PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA Nomor .3/ Tahun 2016 tentang GARA PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA NOMOR .3/ TAHUN 2016 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAWASAN PADA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
: a.
bahwa untuk mewujudkan asas-asas umum pemerintahan yang baik, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, perlu meningkatkan peranan Pengawas fungsional yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Konawe Utara;
- b. bahwa sebagai pedoman dalam melaksanakan pengawasan, perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pengawasan bagi aparat Inspektorat Kabupaten Konawe Utara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf adan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Utara tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengawasan aparat Inspektorat Kabupaten Konawe Utara.
3. : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia· Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
Menetapkan
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah:
7. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 1 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupa.ten Konawe Utara Tahun 2008 Nomor 1};
MEMUTUSKAN:
: PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAWASAN APARAT INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWE UTARA.
BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dirnaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai penyelenggara pemerintahdaerah.
3. Bupati adalah Bupati Konawe Utara.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten.
5. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah adalah proses kegiatan yang ditunjukuntuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan efesien dan efektif dengan rencana danketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Standar Operasional Prosedur Pengawasan yang selanjutnya disebut SOP Pengawasan adalah petunjuk yang digunakan untuk melakukan kegiatan Pegawasan Fungsional oleh Inspektorat Kabupaten Konawe Utara dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya melaluipemeriksaan/ audit.
7. 7, Pengawasan Fungsional terhadap penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Konawe Utaraadalahproses kegiatan yang ditunjuk untuk mewujudkan Pemerintahan Daerah yang berjalan sesuaidengan rencana, ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
8. Pemeriksaan/ Audit adalah salah satu bentuk kegiatan Pengawasan yang dilaksanakan dengan menggunakan seluruh prosedur audit dan teknik audit, membandingkan antara peraturan/ketentuan, rencana, program, target, sistem dan prosedur yang seharusnya dengan kondisi atau kenyataan yang terjadi pada SKPD/unit kerja yang bersangkutan.
9. Pemeriksaan/Audit Operasional adalah kegiatan pemeriksaan/audit terhadap aspek tugaspokok dan fungsi, sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana serta metode keria,
10. Pemeriksaan/Audit Reguler adalah kegiatan pemeriksaan/audit yang dilakukan secara teratur terprogram, terjadwal yang tertuang dalam Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PK.PT}.
11. Pemeriksaan/ Audit Khusus/Kasus adalah kegiatan pemeriksaan/ audit yang dilakukan sewaktu-waktu seperti penanganan kasus pengaduan, investigasi dan lain-lain yang tidak tertuang dalam PKPf.
..
'I
12. Laporan Hasil Pemeriksaan adalah laporan atas hasil kegiatan pelaksanaan Pemeriksaan/ Audit terhadap objek pemeriksaan/ auditan yang didalamnya rnengungkapkan fakta, data atau keiadian yang terjadi dengan unsur atribut temuan: kondisi, kriteria, sebab, akibat dan rekomendasi disampaikan kepada pejabat yang berwenang untuk ditindaklanjuti.
13. Pegawai Daerah adalah Pegawai Negri Sipil Daerah, Pegawai Badan Usaha Milik Daerah dan Perangkat Daerah yang ada di wilayah Kabupaten Konawe Utara.
RUANG LINGKUP DAN SASARAN PEMERIKSAAN
BAB II - RUANG LINGKUP DAN SASARAN PEMERIKSAAN
Pasal 2
Ruang lingkup Pemeriksaan/ Audit adalah Pemeriksaan atas Penyelenggaran Pemerintah Daerah meliputi :
- a. Administrasi umum daerah;
- b. Urusan pemerintahan.
BAB II - RUANG LINGKUP DAN SASARAN PEMERIKSAAN
Pasal 3
Pemeriksaan/Audit sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dilakukan terhadap:
- a. Kebijakan daerah;
- b. Kelembagaan;
- c. Pegawai daerah;
- d. Keuangan daerah; dan
- e. Barang daerah.
BAB II - RUANG LINGKUP DAN SASARAN PEMERIKSAAN
Pasal 4
Pemeriksaan/ Audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dilakukan terhadap:
- a. Urusan wajib;
- b. Urusan pilihan;
- c. Dana dekonsentrasi;
- d. Togas pembantuan; dan
- e. Kebijakan pinjaman hibah luar negri.
Pasal S
Sasaran Pemeriksaan/ Audit adalah Penyelenggaraan Pemerintahan yang dilakukan oleh SatuanKerja Perangkat Daerah {SKPD) dan Pemerintahan Desa.
PELAKSANAAN PEMERIKSAAN
BAB Ill - PELAKSANAAN PEMERIKSAAN
Pasal 6
- 1) Pemeriksaan/ Audit dilaksanakan oleh Inspektorat dengan mengacu pada PKPT dan SOP.
- 2) Pemeriksaan/ Audit sebagaimana pada ayat (1), meliputi:
- a. Pemeriksaan/ Audit secara berkala terhadap kelembagaan, pegawai, keuangan,perlengkapan, dan urusan pemerintahan;
- b. Pemeriksaan/ Audit secara berkala terhadap Kelembagaan Pegawai Daerah, KeuanganDaerah;
- c. Barang daerah, urusan pemerintahan;
- d. Pemeriksaan/Audit dana dekonsentrasi; dan
- e. Pemeriksaan/Audit tugas pembantuan.
BAB Ill - PELAKSANAAN PEMERIKSAAN
Pasal 7
- 1) Pemeriksaan/ Audit dilaksanakan oleh Inspektorat di luar PKPT dalam bentuk kasus/khusus.
- a. Penyalahgunaan Wewenang;
- 2) Pemeriksaan/ Audit sebagaimana ayat (1), meliputi:
- b. Hambatan dalam Pelayanan Masyarakat;
- d. Pelanggaran Disiplin Pegawai.
- c. Korupsi, Kolusi dan Nopotisme;
BAB Ill - PELAKSANAAN PEMERIKSAAN
Pasal 8
- 1) Pelaksanaan Pemeriksaan/ Audit diatur dalam SOP .. sebagaimana tercantum dalam Lampiranyang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati lill.
- 2) Setiap pelaksanaan Pemeriksaan/ Audit Operasianal maupun khusus harus dibentuk Tim yangdidukung dengan Surat Perintah dari Bupati.
- 3) Setiap hasil pelaksanaan Pemeriksaan/ Audit harus dituangkan dalam Laporan HasilPemeriksaan (LHP) baik dalam bentuk BAB atau bentuk surat, tergantung banyaknya materihasil Pemeriksaan/ Audit.
TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN
BAB VI - TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN
Pasal 9
- 1) Sebagai tindak lanjut dari LHP adalah pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan rekomendasi yang disampaikan dalam laporan,ditindaklanjuti oleh objek Pemeriksaan/ Audit.
- 2) Tindak lanjut hasil Pemeriksaan/ Audit harus sudah selesai ditindaklanjuti paling lama 60(enam puluh) hari sejak LHP diterima oleh objek pemeriksaan yang bersangkutan.
- 4) Hasil Pemantuan Tindak Lanjut eebagaimana pada ayat {3), dituangkan dalam la po ran.
- 3) Pemantauan tindak lanjut wajib dilakukan secara terus menerus sampai temuan danrekomendasi tuntas ditindaklanjuti oleh obrik Pemeriksaan/ Audit, baik melalui surat atau didatangi.
- 5) Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut yang dilaksanakan oleh objek pemeriksaan/auditan dituangkan dalam Berita Acara Pemantauan Tindak Lan jut.
BABV
KOORDINASI PEMERIKSAAN/ AUDIT
BAB VI - TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN
Pasal 10
- 1) Untuk memperoleh masukan dalam meningkatkan kinerja, Inspektorat Kabupaten Konawe Utara melakukan koordinasi dengan lembaga fungsional lainnya yaitu Inspektorat Provinsi Sulawesi Tenggara, Inspektorat Kabupaten/Kota se Sulawesi Tenggara atau BPKP dan lain-ain.
- 2) Pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus atas persetujuan atau sepengetahuan Bupati.
KETENTUAN PENUTUP
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11
Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini denganpenempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara.

Penetapan: Diundangkan di : W anggudu pada tangga1 : 9 - /~ - ,;lb/' Plt. ~·~···~~~ KAB .· ll' HMABTAYA 2

Penetapan: Ditetapkan di Wanggudu pada tanggal

Penandatangan: BUPATI KONAWE UTARA, H. RUKSAMIN E BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2016 NOMOR I ;l. 0

Penandatangan: PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA NOMOR : .3/ ,-AHtJN .&gt;Dtt 'f - I~ - :, o 1, TANGGAL : TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAWASAN PADA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA LAMPIRAN ## BEBERAPA SIMBOL YANG DIGUNAKAN DALAM PETA PROSEDUR | NO. | ARTI | |-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | DIMULAIATAUBERAKHIRNYASUATU OPERASI/KEGIATAN | | 2 | PELAKSANAAN SUATU OPERAS!/ KEGIATAN | | 3 | DOKUMEN/FORMULIR/LEMBARAN KERTASKERJA/ LEMBARDISPOSISI. | | 4 | PENGAMBILANKEPUTUSAN | | 5 | TANDA PANAH MENUNJUKAN ARAH GERAK DOKUMEN / FORMULIR/ KERTAS KERJA / LEMBAR DISPOSISI ATAU MENUNJUKAN URUTAN OPERASI | | 6 | DOKUMEN/KERTAS KERJA/FORMULIR DISIMPANATAUDIARSIPKAN | Dalam menyusun Peta Prosedur yang lengkap sehingga dapat dikatakan sebagai suatu SOP, maka terdapat beberapa ketentuan atau kriteria sebagai berikut : 1. Satu Peta hanya menggambarkan satu prosedur kegiatan, apabila ada kegiatan lanjutan yang terkait dengan kegiatan lainnya dibuat pada peta lain dengan menggunakan simbol lingkaran (simbol koneksi). 2. Peta dibagi beberapa kolom sesuai dengan jumlah instansi/unit kerja/pejabat yang terlibat, dan pada kolom paling atas dityuliskan nama pejabat yang dimaksud. 3. Setiap kolom menggambarkan aliran proses yang dilakukan oleh kegiatan/ dokumen kertas kerja a tau pejabat. 4. Aliran proses kegiatan bergerak dari atas ke bawah, dan dapat bergerak kekiri atau kekanan sesuai dengan kolom yang akan dilalui. 5. Didalam simbol-simbol yang digunakan, ditulis proses kegiatan yang dilakukan secara singkat tetapi jelas artinya. 31 TA Ht.IN oJOt &amp; '1 - 1,;i. - .;,or, STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAWASAN PADA INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWE UTARA NOMOR TANGGAL TENTANG

Penandatangan: ## KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA LAMPIRAN-LAMPIRAN ## DAFT AR KEBUTUh.AN PENGEMBANGAN STANDARD OPERATINL \_ ROCEDURES (SOP) INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWE UTARA | SOP yang akan dikernbangkan | SOP yang akan dikernbangkan | Alasan Pengembangan | |-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Baatan/Bidanz | Prosedur | | | A. SEKRETARIAT 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan | Penyusunan Program Kegiatan Pemeriksaan Tahunan (PKPT) Penyusunan Penugasan Pemeriksaan Berdasarkan PKPT Penyusunan DPA Inspktorat Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Monitoring dan Pengendalian Penugasan 2. 3. 4. 5. 1. | 5. 4. Kebijakan Pengawasan Tahunan Program Kegiatan Pemeriksaan Tahunan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 Ten tang Perubahan Per. Mendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah PP Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Permen PANdan RB Nomor 29 Tahun 2010 Ten tang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja 1. 2. 3. |

Distribusi: | 2. Sub Bagian Umum & Kepegawaian | 1. Peminjaman Mobil Operasional 2. Pengelolaan Kearsipan Inspektorat 3. Prosedur Foto Copy Behan Kantor 4. Pengusulan Kenaikan Jabatan dan Alih Jabatan Fungsional Auditor 5. Pengusulan Pengangkatan Pertama Dalam JFA 6. Pelaksanaan Tindak Lanjut Kegiatan Pengawasan 7. Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) 8. Pelaporan Hasil Pengawasan Tahunan 9. Pelaporan Hasil Evaluasi Pemeriksaan berdasarkan PKPT 10. Pelaporan Hasil Evaluasi Pemeriksaan Tahunan | UU Nomor 1 Tahun 2004 Tentang barang Milik Daerah 2.PP Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah Per. Men.PAN Nomor Per/220/M.PAN/7 /2008 TentangJabatan Fungsional Auditor Kepmen.PAN Nomor: Kep/40/M.PAN/4/2004 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemantauan dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Kepmen.PAN Nomor: PER/OS/M.PAN/03/2008 Tentang Standar Audit Aparat Pengawas Intern Pemerintah 1. 2. 3. 4. 5. 6. Instansi Pemerintah | | B. INSPEKTUR WILAYAH | 1. Pelaksanaan Audit/Pemeriksaan Reguler Berdasarkan PKPT 2. Pelaksanaan Pemeriksaan/ Audit dengan tujuan tertentu 3. Telaah Surat Pengaduan 4. Koordinasi Bidang Pemeriksaan Khusus 5. Permintaan Keterangan Ahli | UU Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara SE Mendagri Nomor SE-900/316/BAKD Tanggal S april 2007 Tentang Pedoman Sistem dan Prosedur Penatausahaan dan Akuntansi Pelaporan dan Pertanggung-jawaban Keuangan Daerah 1. 2. | ## IDENTh .AA.SI STANDARD OPERATING PROCEDO.\_JS (SOP) INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWE UTARA | Bagtan/Bldang | SOP | Aktivitas· | Persvaratan Kelenakapan | Waktu | Outnut | |------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------| | SEKRETARIA T SUBBAGIAN PERENCANAAN | Penyusunan UsulanPKPT | Inspektorat Provinsi bersurat ke lnspektorat Kabupaten perihal Penyusunan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan f PKPT) | Surat Inspektorat Prov. Sulawesi Tenggara | 10 menit | - |

Penandatangan: | | | Sub Bagian Adm. & Umum rnenerirna surat permintaan menyusun PKPT, meregister dan mengajukan ke Sekretaris | Surat Inspektorat Prov. Sulawesi Tenggara | 10 menit | Nomor Register Surat Masuk |

Penandatangan: | | | Sekretaris mengajukan surat tersebut ke lnspektur utk didisposisi | Lembar Dlsposisi | 10 menit | Disposisi |

Penandatangan: | | | Inspektur menerima dan mendisposisi kepada Sekretaris intuk menvusun Tim | Lembar Disposisis | 15 menit | Hasil disposisi |

Penandatangan: | | | Inspektur mereviu & menanda-tangani SK Tim Penyusun PKPT beserta Surat Penugasan dan diserahkan ke Sekretaris untuk dltlndak-lanlutl | Konsep SK Tim dan Surat Penugasan | 60 menit | Konsep SK Tim dan SuratTugas |

Penandatangan: | | | Inspektur mereviu & menanda-tangani SK Tim • Penyusun PKPT beserta Surat Penugasan dan diserahkan ke Sekretaris untuk ditindak-lanjuti | Konsep SK Tim dan Surat Penugasan | 15 menit | SK Tim dan Surat Tugas Hasil Reviu |

Penandatangan: | | | Sekretaris menerima SK Tim Penyusun PKPTdan Surat Penugasan yang telah ditanda-tangani kemudian menverahkan ke Bag.Adm. & Umum | SK Tim dan Surat Penugasan | 15 menit | SK Tim & Surat Tugas |

Distribusi: | | | Bag.Adm &Umum meregister dan mendistribusikan ke Bagian Perencanaan | SK Tim dan Surat Penugasan | 10 menit | Bukti Register & Distribusi |

Distribusi: | | | Bag. Perencanaan meregister utk kendali mutu, menyerahkan ke Bag.Adm &Umum utk keperluan keuangan serta ke Tim PKPT | SK Tim dan Surat Penugasan | 10 menit | Bukti Register dan Distribusi |

Penandatangan: | | | Tim PKPT membuat konsep pembagian tugas dan undangan rapat koordinasi untuk diajukan ke Sekretaris | Materi keb. Menyusun Konsep Uraian Tugas dan Undangan Rapat | 60 menit | Konsep Uraian Tugas dan Undangan |

Penandatangan: | | | Sekretaris mereviu dan mengajukan konsep pembagian tugas dan undangan rapat pembahasan PKPTke Inspektur | Konsep Uraian Tugas dan Undangan Rapat | 15 menit | Konsep Uraian Tugas dan Undangan |

Penetapan: | | . - | Inspektur menandatangani konsep PKPTdan undangan dan menyerahkan ke Bag. Administrasi dan Umum untuk diregister dan didistribusikan ke Tim untuk dilaksanakan | Konsep Uraian Tugas dan Undangan Rapat | 10 menit | PKPTdan Undangan yang telah ditanda- tangan | | Baaian /Bidan2 | SOP | A~Civitas | Persvarai ... d Kelengkapan | Waktu | Outnut - | |------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|

Penandatangan: | | | Tim Penyusun PKPT menyiapkan materi pembahasan PKPTyang diperlukan antara lain: a. DOPT & PKPTtahun sebelumnya b. Laporan Capaian Kinerja dengan masalah dan pemecahan masalahnya c. DOPTtahun yang akan datang d. RKA e. Kebijakan Pengawasan f. Kesepakatan pemeriksaan dengan APIP Daerah g. Kebijakan Pengawasan h. Data SOM APIPInspektorat i. Data sarana dan prasarana j. Renstra Pemda, k. Rensrta dan RKT Inspektorat Untuk dibahas dalam forum beserta Sekretaris dan Inspektur Tim Penyusun PKPT membuat Notulen dan Serita | 1. DOPT & PKPTtahun sebelumnya 2. Laporan Capaian Kinerja dengan masalah dan pemecahan masalahnya 3. DOPTtahun yang akan datang 4. RKA 5. Kebijakan Pengawasan 6. Kesepakatan pemeriksaan dengan APIPDaerah 7. Kebijakan Pengawasan 8. Data SOM APIPInspektorat 9. Data sarana dan prasarana 10. Renstra Pemda, 11.Rensrta dan RKT Inspektorat | 180 menit | Hasil Rapat/Notulen Rapat dan Daftar Hadir |

Verifikasi: | | | Acara serta menanda tangani konsep PKPT untuk direviu kembali dan disahkan oleh Inspektur | Hasil Rapat, Daftar Hadir, Format BA dan Konsep PKPTyang ditanda tangan Tim Penyusun | 180 menit | Notulen dan BA, dan DokPKPT | | | | Inspektur mereviu dan mengesahkan PKPT dan menyerahkan ke Tim penyusun untuk diproses selaniutnva | Dokumen PKPT | 60 menit | Hasil Reviu Dok.PKPT | | | | Tim Penyusun PKPT mengkoreksi kelengkapan lampiran Dokumen PKPT dan menyerahkan ke bagian perencanaan untuk diproses lebih laniut | Dokumen PKPTdan Lampiran | 60 menit | Dok. PKPT |

Penandatangan: | | | Bagian Perencanaan menggandakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menyerahkan ke Sekretaris | Dokumen PKPTdan Lampiran | 20 menit | Dok. PKPTFinal |

Penandatangan: | | | Sekretaris mendistribusikan ke Inspektur, Bag. Perencanaan dan mengarsipkan PKPT untuk dipedomani dalam melaksanakan pemeriksaan tahunan | Dokumen PKPTdan Lampiran | 10 menit | Dok.PKPT | | | | | | 615 menit | | &gt; ## PENYELENGGARAAN PEMERIKSAAN/AUDIT REGULER TERHADAPSKPDSECARABERKALA (Audit Operasional, Audit Kinerja) ~ . ... ## PENULl:::.rtN STANDARD OPERATING PROCEDI1.~£S (SOP) ## INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWE UTARA ## PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA INSPEKTORAT ## SUB BAGIAN PERENCANAAN ## DasarHukum 1. Kebijakan Pengawasan Tahunan 2. Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) 3. Peratutan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 4. Permendagri Nomor 59Tahun 2007 Tentang Perubahan Per. Mendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 5. PP Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Laporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah 6. Permendagri Nomor 71 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan di lingkungan Kemendagri dan Pemda Tahun 2016 7. Permendagri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2017 ## Keterkaitan SOP 1. Penyelenggaraan Pemeriksaan Tahunan 2. Pencapaian Target Pemeriksaan Obyek Potensial ## Perineatan Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan bedampak tidak tercapainya Target Pemeriksaan Tahunan dan meningkatnya penyalahunaan/penyimpangan atas pengelolaan aspek pelaksanaan tugas pokok dan fungsl, pengelolaan keuangan, pengelolaan sarana dan prasarana Jika SOP Ini dilaksanakan akan berdampak tercapainya target Pemeriksaan Tahunan dan menurunnya tingkat penyalahgunaan /penyimpanagn atas pengelolaan aspek pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, pengelolaan keuangan, pengelolaan sarana dan prasarana NamaSOP Penyelenggaraan Audit/Pemeriksaan Reguler Ins ektur

Verifikasi: Disahkan Oleh Tangal Efektif Tan al Revisi Tanggal Pembuatan NomorSOP ## Kualifikasi Pelaksana 1. Minimal Sarjana (Sl) 2. Bersertifikat Pembentukan Auditor Ahli 3. Menguasai Pengoperasian Komputer ## Peralatan/Perlenekauan 1. Komputer 3. RAB/Dokumen Kontrak/SPJ 2. DPA 4. Pedoman Pelaksanaan Kegiatan/Petunjuk Teknis ## Pencatatan dan Pendataan . "' . . - | | | PELAKSANA | PELAKSANA | PELAKSANA | PELAKSANA | PELAKSANA | MUTU BAKU | MUTU BAKU | MUTU BAKU | | |-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------|------|

Penandatangan: | No. | AKTIVITAS | Tim Pemeriksa | Obrik | Sub. Bag. Evaluasi & Pelaporan | Sekretaris | lnspektur | Persyaratan | Waktu ( Menit) | Output | Ket. | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 |

Penandatangan: | 1 | Menerima Surat Perintah Tugas (SPT) dari Bupati Konawe Utara. | | | | | | Adanya Surat PerintahTugas {SPT) | 30 | SPT yang sudah ditanda tangani | | | 2 | Mengadakan rapat pembagian tugas anggota tim | | | | | | Adanya SPT, bahan dan anggotaTim | 120 | Adanya pembagian tugas yang jelas | | | 3 | Mengumpulkan data -data yang berkaitan dengan pemeriksaan. | I . ' , | | | | | Adanya bahan, peralatandan sistem pengumpulandata | 660 | Tersedianya bahan dan data data obrik | | | 4 | Menyusun Program Kerja Pemeriksaan (PKP) | | | | | | Adanya data data obrik yangjelas | 150 | Tersusunnya Program Kerja Pemeriksaan. | | | 5 | Melakukan survey pendahuluan (Permintaan data yang mencakup aspek : Tupoksi, SDM, Pengelolaan Keuangan, Pengelolaan Sarana dan Prasarana) | I | | | | | Adanya bahan, peralatandan sistem pengumpulandata | 660 | Terkumpulnyabahan dan data data obrik | | | 6 | Melakukan pengujian terhadap data- data. | • | | | | | Tersedianya aturan aturan yang diperlukan | 150 | Adanya catatan catatan yang berkaitan dengan obrik | | | 7 | Menyimpulkan hasil pengujian oleh Tim. | 'I | | | | | Tersedianya bahan dan data data yang telah diuji | 120 | Adanya kesimpulan awal terhadap obrik | | | 8 | Melakukan pengujian Sistem Pengendalian Manajemen (SPM) dengan : menggunakan ICQ (Internal Control Quisioner)/Flow Chart /Narasi.. | | | | | | Tersedianyaaturan aturan yang diperlukan | 120 | Adanya catatan catatan yang berkaitan dengan obrik | | | 9 | Menyimpulkan hasil pengujian Sistem Pengendalian Manajemen(SPM) oleh masing-masinganggota tim. | | | | | | Adanya dokumen pemeriksaan | 150 | Terbitnya KKA | | | 10 | Tim Pemeriksa mereviu hasil pengujian | | | | | | Adanya dokumen pemeriksaanyang sudah diuji | 330 | Adanya KKAyang sudah direviu | |

Verifikasi: | 11 | Melakukan pemeriksaan lanjutan/pengujian substantive, | "fo--'2$:~--. ~· ...,,,, ·-,..,, t-:· :,; .n•.t.. 1 I | | | | | Adanya catatan catatanyang perlu dikonfirmasi | 330 | Adanya catatan catatan dan
LAMPIRAN
LAMPIRAN
LAMPIRAN

## BEBERAPA SIMBOL YANG DIGUNAKAN DALAM PETA PROSEDUR







| NO. | ARTI |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | DIMULAIATAUBERAKHIRNYASUATU OPERASI/KEGIATAN |
| 2 | PELAKSANAAN SUATU OPERAS!/ KEGIATAN |
| 3 | DOKUMEN/FORMULIR/LEMBARAN KERTASKERJA/ LEMBARDISPOSISI. |
| 4 | PENGAMBILANKEPUTUSAN |
| 5 | TANDA PANAH MENUNJUKAN ARAH GERAK DOKUMEN / FORMULIR/ KERTAS KERJA / LEMBAR DISPOSISI ATAU MENUNJUKAN URUTAN OPERASI |
| 6 | DOKUMEN/KERTAS KERJA/FORMULIR DISIMPANATAUDIARSIPKAN |

Dalam menyusun Peta Prosedur yang lengkap sehingga dapat dikatakan sebagai suatu SOP, maka terdapat beberapa ketentuan atau kriteria sebagai berikut :

1. Satu Peta hanya menggambarkan satu prosedur kegiatan, apabila ada kegiatan lanjutan yang terkait dengan kegiatan lainnya dibuat pada peta lain dengan menggunakan simbol lingkaran (simbol koneksi).
2. Peta dibagi beberapa kolom sesuai dengan jumlah instansi/unit kerja/pejabat yang terlibat, dan pada kolom paling atas dityuliskan nama pejabat yang dimaksud.
3. Setiap kolom menggambarkan aliran proses yang dilakukan oleh kegiatan/ dokumen kertas kerja a tau pejabat.
4. Aliran proses kegiatan bergerak dari atas ke bawah, dan dapat bergerak kekiri atau kekanan sesuai dengan kolom yang akan dilalui.
5. Didalam simbol-simbol yang digunakan, ditulis proses kegiatan yang dilakukan secara singkat tetapi jelas artinya.


31 TA Ht.IN oJOt &amp;

'1 - 1,;i. - .;,or,

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAWASAN

PADA INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWE UTARA

NOMOR

TANGGAL

TENTANG

## KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA LAMPIRAN-LAMPIRAN

## DAFT AR KEBUTUh.AN PENGEMBANGAN STANDARD OPERATINL \_ ROCEDURES (SOP) INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWE UTARA

| SOP yang akan dikernbangkan | SOP yang akan dikernbangkan | Alasan Pengembangan |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Baatan/Bidanz | Prosedur | |
| A. SEKRETARIAT 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan | Penyusunan Program Kegiatan Pemeriksaan Tahunan (PKPT) Penyusunan Penugasan Pemeriksaan Berdasarkan PKPT Penyusunan DPA Inspktorat Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Monitoring dan Pengendalian Penugasan 2. 3. 4. 5. 1. | 5. 4. Kebijakan Pengawasan Tahunan Program Kegiatan Pemeriksaan Tahunan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 Ten tang Perubahan Per. Mendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah PP Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Permen PANdan RB Nomor 29 Tahun 2010 Ten tang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja 1. 2. 3. |
| 2. Sub Bagian Umum & Kepegawaian | 1. Peminjaman Mobil Operasional 2. Pengelolaan Kearsipan Inspektorat 3. Prosedur Foto Copy Behan Kantor 4. Pengusulan Kenaikan Jabatan dan Alih Jabatan Fungsional Auditor 5. Pengusulan Pengangkatan Pertama Dalam JFA 6. Pelaksanaan Tindak Lanjut Kegiatan Pengawasan 7. Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) 8. Pelaporan Hasil Pengawasan Tahunan 9. Pelaporan Hasil Evaluasi Pemeriksaan berdasarkan PKPT 10. Pelaporan Hasil Evaluasi Pemeriksaan Tahunan | UU Nomor 1 Tahun 2004 Tentang barang Milik Daerah 2.PP Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah Per. Men.PAN Nomor Per/220/M.PAN/7 /2008 TentangJabatan Fungsional Auditor Kepmen.PAN Nomor: Kep/40/M.PAN/4/2004 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemantauan dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Kepmen.PAN Nomor: PER/OS/M.PAN/03/2008 Tentang Standar Audit Aparat Pengawas Intern Pemerintah 1. 2. 3. 4. 5. 6. Instansi Pemerintah |
| B. INSPEKTUR WILAYAH | 1. Pelaksanaan Audit/Pemeriksaan Reguler Berdasarkan PKPT 2. Pelaksanaan Pemeriksaan/ Audit dengan tujuan tertentu 3. Telaah Surat Pengaduan 4. Koordinasi Bidang Pemeriksaan Khusus 5. Permintaan Keterangan Ahli | UU Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara SE Mendagri Nomor SE-900/316/BAKD Tanggal S april 2007 Tentang Pedoman Sistem dan Prosedur Penatausahaan dan Akuntansi Pelaporan dan Pertanggung-jawaban Keuangan Daerah 1. 2. |



## IDENTh .AA.SI STANDARD OPERATING PROCEDO.\_JS (SOP) INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWE UTARA

| Bagtan/Bldang | SOP | Aktivitas· | Persvaratan Kelenakapan | Waktu | Outnut |
|------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------|
| SEKRETARIA T SUBBAGIAN PERENCANAAN | Penyusunan UsulanPKPT | Inspektorat Provinsi bersurat ke lnspektorat Kabupaten perihal Penyusunan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan f PKPT) | Surat Inspektorat Prov. Sulawesi Tenggara | 10 menit | - |
| | | Sub Bagian Adm. & Umum rnenerirna surat permintaan menyusun PKPT, meregister dan mengajukan ke Sekretaris | Surat Inspektorat Prov. Sulawesi Tenggara | 10 menit | Nomor Register Surat Masuk |
| | | Sekretaris mengajukan surat tersebut ke lnspektur utk didisposisi | Lembar Dlsposisi | 10 menit | Disposisi |
| | | Inspektur menerima dan mendisposisi kepada Sekretaris intuk menvusun Tim | Lembar Disposisis | 15 menit | Hasil disposisi |
| | | Inspektur mereviu & menanda-tangani SK Tim Penyusun PKPT beserta Surat Penugasan dan diserahkan ke Sekretaris untuk dltlndak-lanlutl | Konsep SK Tim dan Surat Penugasan | 60 menit | Konsep SK Tim dan SuratTugas |
| | | Inspektur mereviu & menanda-tangani SK Tim • Penyusun PKPT beserta Surat Penugasan dan diserahkan ke Sekretaris untuk ditindak-lanjuti | Konsep SK Tim dan Surat Penugasan | 15 menit | SK Tim dan Surat Tugas Hasil Reviu |
| | | Sekretaris menerima SK Tim Penyusun PKPTdan Surat Penugasan yang telah ditanda-tangani kemudian menverahkan ke Bag.Adm. & Umum | SK Tim dan Surat Penugasan | 15 menit | SK Tim & Surat Tugas |
| | | Bag.Adm &Umum meregister dan mendistribusikan ke Bagian Perencanaan | SK Tim dan Surat Penugasan | 10 menit | Bukti Register & Distribusi |
| | | Bag. Perencanaan meregister utk kendali mutu, menyerahkan ke Bag.Adm &Umum utk keperluan keuangan serta ke Tim PKPT | SK Tim dan Surat Penugasan | 10 menit | Bukti Register dan Distribusi |
| | | Tim PKPT membuat konsep pembagian tugas dan undangan rapat koordinasi untuk diajukan ke Sekretaris | Materi keb. Menyusun Konsep Uraian Tugas dan Undangan Rapat | 60 menit | Konsep Uraian Tugas dan Undangan |
| | | Sekretaris mereviu dan mengajukan konsep pembagian tugas dan undangan rapat pembahasan PKPTke Inspektur | Konsep Uraian Tugas dan Undangan Rapat | 15 menit | Konsep Uraian Tugas dan Undangan |
| | . - | Inspektur menandatangani konsep PKPTdan undangan dan menyerahkan ke Bag. Administrasi dan Umum untuk diregister dan didistribusikan ke Tim untuk dilaksanakan | Konsep Uraian Tugas dan Undangan Rapat | 10 menit | PKPTdan Undangan yang telah ditanda- tangan |

| Baaian /Bidan2 | SOP | A~Civitas | Persvarai ... d Kelengkapan | Waktu | Outnut - |
|------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|
| | | Tim Penyusun PKPT menyiapkan materi pembahasan PKPTyang diperlukan antara lain: a. DOPT & PKPTtahun sebelumnya b. Laporan Capaian Kinerja dengan masalah dan pemecahan masalahnya c. DOPTtahun yang akan datang d. RKA e. Kebijakan Pengawasan f. Kesepakatan pemeriksaan dengan APIP Daerah g. Kebijakan Pengawasan h. Data SOM APIPInspektorat i. Data sarana dan prasarana j. Renstra Pemda, k. Rensrta dan RKT Inspektorat Untuk dibahas dalam forum beserta Sekretaris dan Inspektur Tim Penyusun PKPT membuat Notulen dan Serita | 1. DOPT & PKPTtahun sebelumnya 2. Laporan Capaian Kinerja dengan masalah dan pemecahan masalahnya 3. DOPTtahun yang akan datang 4. RKA 5. Kebijakan Pengawasan 6. Kesepakatan pemeriksaan dengan APIPDaerah 7. Kebijakan Pengawasan 8. Data SOM APIPInspektorat 9. Data sarana dan prasarana 10. Renstra Pemda, 11.Rensrta dan RKT Inspektorat | 180 menit | Hasil Rapat/Notulen Rapat dan Daftar Hadir |
| | | Acara serta menanda tangani konsep PKPT untuk direviu kembali dan disahkan oleh Inspektur | Hasil Rapat, Daftar Hadir, Format BA dan Konsep PKPTyang ditanda tangan Tim Penyusun | 180 menit | Notulen dan BA, dan DokPKPT |
| | | Inspektur mereviu dan mengesahkan PKPT dan menyerahkan ke Tim penyusun untuk diproses selaniutnva | Dokumen PKPT | 60 menit | Hasil Reviu Dok.PKPT |
| | | Tim Penyusun PKPT mengkoreksi kelengkapan lampiran Dokumen PKPT dan menyerahkan ke bagian perencanaan untuk diproses lebih laniut | Dokumen PKPTdan Lampiran | 60 menit | Dok. PKPT |
| | | Bagian Perencanaan menggandakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menyerahkan ke Sekretaris | Dokumen PKPTdan Lampiran | 20 menit | Dok. PKPTFinal |
| | | Sekretaris mendistribusikan ke Inspektur, Bag. Perencanaan dan mengarsipkan PKPT untuk dipedomani dalam melaksanakan pemeriksaan tahunan | Dokumen PKPTdan Lampiran | 10 menit | Dok.PKPT |
| | | | | 615 menit | |

&gt;


## PENYELENGGARAAN PEMERIKSAAN/AUDIT REGULER TERHADAPSKPDSECARABERKALA (Audit Operasional, Audit Kinerja)

~

.

...


## PENULl:::.rtN STANDARD OPERATING PROCEDI1.~£S (SOP)

## INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWE UTARA

## PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA INSPEKTORAT

## SUB BAGIAN PERENCANAAN

## DasarHukum

1. Kebijakan Pengawasan Tahunan
2. Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT)
3. Peratutan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
4. Permendagri Nomor 59Tahun 2007 Tentang Perubahan Per. Mendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
5. PP Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Laporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah
6. Permendagri Nomor 71 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan di lingkungan Kemendagri dan Pemda Tahun 2016
7. Permendagri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2017

## Keterkaitan SOP

1. Penyelenggaraan Pemeriksaan Tahunan
2. Pencapaian Target Pemeriksaan Obyek Potensial

## Perineatan

Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan bedampak tidak tercapainya Target Pemeriksaan Tahunan dan meningkatnya penyalahunaan/penyimpangan atas pengelolaan aspek pelaksanaan tugas pokok dan fungsl, pengelolaan keuangan, pengelolaan sarana dan prasarana

Jika SOP Ini dilaksanakan akan berdampak tercapainya target Pemeriksaan Tahunan dan menurunnya tingkat penyalahgunaan /penyimpanagn atas pengelolaan aspek pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, pengelolaan keuangan, pengelolaan sarana dan prasarana

NamaSOP

Penyelenggaraan Audit/Pemeriksaan Reguler

Ins ektur

Disahkan Oleh

Tangal

Efektif

Tan al Revisi

Tanggal

Pembuatan

NomorSOP

## Kualifikasi Pelaksana

1. Minimal Sarjana (Sl)
2. Bersertifikat Pembentukan Auditor Ahli
3. Menguasai Pengoperasian Komputer

## Peralatan/Perlenekauan

1. Komputer
3. RAB/Dokumen Kontrak/SPJ
2. DPA
4. Pedoman Pelaksanaan Kegiatan/Petunjuk Teknis

## Pencatatan dan Pendataan

.

"'












.

.

-

| | | PELAKSANA | PELAKSANA | PELAKSANA | PELAKSANA | PELAKSANA | MUTU BAKU | MUTU BAKU | MUTU BAKU | |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------|------|
| No. | AKTIVITAS | Tim Pemeriksa | Obrik | Sub. Bag. Evaluasi & Pelaporan | Sekretaris | lnspektur | Persyaratan | Waktu ( Menit) | Output | Ket. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Menerima Surat Perintah Tugas (SPT) dari Bupati Konawe Utara. | | | | | | Adanya Surat PerintahTugas {SPT) | 30 | SPT yang sudah ditanda tangani | |
| 2 | Mengadakan rapat pembagian tugas anggota tim | | | | | | Adanya SPT, bahan dan anggotaTim | 120 | Adanya pembagian tugas yang jelas | |
| 3 | Mengumpulkan data -data yang berkaitan dengan pemeriksaan. | I . ' , | | | | | Adanya bahan, peralatandan sistem pengumpulandata | 660 | Tersedianya bahan dan data data obrik | |
| 4 | Menyusun Program Kerja Pemeriksaan (PKP) | | | | | | Adanya data data obrik yangjelas | 150 | Tersusunnya Program Kerja Pemeriksaan. | |
| 5 | Melakukan survey pendahuluan (Permintaan data yang mencakup aspek : Tupoksi, SDM, Pengelolaan Keuangan, Pengelolaan Sarana dan Prasarana) | I | | | | | Adanya bahan, peralatandan sistem pengumpulandata | 660 | Terkumpulnyabahan dan data data obrik | |
| 6 | Melakukan pengujian terhadap data- data. | • | | | | | Tersedianya aturan aturan yang diperlukan | 150 | Adanya catatan catatan yang berkaitan dengan obrik | |
| 7 | Menyimpulkan hasil pengujian oleh Tim. | 'I | | | | | Tersedianya bahan dan data data yang telah diuji | 120 | Adanya kesimpulan awal terhadap obrik | |
| 8 | Melakukan pengujian Sistem Pengendalian Manajemen (SPM) dengan : menggunakan ICQ (Internal Control Quisioner)/Flow Chart /Narasi.. | | | | | | Tersedianyaaturan aturan yang diperlukan | 120 | Adanya catatan catatan yang berkaitan dengan obrik | |
| 9 | Menyimpulkan hasil pengujian Sistem Pengendalian Manajemen(SPM) oleh masing-masinganggota tim. | | | | | | Adanya dokumen pemeriksaan | 150 | Terbitnya KKA | |
| 10 | Tim Pemeriksa mereviu hasil pengujian | | | | | | Adanya dokumen pemeriksaanyang sudah diuji | 330 | Adanya KKAyang sudah direviu | |
| 11 | Melakukan pemeriksaan lanjutan/pengujian substantive, | "fo--'2$:~--. ~· ...,,,, ·-,..,, t-:· :,; .n•.t.. 1 I | | | | | Adanya catatan catatanyang perlu dikonfirmasi | 330 | Adanya catatan catatan dan penjelasan terkait | |





| | | | | | dengan hal yang dikonfirmasi |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------|
| | Melakukan pengumpulan hasil pemeriksaan dari masing-masing anggota tim dan menuangkan dalam Kertas Kerja Pemeriksaan (KKA). | 12 | Adanya KKA(Kertas Kerja Pemeriksaan) dari masing masing anggotaTim | 240 | TerkumpulnyaKKA dari masing masing anggotaTim |
| | Melakukan pemberkasan Kertas Kerja Pemeriksaan (KKA) dari masing-masing anggota tim. | 13 | Adanya KKAdari masing masing anggota | 240 | Tersusunnya bahan bahan untukNHA |
| | Menyusun draft Naskah Hasil Pemeriksaan (NHA) | 14 | Tersedianya bahan dan data data KKA | 660 | Tersedianya Draf NHA |
| | Mereviu hasil Naskah Hasil Pemeriksaan (NHA). | 15 | Adanya Draf NHA dan Peraturanyang diperlukan | 330 | Adanya catatan catatan terhadap Draf NHA |
| 16 | Menetapkan Naskah Hasil Pemeriksaan (NHA). | | Adanya Draf NHA yang sudah direviu | 330 | Terbitnya NHA |
| | Melakukan konfirmasi Naskah Hasil Pemeriksaan (NHA) ke obrik. | 17 | Adanya NHAdan data data yang di erlukan | 330 | Adanyatanggapan atau konfirmasi dari obrik |
| 18 | Tanggapan Naskah Hasil Pemeriksaan (NHA) dari obrik. | | Adanya NHAyang disampaikan oleh Tim Pemeriksa | 660 | Adanyatanggapan tertulis dari obrik |
| | Menyusun draft Laporan Hasil Pemeriksaan (LHA). | 19 | Adanya NHAyang sudah dikonfirmasi | 330 | Tersusunnya Draf LHA |
| | Mereviu Laporan Hasil Pemeriksaan (LHA). | 20 | Adanya Draf LHA dan data data yang di erlukan | 330 | Adanya LHPyang sudah direviu |
| | Melakukan Penetapan dan penomoran Laporan Hasil Pemeriksaan (LHA). | 21 | LHA Final | 330 | LHA yang sudah ditanda tangani Ins ektur |
| | | | | 6600 | |


f.

## PENYELENGGARAAN PEMEERIKSAAN/AUDIT DENGAN TUJUAN TERTENTU ATAS PENGADUAN MASYARAKAT, PERINTAH LANGSUNG OLEH KEPALA DAERAH DAN REKOMENDASI BPK-RI PERWAKILAN PROVINSI SULTRA

'

J


## PENULI~r1.N STANDARD OPERATING PROCEDO""'£S (SOP) INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWE UTARA

## PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA INSPEKTORAT

## SUB BAGIAN PERENCANAAN

Penyelenggaraan Pemeriksaan/ Audit dengan Tujuan Tertentu

NamaSOP

Ins ektur

Desember 2016

Tangal

Efektif

Tan al Revisi

NomorSOP

Desember 2016

Tanggal

Pembuatan

2016

Disahkan Oleh

| DasarHukum | Kualifikasi Pelaksana |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8. Kebijakan Pengawasan Tahunan 9. Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) 10. Peratutan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 11. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Per. Mendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 12. PP Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Laporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah 13. Permendagri Nomor 71 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan di lingkungan Kemendagri dan Pemda Tahun 2016 14. Permendagri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2017 | 1. Minimal Sarjana (Sl) 2. Bersertifikat Pembentukan Auditor Ahli 3. Menguasai Pengoperasian Komputer |
| KeterkaitanSOP | Peralatan/Perlengkapan |
| 1. Penyelenggaraan Pemeriksaan Tahunan 2. Pencapaian Target Pemeriksaan Obyek Potensial | 1. Komputer 2. DPA 3. RAB/Dokumen Kontrak/SPJ 4. Pedoman Pelaksanaan Kegiatan/Petunjuk Teknis |
| Peringatan | PencatatandanPendataan |
| Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan bedampak tidak tercapainya Target Pemeriksaan Tahunan dan meningkatnya penyalahunaan/penyimpangan atas pengelolaan aspek pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, pengelolaan keuangan, pengelolaan sarana dan prasarana | |
| Jika SOP ini dilaksanakan akan berdampak tercapainya target Pemeriksaan Tahunan dan menurunnya tingkat penyalahgunaan /penyimpanagn atas pengelolaan aspek pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, pengelolaan keuangan, pengelolaan sarana dan prasarana | |










| | | PELAK SANA | PELAK SANA | PELAK SANA | PELAK SANA | MUTU BAKU | MUTU BAKU | MUTU BAKU | MUTU BAKU | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No. | AKTIVITAS | Tim Pemeriksa | Obrik | Sub. Bag. Evaluasi & Pelaporan | Sekretaris | lnspektur | Persyaratan | Waktu ( Menit) | Output | Ket. |
| ·::;f-Jf IYt/::~·:.·-, ii\,/r>ir: r .. '.'.t;.o>?)::? ·\::. ;\:: •. :_: :,{f:i.':c?:./ -:i./:\'.. ::.•:· .· ... . . "' .·~.:':'\· .•:·, ::. _i · .. {·p:\/·'J:'. I • •. ';))3-';:..'\;, ·... •':)7:;;:\-'' ·' ·.. ····:·:·>:·.-.cc .,J:j> './\.tiQ.tf/.· <f.,:;;;;\x.)::.\tf:-:).~,:)\:::./\: c'.;})t'.:'- ,. "._.,·:.:-.. . ... ·. .: :::::// ,,Y-'.·::r:--::~. . ... ·,; :-, .·' | ·::;f-Jf IYt/::~·:.·-, ii\,/r>ir: r .. '.'.t;.o>?)::? ·\::. ;\:: •. :_: :,{f:i.':c?:./ -:i./:\'.. ::.•:· .· ... . . "' .·~.:':'\· .•:·, ::. _i · .. {·p:\/·'J:'. I • •. ';))3-';:..'\;, ·... •':)7:;;:\-'' ·' ·.. ····:·:·>:·.-.cc .,J:j> './\.tiQ.tf/.· <f.,:;;;;\x.)::.\tf:-:).~,:)\:::./\: c'.;})t'.:'- ,. "._.,·:.:-.. . ... ·. .: :::::// ,,Y-'.·::r:--::~. . ... ·,; :-, .·' | ·::;f-Jf IYt/::~·:.·-, ii\,/r>ir: r .. '.'.t;.o>?)::? ·\::. ;\:: •. :_: :,{f:i.':c?:./ -:i./:\'.. ::.•:· .· ... . . "' .·~.:':'\· .•:·, ::. _i · .. {·p:\/·'J:'. I • •. ';))3-';:..'\;, ·... •':)7:;;:\-'' ·' ·.. ····:·:·>:·.-.cc .,J:j> './\.tiQ.tf/.· <f.,:;;;;\x.)::.\tf:-:).~,:)\:::./\: c'.;})t'.:'- ,. "._.,·:.:-.. . ... ·. .: :::::// ,,Y-'.·::r:--::~. . ... ·,; :-, .·' | ·::;f-Jf IYt/::~·:.·-, ii\,/r>ir: r .. '.'.t;.o>?)::? ·\::. ;\:: •. :_: :,{f:i.':c?:./ -:i./:\'.. ::.•:· .· ... . . "' .·~.:':'\· .•:·, ::. _i · .. {·p:\/·'J:'. I • •. ';))3-';:..'\;, ·... •':)7:;;:\-'' ·' ·.. ····:·:·>:·.-.cc .,J:j> './\.tiQ.tf/.· <f.,:;;;;\x.)::.\tf:-:).~,:)\:::./\: c'.;})t'.:'- ,. "._.,·:.:-.. . ... ·. .: :::::// ,,Y-'.·::r:--::~. . ... ·,; :-, .·' | ·::;f-Jf IYt/::~·:.·-, ii\,/r>ir: r .. '.'.t;.o>?)::? ·\::. ;\:: •. :_: :,{f:i.':c?:./ -:i./:\'.. ::.•:· .· ... . . "' .·~.:':'\· .•:·, ::. _i · .. {·p:\/·'J:'. I • •. ';))3-';:..'\;, ·... •':)7:;;:\-'' ·' ·.. ····:·:·>:·.-.cc .,J:j> './\.tiQ.tf/.· <f.,:;;;;\x.)::.\tf:-:).~,:)\:::./\: c'.;})t'.:'- ,. "._.,·:.:-.. . ... ·. .: :::::// ,,Y-'.·::r:--::~. . ... ·,; :-, .·' | ·::;f-Jf IYt/::~·:.·-, ii\,/r>ir: r .. '.'.t;.o>?)::? ·\::. ;\:: •. :_: :,{f:i.':c?:./ -:i./:\'.. ::.•:· .· ... . . "' .·~.:':'\· .•:·, ::. _i · .. {·p:\/·'J:'. I • •. ';))3-';:..'\;, ·... •':)7:;;:\-'' ·' ·.. ····:·:·>:·.-.cc .,J:j> './\.tiQ.tf/.· <f.,:;;;;\x.)::.\tf:-:).~,:)\:::./\: c'.;})t'.:'- ,. "._.,·:.:-.. . ... ·. .: :::::// ,,Y-'.·::r:--::~. . ... ·,; :-, .·' | ·::;f-Jf IYt/::~·:.·-, ii\,/r>ir: r .. '.'.t;.o>?)::? ·\::. ;\:: •. :_: :,{f:i.':c?:./ -:i./:\'.. ::.•:· .· ... . . "' .·~.:':'\· .•:·, ::. _i · .. {·p:\/·'J:'. I • •. ';))3-';:..'\;, ·... •':)7:;;:\-'' ·' ·.. ····:·:·>:·.-.cc .,J:j> './\.tiQ.tf/.· <f.,:;;;;\x.)::.\tf:-:).~,:)\:::./\: c'.;})t'.:'- ,. "._.,·:.:-.. . ... ·. .: :::::// ,,Y-'.·::r:--::~. . ... ·,; :-, .·' | ·::;f-Jf IYt/::~·:.·-, ii\,/r>ir: r .. '.'.t;.o>?)::? ·\::. ;\:: •. :_: :,{f:i.':c?:./ -:i./:\'.. ::.•:· .· ... . . "' .·~.:':'\· .•:·, ::. _i · .. {·p:\/·'J:'. I • •. ';))3-';:..'\;, ·... •':)7:;;:\-'' ·' ·.. ····:·:·>:·.-.cc .,J:j> './\.tiQ.tf/.· <f.,:;;;;\x.)::.\tf:-:).~,:)\:::./\: c'.;})t'.:'- ,. "._.,·:.:-.. . ... ·. .: :::::// ,,Y-'.·::r:--::~. . ... ·,; :-, .·' | ·::;f-Jf IYt/::~·:.·-, ii\,/r>ir: r .. '.'.t;.o>?)::? ·\::. ;\:: •. :_: :,{f:i.':c?:./ -:i./:\'.. ::.•:· .· ... . . "' .·~.:':'\· .•:·, ::. _i · .. {·p:\/·'J:'. I • •. ';))3-';:..'\;, ·... •':)7:;;:\-'' ·' ·.. ····:·:·>:·.-.cc .,J:j> './\.tiQ.tf/.· <f.,:;;;;\x.)::.\tf:-:).~,:)\:::./\: c'.;})t'.:'- ,. "._.,·:.:-.. . ... ·. .: :::::// ,,Y-'.·::r:--::~. . ... ·,; :-, .·' | ·::;f-Jf IYt/::~·:.·-, ii\,/r>ir: r .. '.'.t;.o>?)::? ·\::. ;\:: •. :_: :,{f:i.':c?:./ -:i./:\'.. ::.•:· .· ... . . "' .·~.:':'\· .•:·, ::. _i · .. {·p:\/·'J:'. I • •. ';))3-';:..'\;, ·... •':)7:;;:\-'' ·' ·.. ····:·:·>:·.-.cc .,J:j> './\.tiQ.tf/.· <f.,:;;;;\x.)::.\tf:-:).~,:)\:::./\: c'.;})t'.:'- ,. "._.,·:.:-.. . ... ·. .: :::::// ,,Y-'.·::r:--::~. . ... ·,; :-, .·' | ·::;f-Jf IYt/::~·:.·-, ii\,/r>ir: r .. '.'.t;.o>?)::? ·\::. ;\:: •. :_: :,{f:i.':c?:./ -:i./:\'.. ::.•:· .· ... . . "' .·~.:':'\· .•:·, ::. _i · .. {·p:\/·'J:'. I • •. ';))3-';:..'\;, ·... •':)7:;;:\-'' ·' ·.. ····:·:·>:·.-.cc .,J:j> './\.tiQ.tf/.· <f.,:;;;;\x.)::.\tf:-:).~,:)\:::./\: c'.;})t'.:'- ,. "._.,·:.:-.. . ... ·. .: :::::// ,,Y-'.·::r:--::~. . ... ·,; :-, .·' |
| 1 | Menerima Surat Perintah Tugas (SPT) dari Bupati Konawe Utara. | t\l'ft•• ::t:Jt)f) . | | | | | Adanya Surat PerintahTugas (SPT) | 30 | SPTyang sudah ditanda tangani | |
| 2 | Mengadakan rapat pembagian tugas anggota tim | 'W' fP,.}WIJ ,;.-.,.:;:~~@1~.fr:.~..',,~, .. | | | | | Adanya SPT,bahan dan anggotaTim | 120 | Adanya pembagian tugas yang jelas | |
| 3 | Mengumpulkan data -data, menganalisa/mengidentifikasi serta menelaah dokumen laporan yang berkaitan dengan Audit/pemeriksaan. | , I ({~i~ $.~";.-<;~ ... it~?~<;! | | | | | Adanya bahan, peralatandan sistem pengumpulandata | 660 | Tersedianya bahan dan data data obrik | |
| 4 | Menyusun Program Kerja Pemeriksaan (PKP) | ,, ;~i:;;;; ~-.~;· - ,. ~. | [Ill~ >:-~- ... ~. | | | | Adanya data data obrik yangjelas | 150 | Tersusunnya Program Kerja Pemeriksaan. | |
| 5 | Melakukan survey pendahuluan (Permintaan data yang mencakup aspek : Tupoksi, SDM, Pengelolaan Keuangan, Pengelolaan Sarana dan Prasarana) | ·- - | | | | | Adanya bahan, peralatan dan sistem pengumpulandata | 660 | Terkumpulnya bahan dan data data obrik | |
| 6 | Melakukan pengujian terhadap data-data. | .., -~ ':'i-:f'?·~·--~ ~ . .,,, .· .. | | | | | Tersedianya aturan aturan yang diperlukan | 150 | Adanya catatan catatan yang berkaitan dengan obrik | |
| 7 | Menyimpulkan hasil pengujian oleh Tim. | , I - ·~, ~ ',,. i,i',,.;W4, | | | | | Tersedianya bahan dan data data yang telah diuji | 120 | Adanya kesimpulan awal terhadap obrik | |
| 8 | Melakukan pengujian Sistem Pengendalian Manajemen(SPM) dengan : menggunakanICQ (Internal Control Quisioner)/Flow Chart /Narasi. | , I | | | | | Tersedianya aturan aturan yang diperlukan | 120 | Adanya catatan catatan yang berkaitan dengan obrik | |
| 9 | Menyimpulkan hasil pengujian Sistem Pengendalian Manajemen (SPM) oleh masing-masing anggota tim. | " -~- ~- .• _-p,-~,4- ~ : | | | | | Adanya dokumen pemeriksaan | 150 | Terbitnya KKA | |
| 10 | Tim Pemeriksa mereviu hasii pengujian. | w -~111 .o.:.1 ·.-~-».'>!.ff.~~- | | | | | Adanya dokumen pemeriksaanyang sudah diuji | 330 | Adanya KKAyang sudah direviu | |










| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|--------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------|------|
| 11 | Melakukan pemeriksaan lanjutan/pengujian substantive. | | | | Adanyacatatan catatanyang perlu dikonfirmasi | 330 | Adanya catatan catatan dan penjelasan terkait dengan hal yang dikonfirmasi | |
| 12 | Melakukan pengumpulan hasil pemeriksaan dari masing-masing anggota tim dan menuangkan dalam Kertas Kerja Pemeriksaan KKA. | | | | Adanya KKP(Kertas Kerja Pemeriksaan) dari masing masing anggotaTim | 240 | Terkumpulnya KKAdari masing masing anggota Tim | |
| 13 | Melakukan pemberkasan Kertas Kerja Audit (KKA) dari masing- masin an ota tim. | | | | Adanya KKPdari masing masing an ota | 240 | Tersusunnya bahan bahan untuk NHA | |
| 14 | Menyusun draft Naskah Hasil Pemeriksaan (NHA) | | | | Tersedianya bahan dan data data KKP | 660 | Tersedianya DrafNHA | |
| 15 | Mereviu hasil Naskah Hasil Pemeriksaan (NHA). | | | | Adanya Draf NHP dan Peraturanyang di erlukan | 330 | Adanya catatan catatan terhadap OrafNHA | |
| 16 | Menetapkan Naskah Hasil Pemeriksaan (NHA). | | | | Adanya Draf NHP yang sudah direviu | 330 | Terbitnya NHA | |
| 17 | Melakukan konfirmasi Naskah Hasil Pemeriksaan (NHA) ke obrik. | | | | Adanya NHPdan data data yang diperlukan | 330 | Adanya tanggapan atau konfirmasi dari obrik | |
| 18 | Tanggapan Naskah Hasil Pemeriksaan (NHA) dari obrik. | | | | Adanya NHPyang disampaikan oleh Tim Pemeriksa | 660 | Adanyatanggapan tertulis dari obrik | |
| 19 | Menyusun draft Laporan Hasil Pemeriksaan (LHA). | | | | Adanya NHPyang sudah dikonfirmasi | 330 | Tersusunnya DrafLHA | |
| 20 | Mereviu Laporan Hasil Pemeriksaan (LHA). | | | | Adanya Draf LHPdan data d