Unknown Unknown Nomor 25 Tahun 2015 tentang STANDAR BIAYA KIIUSUS KANTOR KESATUAIT BAI{GSA DAN POLITIK XOTA PAYAI(UMBUH DENGAN RAIIMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA PAYAKUMBT'H, - a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Anggaral Pendapatan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2O16 perlu adanya Standar Biaya Umum dan Standar Biaya Khusus; - b. bahwa dalam Standar Biaya Umum ada beberapa satuan harga yang belum terakomodir yang harus didukung dengan Standar Biaya Khusus; - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu Standar Biaya Khusus Kantor Kesatual Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh yang ditetapkan dengan peraturan Walikota Payakumbuh ; 4. : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2O04 tentang Sistem 5. Perencanaan Pembangunan Nasional (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O04 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintah Daerah (t embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O15 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) 3. Peratural Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2OO5 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor l4O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); \-, (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
:
PERATURAIT WALIKOTA PAYAXT'DIBI'H NOMOR: \8 TAHUH 10\6
TENTANG
STANDAR BIAYA KIIUSUS
KANTOR KESATUAIT BAI{GSA DAN POLITIK XOTA PAYAI(UMBUH
DENGAN RAIIMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PAYAKUMBT'H,
- a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Anggaral Pendapatan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2O16 perlu adanya Standar Biaya Umum dan Standar Biaya Khusus;
- b. bahwa dalam Standar Biaya Umum ada beberapa satuan harga yang belum terakomodir yang harus didukung dengan Standar Biaya Khusus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu Standar Biaya Khusus Kantor Kesatual Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh yang ditetapkan dengan peraturan Walikota Payakumbuh ;
4. : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2O04 tentang Sistem
5. Perencanaan Pembangunan Nasional (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O04 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintah Daerah (t embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O15 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
3. Peratural Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2OO5 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor l4O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
\-,
Menetapkan
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 20O6 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 1 Tahun 2O I 1 ;
5. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor O4 Tahun 2OO8 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat dan Lembaga Teknis Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2OO8 Nomor O4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 12 Tahun 2O13 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor O4 Tahun 2OO8 tentang Organisasi dan Tata Ke{a Inspektorat dan Lembaga Teknis di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2013 Nomor 12);
6. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 3 Tahun 2OlO tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2O1O Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 18 Tahun 2O14 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2O15 (kmbaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2O14 Nomor 18 );
8. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 91 Tahun 2O15 tentang Anggaran Pendapatal dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2O16 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2O15 Nomor 91 );
9. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 58 Tahun 2016 tentang Peneta[am Standar Biaya Sebagai Pedoman Dalam Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2O15 Nomor 58 );
MEUUTUSXAN
PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH TENTANG STANDAR BIAYA KHUSUS KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PAYAKUMBUH TAHUN ANGGARAN 2016
Pasa-l 1
Ruang Lingkup Standar Biaya Khusus yang diatur dalam Peraturan Walikota ini yairu sebagai berikut :
1. Honorarium Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial.
2. Honorarium Tim Fasilitasi Pengamanan kbaran dan Akhir Tahun.
3. Honorarium Tim Pemantauan Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik Daerah.
4. Honorarium Piket Pengamanan l*baran / Akhir Tahun.
Pasal 2
Standar Biaya Khusus Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh diatur dan ditetapkan sebagai berikut :
| No | NamaTim | Kedudukan dalam Tim | Honor | Satuan | Ket |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|
| 1 | Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial | 1. Penanggung jawab 2. Wakil Penanggung jawab 3. Ketua 4. Sekretaris 5. Anggota 6. Sekretariat | Rp.2.5oo.oo0,- Rp.2.10O.O00,- Rp. 2.OOO.0O0,- Rp. 1.75O.000,- Rp. l.OOO.OOO,- Rp. 5OO.0O0,- | ok ok ok ok ok ok | |
| 2 | Tim Fasilitasi Pengamanan kbaran dan Akhir Tahun | 1. Penanggung jawab 2. Wakil Penanggung jawab 3. Ketua 4. Sekretaris 5. Ketua Bidang 6. Anggota 7. Sekretariat | Rp. 2.5o0.ooo,- Rp. 2.2O0.OO0,- Rp.2.1O0.OO0,- Rp. 2.0O0.oO0,- Rp. 1.80O.O00,- Rp. 1.75O.0OO,- Rp. 1.oOo.OO0,- | ok ok ok ok ok ok ok | |
| 3 | Tim Koordinasi Pemantauan Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah | 1. Penanggung jawab 2. Wakil Penanggung jawab 3. Ketua Umum 4. Ketua Pelaksana Harian 5. Sekretaris 6. Koordinator Bidang 7. Anggota | Rp. 2.5OO.O0O,- Rp. 2.25O.000,- Rp. 2.100.OO0,- Rp.2.OO0.OOo,- Rp. 1.9OO.0O0,- Rp. 1.8OO.O00,- Rp. 1.750.O00,- | ok ok ok ok ok ok ok | |
| 4 | Piket Pengamanan l*baran / Al<hir Tahun | 1. Anggota Piket | Rp. 50.OOo,- | oh | |
Pasal 3
Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2016.
v
Pasal 4
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Payakumbuh.

Penetapan: Ditetapkan di Payakumbuh pada tanggal \9 rE$Fsq\.\ 2016

Penetapan: Diundangkan di Payakumbuh pada tanggal \9 tEtEu E\'\ 2016

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAII KOTA PAYAXUM BERITA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2016 NOMOR \8 L,