Unknown BUPATI SINTANG Nomor 3 Tahun 2013 tentang Susunan OrganiKoperasi Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, perlU d � n Usaha Kecil Menengah Kabupaten Smtangdengan dilakukan penataan dan penyempurnaan membentuk Peraturan Bupati pengganti; - b. . bagairnana bahwa berdasarkan pertimbangan se turan dimaksud pada huruf a, perlu menetap � an. Pera Tata Bupati Sintang ten tang Susunan Orgamsasi dan. d Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi an Usaha Kecil Menengah Kabupaten Sintang; 1. Undang-Undang Nornor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahu � 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II 1? 1 Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokokpokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang � okok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 1959 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Re blik Indonesia Nomor 3890); pu 1 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tenta M . N R bl . ng etrolog1 Legal (Lembaran egara epu ik Indonesia 1 1 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negaraa1. � :1 19 � 1 Indonesia Nomor 3201); pubhk uiJlS - . . 1984 dOfleS � n&lt;:lang-Undang Nomor 5 TahUP l.lblil&lt; lfl r,1egaflil T enndustrian (Lembaran Negara ReP rnba.J"lilfl R � un . 1984 Nomor 22, Tambahan Le . PUbhk Indonesia Nomor 3274); t.efl � g 4. tefl ilil - 2012 oriesla Undang-Undang Nomor 17 Tahl.lO blil&lt; 1od eglilra. Perkoperasian (Lembaran Negara Repl.l rnbara.fl r,I Tahun 2012 Nomor 212 Tambahan Le Re bhk ' PU 1 Indonesia Nomor 5355); ta.rig teri .,, 5. - 1999 oari Undang-Undang Nomor 28 Tah � n oan aebas ara Penyelenggaraan Negara Yang Bers1h baI"aJl Neg n Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lem 75 Tarnbaha Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor '3sS l); Le b · m aran Negara Republik Indonesia Nornor 7. - 9 199 ubh ... Undang-undang Nomor 8 Tahun � .-a ReP � ..-ari P 1· d � .-. Nego...-,b= er m ungan Konsumen (Lembar... ab n t,e.-· Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tarnb a Negara Republik Indonesia Nomor 38 6 l); teritari � 6. - 03 tentang 20 · Undang-Undang Nomor 17 Tahun blik Indonesia Keuangan Negara (Lernbaran Negara Repu baran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lem Republik Indonesia Nom � r 4286); 8. 9. 2004 tenta � g Undang-Undang Nornor 1 Tahun Repubhk Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Letnbaran Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 10. 20 04 tentang Undang-Undang Nomor 15 Tahun J wab Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung d a · a Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik In onesi Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 12. Un � ang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Penmbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat d Pemerin\_tahan Daerah (Lembaran Negara Repubt: Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Le b Negara Republik Indonesia Nomor 4438); rn aran 13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20l l Pembentukan Peraturan Perunct ten tang (Lembaran Negara Republik Indonesia a � g-Undangan Nomor 82, Tambahan Lembaran N ahun 2011 Indonesia Nomor 5234); egara Republik (berlaku 8 September 2004)
Pembukaan
Mengingat
BUPATI SINTANG
w
PERATURA5 BUPATI SINTANG
NOr.toa lB TAHUN 2013 TENT.ANG
susUNAN ORGANJSA.s1 D sTRJAfi· PERDAGAN'GAN xo Alf TATA kERJA DINAS PERINDU · .i ' PERASI DAN USAHA KECIL MENENG'"-"· kABUPATEN SINTANG
DENGAlf RAHM.AT TUHAN YANG MAHA ESA,
BUPATI SINTANG
- a. ' . . an evaluas1 bahwa berdasarkan hasil momtonng d 5ecara kelembagaan Pemerintah Kabupaten Sintani Sintang komprehensif, maka terhadap Peraturan Bupa ·sasi dan Nomor 3 � Ta � un 2008 tentang Susunan OrganiKoperasi Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, perlU d � n Usaha Kecil Menengah Kabupaten Smtangdengan dilakukan penataan dan penyempurnaan membentuk Peraturan Bupati pengganti;
.
- b. . bagairnana bahwa berdasarkan pertimbangan se turan dimaksud pada huruf a, perlu menetap � an. Pera Tata Bupati Sintang ten tang Susunan Orgamsasi dan. d Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi an Usaha Kecil Menengah Kabupaten Sintang;
1. Undang-Undang Nornor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahu � 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II 1? 1 Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokokpokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang � okok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 1959 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Re blik Indonesia Nomor 3890); pu 1
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tenta M . N R bl . ng etrolog1 Legal (Lembaran egara epu ik Indonesia 1 1 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negaraa1. � :1 19 � 1 Indonesia Nomor 3201); pubhk
·i
'i
,,
,.
.
uiJlS
- . . 1984 dOfleS � n&lt;:lang-Undang Nomor 5 TahUP l.lblil&lt; lfl r,1egaflil T enndustrian (Lembaran Negara ReP rnba.J"lilfl R � un . 1984 Nomor 22, Tambahan Le . PUbhk Indonesia Nomor 3274); t.efl � g 4.
tefl ilil
- 2012 oriesla Undang-Undang Nomor 17 Tahl.lO blil&lt; 1od eglilra. Perkoperasian (Lembaran Negara Repl.l rnbara.fl r,I Tahun 2012 Nomor 212 Tambahan Le Re bhk ' PU 1 Indonesia Nomor 5355); ta.rig teri .,, 5.
- 1999 oari Undang-Undang Nomor 28 Tah � n oan aebas ara Penyelenggaraan Negara Yang Bers1h baI"aJl Neg n Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lem 75 Tarnbaha Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor '3sS l); Le b · m aran Negara Republik Indonesia Nornor 7.
- 9 199 ubh ... Undang-undang Nomor 8 Tahun � .-a ReP � ..-ari P 1· d � .-. Nego...-,b= er m ungan Konsumen (Lembar... ab n t,e.-· Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tarnb a Negara Republik Indonesia Nomor 38 6 l); teritari � 6.
- 03 tentang 20 · Undang-Undang Nomor 17 Tahun blik Indonesia Keuangan Negara (Lernbaran Negara Repu baran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lem Republik Indonesia Nom � r 4286); 8.
9. 2004 tenta � g Undang-Undang Nornor 1 Tahun Repubhk Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Letnbaran Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
10. 20 04 tentang Undang-Undang Nomor 15 Tahun J wab Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung d a · a Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik In onesi Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
12. Un � ang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Penmbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat d Pemerin\_tahan Daerah (Lembaran Negara Repubt: Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Le b Negara Republik Indonesia Nomor 4438); rn aran
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20l l Pembentukan Peraturan Perunct ten tang (Lembaran Negara Republik Indonesia a � g-Undangan Nomor 82, Tambahan Lembaran N ahun 2011 Indonesia Nomor 5234); egara Republik
t
t
Menetapkan
'
'
1000
14. tltaf'g Peraturan . . 1986 te tlgatl Kewenan Pemerintah Nomor 17 Tahun pense.r:nb; 3 putl lndustri , � Pengaturan, Pemb � d3f donesie. ro1ornor 1986 N mbaran Negara Republik Jl }'lege.J°fl 3330)· omor 23 , Tambahan Lembare.l'l
.
.
.
.
'
.
.
.
'
15. ' teote.flg
16. · teO tarlg Pera tu 2005 gara p {an Pernerintah Nomor 58 TahUl'l baran r,Je 1:ian enge olaan Keuangan Daerah (l,eIIl O Talllba Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 14 4578); Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3. Peraturan p ah ri 2001 arae.fl Pernbinaan emerintah Nomor 58 T u penyelePgg ubli � Perlind dan Pengawasan ara ReP are.fl Indo � ngan Konsumen (Lembaran Ne'hal'l 1,elllb Neg nesia Tahun 2001 Nomor 103, Tarnba ara 4126)· ·
17. tang 2007 ten b Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun pernerinta ' Pemb8:gian Urusan Pemerintahan Antara pernerintah �� Pemenntahan Daerah Provinsi, Dan ara Repubh Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Neg 1.,ernbaran Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. 2007 tentang Peraturan Pernerintah Nomor 41 Tahun Negara Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran'fambahan Republik Indonesia Tahun 2007 � omor 8;·4741); Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo
19. 2009 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun . Indonesia Kawasan Industri (Lembaran Negara Repubhk Negara Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4987);
20. . 1 Tahun Peraturan Daerah Kabupaten Smtang Nomor . 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sintang (Lernbaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 200 8 Nornor 1, Tarnbahan Lernbaran Daerah Kabupaten Sintang Nornor l);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lernbaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5);
MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI SINTANG TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERINDUSTR PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENE \AN, KABUPATEN SINTANG. NGA.H
BAB1 1Ce,, E:N'TuAN UMUM
peraturan Bupati ini
Y
Pa88.J 1
- J· pc eJengara Pemerintah Bupati d · unsure penY ti adalah Bupati s· Daerah· an Perangkat Daerah sebagal 3. eut,:taris Daerah adal �� g; '
- �� flib adalah Kabupaten a;g ditnaksud d J. oamerintah Daerah adalahntang; engan:
4. SC Perindustrian p ekretaris o 5. o � as Perindus � erdagangan K aerah \_Kabupaten Sintang; ah adal � OJJ1 89 8 . tan · Perdagan · operas1 dan Usaha Kecil MenengMeneng � » J(9bUPate? in g; &amp;an, Koperasi dan Usaha Kecil
- vnit peJaksana Teknis Dinas . oinas 7. 09.erah Kabupaten Sintang· (UPrD) adalah Unsur Pelaksana Operas1onal . .
- J{epala D1?as adalah KepaJ . i da.Jl 6, vsana Kecil Menengah; a DinasPerindustrian, Perdagangan, }{operas
- . J{eJomPok Jabatan Fungsio'na1 ad . ang diberi 8 rugas, wewenang, tanggung . alah Kelompok Pegawai Negen S1p1l � bat ya.Jlg berwenang untuk melaksan � wab d � hak secara penuh oleh P � Ja a dala.rn rangka mendukung kelancar an kegiatan sesuai .dengan profes1nY
- U saha Mikro adalah usaha udaya sesuai dengan nilai dan pnns1p Pu badan JO. Produktif mTk dari I ata usaha perseorangan Yan rn . I i\_ orang perseorangan . a diatur dalam Undang-undang N;m 0 ; � ;uh1 cnteria usaha mikro sebagrurnan
- ){operasi adalah badan hu an tugas Pe � e\_ri\_ntahan; an ataU 9. badan hukum koperasi, denkum Yan\_g d1dmkan oleh orang perseorang ai rnodal untuk menjalankan usaha gan pem1sahan kekayaan anggotanya sebag bersatna dibidang ekonomi, sosiaj d � � ang memen � hi aspiras\_i � an ke � Utl:1hro erasi;
- usaha Kecil adalah u ah . ahun 2 oos; . ·1akUkan JJ. 8 a ekonom1 produktifyang berdiri sendin, yang di k oJeh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan a.1:a . perusahaan atau cabang perusahaan di iliki di ku sai atau menJad1 . b ik 1 yang irm 1 , 1 a , h bag:ian ar an? � u.ng maupun tidak langsung dari Usaha Kecil atau Usa a Besar yang merniliki kriteria usaha kecil sebagairnana dirnaksud dalam Undangundang Nomor 20 Tahun 2008· ·
- J2. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang diJakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupa � a!1: anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, di kuasai, atau menJad1 bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar, dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008;
13. Jndustri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, bahan setengah jadi dan atau barang jadi menjadi barang yang nilainya tinggi untuk penggunaannya termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri;
15. Metrologi Legal adalah metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran, metodametoda pengukuran dan alat-alat ukur, yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan Undang-undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran.
14. Metrologi adalah ilmu pengetahuan tentang ukur-rnengukur secara luas;
BAB II - PEMBENTUKAN
Pasal 2
Dengan Peraturan Bupat1 1n1 dibentuk Susunan O � ganiasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
.
;-.,,
n·
susunan Organisasi
PasaJ 3
- Perdagangan, Koperasi dan Usaha nnctustn an, }{ecil Menengah terdiri d . . an· a. Kepala Dmas; ·
Pe·
Inas
- b. Sekretariat, terdiri dar· . 1
2. ngan d 2) Sub Bagian Aparatur d an Program;
- 1) Sub Bagian Keua ·
- 3) Sub Bagian Perlen k an Urnurn; dan
- 1) Seksi Usaha Indu � tri � rdin dan:
- c. Bidang Perindustrian gt ap � ;
- 2) Seksi Pengemban '
- 3) Seksi Sarana dan p n ustri; dan
9. . gan Usaha I d
- d. Bidang Perdagangan trasd � r\_ana Teknologi lndustri· '
- 2) Seksi Kemetrologia p sa � a Perdagangan dan promosi; Barang dan Jas . dai erhndungan Konsumen dan Pengawasan Peredaran a, an
- ' er in dari · 1) Seksi Pengembangan U ·
- 3) Seksi Infomasi Perdag . \_angan dan Kernitraan;
14. Bidang Pasar te di d e. , r m an:
- 1) Seksi Pembangunan d · an Pengembangan Sarana dan Prasarana Pasar; dan
16. 21 S k p e si enataan, Keamanan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pasar;
- f. Bidang � operasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, terdiri dari :
- 1) Seks'. Kelembagaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- 2) Seksi Pembiayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan
20. 3)
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
22. Seksi Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebagaimana tercantum dalarn
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini,

## BABIV

## KEDUDUKAN

## Pasal4

D . p . d t · Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah merupakan mas enn us nan, · . . . unsur Pelaksana Urusan Pemerintah Daerah d1p1mp1 � oleh � epala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan bidang kewenangannya.

## BABV

## TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

. Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Dinas Perindustnan,

Pasal 5

...

�

·

';'•

"" "''&gt;'

'.·-.-.-

------.irllill:

�

- .

-

�

·

.

... ise

�

,.,.

�

\_.,

'

r

'

t

l"'•

·

�

---\_\_\_:

-':,i;..,

' ·f·.-,...,.

, ,..,;,;;,

. -e--

- ·. \_..

. - s perindustrian, Perda Pasai . . . -. oiJlB p0kok meJaksan .. t, 8an8an, "'5 1003 gas . Bid -an "'&lt;lPcra · cl) . dustnan, l ang Perd llcbagi 111 clan I.J ai � fdenengah. a8anaan ::1 kc"IIVenan Silha Kccil Mcncngah memp':1°Y g JCeC1I · a1dang Pa &amp;an otonomi daerah di B1dan 8ar dan Bidang Koperasi dan Usaha.

Pasa16

- 11 gsi : fu perumusan kebijaJcan t . an llsaha Kecil Menengah mempunyai s. d U ekn1s di I{operas1 an Saha Mikr Bidan . 0·

jJ]IJl11 rangka melaksana1c O i.Jla.s perindustrian, Percta � tugas Pokok O &amp;an, Koperasi :bagairnana dimaksud dalam Pasal 5'.

- nP-nyusunan dan Pelak Keci}, dan M g Penndustrian, Perdagangan, Pasar · b, r . . sanaan enengah; Bidang Penndustrian p rencana tr . di erdagangan 8
- ah· ' ateg1s dan rencana kerja tahunari 1 Meneng · · Pasar K ·1 dari bi aan U""'o . · operasi dan Usaha Mikro, Kec1 , pern m . r, di Bidan .

an

- c. usaha Mikro Kecil dan M g Penndustnan d . enengah· · Perdagangan, Pasar, Koperasi

P

- d pernbmaan, pengawasan · . . d . · Pengendali usaha m ustrr, perdagangan an dan pengembangan penyelenggaraan rnenengah; ' Pasar, koperasi dan usaha mikro, kecil, dan
- e. asan penera f penyusunan potensi/ profi} Pan standar;

engendalian dan

pengaw

- k . ah . se tor Pen·nd . K st dan Us a Mikro, Kecil dan M Ustrian, Perdagangan, Pasar, opera · enengah·
- pengelolaan administrasi um h. h k um mehputi penyusunan program ketat.alaksanaan, ketatausa aan, euangan ke . ' . 0 . . · pegawai.an, rumah tangga perlengkapan, humas dan ars1p 1nasPe d · · rm ustnan, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- perencanaan dan pelaksana ' g. sarana dan prasarana te an, pengadaan, pendayagunaan dan perawatan nnasuk pemban . . . \_gunan mfrastruktur perdagangan,
1. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal lSPM) di Bidang Perindustrian, Perdagangan, Pasar, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- k. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Bidang Perindustrian, Perdagangan, Pasar, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- J. pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- ). penyusunan penetapan kinerja di Bidang Perindustrian, Perdagangan, Pasar, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- m. penyusunan analisa jabatan;
- n. pelaksanaan sistem pengendalian internal; dan
- o. pelaksanaan tugas Iain yang diberikan oleh Bupati Smtang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

.

.

.

Bagian Kedua

Kepala Dinas

Pasal 7

. ak d dalam Pasal 3 ayat ll) huruf a, mempunya K . b . ana dim su epala Dinas se aga1m. Bidang Perindustrian, Perdagangan, Pasar, Koperas tugas membantu Bupab dalarn dan Usaha Kecil Menengah.

,

I

�

[./J'ltl.lk rnenyelengga,- iJJSS

,nern\_punya.;

flu}

�

0 ...,,nim t\j

9 .

pm dan

&amp;s1 :

&amp;.ta

P11."&lt;tl eidang

r :

8

Perdagan

Pen., llcb

r,4enengah;

&amp;an, n·

"Oor&lt;iin

�

llsi,.\_

' d"

100'-..

•&lt;t .. \_

�

,

1:1·

'triillta

- njabaran k &amp;&lt;lh It 1)11. D· tlid 13 cpe d ebijalcan "Pa&lt;111. ·nas p llng 1( 0 � ·dang Perindustrian, per agangan, Pasa Se t3up . "rind rasi dan Usaria Kecil nernbinaan r, l&lt;oh... 8 1.!a.t b·"lti; l.lslr-iar-, P
- penyampaian Pro � ,g p 'dllng Ud &lt;lnL t,. L]saha KeciJ ··e &amp;rain 1 \_ ll � ,. l&lt;es.,,\_\_ \_\_,..,,, Pasal 7, Kepala ··· nen "" . "lln """tllri "'tan
- cl U"""o · r : . � 1 di :"ra11i ·d · erda Vsaha M1kro, l&lt;ecil 81ctar-, diln lJ "lng ll.lg &amp;angan, Koperasi dan peJaksanaan S· � -· clan M g Perin,.!laha t.ii1..\_as da.Jarn .
- { penetapan kine . P &amp; ; · vsaha Mikr l]a di 13·c1 as, diln lJ M1nirna.1 ' 0, l&lt;eci! 1 i\no SaJt (SPM)
- e. ...,,ct enc "I.ls ""&lt;&gt; " B1dan . perdagangan Pa ar Pei ngaJt. lr-iar-, · ""c11 d g Penndustrian, · sar .,. ay · · Pcrd ' an Mcnen ah · "'OPer .anan . ae.angan
- enen JI penyampatan has·J Pengend &amp;ah; 1 anal' alia ·
- asar, Koperasi dan ndaksanaa · · dan 1\1 "' Peri a Milt,. di B'd g. ,,-. n sistern lldusttj o, l&lt;ecu d I ang Perindustrian,

an, Perd

•

an Menengah·

- j.
- · agangan p ' penyampa1an lapor isafaba n 1nterna.1-· asar, Koperasi dan
- Jc. pembinaan kegiatanUPati; asar, Kope;aa· ln11tansi Pemeri.nt � h J' gk actrn · . SI dan U di Bidang in ungan Dinas p . 1n1strasj saha Mikro, Kecil, dan Menengah; enndustn ' kepegawaian k
- J ·. penyampaian La an Pelaits lan ltepad ' · d . Poran &lt;lnaar-, a Bl.lp . Penn ustnan p A.Itu. ll.lgas d ati; · erdag ntabir an fl.l Menengah kepada 8 angi\n, P 1 las l&lt;ine . ngsi kepada Bupati-
- J. pembinaan, birnb· an, Perdagang � euangan dan rumah tangga di Ingan d · Kopera · d 81
- n pelaksanaan t gan, Kap . na kerja tah . . · Ugas Iain eras1 dan u unan d1 lmgkungan Dinas fungsinya; Yang diberikan saha Kecil Menengah; dan oleh Bupati .
- rn. penyusunan ren an Peng an Usaha Kecil cana st awasan t Perindustrian Perd rategis dan erhadap star· ' agan renca ·

sesuai dengan tugas dan

Bagian Ketiga

## Sekretariat

. �� 9 Sekretanat sebagaimana d' k ima sud dalam Pasal tugas membantu Kepala Dinas dal . 3 ayat (1) huruf b, mempunyai Aparatur, Keuangan, Arsip, Perlen ka am Bidang Administrasi Ketatausahaan, g pan serta penyusunan rencana kegiatan.

## Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan perencanaan dan program kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- b. penghimpunan, pengoordinasian dan penyusunan perencanaan dan program kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, K � perasi dan Usaha � ecil Menengah;
3. d 1 k dinasi penyusunan perencanaan perindustrian, . pe aksanaan oor 1 . . ar ko erasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah; perdagangan, pas ' P dan dokumen yano
- c. pengelolaan administrasi umurn, kepegawa,an, keuangan, ai:s1p dan barang; kegiatan
5. t berkaitan dengan n keten uan "' e. penghimpunan peratura ' pelaksanaan tugas;

.

-.c-:

'

\\

I'

I'

,.

\

'\

1·

,\

I

,,

(.

\.

\,

I

r

1

I

I

- rencanaan dan Pe pe b nyelen f. ICeuangan, arang dan &amp;garaan k . e1uruh satuan organisa. � ernberikan egiata.n keselcre . s --ha Kecil Menengah· s1 Dinas Pelayanan \_tariatan, kepegawaian d ' vs,,,· , Perinct . teknis administraSI kepa a ..enghirnpunan, PenYUs"Ustr1an, Perdagangan Koperasi dan 1005
- &amp;an, l&lt;opera . asian program kerja dan laporan
- g f"" . d . -.. ,an d , . p1nas � enn ustnan, Perctagan an Pengoordin .
- bi epaJa naskah ct· , peiaJcsanaan 1mbingan tnas; inas serta dokumen lain yang
- penehtiaD dan penelaahan k Ii· -trafl diajukan kepada }( onsep atau Si dan Usaha Kecil Menerigah: = o·
- i. \_,.-han kepada Sub Ba'. Pengawasan ... tu· gtan I( , eva1ua . d V!llurn dan Sub Bagian P euangan d Si an rnernberi petunjuk serta ndistribusian dan erlengkaPan· an Program, Sub Bagian Aparatur dan . pe . . Pengoordin . ,
- Pembenan saran dan pe ti ' Jc. Ii . r rnbang rnaupun isan d1minta atau tidak· an kepada Kepala Dinas baik secara tertulis
- J, J{epala Bidarig di Dinas p . as1an tugas-tu . ah. erindustr· gas dan Kepala Dinas kepada para r,,1eneng , 1 an, Perd ·1 . agangan, Koperasi dan Usaha Keci
- J. peJaksanaan tugas lainnya Yan, d � tugas dan fungsinya. g dtberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan

## PasaJ 11

sub Bagian Keuangan dan Pro huruf b Angka 1), mempunyaigr: sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) )ceuangan, pelaporan keuangan g:e pokok melaksanakan urusan penatausahaan I oran kinerja Dinas Pen· d ' nyusun rencana dan program kerja serta ap n ustrian p d · . ·1 Menengah. · er agangan, Koperasi dan Usaha Keer

## Pasal 12

D alam rangka melaksanakan tu k k · gas po o sebaga1mana dimaksud dalam Pasal 11, sub Bagian Keuangan dan Program mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja tahunan pada Sub Bagian Keuangan dan Program;
- b. pelaksanaan tugas administrasi di bidang Keuangan dan Program Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- c. pengoordinasian dan pengawasan pelaksanaan administrasi dan teknis pembayaran gaji pegawai Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- d. pengoordinasian dan pengawasan pelaksanaan administrasi dan teknis operasional belanja pemeliharaan dan belanja modal sesuai dengan ketentuan yang berlaku; . . .
5. . d buatan administras1 pencairan keuangan berdasarkan f. penyiapan an pem ketentuan yang berlaku;
- e. penyiapan usulan pejabat penataus � aan keuangan pada Dmas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Me � engah;.
7. . . · peraturan perundang-undangan yang berhubungan g. pelaksanaan 1nventansasi dengan tugas keuangan dan pro:r: � alam
8. Dinas Perindustrian, Perdaganganan , a Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja) an Rene '
9. rangka penyusunan program kerja h. pelaksanaan dan pengolahan k a iatan dan anggaran pendapatan dan belanja . encana egi . rencana kerja serta r Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
1. penyiapan dan penyusun KA) Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Rencana Kerja Anggara � ( � u:ama (!KU), Rencana K:rja Tahunan (RKT), dan Anggaran Kas Indikator l(ine � a . Institusi Pemenntah (LAKIP) pada , . . l(inerJa K . 1 Lap Akuntab1htas K erasi dan Usaha eci Menengah; oran d angan, op

DinasPerindustrian, Per ag

.

J .

eJaksanaan dan Pe

·

P

.

ngeiot

h

rinctu

"'-'San

)&lt;euangan

Dinas

Pe .

aan u ...

r,1enenga

;

strian

Penatau

10 0 6

- Penyiapan Surat Pe . n oleh Be er1fikasi k I I. . nntah nctah e engka perindustnan, Perdag Mernb ara Pengel Pan surat permintaan angan " ayar (S uaran· PeJaksanaan akuntan . · "-Opera . PM) bel . '
- J gga ' Perct 8 ahaa I&lt;· penye en raan PeneJitia agangan, K; dan. pertanggungjawaban pembayaran Yang diajuka n dan v . Peras1 dan Usaha Kecil
- J11· s1 dan s1 dan U anJa di I' ku D' perdagangan, Koperasi d Penyiap Saha Kecil ·· mg ngan mas an U an lap ·· ,enengah· Saha K . 0 ran keua . ·

ns sesuai dengan tugas dan

- pelaksanaan tugas lai fl· inya n Yang dib . ec11 Meneng h: ngan Dmas Perindustrian, fungs1 · enkan 1 a , dan o eh Sekreta .

## PasaI 1 3

sub Bagian Aparatur dan U huruf b angka 2), mempuny:urn sebagairnana ct· keprotokolan, kearsipan k tu gas PDkok rn 1 k imaksud dalam Pasal 3 ayat ( 1) · epu t k e a sanakan D·nasPerindustrian Pe d 8 a aan dan urusan surat menyurat, 1 · r agang urusan d · · an, Koperas· d a mm1strasi kepegawaian 1 an Usaha Kecil Menengah.

## Pasa] 14

Dalam rangka melaksanakan t · ugas pokok s b · Sub Bagian Aparatur dan umum e aga1mana dimaksud dalam Pasal 13 mempunyai fu · '

- b. pelaksanaan tugas Sekretar' Dunan p.ad.a Sub Bagian Aparatur dan Umum;
- a. penyusunan program kerja tah ngs1 :
3. pelaksanaan urusan k t t is mas di b1dang Aparatur dan Umum;
- c. e a ausahaan ( r · surat-surat/naskah dinas); mene th dan menelaah serta mengarsipkan
- d. p � nyusun\_ � n pen.gawasan melekat, analisa beban kerja, analisa jabatan pada Dmas Penndustnan, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
6. d iapan mengevaluasi dan melaporkan daftar hadir / abserrsi f. penyusunan an peny1 , . . . . . o· as Perindustnan, Perdagangan, Koperasi dan Usaha pegawai di lmgkungan m Kecil Menengah; · k.inerja Dinas
- e. pelaksanaan kegiatan administrasi aparatur yang meliputi Surat Tugas, Surat Perjalanan Dinas, Surat Keputusan Kepala Dinas, Surat-surat Jainnya, cuti, Daftar Urut Kepangkatan, Daftar Nominatif, formasi dan pengolahan data pegawai, penghimpunan daftar penilaian pegawai (SKP), merencanakan dan mempersiapkan kenaikan pangkat/gaji berkala, pensiun, LP2P dan kegiatan lain yang berkaitan dengan administrasi kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; . .
8. guna peningkatan . b daya manus1a g. penmgkatan sum er · dan Usaha Kecil Menengah; Koperas1
9. 1 . baik irrun d b h b tertulis maupun isan an perundang-un angan yang er u ungan . asi peratur i. pelaksanaan inventans
10. d g an Perindustrian, Per agan '. b an serta laporan kepada Sekretaris secara h dan perum ang . pemberian saran . d' . ta maupun tidak;
11. umum; dengan tugas Aparatur dan data, urusan surat menyurat, keprotokolan, J. dan pengolahan . . .
12. Umum Dinas ·kan ole h Sekretaris Dinas sesuai dengan tugas Menengah; dan . yang dibefl
13. pelaksanaan takaan; 1 urusan adm1mstras1 Aparatur dan kearsipan dan kepu.s dan pengelo aan Koperasi dan Usaha Kecil k. pelaksanaan pernbmaan . n Perdagangan, perindustna , .
- I. peiaksanaan tugas Jain pokok dan fungsinya. Pasal 15 ...

.13agian Perlengkapan Pa.sa.1 15 , 5vb]{11 3), mempunyai : � bagairna.na ct· 1007 /jllg J'lcanaan dan pengadaan gas Pokok irnaksuct da.ia pefC g inventaris serta rn barang, \_rnelaksa.nakt Pasa] 3 ayat (1) nuruf b t,llrllfl yang berada p d elaksanak Peny1rnPa.nan n urusan pedengkapan, barllflg ah a a Dinas p \_an inventa . ' \_Penyaluran dan pemeliharaan . 1 l',1eneng . ennc1 nsas1 P b f(ec· Ustna.n P ' em ukuan dan pelaporan ' ercfagangan, Koperasi dan Usaha

\_ 1 \_,.,...

rangka melaksanak

## Pa.sa.1 16

.13agian Perlengkapan pi,.,"'··

- b Sil ernpu se ag · ne.nyusunan prograrn keIJ· nyai fungsi. a.imana dimaksud dalam Pasal 15,

an tug rn

as Pokok

b

- fl· "-a tahu ·
- C· yInah tan , pemeliharaan sarana d gga, Yang mer . 'ndustrian Pe d an Prasaran
- pelaksanaan tugas di bidan nan Pada Sub B . b, ne.Jaksanaan urusan ru g Perlengkapa.n· agian Perlengkapan;
- rput; perencanaan, pengadaan dan pen lolaan/ � e \. � gangan, Koperasj d a untuk kepentingan tugas Dinas
- pengolahan d e. ata ct ' penyusunan rencana keb tuh an pelaporan barang unit sebagai bahan Perindustrian, Perdagangan � an . dan pemeliharaan barang unit Dinas . , operas1 dan U ah K . s a ecil Menengah;
- d. penge . me I araan terhacta an Usaha Kecil Menengah; rnenunJang kelancaran pelak p perlengkapan kantor dalam rangka d K · sanaan tu , Per agangan, operas1 dan Usaha K \_gas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian, Pengumpulan, ecil Menengah·
- f
- pelaksanaan mventarisasi · . . · pembukuan p I b berada di Dmas Perindustrian e aporan arang milik daerah yang Menengah; ' Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil
- g. pelaksanaan inventarisasi peratu ran perundang-undangan yang berhubungan dengan tugas perlengkapan;
- h pemberian saran dan pert' b · . . . 1 m angan serta laporan kepada Sekretaris secara tertuhs maupun hsa � baik diminta maupun tidak; dan
1. pelaksanaan tugas lam yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

## Bagian Keempat

## Bidang Perindustrian

## Pasal 17

Bidang Perindustrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat ( 1) huruf c, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah di bidang Perindustrian yang meliputi Usaha Perindustrian, Pembinaan dan Pengembangan Usaha Perindustrian.

## Pasal 18

U t k 1 ka n tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang n u menye enggara Perindustrian mempunyai fungsi : . .

- a. Penyusunan p �
- k teknis operasional pengelolaan permdustnan ;
3. tun!u
4. penmgkatan dan P . g bi bingan dan pelayanan terhadap kelancaran c P I k y1apan irn · e a sanaan pen . ustri. peralatan, bahan � aku dan. penerapan standar pengadaan barang ind 'fik . produk dan inovasi teknologi; divers! I asi ..
5. teknis dan penyuluhan kegiatan industri dalam rangka b. Peiaksanaan b1mbmgan duksi sarana dan usaha industri: . en embangan pro ' '
6. pengawasan mutu, data serta penyiapan kebijakan teknis di Bidang d. penyusunan dan pengolahan Perindustrian;

e. penyiapan ...

Y

�

,panbah•ndanPclaJ, penyiapan

- ,. pen cBJ1 8 kebijakan J&gt;engernb !lanaan Pener · ,en angan in ·Uan dan . . 10

## 0 8

- ggaraan ..e/lYeJen . pengawasan d an ·klim usaha industri dan S· y·\_,taf Jndustn; an Pen
- 5unan program d peflY11. dustri' an Pelaks dustri jangk J)Cngka\_J·an serta pcnyusunan (. Lltu ,n · lltlaan Pe a menengah d . . fll nUmbuh . an panjang;
- J)IJ.J gendaJi . penY11sunan lap � ran taht1nan . . an di bidang industri dan Tanda � · Js.ksanaan fasilitasi per di btdang pe .
- I . pe o ehan rtndustn
- { · traJllPilan bagi pengra" an tekn· tce � 1n· is man · . pengendalian dan pengawa'san a.iemen bagi industri kecil dan
- 1, 11 gembangan usaha; PeraJatan dan an; pe 11 yeJenggaraan fasilitas· teknologi bagi industri kecil dalam !" 1 Pelatih
- Jnyusunan potensi/profil. Penerapan stand . . � -pe i·u·an dan p I tndustn· ar industn Indonesia· pene I ene aahan k · · ' J. · · kan kepada K onsep atau d1aJU epa)a Dinas· dan naskah serta dokumen Jain yang akan
- neJaksanaan tugas lain Yan ' . fll· yd f . g d1berik Pokok an ungsmya. an oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas

## Pasal 19

Seksi Usaha Industri sebagaim . . aria d1mak d I), mempunyai tugas melaksanak su dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c Angka a.11tar pengusaha industri, meli � penyiapan bahan bimbingan teknis kerjasama menciptakan iklim usaha. putt pemantauan, pengawasan pengendalian dan

## Pasal 20

Dalalll rangka melaksanakan tu as S k · Usaha Perindustri g p � kok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, e si an mempunyai fungsi :

- a. penyusunan perencanaan dan program kerja pada Seksi Usaha Industri:
- b. pengu � pulan. dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknts dibidang usaha mdustn;
- c. pengumpulan dan pengolahan data industri:
- d. pelaksanaan inventarisasi potensi usaha industri-
- e. penyusunan potensi/profil industri;

•

- f. pelaksanaan pelayanan informasi usaha industri kepada masyarakat dan pihakpihak yang berkepentingan;
- g. pelaksanaan pemantauan, pengendalian dan pengawasan terhadap usaha industri;
- h. penyiapan dan pelaksanaan bimbingan teknis usaha industri;
1. pelaksanaan perumusan dan pelaksanaan, kebijakan, penyusunan pedoman, norma, standar usaha industri;

J.

penyusunan pedoman dan petunjuk teknis, prosedur dan kriteria tanda daftar

- industri; k. penyusunan pedoman dan petujuk teknis serta pelaksanaan kebijakan penumbuhan iklim usaha industri;
- m I r ilitasi dan mendorong terbentuknya struktur yang menjamin · penye enggaraan 1as1 . . tu b h · an usaha yang sehat antar pelaku mdustn; m u nya persrung . .
- I. penyelenggaraan fasilitasi hubungan kerjasama antar pelaku usaha industri;
- mendorong terjadinya hubungan yang saling
- . . . dari koordinasi sesuru dengan lingkup tugasnya;
- n s. ilit si dan · penyelenggaraan tas1 1 a . menguntungkan antar peJaku industn; . .

o. pelaksanaan fas11ttas1

\

Prnyusunan bahan

Usuhe

Acrindustrian;

'poran dan

le dun

dan yang

fungsinya.

pokok

I&lt;

�

"ll{\J

¥

f

pengc,mbangan Usati dibcrikan

lr1du 8

cvaluasi

Icrhadap olch

lri

Kcpale

Pi.""'

c Angka 2), rnernp

Q

is

.

k

1

el&lt;"

Unyai penmg

atan rnutu

.

tuga\_s

�

21

�

l&gt;Q

.

l'llclak

h

l!alJJ)llna

,,gernbangan Usa.ha iridu111.rj Proe1lUtsi, r:

lillsiJ

·

rangka melaksa.nakan

.

SQ.raakQn, lllcn"ud dalam darnak

Pcncr,1Pan

Pnaal

3 aya1

11 l

"landar

Ylapkar, bahan b1mbmKan

· l'Cngnwasan mutu dan

01118 ,n

## Pasa1 22

• )(Si J&gt;engembangan Usatia tugas Pokok

- gumpulan d crja Pilda !kk · b pen an pe SJ Pengembangan Usaha . pengembangan Usaha ngolahan bah . nengembangan Usaha ind lllduslri te � aank P&lt;:rumusan kebijakan teknis
- SC yusunan pere lndulllri SCbagairn . . 11 . pen . . . ncanaan dan l'llernPunva; r an\_a d.imaksud dalum Pasal 2 1, Jndust.n, Pro&amp;ram k · Ungs, :
- r· UStri SU pe netaksanaan kebijakan Unggu1an d nyusunan peta panduan cr· an P&lt;:ngc b
- . tcna dibidang pcngcmbangan e. peny1apan bahan dun J&gt;cluks· ngembangan usah · anaan J)Cnd·d·k 1 1
- !lengernba d n,,nyusunan norrna l ngan usah . m angan kawasan industri; · r· . . · s andar a 1ndustfr usaha mdustn; · Prolledur dan kri . '
- pc . . a tndustri; an dan pelatihan dalam rangka f pembenan fas1litasi, bimbin · b hk d gan, J)Cndam ·
- menu.m u an an meningkatkan Pmgan dan bantuan perkuatan untuk . bah kernam g . peny1apan an dan pelak . puan dan daya saing usaha industri; . sanaan btmb· . produks1; mgan teknis peningkatan mutu hasil

h.

pelaksanaan pengawasan terhada

- i. pelaksanaan bimbingan tern dp penerapan standar dan mutu produksi; manajemen dan ketrampilan; a ap pengembangan industri meliputi teknis
- j. penyusunan bahan laporan dan 1 . eva uasi terhadap pelaksanaan tugas pada Seksi Pengembangan Usaha lndustri; dan
3. k pelaksanaan tugas lain yang dib ik I h · · · · en an o e Kepala Bidang sesuai dengan tu.gas pokok dan fungsinya.

## Pasal 23

Seksi Sarana dan Prasarana Teknologi lndustri sebagarrnana dimaksud da\am 3 ayat (I) huruf c point 3), mempunyai tugas menyiapkan bahan bimbingan teknis, penyediaan, pengendalian dan pengawasan penerapan tekno\ogi industri serta memfasilitasi perolehan peralatan dan teknologi.

## Pasal 24

lak akan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Dalam rangk.a me san . . .. . T knoloai Industn mernpunyai Iungsi . Seksi Sarana dan Prasarana e

- b" . program kerja pada Seksi Sarana dan Prasarana
- d a. penyusunan perencanaan an
- Teknologi Industri; ah bahan perumusan kebijakan teknis b dan pengo! an . . pengumpulan
- pengembangan saran

c.

pengumpulan dan peng

- ana teknologi industn; a dan prasar . . . d arana dan prasarana teknologi mdustn; olahan ata s

lain

1009

peda Sckw

"sanaan pembentuk

J·

..els

,

.:«

.

an ctan j9'1

r

gaJl i.u,onnas, sarana d merr,

## 1otO

.,e19"

�

,saJlaan inventansas·

an Prasa,-anPermuctah

I

Pern

- e· r 19"sanaan penerapan stand a dan Prasar o Ogi industn; (. pe sna dan prasarana tekn I ar, Pengaw ana inctustri· � o Ogi i asan p '

r

1

saran a tekn

an aatan bank data dan

- f ·1· d t9" 5 anaan asr 1tasi dan n Ustn; · engenda!ian dan pengembangan g. pe mperoleh sarana dan P Perluasan s file rasaran umber p .

flyetenggaraan fasilitasj a teknoto

.

ernb1ayaan untuk kemudahan

- ,. I re yusunan bahan lap snya Pelaku Usah \_Pemanfaatan sarana dan prasarana pen oran d a industri k ecil; .
- d pe kn an b" &amp; 1 inctustn /I· prasarana te ologi · d ·mbinga ; 09;:yediaan fasilitasi d � nkustn; n teknis/pelatihan penggunaan sarana . pe . . d ·-' kh enng"JcllOIOgl m USu Usu -·an tanr
- i·
- Jc. 1&lt;ok dan fungsinya g ·benkan oleh K . po · epaJa Bidang sesuai dengan tugas
- ana dan Prasarana Tekn an eva1uasi terh SIJJ' k anaan tugas I . ologi lndustr·. d adap pelaksanaan tugas pada Seks1 pela s am Yan ct· . r; an

## Bagian K 1·

·oang Perdagangan sebagaim . !31 . ana d1maks d d d ernpunyru tugas rnernbantu Ke al . u alarn Pasal 3 ayat (1) nuruf , JI! K ·1 P a Dinas P . d . . "" Usaha eci Menengah K b enn ustrian, Perdagangan, Koperas1 d"'· a upaten s · ta · · Jiputi Pengembangan Usaha p in ng di Bidang Perdagangan yang me erdaganga d . · d Jindungan Konsumen Pernbi n an Promosi, Kemetrologian an per ' ·naan Pengawasan Usaha Perdagangan.

## e ·ma B"ct I ang Perdagangan Pasa1 25

## Pasal 26

Dal am rangka melaksanakan tu k gas po ok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Bidang Perdagangan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan petunj':'k teknis dan petunjuk pelaksanaan tugas Bidang Perdagangan meliputi urusan pengembangan usaha perdagangan dan promosi, kemetrologian dan perlindungan konsumen, pembinaan, pengawasan usaha perdagangan;
- b. penyusunan program kerja dan pelaksanaan kegiatan Bidang Perdagangan meliputi urusan pengembangan usaha perdagangan dan promosi, kemetrologian dan perlindungan konsumen, pembinaan, pengawasan usaha perdagangan barang dan jasa;
- c. penyelenggaraan pelayanan umum Bidang Perdagangan meliputi urusan pengembangan usaha perdagangan dan promosi, kemetrologian dan perlindungan konsumen, pembinaan, pengawasan usaha perdagangan barang danjasa; . .
4. bi terhadap usaha maga untuk dapat lebih berkembang. e. Pelaksanaan pem maan . . kh k dagang kecil dan informal ,
- d. pengendalian kegiatan Bidang Perdagangan . meliputi urusan pengembangan ah d dan promosi kemetrolog1an dan perlindungan konsumen, us a per agangan · pembinaan, pengawasan usaha perdagang � ;
6. u\_susnya untu . pe. d fektivitas distribusi dalam rangka pengadaan dan f. peningkatan efis1ens1 an e penyaluran barang dan jasa ; etunjuk tekn:s di bidang promosi dagang dalam
7. ng a pengem . dengan mstansi ter art asosiasi uma usaha;
- g. pelaksanaan dan penyusunan p ra k bangan usaha ; · k · J · · d ·
- h. pelaksanaan fasilitasi kerJasama ngawasan peredaran barang dan jasa; al . dan pe 1. pelaksanaan pengend ian

I

I

I

I

/

I

I

i·

�

tsl'sanaan birnbingan

Jf11ll1tauan dan Pengev Usllha clan pe

pl!

Pelak cle

11

81

koordina . a.luasian

· peJsJesanaan

J.

1t.1g11s ;

,ti·

fl·

pe tlyusunan laporan h

pe llriaan

Pe!a1c 8

.

nit

&amp;ari

81lnaari

u

.

as11

JsJesanaan tugas lai

�

-

--·,\

-- ... - -------

Penctartar

1. 0 t 1

..., cl1bid

. an !)erusahaan .

daJ

PeJa1c 8

ralcit ang perdagangan ;

a te

•

pt&gt;

atan d'b·

.

leegi ke&amp;ia•

rangka pelaksanaan

J!:Ok dan fungsinya ke')·

n Yang clib&lt;U\e.ari llltl

oleh

1dang

1

en.lean o·

p d . p ngemban asaJ 27 ai engan tugas J&lt;SI e gan lJ Sah S � l)Jfl pasal 3 ayat (l) h a Perctag d ·dailg Perdagangan Yan Urur d An an le &amp;ari dan P J31 · g mer g a l) rornosi promos1 serta penga 1 PUti "-· · rnernp . sebagaimana dimaksud dg.11 . Wasan - '-'San unyai tu .,1r ungkat propmsi na . Usaha le Pengernb gas membantu Kepala b8-"" , s1ona1 e spo . angang rnau . r, ·rnp an usaha Perdagangan PUn int or, rnengiJcuti ernasiona1. event-event promosi inas sesu .

l&lt;epa1a

Perctagangan; dan l)

## Pasa128

tu gas ntuk menyelenggarakan

- &amp;angan d a dimak d II penyusunan program le . an Promo . su dalam Pasal 27, Seksi . perdagangan dan Prom . el]a tahunan SJ mempunyai fungsi : osi Pada Sek ·

pengembangan Usaha Percta sebagairnari

- p b peJaksanaan tugas pad s' . SJ engembangan Usaha · .. a eks1 Pe

18

P

penyusunan keblJakan tekn·

ah

c

u

ngembangari

- Perd � gangan dan Promosi; u pelalcsanaan bimbingan teknis usaha
- promosi meliputi usaha di Bidarig Pen eC: a erdagangan dan Promosi; . perdagangan b g bangan Usaha Perdagangan dan d. penyiapan rencana dan p ararig dan jasa; rogram unt le '
- e. penyiapan perumusan kebi'ak d b J an dan pelaks .. per agangan arang dan jasa; anaan kebijakan peningkatan usaha
- g. penyiapan dan ketrampilan bagi pelaku usaha dal kegiatan pendtdikan dan pelatihan b d . am rangka pengembangan usaha perdagangan arang an jasa:
- f. penyusunan bahan dan pelak sanaan pembe . bi bi pe!aksanaan kebijakan peningkat nan irn mgan teknis dan evaluasi bahan pelaks::s:a perdagangan bai:ang dan jasa;
- h. penyusunan norma pedoman stand d k · · · .. · ' , ar an ntena pembenan perijman usaha perdagangan dengan mempertimbangkan aspek Jingkungan;
1. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian usaha perdagangan serta ekspor dan impor terkait distribusi dan penyalurannya;
- 1· penyiapan bahan dalam rangka pelaksanaan kegiatan promosi;
- k. pelaksanaan event-event promosi baik tingkat daerah, nasional maupun in temasional;
- l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Pengembangan Usaha Perdagangan dan Promosi;
- lak I · nya yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan n. pe sanaan tugas am tugas pokok dan fungsinya.
- l k k ltasi dan koordinasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan m. pe a sanaan onsu . .

## Pasal 29

Konsumen dan Pengawasan Peredaran Barang Seksi Kemetrologian, Perli � dung � dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d Angka 2), dan Jasa sebagaimana dimaksu al Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi mempunyai tugas membantu Kep a Sintang yang meliputi urusan pelayanan h Kabupaten dan Usaha Kecil Menenga konsumen. kemetrologian dan perlindungan

I

I

\

.

,

r., enyelenggarakan tugas seb

.

.

cvl'

Jfl

Perlindungan Kons dtJii#. ::,, .,

.

giall•

aga.irnana dirnaksud dal

P

sal

29

5eksi

·ev- \_

iJf'

,.,etfOIO

unYai fungsi :

umen dan Pengawasan P amd

a

Bar

�

g

dan

,.

JflP

ere aran

- .us ...\_.,unan d ptflJ inert dan Pengawasan Pered pa a Seksi Kemetroloaian Perlindungan ,. .,51,1 aran Bar ""' ' � o·· sai1aan tugas pada Seksi Kem ang dan Jasa;

�

�

unan program kerja •

�

L

- pels.l' wasan Peredaran Barang dan J etrologian, Perlindungan Konsumen dafl ,,. pet18ll pan perumusan dan Pelak asa;
- ..i:t1Y1 . . an, stand krit ia serta 0 . r: bCrian bunbmgan teknis dan ar.' norrna, prosedur, en.,. pe(tl bagaan, penilaian kelemba evaluas1 pelaksanaan kebijakan d1bidang, kele'::er daya manusia kemetr l g � an, alat ukur, timbang, takar, standar ukuran, sum ulan dan penyia an ogian, dan pengawasan sektor metrologi legal;
- peflt 1 � an kelembagaan, alat uku s � aan kebijakan peningkatan dibidang sarana, C· fll... r, timbang tak ber daya pt sia kemetrologian dan peng · ar, standar ukuran, sum !ltl1,1 awasan sekt fll ·apart penyusunan pedom or metrologi legal;
- rn eperigu !rosedur dan kritep· d\_bahan perumusan kebijakan, pedoman, standar, riorrna, bi bi na\_ 1 Bidang Perlindungan Korrsumen: rm mgan tekrris da ' ·
- 1 ksanaan al
- Yelenggaraan fas1htasi d ' Le baga 11· pen an mendorong berkembangnya m per!irtdungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM).
- f pea n ev uasi dibidang perlindungan konsumen, · pelaksanaan pengawasan dan pengendahan Kernetrologian, Perlindungan g. t1onsumen dan Pengawasan Peredaran Bar d J " . . . ang an asa·
- i. pengwnpulan bahan dan penyebarluasa � informasi' mengenai perlindungan konsumen;
- ·. pelaksanaan inventarisasi dan penyelesaian pengaduan masyarakat tentang J perlindungan konsurnen dari rnasyarakat, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat atau pelaku usaha;
- k. pengoordinasian dan pelaksanaan penelitian terhadap barang dan/ atau jasa yang menyangkut keselarnatan konsumen;
- I. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pengawasan produk pertambangan dan aneka industri, pengawasan produk pertanian, kimia dan kehutanan, pengawasan jasa dan kerjasama pengawasan barang beredar dan jasa;
- m.penyiapan penyusunan pedornan, standar, norrna, prosedur, kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dibidang pengawasan produk pertarnbangan dan aneka industri, pengawasan produk pertanian, kimia dan kehutanan, pengawasan jasa dan kerjasama pengawasan peredaran barang dan jasa;
- n. pelaksanaan monitoring dan laporan harian harga sernbilan bahan pokok dan dan barang penting lainnya;
- o. pelaksanaan pengendalian kelancaran distribusi barang kebutuhan pokok masyarakat serta kerjasama dengan dunia usaha di bidang pengadaan dan penyaluran;
- p. pelaksanaan fasilitasi kepada Kecamatan untuk penyusunan program kebutuhan pokok masyarakat untuk setiap satu semester prognosa dan perkiraan po\a konsumsi dan produksi kebutuhan masyarakat;
- q. penyiapan bahan petunjuk penyusunan kebutuhan pokok masyarakat tentang stock awal pengadaan produksi lokal luar daerah, informasi kebutuhan dan stock akhir: I
- r. peJaksanaan monitoring persaingan usaha tidak sehat di Kabupaten/Kecamatan dan usaha multi marketing;

.

- Pengumpuhtn ban
- P eloksanaan tugus . Un koo . Pen,,
- ·· an, ev Pet1:1ksanaan faeilit . Ellttc1a· t, El81 d I dill}

-----------·--·- - --

- 1 LI· k El.In rd1n J U11u rugas po ok dan fu . nya. Y a.ai ae \_nan laPo ngs1n llng d. 11ua1 d ran Pc·--.\_ va, ·berikan engan lin -11 anaan tugas; Oleh K &amp;kup tugasnva· dan epaJa a· J ' ·dang eesuai dengan 1.013

seksi Jnformasi Perdagan Pasai 3 I yat ( 1) h uruf d Angka 3) Ban dan K . 8 K ' rne ern1tra perdagangan, operasi da lllpunya.i t an Bebag . perumusan \_da � Pelaksann Usaha. Keci1 � :11 rnernba::a � : dirnaksud dalarn Pasal 3 prosedur, kntena dan e Ban, kebijaka nengah K b Pala Dmas Perindustrian, Valuasi di b'ct n, Pen:yu 8 a Upaten Sintang yang meliputi I ang inforrna . unan Pedornan, norma standar 81 Perd ' ' agangan dan kemitraan.

untuk menyelenggaraka

Pasa1 32

Informasi Perdagangan ctn tugas sebB%airna

.

- pada Seks' I f b pelaksanaan tugas d I n ormasi Perdagangan dan · pa a Seksi J r
- an Kern. t na d1rnak d a. penyusunan program k . 1 raan rnernpun . su dalam Pasal 31, maka Seksi Kemitraan; Cl]a tahunan yar fungsi :
- c. pengumpulan dan . n,orrnasi Perda
- an an Kemitr . san ebijakan teknis di bidang d. pelaksanaan aan;
- r. . p peny1apan bah gangan dan Kemitraan· In,ormas1 erdagang d an perumu k .. '
- pendataan I . · · perumusan d me iputi aspek harga dan n h an pelayanan informasi perdagangan on arga terhad lal ·
- f. penyelenggaraan fasilitasi dan rn . gan arang.