PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU Nomor 11 Tahun 2014 tentang TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN OLEH PERUSAHAAN (berlaku 15 September 2014)
Pembukaan
Menimbang :
- a. bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan, merupakan kewajiban bagi setiap perusahaan yang menjalankan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;
- b. bahwa kehadiran perusahaan bukan lagi sekedar kegiatan ekonomi untuk menciptakan profit demi keberlangsungan usahanya dan peningkatan pendapatan asli daerah, melainkan juga bertanggung jawab terhadap aspek sosial dan lingkungan;
- c. bahwa untuk memberikan arahan, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat, maka diperlukan pengaturan tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh perusahaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan oleh Perusahaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar
- Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4727);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Tebatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
9. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
12. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dan Usaha Kecil dan Bina Lingkungan;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU dan BUPATI KAPUAS HULU
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN OLEH PERUSAHAAN.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
4. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan oleh Perusahaan adalah tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh Perusahaan yang diwujudkan melalui peran serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
5. Pendayagunaan adalah suatu cara atau usaha dalam upaya mendatangkan manfaat yang lebih besar, tepat guna dan berhasil guna.
6. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.
7. Sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan non hayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.
8. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan mahluk hidup, teramasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahtreraan manusia serta mahluk lain.
9. Kemitraan adalah usaha kerjasama antara usaha kecil dan menengah dengan usaha besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan.
10. Pemberdayaan adalah serangkaian upaya untuk mentransformasikan kesadaran, akses sumber daya dan kemampuan meningkatkan kemandirian, mengelola diri sendiri dan lingkungan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan.
11. Asas yang digunakan dalam Pendayagunaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan oleh Perusahaan diselenggarakan ## BAB II HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Kesatu Hak Perusahaan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Setiap perusahaan berhak atas kenyamanan, keamanan, pelayanan yang bermutu, perlakuan yang sama dalam rangka pendayagunaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan oleh Perusahaan.
- (2) Setiap perusahaan berhak diikutsertakan dalam setiap tahapan pelaksanaan pendayagunaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan oleh Perusahaan.
Bagian Kedua Kewajiban Perusahaan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Setiap perusahaan berkewajiban :
- a. melaksanakan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan oleh Perusahaan;
- b. mengalokasikan anggaran untuk Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan oleh Perusahaan secara transparan dan berkelanjutan; dan
- c. memberikan laporan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan oleh Perusahaan secara berkala kepada Bupati.
BAB III - PERENCANAAN
Pasal 4
Perencanaan Pendayagunaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan oleh Perusahaan meliputi:
- a. sosialisasi;
- b. identifikasi masalah dan kebutuhan masyarakat;
- c. perumusan rencana aksi;
- d. penerapan program; dan
- e. evaluasi program.
BAB IV - PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 5
- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berperan serta dalam pendayagunaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan oleh Perusahaan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. identifikasi masalah;
- b. merumuskan rencana aksi penerapan program dan evaluasi; dan
- c. penilaian terhadap program yang dijalankan.
- (3) Dalam melaksanakan hak dan kepentingan masyarakat, masyarakat dapat membentuk institusi yang mewakili masyarakat untuk berhubungan dengan Pemerintah Daerah dan Perusahaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB V - KOORDINASI
Pasal 6
- (1) Pemerintah Daerah merupakan koordinator pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan oleh Perusahaan di daerah untuk menyerasikan program dan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan antar Pemerintah Daerah, serta antara perusahaan dengan program Pemerintah Daerah dan kebutuhan masyarakat.
- (2) Koordinasi yang dilakukan secara tripartit, antara Pemerintah Daerah, perusahaan dan masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
PENDAYAGUNAAN PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN OLEH PERUSAHAN
BAB VI - PENDAYAGUNAAN PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN OLEH PERUSAHAN
Pasal 7
- (1) Pendayagunaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan oleh Perusahaan dilakukan secara bertahap, terpadu dan berkelanjutan.
- (2) Pendayagunaan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dilakukan
BAB VI - PENDAYAGUNAAN PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN OLEH PERUSAHAN
Pasal 8
- (1) Pendayagunaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan oleh Perusahaan, dapat dikelola:
- a. mandiri atau langsung oleh perusahaan;
- b. yayasan atau organisasi sosial perusahaan;
- c. mitra dengan lembaga sosial non-pemerintah, instansi pemerintah, perguruan tinggi, media massa atau lembaga non-profit lainnya.
- (2) Pilihan pendayagunaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan oleh Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan bersama secara tripartit.
BAB VII - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Pasal 9
- (1) Pemberdayaan masyarakat dilaksanakan dalam rangka peningkatan kapasitas ekonomi, sosial, lingkungan secara berkelanjutan, dan kemandirian ekonomi.
- (2) Program pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pelatihan:
- a. pelatihan;
- b. pemberian modal;
- c. penguatan manajemen dan teknologi; dan
- d. perluasan akses terhadap pelayanan ekonomi, sosial dan lingkungannya.
Bagian Kesatu Pengawasan
BAB VIII - PENGAWASAN DAN SANKSI
Pasal 10
- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap interaksi antara perusahaan Pemerintah Daerah mengawasi interaksi antara perusahaan dengan masyarakat dalam pelaksanaan pendayagunaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan oleh Perusahaan.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikutsertakan unsur perusahaan dan masyarakat.
Bagian Kedua Sanksi
BAB VIII - PENGAWASAN DAN SANKSI
Pasal 11
- (1) Setiap perusahaan yang tidak mememenuhi kewajiban sebagimana dimaksudkan dalam Pasal 3 dapat dikenakan sanksi administratiif berupa teguran, usulan pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha dan pencabutan kegiatan usaha oleh instansi yang berwenang.
- (2) Setiap perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 3 dikenakan sanksi penilaian.
- (3) Penilaian jenjang sanksi sebagaimana dimaksudkan ayat (2) tersebut bersifat terbuka.
BAB IX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Penetapan: Ditetapkan di Putussibau pada tanggal 15 September 2014

Penandatangan: BUPATI KAPUAS HULU, A.M. NASIR

Penetapan: Diundangkan di Putussibau pada tanggal 2 Januari 2015

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU, ## MUHAMMAD SUKRI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2015 NOMOR 2 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU, PROVINSI KALIMANTAN BARAT: (11)/(2014)
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
## NOMOR 11 TAHUN 2014
TENTANG
## TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN OLEH PERUSAHAAN
## I. UMUM
Perubahan lingkungan yang dinamis, dipicu oleh kekuatan internal dan eksternal telah memposisikan para pelaku bisnis untuk menjalankan kegiatan usahanya secara lebih bertanggung jawab. Orientasi kegiatan usahanya, tidak saja harus selalu meningkatkan laba dan kinerja, tetapi wajib peduli dengan permasalahan sosial dan lingkungan sekitarnya. Dahulu memang manusia berpandangan bahwa tujuan peradapan dan kehidupan adalah untuk mendominasi dan mengendalikan alam, lingkungan hidup beserta makhluk hidup lainnya. Peradigma ini kemudian berubah bahwa manusia adalah bagian dari ekosistem yang terintegrasi, oleh karenanya manusia memiliki kewajiban etis terhadap sesama manusia dan alam lingkungan sekitarnya.
Semakin besar kekayaan dan cakupan usahanya para pelaku bisnis ternyata membawa dampak yang signifikan terhadap kualitas kehidupan manusia baik individu maupun masyarakat. Realitas inilah yang mendasari penghadiran Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan oleh Perusahaan, yang menekankan pada tanggung jawab perusahaan bukan lagi sekedar aktivitas ekonomi, melainkan tanggung jawab sosial termasuk lingkungan. Substansi keberadaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan oleh Perusahaan adalah dalam rangka memperkuat kemampuan perusahaan untuk beradaptasi dengan lingkungannya, komunitas dan stakeholders yang terkait baik lokal, nasional maupun global. Melalui Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan oleh Perusahaan sejatinya mengandung makna bahwa perusahaan memiliki kewajiban moral dan hukum untuk berlaku jujur, transparan, mematuhi hukum, menjunjung integritas dan tidak korupsi, karena mekanisme Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan oleh Perusahaan menekankan pada praktik bisnis yang etis/bermoral dan berkelanjutan secara ekonomi, sosial dan lingkungan.
Pengaturan mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan yang diadopsi dalam berbagai peraturan perundang-undangan, merupakan langkah responsif dan progresif dari dunia hukum. Namun demikian, dalam tataran implementasinya masih belum berdaya guna secara optimal.
Atas dasar tersebut peranan pemerintah sebagai pemangku kewajiban pada semua tingkatan untuk dapat menjamin adanya regulasi dan implementasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan oleh Perusahaan yang aplikatif dan berkelanjutan.
## II. PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup jelas. Pasal 2 Cukup jelas. Pasal 3 Cukup jelas. Pasal 4 Rancang bangun perencanaan dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi yang mengikutsertakan seluruh komponen dalam penyelenggaraan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan oleh Perusahaan. Pasal 5 Cukup jelas. Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 Cukup jelas. Pasal 9 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan oleh Perusahaan yang terpisahpisah disatukan dalam pola kemitraan antara perusahaan, pemerintah, perguruan tinggi secara berkesinambungan agar tepat sasaran dan efektif. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 10 Cukup jelas. Pasal 11 Cukup jelas. Pasal 12 Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR 18