PERATURAN WALIKOTA BI Nomor 30 Tahun 2015 tentang PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA BITUNG TAHUN ANGGARAN 2014 (berlaku 24 Juni 2015)
Pembukaan
Menimbang:
bahwa memenuhi ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor Tahun 2015 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014, perlu ditetapkan Peraturan Walikota Bitung tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bitung Tahun Anggaran 2014 sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
Mengingat 1.
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat Il Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 N6mor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republilc Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tabun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tabun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tabun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembaogunao Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diu
Pasal 1
Laporan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2014 terdiri dari :
- a. Pendapatan
1. Pendapatan Asli Daerah
2. Dana Perimbangan
3. Lain-lain Pendapatan yang sah Jumlah Pendapatan
Rp. 83.520.151.103,00
Rp. 550.441.543.914,00
Rp. 111.170.485.674,00
Rp. 745.132.180.691,00
- b. Belanja
1. Belanja Tidak Langsung
- .a] Belanja Pegawai
- b) Belanja Bunga
- c) Belanja Hibah
- d) Belanja Bantuan Sosial
- e] 'Belanja Bagi Hasil
- I) Belanja Bantuan Keuangan
- g) Belan ja Tidak Terduga
Jumlah Belanja Tidak Langsung
2. Belanja Langsung
- a) Belanja Pegawai
- b) Belanja Barang dan jasa
- c) Belanja Modal Jumlah Belanja Langsung Jumlah Belanja Surplus/ (Defisit)
- c. Pembiayaan
1. Penerimaan
2. Pengeluaran
Jumlah Pembiayaan Netto
Rp. 324.731.422.559,00 RP.
Rp 11. 785.000.000,00
Rp. 1.350.750.000,00
Rp.
Rp.
580.688.127,00
Rp. 341.475.000.00
Rp 338.789.335.686,00
Rp. 50.882 .628.651,00
Rp. 152.198.692.552,00
Rp. 174.857.043.508.00
Rp. 377.938.364.711.00
Rp 716.727.700.391,00
Rp. 28.404.480.294,00
Rp. 62.010.140.263,80
Rp. 3.250.000.000.00
Rp. 58.760.140.263,80
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp. 87.164.620.557,80
Pasal 2
Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I Peraturan Walikota Bitung ini.

4

'

fc.

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 di rinci lebih lanjut ke dalaro penjabaran laporan realisasi anggaran.

## Pasal 4

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalaro Pasal 3 tercanturo dalaro Laropiran II Peraturan Walikota Bitungini.

## Pasal 5

Laropiran I sebagaimana diroaksud da1aro Pasal 2 dan Laropiran II sebagaimana diroaksud dalaro Pasal 4 roerupakan bagian yang tidak terpisabkao dari Peraturan Walikota ini.

## Pasal 6

Peraturan W alikota lill mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatanoya dalam Berita Daerah Kota Bitung.


Ditetapkan di Bitung

Pada tanggal 24 Juni 2015

HANNY SONDAKH

Diundangkan di

: Bitung

Pada tanggal

: 24 Juni 2015

SE!ffiETARIS DAERAH KOTA BITUNG,


BERITA DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2015 NOMOR 30