PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN Nomor 6 Tahun 2014 tentang ... PEMBENTUKANPERUSAHAAN ', DAERAH MINYAK DAN GAS BUMI KABUPATEN TUBAN BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN TUBAN BUPATITUBAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH MINYAK DAN GAS BUMI KABUPATEN TUBAN (berlaku 6 Maret 2014)
Pembukaan
Menimbang
- a. bahwa wilayah Kabupaten Tuban memiliki potensi minyak dan gas bumi yang cukup besar, sehingga di perlukan penanganan secara profesional dengan . pendekatan manajemen perusahaan;
- b. bahwa Pemerintah Kabupaten Tu.ban belum memanfaatkan peluang yang ada untuk melakukan kegiatan usaha di bidang minyak dart gas bumi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah ten tang Pembentukan Perusahaan Daerah Minyak dan Gas Bumi Kabupaten Tuban;
4. Menetapkan Undang-Undang Dasar Negara
1. Pasal 18 ayat (6) Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
ii
2
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Milik Daerah Republik Indonesia Tahun Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387); (Lembaran Negara 1962 Nomor 10, Republik Indonesia
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-UndangNomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 · Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 · tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lambaran Negara Nomor 4389);
ii
••
3
11. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 30 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 · Tahun 2005 tentang Pengelolaaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 ten tang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 2007 Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun ten tang Pengelolaan Uang Indonesia Nomor 4 738);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
I
•
4
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tuban (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2013 Seri E Nomor 07);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2013 Seri E Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 01);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TUBAN
\_f.
clan
BUPATITUBAN
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH MINYAK DAN GAS BUMI KABUPATEN TUBAN.
BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Tuban.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tuban.
3. Bupati adalah Bupati Tuban.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tuban.
5. Perusahaan Daerah yang selanjutnya disebut Perusahaan adalah perusahaan yang didirikan berdasarkan Undang-Undang tentang Perusahaan Daerah yang modalnya untuk seluruhnya merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
I
•
..
6. Perusahaan Daerah Minyak dan Gas Bumi Kabupaten Tuban yang selanjutnya disebut PD Migas adalah Perusahaan Daerah yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah.
7. Direksi adalah Direksi PD Migas.
8. Direktur Utama yang selanjutnya disebut Direktur adalah Direktur Utama PD Migas.
9. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas PD Migas.
10. Pegawai adalah Pegawai PD Migas.
11. Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfir berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha minyak dan gas bumi.
12. Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfir berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan minyak dan gas bumi.
13. Kegiatan Usaha Hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/ atau Niaga.
14. Kegiatan Jasa Penunjang adalah kegiatan usaha yang dapat menunjang kegiatan usaha hilir.
BABII
PEMBENTUKAN, TEMPAT KBDUDUKAN, TUJUAN DAN BIDANG USAHA
Bagian Pertama
Pembentukan dan Tempat Kedudukan
Pasal 2
- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk PD Migas.
- (2) PD Migas selaku Perusahaan Daerah berhak melakukan kegiatan usaha berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (3) PD Migas berkedudukan dan berkantor pusat di Tuban dan dapat mendirikan cabang-cabang serta perwakilan-perwakilan di tempat lain didalam maupun diluar wilayah Daerah.
•
•
BagianKedua
Tujuan
Pasa13
Pembentu.kan PD Migas bertujuan untuk:
- a. menyelenggarakan dan mengelola potensi minyak dan gas bumi pada kegiatan usaha hilir dalam rangka peningkatan ekonomi Daerah;
- b. mewujudkan alih teknologi dan manajemen serta peningkatan dan pemberdayaan sumber daya manusia; dan
- c. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
Bagian Ketiga Bidang Usaha Pasal 4
- (I) PD Migas bergerak dalam bidang usaha minyak dan gas bumi pada kegiatan usaha hilir beserta kegiatan jasa penunjangnya dengan berpedoman pada dasar-dasar komersial yang sehat.
- (2) Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kegiatan usaha Pengolahan yang meliputi kegiatan memumikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu., dan mempertinggi nilai tambah Minyak dan Gas Bumi yang menghasilkan Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, hasil olahan, LPG dan/ atau LNG tetapi tidak termasuk Pengolahan Lapangan;
- b. kegiatan usaha Pengangkutan yang meliputi kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau Hasil Olahan baik melalui darat, air, dan/atau udara termasuk Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa dari suatu. tempat ke tempat lain untu.k tu.juan komersial;
- c. kegiatan usaha Penyimpanan yang meliputi kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan dan pengeluaran Minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau Hasil Olahan pada lokasi di atas dan/ atau di bawah permukaan tanah dan/ atau permukaan air untuk tujuan komersial; dan
- d. kegiatan usaha Niaga yang meliputi kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/ atau Hasil Olahan, termasuk Gas Bumi melalui pipa.
..
i
•
!!
Pasal 2
- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk PD Migas.
- (2) PD Migas selaku Perusahaan Daerah berhak melakukan kegiatan usaha ## BAB Ill
MODAL
PasalS
Modal PD Migas dapat berasal dari :
- a. kekayaan Daerah yang dipisahkan;
- b. bantuan permodalan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan badan/lembaga lain yang sah dan tidak mengikat;
- C. pinjaman dari pihak ketiga; dan
- d. hibah dari pihak lain yang sah dan tidak mengikat .
Pasal 6
- (1) Modal dasar PD Migas sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (2) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (3) Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penyertaan modal dari Pemerintah Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- (4) Semua alat likuidasi disimpan dalam bank yang ditunjuk oleh Bupati.
BABIV
PENGELOLA PD MIGAS
Bagian Kesatu
Organ PD Migas
Pasa17
- ( 1) Organ PD Migas terdiri dari :
- a. Direksi; dan
- b. Badan Pengawas.
- (2) Struktur organisasi dan tata kerja PD Migas diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
- ( 1) PD Migas dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang Direktur Utama dan dibantu oleh paling banyak 3 (tiga) orang Direktur.
Pasal 8
•.
8
- (2) Dalam melaksanakan pengelolaan PD Migas, Direksi dibantu oleh Kepala Unit.
Paragraf2
Persyaratan, Pengangkatan dan Pemberhentian Pasal9
- (1) Untuk menjadi Direksi harus memenuhi persyaratan:
- a. berpendidikan paling rendah sarjana (SI);
- b. mempunyai pengetahuan, kecakapan dan pengalaman pekerjaan yang cukup di bidang pengelolaan minyak dan gas bumi;
- c. mempunyai kepribadian dan sifat-sifat kepemimpinan;
- d. membuat dan menyajikan proposal mengenai visi dan misi serta Studi Kelayakan;
- e. tidak dicabut hak pilihnya
Pasal 10
- ( 1) Pengangkatan Direksi ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapatkan pertimbangan dari DPRD.
- (2) Sebelum Direksi melaksanakan tugasnya, calon Direksi terlebih dahulu dilantik dan diambil sumpahnya oleh Bupati.
- (3) Masa jabatan Direksi . selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (4) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja PD Migas.
Pasal 11
- ( 1) Dalam hal berakhirnya masa jabatan Direktur dan pengangkatan Direktur baru masih dalam proses penyelesaian, Bupati dapat menunjuk Direktur yang lama atau seorang pejabat struktural PD Migas sebagai pejabat sementara.
..
- (2) Penunjukan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Pasal 12
Jabatan Direksi berakhir apabila:
- a. masa jabatannya .berakhir;
- b. meninggal dunia;
- c. diberhentikan oleh Bupati; dan
- d. mengundurkan diri.
Bagian Ketiga Badan Pengawas Paragraf 1 Keanggotaan
Pasal 13
- ( 1) Dalam pelaksanaan pengelolaan PD Migas, dibentuk Badan Pengawas yang bertanggungjawab kepada Bupati.
- (2) Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) orang.
- (3) Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan perusahaan termasuk dalam hal pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan.
Persyaratan, Pengangkatan clan Pemberhentian
Paragraf2 Pasal14
Untuk menjadi Badan Pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. berpendidikan paling rendah sarjana (S 1);
- b. mempunyai pengetahuan dan kecakapan yang cukup dibidang pengelolaan minyak dan gas bumi;
- c. antara sesama Badan Pengawas tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar;
- d. tidak pemah dihukum
Pasal 15
Apabila diantara anggota Badan Pengawas yang sesudah pengangkatannya terikat dalam hubungan keluarga, harus mendapatkan izin tertulis dari Bupati sebelum yang bersangkutan melanjutkan masa jabatannya.
Pasal 16
- (I) Pengangkatan Badan Pengawas ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Masa jabatan Badan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.
Pasal 17
Jabatan Badan Pengawas berakhir apabila:
- a. masa jabatannya berakhir;
- b. meninggal dunia;
- c. diberhentikan oleh Bupati; dan
- d. mengundurkan diri.
BABV
Pasal 18
Direksi PD Migas mempunyai tugas:
- a. memimpin dan mengendalikan seluruh kegiatan perusahaan;
- b. menyusun Rencana Strategis Bisnis 5 (lima) tahunan dan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan dan/ atau Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP);
- c. menyampaikan Rencana Strategis Bisnis 5 (lima) tahunan dan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan dan/atau Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) kepada Bupati melalui Badan Pengawas;
- d. melakukan perubahan program kerja setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas;
- e. mengurus dan mengelola kekayaan PD Migas;
- f. bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan PD Migas;
- g. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- h. mewakili PD Migas didalam dan diluar pengadilan; dan
1. menyusun dan menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan PD Migas kepada Badan Pengawas.
.
. •
Pasal 19
- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf i, terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan kegiatan operasional dan keuangan.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direktur dan Badan Pengawas.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Badan Pengawas paling lambat 6 (enam) hari setiap akhir triwulan.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati melalui Badan Pengawas, untuk disahkan oleh Bupati paling lambat .dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak laporan diterima.
Pasal 20
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Direktur berwenang :
- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai
Pasal 21
Badan Pengawas mempunyai tugas :
- a. melaksanakan pengawasan, pengendalian, dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan perusahaan;
- b. memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati baik diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan perusahaan.
- c: Saran dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b meliputi:
1. pengangkatan direktur;
2. program kerja;
3. rencana•perubahan status kekayaan perusahaan; dan
4. rencana pinjaman.
,
- d. memeriksa dan menyampaikan Rencana Strategis Bisnis dan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan dan/ atau Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang dibuat Direktur kepada Bupati.
Pasal 22
- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Badan Pengawas berwenang :
- a. menilai kinerja Direksi dalam pengelolaan perusahaan;
- b. menilai Laporan triwulan dan laporan Tahunan;
- c. meminta keterangan Direktur mengenai pengelolaan dan pengembangan perusahaan; dan
- d. mengusulkan pengangkatan, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi kepada Bupati.
- (2) Penilaian kinerja Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi aspek keuangan, aspek operasional, dan aspek administrasi.
LARANGAN
BAB VI - LARANGAN
Pasal 23
- (1) Bagi Direksi berlaku ketentuan larangan rangkap jabatan sebagai :
- a. pejabat struktural atau fungsional pada instansi/lembaga pemerintah pusat atau daerah; atau
- b. anggota Direksi atau Badan Pengawas pada BUMD /BUMN lain atau badan usaha swasta;
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila terdapat izin dari Bupati.
- (3) Direksi dilarang mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dengan PD Migas.
•
i
PEGAWAI
Bagian Kesatu
Umum
BAB VII - PEGAWAI
Pasal 24
- ( 1) Pegawai PD Migas. terdiri dari :
- a. pegawai tetap; dan
- b. tenaga kontrak.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian pegawai PD Migas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Direksi sesuai ketentuan.
- (3) Pengangkatan pegawai tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan setelah melalui masa percobaan paling singkat 1 ( satu) tahun dengan penilaian baik.
- (4) Apabila pada akhir masa percobaan calon Pegawai Tetap tidak memenuhi persyaratan, dapat diberhentikan tanpa mendapat uang pesangon.
- (5) Tenaga Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b melaksanakan pekerjaan sesuai dengan perjanjian kerja.
BAB VII - PEGAWAI
Pasal 25
- ( 1) Batas usia Pegawai Tetap 56 (lima puluh enam) Tahun.
- (2) Pegawai Tetap yang memasuki usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tunjangan puma tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VII - PEGAWAI
Pasal 26
Ketentuan mengenai pengaturan kepegawaian PD Migas diatur lebih lanjut oleh Direksi.
BagianKedua
Penghasilan, Cuti dan Penghargaan
BAB VII - PEGAWAI
Pasal 27
- ( 1) Pegawai PD Migas berhak atas :
- a. gaji;
- b. tunjangan;
- c. penghasilan lainnya yang sah; dan
- d. cuti.
..
- (2) Direktur dapat memberikan penghargaan kepada Pegawai yang berprestasi dalam pengembangan PD Migas.
Bagian Ketiga Kewajiban, Larangan clan Sanksi
Pasa128
- (1) Setiap Pegawai mempunyai kewajiban:
- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. mendahulukan kepentingan PD Migas di atas kepentingan lainnya; dan
- c. memegang teguh kode etik PD Migas.
- (2) Pegawai PD Migas dilarang :
- a. melakukan kegiatan yang merugikan PD Migas, Pemerintah Daerah dan/ atau Pemerintah;
- b. menyalahgunakan kewenangan untuk mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri dan/ atau orang lain yang dapat merugikan PD Migas; dan
- c. mencemarkan nama baik PD Migas, Pemerintah Daerah dan/ atau Pemerintah.
Pasal29
BAB VII - PEGAWAI
Pasal 28
- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) diberikan peringatan berupa teguran lisan atau tertulis.
BAB VII - PEGAWAI
Pasal 29
- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) diberikan peringatan berupa teguran lisan atau tertulis.
- (2) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan, Pegawai dikenakan sanksi sesuai ketentuan kepegawaian PD Migas.
ANGGARAN PERUSAHAAN
BAB VIII - ANGGARAN PERUSAHAAN
Pasal 30
- ( 1} Anggaran Perusahaan wajib disusun setiap tahun paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku berikutnya mulai berlaku dan telah disampaikan kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan.
.
.
I
:
- (2) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) Bupati memberikan persetujuannya, Anggaran Perusahaan dapat dilaksanakan pada awal tahun buku berikutnya.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) Bupati tidak memberikan keputusan persetujuan ataupun penolakannya, maka Anggaran Perusahaan yang diajukan dianggap telah mendapatkan persetujuan Bupati dan dapat dilaksanakan.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) Bupati menolak Anggaran Perusahaan yang diajukan, maka Direksi menggunakan Anggaran Perusahaan tahun · sebelumnya sebagai dasar bagi penggunaan anggaran sampai disahkan oleh Bupati.
- (5) Anggaran tambahan atau perubahan yang terjadi dalam tahun · buku yang bersangkutan harus mendapat persetujuan Bupati setelah mendengar pertimbangan dari Badan Pengawas.
BABIX
LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA Pasal31
Laporan perhitungan hasil usaha kegiatan PD Migas dikirim oleh Direksi kepada Bupati setiap 3 (tiga) bulan sekali. '
BABX
BAB VIII - ANGGARAN PERUSAHAAN
Pasal 32
- (1) Untuk tiap tahun buku, Direksi membuat laporan perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi kepada Bupati selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tutup buku.
- (2) Cara penilaian pos dalam perhitungan tahunan harus dijelaskan dan diaudit oleh akuntan publik.
- (3) Apabila jangka waktu 1 (satu) bulan setelah perhitungan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh Bupati tidak diajukan keberatan secara tertulis, perhitungan tahunan dianggap telah disahkan.
- (4) Perhitungan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh Bupati setelah mendengar pertimbangan dari Badan Pengawas.
. .
i
a
BAB XI - PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA SERTA PEMBAGIAN JASA PRODUKSI Pasal 33
Pasal 33
- (1) Jumlah laba yang telah disahkan ## BAB XII
BAB XI - PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA SERTA PEMBAGIAN JASA PRODUKSI Pasal 33
Pasal 34
- (1) Semua Pegawai dan Direksi yang tidak dibebani tugas penyimpanan uang, surat-surat berharga dan barang-barang persediaan, yang karena tindakan melawan hukum atau karena melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka dengan langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi PD Migas, diwajibkan untuk menggan·ti kerugian tersebut.
- (2) Semua Pegawai dan Direksi yang dibebani tugas penyimpanan, pembayaran atau penyerahan uang, surat-surat berharga dan barang› barang persediaan, diwajibkan memberikan pertanggungjawaban tentang pelaksanaan tugasriya kepada Badan Pengawas.
ii
•
a
•
Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab dan tuntutan ganti rugi diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB XIII - KETENTUAN PENUTUP Pasal 35
Pasal 35
Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
BAB XIII - KETENTUAN PENUTUP Pasal 35
Pasal 36
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tuban.

Penetapan: Ditetapkan di Tuban pada tanggal 6 Maret 2014 BUPATI TUBAN, ttd. H. FATHUL RUDA

Penetapan: Diundangkan di Tuban pada tanggal 16 Mei 2014 SEKRETARIS DAERAH, ttd. HERi SISWORO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHON 2014 SERIE NOMOR 17 ...
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG
## PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH MINYAK DAN GAS BUMI KABUPATEN TUBAN
## I. UMUM
Kabupaten Tuban memiliki potensi Minyak dan Gas Bumi untuk dikelola dan dikembangkan, melalui kegiatan unit ekonomi yang tidak dapat dipisahkan dari sistem ekonomi Daerah yang menunjang kebijakan umum Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan kemakmuran masyarakat.
Dalam rangka menggali potensi dimaksud diperlukan penanganan secara profesional dengan pendekatan manajemen perusahaan melalui sebuah Perusahaan Daerah agar dapat lebih meningkatkan pendapatan Asli Daerah dan kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu dibentuk Perusahaan Daerah Minyak Dan Gas Bumi Kabupaten Tuban yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang pembentukan Perusahaan Daerah Minyak Dan Gas Bumi Kabupaten Tuban.
## II. PASAL-PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 2
Ayat (1) Cukup jelas. Cukup Jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Cukup Jelas. Ayat (3) Cukup jelas. pendirian cabang atau perwakilan diluar wilayah Daerah dilakukan