PERATURAN WALIKOTA MA Nomor 01 Tahun 2017 tentang MEKANISME PELAKSANAAN PEMBAYARAN ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (berlaku 3 Januari 2017)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah harus dilaksanakan dengan efektif, efisien, tertib, transparan dan bertanggung jawab sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa Walikota Banjarmasin selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah berwenang untuk menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
3. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
Kasubbtg. Perandirta
Ea b:;!. Mikatt
KepLla LIIL, 1)
4
O
.
•
P-
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara omor 155); Rep blik -incinnesi Taliim 9n 1 9
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun. 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan Dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya;
17. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2008 Nomor 10);
18. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 3);
| Rep blik incinnesi Taliim 9n 1 9 | Rep blik incinnesi Taliim 9n 1 9 | Rep blik incinnesi Taliim 9n 1 9 |
|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| tasabbag. Perundangan | Kiang. Hukam | Kepala SKPD |
| d | | |
MEMUTUSICAN :
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG MEKANISME PELAKSANAAN PEMBAYARAN ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :
1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang selesai dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang masa berlakunya dan tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berkenaan.
2. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Satuan. Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut SKPKD adalah Perangkat Daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai BUD.
5. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
6. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
7. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
8. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
9. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat eselon III yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran pengguna barang dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
10. Pejabat Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PPK-Perangkat Daerah adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Perangkat Daerah.
11. Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.
12. Bendahara Pengeluaran Pembantu Perangkat Daerah adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada unit kerja Perangkat Daerah.
13. Bendahara Pengeluaran PPKD adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan. transaksi PPKD.
14. Pejabat Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PPK- Perangkat Daerah adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Perangkat Daerah.
15. Verifikator adalah pejabat pada unit kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas verifikasi.
16. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disebut PPTK adalah pejabat pada unit kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai bidang tugasnya dan mempunyai staf administrasi dan staf teknis yang mempunyai tugas membantu PPTK dalam melaksnakan kegiatan dan administrasi keuangan serta perpajakan atas belanja kegiatan tersebut.
17. Rekening Kas Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah pada bank yang ditentukan oleh kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk daerah dan atau WhisiktbilaeL membay set ur7 pen I rillgELLTARIFITWOKErrron maran c y eras . . . D
18. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
19. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disebut DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
20. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disebut SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.
21. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disebut SPP adalah suatu dokumen yang dibuat/diterbitkan oleh bendahara pengeluaran dan disampaikan kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk selanjutnya diterbitkan SPM.
22. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
23. SPP Ganti Uang yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
24. SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan bendahara pengeluaran atau bendahara pengeluaran pembantu untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan Perangkat Daerah yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.
25. SPP Langsung untuk pengadaan Barang dan Jasa yang selanjutnya disingkat SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran atau bendahara pengeluaran pembantu untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja atau surat perintah kerja lainnya dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan. oleh PPTK.
26. SPP Langsung untuk pembayaran Gaji dan Tunjangan yang selanjutnya disingkat SPP-LS untuk pembayaran Gaji dan Tunjangan adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan pembayaran gaji dan tunjangan dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu.
27. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk mencairkan dana yang bersumber dan DPA.
28. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Badan Keuangan Daerah c.q sub Bidang Perbendaharaan untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBD
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 9
- (1) Verifikator adalah pejabat pada unit kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas verifikasi.
- (2) Tugas Verifikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. memeriksa dan meneliti dokumen pertanggungjawaban keuangan Perangkat Daerah;
- b. memeriksa dan meneliti permohonan pencairan dana pada Perangkat Daerah; dan
- c. mengembalikan dokumen pertanggungjawaban dan permohonan pencairan keuangan apabila dokumen tersebut tidak memenuhi syarat dam/atau tidak lengkap.
- d. Melakukan pemeriksaan kembali terhadap SPP dan SPM (UP/GU/TU/ LS) serta dokumennya sesuai dengan mekanisme pembayaran atas beban APBD sebelum diserahkan ke Badan Keuangan Daerah.
Bagian Kese mb flan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 10
- (1) Kepala Perangkat Daerah selaku pengguna anggaran/barang ## BAB III
DASAR PENGAJUAN PERMINTAAN PEMBAYARAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 11
DASAR PENGAJUAN PERMINTAAN PEMBAYARAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 13
BAB IV JENIS BELANJA DAN PENGATURAN PERMINTAAN PEMBAYARAN Pasal 14
BAB IV - JENIS BELANJA DAN PENGATURAN PERMINTAAN PEMBAYARAN Pasal 14
Pasal 14
- ( 1 ) Jenis belanja dan pengajuan permintaan pembayarannya diatur sebagai berikut :
- a. Pengeluaran belanja yang dilakukan melalui SPP-LS adalah :
1. belanja tidak Langsung - Belanja Pegawai yang meliputi gaji dan tunj an gan ;
2. belanja langsung - belanja pegawai yang meliputi honorarium dan uang lembur dengan nilai di atas Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh juta rupiah) dengan syarat daftar tanda terima honorarium hams lengkap;
3. Pengadaan dengan tanda bukti Surat Pesanan/ Surat Perintah Kerja (SPK) / Surat Perjanjian;
4. Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Pendamping DAK;
5. Belanja bunga, belanja hibah, belanja bantuan sosial dan Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja Tak Terduga.
6. Pengeluaran Pembiayaan.
- b. Pengeluaran belanja yang dapat diajukan melalui SPP-TU adalah :
1. Pengadaan dengan tanda bukti yaitu bukti pembelian atau kuitansi
yang memenuhi kriteria.
| f Kasubbag.Pernadnagan | Kabag. Nahum | Kepala SKPD |
|--------------------------|----------------|---------------|
| d | ... | |
2. Kebutuhannya melebihi sisa uang persediaan yang ada pada bendahara pengeluaran.
3. Pengadaan tanah yang ditangani melalui panitia pengadaan tanah dan uang persediaan pada Perangkat Daerah tersebut tidak mencukupi.
- c. Pengeluaran belanja yang diajukan melalui Uang Persediaan adalah :
1. Belanja pegawai yang meliputi honorarium dengan nilai di bawah Rp. 50.000.000. dengan ketentuan satu bulan permintaan.
2. Belanja Layanan jasa (Listrik, air, telpon dan Internet)
3. Belanja perjalanan dinas dalam daerah, belanja perjalanan dinas luar daerah, dan belanja perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi;
4. Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan, belanja kepesertaan, dan belanja pendidikan dan pelatihan;
5. Pengadaan dengan tanda bukti yaitu bukti/nota pembelian dari toko;
6. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Daerah;
7. Belanja jasa pelayanan yang ada pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin dan Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin;
8. Belanja sewa stand pameran.
9. Belanja Pembebasan Lahan/Pengadaan Tanah apabila dan uang persedian mencukupi.
- (2) Pengeluaran belanja sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf a, angka 2, angka 3, bukan merupakan belanja dengan jumlah yang dipecah-pecah atau kumpulan beberapa tanda terima atau kumpulan beberapa bulan.
BAB V - UANG PERSEDIAAN Pasal 15
Pasal 15
## BAB V UANG PERSEDIAAN Pasal 15
BAB V - UANG PERSEDIAAN Pasal 15
Pasal 16
- (1) Untuk memperoleh panjar, PPTK harus mengajukan permintaan panjar kepada Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menggunakan dokumen Nota Pencairan Dana (NPD).
- (2) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu barn dapat mencairkan uang panjar kepada PPTK apabila Nota Pencairan Dana (NPD) yang diajukan telah disetujui oleh Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
- (3) Setelah PPTK menerima uang panjar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPTK hams mempertanggungjawabkan uang panjar maksimal 1 (satu) bulan.
- (4) Dalam hal uang panjar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak habis digunakan dalam satu bulan, sisa uang panjar yang ada pada PPTK hams dikembalikan ke Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu.
BAB V - UANG PERSEDIAAN Pasal 15
Pasal 17
Pengeluaran belanja yang dapat dimintakan dengan uang panjar adalah :
- a. Belanja pegawai yang meliputi honorarium;
- b. Belanja Listrik , belanja air, belanja Telpon dan Belanja internet;
- c. Belanja perjalanan dinas dalam daerah, belanja perjalanan dinas luar daerah, dan belanja perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi.
- d. Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan, belanja kepesertaan, dan belanja pendidikan dan pelatihan.
- e. Pengadaan dengan tanda bukti yaitu bukti/Nota pembelian toko.
- f. Pengadaan dengan tanda bukti yaitu kuitansi dan Pengadaan tersebut bukan pengadaan yang akan direncanakan dimintakan melalui mekanisme Belanja Lan sung.
BAB VII - TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN Pasal 18
Pasal 18
- ( 1 ) Pemberian TU diatur sebagai berikut:
- 1) Kepala Badan Keungan Daerah dapat memberikan persetujuan TU sampai dengan jumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk klasifikasi belanja yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) huruf b.
- 2) Permintaan TU di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) hams mendapat persetujuan dan Walikota.
- (2) Syarat untuk mengajukan Tambahan Uang Persediaan :
- a. Untuk memenuhi kebutuhan yang tidak dapat ditunda;
- b. Dana TU dapat dimintakan, apabila dana yang dibutuhkan melebihi Uang Persediaan;
- c. Dipertanggungjawabkan paling lambat satu bulan sejak tanggal SP2D diterbitkan;
asubbag. Perundmagau
Ka b r.g. finkum
•
- d. Apabila tidak habis digunakan dalam satu bulan, sisa dana yang ada pada bendahara pengeluaran/ bendahara pengeluaran pembantu, harus disetor ke rekening kas daerah;
- e. Apabila ketentuan pada butir b, c dan d tidak dipenuhi, kepada Perangkat Daerah bersangkutan tidak dapat lagi diberikan TU sepanjang sisa tahun anggaran berkenaan.
BAB VIII - PROSEDUR PENGAJUAN SPP DAN PENERBITAN SPM Pasal 19
Pasal 19
Pengguna Anggaran (PA)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
BAB VIII - PROSEDUR PENGAJUAN SPP DAN PENERBITAN SPM Pasal 19
Pasal 21
Kelengkapan SPP untuk penerbitan SPM persyaratannya diatur sebagai berikut :
- a. SPP-UP (Uang Persediaan)
2. Bendahara pengeluaran mengajukan SPP-UP setiap awal tahun anggaran setelah dikeluarkan Surat Keputusan Walikota tentang Penetapan Besaran Uang Persediaan, dengan melampirkan :
1. Daftar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP;
2. Salinan SPD;
3. Surat Pernyataan dari pengguna anggaran yang berisi pernyataan bahwa uang persediaan tersebut tidak untuk membiayai pengeluaranpengeluaran yang menurut ketentuan harus dengan LS.
SPP-TU (Tambahan Uang Persediaan)
Bendahara pengeluaran atau bendahara pengeluaran pembantu dapat mengajukan SPP-TU apabila memenuhi ketentuan sebagai mana yang dimaksud pada Pasal 18 ayat (2) dengan melampirkan:
1. Daftar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP;
2. Salinan SPD;
3. Rincian rencana penggunaan dana Tambahan Uang Persediaan dari PA/ Kuasa PA;
4. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB), ditempel Materai 6000 dan ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
5. Surat pernyataan dari Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), bahwa :
- (1) Dana Tambahan UP tersebut akan digunakan untuk keperluan mendesak dan akan habis digunakan dalam waktu satu bulan terhitung sejak tanggal diterbitkan SP2D;
- (2) Apabila terdapat sisa dana TU, hams disetorkan ke rekening kas
daerah;
| ' | subbag.Pernadangan | }Cabs | . Hakim | ICepala SIIPD |
|-----|----------------------|---------|-----------|-----------------|
| | 1 | | | |
- (3) Tidak untuk membiayai pengeluaran yang seharusnya dibayarkan secara langsung (LS);
6. Dokumen pertanggungjawaban lainnya sesuai dengan peraturan/ ketentuan.
SPP-GU (Penggantian Uang Persediaan)
Bendahara pengeluaran dapat mengajukan penggantian uang persediaan jika nilai uang persediaan yang digunakan telah mencapai batas tertentu, dengan melampirkan:
1. Daftar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP;
2. Salinan SPD;
3. Surat Pernyataan dari Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), yang berisi pernyataan bahwa ganti uang tersebut tidak untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang menurut ketentuan hams dengan LS;
4. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB), ditempel Materai 6000 dan ditanda tangani oleh Pengguna AnggaranIKuasa Pengguna Anggaran;
5. Laporan Pertanggungjawaban Uang Persediaan;
6. Laporan Pertanggungjawaban Administratif cetak dari program komputer Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD); dan
7. Dokumen pertanggungjawaban ganti uang.
SPP-LS (Pembayaran Langsung)
Bendahara pengeluaran atau bendahara pengeluaran dapat mengajukan SPP-LS untuk pembayaran langsung pada pihak ketiga yang tidak dapat digantikan dengan uang persediaan, dengan melampirkan :
1. Untuk SPP-LS Gaji dan Tunjangan
- a. Permintaan Pembayaran Gaji Induk, Gaji Susulan, Kekurangan Gaji, Gaji Terusan dan Tambahan Penghasilan
BAB VIII - PROSEDUR PENGAJUAN SPP DAN PENERBITAN SPM Pasal 19
Pasal 22
- (1) Bendahara pengeluaran Perangkat Daerah dapat melimpahkan sebagian uang persediaan yang dikelolanya kepada bendahara pengeluaran pembantu Perangkat Daerah untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan. Pelimpahan tersebut dilakukan
BAB VIII - PROSEDUR PENGAJUAN SPP DAN PENERBITAN SPM Pasal 19
Pasal 23
- (1) Setelah menerima SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, PA/Kuasa PA menerbitkan SPM dengan mekanisme sebagai berikut :
- a. Penerimaan dan pengujian SPP
3. Petugas penerima SPP memeriksa kelengkapan berkas SPP, mengisi daftar penelitian kelengkapan dokumen SPP, mencatatnya dalam buku pengawasan penerimaan SPP dan membuat/menandatangani tanda terima SPP berkenaan, untuk disampaikan kepada PPK-PERANGKAT DAERAH.
- b. PPK-PERANGKAT DAERAH melakukan pengujian atas SPP sebagai berikut :
1. Memeriksa secara rinci dokumen pendukung SPP sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Memeriksa ketersediaan pagu anggaran dalam DPA/DPPA untuk memperoleh keyakinan bahwa tagihan tidak melampaui batas pagu anggaran;
3. Memeriksa kebenaran atas hak tagih yang menyangkut antara lain :
- a) Pihak yang ditunjuk menerima pembayaran (nama orang/perusahaan, alamat, nomor rekening, dan nama bank);
- b) Nilai tagihan yang harus dibayar (kesesuaian dan/atau kelayakannya dengan prestasi kerja yang dicapai sesuai spesifikasi teknis yang tercantum dalam SPK/kontrak);
- c) Jadwal waktu pembayaran.
- d) Dokumen yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Memeriksa pencapaian tujuan dan/atau sasaran kegiatan sesuai dengan indikator keluaran yang tercantum dalam DPA berkenaan dan/ atau spesifikasi teknis yang sudah ditetapkan dalam kontrak.
5. Menandatangani daftar penelitian kelengkapan dokumen SPP.
- c. Setelah dilakukan pengujian terhadap SPP-UP/SPP-TU/SPP-GU/SPP-LS oleh PPK-PERANGKAT DAERAH dan dinyatakan lengkap, PA/Kuasa PA menandatangani dan menerbitkan SPM-UP/SPM-TU/SPM-GU/SPM-LS dalam rangkap 3 (tiga) :
1. Lembar kesatu dan kedua disampaikan kepada Badan Keuangan Daerah;
2. Lembar ketiga sebagai pertinggal pada Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- d. SPM diterbitkan paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen SPP.
- e. Dalam hal SPP tidak lengkap, PA/Kuasa PA menolak menerbitkan SPM. Penolakan penerbitan SPM paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan SPP.
- f. SPM yang telah diterbitkan. SP2D-nya dan telah dicairkan (telah dilakukan pendebetan rekening kas daerah) tidak dapat dibatalkan.
•
1.iubbag.Pc - ii7:!nr.77112
3bP. Pink
Kenala SKPD
BAB IX - PROSEDUR PENERBITAN SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA Pasal 24
Pasal 24
- (1) Penyampaian SPM-LS kepada Badan Keuangan Daerah dilakukan sebagai berikut:
- a. Pengguna Anggaran / Kuasa PA menyampaikan SPP dan SPM beserta dokumen pendukung kepada Badan Keuangan Daerah.
- b. Dokumen Pendukung SPP-TU dan SPM-TU yang diserahkan yaitu :
1. Surat Pernyataan bertanggungjawab atas kelengkapan dan Kebenaran SPP SPM beserta dokumen pendukung oleh Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran dan dibubuhi materai Rp. 6.000 serta Stempel Perangkat Daerah.
2. Rincian Penggunaan Dana Tambahan Uang.
3. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) dari Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran dan dibubuhi materai Rp. 6.000 serta stempel Perangkat Daerah.
4. Surat Pernyataan dari pengguna anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- c. Dokumen Pendukung SPP-GU dan SPM-GU yang diserahkan yaitu :
1. Surat Pernyataan bertanggungjawab atas kelengkapan dan Kebenaran SPP SPM beserta dokumen pendukung oleh Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran dan dibubuhi materai Rp. 6.000 serta Stempel Perangkat Daerah.
2. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) dari Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran dan dibubuhi materai Rp. 6.000 serta stempel Perangkat Daerah.
3. Laporan Pertanggungjawaban Uang Persediaan (LPJ UP) yang terdapat pada Aplikasi SIPKD Laporan Hasil Pengadaan yang dikeluarkan oleh Bidang Aset Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin apabila menggunakan rekening belanja modal.
- d. Dokumen Pendukung SPP-LS dan SPM-LS Pihak Ketiga yang diserahkan yaitu :
1. Surat Pernyataan bertanggungjawab atas kelengkapan dan Kebenaran SPP SPM beserta dokumen pendukung oleh Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran dan dibubuhi materai Rp. 6.000 serta Stempel Perangkat Daerah.
2. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) dari Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran dan dibubuhi materai Rp. 6.000 serta stempel Perangkat Daerah.
3. Kuitansi
4. Ringkasan Surat Pesanan/ SPK/ Kontrak
5. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan
6. Berita Laporan Kemajuan Pekerjaan bagi pekerjaan yang dalam masa pekerjaan (Permintaan Termin %)
7. Laporan Hasil Pengadaan yang dikeluarkan oleh Bidang Aset Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin apabila menggunakan rekening belanja modal.
8. Jaminan Uang Muka Pekerjaan.
9. Jaminan Pemeliharaan Pekerjaan.
10. Foto visual / Dokume J ri TatI r Mtg t rilabag. Huhn'
Kepala SKPD
11. Ebilling Pajak.
12. Fotokopi NPWP Rekanan atas nama Badan Usaha.
13. Fotokopi Rekening Koran (Bank) Rekanan atas nama Badan Usaha.
- (2) Badan Keuangan Daerah memeriksa kelengkapan SPM dan mengisi check list kelengkapan berkas SPM, serta meneruskan check list dan kelengkapan SPM untuk diproses lebih lanjut.
BAB IX - PROSEDUR PENERBITAN SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA Pasal 24
Pasal 25
Penerbitan SP2D oleh Badan Keuangan Daerah diatur sebagai berikut :
- a. SPM yang diajukan ke Badan Keuangan Daerah digunakan sebagai dasar penerbitan SP2D.
- b. SPM dimaksud dilampiri SPP dan dokumen kelengkapan lainnya sebagaimana dalam pasal 24 ayat (1) hurup b , c dan d.
BAB IX - PROSEDUR PENERBITAN SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA Pasal 24
Pasal 26
- (1) Pengujian SPM dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah mencakup pengujian yang bersifat substantif dan formal.
- (2) Pengujian substantif dilakukan untuk :
- a. Menguji Kebenaran perhitungan tagihan yang ada pada SPM
- b. Menguji Dokumen pendukung sebagai dasar penagihan (kuitansi,ringkasan surat pesanan,spk/kontrak, Berita Acara Serah Terima/ Berita Kemajuan Pekerjaan, E-billing Pajak, Surat Keputusan untuk honorarium dan dokumen lainnya sebagaimana yang dimaksud pada pasal 24 ayat (1) huruf b, c dan d.
- C. Menguji surat pernyataan tanggung jawab belanja yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggara/ Kuasa Pengguna Anggaran.
- (3) Pengujian formal dilakukan untuk :
- a. Memeriksa cara penulisan/pengisian jumlah uang dalam angka dan huruf.
- b. Memeriksa kebenaran dalam penulisan.
BAB IX - PROSEDUR PENERBITAN SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA Pasal 24
Pasal 27
- (1) Keputusan hasil pengujian ditindak lanjuti dengan :
- a. Penerbitan SP2D bilamana SPM yang diajukan memenuhi syarat yang ditentukan;
- b. Penerbitan penolakan SP2D dan mengembalikan SPM kepada PA/Kuasa PA, apabila tidak memenuhi syarat untuk diterbitkan SP2D.
- (2) Pengembalian SPM UP/TU/GU dan LS dikembalikan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah SPM diterima.
BAB IX - PROSEDUR PENERBITAN SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA Pasal 24
Pasal 28
- (1) Penerbitan SP2D UP/TU/GU dan LS paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah SPM diterima secara lengkap.
- 2) Lembar 2 : Kepada Pengguna Anggaran dengan dilampiri SPM yang telah dibubuhi Cap telah diterbitkan SP2D tanggal ... Nomor ...)
- 3) Lembar 3 : Sebagai pertinggal di Badan Keuangan Daerah (Bidang Akuntans), dilengkapi lembar ke-1 SPM dan dokumen pendukungnya.
Penerbitan SP2D oleh Badan Keuangan Daerah dilakukan dengan cara :
SP2D ditandatangani oleh Bendahara Umum Daerah/Kuasa BUD
SP2D diterbitkan dalam rangkap
7 u
4iii 'al)
Badan Keuangan Daerah yang disampai n kepa a :
- 1) Lembar 1 : Kepada bank.
BAB IX - PROSEDUR PENERBITAN SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA Pasal 24
Pasal 29
- (1) Daftar Penguji dibuat dalam rangkap 3 (tiga) sebagai pengantar SP2D dengan ketentuan:
- a. Ditandatangani oleh Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah dan dibubuhi stempel Badan Keuangan Daerah.
- b. Lembar kesatu dan lembar kedua dilampiri asli SP2D ke Bank.
- c. Daftar penguji lembar ketiga sebagai pertinggal di Badan Keuangan Daerah
BAB X - PELAPORAN KEUANGAN Pasal 30
Pasal 30
- (1) PPK-PERANGKAT DAERAH menyiapkan laporan keuangan Laporan Hasil Pengadaan yang dikeluarkan oleh Bidang Aset Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin apabila menggunakan rekening belanja modal. tahun berkenaan meliputi :
- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- b. Neraca;
- c. Laporan Operasional (LO);
- d. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
- e. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).
- (2) Laporan Keungan Sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD Cq. Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin sebagai dasar penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kota Banjarmasin paling lambat 2 (dua) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir.
8. ( 3 ) Kepala Badan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin menyusun dan melaporkan arcs kas secara periodik kepada kepala daerah.
- (4) Kepala Badan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin menyusun Laporan keuangan pemerintah kota banjarmasin secara menggabungkan seluruh laporan keuangan Laporan Hasil Pengadaan yang dikeluarkan oleh Bidang Aset Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin apabila menggunakan rekening belanja modal lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin paling lambat 3 (tiga) Bulan setelah berakhirnya tahun anggaran bekenaan dan disampaikan kepada Walikota Banjarmasin melalui Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah dalam rangka memenuhi pertanggung jawaban pelaksanaan APBD.
- (6) Laporan Keuangan sebagaimana ayat (4) disampaikan oleh walikota Banjarmasin kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan pemeriksaan paling lambat 3 (bulan) setelah tahun anggaran berakhir.
BAB X - PELAPORAN KEUANGAN Pasal 30
Pasal 31
Ketentuan yang mengatur langkah-langkah pelaksanaan lainnya dan pelaksanaan pada tutup tahun anggaran akan ditetapkan kemudian.
BAB XIII - KETENTUAN PENUTUP Pasal 32
Pasal 32
Sejak diundangkan Peraturan Walikota ini, maka :
- a. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 01 Tahun 2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2015 Nomor 1);
- b. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 71 Tabun. 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 01 Tahun 2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2015 Nomor 71);
Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
BAB XIII - KETENTUAN PENUTUP Pasal 32
Pasal 33
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Penetapan: Ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal ill 3 Januari 2017

Penandatangan: . WALIKOTA BANJARMASIN,/\_ IBN SINA

Penetapan: Diundangkan di Banjarmasin pada tanggal 4 Januari 2017

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN, ## H. HAMLI KURSANI