Unknown Unknown Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, serta untuk meningkatkan im egritas Aparatur Sipil Negara dalam mencegah dan mernberantas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk melaporkan dan mengumumkan kekayaan sebelum dan setelah menjabat yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku; - b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a di atas dan untuk meningkatkan efektivitas dalam penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara serta komitmen Pemerintah Kabupaten Sintang dalam mewujudkan Penyelenggara Negara Yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka diperlukan pengaturan yang digunakan untuk melaporkan dan mengumumkan kekayaan sebelum dan setelah menjabat; c. bahwa ... (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 5 angka 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, serta untuk meningkatkan im egritas Aparatur Sipil Negara dalam mencegah dan mernberantas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk melaporkan dan mengumumkan kekayaan sebelum dan setelah menjabat yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a di atas dan untuk meningkatkan efektivitas dalam penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara serta komitmen Pemerintah Kabupaten Sintang dalam mewujudkan Penyelenggara Negara Yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka diperlukan pengaturan yang digunakan untuk melaporkan dan mengumumkan kekayaan sebelum dan setelah menjabat;
c. bahwa ...
Mengingat
..
- bahwa u t k nu · melaksanakan maksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas maka perlu ditetapkan Kewajiban p b . enyam paian Laporan Harta Kekayaan Penyelengg N ara egara dan Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pe · menntah Kabupaten Sintang dengan Peraturan Bupati. c.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun l 953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 1.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3851); 2
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3874); sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Reoublik Indonesia Tahun 2001 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Negara Republik Indonesia Tahun 2002 (Lembaran 7 Tambahan Lembaran Republik Nomor 13 ' Indonesia Nomor 4250);
I,,
5. Undang-Undahg Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Lembaran Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaram Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelengara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1999 tentang Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Tata Cara baran Negara Republik Indonesia Tahun Negara (Lem 126 Tambahan Lembaran Negara 1999 Nomor ' Nomor 3863); 13. Peraturan.-
.,
''
13. Peraturan p · . . emenntah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara P lak e sanaan Peran Serta Masyarakat dan Pem berian p h eng argaan Dalam Pencegahan dan Pemberanta Ti san mdak Pidana Korupsi {Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2000 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3995);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
16. Peraturan Pemerintah nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 ten tang . · 1 -Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara D1s1p m Tahun 2010 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara ' Nomor 5135);
I,'
20. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemeriksa Kekayaan Pen 1 . ye enggara Negara dan Sekretariat Jenderal Korn· · p ·k 1s1 emen sa Kekayaan Penyelenggara Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 192);
21. Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor : KEP.07 /IKPK/02/2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman Dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;
23. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/04/M.PAN/03/2008 tentang J, .de Etik Prngaw.isan Intern Pemerintah;
24. J'craturan Mente: i Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2014 tentang Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah;
25. Pera tu ran Daerah Kabupaten Sin tang Nomor 1 Tahun 2008 ten tang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Dae rah Kabupaten Sin tang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1)
26. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Kabupaten Sintang Nomor s Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5;
MEMUTUSKAN ...
rJenetapkan
MEMUTUSKAN:
- PERATURAN BUPATI TENTANG KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMER!NTAH KABUPATEN SINTANG
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Sintang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Pernerintah Daernh adalah Bupati dan Perangkat penyelenggaraan Durrah sebag ti unsure Pcrnerintahan Dae, ah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaran pemerintahan daerah.
5. Bupati adalah Bupati Sintang.
6. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sintang.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsure pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah. Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan lembaga lainnya.
8. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Sintang.
9. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah Lembaga Negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.
- Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat PN adalah Pejabat Negara yang menyelenggarakan fungsi eksekutif, fungsi legislatif atau fungsi yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 10.
- Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat P3K pada Instansi Pemerintah. 11.
12. Harta Kekayaan adalah harta benda yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara dan PNS beserta istri dan anak yang masih menjadi tanggungan, baik berupa harta bergerak, harta tidak bergerak, maupun hak-hak lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang diperoleh sebelum, selama dan setelah memangku jabatannya.
13. Laporan Harta Kekayaan PN yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah daftar seluruh harta kekayaan PN yang dituangkan dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh KPK.
- Harta Kekayaan ASN yang selanjutnya LHKAS adalah daftar seluruh harta ASN yang dituangkan dalam formulir La po ran disingkat kekayaan 14. LHKASN sebagaimana pada
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan ini.
15. Wajib LHKPN dan Wajib LHKASN adalah Pejabat yang ditetapkan oleh pimpinan instansi/lembaga yang bersangkutan untuk menyampaikan dan mengumumkan harta kekayaannya.
16. Pimpinan Instansi Pemerintah Kabupaten Sintang adalah Bupati Sintang.
17. Tim Pengelola LHKPN dan LHKASN adalah tim yang membantu kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan pengisian formulir LHKPN dan LHKASN yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

·

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

- (l) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalarn penyampaian LHKPN dan LHKASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang.
- (2) Penyampaian LHKPN dan LHKASN bagi PN dan Pegawai ASN bertujuan untuk mewujudkan PN dan PNS yang mentaati asas-asas umum PN yang bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme serta perbuatan tercela lainnya.

## BAB III PN YANG WAJIB LHKPN DAN LHKASN

## Pasal 3

- (1) Pejabat PN dilingkurujan Pemerintah Kabupaten Sintang yang wajib menyampaikan LHKPN adalah sebagai berikut:
- a. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPRD;
- b. Bupati Sintang;
- c. Wakil Bupati Sintang;
- d. Pejabat Struktural Eselon II;
- e. Pejabat Struktural Eselon III;
- f. Pejabat Struktural Eselon IV;
- g. Pejabat Struktural Eselon V;
- h. Kepala Sekolah Negeri;
- i. Pejabat Pengelola Keuangan:
- 1) Pengguna Anggaran;
- 2) Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran;
- 3) Bendahara Bendahara Penerima;
14. 4 ) Bendahara Pengeluaran;
- 5) Bendahara Barang;
16. 61 Bendahara Pembantu Pengeluaran;
- 7) Bendahara Gaji.
18. PeJ·abat Pelaksana Teknis Kegiatan; j.
- k. Pejabat Pembuat Komitmen;
- l. Pejabat Penatausahaan Keuangan;

- m. Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pernerintah;
- n. Petugas Juru Tagih/Pungut Pajak Daerah/Retribusi Daerah;
- o. Pejabat Fungsional Pengawasan:
- 1) Auditor;
- 2) Pejabat Pengawas Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah (P2UPD).
- p. Pejabat/Pegawai yang bertugas pada Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik.
- (2) Seluruh PN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sin tang yang dimaksud ayat ( 1) wajib melaporkan LHKPN kepada KPK dengan menggunakan Formulir KPK-A bagi yang pertama kali melaporkan dan untuk selanjutnya menggunakan Formulir KPK-B.
- (3) Seluruh ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sinta o q selain yanr dimaksud dalam ayat ( l) wajib melaporkan LHKAS kepada pimpinan Instansi dengan tembusan kepada Kernenterian PAN dan RB, dan KPK dengan menggunakan Formulir LHKASN sebagaimana pada Lampiran Peraturan ini.
- (4) Pelaksanaan LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan secara bertahap mulai dari Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV, Pejabat Eselon V, dan seluruh Pegawai ASN.

## Pasal 4

Nama-riama dan/atau Pejabat yang wajib LHKPN dan LHKASN ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB IV

## TATA CARA PENYAMPAIAN LHKPN DAN LHKASN Pasal 5

- (l) Wajib LHKPN wajib mengisi formulir isian LHKPN dengan benar dan jelas serta dapat dipertanggungjawabkan.

( 2)

Formulir

LHKPN yang telah diisi

oleh wajib LHKPN

disampaikan kepada KPK sebagai berikut:

- Secara langsung oleh yang bersangkutan kepada KPK; a.
- tidak langsung kepada KPK melalui Tim b. Secara 1 Pengelola LHKPN.

- (J) PN wajib LHKPJ&gt; menyampaikan LHKPN paling lama 2 (Dua) bulan setelah:
- a. Menduduki jabatan untuk pertama kalinya;
- b. Mengalami promosi atau mutasi; atau
- c. Pensiun.
- ( 4 ) Jenis-jenis Formulir LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Formulir LHKPN Model KPK-A diperuntukan bagi PN yang pertama kali melaporkan harta kekayaannya; dan
- b. Formulir LHKPN Model KPK-8 diperuntukan bagi PN yang telah mengisi LHKPN Model KPK-8 yang apabila:
1. Selama 2 (Dua) tahun menduduki jabatan yang sama;
2. Mengalami promosi atau mutasi; atau
- 3 "cnsiun.
- (5) Forn -ir LHKPI se: gaimana dimaksud pad a ayat (2) wajir diisi oleh PN lengan benar, jelas dan lengkap sesuai dengan 1·etunj1Jk pennisian dengan dilampirkan fotocopi bukti/: a/surat kepemilikan harta kckayaan yang dirniliki d rn rangkap 3 (Tiga) dengan rincian:
- a. LHKP yan -;Ii disampaikan secara langsung kepada KPK . &lt;11 'alui Sekretariat Tim Pengelola dengan tanda bukti untuk yang bersangkutan dan arsip;
- b. Copi LHKPN (satu) rangkap disimpan pada Sekretariat Tim Pengelola dengan ketentuan: 1
- 1) Tidak diperbolehkan untuk dibuka/diketahui isinya tanpa ijin tertulis dari yang bersangkutan; a tau
- 2) Tidak diperlukan ijin dari yang bersangkutan untuk kepentingan penegakan hukum pejabat yang bersangku tan.
- c. Copi LHKPN 1 (Satu) rangkap disimpan oleh pejabat yang bersangkutan.
- (6) 1 . LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Formu ir didapat dan diambil dari KPK.

Pasal 6 ...

r

## Pasal 6

Apabila PN menyampaikan LHKPNnya secara langsung kepada KPK, maka salinan tanda terima penyampaian LHKPN dari KPK wajib:

- a. Asli disimpan PN yang bersangkutan;
- b. Copi 1 (Satu) rangkap disampaikan kepada Inspektur Kabupaten Sintang atau Koordinator Tim LHKPN untuk disimpan pada Sekretariat Tim sebagai arsip.
- c. Copi 1 (Satu) rangkap disampaikan kepada Kepala SKPD PN yang bersangku tan se bagai arsi p.

## Pasal 7

- (1) Wajib LHKASN menyampaikan LHKAS paling lambat 3 (Tiga) bulan setelah kebijakan Wajib LHKASN ditetapkan dan paling lama 2 (Dua) bulan setelah PN yang bersangkutan ditetapkan atau dilantik dalam jabatannya atau pada saat mengakhiri masa jabatan dan/atau pensiun atau berhenti dari jabatan PN dan/ atau PNS.
- (2) LHKASN sebagaimana dimaksud ayat (1) dibuat dalam 2 (Dua) rangkap sebagai berikut:
- a. Asli LHKASN disampaikan kepada Bupati melalui Sekretariat Tim LHKASN dan seterusnya oleh Tim pada Sekretariat Tim:
- 1) Dihimpun, ditelaah, diolah menjadi infromasi yang wajib disampaikan kepada Kementerian PAN dan RB serta KPK; dan
- 2) Dikelola sebagai Arsip Rahasia untuk kepentingan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan penegakan hukum.
- b. Copi LHKASN disimpan oleh wajib LHKASN yang bersangku tan.
- (3) Formulir LHKASN sebagaimana pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

## BABY TIM PENGELOLA LHKPN DAN LHKASN

## Pasal 8

- menetapkan Tim dan LHKASN. P engelolaan LHKPN dan LHKASN dapat ( 1) Agar tugas ak dengan lancar dan tertib maka Bupati dilaksan an Pengelola dan Sekretariat Tim LHKPN

## (2) Susunan ...

.•

- ( 2 ) Susunan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
- a. Satu orang Ketua;
- b. Satu orang Wakil Ketua·
- ' c. Satu orang Sekretaris merangkap Koordinator Sekretariat; dan
- d. Beberapa orang Anggota sesuai keperluan.
- ( 3 ) Tim sebagaimana dimaksud ayat (2) dibantu Sekretariat Tim yang berkedudukan pada Inspektorat Kabupaten Sin tang.
- ( 4 ) Susunan Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari:
- a. Satu orang Koordinator Sekretariat;
- b. Satu orang Administrator Aplikasi LHKPN dan LHKASN;
- c. Satu User LHKPN dan LHKASN; dan
- d. Beberapa orang StafTeknis sesuai keperluan.
- (5) Keanggotaan Tim dan Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) berasal dari unsur Sekretariat Daerah, Inspektorat, dan Badan Kepegawaian Kabupaten Sintang.

## Pasal 9

Tugas Utama Tim sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 adalah:

- a. Menyusun daftar nama/pemangku dan jabatan wajib LHKPN dan LHKASN;
- b. Mengambil formulir LHKPN dari KPK dan menggandakan Formulir LHKPN dan LHKASN sesuai keperluan;
- c. Menyiapkan formulir LHKPN dan LHKASN sesuai keperluan;
- d. Menyampaikan formulir LHKPN dan LHKASN kepada PN atau ASN saat ditetapkan atau dilantik dalam jabatan atau berhenti atau mengakhiri jabatan terhitung tanggal berhenti atau pensiun;
5. Melaksanakan monitoring dan membantu pengisian formulir LHKPN dan LHKASN; e.

- f. Menerima dan mendistribusikan data atau informasi terkait LHKPN dan LHKASN, gratifikasi, pemberantasan korupsi untuk pengembangan kebijakan atau perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih;
- g. Melaksanakan sosialisasi dan / atau tindakan pencegahan korupsi; dan
- h. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## BAB VI

## PEMBINAAN DAN PEN GA WASAN

## Pasal 10

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan LHKPN dan LHKASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang.
- (2) Pembinaan secara teknis fungsional dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Sin tang selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dan secara administratif dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan melalui kegiatan pemeriksaan dan monitoring atau pemantauan;
- (4) Pembinaan dan pengawasan teknis kepegawaian dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Kepala SKPD yang bersangkutan melalui Sekretaris Daerah selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah;

## Pasal 11

Kegiatan monitoring/pemantauan antara lain adalah:

- a. Kepatuhan penyampaian LHKPN dan LHKASN;
- b. Koordinasi dan kolsultasi denga pihak-pihak terkait ctengan pembinaan dan pengawasan LHKPN dan LHKASN;
- c. Melakukan verifikasi kewajaran LHKSN;
- d. Melakukan klarifikasi kepada wajib LHKASN jika hasil verifikasi mengindikasikan ketidakwajaran;
- e. Melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu jika hasil klarifikasi tidak dapat dipertanggungjawabkan; dan

I

## BAB VII

## LARANGAN DAN SANKS!

## Pasal 12

Setiap Anggota Tim dan Sekretariat Tim dilarang untuk:

- a. Membuka rahasia LHKPN dan LHKASN kepada siapapun secara tidak sah kecuali untuk kepentingan pembinaan, pengawasan dan penegakan hukum bagi yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Menggunakan data dan informasi LHKPN dan LHKASN untuk kepentingan yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau dengan cara melawan hukum.

## Pasal 13

- (1) Setiap Anggota Tim dan Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 jika terbukti tidak mematuhi larangan dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Setiap wajib LHKPN dan LHKASN yang terlambat dan/ atau tidak bersedia melaksanakan kewajibannya dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku, antara lain:
- a. Mendapatkan "TEGURAN LISAN atau TEGURAN SECARA TERTULIS" atas perbuatannya;
- b. Mengenakan sanksi ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil; dan
- c. Tidak mendapatkan promosi jabatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.


## BAB VIII

## PEMBIAYAAN

Pasal 14

Biaya yang timbul akibat diterbitkannya Peraturan ini dibebankan dalam APBD Kabupaten Sintang pada DPA Inspektorat Kabupaten Sintang.

## BABIX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

PN dan ASN diwajibkan melaksanakan salah satu kewajiban ini yaitu LHKPN atau LHKASN sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 16

Lampiran peraturan ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

## BABX

## KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan ini berlaku sejak diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dalam Berita Daerah Kabupaten Sin tang.


Ditetapkan di Sintang

pada tanggal i C.

fc7!.1tufl""' 2015

�

TANG...-.!,

IA

/

fILTON CROSBY


Diundangkan di Sin tang c

Pada tanggal i)

c,. 'f'cbttv,. ,\_,

2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,

S

��

,,,

YosEPHA HASNAH

13En, EN SINTANG TAHUN 2015 NOMOR If � TA DAERAH KABUPAT

.

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR

:

TANGGAL

ti

TAHUt{ 2015

: � f. � " � ""

TENT ANG

2015

KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN HART A KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LlNGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

Jir-formulir isian LHKASN, terdiri dari Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil forfllU . . Negara (Data Pribadi, Harta Kekayaan, Penghasilan); Harta Tidak Bergerak {Tanah dan Ba!lgunan); Harta Bergerak (Alat Transportasi; Peternakan, Perikanan , Perkebunan, pertanian, Pertambangan dan Usaha Lainnya; Surat Berharga; Uang Tunai, � eposito'. GifO Tabungan dan Kas Lainnya; Piutang; Hutang); Penghasilan (Penghasilan dari Jabatan; Penghasilan dari Profesi/Keahlian; Penghasilan dari Usaha Lainnya; penghasilan dari Hibah/Lainnya); Data Keluarga (Data Istri/Suami dan Data Anak); dan surat pemyataan, sebagai berikut:

Contoh Forrnulir LHKASN ...