Unknown Unknown Nomor 58 Tahun 2015 tentang TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANJAR (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang : a.
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 160 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar;
Mengingat : 1.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Stándar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01);
21. Peraturan Bupati Banjar Nomor 49 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 49);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
BANJAR.
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Bupati adalah Bupati Banjar.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banjar.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Perangkat Daerah adalah seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Banjar.
8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD Kabupaten Banjar dan bertindak sebagai BUD.
10. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
11. Kuasa Bendahara Umum Daerah adalah pejabat di lingkungan SKPKD yang ditunjuk oleh PPKD selaku BUD untuk melaksanakan tugas yang dimilki BUD.
12. Pengguna Anggaran/Pengguna Barang adalah Kepala SKPD dalam kapasitasnya sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
13. Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang ditunjuk ## BAB II
MEKANISME PERGESERAN
Pasal 2
- (1) Dalam keadaan tertentu Pemerintah Daerah dapat melakukan pergeseran Anggaran yang meliputi:
- a. pergeseran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenan;
- b. pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenan;
- c. pergeseran antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan dan antar jenis belanja; dan
- d. pergeseran Khusus karena adanya Tambahan dana dari Pemerintah Provinsi dan atau Pemerintah Pusat yang belum ditampung dalam APBD Kabupaten Banjar.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran, kebijakan pemerintah Pusat.
- (3) Asumsi KUA sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah:
- a. perkembangan perekonomian nasional;
- b. perkembangan ekonomi makro baik di tingkat regional maupun lokal;
- c. sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya;
- d. estimasi pendapatan;
- e. realisasi belanja; dan
- f. asumsi lainnya.
- (4) keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah disebabkan karena:
- a. alasan teknis;
- b. menyesuaikan dengan aturan yang berlaku; dan
- c. alasan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dengan adanya kebijakan pemerintah yang bersifat strategis.
Pasal 3
- (1) Pergeseran Khusus karena adanya Tambahan dana dari Pemerintah Provinsi dan atau Pemerintah Pusat yang belum ditampung dalam APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d adalah pergeseran Anggaran menyesuaikan dengan ketentuan Pemerintah Pusat sesuai dengan Pedoman Penyusunan APBD dan Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat
- (2) Penambahan Target pendapatan dan anggaran belanja pada pergeseran khusus dilaksanakan secara berimbang dan sudah ditentukan peruntukkannya dengan merubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dan diformulasikan pada Perubahan APBD.
PENGAJUAN PERGESERAN
Pasal 4
- (1) Pengguna Anggaran SKPD mengajukan usulan pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a kepada PPKD.
- (2) Pengguna Anggaran SKPD mengajukan usulan pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b kepada Sekretaris Daerah.
- (3) Pengguna Anggaran SKPD mengajukan usulan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan dan antar jenis belanja kepada Bupati.
- (4) Pengguna Anggaran SKPD mengajukan usulan Pergeseran Khusus karena adanya Tambahan dana dari Pemerintah Provinsi dan atau Pemerintah Pusat yang belum ditampung dalam APBD Kabupaten Banjar kepada Bupati.
- (5) Pengajuan Usulan Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) memuat Latar belakang atau alasan dilakukan pergeseran dengan dilampiri RKA-SKPD atau RKA-PPKD.
- (6) Pengajuan pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4)dilaksanakan Paling lambat pada akhir bulan Mei dan atau sebelum disampaikannya KUA/PPAS Perubahan APBD ke DPRD.
- (7) Latar Belakang atau Alasan Pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilampiri dengan Petunjuk Teknis/Petunjuk Pelaksanaan, Peraturan yang menyebabkan dilakukannya pergeseran dan adanya kebijakan pemerintah yang bersifat strategis serta dokumen pendukung lainnya.
- (8) Pengajuan pergeseran Anggaran dilaksanakan Paling lambat pada akhir bulan Mei dan atau sebelum disampaikannya KUA/PPAS Perubahan APBD.
- (9) Syarat Pengajuan Pergeseran adalah sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (10) Format RKA-SKPD atau RKA-PPKD adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB IV

## PERSETUJUAN PERGESERAN

## Pasal 5

- (1) Persetujuan pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan oleh PPKD dengan mempertimbangankan hasil verifikasi.
- (2) Persetujuan pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan oleh Sekretaris Daerah dengan mempertimbangankan hasil verifikasi.
- (3) Persetujuan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan dan antar jenis belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dilakukan oleh DPRD berdasarkan usulan tertulis Bupati dengan mempertimbangkan hasil verifikasi.
- (4) Persetujuan Pergeseran Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dilakukan Sekretaris Daerah dilaporkan ke DPRD dengan mempertimbangankan Peraturan Perundang-undangan dan hasil verifikasi.
- (5) Usulan Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) di verifikasi oleh TAPD.
- (6) Format Verifikasi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang

7

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB V PENETAPAN PERGESERAN

## Pasal 6

- (1) Berdasarkan persetujuan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Bupati mengubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagai Dasar Pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.
- (2) Penetapan Pergeseran hanya dilaksanakan dalam satu kali dalam satu tahun sebelum dilaksanakannya Perubahan APBD.
- (3) Setelah dilaksanakannya Perubahan tidak diperkenankan lagi dilaksanakan pergeseran anggaran, kecuali dalam kondisi darurat.
- (4) Pergeseran dalam kondisi darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan dalam Realisasi APBD di formulasikan dalam RKA SKPD dan DPPA SKPD, RKA PPKD dan DPA PPKD.

## BAB VI

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura pada tanggal

PENJABAT BUPATI BANJAR, ttd

H. RACHMADI KURDI

Diundangkan di Martapura pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR, ttd

## H. NASRUN SYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2015 NOMOR 58

## NOMOR TANGGAL

## SYARAT PENGAJUAN PERGESERAN APBD

1. Surat Pengantar Kepala SKPD.
2. Surat Usulan Pergeseran APBD.
3. Alasan Pengajuan Usulan Pergeseran.
4. RKA Pergeseran (sesuai Format).
5. Melengkapi lembar verifikasi dari TAPD.
6. Melampirkan Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan alasan pengajuan.
7. Melampirkan alasan pendukung lainnya sesuai dengan alasan pengajuan.

PENJABAT BUPATI BANJAR, ttd

H. RACHMADI KURDI

NAMA SKPD

: (KODE) DAN (NAMA)

PROGRAM

: (KODE) DAN (NAMA)

KEGIATAN

: (KODE) DAN (NAMA)

LOKASI KEGIATAN

:

LATAR

BELAKANG/ALASAN

PERGESERAN

INDIKATOR

CAPAIAN PROGRAM

MASUKAN

KELUARAN

HASIL

KELOMPOK SASARAN KEGIATAN

RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SKPD

| Kode | Uraian | SEBELUM PERGESERAN | SEBELUM PERGESERAN | SEBELUM PERGESERAN | SEBELUM PERGESERAN | SETELAH PERGESERAN | SETELAH PERGESERAN | SETELAH PERGESERAN | SETELAH PERGESERAN | BERTAMBAH/ | % |
|--------|----------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|-----|
| Rek | | Rincian Perhitungn | Rincian Perhitungn | Rincian Perhitungn | Jumlah | | | | JUMLAH | (BERKURANG) | |
| | | Volume | Satuan | Harga | | Volume | Satuan | Harga | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 =(3X5) | 7 | 8 | 9 | 10= (7X9) | 11 =(10-6) | 12 |

PENJABAT BUPATI BANJAR, ttd

H. RACHMADI KURDI

10

## FORMAT RKA-SKPD

## TOLAK UKUR KINERJA

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BANJAR NOMOR TANGGAL

TARGET KINERJA

SEBELUM PERGESERAN

SETELAH PERGESERAN

SEBELUM PERGESERAN

SETELAH PERGESERAN

## LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI BANJAR NOMOR TANGGAL

## FORMAT VERIFIKASI

| NO | KODE KEG/ KODE REK. | HASIL VERIFIKASI | HASIL VERIFIKASI | HASIL VERIFIKASI | TANGGAPAN/ CATATAN |
|------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| NO | KODE KEG/ KODE REK. | | TDK SETUJU | PARAF | TANGGAPAN/ CATATAN |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |

PENJABAT BUPATI BANJAR, ttd

H. RACHMADI KURDI