PERATURAN BUPATI BANYUWANGI Nomor 23 Tahun 2016 tentang ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN TAHUN ANGGARAN 2015 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 23 TAHUN 2016 TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN TAHUN ANGGARAN 2015
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUWANGI
bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Oaerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Oaerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2015, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Banyuwangi tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2015 sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Oaerah Kabupaten Banyuwangl Tahun Anggaran 2015;
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Serita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Taihun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
4. l,Jndang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
-=-:,a-.a- --::--
- -... . vncang-Undang r-..omor 17 Tahun 2003 te-tar~ "a-a-ga·,e-;a-a (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengetolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 );
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-l)ndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, iambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakii Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah tiga kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
- 2575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem lnformasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
21. P~ratur~n Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar'Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kall, terakhlr dengan Peraturan Menteri Dalam Negerl Nomor 21 Tahun 2011 (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2007 Nomor 10/E) sebagaimana telah diubah tiga kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014 Nomor 9);
29. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2007 Nomor 11 /E):
- 3i =eraturan Daera"' o&lt;.a:J .. pate"' 8anyuwani; ·,o-::· a \_\_ -· tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupater 5a-, ... -.a-; Tahun 2011 Nomor 1/B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 14 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012 Nomor 2/B); 2
32. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 Nomor 1 /D);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 Nomor 1 /C);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 Nomor 2/C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012 Nomor 1/C);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 Nomor 3/C);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Ba11gunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012 Nomor 1/B);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014 Nomor 15);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Oaerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015 Nomor 7);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja E)aerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 Nomor 8);
40. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 39 Tahun 2014;
41. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 54 Tahun 2015;
42. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 33 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (Serita Daerah Kabupaten Banyuwangi iahun 2014 Nomor 33);
43. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 40 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangl Tahun Anggaran 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupau Banyuwangi Nomor 30 Tahun 2015.
Menetapkan
PERATURAN
BUPATI
TENTANG
PE~"ABARA
ANGGARAN
KABUPATEN
PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN
PENDAPATAN
DAN BELANJA
DAERAH
BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2015
Pasal 1
Laporan Reallsasi Anggaran Tahun Anggaran 2015 terdiri atas:
1. Pendapatan
- a. Pendapatan Asli Daerah
- b. Dana Perimbangan
- c. Lain-lain Pendapatan
YangSah
Jumlah Pendapatan
2. Belanja
- a. Belanja Tldak Langsung
- 1} Belanja Pegawai
- 3) Belanja Sunga
- 4) Belanja Subsidi
- 4) Belanja Hibah
- 5) Belanja Bantuan Sosial
- 6} Belanja Bagi Hasil
- 7} Belanja Bantuan Keuangan
- 8) Belanja Tidak T erduga
- b. Belanja langsung
Rp
346.992.331.406,82
Rp 1.494.315.803.224,00
Rp 937.840.295.516,00
Rp
1.167.835.076.600,69
Rp
0,00
Rp
0,00
Rp
122.750.256.472,00
Rp
6.131.490.319,00
Rp
2.326.879.350,00
Rp
137 .298.604.515,00
Rp
0,00
- 1) Belanja Pegawai
Rp
76.071 .391.378,00
529.943.112.725,61
- 2) Belanja Barang dan Jasa
Rp
- 3) Belanja Modal
Jumlah Belanja
Surplus/ Defisit
3. Pembiayaan
- a. Penerimaan
- b. Pengeluaran
Rp
Rp
Rp
699.415.745.318,72
334.490.060.074,51
20.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Neto
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)
Rp
2.779.148.430.146,82
Rp
1.436.342.307.256,69
Rp
1.305.430249.422,33
Rp
Rp
2.741 .m.556.679,02
37.375.873.467,80
Rp
334.470.060.074,51
----- - ---
Rp
371 .845.933.542,31
::,e,.,;aoaran a:,cra~ Pasa 3 ter-cantcm ca a--=--:-a,. II 0 s::~ -=-:., ... - -
Pasal 5
::,e,.,;aoaran a:,cra~ Pasa 3 ter-cantcm ca a--=--:-a,. II 0 s::~ -=-:., ... - -
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasa 2 oan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

## Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Banyuwangi.


Diundangkan di Banyuwangi

Pada tanggal 20 Juli 2016

SEKRETARlS DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI


Ors. H. SLAMET KARIYONO, M.Si. Pembina Utama Madya NIP. 19561008 1984091 001

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2016 NOMOR 23