PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 57 Tahun 1998 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 30 TAHUN 1990 TENTANG PENDIDIKAN TINGGI (berlaku 2 Mei 1998)
Pembukaan
Mengingat
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 57 TAHUN 1998
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 30 TAHUN 1990
TENTANG PENDIDIKAN TINGGI
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa peranan sumber daya manusia sangat penting dalam hubungan antar bangsa yang semakin meningkat;
- b. bahwa mutu perguruan tinggi perlu ditingkatkan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut dipandang perlu menyesuaikan Peraturan mengenai perguruan tinggi dengan mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi;
: 1.
- Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
3. Peraturan Pemerinlah Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3414);
MEMUTUSKAN : ________________
MEMUTUSKAN :
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 30 TAHUN 1990 TENTANG
Menetapkan : PENDIDIKAN TINGGI.
Pasal 1
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi diubah sebagai berikut :
Pasal 7
"Pasal 7
- (1) Pendidikan tinggi diselenggarakan dengan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar.
- (2) Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar sejauh diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau pelatihan keterampilan bahasa daerah yang bersangkutan.
- (3) Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar sejauh diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau pelatihan dan/atau keterampilan tertentu.
- (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Menteri."
Pasal 38
"Pasal 38
- (1) Rektor universitas/institut yang diselenggarakan oleh Pemerintah diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri, Menteri lain, atau pimpinan lembaga Pemerintah lain setelah mendapat pertimbangan senat universitas/institut yang bersangkutan.
- (2) Rektor universitas/institut yang diselenggarakan oleh masyarakat diangkat dan diberhentikan oleh badan penyelenggara universitas/institut bersangkutan setelah mendapat pertimbangan senat universitas/institut dan dilaporkan kepada Menteri.
3. (2a) Menteri dapat membatalkan pengangkatan rektor universitas/institut sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) apabila rektor universitas/institut yang diangkat tidak memenuhi persyaratan dan/atau proses pengangkatan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.
- (3) Pimpinan dan anggota badan penyelenggara universitas/institut yang diselenggarakan oleh masyarakat tidak dibenarkan menjadi pimpinan universitas/institut yang bersangkutan.
5. (4)Pembantu Rektor universitas/institut yang diselenggarakan oleh Pemerintah diangkat dan diberhentikan oleh Menteri, Menteri lain, atau pimpinan lembaga Pemerintah lain atas usul Rektor setelah mendapat pertimbangan senat universitas/institut yang bersangkutan.
6. (5)Pembantu Rektor universitas/institut yang diselenggarakan oleh masyarakat diangkat dan diberhentikan oleh badan penyelenggara
- 4 - universitas/institut atas usul Rektor dan setelah meminta pertimbangan senat universitas/institut yang bersangkutan."
Pasal 46
"Pasal 46
- (1) Masa jabatan Dekan dan Pembantu Dekan 4(empat) tahun.
- (2) Dekan dan Pembantu Dekan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut
Pasal 49
"Pasal 49
- (1) Jurusan merupakan unsur pelaksana akademik pada fakultas yang melaksanakan pendidikan akademik dan/atau profesional dalam sebagian atau satu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian tertentu.
- (2) Dalam jurusan dapat dibentuk laboratorium dan/atau studio.
- (3) Jurusan terdiri atas :
4. a.
5. unsur pimpinan : Ketua dan Sekretaris jurusan;
- b. unsur pelaksana akademik : para dosen.
- (4) Jurusan dipimpin oleh Ketua yang dibantu oleh Sekretaris.
- (5) Ketua jurusan bertanggung jawab kepada pimpinan fakultas yang membawahinya.
- (6) Ketua dan Sekretaris jurusan diangkat untuk masa jabatan 4(empat) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (7) Bilamana jurusan mempunyai laboratorium dan/atau studio, satuan pelaksana tersebut dipimpin oleh seorang Kepala.
- (8) Ketua dan Sekretaris jurusan serta Ketua laboratorium/studio diangkat dan diberhentikan oleh pimpinan universitas/institut atas usul Dekan setelah mendapat pertimbangan senat fakultas."
Pasal 51
"Pasal 51
- (1) Penyelenggaraan program studi dipimpin oleh Ketua program studi atau Ketua jurusan.
- (2) Ketua program studi bertanggung jawab kepada pimpinan satuan pelaksana akademik yang membawahinya.
- (3) Ketua program studi diangkat oleh pimpinan universitas/institut atas usul pimpinan satuan pelaksana akademik yang membawahinya.
- (4) Ketua program studi diangkat untuk masa jabatan 4(empat) tahun dan dapat diangkat kembali."
Pasal 52
"Pasal 52
- (1) Pada universitas/institut dapat diselenggarakan Program Pasca Sarjana.
- (2) Syarat penyelenggaraan program Pasca Sarjana diatur oleh Menteri.
- (3) Program Pasca Sarjana dapat terdiri atas beberapa program studi Pasca Sarjana.
- (4) Program studi Pasca Sarjana tidak selalu merupakan kelanjutan searah program Sarjana.,
- (5) Program Pasca Sarjana dipimpin oleh seorang Direktur yang setingkat dengan Dekan.
- (6) Direktur program Pasca Sarjana di universitas/institut yang diselenggarakan oleh Pemerintah diangkat dan diberhentikan oleh Menteri atau Menteri lain atas usul Rektor setelah meminta pertimbangan senat universitas/institut.
- (7) Direktur program Pasca Sarjana di perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat diangkat dan diberhentikan oleh badan penyelenggara universitas/institut yang bersangkutan atas usul Rektor setelah mendapat pertimbangan senat universitas/institut.
- (8) Direktur program Pasca Sarjana diangkat untuk masa jabatan 4(empat) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (9) Direktur program Pasca Sarjana bertanggung jawab kepada Rektor. "
Pasal 62
"Pasal 62
- (1) Ketua dan Pembantu Ketua sekolah tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah diangkat dan diberhentikan oleh Menteri, Menteri lain, atau pimpinan lembaga Pemerintah lain setelah mendapat pertimbangan senat sekolah tinggi yang bersangkutan.
- (2) Ketua dan Pembantu Ketua , sekolah tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat diangkat dan diberhentikan oleh badan penyelenggara sekolah tinggi yang bersangkutan setelah mendapat pertimbangan senat sekolah tinggi dan dilaporkan kepada Menteri.
3. (2a) Menteri dapat membatalkan pengangkatan Ketua sekolah tinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) apabila Ketua sekolah tinggi yang diangkat tidak memenuhi persyaratan dan/atau proses pengangkatan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.
- (3) Pimpinan dan anggota badan penyelenggara sekolah tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat tidak dibenarkan menjadi pimpinan sekolah tinggi yang bersangkutan."
Pasal 65
"PasaI 65
- (1) Jurusan merupakan unsur pelaksana akademik yang melaksanakan pendidikan profesional dan/atau akademik dalam sebagian atau satu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian tertentu.
- (2) Dalam jurusan dapat dibentuk laboratorium dan/atau studio.
- (3) Jurusan terdiri atas :
- a. unsur pimpinan : Ketua dan Sekretaris Jurusan;
- b.
- unsur pelaksana : para dosen.
- (4) Jurusan dipimpin oleh Ketua yang dibantu oleh Sekretaris.
- (5) Ketua jurusan bertanggung jawab kepada pimpinan sekolah tinggi.
- (6) Ketua dan Sekretaris jurusan diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (7) Bilamana jurusan mempunyai laboratorium dan/atau studio, satuan pelaksana tersebut dipimpin oleh seorang Kepala.
- (8) Ketua dan Sekretaris jurusan serta Kepala laboratorium/studio diangkat dan diberhentikan oleh pimpinan sekolah tinggi yang bersangkutan setelah mendapat pertimbangan senat sekolah tinggi,"
Pasal 67
- (1) Penyelenggaraan program studi dipimpin oleh Ketua program studi atau Ketua jurusan.
- (2) Ketua program studi bertanggung jawab kepada pimpinan satuan pelaksana akademik yang membawahinya.
- (3) Ketua program studi diangkat oleh pimpinan sekolah tinggi atas usul pimpinan satuan pelaksana akademik yang membawahinya.
- (4) Ketua program studi diangkat untuk masa jabatan 4(empat) tahun dan dapat diangkat kembali."
Pasal 75
"Pasal 75
- (1) Direktur dari politeknik yang diselenggarakan oleh Pemerintah diangkat dan diberhentikan oleh Menteri-Menteri lain, atau pimpinan lembaga Pemerintah lain setelah mendapat pertimbangan senat politeknik yang bersangkutan.
- (2) Direktur politeknik yang diselenggarakan masyarakat diangkat dan diberhentikan oleh badan penyelenggara politeknik yang bersangkutan setelah mendapat pertimbangan senat politeknik dan dilaporkan kepada Menteri.
3. (2a)Menteri dapat membatalkan pengangkatan direktur politeknik sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) apabila direktur politeknik yang diangkat tidak memenuhi persyaratan dan/atau proses pengangkatan tidak memenuhi ketentuan yang berIaku.
- (3) Pembantu Direktur politeknik yang diselenggarakan oleh Pemerintah diangkat dan diberhentikan oleh Menteri, Menteri lain, atau pimpinan Iembaga Pemerintah lain atas usul Direktur setelah mendapat pertimbangan senat politeknik yang bersangkutan.
- (4) Pembantu Direktur politeknik :yang diselenggarakan oleh masyarakat diangkat dan diberhentikan oleh badan penyelenggara politeknik yang bersangkutan atas usul Direktur setelah mendapat pertimbangan senat politeknik yang bersangkutan.
- (5) Pimpinan dan anggota badan penyelenggara politeknik yang
- 10 - diselenggarakan oleh masyarakat tidak dibenarkan menjadi pimpinan politeknik yang bersangkutan."
Pasal 78
"Pasal 78 ..
- (1) Jurusan merupakan unsur pelaksana akademik yang melaksanakan pendidikan profesional dalam sebagian atau satu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian tertentu.
- (2) Dalam jurusan dapat dibentuk labotatorium dan/atau studio.
- (3) Jurusan terdiri atas :
4. a.
5. unsur pimpinan : Ketua dan Sekretaris Jurusan;
6. b.
7. unsur pelaksana : para dosen.
- (4) Jurusan dipimpin oleh Ketua yang dibantu oleh Sekretaris.
- (5) Ketua jurusan bertanggung jawab kepada pimpinan sekolah tinggi.
- (6) Ketua dan Sekretaris jurusan diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (7) Bilamana jurusan mempunyai laboratorium dan/atau studio, satuan pelaksana tersebut dipimpin oleh seorang Kepala.
- (8) Ketua dan Sekretaris jurusan serta Kepala laboratorium/studio diangkat dan diberhentikan oleh pimpinan politeknik."
Pasal 80
- (1) Penyelenggaraan program studi dipimpin oleh Ketua program studi atau Ketua jurusan.
- (2) Ketua program studi bertanggung jawab kepada pimpinan satuan pelaksana akademik yang membawahinya.
- (3) Ketua program studi diangkat oleh pimpinan politeknik atas usul pimpinan satuan pelaksana akademik yang membawahinya.
- (4) Ketua program studi diangkat untuk masa jabatan 4(empat) tahun dan dapat diangkat kembali."
Pasal 88
'Pasal 88
- (1) Direktur akademi yang diselenggarakan oleh Pemerintah diangkat dan diberhentikan oleh Menteri, Menteri lain, atau pimpinan lembaga Pemerintah lain setelah mendapat pertimbangan senat akademi yang bersangkutan.
- (2) Direktur akademi yang diselenggarakan masyarakat diangkat dan diberhentikan oleh badan penyelenggara akademi yang bersangkutan setelah mendapat pertimbangan senat akademi dan dilaporkan kepada Menteri.
3. (2a)Menteri dapat membatalkan pengangkatan direktur akademi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) apabila direktur akademi yang diangkat tidak memenuhi persyaratan dan/atau proses pengangkatan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.
- 12 -
- (3) Pimpinan dan anggota badan penyelenggara akademi yang diselenggarakan oleh masyarakat tidak dibenarkan menjadi pinipinan akademi yang bersangkutan
- (4) Pembantu Direktur akademi yang diselenggarakan oleh Pemerintah diangkat dan diberhentikan oleh Menteri, Menteri lain, alau pimpinan lembaga Pemerintah lain atas usul Direktur setelah mendapat pertimbangan senat akademi yang bersangkutan.
- (5) Pembantu Direktur akademi yang diselenggarakan oleh masyarakat diangkat dan diberhentikan oleh badan penyelenggara akademi yang bersangkutan atas usul Direktur setelah mendapat pertimbangan senat akademi.'
Pasal 91
"Pasal 91
- (1) Jurusan merupakan unsur pelaksana akademik yang melaksanakan pendidikan profesional dalam sebagian atau satu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian tertentu.
- (2) Dalam jurusan dapat dibentuk laboratorium dan/atau studio.
- (3) Jurusan terdiri atas :
4. a.
5. unsur pimpinan : Ketua dan Sekretaris Jurusan;
- b. unsur pelaksana : para dosen.
- (4) Jurusan dipimpin oleh Ketua yang dibantu oleh Sekretaris.
- (5) Ketua jurusan bertanggung jawab kepada Direktur Akademi.
- (6) Ketua dan Sekretaris jurusan diangkat untuk masa jabalan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (7) Bilamana jurusan mempunyai laboratorium dan/atau studio, satuan
:
- 13 - pelaksana tersebut dipimpin oleh seorang Kepala.
- (8) Ketua dan Sekretaris jurusan serta Kepala laboratorium/studio diangkat dan diberhentikan oleh pimpinan akademi setelah mendapat pertimbangan senat akademi."
Pasal 93
"Pasal 93
- (1) Penyelenggaraan program studi dipimpin oleh Ketua program studi atau Ketua jurusan.
- (2) Ketua program studi bertanggung jawab kepada pimpinan satuan pelaksana akademik yang membawahinya.
- (3) Ketua program studi diangkat oleh pimpinan akademi atas usul pimpinan satuan pelaksana akademik yang membawahinya.
- (4) Ketua program studi diangkat untuk masa jabatan 4(empat) tahun dan dapat diangkat kembali."
Pasal 120
'Pasal 120
Perguruan tinggi dan/atau lembaga lain di luar negeri dapat mendirikan perguruan tinggi baru di Indonesia melalui patungan dengan mitra kerja Indonesia".
Pasal 122
"Pasal 122
- (1) Dalam melaksanakan kegiatan akademik, perguruan tinggi dapat menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi dan/atau lembagalembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berbentuk :
- a. kontrak manajemen;
- b. program kembaran;
- c. program pemindahan kredit;
- d. tukar menukar dosen dan mahasiswa dalam penyelenggaraan akademik;
- e. pemanfaatan bersama sumber daya dalam pelaksanaan kegiatan akademik;
- f. penerbitan bersama karya ilmiah;
- g. penyelenggaraan bersama seminar atau kegiatan lain-lain; dan
- h. bentuk-bentuk lain yang dianggap perlu.
- (3) Kerjasama dalam bentuk kontrak manajemen, program kembaran, dan program pemindahan kredit dengan perguruan tinggi luar negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) hanya dapat dilaksanakan sepanjang program studi dari perguruan tinggi luar negeri telah terakreditasi di negaranya.
- (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus berkenaan dengan kerjasama dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga lain di luar negeri diatur oleh Menteri."
Pasal II
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Mei 1998 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SOEHARTO
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 57 TAHUN 1998
TENTANG
## PERUBAHAN ATAS
## PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 30 TAHUN 1990
TENTANG PENDIDIKAN TINGGI
## UMUM
Era globalisasi membawa pengaruh dengan meningkatnya hubungan, kerjasama antar bangsa menyebabkan perubahan dalam kebijakan Pemerintah Indonesia, termasuk kebijakan dalam bidang pendidikan. Pengaruh yang sangat kuat pada umumnya adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang diperlukan selain untuk pembangunan nasional, juga untuk menghadapi persaingan dari negara-negara lain dalam pasar bebas.
Perubahan kebijakan dalam bidang pendidikan tinggi perlu diberi dukungan dalam bentuk peraturan perundang-undangan, dengan melakukan penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam
PENJELASAN
Pasal 120
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi sebagai pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pihak asing dilarang menyelenggarakan pendidikan tinggi di Indonesia. Ketentuan Pasal 120 tersebut perlu disesuaikan, agar pihak asing juga dapat berperan serta dalam penyelenggaraan perguruan tinggi, sepanjang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penyelenggaraan pendidikan tinggi, seperti halnya jenjang pendidikan pada umumnya, sangat memerlukan dana, apalagi bagi peningkatan kualitasnya. Oleh karenanya, kepada badan penyelenggara perlu diberikan kesempatan untuk memupuk kemampuan di bidang - 2 - dana ... dana tersebut melalui kegiatan antara lain penyertaan modal dalam badan-badan usaha atau melalui pemilikan saham dalam Perseroan Terb