PERATURAN DAERAH KABUPATEN MA Nomor 5 Tahun 2017 tentang PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT (berlaku 10 Juli 2017)
Pembukaan
Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kehidupan masyarakat Kabupaten Nunukan yang tertib, tenteram, nyaman, bersih, dan indah, serta menumbuhkan rasa disiplin dalam berperilaku bagi setiap masyarakat, perlu adanya upaya dalam meningkatkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- b. bahwa seiring dengan adanya perkembangan dinamika dan kebutuhan masyarakat, berdampak pada tata kehidupan di dalam masyarakat sehingga Pemerintah Daerah bersama-sama dengan masyarakat perlu bersinergi dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Ketertiban Sosial di Kabupaten Nunukan, tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan tuntutan dinamika kehidupan masyarakat sehingga perlu diganti;
- d. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf e dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa urusan yang menjadi kewenangan Daerah adalah urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
6. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
7. Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4466);
9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
13. Undang-Undang No 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 211 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
14. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
16. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
17. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoenesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 5679);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 6 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2001 Nomor 06 Seri D Nomor 06);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2008 Nomor 12 Seri E Nomor 07);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2008 Nomor 14 Seri E Nomor 09);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelestarian Lingkunang Hidup di Kabupaten Nunukan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2008 Nomor 17 Seri D Nomor 11);
Menetapkan:
26. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pedagang kaki Lima (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2008 Nomor 21 Seri E Nomor 11);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nunukan Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2013 Nomor 19);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 1);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN dan
BUPATI NUNUKAN
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Nunukan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nunukan
3. Bupati adalah Bupati Nunukan.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya dibidang bidang ketenteraman dan ketertiban umum.
5. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala SKPD adalah kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya dibidang ketenteraman dan ketertiban umum.
6. Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah suatu keadaan kehidupan yang serba teratur dan tertata dengan baik sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang dinamis, aman, tenteram, lahir, dan batin.
7. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat yang memiliki kewenangan khusus untuk melakukan penyidikan dan penyelidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.
8. Setiap orang adalah orang Perorangan/indivibu atau badan baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Pengemis adalah orang-orang yang mendapat penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.
11. Anak Jalanan adalah anak yang menghabiskan sebagian besar waktu untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari di jalanan untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalan atau tempat umum.
12. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
13. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel
14. Tempat umum adalah fasilitas yang disediakan untuk kepentingan umum.
15. Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
16. Jalur Hijau adalah jalur penempatan tanaman serta elemen lansekap lainnya yang terletak di dalam ruang milik jalan (RUMIJA) maupun di dalam ruang pengawasan jalan (RUWASJA).
17. Taman adalah ruang terbuka dengan segala kelengkapannya yang dipergunakan dan dikelola untuk keindahan dan antara lain berfungsi sebagai paru-paru kota..
18. Ruang milik jalan adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar manfaat jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.
19. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan / atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2
Pasal 2
Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah:
- a. menjamin kepastian hukum atas ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Daerah; dan
- b. sebagai upaya memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk menaati ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2
Pasal 3
Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah:
- a. terwujudnya Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Daerah; dan
- b. terwujudnya masyarakat yang memiliki kesadaran tinggi untuk mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB III - RUANG LINGKUP Pasal 4
Pasal 4
Ruang lingkup yang diatur dalam Ketertiban Umum dan Ketenteraman masyarakat meliputi:
- a. tertib Jalan, Angkutan Jalan, dan Angkutan Sungai;
- b. tertib Lingkungan;
- c. tertib Usaha;
- d. tertib Bangunan Gedung;
- e. tertib Sosial;
- f. tertib Lingkungan Masyarakat;
- g. tertib Fasilitas Umum; dan
- h. tertib pemeliharaan hewan.
DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT
BAB IV - KETERTIBAN UMUM
Pasal 5
- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan penyuluhan/pembinaan, menumbuhkan, dan mengembangkan kesadaran masyarakat akan tanggung jawabnya terhadap Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah berwenang mengoordinasikan dan mengatur Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Daerah.
Bagian Kedua
Tertib Jalan, Angkutan Jalan, dan Angkutan Sungai
BAB IV - KETERTIBAN UMUM
Pasal 6
- (1) Setiap pejalan kaki wajib berjalan di tempat yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap pejalan kaki yang menyeberang jalan wajib menyeberang di tempat penyeberangan yang telah ditentukan.
- (3) Dalam hal belum tersedia fasilitas tempat penyeberangan, maka pejalan kaki berhak menyeberang di tempat yang dipilih dengan
BAB IV - KETERTIBAN UMUM
Pasal 7
- (1) Setiap orang dilarang:
- a. membuat, memasang, memindahkan dan/atau membuat tidak berfungsi rambu-rambu lalu lintas;
- b. membongkar dan/atau memasang trotoar, jalur pemisah jalan, pulau-pulau jalan, inrit atau jalan keluar masuk ke persil dan sejenisnya; dan/atau
- c. membongkar, memotong, merusak, menambah dan/atau membuat tidak berfungsi pagar pengaman jalan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi yang memperoleh izin dari pejabat yang berwenang.
BAB IV - KETERTIBAN UMUM
Pasal 8
Setiap orang dilarang:
- a. mengangkut bahan berdebu dan bahan berbau busuk dengan menggunakan alat angkutan yang terbuka;
- b. melakukan pekerjaan galian atau urugan di Kawasan Jalan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang; dan/atau
- c. menggunakan alat angkutan yang mengakibatkan jalan kotor sehingga mengganggu pengguna jalan.
BAB IV - KETERTIBAN UMUM
Pasal 9
- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang memanfaatkan ruang terbuka di bawah jembatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi yang memperoleh izin dari pejabat yang berwenang.
BAB IV - KETERTIBAN UMUM
Pasal 10
- (1) Setiap orang yang tidak memiliki kewenangan dilarang melakukan pengaturan lalu lintas pada persimpangan jalan, tikungan, atau tempat balik arah.
- (2) Setiap orang yang tidak memiliki kewenangan dilarang melakukan pungutan uang terhadap kendaraan pribadi, kendaraan umum maupun angkutan barang yang melintas di jalan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi yang memperoleh izin dari pejabat yang berwenang.
BAB IV - KETERTIBAN UMUM
Pasal 11
Setiap pengendara kendaraan bermotor dilarang membunyikan klakson dan wajib mengurangi kecepatan kendaraannya pada waktu melintasi tempat ibadah, lembaga pendidikan dan rumah sakit.
BAB IV - KETERTIBAN UMUM
Pasal 12
Setiap orang dilarang membuang sampah selain di tempat yang telah ditentukan.
BAB IV - KETERTIBAN UMUM
Pasal 13
- (1) Setiap orang yang berada di dalam kendaraan umum dilarang :
- a. membuang sampah selain di tempat yang telah ditentukan;
- b. membuang kotoran permen karet;
- c. meludah;
- d. merokok; dan/atau
- e. mengamen.
- (2) Setiap kendaraan umum wajib menyediakan tempat sampah dan kantong plastik di dalam kendaraan.
BAB IV - KETERTIBAN UMUM
Pasal 14
Setiap orang atau badan dilarang :
- a. menambah,merubah dan/atau merusak marka jalan;
- b. merusak badan jalan;
- c. mengambil, memindahkan, membuang dan merusak tanda peringatan, pot bunga, pipa air, pipa gas, kabel listrik, papan nama jalan, lampu penerangan jalan dan alat-alat sejenis yang telah dipasang oleh pihak yang berwenang;
- d. berdiri, duduk dan/atau menjemur di pagar pada jalur hijau, pagar di taman dan pagar pemisah jalan;
- e. merusak, menerobos atau melompati pagar pemisah jalan;
- f. menempatkan dan/atau membiarkan kendaraan dalam keadaan rusak, rongsokan, memperbaiki dan mengecat kendaraan di jalan;
- g. memasang perangkat/alat yang dapat mengganggu fungsi jalan;
- h. melakukan kegiatan yang menyebabkan air menggenang ke jalan yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas;
- i. membongkar/menaikkan barang muatan kendaraan di jalan dan trotoar;
- j. menggunakan trotoar sebagai tempat parkir kendaraan;
- k. buang air besar dan/atau air kecil dijalan dan saluran.
Bagian Ketiga Tertib Lingkungan
BAB IV - KETERTIBAN UMUM
Pasal 15
Tertib lingkungan hidup dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB IV - KETERTIBAN UMUM
Pasal 16
Setiap Orang dilarang:
- a. memasuki atau berada di jalur hijau atau taman yang bukan untuk umum;
- b. melakukan perbuatan atau tindakan dengan alasan apapun yang berakibat terjadi kerusakan pagar taman, jalur hijau atau taman beserta kelengkapannya;
- c. berjualan atau berdagang, menyimpan atau menimbun barang di jalur hijau, dan taman yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
- d. melompat atau menerobos pagar yang ada di sepanjang jalur hijau, taman kota, dan ruang terbuka hijau lainnya;
- e. memanjat, menebang, memotong pohon dan tanaman yang tumbuh di sepanjang jalur hijau, taman kota, dan ruang terbuka hijau lainnya kecuali dalam keadaan darurat;
- f. memasang, menempel, atau menggantungkan benda/barang di sepanjang jalur hijau, taman kota, dan ruang terbuka hijau lainnya kecuali atas izin Pejabat yang berwenang;
- g. menyimpan barang bangunan atau benda lain di sepanjang jalur hijau, taman kota, dan ruang terbuka hijau lainnya kecuali atas izin pejabat yang berwenang;
- h. memanfaatkan jalur hijau, taman kota, dan ruang terbuka hijau lainnya tidak sesuai dengan fungsinya; dan/atau
- i. membuang air besar dan/atau air kecil di jalur hijau, taman kota, dan ruang terbuka hijau lainnya kecuali di tempat yang telah disediakan toilet umum.
BAB IV - KETERTIBAN UMUM
Pasal 17
Setiap Orang dilarang:
- a. tinggal, tidur, mandi, atau membersihkan anggota badan di bantaran sungai dan/atau saluran air/drainase;
- b. mencuci pakaian, kendaraan dan/atau mencuci benda-benda yang dapat menyebabkan tercemarnya air di sungai, saluran air/drainase, dan/atau sumber air;
- c. memanfaatkan sungai, saluran air/drainase, dan/atau sumber air untuk kepentingan usaha tanpa izin dari Pejabat yang berwenang;
- d. memindahkan, menyumbat, dan/atau menutup secara permanen sungai, saluran air/drainase, dan sumber air, sehingga menyebabkan tidak berfungsi sebagaimana mestinya, tanpa izin dari Pejabat yang berwenang; dan/atau
- e. membuang, menumpuk, atau membakar sampah di jalur hijau, taman, sungai dan tempat-tempat lain yang dapat merusak keindahan dan kebersihan lingkungan.
BAB IV - KETERTIBAN UMUM
Pasal 18
- (1) Setiap orang dilarang menangkap ikan dan hasil perikanan lainnya dengan menggunakan bagan, bahan kimia, bahan peledak atau bahan/alat yang dapat merusak kelestarian lingkungan di perairan lepas pantai. -kenapa dilarang
- (2) Setiap orang dilarang melakukan penambangan pasir laut dan terumbu karang yang dapat merusak kelestarian lingkungan biota laut di perairan lepas pantai.
- (3) Setiap orang atau badan dilarang membuang limbah bahan berbahaya dan beracun ke saluran pemukiman, sungai dan laut sebatas kewenangan daerah.
BAB IV - KETERTIBAN UMUM
Pasal 19
Pemanfaatan sumber daya ikan pada kegiatan penangkapan dan pengolahan ikan wajib mengikuti ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
BAB IV - KETERTIBAN UMUM
Pasal 20
Setiap orang dan/atau badan dilarang menangkap, memelihara, memburu, memperdagangkan atau membunuh hewan tertentu yang jenisnya ditetapkan dan dilindungi oleh peraturan perundang- undangan.
BAB IV - KETERTIBAN UMUM
Pasal 21
- (1) Setiap orang dilarang merusak hutan mangrove.
- (2) Pemanfaatan hutan mangrove hanya dapat dilakukan untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan dengan tetap menjaga kelestariannya. - apakah perlu
BAB IV - KETERTIBAN UMUM
Pasal 22
- (1) Setiap orang dilarang membuat, menyimpan, memperjual belikan dan/atau membunyikan petasan dan sejenisnya.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang yang memperoleh izin pejabat yang berwenang.
BAB IV - KETERTIBAN UMUM
Pasal 23
- (1) Setiap orang dilarang membangun dan/atau bertempat tinggal di pinggir, di dalam dan di bawah jembatan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum.
- (2) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan/usaha di atas dan/atau di bawah jembatan, tepi saluran dan tempat-tempat umum lainnya.
BAB IV - KETERTIBAN UMUM
Pasal 24
- (1) Setiap Orang dalam melakukan kegiatan usahanya wajib memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat yang berwenang setelah memenuhi persyaratan.
BAB IV - KETERTIBAN UMUM
Pasal 25
Setiap Orang yang melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) bertanggung jawab atas Ketertiban Umum di lingkungan sekitar tempat usahanya.
BAB IV - KETERTIBAN UMUM
Pasal 26
Setiap Orang dilarang:
- a. menempatkan benda dengan maksud untuk melakukan sesuatu usaha di jalan, trotoar, jalur hijau, taman kota, dan Tempat Umum lainnya, tanpa izin dari Pejabat yang berwenang;
- b. menjajakan barang dagangan, membagikan selebaran, atau melakukan usaha tertentu dengan mengharapkan imbalan di jalan, jalur hijau, taman kota, dan Tempat Umum lainnya, kecuali tempat yang telah ditetapkan untuk itu oleh Pejabat yang berwenang;
- c. melakukan pekerjaan atau bertindak sebagai calo proses perizinan, karcis kendaraan umum, pengujian kendaraan bermotor, karcis hiburan, dan/atau kegiatan lainnya yang sejenis;
- d. memanfaatkan/mempergunakan calo dalam melaksanakan proses perizinan, pembelian karcis kendaraan umum, pengujian kendaraan bermotor, karcis hiburan, dan/atau kegiatan lainnya yang sejenis;
- e. berjualan /menyediakan barang dan segala sesuatu yang bersifat pornografi;
- f. melakukan usaha pengumpulan, penampungan, penyaluran tenaga kerja, atau pengasuh tanpa izin dari Pejabat yang berwenang;
- g. melakukan kegiatan dan/atau usaha pengumpulan/penampungan barang bekas yang menimbulkan gangguan dan ketidaknyamanan bagi warga masyarakat sekitarnya.
BAB IV - KETERTIBAN UMUM
Pasal 27
- (1) Setiap orang dilarang menjual, mengedarkan, menyimpan, mengelola pangan yang tidak memenuhi syarat-syarat kesehatan dan tidak layak dikonsumsi.
- (2) Produksi pangan industri rumah tangga wajib memiliki sertifikat produksi pangan industri rumah tangga (SPP-IRT) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB IV - KETERTIBAN UMUM
Pasal 28
Setiap orang dilarang melakukan usaha pengumpulan, penampungan, penyaluran tenaga kerja atau pengasuh tanpa memperoleh izin dari pejabat yang berwenang.
BAB IV - KETERTIBAN UMUM
Pasal 29
Setiap Orang dilarang :
- a. mendirikan bangunan di atas tanah milik Pemerintah Daerah, Fasilitas Sosial, atau Fasilitas Umum milik Pemerintah Daerah tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
- b. mendirikan reklame tanpa izin dari Pejabat yang berwenang.
- c. mendirikan bangunan melebihi dari batas yang dimiliki;
- d. membuat atap bangunan yang menyebabkan air hujan jatuh sampai batas tanah tetangga dan/atau sampai ke jalan;
- e. menempatkan material bahan bangunan dan/atau bongkaran bangunan yang dapat mengganggu kepentingan umum; dan/atau
- f. mendirikan bangunan tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang.
BAB IV - KETERTIBAN UMUM
Pasal 30
Setiap Orang pemilik bangunan gedung wajib:
- a. memelihara pagar pekarangan dan memotong pagar hidup yang berbatasan dengan jalan; dan
- b. membuang bagian dari pohon, semak-semak, dan tumbuh-tumbuhan yang dapat mengganggu keamanan, ketertiban, dan/atau menimbulkan bahaya.
BAB IV - KETERTIBAN UMUM
Pasal 31
Setiap Orang dilarang meminta bantuan dan/atau sumbangan di jalan, kendaraan umum, pasar, rumah tinggal, lingkungan perkantoran, lingkungan sekolah, rumah sakit, tempat ibadah dan Tempat Umum lainnya baik yang dilakukan sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama untuk kepentingan sosial tanpa izin dari Pejabat yang berwenang.
BAB IV - KETERTIBAN UMUM
Pasal 32
Setiap Orang dilarang:
- a. mengoordinir dan/atau beraktifitas sebagai pengemis, pengamen, pengelap mobil dan/atau sejenisnya di jalan, persimpangan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, dalam angkutan umum, rumah tinggal, lingkungan perkantoran, lingkungan sekolah, dan Tempat Umum lainnya;
- b. mengekspolitasi anak dan/atau bayi untuk mengemis atau menjadi pengemis; atau
- c. memberi dalam bentuk apapun kepada pengemis, pengamen, pengelap mobil dan/atau sejenisnya di jalan dan/atau di Tempat Umum lainnya.
BAB IV - KETERTIBAN UMUM
Pasal 33
- (1) Setiap Orang dilarang:
- a. melanggar norma dan/atau berbuat asusila;
- b. melakukan kegiatan perbuatan prostitusi;
- c. menyuruh, memfasilitasi, membujuk, atau memaksa Orang lain untuk melakukan perbuatan prostitusi; dan/atau
- d. memakai jasa prostitusi.
- (2) Terhadap pelaku prostitusi, dilakukan rehabilitasi sosial.
- (3) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
BAB IV - KETERTIBAN UMUM
Pasal 34
- (1) Setiap Orang dilarang:
- a. mengedarkan, menyimpan, membuat/meracik, dan/atau menjual minuman beralkohol;
- b. mabuk dan/atau mengganggu Ketertiban Umum; atau
- c. mengkoordinir, memaksa, dan/atau memfasilitasi orang lain untuk mengedarkan, menyimpan, dan menjual minuman beralkohol.
- (2) Dikecualikan untuk penjualan minuman beralkohol dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Tertib Lingkungan Masyarakat
BAB IV - KETERTIBAN UMUM
Pasal 35
- (1) Setiap Orang berkunjung atau bertamu yang kemudian bermalam, atau Orang yang berkunjung atau bertamu lebih dari 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam wajib melaporkan diri kepada ketua rukun tetangga setempat.
- (2) Setiap pemilik/pengelola rumah kost dan/atau rumah kontrakan wajib melaporkan penghuninya kepada Lurah/Kepala Desa melalui ketua rukun tetangga setempat setiap bulan.
- (3) Setiap penghuni rumah kontrak wajib melapor kepada Lurah melalui ketua rukun tetangga setempat.
BAB IV - KETERTIBAN UMUM
Pasal 36
Setiap Orang dilarang membuat ramai, gaduh, dan/atau membuat sesuatu yang dapat mengganggu ketentraman orang lain di:
- a. dekat tempat ibadah selama ibadah berlangsung;
- b. lembaga pendidikan;
- c. rumah sakit; dan/atau
- d. sekitar tempat tinggal.
BAB IV - KETERTIBAN UMUM
Pasal 37
Setiap Orang dilarang membuang benda yang berbau menyengat yang dapat mengganggu penghuni sekitarnya.
BAB IV - KETERTIBAN UMUM
Pasal 38
Setiap Pelajar dilarang berkeliaran diluar kelas pada saat jam pelajara, kecuali untuk mengikuti kegiatan diluar kelas yang dipandu oleh guru.
BAB IV - KETERTIBAN UMUM
Pasal 39
Setiap Pelajar dan/atau anak usia pelajar dilarang berkumpul dan berkeliaran diluar rumah diatas jam 20.00 Wite, kecuali untuk melaksanakan kegiatan sekolah yang ditugaskan oleh pihak sekolah.
BAB IV - KETERTIBAN UMUM
Pasal 40
Setiap Orang dilarang:
- a. merusak Fasilitas Umum di Daerah; dan/atau
- b. berjualan atau berdagang, menyimpan atau menimbun barang di fasilitas umum yang tidak sesuai dengan peruntukannya.
BAB IV - KETERTIBAN UMUM
Pasal 41
Setiap Orang dilarang melakukan aktifitas corat-coret, vandalisme, dan/atau pengotoran dengan menggunakan cat, zat warna, dan sejenisnya pada:
- a. Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial yang berpotensi
2. merusak estetika atau mengganggu keindahan kota; dan/atau
- b. bangunan milik perorangan atau badan tanpa seizin pemilik bangunan.
BAB IV - KETERTIBAN UMUM
Pasal 42
Setiap Orang dan/ atau Badan dilarang melakukan penggalian dan/atau pengurukan tanah di Tempat Umum, tanpa izin/rekomendasi yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang.
BAB IV - KETERTIBAN UMUM
Pasal 43
Setiap Orang wajib :
- a. menjaga hewan peliharaannya/ternaknya untuk tidak berkeliaran di lingkungan pemukiman, kebun masyarakat, dan tempat-tempat umum; dan
- b. menjamin agar hewan peliharaannya/ternaknya tidak mengganggu, membahayakan, merusak, dan mengotori lingkungan.
BAB IV - KETERTIBAN UMUM
Pasal 44
- (1) Setiap orang atau badan pemilik hewan yang dilindungi wajib mempunyai tanda daftar/sertifikasi.
- (2) Perolehan tanda daftar/sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap pemasukan ternak ke Daerah harus disertai surat kesehatan hewan dan tujuan pengiriman dari pejabat instansi yang berwenang dari daerah asal ternak.
BAB V - PERAN SERTA MASYARAKAT Pasal 45
Pasal 45
Masyarakat dapat berperan serta dalam mendukung Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Daerah.
BAB V - PERAN SERTA MASYARAKAT Pasal 45
Pasal 46
- (1) Setiap orang yang melihat, mengetahui dan/atau menemukan terjadinya pelanggaran atas ketertiban umum harus melaporkan kepada petugas yang berwenang.
- (2) orang yang melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapat perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menindaklanjuti dan memproses secara hukum terhadap laporan yang disampaikan oleh orang dan/atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
BAB VI - PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM
Pasal 47
- (1) Bupati berwenang untuk melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD bersama Penyidik Pegawai Negeri Sipil dengan Satuan kerja perangkat daerah terkait lainnya.
BAB VII - SANKSI ADMINISTRASI Pasal 48
Pasal 48
- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dikenakan hukuman sanksi administrasi berupa :
- a. Teguran lisan;
- b. Peringatan tertulis;
- c. Penertiban;
- d. Penghentian sementara dari kegiatan;
- e. Denda administrasi; dan/atau
- f. Pencabutan izin, pembekuan izin, dan/atau penyegelan.
- (2) Tata cara penerapan sanksi administrasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.
BAB VIII - KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 49
Pasal 49
- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenan dengan tidak pidana di bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- g. menyuruh berhenti dan/ atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/ atau dokumen yang dibawa.
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan/atau
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
BAB IX - KETENTUAN PIDANA Pasal 50
Pasal 50
- (1) Selain dikenakan sanksi administrasi, terhadap pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
BAB X - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 51
Semua Peraturan Daerah sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, atau telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP Pasal 52
Pasal 52
Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Ketertiban Sosial di Kabupaten Nunukan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2007 Nomor 11 Seri E Nomor 03) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP Pasal 52
Pasal 53
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan.

Penetapan: Ditetapkan di Nunukan pada tanggal 10 Juli 2017

Penandatangan: BUPATI NUNUKAN, ttd ASMIN LAURA HAFID

Penetapan: Diundangkan di Nunukan pada tanggal 10 Juli 2017

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN, ttd TOMMY HARUN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2017 NOMOR 5 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN, KALIMANTAN UTARA: 39/5/2017

Distribusi: Salinan Sesuai Dengan Aslinya SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN