Unknown Unknown Nomor TIRTA Tahun 2017 tentang PENETAPAN TARIF AIR PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA BETUAH KABUPATEN BANYUASIN (berlaku Unknown)
Pembukaan
Mengingat
PROVINS! SUMATERA SELATAN
PERA TURAN BUPATI BANYU ASIN NOMOR 13'.) TAHUN 2017
TENTANG
PENETAPAN TARIF AIR PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA BETUAH KABUPATEN BANYUASIN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANYUASIN,
- Menimbang Perusahaan Kabupaten terbaik Kabupaten Banyuasin,
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Betuah Banyuasin, agar mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam wilayah maka perlu penyesuaian tarif air minum;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum, maka Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 10 Tahun 2006 ten tang Penetapan Tarif Air Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Betuah Kabupaten Banyuasin tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Tarif Air Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Betuah Kabupaten Banyuasin.
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang . . .
(
2
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400);
5. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Betuah Kabupaten Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2005 Nomor 8 Seri D);
7. Peraturan Daerah Ka bu paten Banyuasin Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2008 Nomor 9);
8. Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 388 Tahun 2005 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Betuah Kabupaten Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TARIF AIR PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA BETUAH KABUPATEN BANYUASIN.
Pasal 1
Dalam Peraturan ini yan g dimaksud dengan :
1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuasin.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerin tah . . .
3. Pemerintah Kabupaten adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. 4 . Bupati adalah Bupati Banyuasin.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Perusahaan Daerah Air Minum selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Betuah Kabupaten Banyuasin.
7. Direksi adalah Direksi PDAM.
8. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM.
9. Pendapatan PDAM t erdiri dari pendapatan air dan pendapatan non air.
10. Tarif adalah harga dalam rupiah yang harus dibayar oleh pelanggan PDAM untuk setiap pemakaian meter kubik (m 3 ) air bersih yang disalurkan oleh PDAM.
11. Pelanggan adalah setia p orang atau Badan yang menggunakan air PDAM dan terdaftar sebagai Pelanggan.
12. Biaya Finansial adalah semua biaya-biaya yang terdiri dari biaya operasional, biaya pemeliharaan, biaya administrasi, biaya depresiasi atas dasar nilai asset setelah evaluasi, biaya bunga pinjaman dan suatu tingkat hasil Investasi yang layak.
13. Biaya Akunting adalah semua biaya-biaya yang terdiri dari biaya operasional, biaya pemeliharaan, biaya administrasi, biaya lebih besar antara biaya depresiasi atas dasar nilai perolehan atau nilai pengembalian pokok pinjaman dan bunga pinjaman.
14. Biaya Rendah adalah biaya yang komponennya terdiri dari biaya operasional, biaya pemeliharaan dan biaya administrasi.
15. Biaya Dasar adalah biaya tunai yang komponennya terdiri dari biaya operasional, biaya pemeliharaan, biaya administrasi, biaya bunga pinjaman serta pokok pinjaman.
16. Biaya Penuh adalah biaya yang komponennya terdiri dari biaya operasional, biaya pemeliharaan, biaya administrasi, biaya depresiasi atas dasar nilai perolehan dan suatu tingkat hasil Investasi sebesar 10% dari total nilai asset.
17. Biaya Sam bung Kembali yang selanjutnya disingkat BSK adalah biaya yang dibebankan kepada pelanggan sebagai akibat dari permutusan sementara.
18. Biaya Balik Nama yang selanjutnya disingkat BBN adalah Biaya yang dibebankan kepada pelanggan sebagai akibat pemindahan/pengalihan nama dan alamat pelanggan yang lama kepada pelanggan yang baru.
19. Biaya Mutasi yang selanjutnya disingkat BM adalah Biaya yang dibebankan kepada pelanggan sebagai akibat pelanggan yang pertama pindah lokasi dalam satu wilayah Kabupaten Banyuasin.
20. Peninjauan Tarif adalah perubahan komponen-komponen tarif yang mencakup tingkat tarif dan unsur-unsur beban tetap.
BAB II - DASAR PENETAPAN TARIF Pasal 2
Pasal 2
Penetapan Tarif Air PDAM didasarkan pada
- a. pemulihan biaya;
- b. keterjangkauan;
- c. efisiensi pemakaian;
4. d.
5. kesederhanaan;
- e. transparansi.
BAB II - DASAR PENETAPAN TARIF Pasal 2
Pasal 3
- (1) Pendapatan BUMD (PDAM) Air Minum terdiri dari:
- a. pendapatan air; dan
- b. pendapatan non air.
- (2) Pendapatan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. tarif air;
- b. beban tetap;
- c. pemeliharaan meteran air; dan
- d. pendapatan air lainnya selain perpipaan.
- (3) Pendapatan non air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. pendapatan sambungan baru;
- b. pendapatan pemeriksaan air lab;
- c. pendapatan penyambungan kembali;
- d. pendapatan denda;
- e. pendapatan penggantian meteran rusak;
- f. pendapatan penggantian pipa persil; dan
- g. pendapatan non air lainnya.
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
BAB III - PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 4
- ( 1) Prinsip dan sasaran penetapan tarif adalah untuk menutupi sebagian biaya penyelenggaraan pelayanan dengan ## BAB IV
KELOMPOK PELANGGAN DAN BLOK KONSUMSI
BAB III - PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 5
- ( 1) Pelanggan BUMD (PDAM} Air Min um dikelompokkan :
- a. Kelompok I terdiri dari :
1. hydrant umum;
2. kamar mandi/WC Umum;
3. terminal air;
4. tempat ibadah.
- b. Kelompok II terdiri dari Kantor Kelurahan/Desa, Kantor Kecamatan, Koramil, Polsek, Sekolah atau perguruan dan yayasan sosial, Puskesmas atau Klinik Pemerintah.
- c. Kelompok III terdiri dari :
- III.A. Rumah sangat sederhana, Rumah sederhana.
- III.B. Rumah mewah, dinas Instansi, Kodim dan Polres, Kios, Toko, Apotik, Poliklinik, Ruko, Tempat Pemangkas Rambut, Industri Rumah Tangga, Hotel, Bioskop, Rumah Makan, Restoran, Salon Kecantikan, Pantai Pijat, PT /CV, BUMN, BUMD, Rumah Sakit Pemerintah dan Rumah Sakit Swasta dan Station Bengkel Besar.
- d. Kelompok IV Khusus terdiri dari Balai Penelitian, Balai Pendidikan dan Pelatihan, Pelabuhan, Pabrik Makanan dan Minuman, Pabrik Tekstil, Pabrik dan Industri lainnya, Pergudangan dan pengambilan air dengan sistem curah menggunakan meteran air diatas 0 l' inci dan Penjualan Air ke kapal.
Kelompok . . .
- CD
- (2) Kelompok I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menampung jenis-jenis pelanggan yang membayar tarif rendah untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum.
- (3) Kelompok II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menampung jenis-jenis pelanggan yang membayar tarif dasar untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum.
- (4) Kelompok III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c menampungjenis-jenis pelanggan yang membayar tarif penuh untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum.
- (5) Kelompok IV Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d khusus menampung jenis-jenis pelanggan yang membayar tarif
BAB III - PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 6
PDAM dapat melakukan penyesuaian terhadap jenis pelanggan yang dimasukkan kedalam kelompok~kelompok pelanggan dan menentukan kriterianya.
BAB III - PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 7
Blok Konsumsi dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu :
- a. konsumsi sampai dengan 10 m 3 /bulan.
- b. konsumsi diatas 10 m 3 /bulan.
- c. konsumsi diatas 20 m 3 / bulan.
BABV
PERHITUNGAN TARIF
BAB III - PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 8
- ( 1) Semua perhitungan tarif ## BAB VI BIAYA BEBAN TETAP
BAB III - PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 9
Bia ya administrasi rekening per bulan adalah sebagai beriku t
- a. rekening biasa per-rekening
- = Rp 3.500,-
- b. rekening Khusus per-rekening
- = Rp 9.500,-
- c. biaya retribusi air permukaan/m
- 3
- = Rp 100,- x 10%
SANKSIDENDA
BAB VII - SANKSIDENDA
Pasal 10
- ( 1) Pembayaran rekening air berlaku tanggal 1 sampai dengan 15 setiap bulan dan apabila pembayaran melebihi tanggal yang sudah ditentukan, maka akan dikenakan denda sebagai berikut:
- a. lewat tanggal 15 sampai dengan akhir bulan dikenakan denda Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);
- b. keterlambatan lebih dari 1 (satu) bulan dikenakan denda Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- (2) Sanksi yang diberikan bagi pengguna PDAM yang menunggak membayar rekening air selama 3 (tiga) bulan, sambungan air akan diputus sementara dan diberikan waktu tenggang selama 15 (lima belas) hari, apabila akan disambung kembali pelanggan diharuskan melunasi rekening tunggakan dan ditambah biaya administrasi dan biaya sambung kembali.
- (3) Apabila dalam tenggang waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ada penyelesaian dari pelanggan, maka sambungan di putus tuntas dan untuk menyambung kembali diberlakukan biaya sambungan baru dan diwajibkan melunasi tunggakan rekening air.
- (4) Pengambilan air sebelum meteran atau dengan sengaja menghambat lajunya angka meteran air, maka akan diberikan sanksi denda sesuai kelompok pelanggan sebagai berikut:
- d. Kelompok . . .
- a.
- Kelompok I sebesar
- = Rp 60.000,-
- b . Kelompok II sebesar
- = Rp 150.000,-
- c. Kelompok III.a sebesar
- = Rp 250.000,-
(
'' ,
,,
.
- d. Kelompok 111.b sebesar = Rp 450.000,-
- e. Kelompok IV sebesar = Rp 850.000,-
- f. Disamping denda tersebut diatas, pelanggan juga dikenakan denda pemakaian air sebanyak 50 m 3 pada bulan yang bersangkutan.
BAB VIII - BIAYA ADMINISTRASI PELANGGAN PERKEGIATAN Pasal 11
Pasal 11
- ( 1) Bia ya administrasi pelanggan per-kegiatan
- a . Biaya Sambung Kembali (BSK) = Rp. 150.000,-
- b. Biaya Balik Nama (BBN)
- = Rp. 250.000,-
- c.
- Biaya Mutasi (BM)
- = Rp. 250.000,-
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur sambung kembali, balik nama dan mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur PDAM Tirta Betuah.
BIAYA PEMASANGAN SAMBUNGAN BARU
BAB IX - BIAYA PEMASANGAN SAMBUNGAN BARU
Pasal 12
- ( 1) Biaya accesories dan bahan untuk sambung baru mengacu pada harga standar Pemerintah Kabupaten Banyuasin pada tahun yang berlaku dan didukung Rencana Anggaran Biaya (RAB).
- (2) Selain biaya accesories dan bahan untuk sambung baru sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dikenakan biaya standar, an tara lain :
- a . biaya jaminan lan gganan sebesar 3 x tarif minimum sesuai kelompok.
- b. biaya administrasi dan biaya pendaftaran Rp 60.000,› (enam puluh ribu rupiah);
- c. biaya survey dan perencanaan Rp 65.000,(enam puluh lima ribu rupiah);
- d. biaya pembuatan Plat PDAM Rp 42.000,(empat puluh dua ribu rupiah).
- (3) Biaya non standar adalah biaya yang \_ dikeluarkan setelah melebihi pipa dinas (biaya persil), yaitu biaya bahan dan upah, biaya pembobok beton dan perapian kembali, biaya pembobok aspal dan perapian kembali.
- (4) Biaya standar dan non standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diperhitungkan sesuai biaya yang berlaku pada saat terjadinya pemasangan sambungan baru.
BABX
BAB IX - BIAYA PEMASANGAN SAMBUNGAN BARU
Pasal 13
- (1) Biaya air yang melalui jasa mobil tanki ditetapkan ## BAB XI
PENAGIHAN TARIF
BAB IX - BIAYA PEMASANGAN SAMBUNGAN BARU
Pasal 14
Besaran tarif yang terdapat dalam Peraturan Bupati ini, ditagih berda.sarkan ternpat pelayana.n pen.yediaan fasilitas air bersih diberikan.
PEMBI NAAN DAN PENG AW ASAN
BAB XII - PEMBI NAAN DAN PENG AW ASAN
Pasal 15
- ( 1) Pembinaan dan Pengawasan dilaksanakan oleh Dewan Pengawas PDAM Tirta Betuah Kabupaten Banyuasin.
- (2) PDAM Tirta Betuah Kabupaten Banyuasin wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Dewan Pengawas PDAM Tirta Betuah.
KETENTU AN PENUTUP
BAB XIII - KETENTU AN PENUTUP
Pasal 16
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 10 Tahun 2006 tentang Penetapan Tarif Air Minum PDAM Tirta Betuah Kabupaten Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2006 Nomor 07) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal . . .
l~ y YITT&gt; !ff .
C;,c\b . C)1:g, - (
\,,f2--s. ~ . wa~p
BAB XIII - KETENTU AN PENUTUP
Pasal 17
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuasin.

Penetapan: Ditetapkan di Pangkalan Balai pada tanggal tb ...lee~ 201 7

Penandatangan: WAKIL BUPATI BANYUASIN SELAKU PELAKSANA TUGAS

Penandatangan: -4rBUPATI BANYUASIN, t . A. SUPRIONO

Penetapan: Diundangkan di Pangkalan Balai pada tanggal to ~ 201 7 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUASIN, BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2017 NOMOR SO