PERATURAN BUPATI SINTANG Nomor 29 Tahun 2013 tentang SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PER (berlaku Unknown)
Pembukaan
Mengingat
BUPATI SINTANG
PERATURAN BUPATI SINTANG NOMOR 4z. TAHUN 2013 TENT ANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SINTANG NOMOR 29 TAHUN 200S TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINTANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SINTANG,
- Menimbang a. bahwa mengingat beban kerja di lingkungan Sekretariat
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Smtang sangat tinggi dan guna meningkatkan pelayanan yang maksimal terhadap pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang, maka diperlukan penambahan 1 (satu) Bagian di lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sin tang;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Ka bu paten Sin tang, dinyatakan bahwa Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (I) Pasal ini, dapat dibentuk sebanyak-banyaknya 4 (empat) Bagian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Sintang tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sintang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sckretariai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sn n a ng;
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang. Nomor 8 Tahun 1974 tentang PokokPokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. 1974 Nomor 55, Tarnbahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nornor 3041) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nornor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang ...
0 0249
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentan � Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dan Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4355): ten tang Republik Lembaran
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 665, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pernerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043); ·
10. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166)
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang W p · d h n Dan ewenang Pengangkatan, emm a a Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
13. Peraturan Pemerintah :Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nornor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
18. Peraturan Daerah . Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 );
O 0252.
MEMUTUSKAN:
Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SJNTANG NOMOR 29 TAHUN 2 00 8 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKJLAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINTANG.
Pasal
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sintang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwaktlan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang (Serita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 29) mengalami perubahan sebagai berikut :
1. Ketentuan pada
BAB Ill - tentang SUSUNAN ORGANISASl Sekretariat DPRD Kabupaten Sin tang pada Pasal 3 huruf ct ctiubah sehingga pasal 3 seluruhnya berbunyi sebagai berikut:
Pasal 3
- (I) Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Dae rah Kabupaten Sintang, terdiri dari:
- a. Sekretaris;
- b. Bagian Umum, terdiri dari:
- 2) Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga;
- 1) Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
- c. Bagian Program dan Keuangan, Terdiri dari:
- 1) Sub Bagian Program;
- 2) Sub Bagian Keuangan;
- d. Bagian Hukum dan Persidangan,terdiri dari:
- 1) Sub Bagian Persidangan dan Risalah;
- 2) Sub Bagian Perundang-Undangan;
- e. Bagian Hubungan Masyarakat dan Keprotokoluu, terdiri dari:
- 1) Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Peru: .. .duan Masyarakat;
- 2) Sub Bagian Protokol dan Dokumentasi.
- (2) Bagan susunan organisasi Sekretariat Dewan Pl wakilan Rakyat Daerah sebagaimana tersebut dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Pe, .it .iran mt, mengalami perubahan sehingga keseluruhannya sebag.. .i uana terse but pada Lampiran yang merupakan bagian tidak ter.. :. , nkan dari Pera tu ran Bupati ini.
2. Ketentuan pada BAB V ten tang TUGAS POKOK DA:. � !NGSI pada Pasal 16 diubah sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 16

Bagian Hukum dan Persidangan sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 3 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas memberikan pelayanan tehnis urusan rapat dan risalah dan peraturan perundang-undangan.

- 3 Ketentuan Pasal 18 diub h . · ik · · a , sehmgga berbunyi sebagai beri ut ·

## Pasal 18

sub Bagian Persidangan dan Risalah sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayut (1) huruf d angka 1) mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan bahan , penyusunan pedoman dan petunjuk teknis serta penyiapan materi dan notulen pers � dangan/rapat serta pembuatan dan pendokumentasian risnlah pers1dangan I rapat.

4. Pasal 20 dihapus.
5. Ketentuan\_ pada B � B V tentang TUGAS POKOK DAN FUNGSI ditambah l (satu) bagian yakni Bagian Keenam dan diantara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipka? 4 (empat) Pasal yakni Pasal 20A, Pasal 208, Pasal 20C, dan Pasal 20D, sehmgga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keenam ,

Bagian Hubungan Masyarakat dan Keprotokolan

## Pasal 20A

Bagian Hubungan Masyarakat dan Keprotokalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf e,mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kehumasan dan pelayanan kegiatan atau acara-acara DPRD sesuai dengan ketentuan keprotokolan dan penangan pengaduan masyarakat serta pendekumentasian.

## Pasal 208

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20A Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokolan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokolan;
- c. pengoordinasian dan penyusunan rencana kegiatan DPRD;
- b. penyusunan rencana dan penetapan kinerja Bagian Hubungan Masyarakal dan Protokolan;
- d. pemberian layanan informasi kepada masyarakat berkenaan dengan agenda kegiatan DPRD;
- f. penyelenggaraan urusan hubungan masyarakat, hubungan antar instansi/lembaga, komunikasi dan publikasi;
- e. pelaksanaan fasilitasi pengumpulan dan pengelolaan bahan pengaduan masyarakat dan pendokumentasian;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokolan; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD sesuai tugas pokok dan fungsinya.

## Pasal 20C

Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Pengaduan Masyarakat sebagairnana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e angka 1). mempunyai tugas melaksunakan urusan hubungan masyarakat, hubungan an tar instar.si/ lernbaga, inventarisasi, mengumpul dan mengolah bahan atau data pengaduan masyarakat serta menyiapkan langkah a tau solusi uni uk menindaklanjutinya.

Pasal 200

Sub Bagian Protokol dan Dokumentasi sebagairnana tersebut dalam Pasal 3 huruf e angka 2), mempunyai tugas mernberikan pelayanan keprotokolan kepada pimpman dan anggota DPRD Kabupaten Sintang sesuai pera � r � perundang-undangan yang beriaku publikasi dokumentasi, kornunikasi dan informasi kegiatan DPRD. ' '

O 0254

6. Ketentuan pada\_ BAB VlII tentang KETENTUAN PENUTUP disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 23A yang berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 23A

Ketentuan yang mengatur muatan materi yang sama dengan yang diatur dalam Peraturan ini, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan masih tetap berlaku.

## Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang pada tanggal I JU l...1 2013


Diundangkan di Sintang

pada tanggal

2013


DAERAH KABUPATEN SINTANG,{

ZULKIFLI HAJI AKHMAD

BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2013 NOMOR I � 9

LAMPIRAN

- PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR

-'f'2 TAHUN 2013

TANGGAL:

I JULI 2013

TENTANG :

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SINTANG NOMOR 29 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINTANG

## BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINTANG

..