PERATURAN WALIKOTA MA Nomor 01. Tahun 2011 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN NOMOR 35 TAHUN 2010 TENTANG TARIF BIAYAPERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PER (berlaku 3 Januari 2011)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
WALIKOTA BANJARMASIN
PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 01. A TAHUN 2011 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN NOMOR 35 TAHUN 2010 TENTANG TARIF BIAYAPERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYATDAERAH, PEGAWAI NEGERISIPIL, DAN PEGAWAITIDAK TETAP LINGKUP PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BANJARMASIN,
- a. bahwa dalam rangka memaksimalkan pelayanan publik serta memperhatikan karakteristik pekerjaan dan beban tugas satuan kerja perangkat daerah ,maka Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 35 Tahun 2010 tentang Tarif Biaya Penalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.Pegawai Negeri Sipil.Dan Pegawai Tidak tetap Lingkup Pemerintah Kota Banjaramasin, perlu untuk dirubah karena ada ketentuan dalam pelaksanaannya menyesuaikan dengan perkembangan dan dinamikapemerintahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Banjarmasin;
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
O
^
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentan Pemerinatahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemenntah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan Perundangan dan Penyebariuasan peraturan perundang-undangan;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1990 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
O
\_ ~
Menetapkan
:
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01 /PM/2/2009 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2010.
20. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemenntah Yang Menjadi Kewenangan Pemenntah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
21. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 25 );
22. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 18 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 18):
23. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 25 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 25).
MEMUTUSKAN
- PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN NOMOR 35 TAHUN 2010 TENTANG TARIF BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP LINGKUP PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 35 Tahun 2010 tentang Tarrf Biaya Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.Pegawai negeri Sipil, Dan Pengawai Tidak Tetap Lingkup Pemenntah Kota Banjarmasin ( Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2010 Nomor 35) diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum Pasai 1 ditambah (1) satu angka yang semula (12) dua belas angka menjadi 13 (tiga belas) angka sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Banjarmasin;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
O
O
3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin;
4. Pejabat Negara.Pegawai Negeri Sipil.dan Pegawai Tidak Tetap adalah Pejabat Negara.Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
5. Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Pimpinan dan Anggota DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD serta Anggota DPRD Kota Banjarmasin;
6. Peqalanan Dinas adalah Perjalanan dinas yang dilakukan oleh pegawai Negeri Sipil, atau Pegawai Tidak Tetap atau pejabat lainnya yang disamakan baik secara perseorangan maupun secara bersamaan dari tempat kedudukannya ketempat yang d'rtuju;
7. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah Perjalanan keluar tempat kedudukan dengan tujuan daerahKabupaten/Kota yang ada dalam wilayah Propinsi Kalimantan Selatan, yang jaraknya sekurang-kurangnya 5 (lima) kilometer dari batas kota ketempat kedudukan;
8. Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah perjalanan keluar tempat kedudukan dengan tujuan daerah Propinsi/Kabupaten/Kota di luar wilayah Propinsi Kalimantan Selatan;
9. Ad Cost (Biaya RiiJ) adalah biaya yang dikeJuarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah;
10. Lumsum adalah uang yang dibayar sekaligus untuk semua biaya;
11. Datasering adalah penugasan sementara waktu;
10. 12.Tempat Bertolak adalah tempat/kota melanjutkan perjalanan dinas ke kota tujuan;
13. Perjalanan dinas khusus dalam kota adalah perjalanan dinas yang dilakukan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam wilayah Kota Banjarmasin
Pasal 12
- (1) Biaya perjalanan khusus dalam kota Banjarmasin untuk keperiuan mengantar surat/laporan, konsuttasi , koordinasi, menghadiri seminar, rapat-rapat, acara pembukaan dan/atau yang sejenisnya , dapat diberikan biaya , disertai surat tugas yang besamya sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Biaya perjalanan dinas dalam daerah kota Banjarmasin, dapat diberikan dalam menunjang tugas satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan karakteristik khusus pekerjaan dan beban tugas pejabat atau pegawai yang bersangkutan.
- (3) Stfat karakteristik khusus pekerjaan dan beban tugas yang dapat diberikan biaya dan surat perintah perjalanan dinas dalam daerah kota Banjarmasin, ditetapkan dengan keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan, disen^ai Surat Tugas.


n

r^

3. Lampiran II Peraturan Walikota Nomor 35 Tahun 2010 hurup Bdirubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
- B. TARIF BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH KOTA BANJARMASIN
4. Lampiran IV Peraturan Walikota Nomor 35 Tahun 2010 huruf A, B, C, D dan E tentang Tarif Biaya Transportasi Dalam Daerah dan Dalam Kota Walikota/Wakil Walikota/Pimpinan DPRD, Pejabat Eselon U/Anggota DPRD, Pejabat Eselon III, Eselon IV dan Staf dihapus dan tidak berlaku lagi.

| NO. | URAIAN | UANG HARIAN PER HAR1 | KET. |
|-------|-------------------------------------|------------------------|--------|
| | Walikota/Wawali/Sekda/Pimpinan DPRD | 150.000,- | |
| | Pejabat Eselon ll/Anggota DPRD | 100.000,- | |
| | Eselon III | 75.000,- | |
| 4^ | Eselon IV | 60.000,- | |
| 5. | Staf Gol. IV/HI/PTT | 50.000,- | |
| | Staf Gol. II/I/PTT | 45.000,- | |

## Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin Pada Tanggal, 3 Januari 2011

WALIKOTA BANJARMASIN


Diundangkan di Banjarmasin Pada tanggal, 4 Januari 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,


BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2011 NOMOR 01a