PERATURAN BUPATI BANTUL Nomor 07 Tahun 2011 tentang PEDOMAN UMUM ALOKASI DAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA KABUPATEN BANTUL BUPATI BANTUL, - a. bahwa sesuai dengan ketentuan (berlaku 18 Januari 2011)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat :
BUPATI BANTUL
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 07 TAHUN 2011
TENTANG
PEDOMAN UMUM ALOKASI DAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA KABUPATEN BANTUL
BUPATI BANTUL,
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Desa, pedoman pengelolaan ADD diatur lebih lanjut oleh Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Pedoman Umum Alokasi dan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Bantul;
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
Menetapkan :
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaporan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Pemerintahan Desa;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Desa;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2009 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa;
M E M U T U S K A N
PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG PEDOMAN UMUM ALOKASI DAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA KABUPATEN BANTUL
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
2. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul.
3. Camat adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, ## BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Alokasi Dana Desa adalah Dana APBD Kabupaten Bantul yang dialokasikan kepada Pemerintah Desa untuk menyelenggarakan Otonomi Desa agar tumbuh dan berkembang ## BAB III
PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN ADD
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
- (1) Pengelolaan Alokasi Dana Desa merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa.
- (2) ADD merupakan penerimaan Desa yang harus dikelola dan dipertanggungjawabkan melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai penerimaan sumbangan dan bantuan dari Pemerintah Kabupaten.
- (3) ADD harus dikelola secara transparan, akuntabel, efektif, efisien dan ekonomis.
- (4) Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.
PENENTUAN BESARNYA ADD
BAB IV - PENENTUAN BESARNYA ADD
Pasal 4
- (1) Penentuan besarnya penerimaan ADD untuk setiap desa
BAB IV - PENENTUAN BESARNYA ADD
Pasal 5
- (1) Besarnya ADDP ditentukan oleh angka bobot masing-masing variabel, yang ## BAB V
INSTITUSI PENGELOLA ADD
BAB IV - PENENTUAN BESARNYA ADD
Pasal 6
- (1) Tim Fasilitasi ADD tingkat Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang terdiri dari instansi terkait Kabupaten dengan tugas pokok dan fungsi serta tanggung jawab sebagai berikut:
- a. menentukan besarnya ADD yang diterima ## BAB VI
MEKANISME PENYALURAN
BAB IV - PENENTUAN BESARNYA ADD
Pasal 7
- (1) Alokasi Dana Desa dalam APBD dianggarkan pada Bagian Pemerintahan Desa.
- (2) Penyaluran dana ADD dilakukan secara bertahap.
- (3) Mekanisme peyaluran dana ADD dari kas umum daerah ke rekening pemerintah desa di PD. BPR Bank Bantul sebagai berikut:
- a. Lurah Desa mengajukan surat permohonan penyaluran dana ADD kepada Bupati cq. Kepala Bagian Pemerintahan Desa melalui Camat dengan tembusan BPD dengan melampirkan :
- 1) Rencana Penggunaan Dana (RPD);
- 2) Surat persetujuan/rekomendasi Camat bahwa permohonan telah dilakukan verifikasi/penelitian kesesuaian pengajuan ADD dengan APBDesa dan telah dilakukan verifikasi/penelitian terhadap SPJ tahap sebelumnya;
- 3) Rekapitulasi SPJ, model bend. 25;
- 4) Untuk permohonan tahap I dilampiri Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) dengan mendasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa); Peraturan Desa tentang Pengelolaan Tanah Kas Desa; Peraturan Desa tentang Pungutan Desa atau Peraturan Desa tentang Sumber Pendapatan Asli Desa; Peraturan Desa tentang APBDes untuk tahun yang bersangkutan;dan
- 5) Untuk permohonan penyaluran tahap II dilampiri Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) tahun sebelumnya.
- b. Kepala Bagian Pemerintahan Desa mengajukan permohonan penyaluran dana kepada Bupati cq. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) untuk ditransfer ke rekening Pemerintah Desa di PD. BPR Bank Bantul.
BAB IV - PENENTUAN BESARNYA ADD
Pasal 8
PENCAIRAN Bagian Kedua
- (1) Pencairan ADD untuk masing-masing desa dilaksanakan setelah adanya rekomendasi tertulis dari Kepala Bagian Pemerintahan Desa atas nama Bupati, setelah persyaratan permohonan penyaluran ADD dari Lurah Desa lengkap;
- (2) Pencairan dana di bank dilakukan oleh Bendahara desa dengan bukti diri dan surat kuasa bermeterai Rp. 6.000,- dari lurah;
- (3) Pencairan dana dilaksanakan dalam 4 (empat) tahap, sebagai berikut:
- a. Tahap I sebesar 30% (tiga puluh persen) pada Triwulan I;
- b. Tahap II sebesar 30% (tiga puluh persen) pada Triwulan II;
- c. Tahap III sebesar 30% (tiga puluh persen) pada Triwulan III;dan
- d. Tahap IV sebesar 10% (sepuluh persen) pada Triwulan IV.
- (4) Pencairan dana pada tahap IV selambat-lambatnya tanggal 15 Desember, dan apabila terdapat sisa anggaran yang tidak dicairkan akan diperhitungkan sebagai pengurang dalam alokasi ADD tahun berikutnya.
KETENTUAN PENGGUNAAN DANA
BAB VII - KETENTUAN PENGGUNAAN DANA
Pasal 9
- (1) Penggunaan Alokasi Dana Desa harus sesuai dengan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa), dan telah tertuang dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
- (2) Prosentase penggunaaan ADD
BAB VII - KETENTUAN PENGGUNAAN DANA
Pasal 10
- (1) Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a sebesar 30% (tiga puluh persen) dari ADD diatur secara proporsional oleh Pemerintah Desa dan BPD, sebagai berikut :
- a. Belanja aparatur, antara lain :
- 1) Honor kegiatan;dan
- 2) Lembur kegiatan.
- b. Operasional pemerintah desa, antara lain :
- 1) BBM;
- 2) SPPD;
- 3) Alat tulis kantor, meterai/benda pos lainnya;
- 4) Sarana kerja (meja, kursi, almari dll);
- 5) Komputer;
- 6) Mesin ketik;dan
- 7) Pemeliharaan/Perawatan kantor desa.
- c. biaya operasional BPD.
- (2) Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari ADD diatur secara proporsional untuk :
- a. 1) Biaya Pemberdayaan/Pelatihan Lembaga Kemasyarakatan Desa yang meliputi :
- a) LPMD;
- b) PKK;
- c) RT;
- d) Karang Taruna dan/atau Organisasi Kepemudaan;dan
- e) dan Lembaga lainnya.
- 2) Besaran alokasi dana untuk lembaga kemasyarakatan desa ditentukan dengan
BAB VII - KETENTUAN PENGGUNAAN DANA
Pasal 11
Dana ADD tidak boleh dipergunakan untuk :
- a. Membangun Balai Desa/Kantor Desa atau prasarana fisik lain dalam skala besar;dan
- b. Membiayai program/kegiatan yang sudah dibiayai oleh Dinas/Instansi pemerintah atau pihak lain.
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN ADD
BAB VIII - PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN ADD
Pasal 12
- (1) Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APBDesa.
Jenis Laporan :
- a. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa dibuat setiap bulannya dengan buktibukti pengeluaran sah dan bukti atas penyetoran PPN dan PPH ke Kas Negara;
- b. Laporan Berkala, yaitu: Laporan mengenai pelaksanaan penggunaan dana ADD dibuat secara rutin setiap bulannya. Adapun yang dimuat dalam laporan ini adalah realisasi penerimaan ADD, dan realisasi belanja ADD;dan
- c. Laporan akhir penggunaan ADD, mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, permasalahan yang dihadapi, dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan ADD. Laporan dibuat pada akhir tahun anggaran yang bersangkutan.
Mekanisme Pelaporan :
- a. Penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan melalui jalur struktural yaitu dari Tim Pelaksana Tingkat Desa dan diketahui Lurah Desa ke Tim Pendamping Tingkat Kecamatan secara berkala dilaksanakan setiap sebulan sekali;
- b. Tim Pendamping Tingkat Kecamatan membuat laporan/rekapan dari seluruh laporan tingkat desa di lampiri rekapitulasi spj model bend 25, secara berkala dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan sekali pada saat mengajukan pencairan anggaran ADD kepada Bupati cq. Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten;
- c. Tim Pelaksana Tingkat Desa menyampaikan Laporan akhir penggunaan ADD kepada Camat paling lambat 1 bulan setelah tutup tahun anggaran;dan
- d. Camat menyampaikan Laporan Akhir Penggunaan ADD kepada Bupati cq. Kabag Pemerintahan Desa Setda Kab. Bantul paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah diterimanya laporan akhir dari Tim Pelaksana Tingkat Desa.
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
BAB IX - PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 13
- (1) Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi ADD Kabupaten Bantul dan Tim Pendamping Tingkat Kecamatan.
- (2) Dalam rangka pengendalian dan evaluasi Tim Pendamping Tingkat Kecamatan wajib menyelenggarakan rapat koordinasi pelaksanaan kegiatan ADD tingkat kecamatan minimal 1 kali dalam setiap triwulan.
- (3) Penyimpangan dan penyalahgunaan ADD diselesaikan secara berjenjang.
- (4) Pengawasan dilakukan dengan indikator keberhasilan sebagai berikut :
- a. kegiatan yang didanai sesuai dengan APBDesa;
- b. rrealisasi (daya serap) keuangan sesuai target;
- c. meningkatnya penerima manfaat dari kelompok miskin;
- d. meningkatnya swadaya masyarakat;
- e. meningkatnya Pendapatan Asli Desa;dan
- f. mampu bersinergi dengan program-program pemerintah yang ada di desa.
BAB IX - PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 14
Pemeriksaan terhadap pengelolaan ADD beserta kegiatan pelaksanaannya dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Bantul.
TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI
BAB X - TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI
Pasal 15
- (1) Bendahara Desa bertanggung jawab atas pelaksanaan anggaran.
- (2) Apabila terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan anggaran karena pribadi menjadi tanggungjawab Bendahara Desa.
- (3) Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi diberlakukan terhadap Bendahara Desa baik langsung maupun tidak langsung yang merugikan desa.
- (4) Informasi mengenai adanya kekurangan/penyimpangan perbendaharaan yang mengakibatkan kerugian desa dapat diketahui dari beberapa sumber :
- a. hasil pemeriksaan aparat pengawasan daerah;
- b. hasil pengawasan dan pemeriksaan Lurah Desa;dan
- c. informasi dari BPD dan masyarakat.
- (5) Lurah Desa wajib memeriksa kebenaran laporan dan melakukan tindakan dalam rangka pengamanan maupun upaya pengembalian kerugian desa dengan bantuan aparat pengawasan daerah dan BPD.
- (6) Penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi dilakukan dengan upaya damai oleh bendahara desa dan/atau ahli waris baik sekaligus/tunai atau angsuran.
- (7) Apabila usaha untuk mendapatkan penggantian kerugian dengan upaya damai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak berhasil maka proses tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (8) Dalam hal penyimpangan yang disebabkan adanya kebijaksanaan Pemerintah Desa maka Lurah Desa wajib mempertanggungjawabkan kepada Bupati.
PENGHARGAAN DAN SANKSI
BAB XI - PENGHARGAAN DAN SANKSI
Pasal 16
- (1) Bagi desa yang dapat melaksanakan ADD dan dinyatakan dapat memenuhi indikator keberhasilan sesuai Pasal 13 ayat (4) huruf a dan huruf b akan diberikan penghargaan ## BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN
BAB XI - PENGHARGAAN DAN SANKSI
Pasal 17
Bagi desa yang belum dapat menyelesaikan pelaksanaan ADD tahun 2010 dan tahun sebelumnya diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan dengan dasar Peraturan Bupati Bantul Nomor 02B Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Alokasi dan Pelaksanaan Alokasi Desa Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 05A Tahun 2009.
KETENTUAN PENUTUP
BAB XIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Bantul Nomor 02B Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Alokasi dan Pelaksanaan Alokasi Desa Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 05A Tahun 2009 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB XIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19
Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Penetapan: Ditetapkan di Bantul pada tanggal 18 Januari 2011

Verifikasi: B U P A T I B A N T U L, ttd SRI SURYA WIDATI Dimuat dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul Nomor 07 Tahun 2011 Tanggal 18 Januari 2011

Penandatangan: ## SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL ttd ## GENDUT SUDARTO

Penandatangan: Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM Ttd ANDHY SOELYSTYO,S.H.,M.Hum Penata Tingkat I (III/d) NIP.196402191986031023