PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONOO Nomor NOMOR Tahun 2011 tentang SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADANPENANGGULANGANBENCANADAERAH KABUPATEN SITUBONOO DENGAN RAHMA T TUHAN YANG MAHA ESA BUPAff SITUBONDO, - Menilabang a bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahtm 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Damm serta guna pelaksanaan (berlaku Unknown)
Pembukaan
berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahtm 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Damm serta guna pelaksanaan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 teotang Penanggulangan Bencana, Pemerintah K.abupaten Situbondo maniJiJd lcewemmgan yang luu, nyata dan bertanggungjawab untuk membentuk Badan J&gt;enanggulangan Bencana Daemh;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimaoa dimaksud pada huruf a. perlu membentuk Organisasi Sadan Penanggulangan Bencaoa Daerah Kabupaten Situbondo dengan suatu Peraturan Daerah.
Meaginpt
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daef'ah..daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dao Derita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965(Lembaran Negara Republik Indonesia Tah\Dl 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahwi 1974 Nomor 55, Tambahan Lembanm Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-,mdang Nomor 8 Talum 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembarao Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
3. Undang--Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
,-..,.
4. Undang-Undang Nomor 1 Tatum 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembanm Negara Republik Indonesia Tahllll 2004 Nomor OS, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RepubHk Indonesia Nomor 4389) ;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 TahWl 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahwi 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran. Negara Republik Indonesia Tahwi 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
7. Undang-Undang Nomor 33 TahWl 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lemba.ran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor J 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahwi 2007 tentang Penanggulangan Bencana ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tah\Bl 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemiodaban Tempat Kedudukan Pemerintahan Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pmgangkatao Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah1m 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) !ilebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor I 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahllll 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahuo 2005 tentang Pedoman Pembinaan clan PengaW8§11 Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambaban Lembanm Negara Republi.k Indonesia Nomor 4594);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintaban Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah\Bl 2007 Nomor 82, Tambahan Lembatan Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
15. Peratman Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 temang Organisasi Perangkat Dacrah (Lemberan Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembman Negara Rq,ublik Indonesia Nolnor 4741) ~
Menetapkan
3
16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tah\Dl 2008 temang Pmyel.eoggaraan J&gt;eoanggulangan Bencana (Lembaran Newn Republik Indonesia TahlDl 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahm 2008 teotang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Beoama (Lernbaran Negara Rq,ublik. Indonesia Tahun 2008 NOl'lll' 43, Tambahtm Lembanm Nepa Rq,ublik. Indonesia Nomor 29);
18. Peratunm Pemerintah Nomor 23 Tamm 2008 terdaDg Peran Lembap;t Usaba dan Lembaga 1ntemasiona1 dalam Penanggulangan RoN:mJa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tamm 2008 Nomor 44, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830) ;
19. Peraturan PrtSiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulaogan Bencaoa ;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Talnm 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimaoa telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Oaerah ;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 TahlDl 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk: Hukum Daerah ;
22. Peraturan Menteri DalaJn Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
23. Peraturan Menteri Da1am Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atm Penyelenggaraao Pemerintah Daerah ;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah ;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Pemrtaan Organisasi Perangkst Daerah ;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggnlangan Sencana Daerah.
Deap.n Penetujuu Benama DEW AN PERW AKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO
Dan
BUPATI SITUBONDO
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAII KABUPATEN SITUBONDO.
BAB ID - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 2
- (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimarut dimaksud dalam Pasal 2, Badan PenmJ8BWangan Bencana Daerah menyelenggarakan fungsi :
BAB ID - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 3
- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Situbondo di bidang Penanggulangan Bencana.
- (2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawab den bertanggungjawab kepada Bupati.
- (3) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalaJn melakSffllaksn tugasnya di bidang teknis administrasi dibina dan dikoonlinasikan oleh Sekretaris Daerah.
4. ( 4) Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai togas membantu Bupati dalain melaksanakan urusan di bidang penangguJangan bencana.
BAB ID - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 4
- (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimarut dimaksud dalam Pasal 2, Badan PenmJ8BWangan Bencana Daerah menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan dan penetapan kebijakan operasional penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi;
- b. pengkoordinasian dan pengendalian pe)aksenaan kegiatan penanggulangan bencana;
- c. penyusunan pedoman operasional terhadap perumggulangan bencana;
- d. penyampaian informasi kegiatan penanggulangan bencana kepada masyarakat;
- e. penggunaan dan pertanggungjawaban sumbangan/hantuan;
- f. pelaporan penyelen.ggaraan penanggulangan bencana;
- g. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- h. pelakseoaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BABIV SUSUNAN ORGANISASI
BAB ID - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 5
- (J) Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri aw :
- a. Kepala Badan;
- b. Unsur Pengarah;
- c. Unsur Pelaksana;
- d. Sekretariat;
- e. Bidang-Bidang;
- f. Sub-Sub Bagian;
- g. Seksi-Seksi;
- h. Kelompok Jabat.an Fungsional.
- (2) Bagan Stroktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (l )~ tercantum dalatn
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran dan merupakan bagian tak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (3) Rincian tugas pokok dan fungsi masing-masing organ pada Sadan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimaoa dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## Pual 6

- ( 1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas untuk melak:sanakau sebagian tugas pemerintah daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Iabatan fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjaog jabatan fungsional yang terbagi dalmn berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Setiap Kelompok dipimpin oleh seorang tenaga Fungsional Senior yang mangkat oleh Bupati.
- (4) Jenis dan Jenjang serta jwnlah Jahatan Fungsional ditetapkan oJeh Bupati berdasarkan Kebutuhan dan beban kerja. sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlalcu.
- (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai Peraturan Perundang~undangan yang berlaku.

## BAB VII

## TATAKERJA

## Pasal7

- (1) Dalam melaksaoakan tugas pokok dan fungsinya Kepala Badan, Unsur Pengarah, Unsur Pelaksana, Sekretaris, Kepala Bidang, K.epala Sub Bagian, Kepala Seksi, clan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip Koordinasi, Integrasi dan Sinlcronisasi baik dawn lingkungan masing-masing maupun antM satuan Organisasi di Lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing clan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-Iangkah yang diperlukan.
- (3) Setiap pimpinan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinir bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
4. ( 4) Setiap pimpinan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
5. ( 5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan [ebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawabannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

## BAB VII

## PENGANGKA TAN DAN PEMBERHENTIAN

## DALAM JABATAN

## Pual 8

- ( 1) Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleb Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sckretariat Daerah scsuai dengan Peraturan Penmdang~undangan yang berlaku setelah berkonsulwi dengan Gubemur Jawa Timur.
- (2) Unsur Pengarah, Unsur Petaksana, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkst dan diberhentika.o oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Kepala Badan melalui Sekretaris Daerab sesuai dengan Peraturan Perundang› uodangao yang berlaku

## Pasal 9

- ( l) Jabatan Struktural dan Fungsional tidak boleh diraogkap.
- (2) Apabila pejabat Struktural di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah berbalangan dalam mtmjalanlran tugasnya, maka atasan langmmg pcjabat dimaksud dapat menunjuk salah satu pejabat struktural untulc mewakilinya.

## BAB VIII

## KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 10

Pe]aksanaan penataan Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

## BABIX

## KETENTUANPENUTUP

## Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang rnengetahuinya, mernerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo.


Ditetapkan di Situbondo

• 2Ci,

padatan at 18 JLlL

H. DADANG WIGIARTO, S.H

BUPATI SITUBONDO;

Diundangkan ~i,$. i~~nd~.-,,. pada tanggal l u V Ll L Li I I

SEKRE S AERAH KABUP

Drs. HADI WIJONO, S.T., M.M Pembina Utama Muda NIP. 19541010 197603 1 010

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2011 NOMOR I 6

•

LAMPIRAN

Peraturan Daerah Kabupat~n Sjtubondo

Tanggal

:

1

8

JU[

LL.;

i •

Nomor

--

16

Tahun 2011

## STRUKTUR ORGANISASI BADANPENANGGULANGANBENCANADAERAH KABUP ATEN SITUBONDO