PERATURAN BUPATI TUBAN Nomor 33 Tahun 2017 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TUBAN NOMOR 40 TAHUN 2014 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI TUBAN PROVINSI JAWATIMUR
PERATURAN BUPATI TUBAN NOMOR 33 TAHUN 2017 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TUBAN NOMOR 40 TAHUN 2014 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA
BUPATI TUBAN,
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2013 ten tang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, maka Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Tuban Nomor 40 Tahun 2014 perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka untuk kelancaran pelaksanaannya perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten tentang Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah Kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Toban Tahun 2017 Seri C Nomor 03);
MEMUTUSKAN:
MENETAPKAN PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TUBAN NOMOR 40 TAHUN 2014 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.
Pasal I
Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Toban Nomor 40 Tahun 2014 ten tang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Berita Daerah Kabupaten Toban Tahun 2014 Seri C Nomor 04) diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 5
- (1) Setiap orang dan/atau Badan yang mendapatkan pelayanan pengawasan dan pengendalian Menara Telekomunikasi oleh Pemerintah Daerah dikenakan Retribusi.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
2. Diantara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 17 A sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 17A

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka untuk selanjutnya penyebutan kata "Dinas" dalam Peraturan Bupati Tuban Nomor 40 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi harus dimaknai sebagai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toban.

## Pasal II

Peraturan Bupati 1n1 mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tu.ban.

Ditetapkan di Tuban pada tanggal 6 Juli 2&lt;U7

BUPATI

BAN



Diundangkan di Tu.ban pada tanggal 6 Juli 2017 SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN TUBAN,

B6ANA

BERITA DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2017 SERI C NOMOR a

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI TUBAN NOMOR 33 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TUBAN NOMOR 40 TAHUN 2014 TENTANG PETUNJUK

PELAKSANMN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

## RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

## PENGHITUNGAN TARIF RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

| No. | Komponen Biaya Pengawasan | Volume | Jumlah Kunjungan | Satuan Biaya (Rp.) | Jumlah (Rp.) |
|-----------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------|
| 1. | Transportasi | 1 tim | 192 hari | 750.000 | 144.000.000 |
| 2. | Uang harian | 3 orang | 192 hari | 200.000 | 115.200.000 |
| 3. | Honorarium Tim Pengendalian dan Pengawasan | 1 tim | 12 bulan | 11.500.000 | 138.000.000 |
| 4. | ATK | 1 tahun | - | 6.000.000 | 6.000.000 |
| Total biaya operasional per tahun | Total biaya operasional per tahun | Total biaya operasional per tahun | Total biaya operasional per tahun | Total biaya operasional per tahun | 403.200.000 |

Keterangan : Biaya rata-rata atau tarif per menara per tahun= Rp. 2.144.680,› (Total biaya dibagi jumlah menara 188 buah) Pembulatan = Rp. 2.145.000,-

Atas dasar penghitungan tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi diatas, didistribusikan dengan menggunakan variabel jarak tempuh dan jenis menara, dengan perhitungan sebagai berikut:

| No. | Variabel | lndeks Jarak Tempuh | lndeks Jenis Menara | TarifDasar | Besarnya Retribusi |
|-------|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (3x5 atau 4x5) |
| 1. | Dalam Kota | 0,9 | | Rp. 2.145.000,- | Rp. 1.930.500,- |
| a. | Menara Pole | | 0,9 | Rp. 1.930.500,- | Rp. 1.737.450,- |
| b. | Menara 3 Kaki | | 1 | Rp. 1.930.500,- | Rp. 1.930.500,- |
| C. | Menara 4 Kaki | | 1,1 | Rp. 1.930.500,- | Rp. 2.123.550,- |

| No. | Variabel | lndeks Jarak Tempuh | lndeks Jenis Menara | TarifDasar | Besarnya Retribusi |
|-------|---------------|-----------------------|-----------------------|------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (3x5 atau 4x5) |
| 2. | Luar Kota | 1,1 | | Rp. 2.145.000,- | Rp. 2.359.500,- |
| a. | Menara Pole | | 0,9 | Rp. 2.359.500,- | Rp. 2.123.550,- |
| b. | Menara 3 Kaki | | 1 | Rp. 2.359.500,- | Rp. 2.359.500,- |
| C. | Menara 4 Kaki | | 1,1 | Rp. 2.359.500,-. | Rp. 2.595.450,- |

## Keterangan :

1. Dalam Kota : Desa/ Kelurahan yang jaraknya maksimal 5 Km dari pusat kota

Pemerintah Kabupaten Tu.ban.

2. Luar Kota Desa/ Kelurahan yang jaraknya diatas 5 Km dari pusat kota

- Pemerintah Kabupaten Tu.ban.

Formulasi penghitungan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (RPMT) = Indeks variabel jarak tempuh x Indeks variabel jenis menara x tarif.


BUPATI

VBAN

H. FATHUL HUDA