PERATURAN BUPATI TABALONG Nomor - Tahun 2011 tentang PENETAPAN PEMANFAATAN/PENGGUNAAN DANA JAMINAN PER (berlaku Unknown)
Pembukaan
Mengingat
BUPATI TABALONG
PERATURAN BUPATI TABALONG NOMOR : ~ S TAHUN 2011
TENTANG
PENETAPAN PEMANFAATAN/PENGGUNAAN DANA JAMINAN PERSALINAN Dl PUSKESMAS DAN JARINGANNYA
DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TABALONG,
- Menimbang a. bahwa agar pemberian pelayanan persalinan bagi penerima manfaat Jaminan Persalinan di Puskesmas dan Jaringannya dapat berja \an dengan efektif, efisien, dan akuntabel, perlu di dukung dengan Peraturan pemanfaatan/penggunaan dana di Puskesmas dan
- Jaringannya;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 631/Menkes/Per/ 111 /2011 tentang Pet\_unjuk Teknis Jaminan Persalinan, dana yang telah menjadi pendapatan Puskesmas pemanfaataannya dapat diatur oleh Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Peraturan 13upati;
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat rr Tanah Laut, Oaerah Tingkat II Tapin, Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun· 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran N~gara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lemba.ran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang ·!'Jomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355};
4. Undang-Undang :Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab l&lt;euangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Neg&lt;Jra Republik lndonesb Tahun 2004 Nomor 116, Tamb&lt;Jhan Lcmbaran Negar&lt;J Republik lndonesi&lt;J Nomor 4431);
/6. Undang-undang ... ..
-
l
!
6. Undang-Undang ~Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembarah Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang› Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844};
7. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antar~ Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran NegaY a Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tamqahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456};
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3637);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
13. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional2010 2014;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, ter:akhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri dalarl]. Ne,geri Nomor 13 Tahun 2006 t entang Pedoman Pengelolaan Keua'ngan Daerah;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.03.01.160/I/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2010- 2014;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 631/MenKes/Per/111/2011 tentang Petunjuk TeJ&lt;nis Jaminan Persalinan;
17. Peraturan Direkt\li-' Jenderal Perbendaharaan Nomor Per21/PB/2011 tenta,ng Petunjuk Pencai~an Dana Jaminan Kesehatan Masyarakat; · ...
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah ·l&lt;abupaten Tabalong tahun 2007 Nomor 09, Tambahan Lembara~. Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03);
19. Peraturan Daerah ·kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 10, t Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04);
/19. Peraturan Daerah ... .
I
I
I
j
i
l
l
l
I
l
I
)
l
j
'
20. Peraturan Daerah l&lt;abupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah l&lt;abupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01};
MEMUTUSKAN :
Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PEMANFAATAN/PENGGUNAAN DANA JAMINAN PERSALINAN 0\ PUSI&lt;ESMAS DAN JARINGANNYA
Pasal 2
Besaran tarif pelayanan jaminan persalinan di fasilitas kesehatan d&lt;lsar adalah sebagai berikut:
Besaran Tarif Pelayanan Jaminan Persalinan Pada Pelayanan Tingkat Pertama
| No | Jenis Pelayanan | Frek | Tarif (Rp) | Jumlah (Rp) | Ket |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Pemeriksaan kehamilan | 4 kali | 10 | 40 | Standar 4x |
| 2 | Persalinan .1ormal | 1 kali | 350 | 350 | |
| 3 | Pelayanan nifas termasuk pelayanan bayi baru lahir dan KB pasca persalinan | 3 kali | 10 | 30 | Standar 3x |
| 4 | Pelayanan persalinan tak maju dan atau pelayanan pra-rujukan bayi baru lahir dengan komplikasi. .. | 1 kali • • | 100 | 100 | Pada saat menolong persalinan ternyata ada komplikasi, wajib segera Dirujuk. |
| 5 | Pelayanan pasca keguguran, persalinan per vaginam dengan tindakan emergensi dasar. | 1 kali | 500 | 500 | |
Pasal 3
Tim Pengelola Jamkesmas Kabupaten Tabalong melakukan pembayaran atas k!aim dengan l angkah sebagai berikut:
- a. Puskesmas melakukan pengajuan klaim atas Pelayanan Persalinan mengacu pada p&lt;lketpaket yang ditetapkan; .
- b. Pembayaran atas klaim-klaim sebagai""'ana dimaksud pada huruf a dil&lt;lkukan berd&lt;lsarkan hasil Verifikasi yang dilakukan Tim Pengelola Kabupaten Tabalong.
Pasal 4
i
I
~
i
i
\
I
I
I
'
l
'
l
1
.
l
l
l
;
~ ·
... .
- (1) Setelah melakukan pelayanan dan mendapatkan pembayararan klaim maka dana Jaminan Persalinan menjadi pendapatan P.uskesmas dan jaringannya;
- (2) Dana hasil pendapatan Puskes~~' dan Jaringannya tersebut disetorkan seluruhnya dan tercatat di kantor kas daerah s~tiagai pendapatan Puskesmas; dengan ketentuan dalam jangka waktu paling lambat 1 (sat.~.) bulan dana t ersebut dikembalikan untuk membayar jasa pelayanan kesehatan dan kegi&lt;lt&lt;ln lainnya. l.~ . .
Pasai S
- (1) Jasa tenaga kesehatan penolong persalinan dibClyarkan kembali ke Puskesmas dan jaringan melalui OPA SI&lt;PD Dinas Kesehatan;
2. {2) Besaran Jasa yang dibayarkan kembali tersebut adalah 80% untuk PNS Golongan Ill dan PTI (termasuk Pajak 5%) dan 75% bagi PNS Golongan I!;
3. {3) Untuk Puskesmas PONED jasa pelayanan persalinan yang dibayarkan sebesar 75%.
Pasal 6
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sep&lt;mjang mengenai teknis pelaksanaanya akan diatur oleh Kepalq Dinas.
Pasal 7
Peraturan Bupati Tabalong ini berlaku ~erhitung sejak tanggal 24 Maret 2011.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan. Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah l&lt;abupaten Tabalong.

Penetapan: Ditetapkan di Tanjung pada t&lt;mggal 28 C1ctober 201 i

Penetapan: Diundangkan di Tanjung 28 Oktober 201 DAERAH KABUPATEN TABALONG, H.ABDÉL'FADILLAH BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TA~UN 2011 NOMOR 31·