pelaksana subsidi pupuk;

## Pasal 6

- ( 1) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi sampai kepenyaluran lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;S
- (2) Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian dipenyalur Lini IV ke petani atau kelompoktani diatur sebagai berikut:
- a. Penyaluran Pupuk Bersubsidi ditingkat penyalur LINI IV berdasarkan RD KK sesuai dengan wilayah tanggung jawabnya;
- b. Penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud pada huruf a~/


•

ditetapkan dalam Keputusan Bupati;.

- c. Penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan prinsip 6 (enam) tepat yaitu tepat jenis, jumlah, tempat, mutu, waktu, dan harga;
- (3) Untuk kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi pada Lini IV kepetani atau kelompok tani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah / Dinas Pertanian, Petemakan, Perkebunan Dan Hortikultura melakukan pcndataan RDKK diwilayahnya, sebagaimana dasar pertimbangan dalam mengalokasikan pupuk bersubsidi sesuai alokasi yang· ditetapkan dalam Peraturan Gubemur;
- (4) Optimalisasi pemanfaatan Pupuk Bersubsidi pada tingkat petani/kelompoktani dilakukan pendampingan penerapan pemupukan berimbang spesifik lokasi oleh Penyuluh;
- (5) Pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi dipenyalur Lini IV kepetani dilakukan oleh petugas pengawas yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dari Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bombana;

## Pasal 7

- 130/Permentan/SR.130/ 11 /2014 harus diberi label tambahan berwama merah, mudah dibaca dan tidak mudah hilang/ terhapus, yang bertuliskan : Nomor Pertanian Menteri Peraturan (1) Kemasan Pupuk Bersubsicli sebagaimana telah diatur dalam

## "Pupuk Bersubaidi Pemerintah "

## Bara ng Dalam Pengawaaan

- (2) Khusus pcngadaan dan penyaluran Pupuk Urea Bersubsidi berwama pink dan pupuk ZA Bersubsidi berwama orange;

## Pasal 8

- ( 1) Produsen se bagaimana dimaksud dalam pasal 5 penyalur dilini IV wajib menjarrun ketersediaan Pupuk Bersubsidi saat dibutuhkan petani, pekebun, petemak dan petambak di wilayah tanggung jawabnya sesuai alokasi yang telah ditetapkan; ~ J'


•

- (2) Untuk menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Produsen dapat berkoordinasi dengan Dinas Pertanian dan Petemakan, Dinas Perkebunan dan Hortikultura Kabupaten Bombana untuk penyerahan pupuk bersubsidi sesuai realokasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4;

## Pasal 9

Penyalur di lini IV yang ditunjuk harus menjual Pupuk Bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).

- (1) Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana telah ditetapkan melalui Permentan Nomor 130/Permentan/SR.130/ 11/2004 sebagai berikut:
2. -Pupuk Urea
3. = Rp. 1.800,/ Kg
4. -Pupuk ZA
- Sp - 36
6. -Pupuk NPK
7. = Rp. 1.400,/ Kg
8. = Rp. 2.000,/ Kg
9. = Rp. 2.300,/ Kg
- Pupuk Organik
11. = Rp. 500,I Kg
- (2) Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk pembelian oleh petani, pekebun, petemak, petambak di lini IV secara tunai dalam kemasan se bagai beriku t :
13. = 50 Kg

- Pupuk Urea

- Pupuk ZA

- = 50 Kg

- SP-36

- = 50 Kg

- Pupuk NPK

- 50 Kg atau 20 Kg

- Pupuk Organik

- = 40 Kg atau 20 Kg

## BAB V PENGAWASAN DAN PELAPORAN

## Pasal 10

Produsen wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyediaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi dari lini I sampai lini IV sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang berlaku; ~ /


•

•

## Pasal 11

- (1) Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisi Kabupaten wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga Pupuk Bersubsidi di wilayahnya;
- (2) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Tenaga Harian Lepas (THL) dan Tenaga Bantu Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan serta Pengamat Hama dan Penyakit (POPT-PHP.

## Pasal 12

- (1) Kornisi Pengawas Pupuk dan Pestisida di Kabupaten wajib rnenyarnpaikan laporan pemantauan dan pengawasan Pupuk Bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Bupati;
- (2) Bupati menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan Pupuk Bersubsidi kepada Gubernur;

## BABVI KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 13

Ketentuan Pelaksanaan dan hal-hal teknis yang belum diatur dalam Peraturan ini ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Bombana.

## Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, rnaka Peraturan Bupati Bombana Nomor 5 Tahun 2014 ten tang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi {A /


•

## Pasal 15

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Bombana.

pada tanggal,,t1.7 Jal'loan 2015 Ditetapkan di Rumbia


Diundangkan di Rumbia

Pada tanggal, ofs,

Januari 2015

SEKR.ETARIS DAERAH, KABUPATEN BOMBANA,


H. BURHANUDDIN.A. HS.NOY

-----

DERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2015 NOMOR

3

I


'-


...

86

## 1

## tz, s



## 8 1

## 1 1 1 1

## 1

-~

··-


.

=

~l

~!

| | (Jl | 1~ | w | Iv | I ... | 21 0 |
|--------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------|
| ~ ::1 6" ;::,- | 0 ~ § ... ;i.;- | l~ I | ~ I | I (J) .,, • (.,.) °' ! | I~ l).l I | e, It ~ d' 'O |
| en ~ en IO IO . 00 IO OI | (,.) .p. en . (,.) (,.) 0 | It p II) 0 (,.) | 8 I~ | IOI ... ~ \~ | I I\) ~ 00 II) OI I~ | =- f lit i:r c:: 1:1 |
| en ... OI 00 00 0 | Iv Iv Iv (.,.) --.J | 1~ I.O (Jl I W | en ~ (Jl 0 Iv | I~ ,... Iv CX) | 1tv °' I S'1 0 °' , ... | C,c s l |
| t ~ OI OI .p. | Iv --.J ~ °' ~ | I§ I~ | (Jl (Jl 0 ,... 0 | I°' ,... ~ I~ | I Iv 0 I.O (,J ,... 00 | ..., (t ~ [ |
| en II) IO . 00 i | (;.) ~ (,J 00 °' | ,... (,J I~ (.J1 | (Jl Iv ~ --.J ,... | I~ ,... (.,.) CX) | to I~ --.J ~ | a: $ ,... |
| i .p. 00 OI | (,J (.J1 (,J ~ (.,.) | I~ °' lj | 1~ (Jl I.O (.,.) | I°' I~ --.J Iv I.O | I~ I.O ,... ~ I.O | > 'O c!: |
| en ... ?' 00 00 00 | (.,.) Iv '];. (.J1 | j ... ,... ~ I~ | ~ CX) ~ 0 I.O | en -..:i I~ | t0 °' (.,.) I.O w (.J1 | a: n - |
| .p. II) 0 ~ (,.) .p. | tv ... --.J Iv ... | ... IE ,... t0 | ~ ~ w ~ °' | I~ °' -..:i (,J | tu ,... w °' CX) ... | C,c [ |
| (,.) (,.) OI ~ OI | Iv --.J 0 -o O'I | --.J 0 l~ | w (Jl (X) (X) w | tv 00 I~ | ,... --.J w (.J1 O'I lw | C,c ~ |
| II) OI ::, IO 00 00 | ,... \() w °' (.J1 | ~ I!) (Jl ~ 0 | Iv °' tv w (.J1 | I~ I.O | ... I~ 00 | f g • |
| (,.) t IO en OI | Iv ,... --.J tv ... | --.J 0 ~ 1i | co (Jl (.,.) --.J (Jl | 1~ °' (.J1 w | ... (X) 0 --.J ~ 110 | f 'O ,... (t B r ... |
| .p. (,.) IO OI OI OI | Iv I.O (..) -..J I!) | I I.O -..J (.J1 ~ Iv | ~ -..J io 0 ,... | I ~ I.O I~ | I tv ... ~ 1* | 0 ,: 0 f ... |
| en ~ ... .p. ~ ... | co --.J eo (.J1 --.J | ... Iv 0 -..J Iv w | I~ I!) (Jl | °' I~ Iv ,... | Iv I.O ... °' -..:i O'I | :z 0 1 e f .. |
| OI c., ~ II) (.,) .p. | w °' CX) ,... | ,... Iv I!) °' ~ | w ~ w °' 0 | lg; I~ | w o- (Jl w lg | i g e r ... |

°'

°'


..

..

..

## ~~ ..., to ~ c::: c::: G', ;,:: .., U) c::: ~~1 O O :::0 s; "ti tel ::r: ~&gt; ::,..:::0 z C) ... &gt; ~ t%] .., () &gt; t%] :::c s: ~Zz &gt; .., z t%] C) ~ ~ C) z &gt; C) s: e Ztv :I: 8~ (Jt -"ti c::: "ti c::: ;,:: to tr, :::0 (/) 53 (/) -tJ -

(.)I

.., &gt; ::r: c::: ,z tv 0 ~ (Jt

..,

~

c:::

tv

0

-

-


-

5

| | C/1 | ~ | w | Iv | ... | |
|-------------------------|------------------------------|--------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------|
| ~ ;! i | "O Cb ~ ~ ~ 0:, c a. 5: ~ ID | "O Cb ... 13 ~ 1§ | "O Cb "1 :,,;- lg :s I~ I | :i:: 0 ~ ;::; i:: iii | ..., ~ 13 ~ "O I~ OQ I§ | Cl) g. QI " ~ 0 .. |
| ~ ~ ~ ~ Cit Cit | 00 (JI ~ 00 | I~ OI ~ 0 | OI 1') (,) QI (;) .. | I~ I~ I io s | 11') 00 1') I~ (,) | g> i c: t, |
| (.) Cit ~ ~ IO | (X) 0 0 C/1 | I~ °' ... -..) | I~ ~ ~ 0 | I~ °' Iv °' | Iv I~ 0 °' ... | c.. ~ c: s |
| ~ ~ ~ • ~ • | o- (...) Iv 0 | I C/1 iv I~ | ,~ 0\ ... 00 IO | I t3 (,) I~ | Iv 0 I() w ... (X) | ': r:1' l |
| (.) (.) !:::> (.) IO IC | -..) ~ (JI Iv | °' I~ ~ | C/1 .t> "' I~ | I 1~ I~ ... | 1~ -..) ~ I~ | IC 5 ,+ |
| (.) • ?I c ~ Cit | -..) 00 (X) w | o, ~ -..) °' | I C/1 I~ | b I* | I b; I() I~ | > "Cl 2: |
| (.) Cit ~ ~ IC ... | 00 0 tv ~ | I g: ________________ -..) | C/1 (X) I~ 0 | I ... C/1 "' tv °' | I tv °' w I~ | IC It - |
| h) 00 ~ (.) (.) (.) | °' ~ °' (X) | I~ C/1 0 | I~ °' ~ | ... Ii | Iv I~ 00 ... | e, i:: e. |
| h) (.) ... 0\ IC ~ | C/1 iv 0 w | It °' ~ | w (X) tv I() ... | ... !=' tv -..) -..) | ... I~ CJl °' w | c.. G: |
| ... 00 !)Cl • ~ | ~ iv ... w | w C/1 ... I() | w ... ... ... ... | 00 (...) I~ | ... ~ ... (...) Iv (X) | I • ,+ e |
| t\) • ... t\) 0\ (.) | CJl ~ -..) -..) | I~ CJl 0 CJl | 1~ ix, w I() | ... 0 "' IO IO | ... (X) 0 :..-i ~ tv | f "Cl ,+ It a r .. |
| | °' ~ °' 0 | I (/1 (...) I~ | I~ -..) ~ C/1 °' | 1~ "' -..) 0 | 1~ ~ I~ | 0 ,: 0 f .. |
| (.) 00 ~ (.) ~ | 00 ()) ~ -..) | -..) w tv 0 | I°' ~ 1w '£. | I ... :-.J ... -..) C/1 | 1~ I~ °' | ~ 0 1 s f .. |
| ~ 00 ~ 0\ • ... | ... 0 io C/1 w | I() I~ | 00 0 "' I() 0 | Iv C/1 w I() | 1~ 1; | ii • It s f .. |

## -3 -3 z ~~ 0 -, 0 ~ ~o 0 ;;o o~

..

l

## ~~~ ~ ~ ~ w c::: -3 trl c::: a~~ -~ c 0 i -3 z ~ )&gt; -3 :r: c ~ ~ c::: :;,;: . z (/) (%l O ~ q )&gt; ... (J1 0 (%l ;;o O -3 "Cl (%l ~ ~ ~ c )&gt; -3 z z (%l (\) -~O ~ -cj; -3 z ~g c:::.= z ::r: )&gt; ~ Z0 "Cl O c &gt; "Cl s; ~ z trl (\) (%l 0 ;;o ... (/) Ul c: trl ~ S2 "Cl c: "Cl c: :;,;:

## .,, ! I ta ~ &gt; " ... ta 0 a:: ! &gt;

-

-

-

'---


I

:x:

~

i-1

t"

'

tJ:I

~

~

&gt;

tJ:I

...

~~

~~

I

&gt;

| Ul | ; I.µ | I co I | liv I | ... | :z: 0 |
|------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------|---------------------------|
| '"O 11> ~. :,;" § ~ § 3 co ... A c ;:r 0.. 15.: ~ ~ | ' I '"O 11> ~ Cb ., I ::i ~ § I | I '"O 1~ :,;" 11> O" c :::, § | I :C 0 .., ~ c ::; c .., I~ ' I I | '"1 § ~ § '"ti § ~ § | rn 6- ~ ~ 0 ... |
| IO tv t.) Cit 00 Oo ... 0 t N | I ,~ 0 / ...;i I (JI | t.) ... (JI i t.) | (JI ? 0 I~ | 0\ ... ...;i ic g | (I.) n ... 1111 ::t c:: = |
| IO 1-.. tv 0\ 00 0 co ~ CX) | I I:' ~ ... Ul | tv ... Iv -...J ... | I 17' ID Ul w | I"' ... ... 1~ | ~ s c:: s |
| IO ~ tv 1-.. 00 IO w 0 CX) | ... Is | tv ... Ul 0 -.,,J | ~ I~ | ... 0\ ~ 00 w | 'sj n C' a el - |
| IO ~ tv Cit 00 Cit w ~ CX) | ... :i:, Jo | tv tv 0 "' CX) | I~ 0 -...J ... | 0\ w ... w CX) | a: ~ n ... |
| IO ~ tv Cit ID 0 Ul 0 0\ | ... ~ ... 0 | tv Iv ~ ... 0\ | ~ ... CX) ID | 0\ w -...J tv ID | > 'a ... - ... |
| Oo ~ tv 0\ °' Oo 0 1-.. ... | ... tv CX) w | ... ID ID -.,,J ... | ~ Ul ID ID | Ul -...J tv I~ | a: n - |
| 0\ ~ ... IO CX) Oo IO N tv | 0 io w w | ... :"' ... CX) ... | w (.,.) 0 tv | ~ 0 °' -...J w | g - |
| ~ (.) ... 1-.. (;.) (.) 0 Cit ... | 0 -.,,J 0 0 | ... ~ 0 .j:> Ul | !'-) w Ul CX) | tv = -.,,J w ... | e, E: |
| w ~ 0 tv io 0\ .j:> w °' | 0 ~ -...J | -...J (Jl °' co | ... -...J °' ID | Iv - (JI ... ID | 1 c. |
| Cit ~ ... Oo °' ~ Ul Ul | 0 CX) ... -...J | - Iv -...J o- Iv | tv ID .j:> co | co 0\ °' Ul (.,.) | n 'a ... ! Q |
| ~ Iv 0\ Iv IO .j:> Oo o- ~ | ... ... -...J Ul | ... :--1 s» -...J ... | .j:> 0 0 IO | .j:> IO CX) ID (.fl | 0 !Ir ... 0 C' Q |
| IO ?J Iv w io ~ U1 ~ °' | ... Ul Iv co | Iv Iv io tv U1 | ~ w - -...J | 0\ Ul °' Iv ... | z 0 'a n g. n .. |
| N 0 ~ w 1-.. 6 0 -..:J (.) .j:> | ... (JI Iv 00 | tv (.,.) : ________________i (.fl N | ~ ,~ | 0\ CX) I~ | 0 fl n g. Q |

## 1

## 5 7

8

6

;

-

-

•


.

,1

:x:

-i t""

-

tu

&gt;

ij

-i tu

-

~i

~"

\

| (Jl | I+> I | 1w | Iv | ' I ... | ... | :z: 0 |
|--------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------|---------------------|
| '"O ~ :i. :,;- ~ ? § 3 6' 0:, c ;:r 0.. 5.: ~ Pl | I '"O ~ ... 0 .., :l ~ I~ | I? :,;- 0 O' c: I§ I | ::c ~ :::-. ;<;" If .., Pl | l~ a I§ "Cl ll ~ | ~ | tn c: er ~ a: 0 ... |
| ~ IC ~ 0\ w (fl | I 1~ " (JI | lg § | ~ !" w 00 0 | ~ ~ 0 | w | (/l 11> r+ ~ s |
| Oo !:::> ~ (fl Oo | I? I~ | I~ +' Iv | I+' I~ | (/1 +' (JI 0 Iv | ~ | t., ; i:: s. |
| Oo !:::> IC w (fl | I~ | Iv ? I~ | I Ii | (/1 (/1 0 ... 0 | (fl | '"I It er a ~- |
| ~ ~ w Oo ... | 0 (X) -.J (JI | ... \() .j:> (1\ (Jl | I +' : ________________:i +' io | (/1 Iv .j:> -.J ,_. | 0\ | a: ~ 11> r+ |
| ~ ... ~ IC | 0 00 -.J (J1 | ... 00 .j:> ~ \() | 1 :t> Iv w Iv | +' \() (ll \() w | ~ | > "' 2: |
| ~ ... ~ (fl ~ | 0 00 -.J (J1 | ,_. -.J \0 ~ ,_. | ~ Iv w Iv | .f> (X) +' 0 \() | Co | a: a |
| 0\ ~ ... Oo Oo | ? -.J 0 0 | ,_. (1\ .j:> ... (X) | w : ________________:i Iv .j:> | +' .j:> (.,J .j:> (1\ | IO | c, e. |
| (fl !'-:> ~ 0\ | I? (Jl Iv (J1 | ,_. w w -.J ... | w 0 .j:> -.J | w (J1 (X) (X) w | ... c | t., ~ |
| w 90 0\ c w | 0 w (/1 0 | \() (» ,_. -.J | Iv i,..) 0 ,_. | Iv O'I Iv w (Jl | ... ... | t" rt |
| (fl !'-:> ... ~ IC | 0 (J1 I~ | ,_. w Iv 0 Iv | w 0 +' -..J | w (J1 w -.J (/1 | ... ~ | t1) 11> "' rt |
| ... ~ !:::> ~ (.) Cit | I 0 -..J 0 0 | ... -..J -..J -.J !\,) | +' 0 0\ !\,) | .j:> (1\ -.J \0 0 ... | ... w | 0 Ii'!' rt |
| Oo !'-:> ~ IC ~ | I I~ -.J (/1 | Iv 0 ce ... -o | +' \0 0 -o | (Jl (1\ ... -o (J1 | ... ~ | z 0 "' |
| (fl !:::> ~ 0\ | ? (J1 w | ... Iv \() | Iv (X) (X) | w +' w o- | ... (fl | e ~ |

°'

## 2

,-...J

,-...J

~z tr))&gt;

&gt;-

C)

C)

)&gt;

z

C)

t""'

8

## 1 1

## z 0 ~ 0 :::0

W

## "d r.,:i ~ ~ ~ ~ tu ij ~ -


1

1

| (.Tl | | | | | | |
|--------|-----------------|----------------------------|-----------------|------------------------|----|-------------|
| | I I~ | I~ 00 I.O I | | | | |
| | | | 1~ O'I I.O 0 | | | |
| | I~ ... I | I (;) O'I (...) ... O'I | | | | |
| | | (;) 00 0 O'I 0 | | | ~ | > "S? ... - |
| | I~ | (;) ... | | | Oo | a: ~ ... |
| | 0 I.O tv co | | 00 '° tv ... | ... 0 0 (;) ... tv | | § - |
| | 0 -.J ... 00 | ... I.O (;) 00 I.O | O'I ~ (.Tl (.Tl | | | |
| | 0 (.Tl I~ | | | | | |

8

## .,, c:: '1:l c :;:,;: 9 1 1 1

W

## 1

-


-·--

::i::

to

"O

c:::

&gt;

&gt;-i

...

1

f6&lt; ;:, ... C/1 l s:: .,.. 0 Id Q ;:s ... .,..

d 'Z

| (J1 | 1~ | {.,.) | tv | ... | z 0 |
|---------------------------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------|
| -0 <" ..., ~ f:- ~ 3 § - Q 0:, ;::r ~ | '"O <" ... <" .., ::i I[ I | ,~ n r;;; s:: I~ I | :c 0 .., ... ~ ;::; c .., \~ | ..., 1§ ~ I§ -0 1! § | en 6- ~ ~ 0 ... |
| ~ ~ 0\ ... Oo | .. 1: s | i I-' .. 0 | I I ti;) 1: .. 00 | w .. I~ w 0 | fl) n ~ ; 6 |
| (.) ? Oo Cl\ (.) | I !V -..J -o CX> | It tv -"' | I: 0\ ID ~ | It',) I~ {.,.) -..J | e, ~ = [ |
| (.) 90 c 0\ IC | I~ 0\ ... | I~ ... | I~ tv | tv 1; ~ | 't;I n er 2 e. |
| ~ :--l ~ ... Cl\ | It ~ (J1 | I~ 0 -..J | tv (J1 -..J (X) | {.,.) It CX> 0\ | a: el :l |
| ~ 90 IC Cl\ 0\ | I! tv | I~ J:> | tv °' .;. ... | {.,.) I~ .;. {.,.) I | > "' 2= |
| ~ ?' e Cl\ Cl\ | 1~ 0 (J1 0 | I?' 0 (;J (X) | tv ~ tv ... | I~ (J1 .;. (J1 | a: n - |
| (.) ? ... ... e | I !V tv -..J (J1 | ~ 0 ,:,, 0 | ... 0\ ... -+> | ,~ -..J tv ... | c, [ |
| (.) :--l Cl\ ~ Cl\ | It CX> -..J | (J1 0 0 -..J | tu 0 (J1 -+> | tv --.:) 0 ID 0\ | c.. S: |
| ~ 91 Oo ~ ... | tu -+> (;J 0 | (;J °' 0 CX> | ... ~ -.,:i | ... ID (.,.) 0\ (J1 | i Ill ~ |
| (.) ? ... ... c | tv -.,:i tv (J1 | -+> 0 (J1 ,o ,~ | ... °' ... -+> | tv ... : ________________:i tv ... | w "' ~ n e er |
| ~ ? | (;J (j\ CX> tv | -+> -+> ID | !V tv 0 ... | tv ID 1w -.,:i ID | 0 ri.' ~ 0 er Q |
| 0\ c 0\ | I +" "' {.,.) ID | I°' io tv tv | tv '...,) CX> CX> | w ...:, tv (J1 ...:, | :z: 0 "' n a er Q |
| Cl\ ... c ... Oo | I+:> I~ | 0\ co -+> CX> | tv ...:, ... -+> | lw 0\ I~ | t:, a a er Q |


..

..

..

## ~~ :;o to ~ U) c C:ri c: -3 0:, c ~ U) ::r: -&gt; ~ t1 z c o ~ &gt; z ~ c: ::r: :,:::: &gt; tn :;o t1' 0 q&gt; O t1' ;;o O -3 'l:) t1' &gt; t1' :::0 ::r: ~ &gt; c: Zz ~~~ -~o ~-~ ..., z &gt;o :r: 0 c :.::: z ::r: ~3 o0 -e ~~ ~~ ~ 0:, O t1' ... :::0 &lt;Jl U) @ (./) -t1 'l:) c: 'l:) c: :,::::

(.&gt;.)

## -3 &gt; ::r: c: z ~ 0 ... u,

!

I

## "O ~ ~ ~ c::: ~ to c::: "O &gt; ~ -to 0 a: to t &gt;