PERATURAN BUPATI RI Nomor 41 Tahun 2016 tentang PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBIAYAAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT MISKIN PENERIMA BANTUAN IURAN DAERAH DI KABUPATEN BANYUWANGI (berlaku 1 November 2016)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
- a. bahwa dengan diberlakukannya Sistem Jaminan Kesehatan Nasional oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan dalam rangka memberikan akses pelayanan kesehatan yang lebih luas bagi masyarakat miskin, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mempunyai kebijakan untuk mendaftarkan masyarakat miskin dan menanggung premi kepesertaannya pada Jaminan Kesehatan Nasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kesehatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pembiayaan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Penerima Bantuan Iuran Daerah Di Kabupaten Banyuwangi;
- 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur juncto UndangUndang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Mengadakan Perubahan Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 2 dari hal Pembentukan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 32);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
1
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahan 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83);
9. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
10. Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa;
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 ) ;
12. Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah RI Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Pemerintah RI Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372)
16. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;
17. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional;
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
24. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 595/ Menkes/SKA/11/1993 tentang Standar Pelayanan Medis;
25. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 228/Menkes/ SK/III/2002 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit yang Wajib Dilaksanakan Daerah;
26. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 922/Menkes/SK/II/2004 tentang Pedoman Teknis Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
27. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 72 Tahun 2012, tentang Sistem Kesehatan Nasional;
28. Keputusan Menteri Sosial Republlik Indonesia Nomor: 146/HUK/2013 tentang Penerapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
29. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 147/HUK/2013 tentang Penetapan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan;
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Daerah di Jawa Timur;
31. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 4 tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Daerah di Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 62 Tahun 2012;
Menetapkan
32. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 86 Tahun 2014 tentang Mekanisme Pengajuan Klaim Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Peserta Jamkesda;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah ketiga kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2014;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi;
35. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 54 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi;
36. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 28 Tahun 2013 tentang Indikator Keluarga Miskin di Kabupaten Banyuwangi.
MEMUTUSKAN:
: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBIAYAAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT MISKIN PENERIMA BANTUAN IURAN DAERAH DI KABUPATEN BANYUWANGI.
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Banyuwangi;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;
3. Bupati adalah Bupati Banyuwangi;
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi;
5. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyuwangi;
6. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi;
7. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi;
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi;
9. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan nasional;
10. Penerima Bantuan Iuran Daerah yang selanjutnya disebut PBI-D adalah masyarakat miskin yang menjadi anggota Jaminan Kesehatan Nasional pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang pembayaran preminya ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;
11. Premi adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan sebagai kewajiban dari tertanggung atas keikutsertaannya di asuransi.
MAKSUD DAN TUJUAN
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
Maksud penyusunan peraturan bupati ini adalah untuk memberikan pedoman pelaksanaan pembiayaan kesehatan bagi masyarakat miskin agar tercapai derajat kesehatan yang optimal secara efektif dan efisien.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3
Tujuan penyusunan peraturan bupati ini adalah untuk:
- (1) Memberikan perlindungan kesehatan kepada peserta untuk memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan;
- (2) Meningkatkan akses masyarakat miskin untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang lebih komprehensif;
- (3) Memberikan pelayanan kesehatan sesuai standard dan prosedur yang dilaksanakan dengan mudah dan profesional sehingga terkendali mutu dan biayanya;
- (4) Memberikan pedoman pengelolaan keuangan yang jelas dan dapat dilaksanakan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.
KEPESERTAAN
BAB III - KEPESERTAAN
Pasal 4
Sasaran Penerima Bantuan Iuran Daerah (PBI-D) adalah:
- (1) Masyarakat miskin yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sebagai Penerima Bantuan Iuran Daerah;
- (2) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi melakukan verifikasi dan validasi terhadap calon PBI-D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan mengusulkan secara periodik setiap 3 (tiga) bulan kepada Bupati untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (3) PBI-D yang telah ditetapkan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didaftarkan ke BPJS Kesehatan ## BAB IV
PENGORGANISASIAN
BAB III - KEPESERTAAN
Pasal 5
- (1) Dalam pelaksanaan integrasi masyarakat miskin menjadi PBI-D kedalam BPJS Kesehatan dibentuk tim koordinasi dan tim pelaksana yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (2) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melaksanakan koordinasi penyelenggaraan integrasi kedalam Program JKN yang melibatkan lintas sektor dan stakeholder terkait dalam berbagai kegiatan seperti koordinasi, sinkronisasi, pembinaan, pengendalian dll;
- (3) Tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melaksanakan kegiatan yang meliputi kegiatan manajemen, pelayanan, pemantauan dan pengawasan pelayanan serta administrasi keuangan.
VERIFIKASI DAN VALIDASI
BAB V - VERIFIKASI DAN VALIDASI
Pasal 6
Verifikasi dan validasi data masyarakat miskin yang akan diusulkan dan ditetapkan sebagai PBI-D dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
MEKANISME PEMBAYARAN PREMI
BAB VI - MEKANISME PEMBAYARAN PREMI
Pasal 7
- (1) Pembiayaan program dimaksud, dianggarkan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi;
- (2) Dinas Kesehatan menerbitkan Berita Acara Persetujuan Pembayaran Premi bagi PBI-D secara periodik setiap 3 (tiga) bulan berdasarkan daftar PBI-D yang ditetapkan Bupati Banyuwangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3);
- (3) Berita Acara Persetujuan Pembayaran Premi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Keputusan Bupati tentang Penetapan PBI-D dan penghitungan total premi dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala BPJS Kesehatan Kantor Cabang Banyuwangi;
- (4) Dinas Kesehatan melakukan pembayaran premi kepesertaan PBI-D kepada BPJS Kesehatan secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali maksimal tanggal 10, bulan pertama dalam tribulan berjalan;
- (5) Apabila sampai tanggal 10 bulan pertama tribulan berikutnya Keputusan Bupati tentang penetapan PBI-D belum ditetapkan maka akan menggunakan Keputusan Bupati sebelumnya;
- (6) Proses pengajuan pembayaran premi dilaksanakan melalui mekanisme pengajuan SPM-LS ke kas daerah berdasarkan peraturan pengelolaan keuangan daerah yang berlaku;
- (7) Dokumen pertanggungjawaban pembayaran premi bagi peserta PBI-D berupa Berita Acara persetujuan Pembayaran Premi beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disimpan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi;
- (8) Tembusan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (7) oleh Dinas Kesehatan diserahkan kepada BPKAD dan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Banyuwangi Pada tanggal 24 Okt 2016

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI Drs. H. SLAMET KARIYONO, M.Si. Pembina Utama Madya NIP 19561008 198409 1 001 BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2016 NOMOR 41 ## BAB VII ## PEMBIAYAAN Pasal 8 - (1) Besaran premi PBI-D sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) ditetapkan sebesar Rp.23.000,00 (dua puluh tiga ribu rupiah) setiap peserta per bulan; - (2) Alokasi dana untuk membayar premi bagi PBI-D ke BPJS Kesehatan bersumber dari dana APBD Kabupaten Banyuwangi; - (3) Dana untuk membayar premi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA/DPPA) Dinas Kesehatan. ## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 9

Penandatangan: Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku efektif sejak tanggal 1 November 2016

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Penetapan: Ditetapkan di Banyuwangi Pada tanggal 24 Okt 2016

Penandatangan: BUPATI BANYUWANGI, H. ABDULLAH AZWAR ANAS