PERATURAN WALIKOTA RI Nomor TAHUN Tahun 2016 tentang PERUBAHAN AT AS PERATURAN WALIKOTA KENDARI NOMOR 53 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDiUPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN ANGGARAN 2016 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa dalam rangka memennhi ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kendari Tahun Anggaran 2016, telah ditetapkan Peraturan Walikota Kendari Nomor 53 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kola Kendari Tahun Anggaran 2016 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016;
- b. bahwa dalam rangka memenuhi keperluan untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang strategis dan mendesak sehingga perlu melakulcari pergeseran anggaran;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan hurul" b, perlu rnenetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Alas Peraturan Walikota Kendari Nomor 53 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kendaxi Tahun Anggaran 2016;
3. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaraii Negara Republik Indonesia Tahmi 1995 Nomor 44 , Tambahan Lembarkn Negara Republik Indonesia Nomor 3602); !
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republilr. Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republilr Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Keuangan Negara 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); ;
5. Undrng-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pe:mcriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara j (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); !
8. 6 Undang-Undang Nomor 25 Tahun Perencanaan Pembungunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. 7 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomnor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nonor 5049);
11. 9\_ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indoncsia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. 10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
13. ll.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tanbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Iembaran Negara Republik Idonesia Tahun [2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik ïndonesia Nomor 4712);
14. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indoncsia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoncsia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemcrintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang perubahan atas Pcraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Baclan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201'2 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
15. 13.Pcraluran Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Pcrimlangan (Lembaran Negara Republik Indoncsia {Tahun 2005 Nomor 137, 'Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. 14.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Nomor 4576 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan| Pemerintah Nomor
17. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republil Indonesia Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara
18. 15.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomol' 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 );
19. 16.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang pedoman Penjusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republík Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang pedoman Perbinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Neggara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomnor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
21. 18.Peraturan Penerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaraan Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
22. 19.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
23. 20.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219;
24. 21.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
25. 22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. 23 .Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalann Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan 2015 Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
27. 24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
00'000'000*000;2S
00*0
9
Pasal 6
- b. bahwa dalam rangka memenuhi keperluan untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang strategis dan mendesak sehingga perlu melakulcari pergeseran anggaran;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan hurul" b, perlu rnenetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Alas Peraturan Walikota Kendari Nomor 53 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kendaxi Tahun Anggaran 2016;
3. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaraii Negara Republik Indonesia Tahmi 1995 Nomor 44 , Tambahan Lembarkn Negara Republik Indonesia Nomor 3602); !
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republilr. Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republilr Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Keuangan Negara 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); ;
5. Undrng-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pe:mcriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara j (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); !
8. 6 Undang-Undang Nomor 25 Tahun Perencanaan Pembungunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. 7 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomnor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nonor 5049);
11. 9\_ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indoncsia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. 10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
13. ll.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tanbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Iembaran Negara Republik Idonesia Tahun [2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik ïndonesia Nomor 4712);
14. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indoncsia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoncsia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemcrintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang perubahan atas Pcraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Baclan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201'2 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
15. 13.Pcraluran Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Pcrimlangan (Lembaran Negara Republik Indoncsia {Tahun 2005 Nomor 137, 'Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. 14.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Nomor 4576 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan| Pemerintah Nomor
17. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republil Indonesia Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara
18. 15.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomol' 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 );
19. 16.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang pedoman Penjusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republík Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang pedoman Perbinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Neggara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomnor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
21. 18.Peraturan Penerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaraan Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
22. 19.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
23. 20.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219;
24. 21.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
25. 22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. 23 .Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalann Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan 2015 Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
27. 24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
00'000'000*000;2S
00*0
9
dx
'dx
snpdms
- '9
'du
00*000*000*000*T 00'000'000'07vI
- (L
1
d&amp;
- (I
- B
'2
- '9
- I
'dà
00'
I FvsBd
I [BsBd
NVŒ NOHVL 8s OWON SFIV
BHOX uep LT uen388uV
uep unqeL
Peraturan Walikota ini mulai berlaku tanggal diundangkan. pada
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kendari | 4 Ass | |---------| | 2 |

Penetapan: Diundangkan di Kendari 2016 pada tanggal / .

Penandatangan: ## SEKRETARIS DAERAH KOTA KENDARI BERITA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2016 NOMOR Ditctapkan di Kendari tanggal / 8 2016 pada

Penandatangan: WALIKOTA KENDARI ,