PERATURAN DAERAH KABUPATEN MA Nomor 16 Tahun 2016 tentang PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH (berlaku 7 November 2016)
Pembukaan
Menimbang
:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 212 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25) jo. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASAMAN dan
BUPATI PASAMAN
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pasaman.
1. Kabupaten adalah Kabupaten Pasaman.
3. Bupati adalah Bupati Pasaman.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Pasaman.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman.
6. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Pasaman.
8. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
7. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Pasaman.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Dalam menetapkan besaran dan susunan organisasi Perangkat Daerah, Pemerintah Daerah harus ## BAB II
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:
- a. Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe B;
- b. Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe B;
- c. Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat Tipe B;
- d. Dinas Daerah yang terdiri dari :
1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan bidang Kebudayaan;
3. Dinas Sosial Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial;
2. Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dan bidang
Pertanahan;
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan bidang Energi Sumber Daya Mineral;
5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
7. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
9. Dinas Pertanian Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian;
8. Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup, bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan bidang kehutanan;
10. Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perdagangan, bidang Perindustrian dan Bidang Tenaga Kerja;
12. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga, dan bidang Pariwisata;
11. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
13. Dinas Perhubungan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;
15. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
14. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta perlindungan masyarakat;
16. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kearsipan dan bidang Perpustakan;
18. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
17. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
19. Dinas Pangan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan;
20. Dinas Perikanan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perikanan;
- e. Badan Daerah, terdiri dari:
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe B melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan dan
Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan;
2. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe C melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian;
3. Badan Keuangan Daerah Tipe B melaksanakan fungsi penunjang keuangan;
- f. Kecamatan terdiri dari:
- b. Kecamatan Simpang Alahan Mati dengan Tipe A
- a. Kecamatan Tigo Nagari dengan Tipe A
- c. Kecamatan Bonjol dengan Tipe A
- e. Kecamatan Panti dengan Tipe A
- d. Kecamatan Lubuk Sikaping dengan Tipe A
- f. Kecamatan Dua Koto dengan Tipe A
- h. Kecamatan Rao Selatan dengan Tipe A
- g. Kecamatan Padang Gelugur dengan Tipe A
- i. Kecamatan Rao dengan Tipe A
- k. Kecamatan Mapat Tunggul dengan Tipe A
- j. Kecamatan Rao Utara dengan Tipe A
- l. Kecamatan Mapat Tunggul Selatan dengan Tipe A
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
Ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi dan tata kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
PEMBENTUKAN UPT
BAB III - PEMBENTUKAN UPT
Pasal 5
- (1) Pada Dinas Daerah dapat dibentuk UPT Dinas.
- (3) UPT Dinas dan UPT Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.
- (2) Pada Badan Daerah dapat dibentuk UPT Badan.
BAB III - PEMBENTUKAN UPT
Pasal 6
- (1) Selain UPT Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdapat UPT Dinas di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan Daerah.
- (2) Satuan pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal dan non formal.
BAB III - PEMBENTUKAN UPT
Pasal 7
- (1) Selain UPT Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terdapat UPT Dinas di bidang kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
- (2) Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 3 (tiga ) staf ahli;
BAB IV - STAF AHLI
Pasal 8
Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB V - KEPEGAWAIAN Pasal 9
Pasal 9
## KEPEGAWAIAN Pasal 9
BAB VI - KETENTUAN PERALIHAN Pasal 10
Pasal 10
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, UPT Dinas dan UPT Badan, Rumah Sakit Daerah dan Puskesmas yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang pembentukan UPT Dinas dan UPT Badan yang baru;
BAB VI - KETENTUAN PERALIHAN Pasal 10
Pasal 11
- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan;
- (3) Dalam hal Perangkat Daerah yang melaksanakan sub Urusan Pemerintahan bidang Bencana, yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya Perangkat Daerah baru yang melaksanakan sub urusan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Dalam hal perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana maksud pada ayat (1) tergabung dengan urusan pemerintahan umum, Perangkat Daerah tersebut hanya melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- (4) Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan Peraturan Perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
BAB VI - KETENTUAN PERALIHAN Pasal 10
Pasal 12
Perangkat Daerah yang melaksanakan sub urusan pemerintahan bidang bencana, yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tat kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya Perangkat Daerah baru yang melaksanakan sub urusan bencana sesuai dengan ketetentuan peraturan perundang-undangan.
KABUPATEN PASAMAN,
BAB VI - KETENTUAN PERALIHAN Pasal 10
Pasal 13
Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
BAB VI - KETENTUAN PERALIHAN Pasal 10
Pasal 14
Pada saat Peraturan Daerah ini, mulai berlaku :
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- a. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan; dan
BAB VI - KETENTUAN PERALIHAN Pasal 10
Pasal 15
Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan mulai tahun 2017.
BAB VI - KETENTUAN PERALIHAN Pasal 10
Pasal 16
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman.

Penetapan: Ditetapkan di Lubuk Sikaping pada tanggal 7 November 2016 BUPATI PASAMAN, dto

Penetapan: Diundangkan di Lubuk Sikaping pada tanggal 7 November 2016 SEKRETARIS DAERAH dto ## M. SALEH, SH, MM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2016 NOMOR 16 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN PROVINSI SUMATERA BARAT : (16 /2016)

Penandatangan: Salinan Sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM YUSUF LUBIS
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN Nomor 16 Tahun 2016
## TENTANG
## PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PASAMAN
## I. UMUM
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bertujuan antara lain mewujudkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
Hakekat dari Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah adalah membentuk wadah untuk melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan sesuai dengan urusan dalam kewenangan dan potensi yang dimiliki untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena fungsi pemerintahan sebagai regulator dalam sistem kenegaraan, maka lembaga perangkat daerah dapat dibentuk untuk melaksanakan tugas-tugas yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dengan mempertimbangkan berbagai aspek tersebut perlu dibentuk lembaga perangkat daerah yang secara spesifik melaksanakan tugas sesuai dengan kewenangannya.
Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan yang sangat signifikan terhadap pembentukan Perangkat Daerah, yakni dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (rightsizing) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di Kabupaten Pasaman, hal ini juga sejalan dengan prinsip penataan organisasi Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif, dan efisien.
Didalam pengelompokan organisasi Perangkat Daerah didasarkan pada konsepsi pembentukan organisasi yang terdiri atas 5 (lima) elemen, yaitu Kepala Daerah (strategic apex) , Sekretaris Daerah (middle line), Dinas Daerah (operating core) , Badan/ fungsi penunjang (technostructure), dan staf pendukung (supporting staf). Dinas Daerah merupakan pelaksana fungsi inti (operating core) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus sesuai bidang Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Badan Daerah melaksanakan fungsi penunjang (tecnostructure) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus untuk menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi inti (operating core)
Dasar utama pembentukan Perangkat Daerah, yaitu adanya Urusan
Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah yang terdiri atas urusan wajib dan urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, kepala Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana, dan unsur penunjang. Unsur staf diwadahi dalam Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD. Unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah diwadahi dalam dinas Daerah. Unsur pelaksana fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam bentuk Badan Daerah. Unsur penunjang yang khusus melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam inspektorat.
Peraturan Daerah ini menetapkan Perangkat Daerah dalam 3 (tiga) tipe, yang didasarkan pada perhitungan jumlah nilai variabel beban kerja. Variabel beban kerja terdiri dari variabel umum dan variabel teknis. Variabel umum, meliputi jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah anggaran pendapatan dan belanja Daerah dengan bobot sebesar 20% (dua puluh persen) dan variabel teknis yang merupakan beban utama dengan bobot sebesar 80% (delapan puluh persen). Pada tiap-tiap variabel, baik variabel umum maupun variabel teknis ditetapkan 5 (lima) kelas interval, dengan skala nilai dari 200 (dua ratus) sampai dengan 1.000 (seribu).
Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, agar kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi secara optimal. Oleh karena itu, Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar diwadahi dalam bentuk dinas utama minimal tipe C.
Pembinaan dan pengendalian Perangkat Daerah dalam Peraturan Daerah ini dimaksudkan dalam rangka penerapan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi antar Kabupaten/ Kota dan SKPD, sehingga semua SKPD taat asas dan taat norma dalam penataan kelembagaan Perangkat Daerah. Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat dapat membatalkan Perda tentang pembentukan Perangkat Daerah yang bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
## II. PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
. Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 2
. Huruf a Yang dimaksud dengan asas 'Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah' adalah Perangkat Daerah hanya dibentuk untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan Tugas Pembantuan. Yang dimaksud dengan asas 'intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah' adalah penentuan jumlah dan susunan Perangkat Daerah didasarkan pada volume beban tugas untuk melaksanakan suatu Urusan Pemerintahan atau volume beban tugas untuk mendukung dan menunjang pelaksanaan Urusan Pemerintahan. ## Huruf c Yang dimaksud dengan asas 'efisiensi' adalah pembentukan Perangkat Daerah ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh. ## Huruf d Yang dimaksud dengan asas 'efektivitas' adalah pembentukan Perangkat Daerah harus berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna. ## Huruf e Yang dimaksud dengan asas 'pembagian habis tugas' adalah pembentukan Perangkat Daerah yang membagi habis tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan kepada Perangkat Daerah dan tidak terdapat suatu tugas dan fungsi yang dibebankan pada lebih dari satu Perangkat Daerah. ## Huruf f Yang dimaksud dengan asas 'rentang kendali' adalah penentuan jumlah Perangkat Daerah dan jumlah unit kerja pada Perangkat Daerah didasarkan pada kemampuan pengendalian unit kerja bawahan. ## Huruf g Yang dimaksud dengan asas 'tata kerja yang jelas' adalah pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah mempunyai hubungan kerja yang jelas, baik vertikal maupun horizontal. ## Huruf h Yang dimaksud dengan asas 'fleksibilitas' adalah penentuan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah memberikan ruang untuk menampung tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.
PENJELASAN
Pasal 3
. Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 4
. Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 5
. Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 6
. Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 7
. Ayat (1) Cukup jelas. Yang dimaksud dengan 'unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional' adalah unit organisasi yang dipimpin oleh pejabat fungsional. Ayat (2) Cukup jelas. Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 8
. Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 9
. Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 10
. Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 11
. Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 12
. Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 13
. Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 14
. Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 15
. Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 16
. Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2016 NOMOR 16