PERATURAN DAERAH KOTA MA Nomor 2/B Tahun 2010 tentang PAJAK DAERAH (berlaku 30 Desember 2010)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3845);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4199);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4377);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4966);
11. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5059);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
15. Peraturan Pemerintah 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
22. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundangundangan;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
24. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 59);
25. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 62);
26. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2009 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 73);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MALANG dan
WALIKOTA MALANG
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
: PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH.
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Malang.
4. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang.
5. Instansi Pemungut adalah instansi yang oleh Undang-Undang diberi kewenangan untuk memungut pajak daerah.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa ## BAB II
JENIS PAJAK
Pasal 2
Jenis Pajak Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, terdiri atas :
- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Parkir;
- g. Pajak Air Tanah.
PAJAK HOTEL
Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Pajak
BAB III - PAJAK HOTEL
Pasal 3
Dengan nama Pajak Hotel dipungut pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
BAB III - PAJAK HOTEL
Pasal 4
- (1) Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olah raga dan hiburan.
- (2) Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, foto copy, pelayanan cuci, setrika, transportasi dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel.
- (3) Termasuk dalam objek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
- a. motel;
- b. losmen;
- c. rumah penginapan;
- d. rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh);
- e. kegiatan usaha lainnya yang sejenis.
- (4) Tidak termasuk objek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
- a. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah;
- b. Jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya;
- c. Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
- d. Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
- e. Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.
BAB III - PAJAK HOTEL
Pasal 5
- (1) Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.
- (2) Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.
Bagian Kedua Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak
BAB III - PAJAK HOTEL
Pasal 6
Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel.
BAB III - PAJAK HOTEL
Pasal 7
- (1) Tarif Pajak Hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e, ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Tarif Pajak Hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf d, ditetapkan sebesar 5% (lima persen).
BAB III - PAJAK HOTEL
Pasal 8
Besarnya pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
Bagian Ketiga Masa Pajak, Penetapan dan Saat Pajak Terutang
BAB III - PAJAK HOTEL
Pasal 9
Masa Pajak Hotel adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.
BAB III - PAJAK HOTEL
Pasal 10
- (1) Setiap Wajib Pajak Hotel wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.
BAB III - PAJAK HOTEL
Pasal 11
Pajak terutang dalam masa pajak, terjadi pada saat pembayaran kepada pengusaha hotel atau sejak diterbitkan SPTPD.
PAJAK RESTORAN
Bagian Kesatu Nama, Objek dan Subjek Pajak
BAB IV - PAJAK RESTORAN
Pasal 12
Dengan nama Pajak Restoran dipungut pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
BAB IV - PAJAK RESTORAN
Pasal 13
- (1) Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran.
- (2) Pelayanan yang disediakan restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.
- (3) Termasuk objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
- a. rumah makan;
- b. kafetaria;
- c. kantin;
- d. warung;
- e. depot;
- f. bar;
- g. pujasera/ food court;
- h. toko roti/ bakery;
- i. jasa boga/katering;
- j. kegiatan usaha lainnya yang sejenis.
- (4) Tidak termasuk objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan.
BAB IV - PAJAK RESTORAN
Pasal 14
- (1) Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran.
- (2) Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran.
Bagian Kedua Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak
BAB IV - PAJAK RESTORAN
Pasal 15
Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran.
BAB IV - PAJAK RESTORAN
Pasal 16
Tarif Pajak Restoran ditetapkan, sebagai berikut :
- a. Restoran dengan nilai penjualannya diatas Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per bulan sebesar 5% (lima persen);
- b. Restoran dengan nilai penjualannya diatas Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per bulan sebesar 10% (sepuluh persen).
BAB IV - PAJAK RESTORAN
Pasal 17
Besarnya pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
Bagian Ketiga Masa Pajak, Penetapan dan Saat Pajak Terutang
BAB IV - PAJAK RESTORAN
Pasal 18
Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.
BAB IV - PAJAK RESTORAN
Pasal 19
- (1) Setiap Wajib Pajak, wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.
BAB IV - PAJAK RESTORAN
Pasal 20
Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pembayaran kepada restoran.
PAJAK HIBURAN
Bagian Kesatu Nama, Objek dan Subjek Pajak
BAB V - PAJAK HIBURAN
Pasal 21
Dengan nama Pajak Hiburan dipungut pajak atas setiap penyelenggaraan hiburan.
BAB V - PAJAK HIBURAN
Pasal 22
- (1) Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.
- (2) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
- a. tontonan film;
- b. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
- c. kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;
- d. pameran;
- e. diskotik, karaoke, klab malam, bar dan sejenisnya;
- f. sirkus, akrobat, dan sulap;
- g. permainan billyar, golf, dan boling;
- h. pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;
- i. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness center) , dan sejenisnya;
- j. pertandingan olahraga.
BAB V - PAJAK HIBURAN
Pasal 23
- (1) Subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan.
- (2) Wajib Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan.
Bagian Kedua Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak
BAB V - PAJAK HIBURAN
Pasal 24
- (1) Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan.
- (2) Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa hiburan.
BAB V - PAJAK HIBURAN
Pasal 25
- (1) Tarif Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), ditetapkan sebagai berikut :
- a. tontonan film :
1. nasional sebesar 10% (sepuluh persen);
2. impor sebesar 20% (dua puluh persen).
- b. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana sebesar 15% (lima belas persen);
- c. kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya sebesar 15% (lima belas persen);
- d. pameran sebesar 15% (lima belas persen);
- e. diskotik, klab malam, bar, dan sejenisnya sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
- f. karaoke sebesar 20% (dua puluh persen);
- g. sirkus, akrobat, dan sulap sebesar 15% (lima belas persen);
- h. billyar sebesar 15% (lima belas persen);
- i. golf sebesar 25% (dua puluh lima persen);
- j. bolling sebesar 15% (lima belas persen);
- k. pacuan kuda, kendaraan bermotor, tempat rekreasi dan permainan ketangkasan sebesar 15% (lima belas persen);
- l. panti pijat, refleksi, mandi uap/ Spa , dan pusat kebugaran (fitness center) , dan sejenisnya sebesar 25% (dua puluh lima persen);
- m. pertandingan olah raga sebesar 15% (lima belas persen);
- n. hiburan kesenian rakyat/tradisional sebesar 5% (lima persen).
BAB V - PAJAK HIBURAN
Pasal 26
Besaran pokok Pajak Hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1).
Bagian Ketiga Masa Pajak, Penetapan dan Saat Pajak Terutang
BAB V - PAJAK HIBURAN
Pasal 27
- (1) Masa Pajak Hiburan adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.
- (2) Masa Pajak Hiburan yang sifatnya insidentil adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu penyelenggaraan hiburan.
BAB V - PAJAK HIBURAN
Pasal 28
- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan kepada Kepala Daerah selambat-lambatnya 15 (lima belas hari) setelah berakhirnya masa pajak.
- (4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.
BAB V - PAJAK HIBURAN
Pasal 29
Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat penyelenggaraan hiburan atau sejak diterbitkannya SPTPD.
Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Pajak
BAB VI - PAJAK REKLAME
Pasal 30
Dengan nama Pajak Reklame dipungut pajak atas penyelenggaraan reklame.
BAB VI - PAJAK REKLAME
Pasal 31
- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame.
- (2) Objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. reklame papan/ billboard/videotron/megatron dan sejenisnya;
- b. reklame kain;
- c. reklame melekat, stiker;
- d. reklame selebaran;
- e. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
- f. reklame udara;
- g. reklame apung;
- h. reklame suara;
- i. reklame film/ slide ; dan
- j. reklame peragaan.
- (3) Tidak termasuk sebagai objek Pajak Reklame, adalah :
- a. penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
- b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
- c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
- d. reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah, TNI/POLRI dan Partai Politik dengan tidak mencantumkan sponsor produk komersial .
BAB VI - PAJAK REKLAME
Pasal 32
- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang mengunakan reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame.
- (3) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau badan, Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan tersebut.
- (4) Dalam hal reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, Wajib Pajak Reklame adalah pihak ketiga.
Bagian Kedua
Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak
BAB VI - PAJAK REKLAME
Pasal 33
- (1) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame.
- (2) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan
BAB VI - PAJAK REKLAME
Pasal 34
Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).
BAB VI - PAJAK REKLAME
Pasal 35
Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1).
Bagian Ketiga
Masa Pajak, Penetapan, dan Saat Pajak Terutang
BAB VI - PAJAK REKLAME
Pasal 36
- (1) Masa Pajak Reklame Tetap adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.
- (2) Masa Pajak Reklame Insidentil adalah jangka waktu lamanya penyelenggaraan Reklame.
BAB VI - PAJAK REKLAME
Pasal 37
- (1) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD.
- (2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan SKPD, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari kekurangan pajak yang harus dibayar dan ditagih dengan menerbitkan STPD.
BAB VI - PAJAK REKLAME
Pasal 38
Pajak Reklame yang terutang terjadi pada saat penyelenggaraan reklame atau sejak diterbitkan SKPD.
PAJAK PENERANGAN JALAN
Bagian Kesatu Nama, Objek dan Subjek Pajak
BAB VII - PAJAK PENERANGAN JALAN
Pasal 39
Dengan nama Pajak Penerangan Jalan dipungut pajak atas penggunaan tenaga listrik.
BAB VII - PAJAK PENERANGAN JALAN
Pasal 40
- (1) Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.
- (2) Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi seluruh pembangkit listrik.
- (3) Dikecualikan dari objek Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
- a. penggunaan tenaga listrik oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah;
- b. penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan ijin dari instansi teknis terkait.
BAB VII - PAJAK PENERANGAN JALAN
Pasal 41
- (1) Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau badan yang dapat menggunakan tenaga listrik.
- (2) Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik.
- (3) Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh sumber lain, Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah penyedia tenaga listrik.
Bagian Kedua Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak
BAB VII - PAJAK PENERANGAN JALAN
Pasal 42
- (1) Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai Jual Tenaga Listrik.
- (2) Nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan :
- a. dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran, nilai jual tenaga listrik adalah jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian kwh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik;
- b. dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri, nilai jual tenaga listrik dihitung
BAB VII - PAJAK PENERANGAN JALAN
Pasal 43
Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan :
- a. Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain, dengan penggunaan untuk :
- 1) Rumah Tangga sebesar 7% (tujuh persen) dari Nilai Jual Tenaga Listrik;
- 2) Bisnis sebesar 5% (lima persen) dari Nilai Jual Tenaga Listrik;
- 3) Sosial sebesar 0% (nol persen) dari Nilai Jual Tenaga Listrik;
- 4) Pemerintah sebesar 0% (nol persen) dari Nilai Jual Tenaga Listrik;
- 5) Industri sebesar 10% (sepuluh persen) dari Nilai Jual Tenaga Listrik.
- b. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri sebesar 1,5% (satu koma lima persen).
BAB VII - PAJAK PENERANGAN JALAN
Pasal 44
- (1) Besaran pokok Pajak Penerangan Jalan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, dengan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1).
- (2) Hasil penerimaan Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan.
Bagian Ketiga Masa Pajak, Penetapan dan Saat Pajak Terutang
BAB VII - PAJAK PENERANGAN JALAN
Pasal 45
Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.
BAB VII - PAJAK PENERANGAN JALAN
Pasal 46
- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.
BAB VII - PAJAK PENERANGAN JALAN
Pasal 47
- (1) Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat penggunaan tenaga listrik atau sejak diterbitkan SPTPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah rekening listrik.
PAJAK PARKIR
Bagian Kesatu Nama, Objek dan Subjek Pajak
BAB VIII - PAJAK PARKIR
Pasal 48
Dengan nama Pajak Parkir dipungut pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan.
BAB VIII - PAJAK PARKIR
Pasal 49
- (1) Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk tempat penitipan kendaraan bermotor dan penyedia tempat parkir gratis sebagai bentuk layanan kepada pelanggannya.
- (2) Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
- a. penyelenggaraan tempat parkir oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah;
- b. penyelenggaraan tempat parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan oleh karyawannya sendiri.
BAB VIII - PAJAK PARKIR
Pasal 50
- (1) Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor.
- (2) Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir.
Bagian Kedua Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak
BAB VIII - PAJAK PARKIR
Pasal 51
- (1) Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir.
- (2) Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk potongan harga parkir dan parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa parkir.
BAB VIII - PAJAK PARKIR
Pasal 52
Tarif Pajak Parkir ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).
BAB VIII - PAJAK PARKIR
Pasal 53
Besaran pokok Pajak Parkir yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1).
Bagian Ketiga
Masa Pajak, Penetapan dan Saat Pajak Terutang
BAB VIII - PAJAK PARKIR
Pasal 54
Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.
BAB VIII - PAJAK PARKIR
Pasal 55
- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.
BAB VIII - PAJAK PARKIR
Pasal 56
Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat penyelenggaraan parkir atau sejak diterbitkannya SPTPD.
PAJAK AIR TANAH
Bagian Kesatu Nama, Objek dan Subjek Pajak
BAB IX - PAJAK AIR TANAH
Pasal 57
Dengan nama Pajak Air Tanah dipungut pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
BAB IX - PAJAK AIR TANAH
Pasal 58
- (1) Objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- (2) Dikecualikan dari objek Pajak Air Tanah, adalah :
- a. pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, serta peribadatan;
- b. pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah.
BAB IX - PAJAK AIR TANAH
Pasal 59
- (1) Subjek Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- (2) Wajib Pajak Air Tanah adalah orang atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
Bagian Kedua
Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak
BAB IX - PAJAK AIR TANAH
Pasal 60
- (1) Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah nilai perolehan air tanah.
- (2) Nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktorfaktor berikut :
- a. jenis sumber air;
- b. lokasi sumber air;
- c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
- d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
- e. kualitas air; dan
- f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (3) Besarnya nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.
BAB IX - PAJAK AIR TANAH
Pasal 61
Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).
BAB IX - PAJAK AIR TANAH
Pasal 62
Besaran pokok Pajak Air Tanah yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1).
Bagian Ketiga Masa Pajak, Penetapan, dan Saat Pajak Terutang
BAB IX - PAJAK AIR TANAH
Pasal 63
Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.
BAB IX - PAJAK AIR TANAH
Pasal 64
- (1) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD.
- (2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari kekurangan pajak yang harus dibayar dan ditagih dengan menerbitkan STPD.
BAB IX - PAJAK AIR TANAH
Pasal 65
Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah atau sejak diterbitkan SKPD.
WILAYAH PEMUNGUTAN
BAB X - WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 66
Pajak yang terutang dipungut di wilayah Daerah.
PEMUNGUTAN PAJAK
Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan
BAB XI - PEMUNGUTAN PAJAK
Pasal 67
- (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
- (2) Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang
BAB XI - PEMUNGUTAN PAJAK
Pasal 68
- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan :
- a. SKPDKB dalam hal :
1. jika
BAB XI - PEMUNGUTAN PAJAK
Pasal 69
Tata cara penerbitan, tata cara pengisian dan penyampaian SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (3) dan ayat (5), akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.
Bagian Kedua
Surat Tagihan Pajak Daerah
BAB XI - PEMUNGUTAN PAJAK
Pasal 70
- (1) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD :
- a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
- b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
- c. wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih melalui STPD.
Bagian Ketiga
Tata Cara Pembayaran dan Penagihan
BAB XI - PEMUNGUTAN PAJAK
Pasal 71
- (1) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak.
- (2) SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, dan putusan banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (3) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran pajak akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.
BAB XI - PEMUNGUTAN PAJAK
Pasal 72
- (1) Pajak yang terutang
BAB XI - PEMUNGUTAN PAJAK
Pasal 73
- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk atas suatu :
- a. SKPD;
- b. SKPDKB;
- c. SKPDKBT;
- d. SKPDLB;
- e. SKPDN; dan
- f. pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga
BAB XI - PEMUNGUTAN PAJAK
Pasal 74
- (1) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima, harus memberi keputusan atau keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah lewat dan Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
BAB XI - PEMUNGUTAN PAJAK
Pasal 75
- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada pengadilan pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga)
bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan putusan banding.
BAB XI - PEMUNGUTAN PAJAK
Pasal 76
- (1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak
BAB XI - PEMUNGUTAN PAJAK
Pasal 77
- (1) Atas permohonan wajib pajak atau karena jabatannya, Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat membetulkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk, dapat :
- a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya;
- b. mengurangkan atau membatalkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;
- c. mengurangkan atau membatalkan STPD;
- d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
- e. mengurangkan ketetapan pajak terutang ## BAB XII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
BAB XI - PEMUNGUTAN PAJAK
Pasal 78
- (1) Atas kelebihan pembayaran pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah dilampaui dan Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.
- (8) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.
KEDALUWARSA PENAGIHAN
BAB XIII - KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 79
- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh apabila :
- a. diterbitkan surat teguran dan/atau surat paksa; atau
- b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran dan surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat paksa tersebut.
- (4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
BAB XIII - KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 80
- (1) Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan keputusan penghapusan piutang pajak daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.
PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN
BAB VIX - PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN
Pasal 81
- (1) Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan nilai penjualan paling sedikit Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
- (2) Kriteria Wajib Pajak dan penentuan besaran nilai penjualan serta tata cara pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.
BAB VIX - PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN
Pasal 82
- (1) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundangan-undangan perpajakan.
- (2) Wajib Pajak yang diperiksa wajib :
- a. memperlihatkan dan/atau menunjukkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek pajak yang terutang;
- b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
- c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Tata cara pemeriksaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.
INSENTIF PEMUNGUTAN
BAB XV - INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 83
- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan pajak dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Petunjuk pelaksanaan dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.
KETENTUAN KHUSUS
BAB XVI - KETENTUAN KHUSUS
Pasal 84
- (1) Setiap Pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), yaitu :
- a. pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan;
- b. pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Kepala Daerah berwenang memberi izin tertulis kepada Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Kepala Daerah dapat memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5), harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.
PENYIDIKAN
BAB XVII - PENYIDIKAN
Pasal 85
- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti mengenai keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana bidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang dikaitkan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan/atau
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
BAB XVIII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 86
- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.
BAB XVIII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 87
Tindak pidana di bidang perpajakan daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak atau berakhirnya bagian tahun pajak atau berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan.
BAB XVIII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 88
- (1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- (2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar.
- (4) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), sesuai dengan sifatnya adalah menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau badan selaku wajib pajak, karena itu dijadikan tindak pidana pengaduan.
BAB XVIII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 89
Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 dan Pasal 88 ayat (1), merupakan penerimaan negara.
BAB XIX - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 90
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Pajak yang masih terutang ## BAB XX KETENTUAN PENUTUP
BAB XIX - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 91
Pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.
BAB XIX - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 92
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :
1. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Tahun 1998 Nomor 2/A) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
2. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Tahun 1998 Nomor 4/A) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
3. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2002 Nomor 1/B) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
4. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2002 Nomor 7/B) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
5. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2002 Nomor 8/B) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
6. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2002 Nomor 9/B) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB XIX - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 93
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Malang.

Penetapan: Ditetapkan di Malang pada tanggal 30 Desember 2010

Penandatangan: WALIKOTA MALANG,

Verifikasi: ttd. Drs. PENI SUPARTO, M.AP

Penetapan: Diundangkan di Malang pada tanggal 31 Desember 2010

Penandatangan: ## SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

Verifikasi: ttd. Dr. Drs. H. SHOFWAN, SH, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19580415 198403 1 012 ## LEMBARAN DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2010 NOMOR B SERI 2

Penandatangan: Salinan sesuai aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, DWI RAHAYU, SH, M.Hum. Pembina NIP. 19710407 199603 2 003
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 16 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH
## I. UMUM
Bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah memberikan kewenangan yang semakin besar kepada Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, khususnya pada sektor pajak.
Berkaitan dengan pemberian kewenangan tersebut, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka perluasan kewenangan perpajakan bagi daerah dilakukan dengan memperluas basis pajak daerah dan memberikan kewenangan kepada Daerah dalam penetapan tarif.
Berdasarkan pertimbangan tersebut, perluasan basis pajak daerah dilakukan dengan memperluas basis pajak yang sudah ada, mendaerahkan pajak pusat dan menambah jenis pajak baru. Sehubungan dengan hal tersebut, perluasan basis pajak tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip pajak yang baik, maka diperlukan pedoman dalam bentuk Peraturan Daerah.
Peraturan Daerah ini sebagai instrumen dan sarana mengoptimalkan pajak daerah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang sangat penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah.
## II. PASAL DEMI PASAL
##
PENJELASAN
Pasal 1
Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini. Dengan adanya pengertian tentang istilah tersebut dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal yang bersangkutan sehingga para pihak yang berkaitan dengan Pajak Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, dalam melaksanakan hak dan kewajibannya dapat berjalan dengan lancar dan akhirnya dapat dicapai tertib administrasi. Pengertian ini diperlukan karena istilah-istilah tersebut mengandung pengertian yang baku dan teknis dalam bidang Pajak Daerah.
PENJELASAN
Pasal 2
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 3
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 4
Ayat (1) Cukup jelas. Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Kegiatan usaha lainnya yang sejenis, diantaranya home stay, guest house , wisma penginapan dan pesanggrahan. Ayat (4) Cukup jelas. Huruf a Cukup jelas. Huruf b Pengecualian apartemen, kondominium, dan sejenisnya didasarkan