Unknown Unknown Nomor 2. Tahun 2017 tentang PEMBERIAN AJR SUSU IBU EKSKLUSIF (berlaku 2 May 2017)
Pembukaan
berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Air Susu !bu Eksklusif;
4. Menglngat Negara
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730;
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072;
7. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keiuarga (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan (Lembaran Negara Republik Perundang-undangan Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679;
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintahan Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 1972 Nomor38);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 ten tang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
15. Peraturan Bersama Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia dan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 48/Men.PP/XXl/2008, Nomor PER.27 /MEN/XII/2008 dan Nomor 1177 /Menkes/PB/XII/2008 tentang Peningkatan Pemberian Air Susu lbu Selama Waktu Kerja di Tempat Kerja;
16. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penerapan Sepuluh Langkah Menuju Keberhasilan Menyusui;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah Air Susu Ibu;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2013 tentang Susu Formula Bayi dan Produk Bayi Lainnya;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10).
Dengan Penetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO dan
BUPATI SITUBONDO
MEMUTUSKAN:
Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF.
BABI
KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo.
5. Air Susu !bu yang selanjutnya disingkat AS! adalah cairan basil sekresi kelenjar payudara ibu.
6. Air Susu !bu Eksklusif yang selanjutnya disebut AS! Eksklusif adalah AS! yang diberikan kepada bayi sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, tanpa menambahkan dan/atau mengganti dengan makanan atau minuman lain.
7. Fasilitas Khusus Menyusui dan/ a tau Memerah AS! yang selanjutnya disebut ruang laktasi adalah ruangan yang dilengkapi dengan prasarana menyusui dan memerah AS! yang digunakan untuk menyusui bayi, memerah AS!, menyimpan AS! perah, dan/ a tau konseling menyusui/ AS!.
8. Bayi adalah anak dari baru lahir sampai berusia 12 (dua belas) bulan.
9. Keluarga adalah suami, anak, a tau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas dan ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
10. Susu Formula Bayi adalah susu yang secara khusus diformulasikan sebagai pengganti ASI untuk Bayi sampai berusia 6 (enam) bulan.
11. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/ a tau tern pat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
12. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau ketrampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
13. Tenaga Terlatih Pemberian AS! adalah tenaga yang memiliki pengetahuan dan / atau keterampilan mengenai pemberian AST melalui pelatihan antara lain konselor menyusui yang telah mendapatkan sertifikat.
14. Tempat Kerja adalah ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka bergerak atau tetap dimana tenaga bekerja atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha.
15. Pengurus tempat kerja adalah orang yang mempunyai tugas memimpin langsung suatu tempat kerja atau bagiannya yang berdiri sendiri.
16. Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
17. Tempat Sarana Umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah/swasta atau perorangan yang digunakan bagi kegiatan masyarakat.
18. Penyelenggara Tempat Sarana Umum adalah penanggung jawab tempat sarana umum.
Pasal 3
Pengaturan pemberian AS! Eksklusifbertujuan untuk:
- a. menjamin pemenuhan hak bayi untuk mendapatkan AS! Eksklusif sejak lahir sampai dengan berusia 6 (enam) bulan demi menjarnin pertumbuhan dan perkembangannya;
- b. memberikan perlindungan kepada ibu dalam memberikan AS! Eksklusif kepada bayinya; dan
- c. meningkatkan peran dan dukungan keluarga, masyarakat dan Pemerintah Daerah terhadap pemberian AS! Eksklusif.
BABID TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH Pasal4
Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam Pemberian AS! meliputi:
- a. melaksanakan kebijakan nasional dalam rangka program pemberian AS! Eksklusif;
- b. melaksanakan advokasi dan sosialisasi program pemberian AS! Eksklusif;
- c. memberikan pelatihan teknis konseling menyusui;
- d. memfasilitasi pelatihan dan penyediaan tenaga konselor menyusui di fasilitas pelayanan kesehatan dan tempat saran.a umum lainnya;
- e. membina, monitoring, mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan dan pencapaian program pemberian AS! Eksklusif di fasilitas pelayanan kesehatan, satuan pendidikan kesehatan, tempat kerja, tempat sarana umum dan kegiatan di masyarakat;
- f. menyelenggarakan penelitian dan pengembangan program pemberian AS! Eksklusif yang mendukung perumusan kebijakan;
- g. mengembangkan kerjasama dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. menyediakan ketersediaan akses terhadap informasi dan edukasi atas penyelenggaraan pemberian AS! Eksklusif.
Setiap ibu yang melahirkan harus memberikan AS! Eksklusif kepada bayi yang dilahirkannya.
BAB IV - ASI EKSKLUSIF Baglan Kesatu Umum PasalS
Pasal 5
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, tidak berlaku dalam ha! terdapat :
BAB IV - ASI EKSKLUSIF Baglan Kesatu Umum PasalS
Pasal 6
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, tidak berlaku dalam ha! terdapat :
- a. indikasi medis;
- b. ibu tidak ada; dan/atau
- c. ibu terpisah dari bayi.
Bagian Kedua Inisiasi Menyusu Dini Pasal7
- (I) Tenaga kesehatan dan penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan wajib melakukan Inisiasi Menyusu Dini terhadap bayi yang baru lahir kepada ibunya paling singkat selarna 1 (satu) jam setelah proses persalinan.
- (2) Inisiasi menyusu dini sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan dengan cara meletakkan bayi secara tengkurap di dada atau perut ibu sehingga kulit bayi melekat pada kulit ibu sesuai prosedur inisiasi menyusu dini.
- (3) lnisiasi menyusu dini tidak berlaku dalam ha! terdapat indikasi medis tertentu yang dinyatakan dokter.
Pasa18
- (I) Tenaga kesehatan dan penyelenggara pelayanan kesehatan wajib menempatkan ibu dan bayi dalam 1 (satu) ruangan atau rawat gabung kecuali atas indikasi medis yang ditetapkan oleh dokter.
- (2) Penempatan dalam 1 (satu) ruangan atau rawat gabung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memudahkan ibu setiap saat memberikan AS! Eksklusif kepada bayinya.
Bagian Ketiga lnformasl dan Edukasi Pasal9
- ( 1) Untuk mencapai pemanfaatan pemberian AS! Eksklusif secara optimal, tenaga kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan wajib memberikan informasi dan edukasi AS! Eksklusif kepada ibu dan/atau anggota keluarga dari bayi yang bersangkutan sejak pemeriksaan kehamilan sampai dengan periode pemberian AS! Eksklusif selesai.
- (2) Informasi dan edukasi AS! Eksklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (I) paling sedikit mengenai:
- a. keuntungan dan keunggulan pemberian AS!;
- b. gizi ibu, persiapan dan mempertahankan menyusui;
- c. akibat negatif dari pemberian makanan botol secara parsial terhadap pemberian AS!; dan
- d. kesulitan untuk mengubah keputusan untuk tidak memberikan AS!.
- (3) Pemberian informasi dan edukasi AS! Eksklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dan ayat (2) dapat dilakukan melalui penyuluhan, konseling dan pendampingan.
- (4) Pemberian informasi sebagaimana dimaksud oleh tenaga terlatih. dan edukasi AS! Eksklusif pada ayat (I) harus dilakukan
BABV
BAB IV - ASI EKSKLUSIF Baglan Kesatu Umum PasalS
Pasal 10
- ( l) Setiap ibu yang melahirkan bayi harus menolak pemberian susu formula bayi dan/ atau produk bayi lainnya.
- (2) Dalam ha! ibu yang melahirkan bayi meninggal dunia atau oleh sebab lain sehingga tidak dapat melakukan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (!), penolakan dapat dilakukan oleh keluarga.
Pasalll
Tenaga kesehatan dan penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan dilarang melakukan promosi susu formula bayi dan produk bayi Iainnya dengan cara apapun.
BAB IV - ASI EKSKLUSIF Baglan Kesatu Umum PasalS
Pasal 12
Dalam ha! pemberian AS! Eksklusif tidak dimungkinkan
BAB IV - ASI EKSKLUSIF Baglan Kesatu Umum PasalS
Pasal 13
- (I) lndikasi medis pada bayi yang hanya dapat menerima susu dengan formula khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (I) huruf a, merupakan kelainan metabolism bawaan.
BAB IV - ASI EKSKLUSIF Baglan Kesatu Umum PasalS
Pasal 14
- (I) lndikasi medis pada bayi yang hanya dapat menerima susu dengan formula khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (I) huruf a, merupakan kelainan metabolism bawaan.
- (2) Kelainan metabolism bawaan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) meliputi:
- a. bayi dengan galaktosemia klasik memerlukan galaktosa;
- b. bayi dengan penyakit kemih beraroma sirup maple, memerlukan formula khusus bebas leusin, isoleusin, dan val.in;
- c. bayi dengan fenilketonuria, memerlukan formula khusus be bas fenilalanin; dan/ atau
- d. kelainan metabolism lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Bayi dengan fenilketonuria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c masih dapat diberikan AS! dengan perhitungan dan pengawasan dokter spesialis anak yang berkompeten.
PasallS
Indikasi medis pada bayi dengan kebutuhan makanan selain AS! dengan jangka waktu terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, dengan !criteria antara lain:
- a. bayi lahir dengan berat badan kurang dari 1500 (seribu lima ratus) gram atau bayi lahir dengan berat badan sangat rendah;
- b. bayi lahir kurang dari 32 (tiga puluh dua) minggu dari usia kehamilan yang sangat premature; dan/ atau
- c. bayi baru lahir yang beresiko hipoglikemia
BAB IV - ASI EKSKLUSIF Baglan Kesatu Umum PasalS
Pasal 16
Kondisi medis ibu yang tidak dapat memberikan AS! Eksklusif karena harus mendapatkan pengobatan sesuai dengan standar pelayanan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c, terbagi atas:
- a. ibu yang dibenarkan menghentikan menyusui secara permanen;atau
- b. ibu yang dibenarkan menghentikan menyusui semen tara waktu.
BAB IV - ASI EKSKLUSIF Baglan Kesatu Umum PasalS
Pasal 17
- ( 1) Kondisi medis ibu yang dapat menghentikan menyusui secara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dibenarkan permanen huruf a jika ibu terinfeksi Human Immunodecfisiency Virus (HIV).
- (2) Ibu dengan infeksi Human Immunodecfisiency Virus (HIV) sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diberikan informasi tentang kemungkinan menggunakan susu formula bayi.
- (3) Penggunaan susu formula bayi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi syarat AFASS, meliputi:
- a. dapat diterima (acceptable);
- b. layak (feasible);
- c. terjangkau (afforfable);
- d. berkelanjutan (sustainable); dan
- e. aman (safe).
- (4) Dikecualikan terhadap dimaksud pada ayat (!), ketentuan sebagaimana jika bayi diketahui positif terinfeksi Human Immunodecfisiency Virus (HIV) atau ibu dan bayi telah mendapatkan pengobatan sesuai standard dan secara teknologi ASI dinyatakan am.an untuk kepentingan bayi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB IV - ASI EKSKLUSIF Baglan Kesatu Umum PasalS
Pasal 18
Kondisi medis ibu yang ctibenarkan menghentikan menyusui sementara waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b meliputi:
- a. ibu yang menderita penyakit parah yang menghalangi seorang ibu merawat bayinya, seperti demam tinggi hingga tidak sadarkan diri;
- b. ibu yang menderita infeksi virus herpes simplex tipe I (hsv-1) dan hsv-2 di payudara;
- c. ibu dalam pengobatan:
- I) menggunakan obat psikoterapi jenis penenang, obat anti epilepsy dan opioid;
- 2) radioaktif iodine 131;
- 3) penggunaan yodium a tau yodofor topical; dan/ a tau
- 4) sitotoksik kemoterapi.
BagianKedua
Ibu Tldak Ada atau Terplsah darl Baylnya
BAB IV - ASI EKSKLUSIF Baglan Kesatu Umum PasalS
Pasal 19
Pemberian susu formula dan produk bayi lainnya pada keadaan ibu tidak ada atau terpisah dari bayi meliputi:
- a. ibu meninggal dunia, sakit berat, sedang menderita gangguan jiwa berat;
- b. ibu tidak diketahui keberadaannya; dan/ atau
- c. ibu terpisah dari bayi karena adanya bencana atau kondisi lainnya dimana ibu terpisah dengan bayinya sehingga ibu tidak dapat memenuhi kewajibannya atau anak tidak memperoleh halmya.
Baglan Ketiga dan Produk Bayl Lalnnya Paragrafl
Tata Cara Penggunaan Susu Fonnula Bayl Umum
BAB IV - ASI EKSKLUSIF Baglan Kesatu Umum PasalS
Pasal 20
- (1) Pemberian susu formula bayi atas indikasi medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 harus mendapat persetujuan dari ibu bayi dan/atau keluarganya.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah ibu bayi dan/atau keluarganya mendapat peragaan dan
PENJELASAN
Pembukaan
atas penggunaan dan penyajian susu formula bayi dan produk bayi lainnya.
## Pasa121
- ( 1) Tenaga Kesehatan harus memberikan penjelasan tentang keuntungan penggunaan AS! dan bahaya serta resiko susu formula.
- (2) Tenaga Kesehatan harus memberikan peragaan dan penjelasan kepada ibu dan/atau keluarga mengenai penyimpanan, penggunaan dan penyajian susu formula bayi termasuk teknik sterilisasi produk bayi dan teknik relaktasi/menyusui kembali.
- (3) Tenaga kesehatan harus memastikan ibu dan/atau keluarga bayi yang diberi susu formula bayi telah paham atas peragaan dan penjelasan yang diberikan.
- (4) Tenaga kesehatan harus mencatat indikasi penggunaan susu formula bayi pada rekam medis bayi yang bersangkutan.
## Paragraf2 Pemberian Susu Fonnula Bayl dan Produk Bayl lainnya
PENJELASAN
Pasal 22
- (1) Pemberian susu formula bayi dan produk bayi lainnya harus disesuaikan dengan umur, kondisi bayi dan sesuai dengan takaran saji yang dianjurkan dan/atau standar yang ditetapkan. - (2) Pemberian susu formula bayi dan produk bayi lainnya harus dilakukan dengan memenuhi persyaratan higiene dan sanitasi. - (3) Persyaratan higiene dan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: - a. cuci tangan dengan sabun dan dibilas pada air mengalir sebelum menyajikan susu formula bayi; - b. cairkan susu dengan air yang telah didihkan dan tunggu 10 (sepuluh) menit; - c. lihat petunjuk takaran yang terdapat pada kemasan susu formula bayi atau dengan mengikuti saran dokter; dan - d. jika dalam waktu 2 (dua) jam susu tidak habis harus clibuang. - (4) Penggunaan produk bayi lainnya dilakukan secara higiene dan sesuai standar yang ditetapkan, meliputi: - a. perhatikan tanggal kadaluarsa; - b. perhatikan kemasan; - c. cuci setiap bagian alat yang digunakan untuk penyiapan/penyajian susu formula bayi; dan - d. rebus alat yang digunakan untuk penyiapan/penyajian susu formula bayi dengan air mendidih. ## Paragraf3 ## Pemberian Susu Formula dan Produk Bayi Lalnnya pada Situasi Darurat dan/ a tau Bencana Pasal 23 - (!) Setiap pemberian susu formula bayi dan produk bayi lainnya pada situasi darurat dan/ atau bencana harus melalui Dinas Kesehatan dan dilaksanakan sesuai dengan pedoman pemberian makanan bayi dan anak pada situasi darurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. - (2) Dinas Kesehatan sebagaimana climaksud pada ayat (1) berkoordinasi secara berjenjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ## Pasal24 Dalam situasi daru.rat dan/ atau bencana, setiap produsen susu formula bayi dan produk bayi lainnya dilarang: - a. memberikan susu formula bayi dan produk bayi lainnya secara langsung kepada bayi, ibu dan/ atau keluarganya; - b. membujuk, meminta dan memaksa ibu menyusui dan/ atau pihak keluarganya untuk menggunakan susu formula bayi dan produk bayi !ainnya. ## Pasal25 - ( 1) Pemberian susu formula bayi pada situasi darurat dan/ a tau bencana hanya ditujukan untuk memenuhi gizi bayi dan kepentingan sosial. - (2) Pemberian susu formula bayi pada situasi darurat dan/ a tau bencana sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diberikan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22. - (3) Pemberian susu formula bayi pada situasi darurat dan/atau bencana dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan dan/atau konselor menyusui. ## Bagian Keempat Pencatatan dan Pelaporan Pasal26 - ( 1) Setiap tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan harus melaksanakan pencatatan dan pelaporan penggunaan susu formula bayi dan produk bayi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13. - (2) Dinas Kesehatan wajib mendorong tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan dalam melakukan pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). - (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan secara berjenjang. ## BAB VI ## TEMPAT KERJA DAN TEMPAT SARANA UMUM Bagian Kesatu Umum ## Pasal27 - ( 1) Pengurus tempat kerja dan penyelenggara tern pat sarana umum harus mendukung Program ASI Eksklusif. - (2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan melalui: - a. pemberian kesempatan kepada ibu yang bekerja untuk memberikan AS! Eksklusif kepada bayi atau memerah AS! selama waktu kerja di tempat kerja; - b. penyediaan ruang laktasi; - c. membuat peraturan internal yang mendukung keberhasilan program pemberian AS! eksklusif;dan - d. penyediaan tenaga terlatih pemberian ASL - (3) Ketentuan mengenai dukungan program ASl Eksklusif di tern pat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perusahaan antara pengusaha dan pekerja/buruh, atau melalui perjanjian kerja bersama antara serikat pekerja/ serikat buruh dengan pengusaha. ## Pasal28 - (1) Tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat ( 1) terdiri