PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA Nomor 29 Tahun 2017 tentang GARA PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA NOMOR /£ TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENGAWASAN KEARSIPAN (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa untuk mendorong pencipta arsip dan lembaga kearsipan untuk menyelenggarakan kearsipan sesuai dengan prinsip, kaidah , standar kearsipan, dan peraturan perundangan yang berlaku perlu dilakukan pengawasan secara komprehensif;
- b. bahwa untuk melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diperlukan suatu pedoman pengawasan kearsipan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan tentang Pedoman Pengawasan Kearsipan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, tambahan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339 );
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 58,
- 4 . Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286); 53,
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 114,
MEMUTUSKAN:
Menetapkan PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA TENTANG PEDOMAN PENGAWASAN KEARSIPAN.
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara.
2. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Kolaka Utara
3. 3 Kantor Arsip adalah Kantor Arsip Kabupaten Kolaka Utara.
4. Instansi adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Dinas Daerah, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara.
5. 5 Unit Kearsipan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara adalah Dinas Kearsipan Kabupaten Kolaka Utara.
6. 6 Unit Pengolah Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara adalah Instansi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara.
7. Unit Kearsipan Instansi adalah unit kerja yang bertanggungjawab pada pembinaan arsip aktif dan pengelolaan inaktif di Instansi, yaitu: Bagian Umum, Sekretariat, Sub Bagian Tata Usaha, dan Unit Pelaksana Teknis. arsip
8. Unit Pengolah Instansi adalah unit yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi Instansi, yaitu: Sekretariat, Bagian, Sub Bagian, Bidang, Sub Bidang,
9. 9 Arsip keuangan adalah naskah-naskah yang dibuat dan diterima oleh unitunit kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara dalam bentuk corak apapun baik dalam keadaan tunggal maupun kelompok dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang berkaitan dengan pengelolaan administrasi keuangan.
10. Arsip dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, penyelenggaraan kehidupan kebangsaan umumnya atau digunakan secara langsung dalam penyelenggaraan administrasi negara pada
11. Arsip aktif adalah arsip dinamis yang secara langsung dan terus menerus diperlukan dan dipergunakan dalam penyelenggaraan administrasi.
12. Arsip inaktif adalah arsip dinamis yang frekwensi penggunaannya untuk penyelenggaraan administrasi sudah menurun
13. 13 Arsip statis adalah yang tidak dipergunakan secara langsung untuk perencanaan, penyelenggaraan kehidupan kebangsaan umumnya maupun untuk penyelenggaraan sehari-hari administrasi negara. arsip pada
14. Nilai guna arsip arsip adalah nilai arsip yang didasarkan kegunaannya bagi kegiatan pemerintahan dan kehidupan kebangsaan umumnya pada pada
15. Penyusutan arsip adalah kegiatan pengurangan volume arsip dengan pemindahan, pemusnahan, dan penyerahan arsip.
16. Pemindahan arsip adalah memindahkan arsip inaktif dari Unit Pengolah ke Unit Kearsipan.
17. Pemusnahan arsip adalah kegiatan memusnahkan arsip yang tidak memiliki nilai guna dan telah melampaui jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
18. Penyerahan arsip adalah kegiatan menyerahkan arsip statis ke kantor arsip.
19. Retensi arsip adalah jangka waktu penyimpanan arsip serta keterangan lain yang diperlukan sesuai dengan nilai kegunaannya dan dipakai sebagai pedoman penyusutan arsip.
20. 20 Jadwal Retensi Arsip Keuangan adalah daftar yang berisi jenis atau seri arsip keuangan beserta jangka waktu penyimpanannya serta keterangan lain yang diperlukan sesuai dengan nilai kegunaannya dan dipakai sebagai pedoman penyusutan arsip keuangan.
21. Daftar Arsip adalah daftar sekurang-kurangnya berisi nomor urut, series atau uraian berkas, tahun arsip, jumlah dan keterangan, yang digunakan sebagai sarana penemuan kembali dan penyusutan arsip. arsip
22. Series atau uraian berkas adalah unit-unit berkas yang dicipta, diatur dan dikelola sebagai suatu unit yang berkaitan dari segi fungsinya atau subyek, merupakan hasil dari kegiatan yang sama.
BAB II - TIM PENGAWAS KEARSIPAN Pasal 2
Pasal 2
- (1) Pengawasan Kearsipan dilaksanakan oleh Tim Pengawas Kearsipan
- (2) ayat (1) terdiri atas: pada
3. Tim Pengawas Kearsipan sebagaimana dimaksud a. Tim Pengawas Kearsipan Eksternal; dan
- b. Tim Pengawas Kearsipan Internal .
- (3) Tim Pengawas Kearsipan sebagaimana dimaksud ayat (2) harus mengikuti bimbingan teknis pengawasan kearsipan. pada
- (4) Tim Pengawas Kearsipan sebagaimana dimaksud pada (2) berjumlah ganjil. ayat
Bagian Kesatu
Tim Pengawas Kearsipan Eksternal
BAB II - TIM PENGAWAS KEARSIPAN Pasal 2
Pasal 3
- (1) Tim Pengawas Kearsipan Eksternal terdiri atas:
- a. tim pengawas kearsipan pusat; dan
- b. tim pengawas kearsipan daerah;
- (2) Tim Pengawas Kearsipan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dibentuk oleh Gubernur dan bertugas melaksanakan pengawasan penyelenggaraan kearsipan pada Pencipta Arsip tingkat Provinsi, Pencipta Arsip Tingkat Kabupaten dan LKD Kabupaten. pada
BAB II - TIM PENGAWAS KEARSIPAN Pasal 2
Pasal 4
- (1) Tim Pengawas Kearsipan Daerah terdiri atas: a. pengarah;
- b. penanggung jawab;
- C. ketua;
- d. sekretaris; dan
- e. anggota
- (2) Pengarah dijabat oleh Sekretaris Daerah Provinsi;
- (3) Penanggung jawab dijabat oleh Kepala LKD provinsi;
- (4) Ketua Tim dijabat oleh pejabat structural serendah-rendahnya eselon III yang membidangi urusan kearsipan, atau Arsiparis Madya;
- (5) Anggota berjumlah paling kurang 1 (satu) orang pejabat fungsional Arsiparis dan 1 (satu) orang pejabat fungsional Auditor atau pejabat di bidang pengawasan atau pejabat fungsional tertentu.
Bagian Kedua Tim Pengawas Kearsipan Internal
BAB II - TIM PENGAWAS KEARSIPAN Pasal 2
Pasal 5
- (1) Tim Pengawas Kearsipan Internal terdiri atas:
- a. Pengarah;
3. b Penanggung jawab;
- C. Ketua Tim;
- d. Sekretaris; dan
- e. anggota
- (2) Tim Pengawas Kearsipan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Gubernur Bupati, Rektor atau pimpinan BUMN, BUMD lorganisasi kemasyarakatan / organanisasi politik sesuai wilayah kewenangannya.
- (3) Tim Pengawas Kearsipan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas melaksanakan pengawasan pengelolaan dinamis dilingkungannya. arsip
BAB II - TIM PENGAWAS KEARSIPAN Pasal 2
Pasal 6
- (3) Tim Pengawas Kearsipan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas melaksanakan pengawasan pengelolaan dinamis dilingkungannya. arsip
BAB II - TIM PENGAWAS KEARSIPAN Pasal 2
Pasal 7
- a. sekretaris daerah provinsi /kabupaten /kota;
- b. wakilrektor / sebutan lain yang membidangi urusan administrasi: atau
4. sekretaris perusahaan /yang setingkat.
- (2) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 (1) hurub b dijabat oleh: ayat
- a. Kepala Lembaga Kearsipan daerah Provinsi Kabupaten;
7. Kepala arsip universitas; atau
- C. Pimpinan divisi perusahaanyang membidangi urusan administrasi.
- (3) Ketua Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c dijabat oleh:
10. a kepala bidang/seksi yang menyelenggarakan urusan kearsipan;
- b. kepala unit kearsipan; atau
- C. pejabat fungsional Arsiparis serendah-rendahnya Arsiparis Muda
- (4) Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 (1) huruf d paling kurang 1 (satu) orang pejabat fungsional Arsi dan 1 (satu) orang pejabat fungsional Auditor / pejabat di bidang pengawasan atau pejabat fungsional tertentu ayat paris
Dalam hal belum terpenuhinya keanggotaan tim pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5), Pasal 6 ayat (6) dan Pasal 8 ayat (2), keanggotaan tim dapat berasal dari pejabat fungsional Arsiparis atau pejabat fungsional Auditor atau pejabat di bidang pengawasan diluar Pencipta Arsip atau daerah yang telah mengikuti bimbingan teknis Pengawasan Kearsipan.
BAB III - JENIS DAN ASPEK Pasal 8
Pasal 8
- Jenis Pengawasan Kearsipan terdiri atas:
- a. Pengawasan Kearsipan eksternal; dan
- b. Pengawasan Kearsipan internal.
Bagian Kesatu
Pengawasan Kearsipan Eksternal
BAB III - JENIS DAN ASPEK Pasal 8
Pasal 9
Pengawasan Kearsipan eksternal dilaksanakan oleh:
- b. LKD Provinsi terhadap Pencipta Arsip Tingkat Provinsi, Pencipta Arsip Tingkat Kabupaten dan LKD Kabupaten;
2. ANRI terhadap unit kearsipan Pencipta Arsip Tingkat Pusat, LKD Provinsi dan LKPTN;
BAB III - JENIS DAN ASPEK Pasal 8
Pasal 10
Aspek Pengawasan Kearsipan eksternal oleh ANRI terhadap LKD Provinsi dan LKPTN serta LKD Provinsi terhadap LKD Kabupaten meliputi:
- a. Ketaatan terhadap peraturan perundang- undangan bidang kearsipan dalam penetapan kebijakan kearsipan;
- b. Program kearsipan;
- C. Pengolahan arsip inaktif dengan retensi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun;
4. Penyusutan arsip;
- e. Pengolahan arsip statis;
- f. SDM kearsipan;
7. g Kelembagaan; dan
8. h Prasarana dan sarana
Bagian Kedua Pengawasan Kearsipan Internal
BAB III - JENIS DAN ASPEK Pasal 8
Pasal 11
Pengawasan Kearsipan internal dilaksanakan oleh:
- a. LKD Provinsi terhadap SKPD Provinsi;
- b. LKD Kabupaten terhadap SKPD Kabupaten;
3. LKPT terhadap satuan kerja pada rektorat, fakultas, civitas akademika, dan unit dengan sebutan lain di lingkungan perguruan tinggi; dan
4. d Unit kearsipan pada lembaga negara, BUMN , BUMD, organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik terhadap unit pengolah dan unit kearsipan jenjang berikutnya sesuai wilayah kewenangannya;
BAB III - JENIS DAN ASPEK Pasal 8
Pasal 12
Aspek Pengawasan Kearsipan internal terdiri atas:
- a. pengelolaan arsip dinamis;
- b. SDM kearsipan; dan
- C. prasarana dan sarana.
BAB III - JENIS DAN ASPEK Pasal 8
Pasal 13
- (1) Aspek pengawasan pengelolaan arsip dinamis oleh Pencipta Arsip yang memiliki unit kearsipan tidak berjenjang meliputi:
- a. penciptaan arsip;
- b. pemberkasan dan penataan arsip aktif;
- C. program vital; arsip
- d. pengolahan dan pelaporan arsip terjaga;
- e. layanan dan akses arsip aktif;
- f. pemindahan arsip inaktif;
- (2) Aspek pengawasan pengelolaan arsipdinamis oleh Pencipta Arsip yang memiliki unit kearsipan berjenjang meliputi:
- a. penciptaan arsip;
- b. pemberkasan dan penataan arsip aktif;
- C. program arsip vital;
- d. pengolahan dan pelaporan arsip terjaga;
- e. pengolahan arsip inaktif;
- f. pemeliharaan arsip inaktif;
15. layanan dan akses arsip dinamis;
- h. pemindahan arsip inaktif;
BAB III - JENIS DAN ASPEK Pasal 8
Pasal 14
Aspek pengawasan pengelolaan arsip dinamis oleh LKD Provinsi, LKD Kabupaten dan LKPT meliputi:
- a. Pencipta Arsip;
- b. pemberkasan dan penataan arsip aktif;
- C. program arsip vital;
- d. pengolahan dan pelaporan arsip terjaga;
5. e pengolahan arsip inaktif;
- f. pemeliharaan inaktif; arsip
7. g layanan dan akses dinamis; arsip
8. h penyusutan arsip:
- (1) pemindahan arsip inaktif yang mempunyai retensi diatas 10 tahun.
- (2) pemusnahan arsip inaktif yang mempunyai retensi dibawah 10 tahun
- (3) penyerahan arsip statis ke lembaga kearsipan\_
BAB III - JENIS DAN ASPEK Pasal 8
Pasal 15
Aspek pengawasan SDM kearsipan terdiri atas:
- Arsiparis, meliputi;
- (1) kedudukan hukum dan kewenangan;
- (2) kompetensi; dan
- (3) pengangkatan dan pembinaan karier.
- b. pengelola arsip meliputi kompetensi.
BAB III - JENIS DAN ASPEK Pasal 8
Pasal 16
- (1) Aspek pengawasan prasarana dan sarana meliputi:
- a. Gedung;
- b. Ruangan; dan
4. Peralatan
- (2) Aspek pengawasan prasarana dan sarana kearsipan sebagaimana dimaksud pada (1) hanya berlaku untuk pengawasan internal oleh Lembaga Kearsipan ayat
PELAKSANAAN PENGAWASAN KEARSIPAN
BAB IV - PELAKSANAAN PENGAWASAN KEARSIPAN
Pasal 17
Pelaksanaan Pengawasan Kearsipan melalui tahapan kegiatan:
- perencanaan program Pengawasan Kearsipan;
- Audit Kearsipan;
- penilaian hasil Pengawasan Kearsipan; dan
- d. monitoring hasil Pengawasan Kearsipan.
Bagian Kesatu
Perencanaan Program Pengawasan Kearsipan
BAB IV - PELAKSANAAN PENGAWASAN KEARSIPAN
Pasal 18
- (1) Perencanaan Pengawasan Kearsipan secara nasional disusun oleh ANRI dengan melibatkan Pencipta Arsip dan lembaga kearsipan.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) disusun dalam PKPKT. pada
- (3) PKPKT sebagaimana dimaksud pada (2) meliputi: ayat
- a. jadwal waktu pengawasan;
- b. objek pengawasan;
- C. prioritas;
- d. anggaran;
- e. jenis dan metode pengawasan; dan
- f. langkah kerja.
Bagian Kedua Audit Kearsipan
Paragraf 1
Umum
BAB IV - PELAKSANAAN PENGAWASAN KEARSIPAN
Pasal 19
- (1) Audit Kearsipan dilakukan dengan menggunakan instrumen Audit Kearsipan.
- (2) Instrumen Audit Kearsipan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi pengisian formulir Audit Kearsipan, wawancara dan verifikasi lapangan pada
- (3) Audit Kearsipan sebagaimana dimaksud pada (1) terdiri dari: ayat
- a. Audit Kearsipan Eksternal; dan
- b. Audit Kearsipan Internal.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Instrumen Audit Kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan
BAB IV - PELAKSANAAN PENGAWASAN KEARSIPAN
Pasal 20
- (1) Audit Kearsipan Eksternal dilaksanakan oleh ANRI dan LKD Provinsi sesuai wilayah kewenangannya
- (2) Hasil pelaksanaan Audit Kearsipan Eksternal disusun dalam LAKE.
- (3) LAKE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat materi:
- a. dasar hukum pelaksanaan pengawasan kearsipan;
- b. uraian hasil pengawasan kearsipan;
- C. kesimpulan dan rekomendasi perbaikan
BAB IV - PELAKSANAAN PENGAWASAN KEARSIPAN
Pasal 21
- (1) LKD Provinsi menyampaikan LAKE kepada Bupati dengan tembusan kepada menteri yang membidangi urusan pemerintahan dalam negeri dan Kepala ANRI.
- (2) LAKE sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan paling lambat tanggal 31 Agustus setiap tahunnya. pada
BAB IV - PELAKSANAAN PENGAWASAN KEARSIPAN
Pasal 22
Pimpinan Pencipta Arsip Tingkat Pusat, Gubernur, Bupati dan Rektor selaku Objek Pengawasan wajib menindaklanjuti rekomendasi perbaikan dalam LAKE.
Paragraf 3 Audit Kearsipan Internal
BAB IV - PELAKSANAAN PENGAWASAN KEARSIPAN
Pasal 23
- (1) Audit Kearsipan Internal dilaksanakan oleh:
- a. LKD Provinsi;
- b. LKD Kabupaten;
4. LKPT; dan
- d. unit kearsipan pada lembaga negara, BUMN, BUMD, organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik.
- (2) Hasil pelaksanaan Audit Kearsipan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam LAKI.
- (3) LAKI sebagaimana dimaksud ayat (2) memuat materi: pada
8. a dasar hukum pelaksanaan pengawasan kearsipan;
- b. uraian hasil pengawasan kearsipan; dan
- C. kesimpulan dan rekomendasi perbaikan
BAB IV - PELAKSANAAN PENGAWASAN KEARSIPAN
Pasal 24
- (1) LAKI disampaikan oleh:
2. a pimpinan LKD Provinsi kepada Gubernur;
- b. pimpinan LKD
- C. pimpinan LKPT kepada Rektor; dan
- d. pimpinan unit kearsipan kepada pimpinan lembaga negara, BUMN, BUMD, organisasi kemasyarakatan atau organisasi politik;
- (2) LAKI sebagaimana dimaksud ayat (1) ditembuskan kepada Kepala ANRI. pada
- (3) LAKI sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan paling lambat tanggal 31 Agustus setiap tahunnya. pada
BAB IV - PELAKSANAAN PENGAWASAN KEARSIPAN
Pasal 25
Gubernur , Bupati, Rektor dan pimpinan lembaga negara, BUMN, BUMD, organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik selaku Objek Pengawasan wajib menindak lanjuti rekomendasi perbaikan dalam LAKI.
BAB IV - PELAKSANAAN PENGAWASAN KEARSIPAN
Pasal 26
- (1) ANRI menyusun LHPKN
BAB IV - PELAKSANAAN PENGAWASAN KEARSIPAN
Pasal 27
- (1) Tim Pengawas Kearsipan memberikan nilai atas hasil Pengawasan Kearsipan yang dituangkan dalam LAKE dan LAKI.
- (2) Nilai sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari: pada
3. a nilai 91 100 dengan kategori sangat baik;
4. b nilai 76 90 dengan kategori baik;
- C. nilai 61 75 dengan kategori cukup;
- d. nilai 51 60 dengan kategori kurang; dan
- e. nilai dibawah atau sama dengan 50 dengan kategori buruk.
BAB IV - PELAKSANAAN PENGAWASAN KEARSIPAN
Pasal 28
ANRI mengumumkan penilaian hasil Pengawasan Kearsipan secara nasional.
Bagian Keempat Monitoring Hasil Pengawasan Kearsipan
BAB IV - PELAKSANAAN PENGAWASAN KEARSIPAN
Pasal 29
Kepala ANRI atau Gubernur melaksanakan monitoring atas pelaksanaan tindak lanjut hasil Pengawasan Kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 28.
BAB V - PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Pasal 30
Dalam rangka penegakan peraturan perundang-undangan Gubernur dapat merekomendasikan penerapan sanksi terhadap Objek Pengawasan sesuai kewenangannya
BAB V - PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Pasal 31
Dalam hal rekomendasi ditindaklanjuti, Kepala ANRI atau Gubernur dapat merekomendasikan penerapan sanksi administrative kepada atasan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Kearsipan.
BAB V - PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Pasal 32
Apabila dalam pelaksanaan pengawasan kearsipan ditemukan adanya dugaan tindak pidana, Gubernur dapat merekomendasikan kepada Aparat Penegak Hukum untuk melakukan proses penerapan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Kearsipan.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 33
Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara. 17-04- Ditetapkan diLasusua Pada tanggal

Penandatangan: BUPATI KOLAKA UTARA RUSDA MAHMUD 02-05-

Penetapan: Diundangkan di Lasusua tanggal pada SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA ## H. ISKANDAR 16 BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2017 | PARAF KOORDINASI | PARAF KOORDINASI | |--------------------|----------------------------| | | UNITI ! SATUAN KERJA PAFAF | | 2 | As1s TEN 2 | | 3 | 3 | | | 5 |