Unknown REPUBLIK INDONESIA Nomor 103 Tahun 2013 tentang 'Legiun Veteran', yang dalam kelanjutannya secara operasional merujuk kepada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia. (berlaku Unknown)
LAMPIRAN
LAMPIRAN
LAMPIRAN I

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR :

27 Tahun 2013

TANGGAL

:

12 November 2013

## ANGGARAN DASAR

## LEGIUN VETERAN REPUBLIK INDONESIA MUKADIMAH

## 'DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA'

Kami Veteran Republik Indonesia yang berperan aktif dalam perjuangan kemerdekaan dan mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta ikut melaksanakan misi perdamaian dunia, meyakini bahwa perjuangan tersebut masih harus dilanjutkan untuk mengisi kemerdekaan dengan melaksanakan pembangunan nasional guna mewujudkan Cita-Cita dan Tujuan Nasional.

Bahwa Veteran Republik Indonesia dengan semangat pengabdiannya yang berlandaskan Panca Marga, didorong oleh kesadaran dan tanggung jawabnya dalam mengisi kemerdekaan, siap melaksanakan perannya sebagai pewaris nilai-nilai kejuangan 1945, sebagai salah satu unsur pelaksana pembangunan nasional maupun sebagai komponen pendukung dalam rangka sistem pertahanan dan keamanan Negara yang bersifat kerakyatan dan kesemestaan.

Maka untuk itu dibentuklah Legiun Veteran Republik Indonesia sebagai satu-satunya wadah dan sarana perjuangan Veteran Republik Indonesia untuk melanjutkan cita-cita perjuangannya dengan Anggaran Dasar yang disusun sebagai berikut :


## BAB I

## NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN, WAKTU DAN DASAR PEMBENTUKAN

## Pasal 1 Nama

Organisasi ini bernama 'LEGIUN VETERAN REPUBLIK INDONESIA' yang dalam Anggaran Dasar ini selanjutnya disingkat dan disebut LVRI.

## Pasal 2 Tempat kedudukan

- (1) Markas Besar LVRI Pusat berkedudukan di Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Markas Daerah LVRI berkedudukan di Ibukota Provinsi/Daerah Khusus/Daerah Istimewa.
- (3) Markas Cabang LVRI berkedudukan di Kota/Kabupaten.
- (4) Markas Ranting LVRI berkedudukan di Kecamatan/Distrik.

## Pasal 3

Waktu dan Dasar Pembentukan

- (1) LVRI didirikan oleh Kongres Nasional Pejuang Kemerdekaan seluruh Indonesia yang diadakan pada tanggal 22 Desember 1956 sampai dengan 2 Januari 1957 di Jakarta, untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.


- (2) LVRI disahkan dengan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 1957 tanggal 2 April 1957 tentang 'Legiun Veteran', yang dalam kelanjutannya secara operasional merujuk kepada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia.

## BAB II VISI DAN MISI

Pasal 4

Visi

Organisasi LVRI yang kukuh, bersatu dan sejahtera, berpegang teguh pada Pancasila, UUD 1945 dan Kode Etik Kehormatan Panca Marga, berperan aktif dalam pembangunan nasional, terlaksananya pewarisan Nilai-Nilai Kejuangan 1945 kepada generasi penerus bangsa serta terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa serta persahabatan antar bangsa demi terwujudnya ketertiban dunia.

Pasal 5

Misi

LVRI meningkatkan kehormatan Veteran Republik Indonesia, meningkatkan kesejahteraan anggota, mewariskan Nilai-Nilai Kejuangan 1945 kepada generasi penerus bangsa, berperan aktif dalam pembangunan nasional, serta hubungan persahabatan dengan organisasi Veteran sedunia.

LVRI berasaskan Pancasila.


## BAB III

## ASAS, SIFAT DAN KEGIATAN

Pasal 6

Asas

Pasal 7

Sifat

- (1) LVRI merupakan satu-satunya wadah dan sarana perjuangan bagi segenap Veteran Republik Indonesia.
- (2) LVRI tidak mempunyai ikatan organik dengan organisasi kekuatan sosial politik maupun organisasi kemasyarakatan lainnya.

## Pasal 8 Kegiatan

## Kegiatan LVRI meliputi :

- a. Perumusan kebijakan dan peraturan dalam organisasi serta administrasi pembinaan personel Veteran.
- b. Peningkatan kehormatan, citra, dan kesejahteraan anggota LVRI.
- c. Pewarisan nilai dan semangat juang'45.
- d. Pembinaan hubungan dan kerjasama dengan instansi/organisasi dalam negeri.
- e. Pembinaan hubungan dan kerjasama dengan organisasi Veteran di luar negeri.
- f. Pengelolaan dan pemberdayaan kekayaan dan aset LVRI.



- g. Pemberian advokasi dan bantuan hukum.
- h. Pelaksanaan hubungan masyarakat dan penerangan.

## BAB IV

## ORGANISASI

## Pasal 9

## Bentuk Organisasi

- (1) Organisasi LVRI disusun berbentuk piramidal, berdasarkan tingkatan organisasi sebagai berikut :
- a. Organisasi LVRI tingkat Pusat/Nasional.
- b. Organisasi LVRI tingkat Daerah/Provinsi/Daerah Istimewa/Daerah Khusus.
- c. Organisasi LVRI tingkat Cabang/Kabupaten/Kota.
- d. Organisasi LVRI tingkat Ranting/Kecamatan.
- (2) Persyaratan dibentuknya organisasi dijelaskan dalam Anggaran Rumah Tangga.
- (3) Apabila dipandang perlu, dapat dilakukan penghapusan/pemekaran Organisasi LVRI tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan/ Distrik, selanjutnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
- (1) Struktur Organisasi LVRI terdiri atas :
- a. Struktural Tetap.
- 1) Dewan Pimpinan.

Pasal 10

Struktur Organisasi


- 2) Dewan Pertimbangan.
- 3) Anak Organisasi.
- 4) Badan Pendukung.
- b. Struktural Tidak Tetap ( Ad Hoc ).
- 1) Dewan Kehormatan DPP LVRI.
- 2) Tim Tanda Penghargaan LVRI.
- 3) Tim Ahli.
- c. Non Struktural.
- 1) PIVERI.
- 2) PPM.
- 3) HIPVI.
- (2) Struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran 1 Anggaran Dasar.

## Pasal 11 Anak Organisasi

- (1) Anak Organisasi dibentuk sebagai unsur pelaksana kebijakan khusus LVRI.
- (2) Anak Organisasi LVRI berbentuk piramidal dan hanya ada ditingkat Pusat dan Daerah.
- (3) Anak Organisasi LVRI terdiri dari :
- a. Korps Cacat Veteran.
- b. Korps Sarjana Veteran.
- c. Korps Veteran Karyawan.
- (4) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Anak Organisasi tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga LVRI.


- (5) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Anak Organisasi disahkan oleh Ketua Umum DPP LVRI.

## Pasal 12

Badan Pendukung Organisasi

- (1) Badan Pendukung Organisasi adalah Badan Hukum yang dibentuk untuk mendukung kegiatan Organisasi LVRI.
- (2) Badan Pendukung Organisasi LVRI berbentuk Yayasan.

## BAB V KEANGGOTAAN, HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

## Pasal 13 Keanggotaan

Setiap Veteran Republik Indonesia secara otomatis menjadi anggota LVRI yang merupakan satu-satunya wadah dan sarana perjuangan bagi segenap Veteran Republik Indonesia.

Pasal 14

Hak dan Kewajiban Anggota

Hak dan Kewajiban Anggota diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.


## BAB VI

## KEPENGURUSAN

## Pasal 15

Dewan Pimpinan

- (1) Dewan Pimpinan LVRI adalah Badan Pelaksana LVRI yang dipimpin oleh Ketua Umum DPP/Ketua DPD/Ketua Cabang/Ketua Ranting LVRI yang terpilih.
- (2) Dewan Pimpinan merupakan pimpinan kolektif yang menjunjung tinggi kebersamaan dalam mengambil keputusan.
- (3) Tingkatan Dewan Pimpinan organisasi LVRI sebagai berikut :
- a. Dewan Pimpinan Pusat (DPP).
- b. Dewan Pimpinan Daerah (DPD).
- c. Dewan Pimpinan Cabang (DPC).
- d. Dewan Pimpinan Ranting (DPR).

## Pasal 16

## Dewan Pertimbangan

- (1) Dewan Pertimbangan adalah suatu Badan yang terdiri dari VeteranVeteran Republik Indonesia Senior.
- (2) Dewan Pertimbangan dibentuk di tingkat organisasi LVRI Pusat sampai tingkat Cabang.
- (3) Dewan Pertimbangan LVRI disusun oleh Ketua Umum/Ketua terpilih sesuai mandat yang diberikan oleh Kongres/Musyawarah Daerah/ Musyawarah Cabang.


## BAB VII TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

## Pasal 17 Dewan Pimpinan LVRI

- (1) DPP LVRI bertugas melaksanakan segala keputusan Kongres LVRI, menyusun Pedoman Pelaksanaan Kebijakan Umum untuk DPD LVRI dan DPP Anak Organisasi LVRI serta bertanggung jawab kepada Kongres LVRI.
- (2) DPP LVRI berwenang memberikan Tanda Penghargaan kepada mereka yang telah berjasa kepada LVRI.
- (3) DPD LVRI bertugas melaksanakan segala keputusan Musyawarah Daerah, menyusun Pedoman Pelaksanaan Program Kerja untuk lima tahun kedepan bagi organisasi satu tingkat di bawahnya, serta bertanggung jawab kepada Musyawarah Daerah dan DPP LVRI.
- (4) DPC LVRI bertugas melaksanakan segala keputusan Musyawarah Cabang, menyusun Pedoman Pelaksanaan Program Kerja untuk lima tahun kedepan bagi organisasi satu tingkat di bawahnya, serta bertanggung jawab kepada Musyawarah Cabang dan DPD LVRI.
- (5) DPR bertugas melaksanakan segala keputusan Rapat Ranting, menyusun Rencana Kerja dan bertanggung jawab kepada Musyawarah Ranting dan DPC LVRI.

## Pasal 18

Dewan Pertimbangan LVRI

Tugas dan tanggung jawab Dewan Pertimbangan LVRI :

- a. Memberi saran/pertimbangan kepada Dewan Pimpinan LVRI, dalam melaksanakan Kebijaksanaan Umum yang digariskan oleh Kongres/ Musyawarah Daerah/Musyawarah Cabang.



- b. Memberi masukan kepada Dewan Pimpinan LVRI dalam melaksanakan tugasnya dan dalam menghadapi permasalahan yang timbul.
- c. Bertanggung jawab kepada Dewan Pimpinan LVRI sesuai tingkatannya.

## Pasal 19 Anak Organisasi LVRI

Dewan Pimpinan Anak Organisasi LVRI sesuai tingkatannya :

- a. Bertugas melaksanakan Program Kerja dan Keputusan Musyawarah Anak Organisasi.
- b. Bertanggung jawab kepada Musyawarah Anak Organisasi dan Dewan Pimpinan LVRI sesuai dengan tingkatannya.

## Pasal 20 Badan Pendukung LVRI

Badan Pendukung bertugas dan bertanggung jawab untuk :

- a. Mendayagunakan aset LVRI yang dipercayakan kepadanya.
- b. Mendukung kegiatan operasional LVRI dan selanjutnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 21

Penanggung Jawab di Hadapan Hukum

Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan LVRI bersama-sama mewakili LVRI di hadapan hukum.


## BAB VIII JABATAN LVRI

## Pasal 22

## Jabatan Pengurus LVRI

- (1) Pengurus LVRI pada semua tingkatan organisasi LVRI maupun Anak Organisasi LVRI harus dijabat oleh seorang Veteran Republik Indonesia dan yang memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) LVRI.
- (2) Pengurus LVRI di Tingkat Pusat dan Daerah, beserta Anak Organisasi dijabat untuk selama-lamanya dua kali masa jabatan, kecuali dalam keadaan tertentu dapat dipilih kembali.

## Pasal 23 Jabatan Rangkap

- (1) Pengurus LVRI dari semua tingkatan organisasi tidak dibenarkan merangkap jabatan sebagai pengurus atau mewakili suatu partai politik.
- (2) Pengurus LVRI dari semua tingkatan organisasi tidak dibenarkan merangkap sebagai pengurus tingkat dibawahnya, kecuali diperlukan dalam kondisi tidak ada pengganti.
- (3) Pengurus LVRI dari semua tingkatan organisasi tidak dibenarkan merangkap sebagai pengurus/jabatan struktural Anak Organisasi.
- (4) Pengurus LVRI dari semua tingkatan organisasi tidak dibenarkan merangkap sebagai Pengurus Badan Pendukung.
- (5) Jabatan Pembina Badan Pendukung secara ex-officio dijabat oleh Ketua Umum/Daerah/Cabang, atau anggota yang ditunjuk oleh Ketua Umum/ Daerah/Cabang.


## BAB IX

## KONGRES, MUSYAWARAH DAN RAPAT

## Pasal 24

## Kongres dan Musyawarah

- (1) Kongres/Musyawarah Daerah/Musyawarah Cabang merupakan forum tertinggi di setiap tingkatan organisasi, yang ketentuan pelaksanaan selanjutnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Dalam keadaan Luar Biasa dapat diselenggarakan Kongres/Musyawarah Daerah/Musyawarah Cabang Luar Biasa, yang ketentuan pelaksanaan selanjutnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
- (3) Ketentuan tentang Musyawarah LVRI berlaku juga bagi Anak Organisasi.

## Pasal 25

## Rapat

- (1) Rapat adalah pertemuan-pertemuan rutin di setiap tingkatan organisasi, yang ketentuan pelaksanaannya diatur lebih lanjut di dalam Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Jenis Rapat LVRI meliputi :
- a. Rapat Kerja Nasional.
- b. Rapat Pimpinan Terbatas.
- c. Rapat Pleno.
- d. Rapat-rapat Lainnya.
- (3) Khusus untuk Badan Pendukung LVRI, rapat disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan.


## BAB X

## HARI ULANG TAHUN LVRI DAN ATRIBUT

## Pasal 26

## Hari Veteran Nasional dan Hari Ulang Tahun LVRI

- (1) Hari Veteran Nasional ditetapkan pada tanggal 10 Agustus.
- (2) Hari Ulang Tahun Legiun Veteran Republik Indonesia ditetapkan pada tanggal 2 Januari, sesuai Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 1957 tentang Legiun Veteran Republik Indonesia tanggal 2 April 1957.

## Pasal 27

## Atribut LVRI

- (1) Atribut LVRI meliputi :
- a. Kode Etik Kehormatan (Panca Marga).
- b. Lambang (Karya Dharma).
- c. Panji - Panji.
- d. Himne Veteran Republik Indonesia.
- e. Mars Veteran Republik Indonesia.
- f. Pakaian Seragam.
- g. Tanda Anggota.
- (2) Ketentuan atribut LVRI diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.


## BAB XI KEKAYAAN

## Pasal 28

## Perbendaharaan dan Keuangan

- (1) Kekayaan LVRI diperoleh dari :
- a. Bantuan Pemerintah.
- b. Iuran anggota.
- c. Sumbangan dan bantuan yang tidak mengikat.
- d. Usaha lain yang tidak bertentangan dengan asas dan tujuan organisasi.
- e. Pendayagunaan aset yang dimiliki.
- (2) Pengurusan perbendaharaan dan keuangan pada tingkat Pusat maupun Daerah/Cabang/Ranting disesuaikan dengan kondisi kekayaan yang ada.

Pasal 29

## Aset LVRI

Segala aset LVRI yang dimiliki dan diperoleh dari pihak lain secara sah, tidak dapat dipindah tangankan kepada pihak ketiga kecuali dengan keputusan DPP LVRI.


## BAB XII PENUTUP

Pasal 30

Perubahan Anggaran Dasar

Perubahan Anggaran Dasar diusulkan oleh Kongres dan ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 31

Pembubaran LVRI

- (1) Pembubaran LVRI hanya dapat dilakukan berdasarkan Undang- Undang atas usulan Kongres Luar Biasa yang khusus diadakan untuk itu.
- (2) Ketentuan pelaksanaan Kongres Luar Biasa diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 32

Hal-hal yang belum diatur

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 33 Mulai Berlakunya Anggaran Dasar

Anggaran Dasar ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.