PERATURAN WALIKOTA MA Nomor 20/E Tahun 2010 tentang PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PRESTASI KERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MALANG TAHUN 2010 (berlaku 30 Juli 2010)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi JawaTimur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3846);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4503);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4576);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4737);
15. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundangundangan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Susunan Organisasi, Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2006 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 36);
19. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 57);
20. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 58);
21. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 59);
22. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 60);
23. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 61);
24. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 62);
25. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2010 Nomor 1 Seri A);
26. Peraturan Walikota Malang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kota Malang Tahun 2010 Nomor 1 Seri A) sebagaimana telah diubah keempat kalinya dengan Peraturan Walikota Malang Nomor 26 Tahun 2010 (Berita Daerah Kota Malang Tahun 2010 Nomor 6 Seri A);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN ATAS PRESTASI KERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MALANG TAHUN 2010.
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
2. Walikota adalah Walikota Malang.
3. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Malang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Malang.
5. Asisten Sekretaris Daerah adalah Asisten Administrasi Pemerintahan, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, dan Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kota Malang.
6. Staf Ahli Walikota adalah Staf Ahli Walikota Bidang Hukum, Pemerintahan dan Politik, Staf Ahli Walikota Bidang Ekonomi dan Keuangan, dan Staf Ahli Walikota Bidang Pembangunan, Kemasyarakatan dan Sumberdaya Manusia.
7. Bagian adalah Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Malang.
8. Kepala Bagian adalah Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Malang.
9. Bagian Keuangan adalah Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Malang.
10. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disebut BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang.
11. Kepala Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BKD adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang.
12. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Dinas, Badan, Satuan Polisi Pamong Praja, Kantor, Kecamatan dan Kelurahan.
13. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, meliputi Sekretaris Daerah, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektur, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala Kantor, Camat dan Lurah.
14. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Tambahan Penghasilan adalah tambahan penghasilan berupa uang yang diberikan kepada PNS sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Prestasi Kerja adalah prestasi kerja PNS yang ditetapkan ## BAB II
KETENTUAN TAMBAHAN PENGHASILAN
Pasal 2
- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja diberikan kepada PNS yang masih bertugas dalam periode penilaian prestasi kerja dan memiliki tingkat kehadiran kerja sekurang-kurangnya 90% (sembilan puluh persen) dari jumlah hari kerja dalam periode penilaian yang ditetapkan.
- (2) PNS yang diberikan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan PNS yang tercantum dalam Daftar PNS pada SKPD.
- (3) Tingkat kehadiran kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan dengan Rekapitulasi Daftar Hadir Kerja.
- (4) Pemberian tambahan penghasilan yang
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: ditetapkan diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan 1 (satu) kali pada tahun anggaran 2010. - (5) Pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada PNS Golongan III dan IV dikenakan PPh Pasal 21 sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan. ## BAB III ## PENILAIAN PRESTASI KERJA ## Pasal 3

Penandatangan: - (1) Penilaian prestasi kerja PNS didasarkan pada rekapitulasi daftar hadir kerja dalam 1 (satu) tahun terakhir, terhitung sejak awal Agustus 2009 sampai dengan akhir Juli 2010, yang ditandatangani oleh Kepala SKPD dan disahkan oleh Kepala BKD.

Penandatangan: - (2) Pada Bagian, rekapitulasi daftar hadir kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh Kepala Bagian. - (3) Jumlah hari kerja dalam 1 (satu) tahun yang dijadikan sebagai dasar penilaian prestasi kerja sebanyak 245 (dua ratus empat puluh lima) hari kerja. - (4) Bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) penilaian prestasi kerja dilaksanakan terhitung sejak tanggal diterbitkannya Surat Perintah Melaksanakan Tugas pertama sampai dengan akhir bulan Juli 2010. - (5) Bagi PNS pindahan/mutasi penilaian prestasi kerja dilaksanakan terhitung sejak tanggal diterbitkannya Surat Perintah Melaksanakan Tugas pertama sampai dengan akhir bulan Juli 2010.

Penandatangan: - (6) Apabila dalam periode penilaian PNS terkena mutasi antar SKPD, maka pembayaran tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja kepada PNS bersangkutan dilakukan oleh SKPD penerbit Daftar PNS yang mencantumkan data PNS bersangkutan dengan menyertakan fotokopi Daftar Hadir Kerja pada SKPD baru yang telah disahkan oleh Kepala SKPD. - (7) Pejabat Struktural yang memperoleh promosi jabatan sebelum Tahun 2010, maka pemberian Tambahan Penghasilannya diklasifikasikan sesuai jabatan barunya. - (8) Pejabat Struktural yang memperoleh promosi jabatan pada Tahun 2010, maka pemberian Tambahan Penghasilannya diklasifikasikan sesuai jabatan lamanya. ## BAB IV ## BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN ## Pasal 4 - (1) Besaran tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS disesuaikan dengan klasifikasi tingkat jabatan PNS. - (2) Klasifikasi tingkat jabatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut : - a. Eselon II.a : Rp. 2.750.000,00 - b. Eselon II.b - Rp. 2.250.000,00 - c. Eselon III.a : Rp. 1.750.000,00 - d. Eselon III.b : Rp. 1.500.000,00 - e. Eselon IV.a : Rp. 1.100.000,00 - f. Eselon IV.b : Rp. 850.000,00 - g. Eselon V.a - Rp. 600.000,00

Penandatangan: - h. Pejabat Fungsional Guru yang diberikan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dan Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri : Rp. 1.100.000,00

Penandatangan: - i. sebagai Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Kepala Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa - Pejabat Fungsional Guru yang diberikan tugas tambahan : Rp. 850.000,00

Penandatangan: - j. Pejabat Fungsional Guru yang diberikan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah Dasar Negeri, Kepala Sekolah Dasar Luar Biasa, dan Kepala Taman Kanak-Kanak : Rp. 600.000,00 - k. Pejabat Fungsional Tertentu Golongan III dan IV, dan Pejabat Fungsional Umum Golongan III dan IV : Rp. 450.000,00 - l. Pejabat Fungsional Tertentu Golongan II, dan Pejabat Fungsional Umum Golongan I dan II : Rp. 375.000,00 ## BAB V ## REKAPITULASI DAFTAR HADIR KERJA ## Pasal 5 - (1) Rekapitulasi Daftar Hadir Kerja berisi jumlah kehadiran dan ketidakhadiran PNS pada hari kerja selama 1 (satu) tahun beserta keterangan yang dianggap perlu.

Verifikasi: - (2) Kehadiran PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kehadiran PNS pada hari dan jam kerja efektif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dibuktikan dengan tanda tangan PNS dan/atau keterangan pada Daftar Hadir Kerja. - (3) Ketidakhadiran PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), karena : - a. PNS yang tidak masuk kantor pada hari kerja tanpa ada surat pemberitahuan atau keterangan apapun;

Penandatangan: - b. PNS yang tidak masuk kantor pada hari kerja tanpa mendapatkan persetujuan dari Kepala SKPD atau pejabat yang memiliki kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; - c. PNS yang tidak masuk kantor pada hari kerja dikarenakan sedang melaksanakan tugas di luar instansi pemerintah daerah; - d. PNS yang tidak masuk kantor pada hari kerja dikarenakan sedang menjalankan Cuti di Luar Tanggungan Negara; - e. PNS yang tidak masuk kantor pada hari kerja dikarenakan sedang menjalankan Tugas Belajar. - (4) Pengecualian dari pengertian ketidakhadiran dalam hari kerja, bagi PNS yang sedang : - a. melakukan Perjalanan Dinas yang dilengkapi dengan Surat Tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Penandatangan: - b. tidak masuk kerja paling lama 2 (dua) hari berturut-turut karena alasan sakit yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan yang ditujukan kepada Kepala SKPD atau Pejabat yang memiliki kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; - c. tidak masuk kerja paling lama 14 (empat belas) hari berturut-turut karena alasan sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter atau rumah sakit;

Penandatangan: - d. tidak masuk kerja paling lama 2 (dua) hari berturut-turut karena alasan khusus dan telah mendapatkan persetujuan dari Kepala SKPD atau Pejabat yang memiliki kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain menghadiri pernikahan keluarga atau kerabat, menghadiri pemakaman keluarga atau kerabat, atau menjenguk orang tua yang sakit, dengan menyertakan surat pemberitahuan kepada Kepala SKPD atau Pejabat yang memiliki kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; - e. tidak masuk kerja karena alasan Cuti Bersama, Cuti Tahunan, Cuti Sakit, Cuti Bersalin, Cuti Besar dan Cuti karena Alasan Penting sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ## BAB VI ## PROSEDUR DAN TATA CARA PEMBAYARAN ## Pasal 6 - (1) Bendahara Pengeluaran tiap-tiap SKPD mengajukan permohonan pembayaran tambahan penghasilan PNS di lingkungan satuan kerjanya dengan bentuk permohonan sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran Peraturan Walikota ini.
- (2) Pengajuan permohonan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan melalui BKD dan melampirkan rekapitulasi daftar hadir kerja dengan bentuk rekapitulasi sebagaimana.tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.
- (3) Kepala BKD memverifikasi rekapitulasi daftar hadir kerja yang disampaikan oleh tiap-tiap SKPD dan meneruskan pengajuan permohonan pembayaran tambahan penghasilan PNS dari tiap-tiap SKPD kepada Sekretaris Daerah melalui Bagian Keuangan.
- (4) Pembayaran Tambahan Penghasilan kepada PNS dilakukan melalui Bendahara Pengeluaran SKPD penerbit Daftar PNS yang mencantumkan data PNS bersangkutan.
- (5) Khusus untuk Kelurahan, pengajuan permohonan pembayaran tambahan penghasilan dikoordinasi oleh Kecamatan.

## BAB VII PEMBIAYAAN

## Pasal 7

Pembiayaan pemberian tambahan penghasilan bagi PNS dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010.

## BAB VIII

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang pada tanggal 30 Juli 2010

WALIKOTA MALANG,

ttd.

Drs. PENI SUPARTO, M.AP

Diundangkan di Malang

pada tanggal 30 Juli 2010

## Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd.

## DR. Drs. H. SHOFWAN, SH, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19580415 198403 1 012

## BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2010 NOMOR 20 SERI E

Salinan sesuai aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

DWI RAHAYU, SH, M.Hum.

Pembina NIP. 19710407 199603 2 003

## LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA MALANG

NOMOR : 28 TAHUN 2010

TANGGAL : 30 Juli 2010

## PERMOHONAN PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

SKPD : ________________

| NO | NAMA | NIP | PANGKAT/ GOL | JABATAN | % KEHADIRAN TERHITUNG | JUMLAH TAMBAHAN PENGHASILAN (Rp.) | PPh 21 | JUMLAH YANG DITERIMA (Rp.) | TANDA TANGAN |
|------|---------------------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------------------|---------------------|------------------------------|----------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 1. | ... | ... | .../... | ... | ...% | Rp. ... | Rp. ... | Rp. ... | 1... |
| 2. | ... | ... | .../... | ... | ...% | Rp. ... | Rp. ... | Rp. ... | 2... |
| 3. | ... | ... | .../... | ... | ...% | Rp. ... | Rp. ... | Rp. ... | 3... |
| Dst | ... | ... | .../... | ... | ...% | Rp. ... | Rp. ... | Rp. ... | ... |

Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kota Malang

Mengetahui,

SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

NAMA Pangkat NIP.

Malang, 2010

NAMA Pangkat NIP.

## REKAPITULASI DAFTAR HADIR KERJA

SKPD :

...

PERIODE

:

1 Agustus 2009 s.d. 31 Juli 2010

| NO | NAMADANNIP | JABATAN | JUMLAH KEHADIRAN | JUMLAH TIDAK HADIR | TINGKAT KEHADIRAN (%) | KETERANGAN | TANDA TANGAN |
|------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|-------------------------|--------------|------------------|
| 1. | ... | ... | ... hari kerja | ... hari kerja | ...% | | 1... |
| 2. | ... | ... | ... hari kerja | ... hari kerja | ...% | | 2... |
| | NIP. | | | | | | |
| Dst. | ... | ... | ... hari kerja | ... hari kerja | ...% | | ... |
| | NIP. | | | | | | |

Mengetahui

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN

DAERAH,

NAMA

Pangkat NIP.

KEPALA SKPD,

NAMA Pangkat NIP.

WALIKOTA MALANG,

ttd.

Drs. PENI SUPARTO, M.AP

Salinan sesuai aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

DWI RAHAYU, SH, M.Hum. Pembina NIP. 19710407 199603 2 003