Unknown PEMERINTAH Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015, perlu diatur pedoman penyusunan Anggaran Pendapaaui dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017; - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang a.
- bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 101 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015, perlu diatur pedoman penyusunan Anggaran Pendapaaui dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2017;
Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2
2. Undang-Undang Nomor 1.7 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa ka1i diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN;
16. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor21 Tahun2011;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Situbondo Tahun 2005 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2012 Nomor 6);
4
22. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 8);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 14);
24. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2015 Nomor 42);
MEMUTUSKAN
Menetapkan PERATUR.AN BUPATI TEN'TAN'G PEDOMAN' PENYUSUNAN' AN'GGARAR PENDAPATAN' DAN BELANJA DESA TAIIUN ANGGARAR 2017.
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
5. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa.
6. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat penyimpanan uang desa yang ditentukan oleh Kepala Desa untuk menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank Pemerintah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
9. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
10. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari Pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
11. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembanguna, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
12. Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari Pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai prioritas nasional.
13. Alokasi Dana Desa Minimal yang selanjutnya disingkat ADDM adalah bagian dari ADD yang dialokasikan kepada Desa dengan besaran yang sama setiap desa.
14. Alokasi Dana Desa Proporsional yang selanjutnya disingkat ADDP adalah bagian dari ADD yang dialokasikan kepada desa dengan besaran sesuai dengan basil penghitungan atas indikator yang ditetapkan.
15. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya menyelenggarakan keuangan desa. mempunyai keseluruhan kewenangan pengelolaan
16. Bendahara adalah unsur staf Sekretariat Desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa.
17. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
6
18. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran Rencana Anggaran Biaya Desa.
19. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD
Pasal 2
- (1) Pedoman Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2017, meliputi :
- a. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten dengan Kebijakan Pemerintah Desa;
- b. Prinsip Penyusunan APBDesa;
- c. Kebijakan Penyusunan APBDesa;
- d. Standart Harga Satuan;
- e. Teknis Penyusunan APBDesa;
- f. Hal-Hal Khusus Lainnya.
- (2) Uraian Pedoman Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Diundangkan di Situbondo pada tanggal 3 0 DEC 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SITUBONDO,


~

DERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2016 NOMOR ~

~t~

k-~

~..pM,f

,~. \-0,~

,~. fot-v


## Pasal3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo Pada tanggal 3 0 DEC 2016

BUPATI SITUBONDO,

~


## URAIAN PEDOMAN PENYUSUNAN APBDesa TAHON ANGGARAN 2017

## I. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten dengan Kebijakan Pemerintah Desa

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Situbondo Nomor I 18 Tahun 2016, dijelaskan bahwa tema RKPD Tahun 2017 adalah "Pemantapan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Penunjang Pertumbuhan Kawasan". Kedua Jen1s pembangunan tersebut menghasilkan sembilan agenda pembangunan Prioritas (Nawa Cita) Kabupaten Situbondo untuk lima tahun kedepan yaitu:

1. Memperkuat kulturisasi keagamaan dalam rangka melakukan revolusi mental dan memperteguh kemajemukan masyarakat situbondo.
2. Membangun Masyarakat Situbondo yang Sehat dan berjiwa sosial yang bergerak menuju berkurangnya kemiskinan, permasalahan sosial serta bencana.
3. Meningkatkan kualitas Sumber daya manus1a. masyarakat situbondo dengan pendidikan berkarakter melalui pendidikan formal, pendidikan agama dan pendidikan tinggi.
4. Mewujudkan kawasan strategis yang cepat tumbuh dan berdaya saing melalui peningkatan infrastruktur.
5. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemanfaatan tekhnologi informasi.
6. Menguatkan kawasan penyangga Second City untuk mengurang1 disparitas wilayah.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat situbondo qengan pengembangan destinasi pariwisata, pusat lnovasi bidang Pertanian, Peternakan dan Perikanan serta : . peningkatan produktivitas lahan.
8. Mewujudkan reformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang baik (good and clean governance).

8

9. Mendekatkan pelayanan publik yang efektif clan efisien kepada masyarakat.

Berkenaan hal tersebut Pemerintah Desa harus mendukung tercapainya sasaran dan bidang-bidang pembangunan Daerah tersebut sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing desa, mengingat salah satu keberhasilan pencapaian sasaran dan bidang-bidang pembangunan Kabupaten dimaksud juga dipengaruhi sinkronisasi kebijakan antara Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Desa yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa).

## II. Prinsip Penyusunan APBDesa

Prinsip Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2017 adalah se bagai beriku t :

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan \_gaerah berdasarkan urusan dan kewenangannya;
2. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan. jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
3. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBDe~~;
4. Partisipatif, dengan melibatkan masyarakat;
5. Memperhatikan asas keadilan dan kepatutan; dan
6. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan yang lebih tinggi.

## III. Kebijakan Penyusunan APBDesa

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Desa dalam penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut:

## A. Pendapatan Desa

Pendapatan Desa adalah semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.

## 1. Pendapatan Asli Desa (PADesa)

Penganggaran pendapatan desa yang bersumber dari PADesa memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Sumber Pendapatan Asli Desa (PADesa) meliputi :
2. 1). Hasil usaha Desa, antara lain hasil BUMDesa, tanah kas desa.
3. 2). Hasil aset, antara lain tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi.
4. 3). Swadaya, partisipasi dan Gotong royong membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga, barang yang dinilai dengan uang.
5. 4). Lain-lain pendapatan asli desa, antara lain . hasil pungutan desa.
- b. Perkiraan pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2017 yang berpotensi terhadap target Pendapatan Asli Desa serta realisasi tahun sebelumnya.
- c. Dalam merencanakan sumber penerimaan baru, Pemerintah Desa agar berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten untuk merumuskan apakah obyek baru tersebut tidak memiliki efek sampmg baik kepada beban ekonomi masyarakat maupun laju perekonomian desa.

## 2. Kelompok Transfer

t?

Penganggaran \_pendapatan desa yang bersumber dari Kelompok transfer memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pendapatan Kelompok transfer terdiri atas jenis:
2. 1). Dana Desa;
3. 2). Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4. 3). Alokasi Dana Desa (ADD) ;
5. 4). Bantuan Keuangan dari APBN;
6. 5). Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi; dan
7. 6). Bantuan Keuangan APBD Kabupaten.
- b. Bantuan Keuangan dari APBN, APBD Provinsi dan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 4) dan 5) dapat bersifat umum dan khusus.
- c. Bantuan Keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada huruf b dikelola dalam APBDesa sesuai dengan juknis.

## 3. Kelompok Pendapatan Lain-Lain

Penganggaran pendapatan desa yang bersumber dari Kel6mpok pendapatan lain-lain memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Kelompok pendapatan lain-lain, terdiri atas :
2. 1). Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat ; dan
3. 2). Lain-lain pendapatan Desa yang sah.
- b. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga· yang tidak mengikat adalah pemberian berupa uang dari pihak ketiga;
- c. Lain-lain pendapatan Desa yang sah, antara lain pendapatan sebagai hasil kerjasama dengan pihak ketiga dan bantuan perusahaan yang berlokasi di desa.

## B. Belanja Desa

Belanja desa harus digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa yang terdiri dari kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan/ atau Pemerintah Kabupaten, dan kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan/ atau Pemerintah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa secara bertahap mengikuti ketentuan sebagai berikut:
- a. Paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa ; dan
- b. Paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk:
4. 1). Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa ; l' , '
5. 2). Operasional Pemerintah Desa;
6. 3). Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa; dan
7. 4). Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

I

2. Klasifikasi Belanja Desa terdiri atas kelompok:
- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
- d. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
- e. Belanja Tak Terduga.
3. Kelompok belanja dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKPDesa.
4. Kegiatan terdiri atas jenis belanja:
- a. Pegawai;

Dipergunakan untuk membiayai kegiatan "Penyelenggaraan Pemerintahan Desa" yang terdiri dari pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan 1 · BPD dianggarkan dalam kelompok Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kegiatan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan yang Pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan.

## b. Barang dan Jasa ;

- 1). Dipergunakan untuk membiaya kegiatan yang pengeluarannya untuk Belanja Barang dan Jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.
- 2). Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2016.
- 3). Belanja barang/jasa tersebut antara lain:
- a). alat tulis kantor;
- b). benda pos;
- c). bahan / material;
- d). pemeliharaan;
- e). cetak/penggandaan;
- f). sewa kantor desa;
- g). sewa perlengkapan dan peralatan kantor;
- h). sewa sarana mobilitas;
- i). sewa alat berat;

- j). makanan dan minuman rapat;
- k). pakaian dinas dan atributnya;
- 1). perjalanan dinas;
- m). upah kerja;
- n). honorarium narasumber / ahli;
- o). honorarium panitia pelaksana kegiatan;
- p). operasional Pemerin tah Desa;
- q). operasional BPD;
- r). insentif Rukun Tetangga /Rukun Warga; dan
- s). pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.
- 4). lnsentif Rukun Tetangga/Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf r adalah bantuan uang untuk operasional lembaga Rukun Tetangga/Rukun Warga dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat desa.
- 5). Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat dilakukan untuk menunjang pelaksan\_aan kegiatan.

## c. Modal.

- 1). Pemerintah Desa harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBDesa Tahun Anggaran 201 7 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana dasar yang terkait dengan peningkatan 1'· pelayanan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan.
- 2). Penganggaran belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan. Nilai aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.

- 3). Pembelian/pengadaan barang a tau bangunan digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa.

## d. Belanja Tak Terduga.

- 1). Dalam keadaan darurat dan/ atau Keadaan Luar Biasa (KLB), Pemerintah Desa dapat melakukan belanja yang belum tersedia anggarannya.
- 2). Keadaan darurat dan/atau Keadaan Luar Biasa (KLB) merupakan keadaan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang dan/ atau mendesak, antara lain dikarenakan bencana alam, sosial, kerusakan sarana dan prasarana.
- 3). Keadaan luar biasa tersebut karena Keadaan Luar Biasa (KLB)/wabah.
- 4). Keadaan darurat dan luar biasa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- 5). Kegiatan dalam keadaan darurat dianggarkan dalam belanja tak terduga.

## e. Surplus/Defisit APBDesa

- 1). Surplus atau defisit APBDesa adalah selisih antara anggaran pendapatan desa dengan anggaran belanja desa.
- 2). Dalam hal APBDesa diperkirakan surplus, penggunaan surplus tersebut diutamakan untuk pembayaran pokok utang \_dan penyertaan modal (investasi) desa.
- 3). Dalam hal APBDesa diperkirakan defisit, pemerintah desa menetapkan penenmaan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut, yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran ,·' sebelumnya, pencairan dana cadangan dan · hasil penjualan kekayaan desa.

## C. Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada t~hun› tahun anggaran berikutnya :

1!

,

•" ..

~"1 •

•.-~1-•\_: ~--

:!•.1: ,.

(,\

-~-

## 1. Penerimaan Pembiayaan Desa

- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya;
2. 1). Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:
3. a). menu tu pi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi bel~nja;
4. b). mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan
5. c). mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran b~lum diselesaikan.
6. 2). Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) antara lain pelampauan penerimaan ::,endapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan

## b. Pencairan Dana Cadangan;

- Pencairan dana cadangan digunakan 'untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas Desa dalam tahun anggaran berkenaan
- c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan

## 2. Pengeluaran Pembiayaan Desa

- a. Pemerintah Desa dapat membentuk dana cadangan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran dengan Peraturan Desa paling sedikit memuat :
2. 1). penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
3. 2). program dan kegiatan yang akan dibiayai dari .dana .}' cadangan;
4. 3). besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
5. 4). sumber dana cadangan; dan
6. 5). tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

- b. Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan Desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- c. Pembentukan dana cadangan ditempatkan pada rekening tersendiri.
- d. Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan Kepala Desa.

## IV. Standar Barga Satuan

## A. Belanja Pegawai

Dipergunakan untuk menganggarkan penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD yang menyesuaikan besaran Alokasi Dana Desa (ADD), l' sebagaimana tabel dibawah ini:

## 1. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa

| NOMOR | JABATAN | JUMLAH (Rp) |
|---------|-----------------------------|---------------|
| 1 | Kepala Desa | 3.000.000,- |
| 2 | Sekretaris Desa (bukan PNS) | 2.100.000,- |
| 3 | Perangkat Desa Non Sekdes | 1.500.000,- |
| 4 | Staf Desa | 1.250.000,- |

## 2. Tunjangan BPD

| NOMOR | JABATAN | JUMLAH (Rp) |
|---------|------------|---------------|
| 1 | Ketua | 600.000,- |
| 2 | Wakil | 550.000,- |
| 3 | Sekretaris | 500.000,- |
| 4 | Anggota | 400.000,- |

## 3. Tunjangan Kesehatan (BPJS Kesehatan)

Sebesar 5% dari Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa per bulan dengan ketentuan:

- a. 4 % (empat persen) dibayar oleh Pemerintah Desa ;
- b. 1 % (satu persen) dibayar oleh Peserta.

## 4. Tunjangan Jaminan Sosial (BPJS Ketenagakerjaan), dengan ketentuan:

- a. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar 0,24 % dari PTKPD per bulan;
- b. Jaminan Kematian (JK) sebesar 0,3 % dari PTKPD per bulan.

## 5. Tunjangan Tambahan Penghasilan

Sumber dana hanya boleh dari Pendapatan Asli Desa dengan ketentuan:

- a. PADesa yang berjumlah sampai Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) digunakan paling banyak 100 % dari PADesa;
- b. PADesa yang berjumlah lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampa1 dengan Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) digunakan antara Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 60 % dari PADesa;
- c. PADesa yang berjumlah lebih dari Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) digunakan antara Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), sampai dengan paling banyak 50 % dari PADesa;
- d. PADesa yang berjumlah lebih dari Rp. 150.000.000,00 \' (seratus lima puluh juta rupiah) digunakan antara Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), sampai dengan paling banyak 40 % dari PADesa;

Kepala Desa menetapkan tunjangan tambahan penghasilan dengan ketentuan:

- a. Sekretaris Desa 70 % (tujuh puluh per seratus) dari Tunjangan Tambahan Penghasilan Kepala Desa per bulan ;
- b. Perangkat Desa 50 % (lima puluh per seratus) dari Tunjangan Tambahan Penghasilan Kepala Desa per bulan. . , ·.··

## B. Belanja Barang dan Jasa

## 1. Honorarium Tim Pengelola Kegiatan

Pembentukan dan besarnya Tim Pengelola Kegiatan harus berpedoman pada Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa dan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

| NO | URAIAN | SATUAN | BIAYA (Rp) |
|------|------------|----------|--------------|
| 1 | Ketua | OB | 200.000,- |
| 2 | Sekretaris | OB | 175.000,- |
| 3 | Anggota | OB | 150.000,- |

## 2. Honorarium Panitia Pelaksanaan Kegiatan

Honorarium Tim Panitia Pelaksana Kegiatan dapat diberikan kepada Kepala Desa, Perangkat Desa dan unsur masyarakat yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa, dengan ketentuan se bagai berikut :

- a. Mempunyai dasar perundang-undangan hukum berupa peraturan yang sesuai dengan urgensi pembentukan tim tersebut;
- b. Mempunyai keluaran (output) suatu kegiatan yang jelas dan terukur;
- c. Bersifat temporer dan tidak berulang tiap bulan;
- d. Dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien;
- e. Pemberian Honorarium hanya diberikan satu kali saat kegiatan itu diselenggarakan;
- f. Honorarium Tim Pejabat Pelaksana Kegiatan yang terc~ntum dalam pembentukan tim dimaksud, agar memperhatikan jumlah anggotanya dan disesuaikan menurut kapasitas dan urgensi kegiatan;
- g. Susunan Tim/Panitia dapat tidak sama dengan ketentuan diatas, sepanjang ada peraturan perundang-undangan yang l' mendasarinya.

## c.

| NO | URAIAN | SATUAN | BIAYA (Rp) |
|------|-----------------------------------------|----------|--------------|
| 1 | Penanggungjawab (Kepala Desa) | OB | 200.000,- |
| 2 | Ketua (Menyesuaikan) | OB | 175.000,- |
| 3 | Sekretaris (Menyesuaikan) | OB | 150.000,- |
| 4 | Anggota maksimal 5 orang (Menyesuaikan) | OB | 100.000,- |

## 3. Honorarium Narasumber/Pembahas/Tenaga Ahli/Pengajar

## Diklat /lnstruktur /Pelatih

- a. Honorarium Narasumber/Pembahas/Tenaga Ahli
2. Dapat diberikan kepada PNS dan atau Non PNS yang berdasar penugasan oleh pejabat yang untuk memberikan informasi/pengetahuan kepada masyarakat dalam kegiatan antara lain Seminar/Rakor/Sosialisasi /Bimtek/Workshop/ Rapat kerja/Sarasehan/Simposium/Lokarkarya/FGD/atau kegiatan sejenis, tidak termasuk untuk kegiatan diklat / pelatihan.
- b. Honorarium Pengajar Diklat/Widyaiswara/Coaching Diberikan kepada PNS dan atau Non PNS yang memberikan informasi/pengetahuan kepada Kepala Desa, Perangkat Desa dan Unsur masyarakat dalam ke'giatan Pendidikan dan Pelatihan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

## Catatan:

- 1). Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari lingkup Pemerintah Kabupaten Situbondo, kepada Widyaiswara, Perguruan Tinggi maupun masyarakat lainnya yang dibuktikan dengan sertifikat sesuai keahliannya.
- 2). Satuan jam yang digunakan untuk kegiatan Pendidikan dan Pelatihan adalah 45 (empat puluh lima) menit. /
- Honorarium Instruktur/pelatih/penyuluh
- Honorarium lnstruktur / pelatih/ penyuluh dapat diberikan kepada PNS dan atau Non PNS yang memberikan pelatihan/praktek kerja/penyuluhan kepada Kepala Desa, Perangkat Desa dan Unsur masyarakat dalam kegiatan Pelatihan atau penyuluhan berdasarkan penugasan oleh pejabat yang berwenang.

- d. Honorarium Petugas Penclukung clan Peserta Kegiatan
2. 1). Honorarium Pembuka clan Penutup Kegiatan Rakor/Diklat/Bintek clan lain-lain Diberikan kepada pejabat yang telah ditetapkan 'Untuk membuka clan menutup suatu kegiatan Seminar / Rapat Koordinasi / Sosialisasi / Diseminasi / Bimbingan Teknik / Workshop / Rapat Kerja / Sarasehan / Simposium / Lokarkarya / FGD / Pendidikan dan pelatihan atau kegiatan sejenis.
3. 2). Honorarium Moderator Diberikan kepacla seseorang yang clitunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator dalam kegiatan Seminar / Rapat Koordinasi / Sosialisasi / Diseminasi / Bimtek / Workshop / Rf,lker / Sarasehan / Simposium / Lokarkarya / FGD atau kegiatan sejenis.
4. 3). Honorarium Pimpinan Rapat Diberikan kepada pejabat yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai I; pemimpin/pemanclurapat.
5. 4). Honorarium Rohanhwan. Diberikan kepacla seseorang yang clitugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniawan pacla saat pengambilan sumpah jabatan atau sebagai pembaca cloa dalam sebuah keg1atan.
6. 5). Honorarium Pembawa Acara/MC/Host. I Diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai Pembawa Acara/MC/Host clalam sebuah kegiatan.
7. 6). Uang Saku untuk mengikuti Bintek / Diklat / Kursus / Workshop dan lain-lain Diberikan kepacla yang diberi tugas untuk mengikuti kegiatan dimaksud berclasarkan surat penugasan pejabat yang berwenang.

- e. Pelestarian lingkungan hidup;
- f. Pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat tata kelola Desa yang demokratis.
- g. Pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga.