PERATURAN BUPATI SITUBONDO Nomor 9 Tahun 2014 tentang PEMBAGIAN ALOKASI SEMENTARA DANA BAGI HASIL CUKAI HA.SIL TEMBAKAU KEPADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAEARAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN ANGGARAN 2014 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI SITUBONDO
PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 9 TAHUN 2014
TENTANG
PEMBAGIAN ALOKASI SEMENTARA DANA BAGI HASIL CUKAI HA.SIL TEMBAKAU KEPADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAEARAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN ANGGARAN 2014
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SJTUBONDO,
bahwa guna pelaksanan ketentuan Pasal 66A Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang› Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai serta Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 80 Tahun 2013 tentang Alokasi Sementara Dana Hasil Cukai Hasil Tembakau Kepada Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun Anggaran 2014, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembagian Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2014.
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Ka bu paten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara · Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik
~
. -
Menetapkan
2
Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 755);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 84/PMK.07 /2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Tembakau Dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 20/PMK.07 /2009;
12. Peraturan Gubemur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Jawa Timur;
13. Peraturan Gubemur Jawa Timur Nomor 80 Tahun 2013 tentang Pembagian Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun Anggaran 2014.
MEMUTUSKAN :
- PERATURAN BUPATI SITUBONDO TENTANG PEMBAGIAN ALOKASI SEMENTARA DANA BAGI HASIL CUKAJ BASIL TEMBAKAU KEPADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAEARAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN ANGGARAN 2014.
•
BAB I - BAGI BASIL CUKAJ DAN PENGGUNAANNYA
Pasal 1
Bagian penerimaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau se bagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan Pendapatan Daerah dan dicantumkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2014 dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2014.
BAB I - BAGI BASIL CUKAJ DAN PENGGUNAANNYA
Pasal 2
Bagian penerimaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau se bagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan Pendapatan Daerah dan dicantumkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2014 dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2014.
BAB I - BAGI BASIL CUKAJ DAN PENGGUNAANNYA
Pasal 3
Penyaluran dana bagi hasil cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Situbondo oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
BAB I - BAGI BASIL CUKAJ DAN PENGGUNAANNYA
Pasal 4
- (1) Penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan untuk mendanai kegiatan:
- a. peningkatan kualitas bahan baku;
- b. pembinaan industri;
- c. pembinaan lingkungan sosial;
- d. sosialisasi ketentuan di bidang cukai;dan/ atau
- e. pemberantasan barang kena cukai illegal.
- (2) Bupati bertanggungjawab untuk menggerakkan, mendorong dan melaksanakan kegiatan se bagaimana dimaksud pada ayat ( 1).
PEMBAGIAN ALOKASI SEMENTARA DANA BAGI HASIL CUKAJ HASIL TEMBAKAU
PasalS
Pembagian Alokasi sementara dana bagi hasil cukai hasil tembakau yang disalurkan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo yakni sebesar Rp. 12.419.002.088,- (dua belas miliar
4
empat ratus sembilan belas juta dua ribu delapan puluh delapan rupiah) dengan rincian sebagaimana tersebut dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I dan meru.pakan bagian yang tak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

## BAB III PELAPORAN, MONITORING DAN EVALUASI

## Pasal 6

- ( 1) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) penerima membuat laporan alokasi penggunaan dana atas pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 kepada Bupati Situbondo Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo setiap 6 {ena.m) bulan sekali.
- (2) Laporan yang dibuat oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan laporan Bupati Situbondo kepada Gubemur Jawa Timur.
- (3) Bupati menyampaikan laporan kepada Gubernur Jawa Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (4) Laporan Pelaksanaan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan menggunakan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (5) Laporan Pelaksanaan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dengan menggunakan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini .

## Pasal 7

- (1) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat ( 1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. untuk semester pertama paling lambat tanggal 5 Juli 2014; b. untuk semester kedua paling lambat tanggal 5 Desember 2014.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. untuk semester pertama paling lambat tanggal 10 Juli 2014;
- b. untuk semester kedua paling lambat tanggal 10 Desember 2014.

Diundangkan di Situbondo -·. pada tanggal O : ; · . .' .. · · t '

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SITUBONDO,

~ ~


BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHON 2014 NOMOR

9


5

- (3) Dalam hal tanggal jatuh tempo jatuh pada hari libur, batas akhir penyampaian laporan sebagaimana dimaksud ayat ( 1) dilaksanakan pada hari kerja sebelumnya.

## Pasal 8

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi dilakukan secara partisipatif oleh Pengelola pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) penerima.

## BAB IV PENUTUP

## Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo pada tanggal O 3 ; · ,. ~, ~· \_ ' 1 .;

BUPATI SITUBONDO,


.

--

## LAMPIRAN I Peraturan Bupati ~}~ub\_?~~o

Tanggal

:

U

3

ht\

, 1

\_\_

h

Nomor

9 Tahun 2014

## PEMBAGIAN ALOKASI SEMENTARA DANA BAGI BASIL CUKAJ HASIL TEMBAKAU KEPADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAEARAH DI LINGKUNGAN

## PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO TAHON ANGGARAN 2014

| NO. | SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) PENERIMA DAN PENGELOLA | ALOKASI DANA (Rp) |
|-------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|
| t'. | Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Situbondo. | 1.787.538.950,- |
| 2. | p Dinas Pertanian Kabupaten Situbondo. | 992.500.000,- |
| 3. | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Situbondo. | 746.660.000,- |
| 4. | Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Situbondo. | 382.245.000,- |
| 5. | Dinas Sosial Kabupaten Situbondo. | 1.000.000.000,- |
| 6. | Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdoer Rabern Situbondo. | 7.272.958.138,- |
| 7. | Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Situbondo. | 171.500.000,- |
| 8. | Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo. | 65.600.000,- |
| | JUMLAH SELURUHNYA | 12.419.002.088,- |


Keterangan :

*) diisi dengan kegiatan yang dilaksanakan.

BUPATI SITUBONDO,



LAMPIRAN

II Peraturan 84,P~ti ~itubondo Tanggal : 0 J : ,, \_ : . - ~ ] . •

Nomor :

.9

Tahun 2014

## LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

••••••••••••••••••••••••••••.••••••••.••••••••.••••••• *)

KABUPATEN SITUBONDO

Periode

: ________________ .

| NO. | PROGRAM/ KEGIATAN | ANGGARAN | REALISASI KEUANGAN | PENCAPAIAN KINERJA (%) | KETERANGAN |
|-------|---------------------|------------|----------------------|--------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

## KEPALA SKPD,

Ttd.

Keterangan : .

*) diisi dengan kegiatan yang dilaksanakan.



## LAMPIRAN III Peraturan Bupati Situbondo

Tanggal :

0 3

. .

~ .

Nomor :

9

## LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

•••••••

· ·················· · ······· · ···············*) KABUPATEN SITUBONDO

Perlode : ________________ .

| NO. | PROGRAM/ KEGIATAN | ANGGARAN | REALISASI KEUANGAN | PENCAPAIAN KJNERJA (%) | KETERANGAN |
|-------|---------------------|------------|----------------------|--------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

## BUPATI SITUBONDO,

Ttd .

...•...•.•..

~

: . '. 1

Tahun 2014