PERATURAN BUPATI LAMONGAN Nomor 42 Tahun 2016 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAMONGAN NOMOR 42 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN LAMONGAN DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LAMONGAN, - a. bahwa masa jabatan kepala Desa sesuai ketentuan ditetapkan selama 6 (enam) tahun, dan pelaksanaan pemilihan kepala Desa dilakukan secara serentak dan bergelombang setiap 2 (dua) tahun sekali; - b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan tidak mengurangi hak kepala Desa, pelaksanaan pelantikan kepala Desa terpilih perlu disesuaikan berdasarkan masa jabatan kepala Desa; - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu mengubah Peraturan Bupati Lamongan Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Lamongan dengan (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI LAMONGAN PROVINS! JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI LAMONGAN NOMOR ~-/ TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAMONGAN NOMOR 42 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN LAMONGAN
DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LAMONGAN,
- a. bahwa masa jabatan kepala Desa sesuai ketentuan ditetapkan selama 6 (enam) tahun, dan pelaksanaan pemilihan kepala Desa dilakukan secara serentak dan bergelombang setiap 2 (dua) tahun sekali;
- b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan tidak mengurangi hak kepala Desa, pelaksanaan pelantikan kepala Desa terpilih perlu disesuaikan berdasarkan masa jabatan kepala Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu mengubah Peraturan Bupati Lamongan Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Lamongan dengan menetapkan dalam Peraturan Bupati.
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
Menetapkan
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
7. 10.Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3);
8. 11.Peraturan Supati Lamongan Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Lamongan (Serita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 42).
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI LAMON GAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 42 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN LAMONGAN.
Ketentuan Pasal 69 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Lamongan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tabun 2015 Nomor 42) diubah, sehingga Pasal 69 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 64
- (1) Calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1), dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling Iambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan kepala Desa dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang› undangan.
Pasal 69
- (1) Calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1), dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling Iambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan kepala Desa dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang› undangan.
- (2) Dalam ha! ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) tidak dapat dilaksanakan, pelantikan calon kepala Desa terpilih dilaksanakan paling lambat bersamaan dengan akhir masa jabatan kepala Desa yang lama.
- (3) Sebelum memangku jabatannya, kepala Desa bersumpah/berjanji.
- (4) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut:
5. "DEMI ALLAH/TUHAN, SAYA BERSUMPAH/BERJANJI BAHWA SAYA AKAN MEMENUHI KEWAJIBAN SAYA SELAKU KEPALA DESA DENGAN SEBAIK-BAIKNYA, SEJUJUR-JUJURNYA, DAN SEADIL› ADILNYA;
BAHWA SAYA AKAN SELALU TAAT DALAM MENGAMALKAN DAN MEMPERTAHANKAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA;
- DAN BAHWA SAYA AKAN MENEGAKKAN KEHIDUPAN DEMOKRASI DAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 SERTA MELAKSANAKAN SEGALA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DENGAN SELURUS-LURUSNYA YANG BERLAKU BAGI DESA, DAERAH DAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA".
- (5) Pelaksanan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan di tempat yang ditetapkan oleh Bupati.
Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Kabupaten Lamongan. pengundangan Berita Daerah

Penetapan: Diundangkan di Lamongan pada tanggal /· '.cf-Ibo.&amp;,, &lt;#lb

Penetapan: Ditetapkan di Lamongan tanggal pada BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN .z6/b NOMOR 3fi