Unknown BUPATI HALMAHERA SELATAN PROVINSI MALUKU UTARA PERATURAN KEPALA DAERAH HALMAHERA SELATAN Nomor 18 Tahun 2017 tentang PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DALAM PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN (berlaku 18 September 2017)
Pembukaan
Menimbang
BUPATI HALMAHERA SELATAN PROVINSI MALUKU UTARA
PERATURAN KEPALA DAERAH HALMAHERA SELATAN NOMOR 18 TAHUN 2017
TENTANG
PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DALAM PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MA H A ESA
BUPATI HALMAHERA SELATAN,
- a. bahwa dalam rangka menunjang pengembangan dan pelaksanaan e-Government dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang tepat sasaran melalui pengintegrasian suprastruktur, infrasruktur dan sistem informasi e-Government di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan perlu dibentuk Peraturan Kepala terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengembangan E-Goverment;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Selatan tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Dalam Pengembangan E-Government dilingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan;
- Mengingat : 1 . Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara R.I. Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara R.I. Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3961);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara R.I. Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4264);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 442);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lemabaran Negara R.I. Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4693);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara R.I. Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lemabara Negara R.I. Nomor 5265);
13. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 55 Tahun 2003 tentang Panduan Pembangunan Infrastruktur Portal Pemerintah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Tranksaksi Elektronik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
14. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 56 Tahun 2003 tentang Panduan Manajemen Sistem Dokumen Elektronik;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Nageri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 57 Tahun 2003 tentang Penyusunan Rencana Induk EGovernment Lembaga;
17. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28 Tahun 2006 tentang Penggunaan Nama Domain Go.Id Untuk Situs Resmi Pemerintahan Pusat Dan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat DaerahSelatan Kabupaten Halmahera (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 8 );
18. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika nomor 41 tahun 2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi Dan Komunikasi Nasional;
Menetapkan
:
MEMUTUSKAN:
PERATURAN KEPALA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TENTANG PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DALAM PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Kepala Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah
6. Kepala Daerah adalah Bupati Halmahera Selatan
5. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Selatan.
7. Pegawai adalah pegawai negeri sipil dan pegawai lainnya sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
9. Komunikasi adalah penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak yang lain melalui media perantara yang bersifat elektronik maupun non elektronik.
8. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah dinas yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang bertugas dan bertanggung jawab atas pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengembangan eGovernment di lingkungan pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan.
10. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara bunyi melalui kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
12. Informatika adalah pemanfaatan perangkat -perangkat berkemampuan komputasi dalam pengelolaan informasi, termasuk dalam pemprosesan, pengarsipan dan penyebaran informasi.
11. Penyelenggaraan Komunikasi adalah kegiatan penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak lain melalui media perantara yang bersifat elektronik maupun non elektronik.
13. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik atau non elektronik.
15. Infrastruktur adalah perangkat keras, perangkat lunak, dan peralatan telekomunikasi, yang ketika digunakan bersama, menjadi pondasi dasar untuk mendukung pelaksanaan e-Government .
14. Keamanan Informasi adalah proteksi informasi dan sistem informasi dari akses, penggunaan, penyebaran, pengubahan, gangguan, atau penghancuran oleh pihak yang tidak berwenang.
16. Server adalah perangkat khusus dalam jaringan komputer yang menjadi tempat bagi semua simpul di dalam jaringan untuk bisa melakukan resource sharing .
18. Penyediaan Infrastruktur adalah kegiatan yang meliputi pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan kemampuan infrastruktur dan/atau kegiatan pengelolaan infrastruktur dan/atau pemeliharaan infrastruktur dalam rangka meningkatkan kemanfaatan infrastruktur Informatika.
17. Sistem Jaringan adalah kumpulan simpul - simpul sumber daya perangkat komputasi berupa perangkat-perangkat komputer yang saling terhubung melalui sistem komunikasi data, sehingga dapat diakses secara bersama.
19. E-Government adalah pemanfaatan teknologi informasi dalam proses manajemen pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan sistem informasi pemerintah yang menerapkan teknologi informatika dalam pelaksanaan pemerintahan.
21. Sistem Informasi adalah sekumpulan komponen-komponen hardware, software, network, brainware dan basis data yang bekerja sama satu sama lain dalam hal pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penyebaran data dan informasi untuk keperluan Pemerintah Daerah.
20. Pengintegrasian adalah menghubungkan unsur - unsur atau bagian-bagian untuk dapat dikaitkan satu dengan yang lain, sehingga dapat menjaga integritas ke seluruh bagian.
22. Standarisasi adalah penyamaan format terhadap suatu ketentuan.
24. Aplikasi adalah program komputer yang dibangun untuk membantu proses pekerjaan.
23. Basis data adalah kumpulan data yang secara logika berkaitan satu sama lain dan disimpan atau diakses berbasiskan komputer.
25. Perangkat keras adalah satu atau serangkaian alat yang terhubung dalam Sistem Elektronik.
27. Jaringan Komputer adalah jaringan telekomunikasi yang mengijinkan Komputer untuk saling bertukar data dan berbagi sumber daya.
26. Perangkat lunak adalah satu atau sekumpulan program komputer, prosedur, dan/atau dokumentasi yang terkait dalam pengoperasian Sistem Elektronik.
28. Wali data yang selanjutnya disebut WD adalah unit yang bertangung jawab terhadap penyediaan, pengelolaan, dan distribusi data serta merupakan unit yang langsung melaksanakan kegiatan operasi, administrasi, pelayanan.
30. Intranet adalah jaringan privat/khusus dengan sistem yang sama dengan internet tetapi tidak terhubung dengan internet dan hanya digunakan secara internal.
29. Internet adalah sejumlah besar jaringan yang membentuk jaringan interkoneksi yang terhubung melalui protocol TCP/IP.
31. Situs web (Website) adalah sebuah sistem informasi dimana bentuk teks, gambar, suara dan lain-lain dipresentasikan dalam bentuk hypertext dan dapat diakses oleh perangkat lunak yang disebut browser .
33. Kode Sumber (Source Code) adalah sekumpulan instruksi-instruksi komputer yang ditulis menggunakan bahasa komputer yang dapat dibaca dan dipahami oleh manusia.
32. Domain adalah pengkonversian dari alamat internet protokol ke nama domain.
34. Sub domain adalah bagian dari domain yang terintegrasi dengan domain utama.
36. Basis Data Management System (DBMS) adalah sistem pengelolaan basis data sesuai dengan model data yang direpresentasikan.
35. Security Level adalah lapisan keamanan sesuai hak akses yang diberikan.
37. Komunikasi Data adalah pertukaran data secara elektronik berupa file yang dilakukan melalui jaringan komputer baik lokal maupun Internet.
38. Pusat Data (Data Centre) adalah sebuah basis data yang mengintegrasikan beberapa basis data fungsional dalam sebuah organisasi untuk keperluan penyimpanan terintegrasi dan dirancang sedemikian rupa untuk keperluan analisis atau mendukung keputusan.
39. Interoperabilitas adalah kemampuan Sistem Elektronik yang berbeda untuk dapat bekerja secara terpadu.
41. Single sign on adalah teknologi yang mengizinkan pengguna jaringan agar dapat mengakses sumber daya dalam jaringan hanya dengan menggunakan satu akun pengguna saja.
40. Kompatibilitas adalah kesesuaian Sistem Elektronik yang satu dengan Sistem Elektronik yang lainnya.
42. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
44. Aplikasi eksternal adalah aplikasi pendukung e-Government yang dibangun oleh pihak luar seperti kementrian, atau lembaga pusat yang ditetapkan untuk dipergunakan oleh daerah.
43. Aplikasi internal adalah aplikasi e-Government yang dibuat dan dikembangkan oleh setiap instansi internal daerah.
45. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut LPSE adalah unit kerja atau K/L/D/I yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.
47. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
46. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan tugas pokok dan fungsi yang melaksanakan proses pengadaan dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa.
48. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
- (1) Maksud dari pengaturan e-Government adalah sebagai pedoman pelaksanaan dan pengembangan e-Government di daerah.
- (2) Tujuan dari pengaturan e-Government di daerah adalah :
- a. meningkatkan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan;
- b. Meningkatkan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- c. memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik.
BAB III - PELAKSANAAN E-GOVERNMENT BAGIAN KESATU UMUM
Pasal 3
Pelaksanaan e-Government, meliputi :
- a. Kelembagaan;
- b. Infrastruktur jaringan dan komputer;
- c. Penyediaan dan pengembangan aplikasi;
- d. Pengaturan data dan informasi;
- e. Pengembangan sumber daya manusia;
- f. Keamanan Informasi; dan
- g. Pembiayaan.
BAGIAN KEDUA KELEMBAGAAN
BAB III - PELAKSANAAN E-GOVERNMENT BAGIAN KESATU UMUM
Pasal 4
- (1) Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengembangan e-Government.
- (2) Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian bersama SKPD merancang sistem informasi penyelenggaraan Pemerintah daerah.
- (3) Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian bertanggung jawab membuat dan mengembangkan sistem informasi yang telah ditetapkan.
- (4) Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian bertanggung jawab mendampingi SKPD dalam implementasi sistem informasi yang telah ditetapkan.
- (5) Sekretaris daerah menetapkan Sistem Informasi yang wajib digunakan oleh SKPD di lingkup Pemerintah Daerah.
- (6) Setiap SKPD harus memiliki unit kerja yang bertanggung jawab untuk melaksanakan pengembangan dan pelaksanaan e-Government .
- (7) Tugas dan fungsi unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian.
BAB III - PELAKSANAAN E-GOVERNMENT BAGIAN KESATU UMUM
Pasal 5
- (1) Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian bertanggung jawab atas keamanan data centre .
- (2) Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian menyediakan seluruh kebutuhan infrastruktur jaringan, data centre dan aplikasi kepentingan SKPD dijajaran Pemerintahan daerah.
- (3) SKPD dilarang mengadakan pusat data ( data centre ).
- (4) Server yang dikelola oleh SKPD dikonsolidasikan pada pusat data yang dikelola oleh Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian
- (5) Sosialisasi, pendampingan, dan implementasi sistem informasi menjadi tanggung jawab Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian.
BAGIAN KETIGA
INFRASTRUKTUR JARINGAN DAN KOMPUTER
BAB III - PELAKSANAAN E-GOVERNMENT BAGIAN KESATU UMUM
Pasal 6
- (1) Infrastruktur jaringan dan komputer yang menghubungkan SKPD dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Halmahera Selatan.
- (2) Infrastruktur jaringan yang digunakan untuk e-Government menggunakan Intranet atau Lokal Metropolitan Area Nerwork .
- (3) Penyediaan layanan Internet bagi seluruh SKPD di lingkungan pemerintah daerah yang telah terhubung dengan infrastruktur jaringan lokal Pemerintah Daerah, dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Halmahera Selatan.
- (4) Pengelolaan layanan Koneksi Intranet dengan internet dilakukan oleh Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian.
- (5) Pengembangan infrastruktur jaringan dan komputer di lingkungan pemerintah daerah dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Halmahera Selatan.
- (6) Infrastruktur jaringan lokal dan komputer di SKPD dikelola oleh masingmasing SKPD.
BAB III - PELAKSANAAN E-GOVERNMENT BAGIAN KESATU UMUM
Pasal 7
- (1) Komputer yang terhubung atau terkoneksi dengan jaringan e-Government pemerintah daerah menggunakan Internet Protokol yang dikelola oleh Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Halmahera Selatan.
- (2) Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Halmahera Selatan mempunyai kewenangan penuh untuk penomoran Internet Protokol.
- (3) Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Halmahera Selatan bertanggung jawab atas keamanan Sistem Elektronik.
- (4) Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Halmahera Selatan mengoperasikan Sistem Single Sign On dalam penyelenggaraan e-Government .
BAGIAN KEEMPAT
PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN APLIKASI
- (1) Aplikasi e-Government terdiri atas : a.aplikasi internal; dan b.aplikasi external.
- (2) Aplikasi internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disediakan oleh Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Halmahera Selatan.
- (3) Pelaksanaan implementasi aplikasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh SKPD yang dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian.
- (4) Aplikasi eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus dikoordinasikan kepada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian.
- (5) Pendataan dan implementasi Aplikasi Eskternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus melibatkan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian.
- (6) Aplikasi yang dikembangkan SKPD bersifat terbuka.
BAB III - PELAKSANAAN E-GOVERNMENT BAGIAN KESATU UMUM
Pasal 8
- (1) Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian adalah pengembang aplikasi internal daerah.
- (2) Setiap SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah dapat mengajukan pembuatan dan pengembangan sistem informasi atau aplikasi yang berhubungan dengan tugas dan fungsi SKPD.
- (3) Pembuatan dan Pengembangan sistem informasi atau e-Government internal dilakukan oleh SKPD bersama Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian.
- (4) Dokumentasi teknis aplikasi internal, sosialisasi, pendampingan dan implementasi menjadi tugas dari Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian.
- (5) Setiap SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah wajib menggunakan sistem informasi atau aplikasi yang dibuat dan dikembangkan oleh Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintah daerah.
BAB III - PELAKSANAAN E-GOVERNMENT BAGIAN KESATU UMUM
Pasal 9
- (2) Nama domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimiliki dan/atau digunakan pemerintah daerah dengan alamat https://halselkab.go.id
- (1) Situs web resmi pemerintah daerah meliputi nama domain dan subdomain.
- (3) Subdomain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan domain https://halselkab.go.id dan digunakan oleh SKPD .
- (4) Penggunaan subdomain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian.
- (5) Dalam hal Pemerintah Daerah mengajukan nama domain selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka Sekretaris Daerah atas usulan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian mengajukan permohonan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.
- (6) Situs web resmi Pemerintah Daerah di kelola oleh Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian
- (7) Situs web untuk setiap SKPD di kelola oleh masing-masing SKPD di bawah koordinasi Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian
BAGIAN KELIMA
PENGATURAN DATA DAN INFORMASI
BAB III - PELAKSANAAN E-GOVERNMENT BAGIAN KESATU UMUM
Pasal 10
- (1) Seluruh data daerah tersimpan di pusat data ( data center ) yang dikelola oleh Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian
- (2) Setiap SKPD mengelola data (mendata, mengolah dan melaporkan) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD.
- (3) Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian mengintegrasikan seluruh basis data untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan.
- (4) Laporan SKPD dilakukan menggunakan elektronik. Bentuk format dan implementasi pelaporan dikomunikasikan dengan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian
- (5) Pemberian data kepada instansi vertikal atau pihak luar dilakukan oleh Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian.
- (6) SKPD yang akan memberikan laporan keluar daerah harus melalui Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian
- (7) Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian memiliki Kewenangan untuk melakukan publikasi informasi resmi data daerah.
- (8) SKPD wajib memutakhirkan data secara periodik.
- (9) Data dan informasi elektronik yang dikelola oleh seluruh SKPD menjadi milik Daerah dan dikelola sepenuhnya oleh Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian
- (10) Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian mengintegrasikan seluruh basis data dan layanan aplikasi untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan publik dan kemasyarakatan.
BAGIAN KEENAM
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
BAB III - PELAKSANAAN E-GOVERNMENT BAGIAN KESATU UMUM
Pasal 11
- (1) Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur di bidang teknologi informasi untuk menunjang kualitas penyelenggaraan e-Government .
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan karir terhadap tenaga sumber daya manusia sesuai dengan bidang dan keterampilannya.
- (3) Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
4. a.pendidikan;
5. b.bimbingan teknis (bimtek);
6. c.pendidikan dan latihan (diklat) teknis; dan
magang kerja.
- (4) Pemerintah Daerah memfasilitasi sertifikasi nasional dan internasional terhadap sumber daya manusia pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- (5) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif bagi para pegawai yang diberikan tugas tambahan mengelola infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi dan telah bersertifikasi nasional atau internasional.
BAB III - PELAKSANAAN E-GOVERNMENT BAGIAN KESATU UMUM
Pasal 12
- (1) Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) terdiri dari pengembangan sumber daya manusia aparatur Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian dan pengembangan sumber daya manusia aparatur SKPD.
- (2) Penyelenggaraan Pengembangan sumber daya manusia aparatur SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian.
- (3) Penyelenggaraan dan pengembangan sumber daya manusia aparatur Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
BAGIAN KETUJUH PENGAMANAN INFORMASI
BAB III - PELAKSANAAN E-GOVERNMENT BAGIAN KESATU UMUM
Pasal 13
- (1) Pengamanan informasi dimaksudkan untuk mencapai kerahasiaan, ketersediaan, dan integritas di dalam sumber daya informasi Daerah.
- (2) Tujuan keamanan informasi untuk mencapai 3 (tiga) sasaran utama, sebagai berikut:
- a. Kerahasiaan, yaitu melindungi data dan informasi perusahaan dari penyingkapan orang - orang yang tidak berhak;
- b. Ketersediaan, yaitu meyakinkan bahwa data dan informasi perusahaan hanya dapat digunakan oleh orang yang berhak menggunakannya; dan
- c. Integritas, yaitu sistem informasi perlu menyediakan representasi yang akurat dari sistem fisik yang direpresentasikan.
- (3) Standar pengamanan yang ditetapkan sesuai aturan yang diberlakukan.
BAB III - PELAKSANAAN E-GOVERNMENT BAGIAN KESATU UMUM
Pasal 14
- (1) Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian membuat mekanisme pengelolaan dan pengamanan server dan jaringan.
- (2) Jenis pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa : a)pengamanan fisik b)pengamanan logic
- (3) Sistem keamanan fisik yang dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah pengamankan fisik server dari kerusakan atau kehilangan, pencurian, banjir, kebakaran, atau kerusakan akibat listrik.
- (4) Sistem keamanan logic yang dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah pengamanan data yang berada dalam server dari kerusakan atau kehilangan, akibat confilct , virus, worm, trojan, backdoor , atau sejenisnya termasuk kerusakan sistem operasi dan atau aplikasi.
- (5) Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian memiliki kewenangan untuk melakukan back up dan restore terhadap basis data.
- (6) Back up harus disimpan dalam media penyimpanan yang mudah dipindah ( portable ) dan atau diletakkan di suatu tempat yang aman terpisah dari ruang server .
BAGIAN KEDELAPAN PEMBIAYAAN
BAB III - PELAKSANAAN E-GOVERNMENT BAGIAN KESATU UMUM
Pasal 15
- (1) Sumber pembiayaan dalam penyelenggaraan e-Government berasal dari APBN, APBD dan/atau sumber dana lain yang sah.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan, antara lain:
- a. penyusunan kebijakan dan regulasi;
- b. pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan perangkat keras dan perangkat lunak;
- c. pengelolaan operasional e-Government ; dan
- d. pengembangan sumber daya manusia aparatur.
BAB IV - KERJASAMA DENGAN INSTANSI VERTIKAL DAN PIHAK KETIGA
Pasal 16
- (1) SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama interkoneksi data dengan Instansi Vertikal dan/atau Pihak Ketiga dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan-perundangundangan, dan harus melibatkan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian selaku pengelola data.
- (2) Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain jasa perbankan, jasa asuransi, pengelola bandara, notaris dan jasa lainnya.
BAB IV - KERJASAMA DENGAN INSTANSI VERTIKAL DAN PIHAK KETIGA
Pasal 17
- (1) Interkoneksi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) diselenggarakan secara terpusat melalui Sistem Elektronik yang dikelola oleh Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian.
- (2) Kerjasama interkoneksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
PEMELIHARAAN DAN PELAPORAN
BAB V - PEMELIHARAAN DAN PELAPORAN
Pasal 18
- (1) Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian melakukan pemeliharaan sistem e-Government pemerintah daerah secara berkala.
- (2) SKPD melakukan pemeliharaan sistem e-Government di lingkungan kerjanya.
BAB V - PEMELIHARAAN DAN PELAPORAN
Pasal 19
- (1) SKPD secara berkala wajib melaporkan penyelenggaraan e-Government dalam lingkup kerjanya masing-masing kepada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian.
- (2) Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian secara berkala melaporkan penyelenggaraan e-Government kepada Bupati.
- (3) Dalam hal SKPD tidak melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian berwenang melakukan peneguran.
BAB VI - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 20
- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan e-Government .
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
- a. pemberian pedoman pengelolaan dan penyelenggaraan e-Government ;
- b. pemberian petunjuk dan langkah-langkah operasional pengelolaan dan penyelenggaraan e-Government ;
- c. pemberian pelatihan bagi aparatur; dan
- d. pendampingan dalam pengembangan e-Government .
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
KETENTUAN PENUTUP
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21
Ketentuan-ketentuan lain yang belum cukup di atur dalam peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Peraturan Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22
Peraturan Kepala Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Selatan.

Penetapan: Ditetapkan di Labuha pada tanggal 18 September 2017

Penandatangan: BUPATI HALMAHERA SELATAN, BAHRAIN KASUBA

Penetapan: Diundangkan di Labuha pada tanggal 18 September 2017

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN, HELMI SURYA BOTUTIHE, NIP. 19650621 198603 1001 BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 18

Distribusi: Salinan Sesuai dengan aslinya

Penandatangan: KEPALA BAGIAN HUKUM ILHAM ABUBAKAR, SH Nip. 19690307 200212 1 008