PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU Nomor 1 Tahun 2015 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU NOMOR 36 TAHUN 2008 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN KAPUAS HULU (berlaku 7 Januari 2015)
Pembukaan
Menimbang : a.
bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 16 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, maka telah terjadi perubahan komposisi Satuan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
- b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas dan pokok fungsi pengawasan maka perlu dilakukan perubahan tentang pembagian wilayah kerja pengawasan Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu melalui perubahan Struktur organisasi dan tata kerja Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 36 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata kerja Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu;
Mengingat
: 1.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/ Kota.;
8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah kabupaten Kapuas Hulu;
9. Peraturan Daerah nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 16 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN
BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU NOMOR 36 TAHUN 2008 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN KAPUAS HULU.
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran II diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan, pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau pada tanggal 7 Januari 2015

BUPATI KAPUAS HULU, ttd

A.M. NASIR

Diundangkan di Putussibau pada tanggal 8 Januari 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU, ttd

## MUHAMMAD SUKRI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2015 NOMOR 2

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU NOMOR 1 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU NOMOR 36 TAHUN 2008 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN KAPUAS HULU

## PEMBAGIAN WILAYAH KERJA INSPEKTUR PEMBANTU PADA INSPEKTORAT KABUPATEN KAPUAS HULU

| NOMOR | INSPEKTUR PEMBANTU | WILAYAH KERJA (SKPD) |
|---------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH I | 1. SEKRETARIAT DAERAH (ASISTEN PEMERINTAHAN) 2. BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN |
| | | 3. BADAN PERENCANAAN |
| | | PEMBANGUNAN DAERAH 4. DINAS KEBUDAYAAN DAN |
| | | PARIWISATA 5. DINAS KEPENDUDUKAN DAN |
| | | 6. DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN |
| | | 7. BADAN PENANGGULANGAN |
| | | 8. KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU |
| | | 9. KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA |
| | | 10. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 11. KECAMATAN PUTUSSIBAU SELATAN |
| | | 12. KECAMATAN BOYAN TANJUNG 13. KECAMATAN EMBALOH HILIR |
| | | 14. KECAMATAN SEMITAU |
| | | 16. KECAMATAN BATANG LUPAR |
| | | 17. KECAMATAN SEBERUANG |
| | | 18. KELURAHAN KEDAMIN HULU |
| | | 19. KELURAHAN KEDAMIN HILIR |

| 1 | 2 | 3 |
|-----|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH II | 1. SEKRETARIAT DAERAH (ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN) 2. SEKRETARIAT DPRD 3. BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 4. BADAN PENGELOLA PERBATASAN 5. DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 6. DINAS PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN 7. DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN KOPERASI 8. DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 9. DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 10. KECAMATAN PUTUSSIBAU UTARA 11. KECAMATAN EMBALOH HULU 12. KECAMATAN PENGKADAN 13. KECAMATAN SUHAID 14. KECAMATAN BADAU 15. KECAMATAN SILAT HILIR 16. KECAMATAN MENTEBAH 17. KECAMATAN SELIMBAU 18. KELURAHAN HILIR KANTOR |
| 3 | INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH III | 1. SEKRETARIAT DAERAH (ASISTEN ADMINISTRASI DAN UMUM) 2. DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN 3. DINAS KESEHATAN 4. DINAS TENAGA KERJA TRANSMIGRASI DAN SOSIAL 5. DINAS PERIKANAN 6. DINAS CIPTA KARYA DAN TATA |
| 1 | 2 | 3 |

BUPATI KAPUAS HULU,

A.M. NASIR