KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 22 Tahun 2016 tentang PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG PANITIA NASIONAL PENYELENGGARAAN ASIAN GAMES XVIII TAHUN 2018 (berlaku 13 Mei 2016)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja persiapan penyelenggaraan ASIAN GAMES XVIII Tahun diperlukan penyesuaian dalam Kepanitiaan Penyelenggaraan ASIAN GAMES XVIII Tahun 2018;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu untuk mengubah Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Panitia Nasional Penyelenggaraan ASIAN GAMES XVIII Tahun 2018;
Mengingat
- 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
6. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Panitia Nasional Penyelenggaraan ASIAN GAMES XVIII Tahun 2018;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG PANITIA NASIONAL PENYELENGGARAAN ASIAN GAMES XVIII TAHUN 2018.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Panitia Nasional Penyelenggaraan ASIAN GAMES XVIII Tahun 2018 diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
2. 3.
3. Anggota
Pasal 4
- A. Pengarah
1. Ketua
:
Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Ketua
:
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
3. Anggota...
- a. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
- b. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- c. Ketua Satuan Pelaksana Program Indonesia Emas; dan
- d. Sdr. Rudi Hartono.
B. Penanggungjawab
1. Ketua :
Menteri Pemuda dan Olahraga;
- 2.
- Anggota :
- a. Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- b. Gubernur Provinsi Sumatera Selatan;
- c. Gubernur Provinsi Jawa Barat; dan
- d. Gubernur Provinsi Banten.
C. Penyelenggara
1. Ketua
: Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia;
- 2.
Wakil Ketua I : Wakil Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia;
- 3.
Wakil Ketua II : Deputi Peningkatan Prestasi Olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- 4.
- Sekretaris
- Sekretaris Jenderal Komite Olimpiade Indonesia;
- 5.
- Anggota :
- a. Sdr. Taufiqurachman Ruki;
- b. Sdr. Erwin Aksa;
- c. Sdr. Emirsyah Satar;
Sdr. Arsjad Rasjid P.
Mangkuningrat;
- e. Sdr. Bayu Priawan Djokosoetono;
- f. Sdr. Richard Sam Bera; dan
- g. Sdr. Taufik Hidayat.
Pasal II
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Mei 2016 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd.

Verifikasi: ttd. JOKO WIDODO

Verifikasi: Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KABINET RI Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, ttd. Surat Indrijarso