PERATURAN DAERAH KABUPATEN MA Nomor 8 Tahun 2017 tentang PENGELOLAAN ZAKAT (berlaku 17 Juli 2017)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 8 TAHUN 2017
TENTANG
PENGELOLAAN ZAKAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANJAR,
- a. bahwa sebagai daerah yang masyarakatnya agamis, maka menunaikan zakat bagi muzakki merupakan wujud ketaatan terhadap agama Islam, dan zakat merupakan sumber dana yang potensial bagi umat dalam upaya meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi pengelolaan zakat, maka perlu dikelola secara melembaga sesuai dengan tuntutan syariat Islam;
- c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Zakat Daerah Kabupaten Banjar perlu menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan yang baru tentang pengelolaan zakat dan peraturan pelaksanaannya sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah ;
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5148);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5510);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/ PMK. 03/ 2010 Tentang Tata Cara Pembebanan Zakat Atau Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto;
6. 9 Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat Dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal Dan Fitrah, serta Pendaya Gunaanya Untuk Usaha Produktif;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Dalam Pengelolaan Zakat;
11. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengajuan, Pertimbangan, Pengangkatan, Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Rekomendasi Izin Pembentukan Lembaga Amil Zakat;
13. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 03 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Badan Amil Zakat Nasional, Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota;
- 15 Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 12);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR Dan
BUPATI BANJAR
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar.
4. Bupati adalah Bupati Banjar.
5. Kementerian Agama adalah Kementerian Agama Republik Indonesia.
6. Menteri adalah Menteri Agama
7. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten yang selanjutnya disingkat dengan BAZNAS Kabupaten adalah Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banjar.
8. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk BAZNAS untuk membantu mengumpulkan zakat.
9. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
10. Hak Amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai dengan syariat Islam.
11. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
12. Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan usaha yang dimiliki oleh orang muslim untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.
13. Infaq / Shadaqah adalah pemberian seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum.
14. Hibah adalah pemberian dari seseorang kepada orang lain atau badan tanpa mengharapkan balasan.
15. Wasiat adalah pemberian sebagian hak milik seseorang kepada orang lain / badan tertentu dengan melalui pesan bila dia meninggal dunia, maka pesan tersebut harus dilaksanakan.
16. Waris adalah pembagian harta peninggalan / pusaka.
17. Kaffarat adalah tebusan atas sesuatu kesalahan tertentu.
18. Amal sosial adalah pemberian yang tidak terikat dengan tujuan kemaslahatan umum.
19. Muzakki adalah seorang muslim/ badan usaha yang dimiliki muslim yang berkewajiban menunaikan zakat.
20. Mustahiq adalah orang yang berhak menerima zakat.
21. Nisab adalah jumlah minimal harta kekayaan yang dimiliki seseorang atau badan yang karena itu diwajibkan zakat.
22. Kadar zakat adalah prosentasi besarnya zakat yang harus ditunaikan/diserahkan.
23. Rikaz adalah peninggalan purbakala berupa dan atau berbahan emas atau perak yang ditemukan oleh seseorang atau badan.
24. Ashnaf adalah orang atau badan yang berhak menerima bagian tertentu dari zakat.
Bagian Kesatu Maksud
BAB II - MAKSUD, AZAS DAN TUJUAN
Pasal 2
Pengaturan Pengelolaan Zakat dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan zakat di Daerah.
Bagian Kedua
Asas
BAB II - MAKSUD, AZAS DAN TUJUAN
Pasal 3
Pengelolaan zakat di Daerah di laksanakan berasaskan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.
Bagian Ketiga Tujuan
BAB II - MAKSUD, AZAS DAN TUJUAN
Pasal 4
Pengelolaan zakat bertujuan :
- a. meningkatkan efektivitas dan efesiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan
- b. meningkatkan manfaat zakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.
ORGANISASI
BAB III - ORGANISASI
Pasal 5
- (1) Bupati dapat mengusulkan terbentuknya BAZNAS Kabupaten kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama.
- (2) Sebelum pengusulan Bupati membentuk tim seleksi untuk melaksanakan pemilihan calon pimpinan BAZNAS Kabupaten.
BAB III - ORGANISASI
Pasal 6
- (1) BAZNAS Kabupaten merupakan lembaga yang melakukan pengelolaan zakat ditingkat Kabupaten yang bertanggung jawab kepada BAZNAZ Provinsi dan Pemerintah Daerah.
- (2) BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS pada tingkat Kabupaten sesuai dengan kebijakan BAZNAS.
- (3) Ketentuan mengenai organisasi dan tata kerja BAZNAS Kabupaten mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan
BAB III - ORGANISASI
Pasal 7
- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya BAZNAS Kabupaten dapat membentuk UPZ pada :
- a. Perangkat Daerah;
- b. instansi vertikal tingkat kabupaten;
- c. badan usaha milik daerah Kabupaten;
- d. perusahaan swasta skala kabupaten;
- e. kecamatan;
- f. kelurahan/ desa;
- g. sekolah/ madrasah atau lembaga pendidikan lainya; dan
- h. mushala, langgar, surau atau nama lainnya.
- (2) BAZNAS Kabupaten memberdayakan UPZ dalam melakukan pengumpulan zakat, infaq/ shadaqah, dan dana sosial keagamaan lainnya di Daerah.
- (3) Tugas dan fungsi UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada peraturan perundang-undangan.
BAB III - ORGANISASI
Pasal 8
- (1) Untuk membantu BAZNAS Kabupaten dalam melaksanakan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan Zakat, masyarakat dapat membuka perwakilan LAZ di Daerah.
- (2) Mekanisme pembukaan perwakilan LAZ di Daerah berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB III - ORGANISASI
Pasal 9
- (1) Dalam hal pengelolaan zakat belum terjangkau oleh BAZNAS Kabupaten dan perwakilan LAZ, kegiatan pengelolaan zakat dapat dilakukan oleh tokoh alim ulama, pengurus/ takmir masjid/ musholla sebagai amil zakat.
- (2) Kegiatan pengelolaan zakat oleh amil zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan.
PENGELOLAAN ZAKAT
Bagian Kesatu
Pengelolaan Zakat
BAB IV - PENGELOLAAN ZAKAT
Pasal 10
- (1) Pengelolaan zakat dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten.
- (2) Pengelolaan zakat dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten yang harus memiliki sifat amanah, mempunyai visi dan misi yang jelas, berdedikasi tinggi, profesional dan mempunyai integritas moral yang baik.
- (3) Pimpinan BAZNAS Kabupaten diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah mendapat pertimbangan dari BAZNAS.
- (4) Untuk menjadi anggota BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
- a. warga negara Indonesia;
- b. beragama Islam;
- c. bertakwa kepada Allah SWT;
- d. berahlak mulia;
- e. berusia paling sedikit 40 (empat puluh) tahun;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. tidak menjadi anggota partai politik;
- h. memiliki kompetensi di bidang Pengelolaan Zakat; dan
- i. tidak pernah di hukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.
- (5) Masa Kerja Kepengurusan BAZNAS Kabupaten dijabat selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (6) Anggota BAZNAS Kabupaten diberhentikan apabila:
- a. meninggal dunia;
- b. habis masa jabatan;
- c. mengundurkan diri;
17. d.tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara terus menerus; atau
- e. tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota.
- (7) Pemberhentian anggota BAZNAS Kabupaten yang tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf e, dilakukan apabila:
- a. menjadi warga negara asing;
- b. berpindah agama;
- c. melakukan perbuatan tercela;
- d. menderita sakit jasmani dan/atau rohani;
- e. menjadi anggota partai politik; atau
- f. dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.
Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban BAZNAS Kabupaten
Paragraf 1
Kewajiban BAZNAS Kabupaten
BAB IV - PENGELOLAAN ZAKAT
Pasal 11
BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya berkewajiban :
- a. melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian atas pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat di Daerah;
- b. melakukan koordinasi dengan Kantor Kementerian Agama dan instansi terkait dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat di Daerah;
- c. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan zakat, infaq/ shadaqah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS Provinsi dan Bupati secara berkala 6 (enam) bulan sekali dan pada akhir tahun;
- d. mendistribusikan dan mendayagunakan zakat kepada mustahik sesuai dengan syariat islam;
- e. memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzakki;
- f. mendistribusikan dan mendayagunakan infaq/ shadaqah, dan dana sosial keagamaan lainnya sesuai dengan syariat islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukkan yang diikrarkan oleh pemberi; dan
- g. melakukan pencatatan terhadap pengelolaan zakat, infaq/ shadaqah, dan dana sosial keagamaan lainnya dalam pembukuan tersendiri.
Paragraf 2 Hak BAZNAS Kabupaten
BAB IV - PENGELOLAAN ZAKAT
Pasal 12
- (1) Anggota dan pimpinan BAZNAS Kabupaten, diberikan hak keuangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Ketentuan mengenai hak keuangan Anggota dan pimpinan BAZNAS Kabupaten dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Bagian Ketiga
BAB IV - PENGELOLAAN ZAKAT
Pasal 13
- (1) Biaya operasional BAZNAS Kabupaten dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan Hak Amil.
- (2) Biaya operasional BAZNAS Kabupaten yang dibebankan pada anggaran pendapatan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. hak keuangan pimpinan dan pelaksana BAZNAS Kabupaten;
- b. biaya administrasi umum; dan
- c. biaya sosialisasi dan koordinasi BAZNAS Kabupaten dengan LAZ kabupaten.
- (3) Biaya operasional selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada Hak Amil.
- (4) Besaran Hak Amil yang dapat digunakan untuk biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai dengan syariat Islam maksimal sebesar 1/8 (seperdelapan) dengan mempertimbangkan aspek produktivitas, efektivitas, dan efisiensi dalam Pengelolaan Zakat.
- (5) Penggunaan besaran Hak Amil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicantumkan dalam rencana kerja dan anggaran tahunan yang disusun oleh BAZNAS Kabupaten dan disahkan oleh BAZNAS.
PENGUMPULAN ZAKAT
BAB V - PENGUMPULAN ZAKAT
Pasal 14
- (1) BAZNAS Kabupaten berwenang mengumpulkan zakat melalui UPZ dan/atau secara langsung.
- (2) Zakat yang dikumpulkan BAZNAS Kabupaten terdiri atas harta yang dikenai zakat mal dan zakat fitrah.
- (3) Harta yang dikenai zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
- a. emas, perak dan logam mulia lainnya;
- b. uang dan surat berharga lainnya;
- c. perniagaan;
- d. pertanian, perkebunan dan kehutanan;
- e. peternakan dan perikanan;
- f. pertambangan;
- g. perindustrian;
pendapatan dan jasa; dan i. rikaz.
- (4) Perhitungan besarnya harta yang dikenai zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah menurut nisab, kadar dan waktunya ditetapkan
BAB V - PENGUMPULAN ZAKAT
Pasal 15
- (1) Pengumpulan zakat mal oleh BAZNAS Kabupaten dilakukan dari para Muzakki.
- (2) Para Muzakki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perorangan atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat.
BAB V - PENGUMPULAN ZAKAT
Pasal 16
- (1) Pengumpulan zakat mal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten dengan cara menerima atau mengambil dari muzakki.
- (2) BAZNAS Kabupaten dapat bekerjasama dengan bank dalam pengumpulan zakat harta muzakki.
BAB V - PENGUMPULAN ZAKAT
Pasal 17
BAZNAS Kabupaten dapat menerima harta selain zakat seperti infaq/ shadaqah, hibah, wasiat, waris, kaffarat dan dana sosial keagamaan lainnya.
BAB V - PENGUMPULAN ZAKAT
Pasal 18
Jangka waktu pengumpulan zakat mal mulai dari bulan Januari sampai dengan akhir bulan Desember.
BAB V - PENGUMPULAN ZAKAT
Pasal 19
Sistem dan prosedur pengumpulan zakat mal akan diatur dengan Peraturan BAZNAS Kabupaten.
BAB VI - MANFAAT ZAKAT Pasal 20
Pasal 20
- (1) Hasil pengumpulan zakat dimanfaatkan untuk kepentingan 8 (delapan) ashnaf yang terdiri dari :
- a. fakir;
- b. miskin;
- c. amil zakat;
- d. muallaf;
- e. riqab;
- f. gharim;
- g. fi sabilillah; dan
- h. ibnu sabil.
- (2) Pemanfaataan hasil pengumpulan zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
BAB VI - MANFAAT ZAKAT Pasal 20
Pasal 21
- (1) Hasil penerimaan zakat, infaq/ shadaqah, hibah, wasiat, waris, kaffarat dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dimanfaatkan terutama untuk usaha yang produktif dan bantuan sosial.
- (2) Dana usaha produktif dan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mendahulukan kemaslahatan fakir dan miskin.
BAB VI - MANFAAT ZAKAT Pasal 20
Pasal 22
Prosedur dan persyaratan pemanfaatan hasil pengumpulan zakat, infaq/ shadaqah, dan dana sosial keagamaan lainnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan BAZNAS Kabupaten.
PERHITUNGAN ZAKAT DAN ZAKAT YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN KENA PAJAK PENGHASILAN
BAB VII - PERHITUNGAN ZAKAT DAN ZAKAT YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN KENA PAJAK PENGHASILAN
Pasal 23
- (1) Muzakki melakukan perhitungan sendiri atas harta dan kewajiban zakatnya
BAB VII - PERHITUNGAN ZAKAT DAN ZAKAT YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN KENA PAJAK PENGHASILAN
Pasal 24
- (1) Zakat yang diterima oleh BAZNAS Kabupaten tidak termasuk objek pajak penghasilan.
- (2) Zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan oleh wajib pajak pribadi pemeluk agama Islam atau wajib pajak badan yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada BAZNAS Kabupaten dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak dari pajak penghasilan dengan menggunakan Bukti Setoran Zakat yang sah dari BAZNAS Kabupaten.
- (3) Cara penghitungan pembayaran zakat penghasilan kena pajak dari pajak penghasilan dapat berpedoman pada contoh perhitungan sebagaimana tercantum dalam
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Martapura pada tanggal 17 Juli 2017

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR, ## H. NASRUN SYAH LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2017 NOMOR 8 NOMOR REGESTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN : ( 77 /2017) ## Pasal 32 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjar.

Penetapan: Ditetapkan di Martapura pada tanggal 17 Juli 2017 BUPATI BANJAR, ## H. KHALILURRAHMAN
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB VIII

## PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

## Pasal 25

- (1) Pembinaan dan Pengawasan terhadap BAZNAS Kabupaten dilaksanakan oleh Bupati meliputi fasilitasi, sosialisasi dan edukasi.
- (2) Dalam hal Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Satuan Audit Internal yang bertugas melaksanakan audit keuangan, audit manajemen, audit mutu dan audit kepatuhan internal BAZNAS Kabupaten.
- (3) Pengawasan terhadap BAZNAS Kabupaten dilakukan oleh Satuan Audit Internal yang dibentuk oleh Ketua BAZNAS Kabupaten.
- (4) Satuan Audit Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas melaksanakan audit keuangan, audit manajemen, audit mutu dan audit kepatuhan internal BAZNAS Kabupaten.
- (5) Dalam hal-hal tertentu dan dianggap perlu, Bupati dalam melakukan pembinaan dan pengawasan dapat menunjuk Tim Audit lainnya.

## BAB IX

## SANKSI ADMINISTRASI

## Pasal 26

BAZNAS Kabupaten yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e, huruf f, dan huruf g dikenakan sanksi administratif.

## Pasal 27

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara dari kegiatan; dan/atau
- c. pemberhentian anggota BAZNAS Kabupaten.

## Pasal 28

- (1) Kepada BAZNAS Kabupaten yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e, huruf f, dan huruf g diberikan sanksi administratif berupa peringatan tertulis oleh BAZNAS.
- (2) Pengulangan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara dari kegiatan oleh Menteri.
- (3) Pemberhentian sementara dari kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicabut apabila BAZNAS Kabupaten telah memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e, huruf f, dan huruf g.
- (4) Dalam hal BAZNAS Kabupaten melakukan pengulangan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), anggota atau pimpinan BAZNAS Kabupaten yang melakukan pelanggaran dikenakan sanksi pemberhentian oleh Menteri.

## Pasal 29

Mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB X PEMBIAYAAN

## Pasal 30

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya BAZNAS Kabupaten dibiayai dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan Hak Amil.
- (2) Selain pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BAZNAS Kabupaten dapat dibiayai dengan Anggaran Pendapatan Belanja Negara.

## BAB XI

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 31

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2003 Nomor 22 Seri E Nomor Seri 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Diundangkan di Martapura pada tanggal 17 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,


## H. NASRUN SYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2017 NOMOR 8 NOMOR REGESTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN : ( 77 /2017)

## Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura pada tanggal 17 Juli 2017 BUPATI BANJAR,


## H. KHALILURRAHMAN

## PENJELASAN ATAS

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 8 TAHUN 2017

## TENTANG

## PENGELOLAAN ZAKAT

## I. UMUM

Dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa salah satu tujuan Nasional Negara Republik Indonesia adalah memajukan kesejahteraan umum. Untuk mewujudkan Tujuan Nasional tersebut, Bangsa Indonesia senantiasa melaksanakan pembangunan diberbagai bidang baik yang bersifat fisik material maupun mental spiritual.

Pembangunan mental spiritual melalui pembangunan dibidang agama diharapkan dapat mewujudkan suasana kehidupan beragama yang penuh keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, menciptakan kerukunan hidup umat beragama yang dinamis sebagai landasan persatuan dan kesatuan bangsa, dan dapat meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan. Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu dilakukan berbagi upaya, antara lain dengan menggali dan memanfaatkan dana melalui zakat, infaq atau shadaqah.

Zakat sebagai Rukun Islam merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu untuk membayarnya dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya. Dengan pengelolaan yang baik, zakat merupakan sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat. Karena itu, agar pengelolaan zakat dapat dilakukan secara profesional dan bertanggungjawab, secara yuridis telah didukung dengan diterbitkannya Undang-undang nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Selanjutnya untuk implementasi pengelolaan zakat di Kabupaten Banjar, dipandang perlu pengaturannya dalam sebuah Peraturan Daerah. Peraturan Daerah dimaksud mengatur tentang pengelolaan zakat juga mencakup pengelolaan infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris dan kafarat dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan agar menjadi pedoman bagi muzakki, mustahiq dan BAZNAS Kabupaten selaku pengelola.

Untuk membangun rasa kepercayaan masyarakat dan muzakki terhadap pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten, dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang hak dan kewajiban muzakki dan BAZNAS Kabupaten transparansi pengelolaan zakat serta adanya sanksi hukum terhadap pengelola zakat.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang pengelolaan zakat ini, potensi besar berupa dana zakat yang ada pada muazakki di Kabupaten Banjar dapat digali semaksimal mungkin, dikumpulkan, didistribusikan dan didayagunakan, dalam rangka terwujudnya pemerataan ekonomi dan peningkatan ekonomi masyarakat lemah.

Selain itu diharapkan kesadaran muzakki dapat ditingkatkan untuk menunaikan kewajiban zakat dalam rangka menyucikan diri terhadap harta yang dimiliki untuk mendapatkan ridha Allah SWT.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 2

Pasal 1

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Pasal 3

Yang dimaksud dengan asas 'amanah' adalah pengelola zakat harus dapat dipercaya.

Yang dimaksud dengan asas 'kemanfaatan' adalah pengelolaan zakat dilakukan untuk memberikan manfaat yang sebesarbesarnya bagi mustahik.

Yang dimaksud dengan asas 'keadilan' adalah pengelolaan zakat dalam pendistribusiannya dilakukan secara adil.

Yang dimaksud dengan asas 'kepastian hukum' adalah dalam pengelolaan zakat terdapat jaminan kepastian hukum bagi mustahik dan muzaki.

Yang dimaksud dengan asas 'terintegrasi' adalah pengelolaan zakat dilaksanakan secara hierarkis dalam upaya meningkatkan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

Yang dimaksud dengan asas 'akuntabilitas' adalah pengelolaan zakat dapat dipertanggungjawabkan dan diakses oleh masyarakat.

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Ayat 1 Cukup Jelas

Ayat 2 Cukup Jelas

Ayat 3

apabila pengumpul zakat sudah memadai, maka hak keuangan pelaksana BAZNAS Kabupaten dibebankan pada hak amil.

Ayat 4 Cukup Jelas

Pasal 14

Ayat 1 Cukup Jelas

Ayat 2

Yang dimaksud dengan zakat fitrah adalah zakat yang wajib dibayarkan setiap muslim setelah bulan Ramadhan berakhir, baik laki-laki, wanita, dewasa maupun anak-anak.

Ayat 3 Cukup Jelas

Ayat 4 Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Yang dimaksud Ashnaf disini terdiri dari 8 (delapan) kategori yaitu :

- a. Fakir ialah orang yang tidak memiliki harta dan tidak mempunyai penghasilan untuk memenuhi kebutuhan makan, pakaian, perumahan dan kebutuhan lainnya;
- b. Miskin ialah orang yang memiliki harta dan mempunyai usaha yang layak baginya,tetapi penghasilannya belum cukup untuk keperluan minimum bagi dirinya dan keluarganya yang menjadi tanggungannya;
- c. Amil Zakat ialah mereka yang melaksanakan segala kegiatan pengumpulan dan pendayagunaan zakat termasuk administrasi pengelolaan mulai dari merencanakan, mengumpulkan, mencatat, meneliti, menghitung, mengawasi dan menyalurkan kepada mustahiq;
- d. Muallaf ialah golongan yang perlu dijinakkan hatinya kepada Islam atau untuk lebih memantapkan keyakinan kepada Islam;
- e. Riqab ialah pembebasan budak belia dan usaha menghilangkan segala bentuk perbudakan;
- f. Gorimin ialah orang yang mempunyai hutang untuk kemaslahatan dirinya sendiri dalam melaksanakan ketaatan dan kebaikan atau untuk kemaslahatan masyarakat;
- g. Sabilillah ialah usaha dan kegiatan perorangan atau badan yang bertujuan untuk menegakkan agama atau kemaslahatan umat;

- h. Ibnu Sabil ialah orang yang melintas dari suatu daerah ke daerah lain untuk melakukan perjalanan yang kehabisan bekalnya bukan untuk maksud maksiat tetapi demi kemaslahatan umum yang manfaatnya kembali kepada masyarakat dan agama Islam.

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas Ayat (1)

Fasilitasi adalah kegiatan yang bersifat menunjang keberhasilan pengelolaan zakat termasuk diantaranya pelaporan kepada BAZNAS dan Menteri, apabila ditemukan adanya pelanggaran dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

Ayat 2 Cukup Jelas

Ayat 3 Cukup Jelas

Ayat 4 Cukup Jelas

Ayat 5 Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 8

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR

NOMOR

: 8 TAHUN 2017

TANGGAL

: 17 Juli 2017

## CONTOH-CONTOH PENGHITUNGAN ZAKAT

## 1. Zakat atas penghasilan yang diperoleh dari gaji dan usaha :

Sdr Ahmad adalah seorang pegawai negeri dengan gaji Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah)/bulan. Disamping itu dia juga mempunyai usaha dengan modal sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), memperoleh laba kotor Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), dengan biaya pengeluaran (gaji pegawai dan listrik dalam satu tahun sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

## Perhitungan zakat atas penghasilan :

- a. Gaji pegawai negeri 12 bulan x Rp.4.000.000,- =

Rp. 48.000.000,-

- b. Modal usaha

=

Rp. 300.000.000,-

- c. Laba kotor

=

Rp. 120.000.000,-

- d. Biaya pengeluaran (gaji pegawai &amp; listrik)

- = Rp. 60.000.000,-

- e. Laba bersih (c-d)

=

Rp. 60.000.000,-

- f. Jumlah penghasilan sebagai pegawai negeri dan usaha (a+b+e)

- = Rp. 408.000.000,-

g. Zakat atas penghasilan pegawai negeri tersebut = Rp. 10.200.000,-

- ( 2,5 % X Rp. 408.000.000,-)

2. Penghasilan atas perusahaan atau badan usaha :

PT.Amanah adalah perusahaan milik orang Islam dengan modal usaha tahun 2017 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), memperoleh laba kotor sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), dan biaya pengeluaran (gaji pegawai, biaya umum &amp; administrasi) sebesar Rp. 100.000.000,(seratus juta rupiah).

## Perhitungan zakat penghasilan :

- rga pokok * b. Laba kotor

- a. Modal Usaha

Rp. 1.000.000.000,-

Rp. 300.000.000,-

- c. Biaya pengeluaran(gaji pegawai biaya umum &amp; administrasi)

- Rp. 100.000.000,-

- d. Laba bersih (b-c)

- e. Jumlah Penghasilan Perusahaan atau badan usaha Rp. 1.200.000.000,-

- tersebut (a + d)

- f. Zakat atas penghasilan perusahaan atau badan Rp. 30.000.000,-

- usaha tersebut (2,5% X Rp. 1.200.000.000,-)

Rp. 200.000.000,-

BUPATI BANJAR,


## H. KHALILURRAHMAN