UNDANG-UNDANG RI Nomor 35 Tahun 1960 tentang KREDIT DAN LIKWIDASI BANK (berlaku 24 Agustus 1960)
Pembukaan
Menimbang :
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 1960
TENTANG
KREDIT DAN LIKWIDASI BANK
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
- a. bahwa dalam rangka menstabilisir keadaan moneter dewasa ini perlu mengadakan tindakan-tindakan yang mengatur volume kredit yang diberikan oleh badan-badan kredit;
- b. bahwa dalam hubungan itu perlu mengadakan tindakan-tindakan terhadap badan-badan kredit yang tidak mentaati peraturan-peraturan dan/atau tidak memenuhi kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi;
- c. bahwa karena keadaan memaksa soal tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang.
4. Mengingat : 1. No. 40),Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1955 (Lembaran-Negara 1955
5. Undang-undang No. 11 tahun 1953 (Lembaran-Negara 1953 No.1).
3. Pasal 22 ayat (1) dan pasal 23 ayat (3) dan (4) Undang-undang Dasar:
Mendengar
: Menteri Pertama, Menteri Keuangan dan Menteri Perdagangan,
Memutuskan:
Menetapkan
: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Kredit dan Likwiditet Bank.
Pasal 1
Dengan peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan semua badan kredit dapat diwajibkan untuk:
- a. membatasi pemberian kreditnya hingga jumlah-jumlah yang ditentukan;
- b. mempertahankan sedikit-dikitnya bagian-bagian minimum dari alatalat likwide yang dikuasainya sebagai giro pada Bank Indonesia dan/atau sebagai kertas-kertas perbendaharaan;
- c. mengadakan dasar perbandingan minimum yang tertentu antara jumlah alat-alat likwide yang dikuasainya dan jumlah kewajibankewajiban yang segera dapat ditagih;
- d. mengadakan imbangan yang tertentu dalam pemberian kredit menurut sektor-sektor kegiatan ekonomi yang ditetapkan.
Pasal 2
- (1) Atas pelanggaran pembatasan
Pasal 3
- (1) Menteri Keuangan dapat mewajibkan badan kredit yang tidak memenuhi kewajiban-kewajiban membayar terhadap Pemerintah atau Bank Indonesia untuk melakukan pembayaran tambahan setinggi-tingginya tiga perseratus sebulan atas jumlah-jumlah kewajiban yang harus dipenuhi olehnya.
- (2) Menteri Keuangan dapat mewajibkan perusahaan-perusahaan Negara yang tidak memenuhi kewajiban-kewajiban mereka terhadap Bankbank Negara untuk melakukan pembayaran tambahan setinggitingginya tiga perseratus sebulan dan jumlah-jumlah kewajiban yang harus dipenuhi olehnya.
Pasal 4
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini selanjutnya ditugaskan kepada Bank Indonesia.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Jakarta, pada tanggal 24 Agustus 1960.

Penandatangan: Menteri Kehakiman, SAHARDJO. LEMBARAN NEGARA TAHUN 1960 NOMOR 95.

Penetapan: Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Agustus 1960 Presiden Republik Indonesia SOEKARNO
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 1960
tentang
## KREDIT DAN LIKWIDITET BANK.
## UMUM.
Seperti diketahui salah satu sebab dari pada tekanan inflasi adalah pemberian kredit oleh bank-bank. Berhubung dengan itu perlulah pemberian kredit ini dikuasai, agar dapat dicapai penyesuaian volume kredit terhadap jumlah-jumlah yang benar-benar dibutuhkan guna perkembangan ekonomi secara sehat.
Penguasaan ini perlu dilakukan baik dari sudut kwantitatif maupun dari sudut kwalitatif, yaitu disamping penetapan jumlah- jumlah kredit yang dapat diberikan Menteri Keuangan harus ber- wenang pula untuk menetapkan imbangan-imbangan dalam jumlah-jumlah itu diantara sektor-sektor ekonomi tertentu.
Lain dari pada itu kewajiban-kewajiban membayar terhadap Pemerintah dan Bank-bank Negara perlu dipenuhi secara tepat, agar uang yang tidak diperlukan dalam penyelenggaraan aktivitet- aktivitet ekonomi yang sehat selekas mungkin ditarik kembali dari peredaran, sehingga dapat dihindari bahwa uang yang kelebihan itu ("idle balances") digunakan untuk tujuan-tujuan yang tidak dikehendaki.
## PASAL DEMI PASAL.
##
PENJELASAN
Pasal 1
. Pasal ini memberi wewenang kepada Menteri Keuangan untuk mengadakan pemb