UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 14 Tahun 1952 tentang PERUBAHAN DAN PENAMBAHAN PERATURAN PEMUNGUTAN PAJAK PERALIHAN, PAJAK UPAH DAN PAJAK KEKAYAAN (berlaku 31 Desember 1952)
Pembukaan
Menimbang
- bahwa dianggap perlu, berhubung dengan perkembangan keadaan keuangan dan perekonomian Indonesia, untuk menurunkan tarip- tarip pajak peralihan, pajak upah dan pajak kekayaan;
bahwa pun dianggap perlu untuk mengadakan perubahan dan penambahan pada beberapa hal mengenai peraturan pemungutan pajak-pajak tersebut;
bahwa karena keadaan-keadaan yang mendesak, peraturan ini perlu segera diadakan;
Mengingat
:
- Pasal 96 dan 117 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
MEMUTUSKAN:
- Menetapkan :
Undang-undang Darurat tentang perubahan dan penambahan peraturan pemungutan pajak peralihan, pajak upah dan pajak kekayaan.
Pasal 1
Ordonansi Pajak Peralihan 1944, sebagaimana ini telah diubah semenjak jadinya, terakhir dengan Undang-undang Darurat Nr 23 tahun 1951 (Lembaran-Negara 1951 Nr 103) diubah seterusnya sebagai berikut :
Pasal 2
2. ke-2. Pada pasal 2, ayat 2a, angka ke-1 dan ke-2 kata-kata : "in het laatste geval" dihapuskan;
3. ke-3. Pada pasal 2, setelah ayat 2a disisipkan suatu ayat baru, yang berbunyi : "(3) Untuk menjalankan ayat 2 dari pasal ini, juga untuk menjalankan pasal 9, huruf a, pasal 1 0, ayat 5, pasal 11, ayat 2, huruf c, pasal 15, ayat 4 dan pasal 16, ayat 2, maka pada pengertian "beroep of bedrijf" juga termasuk kerja jabatan dan perbuatan-perbuatan, pekerjaanpekerjaan dan jasa- jasa dari segala sifat apapun";
4. ke-4. Pada pasal 2, ayat 4, kata-kata : "Nederlandsch-Indische" di muka katakata : "landsdienaren.", dihapuskan.
Pasal 3
- ke-1. Anak-bagian huruf a dan huruf b dihapuskan;
- ke-2. Pada anak-bagian huruf c, kata : "Buitenzorg" diganti dengan "Bogor";
- ke-3. Pada anak-bagian huruf 1 kata-kata : "vier en twintig honderd gulden" diganti dengan : "vijfduizend rupiah";
- ke-4. Anak-bagian n dibaca sebagai berikut : "penghasilan yang dibebankan pada keuangan umum Indonesia, sekadar penghasilan ini oleh Pemerintah Republik Indonesia dibebankan dari pajak".
III. Pasal 5 diubah sebagai berikut :
- ke-1. Pada anak-bagian huruf c dari ayat pertama, kata-kata : "twaalfhonderd gulden" diubah menjadi "Zes en dertig honderd rupiah";
- ke-2. Pada anak-bagian huruf d dari ayat pertama, kata-kata : "twaalfhonderd gulen" yang dua kali dipakai, diganti dua kali dengan kata-kata : "zes en dertig honderd rupiah"; kata-kata: "achttien honderd gulden" "een en twintig honderd gulden" dan "vier en twintig honderd gulden" diganti masing-masing dengan kata-kata : "vier en vijftig honderd rupiah", "drie en zestig honderd rupiah" en "twee enzeventif honderd rupiah";
- ke-3. Anak-bagian huruf f dari ayat pertama dihapuskan;
- ke-4. Ayat 2 dibaca sebagai berikut : "(2) Mengenai mereka, yang tidak bertempat-kediaman di Indonesia, maka untuk perhitungan jumlah bersih yang diperoleh sebagai hasil modal dan kerja hanya dipotongkan;
- ke-5. biaya, beban, susut benda serta penghapusan piutang dan iuran yang ditentukan pada ayat pertama dari pasal ini huruf a, b dan c;
- ke-6. bunga hutang yang dijamin oleh hypotik atas harta tetap yang terletak di Indonesia atau atas hak yang ada pada itu;
- satu dan lain dengan tidak mengurangi apa yang ditentukan pada pasal 5a".
IV. Pada pasal 6 kata-kata :
- "wordt als inkomen van haren echtgenoot beschouwd", diganti dengan : "zomede hare ult vorige jaren stenunende, onverrekende verliezen als bedoeld bij artikel 5a worden beschouwd, als inkomen, onderscheidenhjk verliezen van haar echtgenoot".
V. Pada pasal 7 kata-kata:
- "minder dan vier en twintighonderd gulden" diganti dengan : "van een belastingplichtige, die binnen Indonesie woont, minder dan vijf duizend rupiah bedraagt".
- VI. Pasal 8 dibaca sebagai berikut :
"Pasal 8.
- (1) Pajak yang terutang ditetapkan menurut tarip-tarip A dan B yang dimuat pada tabel-tabel nomor 1 dan 2 yang berikut, dengan
Atas permohonan wajib-pajak-wajib-pajak yang melakukan suatu perusahaan di Indonesia, maka hasil bersih dari perusahaan itu yang diperhatikan untuk pengenaan pajak peralihan atas tahun 1950 dan tahun-tahun berikutnya ditetapkan menurut ketentuan pada atau atas kekuatan pasal 2, ayat 1, 2 dan 3 dari Undang-undang Darurat Nr 11 tahun 1952 (Lembaran-Negara 1952 Nr 83) tentang perubahan dan penambahan dari "ordonnantie op de vennootschapsbelasting 1925" yan memberikan pula aturan kelengkapan lebih lanjut mengenai pungutan ini".
Ordonansi pajak upah, sebagaimana ini telah diubah semenjak jadinya, terakhir dengan Undang-undang dalam Lembaran-Negara 1951 Nr 91, diubah seterusnya sebagai berikut :
- I. Pada pasal. 9 A maka huruf-huruf a hingga serta f dengan apa yang tersebut dibelakangnya, diganti dengan:
- II. Pada pasal 9 B diadakan perubahan-perubahan sebagai berikut:
3. ke-1. Ayat pertama diganti dengan dua ayat baru, yang berbunyi"
4. "(1) Dengan menyimpang dari pasal 9 A, ayat 1, maka peratus pemungutan atas :
5. (a) tantieme, hadiah dan lain-lain upah, yang biasanya hanya sekali atau setahun sekali diberikan, juga atas;
6. (b) ganti-rugi karena kerja lembur atau karena melakukan kerja dalam keadaan-keadaan istimewa, maupun ganti-rugi karena melakukan kerja tambahan, yang bertahan dengan kerja jabatan, ditentukan atas cara sebagai yang dimaksudkan pada ayat berikut.
- (2) Upah atau ganti-rugi, setelah ganti-rugi yang dimaksudkan pada huruf (b) saja yang dihitung hingga jumlah setahun menurut pasal 9 A, ayat 2 dan 3, dijumlahkan pada jumlah setahun dari upah yang lainnya, yang terutang atau dibayarkan atas masa-upah, dalam mana upah-upah itu dibayarkan. Gunggungan kedua jumlah menunjuk, dengan pemakaian tabel tarif-tarif pada pasal 9 A, ayat 1, huruf a hingga serta e, kepada peratus pemungutan yang benar".
8. ke-2 Ayat dua dijadikan bemomor ayat 3; selanjutnya antara kata-kata "lid" dan "bedoelde" pada ayat ini, disisipkan kata-kata "onder letter (a)" akhirnya tabel tarif yangdimuat di bawah ayat ini, diganti oleh yang berikut :
- a.
- berjumlah kurang dari Rp. 5.000,-; 3%
- b. Rp. 5.000,- hingga "
12,000;
5%
- c. 12.000,- hingga "
18.000,-;
7%
- d. 18.000,- hingga
- "
30.000,-;
10%
- e. 30.000,- atau lebih ;
15% dari upah itu.
| Pembayaran yang dikenakan pajak | Pembayaran yang dikenakan pajak | Pembayaran yang dikenakan pajak | Perseratus pemungutan | Perseratus pemungutan |
|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | hingga | Rp. | 10.000,- | 5% |
| dari | Rp.10.000,- hingga | " | 30.000,- | 10% |
| dari | " 30.000,- hingga | " | 40.000,- | 15% |
| dari | " 40.000,- hingga | " | 50.000,- | 20% |
| dari | " 50.000,- hingga | " | 80.000,- | 30% |
| dari | " 80.000,- hingga | " | 120.000,- | 40% |
| dari | " 120.000,- hingga | " | 200.000,- | 50% |
| dari | " 200.000,- hingga | " | 300.000,- | 60% |
| dari | " 300.000,- dan lebih... | | 60% | |
dari Rp. 300.000,- ditambah dengan 75% dari jumlah dengan mana upah melebihi Rp. 300.000,-.
- III. Pada pasal 9 C, ayat 2, kata-kata : "veertig gulden" diganti dengan : "honderd rupiah".
- IV. Pasal 10 diubah sebagai berikut :
3. ke-1. Anak-bagian huruf-huruf b, d dan c dihapuskan.
4. ke-2. Pada anak-bagian huruf j, maka "artikel 17 lid 5" dibaca "artikel 17a".
5. ke-3. Anak-bagian huruf k akan berbunyi "k, upah, terutang atau dibayarkan oleh karena kerja yang dilakukan tidak di Indonesia atau yang dibebankan kepada suatu badan umum luar negeri".
- V. Pada pasal 18 kata-kata : "de Minister van Financien" diganti dengan : "het hoofd van de dienst der belastingen".
- VI. Setelah pasal 53 disisipkan pasal baru yang berbunyi :
"Pasal 53a.
Menteri Keuangan berhak mengeluarkan peraturan-peraturan yang diperlukan untuk menambah dan menjalankan ordonansi ini".
Pasal 5
- ke-1. Pada anak-bagian huruf c dari ayat pertama, kata-kata : "twaalfhonderd gulden" diubah menjadi "Zes en dertig honderd rupiah";
- ke-2. Pada anak-bagian huruf d dari ayat pertama, kata-kata : "twaalfhonderd gulen" yang dua kali dipakai, diganti dua kali dengan kata-kata : "zes en dertig honderd rupiah"; kata-kata: "achttien honderd gulden" "een en twintig honderd gulden" dan "vier en twintig honderd gulden" diganti masing-masing dengan kata-kata : "vier en vijftig honderd rupiah", "drie en zestig honderd rupiah" en "twee enzeventif honderd rupiah";
- ke-3. Anak-bagian huruf f dari ayat pertama dihapuskan;
- ke-4. Ayat 2 dibaca sebagai berikut : "(2) Mengenai mereka, yang tidak bertempat-kediaman di Indonesia, maka untuk perhitungan jumlah bersih yang diperoleh sebagai hasil modal dan kerja hanya dipotongkan;
- ke-5. biaya, beban, susut benda serta penghapusan piutang dan iuran yang ditentukan pada ayat pertama dari pasal ini huruf a, b dan c;
- ke-6. bunga hutang yang dijamin oleh hypotik atas harta tetap yang terletak di Indonesia atau atas hak yang ada pada itu;
- satu dan lain dengan tidak mengurangi apa yang ditentukan pada pasal 5a".
Pasal 6
- "wordt als inkomen van haren echtgenoot beschouwd", diganti dengan : "zomede hare ult vorige jaren stenunende, onverrekende verliezen als bedoeld bij artikel 5a worden beschouwd, als inkomen, onderscheidenhjk verliezen van haar echtgenoot".
Pasal 7
- "minder dan vier en twintighonderd gulden" diganti dengan : "van een belastingplichtige, die binnen Indonesie woont, minder dan vijf duizend rupiah bedraagt".
Pasal 8
"Pasal 8.
- (1) Pajak yang terutang ditetapkan menurut tarip-tarip A dan B yang dimuat pada tabel-tabel nomor 1 dan 2 yang berikut, dengan
Atas permohonan wajib-pajak-wajib-pajak yang melakukan suatu perusahaan di Indonesia, maka hasil bersih dari perusahaan itu yang diperhatikan untuk pengenaan pajak peralihan atas tahun 1950 dan tahun-tahun berikutnya ditetapkan menurut ketentuan pada atau atas kekuatan pasal 2, ayat 1, 2 dan 3 dari Undang-undang Darurat Nr 11 tahun 1952 (Lembaran-Negara 1952 Nr 83) tentang perubahan dan penambahan dari "ordonnantie op de vennootschapsbelasting 1925" yan memberikan pula aturan kelengkapan lebih lanjut mengenai pungutan ini".
Ordonansi pajak upah, sebagaimana ini telah diubah semenjak jadinya, terakhir dengan Undang-undang dalam Lembaran-Negara 1951 Nr 91, diubah seterusnya sebagai berikut :
- I. Pada pasal. 9 A maka huruf-huruf a hingga serta f dengan apa yang tersebut dibelakangnya, diganti dengan:
Pasal 9
3. ke-1. Ayat pertama diganti dengan dua ayat baru, yang berbunyi"
4. "(1) Dengan menyimpang dari pasal 9 A, ayat 1, maka peratus pemungutan atas :
5. (a) tantieme, hadiah dan lain-lain upah, yang biasanya hanya sekali atau setahun sekali diberikan, juga atas;
6. (b) ganti-rugi karena kerja lembur atau karena melakukan kerja dalam keadaan-keadaan istimewa, maupun ganti-rugi karena melakukan kerja tambahan, yang bertahan dengan kerja jabatan, ditentukan atas cara sebagai yang dimaksudkan pada ayat berikut.
- (2) Upah atau ganti-rugi, setelah ganti-rugi yang dimaksudkan pada huruf (b) saja yang dihitung hingga jumlah setahun menurut pasal 9 A, ayat 2 dan 3, dijumlahkan pada jumlah setahun dari upah yang lainnya, yang terutang atau dibayarkan atas masa-upah, dalam mana upah-upah itu dibayarkan. Gunggungan kedua jumlah menunjuk, dengan pemakaian tabel tarif-tarif pada pasal 9 A, ayat 1, huruf a hingga serta e, kepada peratus pemungutan yang benar".
8. ke-2 Ayat dua dijadikan bemomor ayat 3; selanjutnya antara kata-kata "lid" dan "bedoelde" pada ayat ini, disisipkan kata-kata "onder letter (a)" akhirnya tabel tarif yangdimuat di bawah ayat ini, diganti oleh yang berikut :
- a.
- berjumlah kurang dari Rp. 5.000,-; 3%
- b. Rp. 5.000,- hingga "
12,000;
5%
- c. 12.000,- hingga "
18.000,-;
7%
- d. 18.000,- hingga
- "
30.000,-;
10%
- e. 30.000,- atau lebih ;
15% dari upah itu.
| Pembayaran yang dikenakan pajak | Pembayaran yang dikenakan pajak | Pembayaran yang dikenakan pajak | Perseratus pemungutan | Perseratus pemungutan |
|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | hingga | Rp. | 10.000,- | 5% |
| dari | Rp.10.000,- hingga | " | 30.000,- | 10% |
| dari | " 30.000,- hingga | " | 40.000,- | 15% |
| dari | " 40.000,- hingga | " | 50.000,- | 20% |
| dari | " 50.000,- hingga | " | 80.000,- | 30% |
| dari | " 80.000,- hingga | " | 120.000,- | 40% |
| dari | " 120.000,- hingga | " | 200.000,- | 50% |
| dari | " 200.000,- hingga | " | 300.000,- | 60% |
| dari | " 300.000,- dan lebih... | | 60% | |
dari Rp. 300.000,- ditambah dengan 75% dari jumlah dengan mana upah melebihi Rp. 300.000,-.
- III. Pada pasal 9 C, ayat 2, kata-kata : "veertig gulden" diganti dengan : "honderd rupiah".
Pasal 10
3. ke-1. Anak-bagian huruf-huruf b, d dan c dihapuskan.
4. ke-2. Pada anak-bagian huruf j, maka "artikel 17 lid 5" dibaca "artikel 17a".
5. ke-3. Anak-bagian huruf k akan berbunyi "k, upah, terutang atau dibayarkan oleh karena kerja yang dilakukan tidak di Indonesia atau yang dibebankan kepada suatu badan umum luar negeri".
- V. Pada pasal 18 kata-kata : "de Minister van Financien" diganti dengan : "het hoofd van de dienst der belastingen".
- VI. Setelah pasal 53 disisipkan pasal baru yang berbunyi :
"Pasal 53a.
Menteri Keuangan berhak mengeluarkan peraturan-peraturan yang diperlukan untuk menambah dan menjalankan ordonansi ini".
Ordonansi Pajak Kekayaan 1932, sebagaimana ini telah diubah semenjak jadinya, terakhir dengan Undang-undang dalam Lembaran-Negara 1951 Nr 91, diubah seterusnya sebagai berikut:
Pasal 15
"Pasal 15.
Kalau kekayaan bersih kurang jumlahnya dari dua ratus lima puluh ribu rupiah maka pajak tidak teruang. Kalau jumlahnya kekayaan bersih itu dua ratus lima puluh ribu rupiah atau lebih, maka terutang lima rupiah dari setiap jumlah dari seribu rupiah, dengan mana kekayaan bersih 11 melebihi jumlah dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah".
Menteri Keuangan,
SUMITRO DJOJOHADIKUSUMO.
Diundangkan pada tanggal 31 Desember 1952. Menteri Kehakiman,
LOEKMAN WIRIADINATA.
Pasal 16
- II. Pasal 16 dihapuskan.
Pasal 17
- III. Pada pasal 17, ayat pertama, kata : "inkomstenbelasting diganti dengan : "overgangsbelasting"; selanjutnya ayat 2, 3 dan 4 dari pasal ini dihapuskan.
Pasal 18
- V. Pada pasal 18 kata-kata : "de Minister van Financien" diganti dengan : "het hoofd van de dienst der belastingen".
Pasal 53
"Pasal 53a.
Menteri Keuangan berhak mengeluarkan peraturan-peraturan yang diperlukan untuk menambah dan menjalankan ordonansi ini".
Ordonansi Pajak Kekayaan 1932, sebagaimana ini telah diubah semenjak jadinya, terakhir dengan Undang-undang dalam Lembaran-Negara 1951 Nr 91, diubah seterusnya sebagai berikut:
- I. Pasal 15 dibaca sebagai berikut :
"Pasal 15.
Kalau kekayaan bersih kurang jumlahnya dari dua ratus lima puluh ribu rupiah maka pajak tidak teruang. Kalau jumlahnya kekayaan bersih itu dua ratus lima puluh ribu rupiah atau lebih, maka terutang lima rupiah dari setiap jumlah dari seribu rupiah, dengan mana kekayaan bersih 11 melebihi jumlah dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah".
Menteri Keuangan,
SUMITRO DJOJOHADIKUSUMO.
Diundangkan pada tanggal 31 Desember 1952. Menteri Kehakiman,
LOEKMAN WIRIADINATA.
- II. Pasal 16 dihapuskan.
- III. Pada pasal 17, ayat pertama, kata : "inkomstenbelasting diganti dengan : "overgangsbelasting"; selanjutnya ayat 2, 3 dan 4 dari pasal ini dihapuskan.
Pasal 65
"Pasal 65a.
Menteri Keuangan berhak mengeluarkan peraturan-peraturan yang diperlukan untuk menambah dan menjalankan ordonansi ini".
Undang-undang Darurat Nr 6, tahun 1952 (Lembaran-Negara 1952 Nr 29) dicabut.
- (1) Undang-undang ini berlaku semenjak hari 1 Januari 1953 dan mempunyai kekuatan surut hingga 1 Januari 1952, demikian dengan memperhatikan ketentuan pada ayat-ayat yang berikut dari pasal ini.
- (2) Peraturan pasal 1 dan pasal 4 tidak berlaku terhadap ketetapan pajak atas sesuatu masa sebelum 1 Januari 1952.
- (3) Peraturan pasal 3 tidak berlaku terhadap upah yang terutang atau dibayarkan atas sesuatu masa sebelum 1 Januari 1952.
- (4) Undang-undang ini tidak berlaku bagi wajib-pajak-wajib- pajak yangbertempatkediaman dikepulauan Riau, mengenai pajak peralihan dan pajak kekayaan, dan bagi buruh yang bertempat- kediaman dikepulauan Riau, mengenai pajak upah atas upah yang terutang atau dibayarkan kepada buruh itu.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang Darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 30 Desember 1952. Presiden Republik Indonesia, SOEKARNO.
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
UNDANG-UNDANG DARURAT NR 14 TAHUN 1952
TENTANG
PERUBAHAN DAN PENAMBAHAN PERATURAN PEMUNGUTAN PAJAK PERALIHAN, PAJAK UPAH DAN PAJAK KEKAYAAN.
## BAGIAN UMUM.
Pokok terpenting yang tersimpul pada Undang-undang Darurat ini, ialah penurunan tarif-tarif pajak peralihan dan pemungutan-pemungutan yang berhubungan dengan itu, yakni pajak upah dan pajak kekayaan.
Penurunan tarif-tarif ini disebabkan oleh dua rupa hal:
- (1) Sebagian, disebabkan karena tingkat harga-harga barang di dalam negeri terus membubung sejak berlakunya perubahan tarif-tarif yang terakhir, yakni pada 1 Januari 1951. (Undang-undang Darurat Nr 37, 1950, Lembaran Negara 1950 Nr 79, disahkan dengan Undang-undang Nr 15, 1951, Lembaran Negara 1951, Nr 91).
- (2) Sebagian adalah hasil dari pertimbangan-pertimbangan yang agak prinsipil, mengenai kedudukan yang harus ditempati sekarang ini oleh pajak peralihan di tengah-tengah susunan dari pajak-pajak dan pemungutan-pemungutan Indonesia seluruhnya.
3. ad.1. Jika tarif pajak peralihan yang berlaku untuk tahun 1951 dibanding dengan tarif yang berlaku untuk tahun-tahun 1949 dan 1950, maka penurunan pajak hanya terdapat pada golongan pendapatan yang rendah saja. Penurunan ini yang paling besar terdapat pada golongan-golongan yang terendah, sedangkan pada pendapatan di atas Rp. 24.000,setahun penurunan ini menjadi berkurang dengan lambat-laun, kemudian dengan cepat pada pendapatan di atas Rp. 36.000,setahun, hingga pada pendapatan Rp. 60.000,setahun dicapai lagi tingkat pajak yang lama.
Sejak saat tadi, tingkat harga-harga umum terus membubung tinggi, sedangkan tingkat upah-upah dan pendapatan-pendapatan lain tidak seukuran naiknya. Berhubung dengan itu, maka penyesuaian lebih lanjut dari tarif-tarif pajak juga untuk golongan-golongan pendapatan yang lebih tinggi, tidak dapat lebih lama lagi di tunda.
Dalam hubungan ini, ada baiknya untuk mempelajari perbandingan tekanan pajak atas pendapatan menurut pajak penghasilan sebelum perang dan menurut pajak peralihan mengenai tahun 1951. Untuk
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I telah diambil sebagai dasar, tarif yang tinggi dari pajak Pendapatan tahun 1941, yang pada waktu menyusunnya dipengaruhi oleh bahaya perang yang mengancam, dan persamaan teaga beli (koopkracht aequivalentie) dari Rupiah sekarang diperkirakan 1/3 dari rupiah sebelum perang - suatu perkiraan yang sebetulnya masih jauh dari kebenarannya. Dengan demikian maka terbukti, bahwa tekanan pajak atas pendapatan rendah menurut tarif pajak peralihan tahun 1951, adalah sedikit kurang dari pada dalam tahun 1941, sedangkan atas pendapatan-pendapatan di atas Rp. 36.000,- ada pembebanan lebih berat, yang meningkat hingga ± 27% (pada pendapatan Rp. 150.000,-) dan kemudian menurun lagi dengan lambat.

Jika kita hendak memperhatikan pengurangan tenaga- beli yang sebenarnya dari Rupiah kini, dibanding dengan satuan uang sebelum perang, maka gambaran tadi tentunya akan lebih buruk.



Pada ini harus diingat pula, bahwa tekanan pajak sesudah perang dari pajakpajak "tidak langsung" (indirecte belastingen) - dalam hal ini diartikan pajakpajak yang langsung atau tidak langsung (dengan jalan meninggikan "kostprijs") menekan pembelanjaan pendapatan - adalah berlipat dari pada tekanan dari pajak semacam ini yang dipungut sebelum tahun 1942.

Hal tadi, digambarkan pada Lampiran II.

Berdasarkan keadaan inilah, maka diadakan pertimbang-pertimbangan sebagai berikut :

- ad.2. Seperti terbukti pada lampiran tersebut tadi, maka pada masa sesudah perang tampak di-Indonesia suatu pergeseran mengenai tekanan pajak dari pajak yang langsung ke pajak yang tidak langsung.

Dari beberapa pihak terdapat hasrat untuk memandang gejala (verschijnsel) ini sebagai suatu perkembangan yang tidak diinginkan dari sistim pajak Indonesia. Diakui, bahwa pembangunan Negara kita yang ber-Daulat ini meletakkan syaratsyarat yang berat kepada keuangan negara, dalam keadaan mana sukar dicari jalan lain. guna memenuhinya, selain dengan mengadakan pajak-pajak baru dan mempertinggi pemungutan-pemungutan tidak langsung yang sudah ada.

Akan tetapi, orang menyesalkan akan keharusan ini, karena justru perkembangan tadi dipandang sebagai suatu langkah kemunduran dari cita-cita, dalam mana tiap orang dengan sungguh dan teliti harus dikenakan pajak menurut "Kuat-pikul"-nya masing-masing, oleh suatu sistim pajak dalam mana pajak yang dipungut atas pendapatan, akan menempati kedudukan ditengahtengahnya.

Terhadap soal ini, yang bertanda tangan pertama-tama hendak kemukakan, bahwa menurut tingkat ilmu pengetahuan pajak pada masa ini, telah diakui kekurangan-kekurangannya pengertian kuatpikul yang lama, sebagai pangkal pendirian guna membangun suatu sistim pajak. Selain dari pada itu, ia hendak kemukakan dengan istimewa, bahwa suatu sistim pajak tidak mungkin dapat dibayangkan terlepas dari masyarakat, di mana sistim tadi akan dipergunakan.

Sebagai diketahui, keadaan masyarakat di-Indonesia ini, menunjukkan suatu corak sosial-ekonomi yang tertentu, suatu corak dari yang disebut "underdeveloped areas". Mengenai hal ini, dapat disebut sebagai faktor-faktor yang menyolok mata, yakni banyaknya penduduk, yang sebagian besar hanya mencapai tingkat pendapatan yang rendah; sebaliknya pada sebagian golongan kecil terdapat modal yang "zwevend" yang tidak dipakai untuk penanaman modal dalam jangka panjang dan berhubung dengan itu tidak terlihat.

Selain dari pada itu, mengenai soal pendapatan sendiri, terlihat banyak perbedaan yang disebabkan oleh caranya bagaimana pendapatan tadi diperoleh dan dalam bentuk apa didapatnya (berupa uang, barang-barang atau benda immateriel, yakni jasa-jasa); kesemuanya ini ditinjau dari sudut keadaan aparat fiskal pemerintahan yang masih dalam keadaan pembangunan, yang serba kekurangan alat-alat guna mengadakan pendaftaran dan pemeriksaan yang tepat terhadap para wajib-pajak, pendapatan-pendapatan dan kekayaankekayaan.

Dalam keadaan masyarakat yang demikian tadi, maka suatu pajak langsung yang mengenai pendapatan (dan kekayaan) hanya dapat menempati kedudukan yang bersahaja, sedangkan titik-berat harus diletakkan kepada pajak-pajak yang mengenakan pendapatan, pada saat pendapatan itu dibelanjakan.



Sesuai dengan ini, maka dalam susunan pajak-pajak Indonesia, pemungutanpemungutan seperti bea masuk, cukai, pajak penjualan, apa yang disebut inducement-certificaten dsb. mengambil tempat yang penting.

Perlu diterangkan di sini, bahwa pemungutan-pemungutan ini pada umumnya tidak ditujukan terhadap keperluan hidup yang pertama, sedangkan barangbarang mewah dikenakan pajak menurut tarif-tarif tinggi yang terperinci (gedifferentieerd).

Dengan demikian tercapailah suatu peningkatan (proggressiviteit) dalam tekanan pajak, yang sesuai dengan pikiran kuat pikul.

Keuntungan-keuntungan yang didapatnya dari pajak-pajak tersebut tadi ialah :

- a. bahwa pajak-pajak itu kurang memberikan kemungkinan untuk penyelundupan dari pada pajak yang melulu dikenalkan atas seluruh jumlah pendapatan;
- b. bahwa, para wajib-pajak lebih mudah menghasilkan pemungutanpemungutan ini, karena pajaknya sudah tersimpul dalam harga pembelian barang-barang yang bersangkutan; dengan demikian para wajib-pajak dibebaskan dari menaruh dan menyimpan uang yang diperlukan guna melunasi suatu pajak penghasilan yang langsung;
- c. bahwa dengan demikian modal-modal yang "melayang" (zwevend) memberikan sumbangan juga kepada keuangan negara, selama itu tampak digunakannya untuk penghidupan yang mewah dan pembelanjaan yang tinggi oleh para pemiliknya;
- d. bahwa pajak-pajak itu tidak meletakkan syarat-syarat yang terlampau berat pada aparat fiskal-administratif dalam kapasitetnyaa pada masa ini;
- e. bahwa pajak-pajak itu memberikan kemungkinan untuk mendapatkan penghasilan-penghasilan yang besar yang diperlukan pada keadaan sekarang ini bagi keuangan negara, yang tidak akan diperolehnya dengan melalui jalan mengadakan suatu pajak penghasilan langsung.

Dengan uraian-uraian di atas tadi, cukuplah sekiranya dibuktikan, bahwa aksen dari sistim pajak Indonesia terletak pada pajak-pajak tidak langsung; dan selanjutnya, bahwa beban yang berat yang diletakkan oleh tingkat harga-harga pada masa ini dalam ini termasuk sumbangan yang besar dari pemungutanpemungutan tidak langsung atas pendapatan para wajib-pajak menyebabkan perlunya diadakan peringanan tekanan dari pajak penghasilan (pajak peralihan).

Hal ini telah dijalankan dalam tarif untuk pajak peralihan yang diusulkan tadi, yang sifat-sifatnya diterangkan sebagai berikut :

- a. Tarif B mulai dengan pendapatan Rp. 5.000,setahun. Jumlah pajaknya pada pendapatan ini adalah3% (Rp. 150,-).

Terhadap bagian-bagian pendapatan berikutnya, dipungut persentase yang naik dengan lambat-laun. Inilah apa yang disebut "persentase marginal", yang di mulai dengan 5% dan selanjutnya dinaikkan hingga pada pendapatan Rp. 30.000,- besarnya pajak adalah 1O% dari seluruh pendapatan. Terhadap pendapatan-pendapatan yang lebih tinggi terdapat pada mulanya kenaikan persentase marginal yang agak cepat sedemikian rupa hingga pada pendapatan-pendapatan yang besarnya berturut-turut Rp. 60.000,- dan Rp. 120.000,-, jumlah pajaknya berturut-turut 25% dan 40% dari pendapatan.



Di atas pendapatan yang tersebut belakangan tadi, persentase-marginal naik dengan lambat-laun hingga 75%, yakni untuk pendapatan-pendapatan yang besarnya Rp. 300.000,- dan lebih.

Pada tingkat ini, jumlah pajak adalah ± 57 1/2% dari seluruh pendapatan, untuk selanjutnya naik dengan pelahan-pelahan hingga mendekati batas : 75%.

Bahwa pada mulanya peningkatan terjadi dengan kecepatan yang dipersingkat pada pendapatan Rp. 30.000,ke atas, adalah berdasarkan pertimbangan, bahwa pada umumnya justru di atas batas inilah pendapatan mempunyai ruang untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang bersifat agak mewah maupun untuk tabungan. Dari pendapatan inilah dapt dipinta sumbangan yang agak besar bagi keuangan Negara.

Selain dari pada itu, yang bertanda tangan hendak mengemukakan, bahwa juga untuk pendapatan yang lebih tinggi, tarif baru ini mengandung suatu tunjangan yang berarti, yang diberikan dengan maksud dan harapan agar dengan demikian perhatian kepada penabungan (domestic saving) dapat lebih dicurahkan. Yang bertanda tangan justru memandang soal pembentukan dan penanaman modal (dari penduduk) asli ini, sebagai suatu usaha pokok guna mempertinggi kemakmuran Indonesia dan berharap agar penurunan pajak tadi dapat pula memberikan sumbangannya untuk itu.

Dalam hubungan ini, yang bertanda tangan sedang menyelidiki akan kemungkinan dan dapat dijalankan suatu tarif istimewa yang agak lunak, terhadap pendapatan yang diperoleh dari penanaman modal oleh badanbadan tertentu, yang masih akan ditunjuk, seperti perkumpulan koperasi dan sebagainya.

- b. Sebagai dasar, diambil rencana tarif bagi orang yang kawin yang tidak mempunyai tanggungan anak dan keluarga lainnya, untuk, orang yang tidak kawin. Pajaknya diatur sedemikian rupa hingga pendapatan bersihnya ditinggikan dulu dengan 5%, sebelum dipergunakannya tarif baru ini.

Sebagai diketahui, tarif yang kini berlaku bagi orang yang tidak kawin, disusun sedemikian rupa, hingga persentase-marginal selalu 4% lebih tinggi daripada persentase yang berlaku bagi orang yang kawin.

Dengan mengadakan perbandingan demikian, maka orang-orang yang tidak kawin yang pendapatannya rendah, dibebani lebih berat dari pada mereka yang pendapatannya lebih tinggi.

Untuk pendapatan-pendapatan yang paling tinggi, maka kenaikan persentase-marginal dengan 4% tadi berarti, bahwa pajak bagi orang yang tidak kawin, sama besarnya dengan pajak bagi orang yang kawin, yang pendapatannya ± 5% lebih tinggi.

Dipandang dari sudut kesederhanaan dan pula untuk mendapatkan perbandingan yang sama guna semua wajib-pajak, maka sebaik-baiknya dalam tarif baru, persentase 5 ini diperluas hingga semua golongan pendapatan. Bahwa dengan begini, tarif yang diusulkan lebih menguntungkan sedikit orang yang tidak kawin, daripada tarif sekarang ini, tidak dapat dikatakan tidak patut; sifat pengeluaran orang yang tidak kawin pada umumnya lebih banyak memberikan sumbagan kepada hasil pajakpajak yang tidak langsung mengenai pendapatan daripada orang yang kawin.



Selanjutnya perbedaan penghasilan antara sistim yang kini dan sistim yang diusulkan, tidak seimbang dengan kesederhanaan teknis, mengingat jumlah wajib-pajak yang sangat sedikit mengenai ini.

Mengenai potongan keluarga, maka dalam Undang-undang Darurat ini, tabel yang sulit dari pasal 8 ayat 4 dari ordonansi, yang kini berlaku, diganti dengan peraturan, berdasarkan pedoman yang lebih mengutamakan arti tujuan sosial dari potongan keluarga.

Berhubung dengan itu, maka para wajib-pajak, mengenai bebannya yang disebabkan oleh karena mempunyai tanggungan anak dan keluarga lainnya, akan diperlakukan sama, dengan tidak memandang dalam golongan pendapatan mana mereka dimasukkan.

Pedoman ini menuju ke-sistim, dalam mana pendapatan dikurangkan dengan jumlah yang tetap bagi tiap orang anak, sebelum tarif dipergunakan.

Bahwa dengan begitu sistim tadi teknis lebih sederhana, dapat dianggap sebagai penambahan keuntungan, yang tidak dapat diabaikan dengan begitu saja.

Mengenai peraturan besarnya potongan, peraturan baru ini tidak jauh berbeda dengan yang berlaku kini.

Besarnya jumlah-jumlah yang diambil untuk potongan keluarga, adalah sedemikian rupa, hingga dapat memenuhi dua syarat:

1. jumlah-jumlah itu dapat dibagi dengan dua belas, yang maksudnya agar potongan-potongan bulanan, dengan mudah dapat dijalankan.
2. jumlah-jumlah itu menunjukkan untuk tiap orang anak suatu degressie yang tertentu.
- c. Kelanjutan dari merosotnya harga uang Indonesia dan naiknya tingkat hargaharga barang pada tahun-tahun yang lampau, menyebabkan, bahwa banyak wajib-pajak yang masuk pada golongan, dalam mana penetapan pajak didasarkan atas tanda-tanda kemakmuran yang menyatakan perihal kehidupan (pasal 7 dari ordonansi) dan tarif A yang berlaku untuk itu, telah melampaui batas pendapatan Rp. 2.400,- yang sudah ditetapkan itu, hingga dengan begitu mereka berada di luar cara peraturan penetapan pajak yang tersendiri bagi mereka.

Undang-undang Darurat yang bersangkutan ini memperbaiki keadaan lama dengan menaikkan batas pendapatan tersebut tadi hingga Rp. 5.000.-, sedangkan tarif A telah disesuaikan dengan itu, dengan jalan meluaskan jumlah kelas-kelas pajak hingga 17 yang disertai kenaikan dengan lambat laut dari jumlah-jumlah yang terutang, hingga didapatnya penyesuaian dengan tarif B yang baru.

Agar dapat dinyatakan dengan jelas, bahwa secara biasa tarif A berlaku terhadap para wajib-pajak, dalam mana bukan pendapatan-nya akan tetapi kapasitet-membayarnya yang dijadikan kadar (maatstaf) dari pemungutan, maka dalam tabel baru yang bersangkutan tidak disebut perihal golongangolongan pendapatan. Untuk menjalankan tarif A terhadap mereka, yang pendapatan-nya dapat diketahui dengan pasti dan tidak termasuk dalam pelakuan pasal 7 baru, maka pasal 8 ayat 2 dan 3 baru yang diusulkan memberi petunjuk seperlunya; mengenai hal ini, lihat pasal 1, sub VI dari Undang-undang Darurat yang bersangkutan.



Berhubung dengan diturunkan tarif dari pajak peralihan, maka dalam Undangundang Darurat terdapat penyesuaian penurunan tarif-tarif dari pajak upah yang berhubungan dengan itu. Dalam skala dari pasal 9A ayat 1 dari ordonansi yang bersangkutan, persentase-pajak untuk upah-upah yang jumlahnya kurang dari Rp. 5.000,- setahun, adalah 3%; hingga, kini besarnya persentase ini untuk kelas-kelas-upah di atas Rp, 1.500,- dan Rp. 2.400,- setahun, berturut-turut 4% dan 5%. Upah-upah yang jumlahnya setahun berada di antara Rp. 5.000,- dan Rp. 12.000,-, dikenakan pajak sebanyak 5% di atas jumlah itu; persentasepersentase yang kini berlaku, yakni 7, 10 dan 15 tetap dipergunakan dengan mengadakan pergeseran dari kelas-kelas-upah yang berhubungan dengan itu.

Dalam hubungan ini bolehkah diterangkan, bahwa hanya dalam beberapa hal saja, pajak-upah dijalankan terhadap upah-upah di atas Rp. 5.000,- setahun; dengan begitu pajak upah itu digunakan sebagai pemungutan di muka (voorheffing) dari pajak peralihan) dan diperhitungkan kelak dengan ketetapanpajak peralihan. Akan tetapi biasanya dalam hal ini tidak dikenakan pajak upah (lihat pasal 10, anak-bagian huruf j), oleh karena para majikan menurut pasal 17 ayat 5 (pasal 17a baru) dari ordonansi pajak peralihan, telah ditunjuk untuk memotong pajak yang tersebut belakangan ini.

Suatu akibat dari kenaikan tingkat harga-harga umum pada keadaan tenaga-beli yang tetap atau berkurang, ialah, bahwa berbagai-bagai minimal yang terdapat pada ordonansi pajak peralihan dan pajak upah harus dinaikkan. Dipersilahkan melihat perobahan-perobahan yang diusulkan pada pasal 5, ayat 1 dari peraturan pajak yangtersebut pertama dan pasal 9c, ayat 2 dari yang tersebut belakangan (pasal 1, sub III, ke-1 dan ke-2, dan pasal 3, sub III dari Undangundang Darurat ini).

Akhirnya dalam rangkaian penjelasan-penjelasan umum yang telah diberikan di atas harus diadakan perubahan juga pada tarif-tarif dari pajak kekayaan. Pemungutan ini, yang maksudnya hendak mengenakan kuatpikul yang lebih diterbitkan karena memiliki kekayaan, hanya dapat dibayar dari pendapatan. Ditinjau dari sudut alasan-alasan yang diuraikan di muka tadi, yang menuju ke-

- x) Upah-upah di bawah batas ini jika pendapatan tambahan tidak menaikkan seluruh pendapatan bersih hingga atau di atas Rp. 5.000,-) melulu akan dikenakan pajak upah, lihat pasal 3 anak-bagian huruf 1 dari ordonansi pajak peralihan. pada pengurangan tekanan dari pajak peralihan - terutama pengaruhnya pajak-pajak tak langsung, kenaikan tingkat harga-harga pada keadaan berkurangnya tenaga-beli dan memajukan "domestic-saving" - maka jelaslah kiranya, bahwa pemungutan pajak kekayaan hanya dapat diadakan atas kekayaan-kekayaan yang besar, dari mana dapat diharapkan pendapatan yang sedemikian rupa, hingga tambahan pajak di samping pajak peralihan yang progressif itu, dapat dianggap adil. Dalam Undang-undang Darurat ditetapkan pula, agar pemungutan mulai diadakan pada kekayaan bersih sebesar Rp. 250.000,-; sekarang ini besarnya batas permulaan adalah Rp. 25.000,-. Persentase tarif telah ditetapkan 1/2, yang sesuai dengan persentase yang ada, dengan kenaikan 100 opsenten sejak 1947. Potongan sebelum tarif digunakan, mengenai Rp. 249.000,yang pertama dari kekayaan, memberikan progressivitet yang diingini dalam tarif.

BAGIAN KHUSUS.

Pasal 1.

sub. I.

- ke-1. Perubahan ini dijelaskan pada VII.
- ke-2. Kata-kata "in het laatste geval" yang terdapat dalam pasal 2, ayat 2a, ke-l dan ke-2 telah tidak berarti lagi sejak perubahan teks-teks tersebut dengan Undangundang Darurat Lembaran Negara 1950 Nr 79.
- ke-3. Dengan disisipkannya ayat 3 yang baru, berarti dimasukkannya dengan tegas dalam Undang-undang, tafsiran dari istilah "beroep of bedrijf", yang telah dipakai sejak permulaan; yaitu sesuai dengan aturan kewajiban pajak dari mereka yang tinggal di luar negeri, menurut ordonansi pajak pendapatan 1932 (vide pasal 2 sub e).

## sub. II.

- ke-1. Pengecualian-pengecualian yang termaktub dalam anak-bagian huruf a dan b dari pasal 3, dapat dihilangkan, karena Pajak Bumi, Pajak pemakaian tanah (gebruiks-grondbelasting) dan Pajak panen padi (tiende van het rijstgewas) telah dihapuskan, dan juga telah menjadi maksud Pemerintah untuk mengakhiri pemungutan pajak serupa itu, yang berlaku pula ditanah-tanah partikelir. Kepada Jawatan Pajak akan diperintahkan untuk tidak memperhatikan penghasilan yang dikenakan pajak serupa itu, kalau pemungutan itu belum berakhir.
- ke-2 Kenaikan batas pendapatan hingga Rp. 5.000,- di bawah batas mana pendapatan upah, melulu dikenakan pajak Upah, adalah mempunyai hubungan dengan perubahan tarif A pada pasal 8, hingga jumlah pendapatan sebanyak itu.
- ke-3. Redaksi dari anak-bagian n diperluas, supaya dapat dimasukkan pada itu segala pendapatan diperoleh dari jabatan Negeri, yang oleh Pemerintah dikecualikan atau yang akan dikecualikan dari pajak. Pengecualian pajak ini telah diberikan untuk:
- a. yang disebut "kortverbandtoelage dan bonus" beserta "bijslag"nya
- b. "bijslag" atas pengiriman uang ke luar negeri
- c. bijslag "spaar remise"
- d. tambahan kepada para ahli menurut keputusan Pemerintah dalam L.N. 1951 Nr. 20.

sub III.

- ke-4. Berhubung dengan kenyataan, bahwa kewajiban-pajak yang obyektip dari mereka yang tidak bertempat kediaman di-Indonesia, selalu hanya merupakan sebagian daripada pendapatan seluruhnya, yaitu hanya penghasilan yang tertentu, yang diperoleh di-Indonesia, yang diterangkan lanjut pada pasal 2, ayat 2, maka atas alasan theoretis maupun praktis adalah tidak perlu untuk memberi potongan untuk beban kepribadian (persoonlijke lasten) yang tidak ada hubungannya dengan penghasilan di-Indonesia. Aturan pasal 5 ayat 2, sekarang berbeda daripada aturan dari ordonansi pajak pendapatan 1932 (pasal 23), dan juga berbeda dari pada yang lazim terdapat dalam Undang-undang pajak lain-lain negeri. Text yang baru berarti kembali kepada keadaan dulu.




PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 17 - sub VI.

Karena dalam bagian Umum dari Memori Penjelasan ini telah diterangkan arti serta tujuan umum dari aturan tarif baru, maka cukuplah kiranya untuk memberi catatancatatan di bawah ini :

1. Menyambung pendapat yang telah dianut mengenai kewajiban-pajak terbatas dari orang-orang yang tinggal di luar Negeri, seperti tertera pada pasal 2, ayat 2, maka wajib-pajak wajib-pajak ini, tidak dikenakan kenaikan tarif atau penurunannya, karena tidak kawin atau karena mempunyai tanggungan keluarga, dan hal ini ditegaskan pada permulaan pasal 8, ayat 4 yang baru.
2. Ayat 7 dari pasal 8 sekarang, yang telah disisipkan dengan Undang-undang Darurat Nr 15 tahun 1951 (Lembaran Negara 1951 Nr 87), yang menetapkan minimum pajak yang terutang oleh orang-orang yang berada di luar negeri, sebesar 3% dari penghasilan yang di dapat di-Indonesia, dalam teks yang baru, dihilangkan, karena pemakaian tarif A, yang bertalian dengan ketentuan pada ayat 2 (baru), memberikan hasil yang sama.

sub VII.

Perubahan pasal 8c, ayat 4, yang bertaliandengan dihapuskan-nya pasal 8b, ayat 4 dan disisipkannya pasal 2, hapuskannya pasal 8b, ayat 4 dan disisipkannya pasal 2, ayat 1a (vide sub I ke-1), hanya bermaksud untuk memberikan suatu aturan teknis yang lebih baik, mengenai penghitungan pajak mereka, yang berkewajiban-pajak untuk hanya sebagian dari tahun takwim sebagai orang yang tinggal di atau di luar Indonesia.

sub IX.

Pasal 8e kini adalah tinggalan dari zaman sebelum Indonesia merdeka.

Aturan pencegah pajak ganda (dubbele belasting) yang bertalian dengan pembatasan kedaulatan pajak, yang dihubungkan dengan langsung dengan perundanganperundangan fiskal dari Nederland, Suriname, dan Curacao, dengan sendirinya harus dikeluarkan dari perundang-undangan pajak nasional.

Dengan dihapuskannya pasal ini, maka kedudukan Nederland, Suriname dan Curacao disamakan dengan kedudukan negeri asing lainnya, yang berarti, bahwa hanya pengundang-undangan Indonesia mempunyai hak untuk menentukan, terhadap penghasilan-penghasilan mana, yang di dapat dari luar negeri, dapat diberi potongan dari jumlah seluruh pendapatan yang dikenakan pajak Indonesia, untuk mencegah terjadinya pajak ganda (dubbele belasting) (vide ordonansi Stbl. 1934 Nr 291, sebagaimana itu telah dirobah).

sub X.

Pasal 9, bagian d adalah sisa dari jaman kolonial, dan harus dilenyapkan dari perundang-undangan pajak negara Indonesia yang ber-Daulat, karena tidak ada alasan lagi untuk memberikan pengecualian pajak, sebagai ganjaran istimewa kepada beberapa orang atau golongan yang tertentu.

Anak-bagian e dapat dihapuskan berhubung dengan adanya tarif A (vide pasal 8 ayat 1 baru) yang muat pengecualian pajak, buat kelas yang terendah.

Anak-bagian g sekarang praktis tidak berarti lagi, karena ketetapan-ketetapan pajak dari tahun 1945 tidak ada lagi.



sub XI, XIV, XVI dan XIX.

Dasar-dasar untuk menunjuk dan menetapkan kompetensi dari pembesar-pembesar negeri, yang ditugaskan untuk menetapkan pajak dan yang - bertanggung-jawab atas pemungutannya dalam pasal 1O dan pasal 15, tidak cukup jelas. Dalam susunan katakata yang baru dan yang dirobah dari pasal-pasal ini, diletakkan garis-garis besar dari soal ini, yang buat sebagian merupakan suatu konsolidasi dan buat sebagian lagi merupakan penyempurnaan lanjut daripada aturan yang ada. Aturan ini didasarkan atas pendapat, bahwa buat sebagian terbesar dari wajib-pajak yang tingkat penghidupannya sangat rendah dan yang pendapatannya tidak dapat diketahui dengan pasti, dan pula tidak begitu menentukan untuk dayapikulnya (draagvermogen) inspeksi keuangan pada umumnya, tidaklah merupakan aparat yang tepat untuk menetapkan pajak mereka itu. Dari dulu pengenaan-pajak atas golongan-golongan ini, diatur sedemikian rupa, hingga pajaknya didasarkan atas kemampuan membayar (betalings kapasitet), yang dapat dilihat pada tanda-tanda kemakmuran yang menyatakan perihal kehidupan mereka (vide pasal 7), dan pertimbangan kemampuan membayar itu, penetapan dan pemungutan pajaknya diserahkan kepada Pamong Praja. Dasar-dasar akan ini kini ditegaskan pada pasal 1O yang baru, dan juga pada ayat 2, 2a dan 2b dari pasal 15 yang baru. Dalam aturan-aturan yang nanti ditetapkan oleh Menteri Keuangan berkenaan dengan susunan dan cara bekerja dari panitia penetapan ini, maka akan dimuat ketentuan, bahwa ketua-ketua panitia, adalah pegawai pamong praja. Penunjukan para penjabat ini dan anggota-anggota lainnya dari panitia diserahkan kepada kepala pemerintahan daerah.

Oleh karena pembangunan dari organisasi pamong praja masih dalam perkembangan, maka Undang-undang ini tidak menentukan lebih lanjut, pegawai-pegawai tinggi mana termaksud dalam istilah kepala pemerintahan daerah ini; ketentuan ini diserahkan kepada Menteri Dalam Negeri. Tetapi kiranya pelaksanaan kekuasaan fiskal dapat diberikan kepada para bupati, wali kota, dan pembesar Pamong praja lainnya, yang sama kedudukan dan jabatannya. Di samping kekuasaan mengenai panitia-panitia penetapan dalam kekuasaan itu termasuk juga kekuasaan untuk menetapkan aturan, mengenai pemungutan pajak-pajak itu, umpamanya penunjukan orang-orang yang harus menjadi penagih pajak, dan aturan yang mengenai cara penyetoran uang pajak di Kas Negeri dsb.nya.

Akhirnya maka "kepala pemerintahan daerah" ini ditugaskan untuk dalam tingkatan yang tertinggi, memberi keputusan atas keberatan-keberatan yang diajukan terhadap penetapan pajak, menurut kemampuan membayar wajib-pajak yang bersangkutan, dengan mengingat pasal 7. Sudahlah terang, bahwa aturan mengenai keberatan dan "permohonan bandingan", yang tertulis pada pasal 13 hingga dengan pasal 14b, tidak dapat dipakai sama sekali untuk ketetapan-pajak- ketetapan-pajak tadi. Maka dari itu pasal 14c yang baru, yang menugaskan pegawai tinggi itu untuk memberi keputusan atas dan menyelidiki keberatan-keberatan adalah suatu aturan yang sesuai sekali dengan keadaan penetapan pajak di atas tadi.

Sub XII.

Penggantian kata-kata : "dan wel andere bescheiden", pada pasal 11, ayat 1 anakbagian huruf c, dengan "dan wel andere aan-teekeningen en bescheiden", mempunyai maksud agar dalam hal-hal, di mana di samping penyelenggaraan pembukuan dalam bahasa Indonesia juga dilakukan pembukuan dalam lain bahasa, dapat dipastikan dengan tidak ragu-ragu, bahwa pun diperlihatkannya pembukuan yang terakhir ini, dapat pula dipinta.



Sub XV.

Perubahan permulaan masa dalam mana tagihan-kemudian mungkin, adalah didasarkan atas pertimbangan bahwa pajak peralihan coraknya adalah "naheffing", atau dengan lain perkataan bahwa ketetapan-pajak (yang rampung) barulah ditetapkan, jika masa dari pendapatan atas (tahun pajak) sudah lewat.- Persingkatan masa dari lima hingga tiga tahun, berarti kembali kepada aturan yang pernah berlaku bagi pajak pendapatan tahun 1932.

Jika penetapan masa lima tahun didasarkan dahulu atas keadaan alat fiskal pemerintah, yang belum sempurna disusun, maka sekarang pembangunan dan penyusunan Jawatan Pajak sudah mencapai tingkat sedemikian hingga kita dapat kembali lagi ke keadaan yang normal dahulu.

Tetapi walaupun begitu, jawatan pajak belum sedemikian keadaannya, hingga memungkinkan, untuk menjalankan pekerjaan fiskal yang sedemikian intensifnya, hingga kita dapat kembali memakai ketentuan, bahwa tagihan-kemudian harus didasarkan atas "peristiwa baru"; yaitu kenyataan yang tidak dapat diketahui, dengan keterangan-keterangan yang ada pada Kantor Inspeksi Keuangan, walaupun dengan penyelidikan seseksama-seksamanya. Dalam hubungan ini, maka kekuasaan lebih luas dari Jawatan Pajak tetap dipertahankan.

Ketentuan yang dimuat dalam ayat 6 dari pasal 14d (nomeran baru) mempunyai 2 tujuan. Pertama yang dimaksudkan ialah, supaya ketentuan itu mencapai tujuan supaya kepada wajib-pajak, yang ketetapan-pajaknya ditetapkan menurut tandatanda kemakmuran yang menyatakan perihal kehidupan (pasal 7) tidak dapat dijalankan tagihan-kemudian, kecuali jika seluruh pendapatan bersihnya ternyata sedemikian tingginya (yaitu Rp. 5.000,- atau lebih), hingga dapat dipastikan, bahwa ia tersalah telah dimasukkan dalam golongan wajib-pajak, yang penetapan pajaknya khusus diatur oleh pasal 7. Pembatasan dari kemungkinan untuk mengadakan tagihankemudian, adalah suatu akibat yang logis dari corak yang khusus dari aturan penetapan menurut pasal 7, yang melepaskan pendapatan bersih sebagai ukuran dari kemampuan membayar. Lagi pula kepentingan keuangan dari tagihan kemudian, atas pendapatan bersih di bawah Rp. 5.000,- begitu sedikit sekali artinya hal ini berlaku juga buat wajib-pajak-wajib-pajak lainnya yang dikenakan menurut tarif A - sehingga praktis dapat diabaikan. Maksud yang kedua dari ayat 6 ialah, untuk menetapkan, bahwa tagihan kemudian, hanya boleh dijalankan oleh Kepala Inspeksi Keuangan, hal ini terlihat dari penetapan batas pendapatan ad. Rp. 5.000,- di atas jumlah mana, panitia-panitia yang dimaksudkan pada pasal 10, ayat 2, tidak mempunyai kekuasaan.

Sub XVII.

Pasal 17a yang baru, memberi perumusan yang lebih jelas dari dasar-dasar aturan potongan (inhouding) seperti yang telah terwujud menurut pasal 17, ayat 5, sekarang ini dan menurut aturan-aturan pelaksanaannya. Pada itu ditambahkan suatu aturan (ayat 4 dan 5), yang memungkinkan untuk bertindak terhadap majikan-majikan yang lalai, tindakan mana ternyata dibutuhkan dalam beberapa hal dalam praktek.

Sub XVIII.

Permulaan masa kedaluwarsa atau lewat waktu (verjaring) disesuaikan, dengan corak dari "naheffing" yang ada pada pajak peralihan. Dengan ini maka kedaluwarsa ini disamakan dengan yang berlaku untuk pajak upah dan pajak perseroan.



Sub XX.

Hingga kini terdapat kewajiban untuk memberikan keterangan dan memperlihatkan buku-buku dsb. yang berhubungan dengan pengenaan pajak dari pihak ke tiga, dari para pemegang bank, kasir, dan orang-orang atau pendirian-pendirian lainnya sebagai sedemikian. Keterangan semacam ini, yang mengenai wajib-pajak pihak ketiga biasanya hanya mengenai keuangan atau bagian-bagian kekayaan lainnya. Tetapi pada praktek penetapan pajak dalam beberapa hal, dirasakan kebutuhan akan keteranganketerangan mengenai penyerahan (leveranties) dari bahan-bahan mentah dan bahanbahan pakai oleh importir-importir pengusaha-pengusaha pabrik, pedagang besar dsb.nya kepada wajib-pajak, yang menjadi pengusaha atau pedagang kecil, untuk mengadakan pengawasan atas tata usaha perusahaan (bedriifsadministratie) dan atas surat pemberitahuan (aangifte) wajib-pajak-wajib-pajak tersebut. Tata usaha ini, seringkali memperlihatkan kekurangan yang sedikit banyak agak besar, yang membikin tata usaha itu tidak cukup untuk dijadakan dasar penetapan dari pendapatan yang agak boleh dipercaya dari wajib-pajak yang bersangkutan. Berhubung dengan ini dalam perubahan dari pasal 22 yang diusulkan diletakkan peluasan kemungkinan bagi fiskus untuk mengadakan pemeriksaan yang dapat berarti suatu langkah yang maju ke arah perbaikan cara pengenaan pajak. Di satu fihak hal ini bermaksud mencegah ditetapkannya pajak yang kurang daripada apa yang harus dibayar kepada Negara dan dilain pihak jika kekurangan pembukuan sedemikian rupa, hingga harus dilakukan penaksiran dari pendapatan, hal ini menguntungkan wajib-pajak, selama keteranganketerangan nyata yang diperoleh, memungkinkan untuk membikin penaksiran yang lebih baik; dengan demikian dapatlah dicegah yang wajib-pajak harus membayar pajak terlalu tinggi.

Buat selanjutnya maka, baiklah kiranya diingat, bahwa pertama-tama wajib-pajakwajib-pajak yang melakukan usaha atau pekerjaan bebas, diwajibkan mengadakan pembukuan yang sempurna dan yang boleh dipercaya (vide pasal 1Oa dari ordonansi) sehingga dapat dicegah penetapan pajak, berdasarkan atas penaksiran, serta segala risiko-risikonya. Perluasan kewajiban memberitahukan dan kewajiban memperlihatkan hingga kepada mereka yang melakukan pekerjaan bebas, berhubung dengan maksud dari ketentuan di atas, dipandang tidak perlu, lagi pula pada text yang diusulkan tadi dapat dicegah timbulnya kesulitan berhubung dengan adanya perahasiaan jabatan (ambt. en beroepsgeheim). Dijalankannya kekuasaan yang terlalu luas dan terlalu sering oleh inspeksi keuangan yang nantinya diberikan kepadanya menurut pasal 22, berarti suatu tambahan beban yang terlalu berat di atas pundak perusahaanperusahaan yang sekarang sudah harus mengorbankan banyak waktu dan tenaga-kerja, untuk memenuhi kepentingan keuangan Negara; dalam hal ini perlu diingat akan aturan kewajiban memotong pajak peralihan dan pajak upah (vide pasal 17, ayat 5 dan pasal-pasal 13jo. 23 dari ordonansi yang bersangkutan). Yang dimaksudkan juga ialah, supaya tata usaha pajak akan menggunakan kekuasaan itu dengan sehemathematnya dan rasa penuh tanggung jawab.

Ad. pasal 2.

Pasal memungkinkan para pengusaha yang dikenakan pajak peralihan untuk memakai aturan mengenai penghargaan kembali (herwaardering) dari alat-alat perusahaan (bedrijfsmiddelen) dan utang-piutang luar negeri yang perlu untuk penetapan pajak Perseroan. Tidak perlu kiranya diuraikan bahwa peraturan tersebut semata-mata dapat dijalankan untuk pemungutan pajak perseroan dan pajak peralihan sehingga karena itu tidak akan dapat diminta pertimbangan di luar hal-hal mengenai lingkungan fiskal.

Ad. pasal 3.

Sub I dan III.

Pada perubahan-perubahan ini tidak perlu diberikan komentar lebih lanjut, berhubung dengan yang telah dijelaskan dalam bag. umum dari memori ini.

Sub II.

Kesempatan untuk merubah ordonansi, juga dipakai untuk mengadakan aturan yang adil mengenai pajak upah, yang terutang atas hadiah yang diberikan pada buruh yang hanya bergaji rendah. Tarif umum dari pajak ini sebesar 15%, yang hingga kini berlaku untuk hadiah-hadiah semacam ini, adalah terlalu tinggi untuk mereka tadi.

Secara gampangnya saja, maka oleh aturan yang diusulkan ini ditet