PERATURAN BUPATI BALANGAN Nomor 23 Tahun 1945 tentang PETUNJUK PELAKSANAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (sPrP) Dr LTNGKUNGAN PEMERTNTAH KABUPATEN BALANGAN BUPATI BALANGAN, (berlaku 15 I 2010)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat a.
bahwa dalam rangka tertib, lancar dan terarahnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan, perlu adanya Petunjuk Pelaksanaan Sistem Pengendalian lntern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan;
- bahwa berkenaan j"ngrn maksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Balangan tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Pengendalian lntern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan. b.
'.
- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945', 1.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4286), 2.
- Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4355); 3.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4400), 4.
5. Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4265),
6. Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia, Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4844)',
7. Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor a578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambagan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4737):
9. Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian lntern Pemerintah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 127,Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 48e0);
- l0.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 43);
- l2.Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 44);
- l3.Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organlsasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 45);
- l4.Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 55);
15. Peraturan Bupati Balangan Nomor 22 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian lntern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan.
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI BALANGAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN BALANGAN.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Balangan.
3. Bupati adalah BuPati Balangan.
4. perangkat Daerah adalah perangkat daerah Kabupaten sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007.
5. Sistem Pengendalian lntern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP adalah Sistem Pengendalian lntern yang diselenggarakan secara menyeluruh terhadap proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan serta perencanaan, penganggaran, din pelaksanaan anggaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan.
6. petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan SPIP adalah Petunjuk Pelaksanaan atas peraturan Bupati Balangan tentang penyelenggaraan SPIP, yang memuat kebijakan, strategi, metodologi penerapan, dan pengintegrasian seluruh aktivitas manajemen pem-erintahan daLrah, untuk memastikan bahwa seluruh unsur SPIP telah ierbangun dalam program/kegiatan pemerintahan daerah/perangkat daerah dalam rangka menjamin pencapaian tujuan yang ditetapkan'
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Petunjuk Pelaksanaan Sistem Pengendalian lntern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 3

Penyelenggaraaan Sistem Pengendalian lntern Pemerintah (SPIP) dl Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan berpedoman pada Peraturan Bupati Balangan Nomor 22 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian lntern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan.

## BAB II

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 4

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar semua orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Diundangkan di Paringin pada tanggal 15 Juni 2010


Ditetapkan

al 15

i 2010

Nc^N{

,F":

f,H.

ser

EFFENDIEI,

BUPATI

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN

BALANGAN

,'fu/,\./

M. RIDUAN DARLAN/,

BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2O1O NOMOR 23

Lampiran

:

Peraturan Bupati Balangan

Nomor 23 Tahun 2010 Tanooal 15 Juni 2010

## PETUNJUK PELAKSANAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN