PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA TENTANG ALOKASI DANA DESA Nomor 72 Tahun 2012 tentang ALOKASI DANA DESA DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA BUPATI NIAS UTARA, - a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, dibutubkan ketersediaan dana yang cukup dalam Penyelengaraan Pemerintahan Desa; - b. bahwa pengelolaan Keuangan Desa yang baik akan memperoleh kepercayaan yang tinggi dari masyarakat serta kenyamanan dalam . penyelenggaraan Pemerintahan Desa; - bahwa untuk melaksanakan ketentuan (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA
NOMOR : U
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA
NOMOR i t . TAHUN 2012
TENTANG
ALOKASI DANA DESA
DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI NIAS UTARA,
:
:
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, dibutubkan ketersediaan dana yang cukup dalam Penyelengaraan Pemerintahan Desa;
- b. bahwa pengelolaan Keuangan Desa yang baik akan memperoleh kepercayaan yang tinggi dari masyarakat serta kenyamanan dalam . penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
e.
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 70 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa perlu dialokasikan dana bantuan kepada Desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Alokasi Dana Desa;
- X -Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
SERI : £
0
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Taliun 2004 Nomor 125 . Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir derigan UndangUridang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran · Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4929);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor . 5049);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan · (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara. Republik Indonesia Nomor 5234);
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Taliun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Daerah Provinsi, Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); dan Pemerintahan
2
Menetapkan
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara RepubJik Indonesia Nomor 4587);
9. Peraturan Pemerintati Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara · Republik Indonesia Nomor 4593); ' Pemerintahan Daerah
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman. Pembentukan dan Mekanisme Daerah; Penyusunan . Peraturan
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahiin ' 2006 tentang ' Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten / Kota Kepada Desa; t
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengeiolaan Kekayaan Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengeiolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita. Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NIASUTARA
dan
BUPATI NIAS UTARA
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH TENTANG ALOKASI DANA DESA.
3
KETENTUAN UMUM. Pasal I
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Nias Utara.
2. ' Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oieh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurul asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
. 3.
- Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai ' unsur penyeienggara pemerintahan daerah. .
4. Bupati adalah Bupati Nias Utara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai , unsur penyeienggara Pemerintahan Daerah. .
6. Kecamatan adalah wilayah keija Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Nias Utara.
7. Camat adalah Pimpinan Kecamatan sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Nias Utara.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat, istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. -
9.
- Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat. Desa sebagai unsur penyeienggara Pemerintahan Desa.
- . 10. Kepala Desa adalah pimpinan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam wilayah Desa. . ·
11. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan . demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyeienggara Pemerintahan Desa.
12. Perangkat Desa adalah terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.
13. Perangkat Desa lainnya adalah perangkat pembantu Kepala Desa yang terdiri dari Sekretariat Desa. Pelaksana Teknis lapangan seperti Kepala Urusan, dan unsur kewilayahan seperti Kepala Dusun atau . dengan sebutan lain.
4
*
14. Desa adalah kesatuaii masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setexnpat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
15. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan vang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
16. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh . Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan derigan Peraturan Desa.
18.
Pajak daerah adalah pajak yang menjadi kewenangan dan dipungut oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
19.
20.
21.
22.
Retribusi daerah adalah pemungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan / atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
Dana Perimbangan adalah Dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang terdiri dari dana bagi hasil Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus.
Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disebut DAU adalah dana yang sumbemya dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
DanaAlokasi Khusus yang selanjutnya disebut DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
- 23.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Utara yang selanjutnya disebut APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Utara yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Utara dan DPRD Kabupaten Nias Utara dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
24. Pembangunan skala desa adalah pembangiinan bidang fisik, ekonomi dan sosial budaya dengan jangkauan dan manfaat hanya terbatas untuk kebutuhan masyarakat desa setempat.
5
BAB II - TUJUAN ALOKASI DANA DESA (ADD)
Pasal 2
Tujuan ADD-adalah :
- a. menanggulangi kemiskinan mengurangi kesenjangan;
- b. meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan-pemberdayaan masyarakat;
- c. meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;
- d. meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
- e. meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- f. meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
- g. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat: h.
8. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa). . ' -
SUMBER ALOKASI DANA DESA
BAB III - SUMBER ALOKASI DANA DESA
Pasal 3
Alokasi Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten Nias Utara yang bersumber ,dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten Nias Utara untuk Desa.
ADD DARI PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH
BAB IV - ADD DARI PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH
Pasal 4
- (1) Hasil Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dibagi antara Pemerintah Daerah dan Desa.
- (2) Hasil Penerimaan Dana Perimbangan yang diterima oleh Daerah dari Pemerintah dibagi antara Pemerintah Daerah dan Desa.
6
.
ADD DARI PENERIMAAN DAERAH Bagian Pertama
Penerimaan Daerah dari Pajak Daerah
BAB V - ADD DARI PENERIMAAN DAERAH Bagian Pertama
Pasal 5
- (1) Penerimaan daerah dari pajak daerah dibagi sebesar 10 % (sepuluh perseratus) untuk desa.
- (2) ADD dan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibagi dengan rincian sebagai berikut :
- a. 40 % (empat puluh perseratus) untuk desa dari ' wilayah mana realisasi pajak daerah tersebut diperoleh;
- b. 60 % (enam puluh perseratus) dibagi rata untuk seluruh desa di daerah.
BAB V - ADD DARI PENERIMAAN DAERAH Bagian Pertama
Pasal 6
Jenis-jenis pajak daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1)- adalah semua pajak daerah yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah.
Bagian Kedua
BAB V - ADD DARI PENERIMAAN DAERAH Bagian Pertama
Pasal 7
- (1) Penerimaan daerah dari retribusi daerah dibagi sebesar 10 % (sepuluh perseratus) untuk desa.
- (2) ADD dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibagi dengan rincian sebagai berikut : .
- a. 40 % (empat puluh perseratus) untuk desa dari wilayah mana realisasi retribusi daerah tersebut diperoleh;
- b. 60 % (enam puluh perseratus) dibagi rata untuk seluruh desa di daerah.
BAB V - ADD DARI PENERIMAAN DAERAH Bagian Pertama
Pasal 8
- (1) ADD dari retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 diberikan dengan
BAB V - ADD DARI PENERIMAAN DAERAH Bagian Pertama
Pasal 9
- ( 1) Penerimaan Daerah dari Dana Perimbangan yang berasal dari dana bagi hasil dan DAU, dibagi sebesar 10% (sepuluh perseratus) untuk desa.
- (2) Dana perimbangan yang berasai dari DAU, dialokasikan untuk desa seperti tersebut pada ayat (1) setelah dikurangi untuk kebutuhan gaji pegawai. ·
- (3) ADD dari dana . perimbangan- sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dibagi dengan rincian sebagai berikut :
- b. 40 % (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional kepada desayang memenuhi kriteria penerimaan.
2. 60 % (enam puluh perseratus) dibagi rata untuk seluruh desa di daerah; . .
- (4) Kriteria penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditentukan dengan ## BAB VII PENGELOLAAN ADD
BAB V - ADD DARI PENERIMAAN DAERAH Bagian Pertama
Pasal 10
- (2) Seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD direncanakan ' , dilaksanakan, dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat desa. -
2. o ( 1) Pengelolaan Keuangan ADD merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa.
- (3) Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggung jawabkan secara ' administratif, teknis dan hukum serta akuntabilitas.
- (4) ADD dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali. .
8
- ( 1) ADD untuk masing-masing desa ditentukan dengan rumus sebagai berikut :
Alokasi Dana Desa I = ADDM + ADDPi
dimana ADDPi = { x l.Vui + x 2. Vti}. TADDP : x 1 x 2 = 1
ADDM- = Alokasi Dana Desa Minimal
.
Vui
•
- Vti
- X 1
- X 2
- = Skor Variabel Independent Utama Desa
- = Skor Variabel Independent Tambahan Desa
- = Bobot untuk variabel independent.Utama
- = Bobot untuk Variabel independent tambahan
ADDPi = Alokasi Dana Desa Proporsional
TADDP= Total Alokasi Dana Desa Proporsional
- (2) Besaran skor dan bobot variable independent utama dan variable independent tambahan akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Basil akhir perhitungan dan alokasi dana desa untuk setiap desa diinformasikan kepada seluruh desa sebelum masa penyusunan rencana tahunan desa dimulai.
BAB V - ADD DARI PENERIMAAN DAERAH Bagian Pertama
Pasal 12
- (1) Penggunaan ADD dimusyawarahkan antara Pemerintah Desa-dengan Masyarakat dan dituangkan daiam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun 3 rang bersangkutan.
- (2) Kepala Desa bertanggimg jawab sepenuhnya daiam pengelolaan ADD di Desa.
3. ( 3 ) Kepala Desa beserta perangkat Desa membuat perencanaan, pelaksanaam penatausahaan dan pelaporan. -
9
•
TATA CARA PENYALURAN, PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ADD
BagianPertama Tata Cara Penyaluran ADD
BAB VIII - TATA CARA PENYALURAN, PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ADD
Pasal 13
- ( I ) Pagu Alokasi Dana Desa ditetapkan setiap tahun dalam Keputusan Bupati selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah penetapan APBD Kabupaten.
- (2) Pengajuan ADD dapat dilakukan oleh Pemerintah Desa apabila sudah ditampung dalam APB Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (3) Mekanisme penyaluran ADD meliputi :
- Alokasi Dana Desa dalam APBD dianggarkan pada bagian .Pemerintahan Desa;
- b. Pemerintah Desa membuka rekening pada bank yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Kepala Desa;
- c. Kepala Desa mengajukan permohonan berikut
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran penyaluran Alokasi Dana Desa kepada Bupati c.q Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa melalui Camat setelah dilakukan vertfikasi oleh Tim Pendamping Kecamatan.
- (4) Mekanisme penyaluran secara teknis yang menyangkut penyimpanan nomor rekening, transfer; Siirat Permintaan Pembayaran, mekanisme pengajuan dan lain - lain ' diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## BagianKedua

## Penggunaan ADD

## Pasal 14

- (1) ADD yang diterima oleh Desa dimasukkan dalam . Anggaran Pendapatan dan Belahja Desa (APB Desa) pada pos penefimaan -bantuan dari Pemerintah Kabupaten.
- (2) Penggunaan ADD dilakukan sepenuhnya oleh desa dengan ketentuan 30 % (tiga puluh per seratus) digunakan untuk biaya operasional Pemerintah Desa dan BPD dan 70 % (tujuh puluh .per seratus) digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat.

- (3j Penggunaan untuk operasional Pemerintah Desa dan BPD sebesar 30 % sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain digunakan untuk :
- a. bantuan tunjangan penghasilan bagi Aparat Pemerintah Desa:
- c. Bantuan operasional dan tunjangan kepada anggota BPD.
- b. bantuan operasional penyelengaraan Pemerintahan Desa sebagai upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat; dan
- (4) Penggunaan untuk pemberdayaan masyarakat sebesar 70 % sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah digunakan untuk pembangunan skala Desa. yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa baik berupa pembangunan fisik maupun pembangunan non fisik desa antara lain untuk :
- a. biaya perbaikan sarana publik dalam skala.kecil;
- b. penyertaan modal usaha mas /arakat melalui BUMDesa :
- ^ c. biaya untuk pengadaan ketahanan pangan;
- d. perbaikan lingkungan dan pemukiman;
- ' e. teknologi Tepat Guna;
- f. perbaikan kesehatan dan pendidikan:
- g. pengembangan sosial budaya;
- h. dan sebagainya yang dianggap penting.
- (5) Penatausahaan keuangan terhadap penggunaan ADD yang diterima desa menjadi satu dengan penatausahaan keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

## Bagian Ketiga

## Pertanggungjawaban ADD

## Pasal 15

- (1) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa wajib memberi laporan pertanggungjawaban penggunaan ADD kepada Bupati melalui Camat setempat dan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan ADD oleh desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi satu dengan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).
- (3) Laporan pertanggungjawaban. sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai syarat untuk mencairkan ADD pada tahun berikutnya.

## BAB IX

## PEMBINAAN DAN PENGAWASAN ADD

## Pasal 16

- { 1) Pembinaan ADD dilakukan terhadap pelaksanaan fisik kegiatan m ' aupun terhadap pengelolaan keuangan, menyangkut pembukuan. pembelanjaan, pengadaan bahan / material dan bukti pengeluaran dilakukan oleh Kepala Desa, Ketua BPD, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, Tim Pembina Tingkat Kecamatan dan Tim Koordinasi Tingkat Kabupaten. . ·
- (2) Pengavvasan atas ketertiban pengelolaan dana ADD menjadi satu dengan pengawasan atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa). Pengawasan terhadap penggunaan ADD dilakukan oleh masyarakat, Kepala . Desa, BPD, Camat, unsur Pengawasan Kabupaten, .DPRD, Unsur Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Nias Utara.
- (3) . Mekanisme tata car ' a pembina.an dan pengawasan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## BAB X KETENTUAN SANKSI

## Pasal 17

- (1) Pejabat Pemerintahan Desa yang terbukti secara sah melakukan penyimpangan dan pelanggaran atas ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam pidana penjara dan denda sesuai dengan. ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Desa yang terbukti secara sah melakukan penyimpangan dan pelanggaran atas ketentuan dalam Peraturan Daerah ini akan dikenakan sanksi administratif berupa penangguhan pemberian ADD.

## BAB XI

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerali ini diatur dengan Peraturan Bupati.

## Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlakupada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinva, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ' ini dengan penempatannya daiam Lembaran Daerah Kabupaten Nias Utara.

Ditetapkan di Lotu pada tanggal

p

SXMwbtr

BUPATI NIAS UTARA, ttd.

## EDWARD ZEGA

Diundangkan di Lotu

&lt;

&lt;

f

f ?

Dumber


^ ajtgjiggal 2012 IS DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA,

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS UTARATAHUN 2012 NOMOR 1l SERI E

2012

*

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA NOVIOR li TAHUN 2012

## TENTANG

## ALOKASI DANADESA

## UMUM

Dengan berlakunya Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor- 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka kepada Daerah diberi kewenangan untuk mengaiur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pada konteks penyelenggaraan Pemerintahan Desa. dalam melaksanakan tugas pelayanan, pembangunan serta pemberdayaan masyarakat desa, maka selain desa memiliki sumber pendapatan asli desa, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, desa juga berhak atas bagi hasil pajak daerah, sebagian dari retribusi daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD). o

Bahwa selama ini pelaksanaan pembangunan di desa dinilai belum optimal karena.keterbatasan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia yang tersedia di masing-masing desa.Untuk itu dipandang perlu dibuat dasar hukum yang lebih kuat tentang .pemberian alokasi dana kepada desa-desa secara proporsional sesuai potensi, kemampuan dan kebutuhan masyarakat, sehingga diharapkan dengan adanya Alokasi Dana Desa ini dapat menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam r ' angka mewujudkan desa yang mandiri dan sejahtera.Untuk melaksanakan ketentuan tersebut mak Pemerintah Daerah Kabupaten Nias perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Nias Utara.

t4

•

r

## PASAL DEMI PASAL

Pasai 1

Cukup jelas

Pasai 2

Cukup jelas

## Pasai 3

Cukup jelas

Pasai 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

## Pasai 5

Ayat (l)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

## Pasai 6

Cukup jelas

## Pasai 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

• Cukup jelas

## Pasai 8

Cukup jelas

## Pasai 9

Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas

15

:

Ayat (4) Cukup jelas

## Pasal 10

Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas

## Pasal 11

.

.

.

.

.

Ayat (l)

'Alokasi Dana Desa Minimal besarnya sama dengan ADD setiap

## desa.

Ayat (2)

Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 12 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas ' Ayat (3) Cukup jelas

## Pasal 13

Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas

t

'

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Avat (2) Cukup jelas ' Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) . Cukup jelas

## Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

' •

Cukup jelas.

Pasal 16 Ayat (1) Cukupjelas Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal. 17

.

Ayat (1)

Cukup jelas Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 18

.

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA NOMOR

•

•