PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA Nomor 21 Tahun 2012 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PENGUSULAN KEANGGOTAAN DEWAN PENGUPAHAN KABUPATEN KAYONG UTARA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI KAYONG UTARA
PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 21 TAHUN 2012
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PENGUSULAN KEANGGOTAAN DEWAN PENGUPAHAN KABUPATEN KAYONG UTARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KAYONG UTARA,
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 huruf b Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 10 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengusulan Keanggotaan Dewan Pengupahan Kabupaten Kayong Utara, persyaratan menjadi keanggotaan Dewan Pengupahan perpendidikan paling rendah Diploma III;
- b. bahwa keberadaan organisasi Pengusaha, Serikat Pekerja dan Serikat Buruh di Kabupaten Kayong Utara yang merupakan unsur dari Dewan Pengupahan dengan rata-rata berpendidikan SLTA sederajat, maka Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 10 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengusulan Keanggotaan Dewan Pengupahan Kabupaten Kayong Utara perlu dilakukan penyesuaian kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengusulan Dewan Pengupahan Kabupaten Kayong Utara;
- 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3468);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Menetapkan
:
- Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4682);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara, Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 10.Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan;
- 11.Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER01/MEN/1999 tentang Upah Minimum sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP- 226/MEN/2000;
- 12.Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.201/MEN/I/2001 tentang Keterwakilan Dalam Kelembagaan Hubungan Industrial;
- 13.Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 19);
- 14.Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 20);
- 15.Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 10 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengusulan Keanggotaan Dewan Pengupahan Kabupaten Kayong Utara (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2012 Nomor 10).
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PENGUSULAN DEWAN PENGUPAHAN KABUPATEN KAYONG UTARA.
Ketentuan dalam Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 10 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengusulan Dewan Pengupahan Kabupaten Kayong Utara (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2012 Nomor 10), diubah sebagai berikut:
Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 12A, yang berbunyi sebagai berikut:
Pasal 7
- (1) Dalam hal pengusulan calon anggota dewan Pengupahan dari unsur organisasi pengusaha atau dari unsur serikat pekerja dan/atau serikat buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) pada saat pembentukan dewan pengupahan kabupaten tidak memiliki kualifikasi pendidikan D-III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, dapat diusulkan dari anggota yang berpendidikan SLTA sederajat.
Pasal 12
- (1) Dalam hal pengusulan calon anggota dewan Pengupahan dari unsur organisasi pengusaha atau dari unsur serikat pekerja dan/atau serikat buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) pada saat pembentukan dewan pengupahan kabupaten tidak memiliki kualifikasi pendidikan D-III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, dapat diusulkan dari anggota yang berpendidikan SLTA sederajat.
- (2) Pengusulan keanggotaan dewan pengupahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua organisasi pengusaha atau serikat pekerja atau serikat buruh menyertakan surat pernyataan tentang tidak adanya anggota yang memiliki pendidikan D-III.
- (3) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk diverifikasi.
Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Penetapan: Ditetapkan di Sukadana pada tanggal Agustus 2012

Penandatangan: BUPATI KAYONG UTARA, HILDI HAMID

Penetapan: Diundangkan di Sukadana pada tanggal Agustus 2012

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA, HENDRI SISWANTO BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2012 NOMOR 21