PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK Nomor 11 Tahun 2015 tentang PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT (berlaku 2 Oktober 2015)
Pembukaan
Menimbang :
BUPATI TRENGGALEK PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN
MASYARAKAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TRENGGALEK,
- a. bahwa ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat merupakan manifestasi dari hak asasi manusia dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dan setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh peraturan perundangundangan dalam rangka menjalankan hak dan kebebasannya sebagaimana dijamin dalam Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan Kabupaten Trenggalek yang tertib, aman dan tenteram serta untuk menjaga pemanfaatan sarana dan prasarana Fasilitas umum, maka perlu mengatur ketentuan tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman
Mengingat :
- masyarakat merupakan salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa;
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK
dan
BUPATI TRENGGALEK
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Trenggalek.
5. Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur.
6. Pejabat yang berwenang adalah pegawai negeri yang ditunjuk dan diberi tugas tertentu di bidang perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan Penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Pengemis adalah orang-orang yang mendapat penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.
10. Bangunan gedung yang selanjutnya disebut Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu
dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
11. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
12. Tempat umum adalah semua tempat yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat.
13. Taman adalah ruang terbuka dengan segala kelengkapannya yang dipergunakan dan dikelola untuk keindahan dan antara lain berfungsi sebagai paru-paru kota.
14. Perlindungan masyarakat adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.
15. Fasilitas umum adalah fasilitas yang disediakan untuk kepentingan umum berupa jalan, trotoar, taman dan tempat-tempat umum lainnya.
16. Pembinaan adalah upaya dalam bentuk pengawasan, penyuluhan dan penindakan.
17. Pengawasan adalah tindakan teknis dan administratif yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam penegakan Peraturan Daerah.
18. Pencegahan adalah tindakan mencegah secara dini pelanggaran Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya serta gangguan ketenteraman dan ketertiban.
19. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam UndangUndang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
- (1) Maksud Peraturan Daerah ini adalah sebagai landasan hukum yang menyelaraskan kepentingan masyarakat agar tidak saling mengganggu atau saling merugikan satu sama lain sehingga tercipta kondisi yang kondusif, aman, nyaman dan tenteram.
- (2) Tujuan ditetapkannya pengaturan ketenteraman dan ketertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. agar dalam kehidupan bermasyarakat tercipta suasana aman, tenteram, tertib dan nyaman;
- b. sebagai upaya memberikan arahan dan pedoman untuk selalu mentaati norma moral dan etika kehidupan yang berlaku dalam masyarakat; dan
- c. menumbuhkembangkan suasana tenang dan harmonis untuk mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang damai.
KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT
Bagian Kesatu
Umum
BAB III - KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT
Pasal 3
- (1) Bupati berwenang dan bertanggung jawab atas Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dalam Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggaraan Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.
- (3) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat meminta bantuan kepada instansi terkait.
BAB III - KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT
Pasal 4
Sebagai upaya menciptakan ketenteraman masyarakat, Bupati berwenang dan bertanggung jawab melakukan kegiatan sebagai berikut:
- a. tindakan Pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban;
- b. perlindungan terhadap masyarakat, Fasilitas umum, fasilitas sosial dan kantor; dan
- c. pemantauan dan monitoring.
BAB III - KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT
Pasal 5
Pencegahan, perlindungan, pemantauan dan monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan terhadap kegiatan masyarakat yang meliputi:
- a. tertib Jalan;
- b. tertib lalu lintas dan angkutan Jalan;
- c. tertib jalur hijau, taman dan Tempat umum;
- d. tertib kebersihan dan keindahan lingkungan;
- e. tertib sungai, saluran dan lepas pantai;
- f. tertib usaha;
- g. tertib Bangunan;
- h. tertib pemilik dan penghuni Bangunan;
- i. tertib sosial; dan
- j. tertib aset.
BAB III - KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT
Pasal 6
- (1) Setiap orang/Badan wajib mentaati fungsi Jalan.
- (2) Dalam rangka mentaati fungsi Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang/Badan dilarang:
- a. menutup saluran di tepi Jalan;
- b. merusak Jalan;
- c. merusak parit, selokan dan trotoar;
- d. menempatkan material di tepi Jalan;
- e. menggali Jalan untuk lintasan pipa kabel listrik, telepon, dan air;
- f. memasang kabel listrik, telepon, pipa air dan sejenisnya baik membentang maupun melintang di atas Jalan; dan
- g. melakukan kegiatan sejenis lainnya yang dapat mengakibatkan perubahan fungsi Jalan.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila kegiatan tersebut dilakukan untuk kepentingan umum, usaha dan rumah tangga dengan seizin pihak yang berwenang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan yang dilarang serta mekanisme dan tata cara pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.
Paragraf 2 Tertib Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
BAB III - KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT
Pasal 7
- (1) Setiap orang berhak menikmati kenyamanan berlalu lintas.
- (2) Untuk melindungi hak setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan penertiban penggunaan jalur lalu lintas, trotoar dan bahu Jalan, jalur hijau Jalan, jembatan dan penyeberangan orang, melindungi kualitas Jalan serta mengatur lebih lanjut mengenai penggunaan Jalan sesuai dengan kelas Jalan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penertiban dan perlindungan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB III - KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT
Pasal 8
- (1) Jalur lalu lintas diperuntukan bagi lalu lintas umum dan trotoar diperuntukan bagi pejalan kaki.
- (2) Dalam upaya penertiban jalur lalu lintas, Pemerintah Daerah melakukan pengaturan dengan menggunakan sarana dan prasarana Jalan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB III - KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT
Pasal 9
- (1) Setiap pejalan kaki wajib berjalan di tempat yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Setiap pejalan kaki yang menyeberang Jalan wajib menyeberang di tempat penyeberangan yang telah ditentukan.
- (3) Setiap orang yang akan menggunakan/menumpang kendaraan umum wajib menunggu di halte atau tempat pemberhentian yang telah ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Setiap pengemudi kendaraan umum wajib menunggu, menaikkan dan/atau menurunkan orang dan/atau barang pada tempat pemberhentian yang telah ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali dengan alasan yang patut dan mendesak, maka dapat menurunkan penumpang selain di tempat pemberhentian dan/atau di tempat tujuan.
- (5) Setiap orang dan/atau Badan dilarang membuat, merakit atau mengoperasikan kendaraan bermotor umum yang tidak memenuhi kewajiban uji tipe sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Sebagai upaya pembelajaran dan pengenalan sejak dini dalam berlalu lintas, pemakai Jalan wajib menghormati zona selamat sekolah pada jam-jam sekolah.
BAB III - KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT
Pasal 10
- (1) Setiap orang dan/atau Badan dilarang:
- a. melakukan usaha pada tempat-tempat yang bukan peruntukan usaha antara lain di trotoar, di atas sungai,
saluran drainase, air limbah, jalur hijau, taman, badan jalan, lapangan baik sementara ataupun tetap, kecuali tempat-tempat yang ditentukan menurut peraturan perundang-undangan dan telah memperoleh izin dari Bupati atau Pejabat yang berwenang;
- b. melakukan usaha angkutan umum dengan kendaraan pribadi;
- c. melakukan usaha sebagai petugas parkir di badan jalan maupun pada tempat parkir yang telah ditentukan, kecuali telah memperoleh izin dari Bupati atau Pejabat yang berwenang;
- d. melakukan usaha produksi, distribusi dan penjualan/penyewaan barang cetakan atau media elektronik dan barang-barang lain yang sejenis antara lain VCD, pita kaset atau teknologi lainnya dan film hasil bajakan;
- e. melakukan usaha kost/pondokan/asrama tanpa izin Bupati atau Pejabat yang berwenang;
- f. melakukan usaha dan/atau menyediakan tempat untuk melakukan perbuatan asusila;
- g. menjual makanan/minuman dengan ramuan bahan kimia/ alami yang membahayakan kesehatan manusia, kecuali telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. melakukan usaha mempekerjakan orang lain sebagai pengemis/peminta-minta;
- i. melakukan usaha mempekerjakan orang lain untuk memungut sumbangan tanpa izin Bupati atau Pejabat yang berwenang;
- j. melakukan usaha untuk mempekerjakan orang sebagai tuna susila;
- k. melakukan usaha produksi, distribusi, memperjualbelikan dan menimbun bahan peledak,
11. petasan dan sejenisnya, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. mendirikan, melindungi dan merahasiakan tempat yang digunakan untuk melakukan kegiatan permainan yang mengarah kepada permainan peruntungan atau mengarah kepada perjudian;
- m. mengoperasikan usaha atau industri yang tidak menyediakan prasarana dan sarana pengolah limbah sesuai dengan tingkatannya;
- n. menyelenggarakan usaha warnet dan playstation yang melanggar norma susila;
- o. membuat, memasang, membongkar atau memindahkan atau merubah fasilitas Jalan sehingga tidak berfungsi sebagaimana mestinya;
- p. mencuci, memperbaiki kendaraan baik bermotor maupun tidak bermotor di Jalan atau di trotoar;
- q. memasang reklame di Jalan atau di trotoar;
- r. memarkir kendaraan bermotor atau tidak bermotor di Jalan atau di trotoar;
- s. memakai Jalan dan /atau trotoar untuk kepentingan pribadi atau kelompok yang menghambat kelancaran lalu lintas;
- t. menumpuk bahan-bahan Bangunan atau benda-benda lain dipermukaan Jalan atau di atas trotoar;
- u. mendirikan Bangunan yang dapat mengakibatkan berubahnya fungsi Jalan;
- v. mengangkut muatan dengan kendaraan terbuka yang dapat menimbulkan pengotoran Jalan dan/atau gangguan pemakaian Jalan;
- w. melakukan kegiatan yang menyebabkan air menggenang ke Jalan yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas;
- x. membongkar dan/atau memuat barang di luar tempat yang telah ditentukan; dan
- y. melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat berakibat merusak sebagian atau seluruh badan Jalan dan membahayakan keselamatan lalu lintas.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, huruf e, huruf g, huruf i, huruf o sampai dengan huruf y dikecualikan apabila telah mendapat izin tertulis dari Bupati atau pejabat yang berwenang.
BAB III - KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT
Pasal 11
Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan dan penyelenggaraan usaha kost, pondokan, asrama, usaha warnet dan playstation sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB III - KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT
Pasal 12
- (1) Setiap pengemudi, pemilik kendaraan bermotor roda 3 (tiga) atau lebih, harus menyediakan tempat sampah yang ditempatkan pada posisi dan keadaan yang memungkinkan orang menggunakannya setiap saat selama berada dalam kendaraan tersebut.
- (2) Setiap pemilik kendaraan yang ditarik dengan hewan dan/ atau kendaraan yang mengangkut hewan wajib melengkapi kendaraannya dengan alat penampung kotoran hewan yang ditempatkan pada posisi sedemikian rupa sehingga menjamin kotoran dimaksud tidak tumpah ke Jalan.
- (3) Setiap orang dan/atau Badan dilarang membuang bendabenda apapun, kotoran binatang/manusia, sampah/plastik di Jalan, di trotoar dan/atau di selokan.
Tertib Jalur Hijau, Taman dan Tempat Umum
BAB III - KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT
Pasal 13
Setiap orang dan/atau Badan dilarang:
- a. melakukan perbuatan atau tindakan dengan alasan apapun yang berakibat terjadi kerusakan pagar Taman, jalur hijau atau Taman beserta kelengkapannya;
- b. memasang, melukis dan mencorat coret gambar atau katakata yang melanggar norma asusila dan melecehkan harkat dan martabat manusia;
- c. menyalahgunakan fungsi jalur hijau, Taman dan Tempat umum;
- d. mengalihkan fungsi jalur hijau, Taman dan Tempat umum kecuali atas izin Bupati atau pejabat yang berwenang;
- e. merusak, menebang/memotong pohon atau tanaman di jalur hijau, Taman dan Tempat umum kecuali oleh petugas yang berwenang;
- f. membuang atau menumpuk barang, membakar kotoran/ sampah di jalur hijau, Taman atau Tempat umum yang bukan diperuntukkan untuk itu;
- g. memasang, menempelkan dan menggantungkan bendabenda apapun pada sarana dan pohon pelindung yang ada di jalur hijau atau Taman kota dan Tempat umum kecuali atas izin Bupati atau pejabat yang berwenang;
- h. menggali jalur hijau, Taman dan Tempat umum lainnya untuk pemasangan tiang/kabel listrik, telepon/gas, pipa air minum kecuali atas izin Bupati atau Pejabat yang berwenang;
- i. mendirikan Bangunan dan berjualan di jalur hijau, Taman dan Tempat umum lainnya kecuali atas izin Bupati atau pejabat yang berwenang;
- j. menggelandang atau bertempat tingggal di jalur hijau, Taman dan tempat umum lainnya;
- k. melepaskan, menambatkan dan menggembalakan ternak di sepanjang jalur hijau, Taman atau Tempat umum; dan
- l. berburu, menangkap dan menembak/membunuh unggas atau binatang lain yang dilindungi di jalur hijau, Taman atau Tempat umum.
Paragraf 4
BAB III - KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT
Pasal 14
Pemerintah Daerah melindungi setiap orang dari gangguan ketertiban lingkungan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam Daerah.
BAB III - KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT
Pasal 15
- (1) Setiap orang dan/atau Badan dilarang menangkap, memelihara, memburu, memperdagangkan atau membunuh hewan tertentu yang jenisnya ditetapkan dan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap pemilik binatang peliharaan wajib menjaga hewan peliharaannya untuk tidak berkeliaran di lingkungan pemukiman dan tempat-tempat umum.
BAB III - KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT
Pasal 16
Setiap orang dan/atau Badan dilarang merusak hutan mangrove dan terumbu karang.
BAB III - KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT
Pasal 17
Setiap orang dan/atau Badan dilarang membuat, menyimpan, memperjualbelikan dan/atau membunyikan petasan dan sejenisnya, kecuali memperoleh izin dari Bupati atau pejabat yang berwenang.
BAB III - KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT
Pasal 18
- (1) Dalam hal perwujudan ketenteraman dan ketertiban lingkungan, setiap orang, Badan dan/atau perkumpulan dilarang:
- a. mendirikan dan mengoperasionalkan tempat yang digunakan untuk melakukan kegiatan permainan yang
3. mengarah kepada permainan peruntungan dan/atau mengarah kepada perjudian;
- b. membuat gaduh sekitar tempat tinggal atau membuat sesuatu yang dapat menganggu ketenteraman orang lain;
- c. membuang benda yang berbau menyengat yang dapat mengganggu penghuni sekitarnya;
- d. membiarkan kandang ternak sedemikian rupa sehingga menimbulkan bau menyengat dan/atau menimbulkan gangguan lingkungan;
- e. mengotori dan merusak drainase, jalur hijau dan Fasilitas umum lainnya; dan
- f. membeli barang dagangan dan/atau membagikan/ menerima selebaran di jalur hijau, Taman dan Tempat umum.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk tempat-tempat yang ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang berwenang.
BAB III - KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT
Pasal 19
- (1) Untuk menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat akan tanggung jawab keindahan lingkungan, setiap orang, Badan dan/atau perkumpulan dilarang:
- a. mencoret-coret/menulis/melukis/menempel iklan di dinding atau di tembok jembatan lintas, halte, tiang listrik, pohon, dan sarana umum lainnya;
- b. memasang dan/atau menempelkan kain bendera, kain bergambar, spanduk dan/atau sejenisnya di sepanjang Jalan, rambu-rambu lalu lintas, tiang penerangan Jalan, pohon, Bangunan Fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial; dan
- c. menyebarkan selebaran, brosur, pamflet dan sejenisnya di sepanjang Jalan umum.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang, Badan dan/atau perkumpulan yang memperoleh izin dari Bupati atau pejabat yang berwenang.
Paragraf 5
BAB III - KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT
Pasal 20
- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pemanfaatan sungai, saluran irigasi, saluran air, saluran drainase dan pelestarian sumber air.
- (2) Pemerintah Daerah bersama-sama masyarakat memelihara, menanam dan melestarikan pohon pelindung di sempadan sungai, saluran air dan sumber air.
BAB III - KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT
Pasal 21
- (1) Setiap orang dan/atau Badan dilarang:
- a. membangun tempat mandi cuci kakus, hunian/tempat tinggal dan/atau tempat usaha di atas saluran sungai dan bantaran sungai serta di dalam kawasan bozem, sempadan sungai, waduk, embung dan danau;
- b. memasang/menempatkan kabel atau pipa di bawah atau melintasi saluran, sungai serta di dalam kawasan bozem, waduk, embung dan danau;
- c. memasang/menempatkan keramba di dalam kawasan bozem, waduk, embung dan danau; dan
- d. menutup saluran dan/atau gorong-gorong.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang dan/atau Badan yang memperoleh izin dari Bupati atau pejabat yang berwenang.
BAB III - KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT
Pasal 22
- (1) Setiap orang dilarang mandi, membersihkan anggota badan, mencuci pakaian, kendaraan atau benda-benda dan/atau memandikan hewan di air mancur, kolam dan/atau kelengkapan keindahan kota.
- (2) Setiap orang dilarang mengambil air dari air mancur, kolam kelengkapan keindahan kota dan tempat lainnya yang sejenis, kecuali apabila hal ini dilaksanakan oleh petugas untuk kepentingan dinas.
- (3) Setiap orang dilarang memanfaatkan air sungai, waduk embung dan/atau danau yang menjadi kewenangan Daerah untuk kepentingan usaha.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila memperoleh izin dari Bupati atau pejabat yang berwenang.
BAB III - KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT
Pasal 23
- (1) Setiap orang dan/atau Badan dilarang mengambil, memindahkan atau merusak tutup selokan atau saluran lainnya serta komponen Bangunan pelengkap Jalan dan/atau Fasilitas umum dan fasilitas sosial.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi petugas yang melaksanakan perintah jabatan dan orang/Badan yang melakukannya dengan tujuan untuk perbaikan
BAB III - KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT
Pasal 24
- (1) Setiap orang dan/atau Badan dilarang menangkap ikan dan hasil perikanan lainnya dengan menggunakan bagan, bahan kimia, bahan peledak atau bahan/alat yang dapat merusak kelestarian lingkungan di sungai atau perairan lepas pantai.
- (2) Setiap orang dan/atau Badan dilarang melakukan penambangan pasir laut dan terumbu karang yang dapat merusak kelestarian lingkungan biota laut di perairan lepas pantai.
- (3) Setiap orang dan/atau Badan dilarang membuang limbah bahan berbahaya dan beracun ke saluran pemukiman, sungai dan laut sebatas kewenangan Daerah.
BAB III - KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT
Pasal 25
Pemanfaatan sumber daya ikan pada kegiatan penangkapan dan pengolahan ikan wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB III - KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT
Pasal 26
Tertib usaha diarahkan pada cara-cara berusaha yang tertib, teratur, melindungi/menghargai hak-hak konsumen/ masyarakat serta proses jual beli yang wajar.
BAB III - KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT
Pasal 27
- (1) Tempat-tempat hiburan dibuka mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan 24.00 WIB, sedangkan untuk bulan suci romadhon dibuka mulai pukul 20.00 WIB sampai dengan 24.00 WIB.
- (2) Khusus bulan suci romadhon warung/restoran yang buka agar memasang kelambu atau tirai.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila memperoleh izin dari Bupati.
BAB III - KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT
Pasal 28
- (1) Pemerintah Daerah melakukan penertiban tempat-tempat hiburan yang mengganggu ketertiban dan ketenteraman masyarakat dan/atau dapat menimbulkan dampak yang merugikan bagi masyarakat.
- (2) Untuk melindungi hak setiap orang dalam pelaksanaan peribadatan/kegiatan keagamaan, Pemerintah Daerah dapat menutup dan/atau menutup sementara tempat-tempat hiburan yang dapat mengganggu pelaksanaan peribadatan.
Tertib Pemilik dan Penghuni Bangunan
BAB III - KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT
Pasal 29
- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan tertib Bangunan bagi masyarakat di Daerah.
- (2) Tertib Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mewajibkan masyarakat untuk melakukan kegiatan:
- a. menanam pohon pelindung/produktif, tanaman hias dan apotek hidup, warung hidup serta tanaman produktif di halaman dan pekarangan Bangunan kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. membuat resapan air pada setiap Bangunan baik Bangunan yang ada atau yang akan dibangun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menyediakan tempat sampah di dalam pekarangan;
- d. memelihara pekarangan dan Bangunan;
- e. setiap pelaku kegiatan yang berpotensi sebagai sumber pencemar tidak bergerak wajib melakukan pengukuran dan melakukan pelaporan kepada Bupati atau paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali; dan
- f. setiap pemilik Bangunan wajib membangun tangki septik apabila di lingkungan tersebut tidak terdapat jaringan air kotor.
BAB III - KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT
Pasal 30
- (1) Setiap orang dan/atau Badan dilarang melakukan pengumpulan uang dan/atau barang yang dilakukan sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama di Tempat umum, Jalan, Taman, jalur hijau, Fasilitas umum dan/atau wilayah permukiman.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila memperoleh izin dari Bupati.
- (3) Pengumpulan uang dan/atau barang yang diwajibkan/dianjurkan oleh hukum agama, hukum adat istiadat atau yang diselenggarakan dalam lingkungan terbatas, tidak memerlukan izin dari Bupati.
BAB III - KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT
Pasal 31
Setiap orang dan/atau Badan dilarang:
- a. beraktivitas sebagai Pengemis, pengamen, pedagang asongan, dan/atau pengelap mobil di Jalan, traffic light, Tempat umum, Taman, jalur hijau, dan/atau Fasilitas umum;
- b. mengoordinir untuk menjadi Pengemis, pengamen, pedagang asongan, dan pengelap mobil di Jalan, traffic light , Tempat umum, Taman, jalur hijau, dan/atau Fasilitas umum;
- c. mengeksploitasi anak dan/atau bayi untuk menjadi Pengemis, pengamen, pedagang asongan dan pengelap mobil; dan
- d. membeli kepada pedagang asongan dan/atau memberikan sejumlah uang dan/atau barang kepada Pengemis,
pengamen, dan pengelap mobil di Jalan, traffic light , Tempat umum, Taman, jalur hijau, dan/atau Fasilitas umum.
BAB III - KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT
Pasal 32
- (1) Setiap orang dilarang bertingkah laku dan/atau berbuat asusila di Jalan, jalur hijau, Taman atau tempat-tempat umum lainnya.
- (2) Setiap orang dilarang:
- a. menjadi tuna susila di Jalan dan/atau tempat-tempat umum;
- b. menyuruh, memfasilitasi, membujuk, memaksa orang lain untuk menjadi tuna susila;
- c. memakai jasa tuna susila di Jalan dan/atau tempattempat umum; dan
- d. melakukan mabuk-mabukan di Jalan dan/atau tempattempat umum.
BAB III - KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT
Pasal 33
- (1) Setiap orang dan/atau Badan dilarang menyediakan tempat dan menyelenggarakan segala bentuk undian dengan memberikan hadiah dalam bentuk apapun.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana pada ayat (1) apabila memperoleh izin dari Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB III - KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT
Pasal 34
- (1) Setiap orang, Badan atau lembaga dilarang memanfaatkan, menggunakan, memakai, menguasai, merusak, menambah dan/atau menghilangkan Barang Milik Daerah yang meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan Bangunan, Jalan,
irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya serta konstruksi dalam pengerjaan kecuali memperoleh izin dari Bupati.
- (2) Izin Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk pemanfaatan, penggunaan dan pemakaian barang milik Daerah.
- (3) Setiap orang, Badan atau lembaga yang menguasai tanpa hak, merusak atau menghilangkan Barang Milik Daerah beserta kelengkapan pendukungnya dikenakan tuntutan ganti rugi.
BAB IV - PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 35
Setiap orang dan/atau Badan dapat melakukan laporan kepada petugas Satuan Polisi Pamong Praja dan/atau aparat Pemerintah Daerah terdekat apabila terjadi pelanggaran Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
BAB IV - PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 36
- (1) Setiap orang dan/atau Badan yang menjadi korban terjadinya pelanggaran atas Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat berhak melaporkan kepada petugas yang berwenang.
- (2) Setiap orang dan/atau Badan yang melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapat perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB IV - PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 37
Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara penanganan terhadap pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36 ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB V - PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN Pasal 38
Pasal 38
- (1) Bupati sesuai kewenangannya melakukan Pembinaan, pengendalian dan Pengawasan terhadap penyelenggaraan Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja bersama PPNS dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembinaan, pengendalian dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
SANKSI ADMINISTRATIF
BAB VI - Pasal 39
Pasal 39
- (1) Setiap orang dan/atau Badan yang melanggar ketentuan Pasal 6, Pasal 9 sampai dengan Pasal 13, Pasal 15 sampai dengan Pasal 19, Pasal 21 sampai dengan Pasal 25, Pasal 29 ayat (2) sampai dengan Pasal 34 dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. penghentian sementara kegiatan;
- d. penghentian tetap kegiatan;
- e. pencabutan sementara izin;
- f. pencabutan tetap izin;
- g. denda administratif; dan/atau
- h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
KETENTUAN PENYIDIKAN
BAB VII - Pasal 40
Pasal 40
- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh PPNS.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Penyidikan, wewenang PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran;
- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran;
- e. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
- f. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- g. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran;
- h. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- i. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas Penyidikan tindak pidana pelanggaran;
- j. menghentikan Penyidikan; dan/atau
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran Penyidikan tindak pidana pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) PPNS tidak berwenang untuk melakukan penangkapan dan/atau penahanan.
- (4) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya Penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya pada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
BAB VIII - KETENTUAN PIDANA Pasal 41
Pasal 41
- (1) Setiap orang dan/atau Badan yang melanggar ketentuan Pasal 6, Pasal 9 sampai dengan Pasal 13, Pasal 15 sampai dengan Pasal 19, Pasal 21 sampai dengan Pasal 25, Pasal 29 ayat (2) sampai dengan Pasal 34 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Pelanggaran yang dikategorikan sebagai tindak pidana berat dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Trenggalek pada tanggal 31 Desember 2015

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK, TTD ALI MUSTOFA

Distribusi: LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2015 NOMOR 17 Salinan sesuai dengan aslinya

Penandatangan: KEPALA BAGIAN HUKUM, ANIK SUWARNI Nip . 19650919 199602 2 001 ## BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 42

Penandatangan: Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, sepanjang belum disediakan fasilitas yang diperlukan dalam rangka mewujudkan kegiatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 maka menggunakan fasilitas yang ditetapkan oleh Bupati. ## BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 43 Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. ## Pasal 44 Peraturan Daerah ini mulai berlaku setelah 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek.

Penetapan: Ditetapkan di Trenggalek pada tanggal 2 Oktober 2015 BUPATI TRENGGALEK, TTD MULYADI WR
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG
## PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT
## I. UMUM
Penyelenggaraan Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat merupakan aplikasi dari kewajiban Pemerintah Daerah dalam melindungi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Bahwa guna mewujudkan Kabupaten Trenggalek yang tenteram, tertib serta menumbuhkan rasa disiplin dalam berperilaku bagi setiap masyarakat, maka perlu adanya upaya dalam meningkatkan ketenteraman dan ketertiban umum. Bahwa sesuai dengan perkembangan dinamika masyarakat dan perkembangan peraturan perundang-undangan perlu ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat untuk dapat memberikan motivasi dalam menumbuhkembangkan budaya disiplin masyarakat guna mewujudkan tata kehidupan Kabupaten Trenggalek yang lebih tenteram, tertib, nyaman, bersih dan indah, yang dibangun berdasarkan partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat.
## II. PASAL DEMI PASAL
```
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup jelas. Pasal 2 Cukup jelas. Pasal 3 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) instansi ``` Yang dimaksud dengan 'instansi terkait' adalah vertikal yang ada di Daerah, Provinsi maupun Pusat.
PENJELASAN
Pasal 4
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 5
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 6
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 7
Ayat (1) Cukup jelas. Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Yang dimaksud dengan 'melakukan penertiban penggunaaan jalur lalu lintas' adalah melakukan penertiban