Unknown Unknown Nomor 32. Tahun 2018 tentang GERAKANMASYARAKAT HIDUP SEHAT (GERMAS) DALAMKABUPATENMUSIBANYUASIN DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA BUPATIMUSI BANYUASIN, - a. bahwa dalam rangka mendukung program prioritas nasional bidang kesehatan, salah satunya yaitu Promotif dan Preventif melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat berupa peningkatan lingkungan sehat, pernahaman hidup sehat dan konsumsi pangan sehat; - b. bahwa untuk menginternalisasi .program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat melalui kegiatan Lintas Program dan Lintas Sektor dalam dokumen perencanaan pembangunan (RPJMD/RKPD) dan Dokumen Penganggaran (APBD)mulai tahun 2018; - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu (berlaku Unknown)
Pembukaan
Mengingat
BUPATI MUSI BANYUASIN PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURANBUPATIMUSI BANYU ASIN NOMOR 32. TAHUN2017
TENTANG
GERAKANMASYARAKAT HIDUP SEHAT (GERMAS) DALAMKABUPATENMUSIBANYUASIN
DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA
BUPATIMUSI BANYUASIN,
- a. bahwa dalam rangka mendukung program prioritas nasional bidang kesehatan, salah satunya yaitu Promotif dan Preventif melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat berupa peningkatan lingkungan sehat, pernahaman hidup sehat dan konsumsi pangan sehat;
- b. bahwa untuk menginternalisasi .program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat melalui kegiatan Lintas Program dan Lintas Sektor dalam dokumen perencanaan pembangunan (RPJMD/RKPD) dan Dokumen Penganggaran (APBD)mulai tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)dalam Kabupaten Musi Banyuasin.
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No.4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No.6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nornor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor);
5. Peraturan Presiden Nomor 42 tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/ Menkes / Per/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Tahun 2011 Nomor 755); Negara Republik Indonesia
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Pembinaan Pos Kesehatan Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 163);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 193);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1110);
11. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 25 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaga Daerah Kabupaten Musi BanyuasinTahun 2016 Nomor 9);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 11 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaga Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 11);
14. Peraturan Bupati Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 59 Tahun 2016 tentang susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 69).
MEMUTUSKAN:
Menetapkan TENTANG GERAKAN MASYARAKAT MUSI
PERATURI\N BUPATI HIDUP SEHAT (GERMAS) DALAM KABUPATEN BANYUASIN.
BABI KETENTUANUMUM
Bagian Kesatu Pengertian, Definisi dan Istilah
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
3. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas .Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin.
6. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat OPD adalah Organisai Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
7. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang selanjutnya disingkat GERMAS.adalah suatu tindakan yang sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup.
8. Kawasan Tanpa Rokok yangselanjutnya disingkat KTRadalah kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan tanpa asap rokok.
Bagian Kedua Tujuan GERMAS
Pasal 2
- (1) meningkatkan pengetahuan, kesadaran, kemauan dan kemampuan lingkungan hidup sehat bagi setiap orang dalam hidup yang sehat agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal melalui terciptanya prilaku hidup sehat.
2. (2)meningkatkan peran OPD dalam GERMAS sesuai dengan tugas pokok dan kewenangannya.
BABII
TUGASPOKOK,FUNGSIDANKEWENANGAN OPDKABUPATEN MUSIBANYUASIN DALAM GERAKANMASYARAKAT HIDUPSEHAT
Pasal 3
Gerakan masyarakat hidup sehat diwujudkan melalui :
- a. peningkatan edukasi hidup sehat;
- b. peningkatan kualitas lingkungan;
- c. peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;
- d. penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
- e. peningkatan prilaku hidup sehat; dan .
- f. peningkatan aktivitas fisiko
Pasal 4
Setiap instansi pemerintah, swasta, perguruan tinggi, masyarakat, keluarga dan individu berkewajiban melaksanakan GERMASsebagaimana dimaksud dalarn Pasal 3.
Dinas Kesehatan berperan dalam :
- a. melaksanakan kampanye GERMAS serta meningkatkan advokasi dan pembinaan wilayah dalam penerapan KTR;
- b. meningkatkan pendidikan mengenai gizi seimbang dan pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif serta aktivitas fisik; dan
- c. meningkatkan pelaksanaan deteksi dini penyakit pada masyarakat dengan melibatkan peran sertadinas instansi disesuaikan dengan yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin.
Pasal 6
Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata berperan a. meningkatkan kampanye gemar beroJahraga;
dalam :
- b. memfasilitasi penyelenggaraan olahraga masyarakat; dan
- c. meningkatkan penyediaan fasilitas olahraga masyarakat.
Pasal 7
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berperan dalam :
- a. meningkatkan kegiatan Usaha . Kesehatan Sekolah (UKS), mendorong sekolah untuk menerapkan KTR dan Sekolah Ramah Anak;
- b. meningkatkan kegiatan aktivitas fisik/olahraga di sekolah dan satuan pendidikan secara eksternal dan ekstrakulikuler serta penyediaan sarana sanitasi sekolah; dan
- c. meningkatkan pendidikan keluarga untuk hidup sehat.
Pasal 8
Kantor Departemen Agama berperan dalam:
- a. melaksanakan bimbingan kesehatan pranikah untuk mendorong perilaku hidup sehat dan peningkatan status gizi calon pengantin serta mendorong pelaksanaan kegiatan rumah ibadah bersih dan sehat;
- b. memperkuat fungsi Pos Kesehatan Pesantren dan Upaya Kesehatan Madrasah dan mendorong madrasah sebagai KTRdan Madrasah Ramah Anak; dan
- c. meningkatkan kegiatan aktivitas fisikj olahraga di macirasah dan penyediaan sarana sanitasi madrasah.
Pasal 9
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Pariwisata berperan da1am :
- a. meningkatkan produksi buah, sayur dan tanarnan obat dalarn negeri;
- b. mendorong pemanfaatan pekarangan rumah untuk menanarn buah, sayur, dan tanaman obat.
Pasall0
Dinas Ketahanan Pangan berperan dalarn :
- a. melaksanakan pengawasan kearnanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan (PAST)yang tidak memiliki kandungan pestisida berbahaya;
- b. Mendorong optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan untuk hidup sehat; dan
- c. Melaksanakan pengawasan daging yang arnan, sehat, utuh dan halal.
Pasa111
Dinas Perikanan berperan dalam :
- a. meningkatkan dan memperluas pe1aksanaan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) pada masyarakat; dan
mengawasi mutu dan kearnanan hasil perikanan.
Pasa112
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Berperan Dalarn :
- a. memfasilitasi penyediaan sarana aktivitas fisik pada kawasan permukiman dan sarana fasilitas umum;
- b. mendorong dan memfasilitasi pemerintah kabupaten Zkota untuk menyediakan ruang terbuka hijau publik yang memadai di wilayahnya; dan
- c. memfasilitasi penyediaan air bersih dan sanitasi dasar pada fasilitas umum dan kawasan permukiman.
Pasal 13
Dinas Perhubungan berperan dalam :
- a. mendorong penataan sarana dan fasilitas perhubungan yang aman dan nyaman bagi pejalan kaki dan pesepeda;
- b. mendorong konektivitas antarmoda transportasi massal termasuk penyediaan "park and ride' untuk meningkatkan aktivitas fisik masyarakat;
- c. mendorong pemerintah kabupatenjkota menyelenggarakan Car Free Day. untuk
Pasal 14
Dinas Komunikasi dan Informatika berperan dalam :
- a. melakukan diseminasi informasi layanan masyarakat terkait pola hidup bersih dan sehat;
- b. melakukan kerjasama dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk pengawasan terhadap iklanjtayangan yang tidak mendukung GERMAS;dan
- c. rnendorong media penyiaran dan media massa lainnya untuk memasyarakatkan GERMAS.
Pasal 15
Dinas Lingkungan Hidup berperan dalam :
- a. mengendalikan pencemaran air dan udara;
- b. mendorong penghapusan penggunaan bahan bekas tambang dan bahan berbahaya di lokasi penambangan yang berdampak pada kesehatan;
- c. mendorong masyarakat .untuk membangun dan mernanfaatkan bank sampah untuk mengurangi timbulan sampah; dan
- d. mendorong kemitraan lingkungan dan peran serta masyarakat da1am menjaga kualitas lingkungan.
Dinas Perdagangan dan Perindustrian berperan dalam :
- a. meningkatkan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan produk tembakau, mmuman beralkohol, dan bahan berbahaya yang senng disalahgunakan dalam pangan;
- b. meningkatkan nromosi makanan dan mmuman sehat termasuk sayur dan buah produksi dalam negeri;
- c. meningkatkan pengawasan bahan baku, bahan substitusi dan proses produksi dibidang industri;
- d. meningkatkan kualitas dan desain produk pangan yang sehat untuk dikonsumsi; dan
- e. me1akukan penataan terhadap pengembangan sentra industri kecil dan menengah di wilayah provinsi.
- f. menjamin keamanan dan mutu pangan olahan yg beredar dimaSYTarakat;dan
- g. memperkuat dan memperluas pengawasan dan intervensi keamanan pangan jajanan anak sekolah (PJAS).
Pasal 17
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah berperan ,dalam :
- a. melakukan kajian peningkatan pajak produk tembakau; dan
- b. melakukan kajian kemungkinan adanya skema insentif bagi daerah yang melaksanakan GERMAS.
Pasal 18
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Berperan Dalammemfasilitasi penyusunan dan penyediaan anggaran pada OPDterkait untuk melaksanakan kegiatan GERMAS.
Pasal 19
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi berperan dalam :
- a. mendorong dan memfasilitasi perusahaan untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatarr/ deteksi dini penyakit pada pekerja;
- b. mendorong dan memfasilitasi perusahaan untuk menyediakan sarana ruang menyusui, melaksanakan kegiatan olahraga di tempat kerja, dan menerapkan KTR;dan
- c. mendorong dan memfasilitasi pelaksanaan perilaku hidup bersih dan sehat di unit pemukiman transmigrasi.
Pasal 20
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berperan dalam :
- a. melakukan promosi untuk menggerakkan partisipasi kaum perempuan dalam upaya deteksi dini faktor risiko penyakit tidak menular (PTM);dan
- b. meningkatkan komunikasi, informasi dan edukasi GERMAS bagi keluarga, perempuan, dan anak.
Pasa121
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berperan dalam:
- a. melaksanakan koordinasi perencanaan GERMAS;
- b. menyusun pedoman pelaksanaan dan indikator keberhasilan GERMAS;
- c. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Peratura Bupati ini kepada seluruh OPD, Kabupaten/Kota dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali; dan
- d. melaporkan hasil pelaksanaan GERMAS kepada Bupati minimal 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan sebagai bahan laporan kepada Menteri Dalam Negeri.
Pasal 22
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) berperan dalam meningkatkan pelayanan promotif dan preventif utk peserta JKN termasuk upaya pencegahan sekunder dan deteksi dini penyakit
BABIII
PERENCANAAN DANPENGANGGARAN GERAKANMASYARAKAT HIDUPSEHAT
Pasal 23
- (1) Setiap OPD terkait menyusun perencanaan dan penganggaran untuk mendukung GERMAS sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
2. (2)Penyusunan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Bappeda.
3. (3)Penganggaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat bersumber dari APBN, APBDdan/ atau sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundangundangan.
BABIV MONITORING,EVALUASIDANPELAPORAN
Pasa124
- (1) Bupati melalui Sekretaris Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan GERMAS di wilayah Kabupaten.
2. (2)Dalam rangka pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan GERMASdilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
3. (3)Dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dibentuk tim yang ditunjuk oleh Bupati.
- (4) Setiap OPD Kabupaten Muba menyampaikan laporan pelaksanaan Germas di Lingkungannya kepada Bupati melalui Bappeda, selanjutnya· Bappeda merekapitulasi laporan tersebut untuk disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri.
- (5) Evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada Indikator keberhasilan pelaksanaan GERMASyang ditetapkan lebihlanjut dengan keputusan Bupati
BABV
KETENTUAN PENUTUP
Pasa125
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalan Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Penetapan: Ditetapkan di Sekayu /pada tanggal l'.? ')U ~ "17. 1 BUPAT1MUS1BANYUAS1Nr ~\~~ !. H. 0001 REZA ALEX NOERD1N

Penetapan: Diundangkan di Sekayu pada tanggal 1.0 :)uL1 2017 Plt. SEKRET S DAERAH KABUPATE [US1BANYUASIN, BERITA O}\ERAH ~,\BUPATEN MUSI BANYUASINTAHUN 2017 NOMOR 32- Nomor Lamp Perihal 180! ;;) Nlll'20 17 1 (satu) Berkas

Penandatangan: Peraturan Bupati Musi Banyuasin Kepada Yth.

Penandatangan: Bapak Bupati Musi Banyuasin Melalui

Penandatangan: Sekretaris Daerah Kab. Muba di- Sekayu ## Sehubungan deng.m :

Penandatangan: - ] . Surat Kepala Dill as Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : 44011 724!KES(21) I:, perihal Mohon Penetapan Rancangan Peraturan Bupati tentang 'Ueraka..'1 Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) Dalam Kabupaten Musi Banyuasin. 2. Rancangan Peraturan BUP3ti tersebut di atas telah dibahas oleh BagianTlukum Sekretariat Daerah bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin

Penandatangan: 3. Mohon kepada Bapak Bupati Musi Banyuasin agar dapat menandatangani RanC3.11 f, an Peraturan Bupati tersebut di atas. Demikian untu c dimaklumi, atas perhatian Baoak diucapkan terima kasih. MBINA TK. I , 19660302 198703 1 006

Penandatangan: KEPALA BAGIX KUKUM Sekayu, ~?o Agustus 2017 ## DAFT AR HADI R

Penandatangan: ## PEMBAH/l,SAN RANCANGAN PERATURA.N DAERAHI PERATURAN/KEPUTUSAN BUPATI MUSI 8ANYUASIN INSTANSI HARIJ TANGGAL RAPERBUP/IU!Pf!UP : :.lU/'i1AT J;LI:J Agustus 2017 .. | NO. | NAMALENG | | |-------|---------------------------|-----| | 1. | -- H. Yudi Herzandi, S | | | 2. | | | | 3. | C;t-\l\('<), ~ 1\.\:\Yl , | | | 4· | (\l0'YtA~TO I S'~ | f-~ | | | I | | * MOHON DIISI HURUF C£TAKI SALOK * KOLOM .lADATAh DUS! LENGKAP Catatan: Sekayu,2 &gt; Agustus 2017 f&lt;ABAG ~~~M SHD&gt;;Z;; H.. ERZANDI, SH. MH. IA .. · PE~~K.I f)I-fP.1966030? 198703 1 006 / / . . BERITA ACARA Nomor: 188.451 JjJ-=t NIII/2017

Verifikasi: Pada hari ini jUMAT Tanggal .9&gt; Bulan AGutna- tahun Dua Ribu Tujuh Belas ( d&gt; - e -2017) bertempat di Kanter Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, masing-masing yang bertanda tangan dibawah ini : ## I. BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH 1. H. Yudi Herzandi, SH, MH 2. 3. ## II. DINAS INSTANSI :

Penandatangan: Kepala Bagian Hukum 1. v'/ 2. 3. 4.

Penandatangan: Berdasarkan ketentuan Pasal 115 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nemer 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Preduk Hukum Daerah, telah melakukan pembahasan terhadap : Dengan hasil pembahasan sebagai berikut :

Penandatangan: - a. Bahwa pembentukan Rancangan Keputusan Bupati sebagaimana tersebut di atas, telah dibahas dan sesuai clengan ketentuan pembentukan preduk hukum sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Preduk Hukum Daerah dan. . . . . . . .'. . . . . . . . . . ... - " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Penandatangan: - b. Bahwa substansi rnateri Rancangan Keputusan Bupati sebagaimana terse but di atas, telah selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian berita acara ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Sekayu, tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas , ## BAGIAN HUKUM SETDA KAB. MUBA Kesimpulan : 1. H. Yudi Herzandi, SH, MH 2. ( ) ( ) OIKA-&lt;:; ... ~6~t1ATAt'{ '. 1. YAl:tm. I 5·6. I ?;~~ \Y\: ~H 2. ~ll~~~f no/'. 3. 4. ) ( .. ~ ) ( ) ( ) ## , ' , PEMERINTAHJ&lt;A~UPATEN MUSI BANYUASIN BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH Jalan Kolonel Wahid Udin No.2S7 Sekayu, Provinsi Sumatera Selatan Telepon : (0714) 321 013, Faksimile : (0714) 322447, Kode Pas 30711 E-mail: hukum.setdamuba@gmaiJ.com - Website: jdih.mubakab.goJd ## PEMERlNTAH KABUPATEN MUSI BA~YlJASIN SEKRETARIAT DAERAH ## BAGIAN HUKUM\_ ## LEMBARDISPOSISI ----=l ~ I \ 1 i l I =~~;:;~i~-.i-·~l | ~UAATDARI-~-~ | DfNIcE> /C~b· !nUS" . | |----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------| | I~::'AI'GGAL SURAT \ | 1(, AGU<,"=,_s ;JO~1- | | l~~~~_~~u~J~~~ | ~__ jJjo I fJ-~!Lj~~-/l9i---_-_-------- | | rP'::f<l.H=~ .__~ | ._._jL~ ~..!:<M~.!'",.y~p.[1""-~_f'lDUL 1m A~~ +-~~~_r- | | A~_~~J~~~?~OR | -------1 | | !!,NGG~L_O~~t;\~ | ~_ MUs.ru l -1~ | | \ I Ji\r·1 ! | ~~' XJ Wf& | | DrrERusi0\N KEPADA-:--I : i \'4 KPSU'oP\G uu III ~ASU8ACi BAN!~Ur-1 1 0 KASUSAG DOKKUM | IS1 DISPOsISI (SA~~N : ----------------------l i-I I i; /<<J ~ . .. I | | \2:J\NGGAL ~~RIM~_ | | | ~A~~ 1 | _ | | an ERU~~ KfpAD~ oW. L | I r | ## PEMERINTAH KABUPATEN M'USI BANYUASIN DINAS KESEHATAN JL KDL WAHID (JOIN LK. VII NO.230 S&amp;kayu- 30711 Telp. (0714) 321047 - 322416 ## NOTADINAS

Penandatangan: Kepada : Yth. Bapak Bupati Musi Banyuasin melalui Sekretaris Daerah Dari Nomor Tanggal Sifat
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran

Hal

: Kepala Dinas Kabupaten Musi Banyuasin

: 440/ r7~fKES/2017

: 16 Agustus 2017

: Biasa

: 1 (satu) Berkas

: Mohon Penetapan Rancangan Peraturan dan Keputusan Bupati Musi Banyuasin

Berdasarkan ketentuan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 440/2797/Sj tentang Dukungan Kemendagri Terhadap Implementasi Inpres Nomor : 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS). Bersama ini disampaikan kepada Bapak, RancanganPeraturan dan Keputusan Bupati yang telah dibahas oleh Dinas Kesehatan dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah (berita acaraterlampir), sebagaiberikut :

1. RancanganGerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS). (terlampir)

Selanjutnya mohon perkenan untuk ditetapkan menjadi Keputusan Bupati. Demikian atas perhatian Bapakdiucapkan terima kasih.