PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA Nomor 23 Tahun 2017 tentang RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2018 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
GUBERNUR SULAWESI UTARA
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR i9 TAHUN 2017
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2018
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SULAWESI UTARA,
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2018;
- b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah memuat arah kebijakan daerah satu tahun yang merupakan komitmen pemerintah daerah untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan pembangunan daerah yang berkesinambungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2018;
1. Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 jo UndangUndang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 20052025;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
Menetapkan
:
9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 Provinsi Sulawesi Utara;
MEMUTUSKAN :
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2018.
Pasal 1
- ( 1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2018, yang selanjutnya disebut RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2018 memuat evaluasi hasil pelaksanaan RKPD Tahun 2016 dengan capaian kinerja penyelenggaraan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan kebutuhan kinerja daerah, prioritas dan sasaran pembangunan daerah, rencana program dan prioritas daerah baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018.
- (2) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2018 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2018 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2018 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, sebagaimana tersebut pada
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan Gubernur ini.

## Pasal 2

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat ( 1) menjadi :

- a. pedoman bagi Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara dalam menyusun Rencana Kerja ( Renja) Perangkat Daerah Tahun 2018;
- b. pedoman bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara ( PPAS) Tahun 2018; dan

- c. pedoman bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018.

## Pasal 3

- (1) Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara menyesuaikan rancangan akhir rencana kerja 2018 sesuai dengan RKPD 2018 serta membuat laporan kinerja dan anggaran yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing program sesuai RKPD 2018.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan.
- (3) Laporan Kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisa dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh Perangkat Daerah yang bersangkutan.

## Pasal 4

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara mengendalikan pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2018 setiap Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara serta mengevaluasi konsistensi antara Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan RKPD Tahun 2018, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2016-2021 dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018.

## Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Ditetapkan di Manado pada tanggal


OLLY DONDOKAMBEY