Unknown Unknown Nomor I Tahun 2013 tentang PENGELOLAAN SAMPAH (berlaku Unknown)
Pembukaan
Mengingat
BUPA?I KERIT{CI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI NoMoR I TAHUN 2013
TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KERINCI,
Menimbang : a.
bahwa keberadaan sampah sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan kembali perlu dikelola secara optimal sfna mewujudkan lingkungan yang baik dan sehat bagi masyarakat KabuPaten Kerinci;
- b. bahwa penyelenggaraan pengelolaan sampah membutuhkan peran aktif pemeiintah Daerah dan masyarakat Kabupaten kerinci agar pelayanan pengelolaan sampah dapat terlaksana dengan -Uait&lt; -melalui budaya pengelolaan sampah beriarrasan lingkungan 3R {reduee, r€use' recyelel;
- c. bahwa pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya serta dalam rangka rnelaksanakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2OO8 tentang Pengelolaan Sampah perlu mengatur penyelenggaraan pengelolaan sampah dalam suatu peraturan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, rrurur u dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah;
1. pasat 18 Ayat {6} Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undan[-Undang Darurat Nornor 21 Tahun 1975 tentang fengufahan u:ndang-Undang Nomor 12. Tahun 1956 tenfing pembentukan Daerah swanta'tra Tingkat Il\_dalam Lingicungaa Daerah swantantra Tingkat i sumatera Tengah sebigai Undang-Undang {Lembaran {egara Republik Indonesia Tahun 1958 Nornor 1O8, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 16a3);
3. Undang-undang Nomar 4 Tahun L992 tentang Perumahan dan pimukimJn {Lembararr Negara Republik Indonesia tahuntgg2Nomor2g,Tambahanl,embaranNEgara Republik Indonesia Nomor 35O1);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2AA4 tentang pemerinta.han daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahunzaa4Nomorl25,Tambahanl,embaranNegara Nomor 44371 sebagaimana telah diubah dengan bebelapa kali yang terakhir d'.*g"n undanrundang Ncmor 12 Tahun 2OOd (Gmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo8 Nomors9, Tambahatt L.*bamn Negara Nomor a84al;
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2AOT tentang Penangg.rlangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia ta't'un 2OOT Nomor 66' Tarnbahan Lembaran il;;;; R"Publik Indoaesia- Nomor 47231;
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2OO7 tentang Penataan Ruang U,.mJ"t?" Negara -nefuU[f&lt; Indorresia Tahun 2AA7 Nomor 6g, T;bahan-t-embui* Negara Republik Indonesia Nomor a7251;
10. T.Undang-UndangNomorlsTahun2oostentangPengeloiaan sampah gre*iir", Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, T;;ahan Ie*Uutan Negara Republik Indonesia Nomor a851);
9. Undang-Undang Nomcr ff-fanun 2OA9 tentang Kesehatan {r-embaran ;;;;r; R*p"blik rndonesia Tahun 2OO9 }.lomor !44, tambah?n Lemtaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OAg tentang perlindungr* iL pengelolaan Liagkungan ]i\_idup ikmbaran Negara n"pliiit InEonesia Talun 2aag Nomor l4a' Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Sose);
13. 1O. Undang-Undang Nomor -12 Tahun 2Ot 1 tentang pembenrukan Feraturan Perundang-undangan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol1 Nornor 82' Tambahan Lmbar"t Negara Republik Indonesia Nomor 523a\;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun ZAAT tentang Pembagiaun Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah' PemerintahDaerahProvinsidanPemerintahKabupaten/Kota fl.embaraa N;;; ferublik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor g3, Tambaha; kmbaran Negara Republik Indonsia Nomor a737\;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5 tentang PengelolaarrKeuanganDaera]r{I.cmbaran.NegaraRepubiik Iirdonesia tairun IOOS Nomor 14O' Tambahaa Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a5781;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2OAT tentang Tatacara p.r*r.""rraan Kerjasama Daerah {Lembaran Negara Republik fr,Jo""*it Tahun 2AO7 Nomor 1'12' Tambahan Lembaran *&amp;*" Republik Indonesia Nomor a760l;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang PengelolaansampahRumahTanggadanSampahSejenis Sampah RumahTangga (Lemb'aranNegara -Republik Indonesia iuh.rr, 2012-Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53a71;
18. l5.PeraturanMenteriDalamNegeriNorreorlsTahun2ao6 tentang Pedoman PengelJlaan-. . Keuangan Daerah sebagaimana telah bebera[akali. diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2L Tahun 2OtL tentarrgperubahanKeduaAtasPeraturanhdenteriDalam Negerilgomcr13Tahun2aa6tentangPedomanPengelolaan Keuangan Daerah;
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat S-KPD adalah satuan kerja fer#gkat daerat I"rrg b.tt*ttgg,,ttg jawab terhadap pelaksanaan tuga* p.i..titttahan di brdang kebersihan/persarnpahan'
6. sampah Rumah Tangga adalalr sampah yanq berasal dari kegi atan seharihari dalam ,"*J i"i&amp;", ddak termasuk tinja dan sampah spesi{ik'
5. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam y311t Lerbentuk padat y"t g terdiri atas sampah rumah tangga maupun Lampah sejenis sampah rumah tangga'
7. sampah sejenis sampah Rumah Tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawlsan komersial, k *r** industri, kawasan khusus' iasitltas sosial, fasilitas Lrml}m, dan I ataufasilita's lainnya'
8. Timbulan sampah adalah satuan kegiatan atau prose$ menghasilkan sampah.
- g. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah'
11. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis' menyeiuruh' dan berkesinambungan yang meliputi p"rrgu.uo[.t dan penanganarl sampah
10. Pengelola sampah adalah pihak yang melaksanakan pengelolaan sampah' yaitu pemeriniah Daerah, p.f"f.,i UJaha/swasta dan anggota masyarakat tungmelakukan pengelolaan sampah'
27. 12.Redue,reuse,reqle,yarrgselanjutnyadisingkat3Radalahsegala alrtivitas yang marnpu mengurangi segala sgguatu yafig dapat menimbulkan sampah, kegiatan p*rrgg.rrrr-r-,i kembali sampah yryg layak pakai ,.rrt*L rungsi y""q .-;; "t", {ungsi yang lain, dan kegiatan 'mengolah sampah untuk dijadikan produk baru'
28. t4. Ternpat pengolah sampah dengan prinsip 3R {redu@, retfe, recgclel yang selanjutnya -d.isebut tps 3R ;dahh tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan,pemilaha",p"t'Sg'"aanulang'danpendauranulangskala kawasan.
13. Tempat Penampungan sementara yang selaajutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum ***pJJi"rrgk"i ke lempat pendauran ulang' pengolah ui. d.^n1*tau Tempat Pen[olahan Sarnpah Terpadu-
15. Tempat Pengolahan sampah Terpafu .y*s selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilatsariJannya kegiatan pengumpulan' pemilahan' p"rrggrrr.., Ll"og, pendauran,r1rr,g, pengolahan,-dan pefiLrosesan akhir samPah.
17. Daur ulang adalah kegiatan mendaur suatu bahan yang tidak berguna meqjadi buE*; hin setelah melalui proses pengolahan'
16. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk mernpfoses da, *"..#*U"likan sampah ke media lingkungan secara aman-bagi manusia dan lingkungan'
18. Lingkungan adalah lingkungan hid-up yaitu kesatuan ruang darat' laut maupull udara dengan *.*i" benda, d.y., keadaan dafl mahluk hidup, terrreasukraanusiadanperilaktrnya,ytr:Igmempengaruhikelangsungan perikehiduffi darl keseja-hteraan maflusia serta mahluk hidup lainnya'
34. za. Kompensasi adalah benttrk pertanggungiawaban pemerintah terhadap pengeloiaan *"mpa.}r. di tempat pemrosesan akhir sampah'
19. Ramah Linglrungan ad^aiah keadaan yang berhubungan dengan kualitas yang aapaidlpakai L**U*ti, dapat diura*ikan secara biologis atau dapat dibuat kompos, dapat didru; J;g dan tidak beracun atam berbahaya bagi lingkungan-
21. orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum'
23. Sistem Tanggap Darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan da]am rangka pengendalian yang meliputi, pencegahan, dan penanggurrd; keceufaan akibat pen[elolaan sampa]r yang tidak benar'
38. 22" Badan adalah suatu bentuk badan usaha yangmeliputi Perseroan Terbatas, perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan usaha Milik Negara ata"u Daerah A"r,g* narna dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, r.""g;i koperasi, yayasan atau Itganl.s?si J*-q- -*ejenis' lembaga dana p"r*ii*, uentut&lt; usaha tetap, serta bentuk badan usaha lainnya'
24. Retribusi adalah pungutan yaI1g dilakukan oleh pemerinf! daerah kepada masyarakat atas jasa penyeienggar*an pengelolaan sampah'
25. Penyidikan adatah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk me11cari serta *"*g;;pulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya'
BAB II - Bagian Kesatu
Pasal 2
pengelolaan sampah diselenggarakan
BAB II - Bagian Kesatu
Pasal 3
Pengelolaan Sampah berhrjuan untuk:
- a. mengurangi kuantitas dan dampak yang ditirnbulkan oleh sampah;
- b. meningkatkan kualitas lingkungan hidup;
- c. meningkatkan kesehatan masyarakat; dan
- d. menjadikan sampah sebagai sumber daya'
RUANG LINGKUP
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 4
Peraturan Daerah ini meliputi pengaturan tentang:
- a. ketentuan umum;
- b. asas dan tujuan;
- c. ruang lingkuP
- d. kebijakan dan strategi pengelolaan sampah;
- e. penyelenggaraan pengelolaan sampah;
- f. tugas dan wewenang;
- g. hak, kewajiban, dan larangan;
8. h, lembaga Pengelola;
- i. sistem informasi;
- j. pembiaYaan;
- k. pertzinan;
- i. retibusi;
- m. insentif dan disinsentif;
- n. komPensasi;
- o. kerjasama dan kemitraan;
- p. peran masYarakat;
- q. pembinaan dan Penga'v\rasan;
- r. penYelesaian sengketa;
- s. penYidikan; dan
- t. sanksi administrasi
- u. ketentuan Pidana; dan
- v. ketentuan PenutuP'
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN SAMPAH
BAB IV - KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN SAMPAH
Pasal 5
- (1) Pemerintah Daerah men]rusun dan menetapkan kebijakan dan strategi dalam Pengelolaal samPah'
2. (2}Kebijakandanstrategidalampengelolaansampahsebagaimanadimaksud , pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. arah kebijakan pengurangan dan penanganan sampah; dan
- b. program pengurangan dan penanganan sampah'
- a. target pengurangan tirnbulan sampah dan prioritas jenis sampah secara bertahaP; dafl
6. {3} Program sebagaimana dimaksud pada ayat (21huruf b memuat:
7. b.targetpenaflganansampahuntuksetiapkurunwaktutertentu.
PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH
Bagian Kesatu
Umum
BAB V - PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH
Pasal 6
- (1)PenyelenggaraanpengelolaansanrpahdilakukanSecarasisternatis, ' -' *"riy.turufr dan berkesinambungarl'
- (2}Penyelenggaraanpengelolaarrsa-mpahsebagaimanadimaksudpadaayat(1} meiiPuti:
- a- pererrcaliaan;
- b. Pelaksar:.aafi1,
- c. penangarran;
- d. Pemilahan;
- e. pengumpulan;
- f. peogangkutan;
- g. pengolahan; dan
- h. pemrosesan
Bagran Kedua
Perencanaan
BAB V - PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH
Pasal 7
- (1) Pemerintah daerah menyusun rencana pen"guranga-Il dan penallganan sampah yang dituangkan dalam rencana s*ategis dan rencana kefia tahunan SKPD.
2. (Z}Rencanapengurangan'danpenarlganansarnpahsebagaimanadimaksud pada ayat {1} sekurang-kurangnya rnemuat:
- a. t-atgetpengurangan samPah;
- c. pola pengembangan kerjasama daerah, kemitraan, dan partisipasi masYarakat;
- b. target penyediaan sarana da1 prasarana pengufafl-g€n dan penanganan **p*r, *Lui dari sumber sampah sampai dengan TPA;
- d. peningl&lt;atan tingkat pemahaman dan kesadaran masryrarakat untuk t"rptt tt dalam Pengelolaan samPah;
- e. kebutuhan penyediaan pembiayaan yang ditanggung oleh pemerintah daerah darr rnasYarakat;
8. f.rencanapengembangalldanpemanfaatanteknologiyangramah lingkungan aaum memerruhi k"brrtoh"., mengguna ulang, mendaur ulJng, dan penanganan akhir sampah; dan
- g. peaingkatan cakupan qelayanan dan kualitas pengelolaan sampah yang komprehensif meialui tii&lt;nir&lt; dan metode pendekatan ramah lingkungan'
Bagian Ketiga
Pelaksanaan
BAB V - PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH
Pasal 8
- mengurangi sampah melaksanakan kegiatan 3R {1} Pemerintah daerah dalam yang meliPuti:
- a. pembatasan timbulan samPah;
- b- pendauran ulang samPah; dan
- c. pemanfaatan kembali samPah'
- a. pemantauan dan supervisi pelaksanaan rertcarta pemanfaatan bahan produksi ramah lingkungan oleh pelaku usaha; dan
- (2) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (U dilakukan melalui kegiatan:
- b. fasilitasi kepada ll1asyarakat dan dunia usaha daLam raerrger'nbangkan dan memanfaatkan hasil daur ulang, pemasaran hasil produk daur ulang' dan guna ulang samPah'
Bagian KeemPat
Penanganan
BAB V - PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH
Pasal 9
pemerintah daerah dalam menangani sampah dilakukan dengan caltai
- a. pemilahan;
- b. pengumpulan;
- c. pengangkutan;
- d. pengolahan; dan
- e. pemrosesan akhir samPah'
Bagian Kelima
Pemilahan
- (1) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud Dalam Pasal I huruf a dilakukan dengan cara *.ttg"i"*pokkan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenisnYa.
- (2) Pemiiahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat ' ' *".tyediakan fasilitas tempat sampah organik dan rumah tangga, kawasan perm-ukiman' kaurasan industri, fraiiasan khusus, fasilitas llmum' fasilitas lainnya. {i} dilakukan dengan anorganik di setiaP komersial, kawasan sosial, dan fasilitas
BAB V - PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH
Pasal 11
Setiap n'rmah tangga, kawasan permukim.an., kawasan komersial, kawasan industri, kawasan ff,.r"rr", fasilitas umtrm, fasilitas sosial' dan fasilitas lainnya Grtmenyediakan tempat sampah sesuai jenis sampah.
BAB V - PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH
Pasal 12
- setiap orang yang menghasilkan sampah. waj^ib terlebih dahulu memilah -"*p"t *."r].i jen"isnya Jebelum dibuang di TPS/TPS 3R atau TPA(1)
- Dalam hal masyarakat suatu kawasan belum melakukan pemilahan sampah disumber"**pri.,pemilahandilakukandiT"S3R/TPST' (21
Bagiarr Keenam
PengumPulan
Pasal L3
pengumpulan sampatr seba.gaiT** dimaksud dalam Pasal t huruf b dilakukan sejak pemindah;;;p"h?*iT"ip"i **pah rumah tangga ke TPSITPS 3R sampai ke TpSTITPA dengan ,;,# men3amin terpisahnya sampah sesuai dengan jenisnYa.
Bagian Ketujuh
Pengangkutan
BAB V - PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH
Pasal 14
- {1} Pengangkutan sampa}r sebagaimana dimaksud dalam Pasal I huruf c dilaksanakan dengan cara:
- a. sampah rumah tangga ke TPS/TPS 3R menjadi tanggung jawab lembaga pengelola sampa"h y"t'g dibentuk Desa/ Kelurahan;
- b. sampatr rumah tangadari rpslrPs 3R ke TPST/TPA menjadi tanggung jawaU SKPD Yarrg Yarrg ditunjuk;
- d. sampah dari fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dari sumber *r*p*f, dan/atau dari TPSITPS 3R sampai ke TPA menjadi tanggung3awab SKPD yang ditunjuk'
- c. sampah kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri' dan kawasan khusus, dari sumber sampah sampai ke TPs/TPs 3R dan/atau-ipn, menjadi tanggung jawab pengelola. kawasan; dan
- (2) Pelaksanaan pengangkutan sampah sebagairnana dimaksud pad'a ayat (1) tetap o"*j"*in t""rpi*"u*y* *opth sesuai dengan jenis sampah'
- (3}Alatpengangkutansampahharusmemenuhipersyaratankeamanan, \' ' keserlltan lin"grungan, keayamanan, dan kebersihan.
- (a) Dalam hal lembaga pengelola sampah sebagaimala al1{srrd pada ayat (1) huruf a dan huruf c belum dibentuk, pengangkutan sampah dilakukan oleh SKPD Yarrg ditunjuk'
Bagian Kede1aPan
Pengolahan
BAB V - PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH
Pasal 15
- {1} Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada Pasal t huruf d dilakukart dengan mengubah karakterisik, komposisi, dan jumlah sampah yang dilafsanakan-di Tps/Tps 3RITPST dan di TPA.
- (2}Pengolahansampahsebagaimanadimaksudpadaayatil}memanfaatkan ' ' kemqiuan teknologi yang ramah iingkungan'
BAB V - PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH
Pasal 16
- Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengolahan sampah di TPSITPS 3R/TPST dan/atau TPA' (1)
- (3) pengolahan sampah di TPSITPS 3R/TPS? danf ata:u TPA sebagaimana dirnaksud pada ayat (1] tidak boleh merusak lingkungan dan/at'au merugik'an kepentingan masi'rarakat'
- 121 Tps/TPS 3R/TPST danlatau TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah TpsT dan/atau TFA yang dimiliki aan dikelola Pemerintah Daerah'
- peagolahan sampah di TPS/TPS SR/TPST danlata.u TPA sebagaimana dimaksud pada tri aihkukan ses,ai pertimbangan teknis yaitu: (4)
- b. kornponen sampah yang akan diolah untuk mendatang; saat sekarang darr masa
- "i"t a. fungsi dari TPS/TPS SRi TPST dan/atau TPA;
- c- diagram alir Proses Pengolahan;
- d. laju beban Pengolahan;
- e. tata letak;
- f. peralatan Yang akan digunakan;
- g. upaya pengendalian lingkungan; dan
- h. pertimbangan-pertimbangan estetika'
Bagian Kesembilan
Pemrosesan
BAB V - PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH
Pasal 17
Pemrosesan akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal t huruf e dilakukan dengan cara mengembalikan sampah danlatau residu hasil pengolahan sampah ke media lingkungan secara aman'
Bagian KesePuluh
PenYediaan Pembuangan
BAB V - PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH
Pasal 18
- {1} Pemerintah Daerah menyediakan TPS/TPS 3R/TPST dan TPA sesuai dengan kemamPuan keuangan daerah'
- {3) penyediaan TPS/TPS 3 R/TPST dan TPA sebagaimana dinaaksud pada ayat 1-' (1) sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Kerinci'
- (2) Penyediaan TPS/TPS 3R/TPST dan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan teknis sistem pengolahan sampah yang aman dan ramah lingkungan sesual dengan tetenfuan peraturan perundangundangan.
TUGAS DAN WEWENANG
Bagian Kesatu
T\rgas
BAB VI - TUGAS DAN WEWENANG
Pasal 19
pernerintah Daerah bertugas menjarnin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan'
T\rgas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 meliputi:
- b. melakukan penelitian, pengembangan teknologi Fngurangafi, dan penanganan samPah;
- a. menu.mbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalarn pengelolaan samPah;
3. mernfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan Lrpaya pengurangan, penangailan, dan pemanfaatan sarnpah; C.
- e. mendorong dan memfasilitasi pengembangan malfaat hasil pengolahan sampah;
5. melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana Pengelolaan sarnPah; d.
- f. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat seiempat untuk mettg,rt*ttgl dan menangani sampah; dan
- g. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, ma'syarakat' da-n dunia usaha agat terdapat keterpad.uan datam pengelolaan sampah'
Bagran Kedua
Wewenang
BAB VI - TUGAS DAN WEWENANG
Pasal 21
- (1) Dalam menyelen pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah mempunyal wewenang:
- b. menyelenggarakan pengelolaan sampah sesuai dengan norma' standar' p"o"Ldot,-d*"t kriteria yang ditetapkan;
- a. menetapkan kebdakan dan strategi pengelolaan sampah ## BAB VII
HAK, KEVTAJIBAN, DAN LARANGAN
Bagian Kesafu
Hak
BAB VI - TUGAS DAN WEWENANG
Pasal 22
- (1) SetiaP orang berhak:
2. a.mend.apatkanpelayanandalampengelolaansampahsecafabaikdan berwawasan lingkungut a.ti p.*"tiitutt daerale, danlatau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu;
- b. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggasa'fia, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah;
4. c.mempefOlehinforrnasi.yangbenar.akuratdantepatwaktumengenai penyelen #araar pengelolaan sampah;
- e. memperoleh pembinaan agat dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan'
- d. mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan tempat pemrosesan akhir sampa-h; dan
Bagian Kedua
Kewajiban
BAB VI - TUGAS DAN WEWENANG
Pasal 23
Setiap orang berkewajiban:
- a.membuangsarnpahpadatempatyangtelahdisediakan;
- b. mengelola sampah dengan caraberwawasan lingkurugarl;
- d. menyediakan tempat sampah rumah tangga dan/atau TPS sesuai dengan ketentuan;
- c. mengelola sarnpah d.engan cara pengurangan dan pemilahan sesuai jenis sampah;
- e. mernberikan informasi secara akurat perihal data potensi timbulan sampah; dan
- f, membayar retribusi pelayanan pengelolaan sampah'
Bagian Ketiga Larangan
BAB VI - TUGAS DAN WEWENANG
Pasal 24
pemerintah Daerah, lembaga pengelol-a sampah, p-elaku usaha dan/atau Legiatan, dan masyarakat dalam pengelolaan sampah dilarang:
- b. membakar sampah plastik dal1/atarr sar'npah yaIlg meagandung uilsur plastik;
- a. membuang sampah di sungai, parit, saluran irigasi, saluran drainase' taman kota, t"*p.t i.rb..k , f"*ill"" tlmtr.m, jat,n dan tempat-tempat lain yang tidak aiperuatuttan sebagai tempat penampungan sarnpah;
- c. membakar sampah di tempat terbuka yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran a""/"t", polusi danlatau rnenggangg.r lingkungan; dan
- d. menggunakan lahan untuk dimanfaatkan sebagai tempat pembuangan sampah tanpa dilakukan p.o*" pengolahan sesuai dengan jenis sampah agr arnan bagi lingkungan'
LEMBAGA PENGELOLA
Bagian Kesatu
Pembentukan Lembaga
BAB VIII
Pasal 25
pemerintah daerah dalam melakukan pengurangan dan penanga-nan sampah a"p"t membentuk lembaga pengelola sar'npah'
BAB VIII
Pasal 26
pemerintah daerah memfasilitasi. pembentukan lembaga pengelola sampah di desa/kelurahan, kecamatan, kawasan permukirnan, kawasan komersial' kawasan industri, fasilitas lttrmlm, dan fasiliLs sosial sesuai dengan kebutuhan'
Bagian Kedua
T\rgas Lembaga Pengelola
BAB VIII
Pasal 27
- (1) L,embaga pengelola sampah. sebagaimafia dimaksud dalam Pasal 26 ttngkat desal kelurahan mempunyai tugas:
- a. mengkoordinasikan lembaga pengelolaan sampah tingkat desa;
- c. mengusulkan kebutuhan tempat penampungan sementara dan tempat p".tfrt"ttan sampah terpadu kepada camat'
- b. mengawasi terselengga-ranya tertib pengelolaan sampah mular dari tingkat rukun tetangga samPai desa; dan
5. {21 Lerrlbaga pengelola sarnpah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tingkat kecamatan memPunYai tugas:
6. a.mengkoordinasikanlembagapengelolaarrsampahtingkatdesa;
7. "*p"Iti"gt "t C.merrgusulkankebutuhanternpatpena-{npurrgarlsernentaradantempat pengolatran sampah terpadu i"p.a* srpo y".tg tugasaya pada bidang kebersihan I PersamPahan'
- b. mengawasi terselenggaranya tertibpengelolaan sampah rnulai dari tingkat rukun **L" desa dan lingkungan kawasaa; dan
BAB VIII
Pasal 28
Irmbagapengelolasampahsebagaimala..{imaksuddalamPasal26pada kawasan komersial, kawasan-aJiut i, fasititas urnum' dan fasilitas sosial mempllllyai tugas:
- b. mengangkut sampah dari sumber sampah ke TPS/TPS 3R atau ke TPA; dan
- a. menyediakan tempat sampah rumah tangga di masing-masing kawasan;
- c. menjamin terwujudnya tertib pemilahan sampah
SISTEM INFORMASI
BAB IX - SISTEM INFORMASI
Pasal 29
- pemerintah Daerah menyediakan informasi mengenai pengelolaan sampatr r"*"f, tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga' (1)
- Informasi pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat {u paling sedikit memberikan informasi mengenai: (2)
- a. sumber samPah;
- b. timbtilan samPah;
- c. komPosisi samPah;
- d' karakteristik sampah;
- f. informasi lain terkait pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sanpah rumah *gg" yrttg aip"it"k'o dalam rangka perrgelolaart samPah.
- *,-ol, rqaloo. e. fasilitas pengelolaan sarnpah rumah tangga dan sampah sej'enis sampah rumah tangga; dan
PEMBIAYAAN
- {1) Pemerintah Daerah wajib membiayai penyelenggafaan pengelolaan sampah'
- (3) pembiayaan sebagaimana ciimaksud' pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan BuPati.
- (2) Pembiayaan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) bersumber dari allggaran pendapatan Arr, [uUrja daerah dan/atau p"*Lityaan yang sah dan tidak mengikat.
PERIZINAN
BAB XI - PERIZINAN
Pasal 31
- (1) Setiap orang yanq melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib memiliki rzis dari BuPati'
- (3) Izin kegiatan usaha pengelolaan sarnpah herlaku selall}a 5 (lima) tahrrn dan dapat diPerPanjang'
- (2) Permohonan izin kegiatan usaha pengelolaan sampah sebagaimana dimaksudpadaayat{1}disampaikarrsecaratertuliskepadaBupa-tiatanr pejabat yang aitrrnjuk aaf'* pengeiolaan sampah'
4. {41 lzinkegiatan usaha pengelolaan sampah tidak dapat dipindahtangankan'
- (5) Kegiatan usaha pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. pengumPulan;
- b. Pengangkutan;
- c. pengolahan; dan
- d. Pemrosesan akhir'
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata- cara dan persyaratan pengajuan izin kegiatan ,rJ. pen[elolaan "sampah diatur dalam Peraturan Bupati'
RETRIBUSI
BAB XII - RETRIBUSI
Pasal 32
- setiap ofang yang memperoleh pelayanan pe-ngelolaan sampah di TPS/TPS snlipst ainT ad'tTPA wajib membayar retribusi' (u
- Retribusi sebagaimarra dimaksud pada ayat 12\ diatur dalam Peraturan Daerah tenta-ng Retribusi Jasa Umum' {21
INSENTIF DAN DISINSENTIF
Bagian Kesatu
Insentif
BAB XIII - INSENTIF DAN DISINSENTIF
Pasal 33
- (1) Pemerintah d.aerah dapat memberikan insentif kepada lembaga dan badan usaha Yang melakukan:
- a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah;
- b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
- c. pengurangan timbulan sampah; danf atau
- d. tertib Penanganan samPah'
- (2) Pemerintah daerah dapat memberikan insentif kepada perseoralLgall yang meiakukan:
7. a.inovasiterbaikdalarnpengelolaansampah;dartlatard
- b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan'
Bagran Kedua
Disinsentif
BAB XIII - INSENTIF DAN DISINSENTIF
Pasal 34
Pemerintah daerah memberikan disinsentif kepada lembaga, badan usaha' dan perseorangan Yang melakukan :
- a. pelanggaran terhadap larangan; danlatau
- b. pelanggaran tertib penanganan sampah'
BAB XIII - INSENTIF DAN DISINSENTIF
Pasal 35
pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat dan pasal 34 disesuaikan a""g* tebituhan, kemampuan keuangan daerah, dan kearifan lokal.
KOMPENSASI
BAB xIV - KOMPENSASI
Pasal 36
- {1) pemerintah Daerah dapat memberikan kompensasi seb'agai akibat dampak negatif yan* did;b*k; oleh kegiatan pemprosesan akhir sampah'
- (2) Dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegi atan pemrosesan akhir sampah sebagaimu.rri ai*rt s:ud pada ayat (1) diakibatkan oleh:
- a. pencemaran air;
- b. pencemaran udara;
- c. pencemaran tanah;
- d. longsor;
- e. kebakaran;
- f. ledakan gas metan; dan/atau
- g. hal lain yang menimbulkan dampak negatif'
- (3) Benfuk kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. relokasi Penduduk;
- b. pemulihan lingkungan;
- c. biaYa kesehatan dan Pengobatan;
- d.penyediaanfasilitassanitasidankesehatan;dan/atau
- e. komPensasi dalam bentuk lain'
- (5) Pemberian kompensasi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana ' ' pad* ayat {1} diai.rr dengan Peraturan Bupati' dimaksud
- {4} Kompensasi sebagaimana dim*-| qdT"-l:**-:?,."vat (1} dianggarkan dalamanggaranp"endapatandanbelanjadaerah(APBD}.
KERJASAMA DAN KEMITRAAN
BAB XV - KERJASAMA DAN KEMITRAAN
Pasal 37
- (1) Pernerintah.daerah dapat melakukan kerja sarna atau pemenntah daerah bermitra dengan badan a.tetar pemerintah daerah usaha dalam Pengelolaan samPah.
- (2) Lingkup kerja sarna bidang pengelolaan sampah sebagairnana dimaksuti pada aYat (1) mencakuP:
- a. penYediaan/Pembangunan TPA;
- b. sarana dan Prasarafia TPA;
- c. pengangkutan sampah dari TPS/TPS 3R/TPST ke TPA;
- d. pengelolaan TPA; danf atau
- e. pengolahan sampah menjadi produk lainnya yang ramah lingkungan'
8. (3)Lingkupkemitraansebagaimanadimaksudpadaayat(1}antaralain:
- a. penarikan retribusi pelayanan persampahan;
10. b.penyediaan/pembangunanTPS/TPS3R/TPST,TPA,sertasaranadan Prasarana Pendukungnya;
- c. pengangkutan sampah dari TPS/TPS 3R/TPST ke TPA;
- d. Pengelolaan TPA; darllxau
- e. pengelolaan produk olahan lainnya'
BAB XV - KERJASAMA DAN KEMITRAAN
Pasal 38
Pelaksanaan kerjasama antardaerah dan kemitraan dengan badan usaha dilakukan sesuai'dengan ketentuan peraturan perundang-undangan'
PERAN MASYARAKAT
BAB XVI - PERAN MASYARAKAT
Pasal 39
- (1) Masyarakat dapat berperan dalam pengelolaan sampah'
- (2) Peran sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
- a. aktif menjaga kebersihan lingkungan;
- b. pemberian usul, pertimbangan, d.an saran kepada pemerintah daerah;
- c. perumusan kebijakan pengelolaan sampah;
- d. pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa persampahan;
- e. menyalnpaikan keberatan terhadap kegiatan pengolahan sampah;
- f. melakukan pengelolaan sampah sesuai dengan nofiIla, standar, pedoman, dar, kriteria; danf ata:u
9. g.melaporkanpelanggaranketentuanpengelolaansampah.
PEMBINAAN DAN PENGAVTASAN
Bagian Kesatu
Pembinaan
- {1) Pembinaan dapat dilakukan meliputi:
- a. perencanaan;
- b. penelitian;
- c. pengembangan;
- d. pemantauan; dan
- e. evaluasi Pengelolaan samPah'
- (2) Bupati melalui SKPD dapat melakukan pembinaan kepada masyarakat ' ' dalam pengelolaan sampah melalui :
- a. bantuan teknis;
- b. bimbingalr. teknis;
- c. penyuluhan pengelolaan sampah; danlatau
- d.pendidikandanpelatihandibidangpengelolaansampah.
Bagian Kedua
Pengawasan
BAB XVII - PEMBINAAN DAN PENGAVTASAN
Pasal 41
- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah yang dilakukan oleh p.r["lola sampah dil^akukan oleh Pemerintah Daera]r.
- (2) Pengawsan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagairnana dimaksud pada ayat (1} didasarkan. pada nofina, standar' prosedur, dart kriteria pengawasan'yang diatur oleh Bupati'
3. {3} pengawasan pengelolaafl\_ sampah sebagaimana dirnaksud pada a'yat (1) ' ' diatur dengan Peraturan BuPati'
- (4) Pengawasan sebagaimana- dimaksrrd pada ayat (1) meliputi peflgall/asan atas ' ' peliksanaan teknis pengelolaan sampah'
PENYELESAIAN SENGKETA
Bagran Kesatu
Urnum
BAB XVIII - PENYELESAIAN SENGKETA
Pasal 42
- (1)Sengketayangdapattimbuldaripengeiolaansampahterdiriatas:
- a.sengketaantarapemerintahdaerahdanpengelolasampah;dan
- b. sengke ta astar:a pengelola sampah dan masyarakat'
- (2) penyelesaian sebagaimana dimaksud' pada ayat (1) dapat dilal'mkan melalui '-' p"r,!"lesaian di luir pengadilan ataupun melalui pengadilan'
- (3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat {1) dan ayat (2} dilaksanakan *"*I*i dengan peraturan perundanSundangan.
Bagran Kedua
Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan
BAB XVIII - PENYELESAIAN SENGKETA
Pasal 43
- (1) Penyelesaian sengketa di--.luar pengadilan dilakukan dengan mediasi' negosiasi, *Uit *"E, atau pilihan tain dari para pihak yang bersengketa'
- (2) Apabila datam penyelesaian sengketa di -luar pengadilan sebagaimana dirnaksud pada ayat {1} tidak iercapai kesepakatan, para pihak yang bersengketa dapat mengajukannya ke pengadiian'
Bagran Ketiga
Penyelesaian Sengketa di daiam Pengadilan
BAB XVIII - PENYELESAIAN SENGKETA
Pasal 44
- (1) Penyelesaian sengketa persampahan di dalam pengadilan dilakukan melalui ' ' grg"t"t Perbuatan melawan hukum'
- (3) Tuntutan dalam gugatan perbuatan- melawan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat-berwujud ganti kerugian danlatav tindakan tertentu.
- (2) Gugatan perbuatan melawan hukum sebagaiana dimaksud pada ayat (1) meflsyafatka* penggqgat membuktikan r,'I*'-*t'sur kesalaha'' kerugian' dan hubungai uIU"i akibat antsra perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan.
KETENTUAN PEI{YIDIKAN
BAB XIX - KETENTUAN PEI{YIDIKAN
Pasal 45
- (1) Pejabat Pegawai Negeri sipil tertentu di lingkungall Pemenntah Daerah diberi weweflang f.fr..**s-sebagal p".yiaif. ..t titt *tf*"tt"tt penyidikan tindak pidanasebagairnanadimaksuddalamUndang-UndangHukumAcara Pidana.
- (2) Penyidik sebagairnana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu-di lingkungan pemlrintah paeiafr yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan'
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau iaporan berkenaan dengan-tiniat&lt; pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih iengkap dan jeias;
5. tr. meneliti, mencari, dan mengumprrlkan keterangal mengenai 01651g pribadi atam badan tentangl kelenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak Pidana;
- d. memeriksa buku, pidana; catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tidak
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak Pidana;
8. mendapatkan bahan bukti pembukuan, serta -rnelatrr.rkan penyitaan terhadap e" melakukan penggeladahan untuk pencatatan, Can dokumen lain, bahan bukti tersebut;
9. dalam rangka Pelaksanaan tugas f. meminta bantuan tenaga ahli penyidikan tindak Pidara;
- g. menJruruh berhenti d.anf atau- melarang seseorang meninggalkan rlr€rngan atau tempai pada saat perneriksaan ".a"ttg berlangsung dan memeriksa id.entitas ur#g, benda danlat'au dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya da:n diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan/atau
14. (41 Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat -{1} memberitahukan dimulainya penyidikan Jf.-*."..y*opaikan hasii pirtyidikart kepada Penuniui Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan y""t diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana'
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangafl'
SANKSI ADMINISTRATIF
BAB XXI - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 46
- (1) Bupati dapat menerapkan sanksi administratif kepada kegiatan usaha pengelola ";p"h yan; melanggar r&lt;ete1ty1n persyaratan yang ditetapkan dalam perizinan sebagaimtrr* ET**.sud dalam Pasal 31 ayat (1)' ayat {4) dan ayat (5)"
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. Peringatan tertulis;
4. b, paksaan Pemerintahan;
- c. penerapan uang Paksa;
- d. pencabutan atam pembatalan izin;
- e. denda administrasi'
KETENTUAN PIDANA
BAB XXII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 47
- {1} Setiap orang dan/atau badan yang melakukan pelanggaran terhadap \ / larangan sef,agaimana dimaksud dalim Pasal 24 diancam dengan pidana kurungan p"iing lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak npSO.OOO.0O0,0O (lima puluh juta rupiah)'
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1-), dan ayat (2) adaiah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (21 dan ayat (3) merupakan Penerimaan Daerah'
KETENTUAN PENUTUP
BAB XXIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 48
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan'
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci'

Penetapan: Ditetapkan di Sungai Penuh pada tanggat 3t ft5a1gsQol3

Penandatangan: BUPATI KERINCI, t

Penetapan: Diundangkan di Sungai Penuh pada tanggat 2013 -"ry^RIS DAERAH KABUPATEN KERINCtr, H. ZUIJFAHMI. S LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2013 NOMOR 9