PERATURAN DAERAH KOTA BI Nomor 23 Tahun 2013 tentang LARANGAN MERUSAK POHON DAN PEMBERIAN IZIN PENEBANGAN POHON (berlaku 20 Desember 2013)
Pembukaan
Menimbang
:
Mengingat :
- a. bahwa dalam rangka melindungi dan melestarikan keberadaan pohon yang berfungsi sebagai peneduh, penyerap polusi udara, peredam kebisingan, pemecah angin, pembatas pandang, pencegah intrusi air laut, penahan longsor, perlu upaya pengendalian dan penanggulangan pengrusakan dan penebangan pohon;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Larangan Merusak Pohon dan Pemberian Izin Penebangan Pohon;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
Menetapkan
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Perencanaan Kawasan Perkotaan;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13 Tahun 2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penataan Ruang;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BITUNG
DAN WALIKOTA BITUNG
MEMUTUSKAN :
: PERATURAN DAERAH TENTANG LARANGAN MERUSAK POHON DAN PEMBERIAN IZIN PENEBANGAN POHON.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Kota adalah Kota Bitung.
2. Pemerintah Kota adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bitung.
4. Dinas adalah Dinas Tata Ruang Kota Bitung.
5. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Dinas Tata Ruang.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
7. Pihak tertentu adalah Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan.
8. Izin adalah izin yang diberikan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk untuk menebang pohon dan berhak memiliki kayu dari hasil penebangan pohon.
9. Merusak adalah membuat keadaan tidak utuh atau tidak sempurna seperti semula yang disebabkan oleh tindakan pemangkasan, penggusuran, pengulitan dan tercemarnya oleh tindakan pembuangan bahan-bahan yang mengandung kimia, baik organik maupun anorganik atau tindakan lainnya yang mengakibatkan kerusakan dan kematian pohon.
10. Penebangan adalah perbuatan menebang atau memotong pohon, memangkas dahan/cabang, ranting dan daun dengan cara apapun yang dapat mengakibatkan pohon tersebut rusak atau mati.
11. Pohon adalah semua tumbuhan berbatang pokok tunggal berkayu keras yang ditanam dan yang tumbuh pada lokasi jalur hijau, ruang milik jalan (Rumija), taman kota, hutan kota, lingkungan permukiman, lingkungan perkantoran, pusat perdagangan dan jasa, kawasan perindustrian dan lokasi pendidikan dan kesehatan, taman hiburan dan rekreasi, tempat olahraga, sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar mata air dan taman pemakaman yang berfungsi sebagai paru-paru kota.
12. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penataan Ruang adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan tindak pidana Penataan Ruang.
13. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bitung.
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Bagian Kesatu Maksud
BAB II - MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2
Maksud dari Peraturan Daerah ini adalah untuk mengatur, membina, mengendalikan dan mengawasi setiap kegiatan merusak dan menebang pohon.
Bagian Kedua Tujuan
BAB II - MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 3
Tujuan dari Peraturan Daerah ini adalah :
- a. untuk melindungi dan melestarikan keberadaan pohon;
- b. untuk menghindari dan menertibkan kegiatan merusak pohon yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan secara sengaja; dan
- c. untuk mengendalikan kegiatan penebangan pohon yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan secara sembarangan melalui pemberian izin.
Bagian Ketiga Ruang Lingkup
BAB II - MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 4
Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mengatur ketentuan mengenai larangan merusak pohon dan pemberian izin penebangan pohon.
BAB III - LARANGAN
Pasal 5
- (1) Setiap orang atau badan dilarang merusak pohon.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang membuang sampah/limbah yang mengandung zat kimia organik dan anorganik pada lokasi pohon yang dapat mengakibatkan rusak atau matinya pohon.
- (3) Setiap orang atau badan dilarang melakukan kegiatan atau tindakan yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan kerusakan dan/atau matinya pohon.
BAB IV - KETENTUAN PERIZINAN
Pasal 6
Setiap orang atau badan yang akan menebang pohon, harus mendapat izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
BAB IV - KETENTUAN PERIZINAN
Pasal 7
Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, diberikan dalam hal :
- a. mengganggu jaringan utilitas kota yang meliputi jaringan yang diadakan oleh Perusahaan Listrik Negara, PT. Telekomunikasi, Perusahaan Daerah Air Minum dan instansi utilitas lainnya; dan
- b. pada atau di sekitar lokasi pohon yang ditebang akan didirikan suatu bangunan/pembuatan akses jalan masuk pekarangan untuk keperluan Pemerintah, Badan atau perorangan.
BAB IV - KETENTUAN PERIZINAN
Pasal 8
- (1) Penebangan pohon yang dilakukan oleh Dinas dalam rangka pemeliharaan dan perawatan dengan tetap
BAB IV - KETENTUAN PERIZINAN
Pasal 9
- (1) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, harus diajukan surat permohonan izin kepada Walikota.
- (2) Dalam surat permohonan izin harus menyebutkan tujuan penebangan, lokasi dan jumlah pohon yang akan ditebang serta keterangan lainnya yang diperlukan.
- (3) Izin dapat diberikan apabila telah memenuhi persyaratan dan sesuai tata cara pemberian izin yang berlaku.
- (4) Persyaratan dan tata cara pemberian izin penebangan pohon diatur dengan Peraturan Walikota.
BAB IV - KETENTUAN PERIZINAN
Pasal 10
Izin penebangan pohon hanya digunakan untuk 1 (satu) kali penebangan pohon, dengan lokasi dan jumlah yang telah ditetapkan dalam surat izin.
BAB IV - KETENTUAN PERIZINAN
Pasal 11
- (1) Pemegang izin berkewajiban untuk :
- a. melaksanakan penggantian atas pohon yang ditebang dengan pohon yang jenisnya ditentukan oleh Dinas untuk ditanam kembali pada lokasi lain yang ditentukan dengan tetap mengutamakan untuk ditanam disekitar lokasi pohon yang telah ditebang;
- b. mempertahankan keserasian/keindahan pohon dalam melakukan kegiatan penebangan pohon, dalam pengertian pemangkasan dahan/cabang/ranting dan daun pohon;
- c. melakukan penebangan sesuai dengan izin yang telah diberikan;
- d. mentaati semua persyaratan yang telah ditetapkan dalam Surat izin; dan
- e. melaksanakan penebangan sesuai petunjuk dan pengawasan pejabat yang ditunjuk.
- (2) Kewajiban penggantian pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan sebagai berikut :
- a. penebangan pohon yang pangkal batangnya berdiameter sampai dengan 10 cm (sepuluh sentimeter), jumlah penggantian sebanyak 10 (sepuluh) pohon;
- b. penebangan pohon yang pangkal batangnya berdiameter lebih dari 10 cm (sepuluh sentimeter) sampai dengan 30 cm (tiga puluh sentimeter), jumlah penggantian sebanyak 15 (lima belas) pohon;
- c. penebangan pohon yang pangkal batangnya berdiameter lebih dari 30 cm (tiga puluh sentimeter) sampai dengan 50 cm (lima puluh sentimeter), jumlah penggantian sebanyak 20 (dua puluh) pohon;
- d. penebangan pohon yang pangkal batangnya berdiameter lebih dari 50 cm (lima puluh sentimeter), jumlah penggantian sebanyak 30 (tiga puluh) pohon dengan diameter 10 cm (sepuluh sentimeter); dan
- e. pangkal batang pohon sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, adalah ketinggian ± 10 cm (sepuluh sentimeter) dari permukaan tanah.
BAB V - PENGAWASAN DAN PENERTIBAN
Pasal 12
- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara terkoordinasi dengan instansi terkait.
- (3) Penertiban atas pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.
SANKSI ADMINISTRASI
BAB VI - SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 13
- (1) Bagi pemegang izin yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), maka izin dicabut.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didahului dengan perintah tertulis untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), yang dikeluarkan oleh Walikota.
BAB VI - SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 14
Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, diwajibkan untuk melaksanakan penggantian atas pohon yang telah dirusak atau ditebang dengan pohon yang jenisnya ditentukan oleh Dinas, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. pohon yang pangkal batangnya berdiameter sampai dengan 10 cm (sepuluh sentimeter), jumlah penggantian sebanyak 20 (dua puluh) pohon;
- b. penebangan pohon yang pangkal batangnya berdiameter lebih dari 10 cm (sepuluh sentimeter) sampai dengan 30 cm (tiga puluh sentimeter), jumlah penggantian sebanyak 30 (tiga puluh) pohon;
- c. pohon yang pangkal batangnya berdiameter lebih dari 30 cm (tiga puluh sentimeter) sampai dengan 50 cm (lima puluh sentimeter), jumlah penggantian sebanyak 40 (empat puluh) pohon; dan
- d. pohon yang pangkal batangnya berdiameter lebih dari 50 cm (lima puluh sentimeter), jumlah penggantian sebanyak 60 (enam puluh) pohon.
BAB VII - KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 15
- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
- c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Polisi Negara Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik Polisi Negara Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada penuntut hukum, tersangka atau keluarganya; dan
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
KETENTUAN PIDANA
BAB VIII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 16
- (1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
BAB IX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bitung. PARAF HIERARKI

Penetapan: Ditetapkan di Bitung Pada tanggal 20 Desember 2013

Penandatangan: Wakil Walikota

Penandatangan: Sekretaris Daerah Kota Asisten Administrasi Umum Kabag. Hukum Kasubag Perundang-undangan Staf Pengelola PARAF KOORDINASI

Penandatangan: Kepala Dinas Tata Ruang

Penetapan: Diundangkan di Bitung Pada tanggal 20 Desember 2013

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KOTA, ttd Drs. EDISON HUMIANG, M.Si PEMBINA UTAMA MADYA NIP. 19610804 198603 1 016 LEMBARAN DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2013 NOMOR 44

Penandatangan: WALIKOTA BITUNG , ttd HANNY SONDAKH
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG NOMOR 23 TAHUN 2013
## TENTANG
## LARANGAN MERUSAK POHON DAN PEMBERIAN IZIN PENEBANGAN POHON
## I. UMUM
Lingkungan adalah segala sesuatu yang mempunyai kaitan dengan kehidupan. Dan dalam suatu kehidupan, lingkungan mempunyai pengaruh yang sangat besar. Menurunnya kuantitas dan kualitas ruang terbuka publik yang ada di perkotaan, baik berupa ruang terbuka hijau (RTH) dan ruang terbuka non-hijau telah mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungan perkotaan seperti sering terjadinya banjir di perkotaan, tingginya polusi udara dan meningkatnya kerawanan sosial (kriminalitas dan krisis sosial), menurunnya produktivitas masyarakat karena terbatasnya ruang publik yang tersedia untuk interaksi sosial.
Dalam upaya mewujudkan ruang yang nyaman, produktif dan berkelanjutan, maka Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk melindungi lingkungan di daerahnya sendiri diantaranya dengan memberikan perhatian yang cukup terhadap keberadaan pohon sebagai bagian dari ruang terbuka hijau.
Sesuai dengan hakekat Negara Republik Indonesia sebagai Negara Hukum maka larangan merusak pohon dan pemberian izin penebangan pohon haruslah diberi dasar hukum yang jelas, tegas dan menyeluruh guna menjamin kepastian hukum dari kegiatan pemeliharaan atau perlindungan pohon.`Hal ini untuk mencegah perusakan pohon dan penebangan tanpa izin oleh warga maupun pelaku usaha tidak terjadi lagi.
## II. PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 2
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 3
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 4
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 5
Ayat (1) Cukup jelas. Cukup Jelas Ayat (2) Cukup jelas. Zat kimia adalah semua materi dengan komposisi kimia tertentu. Zat kimia organik kebanyakan berasal dari makhluk hidup dan beberapa dari hasil sintesis, lebih mudah terbakar, struktur lebih rumit, semua mengandung unsur karbon dan hanya dapat larut dalam pelarut organik. Zat kimia anorganik berasal dari sumber daya alam mineral (bukan makhluk hidup), tidak mudah terbakar, struktur sederhana, tidak semua memiliki unsur karbon, dapat larut dalam pelarut air atau organik. Ayat (3) Cukup jelas. Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 6
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 7
Utilitas adalah sarana penunjang untuk pelayanan lingkungan.
PENJELASAN
Pasal 8
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 9
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 10
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 11
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 12
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 13
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 14
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 15
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 16
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 17
Cukup Jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BITUNG NOMOR 126