PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU Nomor 13 Tahun 2012 tentang PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME WALIKOTA BANJARBARU, - a. bahwa dengan semakin pesatnya perkembangan sektor perindustrian, perdagangan dan jasa mendorong para pelaku usaha untuk mempromosikan produknya melalui fasilitas reklame milik pemerintah, umum maupun swasta; - b. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame, maka dalam rangka penyelenggaraan pemasangan reklame perlu ditetapkan perhitungan nilai sewa reklame sebagai dasar pengenaan pajak reklame; - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b Estas perlu mengatur dengan Peraturan Walikota; 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987); 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822); 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189); 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengeblaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025); 11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179); 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 18. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 40); 19. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2007 Nomor 12 Seri E Nomor Seri 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 1 Seri E Nomor Seri 1); 20. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 2 Seri D Nomor Seri 1); 21. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11); (berlaku 20 Juli 2012)
Pembukaan
Menimbang :
- Mengingat :
PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU NOMOR 13 TAHUN 2012
TENTANG
PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME
WALIKOTA BANJARBARU,
- a. bahwa dengan semakin pesatnya perkembangan sektor perindustrian, perdagangan dan jasa mendorong para pelaku usaha untuk mempromosikan produknya melalui fasilitas reklame milik pemerintah, umum maupun swasta;
- b. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame, maka dalam rangka penyelenggaraan pemasangan reklame perlu ditetapkan perhitungan nilai sewa reklame sebagai dasar pengenaan pajak reklame;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b Estas perlu mengatur dengan Peraturan Walikota;
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengeblaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
18. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 40);
19. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2007 Nomor 12 Seri E Nomor Seri 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 1 Seri E Nomor Seri 1);
20. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 2 Seri D Nomor Seri 1);
21. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU TENTANG PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME.
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran I Peraturan Walikota ini.
- (3) Pembagian kawasan/zona rekiame dapat berubah sesuai dengan kebutuhan dan perubahan kondisi/perkembangan dilapangan.

## BAB III

## DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK

## Pasal 3

- Dasar pengenaan pajak rekiame adalah Nilai Sewa Reklame (NSR) yaitu Nilai Jual Objek Pajak Reklame (NJOPR) dikalikan Nilai Strategis Pemasangan Reklame (NSPR).
- Nilai Jual Objek Pajak Reklame (NJOPR) dihitung dengan memperhatikan jenis reklame yang dipasang, bahan yang digunakan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, ukuran media reklame dan tarif perHari/Bulan/Tahun.
- Nilai Strategis Pemasangan Reklame adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame tersebut berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang kota, atau disebut dengan Indeks Zona.
- Besaran tarif berdasarkan jenis rekiame sebagai komponen dalam perhitungan Nilai Sewa Reklame (NSR) sebagaimana dimaksud ayat (2) tercantum dalam lampiran II Peraturan Walikota ini.

- -h

## Pasat 4

- (1) Tarif Pajak Reklarne ditetapkan sebesar 25 % (duapu(uh lima persen).
- (2) Besaran pokok pajak reklame yang terutang &amp;hitting dengan mengalikan tarlf sebagimana dimaksud ayat (1) dengan dasar pengenaan pajak reklame (NSR).

## BAB IV

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 5

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai teknis pelaksanannya, diatur lebih lanjut dalarn Keputusan Walikota.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor 04 Tahun 2001 tentang PetunA Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nana· 03 Tahun 2000 dicabut dan dinyatakan tidak bertaku.

## Pawl S

Peraturan Walikota inl mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap prang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota Mi dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru pada tanggal 20 Juli

2012



e ALIKOTA BANJARBARU!


SEKRETARIS DAERAH,

Diundangkan di Banjarbaru

pada tanggal 20 Jun

2012

H. AHRIANI


BERT A DAERAH KOTA BANJARBARLI TAHUN 2012 NOMOR 13

Lampiran I : Peraturan Walikota Banjarbaru

Nomor : 13 Tahun 2012

Tanggal : 20 Juli 2012

## PEMBAGIAN ZONA WILAYAH DI KOTA BANJARBARU

| NO. | LOKASI / JENIS | WILAYAH |
|-------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Zona Khusus | 1. Lapangan Murjani 2. Taman Van der VijI 3. Median JIn. A. Yani |
| 2 | Zona Wilayah I | 1. JIn. A. Yani 2. JIn. Mistar Cokrokusumo 3. JIn. Trikora 4. JIn. Angkasa Pura (menuju Bandara) dan Kawasan dalam Bandara 5. JIn. Gub.Sub* 6. JIn. PM. Noor |
| 3 | Zona Wilayah II | 1. JIn. Panglima Batur 2. JIn. Menuju Palam (JI. Karang Rejo) 3. JIn. Karang Anyar 4. M. Rahayu 5. JIn. STM 6. An. SPN 7. Jim Kebun Karet 8. JIn. R.O. Ulin 9. JIn. Taman Gembira |
| 4 | Zona Wilayah III | 1. JIn. Wijaya Kusuma 2. JIn. P. Suriansyah 3. JIn. Guntung Manggis 4. JIn. Hercules, Landasan Ulin 5. JIn. Taruna Praia 6. JIn. Junjung Buih |
| 5 | Zona Wilayah IV | JIn. Lain diluar Zona Wilayah Khusus, Zona Wilayah I, Zona Wilayah II dan Zona Wilayah III |

.\_., V

\_VALIKOTA BANJARBARU,

M. RUZAIDIN NOOR

Lampiran II : Peraturan Walikota Banjarbaru

Nomor : 13 Tahun 2012

Tanggal : 20 Juii 2012

## BESARAN TARIF BERDASARKAN ERIS REKLAME

| NO | JENIS REKLAME | TARIF / M 2 (RP) | TARIF / M 2 (RP) | TARIF / M 2 (RP) | ?NOM ZONA | INDEKS BAHAN |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|
| NO | JENIS REKLAME | HARI | BULAN | TAHUN | ?NOM ZONA | INDEKS BAHAN |
| 1. | Reklame Papan - Papan Namaidinding | 1.500 | 20.000 | 200.000 | Zona Khusus : Zona I : 3 Zona 9 : 2 Zona 111 : 1,5 Zona IV : I | 18 : 1 |
| 1. | - Billboard, Neon Box, Baliho dan Mini Billboard, Megatron, Irldeotron, LED (large electronic display) | 4.000 | 30..000 | 400.000 | Zona Khusus : Zona I : 3 Zona 9 : 2 Zona 111 : 1,5 Zona IV : I | 18 : 1 |
| 2. | Reklame Kain (umbul-umbul, spanduk, banner dan sejenisnya) | 2.000 | 30.000 | 300.000 | Zona Khusus : Zona I : 3 Zona 9 : 2 Zona 111 : 1,5 Zona IV : I | 18 : 1 |
| 3. | Reklame Melekat | 3.000 urttuk setiap 100 lembaribulan | 3.000 urttuk setiap 100 lembaribulan | 3.000 urttuk setiap 100 lembaribulan | Zona Khusus : Zona I : 3 Zona 9 : 2 Zona 111 : 1,5 Zona IV : I | 18 : 1 |
| 4. | Reklame Selebaran | 3.000 untuk setiap 100 lembar/bulan | 3.000 untuk setiap 100 lembar/bulan | 3.000 untuk setiap 100 lembar/bulan | Zona Khusus : Zona I : 3 Zona 9 : 2 Zona 111 : 1,5 Zona IV : I | 18 : 1 |
| 5. | Reklame Berialan | 2.000 | 24.000 | 200.000 | Zona Khusus : Zona I : 3 Zona 9 : 2 Zona 111 : 1,5 Zona IV : I | 18 : 1 |
| 6. | Reklame Udara | 100.000 | 2.000.000 | | Zona Khusus : Zona I : 3 Zona 9 : 2 Zona 111 : 1,5 Zona IV : I | 18 : 1 |
| 7. | Reklame Suara | 450 1 menit | 450 1 menit | 450 1 menit | Zona Khusus : Zona I : 3 Zona 9 : 2 Zona 111 : 1,5 Zona IV : I | 18 : 1 |
| 8. | Reklame Film/ Slide | 1.400 | 18.800 | 160.000 | Zona Khusus : Zona I : 3 Zona 9 : 2 Zona 111 : 1,5 Zona IV : I | 18 : 1 |
| 9. | Reklame Apung | 2.000 | 24..000 | 200.000 | Zona Khusus : Zona I : 3 Zona 9 : 2 Zona 111 : 1,5 Zona IV : I | 18 : 1 |
| 10. | Reklame Peragaan | 160.000 setiap kali pemberian izin | 160.000 setiap kali pemberian izin | 160.000 setiap kali pemberian izin | Zona Khusus : Zona I : 3 Zona 9 : 2 Zona 111 : 1,5 Zona IV : I | 18 : 1 |

ti

k WALIKOTA BANJARBARU,

( \ .. M. RUZAIDIN NOOK

Menimbang

Mengingat


## WALIKOTA BANJARBARU

## PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU NOMOR I TAHUN 2012

## TENTANG

## TUGAS POKOK, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH KOTA BANJARBARU

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## WALIKOTA BANJARBARU,

- a. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru, Perlu menetapkan Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Banjarbaru, sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna secara maksimal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a sebagaimana dimaksud perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3822);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (Nomor 4437).sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun2008 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru(Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 02 Seri D Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 11 Seri D Nomor Seri 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 20).

## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH KOTA BANJARBARU

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Banjarbaru beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru.
5. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Banjarbaru.
6. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Banjarbaru
7. Bidang adalah Bidang pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Banjarbaru.
8. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Banjarbaru.
9. Seksi adalah Seksi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Banjarbaru.
10. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
11. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Banjarbaru.

## BAB II

## KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Banjarbaru sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 3

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Banjarbaru mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Pendapatan, Belanja, Verifikasi dan Pembukuan dan Bidang Asset serta koordinasi pengendalian dampak lingkungan, dan pemetaan geologi pengembangan wilayah Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah mempunyai fungsi:

1. perumusan kebijakan teknis dalam bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Walikota.
2. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah.
3. perumusan program dan kebijakan teknis dibidang pengelolaan pemungutan pendapatan dan penerimaan daerah.
4. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pelaksanaan dan pengendalian pendapatan.
5. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pelaksanaan dan pengendalian belanja.
6. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pelaksanaan dan pengendalian verifikasi dan pembukuan.
7. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pelaksanaan dan pengendalian asset.
8. pembinaan dan pengendalian unit pelaksana teknis dinas lingkup dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah.
9. pengefolaan urusan kesekretariatan.

## BAB III

## SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH

## Bagian Kesatu

## Susunan Organisasi

## Pasal 5

- (1) Susunan organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah terdiri dari:
- a. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
- 1) Sub Bagian Perencanaan;
- 2) Sub Bagian Keuangan;
- 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang Pendapatan, terdiri dari :
- 1) Seksi Pendapatan dan Penetapan;
- 2) Seksi Pajak, Retribusi dan Pendapatan lain-lain;
- d. Bidang Belanja, terdiri dari;
- 1) Seksi Anggaran dan Belanja;
- 2) Seksi Perbendaharaan;
- e. Bidang Verifikasi dan Pembukuan, terdiri dari;
- 1) Seksi Verifikasi;
- 2) Seksi Pembukuan dan Pelaporan;
- f. Bidang Asset,terdiri dari :
- 1) Seksi Inventarisasi dan Perencanaan Kebutuhan;
- 2) Seksi Pengadaan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional;
- h. Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2011 tanggal 29 Desember 2011 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## Bagian Kedua

Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi

Paragraf 1

Kepala Dinas

## Pasal 6

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas Pokok memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan tugas Dinas yang meliputi perencanaan, pengelolaan, pengembangan dan pengendalian teknis bidang Pendapatan, Belanja, Verifikasi dan Pembukuan dan Bidang Asset, serta kegiatan kesekretariatan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi :
- a. perumusan visi, misi, rencana strategis dan rencana kerja Dinas;
- b. penysunan rencana anggaran Dinas;
- c. pengkoordinasian seluruh kegiatan Dinas serta pengendalian pelaksanaan operasional kegiatan Dinas;
- d. pengawasan dan pengendalian Bidang Pendapatan, Belanja, Verifikasi dan Pembukuan dan Bidang Asset;
- e. penanggungjawab seluruh kegiatan Dinas dan pencapaian sasaran kegiatan Dinas;
- f. penyelenggaraan koordinasi dengan instansi terkait di bidang Pendapatan, Belanja, Verifikasi dan Pembukuan dan Bidang Asset;
- g. pelaksanaan pelayanan teknis administrasi kepada Walikota dan semua Unit Kerja/perangkat kerja pemerintah pusat dan daerah di bidang Pendapatan, Belanja, Verifikasi dan Pembukuan dan Bidang Asset;
- h. pelaksanaan kerjasama dengan pihak lain baik pemerintah maupun swasta di bidang Pendapatan, Belanja, Verifikasi dan Pembukuan dan Bidang Asset;
- i. pembinaan dan peningkatan kemampuan prestasi para pegawai di Lingkungan Dinas;
- j. pelaporan pelaksanaan pekerjaan dan pelaksanaan tugas kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

## (3) Uraian Tugas Kepala Dinas :

- a. merumuskan Program kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah sesuai dengan Program Pemerintah Kota dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja;
- b. mengkoordinasikan, mengawasi dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- c. mengarahkan dan membina bawahan agar melaksanakan tugas dengan baik dan efektif;
- d. memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan sesuai dengan bidang tugas agar dalam pelaksanaan tugas selalu mempedomani prosedur dan program kerja yang telah ditetapkan;
- e. mengambil kebijakan yang tepat terhadap permasalahan yang timbul berkaitan dengan tugas, hasil tugas agar tepat sasaran dan tujuan organisasi;
- f. melakukan monitoring dan evaluasi kinerja bawahan agar sesuai dengan program, visi dan misi organisasi serta sesuai dengan prosedur yang berlaku;
- g. mengadakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait berkenaan dengan kegiatan pembangunan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah dalam rangka kelancaran penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan;
- h. mendistribusikan, mendelegasikan, mengatur dan mengawasi tugas kepada sekretaris sesuai bidang tugas masing-masing;
- i. memberikan motivasi dan inspirasi dalam rangka pembinaan administrasi, organisasi dan tatalaksana serta personil dilingkungan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah;
- j. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan langsung tentang langkah-langkah yang perlu diambil dibidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah;
- k. menilai hasil kerja bawahan sesuai hasil kerja yang dicapai dan petunjuk teknis penilaian sebagai bahan pertimbangan untuk pengembangan karier pegawai;
- I. membuat dan menyampaikan laporan hasil kerja/LAKIP kepada atasan langsung sebagai pertanggungjawaban tugas;
- m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2

Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan koordinasi penyusunan rencana dan program, serta pembinaan pelayanan administrasi keuangan, umum, perlengkapan, rumah tangga dan kepegawaian di lingkungan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana dan program, pengolahan data administrasi keuangan, evaluasi dan pelaporan;
- b. penyusunan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, pertengkapan, dan kehumasan dan kepegawaian dilingkungan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Banjarbaru.

## (3) Uraian Tugas Sekretaris adalah :

- a. menyusun rencana kerja dan program pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah;
- b. mendistribusikan tugas kepada Sub Bagian sesuai bidang tugasnya;
- c. memberikan petunjuk kepada Sub Bagian Perencanaan, Sub Bagian Keuangan dan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas dengan baik;
- d. mengevaluasi hasil kerja bawahan berdasarkan laporan Sub Bagian;
- e. mengkoordinasikan kegiatan kesekretariatan kepada bidang-bidang sesuai bidang tugasnya;
- f. memberikan petunjuk dan pelayanan administrasi kepada satuan kerja dilingkungan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah;
- g. menyusun rencana kepegawaian meliputi pengusulan kebutuhan pegawai, penyusunan formasi, mutasi kepegawaian, kenaikan pangkat, angka kredit, jabatan fungsional, usulan kenaikan gaji berkala, usulan pengangkatan Capeg, menyusun DP3, usulan karpeg, pengolahan DUK tiap semester dan daftar nominatif PNS;
- h. mengatur pelaksanaan urusan perencanaan dan keuangan meliputi penata usaha keuangan, perbendaharaan, verifikasi dan pembukuan;
- i. mengatur pelaksanaan urusan Umum dan Kepegawaian meliputi tugas-tugas protokol, keamanan, dan ketertiban, pengadaan, pencetakan, pemeliharaan gedung, perjalanan Dinas rutin, penyusunan formasi, mutasi kepegawaian, kenaikan pangkat, angka kredit, jabatan fungsional, usulan kenaikan gaji berkala, usulan pengangkatan Capeg, menyusun DP3, usulan karpeg, pengolahan DUK tiap semester dan daftar nominatif PNS dilingkungan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah;
- j. mengatur penggunaan dan penyediaan perlengkapan kantor.
- k. menghimpun dan menyusun Laporan Tahunan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKI P);
- I. membuat konsep laporan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah berdasarkan data dad Sub Bagian sebagai bahan masukan;
- m. memberikan saran dan telaahan kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya;
- n. membuat laporan kegiatan Sekretariat sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- o. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

## Paragraf 3

## Sub Bagian Perencanaan

## Pasal 8

- (1) Sub Bagian Perencanaan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Perencanaan yang mempunyai tugas pokok mempersiapkan penyusunan program kerja perencanaan anggaran dan rencana kegiatan tahunan.
- (2) Uraian Tugas Kepala Sub Bagian Perencanaan adalah
- a. menyiapkan, menyusun rencana program kerja rutin dan pembangunan jangka pendek dan jangka panjang pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah;
- b. melaksanakan koordinasi kesekretariatan sesuai bidang tugas Sub Bagian Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah;
- c. melaksanakan koordinasi, mengatur dan mengawasi pengelolaan laporan;
- d. membuat telaahan kepada atasan sesuai bidang tugas;
- e. membuat rencana konsep surat rekomendasi dan bahan naskah lain yang berkaitan dengan perencanaan;
- f. membagi tugas-tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas masing-masing agar pekerjaan dapat terselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- g. melakukan evaluasi dan monitoring kepada tugas-tugas bawahan agar sesuai dengan program dan prosedur yang berlaku;
- h. menilai hasil kerja bawahan sesuai hasil kerja yang dicapai;
- i. membuat dan menyampaikan laporan hasil kerja kepada atasan sebagai pertanggung jawaban tugas;
- j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

## Paragraf 5

## Sub Bagian Keuangan

## Pasal 9

- (1) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Keuangan yang mempunyai tugas pokok menganalisa dan mengevaluasi serta menyiapkan bahan pembayaran, pembukuan dan pertanggungjawaban keuangan.
- (2) Uraian Tugas Kepala Sub Bagian Keuangan adalah
- a. mengatur dan mengawasi pengelolaan administrasi keuangan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah meliputi perencanaan anggaran, pengelolaan anggaran dan pefaporan;
- b. menyelenggarakan pembukuan dan bertanggung jawab keuangan serta perhitungan evaluasi perbendaharaan;
- c. mengatur dan mengawasi bendaharawan pengeluaran, bendaharawan penerima dan pengelola keuangan lainnya dalam pelaksanaan tugasnya;
- d. membuat laporan keuangan berdasarkan bahan masukan dan satuan organisasi di Lingkungan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah;
- e. melaksanakan koordinasi kesekretariatan sesuai bidang tugas Sub Bagian Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah;
- f. membuat telaahan kepada atasan sesuai bidang tugas;
- g. membuat rancangan konsep surat, rekomendasi dan bahan naskah lain yang berkaitan dengan keuangan;
- h. menilar hasil kerja bawahan sesuai hasil kerja yang dicapai;
- i. membuat dan menyampaikan laporan hasil kerja kepada atasan sebagai pertanggung jawaban tugas;
- j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

## Paragraf 6

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pelaksanaan teknis administrasi urusan umum, rumah tangga, perlengkapan dan administrasi kepegawaian dilingkungan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah.
- (2) Uraian Tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah
- a. menyiapkan, menyusun , rencana program kerja Umum dan Kepegawaian dilingkungan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah;
- b. melaksanakan pengelolaan administrasi Umum Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah meliputi mengagenda surat menyurat, pengetikan, Alat tuffs Kantor, pengelolaan tata naskah dinas, pengelolaan arsip surat sesuai petunjuk teknis administrasi perkantoran, tugas-tugas protokol, keamanan, dan ketertiban, pengadaan, pencetakan, pemeliharaan gedung, perjalanan Dinas rutin, pemeliharaan dan perawatan barang-barang inventaris kantor serta membuat daftar inventaris dan laporan barang inventaris kantor,
- c. melaksanakan pengelolaan administrasi Kepegawaian Dinas Pendapatan, Pengelolaan keuangan dan Asset Daerah meliputi penyusunan formasi, mutasi kepegawaian, kenaikan pangkat, angka kredit, jabatan fungsional, usulan kenaikan gaji berkala, usulan pengangkatan Capeg, menyusun DP3, pengurusan karpeg/askes/taspen/pensiun, pengurusan DUK tiap semester dan daftar nominatif PNS;
- d. melaksanakan pengaturan terselenggaranya pengelolaan administtrasi Umum dan Kepegawaian dalam pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- e. melaksanakan penyusunan rencana kepegawaian meliputi usulan kebutuhan pegawai, formasi kepegawaian, mutasi kepegawaian, usulan kenaikan pangkat, usulan kenaikan gaji berkala, usulan pengangkatan Capeg, pembuatan DP3, pengurusan karpeg, pengolahan DUK tiap semester dan daftar nominatif PNS, analisis kepegawaian, usulan diklat/pelatihan pegawai, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. melaksanakan pengaturan dan memberikan pelayanan alat tulis kantor, barang inventaris dan perlengkapan lainnya dalam satuan organisasi dilingkungan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah;
- g. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan barang inventaris kantor, membuat daftar barang inventaris kantor, kebersihan, kerapian tata ruang kantor serta kebersihan lingkungan kantor pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah;
- h. melaksanakan koordinasi kesekretariatan sesuai bidang tugas sub bagian Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah;
- i. melaksanakan koordinasi kegiatan administrasi umum dan kepegawaian pada Dinas Pendapatan, Pengerolaan Keuangan dan Asset Daerah kepada instansi terkait agar terjalin hubungan kerja sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku;
- j. membuat telaahan kepada atasan, rancangan konsep surat, rekomendasi dan bahan naskah lain yang bericaitan dengan administrasi Umum dan Kepegawaian;
- k. membagi tugas-tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas masing-masing agar pekerjaan terbagi habis;
14. L memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan sesuai bidang tugas masing-masing agar pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- m. melakukan evaluasi dan monitoring tugas-tugas kepada bawahan agar sesuai dengan program dan prosedur yang berlaku;
- n. menilai hasil kerja bawahan sesuai hasil kerja yang dicapai;
- o. membuat dan menyampaikan laporan hasil kerja kepada atasan sebagai pertanggung jawaban tugas;
- p. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

## Paragraf 7

## Bidang Pendapatan

## Pasal 11

- (1) Bidang Pendapatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Pendapatan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan program pengaturan dan penagihan piutang pajak dan retribusi Daerah, pengaturan dan pengelolaan dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain pendapatan Daerah yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada ayat (1), Kepala Bidang Pendapatan mempunyai fungsi :
- a. penyusunan petunjuk teknis dan penyelenggaraan penagihan piutang pajak Daerah dan retribusi Daerah, pengelolaan BUMD dan la lain pendpatan ash Daerah yang sah serta administrasi penagihan pajak I retribusi Daerah;
- b. penyusunan petunjuk teknis dan penyelenggaraan pengelolaan dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain lain pendapatan Daerah yang sah;
- c. penyusunan petunjuk teknis dan penyelenggaraan pertimbangan atas keberatan wajib pajak / retribusi Daerah terhadap pembayaran piutang pajak / retribusi Daerah.
- (3) Uraian Tugas Kepala Bidang Pendapatan adalah :
- a. merumuskan, mengatur dan mengkoordinasikan serta mengawasi terselenggaranya penyusunan rencana kerja bidang Pendapatan sesuai Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mengkoordinasikan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya kebijakan pelaksanaan pengelolaan Pendapatan Daerah;
- c. mengkoordinasikan, mengatur dan mengawasi serta mengendalikan pelaksanaan pemungutan daerah;
- d. menyusun dan mengkoordinasikan pembuatan perencanaan dan strategi pengembangan pendapatan daerah;
- e. merencanakan, mengkoodinasikan, mengendalikan penyelenggaraan sosialisasi/penyuluhan tentang pajak, retribusi dan pendapatan lainnya kepada masyarakat untuk kelancaran penerimaan pendapatan daerah;
- f. mengkoordinasikan, mengatur dan mengawasi serta mengendalikan pelaksanaan pemungutan daerah, pelaksanaan perhitungan, penetapan pajak retribusi daerah;
- g. menyelenggarakan pengkajian, analisa pengembangan dan peningkatan PAD serta pendapatan/penerimaan lainnya;
- h. menyelenggarakan program pengaturan dan penagihan piutang pajak/retribusi daerah, pendapatan daerah, pendapatan lain-lain, Dana Perimbangan dan Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus;
- i. penyelenggarakan pemberian pertimbangan keberatan pajak/retribusi daerah sesuai ketentuan yang berlaku;
- j. mengkoordinasikan, dan mengarahkan tugas kepada bawahan agar terjalin kerjasama yang harmonis dan pekerjaan terbagi habis;
- k. membina hubungan tugas, produktifrtas kerja bawahan agar penyelesaian tugas sesuai ketentuan yang berlaku;
- I. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya;
- m. memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan dalam melaksanakan tugas dengan baik;
- n. mengevaluasi hash kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- o. menilai hasil kerja bawahan sesuai hasil kerja yang dicapai dan juknis penilaian sebagai bahan pertimbangan untuk pengembangan karier pegawai;
- p. memberikan nota pertimbangan/advise kepada atasan yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
- q. melaporkan secara berkala (bulanan, triwulan, tahunan) kegiatan bidang sesuai peraturan yang berlaku;
- r. membuat dan menyampaikan laporan hasil kerja kepada atasan sebagai pertanggung jawaban tugas;
- s. melaksanakan tugas lain yang diminta atasan dalam kedinasan.

## Paragraf 8

Seksi Pendataan dan Penetapan

Pasal 12

- (1) Seksi Pendataan dan Penetapan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan yang mempunyai tugas pokok menyiapkan data dan bahan dalam rangka pencatatan dan penagihan serta pengaturan pencicilan pajak daerah, pengelolaan BUMD dan pendapatan ash daerah yang sah, menyiapkan data dan bahan dalam rangka pemberian pertimbangan atas keberatan wajib pajak / retribusi daerah;
- (2) Uraian Tugas Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan adalah :
- a. menyusun rencana langkah kegiatan Seksi Pendataan dan Penetapan berdasarkan rumusan rencana kerja Bidang Pendapatan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah;
- b. mengatur dan mengawasi pelaksanaan pendataan dan pendaftaran obyek dan subyek pajak, retribusi daerah dan pendapatan lain lain;
- c. merencanakan, mengatur dan mengawasi pelaksanaan pengkajian strategi pengembangan dan peningkatan pajak, retribusi daerah dan pendapatan lain-lain yang sah;
- d. meneliti dan menganalisa potensi sumber pendapatan daerah;
- e. melaksanakan koordinasi dengan pihak Kecamatan/Kelurahan dan unit terkait lainnya dalam tugas pendataan PBB dan monitoring SPPT-PBB serta melaksanakan perhitungan biaya penggantian penyampaian per SPPT PBB serta melaksanakan inventarisasi data / observasi pendataan PBB;
- f. mengevaluasi pengelolaan pemungutan pendapatan daerah dalam rangka peningkatan PAD;
- g. menyusun laporan perkembangan penyampaian SPPT kekelurahan berdasarkan strook yang disampaikan dan observasi langsung kelapangan;
- h. melakukan koordinasi dengan unit terkait dilingkungan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah;
- i. melaksanakan pemeriksaan kelengkapan bukti setor wajib pajak/retribusi daerah, pemeriksaan rencana pemberian izin, pemeriksaan obyek dan subyek pajak retribusi daerah;
- j. mengatur dan mengawasi pelaksanaan penetapan pajak daerah, pembuatan nota perhitungan pajak dan daftar penetapannya, legalisasi tanda masuk, nota penjualan serta pengesahan nota pemungutan lainnya;
- k. mengatur dan mengawasi pelaksanaan pemeriksaan obyek dan subyek pajak/retribusi daerah serta pendapatan lain-lain;
- I. membuat rancangan konsep surat, rekomendasi dan bahan naskah lain yang berkaitan dengan bidang pendapatan;
- m. membagi tugas-tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas masing-masing agar pekerjaan terbagi habis;
- n. memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan sesuai bidang tugas agar dalam pelaksanaan tugas selalu mempedoma