PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor TAHUN Tahun 1993 tentang PEMERIKSAAN KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN (berlaku 17 September 1993)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah diatur ketentuan-ketentuan mengenai pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu mengatur ketentuan mengenai pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dengan Peraturan Pemerintah;
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480) jo. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1992 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Penangguhan Mulai berlakunya Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3494);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMERIKSAAN KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
1. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu;
2. Pemeriksaan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pemeriksa terhadap pengemudi dan kendaraan bermotor mengenai pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan serta pemenuhan kelengkapan persyaratan administratif;
3. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.
PEMERIKSAAN DAN RUANG LINGKUP PEMERIKSAAN
BAB II - PEMERIKSAAN DAN RUANG LINGKUP PEMERIKSAAN
Pasal 2
Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dilakukan oleh :
- a. Polisi Negara Republik Indonesia;
- b. Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kualifikasi tertentu di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.
BAB II - PEMERIKSAAN DAN RUANG LINGKUP PEMERIKSAAN
Pasal 3
Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan yang dilakukan oleh Polisi Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a, meliputi pemeriksaan persyaratan administratif pengemudi dan kendaraan, yang terdiri dari pemeriksaan :
- a. surat izin mengemudi;
- b. surat tanda nomor kendaraan bermotor;
- c. surat tanda coba kendaraan bermotor;
- d. tanda nomor kendaraan bermotor; dan
- e. tanda coba kendaraan bermotor.
BAB II - PEMERIKSAAN DAN RUANG LINGKUP PEMERIKSAAN
Pasal 4
- (1) Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan yang dilakukan oleh pemeriksa Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, meliputi pemeriksaan persyaratan teknis dan laik jalan, yang terdiri dari :
- a. pemeriksaan tanda bukti lulus uji, bagi kendaraan wajib uji;
- b. pemeriksaan fisik kendaraan bermotor yang meliputi :
- 1) sistem rem;
- 2) sistem kemudi;
- 3) posisi roda depan;
- 4) badan dan kerangka kendaraan;
- 5) pemuatan;
- 6) klakson;
- 7) lampu-lampu;
- 8) penghapus kaca;
- 9) kaca spion;
- 10) ban;
- 11) emisi gas buang;
- 12) kaca depan dan kaca jendela;
- 13) alat pengukur kecepatan;
- 14) sabuk keselamatan; dan
- 15) perlengkapan dan peralatan.
- (2) Pemeriksaan terhadap kewajiban memiliki tanda bukti lulus uji untuk kendaraan bermotor jenis sepeda motor dan mobil penumpang serta pemeriksaan terhadap kewajiban melengkapi sabuk keselamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan setelah kewajiban tersebut dinyatakan berlaku.
BAB II - PEMERIKSAAN DAN RUANG LINGKUP PEMERIKSAAN
Pasal 5
- (1) Polisi Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, adalah setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dilengkapi dengan surat tugas.
- (2) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b, adalah Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan dan dilengkapi dengan surat tugas.
BAB II - PEMERIKSAAN DAN RUANG LINGKUP PEMERIKSAAN
Pasal 6
Persayaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2), meliputi :
- a. sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda Tingkat I (golongan II/b);
- b. memiliki tanda kualifikasi penguji; dan
- c. mempunyai pengalaman kerja minimal 2 (dua) tahun di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.
WEWENANG PEMERIKSA DAN PELAKSANAAN PEMERIKSAAN
BAB III - WEWENANG PEMERIKSA DAN PELAKSANAAN PEMERIKSAAN
Pasal 7
Polisi Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan, berwenang untuk :
- a. menghentikan kendaraan bermotor;
- b. meminta keterangan kepada pengemudi;
- c. melakukan pemeriksaan terhadap surat izin mengemudi, surat tanda nomor kendaraan, surat tanda coba kendaraan, tanda nomor kendaraan bermotor atau tanda coba kendaraan bermotor.
BAB III - WEWENANG PEMERIKSA DAN PELAKSANAAN PEMERIKSAAN
Pasal 8
Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan, berwenang untuk :
- a. melakukan pemeriksaan terhadap tanda bukti lulus uji;
- b. melakukan pemeriksaan terhadap fisik kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b.
BAB III - WEWENANG PEMERIKSA DAN PELAKSANAAN PEMERIKSAAN
Pasal 9
Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan yang dilakukan oleh petugas Polisi Negara Republik Indonesia dilaksanakan apabila:
- a. angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas di jalan cenderung meningkat; dan/atau
- b. angka kejahatan yang menyangkut kendaraan bermotor cenderung meningkat.
BAB III - WEWENANG PEMERIKSA DAN PELAKSANAAN PEMERIKSAAN
Pasal 10
Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan yang dilakukan oleh pemeriksa Pegawai Negeri Sipil, dilaksanakan apabila :
- a. angka kecelakaan lalu lintas di jalan cenderung meningkat, disebabkan oleh kondisi kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
- b. jumlah kendaraan bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan cenderung meningkat; dan/atau
- c. tingkat ketidaktaatan pemilik cenderung meningkat untuk melakukan pengujian kendaraan bermotor pada waktunya.
BAB III - WEWENANG PEMERIKSA DAN PELAKSANAAN PEMERIKSAAN
Pasal 11
- (1) Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10, dilakukan dalam jangka waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan tidak pada satu tempat tertentu.
BAB III - WEWENANG PEMERIKSA DAN PELAKSANAAN PEMERIKSAAN
Pasal 12
Pemeriksaan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10, dilakukan dengan cara yang tidak mengganggu keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.
BAB III - WEWENANG PEMERIKSA DAN PELAKSANAAN PEMERIKSAAN
Pasal 13
- (1) Pemeriksaan yang melakukan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan wajib dilengkapi dengan surat perintah tugas.
- (2) Surat perintah tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikeluarkan oleh :
- a. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas Polisi Negara Republik Indonesia;
- b. Menteri untuk pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa Pegawai Negeri Sipil.
BAB III - WEWENANG PEMERIKSA DAN PELAKSANAAN PEMERIKSAAN
Pasal 14
Surat perintah tugas sebagaimana dimaksud jalan Pasal 13 sekurang-kurangnya memuat :
- a. alasan dan jenis pemeriksaan;
- b. waktu pemeriksaan;
- c. tempat pemeriksaan;
- d. penanggung jawab dalam pemeriksaan;
- e. daftar petugas pemeriksa;
- f. daftar pejabat penyidik yang ditugaskan selama dalam pemeriksaan.
BAB III - WEWENANG PEMERIKSA DAN PELAKSANAAN PEMERIKSAAN
Pasal 15
- (1) Pada tempat pemeriksaan wajib dilengkapi dengan tanda yang menunjukkan adanya pemeriksaan kendaraan bermotor.
- (2) Tanda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditempatkan pada jarak sekurang-kurangnya 100 (seratus) meter sebelum tempat pemeriksaan.
- (3) Pemeriksaan yang dilakukan pada jalur jalan yang memiliki lajur lalu lintas dua arah yang berlawanan dan hanya dibatasi oleh marka jalan, ditempatkan tanda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pada jarak sekurang-kurangnya 100 (seratus) meter sebelum dan sesudah tempat pemeriksaan.
- (4) Apabila pemeriksaan dilakukan pada malam hari, selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib dipasang lampu isyarat bercahaya kuning terang.
BAB III - WEWENANG PEMERIKSA DAN PELAKSANAAN PEMERIKSAAN
Pasal 16
- (1) pemeriksa yang melakukan tugas pemeriksaan wajib menggunakan pakaian seragam, atribut yang jelas, tanda-tanda khusus sebagai petugas pemeriksa, dan perlengkapan pemeriksaan.
- (2) Pakaian seragam, atribut, tanda-tanda khusus dan perlengkapan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh
:
- a. Kepala Kepolisian Republik Indonesia, bagi pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a;
- b. Menteri, bagi pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b.
BAB III - WEWENANG PEMERIKSA DAN PELAKSANAAN PEMERIKSAAN
Pasal 17
- (1) Pemeriksaan dalam rangka pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, wajib menggunakan peralatan pemeriksaan sesuai obyek yang akan diperiksa.
- (2) Peralatan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi :
- a. alat uji rem;
- b. alat uji gas buang;
- c. alat uji penerangan;
- d. alat timbang berat kendaraan beserta muatannya;
- e. alat uji sistem kemudi dan kedudukan roda depan;
- f. alat uji standar kecepatan;
- g. alat uji kebisingan;
- h. alat uji lainnya yang dibutuhkan.
BAB III - WEWENANG PEMERIKSA DAN PELAKSANAAN PEMERIKSAAN
Pasal 18
- (1) Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dilaksanakan secara gabungan, yang terdiri dari:
- a. pemeriksaan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. pemeriksa Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kualifikasi tertentu di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat pula dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu oleh instansi lain.
BAB III - WEWENANG PEMERIKSA DAN PELAKSANAAN PEMERIKSAAN
Pasal 19
- (1) Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, ditetapkan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berkoordinasi dengan Menteri.
- (2) Menteri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menugaskan Pegawai Negeri Sipil dalam pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan.
- (3) Penanggung jawab pemeriksaan adalah petugas yang ditunjuk oleh pejabat sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1).
BAB III - WEWENANG PEMERIKSA DAN PELAKSANAAN PEMERIKSAAN
Pasal 20
- (1) Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, ditetapkan oleh Menteri berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- (2) Kepala Kepolisian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), menugaskan Petugas Polisi Negara Republik Indonesia dalam pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan.
- (3) Penanggung jawab pemeriksaan adlah petugas yang ditunjuk oleh pejabat sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1).
BAB III - WEWENANG PEMERIKSA DAN PELAKSANAAN PEMERIKSAAN
Pasal 21
- (1) Dalam hal ditemukan pelanggaran lalu lintas dalam pemeriksan yang berupa :
- a. pelanggaran terhadap pemenuhan persyaratan administratif pengemudi dan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, pemeriksa Polisi Negara Republik Indonesia melaporkan kepada pejabat penyidik Polisi Negara Republik Indonesia;
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
-11 - b. pelanggaran...
- b. pelanggaran terhadap pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, pemeriksa Pegawai Negeri Sipil melaporkan kepada penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Apabila pelanggaran yang dilakukan menyangkut pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, butir 1, 2, 3, 4, dan butir 11, pemeriksa harus pula memerintahkan secara tertulis untuk melakukan uji ulang.
BAB III - WEWENANG PEMERIKSA DAN PELAKSANAAN PEMERIKSAAN
Pasal 22
Penanggung jawab pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) dan Pasal 20 ayat (3) wajib melaporkan hasil pemeriksaan kepada pemberi tugas dengan tembusan kepada instansi terkait.
KETENTUAN PENUTUP
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 17 September 1993.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 5 Juli 1993 MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Verifikasi: ttd. MOERDIONO

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Juli 1993 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Verifikasi: ttd. SOEHARTO
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
## NOMOR42 TAHUN 1993
## TENTANG
## PEMERIKSAAN KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN
UMUM
Dalam
PENJELASAN
Pasal 16
Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah diatur ketentuan mengenai pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan yang memerlukan peraturan pelaksanaannya. Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan sebagaimana tersebut di