PERATURAN GUBERNUR MA Nomor 057 Tahun 2017 tentang PEDOMAN PENYELENGGARAAN SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT PADA DESA/KELURAHAN DAN SATUAN TUGAS PERLINDUNGAN MASYARAKAT INTI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN (berlaku 3 Juli 2017)
Pembukaan
Menimbang:
Mengingat:
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 057 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT PADA DESA/KELURAHAN DAN SATUAN TUGAS PERLINDUNGAN MASYARAKAT INTI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,
- a. bahwa dalam rangka membangun kehidupan masyarakat yang aman dan damai, perlu dilakukan penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- b. bahwa mengupayakan terciptanya kehidupan masyarakat yang aman dan damai perlu dilakukan sampai ke wilayah-wilayah pedesaan, sehingga perlu membentuk Satuan Perlindungan Masyarakat di Desa;
- c. bahwa mengupayakan terciptanya kehidupan masyarakat yang aman dan damai perlu dilakukan sampai ke wilayah Kabupaten dan Kota, sehingga perlu membentuk Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat Inti Provinsi Kalimantan Selatan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penyelenggaraan Satuan Perlindungan Masyarakat pada Desa/Kelurahan dan Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat Inti Provinsi Kalimantan Selatan;
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang- undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat 1 Kalimantan Selatan sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonrsia Nomor 1106);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembarab Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 4587);
8. Peraturan Pemerintahan Nomer 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomer 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 4587);
9. Peraturan Pemerintah Nomer 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi pamong praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 199);
14. Keputusan Presiden Nomer 56 Tahun 1972 tentang Penyerahan Pembinaan Organisasi Pertahanan Sipil dari Departemen Pertahanan Keamanan kepada Departemen Dalam Negeri;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penugasan Satuan Perlindungan Masyarakat Dalam penanganan Ketentraman, Ketertiban dan Keamanan penyelenggaraan Pemilihan Umum;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 342) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 51);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 590);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1837);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2007 Nomor 13);
22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 100);
23. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 092 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 92) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 095 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 092 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 Nomor 95);
Menetapkan:
24. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 072 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 72);
MEMUTUSKAN:
PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DESA/KELURAHAN DAN SATUAN TUGAS PERLINDUNGAN MASYARAKAT INTI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN.
BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan,
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disebut Satpol PP dan Damkar adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unit kerja Pemerintahan Daerah yang menangani Kewenangan Bidang Perlindungan Masyarakat.
6. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan.
7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat ## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Bagian Kesatu Penyelenggaraan Satlinmas Desa/Kelurahan
Pasal 2
- (1) Sebagai acuan agar pelaksanaan tugas dan fungsi Satlinmas di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Kalimantan Selatan dapat berjalan efektif.
- (2) Sebagai Pedoman bagi Pemerintah Daerah serta Desa dan Kelurahan dalam pelaksanaan Linmas.
Bagian Kedua Penyelenggaraan Satlinmas Inti Provinsi
Pasal 3
- (1) Sebagai acuan agar pelaksanaan tugas dan fungsi Satgas Linmas Inti Provinsi di Provinsi Kalimantan Selatan dapat berjalan efektif.
- (2) Sebagai Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Linmas.
PENGORGANISASIAN
BAB III - PENGORGANISASIAN
Pasal 4
- (1) Bupati berwenang melakukan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta Linmas.
- (2) Penyelenggaraan Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pengorganisasian, pemberdayaan masyarakat, dan pembentukan Satlinmas.
- (3) Pengorganisasian, pemberdayaan masyarakat dan pembentukan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh satuan perangkat daerah yang membidangi urusan Linmas.
- (4) Pengorganisasian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan merekrut warga masyarakat untuk menjadi Anggota Satlinmas di Desa/ Kelurahan oleh Kepala Desa/Lurah.
BAB III - PENGORGANISASIAN
Pasal 5
- (1) Gubernur berwenang melakukan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta Linmas.
- (2) Penyelenggaraan Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pengorganisasian, pemberdayaan masyarakat, dan pembentukan Satgas Linmas Inti Provinsi.
- (3) Pengorganisasian, pemberdayaan masyarakat, dan pembentukan Satgas Linmas Inti Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh satuan perangkat daerah yang membidangi urusan Linmas.
- (4) Pengorganisasian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan merekrut warga masyarakat untuk menjadi Anggota Satgas Linmas Inti Provinsi di Provinsi Kalimantan Selatan oleh Kepala Satpol PP dan Damkar.
BAB III - PENGORGANISASIAN
Pasal 6
Pengorganisasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dilakukan dengan merekrut warga masyarakat untuk menjadi Anggota Satlinmas di Desa/Kelurahan oleh Kepala Desa/Lurah.
BAB III - PENGORGANISASIAN
Pasal 7
Pengorganisasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dilakukan dengan merekrut warga masyarakat untuk menjadi Anggota Satgas Linmas Inti Provinsi di Provinsi Kalimantan Selatan oleh Kepala Satpol PP dan Damkar.
Bagian Kesatuan Persyaratan
BAB III - PENGORGANISASIAN
Pasal 8
- (1) Perekrutan Anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan terhadap masyarakat yang memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- d. Usia 17 (tujuh belas) tahun dan/atau sudah menikah;
- e. Jenjang Pendidikan Minimal SD dan/atau sederajat;
- f. Sehat jasmani dan rohani;
- g. Bertempat tinggal di wilayah Desa/Kelurahan setempat; dan
- h. Bersedia membuat pernyataan menjadi anggota Satlinmas secara sukarela dan kesanggupan untuk aktif dalam kegiatan Linmas.
BAB III - PENGORGANISASIAN
Pasal 9
- (1) Perekrutan Anggota Satgas Linmas Inti Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan terhadap masyarakat yang memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. Warga Negara Indonesia:
- b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa:
- c. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang 1945;
- d. Berusia 18 (delapan belas ) tahun dan/atau sudah menikah;
- e. Pendidikan paling rendah SLTA/sederajat;
- f. Sehat jasmani dan rohani;
- g. Bertempat tinggal di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan; dan
- h. Bersedia membuat pernyataan menjadi Anggota Satlinmas dan kesanggupan untuk aktif dalam kegiatan Linmas di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.
Bagian Kedua Perekrutan
BAB III - PENGORGANISASIAN
Pasal 10
- (1) Kepala Desa/Lurah merekrut calon Anggota Satlinmas di Desa/Kelurahan.
- (2) Perekrutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara sukarela dan terbuka bagi seluruh warga.
BAB III - PENGORGANISASIAN
Pasal 11
- (1) Kepala Satpol PP dan Damkar merekrut calon Anggota Satgas Linmas Inti Provinsi di Provinsi Kalimantan Selatan.
- (2) Perekrutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terbuka bagi seluruh warga.
BAB III - PENGORGANISASIAN
Pasal 12
Warga masyarakat yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) ditetapkan sebagai Satlinmas melalui Keputusan Bupati/Walikota yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota.
BAB III - PENGORGANISASIAN
Pasal 13
Warga masyarakat yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) ditetapkan sebagai Satlinmas melalui Keputusan Gubernur yang ditandatangani oleh Kepala Satpol PP dan Damkar.
BAB III - PENGORGANISASIAN
Pasal 14
- (1) Anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilantik oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota di Wilayahnya.
- (2) Pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pembacaan Sumpah Janji Satlinmas, yakni sebagai berikut:
- a. Kami anggota Satuan Perlindungan Masyarakat adalah warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berazaskan Pancasila dengan penuh kesadaran mengemban hak dan kewajiban dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dan melakukan pembelaan Negara.
- b. Kami Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat adalah warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang siap membantu pemerintahan dan pemerintahan daerah dalam meminimalkan dan/atau mencegah segala bentuk potensi bencana dan gangguan yang mengancam keamanan, ketenteraman serta ketertiban masyarakat; dan
- c. Kami Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat adalah warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dalam melaksanakan tugas selalu mengutamakan kepentingan nasional diatas kepentingan pribadi dan golongan dengan memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada hukum yang berlaku.
BAB III - PENGORGANISASIAN
Pasal 15
- (1) Anggota Satgas Linmas Inti Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilantik oleh Kepala Satpol PP dan Damkar.
- (2) Pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pembacaan Sumpah Janji Satgas Linmas Inti Provinsi, yakni sebagai berikut:
- a. Kami anggota Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat Inti Provinsi adalah warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berazaskan Pancasila dengan penuh kesadaran mengemban hak dan kewajiban dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dan melakukan pembelaan Negara;
- b. Kami anggota Satuan Tugas perlindungan Masyarakat Inti Provinsi adalah warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang siap membantu pemerintahan dan pemerintahan daerah dalam meminimalkan dan/atau mencegah segala bentuk potensi bencana dan gangguan yang mengancam keamanan, ketenteraman serta ketertiban masyarakat; dan
- c. Kami anggota Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat Inti Provinsi adalah warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dalam melaksanakan tugas selalu mengutamakan kepentingan nasional diatas kepentingan pribadi dan golongan dengan memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada hukum peraturan perundang-undangan.
Bagian Ketiga Masa Keanggotaan
BAB III - PENGORGANISASIAN
Pasal 16
- (1) Masa keanggotaan Satlinmas berakhir sampai dengan usia 70 (tujuh puluh) tahun atau diberhentikan.
- (2) Keanggotaan Satlinmas dapat diberhentikan, apabila:
- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
5. c.
6. pindah domisili;
- d. tidak lagi memenuhi persyaratan kesehatan;
- e. melakukan perbuatan tercela; atau
- f. melakukan tindakan pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
BAB III - PENGORGANISASIAN
Pasal 17
- (1) Masa keanggotaan Satgas Linmas Inti Provinsi berakhir sampai dengan berakhirnya masa kontrak atau diberhentikan.
- (2) Keanggotaan Satgas Linmas Inti Provinsi dapat diberhentikan, apabila:
- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
- c. pindah domisili;
- d. tidak lagi memenuhi persyaratan kesehatan;
- e. melakukan perbuatan tercela; atau
- f. melakukan tindakan pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Masa Keanggotaan Satgas Linmas Inti Provinsi dapat diperpanjang keanggotaannya untuk 1 (satu) tahun berikutnya apabila tenaganya masih di perlukan atau diperpanjang kontrak keanggotaannya.
Bagian Kesatuan Tugas
BAB IV - TUGAS, HAK, DAN KEWAJIBAN
Pasal 18
Satlinmas mempunyai tugas pokok melaksanakan Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi, membantu aparat pemerintah dalam memelihara keamanan, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan serta membantu pengamanan penyelenggaraan pemilihan umum dan Kepala Desa serta membantu upaya Pertahanan Negara.
BAB IV - TUGAS, HAK, DAN KEWAJIBAN
Pasal 19
Satgas Linmas Inti Provinsi mempunyai tugas pokok melaksanakan Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi, membantu aparat pemerintah dalam memelihara keamanan, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan dan membantu pengamanan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Umum Kepala Daerah serta membantu upaya Pertahanan Negara.
BAB IV - TUGAS, HAK, DAN KEWAJIBAN
Pasal 20
- (1) Satlinmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, terdiri atas: a. Kepala Satuan;
- b. Kepala Satuan Tugas;
- c. Komandan Regu; dan
- d. Anggota.
- (2) Satgas Linmas Inti Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, terdiri atas:
- a. Kepala Satgas Linmas Inti Provinsi;
- b. Kepala Satuan Tugas;
- c. Komandan Regu; dan
- d. Anggota.
- (3) Satlinmas berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Desa/Lurah atau sebutan lain.
- (4) Susunan organisasi Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (5) Satgas Linmas Inti Provinsi berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Satpol PP dan Damkar.
- (6) Susunan organisasi Satgas Linmas Inti Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## Pasal 21

- (1) Kepala Desa/Lurah atau sebutan lain karena jabatannya adalah Kepala Satlinmas.
- (2) Kepala Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b dijabat oleh Kepala Urusan Keamanan/Kepala Seksi Ketenteraman dan Kertiban pada Desa/Kelurahan dan/atau ditunjuk oleh Kepala Satuan.
- (3) Komandan Regu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c ditunjuk oleh Kepala Satuan Tugas.
- (4) Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf paling sedikit 10 (sepuluh) orang.

d,

## Pasal 22

- (1) Kepala Seksi Bina Satlinmas Satpol PP dan Damkar adalah Kepala Satgas Linmas Inti Provinsi.
- (2) Kepala Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b dijabat oleh Anggota Satgas Linmas Inti Provinsi dan/atau ditunjuk oleh Kepala Satgas Linmas Inti Provinsi.
- (3) Komandan Regu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c ditunjuk oleh Kepala Satuan Tugas.
- (4) Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf paling sedikit berjumlah 10 (sepuluh orang) orang.

d,

## Pasal 23

Kepala Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dan Pasal 22 ayat (2) membawahi 5 (lima) regu, terdiri atas:

- a. regu kesiapsiagaan dan kewaspadaan bencana;
- b. regu pengamanan;
- c. regu pertolongan pertama pada korban dan kebakaran;
- d. regu penyelamatan dan evakuasi; dan
- e. regu dapur umum.

## Pasal 24

Regu Kesiapsiagaan dan Kewaspadaan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a mempunyai tugas, meliputi:

- a. melakukan upaya kesiapsiagaan dan peringatan dini terhadap segala bentuk ancaman bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;
- b. menginformasikan dan melaporkan segala situasi yang dianggap berpotensi bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;
- c. menjaring, menampung, mengoordinasikan, dan mengkomunikasikan data dan informasi dari mayarakat mengenai potensi bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;
- d. melakukan evakuasi terhadap warga masyarakat dari wilayah lokasi terjadi bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat ke wilayah aman; dan
- e. melakukan rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, keteneraman, dan ketertiban masyarakat.

## Pasal 25

Regu Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, mempunyai tugas meliputi:

- a. melakukan pemantauan dan mewaspadai segala bentuk ancaman bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;
- b. meminimalisir dan/atau mencegah segala bentuk potensi bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;
- c. melakukan pengamanan jalur penyelamatan, evakuasi, dan distribusi bantuan bagi korban bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;
- d. melakukan pendataan dan melaporkan jumlah pengungsi, korban, dan kerugian materi akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat; dan
- e. melakukan rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi, dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.

## Pasal 26

Regu Pertolongan Pertama pada Korban dan kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c mempunyai tugas, meliputi:

- a. melakukan pemantauan dan mewaspadai segala bentuk ancaman bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;

b. meminimalisir dan/atau mencegah segala bentuk potensi bencana dan gangguan

keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat;

- c. melakukan pengamanan jalur penyelamatan, evakuasi, dan distribusi bantuan bagi korban bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;
- d. melakukan pendataan dan melaporkan jumlah pengungsi, korban dan kerugian materi akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat; dan
- e. melakukan rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.

## Pasal 27

Regu Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b mempunyai tugas, meliputi:

- a. memberikan pertolongan pertama pada korban dan pengungsi akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;
- b. memberikan pertolongan pertama pada kebakaran;
- c. melakukan pendekatan psikologis terhadap para korban dan pengungsi akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat; dan
- d. melakukan rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.

## Pasal 28

Regu Penyelamatan dan Evakuasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d mempunyai tugas meliputi:

- a. melakukan pencarian dan penyelamatan pada korban akibat bencana dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat.
- b. memberikan pertolongan pertama pada korban akibat bencana dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat;
- c. Melakukan evakuasi korban akibat bencana dan gangguan keamanan,ketentraman, dan ketertiban masyarakat menuju lokasi aman bencana; dan
- d. Melakukan rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat.

## Pasal 29

Regu Dapur Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e mempunyai tugas, meliputi:

- a. mendirikan tenda darurat/tempat tinggal sementara bagi korban atau para pengungsi akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;

- b. membuat dan/atau mendirikan dapur umum bagi korban atau para pengungsi akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat; dan
- c. melakukan rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.

## Bagian Kedua Hak dan Kewajiban

## Pasal 30

Hak Anggota Satlinmas sebagai berikut:

- a. mendapatkan pakaian seragam Linmas lengkap dengan atribut;
- b. mendapatkan Kartu Tanda Anggota Satlinmas;
- c. mendapatkan pendidikan dan pelatihan;
- d. mendapatkan fasilitas, sarana, dan prasarana penunjang tugas operasional;
- e. mendapatkan piagam penghargaan bagi yang telah mengabdi selama 10 (sepuluh) tahun dari Camat dan 20 (dua puluh) tahun dari Bupati/Walikota; dan
- f. mengikuti kegiatan yang berhubungan dengan tugas.

## Pasal 31

Hak Anggota Satgas Linmas Inti Provinsi sebagai berikut:

- a. mendapatkan pakaian seragam Linmas lengkap dengan atribut;
- b. mendapatkan Kartu Tanda Anggota Satgas Linmas Inti Provinsi;
- c. mendapatkan pendidikan dan pelatihan;
- d. mendapatkan fasilitas, sarana dan prasarana penunjang tugas operasional;
- e. mendapatkan piagam penghargaan bagi yang telah mengabdi selama 10 (sepuluh) tahun dari Kepala Satpol PP dan Damkar dan 20 (dua puluh) tahun dari Gubernur; dan
- f. mengikuti kegiatan yang berhubungan dengan tugas.

## Pasal 32

Anggota Satlinmas dan Satgas Linmas Inti Provinsi mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia, dan norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat;
- b. menaati disiplin dan berpegang teguh pada Sumpah Janji Satlinmas/Sumpah janji Satgas Linmas Inti Provinsi sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 15 ayat (2).
- c. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat; dan
- d. melaporkan secara berjenjang apabila ditemukan atau patut diduga adanya gangguan Linmas.

## BAB V PEMBERDAYAAN, PEMBINAAN DAN PELAPORAN

## Bagian Kesatu Pemberdayaan

## Pasal 33

- (1) Pemberdayaan dan pembinaan Anggota Satlinmas dan Anggota Satgas Linmas Inti Provinsi dilakukan untuk meningkat kapasitas Anggota Satlinmas dalam pelaksanaan tugas.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
- a. pendidikan dan pelatihan;
- b. peningkatan peranserta dan prakarsa;
- c. peningkatan kesiapsiagaan;
- d. penanganan tanggap darurat;
- e. pengendalian dan operasi; dan
- f. pembekalan.

## Pasal 34

- (1) Pemberdayaan Anggota Satlinmas dapat dilakukan dengan penyiapan Pos Komando Satlinmas di tiap Desa/Kelurahan.
- (2) Untuk pemberdayaan Anggota Satlinmas lebih lanjut dapat dilakukan oleh SKPD teknis terkait melalui koordinasi.
- (3) Pemberdayaan Anggota Satgas Linmas Inti Provinsi dapat dilakukan dengan penyiapan posko Satlinmas di Kantor Satpol PP dan Damkar.
- (4) Untuk pemberdayaan Anggota Satgas Linmas Inti Provinasi lebih lanjut dapat dilakukan oleh SKPD teknis terkait melalui koordinasi.

Bagian Kedua Pembinaan

## Pasal 35

- (1) Gubernur adalah Pembina, teknis operasional penyelenggaraan Linmas ada pada Satpol PP dan Damkar.
- (2) Bupati adalah Pembina, teknis operasional penyelenggaraan Linmas ada pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten

- (3) Walikota adalah Pembina, teknis operasional penyelenggaraan perlindungan masyarakat ada pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota.
- (4) Pembinaan dan pengendalian Satgas Linmas Inti Provinsi berada pada Kepala Satpol PP dan Damkar.
- (5) Pembinaan dan pengendalian satlinmas Desa/Kelurahan berada pada Kepala Desa/Lurah.

## Bagian Ketiga Pelaporan

## Pasal 36

- (1) Kepala Desa/Kelurahan melalui Camat menyampaikan laporan penyelenggaraan Linmas kepada Bupati/Walikota.
- (2) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota melapor pelaksanaan teknis operasional pengendalian Satlinmas kepada Bupati/Walikota.
- (3) Bupati dan Walikota melapor pelaksanaan teknis operasional pengendalian satlinmas kepada Gubernur.
- (4) Gubernur melapor pelaksanaan teknis operasional pengendalian Satgas Linmas Inti Provinsi kepada Menteri Dalam Negeri.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan dan/atau sewaktu-waktu diminta atau diperlukan.

## BAB VI PEMBIAYAAN

## Pasal 37

- (1) Pendanaan untuk penyelenggaraan perlindungan masyarakat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, serta Anggaran lain yang sah dan bersifat tidak mengikat.
- (2) Pembiayaan atas penyelenggaraan pembinaan, pendidikan, pelatihan dan pengarahan Anggota Satlinmas dapat dianggarkan/dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, serta Anggaran lain yang sah dan bersifat tidak mengikat.
- (3) Anggota Satlinmas dapat diberikan insentif/honorarium perbulan yang anggarannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa, besaran nominalnya ditentukan berdasarkan Keputusan Bupati/Walikota.
- (4) Anggota Satgas Linmas Inti Provinsi dapat diberikan insentif/honorarium perbulan yang anggarannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, besaran nominalnya ditentukan berdasarkan Keputusan Gubernur.

## KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

Anggota Satlinmas dan Satgas Linmas Inti Provinsi yang telah terbentuk sebelum Peraturan Gubernur ini ditetapkan, masih diakui keberadaannya dan harus menyesuaikan dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal 3 Juli 2017

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

H. SAHBIRIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru pada tanggal 3 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,

H. ABDUL HARIS

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 57

LAMPIRAN I

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 057 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT PADA DESA/KELURAHAN DAN SATUAN TUGAS PERLINDUNGAN MASYARAKAT INTI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

## STRUKTUR BAGAN ORANISASI ANGGOTA SATLINMAS


GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

H. SAHBIRIN NOOR

LAMPIRAN II

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 057 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT PADA DESA/KELURAHAN DAN SATUAN TUGAS PERLINDUNGAN MASYARAKAT INTI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

## STRUKTUR BAGAN ORANISASI ANGGOTA SATGAS LINMAS INTI PROVINSI


GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

H. SAHBIRIN NOOR