Unknown Unknown Nomor 3 Tahun 2016 tentang GARA TDIUR - PERATUR.Alf BUPATI ROTE NDAO KOMOR t{o TAHUN 2016 TEifTA.NG SUSUlfA.N ORGAIIISASI DAR TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DBRGAif RAIDIAT TUIIA1' YAIIG MAHA BSA BUPATI ROTE NDAO, - bahwa untuk melaksanakan ketentuan (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
...
BUPATI ROTE NDAO PROVINSI NUSA TENGGARA TDIUR -
PERATUR.Alf BUPATI ROTE NDAO KOMOR t{o TAHUN 2016
TEifTA.NG SUSUlfA.N ORGAIIISASI DAR TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH
DBRGAif RAIDIAT TUIIA1' YAIIG MAHA BSA
BUPATI ROTE NDAO,
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah;
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur {Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2002 Nomor 221, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4148);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 201&amp;/ tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Beritaw(
- Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2016 Nomor 055, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 135);
IIBMUTUSKAN :
SU8111f.Alf ORGAlflSASJ DAii TATA KERJA SEKRBTRAIAT DAERAH. Menetapkan
BAB I - KETENTUAII UIIUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dima.ksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Rote Ndao.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rote Ndao.
3. Bupati adalah Bupati Rote Ndao.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Rote Ndao.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selonjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rote Ndao.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao.
7. Sekreta.riat Daerah adalah Sekreta.riat Daerah Kabupaten Rote Ndao.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Rote Ndao.
9. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Rote Ndao.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahlia.nnya.
BABII PEIIBEJl'TUKAII
BAB I - KETENTUAII UIIUM
Pasal 2
Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja \¥/ Sekretariat Daerah.
,J
,·
KEDUDUKAN, TUGAS DAlf Jl'UIIGSI SERTA SUSUJf.All ORGAlflSASI
Bagian Keaatu Kedudukan
BAB III - KEDUDUKAN, TUGAS DAlf Jl'UIIGSI SERTA SUSUJf.All ORGAlflSASI
Pasal 3
Sekretariat Daerah merupakan unsur staf yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
Bagian Kedaa Tugaa clan Fun.pi
BAB III - KEDUDUKAN, TUGAS DAlf Jl'UIIGSI SERTA SUSUJf.All ORGAlflSASI
Pasal 4
- (1) Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
- (2) Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) menyelenggarakan fungsi :
- a. pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja Perangkat Daerah;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
- d. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
B·gl·n Ketlp SuaUD&amp;n Organiaaa i
BAB III - KEDUDUKAN, TUGAS DAlf Jl'UIIGSI SERTA SUSUJf.All ORGAlflSASI
Pasal 5
- (l} Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari:
- a. Sekretaris Daerah.
- b. Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari:
1. Bagian Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri ~y dari:
- a) Sub Bagian Pemerintahan dan Otonom.i Daerah;
- b) Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat; dan
- c) Sub Bagian Kependudukan, Pertanahan dan Kerjasama.
2. Bagian Perpustakaan dan Kearsipan, tcrdiri dari :
- a) Sub Bagian Perpustakaan;
- b) Sub Bagian Kearsipan; dan
- c) Sub Bagian Pengembangan Teknologi Informasi. Jt
•,
.-
- c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari :
1. Bagian Administrasi Perekonomian, Pembangunan clan Sumber Daya Alam, terdiri dari :
- a) Sub Bagian Ekonomi;
- b) Sub Bagian Pembangunan; dan
- c) Sub Bagian Sumber Daya Alam.
- d. Asisten Administrasi Umum, terdiri dari :
1. Bagi.an Organisasi dan Tatalaksana
- a) Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
- b) Sub Bagian Tatalaksana dan Pelayanan Publik; dan
- c) Sub Bagian Peningkatan Kinerja dan Refonnasi Birokrasi.
2. Bagian Hukum dan Perundang Undangan
- a) Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan
13. b} Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Azasi Manusia; dan
- c) Sub Bagian Dokumentasi Hukum.
3. Bagian Umum, Humas dan Protokol;
16. a} Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian,
- b) Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
- c) Sub Bagi.an Rum.ah Tangga, Humas dan Protokol.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum dalarn
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal6

- {1} Masing-masing Asisten sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dipimpin oleh Asisten yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.
- (2) Masing-masing Bagian sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dipimpin oleh Kepala Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten yang membidangi.
- (3) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.

## BAB IV KELOIIPOK JABATAK J'UNGSION'AL

Pasal 7

Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Sekretariat Daerah mempunyai J tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Daerah sesuai keahlian danWy' kebutuhan.

'

/

- (I} Keloropok -Jabatan Fungsional sebagairnana dimaksud pada Pasal 7 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
- (2} Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1} dipimpin oleh seorang tenaga senior yang diangkat oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (3) Jumlah dan jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## BABV STAI' AHLI

Pasal 9

- (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu staf ahli.
- (2) Staf ah1i berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh sekretaris Daerah.
- (3) Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
- b. Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan; dan
- c. Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.
- (4) Staf ahli sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) bertugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Bupati sesuai keahliannya.
- (5) Staf ahli Bupati diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.

## BABVI TATAKERJA

Pasal 10

Dalam rnelaksanakan tugasnya, Sekreta.ris Daerah, Staf Ahli, Asisten, Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi serta komunikasi, baik dalam lingkungan sendiri maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugasnya masing-masing.

## Pasal 11

- (1) Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Asisten, Kepala Bagian dan Kepala Sub '-' Bagian dalam melaksanakan tugasnya harus berdasarkan ketentuan wy Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

'

'

- (2) Sektretaris Daerah, Asisten, Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian berkewajiban memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekcrjaan dari unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungan Sekretariat Daerah.

## Pasal 12

Setiap pimpinan satuan organisasi dalarn lingkungan Sekretariat Daerah wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VII PENGANGKATAN DAN PEIIBERBENTIAN

## Pasal 13

- (1) Sektretaris Daerah diangkat dan diberhentikan oJeh Gubernur atas usul Bupati sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Asisten, Staf Ahli, Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai ketentuan Peraturan Perundangundangan yang berlaku.

## BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Pejabat yang ada tetap meJaksanakan tugas sampai ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

## BAB IX KETENTUANPENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai v&lt;Y pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati. ,f