PERATURAN DAERAH KABUPATEN SALINAN  JEMBER Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, serta Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Pemerintah Daerah Kabupaten memiliki kewajiban menyelenggarakan pelayanan dan pengembangan kesejahteraan sosial; - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Jember; 1. (berlaku 7 Desember 2015)
Pembukaan
Mengingat :
BUPATI JEMBER PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER NOMOR 8 TAHUN 2015
T E N T A N G
PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DI KABUPATEN JEMBER
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI JEMBER,
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kehidupan yang layak dan bermartabat bagi masyarakat Kabupaten Jember, perlu penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara terencana, terarah, terpadu dan berkelanjutan yang diarahkan pada peningkatan kualitas dan kuantitas bagi perseorangan, keluarga, kelompok dan /atau masyarakat;
- b. bahwa kemampuan, kepedulian dan tanggung jawab masyarakat dan dunia usaha kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial menjadi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial sehingga perlu disinergikan;
- c. bahwa sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, serta Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Pemerintah Daerah Kabupaten memiliki kewajiban menyelenggarakan pelayanan dan pengembangan kesejahteraan sosial;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Jember;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
14. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraaan Sosial;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
15. Peraturan Menteri Sosial Nomor 13 Tahun 2012 tentang Forum Tanggung Jawab Dunia Usaha Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
16. Peraturan Menteri Sosial Nomor 17 Tahun 2012 tentang Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial;
17. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tenaga Kerja Sosial Kecamatan;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2008 Nomor 15), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2012 Nomor 6).
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBER DAN BUPATI JEMBER
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DI KABUPATEN JEMBER.
KETENTUAN UMUM
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
BAB I - Pasal 1
Pasal 1
1. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Kabupaten sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten.
3. Bupati adalah Bupati Jember.
2. Daerah adalah Kabupaten Jember.
4. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Jember.
6. Masalah Sosial adalah suatu kondisi yang dirumuskan atau dinyatakan oleh suatu entitas yang berpengaruh yang mengancam nilai-nilai suatu masyarakat sehingga berdampak kepada sebagian besar anggota masyarakat
5. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
7. Pelayanan Sosial adalah Pelayanan yang ditujukan untuk membantu Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dalam mengembalikan dan mengembangkan fungsi sosialnya
9. Pelaku Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah individu, kelompok, lembaga kesejahteraan sosial, dan masyarakat yang terlibat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
8. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.
10. Pelayanan Kesejahteraan Sosial adalah serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan terhadap individu, keluarga maupun masyarakat yang membutuhkan atau mengalami permasalahan sosial baik yang bersifat pencegahan, pengembangan maupun rehabilitasi guna mengatasi permasalahan yang dihadapi dan/atau memenuhi kebutuhan secara memadai sehingga mereka mampu menjalankan fungsi sosial secara memadai.
11. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, yang selanjutnya disingkat PMKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar.
13. Fungsi sosial adalah kemampuan orang perorang, keluarga dan/atau kelompok masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sebagai makhluk individu dan sosial sesuai dengan norma yang berlaku.
12. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya beserta kakek dan/atau nenek.
14. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial, yang selanjutnya disingkat PSKS adalah segala sesuatu yang dapat digali dan didayagunakan untuk mencegah dan menangani permasalahan kesejahteraan sosial dan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, baik berupa sumber daya manusia, sumber daya alam maupun organisasi sosial.
16. Pekerja Sosial Masyarakat, yang selanjutnya disingkat PSM adalah seseorang sebagai warga masyarakat yang mempunyai jiwa pengabdian sosial, kemauan, dan kemampuan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, serta telah mengikuti bimbingan atau pelatihan di bidang kesejahteraan sosial.
15. Pekerja Sosial adalah Seseorang yang mempunyai kompetensi profesional dalam pekerjaan sosial yang diperolehnya melalui pendidikan formal atau pengalaman praktek di bidang pekerjaan sosial/kesejahteraan sosial yang diakui secara resmi oleh pemerintah dan melaksanakan tugas profesional pekerjaan sosial.
17. Tenaga Kerja Sosial Kecamatan, yang selanjutnya disingkat TKSK adalah relawan yang direkrut oleh kementerian sosial dari unsur karang taruna dan PSM yang ditempatkan di Kecamatan dan pembinaannya dilakukan oleh Dinas Sosial.
19. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya.
18. Tenaga Penyuluh Sosial adalah merupakan tenaga penyuluh sosial yang direkrut dari TKSK, PSM, Karang Taruna dan Tokoh Masyarakat untuk melakukakn penyebaran informasi, komunikasi dan edukasi, baik secara lisan, tulisan maupun peragaan kepada kelompok sasaran sehingga muncul pemahaman yang sama, pengetahuan dan kemauan guna partisipasi sosial.
20. Bantuan Sosial adalah Semua upaya yang diarahkan untuk meringankan penderitaan, melindungi, dan memulihkan kondisi kehidupan fisik, mental, dan sosial (termasuk kondisi psikososial, dan ekonomi) serta memberdayakan potensi yang dimiliki agar seseorang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar
22. Pemberdayaan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
21. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
23. Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.
25. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, yang selanjutnya disingkat LKSA adalah Lembaga yang menjalankan fungsi pengasuhan anak oleh keluarga dan memberikan pelayanan bagi anak yang membutuhkan pengasuhan alternatif.
24. Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
BAB II
Pasal 2
ASAS DAN TUJUAN
Penyelenggaraan kesejahteraan sosial diselenggarakan
BAB II
Pasal 3
- a. meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas dan kelangsungan hidup masyarakat;
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bertujuan:
- b. memulihkan fungsi sosial masyarakat dalam rangka mencapai kemandirian;
- d. meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggung jawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
- c. meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial;
- e. meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
- g. mengembangkan potensi sosial
- f. meningkatkan kualitas pelayanan, manajemen dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- h. mencegah terjadinya masalah sosial;
- j. mendayagunakan sumber daya sosial; dan
- i. mencegah kerawanan sosial;
- k. memberdayakan penerima layanan dan/atau warga binaan sosial.
Bagian Kesatu
PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
Umum
- (1) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial ditujukan kepada:
BAB III - Bagian Kesatu
Pasal 4
- a. perseorangan;
- c. anak; dan/atau
- b. keluarga;
- d. lanjut usia.
- a. kemiskinan;
- (2) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial meliputi :
- b. keterlantaran;
- d. ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku;
- c. kedisabilitasan;
- e. korban bencana; dan/atau
- f. korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.
- a. penetapan standar operasional prosedur;
- (3) Penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui :
- b. penerapan standar pelayanan minimum kesejahteraan sosial;
- d. pengembangan kapasitas kelembagaan dan sumber daya sosial sesuai perkembangan ilmu pengetahuan teknologi; dan
- c. penyediaan dan/atau pemberian kemudahan serta sarana dan prasarana kepada PMKS;
- e. fasilitasi partisipasi masyarakat dan/atau dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
Bagian Kedua
- (1) Setiap orang berhak memperoleh perlakuan dan kesempatan yang sama dalam kehidupan dan penghidupan yang layak dalam masyarakat.
BAB III - Bagian Kesatu
Pasal 5
- (2) Setiap orang berkewajiban menjaga harkat dan martabat dirinya dan keluarga sesuai kodratnya dengan
BAB III - Bagian Kesatu
Pasal 6
- (2) Pelayanan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi penyediaan:
- (1) Bagi orang yang tidak mampu memenuhi hak-haknya dan sesuai dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), berhak mendapatkan pelayanan kesejahteraan sosial dari Pemerintah Kabupaten.
- a. keagamaan dan mental spiritual;
- c. pendidikan;
- b. kesehatan;
- d. pelatihan;
- f. kesempatan kerja atau berusaha;
- e. bantuan sosial;
- g. administrasi kependudukan dan catatan sipil;
- i. pelayanan sosial lainnya.
- h. konsultasi dan pendampingan sosial; dan/atau
- (3) Penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan oleh masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB III - Bagian Kesatu
Pasal 7
Setiap institusi pemerintah dan swasta yang menyelenggarakan pelayanan umum dan/atau mempekerjakan perempuan wajib menyediakan fasilitas yang memadai bagi kepentingan perempuan.
BAB III - Bagian Kesatu
Pasal 8
Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kesejahteraan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB III - Bagian Kesatu
Pasal 9
- (2) Setiap anggota keluarga harus menghormati, melindungi, menegakkan hak asasi anggota keluarga sesuai nilai-nilai atau norma-norma masyarakat dan peraturan perundang-undangan.
- (1) Setiap kepala keluarga bertanggungjawab atas kesejahteraan anggota keluarganya.
BAB III - Bagian Kesatu
Pasal 10
- (2) Penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan dengan pemberdayaan keluarga
BAB III - Bagian Kesatu
Pasal 11
- a. keagamaan dan mental spiritual;
- (1) Selain pelayanan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, keluarga berhak juga mendapatkan pelayanan dari Pemerintah Kabupaten berupa pelayanan:
- b. kesehatan;
- d. pelatihan;
- c. pendidikan;
- e. bantuan sosial;
- g. tempat usaha;
- f. pemberian kesempatan kerja;
- h. administrasi pemerintahan;
- j. konsultasi dan pendampingan sosial;
- i. perumahan;
- k. advokasi sosial; dan/atau
- (2) Penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan dan/atau diselenggarakan oleh masyarakat yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- l. pelayanan sosial lainnya.
BAB III - Bagian Kesatu
Pasal 12
- (2) Setiap anak berhak atas pelayanan sosial untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa untuk menjadi warga masyarakat yang baik dan berguna.
- (1) Setiap anak berhak mendapatkan pengasuhan dari orangtua dan/atau keluarganya untuk tumbuh dan berkembang secara wajar.
- (3) Setiap anak berhak atas pemeliharaan taraf kesejahteraan anak dan perlindungan dari lingkungan yang membahayakan dan/atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar.
- (5) Setiap anak berhak mendapat perlindungan dari orangtua atas segala bentuk kekerasan fisik dan mental, penelantaran, perlakuan buruk, eksploitasi, dan pelecehan seksual, serta berhak atas pengasuhan, bimbingan agama, dan mental sosial.
- (4) Setiap anak berhak mendapatkan pertolongan pertama, bantuan, dan perlindungan dalam keadaan membahayakan.
Setiap anak berkewajiban untuk:
- a. menghormati orangtua, wali, dan guru;
- c. mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
- b. mencintai keluarga dan menyayangi teman;
- d. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
- e. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.
BAB III - Bagian Kesatu
Pasal 14
- a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anaknya;
- (1) Orangtua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk:
- b. menumbuhkembangkan anaknya sesuai kemampuan, bakat, dan minatnya; dan
- (2) Bagi anak yang orangtuanya tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dialihkan kepada keluarga dan/atau orang lain, agar anak dapat terjamin tumbuh kembang anak secara wajar dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia dini.
BAB III - Bagian Kesatu
Pasal 15
- (2) Pelayanan kesejahteraan sosial anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- (1) Bagi anak yang tidak terpenuhi hak-haknya dari orangtua dan/atau keluarga serta memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), berhak mendapatkan pelayanan kesejahteraan sosial dari Pemerintah Kabupaten.
- a. pengasuhan;
- c. pendidikan dan rekreasi;
- b. kesehatan dan perbaikan gizi;
- d. bimbingan agama, mental, dan sosial;
- f. bantuan sosial;
- e. rehabilitasi sosial;
- g. reunifikasi keluarga;
- i. pemakaman;
- h. administrasi kependudukan dan catatan sipil;
- j. bantuan hukum;dan/atau
- (3) Penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- k. perlindungan sosial khusus lainnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan kesejahteraan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB III - Bagian Kesatu
Pasal 16
- (2) Setiap orang, pelaku usaha, atau badan hukum, dilarang mempekerjakan anak di bawah usia kerja.
- (1) Setiap orang dilarang menelantarkan, melakukan tindak kekerasan dan/atau eksploitasi anak.
- (3) Setiap orang berkewajiban memberikan laporan kepada aparat setempat, bila mengetahui anak terlantar, tindak kekerasan dan/atau eksploitasi terhadap anak, dan/atau mempekerjakan anak di bawah usia kerja.
BAB III - Bagian Kesatu
Pasal 17
- (1) Setiap lanjut usia mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam kehidupan dan penghidupan yang layak dalam masyarakat.
- (2) Dalam upaya memperoleh hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lanjut usia memiliki tanggung jawab sosial terhadap diri sendiri, keluarganya, lingkungan, dan masyarakat.
BAB III - Bagian Kesatu
Pasal 18
- a. membimbing dan memberikan nasehat secara arif dan bijak sesuai dengan pengetahuan dan pengalamannya terutama di lingkungan keluarga dalam rangka menjaga martabat dan meningkatkan kesejahteraannya;
Setiap lanjut usia potensial berkewajiban untuk :
- b. mengamalkan ilmu pengetahuan, keahlian, keterampilan, kemampuan, dan pengalaman yang dimilikinya kepada generasi penerus;dan
- c. memberikan tauladan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan kepada generasi penerus.
BAB III - Bagian Kesatu
Pasal 19
- (2) Selain kesempatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan juga kesempatan mendapatkan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, kemampuan dan pengalaman sesuai potensi yang dimiliki, pada lembaga pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten atau masyarakat.
- (1) Pemerintah Kabupaten dan masyarakat memberikan kesempatan kerja bagi lanjut usia potensial dengan memberikan peluang untuk mendayagunakan pengetahuan, keahlian, kemampuan, keterampilan dan pengalaman yang dimiliki pada sektor formal dan/atau non formal melalui perorangan, kelompok atau organisasi atau instansi pemerintahan atau swasta.
BAB III - Bagian Kesatu
Pasal 20
- (2) Pelayanan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- (1) Bagi lanjut usia yang tidak mampu memenuhi hak-haknya dan sesuai dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), berhak mendapatkan pelayanan kesejahteraan sosial dari Pemerintah Kabupaten.
- a. keagamaan dan mental spiritual;
- c. pendidikan;
- b. kesehatan;
- d. pelatihan;
- f. kesempatan kerja atau berusaha;
- e. bantuan sosial;
- g. administrasi kependudukan dan catatan sipil;
- i. konsultasi dan pendampingan sosial;
- h. pemakaman;
- j. advokasi sosial;
- l. kemudahan dan keringanan biaya dalam mendapatkan pelayanan umum.
- k. aksesibilitas;dan/atau
- (3) Penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan dan/atau diselenggarakan oleh masyarakat.
BAB III - Bagian Kesatu
Pasal 21
Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20, diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB III - Bagian Kesatu
Pasal 22
Setiap orang, pelaku usaha, organisasi, atau lembaga dilarang menelantarkan, melakukan tindak kekerasan dan/atau eksploitasi kepada lanjut usia.
Umum
BENTUK PENYELENGGARAAN Bagian Kesatu
BAB IV - Umum
Pasal 23
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial meliputi:
- b. pemberdayaan sosial;
- a. rehabilitasi sosial;
- c. perlindungan; dan
- d. jaminan sosial.
BAB IV - Umum
Pasal 24
- a. memulihkan dan mengembangkan kemampuan PMKS yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar; dan
- (1) Rehabilitasi Sosial dimaksudkan untuk :
- b. mengembalikan keberfungsian secara fisik, mental dan sosial serta memberikan dan meningkatkan keterampilan.
- a. persuasif;
- (2) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
- b. motivasi; dan
- (3) Rehabilitasi Sosial yang dilaksanakan secara persuasif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa ajakan, anjuran, dan bujukan dengan maksud untuk meyakinkan seseorang agar bersedia direhabilitasi sosial.
- c. koersif.
- (4) Rehabilitasi Sosial yang dilaksanakan secara motivasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa dorongan, pemberian semangat, pujian, dan/atau penghargaan agar seseorang tergerak secara sadar untuk direhabilitasi sosial.
- (5) Rehabilitasi Sosial yang dilaksanakan secara koersif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berupa tindakan pemaksaan terhadap seseorang dalam proses rehabilitasi sosial.
BAB IV - Umum
Pasal 25
- a. anak jalanan;
Rehabilitasi sosial ditujukan kepada seseorang yang mengalami kondisi kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, serta yang memerlukan perlindungan khusus yang meliputi:
- b. tuna susila;
- d. gelandangan dan gelandangan psikotik;
- c. pengemis;
- e. bekas warga binaan lembaga permasyarakatan;
- g. anak dengan kedisabilitasan;
- f. anak terlantar;
- h. lanjut usia terlantar;
- j. korban penyalahgunaan napza;
- i. orang dengan kedisabilitasan dan bekas penderita penyakit kronis;
- k. orang dengan HIV/AIDS (ODHA);
- m. kelompok minoritas.
- l. pemulung; dan
BAB IV - Umum
Pasal 26
- (1) Pemberdayaan Sosial dimaksudkan untuk :
- a. memberdayakan seseorang, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri; dan
- (2) Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui :
- b. meningkatkan peran serta lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- a. peningkatan kemauan dan kemampuan;
- c. penggalian nilai-nilai dasar;
- b. penggalian potensi dan sumber daya;
- d. pemberian akses; dan/atau
- (3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
- e. pemberian bantuan sosial dan/atau hibah.
- a. diagnosis dan pemberian motivasi;
- c. pendampingan;
- b. pelatihan dan keterampilan;
- d. pemberian stimulan permodalan dan peralatan;
- f. penguatan kelembagaan dan jejaring sosial;
- e. peningkatan akses pemasaran hasil usaha;
- g. penataan lingkungan; dan/atau
- (4) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditujukan kepada:
- h. bimbingan lanjut.
- a. perempuan rawan sosial ekonomi;
- c. keluarga rentan; dan/atau
- b. keluarga bermasalah sosial psikologis;
- d. kelembagaan sosial.
- (6) Pemberdayaan Sosial terhadap PSKS sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diberikan kepada lembaga, dan/atau perseorangan, yang memiliki :
- (5) Pemberdayaan Sosial terhadap lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditujukan kepada PSKS.
- a. potensi, kemauan dan kemampuan untuk menyelenggarakan kesejahteraan sosial; dan
- b. kepedulian dan komitmen sebagai mitra Pemerintah Kabupaten dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
Bagian Keempat
- (1) Perlindungan sosial dimaksudkan untuk :
BAB IV - Umum
Pasal 27
- a. mencegah dan menangani resiko PMKS dari guncangan kerentanan sosial; dan
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui: a. advokasi sosial; dan/atau
- b. menjamin kelangsungan hidup PMKS sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- b. bantuan hukum.
- a. balita terlantar;
- (3) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan kepada :
- b. korban tindak kekerasan atau yang diperlakukan salah;
- d. keluarga berumah tidak layak huni;
- c. keluarga fakir miskin;
- e. keluarga bermasalah sosial psikologis;
- g. korban bencana alam;
- f. masyarakat daerah tertinggal dan terpencil;
- h. korban bencana sosial/pengungsi;
- i. pekerja migran bermasalah sosial;
- j. anak berhadapan dengan hukum;
- l. lansia terlantar;
- k. anak dengan perlindungan khusus;
- m. orang dengan disabilitas berat; dan
- n. korban penjualan orang.
BAB IV - Umum
Pasal 28
- (2) Pelaksanaan program jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi.
- (1) Pemerintah Kabupaten berwenang memfasilitasi pelaksanaan program jaminan sosial.
- (3) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk :
- b. asuransi kesehatan; dan
- a. tunjangan sosial;
- c. bantuan langsung berupa uang dan/atau barang.
Penanggulangan kemiskinan berpedoman pada Rencana Induk Kesejahteraan Sosial Daerah (RIKSD), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
BAB V - PENANGGULANGAN KEMISKINAN Bagian Kesatu Umum
Pasal 29
Penanggulangan kemiskinan berpedoman pada Rencana Induk Kesejahteraan Sosial Daerah (RIKSD), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
BAB V - PENANGGULANGAN KEMISKINAN Bagian Kesatu Umum
Pasal 30
- a. meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan dasar serta kemampuan berusaha masyarakat miskin;
Penanggulangan kemiskinan ditujukan untuk:
- b. upaya pemberdayaan masyarakat miskin melalui kebijakan pemerintah dan peran serta masyarakat, lembaga sosial dan dunia usaha sesuai dengan kebutuhan masyarakat miskin; dan
- c. mewujudkan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik, dan sosial yang memungkinkan masyarakat miskin dan rentan dapat memperoleh kesempatan dalam pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan.
BAB V - PENANGGULANGAN KEMISKINAN Bagian Kesatu Umum
Pasal 31
- a. penyuluhan dan bimbingan sosial / pendampingan sosial ;
Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan dalam bentuk:
- b. pelayanan sosial;
- d. penyediaan akses pelayanan kesehatan dasar;
- c. penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha;
- e. penyediaan akses pelayanan pendidikan dasar;
- g. penyediaan akses pelatihan, modal usaha, dan pemasaran hasil usaha.
- f. penyediaan akses pelayanan perumahan dan permukiman; dan/atau
BAB V - PENANGGULANGAN KEMISKINAN Bagian Kesatu Umum
Pasal 32
Setiap warga miskin berhak mendapatkan pelayanan dasar sesuai kebutuhan dan kemampuan daerah, dilaksanakan
BAB V - PENANGGULANGAN KEMISKINAN Bagian Kesatu Umum
Pasal 33
- (2) Dalam memenuhi hak dasarnya warga miskin berkewajiban menaati norma, etika dan peraturan perundang-undangan.
- (1) Warga miskin berkewajiban mengusahakan peningkatan taraf kesejahteraannya untuk memenuhi hak-haknya serta berperan aktif dalam upaya penanggulangan kemiskinan.
Bagian Ketiga
- (1) Pemerintah Kabupaten berkewajiban dan bertanggung jawab dalam penanggulangan kemiskinan, mengupayakan terpenuhi hak warga miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, melaksanakan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan.
BAB V - PENANGGULANGAN KEMISKINAN Bagian Kesatu Umum
Pasal 34
- (2) Upaya Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan sumber daya yang dimiliki Pemerintah Kabupaten.
BAB V - PENANGGULANGAN KEMISKINAN Bagian Kesatu Umum
Pasal 35
- a. penetapan kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang bersifat lokal selaras dengan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi di bidang kesejahteraan sosial;
- (1) Kewajiban Pemerintah Kabupaten dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi:
- b. koordinasi pelaksanaan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial di daerah;
- d. penggalian, pengembangan, pemberdayaan dan pendayagunaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial;
- c. identifikasi sasaran penanggulangan masalah sosial di daerah;
- e. pelaksanaan program/kegiatan bidang sosial di daerah dan/atau kerjasama antar kabupaten/kota;
- g. penyediaan sarana dan prasarana sosial di daerah;
- f. pelaporan pelaksanaan program bidang sosial di daerah;
- h. pengembangan jaringan sistem informasi kesejahteraan sosial;
- j. pemberian penghargaan di bidang sosial di daerah;
- i. pengusulan dan pemberian rekomendasi atas usulan penganugerahan satya lencana kebaktian sosial;
- k. pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan serta nilainilai kesetiakawanan sosial sesuai pedoman di daerah;
- m. pemberian rekomendasi atas usulan pengangkatan gelar pahlawan nasional dan perintis kemerdekaan;
- l. pembangunan, perbaikan, pemeliharaan taman makam pahlawan daerah;
- n. penanggung jawab penyelenggaraan hari pahlawan dan hari kesetiakawanan sosial nasional tingkat daerah;
- p. pemberian izin pengumpulan uang atau barang di daerah;
- o. bantuan korban bencana di daerah;
- q. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan undian di tingkat daerah;
- s. penyediaan data PMKS yang telah diverifikasi dan divalidasi.
- r. pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, lanjut usia tidak potensial terlantar, yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu di daerah; dan
- (2) Kewajiban Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara operasional menjadi tugas dan fungsi Kepala SKPD dan instansi terkait sesuai kewenangannya.
Paragraf 2
BAB V - PENANGGULANGAN KEMISKINAN Bagian Kesatu Umum
Pasal 36
Masyarakat, Pelaku Usaha, dan Keluarga
- (1) Masyarakat dan pelaku usaha atau dunia usaha berkewajiban dalam penanggulangan kemiskinan, turut serta bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak warga miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, dan berpartisipasi aktif dalam peningkatan kesejahteraan sosial warga miskin.
- (2) Keluarga miskin berkewajiban dalam penanggulangan kemiskinan dengan berupaya secara maksimal dalam pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan kesejahteraan anggota keluarganya.
BAB V - PENANGGULANGAN KEMISKINAN Bagian Kesatu Umum
Pasal 37
- a. mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin;
- (1) Strategi penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan cara:
- b. meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin;
- d. mengembangkan kerja sama dengan daerah asal migran dan/atau daerah potensial guna memberdayakan potensi warga miskin; dan
- c. mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil;
- e. mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.
- (2) Strategi penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar dalam penyusunan rencana kegiatan penanggulangan kemiskinan bagi SKPD terkait.
BAB V - PENANGGULANGAN KEMISKINAN Bagian Kesatu Umum
Pasal 38
- a. program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga;
- (1) Program penanggulangan kemiskinan, meliputi:
- b. program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat;
- d. program lain baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin.
- c. program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil; dan
- (2) Selain program pelanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat melakukan program penanggulangan kemiskinan lain sesuai dengan kebijakan dan program pemerintah serta peraturan perundangundangan.
BAB V - PENANGGULANGAN KEMISKINAN Bagian Kesatu Umum
Pasal 39
- a. bantuan pangan dan sandang;
- (1) Program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a, meliputi:
- b. bantuan kesehatan;
- d. bantuan perumahan; dan
- c. bantuan pendidikan;
- e. bantuan perlindungan rasa aman.
- a. penurunan/pengurangan angka kekurangan gizi balita;
- (2) Program bantuan pangan dan sandang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan melalui:
- b. peningkatan kecukupan pangan dengan kalori dan gizi bagi keluarga miskin;
- d. penyediaan dan penyaluran kebutuhan sandang secara berkala bagi keluarga miskin.
- c. peningkatan jumlah penduduk miskin yang memiliki akses air bersih; dan
- (3) Program bantuan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan melalui:
- b. peningkatan jumlah anak yang diimunisasi;
- a. penurunan angka kematian bayi dan balita;
- c. penurunan angka kematian ibu hamil dan peningkatan jumlah pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan; dan
- (4) Program bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- d. peningkatan alokasi dana jaminan kesehatan daerah untuk keluarga miskin.
- a. peningkatan partisipasi mengikuti pendidikan dasar dan menengah bagi siswa dari keluarga miskin/keluarga tidak mampu;
- c. penyediaan Kelompok Belajar Paket A, Paket B, dan Paket C;
- b. penurunan/pengurangan buta aksara bagi seluruh warga masyarakat;
- d. pembebasan seluruh atau sebagian biaya pendidikan pada satuan pendidikan dasar dan menengah; dan
- (5) Program bantuan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan dengan mengurangi jumlah rumah tidak sehat dan/atau tidak layak huni melalui:
- e. pemberian bantuan biaya pendidikan kepada siswa dari keluarga miskin di sekolah swasta dari pemerintah atau swasta.
- a. bantuan perbaikan rumah;
- c. penyediaan perumahan murah dan terjangkau.
- b. bantuan prasarana dan sarana pemukiman; dan/atau
- (6) Bantuan perlindungan rasa aman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, diberikan dalam rangka kemudahan bagi warga miskin atas pemenuhan hak rasa aman dalam bentuk:
- b. perlindungan tindak kekerasan dan perdagangan perempuan dan anak; dan
- a. pengurusan administrasi kependudukan;
- c. fasilitasi bantuan hukum.
BAB V - PENANGGULANGAN KEMISKINAN Bagian Kesatu Umum
Pasal 40
- a. bantuan pelatihan keterampilan dalam berbagai jenis dan jenjang pelatihan;
- (1) Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b, dilakukan dengan kegiatan bantuan peningkatan keterampilan yang meliputi:
- b. bantuan bimbingan pengelolaan/manajemen usaha;
- d. fasilitasi pengorganisasian relawan atau pemerhati penanggulangan kemiskinan;
- c. fasilitasi peningkatan partisipasi aktif masyarakat dan swadaya masyarakat;
- e. fasilitasi pengelolaan usaha kelompok; dan/atau
- (2) Bantuan pelatihan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sampai terampil dan/atau mandiri.
- f. fasilitasi kemitraan Pemerintah Kabupaten dan swasta.
- (3) Pemerintah Kabupaten memfasilitasi pengembangan keterampilan dan/atau usaha yang dilakukan warga miskin.
- (4) Program bantuan peningkatan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara periodik.
BAB V - PENANGGULANGAN KEMISKINAN Bagian Kesatu Umum
Pasal 41
- a. peningkatan permodalan bagi warga miskin dalam program pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil;
- (1) Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf c, dilakukan dengan pemberian bantuan modal usaha yang meliputi:
- b. perluasan akses program pinjaman modal murah oleh lembaga keuangan/perbankan bagi warga miskin.
- d. peningkatan prasarana dan sarana usaha.
- c. peningkatan pemberian pinjaman dana bergulir; dan
- (2) Pemerintah Kabupaten memprioritaskan pemberian bantuan modal usaha bagi warga miskin yang telah mengikuti pelatihan keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40.
BAB V - PENANGGULANGAN KEMISKINAN Bagian Kesatu Umum
Pasal 42
- a. program peningkatan warga miskin atas pekerjaan dan berusaha yang layak;
- (1) Program penanggulangan kemiskinan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf d, meliputi:
- b. program pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial; dan
- (2) Program peningkatan warga miskin atas pekerjaan dan berusaha yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- c. program pengembangan infrastruktur penunjang bagi penanggulangan kemiskinan dan pelestarian lingkungan hidup warga miskin.
- a. penurunan angka pengangguran melalui peningkatan pengetahuan dan ketrampilan berusaha warga miskin;
- c. pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi;
- b. peningkatan kemitraan dalam rangka memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan perlindungan kerja;
- d. penciptaan iklim investasi yang kondusif dan pelayanan prima bagi investor; dan/atau
- (3) Program pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- e. perkuatan jaringan pemasaran produk usaha dan pelatihan pengelolaan usaha.
- a. penyediaan anggaran daerah untuk mendukung program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang diselenggarakan pemerintah daerah;
- c. perluasan akses warga miskin dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- b. peningkatan keterlibatan warga miskin dalam berbagai program dan kegiatan pemberdayaan melalui dana yang berasal dari pemerintah dan/atau swasta; dan
- (4) Program pengembangan infrastruktur penunjang bagi penanggulangan kemiskinan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- b. perluasan akses warga miskin dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup; dan/atau
- a. pengembangan dan peningkatan infrastruktur di kawasan perumahan dan permukiman kumuh;
- c. pengembangan pola pengelolaan sanitasi yang baik.
BAB V - PENANGGULANGAN KEMISKINAN Bagian Kesatu Umum
Pasal 43
- a. prioritas program penanggulangan kemiskinan; dan
Dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan, Bupati menetapkan:
- b. bentuk kewajiban badan usaha milik daerah (BUMD) dan pelaku usaha yang berdomisili di wilayah Kabupaten.
BAB V - PENANGGULANGAN KEMISKINAN Bagian Kesatu Umum
Pasal 44
Ketentuan lebih lanjut mengenai penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 43, diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kelima
- (1) Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan secara bertahap, terpadu, konsisten dan berkelanjutan sesuai skala prioritas dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya Pemerintah Kabupaten dan kebutuhan warga miskin.
BAB V - PENANGGULANGAN KEMISKINAN Bagian Kesatu Umum
Pasal 45
- (2) Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan oleh Kepala SKPD yang tugas dan fungsi sesuai dengan program yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini dan peraturan perundang-undangan lainnya.
BAB V - PENANGGULANGAN KEMISKINAN Bagian Kesatu Umum
Pasal 46
- (2) TP4KD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati, yang terdiri dari unsur:
- (1) Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dilakukan oleh Tim Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TP4KD) yang dibentuk oleh Bupati.
- a. Pemerintah Kabupaten;
- c. perguruan tinggi;
- b. tokoh masyarakat;
- d. pelaku usaha;dan
- (3) TP4KD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
- e. pemangku kepentingan lain.
- a. melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan;
- c. memantau dan mengevaluasi program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan SKPD; dan
- b. mengendalikan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan;
- d. memberikan rekomendasi kepada Bupati dan masukan kepada DPRD dalam penanggulangan kemiskinan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Organisasi dan Tata Kerja TP4KD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB VI - SUMBER DAYA Bagian Kesatu Umum Pasal 47
Pasal 47
- a. sumber daya manusia;
Sumber daya penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial di kabupaten, meliputi :
- b. sarana dan prasarana; dan
- c. sumber pendanaan.
BAB VI - SUMBER DAYA Bagian Kesatu Umum Pasal 47
Pasal 48
- a. pekerja sosial;
- (1) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a, terdiri dari :
- b. tenaga kesejahteraan sosial;
- d. tenaga profesi lainnya.
- c. pegawai Pemerintah Kabupaten; dan
- (2) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan:
- b. perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas;
- a. insentif sesuai tugas dan/atau prestasi kerja;
- c. pemanfaatan prasarana dan sarana untuk menunjang kelancaran tugasnya;
- e. pendidikan dan pelatihan dalam bidangnya.
- d. penghargaan sesuai prestasi; dan/atau
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sumber daya manusia di bidang kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB VI - SUMBER DAYA Bagian Kesatu Umum Pasal 47
Pasal 49
- (2) Sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial di kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b, meliputi:
- (1) Prasarana dan sarana yang diperlukan untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten, dan yang dilaksanakan masyarakat menjadi tanggung jawab masyarakat.
- a. lingkungan pondok sosial;
- c. rumah singgah; dan/atau
- b. LKSA;
- d. panti sosial.
- (4) Badan usaha dapat memberikan bantuan prasarana dan/atau sarana penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten dan/atau masyarakat.
- (3) Bupati memberikan bantuan prasarana dan/atau sarana untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang diselenggarakan masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai prasarana dan sarana penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB VI - SUMBER DAYA Bagian Kesatu Umum Pasal 47
Pasal 50
- (2) Dalam hal dilakukan penghapusan dan/atau pengalihan fungsi prasarana kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (1) Prasarana kesejahteraan sosial milik Pemerintah Kabupaten tidak dapat dihapuskan dan/atau dialihfungsikan.
- (3) Penghapusan dan/atau pengalihan fungsi prasarana dan sarana pelayanan kesejahteraan sosial milik masyarakat, penyelenggara harus melaporkan kepada Kepala SKPD bidang sosial.
BAB VI - SUMBER DAYA Bagian Kesatu Umum Pasal 47
Pasal 51
- (2) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi : a. APBD; dan
- (1) Sumber pendanaan penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial di kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf c, menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah Kabupaten dan masyarakat serta dunia usaha.
- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
BAB VI - SUMBER DAYA Bagian Kesatu Umum Pasal 47
Pasal 52
- (1) Penyelenggaraan penanganan PMKS dilakukan melalui usaha-usaha kesejahteraan sosial, kewirausahaan sosial dan termasuk pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial.
- (2) Penanganan PMKS di Daerah wajib dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten secara lintas sektoral bersama-sama dengan masyarakat melalui programprogram penanganan masalah sosial dengan pendekatan yang menyeluruh.
- (4) Usaha penanganan PMKS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dapat dilakukan melalui kegiatan :
- (3) Penanganan PMKS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaksanaannya dilakukan oleh SKPD dengan melibatkan SKPD terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten sesuai tugas dan wewenangnya masing-masing, serta instansi terkait lainnya.
- a. preventif;
- c. rehabilitatif;
- b. kuratif;
- d. perlindungan;
- f. pengembangan.
- e. penunjang; dan
BAB VI - SUMBER DAYA Bagian Kesatu Umum Pasal 47
Pasal 53
- (2) Usaha preventif dapat dilakukan melalui usaha :
- (1) Usaha preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4) huruf a, adalah upaya pencegahan yang dilakukan untuk mengurangi terjadinya masalah sosial atau agar masalah sosial tidak terjadi.
- a. motivasi;
- c. bimbingan sosial;
- b. penyuluhan;
- d. pemberdayaan masyarakat;
- f. peningkatan derajat kesehatan;
- e. persinggahan;
- g. peningkatan aksesibilitas terhadap PSKS;
- i. jaminan sosial;
- h. asistensi sosial;
- j. kewirausahaan sosial; dan/atau
- (3) Usaha preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tanggung jawab bersama dari SKPD terkait, lembaga sosial / kemasyarakatan, dunia usaha.
- k. bantuan sosial.
BAB VI - SUMBER DAYA Bagian Kesatu Umum Pasal 47
Pasal 54
- a. penjangkauan;
- (1) Usaha kuratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4) huruf b, dapat dilakukan antara lain melalui usaha:
- b. identifikasi;
- d. pemberian motivasi; dan/atau
- c. seleksi;
- e. bimbingan sosial.
- c. pemberian pelayanan kesehatan.
- (2) Usaha kuratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan tindakan selanjutnya yang terdiri dari: a. rujukan ke panti sosial; b. pengembalian kepada orang tua/wali/keluarga/tempat asal; dan/atau
- (3) Usaha Kuratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tanggung jawab bersama dari SKPD terkait lembaga sosial/kemasyarakatan, dunia usaha.
Bagian Keempat Usaha Rehabilitatif
- (1) Usaha rehabilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4) huruf c, dapat dilakukan antara lain melalui usaha :
BAB VI - SUMBER DAYA Bagian Kesatu Umum Pasal 47
Pasal 55
- a. pendidikan;
- c. pelatihan baik keterampilan, fisik maupun mental;
- b. bimbingan;
- d. sosial; dan/atau
- (2) Penanganan usaha rehabilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui panti-panti sosial dapat dilakukan di panti-panti yang ada di Kabupaten dan di luar Kabupaten.
- e. medis.
- (3) Usaha Rehabilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tanggung jawab bersama dari SKPD terkait, lembaga sosial / kemasyarakatan, dunia usaha.
BAB VI - SUMBER DAYA Bagian Kesatu Umum Pasal 47
Pasal 56
- a. advokasi;
- (1) Usaha perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4) huruf d, dilakukan antara lain melalui usaha :
- b. pendampingan; dan/atau
- (2) Penanganan usaha perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh SKPD dan dapat bekerjasama dengan pihak-pihak lain yang berwenang dalam menangani permasalahan yang terjadi.
- c. pemindahan tempat tinggal.
Bagian Keenam
- (1) Usaha penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4) huruf e, dilakukan antara lain melalui usaha :
BAB VI - SUMBER DAYA Bagian Kesatu Umum Pasal 47
Pasal 57
- a. penyaluran; dan/atau
- (2) Penanganan usaha penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh SKPD dan dapat bekerjasama dengan pihak terkait yang berwenang dalam menangani permasalahan yang terjadi.
- b. pembinaan lanjutan.
BAB VI - SUMBER DAYA Bagian Kesatu Umum Pasal 47
Pasal 58
- a. penanaman jiwa kewirausahaan; dan/atau
- (1) Usaha pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4) huruf f, dilakukan antara lain melalui usaha :
- b. bantuan stimulan.
- (2) Penanganan usaha pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh SKPD dan dapat bekerjasama dengan pihak terkait.
BAB VIII - PENJANGKAUAN Pasal 59
Pasal 59
- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan penjangkauan sosial terhadap PMKS dalam upaya pembinaan kesejahteraan sosial.
- (2) PMKS dalam upaya pembinaan kesejahteraan sosial yang dimaksud dalam ayat (1) meliputi;
- b. anak terlantar;
- a. anak balita terlantar;
- c. anak dengan kedisabilitasan;
- e. wanita rawan sosial ekonomi;
- d. anak jalanan;
- f. korban tindakan kekerasan atau yang diperlakukan salah;
- h. orang dengan kedisabilitasan dan bekas penderitaan penyakit kronis;
- g. lanjut usia terlantar;
- i. tuna susila;
- k. gelandangan dan gelandangan psikotik;
- j. pengemis;
- l. bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan;
- n. keluarga fakir miskin;
- m. korban penyalahgunaan napza;
- o. keluarga berumah tak layak huni;
- q. masyarakat daerah tertinggal dan terpencil;
- p. keluarga bermasalah sosial psikologis;
- r. korban bencana alam;
- t. pekerja migran bermasalah sosial;
- s. korban bencana sosial/pengungsi;
- u. orang dengan HIV/AIDS (ODHA);
- w. anak berhadapan dengan hukum;
- v. keluarga rentan;
- x. pemulung; dan
- y. kelompok minoritas.
BAB VIII - PENJANGKAUAN Pasal 59
Pasal 60
- a. persuasif; dan/atau
- (1) Penjangkauan sosial terhadap PMKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dilakukan secara:
- b. koersif.
- (3) Penjangkauan sosial secara koersif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dirujuk ke panti sosial untuk dilakukan:
- (2) Penjangkauan sosial secara persuasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dirujuk ke panti sosial.
- a. identifikasi;
- c. konseling.
- b. asessmen; dan
- (4) PMKS yang telah dilakukan identifikasi, asesmen, dan konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus mengikuti rehabilitasi sosial di panti, dikembalikan ke keluarga, atau dikembalikan ke daerah asal.
- (6) Penjangkauan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengikutsertakan masyarakat yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal PMKS dikembalikan ke keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keluarga PMKS bersangkutan harus melakukan pengasuhan dan/atau pembinaan terhadap anggota keluarganya.
BAB VIII - PENJANGKAUAN Pasal 59
Pasal 61
Ketentuan lebih lanjut mengenai penjangkauan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dan Pasal 60, diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB IX - PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 62
- (1) Masyarakat berperan serta untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
- a. perseorangan;
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh :
- b. keluarga;
- d. organisasi sosial kemasyarakatan;
- c. organisasi keagamaan;
- e. lembaga swadaya masyarakat;
- g. badan usaha; dan
- f. organisasi profesi;
- h. lembaga kesejahteraan sosial.
- (3) Peran serta badan usaha dalam penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, dilakukan sebagai tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB X - ORGANISASI SOSIAL Pasal 63
Pasal 63
- (1) Setiap organisasi sosial yang akan menyelenggarakan pelayanan kesejahteraan sosial wajib memenuhi ketentuan:
- b. tidak mencari keuntungan/nirlaba;
- a. berbentuk institusi;
- c. berorientasi untuk kepentingan umum;
- e. dikelola secara profesional.
- d. dibutuhkan oleh masyarakat; dan
- (2) Setiap organisasi sosial yang telah berbadan hukum wajib mendaftarkan organisasinya kepada Bupati melalui Kepala SKPD terkait.
- (3) Pemerintah Kabupaten wajib mendata lembaga yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial di Kabupaten.
BAB XI - PERIZINAN Pasal 64
Pasal 64
- (1) Setiap lembaga yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial di daerah wajib memperoleh izin dari Bupati melalui Kepala SKPD terkait.
- a. legalitas;
- (2) Setiap lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi ketentuan standar pelayanan organisasi sosial, yang meliputi:
- b. program pelayanan kesejahteraan sosial;
- d. penerima pelayanan;
- c. manajemen;
- e. sumber daya; dan
- f. sarana dan prasarana.
Pengumpulan Sumbangan
PENYELENGGARAAN PENGUMPULAN SUMBANGAN UANG ATAU BARANG Bagian Kesatu
BAB XII - Pengumpulan Sumbangan
Pasal 65
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan khusus untuk pengumpulan sumbangan uang atau barang untuk melaksanakan kewajiban hukum agama, amal peribadatan yang dilakukan khusus di tempat-tempat ibadah, hukum adat atau adat kebiasaan, dan dalam lingkungan terbatas hanya kepada para anggota dari suatu organisasi di Kabupaten.
- (1) Setiap kegiatan pengumpulan sumbangan uang atau barang di tempat umum dalam wilayah Kabupaten wajib memiliki izin dari Bupati.
- (3) Surat permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh pemohon secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala SKPD terkait.
- a. maksud dan tujuan pengumpulan sumbangan uang atau barang yang meliputi penyelenggaraan, batas waktu penyelenggaraan, luasnya penyelenggaraan menurut wilayah dan/atau golongan cara penyalurannya;
- (4) Surat permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dengan jelas memuat:
- b. pernyataan kesediaan di atas materai yang cukup untuk mempertanggungjawabkan usahanya serta penggunaannya dalam bentuk pembuatan laporan;
- d. susunan pengurus; dan
- c. nama dan alamat organisasi pemohon;
- e. kegiatan usaha kesejahteraan sosial yang telah dilaksanakan untuk tujuan tersebut.
- (6) Pengumpulan sumbangan adalah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat, meliputi:
- (5) Usaha pengumpulan sumbangan uang atau barang yang dilakukan oleh suatu perkumpulan atau organisasi di Kabupaten harus dilakukan secara transparan, tidak ada unsur paksaan, ancaman, kekerasan ataupun yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat, baik langsung maupun tidak langsung.
- a. pendidikan;
- c. olahraga;
- b. kesehatan;
- d. agama/kerohanian;
- f. bidang kesejahteraan sosial lainnya.
- e. kebudayaan; dan/atau
- (7) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Pejabat yang ditunjuk.
Bagian Kedua
BAB XII - Pengumpulan Sumbangan
Pasal 66
Pengumpulan Sumbangan Uang atau Barang
- (1) Pengumpulan sumbangan uang atau barang di Kabupaten dapat diselenggarakan melalui :
- b. mengadakan bazar;
- a. mengadakan pertunjukan;
- c. penjualan barang secara lelang;
- e. penjualan perangko amal;
- d. penjualan kartu undangan menghadiri suatu pertunjukan;
- f. pengedaran daftar derma;
- h. penempatan kotak-kotak sumbangan di tempat-tempat umum;
- g. penjualan kupon-kupon sumbangan;
- i. penjualan barang bahan atau jasa dengan harga atau pembayaran yang melebihi harga yang sebenarnya;
- j. pengiriman blanko pos wesel untuk meminta sumbangan; atau
- (2) Pengumpulan uang atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Swasta, kepanitiaan dan organisasi/lembaga pemerintah, organisasi lembaga kemasyarakatan, dengan ketentuan wajib memberikan laporan pengumpulan dan penggunaannya kepada Bupati.
- k. permintaan secara langsung kepada yang bersangkutan secara tertulis atau lisan.
Bagian Ketiga
- (1) Usaha pembinaan dan penertiban terhadap penyelenggaraan pengumpulan sumbangan uang atau barang meliputi tindakan : a. preventif berupa penyuluhan, sosialisasi dan pemantauan; dan b. represif berupa pencabutan izin.
BAB XII - Pengumpulan Sumbangan
Pasal 67
- (2) Usaha penertiban dilakukan oleh SKPD yang membidangi penertiban dan penegakan Peraturan Daerah yang pelaksanaannya dikoordinasikan dengan SKPD.
- (3) Usaha penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat melibatkan instansi terkait lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kewenangan.
BAB XIII
Pasal 68
STANDAR PELAYANAN MINIMAL
- (1) Pemerintah Kabupaten wajib menerapkan standar pelayanan minimal penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai kewenangannya, ## BAB XIV KERJASAMA DAN KEMITRAAN Bagian Kesatu Kerjasama
- (1) Pemerintah Kabupaten mengembangkan pola kerjasama dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan sosial, sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
BAB XIII
Pasal 69
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan :
- b. pemerintah provinsi;
- a. pemerintah;
- c. pemerintah kabupaten lain; dan/atau
- (3) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- d. pihak lain.
- a. bantuan pendanaan;
- c. bantuan sarana dan prasarana;
- b. bantuan tenaga ahli;
- d. pendidikan dan pelatihan;
- f. penyuluhan sosial; dan
- e. pemulangan dan pembinaan lanjut;
- g. kerjasama lain sesuai kebutuhan.
- (4) Tata cara dan mekanisme kerjasama berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB XIII
Pasal 70
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui :
- (1) Pemerintah Kabupaten dapat membentuk kemitraan dengan dunia usaha, perguruan tinggi dan/atau lembaga lain dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial, sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
- a. penyediaan dana kesejahteraan sosial;
- c. penelitian dan pengembangan;
- b. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- d. peningkatan kapasitas tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, pekerja sosial masyarakat, relawan sosial, pelaku penyelenggara kesejahteraan sosial dan lembaga kesejahteraan sosial;
- f. kegiatan lain sesuai kesepakatan.
- e. sarana dan prasarana; dan
BAB XV - PENGHARGAAN Pasal 71
Pasal 71
- (2) Bentuk tanda penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
- (1) Bupati dapat memberikan penghargaan kepada aparatur pemerintah dan masyarakat yang berprestasi dan/atau berjasa dalam penyelenggaraan kesejahteran sosial.
- a. piagam;
- c. plakat;
- b. medali;
- d. vandel;
- f. bentuk lain.
- e. barang atau uang; atau
BAB XVI - SISTEM INFORMASI DAN DATA Pasal 72
Pasal 72
- (2) Data dan informasi penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dikelola oleh SKPD di bidang sosial dan harus mudah diakses oleh masyarakat.
- (1) Pemerintah Kabupaten mengumpulkan, mengolah dan menyusun data dan informasi penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial.
- (3) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), antara lain meliputi;
- b. lembaga kesejahteraan sosial;
- a. sasaran penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- c. program penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- e. prasarana dan sarana kesejahteraan sosial.
- d. sumber daya manusia di bidang kesejahteraan sosial;dan
- (4) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus terintegrasi dengan sistem informasi penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten.
- (1) Setiap orang / lembaga / badan hukum dilarang melakukan :
BAB XVII - LARANGAN
Pasal 73
- a. pergelandangan, pengemisan, prostitusi baik perorangan atau berkelompok dengan alasan, cara dan alat apapun untuk menimbulkan belas kasihan, imbalan dan/atau orang lain;
- (2) Setiap orang/lembaga/badan hukum dilarang memberi uang dan/atau barang dalam bentuk apapun kepada gelandangan dan pengemis ditempat umum.
- b. memperalat orang lain dengan mendatangkan seseorang/beberapa orang baik dari dalam Kabupaten ataupun dari luar kabupaten untuk maksud melakukan pergelandangan, pengemisan, prostitusi; dan
BAB XVIII - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 74
Pasal 74
- (2) Masyarakat dapat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap aktivitas pelaku penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap aktivitas pelaku penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
BAB XIX
Pasal 75
SANKSI ADMINISTRATIF
- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2), Pasal 64 ayat (2), Pasal 65 ayat (1), Pasal 65 ayat (5) dan Pasal 73 ayat (2) dapat dikenai sanksi administratif berupa:
- b. teguran tertulis;
- a. Teguran lisan;
- c. pemberhentian sementara kegiatan;
- e. pencabutan dan/atau pembatalan izin.
- d. pemberhentian tetap kegiatan Usaha Kesejahteraan Sosial; dan/atau
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.
- (1) Penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Kepolisian dan/atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang diberi kewenangan khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang penyelenggaraan dan penanganan kesejahteraan sosial.
BAB XX - KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 76
Pasal 76
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
- b. meneliti, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial;
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan di bidang penyelenggaraan dan penanganan kesejahteraan sosial;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial;
- g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang berikut dokumen yang sedang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- k. melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- j. menghentikan penyidikan; dan
- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pergelandangan dan / atau Pengemisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf a, diancam dengan hukuman pidana ringan.
BAB XXI - KETENTUAN PIDANA
Pasal 77
- (2) Setiap orang / lembaga / badan hukum yang melanggar ketentuan memperalat orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf b diancam dengan hukuman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (2) adalah pelanggaran.
BAB XXII - KETENTUAN PERALIHAN Pasal 78
Pasal 78
- (2) Setiap permohonan izin dan rekomendasi penyelenggaraaan kesejahteraan sosial, pengumpulan sumbangan dan pengumpulan uang, yang masih dalam proses, harus mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka semua izin penyelenggaraaan kesejahteraan sosial, pengumpulan sumbangan dan pengumpulan uang, yang telah diterbitkan Pemerintah Kabupaten sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.
BAB XXII - KETENTUAN PERALIHAN Pasal 78
Pasal 79
Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
BAB XXIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 80
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jember.

Penetapan: Ditetapkan di Jember Pada tanggal 7 Desember 2015

Penandatangan: Pj. BUPATI JEMBER, ttd SUPAAD

Penetapan: Diundangkan di Jember pada tanggal 25 April 2016

Penandatangan: ## Plt. SEKRETARIS KABUPATEN, Drs. BAMBANG HARIONO, M.M. Pembina Utama Muda NIP. 19620131 198201 1 005

Penandatangan: Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, HARI MUJIANTO,SH, MSi. Pembina Tingkat I NIP. 19610312 198603 1 014 NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER NOMOR 364-8/2015
PENJELASAN
Pembukaan
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER NOMOR 8 TAHUN 2015
## ATAS
## TENTANG
## PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DI KABUPATEN JEMBER
## I. UMUM
Sejalan dengan ketentuan di atas, ketentuan
PENJELASAN
Pasal 29
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial memberikan lingkup tanggung jawab Kabupaten/Kota dalam hal kesejahteraan sosial, yaitu a) melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di wilayahnya/ bersifat lokal, termasuk tugas pembantuan; b) mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah; c) bantuan sosial sebagai stimulan kepada masyarakat yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial; d) memelihara Taman Makam Pahlawan (TMP); e) melestarikan nilai nilai kepahlawanan, kepentingan dan kesetiakawanan sosial. Bahwa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, bahwa secara yuridis setiap orang berhak untuk memenuhi kebutuhan dasarnya demi meningkatkan kualitas hidupnya. Hal ini dijabarkan dalam ketentuan UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana salah satu kewajiban daerah sehubungan dengan penyelenggaraan otonomi daerah adalah meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial guna mencapai kesejahteraan masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut di