PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG Nomor 20 Tahun 2016 tentang KEDUDUKAN~ SUSUNAN ORGANISASI~ TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS SOSIAL, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN TULUNGAGUNG (berlaku 1 Januari 2017)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATITULUNGAGUNG PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG NOMOR 4i TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN~ SUSUNAN ORGANISASI~ TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS SOSIAL, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN TULUNGAGUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TULUNGAGUNG,
bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung perlu mengatur Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Keluarga Berencana? Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tulungagung yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Petlindungart Anak (Lemoat Negara Repuolik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Ta.bun 2009 Nomot 12, Tambahan Lembatan Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 163 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Togas dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Provinsi, Kabupaten dan Kota;
9. Peraturan Daerah Ka bu paten Tulungagung nomor 10 Tahun 2009 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2009 Nomor 5 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 26 Tahun 2011 ten tang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan (Lembaran Daerah Ka bu paten Tulungagung Tahun 2011 Nomor 4 Seri E);
11. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
Menetapkan
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DIN AS SOSIAL, KELUARGA BEREN CANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN TULUNGAGUNG
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Tulungagung.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
3. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
4. Wakil Bupati adalah W akil Bupati Tulungagung.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulungagung.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tulungagung.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten.
8. Dinas adalah Dinas Dinas Sosial, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Tulungagung.
9. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang ## BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu Kedudukan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- ( 1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang sosial, keluarga
berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di Bidang Sosial, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang diberikan pada Kabupaten.
- (4) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan bidang sosial, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang sosial, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang sosial, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- d. pelaksanaan administrasi dinas;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Kedua Susunan Organisasi
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Susunan Organisasi Dinas terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi:
1. Sub Bagian Perencanaan;
2. Sub Bagian Keuangan;
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial membawahi;
1. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Tuna Sosial;
2. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas;
3. Seksi Pemberdayaan Sosial Masyarakat.
- d. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, membawahi:
1. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana;
2. Seksi Advokasi dan Perlindungan Sosial;
3. Seksi Asistensi dan J aminan Sosial.
- e. Bidang Pengenclalian Penduduk, Penyuluhan clan, Penggerakan membawahi :
1. Seksi Advokasi dan Penggerakan;
2. Seksi Penyuluhan, Pendayagunaan PLKB, PKB dan Kader KB;
3. Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga.
- f. Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, membawahi :
1. Seksi Jaminan Ber-KB;
2. Seksi Pembinaan Kesertaan Ber-KB;
3. Seksi Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
- g. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, membawahi:
1. Seksi Kualitas Hidup Perempuan;
2. Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak;
3. Seksi Pengarusutamaan Gender dan Pengarus utamaan anak.
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
Bagan Susunan Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB III

## TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kepala Dinas

## Pasal 5

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a mempunyai tugas pokok memimpin, membina, mengawas1; mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan serta merumuskan kebijakan teknis di Bidang Sosial, Keluarga Berencana, Pemberclayaan Perempuan clan Perlinclungan Anak.


## Pasal6

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kepala Dinas mempuyai fungsi:

- a. perumusan dan penetapan program jangka pendek, menengah, dan jangka panjang Bidang Sosial, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- b. pelaksanaan koordinasi, pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan Bidang Sosial, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- c. pelaksanaan koordinasi, pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan di bidang Sosial, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- d. pelaksanaan administrasi;
- e. pemberian ijin dan pengawasan Pengumpulan Uang dan atau Barang (PUB);
- f. pemberian rekomendasi Undian Gratis Berhadiah (UGB);
- g. Pembina.an ternada~ UPTD~
- h. pembinaan profesional tenaga Bidang Sosial, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
1. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Bagian Kedua Sekretariat

## Pasal 7

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan, menyelenggarakan perencanaan, mengkoordinasikan bidang-bidang, membina, melaksanakan dan mengendalikan administrasi umum, keuangan, sarana prasarana, kepegawaian, kerumahtanggaan dan kelembagaan.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.


## Pasal8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat ( 1) Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. pengelolaan dan pembinaan urusan tata usaha dan tata kearsipan, rumah tangga dan keprotokolan dinas;
- b. pengoordina.sian Penyusuna.n program dan pela.poran, pengelolaan sistem informasi, pemantauan dan evaluasi kegiatan Dinas;
- c. pengoordinasian penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan Bidang Sosial, Keluarga Beren.can.a, Pemberdayaart Perempuart dart Perlindungan Anak;
- d. pelaksanaan, pembinaan organisasi dan tata laksana Dinas;
- e. pengelolaan administrasi dan penyusun laporan kepegawaian, keuangan dan perlengkapan;
- f. Pengoordinasian pelaksanaan tugas bidang-bidang dan UPI'D;
- g. pembinaan administrasi kepada UPTD; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya .

## .Pasal 9

- (1) Sub Bagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 1, mempunyai tugas:
- a. menyusun program clan perencanaan kegiatan Dinas;
- b. menyusun bahan koordinasi dan implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
- c. menyusun bahan pengawasan, monitoring, evaluasi dan Pelaporan program dan kegiatan dinas ;
- d. menyusun Laporan Pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya; dan
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 2, mempunyai tugas:
- a. melakukan penatausahaan keuangan dan barang milik daerah;
- b. menyusun analisa kebutuhan pengadaan dan melakukan administrasi barang;


- c. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya; dan
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- (3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 3, mempunyai tugas:
- a. melakukan urusan kearsipan, perjalanan rumah tangga; administrasi persuratan, dinas, keprotokolan dan
- b. melaksanakan penatausahaan administrasi kepegawaian;
- c. memfasilitasi penyusunan hukum daerah di bidang Berencana, Pemberdayaan Perlindungan Anak; rancangan produk Sosial, Keluarga Perempuan dan
- d. menyusun bahan pembinaan organ1sas1 dan ketatalaksanaan dinas;
- e. melaksanakan masyarakat; tugas di bidang hubungan
- f. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- (4) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

## Bagian Ketiga

## Bidang Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial

## Pasal 10

- ( 1) Bidang Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial mempunya1 tugas pokok merumuskan, mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan teknis bidang rehabilitasi dan pemberdayaan sosial.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) Bidang Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial mempunyai fungsi:
- a. Pengoordinasian perumusan kebijakan teknis bidang rehabilitasi dan pemberdayaan sosial;


- b. Pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis bidang rehabilitasi dan pemberdayaan sosial;
- c. pelaksanaan verifikasi Standar Operasional Prosedur (SOP) rehabilitasi dan pemberdayaan sosial;
- d. verifikasi ijin dan pengawasan Pengumpulan Uang dan a tau Barang (PUB);
- e. fasilitasi rekomendasi Undian Gratis Berhadiah (UGB);
- f. pembinaan teknis dan supervisi penyelenggaraan rehabilitasi dan pemberdayaan sosial;
- g. pelaksanaan koordinasi teknis penyelenggaraan rehabilitasi dan pemberdayaan sosial;
- h. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya;dan
1. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala Dinas.

## Pasal 11

- ( 1) Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Tuna Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c angka 1 mempunyai tugas:
- a. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Tuna Sosial;
- b. melaksanakan kebijakan teknis seksi pelayanan dan Rehabilitasi Tuna Sosial;
- c. menyusun bahan pembinaan Pelayanan dan Rehabilitasi Tuna Sosial;
- d. melaksanakan Pelayanan dan Rehabilitasi Tuna Sosial;
- e. merencanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pelayanan dan Rehabilitasi Tuna Sosial;
- f. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.


- (2) Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c angka 2 mempunyai tugas:
- a. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas;
- b. melaksanakan kebijakan teknis Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas;
- c. menyusun bahan pembinaan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas;
- d. melaksanakan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas;
- e. merencanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas;
- f. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (3) Seksi Pemberdayaan Sosial Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c angka 3, mempunyai tugas:
- a. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis Pemberdayaan Sosial Masyarakat;
- b. melaksanakan kebijakan teknis Pemberdayaan Sosial Masyarakat;
- c. menyusun bahan pembinaan Pemberdayaan Partisipasi Sosial Masyarakat;
- d. melaksanakan Pemberdayaan Partisipasi Sosial Masyarakat;
- e. merencanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Partisipasi Sosial Masyarakat;
- f. menganalisa permohonan ijin dan pengawasan Pengumpulan Uang dan atau Barang (PUB);
- g. menyusun Undian Gratis Berhadiah (UGB);
- h. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya; dan
1. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (4) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.


## Bagian Keempat Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

## Pasal 12

- (1) Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas merumuskan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengevaluasi kebijakan teknis di bidang perlindungan dan jaminan sosial.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai fungsi:
- a. pengoordinasian perumusan kebijakan teknis perlindungan dan jaminan sosial;
- b. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis perlindungan dan jaminan sosial;
- c. pelaksanaan verifikasi Standar Operasional Prosedur (SOP) perlindungan dan jaminan sosial;
- d. pelaksanaan advokasi dan perlindungan sosial;
- e. pembinaan teknis dan supervisi penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial;
- f. pelaksanaan koordinasi teknis penyelenggaraan perlindungan, Asistensi dan jaminan sasial;
- g. fasilitasi pemberian bantuan bagi para korban bencana alam dan sosial;
- h. pemberian Surat Keterangai."1 Kepesertaan BPJS Kesehatan;
- i. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya;dan
- J. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dipimpin aleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

## Pasal 13

- ( 1) Seksi Perlindungan Sosial Karban Bencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf d angka 1 mempunyai tugas:
- a. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis Perlindungan Sosial Korban Bencana;
- b. melaksanakan kebijakan teknis Perlindungan Sosial Karban bencana;
- c. menghimpun data korban bencana sebagai bahan penyiapan bantuan sosial bagi korban bencana alam dan sosial;
- d. merencanakan kegiatan penanggulangan para korban bencana alam dan sasial;


- e. menyusun bahan koordinasi dalam rangka penanggulangan para korban bencana alam dan sosial;
- f. memfasilitasi pemberian bantuan sosial bagi para korban bencana alam dan sosial;
- g. memfasilitasi penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana;
- h. memfasilitasi pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana;
1. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya; dan
- J. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Seksi Advokasi dan Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf d angka 2 mempunyai tugas:
- a. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis Advokasi dan Perlindungan Sosial;
- b. melaksanakan kebijakan teknis Advokasi dan Perlindungan Sosial;
- c. melaksanakan advokasi dan perlindungan sosial terhadap korban kekerasan terhadap anak dan wanita serta keluarga dan pekerja m1gran bermasalah sosial;
- d. melaksanakan pendataan dan pengelolaan data PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) dan PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial), serta Fakir Miskin cakupan daerah;
- e. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.
- (3) Seksi Asistensi dan Jaminan Sosial dalam pasal 3 huruf d angka 3 mempunyai tugas:
- a. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis Asistensi dan Jaminan Sosial;
- b. melaksanakan kebijakan teknis Asistensi dan Jaminan Sosial;
- c. melaksanakan Asistensi Sosial Kepada Lanjut Usia Miskin Terlantar (ASLUT) dan anak/ orang miskin terlantar (OT);
- d. memfasilitasi pemeliharaan anak-anak terlantar dan jaminan sosial kepada anak yatim piatu, anak dalam panti asuhan;


- e. menyusun Surat Keterangan Kepesertaan BPJS Kesehatan;
- f. melaksanakan pemberdayaan Fakir Miskin dan PKH (Program Keluarga Harapan);
- g. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.
- (4) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

## Bagian Kelima Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan

## Pasal 14

- ( 1) Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan Dan Penggerakan mempunyai tugas pokok merumuskan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengevaluasi kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan mempunyai fungsi:
- a. pengoordinasian perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan;
- b. pelaksanaan norma, standar, prosedur, kegiatan di bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan;
- c. pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
- d. pelaksanaan pemetaan perkiraan parameter pengendalian penduduk;
- e. pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organ1sas1 kemasyarakatan ditingkat kabupaten, kecamatan, desa di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- f. pelaksanaan pendayagunaan tenaga Penyuluh KB, petugas lapangan KB dan Kader KB.


- g. pelaksanaan pencatatan, pelaporan, pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan;
- h. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan;
- i. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya; dan
- J. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan Dan Penggerakan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

## Pasal 15

- (1) Seksi Advokasi dan Penggerakan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat ( 1) huruf e angka 1 mempunyai tugas:
- a. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis Advokasi dan penggerakan;
- b. melaksanakan kebijakan teknis Advokasi dan penggerakan;
- c. menyusun rencana dan program kerja seksi advokasi dan penggerakan;
- d. menyusun dan mengolah data bahan fasilitasi, koordinasi, evaluasi serta pembinaan di advokasi dan penggerakan;
- e. merencanakan gelar pelayanan publik program pengendalian kependudukan dan keluarga berencana;
- f. merencanakan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas;
- g. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya;
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.
- (2) Seksi Penyuluhan, Pendayagunaan PLKB, PKB dan Kader KB, sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) huruf e angka 2 mempunyai tugas:
11. a . menyusun bahan perumusan kebijakan teknis penyuluhan, pendayagunaan PLKB, PKB DAN Kader KB;
- b. melaksanakan kebijakan teknis penyuluhan, pendayagunaan PLKB, PKB dan Kader KB;


- c. menyusun bahan pengkajian dan pengembangan penyuluhan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- d. menyusun, merencanakan dan melaksanakan kebijakan penetapan penyerasian kriteria penyuluhan dengan program pembangunan daerah;
- e. menetapkan petunjuk teknis pengembangan dan pendayagunaan PLKB, PKB , Kader KB serta peran institusi masyarakat pedesaan;
- f. melaksanakan pemberdayaan masyarakat; pendayagunaan dan penggerakan pedoman institusi
- g. memfasilitasi dukungan operasional PLKB, PKB , Kader KB serta institusi masyarakat pedesaan;
- h. melaksanakan pembinaan teknis PLKB, PKB, Kader KB serta institusi masyarakat pedesaan;
1. meiaksanakan monitoring dan evaluasi lini lapangan atas pelaksanaan tugas;
- J. menyusun bahan pelatihan sesua1 dengan kebutuhan program dan peningkatan kinerja PLKB, PKB;
- k. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya;dan
1. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.
- (3) Seksi Pengendalian Penduduk Dan Informasi Keluarga sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (1) huruf e angka 3 mempunyai tugas:
- a. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis pengendalian penduduk dan informasi keluarga;
- b. melaksanakan kebijakan teknis pengendalian penduduk dan informasi keluarga;
- c. menyusun rencana dan program pengendalian penduduk, informasi keluarga yang meliputi pencatatan, pelaporan, pendataan keluarga, pelayanan kontrasepsi dan pengendalian lapangan;
- d. mengumpulkan, mengolah dan menyusun data sebagai bahan kebijakan teknis penyusunan penetapan parameter kependudukan dan kerjasama pendidikan dan kependudukan;
- e. menyusun bahan kajian teknis, fasilitasi, koordinasi, evaluasi serta pembinaan di bidang penyusunan penetapan parameter penduduk kerjasama pendidikan dan kependudukan;


- f. melaksanakan dan memfasilitasi kerjasama pendidikan kependudukan;
- g. mengumpulkan, sebagai bahan kependudukan; mengolah dan menyusun data analisa dan evaluasi dampak
- h. melaksanakan pencatatan dan pendataan keluarga, pelayanan pengendalian lapangan; pelaporan kontrasepsi,
1. melaksanakan evaluasi pendataan keluarga, pengendalian lapangan; dan monitoring hasil pelayanan kontrasepsi,
- J. melaporkan hasil pelaksanaan tugas: dan
- k. melaksanakan tugas yang diberikan oleh kepala bidang.
- (4) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), ayat (2) dan ayat (3) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Keenam Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

## Pasal 16

- ( 1) Bidang Keluarga Berencana, Ketahan Dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf f merumuskan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengevaluasi kebijakan teknis di bi dang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksudkan pada ayat ( 1), Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan mempunyai fungsi:
- a . pengoordinasian perumusan kebijakan teknis di bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- b. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan kelurga;
- c. pelaksanaan standar prosedur dan kriteria di bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan kelurga;
- d. pelaksanaan penerimaan, peny1mpanan, pengendalian dan pendistribusian alat obat kontrasepsi serta alat kesehatan;


- e. pelaksanaan pelayanan keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- f. pelaksanaan pembinaan kesertaan ber-KB;
- g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang keluarga berencana, katahanan dan kesejahteraan keluarga;
- h. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
1. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya;dan
- a. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan Bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

## Pasal 17

- (1) Seksi jaminan ber-KB sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf f angka 1, mempunyai tugas:
- a. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis penghitungan dan analisa kebutuhan alat obat kontrasepsi, alat kesehatan;
- b. melakukan pembinaan di masing masing fasilitas kesehatan serta jejaring pelayanan keluarga berencana;
- c. melakukan monitoring dan kontrasepsi, alat kesehatan keluarga berencana baik pemerintah; distribusi alat obat ketempat pelayanan swasta maupun
5. d . melaksanakan jaminan perlindungan pelayanan kontrasepsi bila terjadi komplikasi ringan, komplikasi berat dan kegagalan;
- e. menyusun dan menganalisa pelaksanaan dukungan bantuan melalui klaim atas pelayanan kontrasepsi;
- f. melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas;
- g. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya;dan
- f. melakukan tugas tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.

(

- (2) Seksi Pembinaan Kesertaan ber-KB sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf f angka 2, mempunya1 tugas:

•,


- a. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan kesertaan ber-KB;
- b. meiaksanakan kebijakan teknis pembinaan kesertaan ber-KB;
- c. melakukan pemantauan mutu pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi baik di tempat pelayanan KB statis maupun dinamis;
- d. melakukan pembinaan petugas penghubung ditempat pelayanan bidan praktek mandiri, dokter praktik mandiri, klinik KB baik swasta maupun pemerintah;
- e. menyusun kriteria sasaran, tempat pelayanan keluarga berencana;
- f. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya;
- g. melakukan pembinaan peserta KB Lestari 10 tahun, 20 tahun, dan 30 tahun;
- h. melakukan pembinaan dan kerjasama dengan organisasi profesi;
1. melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
- J. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.
- (3) Seksi Pembinaan, Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf f angka 3, mempunyai tugas:
- a. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- b. melaksanakan kebijakan teknis pembinaan, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- c. mengkaji bahan fasilitasi, koordinasi dan evaluasi serta pembinaan di bidang pemberdayaan ekonomi dan bina ketahanan keluarga;
- d. memfasilitasi peningkatan pendapatan keluarga sejahtera;
- e. melaksanakan pembinaan ketahanan keluarga dan inventarisasi mitra kerja;
- f. melaksanakan pembinaan pengembangan ekonomi dan sejahtera; usaha peningkatan, pendapatan keluarga
- g. melaksanakan pembinaan kelompok kegiatan tri bina ( BKB, BKR dan BKL ) ;


- h . menyusun kriteria sasaran dan pemantauan mutu pelayanan PIK Remaja/Mahasiswa dan SAKA KENCANA;
1. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya;dan
- J. melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh Kepala bidang.
- (4) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), ayat (2) dan ayat (3) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

## Bagian ketujuh

Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

## Pasal 18

- (1). Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak mempunyai tugas pokok merumuskan, mengkordinasikan, melaksanakan dan mengevaluasi kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (2}. Untuk melaksanakan tugas pokok pada ayat (l} bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak mempunyai fungsi :
- a. pengoordinasian Perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak;
- b. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi bidang kualitas hidup perempuan, peran serta perempuan, penguatan ekonomi perempuan;
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- e. pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- f. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan fasilitasi pemberdayaan perempuan dan Perlindugan Anak, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) korban kekerasan, eksploitasi dan trafficking terhadap Perempuan dan Anak; dan


- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
2. (3). Bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

## Pasal 19

- (1) Seksi Kualitas Hidup Perempuan,sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat ( 1) huruf g angka 1 mempunyai tugas :
- a. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis kualitas hidup perempuan;
- b. melaksanakan kebijakan teknis kualitas hidup perempuan;
- c. menyusun program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan;
- d. menyusun bahan penyusunan pedoman dan pelaksanaan dalam rangka peningkatan kualitas kidup Perempuan dalam bidang ekonomi, sosial budaya, politik, hukum dan lingkungan hidup;
- e. merencanakan koordinasi, sinkronisasi fasilitasi program di bidang kualitas perempuan; dan hidup
- f. menyusun bahan analisis peningkatan kualitas hidup perempuan;
- g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan peningkatan kualitas hidup perempuan;
- h. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya;
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak, sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat ( 1) huruf g angka 2 mempunyai tugas :
- a. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis Perlindungan Perempuan dan Anak;
- b. melaksanakan kebijakan teknis Perlindungan Perempuan dan Anak;
- c. menyusun bahan sinkronisasi, koordinasi dan kerjasama di bidang perlindungan perempuan dan tumbuh kembang anak;
- d. menyusun bahan upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak yang berhadapan dengan Aparat Penegak Hukum (APH), anak tereksploitasi secara ekonomi dan/ atau seksual dan anak yang


diperdagangkan;

- e. menyusun bahan upaya perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan;
- f. menyusun bahan fasilitasi perlindungan perempuan dan tumbuh kembang anak;
- g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
5. (3). seksi Pengarusutamaan Gender Dan Pengarusutamaan Hak Anak, sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (1) huruf g angka 3 mempunyai tugas :
- a. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan hak anak;
- b. melaksanakan kebijakan teknis pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan hak anak;
- c. merencanakan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi di bidang pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan hak anak;
- d. melaksanakan pemetaan di bidang pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan hak anak;
- e. menyusun pedoman teknis pengarusutamaan gender dan hak anak; dan program pengarusutamaan
- f. merancang pengembangan, komunikasi, informasi dan edukasi tentang pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan hak anak;
- g. memfasilitasi jejaring pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan hak anak;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan hak anak;
1. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya;dan
- J. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.
16. (4). Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), ayat (2) dan ayat (3) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.


## BAB IV

## KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

## Pasal 18

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional berdasarkan keahlian dan ketrampilan.

## Pasal 19

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah karyawan dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi sesuai dengan bidang keahliannya dikoordinir oleh Tenaga Fungsional Senior;
- (2) Jumlah dan jenis jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja dari setiap fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten;
- (3) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB V

## TATAKERJA

## Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dilingkungan Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten maupun dengan instansi lain di luar Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas masing› masmg.

## Pasal 21

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan mengambil langkah› langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila terjadi peny1mpangan.

## Pasal 22

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas dari bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk yang diperlukan.


## Pasal 23

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

## Pasal 24

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah untuk digunakan sebagai bahan dalam penyusunan laporan dan sebagai bahan pembinaan kepada bawahannya.

## Pasal 25

Tembusan atas laporan kepada atasan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

## Pasal 26

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengadakan rapat berkala dalam rangka memberikan bimbingan kepada satuan organisasi bawahannya.

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP

## Pasal27

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 72 Tahun 2014 tentang Togas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Tulungagung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 1 Januari 2017.


## Pasal 28

Peraturan Bupati diundangkan. m1 mulai berlaku pada tanggal

Agar setiap pengundangan penempatannya Tulungagung. orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Bupati ini dengan dalam Berita Daerah Ka bu paten



Diundangkan di Tulungagung pada t ggal 15 Desember 2016 SEK IS DAERAH

## Ir. INDRA FAUZI, MM

Pembina Utama Madya NIP. 19590919 199003 1 006

Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 48

Ditetapkan di Tulungagung pada tanggal - 1 5 DEC 2016

ULUNGAGUNG, BUPATI

SYAHRI MULYO


LAMPIRAN :

PERATURAN BUPAJI TULUNGAGUNG

NOMOR

:

t{~

TAHUN 2016

TANGGAL

:

(£\_

DESEMBER 2016

## SUSUNAN ORGANISASI

## DINAS SOSIAL, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAY AAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN TULUNGAGUNG