PERATURAN BUPATI SITUBONDO Nomor 33 Tahun 2014 tentang URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SITUBONDO (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang :
bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Situbondo, perlu mengatur Uraian Togas dan Fungsi Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 2 Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Norn or 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
!'
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang› Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
12. Peraturan Pemcrintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintahan Daerah Kabupaten Panarukan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tah:un 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wcwenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pcgawai Negeri Sipil (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem lnformasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
19. Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemcrintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengclolaan Barang Milik Ncgara/Dacrah (Lembaran Ncgard Republik lndoncsia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4855);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tent.ang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 738);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 7 41);.
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengclolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dacrah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor l Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 2);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten
9. Situbondo;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2014 Nomor 18).
MEMUTUSKAN
Menetapkan: PERATURAN BUPATI SITUBONDO TENTANG URA1AN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SITUBONDO
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo.
5. Pemerintahan Daerah adalah pcnyelenggaraan urusan pemcrintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pcmbantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagimana dimaksud dalam Undang› Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.
7. Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disebut Dinas, adalah Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan clan Aset Daerah Kabupaten Situbondo.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo.
9. Unit Pelaksana Tehnis Dinas, selanjutnya disingkat UPTD, adalah unsur pelaksana operasional Dinas.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo.
11. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Sadan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
12. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI
BAB II - Pasal 2
Pasal 2
- (1) Dinas Pendapatan, Pengclola Kcuangan dan Aset Daerah Ka bu paten Situbondo merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (2) Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Asel Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan tugasnya dibidang teknis administrasi dibina dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
BAB II - Pasal 2
Pasal 3
Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mempunya1 tugas membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan dibidang pendapatan, pengelola keuangan dan aset daerah.
Paaal 4
Dalam melaksanakan tugas se bagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis dibidang pendapatan, pengelola keuangan dan aset daerah;
- b. penyusunan program dibidang pendapatan, pengelola keuangan dan aset daerah;
- c. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD;
- d. pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- e. penyusunan laporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- f. penyusunan kebijakan pelaksanaan pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Ba.ngunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pcrkotaan atau Perdesaan;
- g. pelaksanaan fungsi Bendahara Umum Daerah;
- h. pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
1. pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana;
- J. pemberian izin dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang pendapatan, pengelola keuangan dan aset daerah;
- k. pembinaan Unit Pelaksana Tcknis Dinas dalam lingkup Dinas;
1. pengelolaan urusan ketatausahaan;
- m. pelaporan basil pelaksanaan tugas; dan
14. n . pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
ORGANISASI
BAB III - ORGANISASI
Pasal 5
Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari :
- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat, membawahi:
1. Sub Bagian Umum;
2. Sub Bagian Keuangan; dan
3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Bidang Pajak dan Pendapatan Daerah Lainnya, membawahi :
1. Seksi Pendataan Pajak dan Pendapatan Daerah Lainnya;
2. Seksi Penetapan Keberatan Pajak dan Pendapatan Daerah Lainnya; dan
3. Seksi Penagihan Pelaporan Pajak dan Pendapatan Daerah Lainnya.
- d. Bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), membawahi:
1. Seksi Pendataan Penilaian PBB-P2 dan BPHTB;
2. Seksi Pcnetapan Kcbcratan PBB-P2 dan BPHTB; dan
3. Seksi Penagihan dan Pclaporan PBB-P2 dan BPHTB.
- e. Bidang Asct Daerah, mcmbawahi:
1. Seksi Analisa dan Kebutuhan;
2. Seksi Pemanfaatan, Pemeliharaan dan Pengamanan; dan
3. Seksi lnventarisasi dan Pengapusan.
- f. Bidang Anggaran, membawahi :
1. Seksi Penyusunan Anggaran;
2. Seksi Belanja Hibah, Bantuan Sosial clan Bantuan Keuangan ; dan
3. Seksi Pembiayaan dan Pembinaan Administrasi Keuangan.
- g. Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan, membawahi:
23. 1 . Seksi Perbendaharaan;
2. Seksi Belanja Pegawai dan Dana Transfer; dan
3. Seksi Akuntansi.
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
1. Kelompok Jabatan Fungsional.
BAB III - ORGANISASI
Pasal 6
- (I) Sekretariat Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dipimpin oleh Sekretaris dan Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang masing-masing berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dipimpin oleh KepaJa Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
BABIV PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI Bapan Kesatu KEPALA DINAS Pasal7
Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, melakukan koorclinasi dan pengendalian dalam penyelenggaraan kegiatan dibidang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Bagian Kedua
BAB III - ORGANISASI
Pasal 8
Sekretariat mempunya1 tugas membantu Kepala Dinas dalam pengkoordinasian, penyusunan program dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Dinas.
BAB III - ORGANISASI
Pasal 9
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
- a. pelaksanaan tata usaha kantor, perlengka pan, urusan rumah tangga dinas, dan administrasi di lingkungan Dinas;
- b. penyusunan rencana kegiatan tahunan Dinas;
- c. pengkoordinasian penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu;
4. d . penyiapan bahan evaluasi tugas-tugas bidang secara terpadu;
- e. pelaksanaan urusan keuangan;
- f. pelaksanaan urusan umum;
- g. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- h. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
1. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB III - ORGANISASI
Pasal 10
- (1) Sub Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b angka 1, mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan dan tata usaha kepegawaian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan urusan rumah tangga dan protokol Dinas;
- b. pelaksanaan pengadaan kebutuhan barang dan pengadministrasian barang-barang keperluan Dinas dan perbekalan lain;
- c. pelaksanaan urusan surat-menyurat;
- d. pencatatan dan pelaporan barang inventaris;
- e. pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan;
- f. pembuatan laporan inventarisasi barang (aset) Dinas;
- g. penyelenggaraan tugas kepegawaian Dinas yang meliputi pengumpulan data kepegawaian~ pembuatan Daftar Urut Kepangkatan, mempersiapkan usulan-usulan yang menyangkut kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, mutasi pegawai, pcngangkatan dan pemberhentian pegawai;
- h. penyelenggaraan kescjahteraan pegawai;
1. penyusunan laporan kepegawaian;
- j. pelaksanaan ketatausahaan;
- k. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris; dan
1. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Sub Bagian Keuangan
BAB III - ORGANISASI
Pasal 11
- (1) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b angka 2, mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan administrasi keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan penatausahaan keuangan Dinas;
- b. pelaksanaan pembayaran gaji pegawai;
- c. penyusunan laporan keuangan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD);
- d. penyusunan laporan realisasi semesteran;
- e. pelaksanaan ketatausahaan;
- f. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 3
BAB III - ORGANISASI
Pasal 12
- ( 1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b angka 3, mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan administrasi perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pela po ran menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Dinas;
- b. pelaksanaan verifikasi internal usulan perencanaan program dan kegiatan;
- c. penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD;
- d. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas;
- e. penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Unit (RKPBU) Dinas;
- f. penyusunan laporan evaluasi pelaksanaan kegiatan Dinas;
- g. penyusunan rencana umum pengadaan barang dan jasa;
- h. penyusunan laporan kegiatan pengadaan barang/ jasa;
1. pelaksanaan superv1s1, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Dinas;
- J. pelaksanaan pelatihan/bimbingan teknis dalam rangka peningkatan sumber daya manusia di internal dinas;
- k. penyiapan penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan Barang, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP);
1. penyelenggaraan sistem pengendalian intern Dinas;
- m. pelaksanaan budaya kerja Dinas;
- n. pelaksanaan ketatausahaan;
- o. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris; dan
- p. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Ketiga
BAB III - ORGANISASI
Pasal 13
Bidang Pajak dan Pendapatan Daerah Lainnya mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dibidang Pendapatan Pajak Daerah selain PBB-P2 dan BPHTB.
BAB III - ORGANISASI
Pasal 14
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Pajak dan Pendapatan Daerah Lainnya menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan pengelolaan pendapatan pajak selain PBB-P2 dan BPHTB dan pendapatan daerah lainnya;
- b. pelaksanaan pendataan, penetapan, penagihan, pembinaan, pengendalian dan pengevaluasian administrasi pajak daerah selain PBB-P2 dan BPHTB serta pendapatan daerah lainnya;
- c. penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah (SPTRD);
- d. penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD);
- e. pelayanan pengaduan keberatan pajak daerah dan pendapatan daerah selain PBB-P2 dan BPHTB serta retribusi daerah;
- f. pelaksanaan penagihan pajak dengan surat pcringatan, surat teguran serta surat tagihan paksa;
- g. penyusunan laporan pcndapatan dacrah selain PBB-P2 dan BPHTB;
- h. penyusunan laporan pendapatan daerah;
1. penyusunan laporan piutang pcndapatan dacrah selain PBB› P2 dan BPHTB dan retribusi daerah;
- J. penyusunan usulan penghapusan piutang pajak daerah selain PBB-P2 dan BPHTB serta retribusi daerah;
- k. pelaksanaan pembinaan dan sosialisasi pajak daerah selain PBB-P2 dan BPHTB serta retribusi daerah;
1. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- m. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas; dan
- n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Seksi Pendataan Pajak dan Pendapatan Daerah Lainnya
BAB III - ORGANISASI
Pasal 15
- ( 1) Seksi Pendataan Pajak dan Pendapatan Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c angka 1, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pajak dan Pendapatan Daerah Lainnya dibidang pendataan pajak dan pendapatan daerah lainnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Seksi Pendataan Pajak dan Pendapatan Daerah Lainnya menyelenggarakan fungsi :
- a. penyiapan rancangan petunjuk teknis pendataan pajak dan pendapatan daerah lainnya;
- b. penyusunan data potensi pajak daerah dan pendapatan daerah selain PBB-P2 dan BPHTB serta retribusi daerah;
- c. pelaksanaan pendataan wajib pajak selain PBB-P2 dan BPHTB dan Wajib Retribusi Daerah;
- d. pelaksanaan pendaftaran Wajib Pajak selain PBB-P2 dan BPHTB dan Wajib Rctribusi Daerah;
- e. penyiapan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah (SPTRD);
- f. pelaksanaan validasi data sumber-sumber pendapatan pajak selain PBB-P2 dan BPHTB dan retribusi daerah serta sumber pendapatan lainnya;
- g. penetapan Nomor Pokok Wajib Pajak selain PBB-P2 dan BPHTB dan Retribusi Daerah (NPWP / RD);
- h. penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) selain PBB-P2 dan BPHTB kepada wajib pajak;
1. penyampaian Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah (SPTRD) kepada wajib retribusi daerah;
- J. pelaksanaan ketatausahaan;
- k. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Pajak dan Pendapatan Daerah Lainnya; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pajak dan Pendapatan Daerah Lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Seksi Penetapan Keberatan Pajak clan Pendapatan
Paragraf2 Daerah Lainnya
BAB III - ORGANISASI
Pasal 16
- (1) Seksi Penetapan Keberatan Pajak dan Pendapatan Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c angka 2, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pajak dan Pendapatan Daerah Lainnya dibidang penetapan keberatan pajak dan pendapatan dacrah lainnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penetapan Keberatan Pajak dan Pendapatan Daerah Lainnya menyelenggarakan fungsi :
- a. penyiapan petunjuk teknis penetapan pajak selain PBB-P2 dan BPHTB serta retribusi daerah;
- b. penyiapan penerbitan ketetapan pajak selain PBB-P2 dan BPHTB serta retribusi daerah;
- c. penerbitan daftar Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD);
- d. pelaksanaan verifikasi Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)/Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD);
- e. pelayanan pengaduan keberatan pajak selain PBB-P2 dan BPHTB serta retribusi daerah;
- f. pelaksanaan ketatausahaan;
- g. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Pajak dan Pendapatan Daerah Lainnya; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pajak dan Pendapatan Daerah Lainnya sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Seksi Penagihan Pelaporan Pajak dan Pendapatan
Paragraf 3 Daerah Lainnya
BAB III - ORGANISASI
Pasal 17
- ( 1) Seksi Penagihan Pelaporan Pajak dan Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c angka 3, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pajak dan Pendapatan Daerah Lainnya dibidang penagihan pelaporan pajak dan pendapatan.
- (2) Dalarn melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penagihan Pelaporan Pajak dan Pendapatan Daerah Lainnya menyelenggarakan fungsi:
- a. penyiapan pedoman teknis penagihan dan pelaporan pajak selain PBB-P2 dan BPHTB serta retribusi daerah;
- b. pelaksanaan sosialisasi pajak selain PBB-P2 dan BPHTB serta retribusi daerah;
- c. pelaporan realisasi penerimaan pendapatan daerah;
- d. pendistribusian Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)/Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD);
- e. pelaksanaan penagihan pajak daerah selain PBB-P2 dan BPHTB serta retribusi daerah dengan surat peringatan, surat teguran serta surat tagihan paksa;
- f. penyiapan usulan penghapusan piutang pajak daerah selain PBB-P2 dan BPHTB serta retribusi daerah;
- g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pajak selain PBB-P2 dan BPHTB dan retribusi daerah;
- h. pelaksanaan ketatausahaan;
1. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Pajak dan Pendapatan Daerah Lainnya; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pajak dan Pendapatan Daerah Lainnya sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB III - ORGANISASI
Pasal 18
Bidang PBB-P2 dan BPHTB mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Asel Daerah dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pemungutan dan pengelolaan Pajak Bumi Bangunan (PBS) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
BAB III - ORGANISASI
Pasal 19
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang PBB-P2 dan BPHTB menyelenggarakan fungsi:
- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pemungutan dan pengelolaan PBB-P2 dan BPHTB;
- b. penyusunan pedoman pelaksanaan tcntang PBB-P2 dan BPHTB;
- c. pelaksanaan pemungutan PBB-P2 dan BPHTB;
- d. pelaksanaan pembinaan, pengcndalian dan pengevaluasian pelaksanaan pemungutan dan administrasi PBB-P2 dan BPHTB;
- e. pelayanan pengaduan keberatan PBB-P2 dan BPHTB;
- f. pelaksanaan penagihan PBB-P2 dan BPHTB dengan surat peringatan, surat teguran serta surat tagihan paksa;
- g. penyusunan laporan PBB-P2 dan BPHTB;
- h. penyusunan laporan piutang PBB-P2 dan BPHTB;
1. pelaksanaan pembinaan dan sosialisasi PBB-P2 dan BPHTB;
- J. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- k. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas; dan
- I. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 1
BAB III - ORGANISASI
Pasal 20
- (1) Seksi Pendataan Penilaian PBB-P2 dan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d angka 1, mempunyai tugas melaksanakan sebagian lugas Bidang PBB-P2 dan BPHTB dalam melaksanakan pendataan, penilaian PBB-P2 dan BPHTB.
- (2) Dalam mela.ksanakan tugas dimaksud pada ayat (1), Seksi Pendataan Penilaian PBB-P2 dan BPHTB menyelenggarakan fungsi:
- a. penyiapan pedoman teknis pendataan dan penilaian PBB› P2 dan BPHTB;
- b. pelaksanaan koordinasi pendataan dan penilaian PBB-P2 dan BPHTB;
- c. pelaksanaan pendaftaran wajib pajak PBB-P2 dan BPHTB;
- d. pelaksanaan pendataan wajib pajak PBB-P2 dan BPHTB;
- e. pelaksanaan pcnilaian tcrhadap obyek PBB-P2 dan BPHTB;
- f. pelaksanaan pendistribusian Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP);
- g. penyusunan data potensi PBB-P2 dan BPHTB;
- h. pelaksanaan validasi PBB-P2 dan BPHTB;
1. pelaksanaan ketatausahaan;
- J. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang PBB-P2 dan BPHTB; dan
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang PBB-P2 dan BPHTB sesuai tugas dan fungsinya.
Paragraf2
BAB III - ORGANISASI
Pasal 21
- (1) Seksi Penetapan dan Keberatan PBB-P2 dan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d angka 2, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang PBB› P2 dan BPHTB dibidang Penetapan dan Keberatan PBB-P2 dan BPHTB.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Seksi Penetapan dan Kebera tan PBB-P2 dan BPHTB menyelenggarakan fungsi :
- a. penyiapan pedoman teknis penetapan dan keberatan PBB› P2 dan BPHTB;
- b. penetapan PBB-P2 dan BPHTB ;
- c. penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) kepada wajib pajak PBB-P2;
- d. penetapan Nomor Obyek Pajak (NOP) PBB-P2;
- e. penerbitan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) kepada wajib pajak BPHTB;
- f. penerbitan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) ;
- g. penerbitan Surat Tanda Terima Setoran (STIS);
- h. pelayanan pengaduan keberatan PBB-P2 dan BPHTB;
- i. pelaksanaan ketatausahaan ;
- j. pelaporan basil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang PBB-P2 dan BPHTB ; dan
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang PBB-P2 dan BPHTB sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Seksi Penagihan dan Pelaporan PBB-P2 clan BPHTB
BAB III - ORGANISASI
Pasal 22
- (1) Seksi Penagihan dan Pelaporan PBB-P2 dan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d angka 3, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang PBB› P2 dan BPHTB dibidang pcnagihan dan pelaporan PBB-P2 dan BPHTB.
- (2) Dalam melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Seksi Penagiban dan Pclaporan PBB-P2 dan BPHTB menyelenggarakan fungsi :
- a. penyiapan pedoman teknis penagiban dan pelaporan PBB› P2 dan BPHTB;
- b. pelaksanaan pembinaan dan sosialisasi PBB-P2 dan BPTHB;
- c. pelaporan realisasi penerimaan PBB-P2 dan BPTHB secara berkala;
- d. pendistribusian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP), Surat Tanda Terima Setoran (SITS) dan Tanda Terima Setoran (TIS);
- e. pelaksanaan penagihan PBB-P2 dan BPHTB dengan surat peringatan, surat teguran serta surat tagiban paksa;
- f. penyusunan laporan PBB-P2 dan BPHTB;
- g. penyusunan laporan piutang PBB-P2 dan BPHTB;
- h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi PBB-P2 dan BPTHB;
- i. pelaksanaan ketatausahaan;
- J. pelaporan basil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang PBB-P2 dan BPHTB; dan
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang PBB-P2 dan BPHTB sesuai dengan tugas dan f ungsinya.
BAB III - ORGANISASI
Pasal 23
Bidang Aset Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dibidang pengelolaan barang milik daerah.
BAB III - ORGANISASI
Pasal 24
Dalam melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Bidang Aset Daerah menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan dan penyusunan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
- b. perumusan dan penyusunan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan tanah dan bangunan;
- c. perumusan dan menyusun kebijakan pengamanan barang milik daerah;
- d. pelaksanaan pembinaan dan sosialisasi pengelolaan barang milik daerah;
- e. penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah;
- f. penyusunan standar sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah;
- g. penyusunan standar satuan harga barang kebutuhan barang milik daerah;
- h. pengkoordinasian penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah yang ada pada masing-masing SKPD;
- i. pengaturan pelaksanaan pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan barang milik daerah;
10. j . pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah;
- k. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian barang milik daerah;
- I. pemberian bahan pertimbangan tuntutan ganti rugi kepada Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (Majelis Pertimbangan TPTGR);
- m. penyusunan laporan barang milik daerah;
- n. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- o. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas; dan
- p. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Din as sesuai dengan tugas dan f ungsinya.
,-...,
Seksi Analisa dan Kebutuhan
BAB III - ORGANISASI
Pasal 25
- (1) Seksi Analisa dan Kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e angka 1, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Aset Daerah dalam melaksanakan perencanaan kebutuhan barang milik daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Analisa dan Kebutuhan menyelenggarakan fungsi:
- a. pengusulan penetapan pengurus dan penyimpan barang milik daerah;
- b. penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah;
- c. penyusunan analisa kebutuhan barang milik daerah;
- d. penyusunan standar harga satuan barang milik daerah ;
- e. penyusunan standarisasi sarana dan prasarana kerja aparatur di lingkungan Pemerintah Daerah;
- f. penyusunan Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Daftar Kebutuhan Pemcliharaan Barang Milik Daerah;
- g. pelaksanaan ketatausahaan;
- h. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Aset Daerah; dan
1. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Aset Dacrah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf2
BAB III - ORGANISASI
Pasal 26
- (1) Seksi Pemanfaatan, Pemeliharaan dan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e angka 2, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Aset Daerah dibidang upaya pemanfaatan, pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Seksi Pemanfaatan, Pemeliharaan dan Pengamanan menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan ke bij akan pemanfaatan, pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah;
- b. pelaksanaan koordinasi pemanfaatan, pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah;
- c. pelaksanaan pembinaan pemanfaatan, pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah;
- d. pelaksanaan penertiban pemanfaatan barang milik daerah;
- e. pelaksanaan penilaian barang milik daerah;
- f. penyiapan bahan tuntutan ganti rugi permasalahan barang milik daerah;
- g. pelaksanaan ketatausahaan;
- h. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Aset Daerah ; dan
1. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Aset Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Sekai lnventarisasi clan Penghapusan
BAB III - ORGANISASI
Pasal 27
- (1) Seksi Inventarisasi dan Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e angka 3, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Aset Daerah dibidang inventarisasi dan penghapusan barang milik daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Seksi lnventarisasi dan Penghapusan menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan pendataan dan pencatatan barang milik daerah;
- b. pelaksanaan penghapusan barang milik daerah;
- c. pelaksanaan pembinaan dan sosialisasi pengelolaan barang milik daerah;
- d. pelaksanaan pemindahtanganan barang milik daerah;
- e. pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah;
- f. penyusunan laporan barang milik daerah;
- g. pelaksanaan ketatausahaan;
- h. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Aset Daerah; dan
1. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Aset Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB III - ORGANISASI
Pasal 28
Bidang Anggaran mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dibidang penganggaran.
BAB III - ORGANISASI
Pasal 29
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Bidang Anggaran menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan kebijakan pedoman pcnyusunan APBD;
- b. penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Perubahan APBD;
- c. penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dan Penjabaran Perubahan APBD;
- d. pelaksanaan pembahasan penyusunan RKA-SKPD, RKA-PPKD dan RKA Perubahan-SKPD, RKA Perubahan-PPKD;
- e. pelaksanaan pembahasan penyusunan DPA-SKPD, DPA-PPKD dan DPPA-SKPD, DPPA-PPKD;
- f. pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan teknis dalam pengelolaan keuangan daerah;
- g. pelaksanaan koordinasi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Investasi Daerah;
- h. penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Dana Cadangan;
1. penyusunan rancangan RKA-PPKD dan rancangan DPA-PPKD;
- J. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- k. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas; dan
- I. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan f ungsinya.
Seksi Penyusunan Anggaran
BAB III - ORGANISASI
Pasal 30
- ( 1) Seksi Penyusunan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f angka 1, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Anggaran dibidang penyusunan APBD.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
- (1), Seksi Penyusunan Anggaran menyelenggarakan fungsi:
- a. peny1apan penyusunan kebijakan pedoman penyusunan APBD;
- b. penyiapan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Perubahan APBD;
- c. penyiapan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dan Penjabaran Perubahan APBD;
- d. pelaksanaan pembahasan penyusunan RKA-SKPD, RKA› PPKD dan RKA Perubahan-SKPD, RKA Perubahan-PPKD;
- e. pelaksanaan pembahasan penyusunan DPA-SKPD, DPA› PPKD dan DPPA-PPKD, DPPA-PPKD;
- f. pelaksanaan ketatausahaan;
- g. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Anggaran; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Anggaran sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB III - ORGANISASI
Pasal 31
- (1) Seksi Belanja Hibah, Bantuan Sosial clan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huru.f f angka 2, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Anggaran dibidang anggaran belanja hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Belanja Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan kebijakan pedoman pelaksanaan penyusunan anggaran, penatausahaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga;
- b. penyusunan rancangan RKA/ RKAP PPKD;
- c. penyusunan rancangan DPA/DPPA PPKD;
- d. penatausahaan belanja hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga;
- e. pelaksanaan ketatausahaan;
- f. pelaporan basil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Anggaran; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Anggaran sesua1 dengan tugas dan fungsinya.
Seksi Pembiayaan clan Pembinaan Administrasi Keuangan
BAB III - ORGANISASI
Pasal 32
- (1) Seksi Pembiayaan dan Pembinaan Administrasi Keuangan se bagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f angka 3, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Anggaran dibidang pelaksanaan APBD serta Pembiayaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembiayaan dan Pembinaan Administrasi Keuangan menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan kebijakan pedoman pelaksanaan pengelolaan pembiayaan;
- b. pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan teknis pengelolaan keuangan daerah;
- c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan APBD;
- d. pelaksanaan koordinasi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Investasi Daerah;
- e. penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Dana Cadangan;
•
- f. pelaksanaan kctatausahaan;
- g. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Anggaran; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Anggaran sesua1 dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Ketujuh
BAB III - ORGANISASI
Pasal 33
Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dibidang Akuntansi dan Perbendaharaan.
BAB III - ORGANISASI
Pasal 34
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan kebijakan pengelolaan keuangan daerah dibidang akuntansi dan perbendaharaan;
- b. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
- c. penyiapan Surat Penyediaan Dana;
- d. pcnyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah;
- c. penyusunan Rancangan Peraturan Dacrah Pertanggungjawaban Pclaksanaan APBD; tentang
- f. pcnyusunan Rancangan Pcraturan Bupati tentang Pcnjabaran Pertanggungjawaban Pclaksanaan APBD;
- g. pcngusulan pcnctapan Pcngguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
- h. pengusulan penetapan bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu dan bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu;
- i. penyajian informasi keuangan daerah;
- J. penyusunan daftar dan realisasi Gaji serta Tunjangan PNSD;
- k. penyusunan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) gaji bagi PNSD yang pensiun dan yang mutasi keluar Daerah;
1. penyusunan laporan realisasi dana transfer;
- m. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- n. pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- o. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB III - ORGANISASI
Pasal 35
- (I) Seksi Perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g angka 1, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan dalam memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD.
- Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
- (2) ( 1), Seksi Perbendaharaan menyelenggarakan fungsi :
- a. penyiapan anggaran kas;
- b. penyiapan Surat Penyediaan Dana (SPD);
- c. penyiapan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
- d. pengusahaan dan pengaturan dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
- e. pelaksanaan penempatan uang mengelola/ menatausahakan investasi pendek; daerah dan daerah jangka
- f. penyusunan Besaran Uang Persediaan SKPD;
- g. penyusunan Laporan Posisi Kas Harian (LPKH) Bendahara Umum Daerah (BUD);
- h. penerimaan bukti setoran kas daerah;
1. penyiapan penetapan Pengguna Anggaran /Kuasa Pengguna Anggaran;
- J. penyiapan penetapan bendahara penerimaan/ bendahara penerimaan pembantu dan bendahara pengeluaran / bendahara pengeluaran pembantu;
- k. penyiapan bahan pertimbangan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi;
- l. pelaksanaan pemberian/penerimaan pinjaman atas nama Pemerintah Daerah;
- m. pelaksanaan ketatausahaan;
- n. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan; dan
- o. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan sesuai dengan tugas dan f ungsinya.
Paragraf 2
BAB III - ORGANISASI
Pasal 36
- (1) Seksi Belanja Pegawai dan Dana Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 hurnf g angka 2, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan dalam menyusun daftar dan laporan realisasi gaji PNSD, tambahan penghasilan PNSD serta laporan realisasi dana transfer.
~
- (2) Dalam rnelaksanakan tugas sebagaimana dirnaksud pada ayat ( 1), Seksi Belanja Pegawai dan Dana Transfer menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan daftar gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD);
- b. penyusunan laporan realisasi pembayaran gaji dan tunjangan PNSD;
- c. penyusunan laporan setoran/potongan pajak PFK atas gaji dan tunjangan PNSD;
- d. penyusunan surat keterangan pemberhentian pembayaran (SKPP) gaji bagi PNSD yang pensiun dan yang mutasi keluar daerah;
- e. penyusunan la poran realisasi pembayaran tambahan penghasilan PNSD;
- f. penyusunan realisasi dana transfer;
- g. pelaksanaan rekonsiliasi data penerimaan dan realisasi dana transfer;
- h. pelaksanaan ketatausahaan;
1. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan; dan
- J. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Akun tansi dan Perbendaharaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB III - ORGANISASI
Pasal 37
- (1) Seksi Akuntansi sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 5 huruf g angka 3, rnempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan dibidang melaksanakan penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Dalarn melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Seksi Akuntansi menyelenggarakan fungsi :
3. a . penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah;
- b. penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
- c. penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
6. d . penyusunan Laporan Dana Togas Pembantuan;
- e. pelaksanaan rekonsiliasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Fungsional SKPD;
- f. pelaksanaan ketatausahaan;
..
- g. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB III - ORGANISASI
Pasal 38
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Situbondo Nomor 50 Tahun 2011 tentang Uraian Togas dan Fungsi Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Situbondo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB III - ORGANISASI
Pasal 39
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Penetapan: Ditetapkan di Situbondo pada tanggal 1 8 A 1 J G 2C 14

Penandatangan: BUPATI SITUBONDO, DADANG WIGIARTO

Penetapan: Diundangkan di Situbondo pada tanggal 1 8 /., ~: ~ .: ·: ;

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SITUBONDO, BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2014 NOMOR ?~ ~