Unknown Unknown Nomor MOR Tahun 2005 tentang bantuan keuangan kepada Partai Politik, Pemerintah Kabupaten Sarolangun perlu (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
PEMERINTAH KABUPATEN SAROLA-NGUN
PERA TURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN NO MOR Of T AHUN 2006
TENT ANG
BANTUAN KEUANGAN KEPA.DA PARTAI POLITIK YANG MENDAPAT KURSI DI DPRD KABUPA TEN SARO LANG UN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUFATISAROLANGUN
- a. bahwa keberadaan Partai Politik merupakan perwujudan kedaulatan rakyat dalam mendukung kehidupan Demokrasi, untuk kelancaran administrasi maka Pemerintah Kabupaten Sarolangun perlu memberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik.
- b. bahwa untuk tertib administrasi bantuan keuangan kepada Partai Politik sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang bantuan keuangan kepada Partai Politik, Pemerintah Kabupaten Sarolangun perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang mendapat kursi di DPRD Kabupaten Sarolangun.
1. Mengingat
4. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten 1cu~juug .iau,.;u0 Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903 );
5. '~\1dang-u~:;\_'.~;-.; "'.';c~-..-..~~2 l Tehun 2002 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251 );
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4227);
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389),
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lemabaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perirnbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Mernperhatikan
Menetankan
- . . Peraturan Pernerintah Nomor 10,:J. Tahun 2000 Tentang Dana Perimbangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 Tentang Bantuan Keuangan v (''."'"rl 9 n.,,-t,,; Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4513);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2005 Tentang Pedoman Pengajuan, penyerahan dan laporan penggunaan bantuan keuangan kepada Partai Politik.
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATENSAROLANGUN DAN
BUPATISAROLANGUN
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERTAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK YANG MENDAPAT KUR.SI DI DPRD KABUPATEN SAROLANGUN
BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal I
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
- a. Kabupaten adalah Kabupaten Sarolangun
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Sarolangun
- c. Bupati adalah Bupati Sarolangun
- d. Bantuan Keuangan adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Sarolangun kepada Partai Politik yang mendapat kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun.
- c. Partai Politik adalah Organisasi Politik yang dibentuk oleh sekelompok warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan Negara melalui Pemilihan Umum.
- f. Lembaga Perwakilan Rakyat adalah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut dengan DPR RI, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
f
- g. Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik yang selanjutnya disingkat OPP adalah pengurus Partai Politik di Tingkat Nasional yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan MUNAS/KONGRES/MUKTAMAR atau sebutan yang sejenis yang telah terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Azazi Manusia.
- h. Dewan Pimpinan Daerah atau Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik yang selanjutnya di singkat DPD atau DPC dan I atau sebutan lainnya adalah pengurus Partai Politik di tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Musyawarah cabang dan I atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik.
BAB II - PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN
Pasal 2
- (l ). lJntuk membantu kegiatan dan kelancaran administrasi dan I atau Sekretariat Partai Politik, Pernerintah Kabupaten Sarolangun memberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik.
- (2). Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hasil Pemilihan Umum Tahun 2004.
- (3). Bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setiap Tahun Anggaran.
BANTUAN KEUANGAN
BAB 111 - BANTUAN KEUANGAN
Pasal 3
- (I) Bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam pasal (2) diberikan secara proporsional
BAB 111 - BANTUAN KEUANGAN
Pasal 4
- (I) Besarnya bantuan keuangan kepada Partai Politik Daerah Kabupaten Sarolangun ditetapkan sebesar Rp. 20.500.000,- (Dua Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) per kursi.
- (2) Besarnya Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat ( l ), dapat diuhah setiap tahun anggaran, dan perubahan ditetapkan oleh Bupati Sarolangun sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
BAB 111 - BANTUAN KEUANGAN
Pasal 5
Bantuan keuangan kepada Partai Politik Daerah Kabupaten Sarolangun yang mendapat kursi di DPRD Kabupaten Sarolangun tidak melebihi bantuan yang diberikan kepada Partai Politik Tingkat Provinsi.
f
Anggaran bantuan keuangan kepada Partai Politik Daerah Kabupaten Sarolangun disampaikan Bupati Sarolangun kepada DPRD Kabupaten Sarolangun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
TATA CARA PENGAJUAN BANTUAN
Pasal 'I
- ( 1) Pengajuan bantuan keuangan daerah Kabupaten Sarolangun disampaikan secara tertulis oleh Dewan Pimpinan Daerah atau Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik Daerah Kabupaten Sarolangun di tanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya kepada Bupati Sarolangun dengan menggunakan Kop surat dan cap stempel Partai Folitik dengan mclarnpirkan :
- a. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik yang menetapkan susunan kepengurusan Dewan Pimpinan daerah atau Dewan Pimpinan Cabang Partai politik yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik atau sebutan lainnya.
- b. Photo copy Surat Keterangan NPWP yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
- c. Surat Keterangan Autentikasi hasil penetapan perolehan kursi Partai Politik di DPRD yang dilegalisir oleh K etua atau Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun.
- d Surat Pemyataan Partai Politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris DPD atau DPC Kabupaten Sarolangun diatas Materai dengan menggunakan Kop surat Partai Politik.
- e. Larnpiran tersebut pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dibuat dalarn rangkap 2 (dua).
- \2) Surat pengajuan sebagaimana dimak.sud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun dan Kepala Dinas Kesos dan Kesbang Linmas Kabupaten Sarolangun.
BABV
D1"NELITI) 1\.) TU 1\l Pli'MVUTl(~1.AN KELENGKAPAN ADMINISTRASI PART AI POLITIK
BAB IV - TATA CARA PENGAJUAN BANTUAN
Pasal 8
- ( l) Penelitian dan pemeriksaan kelengkapan administrasi pengajuan, penyerahan dan penggunaan bantuan keuangan kepada Partai Politik Daerah Kabupaten Sarolangun dilakukan oleh tim penelitian dan pemeriksaan persyaratan administrasi pengajuan, penyerahan dan penggunaan bantuan keuangan kepada Partai Politik Daerah Kabupaten Sarolangun yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sarolangun.
- (2) Tim penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) Daerah Kabupaten Sarolangun diketuai oleh Kepala Dinas Kesos dan Kesbang Linmas Kabupaten Sarolangun yang anggotanya terdiri dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun, Dinas Kesos dan Kesbang Linmas Kabupaten Sarolangun serta unsur Sekretaris Daerah Kabupaten Sa.olangun.
f
- (3) Pernbentukan Tim Penelitian dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dcngan Keputusan Bupati Sarolangun.
- (4) Biaya penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun melalaui Anggaran Dinas Kesos dan Kesbang Linmas Kabupaten Sarolangun.
BAB IV - TATA CARA PENGAJUAN BANTUAN
Pasal 9
Bentuk Berita Acara Penelitian dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal (8) ayat ( 1) tercantum dalam
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran daerah Kabupaten Sarolangun.

Penetapan: Ditetapkan di: Sarolangun Pada Tanggal: ~o,j ~ 2006

Penandatangan: BUPATI S LANGUN H. HMSANBASRI AGUS Drs. ABD. ZAKI. M. PEMBINA TK. I NIP.430008999 SEKRET S DAERAH KABUP . EN SAROLANGUN Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun a~.~ tanggal..?:9.$~~~ 2006 Nomor ~1 5itt1 "!. ftol&gt;!ott : O} J ## LAMPIRAN I : PERA TORAN DAERAH NOMOR : orTahun 2006 TANGGAL : ~ ~~~tf?..2006 ## DERITA ACARA ## PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN PERSY ARAT AN ADMINISTRASI PENGAJUAN BANTU AN KEUANGAN PART AI POLITIK PESERTA PEMILU T AHUN 2004 Nomor : 200/ /KSKL/2006

Penandatangan: Pada hari ini Tanggal bulan tahun Dua Ribu Enam Tim Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Pengajuan, Penyerahan dan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang dibentuk: berdasarkan Keputusan Bupati Sarolangun Nomor Tahun dua ribu enam tanggal.. Bulan telah melaksanakan penelitian dan pemeriksaan persyaratan administrasi bantuan keuangan Partai Politik tahun dua ribu enam yang diajuk:an oleh DPP/DPD/DPC Partai . Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan persyaratan administrasi, pengajuan, penyerahan dan penggunaan bantuan keuangan kepada Partai Politik, Tim menyatakan bahwa Partai Politik . . . . . . . . . . . . . . . . . . telah memenuhi persyaratan untuk: mendapatkan bantuan keuangan dari pemerintah yang didasarkan pada hasil perolehan kursi pada Pemilihan Umum tahun 2004 sebanyak kursi X Rp.20.500.000, (Dua Puluhjuta Lima Ratus Ribu Rupiah) Demikian Berita Acara Hasil Penelitian dan Pemeriksaan ini dibuat untuk: dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. ## TIMPENELITIAN DAN PEMERIKSAAN PERSYARATAN ADMINISTRASI BANTU AN KEUANGAN KEP ADA PART AJ fOLITIK. ) ) ) ) ) ) ) | 1 . | Ketua | ( | |-------|------------|-----|

Penandatangan: | 2 . | Sekretaris | ( ) | | 3 . | Anggota | ( | | 4 . | Anggota | ( ) | | 5 . | Anggota | ( ) | | 6 . | Anggota | ( ) | | 7 . | Anggota | ( | ## LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH NOMOR : 01Tahun 2006 TANGGAL : ~ 5~ 2006 ## BERITA ACARA ## SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK Nomor :200/ /KS.KU2006 ( ) Bendahara ( ) Nip . ( )

Penandatangan: Pihak Pertama An. Bupati Kepala Dinas Kesos dan Kesbang Linmas Pihak Kedua DPPIDPDIDPC . Kabupaten Sarolangun

Distribusi: Berita Acara Serah terima ini dinyatakan sah setelah Copy SPM Giro Bank /Kas Daerah /Kwitansi pembayaran diterima oleh DPD/DPC Partai Poltik GOLKAR Dengan ini menyatakan bahwa Pihak Pertama telah menyerahkan bantuan keuangan Partai Politik tahun 2005 kepada DPP/DPD/DPC sejumlah Rp dan Pihak Kedua telah menerima bantuan keuangan tersebut dan KPPN/Kas Daerah Sarolangun Melalui Rekening Bank Partai Politik . - 2. - Ketua Umum dan Bendahara Umum DPP/DPD/DPC Partai Politik . , atau sebutan lainnya selanjutnya disebut Pihak Kedua

Penandatangan: 1. An. Bupati Sarolangun Kepala Dinas Kesos dan Kesbang Linmas Kabupaten Sarolangun selanjutnya disebut Pihak Pertama

Verifikasi: Pada hari Tanggal Bulan Tahun Dua ribu enam yang bertanda tangan dibawah ini : Nama Partai Politik NPWP Nomor Rekening Bank Alamat Jumlah Kursi Jumlah Dana ## LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH NOMOR : Of Tahon 2006 TANGGAL : ao Jte-pn,mlj'~P- ## KOP SURAT PARTAI POLITIK ## BENTUKLAPORANPENGGUNAANBANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK T AHUN ANGGARAN 2006 Pasal 11 PP Nomor 29 Tahun 2005 Kegiatan Administrasi dan/atau Sekretariat Pelaksa naan Audit: Tgl.. Bin Ton 2006 Sarolangun, Kepada

Penandatangan: Yth. Bupati Sarolangun

Penandatangan: Cq. Kepala Dinas Kesos dan Kesbang Linmas Kabupaten Sarolangun di- Sarolangun

Distribusi: Bersama ini disampaikan laporan penggunaan dana bantuan keuangan Partai Politik Sebagai berikut : | NO | JENIS BELANJA | JUMLAH UANG | KETERANGAN | |----------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 1. 2. 3. | Belanja Kebutuhan Administrasi Belanja Daya dan Jasa Lain-lain Pengeluaran | | | Terbilang: BENDAHARA UMUM ( ) Telah di audit Banwasda Kabupaten Sarolangun ( ) I KETUA UMUM/KETUA ( ) 2006 .
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran I Peraturan ini. ·

## BAB VI

## PENYERAHAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PART Al POLITiK

## Pasal 10

Penyerahan bantuan keuangan kepada Partai Politik Daerah Kabupaten Sarolangun dilaksanakan oleh Kepala Dinas Kesos dan Kesbang Linmas Kabupaten Sarolangun, atas nama Bupati Sarolangun atau pejabat yang ditunjuk kepada Ketua dan Bendahara DPD atau DPC Partai Politik Kabupaten Sarolangun.

r asal 1 1-

Pcnyerahan bantuan sebagaimana dimaksud pada pasal 10 dengan persyaratan adminisirasi :

- a. Surat Keterangan Bank yang menyatakan memiliki Nomor Rekening Bank atas nama DPD atau DPC Partai Politik Kabupaten Sarolangun.
- b. Surat tanda terima uang bantuan yang dibuat dalam bentuk kwitansi ditanda tangani oleh Ketua dan Bendahara DPD atau DPC Partai Politik Kabupaten Sarolangun dengan menggunakan kop surat dan cap stempel Partai Politik.
- c. Berita Acara Serah Terima dibuat dalam rangkap 4 (empat) yang ditanda tangani oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk sebagai Pihak Pertama dan Oleh Ketua serta Bendahara DPD atau DPC Partai Politik Kabupaten Sarolangun sebagai Pihak Kedua.

## Pasal 12

Bentuk Serita Acara Serah Terima Bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagairnana dimaksud pada pasal ( 11) huruf c tercantum dalam lampiran II Peraturan Daerah.

## BAB VII

## LAPORANPENGGUNAANBANTUAN KEUANG~N PARTAI POLITIK

Pasal 13

- ( 1) Laporan penggunaan bantuan keuangan kepada Partai Politik Daerah Kabupaten Sarolangun disampaikan kepada Bupati Sarolangun melalui Kepala Dinas Kesos dan Kesbang Linmas Kabupaten Sarolangun.
- (2) Laporan penggunaan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ), terlebih dahulu hams diaudit Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Sarolangun.

l . ./

- (3) Laporan penggunaan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tembusannya disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun.

## Pasal 14

Bentuk laporan penggunaan bantuan keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam pasal (13) ayat (1) tercantum dalam lampiran III Peraturan Daerah.

## BAB VIII KETENTUANPENUTUP

## Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Sarolangun.

## Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran daerah Kabupaten Sarolangun.


Ditetapkan di:

Sarolangun

Pada Tanggal:

~o,j ~ 2006

BUPATI S

LANGUN

H. HMSANBASRI AGUS



Drs. ABD. ZAKI. M.

PEMBINA TK. I

NIP.430008999

SEKRET S DAERAH

KABUP . EN SAROLANGUN

Diundangkan dalam Lembaran Daerah

Kabupaten Sarolangun

Tahun

a~.~

tanggal..?:9.$~~~

2006

Nomor

~1

5itt1 "!.

ftol&gt;!ott

:

O}

J

## LAMPIRAN I : PERA TORAN DAERAH

NOMOR

: orTahun 2006

TANGGAL

: ~ ~~~tf?..2006

## DERITA ACARA

## PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN PERSY ARAT AN ADMINISTRASI PENGAJUAN BANTU AN KEUANGAN PART AI POLITIK PESERTA PEMILU T AHUN 2004

Nomor : 200/

/KSKL/2006

Pada hari ini Tanggal bulan tahun Dua Ribu Enam Tim Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Pengajuan, Penyerahan dan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang dibentuk: berdasarkan Keputusan Bupati Sarolangun Nomor Tahun dua ribu enam tanggal.. Bulan telah melaksanakan penelitian dan pemeriksaan persyaratan administrasi bantuan keuangan Partai Politik tahun dua ribu enam yang diajuk:an oleh DPP/DPD/DPC Partai .

Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan persyaratan administrasi, pengajuan, penyerahan dan penggunaan bantuan keuangan kepada Partai Politik, Tim menyatakan bahwa Partai Politik . . . . . . . . . . . . . . . . . . telah memenuhi persyaratan untuk: mendapatkan bantuan keuangan dari pemerintah yang didasarkan pada hasil perolehan kursi pada Pemilihan Umum tahun 2004 sebanyak kursi X Rp.20.500.000, (Dua Puluhjuta Lima Ratus Ribu Rupiah)

Demikian Berita Acara Hasil Penelitian dan Pemeriksaan ini dibuat untuk: dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

## TIMPENELITIAN DAN PEMERIKSAAN PERSYARATAN ADMINISTRASI BANTU AN KEUANGAN KEP ADA PART AJ fOLITIK.

)

)

)

)

)

)

)

| 1 . | Ketua | ( |
|-------|------------|-----|
| 2 . | Sekretaris | ( ) |
| 3 . | Anggota | ( |
| 4 . | Anggota | ( ) |
| 5 . | Anggota | ( ) |
| 6 . | Anggota | ( ) |
| 7 . | Anggota | ( |


## LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH

NOMOR

: 01Tahun 2006

TANGGAL

: ~ 5~ 2006

## BERITA ACARA

## SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Nomor :200/ /KS.KU2006

(

)

Bendahara

(

)

Nip

.

(

)

Pihak Pertama An. Bupati Kepala Dinas Kesos dan Kesbang Linmas

Pihak Kedua DPPIDPDIDPC . Kabupaten Sarolangun

Berita Acara Serah terima ini dinyatakan sah setelah Copy SPM Giro Bank /Kas Daerah /Kwitansi pembayaran diterima oleh DPD/DPC Partai Poltik GOLKAR

Dengan ini menyatakan bahwa Pihak Pertama telah menyerahkan bantuan keuangan Partai Politik tahun 2005 kepada DPP/DPD/DPC sejumlah Rp dan Pihak Kedua telah menerima bantuan keuangan tersebut dan KPPN/Kas Daerah Sarolangun Melalui Rekening Bank Partai Politik .

- 2.

- Ketua Umum dan Bendahara Umum DPP/DPD/DPC Partai Politik . , atau sebutan lainnya selanjutnya disebut Pihak Kedua

1. An. Bupati Sarolangun Kepala Dinas Kesos dan Kesbang Linmas Kabupaten Sarolangun selanjutnya disebut Pihak Pertama

Pada hari Tanggal Bulan Tahun Dua ribu enam yang bertanda tangan dibawah ini :


Nama Partai Politik

NPWP

Nomor Rekening Bank

Alamat

Jumlah Kursi

Jumlah Dana

## LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH

NOMOR

: Of Tahon 2006

TANGGAL

: ao Jte-pn,mlj'~P-

## KOP SURAT PARTAI POLITIK

## BENTUKLAPORANPENGGUNAANBANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK T AHUN ANGGARAN 2006

Pasal 11 PP Nomor 29 Tahun 2005

Kegiatan Administrasi dan/atau Sekretariat

Pelaksa naan Audit: Tgl..

Bin

Ton

2006

Sarolangun,

Kepada

Yth. Bupati Sarolangun

Cq. Kepala Dinas Kesos dan Kesbang Linmas

Kabupaten Sarolangun di-

Sarolangun

Bersama ini disampaikan laporan penggunaan dana bantuan keuangan Partai Politik Sebagai berikut :

| NO | JENIS BELANJA | JUMLAH UANG | KETERANGAN |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. 2. 3. | Belanja Kebutuhan Administrasi Belanja Daya dan Jasa Lain-lain Pengeluaran | | |

Terbilang:

BENDAHARA UMUM

(

)

Telah di audit Banwasda Kabupaten Sarolangun

(

)

I

KETUA UMUM/KETUA

(

)


2006

.

## PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NO MOR 29 T AHUN 2005 TENT ANG

## BANTU AN KEUANGAN KEP ADA PART AI POLITIK

Umum.

Negara menjamin setiap Warga Negara mempunyai kesempatan yang sama dalam merumuskan kebijakan-kebijakan Negara .. Keikutsertaan Warga Negara dalam perumusan kebijakan Negara seuai dengan sistim demokrasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menganut sistim perwakilan dilaksanakan melalui Partai Politik.

Pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik bertujuan untuk membantu kelancaran Administrasi dan/atau Sekretaris Partai Politik yang mendapat kursi di Lembaga Perwakilan Rakyat guna memperjuangkan tujuan Partai Politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bemegara guna memperkokoh integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 cukup jelas

Pasal 2 cukup jelas

Pasal 3 cukup jelas

Pasal 4 cukup jelas

Pasal 5

Jumlah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik untuk setiap kursi ditingkat Propinsi tidak melebihi bantuan keuangan yang diberikan kepada Partai Politik di tingkat Pusat dan jumlah bantuan keuangan kepada Partai Politik untuk setiap kursi di tingkat Kabupaten/Kota tidak melebihi bantuan keuangan yang diberikan kepada Partai Politik ditingkat Propinsi di dasarkan pada pertimbangan bahwa volume kegiatan Sekretariat Partai Politik Tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota tidak sama dengan kegiatan Partai Politik Tingkat Pusat.

.

.


| Pasal | 6 cukup jelas |
|---------|-----------------|
| Pasal | 7 cukup jelas |
| Pasal | 8 cukup jelas |
| Pasal | 9 cukup j elas |
| Pasal | 10 cukup jelas |
| Pasal | l l cukup jelas |
| Pasal | 12 cukup jelas |
| Pasal | 13 cukup jelas |
| Pasal | 14 cukup jelas |
| Pasal | 15 cukup jelas |
| Passi | 16 cukup jelas |