PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK Nomor 6 Tahun 2014 tentang PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN MELALUI TUNJANGAN KHUSUS PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA PONTIANAK. (berlaku 2 Januari 2014)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di daerah Pegawai yang ditugaskan pada Badan dan/ kantor perizinan terpadu dapat diberikan Tunjangan
Khusus atau Insentif sesuai dengan kemampuan daerah;
- b. bahwa pemberian Tunjangan Khusus sebagaimana dimaksud huruf a tersebut diatas diberikan dalam rangka menunjang kinerja Pegawai Negeri Sipil pada Badan Pelayanan Terpadu dan efektifitas pelayanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Melalui Tunjangan Khusus Pegawai Negeri Sipil Pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pontianak;
Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan UndangUndang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan UndangUndang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51,Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
3. Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 ,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pelayanan Publik Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 3 Seri E Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 5);
15. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2009 tentang Sistem Pedoman Tata Cara Permohonan Penanaman Modal;
16. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
M E M U T U S K A N :
Menetapkan : PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN MELALUI TUNJANGAN KHUSUS PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SKOTA PONTIANAK.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Pontianak;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Pontianak;
4. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pontianak;
5. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pegawai Negeri Sipil adalah suatu daftar yang memuat hasil penilaian pelaksanaan pekerjaan seorang Pegawai Negeri Sipil dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang dibuat oleh Pejabat Penilai;
6. Pejabat Penilai adalah Atasan langsung Pegawai Negeri Sipil yang dinilai, dengan ketentuan serendah-rendahnya Kepala bagian/kepala Sub Bagian / Kepala Sub Bidang atau pejabat lain yang setingkat;
7. Atasan Pejabat Penilai adalah Atasan Langsung dari Pejabat Penilai;
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintahan Daerah selaku Pengguna Anggaran / Pengguna Barang.
9. Tunjangan adalah : Tambahan Penghasilan diluar gaji.
Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup
BAB II - Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup
Pasal 2
- (1) Maksud di tetapkannya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman dalam memberikan Tunjangan Khusus kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu .
- (2) Tujuan pemberian Tunjangan Khusus ini adalah;
- a. untuk meningkatkan standar kompetensi, Profesionalisme dan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
- b. menjamin konsistensi pelayanan kepada masyarakat, baik dari sisi mutu, waktu dan prosedur pelayanan dan
- c. untuk menghindari adanya praktek Korupsi Kolusi dan Nepotisme.
- (3) Ruang lingkup Peraturan Walikota ini terdiri dari :
- a. Pelaksanaan Penilaian
- b. Tata cara pembayaran
- c. Besaran Tunjangan
BAB II - Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup
Pasal 3
- c. Besaran Tunjangan
BAB II - Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup
Pasal 4
1. Pemerintah Daerah memberikan tambahan penghasilan dalam bentuk Tunjangan Khusus kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu ## BAB III Pasal 4
BAB II - Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup
Pasal 6
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Penetapan: Ditetapkan di Pontianak pada tanggal 2 Januari 2014

Penandatangan: WALIKOTA PONTIANAK,, ttd SUTARMIDJI

Penetapan: Diundangkan di Pontianak pada tanggal 2 Januari 2014

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK, ttd MOCHAMAD AKIP BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2014 NOMOR 6
LAMPIRAN
LAMPIRAN
LAMPIRAN 1

PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK

NOMOR TAHUN 2014

TENTANG

## PEMBERIAN TUNJANGAN KHUSUS PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA PONTIANAK

| | Staf | Staf | Staf | Staf | Besar Tambahan Penghasilan (Rp) | Besar Tambahan Penghasilan (Rp) | Besar Tambahan Penghasilan (Rp) | Besar Tambahan Penghasilan (Rp) | Besar Tambahan Penghasilan (Rp) | Besar Tambahan Penghasilan (Rp) |
|-------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Nilai Rata- | | | | | Eselon Pejabat Struktural | Eselon Pejabat Struktural | Eselon Pejabat Struktural | Eselon Pejabat Struktural | Eselon Pejabat Struktural | Eselon Pejabat Struktural |
| Rata | Gol. I | Gol. II | Gol. III | Gol. IV | Va | IV b | IV a | IIIb | IIIa | II b |
| <1 | 676,000 | 750,000 | 976,000 | 1,056,000 | 1,244,000 | 1,274,000 | 1,574,000 | 1,750,000 | 2,000,000 | 3,750,000 |
| 1 s/d 2 | 750,000 | 834,000 | 1,050,000 | 1,138,000 | 1,276,000 | 1,350,000 | 1,650,000 | 1,874,000 | 2,250,000 | 4,000,000 |
| 2 s/d 3 | 826,000 | 918,000 | 1,126,000 | 1,220,000 | 1,322,000 | 1,426,000 | 1,726,000 | 2,250,000 | 2,624,000 | 4,450,000 |
| 3 s/d 4 | 900,000 | 1,000,000 | 1,200,000 | 1,300,000 | 1,400,000 | 1,500,000 | 1,800,000 | 2,750,000 | 3,125,000 | 5,000,000 |

## WALIKOTA PONTIANAK,


SUTARMIDJI

## LAMPIRAN II

Besaran Tunjangan Khusus berdasarkan Beban Kerja Pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pontianak

| No. | PENERIMA | JUMLAH PEGAWAI | x | BESARANNYA | JUMLAH SETAHUN |
|-------|-------------------|------------------|-----|--------------|------------------|
| 1 | Eselon II b | 1 | x | 5,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 2 | Eselon III a | 1 | x | 3,125,000.00 | 37,500,000.00 |
| 3 | Eselon III b | 3 | x | 2,750,000.00 | 99,000,000.00 |
| 4 | Eselon IV a | 9 | x | 1,800,000.00 | 194,400,000.00 |
| 5 | Staf Golongan III | 15 | x | 1,200,000.00 | 216,000,000.00 |
| 6 | Staf Golongan II | 11 | x | 1,000,000.00 | 132,000,000.00 |
| TOTAL | TOTAL | 40 | | | 738,900,000.00 |