PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pemerintahan Daerah serta Penertiban Slstem Admin&amp;trasl Daerah perlu (berlaku Unknown)
Pembukaan
berdasarkan pertinbangan sebagalmana dinaksud pada huruf a dlatas pertu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tebo tentang Retrlbusl Pemakalan Kekayaan Daerah;
1. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambl dan Kabupaten Tanjung Jabung linur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, ·Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemertntahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerlntah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan At.as Undangundang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusl Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
5. Peraturan Pememtah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
6. Peraturan Pemerint.ah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusl Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
7. Peraturan Pememtah Nomor 25 Tahoo 2000 tentang Kewenangan Pemerlntah dan Kewenangan Propinsl sebagal Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Normr 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Keputusan
.
8. Keputusan Preslden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lernbaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 1entang Pengelolaan Barang MUik Perneriltah;
Dengan penetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO TENTANG RETRIBUSI
Menetapkan: PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah inl yang dinalcsud dengan:
- a. Daerah adalah Kabupaten Tebo.
- b. Pernerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutlf Daerah.
- c. Bupatl adalah Bupati Tebo.
- d. Wakil Bupatl adalah wakil Bupatl Tebo.
- e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupa1en Tebo sebagal Badan Legislatif Daerah.
- f. Dlnas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tebo.
- g. Dlnas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tebo.
- h. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Tebo.
- I. Retrlbusl Daerah yang selanjutnya dlsebut Retribusl adalah pungut.an Daerah yang pembayaran atas Jasa atau pemberian lzin tertentu yang khusus dlsedlakan atau dlberikan Pernerintah Daerah untuk kepentingan orang prlbadl atau Badan.
- j. Jasa adalah kegiatan Pernerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasllltas atau kemanfaatan umum serta dapat dlnlkmati oleh orang prl&gt;adl atau badan.
- k. Jasa Usaha adalah Jasa yang dlsediakan oleh Pememtah Daerah dengan menganut prlnslp Komersial karena pada dasamya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
- I. Retrlbusl Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pungutan daerah atas pelayanan pemakalan kekayaan daerah antara lain pemakaian bahan dan bangunan, pemakalan kendaraan/alat berat miHk daerah.
Wajlb Retribusi
.
- m. Wajib Retrlbusl adalah orang Prtbadl atau badan yang menurut Peraturan Perundangundangan retrlbusl dlwajibkan untuk melakukan pembayaran retrlbusi, termasuk pemungutan atau pemotong retrlbusl.
- n. Masa Retrlbusl adalah Jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagl wajlb Retrlbusl untuk memanfaatkan jasa dan perlzinan tertentu dari Pemerlntah Daerah yang terutang.
- o. Surat Setoran Retrlbusl Daerah, yang selanjutnya dlsebut s.5RD adalah SUrat yang dlgunakan oleh wajlb retrlbusl untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retrlbusl yang terutang ke kas Daerah atau ketempat lain yang dttetapkan oleh Bupatl.
- p. Surat Ketetapan Retrlbusl Daerah untuk selanjutnya dapat dlslngkat SKRD adalah SUrat Ketet.apan yang menentukan besamya Retribusl yang terutang.
- q. Surat Ketetapan Retrlbusl Daerah Lebll Bayar untuk selanjutnya dlslngkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebl'lan pembayaran retrlbusl karena jumlah kredlt retribusl lebti besar darl pada retrlbusl yang terutang atau tldak seharusnya terutang.
- r. Surat taglhan Retribusl Daerah Leblh Bayar untuk selanjutnya dapat dlslngkat STRDLB adalah surat untuk melakukan taglhan .retrtbusl dan atau sanlcsl admlnlstrasl berupa bunga dan atau denda.
- s. Pemeriksaan adalah serangkalan keglatan menr.arl, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangannya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajlban retrlbusl
Pasal 2
- (1) Dengan nama Retrlbusl Pernakalan Kekayaan Oaerah dlpungut Retrlbusl Jasa Usaha atas pelayanan Pemakalan Kekayaan Daerah.
- (2) Objek retrlbusl adalah pelayanan yang dlsedlakan atau dlberikan Pemerlntah Daerah antara lain berupa pemakalan tanah dan bangunan, pernakalan ruangan untuk pest.a, pemakalan kendaraan/alat-alat berat mlllk daerah dan lalnnya.
- (3) Wajlb Retribusl Pemakalan Kekayaan Daerah adalah orang pribadl atau badan yang menggunakan fasllitas sebagaimana dlmalcsud ayat (2) pasal lnl.
4. ( 4) WaJlb retrlbusl pemakalan kekayaan daerah adalah subjek retrlbusl sebagalmana dinalcsud ayat (1) pasal lnl.
BAB DI - GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 3
Retrlbusi Pemakalan Kekayaan Daerah dlgolongkan retrlbusi Jasa usaha.
BAB
BAB"l'V
CARA MENGUKUR 11NGKAT PENGGUNAAN JASA
BAB DI - GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 4
llngkat penggunaan Jasa pemakalan kekayaan daerah sebagainana dlmaksud pada pasal 2 dlukur
Penet.apan Tarlf retrlbusl akan dltentukan leblh lanjut dengan Keputusan Bupati.
WILAYAH PEMUNGUTAN
Retrlbusl yang terutang dlpungut dlwtlayah Kabupaten Tebo.
BAB
VII ••••••••••••••••••••••
BABVII TATA CARA PEMUNGUTAN
- (1) Penetapan Retribusl dldasarkan SPTRD dengan rnenerbltkan SKRD.
Dalam hal...
.
BABX
CARA PENETAPAN
- ( 1) Masa Retrlbusl adalah Jangka waldlJ yang merupalcan batas waktu bagl wajib retrlbusl untuk memanfaatkan jasa t.ertenw dart Pememtah Daerah.
- (2) Retrlbusl terutang terjadl pada saat dlterbltkannya surat taghan retrlbusl.
- (3) Surat Pemberltahuan terutang saat dlterbitkannya surat Ketetapan Retrlbusi yang terutang.
MASA RETRIBUSI, SAAT RETRIBUSI TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN TERUTANG
- (2) Para Pemegang Izln pemakalan kekayaan mHlk Daerah dllarang:
- a. Merubah, menambah dan atau merubah bentuk kelcayaan daerah kecuall dengan lzln Bupatl.
- b. Menjual bellkan dan memildah tangankan hak pakal kelcayaan daerah tanpa lzln bupatl.
- (1) Para pemakal kekayaan Daerah dlwajlbkan :
- a. MemeNhara k.eselamatan, Keberslhan, keraplan, keamanan kelcayaan daerah sesual dengan ketenwan yang berlaku.
- b. memenuhl kewajlban membayar Retrlbusl Pemakalan Kekayaan Daerah sesuat dengan Keten11Jan yang berlaku.
- c. Menggantl keruglan atas keruglan Kelcayaan MIHk Daerah.
BABVID KEWAJIBAN DAN LARANGAN
- (1) Pemungutan Retrlbusl tidak dapat dlborongkan
- (2) Retrlbusl dlpungut dengan menggunakan Surat ketetapan Retrlbusl Daerah atau dokumen lain yang dlpersamakan.
- (3) Tata cara Pelaksanaan Pemungutan Retrlbusl Pemalcalan Kekayaan Daerah dltetapkan oleh Bupatl berpedoman kepada Keputusan Menterl Dalam Negerl.
II~ )(11 •••••••••••••••••
BAB IX - MASA RETRIBUSI, SAAT RETRIBUSI TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN TERUTANG
Pasal 6
- (1) Pembayaran Retrtbusl sebagalmana dinaksud Pasal 6 dlberlkan Tanda Buktl Pembayaran.
BAB DI - GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 7
Penet.apan Tarlf retrlbusl akan dltentukan leblh lanjut dengan Keputusan Bupati.
WILAYAH PEMUNGUTAN
BAB VI - WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 8
Retrlbusl yang terutang dlpungut dlwtlayah Kabupaten Tebo.
BAB
VII ••••••••••••••••••••••
BABVII TATA CARA PEMUNGUTAN
BAB VI - WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 9
- (1) Penetapan Retribusl dldasarkan SPTRD dengan rnenerbltkan SKRD.
Dalam hal...
.
BABX
CARA PENETAPAN
- ( 1) Masa Retrlbusl adalah Jangka waldlJ yang merupalcan batas waktu bagl wajib retrlbusl untuk memanfaatkan jasa t.ertenw dart Pememtah Daerah.
- (2) Retrlbusl terutang terjadl pada saat dlterbltkannya surat taghan retrlbusl.
- (3) Surat Pemberltahuan terutang saat dlterbitkannya surat Ketetapan Retrlbusi yang terutang.
MASA RETRIBUSI, SAAT RETRIBUSI TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN TERUTANG
- (2) Para Pemegang Izln pemakalan kekayaan mHlk Daerah dllarang:
- a. Merubah, menambah dan atau merubah bentuk kelcayaan daerah kecuall dengan lzln Bupatl.
- b. Menjual bellkan dan memildah tangankan hak pakal kelcayaan daerah tanpa lzln bupatl.
- (1) Para pemakal kekayaan Daerah dlwajlbkan :
- a. MemeNhara k.eselamatan, Keberslhan, keraplan, keamanan kelcayaan daerah sesual dengan ketenwan yang berlaku.
- b. memenuhl kewajlban membayar Retrlbusl Pemakalan Kekayaan Daerah sesuat dengan Keten11Jan yang berlaku.
- c. Menggantl keruglan atas keruglan Kelcayaan MIHk Daerah.
BAB VI - WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 12
- ( 1) Masa Retrlbusl adalah Jangka waldlJ yang merupalcan batas waktu bagl wajib retrlbusl untuk memanfaatkan jasa t.ertenw dart Pememtah Daerah.
- (2) Retrlbusl terutang terjadl pada saat dlterbltkannya surat taghan retrlbusl.
- (3) Surat Pemberltahuan terutang saat dlterbitkannya surat Ketetapan Retrlbusi yang terutang.
MASA RETRIBUSI, SAAT RETRIBUSI TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN TERUTANG
- (2) Para Pemegang Izln pemakalan kekayaan mHlk Daerah dllarang:
- a. Merubah, menambah dan atau merubah bentuk kelcayaan daerah kecuall dengan lzln Bupatl.
- b. Menjual bellkan dan memildah tangankan hak pakal kelcayaan daerah tanpa lzln bupatl.
- (1) Para pemakal kekayaan Daerah dlwajlbkan :
- a. MemeNhara k.eselamatan, Keberslhan, keraplan, keamanan kelcayaan daerah sesual dengan ketenwan yang berlaku.
- b. memenuhl kewajlban membayar Retrlbusl Pemakalan Kekayaan Daerah sesuat dengan Keten11Jan yang berlaku.
- c. Menggantl keruglan atas keruglan Kelcayaan MIHk Daerah.
BABVID KEWAJIBAN DAN LARANGAN
- (1) Pemungutan Retrlbusl tidak dapat dlborongkan
- (2) Retrlbusl dlpungut dengan menggunakan Surat ketetapan Retrlbusl Daerah atau dokumen lain yang dlpersamakan.
- (3) Tata cara Pelaksanaan Pemungutan Retrlbusl Pemalcalan Kekayaan Daerah dltetapkan oleh Bupatl berpedoman kepada Keputusan Menterl Dalam Negerl.
II~ )(11 •••••••••••••••••
- (1) Pembayaran Retrtbusl sebagalmana dinaksud Pasal 6 dlberlkan Tanda Buktl Pembayaran.
- (2) Setlap pembayaran dk:atat dalam buku penerinaan pembayaran.
- ( 4) Bentuk, Isl, kwalltas, ukuran buku dan tanda buktl pembayaran dltentukan oleh Bupatl.
- (1) Pembayaran Retrtbusl harus dllakukan sec.ara tunaVlunas.
- (2) Bupatl at.au Pejabat yang dltunjuk dapat memberi lztn kepada wajlb Retrlbusl untuk mengangsur retrlbusl tsrutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dlpertanggung jawabkan.
- (3) Tata cara pembayaran retrtbusl sebagainana dinaksud pada ayat (2) pasal lnl ditetapkan oleh Bupatl.
- ( 4) Bupatl at.au pejabat yang dltunJuk dapat menglzlnkan waJlb Retribusl untuk menunda pembayaran Retrlbusl sampal batas waktu yang dltentukan dengan alasan yang dapat dlpertanggung jawabkan.
- (1) Pembayaran Retrlbusl Daerah dllakukan di Kas Daerah atau dltempat lain yang dltunjuk sesual waktu yang dltentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD Jabatan dan SKRD tambahan.
- (2) Dalam hal pembayaran dllakukan dltempat lain yang dltunjuk, maka hasU retrlbusl daerah harus disetorkan ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1x 24 Jam atau dalam waktu yang dltentukan oleh Bupatl.
- (3) Apablla pembayaran Rertbusl dllakukan setslah lewat waktu yang dltentukan sebagalmana dlmaksud ayat (1) pasal lnl, maka dlkenakan admlnlstrasl berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) dengan menertlbkan STRD.
Apablla
BAB IX - MASA RETRIBUSI, SAAT RETRIBUSI TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN TERUTANG
Pasal 16
- (1) Pembayaran Retrtbusl harus dllakukan sec.ara tunaVlunas.
- (2) Bupatl at.au Pejabat yang dltunjuk dapat memberi lztn kepada wajlb Retrlbusl untuk mengangsur retrlbusl tsrutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dlpertanggung jawabkan.
- (3) Tata cara pembayaran retrtbusl sebagainana dinaksud pada ayat (2) pasal lnl ditetapkan oleh Bupatl.
- ( 4) Bupatl at.au pejabat yang dltunJuk dapat menglzlnkan waJlb Retribusl untuk menunda pembayaran Retrlbusl sampal batas waktu yang dltentukan dengan alasan yang dapat dlpertanggung jawabkan.
- (1) Pembayaran Retrlbusl Daerah dllakukan di Kas Daerah atau dltempat lain yang dltunjuk sesual waktu yang dltentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD Jabatan dan SKRD tambahan.
- (2) Dalam hal pembayaran dllakukan dltempat lain yang dltunjuk, maka hasU retrlbusl daerah harus disetorkan ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1x 24 Jam atau dalam waktu yang dltentukan oleh Bupatl.
- (3) Apablla pembayaran Rertbusl dllakukan setslah lewat waktu yang dltentukan sebagalmana dlmaksud ayat (1) pasal lnl, maka dlkenakan admlnlstrasl berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) dengan menertlbkan STRD.
Apablla
- (2) Dalam hal SPTRD tldak dlpenuhl oleh wajlb Retribusl sebagalmana mestilya, maka diterbltkan SKRD sec.ara Jabatan.
- (3) Bentuk dan Isl SKRD sebagainana dinaksud ayat (1) ditetapkan oleh Bupatl.
BABXD CARA PENAGIHAN
BAB XI - CARA PEMBAYARAN
Pasal 17
- (1) Pelalcsanaan penaglhan Retribusl dlkeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak Jatuh tempo pembayaran dengan mengeluarkan surat bayar/penyetoran atau surat lalnnya yang sejenls sebagal awal tlndakan pelalcsanaan.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) harl setelah 1anggal surat teguran pemgatan / surat laln yang sejenls Wajlb Retrtbusl harus melunasl Retribusl terutang.
- (3) Surat teguran I Penyetoran atau surat lalnnya sebagalmana dlmasud pada ayat (1) pasal lnl dlkeluarkan oleh pejabat yang dltunjuk.
KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMB!BASAN
BAB XDI - KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMB!BASAN
Pasal 18
- (1) Wajlb retrlbusl dapat mengajulcan pennohonan, pembetulan, SKRD dan SKRD yang penerbltannya terdapat kesalahan tulls, kesalahan hltung dan at.as kekellruan dalam penetapan Peraturan Penmdang-undangan retrlbusl daerah.
- (2) Wajlb Retribusl dapat mengajukan pennohonan, pengurangan at.au penghapusan sanlcsl admlnlstrasl berupa bunga dan kenallcan Retrtbusl terutang dalam hal sanlcsl tersebut dlkenakan karena kekhllapan waJlb Retrlbusl atau bulcan kesalahannya.
- (3) Wajlb Retrlbusl dapat mengajukan pennohonan berupa pengurangan a1au pembatalan kete1apan Retribusl yang tldak benar.
- (4) Permohonan, Pembetulan sebagainana dlmalcsud ayat (1) pasal lnl, pengurangan keta1apan, penghapusan a1au pengurangan sanlcsl dlmalcsud ayat (2) pasal lnl dan pembatalan sebagalmana dlmalcsud ayat (3) harus dlsampalkan secara terulls oleh Wajlb Retribusl kepada Bupatl atau pejabat yang dltunjuk paling lambat 30 (tlga puluh) harl sejak tanggal dlterinanya SKRD atau STRD dengan memberlkan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung pennohonannya.
5. ( 5) Keputusan atas pennohonan sebagalmana dlmalcsud ayat (2) pasal Int dtkeluarlcan oleh Bupatl a1au pejabat yang dltunjuk paHng lama 3 (tlga) bulan sejak surat permohonan dlterlma.
- (6) Apablla setelah 3 (tlga) bulan sebagainana dtmalcsud ayat (5) pasal lnl Bupatt atau pejabat yang dltunjuk tldak memberlkan keputusan, malca pennohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan admlnlstrasf dan pembetulan dlanggap dapat dlkabulkan.
BAB XIV - KEBERATAN
Pasal 19
- (1) Wajlb Retribust dapat mengajulcan keberatan hanya kepada Bupatl atau Pejabat yang dtunjuk at.as SKRD a1au Dokumen laln yang dlpersamakan.
- (2) Kadaluwarsa Penagihan Retrlbusl sebagainana dlmalcsud ayat (1) pasal lnl tertangguh apabila :
- a. Dlterbitkan suatu teguran;
- b. Ada pengakuan utang Retrlbusl dan wajib Retrlbusl balk langsung maupun tldak langsung.
Kadaluwarsa
..
- (1) Hak un1llk penaglhan Retribusi, Kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tlga) tahun terhltung sejak saat terutangnya Retrlbusi, kecuali apablla wajib Retrlbusl melakukan tlndak pldana dibldang Retrlbusl Daerah.
Pasal22
- (1) Atas k.elebhan pembayaran Retrtbusl, Wajlb Retrlbusl dapat mengajukan pennohonan pengemballan kepada Bupatl.
- (2) Bupati dalam Jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak dlterlmanya penrohonan k.eleblhan pembayaran Retrlbusl sebagalmana dlmaksud ayat(l) pasal lni harus memberikan k.eputusan.
- (3) Jangka waktu sebagalmana dlmaksud ayat (2) pasal lnl setelah dllaporlcan dan Bupatl tidak memberlkan suatu lceputusan, pennohonan pengemballan pembayaran retrlbusl dlanggap dlkabulkan, SKRDLB harus dlterbltkan dalam jangka waktu paling lama satu bulan.
- ( 4) Wajlb Retrlbusl yang mempunyal utang Retrlbusl lalnnya, maka kelebhan pembayaran retrlbusi sebagalmana dlmaksud ayat (1) pasal ill langsung dlperhltungkan un1llk melunasl terleblh dahulu utang retrlbusl tersebut.
- ( 5) Penambahan lceleblhan pembayaran Retrlbusl dllakukan setelah jangka waktu 2 ( dua) bulan atas lceterlambatan pembayaran k.elebhan pembayaran.
PENGEMBAUAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
- ( 1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 ( enam) bulan sejak tanggal surat lceberatan dlterima harus memberikan lceputusan atas k.eberatan yang dlajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas lceberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebaglan, menolak, atau menambah besamya retrlbusl yang terutang.
- (3) Apablla jangka waktu sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupatl tldak memberikan sua111 k.eputusan, lceberatan yang diajukan tersebut dlanggap dikabulkan.
BAB XV - PENGEMBAUAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 20
## Pasal20
BAB XIV - KEBERATAN
Pasal 22
- (1) Atas k.elebhan pembayaran Retrtbusl, Wajlb Retrlbusl dapat mengajukan pennohonan pengemballan kepada Bupatl.
- (2) Bupati dalam Jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak dlterlmanya penrohonan k.eleblhan pembayaran Retrlbusl sebagalmana dlmaksud ayat(l) pasal lni harus memberikan k.eputusan.
- (3) Jangka waktu sebagalmana dlmaksud ayat (2) pasal lnl setelah dllaporlcan dan Bupatl tidak memberlkan suatu lceputusan, pennohonan pengemballan pembayaran retrlbusl dlanggap dlkabulkan, SKRDLB harus dlterbltkan dalam jangka waktu paling lama satu bulan.
- ( 4) Wajlb Retrlbusl yang mempunyal utang Retrlbusl lalnnya, maka kelebhan pembayaran retrlbusi sebagalmana dlmaksud ayat (1) pasal ill langsung dlperhltungkan un1llk melunasl terleblh dahulu utang retrlbusl tersebut.
- ( 5) Penambahan lceleblhan pembayaran Retrlbusl dllakukan setelah jangka waktu 2 ( dua) bulan atas lceterlambatan pembayaran k.elebhan pembayaran.
PENGEMBAUAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
- ( 1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 ( enam) bulan sejak tanggal surat lceberatan dlterima harus memberikan lceputusan atas k.eberatan yang dlajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas lceberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebaglan, menolak, atau menambah besamya retrlbusl yang terutang.
- (3) Apablla jangka waktu sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupatl tldak memberikan sua111 k.eputusan, lceberatan yang diajukan tersebut dlanggap dikabulkan.
Pasal20
- (2) Keberatan harus dlajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD dlterbltkan kecuali apabila wajib retrlbusl dapat menunjukan bahwa jangka waktu ltu tidak dapat dlpenuhl karena keadaan dHuar lcekuasaannya.
- (3) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajlban membayar retrlbusl dan pelalcsanaan penaglhan retrlbusl.
BAB XVII - PENYIDIKAN
Pasal 23
- (1) Pejabat Pegawal Negerl Slpll tertentu dlllngkungan Pemerintah Daerah dlberi wewenang khusus sebagai Penyldik untuk melakukan penyldlkan tJndak pidana dlbidang Retrlbusl Daerah sebagalmana dlan malcsud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tent.ang Hukum Acara Pldana
- (2) Wewenang penyidlkan sebagainana dinaksud pada ayat (1) pasal lnl adalah:
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan menelltl keterangan at.au laporan berkenaan dengan tindak pidana dlbidang retrlbusl daerah agar keterangan at.au laporan tersebut menjadl lengkap dan jelas.
- b. Menelltl, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenal orang prlbadl atau badan tent.ang kebenaran perbuatan yang dllakukan sehubungan dengan tlndak pidana dlbidang retrlbusl daerah tersebut.
- c. Memlnt.a keterangan dan barang buktl dart orang prlbadl at.au badan sehubungan dengan tildak pidana Retrlbusl Daerah.
- d. Memerilcsa buku-buku, catatan-cat.atari dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tlndak pldana Retrtbusl Daerah.
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang buktl pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyltaan terhadap barang bukti tersebut.
- f. Memlnta bantuan tenaga ahll dalam rangka pelalcsanaan tugas penyldlkan tlndak pldana dlbldang Retribusl Daerah.
- g. Menyuruh berhentl atau melarang seseorang menlnggalkan ruangan at.au tempat pada saat pemerilcsaan sedang berlangsung dan memeriksa ldentltas orang atau dokumen yang dlbawa sebagainana dlmalcsud pada huruf e.
- h. Memotret seseorang yang berkaltan dengan tlndak pidana dlbldang retrlbusl daerah.
- I. Memanggll orang un11Jk didengarkan keterangannya dan dlperlksa sebagal tersangka at.au saksl.
- j. Menghentlkan penyldlkan.
- k. Melakukan tlndakan lain yang perlu un11Jk kelancaran penyldlkan tlndak pldana dlbldang retrlbusl daerah menurut hukum yang dapat dlpertanggung jawabkan.
- (2) Penyldlk sebagainana dinaksud ayat (1) memberltahukan dlmulalnya penyidlkan dan menyampalkan hasH penyldlkannya kepada penuntut umum sesual dengan ketentl.lan yang dlatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tent.ang Hukum Acara Pldana.
BAB XVID ..•...••...
BABXVID KETENTUAN PIDANA
BAB XVII - PENYIDIKAN
Pasal 24
- (1) Wajlb Retribusl yang tldak melaksanakan kewajlbannya sehlngga meruglkan keuangan Daerah dlancam pldana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan at.au denda paling banyak 4 ( empat) kall jumlah retrtbusi terut.ang.
- (2) Tindak pldana yang dlmalcsud pada ayat (1) pasal lnl adalah Pelanggaran.
BABXIX
KETENTIJAN PENUlUP
BAB XVII - PENYIDIKAN
Pasal 25
Hal--hal yang belum cukup dlatur dalam Pera1l.lran Daerah lnl, sepanjang mengenal t.ehnls pelaksanaannya akan dlawr lebl'I lanjut dengan Keputusan Bupatl.
Pasal 82
- b. bahwa ## BAB I
KETENTUAN UMUM
Dalam Peraturan Daerah inl yang dinalcsud dengan:
- a. Daerah adalah Kabupaten Tebo.
- b. Pernerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutlf Daerah.
- c. Bupatl adalah Bupati Tebo.
- d. Wakil Bupatl adalah wakil Bupatl Tebo.
- e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupa1en Tebo sebagal Badan Legislatif Daerah.
- f. Dlnas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tebo.
- g. Dlnas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tebo.
- h. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Tebo.
- I. Retrlbusl Daerah yang selanjutnya dlsebut Retribusl adalah pungut.an Daerah yang pembayaran atas Jasa atau pemberian lzin tertentu yang khusus dlsedlakan atau dlberikan Pernerintah Daerah untuk kepentingan orang prlbadl atau Badan.
- j. Jasa adalah kegiatan Pernerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasllltas atau kemanfaatan umum serta dapat dlnlkmati oleh orang prl&gt;adl atau badan.
- k. Jasa Usaha adalah Jasa yang dlsediakan oleh Pememtah Daerah dengan menganut prlnslp Komersial karena pada dasamya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
- I. Retrlbusl Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pungutan daerah atas pelayanan pemakalan kekayaan daerah antara lain pemakaian bahan dan bangunan, pemakalan kendaraan/alat berat miHk daerah.
Wajlb Retribusi
.
- m. Wajib Retrlbusl adalah orang Prtbadl atau badan yang menurut Peraturan Perundangundangan retrlbusl dlwajibkan untuk melakukan pembayaran retrlbusi, termasuk pemungutan atau pemotong retrlbusl.
- n. Masa Retrlbusl adalah Jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagl wajlb Retrlbusl untuk memanfaatkan jasa dan perlzinan tertentu dari Pemerlntah Daerah yang terutang.
- o. Surat Setoran Retrlbusl Daerah, yang selanjutnya dlsebut s.5RD adalah SUrat yang dlgunakan oleh wajlb retrlbusl untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retrlbusl yang terutang ke kas Daerah atau ketempat lain yang dttetapkan oleh Bupatl.
- p. Surat Ketetapan Retrlbusl Daerah untuk selanjutnya dapat dlslngkat SKRD adalah SUrat Ketet.apan yang menentukan besamya Retribusl yang terutang.
- q. Surat Ketetapan Retrlbusl Daerah Lebll Bayar untuk selanjutnya dlslngkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebl'lan pembayaran retrlbusl karena jumlah kredlt retribusl lebti besar darl pada retrlbusl yang terutang atau tldak seharusnya terutang.
- r. Surat taglhan Retribusl Daerah Leblh Bayar untuk selanjutnya dapat dlslngkat STRDLB adalah surat untuk melakukan taglhan .retrtbusl dan atau sanlcsl admlnlstrasl berupa bunga dan atau denda.
- s. Pemeriksaan adalah serangkalan keglatan menr.arl, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangannya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajlban retrlbusl
- (1) Dengan nama Retrlbusl Pernakalan Kekayaan Oaerah dlpungut Retrlbusl Jasa Usaha atas pelayanan Pemakalan Kekayaan Daerah.
- (2) Objek retrlbusl adalah pelayanan yang dlsedlakan atau dlberikan Pemerlntah Daerah antara lain berupa pemakalan tanah dan bangunan, pernakalan ruangan untuk pest.a, pemakalan kendaraan/alat-alat berat mlllk daerah dan lalnnya.
- (3) Wajlb Retribusl Pemakalan Kekayaan Daerah adalah orang pribadl atau badan yang menggunakan fasllitas sebagaimana dlmalcsud ayat (2) pasal lnl.
4. ( 4) WaJlb retrlbusl pemakalan kekayaan daerah adalah subjek retrlbusl sebagalmana dinalcsud ayat (1) pasal lnl.
Retrlbusi Pemakalan Kekayaan Daerah dlgolongkan retrlbusi Jasa usaha.
BAB
BAB"l'V
CARA MENGUKUR 11NGKAT PENGGUNAAN JASA
llngkat penggunaan Jasa pemakalan kekayaan daerah sebagainana dlmaksud pada pasal 2 dlukur
Penet.apan Tarlf retrlbusl akan dltentukan leblh lanjut dengan Keputusan Bupati.
WILAYAH PEMUNGUTAN
Retrlbusl yang terutang dlpungut dlwtlayah Kabupaten Tebo.
BAB
VII ••••••••••••••••••••••
BABVII TATA CARA PEMUNGUTAN
- (1) Penetapan Retribusl dldasarkan SPTRD dengan rnenerbltkan SKRD.
Dalam hal...
.
BABX
CARA PENETAPAN
- ( 1) Masa Retrlbusl adalah Jangka waldlJ yang merupalcan batas waktu bagl wajib retrlbusl untuk memanfaatkan jasa t.ertenw dart Pememtah Daerah.
- (2) Retrlbusl terutang terjadl pada saat dlterbltkannya surat taghan retrlbusl.
- (3) Surat Pemberltahuan terutang saat dlterbitkannya surat Ketetapan Retrlbusi yang terutang.
MASA RETRIBUSI, SAAT RETRIBUSI TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN TERUTANG
- (2) Para Pemegang Izln pemakalan kekayaan mHlk Daerah dllarang:
- a. Merubah, menambah dan atau merubah bentuk kelcayaan daerah kecuall dengan lzln Bupatl.
- b. Menjual bellkan dan memildah tangankan hak pakal kelcayaan daerah tanpa lzln bupatl.
- (1) Para pemakal kekayaan Daerah dlwajlbkan :
- a. MemeNhara k.eselamatan, Keberslhan, keraplan, keamanan kelcayaan daerah sesual dengan ketenwan yang berlaku.
- b. memenuhl kewajlban membayar Retrlbusl Pemakalan Kekayaan Daerah sesuat dengan Keten11Jan yang berlaku.
- c. Menggantl keruglan atas keruglan Kelcayaan MIHk Daerah.
BABVID KEWAJIBAN DAN LARANGAN
- (1) Pemungutan Retrlbusl tidak dapat dlborongkan
- (2) Retrlbusl dlpungut dengan menggunakan Surat ketetapan Retrlbusl Daerah atau dokumen lain yang dlpersamakan.
- (3) Tata cara Pelaksanaan Pemungutan Retrlbusl Pemalcalan Kekayaan Daerah dltetapkan oleh Bupatl berpedoman kepada Keputusan Menterl Dalam Negerl.
II~ )(11 •••••••••••••••••
- (1) Pembayaran Retrtbusl sebagalmana dinaksud Pasal 6 dlberlkan Tanda Buktl Pembayaran.
- (2) Setlap pembayaran dk:atat dalam buku penerinaan pembayaran.
- ( 4) Bentuk, Isl, kwalltas, ukuran buku dan tanda buktl pembayaran dltentukan oleh Bupatl.
- (1) Pembayaran Retrtbusl harus dllakukan sec.ara tunaVlunas.
- (2) Bupatl at.au Pejabat yang dltunjuk dapat memberi lztn kepada wajlb Retrlbusl untuk mengangsur retrlbusl tsrutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dlpertanggung jawabkan.
- (3) Tata cara pembayaran retrtbusl sebagainana dinaksud pada ayat (2) pasal lnl ditetapkan oleh Bupatl.
- ( 4) Bupatl at.au pejabat yang dltunJuk dapat menglzlnkan waJlb Retribusl untuk menunda pembayaran Retrlbusl sampal batas waktu yang dltentukan dengan alasan yang dapat dlpertanggung jawabkan.
- (1) Pembayaran Retrlbusl Daerah dllakukan di Kas Daerah atau dltempat lain yang dltunjuk sesual waktu yang dltentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD Jabatan dan SKRD tambahan.
- (2) Dalam hal pembayaran dllakukan dltempat lain yang dltunjuk, maka hasU retrlbusl daerah harus disetorkan ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1x 24 Jam atau dalam waktu yang dltentukan oleh Bupatl.
- (3) Apablla pembayaran Rertbusl dllakukan setslah lewat waktu yang dltentukan sebagalmana dlmaksud ayat (1) pasal lnl, maka dlkenakan admlnlstrasl berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) dengan menertlbkan STRD.
Apablla
- (2) Dalam hal SPTRD tldak dlpenuhl oleh wajlb Retribusl sebagalmana mestilya, maka diterbltkan SKRD sec.ara Jabatan.
- (3) Bentuk dan Isl SKRD sebagainana dinaksud ayat (1) ditetapkan oleh Bupatl.
BABXD CARA PENAGIHAN
- (1) Pelalcsanaan penaglhan Retribusl dlkeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak Jatuh tempo pembayaran dengan mengeluarkan surat bayar/penyetoran atau surat lalnnya yang sejenls sebagal awal tlndakan pelalcsanaan.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) harl setelah 1anggal surat teguran pemgatan / surat laln yang sejenls Wajlb Retrtbusl harus melunasl Retribusl terutang.
- (3) Surat teguran I Penyetoran atau surat lalnnya sebagalmana dlmasud pada ayat (1) pasal lnl dlkeluarkan oleh pejabat yang dltunjuk.
KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMB!BASAN
- (1) Wajlb retrlbusl dapat mengajulcan pennohonan, pembetulan, SKRD dan SKRD yang penerbltannya terdapat kesalahan tulls, kesalahan hltung dan at.as kekellruan dalam penetapan Peraturan Penmdang-undangan retrlbusl daerah.
- (2) Wajlb Retribusl dapat mengajukan pennohonan, pengurangan at.au penghapusan sanlcsl admlnlstrasl berupa bunga dan kenallcan Retrtbusl terutang dalam hal sanlcsl tersebut dlkenakan karena kekhllapan waJlb Retrlbusl atau bulcan kesalahannya.
- (3) Wajlb Retrlbusl dapat mengajukan pennohonan berupa pengurangan a1au pembatalan kete1apan Retribusl yang tldak benar.
- (4) Permohonan, Pembetulan sebagainana dlmalcsud ayat (1) pasal lnl, pengurangan keta1apan, penghapusan a1au pengurangan sanlcsl dlmalcsud ayat (2) pasal lnl dan pembatalan sebagalmana dlmalcsud ayat (3) harus dlsampalkan secara terulls oleh Wajlb Retribusl kepada Bupatl atau pejabat yang dltunjuk paling lambat 30 (tlga puluh) harl sejak tanggal dlterinanya SKRD atau STRD dengan memberlkan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung pennohonannya.
5. ( 5) Keputusan atas pennohonan sebagalmana dlmalcsud ayat (2) pasal Int dtkeluarlcan oleh Bupatl a1au pejabat yang dltunjuk paHng lama 3 (tlga) bulan sejak surat permohonan dlterlma.
- (6) Apablla setelah 3 (tlga) bulan sebagainana dtmalcsud ayat (5) pasal lnl Bupatt atau pejabat yang dltunjuk tldak memberlkan keputusan, malca pennohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan admlnlstrasf dan pembetulan dlanggap dapat dlkabulkan.
- (1) Wajlb Retribust dapat mengajulcan keberatan hanya kepada Bupatl atau Pejabat yang dtunjuk at.as SKRD a1au Dokumen laln yang dlpersamakan.
- (2) Kadaluwarsa Penagihan Retrlbusl sebagainana dlmalcsud ayat (1) pasal lnl tertangguh apabila :
- a. Dlterbitkan suatu teguran;
- b. Ada pengakuan utang Retrlbusl dan wajib Retrlbusl balk langsung maupun tldak langsung.
Kadaluwarsa
..
- (1) Hak un1llk penaglhan Retribusi, Kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tlga) tahun terhltung sejak saat terutangnya Retrlbusi, kecuali apablla wajib Retrlbusl melakukan tlndak pldana dibldang Retrlbusl Daerah.
Pasal22
- (1) Atas k.elebhan pembayaran Retrtbusl, Wajlb Retrlbusl dapat mengajukan pennohonan pengemballan kepada Bupatl.
- (2) Bupati dalam Jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak dlterlmanya penrohonan k.eleblhan pembayaran Retrlbusl sebagalmana dlmaksud ayat(l) pasal lni harus memberikan k.eputusan.
- (3) Jangka waktu sebagalmana dlmaksud ayat (2) pasal lnl setelah dllaporlcan dan Bupatl tidak memberlkan suatu lceputusan, pennohonan pengemballan pembayaran retrlbusl dlanggap dlkabulkan, SKRDLB harus dlterbltkan dalam jangka waktu paling lama satu bulan.
- ( 4) Wajlb Retrlbusl yang mempunyal utang Retrlbusl lalnnya, maka kelebhan pembayaran retrlbusi sebagalmana dlmaksud ayat (1) pasal ill langsung dlperhltungkan un1llk melunasl terleblh dahulu utang retrlbusl tersebut.
- ( 5) Penambahan lceleblhan pembayaran Retrlbusl dllakukan setelah jangka waktu 2 ( dua) bulan atas lceterlambatan pembayaran k.elebhan pembayaran.
PENGEMBAUAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
- ( 1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 ( enam) bulan sejak tanggal surat lceberatan dlterima harus memberikan lceputusan atas k.eberatan yang dlajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas lceberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebaglan, menolak, atau menambah besamya retrlbusl yang terutang.
- (3) Apablla jangka waktu sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupatl tldak memberikan sua111 k.eputusan, lceberatan yang diajukan tersebut dlanggap dikabulkan.
Pasal20
- (2) Keberatan harus dlajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD dlterbltkan kecuali apabila wajib retrlbusl dapat menunjukan bahwa jangka waktu ltu tidak dapat dlpenuhl karena keadaan dHuar lcekuasaannya.
- (3) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajlban membayar retrlbusl dan pelalcsanaan penaglhan retrlbusl.
- (1) Pejabat Pegawal Negerl Slpll tertentu dlllngkungan Pemerintah Daerah dlberi wewenang khusus sebagai Penyldik untuk melakukan penyldlkan tJndak pidana dlbidang Retrlbusl Daerah sebagalmana dlan malcsud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tent.ang Hukum Acara Pldana
- (2) Wewenang penyidlkan sebagainana dinaksud pada ayat (1) pasal lnl adalah:
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan menelltl keterangan at.au laporan berkenaan dengan tindak pidana dlbidang retrlbusl daerah agar keterangan at.au laporan tersebut menjadl lengkap dan jelas.
- b. Menelltl, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenal orang prlbadl atau badan tent.ang kebenaran perbuatan yang dllakukan sehubungan dengan tlndak pidana dlbidang retrlbusl daerah tersebut.
- c. Memlnt.a keterangan dan barang buktl dart orang prlbadl at.au badan sehubungan dengan tildak pidana Retrlbusl Daerah.
- d. Memerilcsa buku-buku, catatan-cat.atari dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tlndak pldana Retrtbusl Daerah.
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang buktl pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyltaan terhadap barang bukti tersebut.
- f. Memlnta bantuan tenaga ahll dalam rangka pelalcsanaan tugas penyldlkan tlndak pldana dlbldang Retribusl Daerah.
- g. Menyuruh berhentl atau melarang seseorang menlnggalkan ruangan at.au tempat pada saat pemerilcsaan sedang berlangsung dan memeriksa ldentltas orang atau dokumen yang dlbawa sebagainana dlmalcsud pada huruf e.
- h. Memotret seseorang yang berkaltan dengan tlndak pidana dlbldang retrlbusl daerah.
- I. Memanggll orang un11Jk didengarkan keterangannya dan dlperlksa sebagal tersangka at.au saksl.
- j. Menghentlkan penyldlkan.
- k. Melakukan tlndakan lain yang perlu un11Jk kelancaran penyldlkan tlndak pldana dlbldang retrlbusl daerah menurut hukum yang dapat dlpertanggung jawabkan.
- (2) Penyldlk sebagainana dinaksud ayat (1) memberltahukan dlmulalnya penyidlkan dan menyampalkan hasH penyldlkannya kepada penuntut umum sesual dengan ketentl.lan yang dlatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tent.ang Hukum Acara Pldana.
BAB XVID ..•...••...
BABXVID KETENTUAN PIDANA
- (1) Wajlb Retribusl yang tldak melaksanakan kewajlbannya sehlngga meruglkan keuangan Daerah dlancam pldana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan at.au denda paling banyak 4 ( empat) kall jumlah retrtbusi terut.ang.
- (2) Tindak pldana yang dlmalcsud pada ayat (1) pasal lnl adalah Pelanggaran.
BABXIX
KETENTIJAN PENUlUP
Hal--hal yang belum cukup dlatur dalam Pera1l.lran Daerah lnl, sepanjang mengenal t.ehnls pelaksanaannya akan dlawr lebl'I lanjut dengan Keputusan Bupatl.
Peraturan Daerah lni mulal berlaku pada t.anggal dlundangkan.
Agar setlap orang menget.ahulnya, memerttahkan pengundangan Peraturan Daerah lnl dengan penempat.annya dalarn L.embaran Daerah Kabupaten Tebo.
Dlt.et.apkan di Muara Tebo pada tanggal 18 Nopember 2002
,
Dlundangkan di Muara Tebo pada tanggal
21
N
ber
2002
SEKRETARIS DAERAH PATEN TEBO,
H.DARKUTNI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2002 NOMOR 7