PERATURAN BUPATI PESAWARAN Nomor 1 Tahun 2017 tentang TATA CARA PENERBITAN IZIN USAHA PERIKANAN DAN PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI (berlaku 9 Januari 2017)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Ketentuan Pasal 40 dan 41 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Tertentu dan memberikan pedoman sebagai Dasar Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Izin usaha Perikanan perlu di atur Tata Cara Penerbitan Izin Usaha Perikanan dan Perubahan Tarif Retribusi di Kabupaten Pesawaran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, tersebut di atas dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penerbitan Izin Usaha Perikanan dan Perubahan Tarif Retribusi;
Mengingat
:
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3731);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004) Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4749);
6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, TambahanLembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2016 nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 61);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 7 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2017 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 62);
13. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesawaran (Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2015 Nomor 11);
14. Peraturan Bupati PesawaranNomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Pesawaran(Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2016 Nomor 96);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENERBITAN IZIN USAHA PERIKANAN DAN PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI.
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pesawaran.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Pesawaran.
3. Bupati adalah Bupati Pesawaran.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pesawaran.
5. Dinas adalah Dinas Perikanan Kabupaten Pesawaran.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Pesawaran.
7. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfataan sumberdaya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
8. Sumberdaya Ikan adalah semua jenis ikan termasuk semua jenis biota perairan lainnya.
9. Usaha perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersil.
10. Perusahaan Perikanan adalah perusahaan yang melakukan usaha perikanan yang dilakukan oleh warga negara Republik Indonesia atau Badan Hukum Indonesia.
11. Usaha pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan/atau membiakkan ikan dan memanen hasilnya dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkannya untuk tujuan komersil.
12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, Dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
13. Perizinan tertentu adalah kebijakan Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunakan sumberdaya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
14. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotongan retribusi.
15. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan perizinan dari Pemerintah Daerah.
16. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
17. Surat Izin Usaha Perikanan selanjutnya disingkat SIUP adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
18. Surat Penangkaran dan Budidaya Ikan selanjutnya disingkat SPBI adalah surat yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha pembudidayaan ikan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SIUP.
19. Siklus adalah putaran waktu yang didalamnya terdapat rangkaian kejadian yang berulang-ulang secara tetap dan teratur.
20. Tambak Intensif adalah tambak dengan sarana dan prasarana; pengunaan kincir diatas 16 buah per Ha kolam produksi.
21. Tambak Semi Intensif adalah tambak dengan sarana dan prasarana; pengunaan kincir sebanyak 1-16 buah per Ha kolam produksi.
22. Tambak Tradisional adalah tambak tanpa penggunaan kincir.
BAB II - WILAYAH PERIKANAN
Pasal 2
Wilayah Perikanan daerah meliputi Perairan pedalaman Pesawaran yaitu wilayah daratan sampai dengan garis pantai
JENIS PERIZINAN USAHA PERIKANAN
BAB III - JENIS PERIZINAN USAHA PERIKANAN
Pasal 3
Kegiatan usaha perikanan yang harus memiliki izin merupakan kegiatan usaha Pembudidayaan ikan
BAB III - JENIS PERIZINAN USAHA PERIKANAN
Pasal 4
- (1) Usaha perikanan diwilayah perikanan hanya boleh dilakukan oleh perorangan warga Negara Republik Indonesia atau badan termasuk koperasi.
- (2) Setiap perusahaan perikanan wajib memiliki SIUP.
- (3) SIUP diberikan untuk usaha perikanan budidaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 berlaku selama orang tersebut masih melakukan usaha budidaya ikan dan wajib melakukan registrasi ulang setiap 5 (lima)) tahun.
- (4) SIUP dibidang pembudidayaan ikan dilengkapi dengan SPBI dan berlaku selama 1 (satu) tahun.
SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN SIUP
BAB IV - SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN SIUP
Pasal 5
SIUP diberikan kepada perusahaan perikanan apabila telah menyampaikan permohonan tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk, yang dilengkapi dengan :
1. Surat Persetujuan Lingkungan yang ditanda tangani oleh Camat dan Kepala Desa setempat.
2. Izin Lokasidengan mencantumkan luasan dan titik koordinat.
3. Dokumen Lingkungan Hidup yang diterbitkan oleh DLHD (Dinas Lingkungan Hidup Daerah).
4. Rencana Usaha.
5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan melampirkan Surat Lunas Pajak Bumi Bangunan (PBB) 2 Tahun.
6. Fotocopy Akte Pendirian perusahaan/koperasi.
7. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) penanggungjawab perusahaan/koperasi dengan menunjukkan aslinya.
8. Pas foto berwarna penanggungjawab perusahaan/koperasi sebanyak 4 (empat) lembar ukuran 4 x 6 cm dan spesimen tanda tangan pemilik dan penanggung jawab.
9. Surat pernyataan bermaterai dari pemilik atau penanggung jawab yang menyatakan kebenaran data dan informasi yang disampaikan.
BAB IV - SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN SIUP
Pasal 6
- (1) Permohonan SIUP sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 disampaikan Kepada Bupati Melalui Kepala Dinas.
- (2) Kepala Dinasselambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja sejak diterimanya permohonan SIUP secara lengkap telah menunjuk petugas untuk melakukan penelitian.
- (3) Petugas yang ditunjuk selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja telah menyampaikan laporan hasil penelitian kepada Kepala Dinas.
- (4) Selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah diterimanya laporan hasil penelitian, Kepala Dinas menerbitkan SIUP, menundanya atau menolak Permohonan Surat Izin Usaha Perikanan.
BAB IV - SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN SIUP
Pasal 7
- (1) Penundaan pemberian SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dilakukan apabila menurut hasil penelitian terdapat dokumen permohonan yang masih perlu disempurnakan.
- (2) Dalam perubahan dan/atau penggantian kepada perusahaan perikanan diberikan kesempatan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja sejak penundaan untuk menyampaikan dokumen yang telah disempurnakan.
- (3) Apabila kesempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ternyata tidak dipenuhi, maka permohonan SIUP ditolak.
- (4) Apabila perusahaan perikanan dapat menyampaikan kelengkapan dokumen yang telah disempurnakan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka SIUP diberikan.
BAB IV - SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN SIUP
Pasal 8
- (1) SIUP ditandatangani oleh Bupati.
- (2) Bentuk dan isi SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampirandan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
BAB IV - SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN SIUP
Pasal 9
- (1) Perusahaan perikanan yang telah memiliki SIUP dapat melakukan perubahan dan/atau penggantian SIUP setelah memperoleh persetujuan pemberi izin.
- (2) Tata cara permohonan dan pemberian persetujuan perubahan dan/atau penggantian SIUP berlaku ketentuan tata cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 6.
- (3) Penerbitannya Dalam hal perubahan dan/atau penggantian SIUP disetujui, berpedoman sebagaimana dimaksud pada Pasal (5).
BAB IV - SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN SIUP
Pasal 10
Pemegang SIUP berkewajiban untuk :
- a. melakukan ketentuan yang tercantum dalam SIUP;
- b. melaporkan kegiatan usaha setiap siklus budidaya kepada pemberi izin ; dan
- c. mengajukan permohonan perubahan dan/atau penggantian SIUP kepada pemberi izin dalam hal SIUP hilang atau rusak, atau akan dilakukan perubahan data yang tercantum dalam SIUP, atau memindahtangankan SIUP.
SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN SPBI
BAB V - SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN SPBI
Pasal 11
- (1) Surat Izin Usaha Perikanan untuk kegiatan budidaya ikan wajib dilengkapi dengan SPBI.
- (2) SPBI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan jenis usaha budidaya ikan.
- (3) SPBI berlaku selama 1 (Satu) tahun dan dapat diperpanjang selama 1 (Satu) tahun sepanjang perusahaan perikanan tersebut sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam SIUP.
- (4) Bentuk dan isi SPBI sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

## Pasal 12

SPBI sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 diberikan kepada perusahaan perikanan yang telah menyampaikan :

- a. Permohonan tertulis yang dilengkapi dengan :
1. Fotocopy SIUP menunjukkan aslinya.
2. Fotocopy KTP dan NPWP.
3. Rencana Usaha.
4. Surat pernyataan bermaterai dari pemilik atau penanggung jawab yang menyatakan kebenaran data dan informasi yang disampaikan.
- b. Permohonan SPBI disampaikan kepada Kepala Dinas;
- c. Kepala Dinas selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah menerima permohonan SPBI dengan lengkap, telah menunjuk petugas untuk meneliti kesesuaian permohonan dengan rencana usaha;
- d. Laporan hasil penelitian selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja telah disampaikan oleh petugas kepada Kepala Dinas;
- e. Berdasarkan laporan hasil penelitian, Kepala Dinas selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja telah memberikan SPBI;
- f. Dalam hal penolakan, kepada perusahaan perikanan diberikan kesempatan untuk mengajukan kembali permohonan SPBI sesuai dengan rencana usaha.

## Pasal 13

- (1) Perusahaan perikanan yang telah memiliki SPBI dapat melakukan perubahan dan/atau penggantian SPBI setelah memperoleh persetujuan pemberi izin.
- (2) Tata cara permohonan dan pemberian persetujuan perubahan dan/atau penggantian SPBI berlaku ketentuan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (3) Dalam hal perubahan dan/atau penggantian SPBI disetujui, Kepala Dinas memberikan SPBI baru sebagai pengganti SPBI lama.
- (4) Dalam hal perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (3), berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12.

## BAB VI

## PENGECUALIAN KEWAJIBAN MEMILIKI SIUP

## Pasal 14

Pembudidaya Ikan Kecil dengan kriteria :

1. Melakukan pembudidayaan ikan dengan menggunakan teknologi sederhana
2. Melakukan pembudidayaan ikan dengan luas lahan kurangdari 5 ha

## Pasal 15

- (1) Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud Pasal 14 diberi Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI) untuk usaha pembudidayaan ikan kecil.
- (2) Bentuk dan isi TPUPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

## Pasal 16

- (1) Setiap pembudidaya ikan kecil untuk memiliki TPUPI harus mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas disertai dengan persyaratan :
- a. Fotocopy KTP dengan menunjukkan aslinya.
- b. Rencana Usaha.
- c. Surat pernyataan bermaterai dari pemilik atau penanggung jawab yang menyatakan kebenaran data dan informasi yang disampaikan.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala Dinas paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan secara lengkap menerbitkan TPUPI tanpa dikenai biaya.
- (3) Bentuk dan format TPUPI sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 (dua) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB VII TATA CARA BERAKHIRNYADAN/ATAU PENCABUTAN SIUP

## Pasal 17

- (1) SIUP berakhir karena :
- a. Diserahkan kepada pemberi izin;
- b. Perusahaan perikanan jatuh pailit;
- c. Perusahaan perikanan menghentikan usahanya ; atau
- d. Dicabut oleh pemberi izin.
- (2) SIUP dapat dicabut oleh pemberi izin dalam hal perusahaan perikanan :
- a. Tidak melaksanakan ketentuan yang berlaku dalam SIUP;
- b. Tidak menyampaikan laporan kegiatan usaha 3 (tiga) kali berturut-turut atau dengan sengaja menyampaikan laporan yang tidak benar;
- c. Melakukan perluasan atau penambahan unit usaha tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin;
- d. Selama 1 (Satu) tahun sejak SIUP diberikan, tidak melaksanakan kegiatan usahanya;
- e. Menggunakan dokumen palsu;
- f. Dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan/atau
- g. Merugikan dan/atau membahayakan sumberdaya ikan, lingkungan sumberdaya ikan dan/atau kesehatan manusia.

## Pasal 18

- (1) Dalam hal pencabutan SIUP sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2), perusahaan dapat mengajukan permohonan keberatan pencabutan SIUP kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak menerima permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan jawaban tertulis dengan menyatakan menerima atau menolak permohonan keberatan tersebut.
- (3) Dalam hal permohonan keberatan diterima oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak memberikan jawaban tertulis menerima permohonan keberatan, Bupati atau pejabat yang ditunjuk membatalkan surat pencabutan SIUP.

## BAB VIII BESARAN RETRIBUSI DAN TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

Pasal 19

- (1) Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dikenakan biaya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- (2) Besarnya biaya Surat Penangkaran dan Budidaya Ikan (SPBI) adalah sebagai berikut :
- (3) Kolam produksi, tandon, pematang dan saluran air termasuk dalam objek retribusi.

- a. Tambak intensif

- = Rp. 1.000.000,- /ha Per Tahun

- b. Tambaksemiintensif

- = Rp. 600.000,- /haPer Tahun

- b. Tambak tradisional

- = Rp. 100.000,- /haPer Tahun

Pasal 20

Pembayaran atau penyetoran retribusi dilakukan kepada Bupati melalui Bendahara Penerimaan.

## BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini diundangkan maka Ketentuan Pasal 37 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Tertentu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23


Ditetapkan di Gedong Tataan pada tanggal 9 Januari 2017

BUPATI PESAWARAN, dto

Diundangkan di Gedong Tataan Pada tanggal 9 Januari 2017

DENDI RAMADHONA K

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN, dto

## SILAHUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2017 NOMOR 124 Sesuai Dengan Salinan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB PESAWARAN, dto

SUSI PATMININGTYAS, S.H. Pembina Tk. I NIP. 19661015 199503 2 002