Unknown Unknown Nomor TAHUN2017 Tahun 2013 tentang SYARAT DANTATACARAPEMBERIANBANTUAN HUKUM DENGANRAHMAT TUHAN YANGMAHAESA BUPATIMUSIBANYUASIN, - bahwa untuk melaksanakan ketentuan (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI MUSI BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATIMUSIBANYUASIN NOMOR2.0 TAHUN2017
TENTANG
SYARAT DANTATACARAPEMBERIANBANTUAN HUKUM
DENGANRAHMAT TUHAN YANGMAHAESA
BUPATIMUSIBANYUASIN,
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 10 Tahun 2013 tentang Bantuan Hukum, berkaitan dengan ketentuan mengenai syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati, sehingga dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum;
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No.6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Lembaran Negara Republik Nomor 73, Tambahan Indonesia Nomor 1821);
- Tah 2011 tentang Nomor 16 un 2 Undang-Undang Republik Indonesia . (Lembaran Negar a Bantuan Hukum Lembaran Negara 104, Tambahan Tahun 2011 Nomor . Nomor 5248); Republik Indonesl a
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tentang Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 10 Tahun 2013 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2013 Nomor 9);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 9);
7. Peraturan Bupati Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 66);
j
j
I
I
11
I
.
,
Menetapkan
MEMUTUSKAN :
PERATURANBUPATI TENTANGSYARATDAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM.
BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
3. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
5. Kepala Bagian Hukum adalah Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
6. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
7. Pemberi Bantuan Hukum adalah Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
8. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin yang berada di Kabupaten Musi Banyuasin.
9. Pemohon Bantuan Hukum adalah orang, kelompok orang miskin atau kuasanya yang tidak termasuk Pemberi Bantuan Hukum, atau keluarganya yang mengajukan permohonan Bantuan Hukum.
10. Basis Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin adalah data yang dikeluarkan oleh Tim Nasional Penanggulangan Kemiskinan.
BABII SYARAT PEMBERIAN BANTUAN HU~UM
Bagian Kesatu Syarat Penerima Bantuan Hukum
Pasal2
- (1) Bantuan Hukum diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada PemohonBantuan Hukum tanpa dipungut biaya;
- (2) Untuk memperoleh Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),Pemohon Bantuan Hukum harus memenuhi syarat:
- a. mempunyai permasalahan hukum;
- b. terdaftar dalam administrasi kependudukan kabupaten; dan
- c. terdaftar dalam KelompokDesil 1 Basis Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin.
Bagian Kedua
Syarat Pemberi Bantuan Hukum
Pasal3
- (1) Bantuan Hukum diberikan kepada Pemohon Bantuan Hukum baik secara Litigasi maupun Nonlitigasi yang diselenggarakan oleh Bupati dan dilaksanakan oleh PemberiBantuan Hukum yang memenuhi persyaratan;
- (2) Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (2),harus memenuhi syarat :
- a. berbadan hukum dan terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- b. memilikikantor atau sekretariat yang tetap;
- c. memilikipengurus; dan
- d. memilikiprogram Bantuan Hukum.
Pasal4
- (1) Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasidilakukan oleh advokat yang berstatus sebagai pengurus Pemberi Bantuan Hukum danl atau advokat yang terdaftar pada Pemberi Bantuan Hukum;
!
l:
j
;
- (2) Advokat yang terhimpun dalam wadah Pemberi Bantuan Hukum yangjumlahnya tidak memadai dengan banyaknya jumlah penerima bantuan advokat, paralegal, dosen, fakultas hukum; hukum, dapat merekrut dan/ atau mahasiswa
- (3) Pemberi Bantuan Hukum yang melakukan perekrutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), wajib memberikan surat perintah tugas pembantuan Pemberian Bantuan Hukum dari Direktur /Ketua Pemberi Bantuan Hukum terhadap hasil rekrutmen.
Pasal5
Pemberian Bantuan Hukum Nonlitigasi dilakukan oleh :
- a. advokat;
- b. paralegal;
- c. dosen; darr/atau
- d. mahasiswa fakultas hukum.
Pasal6
- (1) Advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, harus memenuhi persyaratan:
2. ~~$:. a. terdaftar pada salah satu Pemberi Bantuan Hukum yang terakreditasi;
- b. tidak sedang menjalani hukuman pemberhentian sementara waktu atas pelanggaran kode etik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari organisasi induk; dan
- c. tidak sedang menjalani hukuman atas pelanggaran anggaran dasar, anggaran rumah tangga darr/atau peraturan internal, yang dibuktikan dengan surat pemyataan dari Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Paralegal sebagaimana diaksud dalarn Pasal 5 huruf b, harus memenuhi persyaratan :
- a. terdaftar pada salah satu Pemberi Bantuan Hukum yang terakreditasi;
- b. memiliki bukti tertulis pendarnpingan dari advokat pada Pemberi Bantuan Hukum yan~ sarna; dan
- c. telah mengikuti pelatihan paralegal yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan paralegal yang diselenggarakan oleh:
1. pemberi Bantuan Hukum;
2. perguruan tinggi;
3. lembaga swadaya masyarakat yang memberikan Bantuan Hukum; atau
4. lembaga pemerintah yang menjalankan fungsinya di bidang hukum.
- (3) Dosen sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 5 huruf c, hams memenuhi persyaratan :
- a. terdaftar pada salah satu Pemberi Bantuan Hukum yang terakreditasi;
- b. memiliki bukti tertulis pendarnpingan dari advokat pada Pemberi Bantuan Hukum yang sarna;
- c. berijazah paling rendah sarjana di bidang hukum; dan
- d. sebagai tenaga pengajar pada fakultas hukum.
- (4) Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 5 huruf d, hams memenuhi persyaratan :
- a. terdaftar pada salah satu Pemberi Bantuan Hukum yang terakreditasi;
- b. memiliki bukti tertulis pendarnpingan dari advokat pada Pemberi Bantuan Hukum yang sarna;
- c. merupakan mahasiswa fakultas hukum yang dibuktikan dengan kartu tanda mahasiswa yang masih berlaku;
- d. telah lulus mata kuliah hukum acara pidana, hukum acara perdata, danjatau hukum acara tata usaha negara yang dibuktikan dengan fotokopi transkrip nilai yang telah dilegalisasi; dan
I'
'I
- e. telah mengikuti pelatihan paralegal yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan paralegal yang diselenggarakan oleh:
1. pemberi bantuan hukum;
2. per~ruan tinggi;
3. lembaga swadaya masyarakat yang memberikan bantuan hukum; atau
4. lembaga pemerintah yang menjalankan fungsinya di bidang hukum.
BAB III - TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM
Pasal 7
- (1) Permohonan Bantuan Hukum diajukan secara tertulis oleh Pemohon Bantuan Hukum kepada pemberi bantuan hukum dengan mengisi formulir sesuai format sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan Bupati ini;
- (2) Pemohon Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), yang tidak mempunyai kemampuan untuk mengajukan permohonan secara tertulis, permohonan dapat diajukan secara lisan dan dicatat oleh Pemberi Bantuan Hukum dan ditandatangani atau cap jempol oleh pemohonbantuan hukum;
- (3) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)dan ayat (2),hams melampirkan :
- a. fotokopikartu tanda penduduk;
- b. kartu bantuan hukum;
- c. dokumen yang berkaitan dengan perkara; dan
- d. surat kuasa, jika permohonan diajukan oleh keluarga atau kuasanya.


I

Ii

&lt;

I

- (4) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2),disampaikan oleh Pemohon Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum pada hari dan jam kerja;

## BagianKedua

## Pemeriksaan Permohonan

## Pasa18

- (1) Pemberi Bantuan Hukum wajibmelakukan pemeriksaan terhadap permohonan Bantuan Hukum, setelah mendengar uraian dan menganalisis dokumen yang diberikan PemohonBantuan Hukum;
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan paling lama 1 (satu) hari setelah menerima berkas permohonan Bantuan Hukum;
- (3) Pemberi Bantuan Hukum memberikan penjelasan tentang masalah hukum beserta resiko yang mungkin dihadapi kepada Pemohon Bantuan Hukum setelah melakukan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## Pasal9

- (1) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2),yan~ telah memenuhi persyaratan, Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan kesediaan atau penolakan secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga] Hari terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap;
- (2) Pemberi Bantuan Hukum yang telah menyatakan kesediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum;
- (3) Pemberi Bantuan Hukum yang menyatakan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyertakan alasan penolakan:
- a. tidak sesuai dengan visi dan misi Pemberi Bantuan Hukum; danl atau


I

I

f

- b. dalam perkara perdata, kerugian materiillebih sedikit daripada biaya penyelesaian perkara.
- (4) Pemohon Bantuan Hukum dapat mengajukan keberatan kepada Bupati melalui Kepala Bagian Hukum, dalam hal PemberiBantuan Hukum menolak permohonan.

## BagianKetiga Pelaksanaan Bantuan Hukum

## PasallO

- (1) Pemberi Bantuan Hukum wajib memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Bagian Hukum sebelum melaksanakan pemberian Bantuan Hukum Litigasi dan Nonlitigasi melalui Sistem Informasi Pemberian Bantuan Hukum;
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (I), dengan mencantumkan:
- a. identitas Penerima Bantuan Hukum; dan
- b. jenis Bantuan Hukum Litigasiyang diberikan.

## Pasa111

Pelaksanaan Pemberian bantuan hukum secara litigasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1), dilakukan dengan cara :

- a. pendampingan danl atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan dan penuntutan;
- b. pendampingan danl atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan; atau
- c. pendampingan danfatau menjalankan kuasa terhadap penerima bantuan hukum di pengadilan tata usaha negara.

## Pasal12

Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum secara Nonlitigasi meliputi kegiatan:

- a. penyuluhan hukum;
- b. konsultasi hukum;
- c. investigasi perkara, baik secara elektronik maupun non elektronik;
- d. penelitian hukum;
- e. mediasi;
- f. negosiasi;
- g. pemberdayaan masyarakat;
- h. pendampingan di luar pengadilan;dan/ atau
1. drafting dokumen hukum.

## Pasal13

- (1) PemberianBantuan Hukum oleh PemberiBantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum, diberikan hingga masalah hukumnya selesai danl atau perakaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap selaam penerima Bantuan Hukum Tersebut tidak mencabut surat kuasa khusus;
- (2) PemberianBantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),harus memenuhi standar bantuan hukum sesuai ketentuan perundang-undangan;
- (3) Penerima Bantuan Hukum yang mendapatkan pelayanan Bantuan Hukum yang tidak sesuai dengan standar pemberian Bantuan Hukum, dapat melaporkan Pemberi Bantuan Hukum kepada Bupati melalui Kepala BagianHukum;


Pemberi Bantuan Hukum hanya memberikan Bantuan Hukum dalam 1 (satu) perkara atau kegiatan Bantuan Hukum kepada 1 (satu) orang Penerima Bantuan Hukum atau kelompok PenerimaBantuan Hukum.

## Pasa115

Pemberian Bantuan Hukum Nonlitigasihanya dapat dilakukan berdasarkan permohonan dari Penerima Bantuan Hukum, kecuali penelitian hukum.

## BAB III

## PENGAWASAN DAN EVALUASI

## Pasa116

- (1) Bupati me1akukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum;
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dan secara insidenta1;
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bagian Hukum;
- (4) Dalam melaksanakan pengawasan, Bagian Hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (3),bertugas:
- a. melakukan pengawasan atas pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum;
- b. menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan penyimpanganpemberian Bantuan Hukum;
- c. melakukan klarifikasi atas adanya dugaan penyimpangan pemberian Bantuan Hukum yang dilaporkan oleh masyarakat;
- d. mengusulkan sanksi kepada Bupati atas terjadinya penyimpangan pemberian Bantuan Hukum; dan
- e. membuat laporan pelaksanaan pengawasan kepada Bupati.


J

I

1

I

1

I

I

I

## Pasal17

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau secara insidentil sesuai kebutuhan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan untuk menilai pencapaian pelaksanaan kegiatan Bantuan Hukum yang dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum.

## BABV KETENTUAN PENUTUP

Pasal18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu

pada tanggal

I:;

Af!2-IL

20)7

f

Pj.

BUPATI MUS!BANYUASINr

CIN



Diundangkan di Sekayu

pada tanggal 13 APJ2-IL

2017

Pit. SEKRETAIS DAERAH

1vKABUPAT

USIBANYUASIN".

luy

AFRIYADI

BERITADAERAHKABUPATEN MUSIBANYUASIN TAHUN2017 NOMOR .2tJ


Lampiran I

Peraturan Bupati Musi Banyuasin

Nomor

: ;2 0 Tahun 2017

Tanggal

I'~ A-ftz.ll...

2017

Tentang

Tata Cara Penyaluran

Dana Bantuan Hukum

## FORMULIR PROPOSAL PENGAJUAN DANABANTUANHUKUM

## KOP SURATORGANISASIBANTUANHUKUM

Sekayu,

2017

Nomor

Lampiran

Kepada Yth.

Bupati Musi Banyuasin

Me1alui Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah

di -

Sekayu

Hal

: Proposal Pengajuan Dana Bantuan Hukum

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama

.

Jabatan dalam OBH

.

Alamat

Dengan ini mengajukan dana Bantuan Hukum :

Jenis Bantuan Hukum

: Litigasi / Non Litigasi

Bentuk Kegiatan

Tujuan Kegiatan

Deskripsi Kegiatan

...

Target Pelaksanaan

Output Yang diharapkan

J adwal Pelaksanaan

Rincian Biaya Kegiatan

Nama Organisasi Bantuan Hukum,

Tanda Tangan / Stempel basah

•••••

'i •••••••••••••••••••••••••••••••••

Direktur

Pj BUPATI MUSI BANYUASIN ,

sH. YUSNIN


7

Lampiran II

Peraturan Bupati Musi Banyuasin

Nomor

AO

Tahun 2017

Tanggal

I 3 A plZ-ll.

2017

Tentang

Tata Cara Penyaluran

Dana Bantuan Hukum

## FORMULIR LAPORAN PENGELOLAAN DANA PROGRAM BANTUAN HUKUM

## KOP SURAT ORGANISASI BANTUAN HUKUM

PROGRAM BANTUAN HUKUM LAPORAN REALISASI DANA BANTUAN HUKUM UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 20 .

| Akun | Uraian | TA.2013 | TA.2013 | TA.2013 | TA.2012 | TA.2012 | TA.2012 |
|--------|-----------------------------|-------------|---------------|-----------|-------------|-------------|-----------|
| | | Anggaran | Realisasi | °/o-ase | Anggaran | Realisasi | o/o-ase |
| 4 | PENERIMAAN | | | | | | |
| 41 | Penerimaan dari APBN | 999,999,999 | 999,999,999 | 999% | 999,999,999 | 999,999,999 | 999% |
| 42 | Penerimaan dari APBD | 999,999,999 | 999,999,999 | 999% | 999,999,999 | 999,999,999 | 999% |
| 43 | Penerimaan dari Hibah | 999,999,999 | 999,999,999 | 999% | 999,999,999 | 999,999,999 | 999% |
| | Jumlah Penerimaan | 999,999,999 | 999,999,999 | 999% | 999,999,999 | 999,999,999 | 999% |
| 5 | PENGELUARAN | | | | | | |
| 51 | Litigasi | 999,999,999 | 999,999,999 | 999%- | 999;999;999 | 999;999,999 | 999%- |
| 511 | Perkara Pidana | 999,999,999 | 999,999,999 | 999% | 999,999,999 | 999,999,999 | 999% |
| 512 | Perkara Perdata | 999,999,999 | 999,999,999 | 999% | 999,999,999 | 999,999,999 | 999% |
| 513 | Perkara Tata Usaha Negara | 999,999,999 | 999,999,999 | 999% | 999,999,999 | 999,999,999 | 999% |
| 52 | Non Litigasi | 999,999,999 | 999,999,999 | 999% | 999,999,999 | 999,999,999 | 999% |
| 521 | Penyuluhan | 999,999,999 | 999,999,999 | 999% | 999,999,999 | 999,999,999 | 999% |
| 522 | Konsultasi | 999,999,999 | 999,999,999 | 999% | 999,999,999 | 999,999,999 | 999% |
| 523 | Investigasi | 999;999,999 | 999;999;999 | 999% | 999;999,999 | 999;999;999 | 999%- |
| 524 | Penelitian | 999,999,999 | 999,999,999 | 999% | 999,999,999 | 999,999,999 | 999% |
| 525 | Mediasi | 999.999.999 | .999,999,99_9 | 999% | 999.999.999 | 999.999.999 | 999% |
| 526 | Negosiasi | 999,999,999 | 999,999,999 | 999% | 999,999,999 | 999,999,999 | 999% |
| 527 | Pemberdayaan Masyarakat | 999,999,999 | 999,999,999 | 999% | 999,999,999 | 999,999,999 | 999% |
| 528 | Pendampingan | 999,999,999 | 999,999,999 | 999% | 999,999,999 | 999,999,999 | 999% |
| 529 | Drafting dokumen hukum | 999,999,999 | 999,999,999 | 999% | 999,999,999 | 999,999,999 | 999% |
| 53 | Administrasi Umum | 999,999,999 | 999,999,999 | 999% | 999,999,999 | 999,999,999 | 999% |
| | Jumlah Pengeluaran | 999,999,999 | 999,999,999 | 999% | 999,999,999 | 999,999,999 | 999% |
| | Surplus/{Defisit) Anggaran | 999,999,999 | 999,999,999 | 999%- | 999,999,999 | 999,999,999 | 999%- |
| 6 | PEMBIAYAAN | | | | | | |
| 61 | Pendapatan Diterima ~muka | 999,999,999 | 999,999,999 | 999% | 999,999,999 | 999,999,999 | 999% |
| 62 | iHutang kepada Pihak Ketiga | 999,999,999 | 999,999,999 | 999% | 999,999,999 | 999,999,999 | 999% |
| | lSiLPA/(SiKPA) | 999,999,999 | 999,999,999 | 999% | 999,999,999 | 999,999,999 | 999% |

Nama Organisasi Bantuan Hukum,

Tanda Tangan / Stempel basah

...

Direktur

"

I

## KOP SURAT ORGANISASI BANTUAN HUKUM

PROGRAM BANTUAN HUKUM LAPORAN POSISI KEUANGAN PER 31 DESEMBER 20 .

dalam Rupiah

| Akun | Uraian | TA. 2013 | TA. 2012 | Perubahan [+ I (-)1 |
|--------|------------------------------|-------------|-------------|-----------------------|
| Akun | Uraian | Rp. | Rp. | %-ase |
| 1 | ASET | | | |
| 11 | ASETLANCAR | 999,999,999 | 999,999,999 | 999.99% |
| 111 | Kas dan setara kas | 999,999,999 | 999,999,999 | 999.99% |
| 112 | Piutang Jangka Pendek | 999,999,999 | 999,999,999 | 999.99% |
| 113 | Persediaan | 999,999,999 | 999,999,999 | 999.99% |
| 12 | ASET NON LANCAR | 999,999,999 | 999,999,999 | 999.99% |
| 121 | Aset Tetap | 999,999,999 | 999,999,999 | 999.99% |
| 122 | Piutang Jangka Panjang | 999,999,999 | 999,999,999 | 999.99% |
| 123 | Aset Tak Berwujud | 999,999,999 | 999,999,999 | 999.99% |
| 124 | Aset Lainnya | 999,999,999 | 999,999,999 | 999.99% |
| | JUMLAHASET | 999,999,999 | 999,999,999 | 999.99% |
| 2 | KEWAJIBAN | | | |
| 21 | Kewajiban Jangka Pendek | 999,999,999 | 999,999,999 | 999.99% |
| 22 | Kewajiban Jangka Panjang | 999,999,999 | 999,999,999 | 999.99% |
| | JUMLAH KEWAJIBAN | 999,999,999 | 999,999,999 | 999.99% |
| 3 | EKUITAS | | | |
| 31 | Ekuitas | 999,999,999 | 999,999,999 | 999.99% |
| | JUMLAH EKUITAS | 999,999,999 | 999,999,999 | 999.99% |
| | JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS | 999,999,999 | 999,999,999 | 999.99% |



Nama Organisasi Bantuan Hukum,

Tanda Tangan / Stempel basah

...

Direktur

fPjo

BUPATIMUSIB~ASIN'f

H. YUSNIN

^