PERATURAN BUPATI TANGERANG Nomor 68 Tahun 2016 tentang TATA CARA PELAPORAN DATA TRANSAKSI USAHA DAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN BAGI WAJIB PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, PAJAK HIBURAN DAN PAJAK PARKIR SECARA ONLINE (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI TANGERANG PROVINSI BANTEN
PERATURAN BUPATI TANGERANG
NOMOR 68 TAHUN 2016
TENTANG
TATA CARA PELAPORAN DATA TRANSAKSI USAHA DAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN BAGI WAJIB PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, PAJAK HIBURAN DAN PAJAK PARKIR SECARA ONLINE
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANGERANG,
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Kabupaten Tangerang Daerah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah;
- b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak, mempermudah pembayaran serta meningkatkan pengawasan penerapan pelaporan data transaksi usaha Wajib Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir, maka diperlukan data transaksi yang mudah, cepat, akurat, transparan, dan akuntabel;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaporan Data Transaksi Usaha Dan Kewajiban Perpajakan Bagi Wajib Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan Dan Pajak Parkir Secara Online;
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 135 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4049);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5179);
Menetapkan
11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2010 Nomor 10) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2014 Nomor 18);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1611);
MEMUTUSKAN:
- PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAPORAN DATA TRANSAKSI USAHA DAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN BAGI WAJIB PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, PAJAK HIBURAN DAN PAJAK PARKIR SECARA ONLINE.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tangerang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa ## BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk meningkatkan pelayanan, mempermudah pembayaran serta meningkatkan pengawasan kepada Wajib Pajak atas penerapan pelaporan data transaksi usaha hotel, restoran, hiburan dan parkir secara online.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
- a. meningkatkan kesadaran Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan Daerah;
- b. mempermudah Wajib Pajak dalam membuat laporan omzet dan menghitung besar pajak yang harus disetorkan;
- c. mempermudah penyampaian laporan omzet;
- d. mempermudah pembayaran/penyetoran pajak Daerah;
- e. meningkatkan akurasi data penerimaan pembayaran Wajib Pajak; dan
- f. meningkatkan pengawasan atas pelaporan Wajib Pajak.
RUANG LINGKUP
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 3
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
- a. sistem informasi pajak daerah;
- b. hak dan kewajiban;
- c. pengawasan;
- d. larangan;
- e. sanksi; dan
- f. penutup.
SISTEM INFORMASI PAJAK DAERAH
Bagian Kesatu
Umum
BAB IV - SISTEM INFORMASI PAJAK DAERAH
Pasal 4
- (1) Pelaporan data transaksi usaha Wajib Pajak hotel, restoran, hiburan dan parkir secara online sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan dengan menerapkan SIMPAD.
- (2) SIMPAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari aplikasi pajak online dan sistem informasi manajemen pelaporan data transaksi usaha.
Bagian Kedua
Aplikasi Pajak Online
BAB IV - SISTEM INFORMASI PAJAK DAERAH
Pasal 5
- (1) Wajib Pajak harus mengakses aplikasi yang sudah ditentukan secara online.
- (2) Setiap Wajib Pajak yang telah dikukuhkan sebagai Wajib Pajak diberikan username dan password oleh Perangkat Daerah bidang pendapatan.
- (3) Wajib Pajak harus menginput laporan omzet dan/atau data transaksi usahanya yang merupakan objek pajak daerah melalui aplikasi pajak online sesuai dengan ketentuan perpajakan daerah yang berlaku.
- (4) Pelaksanaan penginputan laporan omzet sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lambat 20 (dua puluh) hari kalender setelah berakhirnya masa pajak.
- (5) Apabila batas waktu penyampaian laporan omzet jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyampaian laporan omzet jatuh pada hari kerja berikutnya.
- (6) Wajib Pajak yang menyampaikan laporan omzet dan/atau data transaksi usahanya sebagaimana di maksud pada ayat (3), dibebaskan dari kewajiban menyampaikan SPTPD.
- (7) Wajib Pajak melakukan pembayaran Pajak Daerah melalui Bank yang ditunjuk oleh Bupati.
- (8) Bukti pembayaran/setoran atau dokumen yang dipersamakan yang divalidasi dari bank merupakan bukti pembayaran yang sah, dijadikan dasar dalam pencatatan dan/atau pembukuan oleh Perangkat Daerah bidang pendapatan.
Bagian Ketiga
Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak
Palsa 6
- (1) Sistem informasi manajemen pelaporan data transaksi usaha Wajib Pajak terdiri dari alat perekam data transaksi usaha dan sistem pelaporan online.
- (2) Sistem informasi manajemen pelaporan data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang pada sistem transaksi usaha yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk mencatat/merekam/menginput setiap transaksi pembayaran.
- (3) Atas nama Bupati, kepala Perangkat Daerah bidang pendapatan berwenang menghubungkan alat atau sistem perekam data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk dipasang pada sistem yang dimiliki oleh Wajib Pajak dan terhubung dengan sistem yang dimiliki oleh Perangkat Daerah bidang pendapatan.
- (4) Alat atau sistem perekam data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merekam setiap transaksi pembayaran yang dilakukan oleh subjek pajak kepada Wajib Pajak secara real time yang dapat dipantau oleh Perangkat Daerah bidang pendapatan.
- (5) Data transaksi usaha Wajib Pajak hanya digunakan untuk kepentingan perpajakan daerah.
Bagian Keempat
Tanda Tangan Elektronik
BAB IV - SISTEM INFORMASI PAJAK DAERAH
Pasal 7
- (1) Tanda Tangan Elektronik berfungsi sebagai alat autentikasi dan verifikasi atas :
- a. identitas penanda tangan; dan
- b. keutuhan dan keautentikan Informasi Elektronik.
- (2) Tanda Tangan Elektronik dalam transaksi elektronik merupakan persetujuan penanda tangan atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ditandatangani dengan tanda tangan elektronik tersebut.
- (3) Ketentuan mengenai Tanda Tangan Elektronik mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku tentang informasi dan transaksi elektronik.
Bagian Kelima
Data Transaksi Secara Online
BAB IV - SISTEM INFORMASI PAJAK DAERAH
Pasal 8
- (1) Sistem transaksi usaha secara online meliputi data pembayaran atas:
- a. Pajak Hotel meliputi:
1. kamar dan ruang pertemuan / banquet;
2. jasa pencucian ( laundry );
3. telepon, faximile, internet;
4. business centre ;
5. service charge ;
6. transportasi yang dikelola hotel atau yang dikerjasamakan hotel dengan pihak lain;
7. fasilitas olahraga untuk tamu hotel dan bukan tamu hotel; dan
8. persewaan ruangan yang dimiliki atau dikelola hotel.
- b. Pajak Restoran meliputi:
1. penjualan makanan dan/atau minuman;
2. pemakaian ruang rapat atau ruang pertemuan di restoran ( room charge ); dan
3. jasa boga/catering.
- c. Pajak Hiburan meliputi:
1. room charge ;
2. harga tanda masuk/karcis/tiket masuk/coin/ minimum charge/cover charge/first drink charge dan sejenisnya;
3. membership /kartu anggota dan sejenisnya; dan
4. service charge .
- d. Pajak Parkir meliputi :
1. tiket masuk pada pintu masuk/keluar;
2. karcis berlangganan (member); dan
3. persewaan pengelolaan tempat parkir.
- (2) Data transaksi lainnya yang berkaitan dengan pembayaran Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir.
- a. data transaksi pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersifat rahasia dan hanya dapat diketahui oleh pejabat, Wajib Pajak yang bersangkutan dan pejabat berwenang sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
- b. data transaksi pembayaran hanya digunakan untuk keperluan Perangkat Daerah bidang pendapatan dalam hal perpajakan daerah;
- c. data sistem transaksi secara online sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan penyesuaian apabila terdapat perubahan atau perkembangan data transaksi usaha yang menjadi objek dasar perhitungan pajak yang terutang atau penambahan jenis pajak sesuai kemampuan Perangkat Daerah bidang pendapatan; dan
- d. perubahan data sistem transaksi secara online hanya dapat dilakukan atas persetujuan Perangkat Daerah bidang pendapatan.
Bagian Kelima
Pemasangan Jaringan, Perangkat dan Sistem Informasi
BAB IV - SISTEM INFORMASI PAJAK DAERAH
Pasal 9
- (1) Sebelum dilakukan pemasangan jaringan, perangkat dan sistem informasi, Perangkat Daerah bidang pendapatan melakukan survei terhadap spesifikasi perangkat dan sistem informasi transaksi pembayaran milik Wajib Pajak yang akan dilaporkan secara online.
- (2) Perangkat Daerah bidang pendapatan dapat menyediakan perangkat dan sistem bagi Wajib Pajak yang belum memiliki perangkat secara online.
- (3) Terhadap Wajib Pajak yang memiliki perangkat dan sistem informasi transaksi usaha secara terpusat, maka pelaksanaan pelaporan secara online dilakukan pada perangkat dan sistem informasi yang ada di tempat/outlet di daerah.
- (4) Apabila perangkat dan sistem informasi transaksi usaha yang dimiliki wajib pajak tidak dapat dihubungkan dengan perangkat dan sistem informasi yang dimiliki Perangkat Daerah bidang pendapatan, yang disebabkan tidak atau belum terdapatnya infrastruktur jaringan atau oleh sebab lain, maka Perangkat Daerah bidang pendapatan dapat menempatkan/menghubungkan perangkat atau sistem informasi dalam bentuk lainnya sampai dapat terlaksana sistem pelaporan secara online.
Bagian Keenam
Penambahan / Pengurangan, Penghentian dan Pencabutan Sistem Informasi Menejemen Pelaporan Data Transaksi Usaha
BAB IV - SISTEM INFORMASI PAJAK DAERAH
Pasal 10
- (1) Wajib Pajak yang telah menerapkan sistem pelaporan secara online, dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada kepala Perangkat Daerah bidang pendapatan untuk menambah atau mengurangi dan sistem pelaporan online.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum penambahan atau pengurangan perangkat dan sistem pelaporan online dioperasikan oleh Wajib Pajak.
- (3)
BAB IV - SISTEM INFORMASI PAJAK DAERAH
Pasal 11
- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan secara tertulis penghentian penggunaan sistem informasi menajemen pelaporan data transaksi usaha kepada Perangkat Daerah bidang pendapatan, apabila:
- a. berhenti/dihentikan usahanya; atau
- b. pengalihan pengelolaan usaha.
- (2) Permohonan penghentiaan penggunaan Sistem Informasi Menajemen Pelaporan Data Transaksi Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum usaha Wajib Pajak dihentikan atau dialihkan.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaiamana dimaksud pada ayat (2) apabila penghentian usaha wajib pajak disebabkan kondisi keadaan memaksa ( force majeur) .
- (4) Perangkat dan sistem yang dihentikan dapat dialihkan oleh Perangkat Daerah bidang pendapatan kepada Wajib Pajak lain.
- (5) Dalam hal pengalihan pengelolaan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yang tidak merubah atau mengganti perangkat transaksi pembayaran Pajak Daerah sebelumnya, maka perangkat tetap dapat terpasang
BAB IV - SISTEM INFORMASI PAJAK DAERAH
Pasal 12
Dikecualikan dari kewajiban pemasangan Sistem Informasi Menajemen Pelaporan Data Transaksi Usaha, adalah:
- a. Wajib Pajak yang penerimaan penjualannya kurang dari Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) per bulan;
- b. Wajib Pajak yang menjalankan usahanya kurang dari 3 (tiga) bulan; dan/atau
- c. Wajib Pajak yang mengalami kondisi keadaan memaksa ( force majeur ).
BAB IV - SISTEM INFORMASI PAJAK DAERAH
Pasal 13
Keadaan memaksa ( force majeur ) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c adalah keadaan yang terjadi diluar kemampuan manusia yang menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya sistem pelaporan secara online.
HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban Wajib Pajak
BAB V - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 14
Wajib Pajak berhak:
- a. menerima jaminan kerahasiaan atas setiap data transaksi usaha Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undanga di bidang perpajakan daerah;
- b. memperoleh dispensasi berupa pembebasan dari kewajiban melegalisasi bon penjualan ( bill ), tiket/tanda masuk/karcis dan bentuk lainnya sebagaimana diatur dalam ketentuan daerah;
- c. mendapatkan jaminan bahwa pemasangan/ penyambungan/penempatan perangkat dan sistem tidak mengganggu perangkat dan sistem yang sudah ada pada Wajib Pajak; dan
- d. mendapatkan perbaikan perangkat yang rusak atau tidak berfungsi/beroperasi yang disebabkan bukan karena perbuatan atau kesalahan Wajib Pajak.
Wajib Pajak berkewajiban:
- a. memberikan informasi mengenai merk/type, sistem informasi data transaksi, jumlah perangkat, serta informasi lain yang terkait dengan sistem data transaksi pembayaran yang dimiliki Wajib Pajak;
- b. memberikan kemudahan kepada Perangkat Daerah bidang pendapatan dalam melaksanakan sistem pelaporan secara online seperti menginstal/ memasang/menghubungkan perangkat dan sistem pelaporan online di tempat usaha Wajib Pajak;
- c. melaksakan pemasukan data secara akurat untuk setiap transaksi pembayaran;
- d. menyimpan data transaksi usaha berupa bill pembayaran, harga tanda masuk/tiket/karcis untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun;
- e. menjaga dan memelihara dengan baik perangkat yang ditempatkan/dihubungkan oleh Perangkat Daerah bidang pendapatan; dan
- f. melaporkan dalam jangka waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam kepada Perangkat Daerah bidang pendapatan apabila perangkat mengalami kerusakan atau tidak berfungsi/beroperasi.
Bagian Kedua
BAB V - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 15
- (1) Perangkat Daerah bidang pendapatan berhak:
- a. memperoleh kemudahan pada saat pelaksanaan sistem pelaporan secara online seperti menginstall/memasang/menghubungkan perangkat dan sustem di tempat usaha Wajib Pajak;
- b. memperoleh informasi mengenai merk/type, sistem informasi data transaksi, jumlah perangkat dan sistem, serta informasi lain yang terkait dengan sistem informasi transaksi pembayaran yang dimiliki Wajib Pajak;
- c. mendapatkan rekapitulasi data transaksi usaha dan laporan pembayaran Pajak dari Wajib Pajak;
- d. memonitoring data transaksi usaha;
- e. mengakses perangkat dan sistem pelaporan online pelaporan transaksi;
- f. melakukan pengawasan dan pemeriksaan kepada Wajib Pajak apabila data yang tersaji dalam Sistem Informasi Menejemen Pelaporan Data Transaksi Usaha berbeda dengan laporan e-SPTPD yang diberikan oleh Wajib Pajak; dan
- g. melaporkan kepada penegak hukum atas perbuatan baik yang disengaja atau karena kealpaan Wajib Pajak sehingga terjadinya kerusakan dan/atau hilangnya perangkat dan sistem pelaporan online.
- (2) Perangkat Daerah bidang pendapatan berkewajiban:
- a. menjaga kerahasiaan setiap data transaksi usaha Wajib Pajak, keciali ditentukan lain oleh peraturan perundangundangan perpajakan daerah;
- b. membangun dan menyediakan jaringan;
- c. mengadakan, menyediakan, menyambung dan memelihara perangkat dan sistem pelaporan online dengan biaya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- d. menjamin tidak terjadi kerusakan atau terganggunya perangkat dan sistem data transaksi pembayaran dimiliki oleh Wajib Pajak atas pelaksanaan sistem pelaporan secara online;
- e. melakukan tindakan administrasi perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Pajak Daerah, apabila terjadi kerusakan pada alat atau sistem perekam data transaksi usaha sehingga mengakibatkan tidak berfungsinya sistem informasi menajemen pelaporan data transaksi usaha; dan
- f. menyimpan data transaksi usaha Wajib Pajak pada database pajak untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun
PENGAWASAN
BAB VI - PENGAWASAN
Pasal 16
Perangkat Daerah bidang pendapatan melakukan pengawasan atas penggunaan perangkat dan penerapan sistem informasi menajemen pelaporan data transaksi usaha wajib pajak.
LARANGAN DAN SANKSI
BAB VII - LARANGAN DAN SANKSI
Pasal 17
Wajib Pajak dilarang:
- a. menghancurkan, merusak atau membuat tidak berfungsi/ beroperasinya, menghilangkan sebagaian atau seluruh perangkat yang telah terpasang;
- b. menggunakan perangkat selain yang telah ditetapkan atau disetujui oleh Perangkat Daerah bidang pendapatan;
- c. mengubah data, perangkat dengan cara dan dalam bentuk apapun tanpa persetujuan dari Perangkat Daerah bidang pendapatan; dan/atau
- d. mengalihkan perangkat kepada pihak lain tanpa seizin Perangkat Daerah bidang pendapatan.
BAB VII - LARANGAN DAN SANKSI
Pasal 18
- (1) Dalam hal Wajib Pajak melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 akan diberi sanksi:
- a. Wajib Pajak yang tidak menyampaikan laporan omzet secara Online dalam waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) atau menyampaikan setelah melewati 20 (dua puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pajak, dikenakan sanksi berupa teguran tertulis; dan/atau
- b. kepala Perangkat Daerah bidang pendapatan atau pejabat yang ditunjuk dapat menertibkan surat ketetapan atas besaran pajak secara jabatan, apabila Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajibab sebagaimana dimaksud pada huruf a setelah diberikan 3 (tiga) kali teguran tertulis.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 akan diberikan sanksi:
- a. pemeriksaan secara lengkap untuk masa pajak maksimal 5 (lima) tahun kebelakang; dan/atau
- b. pemuthakhiran data/checker selama 1 (satu) bulan penuh.
KETENTUAN PERALIHAN
BAB VIII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 19
Dalam masa transisi bagi Subjek Pajak yang telah dikukuhkan sebagai Wajib Pajak dapat melaporkan SPTPD secara online maupun dengan formulis SPTPD sampai dengan tanggal 31 Desember 2016.
BAB IX
PENUTUP
BAB VIII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 20
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang.

Penetapan: Ditetapkan di Tigaraksa pada tanggal 1 Nopember 2016 BUPATI TANGERANG,

Verifikasi: Ttd. A. ZAKI ISKANDAR

Penetapan: Diundangkan di Tigaraksa pada tanggal 1 Nopember 2016

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANGERANG,

Verifikasi: Ttd. ISKANDAR MIRSAD BERITA DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2016 NOMOR 68