KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 56 Tahun 2004 tentang PENGALIHAN ORGANISASI, ADMINISTRASI, DAN FINANSIAL PENGADILAN DALAM LINGKUNGAN PERADILAN MILITER DARI MARKAS BESAR TENTARA NASIONAL INDONESIA KE MAHKAMAH AGUNG (berlaku 9 Juli 2004)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
:
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 42 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dipandang perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi, dan Finansial Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Militer Dari Markas Besar Tentara Nasional Indonesia ke Mahkamah Agung;
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3316) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4359);
3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3369);
4. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3713);
5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4358);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1990 tentang Adminitrasi Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3420);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : KEPUTUSAN
PRESIDEN TENTANG PENGALIHAN ORGANISASI, ADMINISTRASI, DAN FINANSIAL PENGADILAN DALAM LINGKUNGAN PERADILAN MILITER DARI MARKAS BESAR TENTARA NASIONAL INDONESIA KE MAHKAMAH AGUNG.
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
Pasal 1
Dalam Keputusan Presiden ini, yang dimaksud dengan :
1. Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer adalah Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama.
2. Organisasi adalah kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan dan struktur organisasi pada pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.
3. Administrasi adalah kegiatan di bidang kepegawaian, kekayaan negara, keuangan, arsip, dan dokumen pada pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.
4. Finansial adalah anggaran yang sedang berjalan pada pengadilan dalam lingkungan peradilan militer dan di Mahkamah Agung.
5. Prajurit Tentara Nasional Indonesia adalah prajurit yang bertugas pada pengadilan dalam lingkungan peradilan militer dan di Mahkamah Agung.
6. Pegawai Negeri Sipil disingkat PNS adalah Pegawai yang bertugas pada pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.
7. Aset milik/barang inventaris adalah aset milik/barang inventaris yang digunakan pada pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.
Pasal 2
- (1) Organisasi, administrasi, dan finansial pada Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer dialihkan dari Markas Besar Tentara Nasional Indonesia ke Mahkamah Agung terhitung sejak tanggal 30 Juni 2004.
- (2) Sejak pengalihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pembinaan organisasi, administrasi, dan finansial pengadilan dalam lingkungan peradilan militer berada di Mahkamah Agung.
Pasal 3
Sejak dialihkannya organisasi, administrasi, dan finansial pada pengadilan dalam lingkungan peradilan militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, semua Pegawai Negeri Sipil pada pengadilan dalam lingkungan peradilan militer beralih menjadi Pegawai Negeri Sipil pada Mahkamah Agung.
Pasal 4
- (1) Semua aset milik/barang inventaris yang digunakan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer tidak dialihkan kepada Mahkamah Agung.
- (2) Pengadaan barang/inventaris yang akan digunakan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer menjadi beban dan tanggung jawab Mahkamah Agung.
- (3) Sebelum sarana dan prasarana disediakan oleh Mahkamah Agung, pengadilan dalam lingkungan peradilan militer masih tetap menggunakan sarana dan prasarana Markas Besar Tentara Nasional Indonesia.
- (4) Biaya pemeliharaan atas penggunaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), dibebankan pada anggaran Mahkamah Agung.
Pasal 5
- (1) Untuk kelancaran pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial pada pengadilan dalam lingkungan peradilan militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibentuk Tim Pengalihan dan Penataan Kelembagaan, Kepegawaian, Keuangan, Arsip, dan Dokumentasi.
- (2) Tim Pengalihan dan Penataan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari unsur Mahkamah Agung, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, Kantor Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Badan Kepegawaian Negara, Departemen Keuangan, dan Arsip Nasional Republik Indonesia yang dibentuk dengan Keputusan Mahkamah Agung.
- (3) Tim Pengalihan dan Penataan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) bertugas :
- a. mengalihkan kelembagaan, kepegawaian, keuangan, arsip, dan dokumentasi dari Markas Besar Tentara Nasional Indonesia ke Mahkamah Agung;
- b. menata kelembagaan, kepegawaian, keuangan, arsip dan dokumentasi disesuaikan dengan kewenangan dan beban tugas Mahkamah Agung.
Pasal 6
- (1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri dari :
- a. Bidang Kelembagaan dipimpin oleh Deputi Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Bidang Kelembagaan;
- b. Bidang Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara;
- c. Bidang Keuangan dipimpin oleh Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
- d. Bidang Arsip dan Dokumentasi dipimpin oleh Kepala Arsip Nasional Republik Indonsia.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Tim berkoordinasi dengan Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung.
Pasal 7
Tim Pengalihan dan Penataan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Presiden.
Pasal 8
Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan pengalihan dan penataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dibebankan pada anggaran Mahkamah Agung.
Pasal 9
Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan, pembinaan organisasi, administrasi, dan finansial pengadilan dalam lingkungan peradilan militer tahun anggaran 2004 tetap dibebankan pada anggaran Markas Besar Tentara Nasional Indonesia.
Pasal 10
Pada saat berlakunya Keputusan Presiden ini, semua peraturan pelaksanaan mengenai organisasi, administrasi, dan finansial pengadilan dalam lingkungan peradilan militer yang tidak bertentangan dengan Keputusan Presiden ini dinyatakan masih tetap berlaku, sampai dengan diubah dan/atau diadakan peraturan yang baru
Pasal 11
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Juli 2004

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. MEGAWATI SOEKARNOPUTRI