PERATURAN DAERAH KABUPATEN BI Nomor 15 Tahun 2002 tentang PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DESA (berlaku 6 September 2002)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
:
:
PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
NOMOR 15 TAHUN 2002
TENTANG
PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUARO JAMBI,
- a. bahwa untuk melaksanakan lebih lanjut Pasal 93 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 6 ayat (1) Keputusan menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa, bahwa pembentukan, penghapusan, dan atau penggabungan desa diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi
1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903) Juncto Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
: PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TENTANG PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DESA.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
- a. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah.
- b. Bupati adalah Bupati Muaro Jambi.
- c. Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat ## BAB II
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1). Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan
Desa yang kondisi masyarakat dan wilayahnya lagi memenuhi persyaratan dapat dihapus atau digabung.
BABA III BATAS WILAYAH DESA Pasal 5
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
- (1). Setiap usulan pembentukan desa baru, baik akibat pemecahan, penggabungan dan/atau penataan harus dilampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
Desa yang kondisi masyarakat dan wilayahnya lagi memenuhi persyaratan dapat dihapus atau digabung.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5
- (1). Setiap usulan pembentukan desa baru, baik akibat pemecahan, penggabungan dan/atau penataan harus dilampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini.
- (2). Hal-hal teknis tentang batas wilayah Desa harus tergambar dalam peta desa asal, dengan skala 1 : 25.000 yang mendapat pengesahan dari Bupati Muaro Jambi atau pejabat yang ditunjuk untuk itu sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 6
Pengukuran, pematokan dan penetapan batas wilayah desa harus mendapat persetujuan dari Desa-desa yang berbatasan dan dituangkan dalam Berita Acara penetapan batas desa.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 7
- (1). Apabila terjadi sengketa batas antara desa dalam satu kecamatan, maka penyelesaiannya dilakukan oleh Camat setempat, dalam hal tidak terselesaikan, penyelesaiannya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten;
- (2). Apabila terjadi sengketa batas antara desa yang berbatasan di wilayah kabupaten dan propinsi maka penyelesaiannya secara berjenjang dimulai antara kabupaten dan propinsi yang bersangkutan;
- (3). Upaya penyelesaian batas desa sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) dan (2) di atas dilakukan secara musyawarah mufakat antara desa/kecamatan/kabupaten yang bersangkutan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 8
- (1). Hasil penetapan batas desa sebagaimana dimaksud Pasal 6 Peraturan Daerah ini dialokasikan dana penetapan batas pada APBD Kabupaten Muaro Jambi dengan mendapat prioritas pertama bagi desa yang padat pembangunannya dan desa yang padat penduduknya.
- (2). Untuk penetapan batas desa sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) di atas dituangkan dalam Keputusan Bupati Muaro Jambi.
BAB IV - MEKANISME PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DESA Pasal 9
Pasal 9
- (1) Mekanisme pelaksanaan pembentukan, penghapusan dan atau penggabungan desa dimulai dari :
- (2) Usulan Kepala Desa atas hasil musyawarah mufakat semua lapisan masyarakat setelah mendapat persetujuan BPD disampaikan kepada Bupati untuk diteliti dan dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah;
3. (3). Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a Pasal ini disampaikan kepada DPRD untuk mendapat persetujuan.
BAB V - PEMBIAYAAN Pasal 10
Pasal 10
Biaya yang ditimbulkan akibat pembentukan desa baru sebagai akibat dari pemecahan, penghapusan dan atau penggabungan desa, dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.
BAB VI - PEMBAGIAN WILAYAH DESA Pasal 11
Pasal 11
- (1) Dengan mendasarkan pada adat istiadat dan asal usul desa, dalam wilayah desa dimungkinkan adanya pembagian wilayah yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa;
2. (2). Sebutan bagian wilayah desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat;
3. (3). Nama atau sebutan jabatan bagian wilayah dalam ayat (2) merupakan unsur perangkat desa
BAB VI - PEMBAGIAN WILAYAH DESA Pasal 11
Pasal 12
Penetapan pembagian wilayah desa dengan nama dan sebutannya harus tergambar dalam peta wilayah desa sebagai satu kesatuan yang terpisahkan dalam wilayah suatu desa.
BAB VI - PEMBAGIAN WILAYAH DESA Pasal 11
Pasal 13
Perubahan, penambahan atau pengurangan batas wilayah desa melalui keputusan desa yang mendapat persetujuan badan perwakilan desa dan disahkan dengan Keputusan Bupati.
BAB VII - KEWENANGAN DESA Pasal 14
Pasal 14
- (1). Kewenangan Desa mencakup :
BAB VII - KEWENANGAN DESA Pasal 14
Pasal 15
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaanya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
BAB VII - KEWENANGAN DESA Pasal 14
Pasal 16
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi.

Penetapan: Ditetapkan di Sengeti Pada tanggal 6-9-2002

Penandatangan: BUPATI MUARO JAMBI, DTO, H. AS'AD SYAM

Penetapan: DIUNDANGKAN DI SENGETI PADA TANGGAL 12 -9-2002

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI DTO, Drs. MUCHTAR MUIS LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2002 NOMOR 47 SERI E NOMOR 14 TANGGAL 12-9-2002
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
NOMOR 15 TAHUN 2002
TENTANG
## PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DESA
## I. PENJELASAN UMUM
Peraturan Daerah ini adalah untuk melaksanakan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah khususnya pada
PENJELASAN
Pasal 93
Bahwa tujuan pembentukan, penghapusan atau penggabungan Desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan desa secara berdaya guna dan berhasil guna serta pelayanan