PERATURAN DAERAH KABUPATEN MA Nomor 38 Tahun 2015 tentang PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNANTERPADU KABUPATEN MAROS (berlaku 5 April 2015)
Pembukaan
Menimbang :
a. bahwa pembangunan daerah merupakan bagian dari pembangunan nasional yang harus dirumuskan secara seksama mulai dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi dengan memperhatikan prinsip keadilan dan kepentingan masyarakat;
- b. bahwa untuk memadukan perencanaan dan penganggaran dalam wilayah Kabupaten Maros, maka perlu disusun secara sistematis, terarah, dan menyeluruh sehingga dapat dijadikan pedoman dalam proses perencanaan dan penganggaran yang adil dan setara di Kabupaten Maros;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang mengamanatkan tentang perumusan kebijakan di bidang perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah skala Kabupaten;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Terpadu Kabupaten Maros.
Mengingat
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang - Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - daerah tingkat II di
SALINAN
- Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4483);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3866);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
20. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010
Nomor 2);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 13 Tahun 2003 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Partisipasi Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2003 Nomor 27);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2007 Nomor 01).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAROS dan BUPATIMAROS
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
PERATURAN DAERAH TENTANG PERENCANAANDAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN TERPADU KABUPATEN MAROS.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Maros.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maros.
4. Bupati adalah Bupati Maros.
5. Satuan kerja perangkat daerah, yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disebut Bappeda adalah unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
7. Badan Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disebut BPKD adalah Unsur penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disebut PPKD adalahkepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
9. Bendahara Umum Daerah, yang selanjutnya disebut BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
10. Tim Anggaran Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
11. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Maros.
12. Desaadalahkesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat ## BAB II
ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN
Bagian Kesatu Asas
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Terpadu Kabupaten Maros diselenggarakan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
- (1) Berkeadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, yaitu perencanaan dan penganggaran diselenggarakan dengan prinsip keseimbangan yang proporsional antar wilayah, sektor, pendapatan, gender dan usia.
- (2) Kesetaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, yaitu bahwa perencanaan dan penganggaran diselenggarakan dengan memberikan hak dan ruang yang sama kepada seluruh masyarakat untuk berperan dan berpartisipasi dalam setiap proses perencanaan dan penganggaran.
- (3) Manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, yaitu bahwa perencanaan dan penganggaran yang diselenggarakan dapat memberikan manfaat yang sebesar - besarnya untuk peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat serta kelestarian fungsi lingkungan hidup dalam rangka pembangunan yang berkesinambungan dan berkelanjutan.
- (4) Partisipatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, yaitu bahwa perencanaan dan penganggaran yang diselenggarakan merupakan hak bagi setiap masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah dan bersifat inklusif terhadap kelompok masyarakat rentan termarginalkan, melalui jalur khusus komunikasi untuk mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan.
- (5) Transparan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, yaitu membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Terpadu dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum dan pedoman dalam menyusun, menetapkan, melaksanakan, mengendalikan, serta mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan proses penganggaran pembangunan daerah, baik pada tingkat Kabupaten sampai dengan Tingkat Desa secara yang lebih adil dan setara.
Bagian Ketiga Tujuan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5
Tujuan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Terpadu, yaitu :
- a. memberi ruang yang sama bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam perencanaan dan penganggaran;
- b. menjamin keterlibatan perempuan, kaum miskin, dan kaum marjinal lainnya untuk terlibat dalam perencanaan dan penganggaran;
- c. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan;
- d. mendorong upaya pemberdayaan masyarakat dalam memfasilitasi proses perencanaan partisipatif dalam pembangunan daerah; dan
- e. mendorong penggunaan data pilah dalam setiap perencanaan dan penganggaran.
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN TERPADU
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 6
- (1) Ruang lingkup perencanaan dan penganggaran terpadu meliputi:
- a. tahapan, tata cara, penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang merupakan satu kesatuan dalam proses penyusunan perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah; dan
- b. tahapan, tata cara, penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan desa yang merupakan
satu kesatuan dalam proses penyusunan perencanaan dan penganggaran pembangunan desa.
- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
- a. RPJPD;
- b. RPJMD;
- c. Renstra SKPD;
- d. Renstra Unit Kerja SKPD;
- e. RKPD;
- f. Renja SKPD;
- g. KUA - PPAS;
- h. RKA - SKPD;
- i. RAPBD/APBD; dan
- j. DPA - SKPD.
- (3) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
- a. RPJMDes;
- b. RKPDes; dan
- c. RAPBDes dan APBDes.
PRINSIP PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN TERPADU
BAB IV - PRINSIP PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN TERPADU
Pasal 7
Prinsip perencanaan dan penganggaran pembangunan terpadu meliputi:
- a. merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah;
- b. dilakukan pemerintah daerah dan pemerintah desa bersama para pemangku kepentingan
BAB IV - PRINSIP PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN TERPADU
Pasal 8
Perencanaan dan penganggaran pembangunan terpadu dirumuskan secara:
- a. transparan;
- b. responsif;
- c. responsif gender;
- d. afisien;
- e. efektif;
- f. akuntabel;
- g. partisipatif;
- h. terukur; dan
- i. berwawasan lingkungan.
BAB IV - PRINSIP PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN TERPADU
Pasal 9
- (1) Transparan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, yaitu membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan tetap ## BAB V
PENDEKATAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN TERPADU
BAB IV - PRINSIP PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN TERPADU
Pasal 10
Pendekatan perencanaan dan penganggaran pembangunan terpadu meliputi:
pendekatan perencanaan pembangunan; dan pendekatan penganggaran pembangunan.
BAB IV - PRINSIP PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN TERPADU
Pasal 11
Pendekatan perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, menggunakan pendekatan:
teknokratis;
partisipatif;
- c. politis; dan
- d. top down - bottom up .
BAB IV - PRINSIP PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN TERPADU
Pasal 12
- (1) Teknokratis dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.
- (2) Metode dan kerangka berpikir ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan proses keilmuan yang menggunakan metode Gender Analisys Pathway dan metode analisis lainnya untuk memperoleh pengetahuan secara sistematis terkait perencanaan pembangunan
BAB IV - PRINSIP PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN TERPADU
Pasal 13
Pendekatan partisipatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, dilaksanakan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan ( stakeholders ) dengan mempertimbangkan:
- a. relevansi pemangku kepentingan yang dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, di setiap tahapan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan;
- b. kesetaraan antara para pemangku kepentingan dari unsur pemerintahan dan non pemerintahan dalam pengambilan keputusan;
- c. adanya transparasi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan serta melibatkan media massa;
- d. keterwakilan seluruh segmen masyarakat, termasuk kelompok masyarakat rentan termarjinalkan dan pengarus utamaan gender;
- e. terciptanya rasa memiliki terhadap dokumen perencanaan pembangunan; dan
- f. terciptanya konsensus atau kesepakatan pada semua tahapan penting pengambilan keputusan, seperti perumusan prioritas isu dan permasalahan, perumusan tujuan, strategi, kebijakan dan prioritas program.
BAB IV - PRINSIP PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN TERPADU
Pasal 14
Pendekatan politis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, pada program-program pembangunan yang ditawarkan oleh calon Kepala Daerah terpilih pada saat kampanye, disusun ke dalam rancangan RPJMD, dan juga melalui:
- a. penerjemahan yang tepat dan sistematis atas visi, misi, dan program Kepala Daerah ke dalam tujuan, strategi, kebijakan, dan program pembangunan selama masa jabatan;
- b. konsultasi pertimbangan dari landasan hukum, teknis penyusunan, sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran pembangunan nasional dan pembangunan daerah; dan
- c. pembahasan dengan DPRD dan konsultasi dengan pemerintah Provinsi untuk penetapan produk hukum yang mengikat semua pemangku kepentingan.
BAB IV - PRINSIP PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN TERPADU
Pasal 15
Pendekatan politis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, pada program-program pembangunan yang ditawarkan oleh calon Kepala Desa terpilih pada saat kampanye, disusun ke dalam rancangan RPJM Desa, melalui:
- a. penerjemahan yang tepat dan sistematis atas visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Kepala Desa ke dalam tujuan, strategi, kebijakan, dan program daerah dan pembangunan desa selama masa jabatan;
- b. konsultasi pertimbangan dari landasan hukum, teknis penyusunan, sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran pembangunan nasional dan pembangunan daerah;
- c. konsultasi pertimbangan dari landasan hukum, teknis penyusunan, sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran pembangunan; dan
- d. pembahasan dengan BPD dan konsultasi dengan pemerintah Daerah untuk penetapan produk hukum yang mengikat semua pemangku kepentingan.
BAB IV - PRINSIP PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN TERPADU
Pasal 16
Pendekatan perencanaan pembangunan daerah bawah-atas ( bottomup ) dan atas-bawah ( top-down ) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d, hasilnya diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan mulai dari desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan nasional, sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.
BAB IV - PRINSIP PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN TERPADU
Pasal 17
Pendekatan penganggaran pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, menggunakan pendekatan:
- a. pendekatan penganggaran terpadu;
- b. pendekatan penganggaran berbasis kinerja; dan
- c. pendekatan penganggaran kerangka jangka menengah.
BAB IV - PRINSIP PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN TERPADU
Pasal 18
- (1) Pendekatan penganggaran terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, dilakukan dengan mengintegrasikan seluruh proses perencanaan dan penganggaran secara terpadu guna menghasilkan dokumen penganggaran yang memuat klasifikasi anggaran menurut organisasi, fungsi, program, kegiatan dan jenis belanja.
- (2) Pendekatan penganggaran berbasis kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, penyusunan anggaran yang dilakukan harus ## BAB VI
KOORDINASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN TERPADU
BAB IV - PRINSIP PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN TERPADU
Pasal 19
Koordinasi perencanaan dan penganggaran pembangunan terpadu, bertujuan untuk:
- a. terciptanya sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan pembangunan daerah sebagai upaya untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar - besarnya;
- b. memantapkan hubungan dan keterikatan antar seluruh cakupan wilayah pembangunan daerah;
- c. mengsinergikan pengelolaan seluruh potensi antar wilayah kecamatan/desa/kelurahan, serta meningkatkan pertukaran pengetahuan, teknologi, dan kapasitas fiskal;
- d. keterpaduan antara rencana pembangunan daerah dengan rencana pembangunan desa;
- e. meminimalisir kesenjangan antar wilayah daerah dalam hal penyediaan pelayanan umum, utamanya bagi wilayah terluar/terjauh; dan
- f. meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan asli daerah.
BAB IV - PRINSIP PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN TERPADU
Pasal 20
Koordinasi perencanaan dan penganggaran pembangunan terpadu meliputi:
- a. aspek - aspek koordinasi; dan
- b. mekanisme pelaksanaan koordinasi.
BAB IV - PRINSIP PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN TERPADU
Pasal 21
- (1) Aspek -aspek koordinasi perencanaan dan penganggaran pembangunan terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a meliputi:
- a. aspek koordinasi fungsional;
- b. aspek koordinasi formal;
- c. aspek koordinasi struktural;
- d. aspek koordinasi materiil; dan
- e. aspek koordinasi operasional.
- (2) Aspek koordinasi fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bahwa adanya keterkaitan dan keterpaduan secara fungsi antara strategi, kebijakan, program, dan kegiatan antar SKPD, antar wilayah pembangunan, dan antar tahapan rencana
- pembangunan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.
- (3) Aspek Koordinasi formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bahwa koordinasi yang dilaksanakan dalam rangka memastikan perumusan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan telah sesuai dengan kebijakan dan peraturan perundang - undangan.
- (4) Aspek koordinasi struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, bahwa koordinasi yang dilaksanakan karena adanya kaitan dalam bentuk penugasan pada tiap skpd yang bersangkutan.
- (5) Aspek koordinasi materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, bahwa tercapainya keterkaitan dan keterpaduan pencapaian target dan sasaran program/kegiatan pembangunan antar SKPD, antar wilayah pembangunan, antar sektor pembangunan, dan antar tahapan perencanaan dan penganggaran pembangunan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.
- (6) Aspek operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, bahwa koordinasi yang dilaksanakan karena adanya keterkaitan dan keterpaduan dalam penentuan langkah -langkah pelaksanaan baik menyangkut waktu, lokasi, sumber dana, dan sumber daya lainnya.
BAB IV - PRINSIP PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN TERPADU
Pasal 22
- (1) Mekanisme pelaksanaan koordinasi perencanaan dan penganggaran pembangunan terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b meliputi:
- a. koordinasi penyusunan perencanaan dan penganggaran pembangunan jangka panjang;
- b. koordinasi penyusunan perencanaan dan penganggaran pembangunan jangka menengah; dan
- c. koordinasi penyusunan perencanaan dan penganggaran pembangunan tahunan.
- (2) Koordinasi penyusunan perencanaan dan penganggaran pembangunan jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, koordinasi yang dilaksanakan dalam rangka penyusunan arah kebijakan, tujuan, serta sasaran pembangunan daerah untuk jangka panjang yang telah disepakati.
- (3) Koordinasi penyusunan perencanaan dan penganggaran pembangunan jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, koordinasi yang dilaksanakan dalam rangka penyusunan perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, dan pengendalian program/kegiatan pembangunan yang berdimensi jangka menengah dan telah disepakati.
- (4) Koordinasi penyusunan perencanaan dan penganggaran pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, koordinasi yang dilaksanakan guna penyusunan perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, dan pengendalian
program/kegiatan pembangunan untuk 1 (satu) tahun anggaran yang telah disepakati.
- (5) Penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan penganggaran pembangunan terpadu dapat dilakukan oleh forum kerja sama atau dengan sebutan lain yang dibentuk ## BAB VII
KELEMBAGAAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN TERPADU
BAB IV - PRINSIP PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN TERPADU
Pasal 23
Kelembagaan perencanaan dan penganggaran pembangunan terpadu, terdiri dari:
- a. pemegang otoritas perencanaan dan penganggaran pembangunan terpadu;
- b. koordinator perencanaan dan pembangunan daerah terpadu;
- c. koordinator teknis penyelenggara perencanaan pembangunan;
- d. koordinator teknis penyelenggara penganggaran pembangunan; dan
- e. penyelenggara perencanaan dan penganggaran pembangunan terpadu.
BAB IV - PRINSIP PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN TERPADU
Pasal 24
- (1) Pemegang otoritas perencanaan dan penganggaran pembangunan terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, adalah:
- a. Bupati; dan
- b. Kepala Desa.
- (2) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan pemegang otoritas perencanaan dan penganggaran pembangunan terpadu di daerah.
- (3) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan pemegang otoritas perencanaan dan penganggaran pembangunan terpadu di desa.
- (4) Koordinator perencanaan dan penganggaran pembangunan terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, adalah Sekretaris Daerah.
- (5) Koordinator teknis penyelenggara perencanaan pembangunan sebagaimana yang di maksud pada Pasal 23 huruf c, adalah Kepala Bappeda.
- (6) Koordinator teknis penyelenggara penganggaran pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d, adalah kepala BPKD.
- (7) Penyelenggara perencanaan dan pembangunan terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e, adalah seluruh Kepala SKPD dan perangkat desa.
BAB IV - PRINSIP PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN TERPADU
Pasal 25
- (1) Bupati selaku pemegang otoritas perencanaan dan penganggaran pembangunan terpadu di daerah, memiliki kewenangan untuk:
- a. menetapkan RPJPD;
- b. menetapkan RPJMD;
- c. menetapkan RKPD;
- d. mengesahkan Renstra SKPD;
- e. mengesahkan Renja SKPD;
- f. menetapkan KUA - PPAS;
- g. menetapkan RAPBD, APBD, serta penjabarannya;
- h. mengesahkan RPJMDes;
- i. mengesahkan RKPDes;
- j. melakukan pengendalian; dan
- k. memberikan sanksi.
- (2) Bupati selaku pemegang otoritas perencanaan dan penganggaran pembangunan terpadu di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), dapat melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan dan penganggaran pembangunan kepada Sekretaris Daerah selaku koordinator perencanaan dan penganggaran pembangunan terpadu.
- (3) Kepala Desa selaku pemegang otoritas perencanaan dan penganggaran pembangunan terpadu di desa, memiliki kewenangan untuk:
- a. menetapkan RPJMDes;
- b. menetapkan RKPDes;
- c. menetapkan APBDes; dan
- d. melakukan pengendalian.
BAB IV - PRINSIP PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN TERPADU
Pasal 26
Sekretaris Daerah selaku koordinator perencanaan dan penganggaran pembangunan terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4), memiliki tugas dan fungsi yang meliputi:
- a. koordinasi penyusunan rencana pembangunan;
- b. koordinasi penyusunan anggaran pembangunan;
- c. koordinasi pelaksanaan perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah;
- d. koordinasi pengendalian pelaksanaan rencana dan anggaran pembangunan daerah;
- e. memimpin tim anggaran pemerintah daerah;
- f. melaksanakan tugas -tugas koordinasi perencanaan dan penganggaran pembangunan terpadu lainnya
BAB IV - PRINSIP PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN TERPADU
Pasal 27
- (1) Kepala Bappeda selaku koordinator teknis penyelenggara perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5), melaksanakan perencanaan pembangunan daerah;
- (2) Kepala Bappeda dalam melaksanakan koordinasi teknis penyelenggaraan perencanaan pembangunan terpadu mempunyai tugas dan fungsi yang meliputi:
- a. penyusunan RPJPD;
- b. penyusunan RPJMD;
- c. penyusunan RKPD;
- d. koordinasi, fasilitasi, dan bimbingan penyusunan RPJMDes.
- e. koordinasi, fasilitasi, dan bimbingan penyusunan RKPDes.
- f. koordinasi, fasilitasi, dan bimbingan penyusunan Renstra Unit Kerja SKPD;
- g. koordinasi, fasilitasi, dan bimbingan penyusunan Diagram pohon dan proposal Program/Kegiatan SKPD;
- h. koordinasi, fasilitasi, dan bimbingan penyusunan perencanaan sektoral;
- i. koordinasi, fasilitasi, dan bimbingan penyusunan perencanaan kewilayahan dan kawasan;
- j. mengeluarkan rekomendasi guna pengesahan Renstra SKPD, Renja SKPD, RPJMDes, dan RKPDes;
- k. bersama TAPD menyusun KUA dan PPAS;
- l. bersama TAPD membahas RKA/DPA SKPD;
- m. melakukan monitoring, evaluasi, pelaporan, dan pengendalian terhadap pelaksanaan rencana pembangunan yang tertuang dalam dokumen perencanaan dan penganggaran terpadu;
- n. mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan lintas sektor, lintas SKPD, lintas wilayah, lintas kabupaten dan propinsi; dan
- o. mengkoordinasikan perencanaan kerjasama pembangunan dengan luar negeri.
- (3) Untuk sinkronisasi dan optimalisasi perencanaan pembangunan daerah, Bupati menunjuk Kepala Bappeda untuk menjalankan tugas dan fungsi perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pengendalian pembangunan Daerah dalam lingkup koordinasi Sekretaris Daerah;
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Bappeda bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
selaku koordinator perencanaan dan penganggaran pembangunan terpadu.
BAB IV - PRINSIP PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN TERPADU
Pasal 28
- (1) Kepala BPKD/PPKD selaku koordinator teknis penganggaran pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6), melaksanakan penganggaran pembangunan daerah.
- (2) Kepala BPKD dalam melaksanakan koordinasi teknis penganggaran pembangunan daerah memiliki tugas dan fungsi yang meliputi:
- a. penyusunan RAPBD pokok dan perubahan;
- b. penyusunan APBD pokok dan perubahan;
- c. pendistribusian anggaran pembangunan daerah;
- d. penatausahaan keuangan daerah;
- e. koordinasi, fasilitasi, dan bimbingan penyusunan RKA/DPA SKPD;
- f. koordinasi, fasilitasi, dan bimbingan penyusunan APBDes;
- g. koordinasi, fasilitasi, dan bimbingan penyusunan laporan pelaksanaan anggaran pembangunan pada SKPD dan desa;
- h. mengeluarkan rekomendasi guna pengesahan APBDes;
- i. bersama TAPD menyusun KUA dan PPAS;
- j. bersama TAPD menyusun RAPBD/APBD;
- k. bersama TAPD membahas RKA/DPA SKPD; dan
- l. melakukan monitoring, evaluasi, pelaporan, dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengelolaan anggaran pembangunan daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala BPKD/PPKD bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku koordinator perencanaan dan penganggaran pembangunan terpadu.
BAB IV - PRINSIP PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN TERPADU
Pasal 29
- (1) Kepala SKPD selaku penyelenggara perencanaan dan penganggaran pembangunan terpadu di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (7) melaksanakan perencanaan dan penganggaran pembangunan sesuai dengan tugas pokok, fungsi, dan urusan yang dibebankan pada SKPD masing masing.
- (2) Perangkat desa selaku penyelenggara perencanaan dan penganggaran pembangunan terpadu di desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (7), melaksanakan perencanaan dan penganggaran pembangunan desa sesuai dengan tugas pokok, fungsi, dan urusan yang dibebankan pada setiap perangkat desa.
- (3) Kepala SKPD dalam melaksanakan perencanaan dan penganggaran pembangunan terpadu di daerah memiliki tugas dan fungsi yang meliputi:
- a. penyusunan Renstra SKPD;
- b. penyusunan Renja SKPD;
- c. penyusunan Renstra Unit Kerja SKPD;
- d. penyusunan diagram pohon;
- e. penyusunan proposal program/kegiatan;
- f. penyusunan RKA/DPA SKPD;
- g. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan
- h. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan monitoring, evaluasi, pelaporan, dan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan daerah sesuai tugas pokok, fungsi, dan urusan pada SKPD masing - masing.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala SKPD bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerahselaku koordinator perencanaan dan penganggaran pembangunan terpadu.
- (5) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya perangkat desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa selaku pemegang otoritas perencanaan dan penganggaran pembangunan terpadu di desa.
BAB IV - PRINSIP PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN TERPADU
Pasal 30
Mekanisme dan tata cara pelaksanaan kelembagaan perencanaan dan penganggaran pembangunan terpadu akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
PENYELENGGARAAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN TERPADU
Bagian Kesatu
Umum
BAB VIII - PENYELENGGARAAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN TERPADU
Pasal 31
- (1) Penyelenggaraan perencanaan dan penganggaran pembangunan terpadu, meliputi:
- a. penyusunan; dan
- b. pengendalian.
- (2) RPJPDsebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah.
- (3) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b memuat:
- a. visi, misi, dan program Bupatiterpilih;
- b. arah kebijakan keuangan daerah;
- c. strategi pembangunan daerah;
- d. kebijakan umum;
- e. program SKPD;
- f. program lintas SKPD;
- g. program lintas wilayah;
- h. rencana kerja dalam kerangka regulasi yang bersifat indikatif; dan
- i. rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
- (4) Renstra SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c memuat:
- a. visi SKPD;
- b. misi SKPD;
- c. tujuan;
- d. strategi;
- e. kebijakan;
- f. program; dan
- g. kegiatan.
- (5) Renstra Unit Kerja SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d memuat:
- a. tujuan;
- b. sasaran, indikator sasaran, target kinerja sasaran;
- c. tugas pokok dan fungsi;
- d. rencana operasional pelaksanaan program dan kegiatan;
- e. program beserta indikator kinerjanya; dan
- f. kegiatan beserta indikator kinerjanya.
- (6) RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e memuat:
- a. rancangan kerangka ekonomi daerah;
- b. program prioritas pembangunan daerah; dan
- c. rencana kerja, pendanaan, dan prakiraan maju.
- (7) Renja SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f, memuat:
- a. program dan kegiatan;
- b. lokasi kegiatan;
- c. indikator kinerja;
- d. kelompok sasaran; dan
- e. pagu indikatif dan prakiraan maju.
- (8) KUA dan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf g, memuat:
- a. gambaran umum RKPD
- b. kerangka ekonomi makro dan implikasi terhadap sumber pendanaan;
- c. kebijakan umum APBD;
- d. proyeksi pendapatan dan belanja daerah; dan
- e. prioritas program dan plafon anggaran.
- (9) RKA - SKPD/PPKDsebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2)
huruf h, memuat:
- a. urusan pemerintahan daerah;
- b. organisasi/SKPD;
- c. standar biaya;
- d. rencana pendapatan;
- e. rencana belanja;
- f. program/kegiatan;
- g. indikator kinerja;
- h. jenis belanja; dan
- i. rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
- (10) RAPBD/APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf i, memuat:
- a. pendapatan daerah;
- b. belanja daerah; dan
- c. pembiayaan daerah.
- (11) DPA - SKPD/PPKDsebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2)
9. huruf j, memuat:
- a. urusan pemerintahan daerah;
- b. organisasi/SKPD;
- c. standar biaya;
- d. pendapatan;
- e. belanja;
- f. program/kegiatan;
- g. indikator kinerja;
- h. jenis belanja; dan
- i. rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
- (12) RPJMDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a, paling sedikit memuat:
- a. penjabaran visi dan misi Kepala Desa terpilih;
- b. arah kebijakan perencanaan pembangunan desa;
- c. rencana penyelenggaraan pemerintahan desa;
- d. rencana pelaksanaan pembangunan desa;
- e. rencana pembinaan kemasyarakatan; dan
- f. rencana pemberdayaan masyarakat.
- (13) RKPDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b, paling sedikit memuat:
- a. rencana penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. rencana pelaksanaan pembangunan desa;
- c. rencana pembinaan kemasyarakatan; dan
- d. rencana pemberdayaan masyarakat.
- (14) APBDes sebagaimana dimaksud dalamPasal6 ayat (3) huruf c, memuat:
- a. pendapatan desa;
- b. belanja desa; dan
- c. pembiayaan desa.
BAB VIII - PENYELENGGARAAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN TERPADU
Pasal 32
Dalam rangka pemanfaatan dan pengelolaan data dan informasi secara optimal, penyelenggaraan perencanaan dan penganggaran pembangunan terpadu menggunakan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik.
Bagian Kedua
Penyusunan
Paragraf 1 Penyusunan RPJPD
BAB VIII - PENYELENGGARAAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN TERPADU
Pasal 33
- (1) Bappeda menyusun RPJPD.
- (2) Persiapan penyusunan RPJPD meliputi:
- a. penyusunan Keputusan Bupati tentang pembentukan tim penyusun RPJPD;
- b. orientasi mengenai RPJPD;
- c. penyusunan agenda kerja tim penyusun RPJPD; dan
- d. penyiapan data dan informasi.
- (3) Penyusunan RPJPD terdiri dari:
- a. penyusunan rancangan awal RPJPD;
- b. pelaksanaan musrenbang RPJPD;
- c. penyusunan rancangan akhir RPJPD; dan
- d. penetapan RPJPD.
- (4) Rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dikoordinasikan oleh Kepala Bappeda kepada para Kepala SKPD dan dikonsultasikan dengan publik guna memperoleh masukan untuk penyempurnaan rancangan awal.
- (5) Bappeda mengajukan rancangan awal RPJPD yang telah disempurnakan kepada Bupati dalam rangka memperoleh persetujuan untuk dibahas dalam musrenbang RPJPD.
BAB VIII - PENYELENGGARAAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN TERPADU
Pasal 34
- (1) Penyusunan rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf a, disusun dengan:
- a. mengacu kepada RPJPN dan RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan yang dilakukan melalui penyelarasan antara visi, misi, arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah dengan visi, misi, arah dan kebijakan, serta tahapan dan prioritas pembangunan jangka panjang nasional dan Provinsi Sulawesi Selatan;
- b. berpedoman kepada RTRW daerah yang dilakukan melalui penyelarasan antara visi, misi, arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah dengan arah dan kebijakan RTRW daerah; dan
- c.
BAB VIII - PENYELENGGARAAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN TERPADU
Pasal 35
- (1) Pelaksanaan musrenbang RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf b dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi, dan kesepakatan terhadap rancangan awal RPJPD.
- (2) Penajaman, penyelarasan, klarifikasi, dan kesepakatan terhadap rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. penajaman visi dan misi daerah;
- b. penyelarasan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah untuk mencapai visi dan misi daerah;
- c. penajaman sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah;
- d. klarifikasi dan penajaman tahapan dan prioritas pembangunan jangka panjang daerah; dan
- e. membangun komitmen bersama antar pemangku kepentingan untuk mempedomani RPJPD dalam melaksanakan pembangunan daerah.
- (3) Musrenbang RPJPD dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh bappeda.
- (4) Hasil musrenbang RPJPD dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri musrenbang.
BAB VIII - PENYELENGGARAAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN TERPADU
Pasal 36
- (1) Hasil musrenbang RPJPD menjadi bahan masukan untuk perumusan rancangan akhir RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf c.
- (2) Rancangan akhir RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan paling lama 1(satu) tahun sebelum RPJPD yang berlaku berakhir.
- (3) Bupati mengkonsultasikan rancangan akhir RPJPD kepada Gubernur.
- (4) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah Bupati menyampaikan surat permohonan konsultasi kepada Gubernur.
- (5) Surat permohonan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berisi pokok -pokok substansi materi yang akan dikonsultasikan dan disertai dengan
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran sebagai berikut: a. rancangan akhir RPJPD;
- b. berita acara kesepakatan hasil musrenbang RPJPD; dan
- c. hasil pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah periode sebelumnya.
- (6) Hasil konsultasi berupa saran dan pertimbangan penyempurnaan rancangan RPJPD, ditindak lanjuti paling lama 10 (sepuluh) hari setelah pelaksanaan konsultasi.

## Pasal 37

- (1) Bupati manyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD kepada DPRD dalam rangka penetapan RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf d untuk memperoleh persetujuan bersama, paling lama 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya RPJPD periode sebelumnya.
- (2) Penyampaian ranperda tentang RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. berita acara kesepakatan hasil musrenbang RPJPD.
- b. surat gubernur tentang hasil konsultasi rancangan akhir RPJPD; dan
- c. lampiran rancangan akhir RPJPD yang telah disempurnakan.
- (3) Peraturan Daerah tentang RPJPD disampaikan kepada Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan dengan tembusan kepada menteri dalam negeri.
- (4) RPJPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah menjadi pedoman dalam menyusun visi, misi, dan program calon kepala daerah dan/atau calon wakil kepala daerah.

## Pasal 38

Tata cara dan mekanisme teknis penyusunan RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) diatur oleh Peraturan Bupati.

## Paragraf 2 Penyusunan RPJMD

## Pasal 39

- (1) Bappeda menyusun RPJMD.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan tahapan sebagai berikut:
- a. persiapan penyusunan RPJMD;
- b. penyusunan rancangan awal RPJMD;
- c. penyusunan rancangan RPJMD;
- d. pelaksanaan musrenbang RPJMD;
- e. perumusan rancangan akhir RPJMD; dan
- f. penetapan RPJMD.

## Pasal 40

Persiapan penyusunan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. penyusunan Keputusan Bupati tentang pembentukan tim penyusun RPJMD;
- b. orientasi mengenai RPJMD;
- c. penyusunan agenda kerja tim penyusun RPJMD; dan
- d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.

## Pasal 41

- (1) Penyusunan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b, disusun dengan:
- a. memuat visi, misi, dan program Bupatiterpilih;
- b. mempedomani RPJPD kabupaten dan RTRW kabupaten; dan
- c. memperhatikan RPJMN, RPJMD provinsi, dan kabupaten / kota lainnya.
5. RTRW
- (2) Mempedomani RPJPD kabupaten dan RTRW kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan:
- a. penyelarasan terhadap pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi, dan program jangka menengah daerah dengan visi, misi, dan arah kebijakan pembangunan daerah jangka panjang; dan
- b. penyelarasan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program pembangunan daerah jangka menengah dengan pemanfaatan struktur ruang dan pola ruang daerah.
- (3) Memperhatikan RPJMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dengan menyelaraskan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi, dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan:
- a. arah, kebijakan umum dan prioritas nasional;
- b. prioritas bidang - bidang pembangunan; dan
- c. prioritas pembangunan kewilayahan.

- (4) Memperhatikan RPJMD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dengan menyelaraskan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi, dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan arah, kebijakan, dan prioritas pembangunan jangka menengah provinsi.
- (5) Memperhatikan RTRW kabupaten/ kota lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dengan menyelaraskan antara rencana pembangunan jangka menengah daerah dengan pemanfaatan struktur dan pola ruang kabupaten /kota sekitar.
- (6) Penyusunan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b, terdiri dari:
- a. perumusan rancangan awal RPJMD; dan
- b. penyajian rancangan awal RPJMD.

## Pasal 42

- (1) Perumusan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (6) huruf a, dilakukan secara teknoratis yang meliputi:
- a. pengolahan data dan informasi, termasuk data terpilah;
- b. penelaahan/kajian terhadap RTRW daerah dan RTRW kabupaten / kota sekitar;
- c. analisis gambaran umum kondisi daerah;
- d. analisis pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan;
- e. identifikasi dan perumusan permasalahan pembangunan daerah;
- f. penelaahan/kajian terhadap RPJPD daerah;
- g. penelaahan/kajian terhadap RPJMN, RPJMD Provinsi, dan RPJMD kabupaten / kota sekitar;
- h. analisis dan perumusan isu - isu strategis pembangunan jangka menengah daerah;
- i. perumusan penjelasan visi dan misi Bupati terpilih;
- j. perumusan tujuan dan sasaran dari setiap misi;
- k. perumusan strategi dan kebijakan dari setiap tujuan dan sasaran pada setiap misi;
- l. perumusan program dari setiap tujuan dan sasaran pembangunan daerah;
- m. perumusan dan penyelarasan rencana program prioritas pada setiap urusan, dan pada masing - masing sektor serta wilayah yang disertai dengan kebutuhan pendanaan yang bersifat indikatif;
- n. perumusan dan penetapan indikator kinerja pada masing masing program serta indikator kinerja daerah;
- o. penyampaian dan pembahasan dengan masing - masing SKPD sebagai pelaksana program pada setiap urusan;
- p. pelaksanaan konsultasi publik dan FGD; dan
- q. pembahasan dengan DPRD untuk memperoleh masukan dan saran.

- (2) Penyajian rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (6) huruf b, disajikan dengan sistematika penulisan sebagai berikut:
- a. pendahuluan;
- b. gambaran umum kondisi daerah;
- c. gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan;
- d. analisis isu - isu strategis;
- e. visi, misi, tujuan, dan sasaran;
- f. strategi dan arah kebijakan;
- g. kebijakan umum dan program pembangunan daerah;
- h. indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan jangka menengah; dan
- i. penetapan indikator kinerja daerah.
- (3) Rancangan awal RPJMD yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan dan dikoordinasikan oleh Kepala Bappeda kepada para Kepala SKPD serta dikonsultasikan ke publik untuk mendapatkan masukan guna penyempurnaan rancangan awal RPJMD.

## Pasal 43

- (1) Kebijakan umum, program pembangunan jangka menengah daerah, indikasi rencana program prioritas, serta kebutuhan pendanaan yang terdapat dalam rancangan awal RPJMD yang telah disempurnakan diajukan oleh Bupati kepada DPRD untuk dibahas dan disepakati.
- (2) Pengajuan kebijakan umum, program pembangunan jangka menengah daerah, indikasi rencana program prioritas, serta kebutuhan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lama 5 (lima) minggu setelah Bupati dan Wakil Bupati dilantik.
- (3) Pembahasan kebijakan umum, program pembangunan jangka menengah daerah, indikasi rencana program prioritas, serta kebutuhan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lama 2 (dua) minggu sejak diserahkan oleh Bupati.
- (4) Hasil pembahasan yang disepakati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam bentuk nota kesepakatan yang ditandatangani oleh Bupati dan ketua DPRD.

## Pasal 44

- (1) Dengan menggunakan Surat Edaran Bupati, Kepala Bappeda menyampaikan rancangan awal RPJMD yang telah disempurnakan dan disepakati kepada Kepala SKPD.
- (2) Rancangan awal RPJMD yang telah disempurnakan dan disepakati oleh Bupati dan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi acuan bagiKepala SKPD untuk merumuskan

- dan menyusun kegiatan pembangunan yang tertuang dalam rancangan awal renstra SKPD.
- (3) Rancangan awal renstra SKPD yang telah disusun disampaikan olehKepala SKPD kepada Kepala Bappeda paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak Surat Edaran Bupati diterima oleh SKPD.
- (4) Rancangan awal renstra SKPD yang telah diserahkan/disampaikan kepada Kepala Bappeda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan verifikasi oleh bappeda untuk menjamin kesesuaian dengan rancangan awal RPJMD yang meliputi:
- a. isu - isu strategis yang sesuai dengan tugas pokok, fungsi, dan urusan dari masing - masing SKPD;
- b. visi, misi, tujuan, dan sasaran masing - masing SKPD;
- c. strategi dan arah kebijakan SKPD;
- d. kebijakan umum dan program pembangunan daerah; dan
- e. indikasi rencana program prioritas pembangunan daerah yang disertai dengan kebutuhan pendanaan indikatif.
- (5) Rancangan renstra SKPD yang telah diverifikasi oleh bappeda sebagaimana dimaksud pada ayat (4), selanjutnya dijadikan bahan masukan untuk menyusun rancangan RPJMD.

## Pasal 45

- (1) Rancangan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf c, disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:
- a. pendahuluan;
- b. gambaran umum kondisi daerah;
- c. gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan;
- d. isu - isu strategis;
- e. visi, misi, tujuan, dan sasaran;
- f. strategi dan arah kebijakan;
- g. kebijakan umum dan program pembangunan daerah;
- h. indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan; dan
- i. indikator kinerja daerah.
- (2) Rancangan RPJMD yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Kepala Bappeda kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan guna menjadi bahan pembahasan pada pelaksanaan musrenbang RPJMD.

## Pasal 46

- (1) Musrenbang RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf d dilaksanakan dengan tujuan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi, dan kesepakatan terhadap rancangan RPJMD.

- (2) Penajaman, penyelarasan, klarifikasi, dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. sasaran pembangunan jangka menengah daerah;
- b. strategi dan sinkronisasi arah kebijakan pembangunan daerah berdasarkan urusan dan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan;
- c. kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan visi, misi, dan program Bupatiterpilih;
- d. indikasi rencana program prioritas pembangunan jangka menengah daerah yang disesuaikan dengan kemampuan pendanaan pembangunan daerah;
- e. capaian indikator kinerja daerah pada saat ini dan pada saat akhir periode RPJMD;
- f. komitmen bersama antar pemangku kepentingan untuk mempedomani RPJMD dalam melaksanakan pembangunan daerah; dan
- g. sinergi dan sinkronisasi dengan RPJMN dan RPJMD provinsi.
- (3) Musrenbang RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh bappeda.
- (4) Pimpinan dan anggota DPRD, Bupati, SKPD/lembaga tingkat pusat/provinsi/daerah, serta unsur lain yang terkait dapat menjadi narasumber pada pelaksanaan musrenbang RPJMD.
- (5) Hasil musrenbang RPJMD dirumuskan dan ditetapkan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh wakil dari setiap pemangku kepentingan yang menghadiri musrenbang RPJMD.

## Pasal 47

- (1) Rancangan akhir RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf e dirumuskan dan disusun berdasarkan hasil kesepakatan musrenbang RPJMD yang tertuang dalam berita acara kesepakatan hasil musrenbang RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (5).
- (2) Perumusan rancangan akhir RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pembahasan oleh seluruh SKPD dan dikoordinasikan oleh bappeda.
- (3) Penyusunan rancangan akhir RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh bappeda.
- (4) Pembahasan rancangan akhir RPJMD oleh seluruh SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan paling lambat 1 (satu) minggu setelah pelaksanaan musrenbang RPJMD.

## Pasal 48

- (1) Bupati melakukan konsultasi rancangan akhir RPJMD kepada Gubernur;

- (2) Pelaksanaan konsultasi rancangan akhir RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah Bupati menyampaikan surat permohonan konsultasi kepada Gubernur.
- (3) Surat permohonan konsultasi rancangan akhir RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat tentang penjelasan pokok -pokok substansi materi yang akan dikonsultasikan dan disertai dengan lampiran sebagai berikut:
- a. rancangan akhir RPJMD;
- b. berita acara kesepakatan hasil musrenbang RPJMD; dan
- c. hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah periode sebelumnya.
- (4) Konsultasi rancangan akhir RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk memperoleh saran dan pertimbangan mengenai:
- a. landasan hukum penyusunan;
- b. sistematika dan teknis penyusunan;
- c. konsistensi terhadap tindak lanjut kesepakatan hasil musrenbang RPJMD;
- d. keselarasan terhadap RPJPD daerah;
- e. keselarasan terhadap RPJMN;
- f. keselarasan terhadap RPJMD provinsi;
- g. keselarasan terhadap RTRW daerah; dan
- h. keselarasan terhadap RTRW kabupaten /kota sekitar.
- (5) Hasil konsultasi berupa saran dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditindaklanjuti paling lama 1 (satu) minggu setelah hasil konsultasi diterima.

## Pasal 49

- (1) Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada DPRD dalam rangka penetapan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf funtuk memperoleh persetujuan bersama, paling lambat 5 (lima) bulan setelah pelantikan Bupati terpilih.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan lampiran sebagai berikut:
- a. rancangan akhir RPJMD yang telah disempurnakan;
- b. berita acara kesepakatan hasil musrenbang RPJMD; dan
- c. Surat Gubernur perihal hasil konsultasi rancangan akhir RPJMD.
- (3) Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah pelantikan Bupati terpilih.
- (4) Peraturan Daerah tentang RPJMD yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri paling lambat 7 (tujuh) hari setelah penetapan.

## Pasal 50

Mekanisme, tata cara, dan tahapan teknis penyusunan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

## Paragraf 3 Penyusunan Renstra SKPD

## Pasal 51

- (1) Renstra SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4), disusun oleh SKPD sesuai dengan tugas pokok, fungsi, dan urusan serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.
- (2) Muatan renstra SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4), dirumuskan untuk mewujudkan pencapaian sasaran sasaran program yang telah ditetapkan dalam RPJMD.
- (3) Visi SKPD yang termuat dalam Renstra SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) huruf a, merupakan keadaan atau kondisi ideal yang diinginkan dan diwujudkan oleh SKPD pada akhir periode renstra SKPD sesuai dengan tugas pokok, fungsi, dan urusan yang sejalan dan selaras dengan visi dan misi Bupati terpilih.
- (4) Misi SKPD yang termuat dalam Renstra SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) huruf b, merupakan rumusan secara umum mengenai upaya - upaya atau usaha yang akan dilaksanakan oleh SKPD sesuai dengan tugas pokok, fungsi, dan urusan pada masing - masing SKPD guna mewujudkan visi SKPD.
- (5) Tujuan yang termuat dalam renstra SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) huruf c, merupakan substansi atau hal inti yang ingin dicapai oleh SKPD dari setiap misi SKPD dan dirumuskan secara spesifik dan realistis, serta memiliki sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan.
- (6) Strategi yang termuat dalam renstra SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) huruf d, merupakan langkah langkah strategis yang berisi program - program indikatif untuk pencapaian sasaran pada setiap tujuan.
- (7) Kebijakan yang termuat dalam renstra SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) huruf e, merupakan arah/petunjuk yang dijadikan sebagai pedoman baik oleh SKPD maupun unit kerja yang ada dalam SKPD masing - masing dalam melaksanakan strategi untuk mencapai tujuan.
- (8) Program yang termuat dalam Renstra SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) huruf f, merupakan instrument dari suatu kebijakan yang dirumuskan dan berisi satu atau lebih kegiatan untuk mencapai sasaran dari setiap tujuan sesuai dengan tugas pokok, fungsi, dan urusan yang menjadi kewenangan SKPD.

- (9) Kegiatan yang termuat dalam Renstra SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) huruf g, merupakan bagian dari suatu program yang memuat penjelasan singkat dan jelas tentang upaya/usaha pengerahan seluruh sumber daya sebagai masukan ( input ) yang akan digunakan untuk menghasilkan (keluaran/ output ) suatu produk, baik berupa barang maupun jasa.
- (10) Tugas pokok, fungsi, dan urusan yang terdapat dalam Renstra SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) huruf h, sesuai dengan ketentuan perundang - undangan yang berlaku.

## Pasal 52

- (1) Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (8), meliputi:
- a. program SKPD;
- b. program lintas SKPD;
- c. program lintas sektor; dan
- d. program lintas kewilayahan.
- (2) Program SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dirumuskan dan dilaksanakan berdasarkan tugas pokok, fungsi, dan urusan setiap SKPD.
- (3) Program lintas SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dirumuskan dan dilaksanakan berdasarkan tugas pokok, fungsi, dan urusan setiap SKPD terkait yang dilaksanakan secara simultan atau bersama - sama untuk mencapai sasaran yang sama.
- (4) Program lintas sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dirumuskan dan dilaksanakan berdasarkan tugas pokok, fungsi, dan urusan pada setiap SKPD terkaityang dilaksanakan untuk mencapai sasaran dan tujuan yang sama dan telah ditetapkan pada setiap sektor.
- (5) Program lintas kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dirumuskan dan dilaksanakan berdasarkan tugas pokok, fungsi, dan urusan pada setiap SKPD yang dilaksanakan untuk mencapai keberhasilan dari setiap sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu wilayah.

## Pasal 53

- (1) Pencapaian sasaran dari setiap program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, mempertimbangkan dan memperhatikan pencapaian SPM yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang -undangan yang berlaku.

- (2) Dalam hal SPM belum tersedia, perumusan pencapaian sasaran dari setiap program dilakukan dengan berdasarkan kebutuhan pelayanan dan kemampuan setiap SKPD.

## Pasal 54

- (1) SKPD melakukan penyusunan Renstra SKPD.
- (2) Penyusunan Renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. persiapan penyusunan renstra SKPD;
- b. penyusunan rancangan awal renstra SKPD;
- c. penyusunan rancangan akhir renstra SKPD; dan
- d. penetapan renstra SKPD.

## Pasal 55

Persiapan penyusunan Renstra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. pembuatan Keputusan Bupati tentang pembentukan tim penyusun renstra SKPD;
- b. orientasi mengenai renstra SKPD;
- c. penyusunan agenda kerja tim penyusun renstra SKPD; dan
- d. penyiapan data dan informasi pembangunan daerah terkait dengan tugas pokok, fungsi, dan urusan masing - masing SKPD.

## Pasal 56

- Penyusunan rancangan awal renstra SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf b, dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
- (1) a. perumusan rancangan awal renstra SKPD; dan
- b. penyajian rancangan awal renstra SKPD.
- (2) Perumusan rancangan awal renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup:
- a. pengolahan data dan informasi;
- b. analisis gambaran pelayanan SKPD sesuai dengan tugas pokok, fungsi, dan urusan yang menjadi kewenangan masing - masing;
- c. review terhadap renstra kementerian/lembaga dan renstra SKPD provinsi yang terkait dengan tugas pokok, fungsi, dan urusan kewenangan masing - masing SKPD;
- d. penelaahan/kajian terhadap RTRW daerah terkait dengan pelaksanaan tugas pokok, fungsi, dan urusan kewenangan masing - masing SKPD;
- e. penelaahan/kajian/analisis terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) daerah yang terkait dengan pelaksanaan tugas pokok, fungsi, dan urusan kewenangan masing - masing SKPD;
- f. perumusan isu -isu strategis berdasarkan penelaahan/kajian/analisis yang telah dilakukan;

- g. perumusan visi dan misi SKPD berdasarkan isu -isu strategis yang telah dirumuskan;
- h. perumusan tujuan pelayanan jangka menengah SKPD berdasarkan visi dan misi SKPD yang telah dirumuskan;
- i. perumusan sasaran pelayanan jangka menengah pada tiap tiap tujuan yang telah dirumuskan oleh masing - masing SKPD;
- j. penyerasian rancangan awal renstra SKPD terhadap rancangan awal RPJMD yang disampaikan kepada SKPD melalui Surat Edaran Bupati tentang penyusunan rancangan awal renstra SKPD beserta lampirannya yang memuat rancangan awal RPJMD, indikator program, dan pagu indikatif setiap SKPD;
- k. perumusan strategi dan kebijakan jangka menengah SKPD yang akan dilaksanakan untuk mencapai target kinerja program prioritas RPJMD yang menjadi tugas pokok, fungsi, dan urusan kewenangan masing - masing SKPD;
- l. perumusan indikator kinerja SKPD yang mengacu pada pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD sesuai dengan tugas pokok, fungsi, dan urusan kewenangan masing - masing SKPD; dan
- m. pelaksanaan forum SKPD dalam rangka penyusunan rancangan awal renstra SKPD.
- (3) Penyajian rancangan awal renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disajikan dengan sistematika penulisan sebagai berikut:
- a. pendahuluan;
- b. gambaran pelayanan SKPD;
- c. isu - isu strategis berdasarkan tugas pokok, fungsi, dan urusan SKPD;
- d. visi, misi, tujuan, dan sasaran, strategi, serta kebijakan;
- e. rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pagu indikatif, dan sumber pendanaan indikatif; dan
- f. indikator kinerja SKPD yang mengacu terhadap pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran RPJMD.

## Pasal 57

- (1) Rancangan awal renstra SKPD yang telah disusun, dibahas secara bersama - sama antara seluruh unit kerja lingkup SKPD masing - masing dengan seluruh pemangku kepentingan sesuai dengan urusan kewenangan SKPD dalam forum SKPD.
- (2) Pembahasan dengan pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan untuk memperoleh masukan guna penajaman terhadap pencapaian target kinerja pada sasaran, program, dan kegiatan masing - masing SKPD.
- (3) Rancangan awal renstra SKPD yang telah disempurnakan berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan oleh Kepala SKPD kepada Kepala Bappeda

- paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah Surat Edaran Bupatiditerima oleh SKPD.
- (4) Dalam hal rancangan awal renstra SKPD telah diterima oleh Kepala Bappeda, maka selanjutnya dilakukan verifikasi terhadap rancangan awal renstra SKPD tersebut untuk memastikan kesesuaian terhadap rancangan awal RPJMD untuk dijadikan rancangan RPJMD.
- (5) Apabila telah dilakukan verifikasi terhadap rancangan awal renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan ditemukan ketidaksesuaian terhadap rancangan awal RPJMD, maka Kepala Bappeda mengembalikan Rancangan awal renstra SKPD tersebut kepada Kepala SKPD untuk dilakukan perbaikan.
- (6) Hasil perbaikan rancangan awal renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dikembalikan kepada Kepala Bappedapaling lambat 5 (lima) hari kerja setelah hasil verifikasi diterima oleh SKPD.

## Pasal 58

- (1) Penyusunan rancangan akhir renstra SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf c merupakan penyempurnaan dari rancangan awal renstra SKPD yang disusun dengan mempedomani RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Penyempurnaan rancangan renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tujuan untuk:
- a. penajaman terhadap visi dan misi SKPD; dan
- b. penajaman terhadap keselarasan tujuan, sasaran, kelaompok sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan, indikator kinerja, dan pagu indikatif pembangunan daerah berdasarkan tugas pokok, fungsi, dan urusan kewenangan masing - masing SKPD yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

## Pasal 59

- (1) Rancangan akhir Renstra SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, disampaikan Kepala SKPD kepada Kepala Bappeda untuk memperoleh pengesahan Bupati.
- (2) Rancangan akhir renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diverifikasi akhir oleh bappeda.
- (3) Verifikasi akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin kesesuaian visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan SKPD dengan RPJMD, dan keterpaduan dengan rancangan akhir renstra SKPD lainnya.
- (4) Bappeda menghimpun seluruh rancangan akhir renstra SKPD yang telah diteliti melalui verifikasi akhir, untuk diajukan kepada Bupati guna memperoleh pengesahan.
- (5) Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (6) Berdasarkan Keputusan Bupati tentang pengesahan renstra SKPD, Kepala SKPD menetapkan renstra SKPD menjadi pedoman unit kerja dilingkungan SKPD dalam menyusun renstra unit kerja dan renja SKPD.
- (7) Pengesahan rancangan akhir renstra SKPD dengan Keputusan Bupati, paling lama 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan.
- (8) Penetapan renstra SKPD oleh Kepala SKPD paling lama 5 (lima) hari setelah renstra SKPD disahkan oleh Bupati.

## Pasal 60

Mekanisme, tata cara, dan tahapan penyusunan Renstra SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## Paragraf 4 Penyusunan Renstra Unit Kerja SKPD

## Pasal 61

- (1) Setiap kepala unit kerja pada setiap SKPD menyusun renstra unit kerja.
- (2) Unit kerja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah unit yang berada dalam lingkup suatu SKPD dan dipimpin oleh seorang pejabat eselon III atau dengan sebutan lain.
- (3) Renstra unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan tugas pokok, fungsi dan kewenangan yang dibebankan pada unit kerja tersebut serta berpedoman kepada renstra SKPD dan RPJMD.
- (4) Renstra unit kerja SKPD yang disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan pedoman bagi eselon IV atau dengan sebutan lain untuk menyusun diagram pohon dan proposal setiap tahunnya.
- (5) Mekanisme, tata cara, dan tahapan penyusunan renstra unit kerja SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (5), lebih lanjut akan dijelaskan secara teknis denganPeraturan Bupati.

## Paragraf 5 Penyusunan RKPD

## Pasal 62

- (1) Bappeda menyusun RKPD.
2. (2)
3. Penyusunan RKPD meliputi: a. penyusunan RKPD; dan b. penyusunan RKPD perubahan.
- (3) Penyusunan RKPD perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan penyusunan terhadap perubahan substansi dokumen RKPD yang telah ditetapkan pada pertengahan tahun pelaksanaan tahun berjalan, yang dilakukan

- dengan berdasar kepada hasil evaluasi pelaksanaan tahun berjalan dan menunjukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.
- (4) Ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
- a. perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah, kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang telah ditetapkan pada dokumen RKPD;
- b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih pada tahun anggaran sebelumnya yang harus digunakan pada tahun anggaran berjalan;
- c. keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan perundang - undangan; dan
- d. pergeseran kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternative, penambahan atau pengurangan target kinerja dan target pagu anggaran kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.
- (5) Penyusunan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan dengan tahapan:
- a. persiapan penyusunan RKPD;
- b. penyusunan rancangan awal RKPD;
- c. penyusunan rancangan RKPD;
- d. pelaksanaan musrenbang RKPD;
- e. penyusunan rancangan akhir RKPD; dan
- f. penetapan RKPD.
- (6) Muatan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (6), adalah:
- a. rancangan kerangka ekonomi daerah, memuat gambaran kondisi ekonomi daerah, kemampuan pendanaan dan pembiayaan pembangunan daerah minimal 2 (dua) tahun terakhir serta perkiraan untuk tahun yang direncanakan;
- b. program prioritas pembangunan daerah, memuat program program yang akan dilaksanakan dan berorientasi kepada pemenuhan hak - hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkelanjutan sebagai penjabaran dari RPJMD pada tahun yang direncanakan;
- c. rencana kerja dan pendanaan serta perkiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif yang bersumber dari APBD, memuat program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan secara langsung oleh Pemerintah daerah berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimilikinya, dan disertai dengan perhitungan kebutuhan dana yang bersumber dari APBD dan sumber - sumber lain yang di dapat dengan mendorong partisipasi masyarakat/stakeholder untuk tahun yang direncanakan.
- (7) Sumber -sumber lain yang didapat dengan mendorong partisipasi masyarakat/stakeholder sebagaimana dimaksud

pada ayat (6) huruf c, yaitu pelibatan peran serta seluruh masyarakat/stakeholder/pemangku kepentingan/penerima manfaat baik dalam bentuk dana, material, sumber daya manusia, dan teknologi.

## Pasal 63

Persiapan penyusunan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (5) huruf a, meliputi:

- a. pembuatan Keputusan Bupati tentang pembentukan tim penyusun RKPD;
- b. orientasi mengenai RKPD;
- c. penyusunan agenda kerja tim penyusun RKPD; dan
- d. penyiapan data dan informasi yang terkait dengan kebutuhan penyusunan RKPD.

## Pasal 64

- (1) Rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (5) huruf b, disusun dengan:
- a. berpedoman kepada RPJMD;
- b. memperhatikan RPJMD provinsi; dan
- c. memperhatikan RPJMN.
- (2) Rancangan awal RKPD disusun dengan berpedoman kepada RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan:
- a. penyelarasan prioritas dan sasaran pembangunan pada tahun yang direncanakan dengan program pembangunan daerah yang telah ditetapkan pada tahun yang direncanakan dalam RPJMD; dan
- b. penyelarasan rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah pada tahun yang direncanakan dengan rencana program prioritas pembangunan indikatif pada tahun yang direncanakan dalam RPJMD yang telah ditetapkan.
- (3) Rancangan awal RKPD disusun dengan memperhatikan RPJMD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan penyelarasan antara program dan kegiatan pembangunan daerah pada tahun yang direncanakan dengan program prioritas pembangunan provinsi pada tahun yang direncanakan.
- (4) Rancangan awal RKPD disusun dengan memperhatikan RPJMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dengan penyelarasan program dan kegiatan pembangunan daerah pada tahun yang direncanakan dengan sasaran dan prioritas pembangunan nasional pada tahun yang direncanakan.

## Pasal 65

- (1) Penyusunan rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (5) huruf b, terdiri dari:

- a. perumusan rancangan awal RKPD; dan
- b. penyajian rancangan awal RKPD.
- (2) Perumusan rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup:
- a. pengolahan data dan informasi, termasuk data terpilah;
- b. analisis gambaran umum kondisi daerah;
- c. analisis kondisi ekonomi dan keuangan daerah;
- d. evaluasi kinerja tahun sebelumnya;
- e. penelaahan terhadap kebijakan pemerintah;
- f. penelaahan terhadap pokok - pokok pikiran DPRD;
- g. identifikasi/perumusan permasalahan pembangunan daerah berdasarkan urusan kewenangan daerah dan hal - hal lain yang terkait dengan pembangunan daerah;
- h. perumusan rancangan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah;
- i. perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah beserta pagu indikatif;
- j. pelaksanaan forum konsultasi publik; dan
- k. penyelarasan rencana program prioritas daerah beserta pagu indikatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf a dan huruf b, ayat (3), dan ayat (4).
- (3) Penyajian rancangan awal RKPDsebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disajikan dengan sistematika sebagai berikut:
- a. pendahuluan;
- b. evaluasi pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya;
- c. rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan;
- d. prioritas dan sasaran pembangunan daerah; dan
- e. rencana program prioritas daerah.

## Pasal 66

- (1) Rancangan awal RKPD yang telah disajikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3), dikoordinasikan oleh Kepala Bappeda kepada SKPD dan dilakukan konsultasi publik.
- (2) Konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan untuk mendapatkan masukan guna penyempurnaan rancangan awal RKPD.