PERATURAN WALIKOTA MA Nomor 8 Tahun 2017 tentang SATUAN TUGAS PEMBERANTASAN, PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DI KOTA PEMATANGSIANTAR (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
:
- Mengingat :
WALIKOTA PEMATANGSIANTAR PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN WALIKOTA PEMATANGSIANTAR NOMOR ( 8 TAHUN 2017
TENTANG
SATUAN TUGAS PEMBERANTASAN, PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DI KOTA PEMATANGSIANTAR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PEMATANGSIANTAR,
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Kota Pematangsiantar yang bersih dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika diperlukan upaya penegakan hukum luar biasa dengan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kelcuatan antar lembaga pemerintah dan pemerintah daerah, dengan membentuk satuan tugas pemberantasan, pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Kota Pematangsiantar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Satuan Tugas Pemberantasan, Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika di Kota Pematangsiantar.
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6);
2. Undang - Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 35Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
4. Undang-Undang Nomor 36Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5.Undang - Undang ...
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 132.12-2058 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Wakil Walikota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara;
14. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten / Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten / Kota.
Menetapkan
MEMUTUSKAN:
: PERATURAN WALIKOTA PEMATANGSLANTAR TENTANG SATUAN TUGAS PEMBERANTASAN, PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DI KOTA PEMATANGSIANTAR.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Pematangsiantar.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Walikota adalah Walikota Pematangsiantar.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah organisasi Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar.
6. Tugas Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika yang selanjutnya disingkat Satgas P4GN Kota Pematangsiantar adalah Satuan Tugas yang dibentuk oleh.Walikota untuk bertugas melaksanakan Pemberantasan, Pencegahan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika yang bertanggungjawab Pematangsiantar. 6 . Satuan Pemberantasan, Pencegahan langsung kepada Walikota
7. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
8. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.
1
9. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
10. Produksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, dan menghasilkan Narkotika secara langsung atau tidak langsung melalui ekstraksi atau nonekstraksi dari sumber alami atau sintetis kimia atau gabungannya, termasuk mengemas dan / atau mengubah bentuk Narkotika.
11. Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.
12. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.
13. Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan / atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.
14. Penyalah Guna adalah orangyang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
15. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.
16. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
MAKSUD DAN TUJUAN
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
- (1) Maksud dari Peraturan Walikota ini adalah:
- a. Membuat suatu komitmen bersama untuk mewujudkan Pematangsiantar bersih dari Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika;
- b. Sebagai dasar hukum dan kebijakan bagi OPD Pemerintah daerah dalam melaksanakan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah agar terlaksananya upaya mewujudkan Kota Pematangsiantar bersih dari Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika.
BAB III - PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS Pasal 3
Pasal 3
Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota ini dibentuk Satgas P4GN Kota Pematangsiantar.
BAB III - PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS Pasal 3
Pasal 4
Satgas P4GN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berkedudukan di Badan Narkotika Nasional Kota Pematangsiantar.
BAB III - PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS Pasal 3
Pasal 5
Susunan Satgas P4GN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari:
1. Pembina
- a. Walikota Pematangsiantar;
- b. Pimpinan DPRD Kota Pematangsiantar;
- c. Kepala Kepolisian Resort Pematangsiantar;
- d. Kepala Kejaksaan Negeri Pematangsiantar;
- e. Komandan Distrik Militer 0207 / Simalungun.
7. 2 Ketua adalah Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Pematangsiantar;
8. 3 . Wakil Ketua I adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pematangsiantar;
4. Wakil Ketua II adalah Kepala Satuan Narkotika Polres Pematangsiantar;
5. Wakil Ketua III adalah Perwira Seksi Operasional Kodim 0207 / Simalungun;
6. Sekretaris adalah Kepala Sub Bagian Umum pada Badan Narkotika Nasional Kota Pematangsiantar, dengan susunan anggota terdiri dari unsur;
- a. Kepala Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pematangsiantar;
- b. Bagian. Hukum Setdako Pematangsiantar;
14. &lt;? . Bagian Administrasi Sosial dan Kemasyarakatan Setdako Pematangsiantar;
- d. Bagian Administrasi Umum dan Perlengkapan Setdako Pematangsiantar.
7. Kepala Satgas Pemberantasan adalah Kepala Seksi Pemberantasan pada BNN Kota Pematangsiantar, dengan susunan anggota terdiri dari unsur:
BNN ...
- a. BNN Kota Pematangsiantar;
- b. Kodim 0207 / Simalungun;
- c. Polres Pematangsiantar;
- d. Kantor Imigrasi Kelas II Pematangsiantar;
- e. DEN POM I / I;
- f. Satpol PP Kota Pematangsiantar.
8. Kepala Satgas Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pematangsiantar, dengan susunan anggota terdiri dari unsur: i
- a. Kepala Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat pada BNN Kota Pematangsiantar;
- b. Kepala Seksi Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pematangsiantar;
- c. Kodim 0207 / Simalungun;
- d. Polres Pematangsiantar;
- e. Kantor Kementerian Agama Kota Pematangsiantar;
- f. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pematangsiantar;
- g. Dinas Kesehatan Kota Pematangsiantar;
- h. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pematangsiantar;
- i. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pematangsiantar;
- j. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematangsiantar;
- k. 1 Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar;
- l. Dinas Pariwisata Kota Pematangsiantar;
- m. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar;
- n. Dinas Perhubungan Kota Pematangsiantar;
- o. Dinas Ketenagakeijaan Kota Pematangsiantar;
- p. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Pematangsiantar;
- q. Dinas Lingkungan Hidup Kota Pematangsiantar;
- r. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar;
- s. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Pematangsiantar;
- t. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pematangsiantar;
- u. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Pematangsiantar;
- v. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pematangsiantar;
- w. Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Pematangsiantar;
- x. Badan Kepegawaian Daerah Kota Pematangsiantar;
- y. Sekretariat DPRD Kota Pematangsiantar;
- z. Inspektorat Daerah Kota Pematangsiantar;
34. aa. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pematangsiantar;
35. bb. BUMN dan BUMD di Kota Pematangsiantar;
- cc. Kecamatan Siantar Barat;
- dd. Kecamatan Siantar Timur;
4
- ee. Kecamatan Siantar Selatan;
- ff. Kecamatan Siantar Utara;
- gg. Kecamatan Siantar Marihat;
- hh.Kecamatan Siantar Martoba;
- ii. Kecamatan Siantar Sitalasari;
- jj. Kecamatan Siantar Marimbun.
9. Kepala Satgas Rehabilitasi adalah Kepala Seksi Rehabilitasi pada BNN Kota Pematangsiantar, dengan susunan anggota terdiri dari unsur:
- a. BNN Kota Pematangsiantar;
- b. Kodim 0207 / Simalungun;
- c. Polres Pematangsiantar;
- d. Dinas Kesehatan Kota Pematangsiantar;
- e. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematangsiantar;
- f. Lapas / Rutan Pematangsiantar;
RSU
Daerah dr.
Djasanien
Saragih
Pematangsiantar / RSU Swasta dan Puskesmas;
- h. Komponen Masyarakat / Lembaga Rehabilitasi.
URAIAN TUGAS
BAB IV - URAIAN TUGAS
Pasal 6
Pembina mempunyai tugas:
- a. MengkOordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas seluruh kegiatan operasi;
- b. memberi masukan kebijakan strategis dalam mengendalikan pelaksanaan operasi;
- c. melakukan koordinasi di lingkungan instansinya termasuk permintaan bantuan kekuatan untuk kelancaran pelaksanaan operasi.
BAB IV - URAIAN TUGAS
Pasal 7
Ketua mempunyai tugas:
1
i *
- a. memimpin, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas seluruh kegiatan operasi;
- b. menentukan kebijaksanaan teknis dalam mengendalikan pelaksanaan operasi.
- c. melakukan koordinasi dengan instansi terkait di wilayah termasuk permintaan bantuan kekuatan untuk kelancaran pelaksanaan operasi.
BAB IV - URAIAN TUGAS
Pasal 8
Wakil Ketua mempunyai tugas:
- a. membantu Kepala Satgas P4GN dalam Memimpin, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas seluruh kegiatan operasi;
membantu...
Kota
- b. membantu terlaksananya kebijaksanaan teknis dalam mengendalikan pelaksanaan operasi.
BAB IV - URAIAN TUGAS
Pasal 9
Sekretaris mempunyai tugas:
- a. membantu Kepala Satgas P4GN dalam Memimpin, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas seluruh kegiatan operasi;
- b. membantu terlaksananya kebijaksanaan teknis dalam mengendalikan pelaksanaan operasi;
- c. menyelenggarakan dan mengkoordinasikan kegiatan bantuan / dukungan administrasi dan perencanaan untuk kelancaran . pelaksanaan Operasi masing - masing Satgas dalam bentuk :
1. Bantuan sarana dan prasarana beserta personilnya guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Satgas;
2. Melaksanakan kehumasan dengan pembentukan opini positif dalam rangka mencegah munculnya opini negatif terhadap pelaksanaan operasi yang digelar.
- d. menyelenggarakan Pos Instruksi dan Pengendalian operasi dengan administrasi operasi dan monitoring evaluasi untuk menjamin terselenggaranya tugas Satgas.
BAB IV - URAIAN TUGAS
Pasal 10
Kepala Satgas Pemberantasan mempunyai tugas:
- a. memimpin, mengawasi dan melaksanakan serta mengendalikan tugas-tugas penyelidikan berupa pemetaan jaringan data analisa intelijen dan penindakan atau kegiatan terpadu dengan instansi terkait dalam rangka kegiatan operasi;
- b. melakukan pengamanan tersangka dan barang bukti yang ditemukan dalam pelaksanaan operasi;
- c. memimpin, mengawasi dan melaksanakan serta mengendalikan tugas-tugas dibidang penegakan hukum;
- d. dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Satgas P4GN.
BAB IV - URAIAN TUGAS
Pasal 11
Kepala Satgas Pencegahan dan Pemberdayaan masyarakat mempunyai tugas:
- a. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam rangka pencegahan penyalahgunaan narkotika;
- b. melakukan kemitraan / keijasama pencegahan penyalahgunaan narkotika dengan : dalam rangka
1. organisasi kemasyarakatan;
2. swasta;
3. perguruan tinggi;
4. sukarelawan;
5. perorangan;
6. badan hukum.
- c. melibatkan forum kerukunan umat beragama, forum kewaspadaan dini masyarakat di daerah dan komunitas intelijen daerah untuk pencegahan penyalahgunaan narkotika;
- d. menyusun program dan kegiatan pencegahan penyalahgunaan narkotika;
- e. melaksanakan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika melalui kegiatan :
1. seminar;
2. lokakarya;
3. workshop;
4. halaqoh;
5. pagelaran, festival seni dan budaya;
6. outbond seperti jambore, perkemahan, dan napak tilas;
7. perlombaan seperti lomba pidato, jalan sehat dan cipta lagu;
8. pemberdayaan msyarakat;
9. pelatihan masyarakat;
10. kaiya tulis ilmiah;
11. sosialisasi, diseminasi, asistensi dan bimbingan teknis.
BAB IV - URAIAN TUGAS
Pasal 12
Kepala Satgas Rehabilitasi mempunyai tugas:
- a. memimpin pelaksanaan kegiatan dukungari penguatan lembaga rehabilitasi berupa assesment pecandu dan penyalahguna narkotika, baik sukarela maupun proses hukum agar dapat diberikan pelayanan rehabilitasi rawat jalan atau rawat inap di lembaga rehabilitasi instansi pemerintah atau komponen masyarakat;
- b. memimpin melakukan kegiatan pasca rehabilitasi berupa layanan pasca rehabilitasi dan pendampingan, penyatuan kembali ke dalam masyarakat dan perawatan lanjut;
- c. memimpin, melakukan kegiatan rehabilitasi dan pasca rehabilitasi, berkoordinasi dan sinergi dengan lembaga rehabilitasi instansi pemerintah dan komponen masyarakat;
- d. dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Satgas P4GN.
PEDOMAN DAN TATA CARA KERJA SATGAS P4GN
BAB V - PEDOMAN DAN TATA CARA KERJA SATGAS P4GN
Pasal 13
Operasional Satgas P4GN dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinir melalui kerjasama program keija yang sinergis dan komprehensif.
BAB V - PEDOMAN DAN TATA CARA KERJA SATGAS P4GN
Pasal 14
- (1) Objek dari operasional Satgas P4GN terdiri dari manusia, lokasi, barang dan kegiatan;
- (2) Manusia sebagaimana tersebut dalam ayat (1) terdiri dari Bandar Narkotika, agen / penyalur / pengecer / pengedar Narkotika, pecandu dan penyalahguna Narkotika, masyarakat terdampak Narkotika langsung maupun tidak langsung, lembaga dan instansi pemerintah;
- (3) Lokasi sebagaimana tersebut dalam ayat (1) terdiri dari tempat peredaran Narkotika, kawasan rawan peredaran Narkotika, pintu / jalur masuk ke Kota Pematangsiantar;
- (4) Barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari segala jenis narkotika dan non narkotika, alat atau barang terkait Narkotika;
- (5) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari penyediaan Narkotika, pendistribusian Narkotika, penyimpanan Narkotika dan pengoplosan Narkotika.
BAB V - PEDOMAN DAN TATA CARA KERJA SATGAS P4GN
Pasal 15
Dalam melaksanakan kegiatannya Satgas P4GN memiliki cara bertindak sebagai berikut:
- a. melaksanakan rapat koordinasi lintas sektoral Kota Pematangsiantar untuk kesamaan persepsi dan kesatuan tindak dalam Satgas P4GN;
- b. pola operasionalisasi Satgas dilaksanakan dengan operasi rutin dan operasi khusus baik secara terbuka dan secara tertutup;
- c. melaksanakan kegiatan intelijen meliputi penyelidikan, dengan pemetaan jaringan narkotika dan penggalangan dengan langkah-langkah deteksi, identifikasi dan anatomi jaringan peredaran Narkotika;
- d. melaksanakan kegiatan penindakan terpadu dengan instansi terkait berupa tindakan razia, penggeledahan dan penangkapan pelaku peredaran dan penyalahgunaan peredaran gelap narkotika;
- e. melakukan kegiatan penegakan hukum terhadap tindak pidana yang ditemukan dan pengawasan terpadu di tempat dan kawasan rawan peredaran Narkotika;
- f. melaksanakan kegiatan pencegahan dan pemberdayaan masyarakat melalui pembangunan berwawasan anti narkotika dalam rangka mengubah prilaku dan cara pandang masyarakat berdaya tangkal sehingga menjadi Imun dari peredaran Narkotika;
- g. melaksanakan Rehabilitasi pecandu dan penyalahguna narkotika melalui assement guna dilaksanakan perawatan jalan atau inap dilanjutkan progam pasca rehabilitasi.
Daerah operasi Satgas P4GN meliputi seluruh wilayah Kota Pematangsiantar.
BAB V - PEDOMAN DAN TATA CARA KERJA SATGAS P4GN
Pasal 17
Pelaksanaan Operasionalisasi Satgas P4GN ditetapkan oleh Ketua Satgas P4GN.
BAB V - PEDOMAN DAN TATA CARA KERJA SATGAS P4GN
Pasal 18
Operasional Satgas P4GN dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku secara konsisten, tegas dan lugas.
BAB V - PEDOMAN DAN TATA CARA KERJA SATGAS P4GN
Pasal 19
Pelaksanaan Operasi Satgas P4GN disesuaikan dengan situasi dilapangan dan merumuskan sasaran serta target secara tajam.
BAB V - PEDOMAN DAN TATA CARA KERJA SATGAS P4GN
Pasal 20
Operasional Satgas P4GN menggunakan fasilitas / logistik yang tersedia di masing-masing instansi / OPD.
BAB V - PEDOMAN DAN TATA CARA KERJA SATGAS P4GN
Pasal 21
Dalam melaksanakan operasi Satgas P4GN memiliki tahap sebagai berikut:
- a. Tahap persiapan:
1. Mempersiapkan dan menyusun data awal;
2. Analisa dan pengembangan data awal untuk penentuan sasaran selektif sebagai target operasi;
3. Mempersiapkan piranti lunak dan piranti keras operasi;
4. Penyiapan petugas, logistik, materil dan anggaran yang diperlukan;
5. Melaksanakan koordinasi dan keijasama dengan instansi lain.
Tahap Pelaksanaan:
1. Menindak segala bentuk peredaran dan penyalahgunaan narkotika;
2. Melakukan razia secara menyeluruh di lokasi rawan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika serta alat dan barang terkait narkotika;
3. Melakukan kegiatan penindakan terpadu dengan instansi terkait berupa tindakan sweeping, penggeledahan dan penangkapan pelaku peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika;
$
4. Melakukan kegiatan pencegahan dan pemberdayaan masyarakat melalui pembangunan berwawasan anti narkotika dalam rangka mengubah prilaku dan cara pandang agar masyarakat berdaya tangkal dan imun terhadap peredaran narkotika dan memberdayakan masyarakat anti narkotika melalui sumberdaya yang ada baik dari kemandirian, partisipasi masyarakat maupun partisipasi stakeholder secara efisien dan efektif;
5. Melakukan kegiatan Rehabilitasi pecandu dan penyalahguna narkotika melalui assement guna dilaksanakan perawatan jalan atau inap dilanjutkan progam pasca rehabilitasi.
- c. Tahap Konsolidasi:
1. Membuat laporan akhir tugas operasi;
2. Membuat analisa, monitoring dan evaluasi / kaji ulang atas pelaksanaan dan hasil operasi;
3. Mendatakan hasil-hasil operasi sebagai bahan untuk operasi berikutnya;
4. Melanjutkan penanganan program yang belum selesai.
BAB VI - PELAPORAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN TUGAS Pasal 22
Pasal 22
Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas
BAB VI - PELAPORAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN TUGAS Pasal 22
Pasal 23
Untuk Laporan Operasi Khusus dilaporkan sesuai dengan Waktu dan Situasi yang terjadi.
BAB VI - PELAPORAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN TUGAS Pasal 22
Pasal 24
Sarana komunikasi dapat menggunakan sandi, telefon, faximili dan alat komunikasi elektronik lainnya.
Pos pengendalian Satgas P4GN Kota Pematangsiantar bertempat di Kantor BNN Kota Pematangsiantar yang berkedudukan di Jl. Keselamatan Kelurahan Suka Dame Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar Telp. (0622) 5891080 bnnkpematangsiantar@ vahoo ,co.id Fax. (0622) 5891880, Email:
PEMBIAYAAN
BAB VII - PEMBIAYAAN
Pasal 26
Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Walikota ini dibebankan kepada masing-masing instansi / OPD yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Pematangsiantar, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan / atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
KETENTUAN PENUTUP
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pematangsiantar.

Penetapan: Ditetapkan di Pematangsiantar pada tanggal ^ UKOTAPEMATANGSIANTAR WAKIL WKLIKOTA, Plh. W, 24 HEFRIANSYAH

Penetapan: Diundangkan di Pematangsiantar pada tanggal M tfuii / zoif Pit. SEKRETARIS DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR, l ?