PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK Nomor 52 Tahun 2015 tentang RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN KAWASAN PERDAGANGAN DAN JASA PUSAT PELAYANAN KOTA KECAMATAN PONTIANAK SELATAN (berlaku 23 November 2015)
Pembukaan
Menimbang :
WALIKOTA PONTIANAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 52 TAHUN 2015
TENTANG
RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN KAWASAN PERDAGANGAN DAN JASA PUSAT PELAYANAN KOTA KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PONTIANAK,
- a. bahwa perkembangan penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di kota Pontianak cenderung semangkin kompleks baik dari segi intensitas, teknologi, kebutuhan prasarana dan sarana, maupun lingkungannya untuk mendukung fungsi pusat kegiatan ekonomi kota Pontianak;
- b. bahwa sesuai dengan arahan dalam perundangan di bidang penataan ruang, dokumen rencana tata bangunan dan lingkungan disusun untuk mengantisipasi perkembangan tersebut, baik dalam proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan pengelolaan lingkungan perkotaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Perdagangan dan Jasa Pusat Pelayanan Kota Kecamatan Pontianak Selatan;
4. Mengingat : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
1. Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247)
SALINAN
1
2
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republlik Indonesia Nomor 4761);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaram Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 6/PRT/M/2007 tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan Dan Lingkungan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
3
14. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 10 Seri D Nomor 1), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 10);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN KAWASAN PERDAGANGAN DAN JASA PUSAT PELAYANAN KOTA KECAMATAN PONTIANAK SELATAN.
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Pontianak.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah kota Pontianak yang berkedudukan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Kawasan rencana tata bangunan dan lingkungan adalah kawasan Perdagangan dan jasa pusat pelayanan Kota - Kecamatan Pontianak Selatan.
6. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup dan melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.
7. Tata ruang adalah wujud struktur ruang, baik dan pola ruang direncanakan maupun tidak direncanakan.
8. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
9. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
10. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
11. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
12. Rencana tata ruang wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah rencana tata ruang wilayah kota Pontianak.
4
13. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan ## BAB II
MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2
Maksud pembentukan Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman dalam Penataan RTBL kawasan Perdagangan dan jasa pusat pelayanan Kota.
Pasal 3
Tujuan pembentukan Peraturan Walikota ini adalah untuk mewujudkan tata bangunan dan lingkungan yang layak huni, berjati diri, produktif, dan berkelanjutan di kawasan/lingkungan tersebut.
Pasal 4
Ruang Lingkup Perturan Walikota ini adalah :
- a. wilayah perencanaan;
- b. visi penataan bangunan dan lingkungan kawasan;
- c. rencana umum dan panduan rancangan;
- d. rencana investasi;
- e. ketentuan tambahan;
- f. pedoman pengendalian pelaksanaan pengelolaan kawasan; dan
- g. aturan insentif dan disinsetif.
WILAYAH PERENCANAAN
BAB III - WILAYAH PERENCANAAN
Pasal 5
- (1). RTBL kawasan Perdagangan dan jasa pusat pelayanan kota - kecamatan Pontianak Selatan pada Kota Pontianak meliputi pengaturan, pelaksanaan, dan pengendalian pelaksanaan pengembangan kawasan/lingkungan tersebut.
- (2). Lokasi perencanaan RTBL kawasan Perdagangan dan jasa pusat pelayanan Kota-Kecamatan Pontianak Selatan pada Kota Pontianak merupakan kawasan strategis ekonomi kota Pontianak yang seluruhnya berada di kelurahan benua melayu darat, Kecamatan Pontianak Selatan.
- (3). Luas kawasan perencanaan ini adalah 75 ha dengan batas-batas kawasan sebagai berikut :
- a. sebelah sisi Utara berbatasan dengan jalan Diponegoro;
- b. sebelah sisi Selatan berbatasan dengan Jalan Pahlawan;
- c. sebelah sisi barat berbatasan dengan jalan Gajah Mada; dan
- d. sebelah sisi timur berbatasan dengan jalan Tanjung Pura.
VISI PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN KAWASAN
Bagian Kesatu
Visi Pembangunan dan Pengembangan Kawasan
BAB IV - VISI PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN KAWASAN
Pasal 6
Visi pembangunan dan pengembangan kawasan pada RTBL kawasan Perdagangan dan jasa pusat pelayanan Kota-Kecamatan Pontianak Selatan pada Kota Pontianak ini adalah 'sebagai kawasan 'compact city' yang berwawasan lingkungan'.
6
Bagian Kedua
Misi Rencana Pembangunan Dan Pengembangan Kawasan
BAB IV - VISI PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN KAWASAN
Pasal 7
- (1) Misi dari rencana pengembangan kawasan RTBL ini adalah sebagai berikut :
- a. mengembangkan pusat Pariwisata yang mendukung budaya setempat.
- b. mengembangkan kawasan wisata kuliner dalam mempertahankan karater budaya setempat.
- c. mengembangkan kawasan perdagangan yang berbasis ' Trafic calming - Grid Street '.
- d. mengembangkan kawasan ' Mixed Used' sebagai pengikat kawasan.
- e. mengembalikan kawasan dalam mempertegas fungsi sebagai gerbang Kawasan.
- (2) Dalam mewujudkan misi kawasan RTBL, rencana pengembangan fungsi tapak pada wilayah perencanaan, secara umum tidak banyak mengalami perubahan, yaitu untuk mendorong terbentukan kawasan pada RTBL kawasan Perdagangan dan jasa pusat pelayanan Kota-Kecamatan Pontianak Selatan pada Kota Pontianak.
Untuk itu perlu diciptakan suatu karakter khas yang membentuk ciri kawasan yang dimaksudkan pada tingkat segmen/blok perencanaan.
Beberapa pilihan kegiatan yang dapat dilakukan adalah :
- a. penataan area Pakir Kawasan yang berorientasi pada sistem periodik waktu dan pembentukan parkir sebagai ruang publik (bersama).
- b. perencanaan kantong-kantong parkir.
- c. pembentukan jalur pedestrian yang menunjang aktifitas perdagangan dan jasa.
- d. perencanaan jalur inspeksi pada tepian parit tokaya.
- e. penataan sistem shelter dalam menunjang transpotasi publik yang menuju dan melintas kawasan.
- f. pembentukan node-node kawasan sebagai ruang terbuka publik.
- g. peremajaan dan penataan fasade bangunan yangmengacu pada karakter bangunan modern yang berwawasan lingkugan.
- h. perbaikan dan pembangunan serta penguatan peran fungsi hunian dalam mendukung Kawasan perdagangan.
- i. re-organisasi pedagang kaki lima (cafe Street) yang lebih tanggap terhadap misi kawasan RTBL.
- j. pengembangan kawasan perdagangan dalam mendukung sektor wisata dan budaya.
- k. pembangunan retaining wall di sepanjang tepian Parit Tokaya.
- l. penataan sistem drainase kawasan baik pada dranase primer maupun drainase sekunder.
- m. perencanaan sistem Instalasi Pengolahan Air Limbah kawasan dengan sistem off site yang bersifat komunal.
- n. perencanaan sistem Persampahan kawasan yang berbasis kerjasama swata (KSO) dan swadaya masyarakat.
- o. penataan Signage/penanda kawasan dengan mempertimbangkan kualitas visual kawasan.
7
Bagian Ketiga
Konsep Dasar Pengembangan
BAB IV - VISI PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN KAWASAN
Pasal 8
- (1) Yang dimaksud konsep dasar pengembangan adalah konsepsi rancangan yang menjadi dasar pemikiran terkait dengan arahan pengembangan rancangan kawasan.
- (2) Konsep dasar pengembangan RTBL kawasan pada RTBL kawasan Perdagangan dan jasa pusat pelayanan Kota-Kecamatan Pontianak Selatan pada Kota Pontianak ini adalah sebagai berikut:
- a. konsep pengembangan fungsi kawasan yaitu untuk mempertegas fungsi kawasan perdagangan dan jasa dalam mendukung pusat ekonomi, pariwisata dan budaya.
- b. konsep struktur peruntukan lahan yaitu untuk mengendalikan fungsi perdagangan dan permukiman sebagai pusat layanan kota dengan penataan lahan pada ruang publik.
- c. konsep intensitas pemanfaatan lahan yaitu untuk mengendalikan pertumbuhan bangunan dalam menciptakan keselarasan dan peningkatan kualitas lingkungan.
- d. konsep tata bangunan yaitu untuk menciptakan dan mendefinisikan kawasan yang akomodatif terhadap berbagai keragaman kegiatan yang ada.
- e. konsep sirkulasi dan jalur penghubung yaitu untuk mengendalikan tingkat kepadatan dan laju pergerakan kendaraan dan manusia pada kawasan dan lingkungan sekitarnya
- f. konsep sistem prasarana dan utilitas lingkungan yaitu untuk mengendalikan sistem jaringan kawasan dalam mendukung kegiatan perdagangan dan jasa.
- g. konsep sistem ruang terbuka dan tata hijau yaitu untuk mendapatkan ruang publik yang mendukung fungsi sosial, dan fungsi pelestarian lingkungan yang terpadu dengan fungsi ekonomi dan wisata budaya.
- h. konsep tata kualitas lingkungan yaitu untuk mengintegrasi berbagai kebutuhan hubungan kausalitas fisik lingkungan yang terintegrasi dan mampu mendukung fungsikawasan RTBL seperti tata informasi, tata wajah/fasade, batas halaman dan pagar dan aspek lain yang terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan.
- i. konsep sistem mitigasi bencana yaitu untuk memberikan arahan terkait dengan kejadian kebencanaan yang harus dilakukan baik dalam penyediaan sarana dan prasarana mitigasi bencana maupun prosedur mitigasi bencana.
RENCANA UMUM DAN PANDUAN RANCANGAN
BAB V - RENCANA UMUM DAN PANDUAN RANCANGAN
Pasal 9
Konsepsi perpetakan lahan pada kawasan perencanaan dibedakan menjadi 2 (dua) hal yang menjadi dasar implementasi rencana kawasan RTBL yaitu perpetakan lahan berupa sistem segment/blok yang merupakan gabungan dari beberapa persil, dan petakan lahan berupa sistem kapling/persil.
8
Bagian Kesatu Rencana Pengembangan Segmen/Blok Dan Fungsi Koridor
BAB V - RENCANA UMUM DAN PANDUAN RANCANGAN
Pasal 10
Pengembangan kawasan RTBL dikelompokkan dalam beberapa segment, yaitu: (1) Segmen 1
- a. blok 1A, blok ini mengarahan penataan terhadap sistem transportasi multi sarana sebagai penghubung antar kawasan maupun antar blok.
- b. blok 1B, blok ini mengarahkan penataan sistem parkir off street dan kualitas visual kawasan serta perkuatan citra dan karakter bentuk massa dan bangunan kawasan.
- c. blok 1C, blok ini mengarahkan penataan sistem parkir dengan menyeimbangkan kepentingan publik dan
BAB V - RENCANA UMUM DAN PANDUAN RANCANGAN
Pasal 11
Fungsi kawasan RTBL secara taktis juga dimaknai dalam jalur koridor-koridor tertentu yaitu :
- a. koridor A yang merupakan area sepanjang jalan tanjungpura yang terdiri dari fasilitas komersil dan jalur hijau.
- b. koridor B yang merupakan area sepanjang Jalan Pahlawan yang terdiri dari fasilitas komersil dan jasa , jalur hijau serta fasilitas gudang.
- c. koridor C yang merupakan area sepanjang jalan Gajah Mada tepi yang terdiri dari fasilitas komersial dan jasa, jalur hijau, parkir on dan off site serta fasilitas 'street café'.
- d. koridor D yang merupakan area sepanjang jalan Diponegoro dan jalan Agus Salim yang terdiri dari fasilitas komersial dan jasa, jalur hujau, Parkir on dan off street.
Bagian Kedua Rencana Struktur Peruntukan Kawasan
BAB V - RENCANA UMUM DAN PANDUAN RANCANGAN
Pasal 12
- (1) Rencana struktur peruntukan kawasan RTBL sebagai kawasan pada RTBL kawasan Perdagangan dan jasa pusat pelayanan Kota-Kecamatan Pontianak Selatan pada Kota Pontianak secara mendalam di bagi dalam 2 bentuk struktur peruntukann lahan yakni struktur peruntukan lahan makro dan struktur peruntukan lahan mikro.
- (2) Rencana struktur peruntukan lahan makro, seluruh area perencanaan kawasan RTBL dibagi ke dalam 4 (empat) struktur fungsional utama, yakni :
- a. penataan kembali bangunan-bangunan pada koridor utama jalan primer dan sekunder sebagai fungsi perdagangan dan jasa dengan optimalisasi penggunaan lahan.
- b. penataan kembali bangunan- bangunan pada koridor jalan tersier sebagai fungsi guna campuran (mixed used) yang menunjang fungsi utama kawasan sebagai kawasan perdagangan dan jasa.
- (3) Rencana struktur peruntukan lahan mikro, diarahkan dalam peruntukan utama yakni :
- a. peruntukan lantai atas dan dasar sebagai fungsi perdagangan dan jasa pada bangunan yang berorientasi langsung ke jalan primer dan sekunder.
- b. peruntukan lahan dasar sebagai fungsi perdagangan dan lahan atas sebagai hunian pada bangunan yang berorientasi pada jalan tersier.
- c. peruntukan lahan dasar dan atas sebagai fungsi campuran (mixed used) pada bangunan yang tidak berorientasi langsung pada jalan primer hingga tersier.
Bagian Ketiga Rencana Intensitas Pemanfaatan Lahan
BAB V - RENCANA UMUM DAN PANDUAN RANCANGAN
Pasal 13
- a. KLB pada segmen 1, maksimal adalah 8
- b. KLB pada segmen 2, maksimal adalah 8 pada fungsi perdagangan, 3.2 pada fungsi perumahan.
- c. KLB pada segmen 3, maksimal adalah 8 pada fungsi perdagangan, 3.2 pada fungsi perumahan.
- d. KLB pada segmen 4, maksimal adalah 8 pada fungsi perdagangan, 3.2 pada fungsi perumahan.
- e. KLB pada segmen 5, maksimal adalah 8 pada fungsi perdagangan, 3.2 pada fungsi perumahan.
BAB V - RENCANA UMUM DAN PANDUAN RANCANGAN
Pasal 14
- a. KDB pada kawasan ruang terbuka adalah 0-5%.
- b. KDB pada kawasan perdagangan adalah 80%.
- c. KDB pada kawasan kawasan perdagangan dan permukiman adalah 80%.
- d. KDB pada kawasan permukiman adalah 80%.
Bagian Keempat Rencana Tata Bangunan
BAB V - RENCANA UMUM DAN PANDUAN RANCANGAN
Pasal 15
- (1). Garis sempadan muka bangunan pada koridor Jalan Tanjungpura adalah sebagai berikut :
- sebelah selatan 15.00 dari Jalan barito sampai dengan parit tokaya.
- a. b. sebelah utara 14.50 dari Jalan setia budi.
- (2). Garis sempadan muka bangunan pada koridor Jalan Pahlawan 21.00 meter dari as jalan.
- (3). Garis sempadan muka bangunan pada koridor Jalan Gajah mada 10.00 meter dari as jalan sisi utara dan 6.3 meter dari saluran sisi selatan.
- (4). Garis sempadan muka bangunan pada koridor Jalan Diponegoro 25.4 meter sisi barat dari as termasuk parit dan 12.5 meter sisi tengah.
- (5). Garis sempadan muka bangunan pada koridor Jalan Agus Salim 15.5 meter dari parit.
- (6). Garis sempadan muka bangunan pada koridor Jalan Siam 12.00 meter dari as jalan.
- (7). Garis sempadan muka bangunan pada koridor Jalan Setiabudi 12.00 dari as jalan.
- (8). Garis sempadan muka bangunan pada koridor Jalan H. Abbas 7 meter dari as jalan.
- (9). Garis sempadan muka bangunan pada koridor Jalan Ketapang 7.5 meter sisi timur dan 10 meter sisi barat dari as jalan.
- (10). Garis sempadan muka bangunan pada koridor Jalan Hijas 12.00 meter dari as jalan.
BAB V - RENCANA UMUM DAN PANDUAN RANCANGAN
Pasal 16
Untuk itu sempadan samping dan belakang bangunan ditentukan minimal selebar 2 meter, sedangkan pada setiap penambahan lantai jarak bebas di atasnya ditambah 0,5 meter dari jarak bebas lantai dibawahnya, hal ini bertujuan untuk menjaga penghawaan dan pencahayaan masing-masing bangunan dan keamanan dan keselamatan bangunan, selain itu ruang tersebut dapat digunakan untuk jalur sirkulasi internal kavling dan jalur darurat apabila terjadi kebakaran.
BAB V - RENCANA UMUM DAN PANDUAN RANCANGAN
Pasal 17
Garis sempadan parit ditetapkan sebesar minimal 10 m dari tepi kiri-kanan Parit Tokaya.
BAB V - RENCANA UMUM DAN PANDUAN RANCANGAN
Pasal 18
- (1) Elevasi/peil lantai dasar dengan ketinggian 100cm ditentukan bagi seluruh bangunan pada kavling ruko, Ketentuan ini dibuat untuk kepentingan pejalan kaki dengan tujuan untuk membrikan kedekatan secara fisik dan visual dengan bangunan yang dikunjungi atau dilewati.
- (2) Elevasi/peil lantai dasar dengan ketinggian 60 cm ditentukan bagi seluruh bangunan pada kavling hunian rumah deret dengan tujuan agar tercipta pembedaan yang jelas antara ruang dalam dan ruang luar hunian sehingga konsep privat-publik dapat terjaga sehingga fungsi hunian sebagai tempat tinggal dapat berjalan dengan baik.
- (3) Elevasi/peil lantai dasar dengan ketinggian 100 cm ditentukan bagi :
- a. seluruh bangunan pada blok bangunan khusus yang terdiri atas bangunan sudut dan bangunan sayap/pendamping bangunan sudut;
- b. bangunan peribadatan; dan
- c. seluruh bangunan pada area komersial.
BAB V - RENCANA UMUM DAN PANDUAN RANCANGAN
Pasal 19
Orientasi bangunan di sepanjang koridor ini di tetapkan ke arah muka, atau tegak lurus menghadap ke jalan. Bangunan yang terletak di atas kapling yang miring terhadap jalan tetap dianjurkan agar membangun sisi muka yang sejajar jalan, untuk bangunan berada di sisi persimpangan jalan atau bangunan sudut dianjurkan untuk menghadap ke dua arah jalan, secara detail rencana orientasi bangunan adalah :
- a. bagian belakang bangunan yang berbatasan dengan permukiman, orientasinya juga harus diarahkan ke permukiman artinya pada bagian tersebut harus dibuat rancngan dengan akses dan bukaan menghadap ke arah permukiman, tidak diperkenankan membuat tembok pasif atau pagar yang membelakangi permukiman tersebut;
- b. bangunan yang dikelilingi oleh jalan, maka orientasinya diarahkan ke masingmasing jalan yang mengelilinginya;
- c. bangunan-bangunan yang diarahkan sebagai identiti di pertemuan jalan, orientsi bangunan dan atap bangunannya agar dipertimbang kan terhadap kesatuan komposisi bangunan dan ruang luar di sekitar pertemuan jalan tersebut; dan
- d. arah pandangan suatu orientasi, sedapat mungkin mengarah pada tempattempat yang penting atau ramai dikunjungi masyarakat, jadi tidak hanya jalanjalan utama yang terletak di depan bangunan saja yang bisa dijadikan arah orientasi juga dapat digunakan.
BAB V - RENCANA UMUM DAN PANDUAN RANCANGAN
Pasal 20
Bentuk dasar bangunan dipertimbangkan dari berbagai segi, baik segi kebutuhan ruangan sendiri ataupun dari ekspresi budaya dan nilai-nilai arsitektur setempat menciptakan citra kawasan sebagai salah satu pusat perdangangan di kawasan perkotaan Pontianak dengan segala aktivitas pendukungnya, rancangan bangunan di dalam kawasan perencanaan ini menjadi salah satu faktor yang penting yang perlu diperhatikan.
BAB V - RENCANA UMUM DAN PANDUAN RANCANGAN
Pasal 21
Penetapan bentuk dan posisi massa bangunan harus mempertimbangkan bahaya banjir. Oleh karena itu rencana tata letak massa bangunannya adalah:
- a. sederhana, cenderung simetris, seragam dan membentuk satu kesatuan;
- b. sisi panjang bangunan tegak lurus terhadap garis sungai untuk kawasan sekitar jalan inspeksi
- c. untuk kawasan selain kawasan sekitar jalan Inspeksi bentuk susunan massa bangunan diarahkan berbentuk perimeter blok.
BAB V - RENCANA UMUM DAN PANDUAN RANCANGAN
Pasal 22
Selubung bangunan diharapkan memberikan kesan terhadap kawasan ini, sehingga mampu memberikan suatu pemandangan tersendiri bagi yang melihatnya, selain itu perlu dipertimbangkan ornamem-ornamen yang dipakai supaya disesuaikan dengan lingkungan setempat, selubung bangunan harus mencirikan kualitas rancangan arsitektur tropi-basah, yang dirancang dalam kualitas bukaan penghawaan dan cahaya, bentuk atap serta material finishing yang tahan terhadap panas matahari dan udara lembab.
BAB V - RENCANA UMUM DAN PANDUAN RANCANGAN
Pasal 23
Garis langit merupakan garis titik tertinggi bangunan yang terbantuk oleh perbedaan ketinggian masing-masing bangunan pada tiap-tiap zona yang direncanakan, perbedaan ketinggian ini bertujuan untuk menciptaqkan suasana ruang yang menarik dan tidak monoton, karena dengan terbentuknya garis langit yang tepat terjadi kesan ruangan yang dinamis.
BAB V - RENCANA UMUM DAN PANDUAN RANCANGAN
Pasal 24
Rencana arsitektur bangunan mengembangkan langgam (gaya) arsitektural khas kalimantan barat, lebih diutamakan ornamen melayu yang disesuaikan dengan kemajuan teknologi, penerapannya dapat dilakukan seperti pada street furnitures dan bangunan-bangunan komersial berupa detail-detail yang bersifat aksentuasi.
BAB V - RENCANA UMUM DAN PANDUAN RANCANGAN
Pasal 25
- (1). Peraturan bangunan berkaitan dengan konsep penggunaan bahan bangunan eksterior untuk kawasan perencanaan dibuat dengan mempertimbangkan karakter langgam arsitektur lokal melliputi pengembangan ornamen, fasade dan sebagainya yang bercirikan corak lokal. Untuk bahan bangunan diupayakan menggunakan bahan dari material yang kuat dan tidak rentan terhadap bencan alam dengan
BAB V - RENCANA UMUM DAN PANDUAN RANCANGAN
Pasal 26
Signage atau tanda untuk kawasan perencanaan direncanakan sebagai berikut:
- a. identitas, sebagai pengenal/karakter lingkungan dan sebagai titik referensi /orientasi pergerakan masyarakat dapat berupa landmark, rancangan tanda untuk identitas lingkungan ini untuk setiap blok berbeda-beda, namun dapat menjadi bagian dari rancangan bangunan.
- b. nama bangunan, memberi tanda identitas suatu bangunan yang dapat dibarengi dengan petunjuk jenis kegiatan yang ada di dalamnya, jenis ini dapat berupa papan identitas, atau tulisan yang ditempel pada selubung bangunan, tanda untuk nama bangunan tidak boleh menganggu pandangan terhadap kualitas selubung bangunan, tidak boleh melebihi/mengganggu domain publik.
- c. petunjuk sirkulasi, sebagai rambu lalu-lintas, sekaligus sebagai pengatur dan pengarah dalam pergerakan, untuk rambu-rambu lalu lintas disesuaikan dengan standar bentuk dan penempatannya.
- d. komersial/reklame, sebagai publikasi atas suatu produk, komoditi, jasa, profesi atau pelayanan tertentu, jenis ini dapat berupa papan tiang, ikon, menempel pada bagunan, baliho, spanduk umbul-umbul dan balon. Beberapa persyaratan yang perlu diperhatikan adalah : estetis dan pemasangannya tidak menganggu keamanan dan keselamatan serta konstruksinya memenuhi syarat teknis. Pemasangan reklame dalam persil tidak boleh melewati batas ruang milik jalan, konstruksinya kuat dan ukurannya tidak merusak selubung bangunan. Pada koridor jalan dan ruang luar lainnya harus astetis, dapat memperkuat identitas lingkungan dan tidak merusak konsentrasi pemakaian jalan. Pada median hanya dipasang reklame yang bersifat sementara pada tiang lampu yang telah disediakan.
- e. informasi, sebagai tempat untuk informasi kegiatan atau keterangan-keterangan kondisi/keadaan linkungan, papan informasi yang menerangkan kedudukan kawasan serta informasi linkungan diletakan pada setiap blok berdekatandengan tempat pemberhentian kendaraan/halte, papan informasi ini dapat sekaligus digunakan untuk menempelkan koran umum.
Jika diindikasikan terjadi penurunan kualitas bangunan/lingkungan maka diberlakukan upaya untuk mengembangkan penanganan terhadap bangunan dan lingkungan meliputi:
- a. proses urban revitalization meliputi upaya revitalisasi bangunan
BAB V - RENCANA UMUM DAN PANDUAN RANCANGAN
Pasal 28
Pengembangan bangunan di kawasan perencanaan direncanakan untuk pengembangan bangunan yang memenuhi persyaratan bangunan yang memberikan kenyamanan dan keamanan bagi penghuninya.
Adapun persyaratan bangunan yang harus dipenuhi meliputi :
persyaratan kesehatan
1. Ventelasi
- a) setiap bangunan rumah tinggal harus memiliki ventilasi.
- b) ventilasi alami harus dari bukaan permanent, jendela, pintu, atau sarana lainnya yang dapat dibuka sesuai dengan standar teknis yang berlaku.
- c) luas ventilasi alami diperhitungkan minimal seluas 5 % dari luas lantai ruangan yang di ventilasi.
- d) sistem ventilasi buatan harus diberikan jika ventelasi alami yang ada tidak memenuhi persyaratan, penempatan fan pada ventilasi buatan harus memungkinkan pelepasan udara secara maksimal dan masuknya udara segar, atau sebaliknya.
- e) bilamana digunakan ventilasi buatan, sistem tersebut harus bekerja terus menerus selam ruang tersebut dihuni.
- f) penggunaan ventilasi buatan harus memperhitungkan besarnya pertukaran udara yang disarankan untuk berbagai fungsi ruang dalam bangunan gedung sesuai pedoman dan standar teknis yang berlaku.
2. pencahayaan
- a) setiap bangunan harus memiliki pencahayaan alami dan/atau buatan sesuai dengan fungsinya.
- b) penerapan alami dapat diberikan pada siang hari untuk rumah dan gedung.
- c) penerangan malam hari digunakan penerangan buatan.
- d) perencanaan sistem pencahayaan diarahkan dengan menggunakan lampu hemat energi dengan menggunakan kebutuhan dan mempertimbangkan upaya konservasi energi pada bangunan gedung.
persyaratan kenyamanan
1. sirkulasi udara
- a) setiap bangunan diharuskan untuk memberikan pengaturan udara untuk menjaga suhu udara dan kelembaban ruang.
- b) sistem sirkulasi udara ini bisa diarahkan untuk dilakukan di dinding dan atap bangunan.
2. pandangan
- a) perletakan dan penataan elemen-elemen alam dan buatan pada bagian bangunan maupun ruang luarnya untuk tujuan melindungi hak pribadi.
- b) perletakan bukaan pada bagian-bagian persimpangan jalan agar pengguna jalan saling dapt melihat sebelum tiba pada persimpangan.
3. kebisingan
- a) elemen-elemen alami berupa deretan tanaman dengan daun lebat, atau elemen buatan berupa pagar dapat mengurangi kebisingan yang elemen diterima oleh penghuni di dalam bangunan.
- b) perletakan elemen-elemen alam dan buatan untuk mengurangi/meredam kebisingan yang datang dari luar bangunan dan luar lingkungan.
4. getaran
- a) penggunaan material dan sitem konstruksi bangunan untuk meredam getaran yang datang dari bangunan lain dan dari luar lingkungan.
- b) bangunan-bangunan baru berlantai dua ke atas konstruksinya harus memperhitungkan bahaya getaran terhadap kerusakan konstruksi dan elemen bangunan.
persyaratan struktur bangunan
1. bangunan bawah
- a) bangunan bawah harus mampu mendukung semua beban yang diteruskan oleh struktur atas tanpa mengalami penurunan yang berlebihan.
- b) bangunan bawah direncanakan sedemikian rupa hingga bila terjadi penurunan akan bersifat merata.
- c) bangunan bawah harus diberi faktor keamanan yang lebih besar dibandingkan bangunan atap untuk menghindari kegagalan struktur yang dini, khususnya akibat terjadinya suatu bencana.
2. bangunan atas
- a) bangunan atas harus mampu mendukung semua beban tanpa mengalami lendutan yang berlebihan.
- b) bangunan atas harus direncanakan sedemikian rupa hingga bila terjadi keruntuhan akan bersifat daktail.
Bagian Kelima
Rencana Sistem Sirkulasi Dan Jalur Penghubung
BAB V - RENCANA UMUM DAN PANDUAN RANCANGAN
Pasal 29
- (1) Sirkulasi pada kawasan perencanaan harus membedakan dengan tegas sirkulasi untuk kendaraan dan sirkulasi pejalan kaki. Di samping itu, sirkulasi tersebut tetap dalam satu sistem integratif antara sirkulasi internal dan eksternal bangunan, antara pemakai (pelaku kegiatan) dan sarana transportasinya. Pertemuan antara keduanya (pemakaian dan alat transportasi) ada pada tempat
parkir dan halte sedang perpotongan antar keduanya akan direncanakan fasilitas zebra cross.
- (2) Sirkulasi lalu lintas di kawasan perencanaan masih tetap di pertahankan untuk dua arah dengan pemisah yang berupa median untuk tanjungpura, jalan gajah mada. Untuk jalan setia budi, jalan hijas dua arah tanpa pembatas jalan. sedangkan untuk jalan ketapang dan jalan siam untuk satu arah tanpa pembatas jalan.
- (3) sirkulasi jalur kendaraan pribadi tidak berubah dan lebih fleksibel untuk mencapai tujuan dengan tetap
BAB V - RENCANA UMUM DAN PANDUAN RANCANGAN
Pasal 30
Jaringan jalan di kawasan perencanaan adalah sebagai berikut.
jalan tanjungpura
Jaringan jalan untuk sistem pergerakan kendaraan di koridor jalan Tanjungpura adalah jalan arteri primer dengan stasus jalan nasional. Jalan tanjungpura ini juga merupakan kawasan pusat pelayanan kota yang melayani kota Pontianak, yang terbagi kedalam 2 jalur dan 4 jalur. Pembatas antara jalur difungsikan untuk pepohonan dan perabotan jalan. Akses ke kavling/bangunan dari jalan diupayakan secara terbatas dan dapat dilakukan terpadu secara bersama-sama bagi beberapa kavling bila memungkinkan. Akses masuk kavling minimal berjarak 30 meter, dianjurkan &gt;30 meter dari persimpangan. Apabila kurang memungkinkan maka letak akses tersebut ditempatkan pada ujung sisi muka yang paling jauh dari tikungan.
jalan pahlawan
Jaringan jalan untuk sistem pergerakan kendaraaan di koridor ini memiliki status jalan arteri primer dengan ststus jalan nasional. Jalan ini merupakan jalan sebagai akses menuju kawasan perdagangan dan jasa. Pembatas antara jalur difungsikan sebagai area jalur hijau di pulau jalannya. Akses masuk kavling/bangunan dari jalan diupayakan secara terbatas dan dapat dilakukan terpadu bersama sama dari beberapa kavling .
jalan gajah mada
Jaringan jalan untuk sistem pergerakan kendaraan di koridor ini memiliki status jalan arteri sekunder dengan status jalan nasional. Jalan ini merupakan jalan utama sebagai akses kegiatan perdagangan dan jasa. Akses masuk kavling/bangunan dari jalan diupayakan melalui parkir pada on site dan off site yang disediakan.
jalan diponegoro
Jaringan jalan untuk sistem pergerakan kendaraan di koridor ini memiliki status jalan arteri sekunder dengan status jalan nasional. Jalan ini merupakan jalan utama sebagai akses kegiatan perdagangan dan jasa. Akses masuk kavling/bangunan dari jalan diupayakan melalui parkir pada on site dan off site yang disediakan.
jalan agus salim
Jaringan jalan untuk sistem pergerakan kendaraan di koridor ini memiliki status jalan kolektor sekunder dengan status jalan kota Jalan ini merupakan jalan utama sebagai akses kegiatan perdagangan dan jasa. Akses masuk kavling/bangunan dari jalan diupayakan melalui parkir pada on site dan off site yang disediakan.
jalan siam
Jaringan jalan untuk sistem pergerakan kendaraan di koridor ini memiliki status jalan lokal sekunder dengan status jalan kota Jalan ini merupakan jalan utama sebagai akses kegiatan perdagangan dan jasa. Akses masuk kavling/bangunan dari jalan diupayakan melalui parkir pada on site dan off site yang disediakan.
jalan setia budi
Jaringan jalan untuk sistem pergerakan kendaraan di koridor ini memiliki status jalan lokal sekunder dengan status jalan kota Jalan ini merupakan jalan utama sebagai akses kegiatan perdagangan dan jasa. Akses masuk kavling/bangunan dari jalan diupayakan melalui parkir pada on site dan off site yang disediakan.
jalan ketapang
Jaringan jalan untuk sistem pergerakan kendaraan di koridor ini memiliki status jalan lokal sekunder dengan status jalan kota Jalan ini merupakan jalan utama sebagai akses kegiatan perdagangan dan jasa. Akses masuk kavling/bangunan dari jalan diupayakan melalui parkir pada on site dan off site yang disediakan.
jalan hijas
Jaringan jalan untuk sistem pergerakan kendaraan di koridor ini memiliki status jalan lokal sekunder dengan status jalan kota Jalan ini merupakan jalan utama sebagai akses kegiatan perdagangan dan jasa. Akses masuk kavling/bangunan dari jalan diupayakan melalui parkir pada on site dan off site yang disediakan.
BAB V - RENCANA UMUM DAN PANDUAN RANCANGAN
Pasal 31
- (1) Jalur pejalan kaki harus meneruskan sepanjang koridor blok perencanaan ini, khususnya pada pendestarian Jalan gajah mada, jalan diponeggoro, jalan tanjungpura, jalan pahlawan dan pada jalan akses lainnya.
- (2) Jalur pendestrian di kawasan perencanaan direncanakan dapat dilalui oleh penyandang cacat ramp (kemiringan ramp di bawah 80%).
- (3) Jalur sirkulasi pendestarian ini harus dilengkapi dengan zebra cross dan halte, yaitu setiap jarak 500 m.
- (4) Jalur pejalan kaki harus diteduhi oleh deretan pohon peneduh di sepanjang jalan. Bahan material untuk pendestrian tidak licin, dapat menyerap air, mudah perawatan, kuat dengan motif dan pola yang sesuai dengan nuansa lokal. Selain itu jaringan pendestrian juga didukung dengan fasillitas-fasilitas perabotan jalan yang mendukung kegiatan pendestaarian (kursi, tempat sampah).
- (5) Jalur pejalan kaki pada kawasan penataan rtbl ini dirancang dalam bentuk:
- a. Jalur pajalan kaki sisi jalan (trotoar) dengan ketentuan ukuran:
1. trotoar dengan lebar 4 meter meliputi kawasan perdagangan dan jasa meliputi kawasan jalan gajahmada sisi utara
2. trotoar dengan lebar 3 meter meliputi kawasan perdagangan dan jasa meliputi kawasan jalan tanjungpura.
3. trotoar dengan lebar 2,5 meter meliputi kawasan perdagangan dan jasa meliputi kaawasan jalan diponegoro dan jalan pahlawan.
4. trotoar dengan lebar 2 meter meliputi koridor kawasan yaitu di jalan gajahmada sisi selatan.
5. trotoar dengan lebar 1,5 meter meliputi koridor kawasan yaitu di jalan Siam, jalan Ketapang, jalan Setia budi, jalan hijas.
- b. Arkade yaitu jalur pejalan kaki dengan penutup yang terdapat pada sisi-sisi bangunan dengan lebar 1.5 meter, Jalur pendestarian berupa arkade diarahkan pada seluruh sisi bangunan yang menghadap ke dalam blok bangunan.
BAB V - RENCANA UMUM DAN PANDUAN RANCANGAN
Pasal 32
- (1). Penataan sistem parkir di kawasan perencanaan direncankan dengan sistem parkir off street.
- (2). Parkir kendaraan direncankan terletak di pelataran parkir dalam lahan bangunan, baik ruang terbuka maupun di dalam bangunan.
- (3). Pelataran parkir dapat disediakan baik di halaman depan bangunan maupun di samping maupun dibelakang bangunan.
- (4). Sistem parkir juga dapat dilakukan dengan menyediakan kantong-kantong parkir dengan aksesibilitas ke segala arah dan dapat mengakses langsung ke jalur pendestarian.
- (5). Pelataran parkir diluar bangunan menggunakan material yang dapat menyerap air dan dilengkapi dengan tata vegetasi yang teduh.
Bagian Keenam
Rencana Sistem Prasarana Dan Utilitas Lingkungan
BAB V - RENCANA UMUM DAN PANDUAN RANCANGAN
Pasal 33
- (1). Pada tahap awal merapikan jaringan listrik kabel udara di sepanjang tepi jalan maupun yang menyebrangi jalan (antara lain penyeragaman posisi tiang, merapikan kabel yang semrawut). Kabel udara yang menyebrangi jalan disyaratkan mempunyai tinggi minimum 5 meter di atas permukaan jalan.
- (2). Dalam jangka panjang (20 tahun mendatang) di sepanjang wilayah perencanaan agar menggunakan kabel listrik di bawah tanah. Untuk mempermudah pemeliharaan kabel tanah bisa menggunakan shaft khusus agar tidak sering kali melakukan penggalian dan pengukuran yang cukup mengganggu lalu lintas dan keadaan lingkungan. Jaringan listrik di bawah tanah direncanakan dikedalaman 1 m mengikuti jaringan jalan yang ada dengan menggunalkan pipa PVC berdiameter 8' dengan manhole tiap jarak 20 m.
- (3). Jalan-jalan lingkungan perumahan di wilayah periphery (khususnya di waliyahwilayah jalan di dalam lingkungan) dalam tetap mengunakan kabel listrik udara, hanya ditata sedmikian rupa, sehingga dapat sejajar dengan koridor jalan.
20
21
BAB V - RENCANA UMUM DAN PANDUAN RANCANGAN
Pasal 34
- (1). Penataan jaringan air bersih di kawasan perencanaan diarahkan kepada penempatan jaringan air bersih agar tidak berada dalam deretan yang sama dengan jaringan listrik dan telepon yang menggunakan jaringan kabel tanah guna meminimalkan gangguan pada jaringan tersebut. Sehingga apabila suatu saat terjadi kebocoran papi maka kebocoran tersebut tidak akan membahayakan kabel tanah instalasi yang lain.
- (2). Untuk rencana jangka panjang pengembangan jaringan perpipaan menggunakan konsep rumah tumbuh. Pada segmen ini pengembangan jaringan pipa mengilkuti ruas jalan agar mudah dalam pemeriksaan dan pemeliharaan, dengan menggunakan pipa primer berdiameter 150-300 mm, pipa sekunder berdiameter 100-150 mm, dan pipa tersier berdiameter 75-100 mm, yang ditanam dengan kedalaman 1 m dan lebar 1,5 m.
BAB V - RENCANA UMUM DAN PANDUAN RANCANGAN
Pasal 35
- (1). Tingkat pelayanan disesuaikan dengan ketersedian satuan sambungan telepon PT. Telkom yang tersedia.
- (2). Jaringan kabel telepon idealnya menggunakan jaringan kabel bawah tanah.
- (3). Jaringan kabel telepon bawah tanah direncanakan mengikuti rute sisi jalan guna mencapai pelanggan. Jaringan kabel telepon direncanakan ditempatkan secara terpadu bersamaan dengan kabel listrik di dalam pipa PVC berdiameter 8' dengan manhole setiap 20 m.
BAB V - RENCANA UMUM DAN PANDUAN RANCANGAN
Pasal 36
- (1). Sampah dikumpulkan dari bin/tempat sampah dengan kapasitas 0,12 m3 yang berasal dari sumbernya (ruamh tangga, pasar, fasilitas umum dan jalan) menggunakan gerobak dengan kapasitas 1 m3 dan dikumpulkan dalam bak sampah/transito container, yang diletakan dengan radius 400-500 m. Sistem organisasi dan manajemen pada tahap ini dikelola oleh masyarakat.
- (2). Dari container, sampah kemudian di angkut ke tempat pembuangan sementara (TPS) atau tranfer depo dengan kapasitas 6 m3. Sistem organisasi dan manajemen pada tahap ini dikelola oleh masyarakat dan pemerintah.
- (3). Dari TPS sampah kemudian dibawa ke tempat pembungan akhir (TPA). Sistem organisasi dan manjemen pada tahap ini dikelola oleh masyarkat dan pemerintah.
BAB V - RENCANA UMUM DAN PANDUAN RANCANGAN
Pasal 37
- (1) Rencana pembuatan saluran-saluran drainase harus memenuhi syarat sebagai berikut :
- a. didalam tiap-tiap pekarangan harus diadakan saluran-saluran pembuangan air hujan.
- b. saluran-saluran tersebut diatas harus cukup besar dan cukup mempunyai kemiringan untuk dapat mengalir air hujan dengan baik.
- c. air hujan yang jatuh diatas atap harus segera dapat disalurkan di atas permukaan tanah dengan pipa-pipa atau dengan bahan lain dengan jarak antara sebesar-besarnya 25 meter.
22
- d. curahan hujan yang langsung dari atap atau pipa talang bangunan tidak boleh jatuh keluar pekarangan dan harus dialirkan ke bak peresapan pada kapling bangunan bersangkutan, dan selebihnya kesaluran umum kota.
- e. pemasangan dan perletakan pipa-pipa dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak akan mengurangi kekuatan dan tekanan bangunan.
- f. bagian-bagian pipa haruslakukan sedemikian rupa sehingga tidak akan mengurangi kekuatan dan tekanan bangunan.
- g. pipa-pipa saluran tidak diperkenan dimasukkan kedalam lubang lift.
- (2) Sistem jaringan drainase di kawasan perencaan di rencanakan menggunakan pola aliran grativitasi. Secara detail rencana sistem drainase di kawasan perencanaan adalah sebagai berikut.
- a. sebagai penampung utama aliran air di kawasan perencanaan adalah sungai.
- b. pada kawasan perencanaan direncanakan menggunakan saluran sekunder yang berada di kanan-kiri koridor utama meliputi:
1. jalan tanjungpura, dengan menggunakan saluran tertutup dengan tinggi jagaan 0.5 m dan lebar sebesar 0.8 m dan dilengkapi dengan bak kontrol atau bukaan yang sewaktu-waktu dapat dibuka dengan jarak setiap 50 m. Aliran air dari jalan dialirkan melalui street inlet minimum dengan jarak setiap 25 m.
2. jalan gajahmada, dengan menggunakan saluran tertutup dengan tinggi 1.5 meter dan lebar 4 meter dan dilengkapi dengan bak kontrol atau bukaan yang sewaktu-waktu dapat dibuka dengan jarak setiap 50 m. Aliran air dari jalan dialirkan melalui street inlet minimum dengan jarak setiap 25 m.
- c. saluran drainase tersier direncankan di jalan Siam, jalan Ketapang, jalan setia budi dan jalan Hijas dengan menggunakan saluran terbuka dengan tinggi jagaan sebesar 0.3 m dan lebar sebesar 0.5 m.
BAB V - RENCANA UMUM DAN PANDUAN RANCANGAN
Pasal 38
- (1). Secara umum air limbah di kawasan perencanaan diklasifikasikan atas air limbah domestik (rumah tangga) dan air limbah nondomestik (fasilitas umum, sosial, komersial, dan lain-lain).
- (2). Air limbah domestik terdiri dari sewerage dan sewage. Sewerage merukan air buangan yang berasal dari dapur dan kamar mandi, sedangkan sewage merupakan air buangan yang berasal dari kotoran manusia (tinja).
- (3). Air limbah rumah tangga terbagi menjadi 2 yaitu air limbah aman yang dapat dibuang langsung ke saluran drainase (gray water) seperti air bekas cucian, air bekas mandi, dan air limbah yang harus melalui proses terlebih dahulu (black water) seperti air dari wc.
- (4). Sistem pengelolaan untuk grey water direncanakan disaluran ke bidang resapan ataupun saluran drainase lingkungan. Sedangkan sistem pengelolaan untuk black water di kawasan perencanaan direncanakan menggunakan sistem setempat (on site sanitation), yang dikelola oleh masyarakat dan dikelola oleh pemerintah. Sistem pengelolaan yang dikelola oleh Pemerintahterbatas pada sarana dan prasarana komunal untuk umum, misalnya MCK.
23
- (1). Setiap bangunan gedung kecuali rumah tinggal tunggal harus dilindungi terhadap bahaya kebakaran dengan sistem proteksi aktif dan sistem proteksi pasif terhadap bahaya kebakaran.
- (2). Pengamanan terhadap bahaya kebakaran dengan sistem proteksi pasif meliputi kemampuan stabilitas struktur dan elemennya, konstruksi tahan api, kompartemenisasi dan pemisahan, serta proteksi pada bukaan yang ada untuk menahan dan membatasi kecepatan menjalarnya api dan asap kebakaran.
- (3). Sistem proteksi aktif yang merupakan proteksi terhadap harta milik terhadap bahaya kebakaran berbasis pada penyediaan peralatan yang dapat bekerja baik secara otomatis maupun secara manual, digunakan oleh penghuni atau petugas pemadam dalam melaksanakan operasi pemadaman.
- (4). Lingkungan perumahan, perdagangan, industri dan /atau campuran harus direncanakan sedemikian rupa sehingga tersedia sumber air berupa hidran halaman, sumur kebakaran atau reservior air dan sarana komunikasi umum yang memudahkan instansi pemadam kebakaran dari jalan di lingkungannya, serta untuk memudahkan penyampaian informasi kebakaran.
- (5). Untuk melakukan proteksi terhadap meluasnya kebakaran dan memudahkan operasi pemadam, maka di dalam lingkungan bangunan gedung harus tersedia jalan lingkungan dengan perkerasan agar dapat dilalui oleh kendaraan pemadam kebakaran.
Bagian Ketujuh Rencana Sistem Ruang Terbuka Dan Tata Hijau
BAB V - RENCANA UMUM DAN PANDUAN RANCANGAN
Pasal 40
- (1). Ruang terbuka umum pada kawasan perencanaan meliputi tata hijau kawasan sempadan sungai, tata hujau/jalur tepi jalan dan taman/rekreasi kota.
- (2). Ruang terbuka privat untuk umum, pada kawasan perencanaan adalah ruang sempadan antara bangunan sampai dengan batas pagar atau halaman, terutama ruang sempadan bangunan pada bangunan komersial yang mempunyai sempadan yang lebar. Ruang terbuka ini dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan penunjang, seperti lahan parkir, taman dan sebagainya. Apabila ruang terbuka ini tidak dikehendaki oleh akses publik, makaruang terbuka ini harus dibatasi dengan pembatasan parkir, pagar pembatas atau dibatasi dengan tata hijau, sedangkan apabila ruang terbuka ini dikehendaki untuk di akses oleh publik maka pagar pembatas/tanaman pembatas disarankan tidak terlalu tinggi untuk bidang masifnya, maksimal 1 m.
- (3). Ruang terbuka privat adalah ruang terbuka yang mempunyai akses terbatas bagi umum. Ruang terbuka private terdapat pada fungsi atau kegiatan yang mempunyai privasi tinggi, seperti ruang terbuka pada kawasan permukiman. Ruang terbuka privat permukiman di kawasan perencanaan direncanakan untuk di gunakan sebagai lahan parkir kendaraan pribadi atau sebagai halaman yang ditanami dengan pohon maupun tanaman.
- (4). Pola tata vegetasi dan penciptaan iklim mikro merupakan unsur penting dalam penciptaan ruang terbuka pada iklim tropis. Konsep ruang terbuka pada kawasan menganjurkan penanaman pohon peneduh dengan kanopi, terutama
24
pada ruang terbuka umum yaitu pada jalur hijau sisi pendestarian selebar 3 m dengan jarak penanaman setiap 10 m. dengan lebar ini, maka jenis tanaman yang dimungkinkan untuk ditanam adalah pohon-pohon peneduh dengan kanopi lebar. Untuk median jalan di tanami dengan vegetasi dengan jarak penanamannya 5 m.
- (5). Selain peneduh, pola tata hijau dilakukan sebagai pengarah, terutama pada median pembatas jalan. Vegetasi pengarah yang dapat ditanam antara lain pelem-peleman maupun cemara. Pada ruang terbuka privat untuk umum, perlu ditanam pohon peneduh sebagai pembentuk iklim mikro depan bangunan dan peneduh area parkir kendaraan.
- (6). Pada tiap simpul jalan direncanakan untuk dilakukan penataan ruang terbukanya dengan penanaman vegetasi pengarah dan vegetasi perdu pembentuk estetika. Sisi yang menghadap persimpangan jalan dianjurkan untuk tidak ditanami tanaman tinggi untuk memperluas pandangan pengemudi.
- (7). Pada area tepi sunggai dan area-area kritis dengan kemiringan curam juga perlu dikonservasi dengan membentuk tata hijau sebagai area penyangga. Tanaman ini ditanam pada ruang sempadan sungai, yang ditetapkan sebesar q10 m dari tepi sungai.
- (8). Untuk batas halaman/pekarangan dengan jalur pendestarian, rencana vegetasi tanaman yang ditanam adalah tanaman teh-tehan pangkas (Acalypha sp.) dengan tinggi maksimal 60-80cm.
Bagian Kedelapan Rencana Tata Kualitas Lingkungan
BAB V - RENCANA UMUM DAN PANDUAN RANCANGAN
Pasal 41
- (1). Rencana tata kualitas lingkungan; sebagai arahan untuk menjadi panduan dalam perencanaan lingkungan dalam upaya bersama menjaga tingkat kualitas lingkungan yang ingin dicapai.
- (2). Rencana tata kualitas linkungan, meliputi aspek informasi, aspek fasade bangunan, aspek kelengkapan ruang publik (street furniture), aspek batas halaman dan pagar, serta aspek mitigasi bencana.
BAB V - RENCANA UMUM DAN PANDUAN RANCANGAN
Pasal 42
- (1). Dalam peletakan tata informasi adalah area yang harus bebas dari segala tata informasi yaitu :
- a. 2,1 m dari permukaan trotoar/jalur pendestarian harus bebas tata informasi;
- b. 5 m daro permukaan jalan harus bebas tata informasi; dan
- c. 10 m dari persimpangan jalan harus bebas tata informasi reklame, kecuali rambu-rambu jalan.
- (2). Untuk pemasangan penunjuk nama bangunan diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. menempel pada bangunan dengan posisi horissontal,ukuran yang diperkenankan adalah 1x5 meter.
- b. menempel pada bangunan dengan posisi vertikal, ukuran yang diperkenankan adalah 1 x 3 meter.
- c. menggantung pada bangunan (arcade/kanopi), ukuran yang diperkenalkan adalah 2 / 3 L meter.
- d. pola bangunan tunggal diarahkan untuk membuat penunjuk informasi bangunan yang berdiri sendiri.
3. (3). Penunjuk nama jalan pada kawasan perencanaan diharuskan ditempatkan pada setiap ujung jalan yang terdapat pada kawasan perencanaan dengan bentuk yang terdapat pada kawasan perencanaan dengan bentuk yang mencirikan karakter lokal.
4. (4). Rambu pertandaan jalan maupun rambu untuk jalur penyelamatan bencana alam diarahkan terletak pada kawasan yang mudah terlihat, kuat, dan terpelihara. Pentingnya tanda-tanda dalam sebuah kota adalah untuk mewujudkan masyarakat mengenal kawasan tersebut dan petunjuk bagi masyarakat yang baru mengenal tempat tersebut. Untuk penempatan rambu jalan disesuaikan dengan peraturan kementerian perhubungan. Ukuran dan kualitas rancangan dari rambu-rambu harus diatur agar tercipta keserasian serta mengurangi dampak negatif kawasan.
5. (5). Penataan reklame pada kawasan perencanaan diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. kepentingan penempatan harus mengupayakan keseimbangan, keterkaitan dan keterpaduan dengan semua jenis elemen pembentuk wajah jalan atau perabotan jalan lain dalam hal fungsi, estetis dan sosial. Penempatan reklame pada kawasan perencanaan dilakukan hanya pada titik-titik tertentu, tidak mengganggu dan menutupi keberadaan bangunan perintahan yang terdapat di segman ini. Titik pemasangan papan reklame pada kawasan perencanaan diarahkan disekitar pusat perdagangan di persimpangan, shelter/halte dapat dimanfaatkan sebagai bidang reklame sesuai dengan arahan titik pemasangannya.
- b. pembatasan terhadap ukuran, material, motif, lokasi dan tata letak. Untuk ukuran reklame umum dengan desain satu tiang maksimal adalah 24 m2. Tidak diperkenankan memasang reklame dua kaki dan reklame yang melintang jalan (bando), kecuali menempel di jembatan penyebrangan dengan ukuran tidak melebihi panjang jembatan penyebrangan dengan lebar tidak melebihi tinggi pagar pengamannya.
- c. penempatan reklame harus menciptakan karakter lingkungan kawasan. Pada kawasan perencanaan materi reklame komersial diperbolehkan.
BAB V - RENCANA UMUM DAN PANDUAN RANCANGAN
Pasal 43
- (1) kawasan perencanaan maka wajah jalan dibentuk dengan:
- a. peletakan vegetasi peneduh pada jalur pendestarian dan dalam kavling privat;
- b. peletakan pencahayaan buatan harus mempunyai jarak setiap titik lampu sekurang-kurangnya 50 meter, sesuai ;kebutuhan jenis ruang terbuka hijau dan sempadan jalan;
- c. pencahayaan buatan ruang terbuka hijau harus
BAB V - RENCANA UMUM DAN PANDUAN RANCANGAN
Pasal 44
. Halaman depan bangunan
- a. penanaman pohon tidak mengganggu estetika fasade bangunan dan lingkungannya secara keseluruhan;
- b. penataan taman pada halaman depan bangunan haruslah menambah nilai estetika dari bangunan dan lingkungannya secara keseluruhan;
- c. perkerasan pada halaman depan bangunan harus dari bahan yang dapat berfungsi sebagai penyerap air;
- d. apabila dipergunakan sebagai tempat parkir kendaraan, harus direncanakan dengan seksama kapasitas lahan, sirkulasi dalam lahan sehingga tidak mengganggu nilai estetika bangunan dan lingkungan secara keseluruhan serta penempatan pintu masuk keluar kendaraan sehingga tidak menimbulkan tekanan pada arus lalu-lintas;
- e. halaman samping dan belakang bangunan; dan
- f. dapat dipilih jenis pepohonan yang bersifat buffer kebisingan dan menyerap polutan.
. Pagar
- a. ketinggian maksimum pagar 1,5 m;
- b. pagar harus transparan dengan motif bebas;
- c. pada bagian bawah pagar diperbolehkan masif dengan ketinggian maksimal 50 cm;
- d. dianjurkan untuk menanam tanaman sepanjang pagar dengan ketinggian yang tidak lebih dari 60-80 cm;
- e. dilarang menggunakan kawat berduri sebagai pemisah di sepanjang jalan umum untuk halaman muka.
- f. ketinggian dinding pembatas samping bangunan sampai GSB maksimum 1,5 m untuk menciptakan keleluasaan pandangan;
- g. warna pagar dianjurkan tidak mancolok. Sehingga berkesan teduh dan asri, serta tidak menimbulkan kesan membatasi bangunan.
- h. melibatkan sektor privat untuk menampung kegiatan PKL sebagai salah satu kegiatan penunjang dalam bangunan/kavlingnya, yang proporsi jumlah dan luas disesuaikan
BAB V - RENCANA UMUM DAN PANDUAN RANCANGAN
Pasal 45
- (1). Peringatan dini dan kesadaran warga (early warning system &amp; community awarness) adalah:
- a. sistem peringatan dini di kawasan perencanaan, direncanakan menggunakan sistem yang terintegrasi untuk kawasan yang lebih luas (Kecamatan-Kota).
- b. peningkatan kesadaran warga dibentuk melalui jalur pendidikan formal maupun informal (penyuluhan masyarakat, dan lain-lain) serta pelatihan.
- (2). Rencana jalur dan arah penyelamatan (evacuation/escape routes) yaitu:
- a. jalur evakuasi/penyelamatan, menggunakan jaringan jalan yang ada.
- b. arah evakuasi/penyelamatan, menuju area penyelamatan/escape area yang terdiri dari bangunan penyelamatan untuk menampung korban bencana alam yang dapat diterapkan pada kawasan perencanaan berupa/berbentuk ruang terbuka/taman kota (escape area), maupun gedung penyelamatan (escape building) seperti fasilitas peribadatan, fasilitas pendidikan (sekolah), gedung pertemuan, gedung perkantoran.
- (3). Rencana area bangunan penyelamatan
- Rencana bangunan penyelamatan di rencanakan berupa/berbentuk ruang terbuka/taman kota maupun gedung penyelamatan seperti fasilitas peribadatan, namun desain bangunan tersebut harus memiliki kekuatan struktural yang handal sebagai gedung super kuat (very strong buildings) yang tahan bencana alam. Bangunan teratap datar sehingga memungkinkan untuk penyelamatan (evacution), juga dilengkapi dengan tangga darurat. Luas lahan yang dibutuhkan sekitar 1m2 per orang.
- (4). Dalam hal adanya kerusakan bangunan gedung akibat bencana seperti banjir, tsunami, kebakaran, dan /atau bencana lainnya atau adanya laporan masyarakat terhadap bangunan gedung yang diindikasikan membahayakan keselamatan masyarakat dan lingkungan sekitarnya, maka penerbitan SLF (sertifikat laik fungsi) bangunan gedung dan /atau perpanjangan SLF bangunan gedung harus segera dilaksanakan.
RENCANA INVESTASI
BAB VI - RENCANA INVESTASI
Pasal 46
- (1). Kegiatan pelaksanaan rencana tata bangunan dan lingkungan kawasan pusat perdagangan dan jasa kecamatan Pontianak Selatan dilakukan oleh Pemerintahkota Pontianak, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, dan masyarakat kota Pontianak.
- (2). Sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1), maka seluruh kegiatan pembangunan harus mengacu kepada panduan tata bangunan dan lingkungan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Pontianak.
- (3). Sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1), maka pelaksanaan kegiatan oleh masyarakat melalui pembangunan fisik bangunan di dalam lahan yang dikuasainya, termasuk pembangunan ruang terbuka hijau, ruang terbuka, dan sirkulasi pejalan kaki dengan tetap mengacu pada syarat dan ketentuan berlaku.
30
BAB VI - RENCANA INVESTASI
Pasal 47
Skenario rencana investasi yang akan dilakukan kawasan perencanaan mencakup 2 tahapan, yaitu;
- a. tahap I
pembentukan citra kawasan dan blok-blok dalam kawasan dengan pendefinisian fungsi ruang yang jelas, pencirian dengan aksesoris lokal pada banguanan dan kelengkapan pendestrian path, dan ruang sirkulasi manusia dan kendaraan yang mendukung fungsi ruang, serta sosialisasi kepada pengguna ruang.
tahap II
- pembangunan sarana dan prasarana untuk meningkatkan pelayanan terhadap kebutuhan pengguna ruang dalam kawasan, terutama fasilitas vital yang belum terdapat di kawasan perencanaan seperti jaringan air bersih, pengelolaan kualitas lingkungan kawasan untuk mendukung fungsi ruang dengan pemeliharaan, peningkatan dan pembangunan sarana dan prasarana dasar lingkungan perkotaan ssesuai dengan fungsi ruangnya.
BAB VI - RENCANA INVESTASI
Pasal 48
- (1). Hal-hal yang terkait dengan rencana investasi adalah investasi yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota, kalangan dunia usaha dan msyarakat.
- (2). Investasi dimaksudkan bisa dalam bentuk fisik bangunan, dan sarana prasarana, maupun dalam bentuk non fisik seperti kampanye dan publiksi, promosi investasi, sosial masyarakat, fasilitas pembiayaan, advokasi/mediasi dan bantuan teknis, penetapan sebagai jalur/obyek kunjungan wisata, serta penyelenggaraan even di kawasan RTBL.
KETENTUAN TAMBAHAN
Bagian Kesatu
Kajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
BAB VII - KETENTUAN TAMBAHAN
Pasal 49
- (1). Setiap penyelenggaraan pembangunan gedung atau penggembangan sub kawasan yang berada pada kawaan RTBL yang memenuhi kriteria penyusunan amdal, harus mengikuti ketentuan dalam peraturan ini.
- (2). Setiap penyelenggaraan pembangunan gedung atau pengembangan sub kawasan yang berada pada kawasan RTBL yang memenuhi kriteria penyusunan amdal harus dilakukan penyusunan amdal atau UKL/UPL sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bagian Kedua Partisipasi Masyarakat
BAB VII - KETENTUAN TAMBAHAN
Pasal 50
- (1) Partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan rencana adalah ;
- a. pemanfaatan ruang daratan dan ruang udara ## BAB VIII
PEDOMAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN KAWASAN
Bagian Kesatu
Pengendalian Pelaksanaan Kawasan RTBL
BAB VII - KETENTUAN TAMBAHAN
Pasal 51
- (1) Pengendalian pelaksanaan dimaksudkan untuk mengarahkan perwujudan pelaksanaan penataan bangunan dan lingkungan/ kawasan yang
BAB VII - KETENTUAN TAMBAHAN
Pasal 52
- (1) Pengendalian dan pengelolaan tata bangunan dan lingkungan dilakukan oleh dinas terkait di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak sesuai kewengan yang ditetapkan, dan melibatkan peran serta masyarakat.
- (2) Dinas teknis terkait yang bertanggungjawab terhadap proses pengendalian dan pengelolaan, mengacu pada seluruh dokumen yang dituangkan dalam peraturan Walikota ini, buku rencana, dan dokumen lain yang menjadi satu kesatuan dari peraturan ini.
- (3) Pelibatan peran serta masyarakaat secara formal dalam bentuk forum koordinasi tata bangunan dan lingkungan, yang terdiri dari unsur-unsur dari dinas/instansi teknis terkait, kelembagaan kawasan RTBL, dan stakeholder lain perduli dengan permasalahan pembangunan kota.
- (4) Fungsi forum koordinasi ini bertugas :
- a. menyusun pengaturan (IMB dan lain-lain) dalam peraturan daerah serta kelembagaan dan operasionalnya di masyarakat.
- b. mensosialisasikan aturan bersama-sama masyarakat terkait.
- c. melakukan kegiatan-kegiatan peningkatan kesadaran akan hak, kewajiban dan peran serta dalam penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan (pendataan, sosialisasi, bimbingan teknis dan pelatihan).
32
33
- d. pendampingan pembangunan (bangunan dan lingkungan), penyediaan bangunan/rumah percontohan, bantuan penataan bangunan dan lingkungan yang sehat dan serasi.
- e. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penerapan aturan tata bangunan dan lingkungan melalui mekanisme yang berlaku.
ATURAN INSENTIF DAN DISINSETIF
BAB IX - ATURAN INSENTIF DAN DISINSETIF
Pasal 53
- (1) Untuk mendorong perkembangan kawasan RTBL sesuai dengan arahan kebijakan yang telah ditetapkan, perlu dikenakan upaya insentif dan disinsentif. Insetif adalah upaya Pemerintah melalui kebijakan yang ada untuk mendorong atau merangsang masuknya investasi dalam pengembangan kawasan RTBL, sedangkan disinsentif adalah upaya Pemerintah untuk membatasi atau mengurangi perkembangan kegiatan pada suatu blok urban dimana keberadaan kegiatan tersebut tidak sesuai dengan pengaturan blok urban yang telah ditetapkan.
- (2) Pemberian insentif dimaksudkan sebagai upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang. Baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun oleh Pemerintah Daerah. Bentuk insentif tersebut, antara lain, dapat berupa keringanan pajak, pembangunan prasarana dan sarana (insfrastruktur), pemberian kompensasi, kemudahan prosedur perizinan, dan pemberian penghargaan.
- (3) Disinsentif dimaksudkan sebagai perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, dan /atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang, yang antara lain dapat berupa pengenaan pajak yang tinggi, pembatasan, penyediaan prasarana dan sarana, serta pengenaan kompensasi dan penalti.
- (4) Pemberian insentif dan disinsentif dalam pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan supaya pemanfaatan ruang yang dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang yang sudah di tetapkan.
- (5) Insentif merupakan perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang, berupa :
- a. keringanan pajak, pemberian kompensasi, subsidi silang, imbalan, sewa ruang, dan urun saham;
- b. pembangunan serta pengadaan insfrastrtuktur
- c. kemudian prosedur perizinan;
- d. pemberian pengahargaan kepada masyarakat; dan /atau
- e. swasta dan /atau Pemerintah Daerah.
- (6) Disinsentif merupakan perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangai kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang, berupa:
- a. penenaan pajak yang tinggi yang disesuaikan dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat pemanfaatan ruang; dan /atau
- b. pembatasan penyediaan insfrastruktur, pengenaan kompensasi, dan penalti.
- (7) Insentif dan disinsentif dalam penataan bangunan dan lingkungan diberikan dengan tetap menghormati hak masyarakat.
BAB X - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 54
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Penetapan: Ditetapkan di Pontianak pada tanggal 23 November 2015

Penandatangan: WALIKOTA PONTIANAK, ttd SUTARMIDJI

Penetapan: Diundangkan di Pontianak pada tanggal 23 November 2015

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK, ttd MOCHAMAD AKIP BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2015 NOMOR 52

Penandatangan: Salinan sesuai dengan aslinya, KEPALA BAGIAN HUKUM ZETMAWATI, SH, MH Pembina Tingkat I / (IVb) NIP. 19620811 198607 2 002 34