PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah perlu mengatur pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah; - b. bahwa pengaturan tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah adalah dalam rangka terselenggaranya pengelolaan keuangan daerah yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat; - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang PokokPokok Pengelolaan Keuangan Oaerah; 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan n Undang-Undang Nomor 43 T ahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Repubfik Indonesia Nomor 3890); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran Negara Yang Bersih Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinst Nusa T enggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ~ (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Neqara Republik Indonesia Nomor 4355); 6. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20i 1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 7. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 8. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional {lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 9. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan n UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Daerah dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 13. 11.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Oaerah dan Retribusi Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Keuangan dan Barang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia lahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem lnformasi Keuangan Oaerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 ~ Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 'Jt. 4576); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Dae rah (Lembaran Negara Republik Indonesia T ahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 23. 21 . Peraturan Pemerintah Nomor 8 T ahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 22. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4693); 23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 24. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 25. Peraturan Pemerintah Nomor 71 T ahun 2010 ten tang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 26. Peraturan (berlaku Unknown)
Pembukaan
Mengingat:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR 9 TAHUN 2011
TENT ANG
BUPATI ROTE NDAO. DENGAN N RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 151 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah perlu mengatur pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah;
- b. bahwa pengaturan tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah adalah dalam rangka terselenggaranya pengelolaan keuangan daerah yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang PokokPokok Pengelolaan Keuangan Oaerah;
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan n Undang-Undang Nomor 43 T ahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Repubfik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran Negara Yang Bersih Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinst Nusa T enggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ~ (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Neqara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20i 1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional {lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan n UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Daerah dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. 11.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Oaerah dan Retribusi Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Keuangan dan Barang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia lahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem lnformasi Keuangan Oaerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 ~ Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 'Jt. 4576);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Dae rah (Lembaran Negara Republik Indonesia T ahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
23. 21 . Peraturan Pemerintah Nomor 8 T ahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4693);
23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
24. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 71 T ahun 2010 ten tang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
26. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan n Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan ke Tujuh Atas Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan oan Tuntutan Gant\ Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan n Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negei Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviuw atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Rote Ndao (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2009 Nomor 002 Seri D Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 075);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2009 Nomor 003 Seri D Nomor 002, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 076);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 4 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2009 Nomor 004 Seri D Nomor 003, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 077)·,
34. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah (lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2009 Nomor 005 Seri D Nomor 004, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 078);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 6 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja lnspektorat, Sadan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2009 Nomor 006 Seri D Nomor 005, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 079);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 7 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2009 Nomor 007 Seri D Nomor 006, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 080);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 8 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Baa (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2009 Nomor 008 Seri D Nomor 007, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 081);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perijinan Terpadu (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2009 Nomor 009 Seri D Nomor 008, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 082);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksanaan Harian Sadan Narkotika (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2009 Nomor 011 Seri D Nomor 009, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 083);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sadan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2009 Nomor 012 Seri D Nomor 010, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 084);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Rote Ndao (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2009 Nomor 013 Seri D Nomor 011, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 085);.
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO dan BUPATI ROTE NDAO
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.
BAB1 KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Rote Ndao.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rote Ndao.
3. Bupati adalah Bupati Rote Ndao, Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Rote Ndao.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rote Ndao.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Rote Ndao.
6. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Keuangan Dae rah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
8. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Bupati dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka menyusun APBD yang beranggotakan dari pejabat Perencanaan Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, dan pejabat lainnya sesuai dengan n kebutuhan.
10. 10.Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
12. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah adalah pendekatan penganggaran bab lainnya yang sah.
61. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang ~ memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
r
~
62. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Oaerah dan/atau hak Pemerintah Oaerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya yang sah.
63. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat SAPD adalah sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangannya dalam rangka pelaksanaan APBD sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.
64. Sistem Pengendalian Intern Keuangan Daerah merupakan suatu proses yang berkesinambungan yang dilakukan o/eh lembagalbadanlunit yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengendalian melalui audit dan evaluasi, untuk menjamin agar pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan.
65. Kerugian Oaerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
66. Pengawasan Fungsional adalah kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh badan/unit yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan dan melalui pemeriksaan, pengujian, pengusutan dan penilaian.
67. Pengawasan Legislatif adalah kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh DPRD terhadap Pernerintah Daerah sesuai tugas, wewenang dan haknya.
68. Pemeriksaan adalah salah satu bentuk kegiatan pengawasan fungsional yang dilakukan dengan cara membandingkan antara peraturan/ rencana/program dengan n k.ondisi dan/atau k.enyataan yang ada.
69. Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa ## BAB II RUANG LINGKUP DAN ASAS
Pasal 2
Ruang Lingkup Keuangan Daerah meliputi:
- a. hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
- b. kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. penerimaan daerah;
- d. pengeluaran daerah;
- e. kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah;
~
- f. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka \I, penvelenaaaraan tugas pemerintahan daerah danlatau kepentingan umum;
Pasal 3
Pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:
- a. asas umum pengelolaan keuangan daerah;
- b. pejabat-pejabat yang mengelola keuangan daerah;
- c. Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Buoati;
- d. Kedudukan Keuangan DPRD;
- e. struktur APBD;
- f. penyusunan KUA, PPAS, dan RKA-SKPD;
- g. penyusunan RAPBD dan penetapan APBD;
- h. pelaksanaan dan penatausahaan APBD;
- i. akuntansi keuangan daerah;
- j. pertanggungjawaban pelaksanaan Pemerintahan Daerah;
- k. perubahan APBD;
- I. pengelolaan piutang daerah;
- m. pengelolaan investasi daerah;
- n. pengelolaan barang milik daerah;
- o. pengelolaan dana cadangan;
- p. pengelolaan utang daerah;
- q. pengelolaan badan layanan umum daerah;
- r. pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- s. pengendalian intern, pengawasan, pemeriksaan pengelolaan keuangan daerah;
- t. penyelesaian kerugian daerah.
Pasal 4
- (1) Pengelolaan Keuangan Daerah meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.
- (2) Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dikelola dengan tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan
Pasal 5
Hak dan kewajiban Daerah diwujudkan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang dikelola dalam Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah.
Pasal 6
Penyelenggaraan tugas Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi didanai dari APBD.
Pasal 7
Peraturan Daerah tentang APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah.
Pasal 8
Semua transaksi keuangan daerah baik penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah dilaksanakan melalui kas daerah.
Bagian Kesatu Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah
BAB Ill - KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 9
- ( 1) Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (2) Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan:
- a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD;
- b. menetapkan kebijakan tentang pengeJoJaan barang daerah;
- c. menetapkan kuasa pengguna anggaran/barang;
- d. menetapkan bendahara penerimaan dan/atau bendahara pengeluaran;
- e. menetapkan pejabat yang bertugas me\akukan pemungutan penerimaan daerah;
- f. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
- g. menetapkan pejabat yang bertugas mefakukan pengefofaan barang mifik daerah;
- h. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.
- (3) Kepala daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada:
- a. sekretaris daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah;
- b. kepala SKPKD selaku PPKD; dan
- c. kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang.
- (4) Petimpahan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)) dltetapkan dengan keputusan Bupati dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.
Bagian Kedua
Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah
BAB Ill - KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 10
- ( 1) Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a berkaitan dengan peran dan fungsinya dalam membantu Bupati menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah termasuk pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas koordinasi di bidang:
- a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD;
- b. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang daerah;
- c. penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
- d. penyusunan Raperda APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- e. tugas-tugas pejabat perencana daerah, PPKD, dan pejabat pengawas keuangan daerah; dan
- f. penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- (3) Selain tugas-tugas koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekretaris daerah juga mempunyai tugas:
- a. Memimpin T APO;
- b. menyiapkan pedoman pelaksanaan APBD;
- c. menyiapkan pedoman pengelolaan barang daerah;
- d. memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD/OPPA-SKPD; dan
- e. melaksanakan tugas-tugas koordinasi pengelolaan keuangan daerah lainnya
BAB Ill - KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 11
- (1) PPKD mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
- b. menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
- c. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah;
- e. menyusun taooran keuanqan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan
- f. melaksanakan tugas lainnya
BAB Ill - KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 12
- (1) PPKD selaku BUD menunjuk pejabat di lingkungan SKPKD selaku kuasa BUD.
- (2) Penunjukan kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (3) Kuasa BUD sebagaimana dimak.sud pada ayat (1), mempunyai tugas:
- a. menyiapkan anggaran kas;
- b. menyiapkan SPD;
- c. menerbitkan SP2D; dan
- d. menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah.
- (4) Kuasa BUD selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga mempunyai wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, huruf k, huruf m, huruf n, dan huruf o.
- (5) Kuasa BUD bertanggungjawab kepada PPKD.
- (6) Pelimpahan wewenang selain sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dilimpahkan kepada pejabat lainnya di lingkungan SKPKD.
Bagian Keempat Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Daerah
BAB Ill - KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 13
- (1) Kepala SKPD adalah pejabat pengguna anggaran/pengguna barang bagi SKPD yang dipimpinnya.
- (2) Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang SKPD yang dipimpinnya mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pad a ayat ( 1 ):
- a. menyusun RKA-SKPD;
- b. menyusun DPA-SKPD/DPPA-SKPD;
- c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- e. mefakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- f. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
- g. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- h. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya;
1. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya;
- k. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
13. imenyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
- I. melaksanakan tugas-tugas Pengguna Anggaran/Pengguna Barang lainnya
BAB Ill - KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 14
- (1) Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang dalam melaksanakan tugas-tugasnya dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala unit kerja pada SKPD selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.
- (2) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
BAB Ill - KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 15
- (1) Pejabat pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan dapat menunjuk pejabat pada unit kerja SKPD selaku PPTK.
- (2) PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas mencakup:
- a. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
- b. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
- c. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
BAB Ill - KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 16
- (1) Penunjukan PPTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1)
BAB Ill - KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 17
- (1) Oalam rangka melaksanakan wewenang atas penggunaan anggaran yang dimuat dalam DPA-SKPD, kepala SKPD menetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD sebagai pejabat penatausahaan keuangan SKPD.
- (2) Pejabat penatausahaan keuangan SK.PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:;
- a. melakukan verifikasi atas kebenaran dan kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-lS yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
- b. menyiapkan SPM; dan
- c. melaksanakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan SKPD.
- (3) Pejabat penatausahaan keuangan SKPD tidak boleh merangkap sebagai pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan negara/daerah, bendahara, dan/atau PPTK.
'~
Bagian Ketujuh Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran
BAB Ill - KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 18
- (1) Kepala daerah atas usul PPKD menetapkan bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pada SKPD dan SKPKD dengan kriteria yang ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
- (2) Untuk melaksanakan tugas perbendaharaan dalam rangka pelaksanaan APBD Bupati mengangkat bendahara-bendahara sebagai berikut:
- a. Bendahara Penerimaan
- b. Bendahara Pengeluaran
- (3) Bendahara-bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pejabat fungsional.
- (4) Jabatan bendahara tidak boleh dirangkap oleh Kuasa pengguna anggaran.
- (5) Bendahara-bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang melakukan, balk secara Jangsung maupun tidak langsung, kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan tersebut serta menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi.
- (6) Bendahara penerimaan dan/atau bendahara pengeluaran dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh bendahara penerimaan pembantu dan/atau bendahara pengeluaran pembantu sesuai kebutuhan.
- (7) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran secara fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PPKD selaku BUD.
BABIV ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD
Bagian Kesatu Asas Umum APBD
BAB Ill - KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 19
- (1) APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah.
- (2) Penyusunan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada RKPD dalarn rangka rnewujudkan pelayanan kepada rnasyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara.
- (3) APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabi/isasi.
- (4) APBD, Perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.
BAB Ill - KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 20
- (1) Semua penerimaan dan pengeluaran daerah baik dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa dianggarkan dalam APBD.
- (2) Satuan uang dalam penyusunan, penetapan dan pertanggungjawaban APBD adalah mata uang rupiah.
- (3) Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.
- (4) Seluruh pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dianggarkan secara bruto dalam APBD.
~
- APBD harus
BAB Ill - KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 21
- (1) Dalam penyusunan APBD, penganggaran pengeluaran harus didukung dengan nadanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup.
- (2) Penganggaran untuk setiap pengeluaran APBD harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya.
- (3) Jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja.
BAB Ill - KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 22
Tahun anggaran APBD meliputi masa 1 (satu) tahun mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
Bagian Kedua Struktur APBD
BAB Ill - KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 23
- (1) Struktur APBD merupakan satu kesatuan terdiri dari:
- a. pendapatan daerah;
- b. belanja daerah; dan
- c. pembiayaan daerah.
- (2) Struktur APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menurut urusan pernerintahan daerah dan organisasi yang bertanggung jawab rnelaksanakan urusan pemerintahan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Klasifikasi APBD menurut urusan pemerintahan dan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dengan n peraturan perundang-undangan.
BAB Ill - KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 24
- (1) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.
- (2) Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah,
- (3) Pernoiayaan daerah sebaqaimana dimaksud da\am Pasai 23 ayat (1) huruf c me\iputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus.
Bagian Ketiga Pendapatan Daerah
BAB Ill - KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 25
Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) bersumber dari:
- a. PAD;
- b. Dana Perimbangan; dan
- c. Lain-Iain Pendapatan Daerah yang Sah.
Paragraf 1 Pendapatan Asli Daerah
BAB Ill - KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 26
PAO bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Oaerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.
BAB Ill - KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 27
- (1) PAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a bersumber dari:
- a. Pajak Oaerah;
- b. Retribusi Daerah;
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
- d. Lain-lain PAD yang sah.
- (2) Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. hasi\ penjua\an kekayaan daerah yang tidak dipisahkan secara tunai atau angsuran/cicilan;
- b. jasa giro;
- c. pendapatan bunga;
- d. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah;
- e. penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk iain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah;
- f. penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- g. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- h. pendapatan denda pajak;
- r. pendapatan denda retribusi;
- j. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
- k. pendapatan dari pengembalian;
- I. fasilitas sosial dan fasilitas umum;
- m. pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
- n. pendapatan dari BLUD.
Paragraf 2 Dana Perimbangan
BAB Ill - KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 28
Dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, terdiri atas:
- a. Dana Bagi Hasil;
- b. Dana Alokasi Umum (DAU); dan
- c. Dana Alokasi Khusus (OAK).
BAB Ill - KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 29
- (1) Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a bersumber dari pajak dan sumber daya alam.
- (2) Dana Bagi Hasil yang bersumber dari pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
- b. Bea Perolehan Hal&lt; atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); dan
- c. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh pasal 21.
- (3) Dana Bagi Hasil yang bersumber dari sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
- a. Kehutanan;
- b. Pertambangan umum;
- c. Perikanan;
- d. Pertambangan minyak bumi;
- e. Pertambangan gas bumi;
- f. Pertambangan panas bumi.
BAB Ill - KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 30
- (1) Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud daiam Pasal 28 huruf b adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
- (2) Dana Alokasi Khusus (OAK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
Paragraf 3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
BAB Ill - KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 31
- (1) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c bertujuan memberi peluang kepada daerah untuk memperoleh pendapatan selain pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a dan huruf b.
- (2) Lain-Jain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Hibah berasal dari pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, badan I lembaga I organisasi swasta dalam negeri, Kelompok masyarakat/perorangan, dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat;
- b. Dana darurat dari pemerintah da!am rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam;
- c. Dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kabupaten/kota;
- d. Dana penyesuaian dan otonomi khusus yang ditetapkan oleh pemerintah; dan bantuan keuangan dari provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya.
BAB Ill - KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 32
- (1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari pemerintah, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat.
- (2) Hibah yang dicatat dalam anggaran dan laporan realisasinya hanyalah hibah berupa uang dalam hal basis kas masih digunakan.
BAB Ill - KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 33
Dana Darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) berasal dari APBN untuk ~ keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana dan/atau peristiwa luar biasa yang ~ tidak dapat ditanggulangi oleh daerah dengan n menggunakan sumber APBD. ;
Bagian Keempat Belanja Daerah
BAB Ill - KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 34
- (1) Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Belanja penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.
- (3) Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan Daerah.
- (4) Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) diklasifikasikan menurut organisasi, fungsi, urusan, program dan kegiatan, serta jenis belanja.
BAB Ill - KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 35
Klasifikasi belanja menurut organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) disesuaikan dengan susunan organisasi pemerintahan daerah.
BAB Ill - KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 36
Klasifikasi belanja menurut fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) terdiri dari:
- a. pelayanan umum;
- b. ketertiban dan keamanan;
- c. ekonomi;
- d. Hngkungan hidup;
- e. perumahan dan fasi\itas umum;
- f. kesehatan;
- g. pariwisata dan budaya;
- h. pendidikan; serta
- i. perlindungan sosial.
BAB Ill - KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 37
Klasifikasi beianja menurut urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) terdiri atas:
- (1) Urusan wajib yang meliputi:
- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. lingkungan hidup;
- d. pekerjaan umum;
- e. penataan ruang;
- f. perencanaan pembangunan;
- g. perumahan;
- h. kepemudaan dan olahraga;
- i. penanaman modal;
- j. koperasi dan usaha kecil dan menengah;
- k. kependudukan dan catatan sipil;
- I. ketenagakerjaan;
- m. ketahanan pangan;
- n. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- o. keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- p. perhubungan;
- q. komunikasi dan informatika;
- r. pertanahan;
- s. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
- t. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian;
- u. pemberdayaan masyarakat dan desa;
- v. sosial;
- w. kebudayaan;
- x. statistik;
- y. kearsipan; dan
- z. perpustakaan.
- (2) Urusan pilihan yang meliputi:
- a. kelautan dan perikanan;
- b. pertanian;
- c. kehutanan;
- d. energi dan sumber daya mineral;
- e. pariwisata;
- f. industri
- g. perdagangan; dan
- h. ketransmigrasian.
Pasaf38
Klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dengan n memperhatikan dokumen perencanaan.
BAB Ill - KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 39
- (1) Belanja berdasarkan jenis terdiri atas belanja pegawai, belanja barang dan [asa, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga.
- (2) Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikelompokkan Jebih lanjut menurut kebutuhan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB Ill - KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 40
- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Belanja pegawai merupakan kompensasi dalam bentuk honorarium/upah dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.
- (3) Uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan tunjangan Bupati dan Wakil Bupati serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dianggarkan dalam belanja pegawai.
BAB Ill - KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 41
- ( 1) Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan
- (3) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya.
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dibebani pekerjaan untuk menyetesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.
- (5) Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.
- (6) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.
- (7) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dalam mengemban tugas memiliki ketrampilan khusus dan langka.
- (8) Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada pegawai negeri sipil yang memiliki prestasi kerja yang tinggi dan/atau inovasi.
- (9) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam rangka peningkatan kesejahteraan umum pegawai, seperti pemberian uang makan.
- (10)Kriteria pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan peraturan Bupati.
Pasaf42
- (1) Belanja barang/jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (duabelas) bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.
- (2) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/ gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas dan pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultansi, dan lain-lain pengadaan barang/jasa, dan belanja lainnya yang sejenis.
BAB Ill - KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 43
- (1) Beianja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan.
- (2) Nilai aset tetap berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.
- (3) Bupati menetapkan batas minimal kapitalisasi (capitalization threshold) sebagai dasar pembebanan belanja modal.
BAB Ill - KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 44
Belanja bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang ~ (principal outstanding) berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka ~ menengah, dan janqka panjanq.
BAB Ill - KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 45
- (i) Beianja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.
- (2) Perusahaan/lembaga tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) adalah perusahaan/lembaga yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan umum masyarakat.
- (3) Perusahaanllembaga penerima belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terlebih dahulu dilakukan audit sesuai dengan ketentuan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
- (4) Da\am rangka pertanggungjawaban pe\aksanaan APBD, penerima subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana subsidi kepada Bupati.
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan sesuai dengan keperluan perusahaan/lembaga penerima subsidi dalam peraturan daerah tentang APBD yang peraturan pelaksanaannya lebih lanjut dituangkan dalam peraturan Bupati.
BAB Ill - KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 46
- (1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (1) digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau Pemerintah Daerah lainnya, dan kelompok masyarakaU perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.
- (2) Belanja hibah diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, rasionalitas dan ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (3) Pemberian hibah dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang atau jasa dapat diberikan kepada Pemerintah Daerah tertentu sepanjang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
BAB Ill - KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 47
- (1) Hibah kepada pemerintah bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan di daerah.
- (2) Hibah kepada perusahan daerah bertujuan untuk menunjang peningkatan peiayanan kepada masyarakat.
- (3) Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan Jayanan dasar umum.
- (4) Hibah kepada masyarakat dan organisasi kemasyarakatan bertujuan untuk meningkatkan partisipasi penyelenggaraan pembangunan daerah atau secara fungsional terkait dengan dukungan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (5) Belanja hibah kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan Pemerintah Daerah kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan setiap akhir tahun anggaran.
BAB Ill - KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 48
- (1) Belanja hibah bersifat bantuan yang tidak mengikat/tidak secara terus menerus dan tidak wajib serta harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah.
- (2) Hibah yang diberikan secara tidak mengikaU tidak secara terus menerus diartikan bahwa pemberian hibah tersebut ada batas akhirnya tergantung pada kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan atas kegiatan tersebut dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (3) Naskah perjanjian hibah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurangkurangnya memuat identitas penerima hibah, tujuan pemberian hibah, jumlah uang ~ yang dihibahkan.
BAB Ill - KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 49
- (1) Beianja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada kelompok/anggota masyarakat, dan partai politik.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara selektif, tidak terus menerus/tidak mengikat serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (3) Bantuan sosial yang diberikan secara tidak terus menerus/tidak mengikat diartikan bahwa pemberian bantuan tersebut tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
BAB Ill - KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 50
Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan daerah kepada daerah lainnya atau pendapatan Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
BAB Ill - KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 51
- (1) Khusus kepada partai politik, bantuan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan dianggarkan dalam bantuan sosial.
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari daerah kepada daerah lainnya, pemerintah desa, dan kepada Pemerintah Daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peninqkatan kemampuan keuangan.
- (3) Bantuan keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penmtukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Daerah/pemerintah desa penerima bantuan.
- (4) Bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) peruntukan dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan.
- (5) Pemberian Bantuan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mesyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa penerima bantuan
BAB Ill - KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 52
- (1) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
- (2) Kegiatan yang bersifat tidak biasa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) yaitu untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat di daerah.
- (3) Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan bukti-bukti yang h sa.
~
•~
Bagian Kelima Pembiayaan Daerah
BAB Ill - KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 53
Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.
BAB Ill - KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 54
- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud daiam Pasal 53 meiiputi:
- a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA);
- b. pencairan dana cadangan;
- c. hasiJ penjua)an kekayaan daerah yang dipisahkan;
- d. penerimaan pinjaman daerah;
- e. penerimaan kembali pemberian pinjarnan; dan
- f. penerimaan piutang daerah.
- (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 meliputi:
- a. pembentukan dana cadangan;
- b. penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah;
- c. pembayaran pokok utang; dan
- d. pemberian pinjaman daerah.
BAB Ill - KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 55
- ( 1) Pembiayaan netto merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan.
- (2) Jumlah pembiayaan netto harus dapat menutup defisit anggaran.
Paragraf 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)
BAB Ill - KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 56
Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf a adalah selisih dari pendapatan dan penerimaan pembiayaan dengan belanja dan pengeluaran pembiayaan.
Paragraf 2 Dana Cadangan
BAB Ill - KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 57
- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan n peraturan daerah.
- (3) Peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup penetapan tujuan pembentukan dana cadangan, program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan, sumber dana cadangan, dan tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
- (4) Rancangan peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan sebagaimana Dada avat (2) dibahas bersamaan denaan nemhahasan ranannan
E.
- (5) Penetapan rancangan peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Bupati bersamaan dengan penetapan rancangan peraturan daerah tentang APBD.
- (6) Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah, kecuali dari dana alokasi khusus, pinjaman daerah dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (7) Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada rekening tersendiri.
- (8) Penerimaan hasil bunga/deviden rekening dana cadangan dan penempatan dalam portofolio dicantumkan sebagai penambah dana cadangan berkenaan dalam daftar dana cadangan pada
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran rancangan peraturan daerah tentang APBD.
- (9) Pembentukan dana cadangan dianggarkan pada pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran yang berkenaan.

## Pasal58

- (1) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf b digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Jumlah yang dianggarkan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) yaitu sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan berkenaan,

## Pasal59

Penggunaan atas dana cadangan yang dicairkan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) dianggarkan dalam belanja langsung SKPD pengguna dana cadangan berkenaan, kecuali diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan.

## Paragraf 3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

## Pasal60

Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat ( 1) huruf c digunakan antara lain untuk menganggarkan hasil penjualan perusahaan milik daerah/BUMD dan penjualan aset milik Pemerintah Daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga, atau hasil divestasi penyertaan modal Pemerintah Daerah.

## Paragraf 4 Penerimaan Pinjaman Daerah

## Pasal61

Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf d digunakan untuk menganggarkan penerimaan pinjaman daerah termasuk penerimaan atas penerbitan obligasi daerah yang akan direalisasikan pada tahun anggaran berkenaan.


·~

## Paragraf 5

## Pemberian Pinjaman daerah dan

## Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah

## Pasal62

- (1) Pemberian pmjarnan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf d digunakan untuk menganggarkan pinjaman yang diberikan kepada Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Daerah lainnya.
- (2) Penerimaan kembali pemberian pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf e digunakan untuk menganggarkan posisi penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada Pernerintah Daerah dan/atau Pernerintah Daerah lainnya.

## Paragraf 6 Penerimaan Piutang Daerah

## Pasal63

Penerimaan piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf f digunakan untuk menganggarkan penerimaan yang bersumber dari pelunasan piutang fihak ketiga, seperti berupa penerimaan piutang daerah dari pendapatan daerah, pemerintah, Pemerintah Daerah lain, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank dan penerimaan piutang lainnya.

## Paragraf 7 lnvestasi Pemerintah Daerah

## Pasal64

lnvestasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf b digunakan untuk mengelola kekayaan Pemerintah Daerah yang diinvestasikan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

## Pasal 65

- (1) lnvestasi jangka pendek merupakan investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas dan beresiko rendah serta dimiliki selama kurang dari 12 (duabelas) bulan.
- (2) lnvestasi jangka pendek sebagairnana dimaksud pada ayat (1) mencakup deposito berjangka waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (duabelas) bulan yang dapat diperpanjang secara otomatis, pembelian Surat Utang Negara (SUN), Sertifikat Bank Indonesia (SB/) dan Surat Perbendaharaan Negara (SPN).
- (3) lnvestasi jangka panjang digunakan untuk menampung penganggaran investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (duabelas) bulan yang terdiri dari investasi permanen dan non-permanen.
- (4) lnvestasi jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain surat berharga yang dibeli Pemerintah Daerah dalam rangka mengendalikan suatu badan usaha, misalnya pembelian surat berharga untuk menambah kepemilikan modal saham pada suatu badan usaha, surat berharga yang dibeli Pemerintah Daerah untuk ~ tujuan rnenjaqa hubungan baik dalam dan luar negeri, surat berharga yang tidak dimaksudkan untuk dicairkan dalam memenuhi kebutuhan kas jangka pendek.


.,,

- (5) lnvestasi permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertujuan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau tidak ditarik kembali, seperti kerjasama daerah denga pihak ketiga dalam bentuk penggunausahaan/pemanfaatan aset daerah, penyertaan modal daerah pada BUMD dan/atau badan usaha lainnya dan investasi permanen lainnya yang dimiliki Pemerintah Daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- (6) lnvestasi non permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertujuan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali, seperti pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh tempo, dana yang disisihkan Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan/pemberdayaan masyarakat seperti bantuan modal kerja, pembentukan dana secara bergulir kepada kelompok masyarakat, pemberian fasilitas pendanaan kepada usaha mikro dan menengah.
- (7) lnvestasi jangka panjang Pemerintah Daerah dapat dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## PasaJ66

- (1) lnvestasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf b, dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan.
- (2) Divestasi Pemerintah Daerah dianggarkan dalam penerimaan pembiayaan pada jenis hasi! penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (3) Divestasi Pemerintah Oaerah yang dialihkan untuk diinvestasikan kembali dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan pada jenis penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah.
- (4) Penerimaan hasil atas investasi Pemerintah Daerah dianggarkan dalam kelompok PAD pada jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

## Paragraf 8 Pembayaran Pokok Utang

## Pasal67

Pembayaran pokok utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf c digunakan untuk menganggarkan pembayaran kewajiban atas pokok utang yang dihitung berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

## BABV PENYUSUNANRANCANGANAPBD

## Bagian Pertama Asas Umum

## Pasal68

- (1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban APBD.
- (2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah di daerah didanai dari dan atas beban APBN.
- (3) Penyelenggaraan urusan pemerintahan provinsi yang penugasannya dilimpahkan kepada kabupaten/kota dan/atau desa, didanai dari dan atas beban APBD provinsi.
- (4) Penyelenggaraan urusan pemerintahan kabupatenlkota yang penugasannya ~


## Pasal69

- (1) Seiuruh penerimaan dan pengeluaran pemerintahan daerah balk dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa pada tahun anggaran yang berkenaan harus dianggarkan dalam APBD.
- (2) Penganggaran penerimaan dan pengeluaran APBD harus memiliki dasar hukum penganggaran.

## Pasal70

Anggaran belanja daerah diprioritaskan untuk melaksanakan kewajiban pemerintahan daerah sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua Rencana Kerja Pemerintahan Daerah

## Pasal71

- (1) Untuk menyusun APBD, Pemerintah Daerah menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD dengan menggunakan bahan dari Renja SKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah.
- (2) RKPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan dan kewajiban daerah, rencana kerja yang terukur dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah, Pemerintah Daerah maupun ditempuh dengan n mendorong partisipasi masyarakat.
- (3) Kewajiban daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan prestasi capaian standar pelayanan minimal yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## Pasal72

- (1) RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
- (2) Penyusunan RKPD diselesaikan paling lambat akhir buian Mei sebelum tahun anggaran berkenaan.
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.
- (4) Tata cara penyusunan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

## Bagian Ketiga Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

## Pasal73

Bupati menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap tahun.

## Pasal74

- (1) Dalam menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, Bupati dibantu oleh TAPD yang dipimpin oleh sekretaris daerah.

~

- (2) Rancangan KUA dan rancangan PPAS yang telah disusun sebagaimana dimaksud ~ pada ayat ( 1 ), disampaikan oleh sekretaris daerah selaku ketua TAPD kepada Bupati, ~ palina lambat pada minaau pertama bulan Juni.


## Pasal75

- (1) Rancangan KUA memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaiannya.
- (2) Strategi pencapaian sebagaimana dimak.sud pada ayat (1) memuat langkah-langkah kongkrit dalam mencapai target.

## Pasal76

Rancangan PPAS sebagairnana dimaksud dalam Pasal 73 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

- a. menentukan skala prioritas pembangunan daerah;
- b. menentukan prioritas program untuk masing-masing urusan; dan
- c. menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program/kegiatan.

## Pasal77

- (1) Rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) disampaikan Bupati kepada DPRD paling lambat pertengahan bulan Juni tahun anggaran berjalan untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan rancangan APBD tahun anggaran berikutnya.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh TAPD bersama Badan anggaran DPRD.
- (3) Rancangan KUA dan rancangan PPAS yang telah dibahas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya disepakati menjadi KUA dan PPAS paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran berjalan.

## Pasal78

- (1) KUA dan PPAS yang telah disepakati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3) masing-masing dituangkan ke dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Bupati dengan pimpinan DPRD dalam waktu bersamaan.
- (2) Dalam hal Bupati berhalangan, yang bersangkutan dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani nota kesepakatan KUA dan PPAS.
- (3) Oalam hal Bupati berhalangan tetap, penandatanganan nota kesepakatan KUA dan PPAS dilakukan oleh penjabat yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang.

## Bagian Keempat Rencana Kerja dan Anggaran - SKPD

## Pasal79

- (1) Berdasarkan nota kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1), TAPD menyiapkan rancangan surat edaran Bupati tentang pedoman penyusunan RKA sebagai acuan kepala SKPD dalam menyusun RKA SKPD.
- (2) Rancangan surat edaran Bupati tentang pedoman oenyusunan RKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
- a. prioritas pembangunan daerah dan program/kegiatan yang terkait;
- b. a/okasi plafon anggaran sementara untuk setiap program/kegiatan SKPD;
- c. batas waktu penyampaian RKA SKPD kepada PPKD;
- d. dokumen sebagai lampiran surat edaran meliputi KUA, PPAS, analisis standar belanja dan standar satuan harga.
- (3) Surat edaran Bupati perihal pedoman penyusunan RKA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat awat bulan Agustus tahun anggaran berjalan.


- (1) Berdasarkan pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1 ), Kepala SKPD menyusun RKA-SKPD.
- (2) RKA-SKPD disusun dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu dan penganggaran berdasarkan prestasi kerja.

## Pasal81

Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah dilaksanakan denga menyusun prakiraan maju yang berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk program dan kegiatan yang direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan dan merupakan implikasi kebutuhan dana untuk pelaksanaan program dan kegiatan tersebut pada tahun berikutnya.

## Pasal82

Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan penganggaran terpadu dilakukan dengan mengintegrasikan seluruh proses perencanaan dan penganggaran di lingkungan SKPD untuk menghasilkan dokumen rencana kerja dan anggaran.

## Pasal83

- (1) Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan prestasi kerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan dari kegiatan dan program termasuk efisiensi dalam pencapaian keluaran dan hasil tersebut.
- (2) Penyusunan anggaran berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan capaian kinerja, indikator kinerja, analisis stander betanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal.
- (3) Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan keputusan Bupati.

## Pasal84

RKA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1), memuat rencana pendapatan, belanja untuk masing-masing program dan kegiatan menurut fungsi untuk tahun yang direncanakan, dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan, beianja, dan pembiayaan, serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya.

## Pasal85

- (1) Pada SKPKO disusun RKA-SKPD dan RKA-PPKD.
- (2) RKA-PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menganggarkan:
- a. pendapatan yang berasal dari dana perimbangan dan pendapatan hibah;
- b. belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga; dan
- c. penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

~


## Bagian Kelima Penyiapan Raperda APBD

## Pasal86

- (1) RKA-SKPD yang telah disusun oleh SKPD disampaikan kepada PPKD untuk dibahas lebih lanjut oleh TAPD.
- (2) Pembahasan oleh TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menelaah:
- a. kesesuaian RKA-SKPD dengan KUA, PPAS, prakiraan maju pada RKA-SKPD tahun berjalan yang disetujui tahun lalu, dan dokumen perencanaan lainnya;
- b. kesesuaian rencana anggaran dengan standar analisis belan1a. standar satuan harga;
- c. kelengkapan instrumen pengukuran kinerja yang meliputi capaian kinerja, indikator kinerja, kelompok sasaran kegiatan, dan standar pelayanan minimal;
- d. proyeksi prakiraan maju untuk tahun anggaran berikutnya; dan
- e. sinkronisasi program dan kegiatan antar RKA-SKPD.
- (3) Dalam hal hasil pembahasan RKA-SKPD terdapat ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepala SKPD melakukan penyempurnaan

## Pasal87

- (4) PPKD menyusun rancangan peraturan daerah tentang APBD berikut dokumen pendukung berdasarkan RKA-SKPD yang telah ditelaah oleh TAPD.
- (5) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas nota keuangan, dan rancangan APBD.
- (6) Rancangan peraturan daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum disampaikan kepada DPRD disosialisasikan kepada masyarakat.
- (7) Penyebarluasan rancangan peraturan daerah tentang APBD di\aksanakan oleh sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah.

## BABVI PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

## Bagian Pertama Penyampaian dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

## Pasal88

- ( 1) Bupati menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang APBD beserta lampirannya kepada DPRD paling lambat pada minggu pertama bulan Oktober tahun anggaran sebelumnya dari tahun yang direncanakan untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Penyampaian rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai denqan nota keuanqan.
- (3) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan lampiran yang terdiri dari:
- a. Ringkasan APBD;
- b. Ringkasan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi SKPD;
- c. Rincian APBD menurut urusan, organisasi, pendapatan, belanja dan penbiayaan;
- d. Rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, SKPD, program dan kegiatan;
- e. Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- g. Daftar piutang daerah;
- h. Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
- i. Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- j, Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain;
- k. Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
- I. Daftar dana cadangan daerah; dan
- m. Daftar pinjaman daerah
- (4) Dalam hal Bupati danlatau pimpinan DPRD berhalangan tetap, maka pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku penjabat/pelaksana tugas Bupati dan/atau selaku pimpinan sementara DPRD yang menandatangani persetujuan bersama.


## Pasal89

- (1) Tata cara pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dilakukan sesuai dengan peraturan tata tertib DPRD mengacu pada peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menitikberatkan pada kesesuaian antara KUA serta PPAS dengan program dan kegiatan yang diusulkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (3) Dalam hal DPRD memerlukan tambahan penjelasan terkait dengan pembahasan program dan kegiatan tertentu, dapat meminta RKA-SKPD berkenaan kepada kepala daerah.

## Bagian Kedua Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

## Pasal90

- (1) Pengambilan keputusan bersama DPRD dan Bupati terhadap rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 88 ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran dilaksanakan.
- (2) Atas dasar persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menyiapkan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.

## Pasal91

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang telah disetujui bersama dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2), sebelum ditetapkan oleh Bupati paling lama 3 (tiga) hari dlsarnoaikan kepada Gubemur untuk dievaluasi.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Gubernur kepada Bupati paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (3) Apabila Gubernur tidak memberikan hasil evaluasi pada waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak rancangan diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Bupati dapat menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD menjadi Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD menjadi Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (4) Apabila Gubernur menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sudah sesuai dengan n kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati menetapkan rancangan dimaksud menjadi Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD selambat-lambatnya tanggal 31 Desember tahun sebeJumnya.

(5) Bupati menvampaikan Peraturan Daerah tentana APBD dan Peraturan Bupati tentana


## Pasal92

- (1) Apabila Gubernur menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 91 ayat (2) tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati bersama OPRO melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (2) Penyempurnaan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan Bupati bersama dengan Sadan Anggaran DPRD.
- (3) Hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh pimpinan DPRD.
4. ( 4) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pad a ayat (3) dijadikan dasar penetapan Peraturan Daerah tentang APBD dan dilaporkan pada sidang paripurna berikutnya.
- (5) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Gubernur paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah keputusan tersebut ditetapkan.

## Pasal93

Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) tidak ditindaklanjuti oleh Bupati dan DPRD, dan Bupati tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD menjadi Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD, Gubernur membatalkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dimaksud sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBD tahun sebelumnya.

## Pasal94

Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD dijadikan dasar penetapan DPA-SKPD.

## Bagian Ketiga Keterlambatan Penetapan Bersama Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

## Pasal95

- (1) Apabila DPRD sampai batas waktu sebagaimana Pasal 88 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) tidak menetapkan persetujuan bersama dengan Bupati terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD, Bupati melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar seperduabelas APBD tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Pengeluaran setinggi-tingginya untuk keperluan setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) digunakan untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib.
- (3) Belanja yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
- a. belanja gaj\ dan tunjangan;
- b. keperluan rutin kantor seperti listrik, air dan telepon.

4.[.

- (4) Belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan ~ pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara fain pendidikan dan kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada fihak ketiga.

## BAB VII PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN APBD

## Bagian Pertama Azas Umum Pelaksanaan APBD

## Pasal96

- (1) Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dikelola dalam APBD.
- (2) Setiap SKPD yang mempunyai tugas memungut dan/atau menerima pendapatan daerah wajib melaksanakan pemungutan dan/atau penerimaan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Penerimaan SKPD dilarang digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- (4) Penerimaan SKPD berupa uang atau eek harus disetor ke rekening kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja.
- (5) Jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap pengeluaran belanja.
- (6) Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD.
- (7) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan jika dalam keadaan darurat, yang selaniutnva diusulkan dalam rancangan perubahan APBD dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (8) Kriteria keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (9) Setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD.
- (10) Pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (11) Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan/pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan daerah, wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (12) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

## Pasal97

- (1) Untuk pelaksanaan APBO, kepala daerah menetapkan:
- a. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPD;
- b. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPM;
- c. Pejabat yang diberi wewenang mengesahkan surat pertanggungjawaban (SPJ);
- d. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani SP2D;
- e. Bendahara penerimaan dan/atau bendahara pengeluaran; dan
- f. Pejabat lainnya yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD.
- (2) Penetapan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan.

## Pasaf 98

Bendahara penerimaan dan/atau bendahara pengeluaran dalam melaksanakan tugastugas kebendaharaan pada satuan kerja dalam SKPD dapat dibantu oleh pembantu bendahara penerimaan dan/atau pembantu bendahara pengeluaran sesuai kebutuhan dengan keputusan kepala SKPD.

t

·"'t,;


## Bagian Kedua

## Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD

## Pasal99

- (1) PPKD paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah APBD ditetapkan, memberitahukan secara tertulis kepada semua kepala SKPD agar menyusun dan menyampaikan rancangan DPA-SKPD.
- (2) Rancangan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merinci sasaran yang hendak dicapai, fungsi, program, kegiatan, anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut, dan rencana penarikan dana tiap-tiap satuan kerja serta pendapatan yang diperk.irak.an.
- (3) Kepala SKPD menyerahkan rancangan DPA-SKPD yang telah disusunnya kepada PPKD paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan.

## Pasal100

- (1) Pada SKPKD disusun DPA-SKPD dan DPA-PPKD
- (2) DPA-SKPD memuat anggaran yang dilaksanakan oleh PPKD selaku SKPD
- (3) DPA-PPKD digunakan untuk menganggarkan:
- a. pendapatan yang berasal dari dana perimbangan dan pendapatan hibah;
- b. belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi basil, belanja bantuan keuanqan, dan belanja tidak terduga;
- c. penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah.

## Pasal101

- (1) TAPD melakukan verifikasi rancangan DPA-SKPD bersama-sama dengan kepala SKPD yang bersangkutan.
- (2) Verifikasi atas rancangan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselesaikan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja, sejak ditetapkannya peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.
- (3) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), PPKD mengesahkan rancangan DPA-SKPD dengan persetujuan sekretaris daerah.
- (4) DPA-SKPD yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada SKPD, satuan kerja pengawasan daerah dan BPK selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal disahkan.
- (5) DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh kepala SKPD selaku pengguna anggaran/ pengguna barang.

## Bagian Ketiga Pelaksanaan dan Penatausahaan Pendapatan Daerah

## Pasal102

- (1) Semua pendapatan daerah dilaksanakan melalui rekening kas umum daerah.
- (2) Bendahara penerimaan wajib menyetor seluruh penerimaannya ke rekening kas umum daerah selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) hari kerja.
- (3) Dalam hal kondisi geografis sulit dijangkau dengan komunikasi dan transportasi, bendahara penerimaan yang bersangkutan dapat melakukan penyetoran melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dengan ditetapkan terlebih dahulu da/am peraturan Bupati.
- (4) Setiap penerimaan harus didukung oleh bukti yang lengkap atas setoran dimaksud.

"-

/


## Pasal103

- (1) SKPD dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam peraturan daerah.
- (2) SKPD yang mempunyai tugas memungut dan/atau menerima dan/atau kegiatannya berdarnpak pada penerirnaan daerah waiib rnengintensifkan pernungutan penerirnaan tersebut.

## Pasal 104

- (1) Penerimaan SKPD yang merupakan penerimaan daerah tidak dapat dipergunakan langsung untuk pengeluaran.
- (2) Komisi, rabat, potongan atau penerimaan lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dapat dinilai dengan uang, baik secara langsung sebagai akibat dari penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan bunga, jasa giro atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan dana anggaran pada bank serta penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atas kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah.
- (3) Semua penerimaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila berbentuk uang harus segera disetor ke kas umum daerah dan berbentuk barang menjadi milik/aset daerah yang dicatat sebagai inventaris daerah.

## Pasa,105

- (1) Pengembalian atas kelebihan pajak, retribusi, pengembalian tuntutan ganti rugi dan sejenisnya difakukan dengan membebankan pada rekening penerimaan yang bersangkutan untuk pengembalian penerimaan yang terjadi dalam tahun yang sama.
- (2) Untuk pengembalian kelebihan penerimaan yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya dibebankan pada rekening belanja tidak terduga.

## Pasal106

- (1) Bendahara penerimaan pada SKPD wajib menyelenggarakan pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Bendahara penerimaan pada SKPD wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan secara administratif kepada Pengguna Anggaranlkuasa pengguna anggaran paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (3) Bendahara penerimaan pada SKPD wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan secara fungsional kepada PPKD paling lambat tangga\ 10 bu\an berikutnya.
- (4) PPKD melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan pertanggungjawaban penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

## Bagian Keempat Pelaksanaan dan Penatausahaan Belanja

## Pasal107

- (1) Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
- (2) Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan daerah tentang APBD ditetapkan dan diternpatkan dalam lembaran daerah.
- (3) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib.


## Pasal108

Pembayaran atas beban APBD dapat dilakukan berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD.

## Pasal 109

Bendahara pengeluaran sebagai wajib pungut Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak /ainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening Kas Negara pada bank pemerintah atau bank lain yang ditetapkan Menteri Keuangan sebagai bank persepsi atau pos giro dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja.

## Pasal110

Pembukaan rekening untuk keperluan pelaksanaan pengeluaran SKPD diluar dari bank persepsi yang ditunjuk tidak diperkenankan.

## Pasal111

- (1) Permintaan pembayaran dilakukan melalui penerbitan SPP-LS, SPP-UP, SPP-GU, dan SPP-TU.
- (2) PPTK menyiapkan dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa untuk disampaikan kepada bendahara pengeluaran dalam rangka pengaiuan permlntaan pembayaran.
- (3) Pengajuan SPP-LS dilampirkan dengan n kelengkapan persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bendahara pengeluaran melalui pejabat penatausahaan keuangan pada SKPD mengajukan SPP-UP kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran sebesar jumlah yang ditetapkan.
- (5) Pengajuan SPP-UP merupakan permintaan uang muka bagi SKPD yang bersangkutan tanpa ada pembebanan pada kode rekening tertentu.
- (6) Untuk penggantian dan penambahan uang persediaan, bendahara pengeluaran mengajukan SPP-GU dan/atau SPP-TU.
- (7) Batas jumlah pengajuan SPP-TU sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus mendapat persetujuan dari PPKD dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaan.

## Pasal112

- (1) Pelaksanaan pengeluaran atas beban APBD dilakukan berdasarkan SPM yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penerbitan SP2D oleh kuasa BUD.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kuasa BUD berkewajiban untuk:
- a. meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh pengguna anggaran;
- b. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan;
- c. memerintahkan pencairan dana sebagai dasar pengeluaran daerah; dan
- d. menolak pencairan dana, apabila perintah pembayaran yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.


- (1) Penerbitan SPM tidak boleh dilakukan sebelum barang daniatau jasa diterima kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas SKPD, kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dapat diberikan uang persediaan yang dikelola oleh bendahara pengeluaran.
- (3) Bendahara pengeluaran melaksanakan p