Unknown Unknown Nomor 04 Tahun 2008 tentang URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN KABUPATEN MUARO JAMBI (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI NOMOR 04 TAHUN 2008 TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN KABUPATEN MUARO JAMBI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUARO JAMBI,
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, perlu pengaturan mengenai urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Muaro Jambi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Muaro Jambi;
- 1. Undang -Undang Nomor 54 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang -Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah untuk Kedua kali dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tanmbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
dan
BUPATI MUARO JAMBI
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN KABUPATEN MUARO JAMBI.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintah Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah, adalah peyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas - luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dengan peraturan perundang-undangan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Muaro Jambi.
6. Pemerintah Daerah, adalah Bupati Muaro Jambi beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Muaro Jambi.
7. Urusan Pemerintahan adalah fungsi - fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi - fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.
8. Kebijakan Nasional adalah serangkaian aturan yang dapat berupa norma, standar, prosedur dan/atau kriteria yang ditetapkan pemerintah sebagai pedoman penyelenggara urusan pemerintahan.
KEWENANGAN DAERAH
BAB II - URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI
Pasal 2
Dalam menjalankan otonomi daerah, Pemerintahan Daerah melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
BAB II - URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI
Pasal 3
Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas 31 (Tiga Puluh Satu) bidang urusan pemerintahan meliputi :
1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Pekerjaan Umum;
4. Perumahan;
5. Penataan Ruang;
6. Perencanaan Pembangunan;
7. Perhubungan;
8. Lingkungan Hidup;
9. Pertanahan;
10. Kependudukan dan Catatan Sipil;
11. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak;
12. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
13. Sosial;
14. Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian;
15. Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
16. Penanaman Modal;
17. Kebudayaan dan Pariwisata;
18. Kepemudaan dan Olah Raga;
19. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;
20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian;
21. Pemberdayaan Masyarakat Desa;
22. Statistik;
23. Kearsipan;
24. Perpustakaan;
25. Komunikasi dan Informasi;
26. Pertanian dan Ketahanan Pangan;
27. Kehutanan;
28. Energi dan Sumber Daya Mineral;
29. Kelautan dann Perikanan;
30. Perdagangan; dan
31. Perindustrian;
BAB II - URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI
Pasal 4
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan.
BAB II - URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI
Pasal 5
- (1) Urusan wajib sebagaiman dimaksud dalam Pasal 4 adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Muaro Jambi yang berhubungan dengan pelayanan dasar.
- (2) Urusan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. lingkungan hidup;
- d. pekerjaan umum;
- e. penataan ruang;
- f. perencanaan pembangunan;
- g. perumahan;
- h. kepemudaan dan olah raga;
- i. penanaman modal;
- j. koperasi dan usaha kecil dan menengah;
- k. kependudukan dan catatan sipil;
- l. ketenagakerjaan;
- m. ketahanan pangan;
- n. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- o. keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- p. perhubungan;
- q. komunikasi dan informasi;
- r. pertanahan;
- s. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
- t. otonomi daerah, pemerintah umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian;
- u. pemberdayaan masyarakat desa;
- v. sosial;
- w. kebudayaan;
- x. statistik;
- y. kearsipan dan;
- z. perpustakaan;
BAB II - URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI
Pasal 6
- (1) Urusan pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah urusan Pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.
- (2)
BAB II - URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI
Pasal 7
Rincian dari masing - masing bidang urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 6 sebagaimana tercantum dalam
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi.

Penetapan: Ditetapkan di Sengeti pada tanggal 27 Nopember 2008.

Penandatangan: BUPATI MUARO JAMBI, Dto, H. BURHANUDDIN MAHIR

Penetapan: Diundangkan di Sengeti pada tanggal 27 Nopember 2008.

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI, Dto, H. SYAIFUDDIN ANANG LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2008 NOMOR 04.
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran Peraturan Daerah ini dan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

## Pasal 8

Penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 juga berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah.

## Pasal 9

Penyelenggaraan urusan pemerintahan baik bersifat wajib maupun pilihan berpedoman pada norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah.

## Pasal 10

Rincian dari masing - masing bidang urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dijadikan pedoman dalam :

- a. penetapan landasan hukum bagi daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah;
- b. penetapan organisasi perangkat daerah yang sesuai dengan kebutuhan serta potensi daerah;
- c. penempatan personil sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan untuk melaksanakan urusan pemerintahan;
- d. penetapan prioritas penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
- e. penetapan alokasi biaya dalam APBD;
- f. penilaian kinerja, pembinaan dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan otonomi daerah;
- g. penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah kepada DPRD dan informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat.

## B A B III

## KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 11

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang - Undangan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Muaro Jambi yang mengatur penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten Muaro Jambi dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

## BAB VI

## KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi.

Ditetapkan di Sengeti pada tanggal 27 Nopember 2008.

BUPATI MUARO JAMBI,

Dto,

H. BURHANUDDIN MAHIR

Diundangkan di Sengeti pada tanggal 27 Nopember 2008.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI,

Dto,

H. SYAIFUDDIN ANANG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2008 NOMOR 04.

## PENJELASAN ATAS

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI NOMOR 05 TAHUN 2008 TENTANG

## URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN KABUPATEN MUARO JAMBI.

## I. PENJELASAN UMUM.

Sesuai dengan amanat Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintahan. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah tersebut, pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas -luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Penyelenggaraan desentralisasi masyarakat pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah dengan pemerintahan daerah. Urusan pemerintahan terdiri dari urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah dan urusan Pemerintahan yang dikelolah secara bersama antar tingkatan dan susunan pemerintahan atau konkuren. Urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah adalah urusan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, moneter dan fiscal nasional, yustisi, dan agama. Urusan pemerintahan yang dapat dikelolah secara bersama pemerintahan selain urusan pemerintah yang sepenuhnya menjadi urusan Pemerintah.

Dengan demikian dalam setiap bidang urusan pemerintah yang bersifat konkuren senantiasa terdapat bahagian urusan yang menjadi kewenangan pemerintah, pemerintahan daerah propinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/kota.

Untuk mewujudkan pembagian urusan pemerintahan yang bersifat konkuren tersebut secara proporsional antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota maka ditetapkan criteria pembagian urusan pemerintahan yang meliputi eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi.

Penggunaan ketiga criteria tersebut diterapkan secara komulatif sebagai satu kesatuan dengan mempertimbangkan keserasian dan keadilan hubungan antar tingkatan dan susunan pemerintahan.

Kriteria eksternalitas didasarkan atas pemikiran bahwa tingkat pemerintahan yang berwenang atas suatu urusan pemerintahan ditentukan oleh jangkauan dampak yang diakibatkan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut. Untuk mencegah terjadinya tumpang tindih pengakuan atau klaim atas dampak tersebut, maka ditentukan criteria akuntabilitas yaitu tingkat pemerintahan yang paling dekat dengan dampak yang timbul adalah yang paling berwenang untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan tersebut.

Hal ini adalah sesuai dengan prinsip demokrasi yaitu mendorong akuntabilitas Pemerintah kepada rakyat. Criteria efisiensi didasarkan pada pemikiran bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan sedapat mungkin mencapai skala ekonomis. Hal ini dimaksudkan agar seluruh tingkat pemerintahan wajib mengedepankan pencapaian efisiensi dalam menghadapi persaingan di era global. Dengan penerapan ketiga criteria tersebut, semangat demokrasi yang diterapkan melalui criteria eksternalitas dan akuntabilitas, serta semangat ekonomis yang diwujudkan melalui kriteria efisiensi dapat disinergikan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan demokratisasi sebagai esensi dasar dari kebijakan desentralisasi.

Urusan yang menjadi kewenangan daerah terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang terkait dengan pelayanan dasar (basic services) bagi masyarakat, seperti pendidikan dasar, kesehatan, lingkungan hidup, perhubungan, kependudukan dan sebagainya. Urusan pemerintahan yang bersifat pilihan adalah urusan pemerintahan yang diprioritaskan oleh pemerintahan daerah untuk diselenggarakan yang terkait dengan upaya pengembangan potensi unggulan (core competence) yang menjadi kekhasan daerah. Urusan pemerintahan di luar urusan wajib dan urusan pilihan yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah, sepanjang menjadi kewenangan daerah yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah, sepanjang menjadi kewenangan daerah yang bersangkutan tetap harus diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang bersangkutan.

Namun mengingat terbatasnya sumber daya dan sumber dana yang dimiliki oleh daerah, maka prioritas penyelenggaraan urusan pemerintahan difokuskan pada urusan wajib dan urusan pilihan yang benar - benar mengarah pada penciptaan kesejahteraan masyarakat disesuaikan dengan dengan kondisi, potensi, dan kekhasan daerah yang bersangkutan.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1.

Cukup Jelas.

Pasal 2.

Cukup Jelas.

Pasal 3.

Cukup Jelas.

Pasal 4.

Cukup Jelas.

Pasal 5.

Cukup Jelas.

Pasal 6.

Cukup Jelas.

Pasal 7.

Cukup Jelas.

Pasal 8.

Cukup Jelas.

Pasal 9.

Cukup Jelas.

Pasal 10.

Cukup Jelas.

Pasal 11.

Cukup Jelas.

Pasal 12.

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI NOMOR 01.