Unknown Unknown Nomor TAHUN2014 Tahun 2014 tentang PEMBENTUKANUNITPELAKSANATEKNIS DINASPADA DINASDAERAHKABUPATENTABALONG DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA BUPATITABALONG, - ". bahwa dalam rangka pelaksanaan (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATITABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURANBUPATITABALONG NOMOR47 TAHUN2014
TENTANG
PEMBENTUKANUNITPELAKSANATEKNIS DINASPADA DINASDAERAHKABUPATENTABALONG
DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA
BUPATITABALONG,
- ". bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 15 Tahun 2014 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tabalong, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Tabalong ten tang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas Daerah Kabupaten Tabalong;
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara RepubIik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ~nmQr 5589);
5. UPTPengelolaan Pasar dan Persampahan Kelua, Dengan wilayah kerja Pengelolaan Pasar meliputi Kecamatan Kelua dan Kecamatan Muara Harus, dan Dengan wilayah kerja pengelolaan persampahan meliputi Kecamatan Kelua;
6. UPTPengelolaan Pasar dan Persampahan Muara Uya, Dengan wilayah kerja Pengelolaan Pasar meliputi Kecamatan Muara Uya dan Kecamatan Jaro, dan Dengan wilayah kerja pengelolaan persampahan meliputi Kecamatan Muara Uya;
7. UPTTempat Pemrosesan Akhir (TPA)Maburai.
f. UPTDinas Pendidikan, terdiri atas:
1. UPT Sanggar Kegiatan Belajar;
2. UPTInspeksi Pendidikan Kecamatan Tanjung, Dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Tanjung dan Kecamatan Tanta;
3. UPTInspeksi Pendidikan Kecamatan Murung Pudak, Dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Murung Pudak;
4. UPTInspeksi Pendidikan Kecamatan Kelua, Dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Kelua dan Kecamatan Muara Harus;
5. UPTInspeksi Pendidikan Kecamatan Banua Lawas, Dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Banua Lawas dan Kecamatan Pugaan;
6. UPTInspeksi Pendidikan Kecamatan Haruai, Dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Haruai dan Kecamatan Upau;
7. UPTInspeksi Pendidikan Kecamatan Muara Uya, Dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Muara Uya dan Kecamatan Jaro;
8. UPTInspeksi Pendidikan Kecamatan Bintang Ara, Dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Bintang Ara.
- g. UPT Dinas Kesehatan, terdiri atas:
1. UPT Gudang Farrnasi;
2. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Tanjung;
3. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Hikun;
4. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Tanta;
5. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Murung Pudak;
6. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Muara Harus;
7. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Kelua;
8. UPTPusat Kesehatan Masyarakat Mungkur Agung;
9. UPTPusat Kesehatan Masyarakat Pugaan;
10. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Banua Lawas;
11. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Haruai;
12. UPTPusat Kesehatan Masyarakat Upau;
13. UPTPusat Kesehatan Masyarakat Muara Uya;
14. UPTPusat Kesehatan Masyarakat Ribang;
15. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat .Jaro;
16. UPTPusat Kesehatan Masyarakat Bintang Ara;
17. UPTPusat Kesehatan Masyarakat Mabuun;
18. UPTPusat Kesehatan Masyarakat Panaan;
19. UPTPusat Kesehatan Masyarakat Wirang.
- h. UPTDinas Sosial dan Tenaga Kerja, terdiri atas:
1. UPTPusat Pelatihan Tenaga Kerja I BLK;
2. UPT Loka Bina Karya.
1. UPT Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, terdir; atas:
1. UPTBandar Udara Warukin;
2. UPT Balai Pengujian Kendaraan Bermotor.
BABIII
KEDUDUKAN,TUGASDANFUNGSI
Bagian Kesatu
UPTBalai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura
,
Pasa13
- (1) UPT Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Tanaman Pangan, dan Hortikultura.
- (2) UPT Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang dibidang benih tanaman pangan dan hortikultura.
- (3) UPT Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan kegiatan teknis operasional terhadap masyarakat dibidang benih tanaman pangan dan hortikul tura;
- b. pelaksanaan kegiatan teknis penunjang dibidang benih tanaman pangan dan hortikultura dalam rangka mendukung tugas Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- c. pengelolaan kegiatan kesekretariatan dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Kedua
UPTBalai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura
Pasa14
- (I) UPT Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura.
- c. pengelolaan kegiatan kesekretariatan dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Keenambelas UPTInspeksi Pendidikan
Pasal 18
- (1) UPI' Inspeksi Pendidikan dipirnpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan.
- (2) UPT Inspeksi Pendidikan mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian kegiatan teknis operasional dan I atau kegiatan teknis penunjang dibidang pendidikan.
- (3) UPT Inspeksi Pendidikan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan kegiatan teknis operasional dibidang pelayanan pendidikan;
- b. pelaksanaan kegiatan teknis penunjang dibidang pelayanan pendidikan dalam rangka mendukung tugas
6. , Dinas Pendidikan;
- c. pengelolaan kegiatan kesekretariatan dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Ketujuhbelas UPTGudang Farmasi
Pasal 19
- (1) UPTGudang Farmasi dipimpin oleh seorang Kepala UPTyang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) UPT Gudang Farmasi mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian kegiatan teknis operasional dan.' atau kegiatan teknis penunjang dibidang farmasi.
- (3) UPT Gudang Farmasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan kegiatan teknis operasional dibidang pengelolaan gudang farmasi;
- b. pelaksanaan kegiatan teknis penunjang dibidang pengelolaan gudang farmasi dalam rangka mendukung tugas Dinas Kesehatan;
- c. pengelolaan kegiatan kesekretariatan dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Kedelapanbelas
UPTPusat Kesehatan Masyarakat
Pasal 20
- (1) UPT Pusat Kesehatan Masyarakat dipimpin oleh seorang. Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab' kepada Kepala Dinas Kesehatan.
•
•
- masyarakat. mempunyai tugas teknis operasional dibidang kesehatan UPT Pusat Kesehatan Masyarakat menyelenggarakan sebagian kegiatan dan.' atau kegiatan teknis penunjang (2)
- (3) UPT Pusat Kesehatan Masyarakat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan kegiatan teknis operasional terhadap masyarakat dibidang pelayanan kesehatan;
- b. pelaksanaan kegiatan teknis penunjang dibidang pelayanan kesehatan masyarakat dalam rangka mendukung tugas Dinas Kesehatan;
- c. pengelolaan kegiatan kesekretariatan dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Kesembilanbelas
UPTPusat Pelatihan Tenaga Kerja I BLK
Pasal 21
- (1) UPT Pusat Pelatihan Tenaga Kerja I BLK dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja.
- (2) UPT Pusat Pelatihan Tenaga Kerja I BLKmempunyai tugas menyelenggarakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang dibidang Latihan Kerja.
- (3) UPT Pusat Pelatihan Tenaga KeIja I BLK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan kegiatan teknis operasional terhadap masyarakat dibidang latihan kerja;
- b. pelaksanaan kegiatan teknis penunjang dibidang latihan kerja dalam rangka mendukung tugas Dinas Sosial dan Tenaga Kerja;
- c. pengelolaan kegiatan kesekretariatan dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Keduapuluh UPTLoka Bina Karya
Pasa122
- (1) UPTLoka Bina Karya dipimpin oleh seorang Kepala UPTyang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja.
- (2) UPT Loka Bina Karya mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian kegiatan teknis operasional dan / atau kegiatan teknis penunjang dibidang loka bina karya.
- (3) UPT Loka Bina Karya dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan kegiatan teknis operasional terhadap masyarakat dibidang loka bina karya;
\_-
- b. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 09 Tahun 2012 tentang Pembentukan Unit Penyelenggara Teknis Daerah Bandar Udara Warukin Tar.j'ung Kabupaten Tabalong; b
- c. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 36 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kabupaten Tabalong; Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal
53
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1Januari 2015.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Penetapan: Ditetapkan di Tanjung tanggal 30 Desember 2014 pada

Penetapan: Diundangkan di Tanjung pada tanggal 80 Desember 2014

Penandatangan: o&lt;.SEKRETARIS DAERAHKABUPATEN TABALONG, H. ABDULMUTHALIB SANGADJI BERITADAERAHKABUPATEN TABALONG TAHUN2014 NOMOR 47 I

Penandatangan: PERATURAN BUPATI TABALONG NOMOR 4'1 TAHUN 2014 TANGGAL : -:;0 Desember 2014
LAMPIRAN
LAMPIRAN
LAMPIRAN XLVI

## BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKATPANAAN


t


LAMPlRAN XLVII

PERATURAN BUPATI TABALONG

2014

NOMOR "\1 TAHUN 2014

TANGGAL

: ~O Desember

LAMPIRAN XLVII

TANGGAL

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI

UNIT PELAKSANA TEKNIS

## PUSAT KESEHATAN MASYARAKATWlRANG


•