UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 19 Tahun 1968 tentang BANK BUMI DAYA DENGAN RACHMAT TUHAN JANG MAHA ESA. (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang:
- a. bahwa dengan dikeluarkannya Undang-undang Bank Indonesia 1968 perlu segera mendirikan suatu bank milik Negara yang akan menampung segala hak dan kewajiban serta kekayaan dan perlengkapan dari Bank Negara Indonesia Unit IV;
- b. bahwa Bank Negara Indonesia Unit IV tersebut pada huruf a diatas adalah semula Bank Umum Negara yang didirikan dengan Undang-undang No. 1 Prp. tahun 1959;
- c. bahwa tugas dan fungsi bank milik Negara ini, disamping sebagai bank umum dalam arti-kata seluas-luasnya perlu diarahkan kepada pelayanan sektor perkebunan dan kehutanan dan disesuaikan dengan Undang-undang Perbankan 1967.
Mengingat:
- 1.Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 23 dan Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945; 2.Pasal 55 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. XXIII/MPRS/1966;
- 3.Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. XLIV/MPRS/1968;
- 4.Undang-undang No. 14 tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan;
- 5.Undang-undang No. 13 tahun 1968 tentang Bank Sentral (Lembaran-Negara Republik Indonesia tahun 1968 Nomor 63, Tambahan Lembaran-Negara Nomor 2865).
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
UNDANG-UNDANG TENTANG BANK BUMI DAYA.
Pasal 1
- (1) Dengan nama "Bank Bumi Daya" didirikan sebuah bank milik
- (2) Bank Bumi Daya adalah Badan Hukum yang berhak melakukan usaha ## BAB II.
KETENTUAN UMUM.
Pasal 2
yang dimaksud dalam Undang-undang ini dengan :
- a."Pemerintah" adalah Presiden Republik Indonesia;
- b."Bank Indonesia" adalah Bank Sentral yang didirikan
Pasal 3
- (1)Bank berkedudukan serta berkantor pusat di Jakarta,
- (2)Bank dapat mempunyai kantor-kantor atau koresponden-koresponden di dalam dan di luar negeri.
BAB III.
MODAL BANK.
Pasal 4
- (1)Modal bank berjumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang merupakan kekayaan Negara yang dipisahkan.
- (2)Modal termaksud dalam ayat (1) dapat ditambah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
Pasal 5
- (1)Bank mempunyai cadangan umum yang dibentuk dan dipupuk menurut, ketentuan tersebut dalam Pasal 21 ayat (6) huruf a.
- (2)Cadangan umum dipergunakan untuk menutup kerugian yang mungkin diderita terhadap modal bank.
Pasal 6
- (1)Bank membentuk cadangan tujuan, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 21 ayat (6)
huruf b.
Setiap cadangan yang diadakan oleh bank harus jelas ternyata dalam tata buku bank.
BAB IV.
TUGAS DAN USAHA BANK.
Pasal 7
Tugas dan usaha bank diarahkan kepada perbaikan ekonomi rakyat dan pembangunan ekonomi nasional dengan jalan melakukan usaha bank umum dengan mengutamakan sektor perkebunan dan kehutanan.
BAB V.
DIREKSI.
Pasal 8
- (1)Bank dipimpin oleh Direksi yang terdiri atas seorang Direktur Utama dan sekurangkuangnya 2 (dua) dan sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang Direktur.
- (2) a. Direktur Utama dan Direktur diangkat oleh Pemerintah atas usul Menteri Keuangan untuk masa jabatan 5 (lima) tahun.
Setelah waktu itu berakhir, yang bersangkutan dapat diangkat kembali.
- b.Untuk dapat diangkat sebagai Direktur Utama dan Direktur; yang bersangkutan harus Warga Negara Indonesia yang memiliki keahlian dan akhlak serta moral yang baik.
Pasal 9
- (1)Tugas dan kewajiban Direksi ialah menentukan kebijaksanaan dalam pengurusan bank.
- (2)Atas pelaksanaan tugas dan kewajiban tersebut pada ayat (1) Direksi bertanggung jawab kepada Pemerintah.
- (3) Keputusan Direksi diambil dengan hikmah musyawarah untuk mufakat.
- (4)Direksi mengangkat dan memberhentikan pegawai-pegawai bank menurut peraturan kepegawaian bank tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan
Pasal 10
- Pemerintah dapat memberhentikan anggota Direksi meskipun masa
- (1) jabatan yang bersangkutan belum berakhir:
karena meninggal dunia;
- b.karena melakukan sesuatu atau bersikap yang merugikan bank atau yang bertentangan dengan kepentingan Negara;
- c.karena sesuatu hal yang menyebabkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan wajar ;
atas permintaan sendiri.
- (2)Dalam hal-hal dimana diduga terdapat tuduhan tersebut dalam ayat (1) huruf b. anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara dari tugasnya oleh Pemerintah atas usul Menteri Keuangan.
Pemberhentian sementara itu diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasan yang menyebabkan tindakan tersebut.
- (3) Anggota Direksi yang dikenakan pemberhentian sementara diberi kesempatan untuk membela diri secara tertulis kepada Pemerintah dalam waktu 2 (dua) minggu setelah yang bersangkutan diberitahukan tentang keputusan tersebut.
- (4) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian sementara tentang hal ini, maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal menurut hukum.
3. (5)Apabila pelanggaran sebagaimana disebut dalam ayat (1) huruf b merupakan suatu pelanggaran hukum pidana, maka pemberhentian itu akan merupakan pemberhentian tidak dengan hormat.
Pasal 11
- (1)Antara para anggota Direksi satu sama lainnya tidak boleh ada hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga menurut garis lurus maupun garis kesamping, termasuk menantu dan ipar.
Jika sesudah terlarang itu, maka salah seoran diantara mereka itu tidak boleh melanjutkan jabatannya tanpa izin Pemerintah.
- (2)Anggota Direksi tidak boleh berdagang atau mempunyai kepentingan pda salah satu perusahaan maupun juga, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3)Anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain, kecuali dengan persetujuan Menteri Keuangan.
Pasal 12
Gaji dan penghasilan lainnya anggota Direksi ditetapkan oleh Pemerintah atas usul Menteri Keuangan.
Pasal 13
Peraturan-peraturan yang ada tentang tuntutan ganti rugi terhadap pegawai Negeri bukan Bendaharawan berlaku juga terhadap anggota Direksi dan pegawaipegawai bank.
Pasal 14
- (1)Direksi mewakili bank didalam dan diluar Pengadilan.
- (2)Direksi dapat menyerahkan kekuasaan mewakili tersebut pada ayat (1) kepada seorang atau beberapa orang Direktur yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seorang/beberapa orang pegawai bank baik sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang/badan lain.
BAB VI.
PENGAWASAN.
Pasal 15
- (1)Dewan Pengawas mengawasi pengurusan bank oleh Direksi.
- (2)Dewan Pengawas terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan sebanyakbanyaknya 5 (lima) orang anggota yang diangkat oleh Pemerintah atas usul Menteri Keuangan. Salah seorang dari anggota-anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (3)Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan harus Warga Negara Indonesia Yang memiliki keahlian dan akhlak serta moral yang baik.
- (4)Pengangkatan anggota Dewan Pengawas berlaku untuk 3 (tiga) tahun. Setelah waktu itu berakhir, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan dapat diangkat kembali.
- (5)Antara anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai dengan d derajat ketiga menurut garis lurus maupun garis, kesamping,termasuk menantu dan ipar.,
- (6)Jika seorang anggota Dewan Pengawas sesudah pengangkatannja masuk hubungan keluarga yang terlarang dengan seorang anggota Direksi sebagai dimaksudkan pada ayat (5), maka anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan tidak boleh terus memangku jabatannya tanpa izin Pemerintah.
Pasal 21
- (2)Cadangan umum dipergunakan untuk menutup kerugian yang mungkin diderita terhadap modal bank.
- (1)Bank membentuk cadangan tujuan, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 21 ayat (6)
huruf b.
Setiap cadangan yang diadakan oleh bank harus jelas ternyata dalam tata buku bank.
BAB IV.
TUGAS DAN USAHA BANK.
Tugas dan usaha bank diarahkan kepada perbaikan ekonomi rakyat dan pembangunan ekonomi nasional dengan jalan melakukan usaha bank umum dengan mengutamakan sektor perkebunan dan kehutanan.
BAB V.
DIREKSI.
- (1)Bank dipimpin oleh Direksi yang terdiri atas seorang Direktur Utama dan sekurangkuangnya 2 (dua) dan sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang Direktur.
- (2) a. Direktur Utama dan Direktur diangkat oleh Pemerintah atas usul Menteri Keuangan untuk masa jabatan 5 (lima) tahun.
Setelah waktu itu berakhir, yang bersangkutan dapat diangkat kembali.
- b.Untuk dapat diangkat sebagai Direktur Utama dan Direktur; yang bersangkutan harus Warga Negara Indonesia yang memiliki keahlian dan akhlak serta moral yang baik.
- (1)Tugas dan kewajiban Direksi ialah menentukan kebijaksanaan dalam pengurusan bank.
- (2)Atas pelaksanaan tugas dan kewajiban tersebut pada ayat (1) Direksi bertanggung jawab kepada Pemerintah.
- (3) Keputusan Direksi diambil dengan hikmah musyawarah untuk mufakat.
- (4)Direksi mengangkat dan memberhentikan pegawai-pegawai bank menurut peraturan kepegawaian bank tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan
- Pemerintah dapat memberhentikan anggota Direksi meskipun masa
- (1) jabatan yang bersangkutan belum berakhir:
karena meninggal dunia;
- b.karena melakukan sesuatu atau bersikap yang merugikan bank atau yang bertentangan dengan kepentingan Negara;
- c.karena sesuatu hal yang menyebabkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan wajar ;
atas permintaan sendiri.
- (2)Dalam hal-hal dimana diduga terdapat tuduhan tersebut dalam ayat (1) huruf b. anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara dari tugasnya oleh Pemerintah atas usul Menteri Keuangan.
Pemberhentian sementara itu diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasan yang menyebabkan tindakan tersebut.
- (3) Anggota Direksi yang dikenakan pemberhentian sementara diberi kesempatan untuk membela diri secara tertulis kepada Pemerintah dalam waktu 2 (dua) minggu setelah yang bersangkutan diberitahukan tentang keputusan tersebut.
- (4) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian sementara tentang hal ini, maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal menurut hukum.
3. (5)Apabila pelanggaran sebagaimana disebut dalam ayat (1) huruf b merupakan suatu pelanggaran hukum pidana, maka pemberhentian itu akan merupakan pemberhentian tidak dengan hormat.
- (1)Antara para anggota Direksi satu sama lainnya tidak boleh ada hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga menurut garis lurus maupun garis kesamping, termasuk menantu dan ipar.
Jika sesudah terlarang itu, maka salah seoran diantara mereka itu tidak boleh melanjutkan jabatannya tanpa izin Pemerintah.
- (2)Anggota Direksi tidak boleh berdagang atau mempunyai kepentingan pda salah satu perusahaan maupun juga, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3)Anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain, kecuali dengan persetujuan Menteri Keuangan.
Gaji dan penghasilan lainnya anggota Direksi ditetapkan oleh Pemerintah atas usul Menteri Keuangan.
Peraturan-peraturan yang ada tentang tuntutan ganti rugi terhadap pegawai Negeri bukan Bendaharawan berlaku juga terhadap anggota Direksi dan pegawaipegawai bank.
- (1)Direksi mewakili bank didalam dan diluar Pengadilan.
- (2)Direksi dapat menyerahkan kekuasaan mewakili tersebut pada ayat (1) kepada seorang atau beberapa orang Direktur yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seorang/beberapa orang pegawai bank baik sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang/badan lain.
BAB VI.
PENGAWASAN.
- (1)Dewan Pengawas mengawasi pengurusan bank oleh Direksi.
- (2)Dewan Pengawas terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan sebanyakbanyaknya 5 (lima) orang anggota yang diangkat oleh Pemerintah atas usul Menteri Keuangan. Salah seorang dari anggota-anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (3)Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan harus Warga Negara Indonesia Yang memiliki keahlian dan akhlak serta moral yang baik.
- (4)Pengangkatan anggota Dewan Pengawas berlaku untuk 3 (tiga) tahun. Setelah waktu itu berakhir, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan dapat diangkat kembali.
- (5)Antara anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai dengan d derajat ketiga menurut garis lurus maupun garis, kesamping,termasuk menantu dan ipar.,
- (6)Jika seorang anggota Dewan Pengawas sesudah pengangkatannja masuk hubungan keluarga yang terlarang dengan seorang anggota Direksi sebagai dimaksudkan pada ayat (5), maka anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan tidak boleh terus memangku jabatannya tanpa izin Pemerintah.
- (1)Dewan Pengawas dalam batas-batas wewenangnya mengawasi dan menjaga supaya ketentuan-ketentuan untuk mengatur dan mengurus Bank ditaati sebagaimana mestinya
- (2)Ketua dan anggota-anggota Dewan Pengawas lainya bersama-sama atau masingmasing berhak meminta segala keterangan dan memeriksa segenap buku-buku dan surat-surat serta berhak menunjuk ahli-ahli untuk memeriksa buku-buku dan surat-surat tersebut, segala sesuatu jika dipandang perlu untuk menjalankan kewajibannya.
- (3)Direksi wajib memberikan segala
PENJELASAN
Pembukaan
yang diperlukan.
- (4)Bank Indonesia dapat menetapkan ketentuan-ketentuan umum mengenai tugas dan
kewajiban Direksi dan Dewan Pengawas dari bank.
##
PENJELASAN
Pasal 17
- (1)Dewan Pengawas berapat sekurang-kurangnya tiga bulan sekali dan selanjutnya setiap kali menurut pertimbangan Ketua atau