UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 3 Tahun 1952 tentang MENGADAKAN BEA-KELUAR-TAMBAHAN-SEMENTARA ATAS BEBERAPA BARANG (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
Menetapkan
- bahwa, dilihat dari satu sudut, kepentingan perekonomian Negara menghendaki, bahwa dalam jangka pendek diadakannya perubahan dalam stelsel sertifikat devisen yang hingga sekarang berlaku untuk export, stelsel mana ternyata merupakan beban yang berat buat export beberapa hasil, sedangkan, dilihat dari sudut lain, keadaan keuangan Negara mengharuskan supaya dari hasil-hasil export, yang, menilik kedudukannya dalam pasar dunia dapat diambil sebagian dari pendapatan lebihnya untuk Negara yang disebabkan oleh perubahan dalam stelsel sertifikat yang akan diadakan;
bahwa karena keadaan-keadaan yang mendesak, peraturan ini perlu segera diadakan;
:
:
- pasal-pasal 96 dan 117 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
Memutuskan:
Undang-undang Darurat tentang mengadakan bea-keluar-tambahansementara atas beberapa barang.
Pasal 1
- (1) Dengan tidak mengurangi pengenaan bea-bea-keluar yang sekarang berlaku, maka untuk sementara waktu diadakan suatu pengenaan dengan nama "beakeluar-tambahan" pada pengeluaran dari daerah pabean keluar dari daerah pabean tersebut atas :
- a. karet nevea;
- b. kopra;
- c. minyak dan biji palem;
- d. timah putih dan biji timah putih;
- e. minyak bumi;
- f. lada, dan
- g. kopi.
- (2) Dalam undang-undang ini yang disebutkan dengan karet hevea ialah bahan yang terkenal dengan nama ini dalam tiap keadaan dan bentuk bahan tersebut dikerjakan dan latex pohon karet dalam semua tingkatan konsentrasi.
- (3) Pengenaan atas barang-barang yang tersebut pada ayat (1) sub a dan b berjumlah 25% dan atas barang-barang lainnya berjumlah 15% dari harga.
Pasal 2
- (1) Bea-keluar-tambahan dikenakan pula pada pengeluaran karet dan timah putih dari bagian-bagian wilayah Indonesia yang tidak termasuk daerah pabean keluar negeri, dengan
Pasal 3
- (1) Dalam hal-hal tidak ada pengenaan bea-keluar umum, maka bea-keluartambahan tidak dikenakan pada pengeluaran dan daerah pabean dan, terhadap karet, juga dari bagian-bagian wilayah Indonesia yang tidak termasuk daerah pabean.
- (2) Terhadap timah putih, seperti dimaksudkan pada pasal 2 ayat (1), tidak diadakan pengenaan bea-keluar-tambahan, jika pada pengeluaran yang serupa dari daerah pabean tidak akan diadakan pengenaan bea-keluar umum.
- (3) Tidak dikenakan bea-keluar-tambahan
- a. Barang-barang, yang dikeluarkan dengan perantaraan pos.
- b. Barang-barang, yang bea-keluar-tambahannya telah dibayar pada satu kantor pabean Indonesia.
Pasal 4
Menteri Keuangan berhak menurunkan tarip bea ini, bilamana keadaan keuangan Negara mengizinkannya.
Pasal 5
Menteri Keuangan dapat memberi pembebasan sebagian atau penuh ataupun mengembalikan bea-keluar-tambahan terhadap hasil-hasil tertentu, bilamana pengenaannya untuk kepentingan perekonomian Indonesia dianggap tiadak dapat dipertanggungawabkan lebih lanjut.
Pasal 6
Menteri Keuangan dapat memberi pembebasan atau pengembalian bea-keluartambahan atas contoh-contoh, yang tidak mempunyai harga dalam perniagaan atau yang mempunyai harga dalam perniagaan yang tidak berarti, menurut syarat-syarat dan peraturan-peraturan yang dibuatnya.
Pasal 7
Untuk penyelenggaraan tarif bea-keluar-tambahan yang diartikan dengan harga ialah harga fob didasarkan atas harga yang dicatat di luar negeri pada saat pengeluarannya.
Menteri Keuangan,
JUSUF WIBISONO.
Menteri Kehakiman,
MOEHAMMAD NASROEN.
Diundangkan Pada tangga 4 Pebruari 1952. Menteri Kehakiman,
MOEHAMMAD NASROEN.
Pasal 8
Kecuali yang ditentukan pada pasal 7 maka peraturan-peraturan pengenaan dan pertanggungan bea-bea-keluar berlaku serupa atas pengenaan dan pertanggungan beakeluar-tambahan.
Pasal 9
Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada tanggal 4 Pebruari 1952.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang Darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 2 Pebruari 1952. Wakil Presiden Republik Indonesia, MOHAMMAD HATTA.
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 3 TAHUN 1952 TENTANG
MENGADAKAN BEA-KELUAR-TAMBAHAN-SEMENTARA
Salah satu dari rangkaian tindakan-tindakan yang bertalian dengan penghapusan sertifikat devisen ialah mengadakan bea keluar tambahan. Sistim sertifikat devisen itu, sesudah tingkatan harga meningkat sampai sekurang-kurangnya 3 X harga sebelum 8 Maret 1950, berarti suatu bea akan exports sebesar 33 1/3%, sebab hanya export sajalah yang menerima hanya 2 X harga sebelum tanggal tersebut di atas. Keadaan ini sangat merintang export pada umumnya, bahkan produsen dari beberapa hasil export terpaksa harus menutup perusahaannya oleh karena rugi.
Sekarang export akan diberi juga 3 X harga sebelum adanya aturan sertifikat; dengan demikian penerimaan export akan disamakan dengan harga devisen yang harus dibayar oleh importir. Akan tetapi Negara belum dapat melepaskan semua penerimaan yang sampai kini didapat dari perbedaan nilai import (3 X) dan export (2 X). Oleh karena itu Pemerintah masih merasa untuk mengadakan bea keluar tambahan atas export dari barang-barang yang kedudukan pasarnya kuat. Karet dan kopra akan dikenakan bea 25%, palmolin dan bijinya palm, timah putih, minyak bumi, kopi dan lada akan dikenakan bea keluar 15%. Barang-barang yang lain dibebaskan sama sekali dari bea. Tindakan ini berarti bahwa exportir barang-barang yang kena 25% terima yang kena 15% ± 25% dan yang bebas ± 50% lebih dari yang diterimanya menurut aturan sertifikat devisen yang sampai kini berlaku.
Oleh karena aturan-aturan yang lainnya pada umumnya sama dengan peraturanperaturan yang sekarang berlaku buat bea keluar umum, maka rasa penjelasan sependek ini telah cukup, dan tidak perlu diberi penjelasan pasal demi pasal.
Dalam
PENJELASAN
Pasal 4
dan 5 kepada Menteri Keuangan diberikan kekuasaan untuk memberi pembebasan sebagian atau penuh jika syarat-syarat yang tertentu dipenuhi. Walaupun demikian untuk mencapai stabiliteit dalam perdagangan kekuasaan itu dalam masa yang agak panjang tidak aka dipergunakan. LN 1952/8; TLN NO. 195