PERATURAN WALIKOTA BJTUNG Nomor 23 Tahun 2015 tentang TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA TIDAK TERDUGA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
WALIKOTA BITUNG PROVINS! SULAWESI UTARA
PERATURAN WALIKOTA BJTUNG NOMOR 23 TAHUN 2015
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA TIDAK TERDUGA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BITUNG,
- a. bahwa belanja tidak terduga merupakan belanja untuk rnendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, juga termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup;
- b. bahwa kegiatan yang bersifat tidak biasa sebagaimana dimaksud dalam huruf a yaitu untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentrarnan dan ketertiban masyarakat di daerah;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 134 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa tata cara pemberian dan pertanggungjawaban belanja tidak terduga untuk tanggap darurat ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- d. bahwa Peraturan Walikota Nomor 43 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga, perlu disesuaikan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga;
Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 723);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Menetapkan
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5658);
12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2014 ten tang Peru bah an Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 20 IO ten tang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 368, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5642) ;
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor l Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
16. Peraturan Daerah Kata Bitung Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kata Bitung Tahun 2012 Nomor 2);
MEMUTUSKAN:
PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA TIDAK TERDUGA.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Bitung.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Walikota adalah Walikota Bitung.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bitung.
7. lnspektur adalah lnspektur Kota Bitung.
8. Pertolongan darurat adalah segala upaya yang dilakukan dengan segera untuk mencegah meluasnya dampak bencana atau memperkecil dampak jumlah korban.
9. Pengadaan Air Bersih adalah mengambil dan/atau membeli air bersih termasuk di dalamnya melakukan proses penyaringan.
10. Pangan adalah makanan dan bahan pangan untuk korban bencana.
11. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah terse but.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah,
13. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
14. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
15. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.
16. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD, yang selanjutnya disingkat RKAPPKD adalah rencana kerja dan anggaran badan/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
17. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD, yang selanjutnya disingkat RKASKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
18. Belanja Tidak Terduga adalah belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
19. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, manusia dan/atau oleh keduanya yang mengakibatkan korban dan penderitaan manusia, kerugian harta benda, kerusakan lingkungan, kerusakan sarana dan prasarana dan fasilitas umum serta menimbulkan gangguan terhadap tata kehidupan dan penghidupan masyarakat.
20. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin to pan dan tan ah longsor.
21. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat dan teror.
22. Bendahara Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
Bagian Kesatu Maksud
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
Maksud dari Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan pengelolaan belanja tak terduga agar lebih efektif dan tepat sasaran.
Bagian Kedua Tujuan
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3
Tujuan dari Peraturan Walikota ini adalah :
- a. sebagai upaya terselenggaranya pelayanan publik serta tercapainya pelayanan penanggulangan bencana kepada masyarakat yang terkena bencana;
- b. sebagai landasan hukum bagi setiap penanganan keadaan darurat bencana dari pemerintah kepada masyarakat yang terkena bencana dan dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi maupun fisik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. sebagai landasan hukum dalam pelaksanaan pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 4
Ruang lingkup Peraturan Walikota rru meliputi penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian dan pertanggungjawaban Belanja Tak Terduga yang mencakup penanggulangan bencana alam dan bencana sosial serta pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
Bagian Kesatu Umum
BAB IV - BELANJA TIDAK TERDUGA
Pasal 5
- (1) Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan se belumnya.
- (2) Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
- (3) Kegiatan yang bersifat tidak biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat di daerah.
- (4) Pengeluaran belanja untuk tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
BAB IV - BELANJA TIDAK TERDUGA
Pasal 6
Pemerintah daerah dapat menganggarkan Belanja Tidak Terduga sesuai kemampuan keuangan daerah yang digunakan sesuai kebutuhan pada keadaan darurat bencana untuk kebutuhan :
- a. pencarian dan penyelamatan korban bencana;
- b. pertolongan darurat;
- c. evakuasi korban bencana;
- d. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
- e. pangan;
- f. sandang;
- g. pelayanan kesehatan; dan
- h. penampungan serta tempat hunian sementara.
BAB IV - BELANJA TIDAK TERDUGA
Pasal 7
- ( 1) Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk kegiatan pencarian dan penyelamatan korban bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi :
- a. perjalanan dinas dalam rangka pencarian dan penyelamatan korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. uang lelah dalam pencarian dan penyelamatan korban sesuai dengan Standar Biaya Daerah yang ditetapkan oleh Walikota;
- c. transportasi tim pencarian dan pertolongan korban berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara dan/ atau pembelian bahan bakar minyak.
- (2) Sarana transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diperlukan oleh tim/regu penolong yang tergabung dalam pencarian dan penyelamatan korban bencana.
- (3) Tidak diperkenankan untuk membeli alat transportasi.
- (4) Peralatan pencarian dan penyelamatan korban Bencana yang dapat dibeli antara lain sepatu bot, masker, tali-temali, lampu senter, kabel, lampu, senso dan peralatan pencarian dan penyelamatan kecil lainnya yang terkait dengan pencarian.
- (5) Peralatan pencarian dan penyelamatan korban Bencana yang dapat disewa adalah perahu karet, genset, tabung selam/ oksigen dan alat berat pendukung pencarian dan penyelamatan berat lainnya.
BAB IV - BELANJA TIDAK TERDUGA
Pasal 8
Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk pertolongan darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, meliputi :
- a. sewa peralatan darurat termasuk alat transportasi darurat darat, air dan udara; dan
- b. pengadaan atau sewa peralatan dan/atau bahan serta jasa yang diperlukan untuk pembersihan puing/longsor, perbaikan tanggul serta perbaikan/ pengadaan rintisan jalan/jembatan/dermaga/ helipad darurat dan peralatan lainnya yang bersifat sementara dan tidak permanen.
BAB IV - BELANJA TIDAK TERDUGA
Pasal 9
Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk evakuasi korban bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, meliputi :
- a. evakuasi korban berupa biaya pemakaman, sewa sarana transportasi darat, air, udara dan/ a tau pembelian bahan bakar minyak yang diperlukan untuk menolong korban yang perlu dipindahkan ke tempat yang lebih aman; dan
- b. pengadaan alat dan bahan evakuasi yang meliputi kantong mayat, tandu, tali-ternali, sarung tangan, sepatu bot, formalin, peralatan dan bahan evakuasi lainnya,
BAB IV - BELANJA TIDAK TERDUGA
Pasal 10
Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk pemenuhan kebutuhan air bersih dan sanitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d meliputi :
- a. pengadaan air bersih, baik pengadaan air bersih di lokasi bencana maupun mendatangkan dari luar daerah;
- b. pengadaan/ perbaikan sanitasi, berupa :
1. perbaikan/pembuatan saluran air buangan untuk MCK (mandi cuci kakus) dan drainase lingkungan; dan
2. pengadaan MCK (mandi cuci kakus) darurat di penampungan sementara.
- c. sewa mobil toilet di penampungan sementara;
- d. sewa alat dan pembelian bahan sarana pendukung untuk pemulihan fungsi sumber air bersih; dan
- e. transportasi, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara dan/atau pembelian bahan bakar minyak untuk pengiriman air bersih, pengiriman peralatan dan bahan yang diperlukan dalam penyediaan air bersih dan peralatan sanitasi ke lokasi penampungan sementara.
BAB IV - BELANJA TIDAK TERDUGA
Pasal 11
- (1) Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk pemenuhan kebutuhan pangan sebagaimana dimaksud dalam PasaJ 6 huruf e meliputi :
- a. pengadaan pangan berupa makanan siap saji dan penyediaan bahan makanan termasuk didalamnya kebutuhan pangan khusus untuk bayi, ibu ha.mil, ibu menyusui dan lansia;
- b. pengadaan dapur umum, berupa dapur lapangan siap pakai, alat dan bahan pembuatan dapur umurn, termasuk di dalamnya adalah pengadaan perlengkapan makan darurat;
- c. transportasi untuk distribusi bantuan pangan, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara dan/ a tau pembelian bahan bakar min yak.
- (2) Sarana transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diperlukan untuk pengiriman pangan dari tempat lain ke lokasi kejadian, maupun dari dapur umum ke tempat pengungsian dan/ atau tempat terisolir, termasuk pengiriman alat dan bahan pengadaan dapur umum.
PasaJ 12
- (1) Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk pemenuhan kebutuhan sandang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f, meliputi :
- a. pengadaan sandang berupa pakaian umum dewasa dan anak, perlengkapan sandang bayi, keperluan tidur dan perlengkapan khusus wanita dewasa; dan
- b. transportasi untuk distribusi bantuan sandang, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara dan/atau pembelian bahan bakar min yak.
- (2) Sarana transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diperlukan untuk pengiriman bantuan sandang dari tempat lain ke lokasi kejadian.
PasaJ 13
- ( 1) Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam PasaJ 6 huruf g meliputi :
- a. pengadaan obat-obatan untuk korban bencana khususnya di tempat pengungsian;
- b. pengadaan peralatan hygiene seperti sabun, shampo, sikat gigi, pasta gigi, disinfektan dan sejenisnya; dan
- c. transportasi untuk distribusi bantuan obat-obatan berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan atau pembelian bahan bakar min yak.
- (2) Sarana transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diperlukan untuk pengiriman bantuan obat-obatan dari tempat lain ke lokasi kejadian.
- (1) Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk penampungan serta tempat hunian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h meliputi:
- a. pengadaan hunian sementara antara lain bedeng, barak dan bangunan non permanen lainnya;
- b. pengadaan tenda;
- c. pengadaan alas tidur antara lain matras, velbed, tikar, selimut, kantung tidur dan sejenisnya;
- d. pengadaan sarana penerangan antara lain kabel, lampu, dan sejenisnya;
- e. pengadaan alat dan bahan, berupa peralatan dan bahan yang diperlukan untuk pembuatan tempat penampungan dan tempat hunian sernentara, seperti alat pertukangan sederhana;
- f. transportasi dalam rangka d.istribusi peralatan untuk pengadaan penampungan serta tempat hunian sementara, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara dan/ atau pembelian bahan bakar min yak.
- (2) Sarana transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diperlukan untuk pengiriman bantuan peralatan dan bahan pengadaan penampungan dan tempat hunian sementara dari tempat lain ke lokasi kejadian.
Bagi an Ked ua Penganggaran
BAB IV - BELANJA TIDAK TERDUGA
Pasal 15
- (1) Besaran Belanja Tidak Terduga dialokasikan
BAB IV - BELANJA TIDAK TERDUGA
Pasal 16
- ( 1) Dasar pengeluaran anggaran belanja tidak terduga yang dianggarkan dalam APBD untuk mendanai tanggap darurat, penanggulangan bencana alam dan/ atau bencana sosial, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup ditetapkan dengan keputusan walikota dan diberitahukan kepada DPRD paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak keputusan dimaksud ditetapkan.
- (2) Setelah menerima laporan bencana dari Kepala Wilayah yakni Camat/Lurah, Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana menugaskan tim untuk melakukan peninjauan lokasi bencana dengan pertimbangan selektif dan hasilnya dituangkan dalam berita acara sebagai dasar untuk mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) tanggap darurat bencana kepada PPKD selaku BUD.
- (3) PPKD selaku BUD melaksanakan pencairan dana tanggap darurat bencana kepada Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya RKB.
- (4) Pencairan dana tanggap darurat bencana dilakukan dengan mekanisme TU (Tambah Uang) dan diserahkan kepada bendehara pengeluaran SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana.
- (5) Pencairan pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya dilaksanakan setelah ada ketentuan peraturan perundangundangan terkait penerimaan daerah tersebut.
Bagian Keempat Pelaporan dan Pertanggungjawaban
BAB IV - BELANJA TIDAK TERDUGA
Pasal 17
- (1) Penggunaan dana tanggap darurat bencana dicatat pada Buku Kas Umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran pada SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana.
- (2) Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan dana tanggap darurat bencana yang dikelolanya.
- (3) Pertanggungjawaban atas penggunaan dana tanggap darurat bencana disampaikan oleh Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana kepada PPKD dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap atau surat pemyataan tanggungjawab belanja.
- (4) Pertanggungjawaban penggunaan Belanja Tidak Terduga diberikan perlakuan khusus, yaitu pengadaan barang/ jasa untuk penyelenggaraan tanggap darurat bencana dilakukan secara khusus melalui pembelian/pengadaan langsung yang efektif dan efisien sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Yang dimaksud dengan perlakuan secara khusus adalah bukti pertanggungjawaban yang ada tidak hams sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku namun dapat disamakan sebagai dokumen pertanggungjawaban keuangan yang sah.
- (6) Pertanggungjawaban baik keuangan maupun kinerja penggunaan belanja tidak terduga pada keadaan darurat dilaporkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah masa tanggap darurat bencana berakhir, dilengkapi dan dilampiri bukti-bukti pengeluaran antara lain :
- a. kwitansi dan berita acara penyerahan bantuan;
- b. Surat pemyataan penerimaan barang bantuan;
- c. rekapitulasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ);
- d. bukti penyaluran bantuan yang diketahui oleh pejabat setempat;
- e. bukti transaksi pengadaan peralatan dan logistik;
- f. bukti sewa kendaraan untuk pengiriman bantuan termasuk personil;
- g. bukti pengepakan dan pengiriman bantuan sampai ke lokasi bencana;
- h. keputusan penunjukkan dan lain-lain;
- i. kontrak/Surat Perintah Kerja (SPK) dalam ha! pengadaan jasa; dan/atau
- j. bukti-bukti lainnya yang sah.
- (7) Sisa lebih belanja tidak terduga khusus tanggap darurat yang tidak digunakan disetorkan kembali melalui rekening kas daerah melalui BUD.
BAB IV - BELANJA TIDAK TERDUGA
Pasal 18
Belanja Tidak Terduga dicatat sebagai realisasi jenis belanja tidak terduga pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
BABV MONITORING DAN EVALUASI
BAB IV - BELANJA TIDAK TERDUGA
Pasal 19
- (1) SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana bersama SKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas penggunaan Belanja Tidak Terduga.
- (2) PPKD melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pengembalian Belanja Tidak Terduga untuk tanggap darurat yang dilakukan oleh SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana dan pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota dengan tembusan kepada Inspektorat.
BAB IV - BELANJA TIDAK TERDUGA
Pasal 20
Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya harus didukung dengan bukti-bukti yang sah.
BAB VI - KETENTUANPENUTUP
Pasal 21
Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Bitung Nomor 43 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kota Bitung Tahun 2015, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bitung Nomor 154) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB VI - KETENTUANPENUTUP
Pasal 22
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kota Bitung.

Penetapan: Diundangkan di Bitung Pada tanggal 8 April 2015 Drs. EDISON HUMIANG, M.Si PEMBINA UTAMA MADYA NIP: 19610804 198603 1 016 SERITA DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2015 NOMOR 23