PERATURAN BUPATI MA Nomor 48 Tahun 2015 tentang TATA CARA PENGELOLAAN DANA TANGGAP DARURAT PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2015 (berlaku 13 Oktober 2015)
Pembukaan
Menimbang : a.
- bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebgaimana telah dubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka dipandang perlu untuk mengatur tata cara pengelolaan dana tanggap darurat pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2015;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang PerbendaharaanNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4456);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negar Republik Indonesia Nomor 5507) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5202);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
- Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
16. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09) sebagaimana diubah beberapakali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2011 tentang PokokPokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01);
23. Peraturan Bupati Banjar Nomor 55 tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Bupati Banjar Nomor 32 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 55 tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang
Menetapkan
:
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI BANJAR TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN DANA TANGGAP DARURAT PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2015.
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :
1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banjar.
2. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar.
4. Bupati adalah Bupati Banjar.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar.
6. Asisten adalah Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Banjar.
7. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Banjar.
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banjar.
9. Badan Perencanaan Pembangunan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Banjar.
10. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disingkat Badan Kesbangpol adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
11. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar.
12. Bagian Kesejahteraan Rakyat adalah Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar.
13. Bagian Pembangunan adalah Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar.
14. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
17. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKAD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah dalam hal ini Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar.
18. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD dalam hal ini Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Banjar.
19. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang, meliputi Badan, Kantor, Rumah Sakit Umum Daerah, Dinas, Bagian pada Sekretariat Daerah, Kecamatan dan Satuan Polisi Pamong Praja.
20. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKAD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
21. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk priode 1 (satu) tahun;
22. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKAD yang selanjutnya disingkat DPAPPKAD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah dalam hal ini Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
23. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPASKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
24. Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ## BAB II RUANG LINGKUP PENDANAAN KEADAAN DARURAT
Pasal 2
- (1) Ruang lingkup Pendanaan keadaan darurat adalah sebagai berikut:
- a. penganggaran;
- b. pelaksanaan dan penatausahaan;
- c. pelaporan dan pertanggung jawaban;dan
- d. monitoring dan evaluasi pemberian dana tak terduga yang bersumber dari APBD.
- (2) Dalam keadaan darurat, BPBD dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD, dalam hal ini sudah penetapan APBD Perubahan Tahun 2015.
- (3) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan belanja tak terduga sebagai berikut sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah; dan
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (4) Dalam hal belanja tak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara :
- a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan;
- b. memanfaatkan uang kas yang tersedia; dan
- c. pertanggungjawaban akan dilakukan dengan Lapaoran Realisasi Anggaran Tahun 2015.
Pasal 3
Belanja kebutuhan tanggap darurat bencana dipergunakan untuk :
- a. pencarian dan penyelamatan korban bencana kabut asap;
- b. pertolongan kedaruratan bencana kabut asap;
- c. evakuasi korban bencana kebakaran lahan dan kabut asap;
- d. distribusi kebutuhan air bersih dan sanitasi;
- e. kebutuhan pangan dan sandang; dan
- f. pelayanan kesehatan dan penampungan warga yang terdampak.
Pasal 4
Tata cara pelaksanaan dan penatausahaan belanja kebutuhan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 melalui tahapan sebagai berikut:
- a. setelah dikeluarkannya pernyataan tanggap darurat oleh Bupati, Kepala BPBD mengajukan rencana kebutuhan belanja tanggap darurat bencana kepada PPKD selaku BUD;
- b. PPKD selaku BUD mencairkan dana tanggap darurat bencana kepada kepala BPBD paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya RKB;
- c. pencairan dana tanggap darurat bencana ini dilakukan dengan mekanisme TU dan diserahkan kepada bendahara pengeluaran pada BPBD;
- d. penggunaan dana tanggap darurat bencana dicatat pada BKU tersendiri oleh Bendahara pengeluaran BPBD;
- e. pertanggungjawaban atas pengeluaran ini dicatat pada Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2015; dan
Pasal 5
Pelaporan dan pertanggung jawaban untuk pendanaan keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d mengacu kepada peraturan perundang-undangan.
Pasal 6
Monitoring dan evaluasi pemberian dana tak terduga yang bersumber dari APBD untuk pendanaan keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c mengacu kepada peraturan perundang-undangan
Pasal 7
Kepala BPBD bertanggungjawab penuh terhadap penggunaan dana tanggap darurat bencana ini.
PENGEMBALIAN SISA DANA
BAB III - PENGEMBALIAN SISA DANA
Pasal 8
- (1) Terhadap dana tak terduga terdapat sisa belanja maka wajib mengembalikan sisa dana tersebut ke Rekening Kas Umum Daerah, yang penyampaiannya dilakukan dengan menggunakan Surat Pengantar dari BPBD terkait.
- (2) Waktu pengembalian sisa dana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diatur sebagai berikut :
- a. untuk kegiatan yang penyelesaiannya paling lambat akhir tahun anggaran berkenaan, penyetorannya paling lambat 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai dilaksanakan.
- b. untuk kegiatan yang penyelesaiannya setelah bulan Desember dan paling lambat tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tahun anggaran berkenaan, penyetorannya paling lambat tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tahun anggaran berkenaan.
KETENTUAN PERALIHAN
BAB IV - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 9
Pada saat Peraturan Bupati ini, mulai berlaku :
- a. Pemberian dana tak terduga ini untuk tahun anggaran 2015 tetap dapat dilaksanakan sepanjang dana kas dalam APBD tahun anggaran 2015 tersedia dan dipertanggungjawabkan tahun 2015 ini.
- b. Penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi tahun anggaran 2015 berpedoman pada Peraturan Bupati ini.
KETENTUAN PENUTUP
Peraturan Bupati Banjar ini berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Penetapan: Ditetapkan di Martapura pada tanggal 13 Oktober 2015

Penandatangan: PENJABAT BUPATI BANJAR, H. RACHMADI KURDI

Penetapan: Diundangkan di Martapura pada tanggal 13 Oktober 2015

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR, ## H. NASRUN SYAH BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2015 NOMOR 48