PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG Nomor 10 Tahun 2013 tentang RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN (berlaku 1 Juli 2013)
Pembukaan
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf a dan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3951);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
12. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
13. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
14. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5049);
15. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
16. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
17. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
18. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3637);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
27. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/MENKES/PER/VII/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG dan
BUPATI BENGKAYANG
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan :
- 1.Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
- 2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
- 3.Kepala Daerah adalah Bupati Bengkayang.
- 4.Dewan Perwakilan Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang.
- 5.Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 6.Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Bengkayang.
- 7.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
- 8.Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
- 9.Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
- 10.Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
- 11.Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Keliling, Pembantu dan Poskesdes yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- 12.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
- 13.Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang meupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang.
14. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
- 15.Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menetapkan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
- 16.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
- 17.Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- 18.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan sesuai objektif dan profesional sesuai standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
- 19.Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
- 20.Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan yang terdiri atas pelayanan kesehatan dan fasilitas lainnya di Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu dan Poskesdes di Kabupaten Bengkayang.
- 21.Pusat Kesehatan Masyarakat selanjutnya disebut Puskesmas dan/atau Puskesmas DTP adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas
- (UPTD) pada Dinas Kesehatan, yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan pada suatu wilayah kerja tertentu.
- 22.Pembangunan Kesehatan adalah penyelenggaraan upaya kesehatan oleh bangsa Indonesia untuk meningkatkan kesadaran dan kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajad kesehatan masyarakat yang optimal.
- 23.Pengobatan adalah tindakan pengobatan yang diberikan oleh dokter atau jika berhalangan dilaksanakan oleh tenaga keperawatan yang ditunjuk untuk menjalankan pengobatan,perawatan, dan lain-lainnya yang ada hubungannya dengan kesehatan.
- 24.Klien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan atau keterangan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung di rumah sakit dan atau sarana kesehatan lainnya.
- 25.Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan dirinya dalam bidang kesehatan serta memiliki pendidikan, kemampuan dan ketrampilan di bidang kesehatan sesuai dengan kewenangannya dalam melakukan upaya di bidang kesehatan.
- 26.Tindakan Keperawatan adalah tindakan yang dilaksanakan oleh tenaga keperawatan yang bersifat mandiri dan/atau delegasi bersama dengan profesi lain dalam melaksanakan prosedur keperawatan, observasi keperawatan, pendidikan dan konseling kesehatan yang dilakukan oleh tenaga keperawatan terhadap klien.
- 27.Rawat Jalan adalah pelayanan terhadap orang yang masuk Puskesmas, Puskesmas Dengan Tempat Perawatan (DTP) dan atau Puskesmas Pelayanan Obstetri, Neonatal, Emergensi Dasar (PONED) dan jaringannya serta rumah sakit umum daerah untuk keperluan observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.
- 28.Rawat Inap adalah pelayanan terhadap orang yang masuk rumah sakit umum daerah dan menempati tempat tidur untuk keperluan observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya di ruang rawat inap.
- 29.Gawat Darurat adalah keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera guna penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan lebih lanjut.
- 30.Tindakan Medis adalah semua tindakan yang bertujuan untuk diagnosa, terapi/pengobatan, pemulihan keadaan cacat badan atau jiwa, pencegahan dan peningkatan kesehatan dengan menggunakan alat kesehatan/medis dan/atau bahan serta dilakukan oleh tenaga medis yang mempunyai keahlian dan wewenang untuk melakukan tindakan medis.
- 31.Jenis Tindakan Medis adalah ## BAB II
JENIS RETRIBUSI
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah Jenis Retribusi Jasa Umum.
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
BAB III - NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 3
Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan, dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas setiap pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu dan Poskesdes.
BAB III - NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 4
- (1)Objek retribusi adalah pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu dan Poskesdes yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.
- (2)Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh BUMN, BUMD, BLUD, Peserta Jamkesmas dan Jamkesda, Program Nasional yang digratiskan, serta Bencana dan Kejadian Luar Biasa.
BAB III - NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 5
- (1)Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.
TINGKAT PENGGUNAAN JASA, PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF DAN STRUKTUR BESARNYA TARIF
BAB III
Pasal 6
Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Kesehatan diukur
BAB III
Pasal 7
- (1)Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi pelayanan kesehatan dan struktur besarnya tarif ditetapkan dengan
BAB III
Pasal 8
Struktur dan besaran tarif pelayanan kesehatan yang dikenakan sebagai berikut :
| NO | JENIS PELAYANAN | JASA SARANA | | JASA PELAYANAN | TARIF RETRIBUSI |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| I | PELAYANAN RAWAT JALAN : A. Poliklinik Pengobatan Umum 1. Pasien rawat jalan untuk satu kali kunjungan : - Puskesmas - Puskesmas Keliling - Puskesmas Pembantu - Poskesdes | Rp. Rp. Rp. Rp. 1.500 | Rp. Rp. Rp. | 3.500 3.500 3.500 | Rp. 5.000 5.000 |
| | | 1.500 | | | Rp. |
| | | 1.500 | | | Rp. 5.000 |
| | | 1.500 | Rp. | 3.500 | Rp. 5.000 |
| 2. Kir Kesehatan/Keterangan | 2. Kir Kesehatan/Keterangan | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| - Pelajar | Rp. | 1.500 | Rp. | 3.500 | Rp. | 5.000 |
| Umum | Rp. | 3.000 | Rp. | 7.000 | Rp. | 10.000 |
| - - Calon Pegawai Negeri Sipil | Rp. | 3.000 | Rp. | 7.000 | Rp. | 10.000 |
| - Pegawai Negeri Sipil | Rp. | 3.000 | Rp. | 7.000 | Rp. | 10.000 |
| - Keterangan Imunisasi | Rp. | 4.500 | Rp. | 10.500 | Rp. | 15.000 |
| Calon Pengatin - Keterangan Kehamilan | Rp. | 3.000 | Rp. | 7.000 | Rp. | 10.000 |
| - Keterangan Kesehatan Haji | Rp. | 7.500 | Rp. | 17.500 | Rp. | 25.000 |
| 3. Permintaan Visum Et | 3. Permintaan Visum Et | 3. Permintaan Visum Et | 3. Permintaan Visum Et | 3. Permintaan Visum Et | 3. Permintaan Visum Et | 3. Permintaan Visum Et |
| Repertum untuk penyidikan : | Repertum untuk penyidikan : | Repertum untuk penyidikan : | Repertum untuk penyidikan : | Repertum untuk penyidikan : | Repertum untuk penyidikan : | Repertum untuk penyidikan : |
| - Visum et repertum luar gedung | Rp. | 105.000 | Rp. | 245.000 | Rp. | 350.000 |
| - Visum et repertum dalam gedung | Rp. | 15.000 | Rp. | 35.000 | Rp. | 50.000 |
| B. Pelayanan KB | | | | | | |
| - Suntik | Rp. | 3.000 | Rp. | 7.000 | Rp. | 10.000 |
| - Pemasangan dan lepas implant | Rp. | 22.500 | Rp. | 52.500 | Rp. | 75.000 |
| | Rp. | 22.500 | Rp. | 52.500 | Rp. | 75.000 |
| TINDAKAN : | | | | | | |
| A. Debridemen/Pengobatan | | | | | | |
| dan | dan | dan | dan | dan | dan | dan |
| - Perawatan luka tanpa jahitan - Perawatan luka ≤ 5 jahitan | Rp. | 3.000 | Rp. | 7.000 | Rp. | 10.000 |
| - Penambahan perjahitan | Rp. | 7.500 | Rp. | 17.500 | Rp. | 25.000 |
| | Rp. | 1.200 | Rp. | 2.800 | Rp. | 4.000 |
| B. Spalk/Pembidaian | | | | | | |
| - Spalk bayi (fiksasi Infus) - Spalk patah tulang (fraktur) | Rp. | 3.000 | Rp. | 7.000 | Rp. | 10.000 |
| | Rp. | 6.000 | Rp. | 14.000 | Rp. | 20.000 |
| C. Tindakan Medik Ringan / Operasi Kecil : - Pasang infus (Intra Vena Fluid | | | | | | |
| Insisi abses | Rp. | 1.500 | Rp. | 3.500 | Rp. | 5.000 |
| - - Sirkumsisi/khitan | Rp. | 6.000 | Rp. | 14.000 | Rp. | 20.000 |
| - Tindik daun telinga | Rp. | 30.000 | Rp. | 70.000 | Rp. | 100.000 |
| - Extirpasi tumor kecil | Rp. | 3.000 | Rp. | 7.000 | Rp. | 10.000 |
| - Ekstraksi kuku | Rp. | 15.000 | Rp. | 35.000 | Rp. | 50.000 |
| - Pengangkatan benda asing | Rp. | 6.000 | Rp. | 14.000 | Rp. | 20.000 |
| - Vena seksi | Rp. | 6.000 | Rp. | 14.000 | Rp. | 20.000 |
| - Bedah minor | Rp. | 15.000 | Rp. | 35.000 | Rp. | 50.000 |
| | Rp. | 15.000 | Rp. | 35.000 | Rp. | 50.000 |
| D. Tindakan Medik Sedang : | | | | | | |
| - Pasang catheter - Pasang naso gastric tube (NGT) | Rp. | 6.000 | Rp. | 14.000 | Rp. | 20.000 |
| - Kumbah lambung | Rp. | 6.000 | Rp. | 14.000 | Rp. | 20.000 |
| - Lavamen | Rp. | 3.000 | Rp. | 7.000 | Rp. | 10.000 |
| | Rp. | 3.000 | Rp. | 7.000 | Rp. | 10.000 |
| E. Pertolongan Persalinan : - Pertolongan persalinan normal oleh dokter | Rp. | 120.000 | Rp. | 280.000 | Rp. | 400.000 |
| - Pertolongan persalinan normal oleh | Rp. | | 105.000 | Rp. | 245.000 Rp. | 350.000 | |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| - | bidan Pertolongan persalinan | Rp. | 150.000 Rp. | 350.000 | Rp. | 500.000 | |
| patologis (dengan penyulit) F. Tindakan pada Gigi dan Mulut : | patologis (dengan penyulit) F. Tindakan pada Gigi dan Mulut : | patologis (dengan penyulit) F. Tindakan pada Gigi dan Mulut : | patologis (dengan penyulit) F. Tindakan pada Gigi dan Mulut : | patologis (dengan penyulit) F. Tindakan pada Gigi dan Mulut : | patologis (dengan penyulit) F. Tindakan pada Gigi dan Mulut : | patologis (dengan penyulit) F. Tindakan pada Gigi dan Mulut : | patologis (dengan penyulit) F. Tindakan pada Gigi dan Mulut : |
| - Perawatan dan | pembersihan Rp. | 12.000 | Rp. | | 28.000 Rp. | 40.000 | |
| pada karang gigi - Pencabutan gigi sulung perbuah | per rahang | Rp. 3.000 | Rp. | 7.000 | Rp. | 10.000 | |
| - Penambalan gigi sementara | Rp. | 3.000 | Rp. | 7.000 | Rp. | 10.000 | |
| - Pencabutan gigi tetap perbuah | Rp. | | 4.500 Rp. | 10.500 | Rp. | 15.000 | |
| - Penambalan gigi tetap perbuah | Rp. | 7.500 | Rp. | 17.500 | Rp. | 25.000 | |
| - Insisi abses gigi (intra oral) - Pencabutan gigi dengan | Rp. | 3.000 | Rp. | 7.000 | Rp. | 10.000 | |
| konplikasi perbuah | Rp. | 6.000 | Rp. | 14.000 | Rp. | 20.000 | |
| PEMERIKSAAN PENUNJANG DIAGNOSTIK : | PEMERIKSAAN PENUNJANG DIAGNOSTIK : | PEMERIKSAAN PENUNJANG DIAGNOSTIK : | PEMERIKSAAN PENUNJANG DIAGNOSTIK : | PEMERIKSAAN PENUNJANG DIAGNOSTIK : | PEMERIKSAAN PENUNJANG DIAGNOSTIK : | PEMERIKSAAN PENUNJANG DIAGNOSTIK : | PEMERIKSAAN PENUNJANG DIAGNOSTIK : |
| A. RADIOLOGI | A. RADIOLOGI | A. RADIOLOGI | A. RADIOLOGI | A. RADIOLOGI | A. RADIOLOGI | A. RADIOLOGI | A. RADIOLOGI |
| - Rongent photo | Rp. | 12.000 | Rp. | 28.000 | Rp. | 40.000 | |
| - EKG | Rp. | 9.000 | Rp. | 21.000 | Rp. | 30.000 | |
| - USG | Rp. | 12.000 | Rp. | 28.000 | Rp. | 40.000 | |
| B. LABORATORIUM | B. LABORATORIUM | B. LABORATORIUM | B. LABORATORIUM | B. LABORATORIUM | B. LABORATORIUM | B. LABORATORIUM | B. LABORATORIUM |
| 1. Pemeriksaan rutin/spesimen : | 1. Pemeriksaan rutin/spesimen : | 1. Pemeriksaan rutin/spesimen : | 1. Pemeriksaan rutin/spesimen : | 1. Pemeriksaan rutin/spesimen : | 1. Pemeriksaan rutin/spesimen : | 1. Pemeriksaan rutin/spesimen : | 1. Pemeriksaan rutin/spesimen : |
| - Haemoglobin | Rp. | 1.500 | Rp. | 3.500 | Rp. | | |
| - Leukosit | Rp. | 1.500 | Rp. | 3.500 | Rp. | 5.000 | |
| - Eritrosit | | Rp. 1.500 | Rp. | 3.500 | Rp. | 5.000 | |
| - Thrombosit | Rp. | 1.800 | Rp. | 4.200 | Rp. | 5.000 | |
| Golongan | Rp. | 1.800 | Rp. | 4.200 | Rp. | 6.000 | |
| - - Laju endap darah | darah | Rp. 1.500 | Rp. | 3.500 | Rp. | 6.000 | |
| - Cloting (CT/BT) | time/blooding time Rp. | 1.500 | Rp. | 3.500 | Rp. | 5.000 5.000 | |
| - Darah malaria | Rp. | 1.800 | Rp. | 4.200 | Rp. | | |
| - Hematokrit | Rp. | 1.800 | Rp. | 4.200 | Rp. | 6.000 | |
| - | Widal | Rp. 7.500 | Rp. | 17.500 | Rp. | 6.000 | |
| | | | | | | 25.000 | |
| - Filaria | Rp. Rp. | 1.800 12.000 | Rp. | 4.200 28.000 | Rp. | 6.000 | |
| - Pemeriksaan gula darah - Pemeriksaan kolesterol | Rp. | 12.000 | Rp. Rp. | 28.000 | Rp. Rp. | 40.000 | |
| - Pemeriksaan asam urat | Rp. | 12.000 | Rp. | 28.000 | Rp. | 40.000 | |
| | | | | | | 40.000 | |
| 2. Pemeriksaan Urine Rutin/Air Seni | 2. Pemeriksaan Urine Rutin/Air Seni | 2. Pemeriksaan Urine Rutin/Air Seni | 2. Pemeriksaan Urine Rutin/Air Seni | 2. Pemeriksaan Urine Rutin/Air Seni | 2. Pemeriksaan Urine Rutin/Air Seni | 2. Pemeriksaan Urine Rutin/Air Seni | 2. Pemeriksaan Urine Rutin/Air Seni |
| - Albumin | Rp. | 3.000 | Rp. | 7.000 | Rp. | 10.000 | |
| - Reduksi | Rp. | 3.000 | Rp. | 7.000 | Rp. | 10.000 | |
| Urobilin | Rp. | 3.000 | Rp. | 7.000 | Rp. | 10.000 | |
| - - Bilirubin | Rp. | 3.000 | Rp. | 7.000 | Rp. | 10.000 | |
| Sedimen | Rp. | 3.000 | Rp. | 7.000 | Rp. | 10.000 | |
| - - Natrium | Rp. | 3.000 | Rp. | 7.000 | Rp. | 10.000 | |
| - Ureum | | Rp. | 3.000 Rp. | 7.000 | Rp. | 10.000 | |
| - Kreatinin | Rp. | 3.000 | Rp. | 7.000 | Rp. | 10.000 | |
| 3. Pemeriksaan BTA | Rp. | 3.000 | Rp. | 7.000 | Rp. | 10.000 | |
| 4. Pemeriksaan | tinja Rp. | 3.000 | Rp. | 7.000 | Rp. | 10.000 | |
| 5. Test kehamilan | | Rp. | 3.000 Rp. | 7.000 | Rp. | 10.000 | |
| 6. Pengambilan apusan | pap Rp. | 6.000 | Rp. | 14.000 | Rp. | 20.000 | |
| 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
|--------------------------------------------------------------|---------|--------------|---------|--------------|---------|---------------|
| - Pertolongan persalinan normal oleh bidan | Rp. | 105.000 | Rp. | 245.000 | Rp. | 350.000 |
| - Pertolongan persalinan patologis (dengan penyulit) | Rp. | 150.000 | Rp. | 350.000 | Rp. | 500.000 |
| G. Tindakan pada Gigi dan Mulut : | | | | | | |
| - Perawatan dan pembersihan | Rp. | 12.000 | Rp. | 28.000 | Rp. | 40.000 |
| pada karang gigi per rahang - Pencabutan gigi sulung perbuah | Rp. | 3.000 | Rp. | 7.000 | Rp. | 10.000 |
| - Penambalan gigi sementara | Rp. | 3.000 | Rp. | 7.000 | Rp. | 10.000 |
| - Pencabutan gigi tetap perbuah - Penambalan gigi tetap | Rp. | 4.500 | Rp. | 10.500 | Rp. | 15.000 |
| perbuah Insisi abses gigi (intra oral) | Rp. | 7.500 | Rp. | 17.500 | Rp. | 25.000 |
| - - Pencabutan gigi dengan | Rp. | 3.000 | Rp. | 7.000 | Rp. | 10.000 |
| konplikasi perbuah | Rp. | 6.000 | Rp. | 14.000 | Rp. | 20.000 |
| PEMERIKSAAN PENUNJANG DIAGNOSTIK : | | | | | | |
| A. RADIOLOGI - Rongent photo | Rp. | 12.000 | Rp. | 28.000 | Rp. | 40.000 |
| - EKG | Rp. | 9.000 | Rp. | 21.000 | Rp. | 30.000 |
| - USG | Rp. | 12.000 | Rp. | 28.000 | Rp. | 40.000 |
| LABORATORIUM | | | | | | |
| 1. Pemeriksaan rutin/spesimen : - Haemoglobin | Rp. | 1.500 | Rp. | 3.500 | Rp. | |
| Leukosit | Rp. | 1.500 | Rp. | 3.500 | Rp. | 5.000 |
| - - Eritrosit | Rp. | 1.500 | Rp. | 3.500 | Rp. | 5.000 |
| - Thrombosit | Rp. | 1.800 | Rp. | 4.200 | Rp. | 5.000 |
| - Golongan darah | Rp. | 1.800 | Rp. | 4.200 | Rp. | 6.000 |
| - Laju endap darah | Rp. | 1.500 | Rp. | 3.500 | Rp. | 6.000 |
| - Cloting time/blooding time | Rp. | 1.500 | Rp. | 3.500 | Rp. | 5.000 5.000 |
| (CT/BT) - Darah malaria | | 1.800 | Rp. | 4.200 | Rp. | |
| | Rp. | | | | | |
| - Hematokrit | Rp. | 1.800 | Rp. | 4.200 | Rp. | 6.000 |
| - Widal | Rp. | 7.500 | Rp. | 17.500 | Rp. | 6.000 |
| - Filaria - Pemeriksaan gula darah | Rp. Rp. | 1.800 12.000 | Rp. Rp. | 4.200 28.000 | Rp. Rp. | 25.000 6.000 |
| - Pemeriksaan kolesterol | Rp. | 12.000 | Rp. | 28.000 | Rp. | 40.000 |
| - Pemeriksaan asam urat | | 12.000 | Rp. | 28.000 | | |
| | Rp. | | | | Rp. | 40.000 40.000 |
| 3. Pemeriksaan Urine Rutin/Air | | | | | | |
| Seni - Albumin | Rp. | 3.000 | Rp. | 7.000 | Rp. | 10.000 |
| - Reduksi | Rp. | 3.000 | Rp. | 7.000 | Rp. | 10.000 |
| - Urobilin | Rp. | 3.000 | Rp. | 7.000 | Rp. | 10.000 |
| - Bilirubin | Rp. | 3.000 | Rp. | 7.000 | Rp. | 10.000 |
| - Sedimen | Rp. | 3.000 | Rp. | 7.000 | Rp. | 10.000 |
| - Natrium | Rp. | 3.000 | Rp. | 7.000 | Rp. | 10.000 |
| - Ureum | Rp. | 3.000 | Rp. | 7.000 | Rp. | 10.000 |
| - Kreatinin | Rp. | 3.000 | Rp. | 7.000 | Rp. | 10.000 |
| 7. Pemeriksaan BTA | Rp. | 3.000 | Rp. | 7.000 | Rp. | 10.000 |
| 8. Pemeriksaan tinja | Rp. | 3.000 | Rp. | 7.000 | Rp. | 10.000 |
| 9. Test kehamilan | Rp. | 3.000 | Rp. | 7.000 | Rp. | 10.000 |
| 10. Pengambilan apusan pap smear | Rp. | 6.000 | Rp. | 14.000 | Rp. | 20.000 |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | | 5 | |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----|---------|-----|---------|
| IV | PERAWATAN RAWAT INAP DI PUSKESMAS PERAWATAN | | | | | | |
| | A. Perawatan Umum | | | | | | |
| | - Perawatan pasien per hari dan per pasien tidak | Rp. | 15.000 | Rp. | 35.000 | Rp. | 50.000 |
| | termasuk makan - Pemeriksaan dan konsultasi medik per hari dan per pasien | Rp. | 3.000 | Rp. | 7.000 | Rp. | 10.000 |
| | - Pemeriksaan dan konsultasi medic oleh dokter spesialis per hari dan per pasien | Rp. | 6.000 | Rp. | 14.000 | Rp. | 20.000 |
| | - Administrasi dan catatan medik | Rp. | 1.500 | Rp. | 3.500 | Rp. | 5.000 |
| | - Obat Pelayanan Kesehatan Dasar dan bahan habis pakai (satu paket 3 hari perawatan obat yang disediakan oleh Gudang Farmasi Dinkes Kabupaten Bengkayang) | Rp. | 4.500 | Rp. | 10.500 | Rp. | 15.000 |
| V | SARANA PENUNJANG PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS/PUSKESMAS PERAWATAN | | | | | | |
| | A. Penggunaan Sarana Penunjang | | | | | | |
| | Alat Kesehatan | | | | | | |
| | - Oksigen per jam | Rp. | 18.000 | Rp. | 42.000 | Rp. | 60.000 |
| | - Cairan infus dan infus set | Rp. | 3.900 | Rp. | 9.100 | Rp. | 13.000 |
| | - Cateter nelaton | Rp. | 2.100 | Rp. | 4.900 | Rp. | 7.000 |
| | - Cateter balon | Rp. | 4.500 | Rp. | 10.500 | Rp. | 15.000 |
| | - Abocath | Rp. | 6.000 | Rp. | 14.000 | Rp. | 20.000 |
| | - Wing needle | Rp. | 3.600 | Rp. | 8.400 | Rp. | 12.000 |
| | - Spalk | Rp. | 2.100 | Rp. | 4.900 | Rp. | 7.000 |
| | - Dysposible siringe | Rp. | 300 | Rp. | 700 | Rp. | 1.000 |
| | - Dysposible needle | Rp. | 300 | Rp. | 700 | Rp. | 1.000 |
| | B. Sarana Penunjang Non Medis/km | | | | | | |
| | - Penggunaan pusling untuk rujukan dan membawa jenazah | Rp. | 1.500 | Rp. | 3.500 | Rp. | 5.000 |
| | - Penggunaan pusling ≤ 5 km | Rp. | 18.000 | Rp. | 42.000 | Rp. | 60.000 |
| | - Biaya membawa jenazah ke pemakaman ≤ 5 jam | Rp. | 30.000 | Rp. | 70.000 | Rp. | 100.000 |
| | - Biaya membawa jenazah ke pemakaman ≥ 5 jam | Rp. | 60.000 | Rp. | 140.000 | Rp. | 200.000 |
WILAYAH PEMUNGUTAN
BAB III - WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 9
Retribusi dipungut dalam wilayah Kabupaten Bengkayang
PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan
BAB IV - PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 10
- (1)Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2)SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3)Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (4)Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
BAB IV - PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 11
- (1)Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2)Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3)Seluruh penerimaan Retribusi yang diterima oleh bendahara penerima harus disetorkan ke Rekening Kas Daerah.
- (4)Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas permohonan wajib retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.
- (5)Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi, serta angsuran dan penundaan pembayaran Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kedua Keberatan
BAB IV - PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 12
- (1)Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2)Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3)Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4)Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5)Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.
BAB IV - PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 13
- (1)Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan keberatan.
- (2)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3)Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4)Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan.
BAB IV - PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 14
- (1)Jika pangajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2)Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.
SANKSI ADMINISTRATIF
BAB V - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 15
Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua per sen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar, dan ditagih dengan menggunakan STRD.
BAB VI - TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 16
- (1)Apabila Wajib Retribusi tidak membayar, atau kurang membayar retribusi terutang sampai saat jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melaksanakan penagihan atas retribusi yang terutang dengan menggunakan STRD atau surat lain yang sejenis.
- (2)Pengeluaran STRD atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah STRD atau surat lain yang sejenis diterbitkan, Wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3)Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.
- (4)Tata cara pelaksanaan penagihan Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
BAB VII - PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 17
- (1)Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2)Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3)Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4)Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5)Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6)Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran atau Retribusi.
- (7)Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB VIII - KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 18
- (1)Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
- a. diterbitkan Surat Teguran; atau
- b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
4. (3)Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
5. (4)Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA
BAB IX - PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA
Pasal 19
- (1)Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2)Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Kabupaten yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.
PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN
BAB X - PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN
Pasal 20
- (1)Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi.
- (2)Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :
- a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
- b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
- c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.
INSENTIF PEMUNGUTAN
BAB XI - INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 21
- (1)Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2)Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI
BAB XII - PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI
Pasal 22
- (1)Tarif retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2)Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ## BAB XIII KETENTUAN PENYIDIKAN
BAB XII - PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI
Pasal 23
- (1)Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2)Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3)Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah dan Retribusi;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
6. i.memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan/atau.
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
BAB XIV - KETENTUAN PIDANA
Pasal 24
- (1)Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) sehingga merugikan keuangan daerah dapat diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2)Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3)Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Bengkayang pada tanggal 15 Juli 2013

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG, ttd. KRISTIANUS ANYIM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2013 NOMOR 10 ## Pasal 25 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka semua Peraturan yang mengatur hal yang sama dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. ## BAB XVI ## KETENTUAN PENUTUP Pasal 26 Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang.

Penetapan: Ditetapkan di Bengkayang pada tanggal 1 Juli 2013

Penandatangan: BUPATI BENGKAYANG, ttd. SURYADMAN GIDOT
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG NOMOR 10 TAHUN 2013
## TENTANG
## RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
## 1. UMUM
Dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pemerintah Kabupaten Bengkayang mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, Daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Berdasarkan dengan ketentuan
PENJELASAN
Pasal 1
``` Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas ```
PENJELASAN
Pasal 7
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 8
Cukup jelas Pasal 9 Cukup jelas Pasal 10 Cukup jelas Pasal 11 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Dalam hal penyetoran ke Kas Daerah oleh Bendahara Pembantu Puskesmas, akan disesuaikan dengan situasi maupun kondisi keberadaan Kas Umum Daerah Kabupaten Bengkayang berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang Pengelolaan keuangan daerah. Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Pasal 12 Cukup jelas Pasal 13 Cukup jelas Pasal 14 Cukup jelas Pasal 15 Cukup jelas Pasal 16 Cukup jelas Pasal 17 Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 18
Cukup jelas Pasal 19 Cukup jelas Pasal 20 Cukup jelas Pasal 21 Cukup jelas Pasal 22 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Dalam hal besarnya tarif retribusi yang telah ditetepakan dengan Peraturan Daerah dapat disesuaikan karena biaya pelayanan dirasakan cukup besar dan dianggap tidak efektif lagi untuk memenuhi permintaan layanan tersebut, maka Bupati dapat menyesuaikan tarif retribusi. Pasal 23 Cukup jelas Pasal 24 Cukup jelas Pasal 25 Cukup jelas Pasal 26 Cukup jelas ## TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG NOMOR 10
PENJELASAN
Pasal 110
## 2.PASAL DEMI PASAL