PERATURAN DAERAH KOTA RI Nomor 6 Tahun 2017 tentang RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa pelaksanaan uji berkala kendaraan bermotor yang sebelumnya merupakan kewenangan pemerintah provinsi diserahkan kepada Pemerintah Kota;
- b. bahwa dengan diserahkannya urusan Pelaksanaan Pengujian Pertama Kendaraan Bermotor dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat kepada Pemerintah Kota Pariaman maka segala kewenangan dan hasil uji berkala pertama kendaraan bermotor menjadi tanggungjawab Pemerintah Kota Pariaman;
- c. bahwa di dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang retribusi pengujian kendaraan bermotor belum mengatur mengenai uji berkala pertama kendaraan bermotor, maka perlu dilakukan perubahan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara RI tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4187);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LaluLintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman PengelolaanKeuangan Daerah, sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomro 21 Tahun 2011.
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2010 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Ketentuan di Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
Dengan Persetujuan Bersama,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PARIAMAN dan WALIKOTA PARIAMAN
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2012 Nomor 51 Tambahan Lembaran Daerah Kota Pariaman Nomor 124) diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan Pasal 1, angka 21 dan angka 22 ditambah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Pariaman.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara pemerintah daerah Kota Pariaman.
3. Walikota adalah Walikota Pariaman.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Pariaman.
5. Pejabat yang ditunjuk adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
6. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Pariaman.
7. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pariaman.
8. Kepala Dinas Perhubungan adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pariaman.
9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian Izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
10. Penguji adalah tenaga penguji yang dinyatakan memenuhi kwalifikasi teknis tertentu dan diberikan sertifikat serta tanda kwalifikasi teknis sesuai dengan jenjang kwalifikasinya.
11. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat, dan digerakan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan beomotor yang dioperasikan di air.
12. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang dijalankan dan dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
13. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat
duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi yang dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayar.
14. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
15. Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain mobil penumpang dan mobil bus.
16. Kendaraan Khusus adalah setiap kendaraan bermotor selain kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barangbarang khusus.
17. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang digunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
18. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan penariknya.
19. Kendaraan Wajib Uji adalah setiap kendaraan yang
Pasal 9
- (1) Setiap kendaraan bermotor, mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan, wajib melakukan uji berkala.
- (2) Mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah merupakan kendaraan wajib uji.
- (3) kegiatan :
2. Pengujian berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi a. pemeriksaan dan pengujian fisik kendaraan bermotor; b. pengesahan hasil uji;
- (4) Pemeriksaan dan pengujian fisik kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a meliputi pengujian persyaratan teknis dan laik jalan.
- (5) Pengujian terhadap persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi :
- a. susunan;
- b. perlengkapan;
- c. ukuran;
- d. karoseri; dan
- e. rancangan teknis kendaraan bermotor sesuai dengan peruntukannya.
- (6) Ketentuan untuk melaksanakan uji berkala pertama dilakukan setelah 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.
Pasal 11
- (1) Unit pengujian kendaraan bermotor disesuaikan dengan Peraturan Daerah Organisasi Perangkat Daerah
Pasal 27
- (1) Besarnya tarif retribusi pengujian berkala pertama kendaraan bermotor adalah sebagai berikut :
- a. Biaya jasa pengujian kendaraan bermotor/ upah uji :
1. Mobil bus, mobil barang dan kendaraan khusus Rp. 35.000,-
2. Mobil penumpang, kereta gandengan/ tempelan Rp. 25.000,-
- b. Biaya tanda uji, kawat dan segel Rp. 12.000,-.
- c. Biaya Administrasi/ formulir Rp. 15.000,-
- d. Biaya buku uji Rp. 15.000,-
- e. Biaya Pembubuhan Nomor Uji Rp. 75.000
- f. Biaya Pemasangan Tanda Samping :
1. Stiker ukuran kecil (untuk kendaraan roda 4 kebawah) Rp. 15.000
2. Stiker ukuran besar (untuk kendaraan roda 6 keatas) Rp. 20.000
- (2) Besarnya tarif retribusi pengujian berkala selanjutnya kendaraan bermotor adalah sebagai berikut :
- a. Biaya jasa pengujian kendaraan bermotor/ upah uji:
1. Mobil bus, mobil barang dan kendaraan khusus Rp. 35.000,-
2. Mobil penumpang, kereta gandengan/ tempelan Rp. 25.000,-
- b. Biaya tanda uji, kawat dan segel Rp. 12.000,-.
- c. Biaya Administrasi/ formulir Rp. 15.000,-
- d. Biaya buku uji Rp. 15.000,-
- e. Biaya Pemasangan tanda samping :
1. Stiker ukuran kecil (untuk kendaraan roda 4 kebawah) Rp.15.000
2. Stiker ukuran besar (untuk kendaraan roda 6 keatas) Rp.20.000
Pasal II
Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatnyya dalam Lembaran Daerah Kota Pariaman.

Penetapan: Disahkan di Pariaman pada tanggal 11 Agustus 2017 WALIKOTA PARIAMAN, Dto MUKHLIS, R

Penetapan: Diundangkan di Pariaman pada tanggal 11 Agustus 2017

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN, Dto INDRA SAKTI LEMBARAN DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2017 NOMOR 6 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN, PROVINSI SUMATERA BARAT : (6/75/2017).
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN NOMOR TAHUN 2017 TENTANG
## PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
## I. UMUM
Dalam rangka mewujudkan otonomi yang luas nyata dan bertanggungjawab, maka perlu meningkatkan sumber Pendapatan Daerah khususnya dari sektor Retribusi. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, maka kewenangan dibidang Perhubungan menjadi kewenangan Pemerintah Kota Pariaman.
Untuk memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap masyarakat di Kota Pariaman khususnya bagi pengguna kendaraan bermotor di jalan, maka perlu dilakukan pengujian kendaraan bermotor.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Pengujian Kendaraan Bermotor ditetapkan menjadi salah satu jenis Retribusi yang dapat dipungut oleh Daerah.
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka diperlukan pedoman sebagai arahan bagi Pemerintah Kota Pariaman dalam pemungutan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dengan Peraturan Daerah Kota Pariaman.
## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 2
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 3
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 4
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 5
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 6
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 7
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 8
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 9
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 10
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 11
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 12
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 13
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 14
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 15
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 16
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 17
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 18
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 19
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 20
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 21
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 22
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 23
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 24
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 25
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 26
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 27
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 28
Ayat (1) Cukup jelas. Cukup Jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan pajak tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun dimungkinkan adanya kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka proses pemungutan pajak, antara lain pencetakan formulir perpajakan, pengiriman surat-surat kepada Wajib Pajak, atau penghimpunan data Objek dan Subjek Pajak. Kegiatan yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya pajak yang terutang, pengawasan penyetoran pajak, dan penagihan pajak. Ayat (3) Cukup jelas. Cukup Jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Cukup Jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Cukup Jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Cukup Jelas. Ayat (7) Cukup jelas. Cukup Jelas. Ayat (8) Cukup jelas. Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 29
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 30
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 31
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 32
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 33
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 34
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 35
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 36
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 37
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 38
Yang dimaksud dengan peraturan lain yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku adalah Peraturan Walikota, Surat Keputusan Walikota yang ada sebelumnya yang berkaitan dengan Peraturan Daerah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Retribusi Kendaraan Bermotor dan Perda Nomor 4 Tahun 2007 tentang Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.
PENJELASAN
Pasal 39
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 40
Cukup Jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PARIAMAN NOMOR ....