Unknown Unknown Nomor 3 Tahun 2017 tentang PERUBAHAN ATAS PERATU RAN BUPATI BOMBANA NOMOR 6' 1'AHU 2016 TENTANG PEDOMAN PENGALOKASIAN DAN PENYALURA ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN BOMBANA TAHUN ANGGARAN 2&lt;H 7 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang:
Mengingat
BUPATI BOMBAN
PROVINSISULAWESIT NG AR
PERATURANBUPATIBOMBANA NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATU RAN BUPATI BOMBANA NOMOR 6' 1'AHU 2016 TENTANG PEDOMAN PENGALOKASIAN DAN PENYALURA ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN BOMBANA TAHUN ANGGARAN 2&lt;H 7
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ES.It
BUPATI BOMBANA,
a. bahwa Peraturan Bupati Bombana Nomor 62 «hin 2016 tentang Pedoman Pengalokasian dan Penyalu r.rt Alokasi Dana Desa dipandang tidak sesuai dengan kc mdisi dan perkembangan setelah dilakukan evaluasi Pengalo casian da Penyaluran Alokasi Dana Desa maka perlu diubah an dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaks d huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bombana tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bomba na Norn or 62 Tahun 2016 tentang Pedoman engalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Born e na Tah n Anggaran 2017.
1.
- Undang-Undang Nomor 17 Ta.hun 2003 tentang Ke uangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tanun 20 3 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indone ia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 ten tang Perr, bentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupat n Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara ( -embaran Negara Republik Indonesia Ta.hun 200 Nor io114, Tambahan Lembaran Negara Republik Inclonesi 1 Nomor 4339);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun :!004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tarnbahan 1 ernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pen .eriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (1 en. baran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tamba.han Lembaran Negara Republik Indonesia. Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentai g Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah n 2004 r f omor 7, Tamb 1 an Lembaran Negara Republik Indonesu . Nomor 5495); \
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lemba an Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di bah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 f, Nomor 58 ' Tambahan Lembaran Negara Republik Indone sia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indone ·ia. Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara l epublik Indonesia Nomor 4826);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 201·~ tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang N mor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik lndone ia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 20] 5 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Lembaran Negara Republik lndone ia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Norn r 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan 'e angan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tah n 20 · 4 Nomor 2093);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tah un. 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana ahun 2011 Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 5 Tal.un 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan daerah Kabupaten Bombana (Lembaran Daerah Kabuj aten ombana Tahun 2011 Nomor 5);
'
;
Menetapkan
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Norn &gt;r 21 Tahun 2012 tentang Keuangan Desa;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nornor ~ Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan dan Kedudukan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nornor 4 Tahun 2016 ten tang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daera h Kabu a ten Bombana Tahun Anggaran 2017;
18. Peraturan Bupati Bombana Nornor 46 Tahun '.2015 tenta g Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
19. Peraturan Bupati Bombana Nomor 60 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belrutjfa Daerah Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 201 7.
MEMUTUSKAN :
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATl BOMBANA NOMOR 62 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENGALOK SIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA DI K.\HUPATEN BOMBANA TAHUN ANGGARAN 2017
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bornbana .. Nomor 62 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa di Ka bu paten Bombana Tab un
Anggaran 2017 diubah sebagai berikut: Ketentuan Pasal 20 ayat (1) diubah sehingga keseluruhan berbunyi:
BAB VII - TAHAPAN PENYALURAN
Pasal 20
- (1) Penyaluran Alokasi Dana Desa dilaksanaka 1 secara triwulan, yaitu:
- a. triwulan I bulan Januari dan Triwulan II bulan April masing-masing sebesar 20% (dua puluh persen):
- b. triwulan III bulan Juli sebesar 30% (tiga puluh persen];
- c. triwulan IV didasarkan pada selisih antara pengalokasian dengan jumlah dana yar g telah disalurkan pada triwulan I, triwulan II dan triwulan III;
- d. Penyaluran Alokasi Dana Desa dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, clan t uruf. c dilakukan paling lambat 21 (dua puluh satu) han kerja setelah diterima dana perimbangan dari RKUN ke 1 KUO;
- e. Dalam hal terdapat perubahan alokasi pada tahun berjalan, maka penyaluran ADD dilakukan berdasarkan perubahan alokasi; dan \t
'
.
'
•
•
.
•
I
.
'
"
,
- f. DaJam haJ terdapat kekurangan dan/ at. ru keleihan penyaluran tersebut dapat diperhitung an dalam penyaluran ADD tahun berikutnya. f.
Pasa l II
Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggaJ diundangkan
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memenntahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan pene10patan ya dalarn Betita Daerah Kabupaten Bombana.

Penetapan: Diundangkan di Rumbia pada tanggal, 10 jaMJAf2f 2017

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA, H. BURHANUDD A. HS. NOY BOMBANA TAHUN 201 7 NOMOR ?; .. BERITA DAERAH KABUPATEN

Penetapan: Ditetapkan di Rumbia pada tanggal, g ,AIVUt1ri 2017

Penandatangan: Pj. BUPATI BOMBANA, Hj.Sl'k1HA