PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS Nomor 5 Tahun 2015 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU (berlaku 1 Juli 2015)
Pembukaan
Mengingat
BUPATI SAMBAS PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 5 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
BUPATI SAMBAS,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah, untuk kepentingan orang pribadi atau badan, maka daerah berhak mengenakan pungutan dalam bentuk retribusi;
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 188.34/2693/SJ tanggal 12 Juli 2012 perihal Klarifikasi Peraturan Daerah, perlu dilakukan penyesuaian terhadap materi Peraturan Daerah Nomor11 Tahun 2011 tentangRetribusiPerizinanTertentu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud padahuruf a dan huruf b, perlu membentukPeraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
3. : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2011 Nomor 12);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMBAS dan
BUPATI SAMBAS
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN
DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.
Pasal 18
'Pasal 18'
- (1) Masa retribusi izin gangguan adalah jangka waktu yang lamanya sepanjang usaha berlangsung.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan usaha yang berdampak pada peningkatan gangguan dari sebelumnya sebagai akibat dari :
- a. Perubahan luas ruang tempat usaha, jenis usaha dan lokasi usaha;
- b. Perubahan sarana usaha;
- c. Penambahan kapasitas usaha;
- d. Perluasan lahan dan bangunan usaha; dan/atau
- e. Perubahan waktu atau durasi operasi usaha
8. maka wajib retribusi wajib mengajukan permohonan perubahan izin dengan kewajiban membayar retribusi yang besarnya diperhitungkan kembali sesuai dengan tingkat gangguan.
- (3) Tata cara perhitungan retribusi izin gangguan sebagaimana dimaksud ayat (2), lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.
Pasal II
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sambas.

Penetapan: Ditetapkan di Sambas pada tanggal 1 Juli 2015

Penandatangan: BUPATI SAMBAS,

Verifikasi: TTDTTD JULIARTI DJUHARDI ALWI

Penetapan: Diundangkan di Sambas pada tanggal 1 Juli 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS, JAMIAT AKADOL LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2015 NOMOR 2

Penandatangan: Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN MARIANIS, SH, MH Pembina (IV/a) NIP. 19640112 200003 1 003 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS, PROVINSI KALIMANTAN BARAT : 4/2014 JAMIAT AKADOL
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 5 TAHUN 2015
## TENTANG
## PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
## I. UMUM
Sebagai aplikasi dari pelaksanaan pemungutan Retribusi Daerah Pemerintah Kabupaten Sambas telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu. Salah satu objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah Retribusi Izin Gangguan.
Dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia tiap-tiap daerah diberi kewenangan dalam membentuk produk hukum daerah, mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut diatas dalam pembentukan produk hukum daerah harus tetap selaras dengan peraturan perundang-undangan sebagai upaya memberikan dasar hukum yang kuat dan efektif kepada masyarakat.
## II. PASAL DEMI PASAL
## Pasal I
Perhitungan kembali pembayaran retribusi dilakukan sesuai tingkat gangguan dengan mempertimbangkan retribusi yang telah dibayar oleh wajib retribusi.
## Pasal II
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 10