PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUPATI Nomor 05 Tahun 2013 tentang PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG NOMOR 05 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (6), Pasal 13 ayat (2), Pasal 16 ayat (3), Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan, maka perlu menetapkan
Pasal 11
Mengingat 1. Undang-Undang Nomor tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Lau t, Daerah Tingkat II Tap in dan Republik Lembaran
8 Tahun 1965 Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesja Nomor 3262), sebagrumana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang› Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
-
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 ten tang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179};
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diu bah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ten tang Peru bahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694};
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03);
11. Peraturan Daerah Kabu paten Tabalong Nomor 10 Tah un 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2011 Nomor OS);
- danjatau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
16. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, ada1ah Surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan Bupati.
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Surat Ketetapan Pajak Daerah yang menentukan besarnyajumlah pokok pajak yang terutang.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adaiah Surat Ketetapan Pajak Daerah yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah Surat Ketetapan Pajak Daerah yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
20. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/ atau sanksi administrasi berupa bunga danj atau denda.
21. Penelitian adalah serangkaian kegiatan, yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian Surat Pemberitahuan dan
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya.
22. Pemeriksaan Ulang adalah Pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak yang telah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah dari basil pemeriksaan sebelumnya untuk jenis pajak dan masaj tahun pajak.

## BAB II

## TATA CARA PENGISIAN DAN PENYAMPAIAN SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT

## Bagian Kesatu

Tata Cara Pengisian dan Penyampaian SPTPD

## Pasal2

- ( 1) Setiap subjek pajak penerangan jalan wajib mendaftarkan diri ke Dispenda dengan menggunakan formulir SPTPD atau laporan yang dipersamakan.
- (2) Formulir SPTPD atau laporan yang dipersamakan harus diambil sendiri atau kuasanya di Dispenda yang memuat sekurang-kurangnya :
- a. data subjek pajak penerangan jalan;
- b. data objek pajak penerangan jalan; dan
- c. nilai/ pemakaian objek pajak penerangan jalan.

- ( 1) Formulir SPTPD atau laporan yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada Kepala Dispenda paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya Formulir SPTPD atau laporan yang dipersamakan oleh wajib pajak.
- (2) Penyampaian Formulir SPTPD atau laporan yang dipersamakan untuk subjek pajak perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- (3) Penyampaian Formulir SPTPD atau laporan yang dipersamakan untuk subjek pajak badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
- a. fotokopi identitas diri dari subjek pajak yang menandatangani formulir atau surat kuasa dari Direktur Utama apabila penandatanganan Formulir dikuasakan;
- b. fotokopi Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya apabila ada.

## Pasa14

- ( 1) Berdasarkan penyampaian formulir SPTPD a tau laporan yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, kepada subjek pajak penerangan jalan diberikan nomor pokok wajib pajak penerangan jalan.
- (2) Nomor pokok wajib pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk setiap objek pajak penerangan jalan.

## Pasa15

- ( 1) Formulir SPTPD atau laporan yang dipersamakan yang tidak disampaikan atau dilaporkan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Kepala Dispenda menerbitkan SKPD secara jabatan.
- (2) Penerbitan SKPD secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), dengan dikenakan sanksi administrasi beru pa kenaikan sebesar 25° /o (dua puluh lima persen) dari pokok pajak.

## Pasa16

- ( 1) Formulir SPTPD yang disampaikan a tau dilaporkan tetapi diisi dengan tidak benar atau tidak lengkap yang berakibat jumlah nilai pajak penerangan jalan lebih kecil dari pajak yang seharusnya terutang, Kepala Dispenda menerbitkan SKPD secara jabatan.
- (2) Penerbitan SKPD secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), dengan dikenakan sanksi administrasi beru pa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen} dari pokok pajak.

## Bagian Ked ua

Tata Cara Pengisian dan Penyampaian SKPDKB dan SKPDKBT

## Pasal 7

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, Dispenda dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah yang meliputi:
- a. SKPDKB;
- b. SKPDKBT;
4. (2)SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diterbitkan dalam hal terdapat Pajak Penerangan Jalan yang tidak atau kurang dibayar berdasarkan:
- a. jika hasil pemeriksaan a tau keterangan lain, pajak yang teru tang tidak a tau kurang dibayar;
- b. jika SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pacta waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran;
- c. jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secarajabatan.
- (3) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diterbitkan berdasarkan:
- a. hasil pemeriksaan atau pemeriksaan ulang terhadap data baru yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak penerangan jalan yang terutang termasuk data yang semula belum terungkap;
- b. hasil penelitian terhadap keterangan tertulis dari Wajib Pajak penerangan jalan;
- c. hasil penelitian atas Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap Wajib Pajak yang dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan daerah.
- (4) Dispenda dapat menerbitkan:
- a. SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; atau b. SKPDKBT sebagaimana dimaksud pacta ayat (1) huruf b; setelah jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pacta ayat (1) terlampaui, dalam hal Dispenda menerima Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap terhadap Wajib Pajak yang dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya yang dapat menimbulkan kerugian pacta pendapatan daerah.

## Pasal8

- (1) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dan huruf b, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

- (2) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c, dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak terse but.
- (4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

## BABIII

## TATA CARA PEMBAYARAN ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK PENERANGAN JALAN

## Pasal 9

Tata cara pembayaran dengan angsuran pajak penerangan jalan adalah sebagai berikut:

- a. Dispenda menerima surat permohonan angsuran dari wajib pajak;
- b. Dispenda mengadakan pemeriksaan untuk dijadikan bahan dalam pemberian petjanjian angsuran atau penolakan angsuran oleh Kepala Dispenda;
- c. Dispenda membuat surat perjanjian angsuran apabila permohonan disetujui dan selanjutnya dibuatkan daftar surat petjanjian angsuran;
- d. Dalam hal permohonan angsuran tidak disetujui atau ditolak maka Dispenda menerbitkan penolakan angsuran yang ditandatangani oleh Kepala Dispenda;
- e. Dispenda menyerahkan surat petjanjian angsuranjpenolakan angsuran kepada wajib pajak dan daftar surat perjanjian angsuran kepada pihak pihak yang terkait.

## Pasal 10

Tata cara penundaan pembayaran pajak penerangan jalan adalah sebagai berikut:

- a. Dispenda menerima surat permohonan penundaan pembayaran dari wajib pajak;
- b. Dispenda mengadakan penelitian untuk dijadikan bahan dal am pemberian persetujuan penundaan pembayaran oleh Kepala Dispenda;
- c. Dispenda membuat surat persetujuan penundaan pembayaranjpenolakan penundaan pembayaran yang ditandatangani oleh Kepala Dispenda, apabila permohonan disetujui dibuatkan daftar persetujuan penundaan;

- d. Dispenda menyerahkan surat persetujuan penundaan pembayaran kepada wajib pajak dan daftar persetujuan penundaan kepada pihak-pihak yang terkait.

## Pasal11

Wajib pajak dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak yang masih harus dibayar dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, yang menyebabkan jumlah pajak yang terutang bertambah kepada bupati melalui Dispenda.

## Pasal 12

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, harus diajukan paling lama dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sebelum saat jatuh tempo pembayaran utang pajak berakhir disertai alasan dan jumlah pembayaran pajak yang dimohon diangsur atau ditunda.
2. (2} Apabila ternyata batas waktu 7 (tujuh} hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipenuhi oleh wajib pajak karena keadaan di luar kekuasaannya, permohonan wajib pajak masih dapat dipertimbangkan oleh bupati sepanjang wajib pajak dapat membuktikan kebenaran keadaan di luar kekuasaannya tersebut.

## Pasal 13

- (1) Bupati menerbitkan keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berupa menerima seluruhnya, menerima sebagian, atau menolak, paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah tanggal diterimanya permohonan.
2. (2} Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1} telah lewat, bupati tidak memberi suatu keputusan, permohonan wajib pajak dianggap diterima.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menerima seluruhnya atau sebagian, dengan jangka waktu masa angsuran atau penundaan tidak melebihi 12 (dua belas) bulan dengan mempertimbangkan kesulitan likuiditas atau keadaan di luar kekuasaan wajib pajak.
- (4) Bupati atas permohonan wajib pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan.

- (5) Terhadap utang pajak yang telah diterbitkan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat lagi diajukan permohonan untuk mengangsur atau menunda pembayaran.

## BABIV

## TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN, BUKTI PEMBAY ARAN DAN BUKU PENERIMAAN PAJAK PENERANGAN JALAN

## Pasal 14

- (1) Pembayaran dan penyetoran pajak penerangan jalan harus dilakukan dengan menggunakan SSPD atau sarana administrasi lain yang dipersamakan.
- (2) SSPD atau sarana administrasi lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh Bank penerima setelah mendapatkan validasi.

## Pasa1 15

Pajak penerangan jalan disetor oleh wajib pajak ke kas umum daerah melalui Bank penerima paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## Pasal 16

- (1) Pembayaran pajak melalui bank dengan cara wajib pajak menyetor uang ke bank, dengan SSPD atau administrasi lain yang dipersamakan, dengan mencantumkan nama wajib pajak, nomor pokok wajib pajak penerangan jalan, jenis pajak, masa pajak, dan kode rekening pendapatan, kemudian wajib pajak menerima tanda bukti pembayaran berupa SSPD atau administrasi lain yang dipersamakan, yang telah divalidasi oleh bank.
- (4) Bank penerima pajak penerangan jalan menyampaikan bukti pembayaran kepada bidang pembukuan Dispenda untuk dicatat dalam buku penerimaan.

## Pasal 17

Pembayaran pajak penerangan jalan harus dibayar sekaligus atau lunas.

' -

## BABV

## PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

## Pasal 18

- (1) Piutang pajak penerangan jalan yang dihapuskan merupakan piutang pajak yang jumlahnya masih harus ditagih sebagaimana tercantum dalam SKPD, SKPDKB dan SKPDKBT yang meliputi pokok pajak dan kenaikan bunga danjatau denda.
- (2) Syarat-syarat piutang pajak penerangan jalan yang dapat dihapuskan, yaitu:
- a. wajib pajak telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan harta warisan serta tidak mempunyai ahli waris dengan bukti surat keterangan dari instansi yang terkait;
- b. wajib pajak tidak dapat ditemukan lagi karena pindah alamat;
- c. wajib pajak tidak mempunyai kekayaan lagi;
- d. penagihan pajak telah melewati waktu 5 (lima) tahun terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan daerah.

## Pasal 19

- ( 1) Dalam hal wajib pajak penerangan jalan tidak melakukan aktivitas usaha dan/ atau tutup, wajib pajak wajib melaporkan pada Dispenda.
- (2) Atas pelaporan wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), maka Dispenda melakukan penelitian dan tidak lagi menerbitkan SKPD.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Tim Peneliti yang dibentuk oleh Kepala Dispenda.
- (4) Apabila dalam pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masih terdapat tunggakanjpiutang pajak, maka wajib pajak harus melunasinya terlebih dahulu.
- (5) Kepala Dispenda berdasarkan laporan dari Tim Peneliti mengeluarkan surat keterangan bahwa wajib pajak yang bersangkutan sudah tidak lagi menjalankan usahanya dan tidak dipungut pajak.

## Pasal20

- ( 1) Dalam hal wajib pajak tidak melakukan aktivitas usaha danj atau tutup sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 19 ayat ( 1), tidak melaporkan diri kepada Dispenda, maka Dispenda melakukan penelitian ke lapangan.

"-/'

- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Peneliti yang dibentuk oleh Kepala Dispenda.
- (3) Penelitian di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk memastikan kebenaran kondisi usaha dari wajib pajak.
- (4) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilakukan terhadap tunggakan/piutang pajak dari wajib pajak yang bersangku tan.

## Pasal21

Apabila dalam penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), terdapat tunggakan/piutang pajak, kepada wajib pajak hasus dilakukan penagihan berdasarkan data yang dimiliki oleh Dispenda.

## Pasal22

- ( 1) Dalam hal wajib pajak penerangan jalan tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran piutang pajak, maka harus dibuktikan dengan:
- a. Surat keterangan dari LurahjKepala Desa dan Camat setempat yang menyatakan usaha wajib pajak tidak melakukan aktivitas usaha danjatau tutup;
- b. Berita acara penelitian di lapangan yang dibuat oleh tim peneliti;
- c. Dokumen lain sebagai pendukung dan bukti di lapangan tentang keberadaan wajib pajak.
- (2) Bukti-bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijadikan dasar dalam pembuatan laporan hasil penelitian lapangan.
- (3) Kepala Dispenda berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penyampaian usulan penghapusan piutang pajak kepada bupati.

## Pasa123

Bupati menerbitkan surat penghapusan piutang pajak penerangan jalan berdasarkan usulan penghapusan piutang pajak penerangan yang diajukan oleh Kepala Dispenda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3).

## BABVI

## JENIS FORMULIR

...\_\_

.

-

## Pasal24

- (1) Jenis Formulir yang dipergunakan untuk pajak penerangan jalan yaitu:
- a. formulir SKPD
- b. formulir SPTPD atau laporan lain yang dipersamakan.
- (2) Bentuk, isi, tata cara pengisian dan Format formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1} ditetapkan oleh Dispenda.

## BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasa125

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung N pacta tanggal 1 ~ A 9 u~ S ;1.-0 I 3



H. CHMAN RAMSYI

Diundangkan di Tanjung pacta tanggal 1 ~ A-gu~ h.J S ~o l 3

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,


H. ABDEL FADILLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2013 NOMOR \'f