PERATURAN BUPATI RI Nomor 12 Tahun 2016 tentang PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARA'l,' NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG STANDAR HONORARIUM TIM KHUSUS BANTUAN HUKUM PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT (berlaku 9 Februari 2016)
Pembukaan
Menimbang
(
SALINAN
BUPATI KOTAWARINGIN BARAT PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARA'l,'
NOMOR 12 TAHUN 2016
TENTANG
STANDAR HONORARIUM TIM KHUSUS BANTUAN HUKUM PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,
- a. bahwa dalam rangka menunjang kegiatan Tim Khusus Bantuan Hukum Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam menangani perkara ligitasi maupun non ligitasi, perlu diatur standar honorariumnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Honorarium Tim Khusus Bantuan Hukum Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.
3. Mengingat 1.
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 · Tahun 2004 ten.tang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejalrnaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
]
'
Menetapkan
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang› Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor ·23 Tahun 2014 tentang Pemeri~tahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 214);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 32 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2007 Nomor 32).
MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HONORARIUM TIM KHUSUS BANTUAN HUKUM PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT.
BABI KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat;
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
5. Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain ## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai landasan hukum penentuan · besaran honorarium Tim Khusus Bantuan Hukum Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan pedoman pemberiari honorarium Tim Khusus Bantuan Hukum Pemerintah Kabupaten · Kotawaringin Barat.
BAB III - PEMBERIAN HONORARIUM
Pasal 3
Tim Khusus Bantuan Hukum Pemerintah Kabupaten. Kotawaringin Barat diberikan honorarium dalam setiap kegiatan penyelesaian permasalahan hukum baik ligitasi maupun non ligitasi.
BAB IV - BESARAN HONORARIUM
Pasal 4
- (1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan honorarium berdasarkan kegiatan yang dilakukan baik di pengadilan maupun rapat pembahasan permasalahan hukum.
- (2) Standar honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BABV SUMBER PEMBIAYAAN

## Pasal 5

Sumber pembiayaan untuk pemberian honorarium Tim sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat melalui DPA SKPD Sekreatriat Daerah.

## BAB VI TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 6

- . (1) Honorarium sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dibayarkan setiap selesai kegiatan.
- " (2) Pembayaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipotong pajak penghasilan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan. Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun pada tanggal 29 Februari 2016

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,


BAMBANG PURWANTO

Diundangkan di Pangkalan Bun pada tanggal 29 Februari 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTAWAP..JNGIN BARAT~


## MASRADIN

H KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2016 NOMOR: 12 ..

M. RUSLI EFENDI, S.H., M.Si NIP. 19600429 199311 1 002


\

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT NOMOR (~TAHUN 2016 TENTANG STANDAR HONORARIUM TIM KHUSUS BANTUAN HUKUM PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

## STANDAR HONORARIUM TIM KHUSUS BANTUAN HUKUM PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

| NO. | JABATAN DALAM TIM | HONORARIUM | KETERANGAN |
|-------|---------------------|-----------------|------------------------|
| 1 | Pengarah | Rp. 3.000.000,- | Orang Perkegiatan (OK) |
| 2 | Koordinator | Rp. 2.750.000,- | Orang Perkegiatan (OK) |
| 3 | Ketua | Rp. 2.500.000,- | Orang Perkegiatan (OK) |
| 4 | Wakil Ketua | Rp. 2.250.000, | Orang Perkegiatan (OK) |
| 5 | Sekretaris | Rp. 2.000.000, | Orang Perkegiatan (OK) |
| 6 | Wakil Sekretaris | Rp. 1.750.000, | Orang Perkegiatan (OK) |
| 7 | Anggota | Rp. 1.500.000, | Orang Perkegiatan (OK) |

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,


BAMBANG PURWANTO