PERATURAN BUPATI MA Nomor 2J Tahun 2014 tentang PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA DENGAN RAHMAT TORAN YANG MAHA ESA BOPATI TOBAN, (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang aktifitas pedagang kaki lima der:igan kelancaran lalu lintas, prasarana
- a. bahwa untuk mewujudkan keselarasan estetika dan ke bersihan serta fungsi kawasan, diperlukan penataan pedagang kaki lima;
- b. bahwa dalam upaya meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usaha pedagang kaki lima yang merupakan salah satu usaha ekonomi kerakyatan sektor informal, perlu dilakukan pemberdayaan pedagang kaki lima;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima maka Bupati wajib melakukan penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomo! 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Ta:hun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N omor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
7. 7,. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 13 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban di Kabupaten Tuban sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 0 1 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri E Nomor 20);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tu.ban Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tu ban Tahun 20112016 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri E Nomor 32);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tu.ban Nomor 09 Tahuri 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tuban Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Tu.ban Tahun 2012 Seri E Nomor 24);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAY AAN PEDAGANG KALI LIMA.
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Tu.ban.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tuban.
3. Bupati adalah Bupati Tu.ban.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tu.ban.
5. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL, adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.
6. Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia yang selanjutnya disingkat APKLI adalah sebuah organisasi profesi dan gerakan sosial ekonomi yang bersifat independen, yang tidak terikat dan / atau mengikatkan diri dengan organisasi sosial politik atau kekuatan politik lainnya, mandiri, yang dalam kegiatannya bersifat nirlaba.
7. Penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi P:1(L dengan
Pasal 2
- ( 1) Bupati melakukan penataan dan pemberdayaan PKL.
- (2) Penataan dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pendataan;
- b. perencanaan penyediaan ruang bagi kegiatan sektor informal;
- c. fasilitasi akses permodalan;
- d. penguatan kelembagaan;
- e. pembinaan dan bimbingan teknis;
- f. fasilitasi kerjasama antar daerah;
- g. mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha.
- (3) Program penataan dan pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) disusun dalam RPJMD.
RUANG LINGKUP
BAB II - RUANG LINGKUP
Pasal 3
Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi :
- a. Penataan PKL; dan
- b. Pemberdayaan •PKL.
3. ( 1) Penataan PKL dilakukan terhadap PKL dan lokasi tern pat kegiatan PKL.
- (2) Penataan lokasi tempat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di kawasan perkotaan sesuai Rencana Tata Ruang Daerah.
Bagian Kesatu
Penataan PKL
BAB II - RUANG LINGKUP
Pasal 4
Penataan PKL
BAB II - RUANG LINGKUP
Pasal 5
Penataan PKL dih:~.kukan dengan cara :
- a. pendataan PKL;
- b. pendaftaran PKL;
- c. penetapan lokasi PKL;
- d. pemindahan PKL dan penghapusan lokasi PKL; dan
- e. Peremajaan lokasi PKL.
Paragraf Kesatu
Pendataan PKL
BAB II - RUANG LINGKUP
Pasal 6
- ( 1) Bupati melalui SKPD yang membidangi urusan penataan PKL melakukan pendataan PKL.
- (2) Pendataan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama aparat Kecamatan, Desa/Kelurahan dengan tahapan antara lain:
- a. membuat jadwal kegiatan pelaksanaan pendataan;
- b. memetakan lokasi; dan
~
- illakukan validasi/ pemutakhiran data.
BAB II - RUANG LINGKUP
Pasal 7
- (1) Pendataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan
BAB II - RUANG LINGKUP
Pasal 8
Lokasi PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. Lokasi PKL sesuai peruntukannya; dan
- b. Lokasi PKL tidak sesuai peruntukannya.
BAB II - RUANG LINGKUP
Pasal 9
- (1) Lokasi PKL sesuai peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a terdiri atas :
- a. Lokasi PKL yang bersifat permanen; dan
- b. Lokasi PKL yang bersifat sementara.
- (2) Lokasi PKL yang tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b merupakan lokasi bukan peruntukan tempat berusaha PKL.
BAB II - RUANG LINGKUP
Pasal 10
- (1) Lokasi PKL yang bersifat permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat ( 1) huruf a merupakan lokasi yang bersifat tetap yang diperuntukkan sebagai tempat usaha PKL.
- (2) Lokasi PKL yang bersifat sementara sebagaimana · dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b merupakan lokasi tempat usaha PKL yang terjadwal dan bersifat sementara.
- (3) Lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
BAB II - RUANG LINGKUP
Pasal 11
Jenis tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c terdiri atas :
- -jenis tempat usaha tidak bergerak; dan
- -jenis tempat usaha bergerak.
BAB II - RUANG LINGKUP
Pasal 12
- (1) Jenis tempat usaha tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2. 11 antara lain:
- a. gelaran;
- b. lesehan;
- c. tenda;
- d. selter; dan
- e. bangunan.
- (2) Jenis tempat usaha bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 antara lain:
- a. tidak berm?tor; dan
- b. bermotor.
BAB II - RUANG LINGKUP
Pasal 13
- (2) Jenis tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a antara lain gerobak beroda dan sepeda.
- (3) Jenis tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b terdiri atas:
- a. kendaraan bermotor roda dua;
- b. kendaraan bermotor roda tiga; dan
- c. kendaraan bermotor roda empat.
BAB II - RUANG LINGKUP
Pasal 14
Bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d antara lain:
- a. kuliner / makanan / minuman;
- b. jasa mainan anak anak;
- c. konveksi, sepatu, tas, topi;
- d. kerajinan;
- g. barang antik; dan
- h. bidang usaha lain yang ditetapkan oleh Bupati.
Paragraf Kedua Pendaftaran PKL
BAB II - RUANG LINGKUP
Pasal 15
- (1} Bupati melalui SKPD yang membidangi urusan penataan PKL melakukan pendaftaran PKL.
- (2} Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1} dilakukan oleh SKPD yang membidangi urusan PKL bersama dengan Camat.
- (3} Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1} dipergunakan untuk pengendalian PKL dan menjamin kepastian hukum berusaha.
BAB II - RUANG LINGKUP
Pasal 16
Pendaftaran usaha PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 meliputi:
permohonan TDU PKL;
- b. penerbitan TDU PKL; dan
- c. perpanjangan TDU PKL.
BAB II - RUANG LINGKUP
Pasal 17
- (1} Setiap PKL wajib memiliki TDU PKL.
- (2} PKL mengajukan permohonan TDU PKL kepada Bupati melalui SKPD yang membidangi urusan PKL, dengan menggunakan formulir yang disediakan, dan diketahui oleh Lurah / Kepala Desa, dan Camat.
BAB II - RUANG LINGKUP
Pasal 18
- (1} Permohonan TDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2} paling sedikit harus melampirkan berkas permohonan sebagai berikut: a. fotocopy kartu tanda penduduk (KTP);
- b. pas photo terbaru berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak dua lembar;
- C. mengisi formulir yang memuat tentang :
1. nama;
2. alamat/tempat tinggal/lama tinggal;
3. bidang usaha yang dimohon;
4. tempat usaha yang dimohon;
5. wakfu usaha;
6. perlengkapan yang digunakan; dan
7. jumlah modal usaha.
- d. mengisi formulir surat pemyataan belum memiliki tempat usaha;
- e. mengisi formulir surat pernyataan kesanggupan untuk menjaga keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan, dan kesehatan serta menjaga fungsi fasilitas umum ; dan
- f. mengisi formulir surat pernyataan yang memuat :
1. tidak memperdagangkan barang ilegal;
2. tidak merombak, menambah dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada di tempat atau lokasi PKL;
3. tidak memindahtangankan TDU kepada pihak lain; dan
4. kesanggupan mengosongkan, mengembalikan atau menyerahkan tempat usaha PKL kepada Pemerintah Daerah apabila: a) lokasi dimaksud sewaktu-waktu dibutuhkan dan/ atau dikembalikan kepada fungsinya; b)lokasi usaha tidak ditempati selama 1 (satu) bulan; dan c) setelah dievaluasi PKL dinilai layak menjadi usaha kecil.
- (2) Permohonan TDU bagi PKL yang menggunakan jenis tempat usaha dengan kendaraan bermotor untuk kegiatan usaha harus bernomor polisi daerah / setempat.
BAB II - RUANG LINGKUP
Pasal 19
- (1) Bupati melalui SKPD yang membidangi urusan penataan PKL menerbitkan TDU PKL ..
- (2) TDU PKL diterbitkan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal surat permohonan pendaftaran diterima secara lengkap dan benar.
- (3) TDU PKL hanya dapat digunakan untuk menempati 1 (satu) lokasi tern pat usaha bagi PKL yang tidak bergerak, dan 1 . ( satu) kendaraan bagi PKL yang ?ergerak.
- (4) TDU PKL berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal diterbitkan dan dapat diperpanjang
BAB II - RUANG LINGKUP
Pasal 20
- (1) PKL harus mengajukan perpanjangan TDU PKL 1 (satu) bulan sebelurri berakhirnya masa berlaku TDU PKL.
- (2) Permohonan perpanjangan TDU PKL sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) disampaikan kepada Bupati melalui SKPD yang membidangi urusan PKL.
- (3) Prosedur clan persyaratan perpanjangan TDU PKL sarna dengan pengajuan TDU baru ditarnbah foto copy TDU lama dan dilarnpiri asli untuk dikembalikan.
BAB II - RUANG LINGKUP
Pasal 21
- ( 1) TD U PKL dinyatakan tidak berlaku apabila :
- a. pemegang TDU meninggal dunia;
- b. atas permintaan tertulis dari pemegang TDU; dan
- c. pemegang TDU pindah lokasi usaha.
- (2) Dalam hal pemegang TDU PKL meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka suami, iste:r.i, dan/atau anak pemegang TDll dapat mengajukan permohonan balik nama TDU PKL sepanjang tidak ada perubahan usaha untuk menggunakan tempat usaha pada lokasi yang bersangkutan.
- (3) Pernyataan tidak berlakunya TDU PKL ditetapkan dengan Keputusan Bupati atau pejabat yang ditunjuk tentang Pencabutan TDU PKL.
Paragraf Ketiga
Penetapan Lokasi PKL
BAB II - RUANG LINGKUP
Pasal 22
- ( 1) Bupati menetapkan lokasi atau kawasan sesuai peruntukannya sebagai lokasi tempat kegiatan usaha PKL.
- (2) Penetapan lokasi atau kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, budaya, estetika, ekonomi, kearnanan, ketertiban, kesehatan, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditetapkan sebagai lokasi PKL binaan Pemerintah Daerah.
- (4) Lokasi PKL binaan yang telah
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: ditetapkan dilengkapi dengan papan nama lokasi dan rambu atau tanda yang menerangk,i311 batasan jumlah PKL sesuai dengan peraturan perundang-undangan. - (5) Lokasi PKL binaan hanya diperuntukan bagi PKL yang ber-KTP Kabupaten Tuban. ## Pasal 23 - (1) Lokasi binaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3), terdiri atas: - a. lokasi permanen; dan 1 f kasi sementara. ~ - (2) Lokasi PKL yang bersifat permanen sebagaimana dimaksud pada ayat - (1) huruf a dilengkapi dengan aksesibilitas, dan sqrana serta prasarana antara lain fasilitas listrik, air, tempat sampah dan toilet umum. - (3) Lokasi permanen diarahkan untuk menjadi kawasan atau pusat-pusat bidang usaha promosi, produksi unggulan daerah. - (4) Lokasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan lokasi tempat usaha PKL yang terjadwal sampai jangka waktu tertentu.

Penandatangan: - (5) Penetapan lokasi PKL binaan diatur lebih lanjut oleh Bupati. ## Paragraf Keempat Pemindahan PKL dan Penghapusan Lokasi PKL ## Pasal 24 - ( 1) PKL yang rnenempati lokasi yang tidak sesuai peruntukan dapat dilakukan pemindahan atau relokasi PKL ke tempat/ruang yang sesuai peruntukannya,

Penandatangan: - (2) Tata cara pemindahan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati. ## Pasal 25 Terhadap lokasi tempat usaha PKL yang telah dipindahkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1) akan dilakukan penghapusan untuk, ditertibkan dan ditata sesuai dengan fungsi peruntukkannya ## Paragraf kelima Peremajaan Lokasi PKL ## Pasal 26

Penandatangan: - ( 1) Bupati dapat melakukan peremajaan lokasi PKL pada lokasi binaan. - (2) Peremajaan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk meningkatkan fungsi prasarana, sarana dan utilitas kota. Bagian Kedua Pemberdayaan PKL Pasal 27

Penandatangan: Bupati melakukan pemberdayaan PKL melalui: - a. peningkatan kemampuan berusaha; trlitasi akses permodalan; I - c. fasilitasi bantuan sarana dan prasarana perdagangan; - d. penguatan kelembagaan; - e. fasilitasi peningkatan produksi; - f. pengolahan, pengembangan jaringan dan promosi; dan - g. pembinaan dan bimbingan teknis. ## Pasal 28

Penandatangan: - (1) Bupati dalam'melakukan pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dapat dilakukan dengan kemitraan bersama dunia usaha melalui program tanggung jawab sosial perusahaan Corporate Social Responsibility (CSR). - (2) Bentuk kemitraan dengan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) meliputi : - a. penataan peremajaan tempat usaha PKL; - b. peningkatan kemampuan berwirausaha melalui bimbingan, pelatihan dan bantuan permodalan; - c. promosi usaha dan event pada lokasi binaan; dan - d. berperan aktif dalam penataan PKL agar menjadi lebih tertib, bersih, indah dan nyaman. ## BAB III ## HAK DAN KEWAJIBAN ## Pasal 29 PKL mempunyai hak : - a. mendapatkan pelayanan pendaftaran usaha PKL; - b. melakukan kegiatan usaha di lokasi yang telah ditetapkan; · - c. mendapatkan informasi dan sosialisasi atau pemberitahuan terkait dengan kegiatan usaha di lokasi yang bersangkutan; - d. mendapatkan pengaturan, penataan, pembinaan, supervisi dan pendampingan dalam pengembangan usahanya; - e. mendapatkan pendampingan dalam mendapatkan pinjaman permodalan oleh koperasi PKL atau perorangan . dengan lembaga keuangan;dru;i. - f. menyusun tata tertib berusaha di lokasi usaha melalui kelompok usaha yang ada di lokasi sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. PKL mempunyai kewajiban : - a. mematuhi ketentuan perundang-undangan; - b. mematuhi waktu kegiatan usaha; - c. memelihara keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan lingkungan tempat usaha; - d. menempatkan dan menata barang dagangan dan/ atau jasa serta peralatan dagangan dengan tertib dan teratur; - e. tidak mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum; - f. menyerahkan lokasi usaha tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun, apabila lokasi usaha tidak ditempati selama 1 {satu) bulan tanpa pemberitahuan kepada Pejabat yang ditunjuk atau sewaktu› ~Naktu lokasi tersebut dibutuhkan oleh Daerah; dan - g. menempati tempat atau lokasi usaha yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai TDU PKL yang dimiliki. ## Pasal 31 - (1) PKL dilarang rrielakukan hal-hal sebagai berikut: - a. melakukan kegiatan usahanya di ruang umum yang tidak ditetapkan untuk lokasi PKL; - b. merombak, menambah dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada di tern pat atau lokasi usaha PKL yang telah ditetapkan dan/ atau ditentukan; - c. menempati lahan atau lokasi PKL untuk kegiatan tempat tinggal; - d. berpindah tempat atau lokasi dan/ atau memindahtangankan TDU PKL tanpa sepengetahuan dan seizin SKPD yang membidangi PKL; - e. menelantarkan dan/ atau membiarkan kosong lokasi tern pat usaha tanpa kegiatan secara terus-menerus selama 1 (satu) bulan; - f. mengganti bidang usaha dan/atau memperdagang~an barang ilegal; - g. melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan / atau mengubah bentuk trotoar, fasilitas umum, dan/atau bangunan di sekitarnya; - h. menggunakan badan jalan untuk tempat usaha, kecuali yang ditetapkan untuk lokasi PKL terjadwal dan terkendali; - i. PKL yang kegiatan usahanya menggunakan kendaraan dilarang berdagang di tempat-tempat larangan parkir, pemberhentian ' r 7entara, atau trotoar; dan - j. memperjualbelikan a tau menyewakan tern pat usaha PKL kepada pedagang lainnya. (2) Setiap orang dilarang melakukan transaksi perdagangan usaha PK ## BAB VI ## PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal34

Penandatangan: - ( 1) Bupati melalui SKPD yang membidangi pembinaan PKL melakukan pembinaan dalam rangka pemberdayaan PKL. - (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: - a. koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat; b. pendataan PKL; - c. sosialisasi kebijaka:h tentang pemberdayaan PKL; - d. perencanaan dan penetapan lokasi binaan PKL; - e. koordinasi dan konsultasi pelaksanaan pemberdayaan PKL; - f. bimbingan teknis, pelatihan, supervisi kepada PKL; - g. mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha dan masyarakat dalam rangka pemberdayaan PKL; dan - h. monitoring dan evaluasi. ## Pasal 35 - (1) Pengawasan dalam rangka penataan dan pemberdayaan PKL dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Penataan dan PeJ:I?-berdayaan Pedagang Kaki Lima.

Penandatangan: - (2) Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. ## BAB VII ## PENDANAAN Pasal 36 Biaya pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL bersumber dari: - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan - b. lain-lain sumber pendapatan yang sah dan tidak mengikat. ## BAB VIII ## KETENTUAN PENUTUP Pasal 37

Penetapan: Peraturan Bupati ini rnulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang rnengetahui, rnernerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penernpatannya dalarn Berita Daerah Kabupaten Tuban. 2014 ULHUDA/

Penetapan: Ditetapkan di Tuban tanggal 18 Yuli

Penandatangan: BUPATI [TUBAN pada

Penetapan: Diundangkan di Tuban pada tanggal 1 s Juli 2014

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TUBAN, BE RITA DAERAH tBUPATEN TUBAN TAHUN 2014 SERI E NOMOR . .:1,