PERATURAN BUPATI SINTANG Nomor 6 Tahun 2015 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dinyatakan bahwa Polisi Pamong Praja dapat diberikan tunjangan khusus sesuai dengan kemampuan keuangan daerah; - b. bahwa Badan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sintang memiliki beban kerja dan resiko kerja dalam menegakkan Peraturan Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat secara terus menerus agar semua elemen masyarakat dapat melaksanakan aktifitasnya dengan baik, lancar dan aman; - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas perlu membentuk Peraturan Bupati Sintang tentang Tunjangan Khusus Bagi Jabatan Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Badan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sintang; 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daer � h Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 1953 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No � or 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nornor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik , Indonesia Nomor 1820); r,no63'1 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nornor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noma; 4355); 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3); (berlaku Unknown)
Pembukaan
Mengingat
BUPATI SINTANG
PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR � TAHUN 2015
TENT ANG
GAN KHUSUS BAGI JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA DI ruNJAN'LINGKUNGAN BADAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SINTANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SINTANG,
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dinyatakan bahwa Polisi Pamong Praja dapat diberikan tunjangan khusus sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa Badan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sintang memiliki beban kerja dan resiko kerja dalam menegakkan Peraturan Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat secara terus menerus agar semua elemen masyarakat dapat melaksanakan aktifitasnya dengan baik, lancar dan aman;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas perlu membentuk Peraturan Bupati Sintang tentang Tunjangan Khusus Bagi Jabatan Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Badan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sintang;
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daer � h Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 1953 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No � or 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nornor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik , Indonesia Nomor 1820);
r,no63'1
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nornor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noma; 4355);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3);
Menetapkan
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor l);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN KHUSUS BAGI JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN SATUAN POLIS! PAMONG PRAJA KABUPATEN SINTANG
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Sintang.
2. Pemerintah Daerah Perangkat Daerah pemerintah daerah. adalah Kepala Daerah beserta sebagai unsur penyelenggara
3. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalat:1 rencana ke � angan tahunan Pemerintah Kabupaten Smtang yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten Sintang dan DPRD Kabupaten Sintang, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
4. Badan Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Badan Satpol PP adalah Badan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sintang.
5. Pegawai ...
- s. Pegaw � Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegaw � ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pe � enntah d � ngan perjanjian kerja yang diangkat oleh peJabat Pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalarn suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas Negara )ainnya dan digaji ## BAB II
PEMBERIAN TUNJANGAN KHUSUS SATPOL PP
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Pemerintah Kabupaten Sintang memberikan Tunjangan l(husus bagi PNS di Lingkungan Badan Satpol PP Kabupaten Sintang atas beban APBD Kabupaten Sin tang.
- (2) Tunjangan Khusus Satpol PP merupakan tunjangan yang diberikan kepada PNS di Lingkungan Badan Satpol PP Kabupaten Sintang.
- (3) Tunjangan Khusus Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.
- (4) Tunjangan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), diberikan sepanjang telah dianggarkan dalam APBD Kabupaten Sintang dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kinerja Badan Satpol PP Kabupaten Sintang dalam melaksanakan tugas dan diberikan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Besarnya Tunjangan Khusus Satpol PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 4

Mekanisme pengajuan pembayaran Tunjangan Khusus Satpol PP oleh bendahara pengeluaran dilakukan sesuai dengan peraturan pengelolaan keuangan daerah yang berlaku.

## BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

## Pasal 5

tentuan yang diatur dalarn Peraturan Bupati ini mulai ntll9fl-ke sejak tanggal 1 Januari 2016. tete .· na1¢1 ,--

## BAB IV KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 6

peratllran aupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

. p orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan "' setJa · · · d pe tan dal · A8"' aupaU im engan nempa nya am Benta Daerah Kabupaten peratllfan Sitltaflg.

D' etapkan di Sintang ada tanggal lS � 2015

AENJABAT BUPATI SINTANG, #

AKIM

Diundangkan

di Sintang .2'9 � cnw

pada tanggal Sli.

2015


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,

YOSEPHA HASNAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2015 NOMOR , �

000635

LAMPIRAN

pgRA,TURAN BUPATI SINTANG

NOMOR

:

G.&gt; TAHUN 2015

TANGGAL

.:2B .S � N � 2015 TUNJANGAN KHUSUS BAGI JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN SADAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SINTANG

TENT.ANG

:

## sESARAN TUNJANGAN KHUSUS

| | | BES.ARAN |
|--------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| ala Satuan � _!!E ������ '-:.:=--n-=-::::-::::.-1--;:0 | | |
| | Oran /Bulan | Rp. soo.0.99,00 |
| | � r � a � nbg/Bulan | Rp. 800_,!)_Q_O,OO |
| | Orang/Bulan | Rp. 750.000,00 |

i

AKIM