Unknown Unknown Nomor 24 Tahun 2006 tentang TUNJANGAN PENYELENGGARAANPELAYANANTERPADU SATU PINTU DILINGKUNGANPEMERINTAH KOTAPRABUMULIH DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA WALIKOTAPRABUMULIH, bahwa untuk melaksanakan (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
WALIKOTA PRABUMULIH
PROVINSI SUMATERA SELATAN PERATURANWALIKOTAPRABUMULIH
NOMOR ~"'l TAHUN2017
TENTANG
TUNJANGAN PENYELENGGARAANPELAYANANTERPADU SATU PINTU DILINGKUNGANPEMERINTAH KOTAPRABUMULIH
DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA
WALIKOTAPRABUMULIH,
a.
bahwa untuk melaksanakan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pemerintah Daerah dapat memberikan Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil, berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan menyesuaikan kemampuan keuangan daerah, maka perlu diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih dalam rangka peningkatan kesejahteraan, kinerja dan disiplin pegawai ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tunjangan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih.
1.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4113);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 4438);
Menetapkan
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015' tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan \_Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Prabumulih (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2016 Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kota Prabumulih Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2017 Nomor );
MEMUTUSKAN:
PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUNJANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADUSATUPINTU
BABI
KETENTUANUMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota Prabumulih ini yang dimaksud dengan :
1. Kota adalah Kota Prabumulih.
2. Pemerintah Kota Prabumulih adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kota Prabumulih;
3. Walikota adalah Walikota Prabumulih;
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selanjutnya disingkat DPMPTSP Kota Prabumulih adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah;
5. Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Dinaa/Badan /Kantor /Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih;
6. Calon Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Dinas/Badan/Kantor /Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih;
7. Tunjangan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.
TUJUANPEMBERIANTUNJANGANPENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADUSATUPINTU
Pasa12
Pemberian Tunjangan Daerah untuk :
1. Meningkatkan Kinerja Pegawai Negeri Sipil dan CPNS;
2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Meningkatkan Kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil dan CPNS.
KRITERIAPEMBERIANTUNJANGANPENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADUSATUPINTU
Bagian Kesatu
Pasa13
- a. Volume pekerjaan yang tinggi dan seringkali harus dilaksanakandi luar jam kerja normal/ atau hari libur; dan
- b. Pekerjaan yang menuntu t kecepatan dan ketelitian yang tinggi koordinasi intensif dengan seluruh SKPD, instansi vertikal dan instansi serta masyarakat lainnya.
Bagian Kedua
Pasa14
1. Tunjangan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)yang pengangkatannya berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang;
2. Besaran Tunjangan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran Peraturan Walikota ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
3. Dengan diberikan Tunjangan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka kepada PNS dan CPNS dalam Pelaksanaan kegiatan tidak diberikan uang lembur.

## Pasal5

PNS dan CPNS yang tidak masuk kerja kecuali sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, maka akan dikenakan pemotongan uang tambahan penghasilan pegawai sebesar 1 (satu) % perhari.

## Pasa16

PNS dan CPNS yang terlambat masuk kerja tanpa alasan yang jelas sampai dengan maksimal pukul 08.00 WIB, maka uang Tunjangan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang bersangkutan dikenakan pemotongan sebesar 0.5 (Nol Koma Lima) % per hari dan pulang cepat sebelum jam kerja yaitu hari senin s.d hari kamis pukul 16.00 WIB dan hari Jumat pukul 16.30 WIB, maka uang Tunjangan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang bersangkutan dikenakan pemotongan sebesar 0.5 (NolKoma Lima) % per hari.

## BABIV

## PEMBEBANAN ANGGARAN

## Pasal7

Tunjangan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) Kota Prabumulih pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)DPMPTSP.

.'

## BABV PEMBAYARAN

## Pasal8

1. Besaran Tunjangan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terlampir pada Lampiran Peraturan Walikota ini dan tidak boleh melebihi dari ketentuan yang tercantum pada lampiran Peraturan Walikota ini.
2. Tunjangan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dibayarkan setelah berakhimya bulan berjalan dengan memperhatikan tingkat kehadiran.

## BABVI . KETENTUANPENUTUP

Pasal9

Peraturan Walikota ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Prabumulih.

Ditetapkan di Prabumulih pada tangga15~tn~r 2017

Diundangkan di Prabumulih pada tanggal6~~~~ 2017 SEKRETARIS DAERAH KO ~APRABUMULIH, ./


H. M. KOWI

BERITADAERAHKOTAPRABUMULIHTAHUN2017


## LAMPlRAN PERATURAN WALIKOTA PRABUMULIH

NOMOR

TAHUN 2017

TANGGAL

:

2017

## BESARAN TUNJANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH

| 1. | ESELON H.b | Ob | 5.100.000,- |
|------|--------------|------|---------------|
| 2 | ESELON III.a | Ob | 4.100.000,- |
| 3 | ESELON III.b | Ob | 3.100.000,- |
| 4 | ESELON IV.a | Ob | 2.600.000,- |
| 5 | GOL. III | Ob | 1.600.000,- |
| 6 | GOL. II | Ob | 1.200.000,- |