PERATURAN DAERAH KOTA BAUBAU Nomor 3 Tahun 2016 tentang KESEHATAN IBU, BAYI BARU LAHIR, BAYI DAN ANAK BALITA (berlaku 5 Oktober 2016)
Pembukaan
Menimbang : a. mendapatkan lingkungan hidup yang sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan melalui program pembangunan kesehatan yang dapat meningkatkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, dan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa jaminan kualitas pelayanan kesehatan yang menyeluruh dan integral bagi Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita merupakan salah satu faktor utama untuk menekan angka kematian Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita di Kota Baubau;
- c. bahwa untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita,serta meningkatkan jumlah dan mutu pelayanan kesehatan, maka diperlukan adanya pengaturan tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
5. Mengingat : Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HakAsasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1420);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063 );
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5559);
14. Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 4 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bau-Bau (Lembaran Daerah Kota Bau-Bau Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bau-Bau Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 20 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bau-Bau (Lembaran Daerah Kota Bau-Bau Tahun 2009 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bau-Bau Nomor 20);
15. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pelayanan Puskesmas Rawat Inap dan Rawat Jalan (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2012 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Baubau Nomor 16);
16. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau sebagai Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2015 Nomor 6).
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BAUBAU dan
WALIKOTA BAUBAU
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KESEHATAN IBU, BAYI BARU LAHIR, BAYI DAN ANAK BALITA.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Baubau.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Baubau.
4. Walikota adalah Walikota Baubau.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Baubau.
6. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yangmemungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi.
7. Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita selanjutnya disingkat KIBBLA adalah pelayanan kesehatan terpadu dengan tujuan menurunkan Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi Baru Lahir, Angka Kematian Bayi dan meningkatkan kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita.
8. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang telah memiliki ijazah dan/atau sertifikasi melalui pendidikan dan/atau pelatihan di bidang kesehatanyang mengabdikan diri di bidang kesehatan sesuai keahlian dan kompetensi yang dimiliki.
9. Tenaga Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita selanjutnya disebut Tenaga KIBBLA adalah setiap orang yang mempunyai kompetensi dalam melakukan layanan KIBBLA baik secara langsung maupun tidak langsung yang bekerja pada sarana layanan kesehatan pemerintah, swasta maupun mandiri.
10. Masyarakat adalah masyarakat Kota Baubau.
11. Pusat Kesehatan Masyarakat selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kota Baubau yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja.
12. Jaringan Puskesmas yaitu Puskesmas Pembantu selanjutnya disebut Pustu, Pos Kesehatan desa selanjutnya disebut Poskesdes dan Pondok Bersalin Desa selanjutnya disebut Polindes adalah unit pelayanan kesehatan dibawah koordinasi Puskesmas.
13. Puskesmas Pelayanan Obstetri Neonatal dan Emergensi Dasar selanjutnya disebut Puskesmas PONED adalah Puskesmas dengan fasilitas rawat inap yang mampu memberikan pelayanan rutin dan penanganan dasar kegawatdaruratan kebidanan dan bayi neonates selama 24 jam dengan fasilitas tempat tidur rawat inap.
14. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau selanjutnya disingkat BLUD-RSUD Kota Baubau adalah tempat pelayanan kesehatan rujukan dan spesialistik.
15. Surat Izin Praktek adalah bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga kesehatan tertentu untuk menjalankan praktek pelayanan kesehatan sesuai dengan profesi dan kompetensinya di tempat dan/atau wilayah tertentu.
16. Audit Maternal Perinatal selanjutnya disingkat AMP adalah proses penelaahan kasus kesakitan dan kematian ibu dan perinatal serta penatalaksanaannya secara menyeluruh.
17. Air Susu Ibu Ekslusif selanjutnya disebut ASI Ekslusif adalah air susu ibu yang diberikan kepada anak usia 0 (nol) hari sampai dengan 6 (enam) bulan tanpa bantuan pemberian makanan dan minuman selain ASI.
18. Imunisasi adalah pemberian vaksin jenis tertentu untuk memberi kekebalan terhadap penyakit tertentu.
19. Keluarga adalah suami, anak, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas dan ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
20. Ibu adalah orang tua kandung perempuan dari Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita.
21. Bayi Baru Lahir atau disebut neonatal adalah anak usia 0 (nol) hari sampai dengan 28 (dua puluh delapan) hari.
22. Bayi adalah anak usia 29 (dua puluh sembilan) hari sampai dengan 11 (sebelas) bulan 28 (dua puluh delapan) hari.
23. Anak Balita adalah anak usia 12 (dua belas) bulan sampai dengan 59 (lima puluh sembilan) bulan.
24. Sarana pelayanan KIBBLA adalah sarana pelayanan kesehatan yang dilengkapi dengan alat dan sumber daya untuk menyelenggarakan upaya pelayanan KIBBLA baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitative yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan /atau swasta.
25. Penyedia Jasa Pelayanan Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah maupun swasta.
26. BPJS Kesehatan adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang dibentuk oleh pemerintah untuk memberikan Jaminan kesehatan kepada masyarakat.
27. Sektor Usaha Swasta adalah kantor dan/atau perusahaan yang berbadan hukum.
28. Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi selanjutnya disingkat P4K adalah suatu kegiatan yang difasilitasi olehBidan di desa/kelurahan dalam rangka peningkatan peran aktif suami, keluarga dan masyarakat dalam merencanakan persalinan yang aman dan persiapan menghadapi komplikasi bagi ibu hamil, termasuk perencanaan penggunaan KB pasca persalinan dengan menggunakan stiker sebagai media notifikasi sasaran dalam rangka meningkatkan cakupan dan mutu pelayanan kesehatan bagi ibu dan bayi baru lahir.
29. Keluarga Berencana Pasca salin selanjutnya disingkat KB pasca salin adalah pemakaian alat/obat kontrasepsi oleh ibu atau suami segera setelah melahirkan sampai 42 (empat puluh dua) hari setelahnya dengan metode apapun.
30. Inisiasi Menyusui Dini yang selanjutnya disingkat IMD adalah bayi diberi kesempatan mulai menyusu sendiri segera setelah lahir dengan membiarkan kontak kulit bayi dengan kulit ibu setidaknya satu jam atau lebih, sampai menyusu pertama selesai.
31. Venereal Desease Reseach Labotary yang selanjutnya disingkat VDRL adalah tes untuk mengetahui adanya inveksi sipilis.
32. Human Immuno Deficiency Virus yang selanjutnya disebut Rapid Tes HIV adalah Virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh dan melemahkan kekebalan tubuh dalam melawan penyakit.
33. Hepatitis B adalah suatu penyakit hati yang disebabkan oleh Virus Hepatitis B.
34. Doble Data Rate yang selanjutnya disingkat DDR adalah pemeriksaan parasit malaria dalam darah.
AZAS DAN TUJUAN
Bagian Kesatu
Azas
BAB II - AZAS DAN TUJUAN
Pasal 2
Upaya Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita berasaskan nilai ilmiah, manfaat, kemanusiaan, keadilan, keseimbangan, dan perlindungan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita serta Tenaga KIBBLA.
Bagian Kedua
Tujuan
BAB II - AZAS DAN TUJUAN
Pasal 3
Tujuan penyelenggaraan pelayanan KIBBLA yaitu :
- a. Meningkatkan kualitas pelayanan Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi, dan Anak Balita sehingga mampu melahirkan generasi sehat dan berkualitas;
- b. Meningkatkan akses pelayanan KIBBLA guna percepatan penurunan angka kematian Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita;
- c. Meningkatkan pola perilaku masyarakat dan pemberi pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan terhadap meningkatnya KIBBLA.
RUANG LINGKUP
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 4
Ruang lingkup adalah:
- a. Hak dan kewajiban;
- b. Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- c. Pelayanan kesehatan ibu;
- d. Pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir, Bayi, dan Anak Balita;
- e. Sumber daya KIBBLA;
- f. Pembinaan, pengawasan, dan pelaporan;
- g. Pengaduan.
- h. Sanksi administrasi.
HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Kesatu
Hak
BAB IV - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 5
Setiap ibu mempunyai hak :
- a. Mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik selama kehamilan yang meliputi;
- 1) Timbang Badan dan ukur Tinggi Badan;
- 2) Ukur Tekanan Darah;
- 3) Nilai status Gizi dengan mengukur lingkar lengan atas;
- 4) Skrining Status Imunisasi Tetanus dan pemberian Tetanus Toxoid bila diperlukan;
- 5) Ukur Tinggi Fundus Uteri;
- 6) Tentukan Presentasi dan Denyut Jantung Janin;
- 7) Pemberian Tablet Tambah Darah;
- 8) Test Laboratorium Rutin Golongan Darah, Hb, Protein Urin, Gula darah, VDRL, rapid test HIV, Hepatitis B, DDR;
- 9) Tata laksana kasus;
- 10) Konseling termasuk P4K dan KB pasca salin;
- b. Mendapatkan pelayanan persalinan dari tenaga kesehatan yang terlatih difasilitas kesehatan yang meliputi;
- 1) Pencegahan Infeksi;
- 2) Asuhan Persalinan Normal yang sesuai standar pada Kala I, kala II, KalaIII dan Kala IV;
- 3) Mendapatkan Rujukan kasus yang tidak dapat ditangani ke tingkat Pelayanan yang lebih tinggi/Rumah sakit;
- 4) IMD (Inisiasi Menyusui Dini);
- c. Mendapatkan pelayanan kesehatan masa nifas berupa;
- 1) Pemeriksaan Tekanan Darah, Nadi, Pernafasan dan Suhu Tubuh;
- 2) Pemeriksaan Tinggi Fundus Uteri (Involusi Uterus);
- 3) Pemeriksaan Lokhia dan pengeluaran per Vaginam Lainnya;
- 4) Pemeriksaan jalan lahir;
- 5) Pemeriksaan Payudara dan anjuran ASI Ekslusif 6 bulan;
- 6) Pemberian kapsul Vitamin A 200.000 IU pada ibu sebanyak 2 kali,pertama segera setelah melahirkan yang kedua diberikan setelah 24 jam pemberian Kapsul Vit A pertama;
- 7) Pelayanan KB pasca Salin;
- 8) Konseling, dan
- 9) Penanganan resiko tinggi dan komplikasi pada nifas.
- d. Mendapatkan kontrasepsi yang sesuai dengan kondisi dan pilihan ibu,kecuali pada kondisi tertentu;
- e. Mendapatkan Buku Kesehatan Ibu dan Anak beserta Stiker P4K;
- f. Menolak pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga dan sarana yang tidak memiliki kompetensi dan sertifikasi.
BAB IV - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 6
Setiap Bayi Baru Lahir berhak mendapatkan:
- a. Pelayanan kesehatan yang baik untuk menyelamatkan hidup dan kualitas hidupnya;
- b. Pencegahan terhadap peningkatan dan/atau penurunan suhu tubuh ketika baru lahir;
- c. IMD (Inisiasi Menyusui Dini);
- d. Air susu kolostrum;kecuali dalam kondisi tertentu dan atau karena alasan medis ibunya tidak dapat memberikan ASI;
- e. ASI eksklusif selama 6 (enam) bulan, kecuali dalam kondisi tertentu;
- f. Imunisasi dasar yang berkualitas; dan
- g. Mendapatkan injeksi Vit K1, Imunisasi Hepatitis B dan salep mata pada bayi baru lahir.
BAB IV - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 7
Setiap Bayi dan Anak Balita berhak mendapatkan:
- a. Imunisasi dasar yang lengkap dan berkualitas bagi bayi;
- b. Pelayanan kesehatan yang berkualitas untuk memulihkan gangguan kesehatannya;
- c. ASI eksklusif sampai usia 6 (enam) bulan,kecuali dalam kondisi tertentu; dan atau karena pertimbangan medis ibunya tidak dapat memberikan ASI;
- d. Makanan pendamping ASI (MP-ASI) mulai usia 6 (enam) bulan;
- e. Imunisasi lanjutan DPT/HB/Hib pada anak usia 18 (delapan belas) bulan dan imunisasi campak pada anak usia 24 (dua puluh empat) bulan;
- f. Vitamin A200.000 iu sebanyak 2 kali setahun (bulan Februari dan Agustus);
- g. Pola asuh yang baik;
- h. Pemantauan pertumbuhan, perkembangan dan gangguan tumbuh kembang;
- i. Lingkungan yang bersih dari bahan yang merugikan kesehatan dan keselamatan bayi serta anak balita; dan
- j. Makanan dan minuman yang bergizi serta bersih dari pencemaran biologis dan kimia.
Bagian Kedua
Kewajiban
BAB IV - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 8
Pemerintah Daerah wajib:
- a. Melakukan perencanaan dan penganggaran terhadap pelayanan KIBBLA;
- b. Memberi penerangan dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai pentingnya KIBBLA;
- c. Menyediakan pelayanan KIBBLA yang terjangkau dan berkualitas bagi Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita secara berjenjang dan berkesinambungan;
- d. Menyediakan kebutuhan tenaga, alat, dan lainnya terutama untuk sarana pelayanan kesehatan Pemerintah Daerah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Daerah;
- e. Melakukan pengaturan, pengawasan, dan pembinaan dalam bidang pelayanan KIBBLA;
- f. Melakukan AMP di fasilitas kesehatan Pemerintah Daerah dan atau swasta apabila ditemukan kasus kematian ibu dan bayi baru lahir;
- g. Mengupayakan tersedianya sarana pelayanan ibu bersalin bagi yang beresikotinggi;
- h. Mengembangkan program jaminan pelayanan kesehatan BPJSdan JAMKESDA;
- i. Mengupayakan pembiayaan pelayanan KIBBLA untuk penduduk miskin sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- j. Melakukan Koordinasi pelayanan KIBBLA dengan lintas sektor.
- k. Melakukan sosialisasi secara priodik kepada tenaga pertolongan persalinan tradisional sebagai mitra bidan desa/kelurahan.
BAB IV - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 9
Penyedia jasa pelayanan kesehatan, wajib:
- a. Mengutamakan nilai kemanusiaan, keselamatan dan perlindungan dalam pelayanan KIBBLA;
- b. Memberi pelayanan KIBBLA yang terjangkau dan berkualitas yang sesuai dengan standar pelayanan;
- c. Memiliki izin operasional dari Pemerintah Daerah serta menyediakan Tenaga KIBBLA yang memiliki kompetensi dan sertifikasi yang sah;
- d. Meningkatkan kemampuan tenaga dan sarana pendukung lainnya sesuai dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan KIBBLA.
BAB IV - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 10
Ibu dan Ibu Hamil,wajib:
- a. Melaksanakan pemeriksaan kehamilan di fasilitas kesehatan;
- b. Melakukan persalinan di fasilitas kesehatan dengan didampingi oleh Tenaga KIBBLA;
- c. Melaksanakan IMD (Inisiasi Menyusui Dini);
- d. Memberikan kolostrum dan ASI eksklusif, kecuali dengan alasan tertentu;
- e. Membawa bayinya ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan imunisasi dasar lengkap;
- f. Memprioritaskan asupan makanan yang bergizi kepada bayi dan anak balita sesuai dengan anjuran Tenaga KIBBLA;
- g. Mengikuti KB paska salin, kecuali dalam kondisi tertentu.
BAB IV - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 11
Masyarakat, wajib:
- a. Mengubah perilaku yang tidak menguntungkan KIBBLA;
- b. Memudahkan dan membantu Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita dalam mendapatkan pelayanan KIBBLA;
- c. Mengikuti prosedur pelayanan KIBBLA sesuai dengan anjuran Tenaga KIBBLA;
- d. Memprioritaskan asupan makanan yang bergizi kepada Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita sesuai dengan anjuran Tenaga KIBBLA.
BAB IV - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 12
Keluarga, wajib:
- a. Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat;
- b. Menjauhkan Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita dari asap rokok, asap dapur, asap sampah, asap kendaraan bermotor, dan menjaga agar udara ruangan selalu mengalir / berganti;
- c. Melindungi anak balita dari tindak kekerasan, diskriminasi, dan penelantaran;
- d. Memudahkan, membantu dan mendukung ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita dalam mendapatkan pelayanan KIBBLA;
- e. Mematuhi anjuran dari tenaga kesehatan KIBBLA;
- f. Mematuhi prosedur pelayanan KIBBLA yang telah ditetapkan;
- g. Menggunakan dan memelihara Buku KIA.
WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB
PEMERINTAH DAERAH
Bagian Kesatu
Wewenang
BAB V - WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB
Pasal 13
- (1) Pemerintah daerah memiliki wewenang melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan pelayanan KIBBLA.
- (2) Pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pelayanan KIBBLA memiliki wewenang melakukan peringatan dan mencabut izin praktek Tenaga KIBBLA dan sarana pelayanan KIBBLA.
Bagian Kedua
Tanggung Jawab
BAB V - WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB
Pasal 14
- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam menekan angka kematian Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang dilaksanakan melalui optimalisasi pelayanan KIBBLA.
- (2) Pelayanan KIBBLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
- (3) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan tenaga, fasilitas, alat dan obat dalam penyelenggaraan KIBBLA secara aman, bermutu dan terjangkau.
PELAYANAN KESEHATAN IBU
Bagian Kesatu
Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
BAB VI - Bagian Kesatu
Pasal 15
- (1) Pemerintah Daerah mengupayakan kemudahan bagi tiap ibu hamil untukmendapatkan pelayanan pemeriksaan kehamilan yang memadai.
- (2) Pemerintah Daerah melalui Dinas Kesehatan memprioritaskan pelayanan pemeriksaan kehamilan dan penambahan gizi bagi ibu hamil yang menderita gizi kurang dari keluarga miskin.
BAB VI - Bagian Kesatu
Pasal 16
- (1) Apabila terdeteksi ada ibu hamil yang beresiko tinggi, maka Tenaga KIBBLA harus menyampaikan informasi secara lengkap kepada suami dan/ atau keluarga ibu hamil.
- (2) Tenaga KIBBLA, suami dan atau keluarga harus memberikan perhatian dan penanganan khusus terhadap Ibu hamil yang terdeteksi memiliki reisikotinggi.
- (3) Dalam keadaan darurat, penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan, dilarang menolak pasien dan/ atau meminta uang muka.
- (4) Dalam keadaan darurat, penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan wajib memberikan pelayanan kesehatan bagi penyelamatan nyawa pasien dan pencegahan kecacatan terlebih dahulu.
Bagian Kedua
Pelayanan Persalinan
BAB VI - Bagian Kesatu
Pasal 17
- (1) Ibu yang akan bersalin di sarana pelayanan KIBBLA milik Pemerintah Daerah maupun milik swasta harus segera ditangani oleh Tenaga KIBBLA.
- (2) Dalam hal Tenaga KIBBLA tidak berada di tempat, sementara kondisi ibu sangat darurat, maka tenaga kesehatan lain wajib merujuk ke fasilitas kesehatan tingkat lanjutan.
- (3) Apabila terdapat ibu bersalin dalam kondisi gawat dirujuk atau datang tanpa rujukan, maka seluruh unit di sarana pelayanan KIBBLA harus segera memberi pelayanan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
- (4) Dalam hal dokter ahli tidak dapat dihubungi, maka petugas rumah sakit wajib menjemput dokter ahli tersebut bila dokter ahli berada dalam radius yang memungkinkan untuk dijemput.
- (5) Dalam hal dokter ahli berada dalam radius yang tidak memungkinkan untuk dijemput, maka pelayanan digantikan oleh dokter jaga.
BAB VI - Bagian Kesatu
Pasal 18
- (1) Pemerintah Daerah melalui Unit Pengelola Palang Merah Indonesia mengupayakan ketersediaan darah yang cukup untuk ibu yang membutuhkannya ketika bersalin.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk mensosialisasikan donor darah di masyarakat.
- (3) Pemerintah Daerah menjamin kualitas darah supaya tidak menularkan penyakit menular melalui darah dan atau alat ketika ibu menjalani transfusi darah.
BAB VI - Bagian Kesatu
Pasal 19
- (1) Persalinan yang dilakukan di sarana pelayanan KIBBLA harus menjaga kebersihan tempat dan sterilitas alat.
- (2) Dalam kondisi atau keadaan tertentu sehingga persalinan tidak dapat dilakukan di sarana pelayanan KIBBLA, maka keluarga dibantu tenaga KIBBLA harus merujuk ke sarana KIBBLA terdekat atau faskes tingkat lanjut.
BAB VI - Bagian Kesatu
Pasal 20
Setiap Tenaga KIBBLA mencatat seluruh kondisi ibu pada saat persalinan dalam bentuk pencatatan medis, termasuk grafik persalinan atau partograf.
Bagian Ketiga
Pelayanan Nifas
BAB VI - Bagian Kesatu
Pasal 21
Tenaga KIBBLA wajib memberikan pelayanan nifas sesuai prosedur yang ditetapkan untuk mendeteksi risiko akibat persalinan dan melakukan promosi kesehatan terhadap Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita pada masa-masa mendatang.
Bagian Keempat
Pelayanan Kontrasepsi
BAB VI - Bagian Kesatu
Pasal 22
Pemerintah Daerah memberikan dan menyediakan:
- a. Informasi kepada masyarakat tentang manfaat dan efek samping kontrasepsi;
- b. Pelayanan bagi pasangan usia subur yang ingin melakukan kontrasepsi sterilisasi;
- c. Pelatihan Tenaga KIBBLA, bekerjasama dengan organisasi profesi dan swasta dalam upaya memberikan pelayanan kontrasepsi yang berkualitas dan mencegah terjadinya komplikasi akibat kontrasepsi.
PELAYANAN KESEHATAN BAYI BARU LAHIR, BAYI DAN ANAK BALITA
BAB VII - PELAYANAN KESEHATAN BAYI BARU LAHIR, BAYI DAN ANAK BALITA
Pasal 23
- (1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan tenaga dan alat kesehatan untuk pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita.
- (2) Pemerintah Daerah melalui Dinas Kesehatan harus memberikan kesadaran dan menggalakkan program pemberian ASI eksklusif.
- (3) Tenaga KIBBLA segera menyerahkan bayi kepada ibunya setelah melahirkan untuk diberikan ASI eksklusif, kecuali dalam kondisi tertentu dengan alasan medis.
- (4) Tenaga KIBBLA dan tenaga kesehatan lainnya serta sarana pelayanan kesehatan lainnya dilarang memberikan air susu selain ASI dan dilarang memberikan cindera mata berupa susu formula, kecuali dalam kondisi tertentu.
- (5) Pemberian air susu selain ASI harus mendapat indikasi yang kuat dan atas anjuran dokter.
- (6) Ibu harus memberikan ASI eksklusif kepada bayi minimal sampai waktu 6(enam) bulan kecuali dalam kondisi tertentu.
- (7) Keluarga harus mendukung ibu dalam pemberian ASI eksklusif.
BAB VII - PELAYANAN KESEHATAN BAYI BARU LAHIR, BAYI DAN ANAK BALITA
Pasal 24
- (1) Tenaga KIBBLA melakukan tindakan pemotongan tali pusat kepada Bayi Baru Lahir dengan menggunakan alat yang steril.
- (2) Keluarga atau pihak lain harus melakukan perawatan tali pusat sesuai dengan prosedur yang dianjurkan oleh Tenaga KIBBLA.
BAB VII - PELAYANAN KESEHATAN BAYI BARU LAHIR, BAYI DAN ANAK BALITA
Pasal 25
- (1) Tenaga KIBBLA harus mampu menentukan seorang anak menderita infeksi.
- (2) Sarana pelayanan kesehatan Pemerintah Daerah maupun swasta wajibmemberikan pelayanan kesehatan yang memadai kepada bayi dan anak balita yang menderita infeksitali pusat.
BAB VII - PELAYANAN KESEHATAN BAYI BARU LAHIR, BAYI DAN ANAK BALITA
Pasal 26
- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas Kesehatan danSatuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait lainnya,harus:
- a. Memantau pertumbuhan dan perkembangan Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita secara rutin dan berkala;
- b. Menggalakkan program pola asuh dan gizi anak kepada ibu, pengasuh bayi dan masyarakat;
- c. Memberikan makanan tambahan pada Anak Balita kurang gizi dari keluarga miskin.
- (3) Keluarga dan masyarakat harus terlibat aktif dalam memantau pertumbuhan dan perkembangan bayi dan balita, serta melaksanakan pelayanan kesehatan tingkat komunitas untuk bayi dan balita.
Bagian Kesatu
Tenaga KIBBLA
BAB VIII - SUMBER DAYA KIBBLA
Pasal 27
- (1) Setiap Tenaga KIBBLA wajib memiliki surat izin praktek yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah beserta penyedia jasa pelayanan kesehatan dan organisasi profesi memberikan pelatihan atau pendidikan kepada Tenaga KIBBLA hingga memahami dan memenuhi standar pelayanan kebidanan dan/atau kesehatan.
BAB VIII - SUMBER DAYA KIBBLA
Pasal 28
- (1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan dokter ahli dalam penanganan Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita di Rumah Sakit Pemerintah Daerah termasuk FKTL swasta.
- (2) Apabila tenaga dokter ahli sebagaimana dimaksud ayat (1) berhalangan, maka dokter ahli yang berhalangan tersebut dapat menunjuk pengganti sementara waktu.
BAB VIII - SUMBER DAYA KIBBLA
Pasal 29
Tenaga KIBBLA dapat menjalin kemitraan dengan tenaga pertolongan persalinan tradisional dalam bentuk bantuan non medis lainnya kepada ibu hamil, ibu pasca salin, bayi baru lahir dan bayi.
Bagian Kedua
Sarana Pelayanan KIBBLA
BAB VIII - SUMBER DAYA KIBBLA
Pasal 30
- (1) Pelayanan KIBBLA diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan swasta.
- (2) Penyelenggaraan oleh Pemerintah Daerah dan swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. RSUD;
- b. Puskesmas;
- c. Pustu;
- d. Poskesdes;
- e. Polindes;
- f. Posyandu; dan
- g. Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta.
BAB VIII - SUMBER DAYA KIBBLA
Pasal 31
- (1) Setiap sarana pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan KIBBLA harus memiliki kualifikasi dan standar yang ditetapkan Pemerintah.
- (2) Penyelenggara atau pengelolasarana pelayanan kesehatan dilarang meminta uang jaminan kepada keluarga sebelum diberikan pelayanan gawat darurat KIBBLA.
- (3) Penyelenggara atau pengelola sarana pelayanan kesehatan swasta dapat menanyakan kemampuan bayar keluarga Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita setelah memberikan bantuan darurat.
- (4) Sarana pelayanan kesehatan yang tidak mampu memberikan pelayanan Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita harus segera merujuk ke sarana pelayanan kesehatan lain yang mampu memberikan pelayanan.
- (5) Pasien yang telah dirujuk ke rumah sakit dan diterima, maka penanganan pasien menjadi tanggung jawab rumah sakit bersangkutan.
BAB VIII - SUMBER DAYA KIBBLA
Pasal 32
Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis sarana pelayanan kesehatan dan kualifikasi yang dibutuhkan untukdapat melayani KIBBLA yang berkualitas diatur dengan PeraturanWalikota.
Bagian Ketiga
Pendanaan KIBBLA
BAB VIII - SUMBER DAYA KIBBLA
Pasal 33
- (1) Pendanaan KIBBLA dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Baubau dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (2) Pemerintah Daerah wajib melakukan perencanaan dan penganggaran KIBBLA setiap tahun sesuai dengan tahap pencapaian kinerja program KIBBLA.
- (3) Pemerintah daerah mengupayakan biaya pelayanan KIBBLA bagi keluarga yang tidak mampu dan belum memiliki jaminan kesehatan BPJS.
- (4) Pemerintah daerah mengupayakan peserta PBI jaminan kesehatan BPJS bagi keluarga yang tidak mampu.
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN
Bagian kesatu
Pembinaan
BAB IX - PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN
Pasal 34
- (1) Walikota melalui Dinas Kesehatan melakukan pembinaan pelayanan KIBBLA.
- (2) Pembinaan pelayanan KIBBLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
- a. Pendidikan dan pelatihan petugas pelayanan;
- b. Fasilitasi teknis pelayanan;
- c. Konsultasi teknis pelayanan; dan
- d. Koordinasi pelayanan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.
- (1) Walikota melalui Dinas Kesehatan melakukan pengawasan terhadap semua kegiatanyang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan KIBBLA yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah ataupun swasta.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Perizinan;
- b. Standar kinerja Tenaga KIBBLA;
- c. Standar sarana pelayanan KIBBLA; dan
- d. Standar operasional prosedur pelayanan KIBBLA.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.
- (1) Setiap tenaga kesehatan dan sarana pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan KIBBLA wajib melaporkan pelaksanaan kegiatannya kepada Walikota melalui Dinas Kesehatan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.
Bagian kedua
Pengawasan
BAB IX - PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN
Pasal 35
Bagian Ketiga
Pelaporan
BAB IX - PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN
Pasal 36
PENGADUAN
BAB X - PENGADUAN
Pasal 37
- (1) Apabila penerima pelayanan KIBBLA tidak menerima pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku dapat melaporkan kepada Walikota melalui Dinas Kesehatan.
- (2) Dinas Kesehatan membentuk Unit Pengaduan Masyarakat untuk melakukan verifikasi terhadap laporan yang disampaikan pelapor.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturaan Walikota.
SANKSI ADMINISTRASI
BAB XI - SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 38
- (1) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan 9 akan dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa peringatanlisan, peringatan tertulis, penutupan sementara, pencabutan izin, dan penutupan kegiatan serta sanksi administrasi lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.
KETENTUAN PIDANA
BAB XII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 39
Dalam hal terjadi malpraktek oleh Tenaga KIBBLA, maka dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB XII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 40
Bagi setiap anggota keluarga yang menelantarkan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita dan/atau membuat cacat sampai dengan meninggal akan dikenakan sanksi sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Baubau pada tanggal, 5 Oktober 2016

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KOTA BAUBAU, MUHAMAD DJUDUL LEMBARAN DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN 2016 NOMOR 3 NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KOTA BAUBAU, PROVINSI SULAWESI TENGGARA : (3/124/2016) ## BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 41 - (1) Peraturan Daerah ini diberlakukan secara bertahap sesuai dengan tingkat kesiapan pelaksanaan. - (2) Peraturan Daerah ini sudah dapat diterapkan secara penuh paling lambat 2(dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. BAB XIV ## KETENTUAN PENUTUP Pasal 42 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Baubau.

Penetapan: Ditetapkan di Baubau pada tanggal, 5 Oktober 2016

Penandatangan: WALIKOTA BAUBAU, A.S. TAMRIN
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KOTA BAUBAU
## NOMOR 3 TAHUN 2016
TENTANG
## KESEHATAN IBU, BAYI BARU LAHIR, BAYI DAN ANAK BALITA
## I. UMUM
Pembangunan bidang kesehatan termasuk KIBBLA merupakan tanggungjawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, penyelenggara pelayanan kesehatan dan masyarakat. Pada sisi internal Pemerintah Daerah, tanggungjawab yang ada tersebut bukan hanya merupakan tanggungjawab Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bidang kesehatan ansich, melainkan merupakan tanggungjawab lintas sektoral.
Indikator keberhasilan pembangunan kesehatan antara lain adalah penurunan angka kematian Ibu, Bayi dan Anak. Dari hasil kajian, Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi (AKI-AKB) masih harus diturunkan. AKI disebabkan terutama oleh pendarahan eksplasmpsia dan infeksi yang disebabkan persalinan yang tidak ditangani tenaga kesahatan terlatih, baik keterlambatan maupun keberadaan tenaga kesehatan terlatih tersebut. Sementara AKB disebabkan terutama oleh berat badan lahir rendah karena asupan yang kurang selama masa kehamilan, pernafasan tersumbat, dan penyebab lainnya seperti tetanus, gangguan hematologis, pemberian makanan dan lain-lain.
Salah satu cara untuk menurunkan angka kematian ibu, bayi dan anak adalah dengan persalinan dan pelayanan kesehatan ditolong oleh tenaga kesehatan yang terlatih dan melakukan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan.
Peraturan Daerah ini mengatur hak dan kewajiban, wewenang dan tanggungjawab, pelayanan kesehatan ibu; pelayanan kesehatan bayi baru lahir, bayi dan anak balita, sumber daya manusia; pembinaan, pengawasan dan pelaporan, serta ketentuan sanksi.
## II. PASAL DEMI PASAL
##
PENJELASAN
Pasal 1
## Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 2
- GLYPH&lt;UNKNOWN&gt; yang dimaksud asas ilmiah adalah bahwa setiap materi muatan Perda KIBBLA harus mencerminkan kajian ilmiah yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan tujuan pembuatan Perda KIBBLA. - GLYPH&lt;UNKNOWN&gt; yang dimaksud asas manfaat adalah bahwa setiap materi muatan Perda KIBBLA harus memiliki manfaat khusunya bagi masyarakat Kota Baubau sesuai dengan maksud dan tujuan pembuatan Perda. - GLYPH&lt;UNKNOWN&gt; yang dimaksud asas kemanusiaan adalah bahwa seluruh materi muatan Perda KIBBLA harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan Hak Asasi Manusia serta harkat dan martabat setiap masyarakat secara proporsional. - GLYPH&lt;UNKNOWN&gt; yang dimaksud asas keadilan adalahbahwa setiap materi muatan Perda KIBBLA harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap masyarakat Kota Baubau. - GLYPH&lt;UNKNOWN&gt; yang dimaksud asas keseimbangan adalah bahwa setiap materi muatan Perda KIBBLA harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara individu, masyarakat dan kepentingan Daerah. - GLYPH&lt;UNKNOWN&gt; yang dimaksud asas perlindungan adalah bahwa setiap materi muatan Perda KIBBLA harus dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat Kota Baubau sesuai dengan materi muatan yang diatur dalam Perda.
PENJELASAN
Pasal 3
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 4
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 5
Huruf a setiap ibu hamil memperoleh pelayanan kesehatan sekurang-kurangnya 4 (empat) kali selama masa kehamilan yaitu : 1 (satu) kali pada trimester pertama, 1 (satu) kali pada trimester kedua, dan 2 (dua) kali pada trimester ketiga. Huruf b Cukup Jelas Huruf c Setiap ibu memperoleh pelayanan kesehatan pasca salin berupa waktu pemeriksaan sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali yaitu : 1 (satu) kali pada periode 6 (enam) jam sampai dengan 3 (tiga) hari pasca salin, 1 (satu) kali pada periode 4 (empat) hari sampai dengan 28 (dua puluh delapan) hari pasca salin, dan 1 (satu) kali pada periode 29 (dua puluh Sembilan) hari sampai dengan 42 (empat puluh dua) hari pasca salin.
PENJELASAN
Pasal 6
Huruf a Cukup Jelas Huruf b Cukup Jelas Huruf c Cukup Jelas Huruf d Yang dimaksud dengan kolostrum adalah Zat yang dikeluarkan oleh kelenjar ASI pada tahap akhir masa kehamilan, zat ini akan terkandung dalam ASI yang ibu keluarkan setelah persalinan hingga memasuki hari ketujuh pasca kelahiran bayi yang berguna untuk system imunitas (System kekebalan tubuh), membantu pembentukan bakteri yang baik untu pencernaan. ` Huruf e yang dimaksud dengan kondisi yang tidak memungkinkan dilakukannya pemberian ASI Eksklusif dapat berupa alasan medis dan Kondisi yang tidak memungkinkan Bayi mendapatkan ASI Eksklusif karena ibu tidak ada atau terpisah dari Bayi dapat dikarenakan ibu meninggal dunia, ibu tidak diketahui keberadaaanya, ibu terpisah dari Bayi karena adanya bencana atau kondisi lainnya dimana ibu terpisah dengan Bayinya sehingga ibu tidak dapat memenuhi kewajibannya atau anak tidak memperoleh haknya. Huruf g Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 7
Huruf a Cukup Jelas Huruf b Cukup Jelas Huruf c Yang dimaksud dengan ASI EKSLUSIF selama 6 bulan adalah bayi umur 0-5 bulan 29 hari hanya diberikan ASI tanpa diberikan minuman dan makanan lain dan yang dimaksud dengan kondisi yang tidak memungkinkan dilakukannya pemberian ASI Eksklusif dapat berupa alasan medis dan Kondisi yang tidak memungkinkan Bayi mendapatkan ASI Eksklusif karena ibu tidak ada atau terpisah dari Bayi dapat dikarenakan ibu meninggal dunia, ibu tidak diketahui keberadaaanya, ibu terpisah dari Bayi karena adanya bencana atau kondisi lainnya dimana ibu terpisah dengan Bayinya sehingga ibu tidak dapat memenuhi kewajibannya atau anak tidak memperoleh haknya. Huruf d Cukup Jelas Huruf e Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 8
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 9
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 10
Huruf a Cukup Jelas Huruf b Cukup Jelas Huruf c Cukup Jelas Huruf d Cukup Jelas Huruf e Yang dimaksud dengan kondisi yang tidak memungkinkan dilakukannya pemberian ASI Eksklusif dapat berupa alasan medis dan Kondisi yang tidak memungkinkan Bayi mendapatkan ASI Eksklusif karena ibu tidak ada atau terpisah dari Bayi dapat dikarenakan ibu meninggal dunia, ibu tidak diketahui keberadaaanya, ibu terpisah dari Bayi karena adanya bencana atau kondisi lainnya dimana ibu terpisah dengan Bayinya sehingga ibu tidak dapat memenuhi kewajibannya atau anak tidak memperoleh haknya. Huruf g Cukup Jelas Huruf h Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 11
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 12
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 13
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 14
Huruf a Dalam menetapkan kebijakan pelayanan KIBBLA di daerah, Pemerintah Daerah dapat memperhatikan kemampuan dan potensi sumber daya manusia, kemampuan dan potensi sumber pendanaan, dan dukungan masyarakat. Strategi pelayanan KIBBLA dilakukan secara terpadu, berjenjang, dan berkesinambungan. ## Huruf b - GLYPH&lt;UNKNOWN&gt; yang dimaksud upaya promotif adalahsuatu rangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan seperti penyuluhan, seminar, lokakarya, sosialisasi melalui media massa, dan sosialiasi dalam bentuk lain. - GLYPH&lt;UNKNOWN&gt; yang dimaksud upaya prefentif adalahsuatu kegiatan pencegahan