PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG Nomor 4 Tahun 2016 tentang PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI (berlaku 14 Januari 2016)
Pembukaan
Menimbang: a. bahwa untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur serta untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasar sebagai warga dan dan negara, perlu diselenggarakan upaya perlindungan pemberdayaan masyarakat secara terencana, terarah berkelanjutan oleh penyelenggara pemerintahan;
- b. bahwa adanya kecenderungan meningkatnya perubahan iklim, gejolak ekonomi global, kerawanan terhadap bencana alam dan risiko gagal usaha, serta adanya sistem pasar yang tidak transparan dan tidak berpihak kepada petani, maka diperlukan perlindungan dan pemberdayaan Petani;
2. c . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Kabupaten Tulungagung;
Mengingat: Undang-Undang Dasar Republik Indonesia
1. Pasal 18 ayat (6) 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 ten tang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
8. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
7. 9 . Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 40/Permentan/SR.230/7 /2015 tentang Fasilitasi Asuransi Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1063);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG dan BUPATITULUNGAGUNG
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI DI KABUPATEN TULUNGAGUNG.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
3. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
4. Dinas adalah satuan kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi Tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan dan/ atau petemakan.
5. Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, holtikultura, perkebunan, petemakan.
6. Perlindungan petani adalah segala upaya untuk membantu petani dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, ketersediaan lahan, kepastian usaha, resiko harga, kegagalan panen, praktek ekonomi biaya tinggi dan perubahan iklim.
7. Pemberdayaan Petani adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Petani dalam melaksanakan Usaha Tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan Kelembagaan Petani.
8. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan Komoditas Pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan dan/ atau petemakan dalam suatu agroekosistem.
9. Usaha Tani adalah kegiatan dalam bidang pertanian, mulai dari produksi/budidaya, penanganan pascapanen, sarana produksi, pemasaran hasil, dan/ a tau jasa penunjang.
10. Komoditas pertanian adalah hasil dari usaha tani yang dapat diperdagangkan, disimpan dan/ atau dipertukarkan.
11. Pelaku usaha adalah setiap orang yang melakukan usaha sarana produksi pertanian, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, serta jasa penunjang pertanian yang berkedudukan di wilayah Kabupaten Tulungagung.
12. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
13. Kelembagaan Petani adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan petani.
14. Kelompok Tani adalah kumpulan Petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota.
15. Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disingkat Gapoktan adalah kumpulan beberapa Kelompok Tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
16. Asosiasi Petani adalah kumpulan dari petani, kelompok tani, dan/atau Gapoktan.
6. 1 7. Kelembagaan Ekonomi Petani adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan usaha tani yang dibentuk oleh, dari, dan untuk petani guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha tani, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
18. Badan Usaha Milik Petani adalah badan usaha berbentuk koperasi atau badan usaha lainnya yang dimiliki oleh petani.
19. Lembaga Keuangan Petani adalah badan usaha yang menghimpun dana dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah, dana masyarakat, dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada petani dalam bentuk kredit dan/ atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka pembiayaan usaha tani.
20. Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal untuk memfasilitasi serta membantu petani dalam melakukan usaha tani.
21. Asuransi Pertanian adalah perjanjian antara petani dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungan risiko usaha tani.
BAB II - ASAS,TUJUAN
Pasal 2
Perlindungan dan pemberdayaan petani
BAB II - ASAS,TUJUAN
Pasal 3
Perlindungan dan pemberdayaan petani bertujuan untuk:
- a. mewujudkan kedaulatan dan kemandirian Petani dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan dan kualitas hidup yang lebih baik;
- b. menyediakan prasarana dan sarana Pertanian yang dibutuhkan dalam mengembangkan Usaha Tani;
- c. memberikan kepastian U saha Tani;
- d. melindungi Petani dari fluktuasi harga, praktik ekonomi biaya tinggi, dan gagal panen;
- e. meningkatkan kemampuan dan kapasitas Petani serta Kelembagaan Petani dalam menjalankan Usaha Tani yang produktif, maju, modern dan berkelanjutan; dan
- f. menumbuhkembangkan kelembagaan pembiayaan Pertanian yang melayani kepentingan Usaha Tani.
BAB III - PE REN CANAAN
Pasal 4
- ( 1) Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan Petani dilakukan secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan, dan akuntabel.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) harus
BAB III - PE REN CANAAN
Pasal 5
- (1) Strategi perlindungan dan pemberdayaan petani ditetapkan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dengan
BAB III - PE REN CANAAN
Pasal 6
- (1) Kebijakan perlindungan dan pemberdayaan petani ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dengan
BAB III - PE REN CANAAN
Pasal 7
- (1) Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan petani disusun oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan petani.
- (2) Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) disusun oleh Dinas.
- (3) Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan petani ditetapkan oleh Pemerintah Daerah menjadi rencana perlindungan dan pemberdayaan petani baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang.
BAB III - PE REN CANAAN
Pasal 8
- ( 1) Pelaksanaan kegiatan perlindungan dan pemberdayaan petani di Daerah selain berpedoman pada Peraturan Daerah ini, juga berpedoman pada perencanaan perlindungan dan pemberdayaan petani nasional dan provinsi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kegiatan perlindungan dan pemberdayaan petani diatur dalam Peraturan Bupati.
PERLINDUNGAN PETANI
Bagian Kesatu
Umum
BAB IV - PERLINDUNGAN PETANI
Pasal 9
- (1) Perlindungan petani dilakukan melalui penentuan strategi sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (2).
- (2) Perlindungan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf e diberikan kepada:
- a. Petani penggarap tanaman pangan yang tidak memiliki lahan U saha Tani dan menggarap paling luas 2 (dua) hektare;
- b. Petani yang memiliki lahan dan melakukan usaha budi daya tanaman pangan pada lahan paling luas 2 (dua) hektare; dan/atau
- c. Petani hortikultura, pekebun, atau petemak skala usaha kecil sesua1 dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perlindungan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c dan huruf d diberikan kepada Petani.
- (4) Perlindungan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e diberikan kepada petani melalui kelompok tani.
- (5) Tatacara pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
BAB IV - PERLINDUNGAN PETANI
Pasal 10
- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas perlindungan petani sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pelaksanaan kegiatan perlindungan petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB IV - PERLINDUNGAN PETANI
Pasal 11
- (1) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan perlindungan petani.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk melaksanakan strategi perlindungan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
Bagian Kedua
Prasarana dan Sarana Produksi Pertanian
Paragaraf 1
Prasarana Pertanian
BAB IV - PERLINDUNGAN PETANI
Pasal 12
- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab membangun ketersediaan prasarana pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a.
- (2) Prasarana pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi:
- a. jalan usaha tani, jalan produksi, dan jalan desa;
- b. bendungan, dam, jaringan irigasi, dan embung; dan
- c. jaringan listrik, pergudangan, dan pasar.
BAB IV - PERLINDUNGAN PETANI
Pasal 13
Selain disediakan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, pelaku usaha dapat menyediakan prasarana pertanian yang dibutuhkan petani.
BAB IV - PERLINDUNGAN PETANI
Pasal 14
Petani berkewajiban memelihara prasarana pertanian yang telah dibangun oleh Pemerintah Daerah dan/atau pelaku usaha sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13.
BAB IV - PERLINDUNGAN PETANI
Pasal 15
- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan sarana produksi pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dengan tepat waktu, tepat mutu, dan harga yang terjangkau bagi petani.
- (2) Sarana produksi pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang› kurangnya meliputi:
- a. ketersediaan benih atau bibit, bakalan ternak, pupuk, pestisida, pakan, dan obat hewan sesuai dengan standar mutu; dan
- b. ketersediaan alat dan mesin pertanian sesuai standar mutu dan kondisi spesifik lokasi.
- (3) Penyediaan sarana produksi pertanian disesuaikan dengan penggunaan sarana produksi lokal.
- (4) Pemerintah Daerah mendorong petani untuk menghasilkan sarana produksi pertanian yang berkualitas untuk kebutuhan sendiri dan/atau terbatas dalam 1 (satu) kelompok.
BAB IV - PERLINDUNGAN PETANI
Pasal 16
Selain Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha dapat menyediakan sarana produksi Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 yang dibutuhkan Petani.
BAB IV - PERLINDUNGAN PETANI
Pasal 17
Dorongan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4), diwujudkan dalam bentuk pendidikan bagi pelaku usaha untuk dapat menyediakan sarana produksi pertanian yang dibutuhkan petani sendiri.
BAB IV - PERLINDUNGAN PETANI
Pasal 18
- ( 1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan benih a tau bibit tanaman, bi bit a tau bakalan ternak, bibit ikan, pupuk, dan/ atau alat dan mesin pertanian sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tepat guna, tepat sasaran, tepat waktu, tepat lokasi, tepat kualitas, dan tepat jumlah.
- (3) Penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah petani baik perseorangan dan/ atau kelompok.
Bagian Ketiga Kepastian U saha
BAB IV - PERLINDUNGAN PETANI
Pasal 19
Untuk menjamin kepastian usaha tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, Pemerintah Daerah melakukan:
- a. menetapkan kawasan usaha tani
BAB IV - PERLINDUNGAN PETANI
Pasal 20
Ketentuan lebih lanjut mengenai kepastian usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Bagian Keempat Penghapusan Praktik Ekonomi Biaya Tinggi
BAB IV - PERLINDUNGAN PETANI
Pasal 21
- (1) Pemerintah Daerah memberikan jaminan kepada petani berupa penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, yang dilakukan dengan:
- a. menghapuskan berbagai pungutan yang tidak sesuai dengan peraturan; dan
- b. memberikan subsidi bagi komoditas tertentu.
- (2) Pemberian subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kelima
Sistem Peringatan Dini Tehadap Dampak Perubahan Iklim
BAB IV - PERLINDUNGAN PETANI
Pasal 22
Pemerintah Daerah membangun sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d untuk mengatasi gagal panen akibat bencana alam.
BAB IV - PERLINDUNGAN PETANI
Pasal 23
- (1) Pemerintah Daerah melakukan prakiraan iklim untuk mengantisipasi terjadinya gagal panen.
- (2) Pemerintah Daerah mengantisipasi terjadinya gagal panen dengan melakukan:
- a. prakiraan serangan organ1sme pengganggu tumbuhan, dan/atau wabah penyakit hewan menular; dan
- b. upaya penanganan terhadap hasil prakiraan iklim dan prakiraan serangan organisme pengganggu tumbuhan, dan/ atau wabah penyakit hewan menular.
- (3) Antisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan penyebarluasan informasi hasil prakiraan iklim, hasil prakiraan serangan organisme pengganggu tumbuhan dan/ atau wabah penyakit hewan menular.
Bagian Keenam Asuransi Pertanian
BAB IV - PERLINDUNGAN PETANI
Pasal 24
- ( 1) Pemerintah Daerah memfasilitasi petani untuk asuransi pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e.
- (2) Fasilitasi asuransi pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk asuransi tanaman dan asuransi ternak.
BAB IV - PERLINDUNGAN PETANI
Pasal 25
- ( 1) Asuransi Pertanian dilakukan untuk melindungi Petani dari kerugian gagal panen akibat:
- a. bencana Alam;
- b. serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan;
- c. wabah Penyakit Hewan Menular; dan/ atau
- d. dampak perubahan iklim.
- (2) Prosedur asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
BABV
PEMBERDAYAAN PETANI
Bagian Kesatu
Umum
BAB IV - PERLINDUNGAN PETANI
Pasal 26
Pemberdayaan petani dilakukan untuk memajukan dan mengembangkan pola pikir dan pola kerja petani, meningkatkan usaha tani, menumbuhkan dan menguatkan kelembagaan petani agar mampu mandiri dan berdaya saing tinggi.
BAB IV - PERLINDUNGAN PETANI
Pasal 27
Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pemberdayaan petani sesuai dengan kewenangannya.
BAB IV - PERLINDUNGAN PETANI
Pasal 28
- (1) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pemberdayaan petani.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melaksanakan strategi pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).
Bagian Kedua
Pendidikan dan Pelatihan
BAB IV - PERLINDUNGAN PETANI
Pasal 29
- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kepada petani.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) antara lain berupa: a. pengembangan program pelatihan dan pemagangan; dan b. pengembangan pelatihan kewirausahaan di bidang agrobisnis, dan/ atau
3. peternakan.
- (3) Petani yang sudah mendapatkan pendidikan dan pelatihan serta memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) berhak memperoleh bantuan modal dari Pemerintah Daerah.
- (4) Bantuan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan khusus pada petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).
BAB IV - PERLINDUNGAN PETANI
Pasal 30
Petani yang telah ditingkatkan keahlian dan keterampilannya melalui pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 wajib melakukan tata cara budidaya, penanganan pascapanen, pengolahan, dan pemasaran yang baik sesuai dengan petunjuk pelaksanaannya.
Bagian Ketiga
Penyuluhan dan Pendampingan
BAB IV - PERLINDUNGAN PETANI
Pasal 31
- ( 1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyuluhan dan pendampingan kepada petani.
- (2) Pemberian fasilitas penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa pembentukan lembaga penyuluhan dan/ atau penyediaan penyuluh.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh penyuluh.
- (4) Penyuluhan dan pendampingan dilakukan antara lain agar Petani dapat melakukan:
- a. tata cara budidaya, pengolahan dan pemasaran yang baik;
- b. analisis kelayakan usaha yang menguntungkan dan kemitraan dengan pelaku usaha; dan
- c. akses permodalan ke lembaga keuangan, perbankan atau non bank dalam rangka peningkatan usahanya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyuluhan dan pendampingan diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Keempat Sistem dan Sarana Pemasaran Hasil Pertanian
BAB IV - PERLINDUNGAN PETANI
Pasal 32
- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan Pemberdayaan Petani melalui pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian.
- (2) Pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diselenggarakan dengan:
- a. mewujudkan pasar hasil Pertanian yang memenuhi standar keamanan pangan, sanitasi, serta
BAB IV - PERLINDUNGAN PETANI
Pasal 33
Setiap orang yang mengelola pasar modern berkewajiban mengutamakan penjualan komoditas pertanian di daerah.
BAB IV - PERLINDUNGAN PETANI
Pasal 34
Pemerintah Daerah sesuru dengan kewenangannya menyelenggarakan promosi dan sosialisasi pentingnya mengkonsumsi komoditas pertanian di Daerah.
Bagian Kelima Konsolidasi dan Jaminan Luasan Lahan Pertanian
Paragraf 1
Umum
BAB IV - PERLINDUNGAN PETANI
Pasal 35
- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan jaminan ketersediaan lahan pertanian.
- (2) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. Konsolidasi lahan pertanian; dan
- b. Jaminan luasan lahan pertanian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan jaminan ketersediaan lahan pertanian sebagaimana dimaksud ada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.
Paragraf 2
Konsolidasi Lahan Pertanian
BAB IV - PERLINDUNGAN PETANI
Pasal 36
- ( 1) Konsolidasi lahan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a merupakan penataan kembali penggunaaan dan pemanfaatan lahan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah untuk kepentingan lahan pertanian.
- (2) Konsolidasi lahan pertanian diutamakan untuk menjamin luasan lahan pertanian untuk Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) agar mencapai tingkat kehidupan yang layak.
- (3) Konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pengendalian alih fungsi lahan pertanian dan pemanfaatan lahan pertanian yang terlantar.
BAB IV - PERLINDUNGAN PETANI
Pasal 37
- ( 1) Selain konsolidasi lahan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pemerintah Daerah dapat melakukan perluasan lahan pertanian melalui penetapan lahan terlantar yang potensial sebagai lahan pertanian.
- (2) Perluasan lahan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bagian Ketujuh
Fasilitasi Pembiayaan dan Permodalan
BAB IV - PERLINDUNGAN PETANI
Pasal 38
- ( 1) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pembiayaan dan permodalan bagi usaha tani.
- (2) Fasilitasi pembiayaan dan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
- a. pemberian pinjaman modal untuk memiliki dan/ atau memperluas lahan pertanian;
- b. pemberian bantuan penguatan modal bagi Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2);
- c. pemberian bantuan program pertanian;
- d. pemberian subsidi bunga kredit program dan/atau imbaljasa penjaminan; dan/atau
- e. pemanfaatan dana tanggung jawab sosial perusahaan, serta dana program kemitraan dan bina lingkungan.
Bagian Kedelapan
Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi
BAB IV - PERLINDUNGAN PETANI
Pasal 39
- ( 1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi untuk mencapai standar mutu komoditas pertanian.
- (2) Kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. kerja sama alih teknologi; dan
- c. penyediaan fasilitas bagi petani untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi.
BAB IV - PERLINDUNGAN PETANI
Pasal 40
- (1) Penyediaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf c paling sedikit berupa:
- a. sarana produksi pertanian;
- b. harga komoditas pertanian;
- c. peluang dan tantangan pasar;
- d. prakiraan iklim, dan serangan organisme pengganggu tumbuhan dan/ a tau penyakit hewan menular;
- e. pendidikan, pelatihan dan penyuluhan;
- f. pemberian subsidi dan bantuan modal; dan
- g. ketersediaan lahan pertanian.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus akurat serta dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh Petani, pelaku usaha, dan/ a tau masyarakat. ·
Bagian Kesembilan
Penguatan Kelembagaan
Paragraf 1
Umum
BAB IV - PERLINDUNGAN PETANI
Pasal 41
- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mendorong dan memfasilitasi terbentuknya kelembagaan.
- (2) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani.
- (3) Pembentukan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan
BAB IV - PERLINDUNGAN PETANI
Pasal 42
Petani berkewajiban bergabung dan berperan aktif dalam kelembagaan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41.
Paragraf 2
Kelembagaan Petani
BAB IV - PERLINDUNGAN PETANI
Pasal 43
- (1) Kelompok Tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (4) huruf a dibentuk oleh, dari, dan untuk petani.
- (2) Kelompok tani dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kondisi lingkungan, lokasi, dan komoditas yang diusahakan, untuk meningkatkan . dan mengembangkan usaha anggota.
- (3) Kelompok tani setelah terbentuk harus mendapatkan pengukuhan dari Bupati.
- (4) Prosedur pengukuhan kelompok tani sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB IV - PERLINDUNGAN PETANI
Pasal 44
Gapoktan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (4) huruf b merupakan gabungan dari beberapa kelompok tani yang berkedudukan di desa dan kecamatan yang sama.
BAB VII - PENGAWASAN
Pasal 45
- (1) Untuk menjamin tercapainya tujuan perlindungan dan pemberdayaan petani, dilakukan pengawasan terhadap kinerja perencanaan dan pelaksanaan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelaporan, pemantauan dan evaluasi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan secara berjenjang oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya.
- (4) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pemerintah Daerah dapat melibatkan masyarakat dalam pemantauan dan pelaporan dengan memberdayakan potensi yang ada.
BAB VIII - PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 46
Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan petani.
BAB VIII - PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 47
- (1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dapat dilakukan oleh:
- a. perseorangan;
- b. lembaga swadaya masyarakat; dan
- c. Pelaku usaha.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan terhadap:
- a. penyusunan perencanaan;
- b. perlindungan petani;
- c. pemberdayaan petani;
- d. pembiayaan;
- e. pengawasan; dan
- f. penyediaan informasi
BAB VIII - PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 48
Dalam perlindungan petani, masyarakat dapat berperan serta untuk:
- a. memelihara dan menyediakan prasarana pertanian;
- b. mengutamakan konsumsi hasil pertanian;
- c. mencegah alih fungsi lahan pertanian;
- d. melaporkan adanya pungutan yang tidak sesuai dengan peraturan; dan
- e. menyediakan bantuan sosial bagi Petani yang mengalami bencana.
BAB VIII - PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 49
- ( 1) Masyarakat dalam pemberdayaan petani dapat berperan serta dalam menyelenggarakan:
- a. pendidikan non-formal;
- b. pelatihan dan pemagangan;
- c. penyuluhan;
- d. penguatan kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani;
- e. fasilitasi sumber pembiayaan atau permodalan; dan
- f. pemberian fasilitasi akses terhadap informasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pemberdayaan petani diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB IX - HAK DAN KEW AJIBAN Pasal 50
Pasal 50
- (1) Hak-hak kelompok tani antara lain:
- a. mendapat pembinaan langsung maupun tidak langsung dari pemerintah daerah;
- b. mendaftarkan atau melaporkan keberadaan anggotanya kepada Perangkat Daerah yang membidangi Penyuluhan;
- c. mendapat kemudahan akses informasi dan sarana produksi pertanian;
- d. mendapat perlindungan hukum dan sosial sesuai ketentuan perundang› undangan yang berlaku;
- e. menentukan sendiri secara terorganisir dalam pemanfaatan dan penggunaan hasil tani sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku; dan
- f. memperoleh perlindungan atas kegagalan usaha dengan asuransi petani.
- (2) Kewajiban kelompok tani antara lain :
- a. mendaftarkan atau melaporkan keberadaannya sebagai petani melalui kelompok tani, kepada lembaga yang ditunjuk;
- b. menyusun pedoman kelembagaan terkait dengan keanggotaan, domisili atau wilayah kerja, dan struktur kepengurusan apabila petani tersebut tergabung dalam suatu kelompok;
- c. melaporkan kegiatan-kegiatannya secara rutin dan secara berkala kepada instansi terkait untuk dapat diverifikasi apabila ada bantuan dari Pemerintah Daerah;
- d. membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan termasuk di dalamnya rincian transaksi keuangan, baik sumber penerimaan maupun penggunaannya apabila mendapat fasilitas-fasilitas bantuan dari Pemerintah Daerah.
BABX
KETENTUAN PENUTUP
BAB IX - HAK DAN KEW AJIBAN Pasal 50
Pasal 51
Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
BAB IX - HAK DAN KEW AJIBAN Pasal 50
Pasal 52
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung.

Penetapan: Ditetapkan di Tulungagung pada tanggal 14 Januari 2016

Penetapan: Diundangkan di Tulungagung pada ta al 10 Mei 2016 SEKR S DAERAH Ir. INDRA FAUZI, MM Pembina Utama Madya NIP. 19590919 199003 1 006 Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 9 Seri E NO REG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR 50-4/2016
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
NOMOR 4 TAHUN 2016
## TENTANG
## PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI DI KABUPATEN TULUNGAGUNG
## I. Penjelasan Umum
Pemerintah Daerah sebagai penyelenggaran pemerintahan di daerah mempunyai tanggungjawab untuk mengupayakan kesejahteraan masyarakat di wilayahnya. Kesejahteraan masyarakat disini dimaksudkan terhadap seluruh lapisan dan golongan masyarakat.
Salah satu golongan masyarakat yang harus diupayakan kesejahteraannya adalah petani. Terlebih di Indonesia yang tergolong Negara agraris, maka petani sebenarnya memegang peranan penting dalam pembangunan bangsa.
Bentuk upaya dalam merealisasikan kesejahteraan bagi petani adalah dengan memberikan perlindungan dan pemberdayaan petani khususnya di Kabupaten Tulungagung. Dengan adanya perlindungan dan pemberdayaan petani ini ke depan diharapkan dapat mewujudkan kondisi masyarakat yang adil dan makmur, terpenuhinya hak dan kebutuhan dasar warga Negara.
Pemberian perlindungan dan pemberdayaan petani dimaksudkan untuk melindungi petani dari akibat adanya peningkatan perubahan iklim, bencana alam, gejolak ekonomi global, sistem pasar yang tidak transparan dan tidak berpihak kepada petani. Serta untuk memperdayakan petani sehingga mampu untuk bersaing dalam memperdagangkan komoditas pertaniannya.
Berdasarkan pertimbangan diatas, maka perlu disusun suatu regulasi daerah yang dapat memberikan jaminan perlindungan dan pemberdayaan · kepada petani yang tertuang dalam Peraturan Daerah.
## II. Pasal Demi Pasal
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 2
## Huruf a Yang dimaksud dengan "asas kedaulatan" adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi kedaulatan Petani yang memiliki hak-hak dan kebebasan dalam rangka mengembangkan diri. ## Hurufb Yang dimaksud dengan "asas kemandirian" adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus dilaksanakan secara independen dengan mengutamakan kemampuan sumber daya dalam negeri. ## Huruf c Yang dimaksud dengan "asas kebermanfaatan" adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus bertujuan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besamya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat. ## Huruf d Yang dimaksud dengan "asas kebersamaan"adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus dilaksanakan secara bersama-sama oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, dan masyarakat. ## Huruf e Yang dimaksud dengan "asas keterpaduan" adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus memadukan dan menyerasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan. ## Huruff Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus dilaksanakan dengan memperhatikan aspirasi Petani dan pemangku kepentingan lainnya yang didukung dengan pelayanan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat. ## Huruf g Yang dimaksud dengan "asas efisiensi-berkeadilan" adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional kepada semua warga negara sesuai dengan kemampuannya. ## Hurufh Yang dimaksud dengan "asas keberlanjutan" adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus dilaksanakan secara ~ konsisten dan berkesinambungan untuk menjamin peningkatan kesejahteraan Petani.
PENJELASAN
Pasal 3
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 4
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 5
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 6
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 7
Ayat (1) Cukup jelas. Pelibatan Petani dalam perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dimaksudkan untuk memenuhi asas kebersamaan, asas keterbukaan, dan asas keterpaduan. Ayat (2) Cukup jelas. Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 8
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 9
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 10
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 11
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 12
Ayat (1) Cukup jelas. Tanggung jawab pengelolaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah yaitu prasarana yang tidak mampu dikelola oleh Petani atau Kelompok Tani. Ayat (2) Cukup jelas. Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 13
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 14
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 15
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 16
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 17
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 18
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 19
Huruf a Yang dimaksud dengan "kawasan Usaha Tani" adalah hamparan dalam sebaran kegiatan dalam bidang pertanian yang disatukan oleh faktor pengikat tertentu, baik faktor alamiah, sosial, budaya, maupun infrastruktur fisik buatan. Hurufb Cukup jelas. Huruf c Cuku p jelas. Huruf d Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 20
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 21
Cuku p jelas.
PENJELASAN
Pasal 22
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 23
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 24
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 25
Ayat (1) Cukup jelas. Huruf a Yang dimaksud dengan "bencana alam". adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain, berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Hurufb Yang dimaksud dengan "serangan organ1sme pengganggu tumbuhan" adalah serangan organisme pengganggu tumbuhan yang sifatnya mendadak, populasinya berkembang, dan penyebarannya sangat luas dan cepat. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Yang dimaksud dengan "perubahan iklim" adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfir secara global, dan selain itu, berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan. Perubahan iklim tersebut mengakibatkan meningkatnya kejadian iklim ekstrim yang berpotensi menimbulkan banjir, tanah longsor, kekeringan, dan angin topan yang akan berdampak