PERATURAN BUPATI PAMEKASAN Nomor 21 Tahun 2017 tentang PEMBIAYAAN PERSIAPAI{ PENDAFTARAN TANATI SISTEMATIS LENGI{AP (berlaku 30 Agustus 2017)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat
PERATURAN BUPATI PAMEKASAN NOMOR 21 TAHUN 2017 TENTANG
PEMBIAYAAN PERSIAPAI{ PENDAFTARAN TANATI SISTEMATIS LENGI{AP
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PAMEKASAN,
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Diktum Kesembilan Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21|SKB lV l2}l7 , Nomor 590-3 167 A Tahun 2AI7, dan Nomor 34 Tahun 2Al7 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO9 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OlI tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2OL5;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2AI4 tentang Desa;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2Ol4 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2OT4 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 47 Tahun 2Ol5;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2OI7 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6OaI);
- Peraturan Menteri Negara AgrarialKepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun L997 tentang Pendaftaran Tanah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Agrarial Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2AI2; 11.
- Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1995 tentang Gerakan Nasional Sadar Tertib Pertanahan; 12.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 13.
- Peraturan Menteri Negara AgrarialKepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2OI7 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap; t4.
- Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2OL6 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; 15.
- Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 46 Tahun 2OL6 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli; 16.
MEMUTUSKAN:
MenetapKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBIAYAAN PERSIAPAN
PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
3. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah tertentu yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, ## BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pembiayaan persiapan pendaftaran tanah sistematis lengkap yang tidak dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
- a. menyeragamkan pembiayaan persiapan pendaftaran tanah sistematis lengkap; dan
- b. lebih memberikan kepastian hukum terhadap sumber pembiayaan persiapan pendaftaran tanah sistematis lengkap yang tidak dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
PEMBIAYAAN
BAB III - PEMBIAYAAN
Pasal 3
- (1) Biaya persiapan pendaftaran tanah sistematis lengkap yang tidak dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dibebankan kepada masyarakat.
- (2) Besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), tidak termasuk biaya pembuatan akta, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Pajak Penghasilan (PPh).
BAB III - PEMBIAYAAN
Pasal 4
- (1) Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dipergunakan untuk:
- a. kegiatan penyiapan dokumen;
- b. kegiatan pengadaan patok dan meterai; dan
- c. kegiatan operasional petugas kelurahan/desa.
5. {2) Penjabaran jenis kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat ayat (1) mengacu pada Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 25/SKBIV 12O17, Nomor 590-3 167 A Tahun 2OI7 , dan Nomor 34 Tahun 2Ol7 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis.
BAB III - PEMBIAYAAN
Pasal 5
Bagi masyarakat penerima sertipikat dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap diberikan pengurangan, keringanan, dan/ atau pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Pamekasan pada tanggal 30 Agustus 2017

Penandatangan: PIt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN, MOHAMAD ALWI BERITA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2OT7 NOMOR 21 ## BAB TV KETENTUAN PENUTUP Pasal 6

Penetapan: Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Penetapan: Ditetapkan di Pamekasan pada tanggal 30 Agustus 2017

Penandatangan: KASAN, WAKIL BU HALIL