PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA Nomor 4 Tahun 2016 tentang PEDOMAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA (berlaku 26 Januari 2016)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI KAYONG UTARA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 4 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KAYONG UTARA,
- a. bahwa dalam rangka untuk melaksanakan pemilihan Kepala Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, perlu menetapkan pedoman pelaksanaan pemilihan kepala Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4682);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 115);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 116);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
4. Kecamatan adalah suatu wilayah yang terdiri dari desa-desa di dalam suatu sistem pemerintahan yang dipimpin oleh seorang camat.
5. Camat adalah Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan diwilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, ## BAB II
TAHAPAN PEMILIHAN KEPALA DESA
Bagian Kesatu
Umum
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Tahapan pemilihan kepala Desa terdiri dari:
- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan dan penghitungan suara;dan
- d. penetapan.
- (2) Tahapan persiapan pemilihan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
- a. persiapan tingkat kabupaten;
- b. persiapan tingkat desa; dan
- c. penetapan pemilih;
- (3) Tahapan pencalonan pemilihan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. pengumuman pendaftaran calon;
- b. penelitian persyaratan calon;
- c. penetapan calon; dan
- d. kampanye dan masa tenang.
- (4) Tahapan pemungutan dan penghitungan suara pemilihan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
- a. pendistribusian perlengkapan pemungutan suara;
- b. penyampaian undangan kepada pemilih;
- c. penyiapan TPS;
- d. pelaksanaan pemungutan suara;
- e. penghitungan suara di TPS;
- f. penghitungan suara di panitia pemilihan.
- (5) Tahapan penetapan suara pemilihan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi :
- a. penyiapan berita acara penetapan calon terpilih; dan
- b. penyampaian laporan hasil pemilihan kepala desa kepada BPD.
TAHAPAN PERSIAPAN
Bagian Kesatu
Persiapan Tingkat Kabupaten
BAB III - TAHAPAN PERSIAPAN
Pasal 3
Tahapan persiapan pemilihan di tingkat kabupaten terdiri atas kegiatan:
- a. penganggaran biaya pemilihan;
- b. pembentukkan panitia pemilihan kabupaten; dan
- c. pengadaan/penyediaan peralatan dan perlengkapan pemilihan.
BAB III - TAHAPAN PERSIAPAN
Pasal 4
Penganggaran biaya pemilihan kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, dianggarkan oleh SKPD yang menangani urusan bidang pemerintahan Desa.
BAB III - TAHAPAN PERSIAPAN
Pasal 5
- (1) Pembentukkan panitia pemilihan kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dibentuk oleh Bupati.
- (2) Susunan keanggotaan panitia pemilihan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
- a. Bupati sebagai pembina;
- b. Wakil Bupati sebagai pengarah;
- c. Sekretaris Daerah sebagai penanggung jawab;
- d. Kepala Badan yang menangani urusan pemerintahan desa sebagaiketua;
- e. Sekretaris Badan yang menangani urusan pemerintahan desa sebagai sekretaris; dan
- f. SKPD yang menangani urusan pemerintahan Desa, keuangan, administrasi kependudukan, hukum, dan pemerintahan sebagai anggota.
- (3) Panitia pemilihan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
- a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten;
- b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala Desa terhadap panitia pemilihan kepala Desa tingkat desa;
- c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
- d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
- e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
- f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala Desa tingkat kabupaten;
- g. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
- h. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Panitia pemilihan kabupaten dibantu pihak kecamatan.
BAB III - TAHAPAN PERSIAPAN
Pasal 6
Pengadaan/penyediaan peralatan dan perlengkapan pemilihan kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, dilaksanakan oleh SKPD yang menangani urusan bidang pemerintahan Desa dengan mempedomani Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 52 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa.
Bagian Kedua Persiapan Tingkat Desa
BAB III - TAHAPAN PERSIAPAN
Pasal 7
Tahapan persiapan pemilihan di tingkat desa terdiri atas kegiatan:
- a. pemberitahuan BPD kepada kepala desa tentang akhir masa jabatan;
- b. pembentukan panitia pemilihan kepala Desa;
- c. laporan akhir masa jabatan kepala Desa kepada Bupati;
- d. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia pemilihan kepada Bupati melalui camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan; dan
- e. persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh panitia.
BAB III - TAHAPAN PERSIAPAN
Pasal 8
- (1) Pemberitahuan BPD kepada kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, disampaikan secara tertulis paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimasud pada ayat (1) memuat paling sedikit tangga, bulan, dan tahun berakhirnya masa jabatan kepala Desa.
BAB III - TAHAPAN PERSIAPAN
Pasal 9
- (1) Pembentukan panitia pemilihan ditingkat Desasebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, dibentuk oleh BPD.
- (2) Pelaksanaan pembentukan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi pemerintah desa.
- (3) Pembentukan panitia pemilihan dilaksanakan melalui musyawarah yang dilaksanakan oleh BPD dengan unsur pemerintahan desa, lembaga kemasyarakatan desa dan tokoh masyarakat.
- (4) Pembentukan panitia pemilihan ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan kepala Desa.
- (5) Keanggotaan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
- a. perangkat desa;
- b. lembaga kemasyarakatan; dan
- c. tokoh masyarakat desa setempat.
- (6) Susunan keanggotaan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), terdiri dari:
- a. ketua merangkap anggota;
- b. sekretaris merangkap anggota;
- c. bendahara merangkap anggota; dan
- d. beberapa orang anggota.
- (7) Jumlah panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang.
- (8) Pembentukan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud padaayat (1) disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari setelah ditetapkan.
BAB III - TAHAPAN PERSIAPAN
Pasal 10
Panitia pemilihan kepala Desa ditingkat Desa mempunyai tugas:
- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
- b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui camat;
- c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
- d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
- e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
- f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
- g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
- h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
- i. melaksanakan pemungutan suara;
- j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
- k. menetapkan calon kepala Desa terpilih; dan
- l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
BAB III - TAHAPAN PERSIAPAN
Pasal 11
- (1) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat membentuk KPPS sesuai dengan jumlah TPS di desa setempat.
- (2) Pembentukkan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan panitia pemilihan.
- (3) KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas membantu panitia pemilihan dalam melaksanakan pemungutan suara di TPS.
- (4) Keanggotaan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada setiap TPS paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang dengan susunan keanggotaan:
- a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
- b. beberapa orang anggota termasuk petugas keamanan swakarsa.
- (5) Petugas keamanan swakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, dapat berasal dari unsur perlindungan masyarakat atau sebutan lainnya yang ada di desa setempat.
BAB III - TAHAPAN PERSIAPAN
Pasal 12
- (1) Laporan akhir masa jabatan kepala Desa kepada Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan.
- (2) Laporan akhir masa jabatan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan Desa kepada BPD; dan
- b. laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa akhir masa jabatan kepada Bupati.
Bagian Ketiga Penetapan Pemilih
BAB III - TAHAPAN PERSIAPAN
Pasal 13
- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
- a. penduduk Desa setempat yang pada hari pemungutan suara pemilihan kepala desa, sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau belum berusia 17 (tujuh belas) tahun tetapi sudah/pernah menikah;
- b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
- c. tidak sedang dicabut hak pilihnya
BAB III - TAHAPAN PERSIAPAN
Pasal 14
- (1) Panitia pemilihan melakukan pemutakhiran dan validasi daftar pemilih sesuai data penduduk di Desa setempat.
- (2) Pemutakhiran dan validasi daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena:
- a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
- c. telah meninggal dunia;
- d. pindah domisili ke desa lain; atau
- e. belum terdaftar.
- (3)
BAB III - TAHAPAN PERSIAPAN
Pasal 15
- (1) Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), diumumkan oleh panitia pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari.
- (3) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (4) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
- a. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
- b. pemilih sudah tidak berdomisili di desa setempat;
- c. pemilih yang sudah nikah di bawah umur 17 tahun; atau
- d. pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak lagi atau belum memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (5) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, panitia pemilihan segera mengadakan perbaikan daftar pemilih sementara.
BAB III - TAHAPAN PERSIAPAN
Pasal 16
- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan melalui pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan.
- (3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari.
- (4) Daftar pemilih tambahanyang telah dicatat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (5) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tambahan.
BAB III - TAHAPAN PERSIAPAN
Pasal 17
Panitia pemilihan menetapkan dan mengumumkan daftar pemilih sementara yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan sebagai daftar pemilih tetap.
BAB III - TAHAPAN PERSIAPAN
Pasal 18
- (1) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, diumumkan di tempat yang strategis di Desa untuk diketahui oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tetap.
BAB III - TAHAPAN PERSIAPAN
Pasal 19
Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, panitia pemilihan menyusun salinan daftar pemilih tetap untuk setiap TPS.
BAB III - TAHAPAN PERSIAPAN
Pasal 20
- (1) Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.
- (2) Rekapitulasi jumlah pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan jumlah TPS disampaikan panitia pemilihan kepada panitia pemilihan kabupaten paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diumumkan daftar pemilih tetap.
BAB III - TAHAPAN PERSIAPAN
Pasal 21
Daftar pemilih tetap yang sudah disahkan oleh panitia pemilihan tidak dapat diubah kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, panitia pemilihan membubuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan "meninggal dunia".
TAHAPAN PENCALONAN
Bagian Kesatu
Pengumuman Pendaftaran Calon
BAB IV - TAHAPAN PENCALONAN
Pasal 22
- (1) Panitia pemilihan mengumumkan dan menerima pendaftaran bakal calon.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat luas dengan cara menempatkan pengumuman ditempat strategis yang mudah diketahui masyarakat.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat:
- a. persyaratan calon;
- b. hari dan tanggal mulai dan berakhirnya batas waktu pendaftaran atau penerimaan bakal calon;
- c. tempat dan waktu pendaftaran; dan
- d. petugas panitia yang menerima pendaftaran.
- (4) Pengumuman dan penerimaan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 9 (sembilan) hari sejak tanggal diumumkan.
BAB IV - TAHAPAN PENCALONAN
Pasal 23
- (1) Untuk dapat menjadi calon kepala Desa harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan administrasi.
- (2) Persyaratan umum calon kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia dicalonkan menjadi kepala Desa;
- g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat
- paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
- h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara
BAB IV - TAHAPAN PENCALONAN
Pasal 24
- (1) Panitia pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
- (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.
- (3) Panitia pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.
- (4) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib diproses dan ditindaklanjuti panitia pemilihan.
BAB IV - TAHAPAN PENCALONAN
Pasal 25
- (1) Dalam hal bakal calon kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, panitia pemilihan kepala Desa menetapkan bakal calon kepala Desa menjadi calon kepala Desa yang berhak dipilih.
- (2) Calon kepala Desa yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan panitia pemilihan dan diumumkan kepada masyarakat.
- (3) Calon kepala Desa yang telah ditetapkan dan diumumkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilarang mengundurkan diri.
BAB IV - TAHAPAN PENCALONAN
Pasal 26
- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia pemilihan membuat Berita Acara dan disampaikan kepada panitia pemilihan kabupaten paling lambat 3 (tiga) hari setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3)
BAB IV - TAHAPAN PENCALONAN
Pasal 27
- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 lebih dari 5 (lima) orang, panitia pemilihan mengajukan permohonan kepada panitia pemilihan kabupaten paling lambat 3 (tiga) hari setelah batas akhir penerimaan pendaftaran bakal calon untuk melakukan seleksi tambahan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dokumen persyaratan calon dan berita acara penetapan bakal calon yang memenuhi persyaratan.
BAB IV - TAHAPAN PENCALONAN
Pasal 28
- (1) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dilaksanakan oleh panitia pemilihan kabupaten paling lambat 7 (tujuh) hari setelah permohonan panitia pemilihan diterima.
- (2) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan kriteria:
- a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan;
- b. tingkat pendidikan;
- c. usia; dan
- d. tes tertulis.
- (3) Pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, ditetapkan dengan bobot 15% (lima belas perseratus), dengan ketentuan:
- a. pemerintahan Desa paling kurang 1 tahun 40% (empat puluh perseratus); dan
- b. pemerintahan Daerah atau Pemerintah 60% (enam puluh perseratus).
- (4) Tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b,
BAB IV - TAHAPAN PENCALONAN
Pasal 29
- (1) Hasil seleksi tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 disampaikan panitia pemilihan kabupaten kepada panitia pemilihan paling lambat 5 (lima) hari setelah pelaksanaan seleksi.
- (2)
BAB IV - TAHAPAN PENCALONAN
Pasal 30
- (1) Penetapan calon kepala Desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh panitia pemilihan.
- (2) Pengundian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para calon.
- (3) Nomor urut dan nama calon yang telah
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon kepala Desa. - (4) Panitia pemilihan mengumumkan melalui media masa dan/atau papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan. - (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat. ## Pasal 31

Penandatangan: - (1) Panitia pemilihan menyampaikan nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) kepada panitia pemilihan kabupaten paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan nomor urut dan nama calon kepala Desa.

Penandatangan: - (2) Penyampaian nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan berita acara penetapan calon kepala Desa. ## Bagian Keempat Kampanye dan Masa Tenang ## Pasal 32

Penandatangan: - (1) Calon kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.

Penandatangan: - (2) Pelaksanaan kampanye calon kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) hari sebelum masa tenang.

Penandatangan: - (3) Kampanye calon kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab. ## Pasal 33

Penandatangan: - (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) memuat visi dan misi bila terpilih sebagai kepala Desa.

Penandatangan: - (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan kepala Desa. - (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi. ## Pasal 34 Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dapat dilaksanakan melalui: - a. pertemuan terbatas; - b. tatap muka; - c. dialog; - d. penyebaran bahan kampanye kepada umum; - e. pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan;dan - f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan. ## Pasal 35

Penandatangan: - (1) Calon kepala Desa yang melaksanakan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, wajib menyampaikan jadwal dan tempat pelaksanaan kampanye kepada panitia pemilihan. - (2) Penyampaian jadwal dan tempat pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 3 (tiga) hari sebelum dilaksanakan kampanye. - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kampanye ditetapkan oleh panitia pemilihan. ## Pasal 36 - (1) Pelaksana kampanye dilarang: - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia; - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau calon yang lain; - d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat; - e. mengganggu ketertiban umum; - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau calon yang lain; - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye calon lain; - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan; - i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut calon lain selain dari gambar dan/atau atribut calon yang bersangkutan; dan - j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye. - (2) Pelaksanakampanye dalam melaksanakan kegiatan kampanye dilarang mengikutsertakan:

Penandatangan: - a. kepala desa; - b. perangkat desa; dan - c. anggota BPD; - (3) Pelaksana kampanye yang melanggar larangan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi: - a. peringatan tertulis apabila pelaksana kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan - b. penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain. - (4) Penjatuhan sanksi sebagaimana diaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan panitia pemilihan. - (5) Dalam hal pelanggaran kampanye merupakan tindak pidana, dapat dilakukan tindakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundangundangan. ## Pasal 37 - (1) Masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

Penandatangan: - (2) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati. ## BAB V TAHAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA ## Bagian Kesatu Perlengkapan Pemungutan Suara ## Pasal 38

Penandatangan: - (1) Perlengkapan pemungutan suara pemilihan kepala Desa, terdiri dari: - a. kotak suara; - b. surat suara; - c. tinta; - d. segel; - e. amplop; - f. paku untuk mencoblos; - g. bantalan/alas coblos; - h. tali pengikat alat coblos; - i. berita acara pemungutan, penghitungan suara dan berita acara hasil penghitungan suara di TPS; - j. kunci gembok kotak suara. - k. lem/ perekat; - l. spidol; - m. ballpoint; - n. stiker kotak suara; - o. gembok;dan - p. lembar cheklist perhitungan suara.

Penandatangan: - (2) Pendistribusian perlengkapan pemungutan suara pemilihan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang, dengan ketentuan:

Distribusi: - a. panitia Pemilihan Kabupaten mendistribusikan kepada panitia pemilihan; dan

Distribusi: - b. panitia Pemilihan mendistribusikan perlengkapan pemungutan dan perhitungan suara kepada KPPS. ## Pasal 39

Distribusi: - (1) Jumlah surat suara yang didistribusikan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten kepada Panitia Pemilihan di setiap Desa sama dengan jumlah pemilih yang tercantum dalam daftar pemilih tetap per Desa ditambah 2% (dua perseratus) dari daftar pemilih tetap sebagai surat suara cadangan.

Distribusi: - (2) Jumlah surat suara yang didistribusikan oleh Panitia Pemilihan kepada setiap TPS sama dengan jumlah pemilih yang tercantum di dalam daftar pemilih tetap per TPS ditambah 2% (dua perseratus) dari daftar pemilih tetap sebagai surat suara cadangan. ## Pasal 40

Penandatangan: - (1) Panitia pemilihan wajib memeriksa dan meneliti perlengkapan pemungutan suara pemilihan kepala Desa yang diterima dari panitia pemilihan kabupaten sebelum diserahterimakan.

Penandatangan: - (2) Serah terima perlengkapan pemungutan suara pemilihan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara. ## Bagian Kedua Undangan Pemilih ## Pasal 41 - (1) Panitia pemilihan secara langsung atau melalui KPPS menyampaikan undangan pemungutan suara kepada pemilih paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari, tanggal dan waktu pemungutan suara. - (2) Penyampaian undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialamatkan pada kediaman atau domisili pemilih. - (3) Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibawa pemilih dan diserahkan kepada petugas KPPS pada saat akan memberikan hak suara di TPS. ## Bagian Ketiga Tempat Pemungutan Suara ## Pasal 42 - (1) Lokasi TPS di tempat yang mudah dijangkau termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. - (2) Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh panitia pemilihan. - (3) Jumlah pemilih di setiap TPS ditentukan panitia pemilihan. ## Pasal 43 - (1) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh panitia atau anggota KPPS atau orang lain atas permintaan pemilih. - (2) Anggota panitia atau anggota KPPS atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan. ## Pasal 44 - (1) Pemilih yang tidak dapat hadir ke TPS karena berhalangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1), dapat meminta bantuan petugas KPPS datang ke kediaman untuk memberikan suara sebelum batas akhir waktu pemilihan berakhir. - (2) Petugas KPPS yang datang ke kediaman pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didampingi oleh saksi calon dan petugas keamanan. - (3) Petugas KPPS yang membantu pemilih memberikan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan. ## Pasal 45 - (1) Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau sejenisnya, yang sedang menjalani hukuman penjara, pemilih yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap, yang tinggal di perahu atau pekerja lepas pantai, dan tempat-tempat lain memberikan suara di TPS khusus. - (2) TPS khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disediakan apabila jumlah pemilih yang mempunyai hak pilih sedang menjalani hukuman penjara atau pemilih yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap yang tinggal di perahu atau pekerja lepas pantai, paling sedikit 100 (seratus) pemilih. ## Bagian Keempat Saksi ## Pasal 46

Penandatangan: - (1) Calon kepala Desa berhak hadir dan menyaksikan proses pemungutan suara di TPS.

Penandatangan: - (2) Calon kepala Desa dapat menunjuk saksi untuk mengikuti seluruh proses pemungutan suara di TPS dan penghitungan suara di panitia pemilihan Desa.

Penandatangan: - (3) Penunjukan saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara tertulis dan ditandatangani calon kepala Desa bersangkutan. - (4) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat di tempatkan di TPS atau di tempat panitia pemilihan masing-masing 1 (satu) orang. ## Pasal 47

Penandatangan: - (1) Saksi calon kepala Desa di TPS atau di tempat panitia pemilihan wajib menyerahkan surat mandat kepada KPPS atau panitia pemilihan paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara berlangsung.

Penandatangan: - (2) Saksi calon kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terlambat menyerahkan surat mandat dapat ditolak oleh petugas KPPS atau panitia pemilihan.

Penandatangan: - (3) Ketidakhadiran saksi calon kepala Desa di TPS atau di panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mempengaruhi jalannya pemungutan, penghitungan suara dan hasil pemilihan. ## Bagian Kelima Tanda Pengenal KPPS, Petugas Keamanan dan Saksi ## Pasal 48

Penandatangan: - (1) KPPS, petugas keamanan dan saksi dalam pelaksanaan pemilihan kepala Desa diberikan tanda pengenal. - (2) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat: - a. judul pemilihan; - b. logo daerah; - c. jabatan; - d. nama; - e. nomor TPS; - f. desa; - g. kecamatan; - h. kabupaten/provinsi; dan

Verifikasi: - i. nama dan tanda tangan ketua KPPS. - (3) Tanda pengenal KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan bahan kertas karton atau sejenisnya. ## Bagian Keenam Pelaksanaan Pemungutan Suara ## Pasal 49

Verifikasi: - (1) Sebelum memulai pemungutan suara, panitia pemilihan atau KPPS dan para saksi di TPS diambil sumpah/janji sesuai agama dan kepercayaan masing-masing dengan disaksikan pemilih yang telah hadir. - (2) Kalimat sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut: 'Demi Allah/Demi Tuhan/Demi Ide Sanghyang Widhiasa/Demi Sanghyang Budha) saya bersumpah/berjanji, Bahwa saya akan menjalankan kewajiban saya sebagai (panitia pemilihan /KPPS) dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadailadilnya.

Penandatangan: Bahwa saya akan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dalam pemilihan kepala Desa ...tahun...., dengan menjamin terselenggaranya azas pemilihan kepala Desa yakni langsung, umum, bebas, rahasia serta jujur dan adil'. ## Pasal 50 - (1) Pemungutan suara di TPS dimulai pada pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB. - (2) Setelah waktu pemungutan suara berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua KPPS menutup kotak suara.

Penandatangan: - (3) Penutupan kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan oleh ketua KPPS kepada saksi calon kepala Desa yang hadir di TPS. ## Pasal 51 - (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, panitia pemilihan dan KPPS melakukan kegiatan: - a. pembukaan kotak suara; - b. pengeluaran seluruh isi kotak suara; - c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan - d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.

Verifikasi: - (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari calon, BPD, pengawas, dan warga masyarakat disertai berita acara yang ditandatangani oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi calon yang hadir. ## Pasal 52 Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, KPPS melakukan persiapan sebagai berikut: - a. setiap anggota KPPS menempati tempat kedudukannya sesuai yang ditentukan; - b. anggota KPPS yang ditunjuk menyiapkan daftar hadir pemilih dengan berpedoman pada DPT per TPS; - c. ketua KPPS memeriksa dan menandatangani surat suara; - d. anggota KPPS yang ditunjuk memeriksa kesiapan bilik, kotak suara, tinta dan perlengkapan lainnya. ## Pasal 53 - (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, KPPS melaksanakan: - a. memberikan
PENJELASAN
Pembukaan
mengenai tata cara pemungutan suara kepada pemilih;
- b. menerima undangan pemilih dan pemilih menandatangani daftar hadir pemilih;
- c. memberi kesempatan kepada pemilih untuk memberikan hak suara berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih;
- d. terhadap surat suara yang rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS, kemudian KPPS memberikan surat suara pengganti hanya satu kali; dan
- e. apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS, dan KPPS memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.
- (2) Penggantian surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e dicatat dalam berita acara oleh KPPS.
##
PENJELASAN
Pasal 54
- (1) Sebelum melakukan pencoblosan pada tanda gambar salah satu calon kepala Desa, pemilih wajib memeriksa keadaan surat suara. - (2) Jika keadaan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) rusak, maka pemilih berhak menukarkan surat suara yang rusak sebelum dicoblos kepada petugas KPPS. - (3) Tanda keadaan surat suara rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diantaranya: - a. terdapat coblosan pada salah satu photo calon atau pada garis pemb
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB X

## PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

## Pasal 81

- (1) Camat melakukan tugas pembinaan dan pengawasan pemilihan kepala Desa melalui :
- a. fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala Desa;
- b. fasilitasi penyelesaian perselisihan pemilihan kepala Desa; dan
- c. fasilitasi tugas lainnya dalam mendukung pelaksanaan pemilihan kepala Desa secara serentak diwilayah kerjanya.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat melaporkan kepada Bupati.

Diundangkan di Sukadana pada tanggal 26 Januari 2016

## SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN KAYONG UTARA,


HILARIA YUSNANI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2016 NOMOR 4


## BAB XI

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 82

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2012 Nomor 15) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 19 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2012 Nomor 19), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 83

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana pada tanggal 26 Januari 2016

BUPATI KAYONG UTARA,


HILDI HAMID