PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO Nomor 34 Tahun 2003 tentang IURAN PEMBIAYAAN OPERASI DAN PEMELIHARAAN IRIGASI (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa masalah Irigasi adalah faktor utama di Bidang Pertanian untuk itu perlu diadakan Pemeliharan Jaringan Irigasi secara kontinyu agar dapat memberikan manfaat kepada masyarakat oleh se
Pasal 7
Besarnya Iuran Pembiayaan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi ditentukan sebagai berikut :
- a. Penggunaan air Jaringan Irigasi untuk Usaha Pertanian Tanaman Pangan sebesar Rp. 25.000,- per MT / Ha ;
- b. Penggunaan air dari Jaringan Irigasi untuk Tanaman Industri sebesar Rp. 150.000 per MT/Ha ;
Pasal II
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto.

Penetapan: Ditetapkan di : Jeneponto Pada tanggal : 28 Agustus 2003

Penandatangan: BUPATI JENEPONTO ## BAHARUDDIN BASO TIKA Di undangkan di : Jeneponto Pada tanggal : 1 September 2003

Penandatangan: ## SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JENEPONTO ## H. SYAHRIR WAHAB LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2003 NOMOR 97

Penandatangan: ## BUPATI JENEPONTO Jalan Lanto Dg. Pasewang No. 34 Jeneponto Telp. (0419) 21022 Kode Pos 92311 ## PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO NOMOR : 7 TAHUN 2003 ## T E N T A N G ## PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO NOMOR 7 TAHUN 1998 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN ## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Penandatangan: ## BUPATI JENEPONTO Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001 Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 7 Tahun 1998 Tentang Pajak Daerah, maka Peraturan tentang Pajak Penerangan Jalan perlu disesuaikan ; - b. bahwa untuk maksud huruf a perlu membentuk kembali Peraturan Daerah. Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II di Sulawesi ( Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822); 6 7 2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1997 Tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3684 ); 3. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 ( Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4048 ) ; 4. Undang - Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3086) ; 5. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839); 6. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3848); 7. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme ( Lembaran Negera RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851 ) ; 8 8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4138);

Penandatangan: 9. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang Undangan dan Bentuk Rancangan Undang- Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 70) ; 10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan. ## Dengan persetujuan

Penandatangan: ## DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JENEPONTO ## MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO NOMOR 7 TAHUN 1998 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN. ## Pasal I Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 7 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 1998 Nomor 10 diubah sebagai berikut : Pasal 6 Sub. b diubah dan bunyinya sebagai berikut : Penggunaan Tenaga Listrik yang berasal dari PLN untuk kegiatan Industri ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh) persen. 9 ## Pasal II

Penetapan: Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto.

Penetapan: Ditetapkan di : Jeneponto Pada tanggal : 28 Agustus 2003

Penandatangan: BUPATI JENEPONTO ## BAHARUDDIN BASO TIKA Di undangkan di : Jeneponto Pada tanggal : 1 September 2003

Penandatangan: ## SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JENEPONTO ## H. SYAHRIR WAHAB LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2003 NOMOR 89