PERATURAN BUPATI RI Nomor 09 Tahun 2011 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah perlu membentuk Peraturan Bupati untuk mengatur tentang Penyelenggaraan sistem Pengendalian intern Pemerintah di Lingkungan pemerintah Kabupaten/Kota; - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu (berlaku 10 Mei 2011)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BERITA DAERAH KABUPATEN NIASSELATAN
PERATURAN BUPATI NIASSELATAN NOMOR 09 TAHUN 2011
T E N T A N G
PENYELENGGARAAN SISTEMPENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH Dl LINGKUNGANPEMERINTAHANKABUPATENNIASSELATAN
DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI NIAS SELATAN,
- a. bahwa sesuai amanat Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah perlu membentuk Peraturan Bupati untuk mengatur tentang Penyelenggaraan sistem Pengendalian intern Pemerintah di Lingkungan pemerintah Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Nias Selatan tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Nias Selatan .
:
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 Ayat (6);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
2. Undang - Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
4. 4 . Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indoesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indoesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
SERI : E
&amp;
y ^
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4741);
5. 14 . Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12 - 204 Tahun 2011 tentang Pengesahan Pemberhentian Bupati Nias Selatan dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-205 Tahun 2011 tentang Pengesahan Pemberhentian Wakil Bupati Nias Selatan dan Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi PerangkatDaerah Kabupaten Nias Selatan;
17. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Nias Selatan;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
;
PERATURAN BUPATI NIAS SELATAN TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATENNIASSELATAN.
BABI KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
1. Daerah adalah Kabupaten Nias Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Nias Selatan .
5. Inspektorat Kabupaten Nias Selatan adalah aparat pengawasan intern pemerintah kabupaten yang bertanggungjawaban kepada Bupati.
4. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang disingkat BPKP adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggungjawab langsung kepadapresiden .
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nias Selatan .
7. 7 ; Sistem Pengendalian Intern yang disingkat SPI adalah proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secaraterus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efesien, keandalan pelaporan keuangan,pengamanan asset Negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
!
p&gt;-
%
8. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang disingkat SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh terhadap proses perancangan dan pelaksanaan anggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan.
2. 10 . Audit adalah proses rdentifikasi masalah , analisis dan evaluasi bukff yang dilakukan secara objektif dan profesional
SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efesiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Nias Selatan, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset daerah, dan ketaatan terhadap peraturan perundang - undangan.
i
BABIII
PENYELENGGARAAN SPIP
Pasal 2
- Perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan wajib menetapkan SPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yang meliputi unsur : ( 1 )
Pasal 3
SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efesiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Nias Selatan, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset daerah, dan ketaatan terhadap peraturan perundang - undangan.
i
BABIII
PENYELENGGARAAN SPIP
Pasal 4
- Perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan wajib menetapkan SPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yang meliputi unsur : ( 1 )
- b. penilaian resiko;
- a. lingkungan pengendalian;
- c. kegiatan pengendalian;
- e. pemantauan pengendalian intern
- d. informasi dan komunikasi; dan
Uraian dan pengaturan unsur SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sesuai dengan Pasal 4 sampai dengan Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah .
WUrJ
r
5
- Penerapan unsur SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan menyatu dan menjadi bagian integral dari kegiatan perangkat daerah.
Pasal 5
- Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Selatan. (1)
- Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
Pasal 6
- Dalam proses pembangunan dan pengembangan SPIP dibentuk Satuan Tugas SPIP Pemerintah Kabupaten Nias Selatan. ( D
- Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan dan tugas pokok Satuan Tugas SPIP Pemerintah Kabupaten Nias Selatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nias Selatan. ( 2 )
PENGUATAN EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN SPIP
BAB III - PENGUATAN EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN SPIP
Pasal 7
- Pemimpin perangkat daerah bertanggungjawab atas efektivitas penyelenggaraan SPI di lingkungan masing - masing . in
(
- Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas SPI . sebagaimana dimaksud pada. ayat (1 ) dilakukan pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah termasuk akuntabilitas k euangan daerah .
2
)
BAB III - PENGUATAN EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN SPIP
Pasal 8
- Pengawasanintern sebagaimana dimaksud dalamPasal 7 ayat (2) dilakukan olehInspektoratKabupaten
- Inspektorat Kabupaten Nias Selatan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) mefakukan pengawasan intern melalui: (2)
- Nias Selatan. ( 1 )
• !
- a. audit ;
- c. evaluasi;
- b. reviu;
- d. pemantauan;dan
- e. kegiatan pengawasan lainnya .
BAB III - PENGUATAN EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN SPIP
Pasal 9
Inspektorat Kabupaten Nias Selatan melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan.
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10
Petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) wajib paling Iambat 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Bupati ini ditetapkan .
\
f
1
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalamBerita Daerah Kabupaten Nias Selatan. i

Penetapan: Ditetapkan di Telukdalam pada tanggal 10 Mei 2011

Penandatangan: BUPATI NIAS SELATAN, ttd IDEALISMAN DACHI

Penetapan: Diundangkan di Teluk Dalam pada tanggal 12 Mei 2011 SEKRETAR1SDAERAH KABUPATENNIASSELATAN, SOLISTIS P.0 DACHI V BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN 2011 NOMOR 09 w s I I \