PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK Nomor 25 Tahun 2015 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 49 TAHUN 2014 TENTANG PENGHARGAAN SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL TERBAIK DALAM LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK (berlaku 18 Mei 2015)
Pembukaan
Menimbang
:
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penghargaan Sebagai Pegawai Negeri Sipil Terbaik Dalam Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak, Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh predikat sebagai Pegawai Terbaik mendapatkan penghargaan dalam bentuk perjalanan dinas keluar negeri;
- b. bahwa untuk efektivitas dalam pemanfaatan penghargaan sebagai Pegawai Terbaik, dipandang perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2014;
3. c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penghargaan Sebagai Pegawai Negeri Sipil Terbaik Dalam Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak;
4. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Noor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan daerah tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
SALINAN
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3424);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
Menetapkan
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
13. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 210);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Bidang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 7 Seri E Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 10 Seri D Nomor 1), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 10);
18. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang PokokPokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 4 Seri E Nomor 4);
MEMUTUSKAN :
: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 49 TAHUN 2014 TENTANG PENGHARGAAN SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL TERBAIK DALAM LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penghargaan Sebagai Pegawai Negeri Sipil Terbaik Dalam Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak tahun 2014 Nomor 49), diubah sebagai berikut :
1. Diantara
Pasal 2
BAB IIA
TATA CARA DAN PERSYARATAN PENGUSULAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL TERBAIK
- (1)Setiap SKPD dapat mengusulkan Pegawai Negeri Sipil dilingkungan unit kerjanya untuk mengikuti seleksi Pegawai Negeri Sipil Terbaik kecuali tenaga fungsional guru serta tenaga fungsional kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a.
- (2)Pegawai Negeri Sipil yang pernah mendapatkan predikat sebagai Pegawai Negeri Sipil Terbaik tidak dapat diusulkan kembali untuk mengikuti seleksi Pegawai Negeri Sipil Terbaik pada tahun berikutnya.
- (3)Usulan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus
Pasal 3
- (1) Kriteria penilaian terdiri dari :
- a. masa kerja;
- b. kehidupan dalam lingkungan keluarga;
- c. kehidupan dalam lingkungan masyarakat;
- d. sikap dan perilaku;
- e. ketakwaan;
- f. kesehatan;
- g. kesetiaan;
- h. pengabdian;
- i. kejujuran;
- j. kedisiplinan;
- k. kemampuan teknis;
- l. prestasi kerja;
- m. kerjasama; dan
- n. kepemimpinan.
- (2) Masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf a adalah :
- a. masa kerja PNS mulai dari pengangkatan sebagai CPNS sampai dengan saat penilaian minimal 10 tahun; dan / atau
- b. untuk PNS yang mutasi ke Pemerintah Kota Pontianak (PNS Pindahan) masa pengabdian minimal 5 tahun pada Pemerintah Kota Pontianak.
- (3) Kehidupan dalam lingkungan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu suatu kondisi dimana PNS dapat membina keluarganya dengan baik sehingga terwujud keharmonisan dan kebahagiaan dalam keluarga termasuk pendidikan anak.
- (4) Kehidupan dalam lingkungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu suatu keadaan dimana PNS dapat menjalin silaturrahmi yang baik antar warga.
- (5) Sikap dan perilaku sebagaimana dimaksud pada atar (1) huruf d, yaitu sabar, akomodatif, ramah, responsif, tidak diskriminatif.
- (6) Ketakwaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, yaitu keyakinanan dan ketaatan PNS dalam menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya.
- (7) Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, yaitu kondisi kesehatan jasmani maupun rohani PNS yang dinilai dalam keadaan baik.
- (8) Kesetiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, yaitu ketaatan dan loyalitas kepada negara dan pemerintah serta tidak perbah dijatuhi hukuman.
- (9) Pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, yaitu mengembangkan pikiran, tenaga, dan waktu secara ikhlas dengan mengutamakan kepentingan dinas.
- (10) Kejujuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, yaitu ketulusan hati dalam melaksanakan tugas dan tidak menyalahgunakan wewenang yang diberikan kepadanya.
- (11) Kedisiplinan sebagaiaamana dimaksud pada ayat (1) huruf j, yaitu mematuhi dan mengikuti ketentuan kedinasan yang telah ditetapkan.
- (12) Kemampuan tehnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, yaitu memiliki kemampuan, kepandaian, dan keterampilan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab.
- (13) Prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, yaitu bekerja BAB III dan BAB IV ditambah 1 (satu) BAB yaitu BAB IIIA dan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 3a, sehingga berbunyi sebagai berikut :
BAB IIIA
TATA CARA PENILAIAN DAN PENETAPAN PEGAWAI NEGERI SIPIL TERBAIK
- (1) Penilaian terhadap Calon Pegawai Negeri Sipil Terbaik, dilakukan oleh Tim Seleksi yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Dalam melakukan penilaian, Tim wajib menggunakan kriteria penilaian sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Walikota ini.
- (3) Bagi PNS struktural, penilaian kriteria kedisiplinan skorenya menjadi 10, karena kriteria kepemimpinan tidak dinilai.
- (4) Untuk mendapatkan hasil penilaian yang obyektif, tim dapat melakukan observasi lapangan, menggunakan metode wawancara dan/atau metode lainnya yang efektif.
- (5) Untuk dapat menetapkan PNS terbaik dari masing-masing jenjang jabatan, maka penilaian dikelompokkan berdasarkan kesetaraan jenjang jabatan yang diduduki oleh masing-masing Calon PNS terbaik (jabatan Struktural Eselon III, Eselon IV, dan Pegawai Negeri Sipil Non Struktural yang bukan tenaga fungsional guru serta bukan tenaga fungsional kesehatan).
- (6) Hasil penilaian tim ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (7) Skore kriteria penilaian PNS terbaik, tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
4. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 4

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh predikat terbaik diberi penghargaan.
- (2) Penghargaan sebagai Pegawai Negeri Sipil Terbaik diberikan dalam bentuk perjalanan dinas luar negeri atau uang muka pembelian/renovasi rumah atau emas.
- (3) Penghargaan dalam bentuk perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil Terbaik untuk :
- a. melaksanakan ibadah umroh bagi yang beragama islam; dan
- b. melaksanakan perjalanan rohani ke tempat suci sesuai dengan agama yang dianutnya bagi yang bukan beragama islam.
- (4) Penghargaan dalam bentuk uang muka pembelian/renovasi rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan apabila PNS Terbaik untuk keperluan pembelian/renovasi rumah.
5. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 2 (dua) Pasal yaitu Pasal 4a dan Pasal 4b, sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 4a

Besaran uang penghargaan perjalanan dinas ke luar negeri dan uang muka pembelian/renovasi rumah atau emas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) mengacu pada Peraturan Walikota yang mengatur tentang Satuan Biaya Keluaran di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak.

## Pasal 4b

- (1) Pertanggungjawaban keuangan terhadap pemberian penghargaan dalam bentuk perjalanan dinas luar negeri mengacu pada Peraturan Walikota yang mengatur tentang Perjalanan Dinas Atas Beban Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak.
- (2) Pertanggungjawaban keuangan terhadap pemberian penghargaan dalam bentuk uang muka/renovasi rumah mengacu pada Peraturan Perundangundangan.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak pada tanggal 18 Mei 2015

WALIKOTA PONTIANAK, ttd

SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak pada tanggal 18 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK, ttd

## MOCHAMAD AKIP

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2015 NOMOR 25

Salinan sesuai dengan aslinya, PLH. KEPALA BAGIAN HUKUM

Hj. RUSDALITA, SH.,MH. Pembina (IV/a) NIP. 19691121 199503 2 001