PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN Nomor 5 Tahun 2016 tentang PEDOMAN DAN TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MERANGIN
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2), Pasal 50 ayat (2) dan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman dan Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, dan Perangkat Desa;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2 Undang-Undang Nomor 54 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Pembentukan atas Undang-Undang 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia).
- 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tetang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
- 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
- 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
- 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MERANGIN Dan
BUPATI MERANGIN
MEMUTUSKAN
Menetapkan
: PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Merangin.
2. Bupati adalah Bupati Merangin.
3. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
7. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
8. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya di sebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, ## BAB II
PEMILIHAN KEPALA DESA
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 2
Pemilihan Kepala Desa meliputi:
- a. Pemilihan Kepala Desa secara serentak di wilayah Kecamatan dalam Kabupaten Merangin;
- b. Pemilihan Kepala Desa antar waktu.
Bagian Kesatu
Pemilihan Kepala Desa Serentak
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 3
- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten Merangin;
- (2) Pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) Tahun;
- (3) Pengelompokan waktu tersebut dalam ayat (2),
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 4
- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:
- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara; dan
- d. penetapan.
- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas kegiatan:
- a. pemberitahuan Badan Permusyawaratan Desa kepada kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
- b. pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- c. panitia pemilihan kepala desa yang telah dibentuk oleh BPD disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui camat, dengan melampirkan Berita Acara Pembentukan;
- d. Kepala desa, ketua dan anggota BPD tidak dibenarkan menjadi kepanitian pilkades;
- e. Susunan kepanitiaan terdiri dari Ketua yang dipilih dari lembaga kemasyarakatan, dan sekretaris/bendahara/anggota dipilih dari unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat;
- f. Keanggotaan kepanitian kepala desa berjumlah gasal;
- g. Untuk mendukung kelancaran dan kesuksesan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, Bupati membentuk:
1. Panitia pemilihan tingkat Kabupaten yang beranggotakan unsur Sekretariat Daerah dan SKPD;
2. Tim pengawas tingkat Kabupaten terdiri dari DPRD, Kepolisian, Kodim, Kejaksaan, BPMPD, Inspektorat, Pol PP dan Sekretariat;
3. Tim pengawas tingkat kecamatan terdiri dari unsur kecamatan, Polsek dan Koramil;
4. Tim pengamanan pemilihan Kepala Desa terdiri dari Kepolisian, Pol PP dan unsur TNI;
- h. laporan akhir masa jabatan kepala Desa kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- i. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada bupati melalui camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan; dan
- j. persetujuan biaya pemilihan dari bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh panitia.
- (3) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas kegiatan:
- a. pengumuman dan pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 9 (sembilan) Hari;
- b. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 20 (dua puluh) Hari;
- c. penetapan calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada huruf b paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang calon;
- d. dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) orang maka panitia melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman kerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, dan usia;
- e. Jika dalam pelaksanaan seleksi tambahan panitia tidak bisa menyelesaikan, maka panitia desa melalui camat menyerahkan seleksi kepada panitia kabupaten;
- f. Panitia kabupaten melaksanakan seleksi tambahan berupa ujian lisan atau tertulis yang wajib diikuti oleh bakal calon;
- g. penetapan bakal calon, ditetapkan
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 5
- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih;
- (2) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 6
- (1) Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) Dalam hal pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi kepala Desa, yang bersangkutan
dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 7
- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala Desa diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih;
- (2) Tugas Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
Bagian Ketiga
Pemilihan Kepala Desa
Antar Waktu melalui Musyawarah Desa
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 8
Musyawarah Desa yang diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antar waktu dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan dengan mekanisme sebagai berikut:
- a. Sebelum penyelenggaraan Musyawarah Desa, dilakukan kegiatan yang meliputi:
1. Pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu oleh Badan Permusyawaratan Desa paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan;
2. Pengajuan biaya pemilihan dengan beban APBDesa oleh panitia pemilihan kepada penjabat Kepala Desa paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk;
3. Pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh penjabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan;
4. Pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari;
5. Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan
6. Penetapan calon Kepala Desa antar waktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan Musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam Musyawarah Desa.
- b. Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan Musyawarah Desa yang meliputi kegiatan:
1. Penyelenggaraan Musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan;
2. Pengesahan calon Kepala Desa yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
3. Pelaksanaan pemilihan calon kepala Desa oleh panitia pemilihan melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa;
4. Pelaporan hasil pemilihan calon kepala desa oleh panitia pemilihan kepada musyawarah desa;
5. Pelaporan calon Kepala Desa terpilih hasil Musyawarah Desa oleh ketua Badan Permusyawaratan Desa kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan;
6. Penerbitan keputusan bupati tentang pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari Badan Permusyawaratan Desa; dan
7. Pelantikan Kepala Desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB III - TATA CARA PENCALONAN DAN PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 9
- (1) Penanggungjawab Pemilihan Kepala Desa adalah BPD.
- (2) BPD membentuk panitia pemilihan yang ditetapkan dengan keputusan BPD.
- (3) Panitia sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri dari unsur Perangkat Desa, pengurus lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat.
- (4) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) keanggotaannya terdiri dari:
- a. Ketua dipilih dari pengurus lembaga kemasyarakatan.
- b. Sekretaris, Bendaharawan dan anggota, dipilih dari unsur-unsur perangkat Desa, pengurus lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat.
- (1) Keanggotaan panitia pemilihan Kepala Desa, berjumlah gasal;
- (2) Apabila ketua atau anggota BPD dan diantara anggota panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ada yang mencalonkan diri pada Pemilihan Kepala Desa, atau berhalangan tetap, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari keanggotaan panitia pemilihan dan anggota BPD. Perubahan susunan panitia pemilih di tetapkan kembali oleh BPD.
- (3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
- a. Merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
- b. Merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia;
- c. Melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
- d. Melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa;
- e. Menetapkan Calon yang memenuhi persyaratan untuk mendapatkan penetapan dari BPD;
- f. Menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
- g. Memfasilitasi penyediaan peralatan perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
- h. Melaksanakan pemungutan suara;
- i. Menetapkan hasil rekapitulasi perhitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
- j. Menetapkan calon Kepala Desa terpilih;
- k. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan;
- l. Membuat laporan pelaksanaan pemilihan dan pertanggungjawaban keuangan kepada BPD.
Bagian Kesatu Persyaratan Pemilih
BAB III - TATA CARA PENCALONAN DAN PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 10
Yang dapat memilih Kepala Desa adalah penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang:
- a. terdaftar sebagai penduduk Desa yang bersangkutan secara sah dan telah bertempat tinggal sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus pada saat pendaftaran pemilihan yang dibuktikan dengan KTP/KK;
- b. sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun pada saat pemilihan atau telah/pernah menikah;
- c. sehat jasmani dan rohani serta tidak dicabut hak pilihnya
BAB III - TATA CARA PENCALONAN DAN PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 11
- (1) Pendaftaran pemilihan dilakukan oleh panitia pemilihan dari rumah kerumah pemilih, untuk menghindari terjadinya:
- a. terdaftarnya pemilih di bawah umur atau belum berumur 17 tahun;
- b. pemilih dari luar desa;
- c. pemilih telah meninggal dunia;
- d. pindah domisili; dan
- e. tidak terdaftar sebagai pemilih atau terdaftar dua kali.
- (2) Jika pada saat pelaksanaan pendaftaran pemilih ditemukan lebih dari satu bukti yang sah mengenai usia pemilih, maka yang menjadi dasar penetapan usia pemilih adalah bukti yang sah menurut waktu yang ditetapkan paling lama dan dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
- (3) Daftar Pemilih Sementara yang sudah ditetapkan oleh panitia diumumkan di papan pengumuman atau sejenisnya secara terbuka sehingga masyarakat mengetahuinya dalam jangka waktu 5 (lima) hari;
- (4) Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) seperti salah nama, belum terdaftar dan atau indentitas lainnya dilaksanakan oleh panitia dalam jangka waktu 5 (lima) hari dan selanjutnya disampaikan kepada BPD untuk mendapatkan pengesahan dan ditetapkan menjadi DPT;
- (5) DPS yang telah ditetapkan oleh BPD dan disahkan menjadi DPT diumumkkan dan/atau ditempel ditempat yang strategis untuk diketahui oleh masyarakat;
- (6) DPT yang telah disahkan oleh BPD tidak dapat diubah selanjutnya digunakan oleh panitia dalam penyusunan kebutuhan pencetakan surat suara dan alat kelengkapan pemilihan.
Bagian Ketiga
Persyaratan Calon Kepala Desa
BAB III - TATA CARA PENCALONAN DAN PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 12
Setiap Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Melaksanakan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta
4. mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat yang diakui oleh pemerintah;
- e. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
- f. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum saat pendaftaran;
- h. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- i. Tidak pernah di jatuhi pidana penjara
BAB III - TATA CARA PENCALONAN DAN PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 13
- (1) Pendaftaran calon kepala desa diajukan secara tertulis di atas kertas dan bermaterai Rp. 6.000 (enam ribu rupiah) yang ditujukan kepada BPD melalui panitia pemilihan kepala desa yang telah ditetapkan oleh BPD;
- (2) Pada saat pendaftaran bakal calon kepala desa wajib melampirkan persyaratan sebagai berikut:
- a. Surat pernyataan sebagai warga Negara Republik Indonesia;
- b. Surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. Photo copy ijazah/STTP yang dimiliki dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- e. Photo copy surat keterangan akta kelahiran atau bukti lainnya yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- f. Photo copy KTP dan KK yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- g. Surat pernyataan bersedia menjadi calon Kepala Desa;
- h. Surat keterangan terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum saat pendaftaran yang dibuktikan dengan KTP atau KK;
- i. Surat keterangan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- j. Surat pernyataan fakta integritas;
- k. Surat keterangan dari Pengadilan Negeri tidak pernah dijatuhi pidana penjara
BAB III - TATA CARA PENCALONAN DAN PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 14
- (1) Pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa dilaksanakan dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari kerja;
- (2) Bakal calon Kepala Desa mendaftarkan diri secara pribadi tanpa mewakilkan kepada orang lain dengan menyerahkan surat permohonan pendaftaran yang dilengkapi dengan persyaratanpersyaratan yang telah ditentukan;
- (3) Penelitian kelengkapan administrasi, klarifikasi, serta penetapan bakal calon dan pengumuman calon Kepala Desa dilaksanakan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari kerja;
- (4) Pemberitahuan panitia kepada bakal calon Kepala Desa tentang kelengkapan administrasi dilaksanakan selama 3 (tiga) hari kerja;
- (5) Kelengkapan administrasi bakal calon yang belum lengkap dilaksanakan selama 3 (tiga) hari kerja dan apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja kelengkapan persyaratan tidak dilengkapi maka calon dinyatakan gugur;
- (6) Bakal calon Kepala Desa didasarkan pada ketentuan paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang;
- (7) Dalam hal bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang maka panitia memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari dan jika sampai batas perpanjangan waktu pendaftaran calon Kepala Desa tetap kurang dari 2 (dua) orang maka Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian, selanjutnya Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil lingkungan Pemerintah Kabupaten Merangin sampai dengan terpilihnya Kepala Desa defenitif;
- (8) Apabila bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan administrasi lebih dari 5 (lima) orang maka panitia melakukan seleksi
9. tambahan dengan menggunakan kriteria Pengalaman kerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan dan usia;
- (9) Jika dalam pelaksanaan seleksi tambahan panitia tidak bisa menyelesaikan maka panitia desa melalui Camat menyerahkan seleksi kepada panitia Kabupaten;
- (10) Panitia Kabupaten melaksanakan seleksi tambahan berupa ujian lisan ataupun ujian tertulis yang wajib diikuti oleh bakal calon;
- (11) Penetapan bakal calon ditetapkan berdasarkan urutan nilai dari peringkat 1 s/d 5 dan jika dalam peringkat ke 5 (lima) terdapat nilai yang sama maka akan dilakukan ujian/seleksi ulang untuk mendapatkan nilai yang tertinggi;
- (12) Penetapan hasil penilaian oleh panitia Kabupaten bersifat final dan mengikat dan selanjutnya diserahkan kepada panitia pemilihan di desa untuk ditetapkan menjadi calan Kepala Desa;
- (13) Bakal Calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan;
- (14) Calon Kepala Desa yang berhak dipilih diumumkan kepada masyarakat ditempat-tempat terbuka sesuai dengan kondisi sosial budaya;
- (15) Panitia Pemilihan setelah menerima persetujuan calon yang berhak dipilih segera menetapkan pelaksanaan rapat pemilihan calon Kepala Desa dan menetapkan nomor urut berdasarkan undian setiap calon setelah berkonsultasi dengan Ketua BPD;
- (16) Nomor urut dan nama calon yang telah
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam Berita Acara penetapan calon Kepala Desa; - (17) Apabila calon yang ditetapkan oleh Panitia pemilihan ada yang mengundurkan diri, maka perolehan suara tersebut dinyatakan batal; - (18) Atas pembatalan perolehan sebagaimana dimaksud dalam ayat (17) calon yang mendapat dukungan suara terbanyak dinyatakan sebagai calon terpilih. ## Bagian Keenam ## Tanda Gambar dan Kampanye ## Pasal 15 - (1) Panitia Pemilihan menetapkan tanda gambar dan nomor urut calon yang berhak dipilih berdasarakan undian; - (2) Penetapan tanda gambar dan nomor urut sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan undian sesuai dengan jumlah calon yang berhak dipilih. ## Pasal 16

Penandatangan: - (1) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat desa; - (2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dilaksanakan selama 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang; - (3) Masa tenang dalam jangka waktu 3 (tiga) hari; - (4) Selama hari tenang tidak diperkenankan lagi melaksanakan bentukbentuk kampanye atau pengenalan calon yang berhak dipilih;

Penandatangan: - (5) Panitia mengintruksikan kepada para calon kepala desa untuk menurunkan semua atribut kampanye sebelum dimulai masa tenang dan apabila tidak dilaksanakan panitia menurunkan secara paksa; - (6) Kampanye dilaksanakan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab; - (7) Kampanye dapat diatur dengan ketentuan sebagai berikut: - a. Kampanye dengan melaksanakan pertemuan terbatas, tatap muka, dialog, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga ditempat kampanye dan ditempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan; - b. Tanda gambar tidak dibenarkan dipasang di tempat ibadah dan fasilitas umum; - c. Pemasangan tanda gambar dilingkungan balai Desa dan TPS dilakukan oleh Panitia;

Penandatangan: - d. Pelaksanaan kampanye dialogis dipandu oleh panitia pemilihan atau yang ditunjuk oleh panitia pemilihan, berisi program-program kerja yang akan dilaksanakan apabila terpilih menjadi Kepala Desa meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat; - e. Pelaksanaan kampanye dialogis bertempat di Balai Desa atau tempat lain yang memungkinkan dimulai paling cepat pukul 09.00 WIB dan berakhir paling lama pukul 18.00 WIB;

Penandatangan: - f. Jadwal pelaksanaan kampanye ditetapkan oleh panitia pemilihan Kepala Desa dengan ketentuan urutan berdasarkan abjad nama Calon yang berhak dipilih. - (8) Dalam pelaksanaan kampanye, masa tenang dan saat pemilihan Calon yang berhak dipilih dilarang: - a. Mempersoalkan Dasar Negara, Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia; - b. Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; - c. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon yang lain; - d. Menggangu ketertiban umum; - e. Menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat; - f. Memfitnah, menghina atau menyinggung kehormatan organisasi, perorangan atau pemerintah; - g. Memasang tanda gambar di lingkungan dan atau ditempat pendidikan dan ibadah; - h. Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan atau calon yang lain; - i. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye calon; - j. Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan; - a. Membawa dan/atau menggunakan gambar/atribut calon lain selain dari gambar dan/atau atribut calon yang bersangkutan; dan - b. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye. - (9) Panitia pemilihan memberi tindakan terhadap calon yang melakukan pelanggaran ketentuan kampanye, berupa: - a. peringatan baik secara lisan maupun tertulis apabila kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; - b. Penghentian kegiatan kampanye ditempat terjadinya pelanggaran atau disuatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain; - c. Apabila peringatan tidak diindahkan maka panitia mencabut status yang bersangkutan sebagai calon yang berhak dipilih dengan persetujuan BPD;

Penandatangan: - d. Dalam hal terjadi pencabutan status yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud ayat (9) huruf c yang mengakibatkan terjadinya calon tunggal maka pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa tetap dilaksanakan. ## Pasal 17

Penandatangan: Setiap Calon Kepala Desa wajib: - a. Mentaati segala ketentuan yang telah ditetapkan oleh Panitia; - b. Membantu kelancaran pelaksanaan pemilihan; - c. Berlapang dada dalam hal tidak memperoleh suara terbanyak dan tidak melakukan tindakan yang merugikan masyarakat dan Pemerintah serta Pembangunan; - d. Mengunakan hak pilihnya. ## Bagian Ketujuh ## Masa Tenang ## Pasal 18 - (1) Masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara; - (2) Selama hari tenang tidak diperkenankan lagi melaksanakan bentukbentuk kampanye atau pengenalan calon yang berhak dipilih;

Penandatangan: - (3) Panitia mengintruksikan kepada para calon kepala desa untuk menurunkan semua atribut kampanye sebelum dimulai masa tenang dan apabila tidak dilaksanakan panitia menurunkan secara paksa; ## Bagian Kedelapan ## Pemungutan Suara ## Pasal 19

Penandatangan: - (1) Hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan Kepala Desa ditetapkan oleh Bupati;

Penandatangan: - (2) Pemungutan suara pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara demokratis, langsung, umum, bebas dan rahasia; - (3) Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara sesuai dengan gambar dan nomor urut yang telah ditentukan dengan cara mencoblos salah satu calon dalam surat suara; - (4) Pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan mulai pukul 08.00 wib s/d pukul 13.00 wib;

Penandatangan: - (5) Calon Kepala Desa menunjuk saksi dengan surat mandat untuk hadir ditempat pemungutan suara;

Penandatangan: - (6) Untuk melaksanakan pemilihan calon Kepala Desa yang berhak dipilih panitia pemilihan menyediakan:

Verifikasi: - a. Surat suara yang memuat tanda gambar calon yang berhak dipilih dan ditandatangani oleh ketua pemilihan sebagai tanda surat suara yang sah; - b. Sebuah kotak suara satu atau lebih berikut kuncinya yang besarnya disesuaikan dengan kebutuhan; - c. Bilik suara atau tempat khusus untuk pelaksanaan pemberian suara; - d. Alat pencoblosan di dalam bilik suara; - e. Tinta, bantal atau busa untuk pencoblos; - f. Papan tulis untuk perhitungan suara yang memuat nama-nama calon yang berhak dipilih.

Penandatangan: - (7) Bentuk dan model surat suara tersebut ditetapkan oleh Bupati;

Penandatangan: - (8) Panitia pemilihan Kepala Desa dapat mengumumkan hari dan tanggal pemungutan suara kepada masyarakat melalui pengumuman dan/atau tempel ditempat yang mudah dibaca oleh umum; - (9) Panitia pemilihan juga menyampaikan undangan kepada masyarakat yang telah terdaftar sebagai pemilih selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum pemilihan dilaksanakan; - (10) Apabila 3 (tiga) hari kerja sebelum pemilihan dilaksanakan masyarakat yang telah terdaftar sebagai pemilih belum mendapat undangan maka yang bersangkutan dapat melapor kepada panitia pemilihan; - (11) Pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan pada satu tempat pemungutan suara; - (12) Apabila tidak memungkinkan dilaksanakan disatu tempat pemungutan suara dengan alasan yang memungkinkan maka dapat dilaksanakan dibeberapa TPS. ## Pasal 20 - (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara panitia melakukan kegiatan: - a. Membuka kotak suara; - b. Mengeluarkan isi kotak suara; - c. Pengindentifikasian jenis dokumen dan peralatan; - d. Penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan; - e. Memperlihatkan kepada para pemilih bahwa kotak suara dalam keadaan kosong serta ditutup kembali, dikunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang telah dibubuhi cap atau stempel panitia; - f. Selama pelaksanaan pemungutan suara berlangsung, anak kunci kotak suara dipegang oleh ketua panitia; - g. Memberikan
PENJELASAN
Pembukaan
tata cara pemungutan suara.
- (2) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari calon, BPD, pengawas, dan warga masyarakat;
- (3) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh ketua panitia dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota panitia serta dapat ditandatangani saksi dari para calon;
- (4) Pemilih yang telah hadir dan telah terdaftar diberikan satu surat suara melalui pemanggilan berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih;
- (5) Apabila surat suara yang diberikan ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia, kemudian panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali;
- (6) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia, panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali;
- (7) Dalam pemungutan suara panitia pelaksana pemilihan Kepala Desa dapat dibagi dalam beberapa penugasan antara lain:
- a. Petugas pendaftaran;
- b. Petugas pengisian kartu suara;
- c. Petugas penunggu kotak suara;
- d. Petugas penjaga tinta; dan
- e. Petugas pengamanan.
- (8) Sebelum melaksanakan kegiatan pemungutan suara panitia mengucapkan sumpah yang dipimpin oleh ketua panitia pemilihan.
##
PENJELASAN
Pasal 21
- (1) Surat suara dinyatakan sah jika: - a. Surat suara ditandatangani oleh ketua panitia; - b. Tanda coblos hanya terdapat dalam satu kotak yang memuat satu nomor urut, nama dan gambar calon; - (2) Tanda coblos lebih dari satu tetapi masih dalam satu kotak yang memuat nomor, foto, dan nama calon; - (3) Pencoblosan surat suara dilaksanakan dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh panitia, pencoblosan yang dilakukan diluar alat peraga dinyatakan batal; - (4) Setelah surat suara dicoblos, pemilih memasukan surat suara kedalam kotak suara yang disediakan dalam keadaan terlipat dan selanjutnya pemilih menyelupkan jari kelingking kiri sebagai bukti telah melaksanakan pencoblosan; - (5) Panitia pemilihan menjaga agar setiap orang yang berhak memilih hanya memberikan satu suara dan menolak pemberian suara yang diwakili tanpa alasan apapun; - (6) Pemilih yang mempunyai halangan fisik, dalam memberikan suaranya dapat dibantu oleh petugas yang ditunjuk panitia dan didampingi oleh saksi. ## Bagian Kesembilan Penghitungan Suara
PENJELASAN
Pasal 22
- (1) Penghitungan suara dilaksanakan oleh panitia pemilihan pada satu tempat atau TPS setelah pemungutan suara berakhir dan dapat disaksikan oleh para calon Kepala Desa dan/atau saksi, BPD dan warga masyarakat; - (2) Sebelum perhitungan suara dimulai panita pemilihan menghitung: - a. Jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap; - b. Jumlah pemilih dari TPS lain jika ada; - c. Jumlah surat suara yang tidak terpakai; - d. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau salah coblos. - (3) Panitia meminta kepada saksi masing-masing calon yang ditunjuk oleh calon Kepala Desa untuk menjadi saksi dalam perhitungan suara; - (4) Panitia memeriksa keutuhan kotak suara serta membuka kotak suara dan menghitung surat suara, setelah saksi-saksi hadir; - (5) setiap lembar surat suara diteliti satu demi satu untuk mengetahui suara yang diberikan kepada calon yang berhak dipilih dan kemudian panitia pemilih menyebutkan gambar yang dicoblos tersebut serta mencatatnya di papan tulis yang ditempatkan sedemikian rupa, sehingga dapat dilihat dengan jelas oleh semua saksi yang hadir; - (6) Dalam hal tidak ada seorangpun menjadi saksi, penghitungan suara dapat berjalan terus dan pemilihan dinyatakan sah. - (7) Panitia membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi calon. - (8) Panitia memberikan salinan berita acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat 7 (tujuh) kepada masing-masing saksi calon yang hadir dan menempelkan 1 (satu) exemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum; - (9) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat 7 (tujuh) dimasukan kedalam sampul khusus dan dimasukkan kedalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel dan selanjutnya diserahkan kepada BPD beserta surat suara dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara;
PENJELASAN
Pasal 23
## Surat suara dianggap tidak sah apabila: - a. Tidak mengunakan surat suara/tidak ada yang di coblos; - b. Tidak ditandatangani ketua panitia atau yang mewakili; - c. Terdapat tanda-tanda lain selain tanda yang telah ditetapkan; - d. Ditandatangani atau membuat tanda yang menunjukkan identitas pemilih; - e. Memberikan suara untuk lebih dari 1 (satu) calon; - f. Mencoblos tidak tepat pada bagian dalam b