PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUPATI Nomor 1 Tahun 2015 tentang TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA (berlaku 6 April 2015)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI SERANG PROVINSI BANTEN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG
NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG
TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SERANG,
: a. bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, serta dengan memperhatikan perkembangan sosial masyarakat, maka Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, perlu dilakukan penyesuaian dengan pengaturan kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Serang tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa;
2. : 1. Pasal 18 ayat (7) dan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
6.Peraturan...
SALINAN
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Republik lndonesia Negara Nomor 5539);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2013 Nomor 09).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG
dan
BUPATI SERANG
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Serang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
4. Bupati adalah Bupati Serang.
5. Camat adalah perangkat Daerah Kabupaten Serang di Wilayah Kerjanya.
6. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat ## BAB II
PEMILIHAN KEPALA DESA
Bagian Kesatu
Umum
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak dan bergelombang di seluruh wilayah daerah paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (2) Pemilihan Kepala Desa secara serentak dan bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk periode selanjutnya mengikuti akhir masa jabatan Kepala Desa tahun bersangkutan.
- (3) Pemilihan Kepala Desa secara serentak dan bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan :
- a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di wilayah Daerah;
- b. kemampuan keuangan daerah; dan/atau
- c. ketersediaan PNS dilingkungan Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat Kepala Desa.
- (4) Pemilihan Kepala Desa secara serentak dan bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.
- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa secara serentak dan bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunjuk Penjabat Kepala Desa, yang berasal dari PNS di lingkungan Pemerintah Daerah.
Bagian Kedua
Panitia Pemilihan Kepala Desa
Paragraf 1
Tingkat Kabupaten
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
- (1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (2) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
- a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan kepala desa tingkat daerah;
- b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap Panitia Pemilihan Kecamatan dan Desa;
- c. melaksanakan seleksi tertulis, apabila melebihi 5 (lima) bakal calon Kepala Desa;
- d. melaksanakan pengawasan terhadap proses pemilihan Kepala Desa;
- e. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa; dan
- f. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada Bupati.
Paragraf 2
Tingkat Kecamatan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
- (1) Camat membentuk Panitia Pemilihan Kecamatan.
- (2) Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
- a. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
- b. memfasilitasi pencetakan surat suara, surat panggilan dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan administrasi lainnya;
- c. menyampaikan surat suara, kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada Panitia Pemilihan Desa; dan
- d. melakukan evaluasi, pelaporan dan hasil pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan Kabupaten.
Paragraf 3
Tingkat Desa
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5
- (1) BPD membentuk Panitia Pemilihan Desa dan disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Panitia Pemilihan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 9 (sembilan) orang yang terdiri dari unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat desa dengan susunan sebagai berikut :
- a. ketua;
- b. wakil ketua;
- c. sekretaris;
- d. bendahara; dan
- e. anggota.
- (3) Panitia Pemilihan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
- b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat;
- c. membentuk KPPS yang berjumlah 7 (tujuh) orang dengan susunan Ketua dan Anggota untuk masing-masing TPS;
- d. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
- e. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
- f. menetapkan calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan;
- g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
- h. menetapkan tugas KPPS dan tata cara pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
- i. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan TPS;
- j. melaksanakan pemungutan suara;
- k. mengawasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
- l. menjadi mediator dalam menyelesaikan perselisihan yang timbul selama pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
- m. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dari masing-masing TPS dan mengumumkan hasil pemilihan Kepala Desa;
- n. menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan
- o. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada BPD, Panitia Pemilihan Kecamatan dan Kabupaten.
- (4) Dalam hal menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia Pemilihan Desa wajib menjaga netralitas dan menjamin terlaksananya proses pemilihan Kepala Desa dengan aman, tertib, dan demokratis.
Bagian Ketiga
Biaya Pemilihan Kepala Desa
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 6
Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA
Bagian Kesatu
Umum
BAB III - PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 7
Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan :
- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara; dan
- d. penetapan.
Bagian Kedua
Persiapan
Paragraf 1
Umum
BAB III - PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 8
Persiapan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri atas kegiatan sebagai berikut :
- a. BPD memberitahukan kepada Kepala Desa tentang akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
- b. BPD membentuk Panitia Pemilihan Desa yang ditetapkan dengan Keputusan BPD dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan Kepala Desa;
- c. BPD membuat laporan tentang akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pemberitahuan akhir masa jabatan Kepala Desa;
- d. BPD memberikan persetujuan biaya pemilihan Kepala Desa dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan Desa;
- e. perencanaan biaya pemilihan Kepala Desa diajukan oleh Panitia Pemilihan Desa kepada Bupati melalui Camat, 30 (tiga puluh) hari sejak terbentuknya Panitia Pemilihan Desa;
- f. paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan Desa tentang biaya pemilihan Kepala Desa, Bupati memberikan persetujuan.
Paragraf 2
Penetapan Pemilih
BAB III - PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 9
- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih
BAB III - PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 10
- (1) Daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dimutakhirkan dan divalidasi oleh Panitia Pemilihan Desa sesuai dengan data penduduk desa.
- (2) Pemutakhiran dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena :
- a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah menikah;
- c. telah meninggal dunia;
- d. pindah domisili ke desa lain; atau
- e. belum terdaftar.
- (3)
BAB III - PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 11
- (1) DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), diumumkan oleh Panitia Pemilihan Desa pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari.
BAB III - PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 12
- (1) Dalam jangka waktu 3 (tiga) hari pengumuman DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (2) Selain usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi :
- a. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
- b. pemilih sudah tidak berdomisili di desa yang bersangkutan;
- c. pemilih yang sudah menikah di bawah umur 17 (tujuh belas) tahun; atau
- d. pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, Panitia Pemilihan Desa segera mengadakan perbaikan DPS.
BAB III - PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 13
- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan Desa melalui pengurus RT/RW, dan didaftar sebagai pemilih tambahan.
- (2) Pengurus RT/RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyampaikan laporan pemilih yang belum terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Panitia Pemilihan Desa sebelum pencatatan data pemilih tambahan.
- (3) Pencatatan Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari.
BAB III - PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 14
- (1) Pencatatan Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4), diumumkan oleh Panitia Pemilihan Desa pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (2) Pengumuman Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam jangka waktu selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan tambahan.
BAB III - PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 15
- (1) Panitia Pemilihan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, menetapkan dan mengumumkan DPS yang sudah diperbaiki dan Daftar Pemilih Tambahan sebagai DPT yang disaksikan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan.
- (2) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diumumkan di tempat yang strategis di desa untuk diketahui oleh masyarakat.
- (3) Pengumuman DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama jangka waktu 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan DPT.
BAB III - PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 16
- (1) Untuk keperluan pemungutan suara di masing-masing TPS, Panitia Pemilihan Desa menyusun salinan DPT untuk masing-masing TPS.
- (2) Salinan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan Kepala Desa.
- (3) Salinan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang sudah disahkan oleh Panitia Pemilihan Desa tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, Panitia Pemilihan Desa membubuhkan catatan dalam DPT pada kolom keterangan "meninggal dunia".
Bagian Ketiga
Pencalonan
Paragraf 1
Pendaftaran Calon
BAB III - PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 17
- (1) Yang dapat menjadi Calon Kepala Desa yaitu penduduk desa setempat yang memenuhi persyaratan :
- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UndangUndang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik lndonesia dan Bhineka Tunggal lka;
- d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama dan/atau sederajat, yang dibuktikan dengan ijazah dan telah diverifikasi oleh Dinas/Instansi terkait;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun pada saat mendaftar yang dibuktikan dengan Akte Kelahiran atau Surat Kenal lahir;
- f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal/rumah di desa setempat paling kurang 1 (satu) Tahun sebelum pendaftaran yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan Kartu Keluarga, dan tanggal penerbitannya terlebih dahulu dilegalilasi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara
BAB III - PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 18
Dalam hal pemilihan Kepala Desa, Penjabat Kepala Desa tidak boleh mencalonkan diri menjadi calon Kepala Desa dan tidak boleh mengundurkan diri dari jabatannya sampai dengan dilantiknya Kepala Desa terpilih.
Paragraf 2
Calon Kepala Desa dari Kepala Desa dan Perangkat Desa
BAB III - PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 19
- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon Kepala Desa terpilih, dan harus mendapatkan rekomendasi hasil pemeriksaan khusus yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten.
- (2) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas pemerintah desa untuk kepentingan sebagai calon Kepala Desa.
- (3) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.
BAB III - PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 20
- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Perangkat Desa yang akan mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya telah mengabdikan dirinya sebagai perangkat desa selama 10 (sepuluh) tahun.
- (3) Tugas perangkat desa yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh perangkat desa lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
Paragraf 3
Calon Kepala Desa dari PNS
BAB III - PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 21
- (1) PNS yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (2) Dalam hal PNS yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, PNS yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai PNS.
- (3) PNS yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan penghasilan lainnya yang sah.
- (4) PNS yang telah selesai melaksanakan tugasnya sebagai Kepala Desa dikembalikan ke instansi induknya.
BAB III - PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 22
Dalam hal PNS yang berasal dari Sekretaris Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 21.
Paragraf 4
BAB III - PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 23
- (1) Anggota BPD yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mengundurkan diri dari keanggotaannya sebagai Anggota BPD sebelum dilaksanakannya pembentukan Panitia Pemilihan Desa.
- (2) Pengunduran diri anggota BPD yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan Surat Pernyataan pengunduran diri yang dibuat dan ditandatangani oleh yang bersangkutan diatas materai
- (3) Tugas Anggota BPD yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh anggota BPD lainnya.
Paragraf 5
Penelitian Bakal Calon, Penetapan dan Pengumuman Calon
BAB III - PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 24
- (1) Panitia Pemilihan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon Kepala Desa meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1).
- (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang.
- (3) Panitia Pemilihan Desa mengumumkan hasil penelitian terhadap persyaratan bakal calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.
- (4) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib diproses dan ditindak lanjuti Panitia Pemilihan Desa.
BAB III - PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 25
- (1) Dalam hal bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan Desa menetapkan bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa.
- (2) Calon Kepala Desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.
BAB III - PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 26
- (1) Dalam hal bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan Desa memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Dalam hal bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (3) Apabila dalam tenggang waktu perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dari PNS di lingkungan Pemerintah Daerah.
BAB III - PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 27
Dalam hal bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan Kabupaten melakukan seleksi tambahan dan tes tertulis dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia dan persyaratan lain yang ditetapkan Bupati.
BAB III - PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 28
- (1) Penetapan calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia Pemilihan Desa.
- (2) Undian penentuan nomor urut calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan 1 (satu) hari setelah penetapan calon Kepala Desa dan dihadiri oleh para calon Kepala Desa.
- (3) Hasil undian nomor urut dan nama calon Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam Berita Acara penetapan calon Kepala Desa.
- (4) Berita Acara penetapan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diumumkan oleh Panitia Pemilihan Desa melalui media masa dan/atau papan pengumuman tentang nama calon Kepala Desa yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (5) Pengumuman tentang nama calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.
- (6) Hasil penetapan nomor urut, nama dan foto calon disosialisasikan oleh Panitia Pemilihan Desa di Kantor Desa, rumah calon dan tempat-tempat strategis yang mudah dilihat oleh masyarakat desa bersangkutan yang lokasinya ditetapkan oleh Penitia Pemilihan Desa.
- (7) Selama masa kampanye, pemasangan nomor urut, nama dan foto calon Kepala Desa yang berhak dipilih dapat dilakukan oleh calon Kepala Desa di wilayah desa yang bersangkutan dengan lokasi yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan Desa.
Paragraf 3 Kampanye
BAB III - PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 29
- (1) Kampanye merupakan kesempatan bagi para calon Kepala Desa yang berhak dipilih untuk menyampaikan program kerja yang akan dilaksanakan apabila yang bersangkutan berhasil dipilih menjadi Kepala Desa sesuai dengan kondisi budaya masyarakat desa.
- (2) Waktu pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Desa dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang. dan berbagai ketentuan lainnya untuk mengatur supaya pelaksanaan kampanye berjalan tanpa mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.
- (4) Waktu pelaksanaan kampanye para calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diarahkan pada hal-hal yang bersifat positif dan menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan pembangunan serta keamanan dan ketertiban masyarakat.
- (5) Kampanye para calon Kepala Desa yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diperkenankan diadakan secara berlebihan dalam bentuk pembagian barang, uang dan fasilitas lainnya serta tidak dibenarkan mengadakan pawai sehingga mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat.
BAB III - PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 30
- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) memuat visi dan misi apabila terpilih sebagai Kepala Desa.
- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keinginan yang akan diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Kepala Desa.
- (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.
BAB III - PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 31
Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dapat dilaksanakan melalui :
- a. pertemuan terbatas;
- b. tatap muka;
- c. dialog;
- d. penyebaran bahan kampanye kepada umum;
- e. pemasangan alat peraga ditempat kampanye dan ditempat lain yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan Desa; dan
- f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB III - PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 32
- (1) Pelaksana Kampanye dilarang :
- a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik lndonesia 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik lndonesia;
- b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik lndonesia;
- c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau calon yang lain;
- d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
- e. mengganggu ketertiban umum;
- f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau calon yang lain;
- g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye calon;
- h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
- i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut calon lain selain dari gambar dan/atau atribut calon yang bersangkutan; dan
- j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye.
- (2) Pelaksana kampanye dalam kegiatan kampanye dilarang mengikutsertakan :
- a. kepala desa;
- b. perangkat desa; dan
- c. anggota badan permusyaratan desa.
BAB III - PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 33
Pelaksana kampanye yang melanggar larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dikenakan sanksi :
- a. peringatan tertulis apabila pelaksana kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
- b. penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.
BAB III - PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 34
- (1) Masa tenang pemilihan Kepala Desa selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
Bagian Keempat
Pemungutan dan Penghitungan Suara
BAB III - PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 35
- (1) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama calon.
- (2) Pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pemilihan Kepala Desa dilakukan dengan mencoblos salah satu calon Kepala Desa dalam surat suara.
BAB III - PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 36
Pengadaan bahan, jumlah, bentuk, ukuran, dan warna surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lain serta pendistribusiannya dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan.
BAB III - PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 37
- (1) Jumlah pemilih di TPS ditentukan Panitia Pemilihan Desa
BAB III - PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 38
- (1) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh Panitia Pemilihan Desa atau orang lain atas permintaan pemilih.
- (2) Anggota Panitia Pemilihan Desa atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.
BAB III - PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 39
- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, KPPS disaksikan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan dan Desa melakukan kegiatan :
- a. pembukaan kotak suara;
- b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
- c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
- d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- (2) Kegiatan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari Calon Kepala Desa dan BPD.
- (3) Kegiatan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua dan paling sedikit 2 (dua) orang anggota serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon Kepala Desa.
BAB III - PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 40
- (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), KPPS memberikan
PENJELASAN
Pembukaan
mengenai tata cara pemungutan suara.
- (2) Dalam hal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih diberi kesempatan oleh KPPS untuk memberikan suaranya berdasarkan urutan kehadiran pemilih.
- (3) Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS, kemudian KPPS memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.
- (4) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS, dan KPPS memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.
##
PENJELASAN
Pasal 41
Suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila : - a. surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS; - b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; - c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; - d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau - e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.
PENJELASAN
Pasal 42
- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh KPPS setelah pemungutan suara berakhir. - (2) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPPS bersama Panitia Pemilihan Desa menghitung : - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan DPT untuk TPS; - b. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan - c. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos. - (3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dan selesai di TPS oleh KPPS dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh Panitia Pemilihan Desa, saksi calon, BPD dan warga masyarakat. - (4) Saksi calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua KPPS. - (5) KPPS membuat Berita Acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh Ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota serta dapat ditandatangani oleh saksi calon. - (6) KPPS memberikan salinan Berita Acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar hasil penghitungan suara ditempat umum. - (7) Berita Acara hasil penghitungan suara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel. - (8) KPPS menyerahkan Berita Acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada Panitia Pemilihan Desa segera setelah selesai penghitungan suara. - (9) Berita Acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (8), di masing-masing TPS direkapitulasi oleh Panitia Pemilihan Desa dan disaksikan oleh para saksi calon, BPD dan masyarakat dilokasi pemungutan suara.
PENJELASAN
Pasal 43
- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah, ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih. - (2) Dalam hal jumlah calon Kepala Desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon Kepala Desa, calon Kepala Desa terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas di masingmasing TPS atau berdasarkan banyaknya jumlah TPS yang dimenangkan oleh calon Kepala Desa.
PENJELASAN
Pasal 44
Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di Kantor Desa atau di tempat lain yang terjamin keamanannya. ## Bagian Kelima ## Penetapan
PENJELASAN
Pasal 45
- (1) Panitia Pemilihan Desa menyampaikan laporan hasil pemilihan Kepala Desa kepada BPD. - (2) BPD berdasarkan laporan hasil Panitia Pemilihan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil pemilihan calon Kepala Desa terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Kepala Desa. - (3) Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa terpilih dengan Keputusan Bupati, dan berlaku sejak saat pelantikan. - (4) Keputusan Bupati tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung tanggal diterimanya penyampaian hasil laporan pemilihan dari BPD. - (5) Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan Keputusan Bupati tentang pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. - (6) Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu Wakil Bupati atau Sekretaris Daerah. Bagian Keenam Pelantikan
PENJELASAN
Pasal 46
- (1) Pelantikan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di tempat yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah dan dapat disaksikan oleh masyarakat. - (2) Dalam hal pelaksanaan Pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa terpilih harus menggunakan Pakaian Dinas Upacara lengkap dengan atributnya yang ditetapkan oleh Bupati. - (3) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa mengucapkan sumpah/janji dengan susunan kata-kata sumpah/janji Kepala Desa sebagai berikut : 'Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik lndonesia".
PENJELASAN
Pasal 47
Apabila pelaksanaan pelantikan Kepala Desa jatuh pada hari libur, maka pelantikan dilaksanakan pada hari kerja berikutnya atau sehari sebelum hari libur secara serentak. ## BAB IV ## PANITIA PENGAWAS
PENJELASAN
Pasal 48
- (1) Pengawasan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dilaksanakan oleh Panitia Pengawas yang dibentuk oleh Camat dan ditetapkan dengan Keputusan Camat. sebelum pendaftaran Pemilih dan tugasnya berakhir 14 (empat belas) hari setelah pengucapan sumpah atau janji Kepala Desa terpilih. - (2) Anggota Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebanyak 5 (lima) orang, terdiri dari 3 (tiga) orang unsur Muspika, 1 (satu) orang Perangkat Desa dan 1 (satu) orang unsur Tokoh Masyarakat Desa. - (3) Penentuan Anggota Panitia Pengawas dari unsur tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh BPD dengan memperhatikan masukan dari masyarakat.
PENJELASAN
Pasal 49
- (1) Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 mempunyai tugas sebagai berikut : - a. memperlakukan calon Kepala Desa secara adil dan setara; - b. mengawasi secara aktif semua tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala desa; - c. menerima laporan pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemilihan Kepala Desa; - d. menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa; - e. meneruskan temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikan kepada instansi yang berwenang; - f. menyampaikan laporan secara tertulis kepada camat