PERATURAN BUPATI RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BELAJAR DAN IJIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT (berlaku 6 Mei 2016)
Pembukaan
Menimbang
'
Mengingat
BUPATI KOTAWARINGIN BARAT PROVINS! KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 19 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BELAJAR DAN IJIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,
: a. bahwa dalam rangka meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur di Lingkungan Pemerintah Ka bu paten Kotawaringin Barat dan mengganti Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 60 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Togas Belajar dan Ijin Belajar di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat karena sudah tidak sesuai , dengan perkembangan/kebutuhan saat ini, perlu diatur Pedoman Pelaksanaan Togas Belajar dan Ijin Belajar di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud hutuf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Togas Belajar dan Ijin 1Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.
c
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 , t entang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
[
SALINAN
)
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir · dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan· Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4193);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara 4910);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dfil?. Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
Menetapkan
- tentang Republik Lembaran 13. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 Pemberian Togas Belajar (Lembar Negara Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2012 Tentang Pemberian Ijin Belajar dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijasah Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri.
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 769);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Tugas Belajar Sumber Daya Manusia Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 501);
- 17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kotawaringin · Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 4);
19. Peraturan Bupati Kotawaringin Brat Nomor 28 tahun 2009 tentang Togas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian Kabupaten Kotawaringin Barat (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2009 Nomor 29).
MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TU GAS BELAJAR DAN IJIN BELAJAR BAGI PEGAW AI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT.
BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat;
4. Badan Kepegawaian adalah Badan Kepegawaian Kabupaten Kotawaringin Barat;
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut SKPD adalah Unit Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat;
6. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kotawaringin Barat;
7. Tu.gas Belajar adalah penugasan secara kedinasan oleh pejabat yang berwenang kepada PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan formal yang lebih tinggi;
8. Ijin Belajar adalah ijin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada PNS yang ingin meningkatkan pendidikan ke jenjang pendidikan formal yang lebih tinggi;
9. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang ditunjuk untuk menetapkan Keputusan Tu.gas Belajar dan atau Keputusan Ijin Belajar;
10. Relevansi Tu.gas adalah kesesuaian antara tugas pokok · dan fungsi pada unit kerja/ lnstansi dengan jurusan/ program studi/ konsentrasi pendidikan formal yang akan ditempuh;
11. Jenjang Pendidikan adalah tingkat pendidikan formal yang lebih tinggi untuk peningkatan pendidikan;
12. Program belajar jarak jauh adalah program belajar yang dilaksanakan oleh lembaga yang berwenang ## BAB II
TUGAS BELAJAR
Bagian Pertama Umum
Pasal 2
- (1) Tugas Belajar diberikan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan sumber daya aparatur yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada pada SKPD.
- (2) Tugas Belajar dilakukan secara selektif kepada PNS yang menunjukkan prestasi kerja, loyalitas dan dedikasi yang baik.
- (3) Setiap PNS harus diberikan kesempatan yang sama untuk mengikuti tugas belajar sesuai dengan bidang tugasnya.
Bagian Kedua Penetapan Kebutuhan Tugas Belajar
Pasal 3
- (1) Pemberian Tugas Belajar kepada PNS didasarkan atas analisa kebutuhan Pemerintah Daerah yang dituangkan melalui rencana kebutuhan pendidikan setiap SKPD.
- (2) Rencana kebutuhan pendidikan setiap SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (3) Rencana kebutuhan pendidikan setiap SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan setiap tahun kepada Bupati melalui Kepala Badan Kepegawaian, yang selanjutnya dijadikan bahan untuk penyusunan Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur melalui kegiatan beasiswa tugas belajar.
- (4) Badan Kepegawaian melakukan rekapitulasi Rencana kebutuhan pendidikan yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan selanjutnya dibahas oleh Tim Seleksi Tugas Belajar untuk menentukan skala prioritas kebutuhan peningkatan pendidikan Pemerintah Daerah yang telah disesuaikan dengan ketersedian anggaran bantuan tugas belajar pada tahun anggaran yang berlaku.
- (5) Hasil rapat Tim Seleksi Tugas Belajar sebagaimana dimkasud pada ayat (4) diserahkan kepada Bupati untuk ditetapkan dalam Keputusan Bupati tentang Penetapan Daftar Kebutuhan Peningkatan Pendidikan Pemerintah Daerah.

- (6) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) selanjutnya digunakan sebagai dasar pemberian beasiswa tugas belajar bagi PNS.
- (7) Tim Seleksi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga Penyelenggara dan Lembaga Pendidikan

## Pasal 4

- (1) Penyelenggara program beasiswa berasal dari Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi Pemerintah (pusat), Pemerintah Negara Asing, Badan Swasta Nasional/Intemasional, dan/ atau Lembaga Pendidikan Nasional/ Intemasional.
- (2) Penyelenggara tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan seleksi, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan dan pembiayaan.
- (3) Untuk menjamin legalitas, kualitas dan kompetensi PNS yang akan mengajukan tugas belajar maka Lembaga Pendidikan yang dituju (termasuk program studinya) harus memiliki izin operasional dari pejabat yang berwenang dan/ atau mempunyai status akreditasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat Mekanisme Pemberian Togas Belajar atas Behan Biaya APBD

## Pasal 5

- (1) Pemberian beasiswa tugas belajar bagi PNS dilakukan secara terbuka dan transfaran melalui mekanisme seleksi terbuka bagi seluruh PNS dengan metode seleksi
- (2) Metode seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. seleksi administrasi,
- b. seleksi akademik,
- c. psikotes
- d. kesehatan
- e. wawancara (sebagai tahapan akhir)
- (3) Untuk teknis pelaksanaan dan jadwal pelaksanaan metode seleksi sebagaimana dimasud pada ayat (2) diatur lebih lanjut melalui surat edaran Bupati.
- (4) Biaya yang timbul untuk kegiatan seleksi dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada APBD melalui DPA Badan Kepegawaian

## Pasal 6

- ( 1) PNS yang akan mengikuti seleksi Beasiswa Togas Belajar harus mengajukan pennohonan untuk mengikuti seleksi melalui Kepala SKPD masing-masing.
- (2) Kepala SKPD meneruskan pennohonan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) kepada Bupati melalui Kepala Badan Kepegawaian, yang selanjutnya akan diikutkan dalam serangkaian pelaksanaan seleksi.
- (3) Togas Belajar akan diberikan oleh Bupati kepada PNS yang dinyatakan lulus serangkaian seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, setelah mendapat . pertimbangan yang diusulkan oleh Tim Seleksi.
- (4) PNS yang telah ditetapkan oleh Bupati untuk mendapatkan beasiswa Togas Belajar dapat mengikuti seleksi di Perguruan Tinggi yang telah dipilih.
- (5) Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) lulus seleksi di Perguruan Tinggi, maka ditindaklanjuti dengan diberikan Keputusan Bupati tentang Togas Belajar.
- (6) Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak lulus seleksi di Perguruan Tinggi maka Haknya untuk mendapatkan beasiswa Togas Belajar dari Pemerintah Daerah dinyatakan gugur (batal).

## Bagian Kelima Persyaratan Togas Belajar

## Pasal 7

- (1) Persyaratan untuk mengikuti seleksi Togas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) sebagai berikut:
- a. berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- b. Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil selama 2 (dua) tahun terakhir dan SKP yang bersangkutan dengan nilai setiap unsur sekurang-kurangnya "Baik'';
- c. sehat Jasmani dan rohani dan bebas narkoba berdasarkan Surat Keterangan Dokter Pemerintah;
- d. tidak sedang dalam proses hukum penanganan kasus, sedang menjalani hukuman, dan atau pernah dijatuhi hukuman disiplin PNS pada tingkat sedang dan atau berat;
- e. bersedia kembali bertugas di daerah;
- f. untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan :
1. Diploma Satu (D.I), Diploma Dua (D.II), Diploma Tiga (D.III), Diploma Empat (D.IV), Strata I (S.1) atau sederajat berusia paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun, nilai rata-rata Ijazah SLTA paling rendah 6,5 (enam koma lima) atau Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) D.1/ D.II/ D.III paling rendah 2,50 (dua koma lima puluh), dan pangkat/ golongan ruang paling rendah Pengatur Muda Tingkat I (II/b) bagi yang diangkat CPNS berdasarkan ijazah SLTA/' D.I atau pangkat/ golongan ruang paling

- rendah Pengatur (11/c) bagi yang diangkat CPNS berdasarkan ijazah D.II atau pangkat/ golongan ruang paling rendah Pengatur Tingkat I (11/d) bagi yang diangkat CPNS berdasarkan ijazah D.111;
2. Strata II (S.2) atau setara (termasuk profesi/ spesialis) berusia paling tinggi 37 (tiga puluh tujuh) tahun, Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) S.1/ D.IV paling rendah 2,75 (dua koma tujuh puluh lima), dan pangkat/ golongan ruang paling rendah Penata Muda Tingkat I (111/b);
3. Strata III (S.3) atau setara berusia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun, Indeks Prestasi kumulatif (IPK) S.2 paling rendah 3,25 (tiga koma dua puluh lima), dan pangkat/ golongan ruang paling rendah Penata (Ill/ c).
- (2) Persyaratan tugas belajar yang akan dibiayai/ penyelenggara programnya dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Negara Asing, Badan Swasta Nasional/ lnternasional, atau Lembaga Pendidikan Nasional/ Intemasional berlaku persyaratan menurut ketentuan dari penyelenggara tersebut.

## Pasal 8

Setiap PNS yang akan mengajukan seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) harus melampirkan:

- a. Surat permohonan yang bersangkutan;
- b. Surat Rekomendasi dari Kepala SKPD / Pimpinan Instansi.
- c. Foto copy SK Pangkat terakhir yang dilegalisir;
- d. Foto copy SK Jabatan terakhir yang dilegalisir (bagi yang menduduki jabatan);
- e. Foto copy ljazah terakhir dan transkrip nilai yang dilegalisir;
- f. Surat Keterangan Berbadan Sehat dan Bebas Narkoba dari Dokter Pemerintah;
- g. Foto copy Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil dan SKP selama · 2 (dua) tahun terakhir dengan nilai setiap unsur sekurang-kurangnya "Baik";
- h. Daftar Riwayat Hidup (DRH);
1. Surat Pemyataan tidak sedang dalam proses hukum penanganan kasus, sedang menjalani hukuman, dan atau pemah dijatuhi hukuman disiplin PNS pada tingkat sedang dan atau berat dari Kepala SKPD;
- j. Surat Pernyataan tidak menggangu kedinasan;
- k. Surat Persetujuan dari suami atau istri (bagi yang berkeluarga);
- I. Surat pemyataan bersedia kembali bertugas di Kabupaten Kotawaringin Barat.
- m. Surat penawaran dari Lembaga Pendidikan/ Donatur / lembaga Pemerintah/ Non Pemerintah yang akan dituju sebagai tempat perkuliahan;

## Bagian Keenam Hak dan Kewajiban PNS Tugas Belajar

## Pasal 9

## PNS Tugas Belajar berhak :

- a. mendapatkan gaji dan penghasilan lainnya, kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat sesuru ketentuan yang berlaku;
- b. mendapat bantuan dan tunjangan biaya pendidikan selama Tugas Belajar yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kecuali yang biayanya dibebankan melalui APBN, bea siswa dari dalam atau luar negeri hanya dapat diberikan untuk hal-hal tertentu dengan mempertimbangkan keuangan Pemerintah Daerah.
- c. PNS yang mengikuti pendidikan Tugas Belajar dibebaskan dari jabatannya terhitung mulai tanggal pelaksanaan tugas belajar.

## Pasal 10

## PNS Tugas Belajar diwajibkan:

- a. menyerahkan tugas dan tanggung jawab sehari-hari kepada atasan langsung atau pejabat lain yang ditunjuk;
- b. menyelesaikan pendidikan sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan Bupati;
- c. mentaati ketentuan peraturan disiplin PNS;
- d. mentaati semua peraturan yang berlaku di Perguruan Tinggi;
- e. mengikuti kegiatan perkuliahan sesuai jurusan/ program studi yang telah ditetapkan, serta tidak boleh pindah dan atau menambah jurusan/ program studi lainnya;
- f. menyampaikan Laporan Kemajuan Belajar (LKB) tiap semester sesuai format sebagaimana tercantum Lampiran II Peraturan Bupati ini yang ditujukan kepada Bupati melalui Kepala Badan Kepegawaian dengan melampirkan :
7. -Foto Copy Kartu Hasil Studi (KHS) yang dilegalisir;
8. -Foto Copy Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) yang dilegalisir;
9. g.
10. -Foto Copy Kartu Rencana Studi (KRS) yang dilegalisir; menandatangani Surat Perjanjian Tugas Belajar.
- h. menjaga nama baik Pemerintah Daerah, Bangsa dan Negara Republik Indonesia.

## Bagian Ketujuh

Penghentian/ Pencabutan Tugas Belajar

## Pasal 11

Pemerintah Daerah menghentikan/ mencabut pemberian tugas belajar apabila PNS yang bersangkutan: '

- a. meninggal dunia;
- b. sakit yang berdasarkan Surat Keterangan dari Tim Dokter Pemerintah dinyatakan tidak mampu menyelesaikan tugas belajar;

- c. dikeluarkan dari Perguruan Tinggi karena melanggar tata tertib perkuliahan;
- d. bekerja pada Instansi lain tanpa persetujuan Bupati;
- e. tidak melaksanakan salah satu atau keseluruhan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Bagian Kedelapan Batas Waktu dan Perpanjangan Tugas Belajar

## Pasal 12

- (1) Batas waktu dan perpanjangan untuk:
- a. Tugas Belajar dari pendidikan SLTA/ Sederajat ke jenjang pendidikan Diploma III (D.III)/ Sederajat diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, dan dapat diperpanjang maksimal 1 (satu) tahun;
- b. Tugas Belajar dari pendidikan SLTA/ Sederajat, Diploma Satu (D.I) ke jenjang pendidikan Strata Satu (S.1), Diploma Empat (D.IV)/ sederajat diberikan untuk jangka waktu 4 (empat) tahun, dan dapat diperpanjang maksimal 1 (satu) tahun;
- c. Tugas Belajar dari pendidikan Diploma Dua (D.II) ke jenjang pendidikan Strata Satu (S.1), Diploma Empat (D.IV)/ sederajat diberikan untukjangka waktu 3 (tiga) tahun, dan dapat diperpanjang maksimal 1 (satu) tahun;
- d. Tugas Belajar dari pendidikan Diploma Tiga (D.III)/ sederajat ke jenjang pendidikan Strata Satu (S.1), Diploma Empat (D.IV) / sederajat diberikan untuk jangka waktu 1,5 (satu setengah) tahun, dan dapat diperpanjang maksimal 6 (enam) bulan;
- e. Tugas Belajar dari pendidikan Strata Satu (S.1), Diploma Empat (D.IV)/ sederajat ke jenjang pendidikan Pasca Sarjana (S.2)/ Magister diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, dan dapat diperpanjang maksimal 1 (satu) tahun;
- f. Tugas Belajar dari pendidikan Strata Satu (S.1.) ke jenjang pendidikan profesi (apoteker / profesi lainnya selain dokter) diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, dan dapat diperpanjang maksimal 6 (enam) bulan;
- g. Tugas Belajar dari pendidikan dokter ke jenjang pendidikan Spesialis I diberikan untuk jangka waktu 4 (empat) tahun, dan dapat diperpanjang maksimal 1 (satu) tahun;
- h. Tugas Belajar dari pendidikan Spesialis I ke jenjang pendidikan Spesialis II diberikan untuk jangka waktu 4 (empat) tahun, dan dapat diperpanjang maksimal 1 (satu) tahun;
1. Tugas Belajar dari pendidikan Pasca Sarjana (S.2) ke jenjang pendidikan Doktor (S.3) diberikan untuk jangka waktu 4 (empat) tahun, dan dapat diperpanjang maksimal 1 (satu) tahun.
- (2) Batas waktu tugas belajar diberikan sesuai batas waktu pendidikan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah dan dapat diperpanjang dengan mempertimbangkan alasan yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan, bukan karena kelalaian yang bersangkutan.

- (3) Selama menjalankan perididikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang bersangkutan diberikan ijin belajar dengan dapat meninggalkan tugas kedinasannya.
- (4) Selama jangka waktu perpanjangan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan tidak lagi diberikan bantuan biaya tugas belajar.

## Bagian Kesembilan Sanksi

## Pasal 13

- ( 1) PNS Tugas Belajar yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dikenakan sanksi pencabutan tugas belajar.
- (2) PNS yang mendapat sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengembalikan dana sebesar seluruh biaya pendidikan yang telah diterima.
- (3) Dikecualikan terhadap ketentuan ayat (2) adalah bagi PNS yang dicabut tugas belajar karena yang bersangkutan meninggal dunia atau sakit yang tidak bisa disembuhkan sehingga tidak mampu meneruskan pendidikannya berdasarkan Surat Keterangan dari Tim Dokter Pemerintah.

Bagian Kesepuluh Mengakhiri Tugas Belajar

## Pasal 14

PNS tugas belajar yang telah menyelesaikan pendidikannya dan dinyatakan lulus oleh Perguruan Tinggi yang bersangkutan wajib kembali dan melaporkan diri ke Badan Kepegawaian sesuai format Lampiran III Peraturan Bupati ini yang ditujukan kepada Bupati melalui Kepala Badan Kepegawaian dengan membawa Surat Pengembalian Mahasiswa Tugas Belajar dari Perguruan Tinggi yang bersangkutan.

## Pasal 15

- (1) PNS tugas belajar yang telah menyelesaikan pendidikannya dan dinyatakan lulus oleh Perguruan Tinggi yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, untuk penempatannya akan diterbitkan Keputusan Bupati tentang Penempatan Kembali pada SKPD sesuai disiplin ilmu yang diperolehnya.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berkerja kembali pada SKPD tempat PNS semula bekerja (SKPD asal PNS) selama 2 (dua) kali masa tugas belajar.

- (3) Dikecualikan untuk , melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila berdasarkan pertimbangan kebutuhan organisasi dan pelayanan kepada masyarakat maka PNS yang bersangkutan harus ditempatkan di SKPD lain dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) PNS dapat melaksanakan tugas belajar berkelanjutan secara berturut-turut dengan persyaratan:
- a. mendapat persetujuan dari Bupati
- b. prestasi pendidikan sangat memuaskan;
- c. jenjang pendidikan bersifat linier;
- d. dibutuhkan oleh organisasi

Bagian Kese belas Biaya Togas Belajar

## Pasal 16

- (1) Biaya Togas Belajar dibebankan pada Angggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kotawaringin Barat dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Biaya tugas belajar sebagaimana ayat (1) meliputi:
- a. biaya hidup;
- b. uang buku;
- c. biaya riset dan penelitian;
- d. biaya yang dibayarkan kepada perguruan tinggi didukung bukti yang lengkap dan sah.

## BAB III

## IJIN BELAJAR

## Bagian Kesatu Umum

## Pasal 16

- (1) Ijin belajar diberikan guna peningkatan dan pengembangan kompetensi PNS dalam menunjang kinerja organisasi.
- (2) ljin belajar diberikan secara selektif kepada PNS yang memenuhi persyaratan.
- (3) Ijin belajar bagi pemangku jabatan fungsional tertentu diberikan untuk pengembangan kompetensi didasarkan pada ketentuan yang ditetapkan oleh instansi pembina jabatan fungsional tertentu.

Bagian Kedua Pokok - Pokok Kebijakan

## Pasal 17

Ijin Belajar harus mempertimbangkan :

- a. keterkaitan/linier antara ,pendidikan yang akan ditempuh dengan tugas pokok fungsi atau formasi pada SKPD;
- b. keterkaitan/linier antara pendidikan yang akan ditempuh dengan kualifikasi pendidikan sebelumnya;
- c. pendidikan dilaksanakan di luar jam kantor/kerja dan tidak mengganggu pelaksanaan tugas pokok kedi:nasan;

## Bagian Ketiga Mekanisme/Prosedur

## Pasal 18

- ( 1) PNS yang akan meningkatkan pendidikan melalui Ijin Belajar harus mengajukan permohonan kepada Kepala SKPD masing-masing dan Kepala SKPD meneruskan kepada Bupati melalui Kepala Badan Kepegawaian, yang selanjutnya akan dibahas dalam Tim Seleksi.
- (2) ljin Belajar diberikan oleh Bupati kepada PNS yang berminat dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, setelah mendapat pertimbangan dari Tim Seleksi.
- (3) Ijin belajar diajukan sebelum PNS mendaftarkan diri untuk mengikuti seleksi.
- (4) Pemberian ijin belajar tidak dapat diberikan jika permohonan disampaikan pada saat PNS sudah menjalani pendidikan.
- (5) Ijin belajar harus diperpanjang setiap tahun sesuai jangka waktu pendidikan yang ditempuh.
- (6) Untuk perpanjangan ljin Belajar harus diajukan oleh yang bersangkutan melalui Kepala SKPD dengan melampirkan :
- a. Kartu Hasil Studi (KHS);
- b. Surat Keterangan Aktif Kuliah dari Perguruan Tinggi;
- c. Keputusan Ijin Belajar sebelumnya.

Bagian Keempat Persyaratan ljin Belajar

## Pasal 19

Persyaratan ljin Belajar adalah :

- a. Berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan bukan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) kecuali tenaga fungsional guru yang belum memenuhi kualifikasi pendidikan Sarjana Strata Satu (S-1);
- b. Surat permohonan yang bersangkutan;
- c. Foto copy SK Pangkat terakhir yang dilegalisir;
- d. Foto copy SK Jabatan terakhir yang dilegalisir (bagi yang menduduki jabatan);
- e. Foto copy Ijazah terakhir dan transkrip nilai yang dilegalisir;

- f. Foto copy sah Daftar Penilaian Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (DP3) selama 2 (dua) tahun terakhir dengan nilai setiap unsur sekurang - kurangnya "Baik";
- g. Surat pernyataan tidak sedang dalam proses hukum penanganan kasus dari Kepala SKPD;
- h. Surat pernyataan bahwa kegian belajar dilaksanakan diluar jam kerja dan tidak mengganggu tugas-tugas kedinasan;
1. Surat pernyataan siap menanggung sepenuhnya biaya pendidikan sampai dengan selesai;
- j. Surat pernyataan tidak menuntut penyesuaian ijasah dan pencantuman gelar terkecuali formasi memungkinkan.

## Bagian Kelima Sanksi

## Pasal 20

ljin Belajar dapat dicabut apabila :

- a. PNS yang melaksanakan pendidikan dan melalaikan tugas-tugas kedinasan sesuai dengan ketentuan jam kerja dikarenakan kepentingan sekolah/kuliah, maka izin belajar tidak dapat diberikan atau dicabut dan yang bersangkutan dapat dikenakan hukuman disiplin PNS sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- b. Melakukan pelanggaran disiplin PNS dan sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap;
- c. Dikeluarkan dari tempat pendidikannya.

Bagian Keenam Lembaga Pendidikan dan Program Belajar Jarak Jauh

## Pasal 21

- (1) Untuk menjamin legalitas, kualitas dan kompetensi PNS yang akan mengajukan Ijin Belajar maka lembaga pendidikan dan program studi yang dituju statusnya harus memiliki izin operasional dari Instansi Pemerintah/ yang berwenang sesuai dengan peraturan yang berlaku dan/ atau mendapatkan akreditasi.
- (2) ljin Belajar untuk PNS Program Belajar Jarak Jauh hanya dapat diberikan terhadap PNS yang mengikuti perkuliahan yang diselenggarakan oleh Universitas Terbuka (UT) atau Perguruan Tinggi lainnya yang telah mendapatkan izin- penyelenggaraan program studi diluar domisili dari Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia.
- (3) PNS dilarang mengikuti Pendidikan Kelas Jauh dalam bentuk apa pun yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi yang tidak mempunyai izin penyelenggaraan program studi diluar domisili dari Menteri Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia.

•'

## Bagian Ketujuh Kewenangan

## Pasal 22

- (1) Bupati mempunyai kew~nangan memberikan ijin belajar kepada PNS di lingkungan Pemerintahan Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Kewenangan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Sekretaris Daerah dan/ atau Kepala Badan Kepegawaian.
- (3) Bupati menandatangani dan menetapkan Ijin Belajar bagi pejabat eselon II.
- (4) Pendelegasian kewenangan dari Bupati kepada Sekretaris Daerah untuk . menandatangani dan menetapkan Ijin Belajar Pejabat Eselon III dan IV.
- (5) Pendelegasian kewenangan dari Bupati kepada Kepala Badan Kepegawaian untuk menandatangani dan menetapkan Ijin Belajar Pejabat Eselon V dan staf pelaksana.
- (6) Pemberian 1J1n belajar dapat diberikan secara perseorangan atau kolektif.

## Bagian Kedelapan

Hak dan Kewajiban PNS Ijin Belajar

## Pasal 23

PNS yang memperoleh Ijin Belajar berhak menerima gaji, kenaikan gaji berkala, serta hak kepegawaian lainnya sesuai dengan peraturan perundangundangan.

## Pasal 24

## PNS yang memperoleh ljin Belajar memiliki kewajiban:

- a. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan sesuai dengan uraian tugas pokok dan fungsi serta jabatan pada unit kerja tempat PNS bekerja sesuai dengan ketentuan jam kerja;
- b. Mengikuti proses belajar mengajar sesuai dengan Ketentuan Perundangundangan yang berlaku; dan
- c. Melaporkan kepada pimpinan unit kerjanya masing› masing setelah menyelesaikan pendidikannya.

## BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

## Pasal 25

PNS yang telah menyelesaikan pendidikan melalui Ijin Belajar dan Tugas Belajar dapat mengikuti ujian kenaikan pangkat

.,.

penyesuaian ijazah sesuai jenjang pendidikan yang diperolehnya, sesuai ketentuan peraturan perundang› undangan dan ketentuan yang berlaku, sepanjang formasi tersedia dan memungkinkan. I

## Pasal 26

- (1) PNS yang telah menyelesaikan pendidikan Ijin Belajar dan Tugas Belajar namun pangkat dan golongan ruang telah melebihi pangkat dan golongan ruang untuk kenaikan pangkat dan penyesuaian ijasah maka dapat diberikan pengakuan gelar akademis.
- (2) Pengakuan gelar akademis dimaksud di atas diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

## Pasal 27

Pemberian ijin belajar terhadap PNS yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan agar meningkatkan pendidikannya (penyetaraan) dilakukan dengan ketentuan:

- a. tidak meninggalkan tugas pokok;
- b. waktu perkuliahan disesuaikan dengan waktu yang telah ditetapkan perguruan tinggi dan dapat dilaksanakan pada jam kerja;
- c. pada saat kegiatan perkuliahan dilaksanakan pada jam kerja maka harus disediakan tenaga pengganti agar tugas› tugas kedinasan maupun pelayanan tidak terganggu.

## BABV KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 28

Keputusan Bupati dan/ atau Keputusan Pejabat yang ditunjuk mengenai penerbitan Tugas Belajar dan/ atau Ijin Belajar yang diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku sampai habis masa berlakunya, sepanjang tidak diadakan yang baru/ perubahan.

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 29

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 60 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Belajar dan ljin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2009 Nomor 60) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

..

..

1

Diundangkan di Pangkalan Bun pada tanggal 1 7 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,


MASRADIN

H KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2016 NOMOR: 19


M. RUSLI EFENDI, S.H., M.Si NIP. 19600429 199311 1 002

## Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun pada tanggal 16 Mei 2016

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,


BAMBANG PURWANTO