PERATURAN BUPATI BANYUWANGI Nomor 24 Tahun 2015 tentang RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2016 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah wajib menyusun RKPD yang berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RKPD dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi;
- b. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016.
Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
Memperhatikan
:
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 ) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
9. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2016;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2014;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010-2015;
surat menteri dalam negeri nomor: 050/1854/SJ Tanggal 14 April 2015 Perihal: Skala Prioritas RKPD Tahun 2016.
Menetapkan
MEMUTUSKAN:
- PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2016.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Banyuwangi;
2. Bupati adalah Bupati Banyuwangi;
3. Pemerintah Daerah adalah pemerintah Kabupaten Banyuwangi;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Banyuwangi;
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2005-2025, yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode selama Tahun 2005-2025;
6. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan untuk periode selama 1 (satu) tahun;
7. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disingkat Renja-SKPD adalah dokumen perencanaan tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
8. RKPD Tahun 2016 adalah Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016.
BAB II - RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH Pasal 2
Pasal 2
RKPD Tahun 2016 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Banyuwangi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang dimulai pada Tanggal 1 Januari 2016 dan berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016.
BAB II - RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH Pasal 2
Pasal 3
RKPD Tahun 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD yang berisi program-program prioritas yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi maupun dengan dukungan pembiayaan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
BAB II - RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH Pasal 2
Pasal 4
- (1) RKPD Tahun 2016 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:
BAB I :
PENDAHULUAN
BAB II :
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
BAB III
:
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
BAB IV
:
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
BAB VI
: PENUTUP
- (2) Uraian secara rinci RKPD Tahun 2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 5

RKPD Tahun 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 digunakan sebagai:

1. Pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD);
2. Pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2016.

## Pasal 6

Dalam rangka menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2:

1. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menggunakan RKPD Tahun 2016 sebagai bahan Pembahasan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran dengan DPRD;
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menggunakan RKPD Tahun 2016 dalam melakukan pembahasan Rencana Kerja Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD).

Diundangkan di Banyuwangi Pada tanggal 7- 5 -15

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI,


Drs. H. SLAMET KARIYONO, M.Si. Pembina Utama Madya NIP 19561008 198409 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2015 NOMOR 24

## BAB III

## PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi Pada tanggal 7- 5- 15

BUPATI BANYUWANGI,


H. ABDULLAH AZWAR ANAS