PERATURAN BUPATI MA Nomor 4 Tahun 2012 tentang PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012 DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SIMALUNGUN, - a. bahwa untuk memenuhi ketentuan (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BERITA DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN NOMOR11TAHUN 2012
PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN NOMOR 4 TAHUN 2012
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012
DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SIMALUNGUN,
- a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 1Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja DaerahTahun Anggaran 2012 perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu membentuk Peraturan Bupati Simalungun tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012.
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi / Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun - 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Neaara Reoublik Indonesia Nomor 4421 );
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan ke dua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Prorokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoier dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 578);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 23 . Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); · s
24. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 1 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoier dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simalungun (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2006 Nomor 1Seri D Nomor 1);
25. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2008 Nomor 7 Seri D Nomor 6);
26. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Simalungun (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2008 Nomor 17 seri D Nomor 16); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Simalungun (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2011 Nomor 2 seri D Nomor 2);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
29. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Pada Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Simalungun, Staf Ah ' li Bupati dan Sekretariat DPRD Kabupaten Simalungun (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 18);
- . 30. Peraturan-Bupati Nomor 32 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Simalungun Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Pada Organisasi DinasDinas Daerah Kabupaten Simalungun (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 107);
M E M U T U S K A N :
| | | | Pasal | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 sebagai berikut : | Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 sebagai berikut : | Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 sebagai berikut : | Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 sebagai berikut : | Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 sebagai berikut : | Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 sebagai berikut : |
| . a . b . Dana Perimbangan c . Lain-lain Pendapatan Jumlah 2 . Belanja a . Belanja Tidak 1) Belanja 2) Belanja a . | Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Pendapatan Rp . Rp . Rp . Langsung Pegawai Bunga | 113.094 . 878.000 , 00 1.022 . 422.916 . 601 , 00 253.546 . 050.476 , | 00 Rp . | 1.389 . 063.845 . 077 , 00 | |
| 3) Belanja Hibah Tidak | Bantuan Sosial Bantuan Keuangan Terduga Rp . Rp . Rp . Rp . | 836.020 . 028.833 , 00 3.397 . 152.860 , 00 11.404 . 000.000 , 00 7.026 . 000.000, 00 35.011 . 443.526,00 3.000 . 000.000 , | | 895.858.625.219 , 00 | |
| 4) Belanja 5) Belanja 6) Belanja Belanja Langsung 1) Belanja 2) Belanja 3) Belanja Modal | Rp . Rp. Pegawai • Barang dan Jasa Rp . Rp . Rp . | 22.921.903.625,00 143.848 . 533.248 , 00 335.421 . 277.442 , 00 | 00 Rp. | | S |
| . | Jumlah Belanja Surplus / (Defisit) | | Rp . Rp . | 1.398 . 050.339.534 , 00 (8.986 . 494.457,00) | |
| 3 | | 44.833 . 716.862 , 00 | | | |
| | Rp . | 35.847 . 222.405 , 00 | | | |
| Pembiayaan a. Penerimaan b. | Rp . | | | | |
| | | Berkenaan | Rp. | | |
| | | | | 8.986 . 494.457 , 00 | |
| | | | Rp. | | |
| Pengeluaran | | | | | |
| Jumlah | | | | | |
| | Netto | | | | |
| | Anggaran | | | | |
| Pembiayaan Sisa Lebih | | | | | |
| | Pembiayaan | | | | |
| | Tahun | | | | |
Pasal 1
Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1Lercantum dalam LampiranIPeraturan Bupati ini.
Pasal 2
Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1Lercantum dalam LampiranIPeraturan Bupati ini.
Pasal 3
Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1dirinci lebih lanjut dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran II Peraturan Bupati ini.

## Pasai 4

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

## Pasal 5

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan iebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Pcrangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Perundangundangan.

## Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agarsetiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Simalungun.

Diundangkan di

Pamatang Raya

padatariggal DO Januari 2012


Ditetapkan di Pamatang Raya pada tanggal 50 ^ QYM\!i .

BUPATI SIMALUNGUN, dto

J.R SARAGIH