PERATURAN DAERAH KABUPATEN BI Nomor 34 Tahun 2001 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH KECAMATAN DAN KELURAHAN DILINGKUNGAN KABUPATEN MUARO JAMBI (berlaku 9 Agustus 2001)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat :
PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
NOMOR 34 TAHUN 2001
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH KECAMATAN DAN KELURAHAN DILINGKUNGAN KABUPATEN MUARO JAMBI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUARO JAMBI,
- a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan pemerintah, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan sosial kemasyarakatan, sehubungan dengan dibentuknya Kabupaten Muaro Jambi berdasar UndangUndang Nomor 54 Tahun 1999, maka perlu dibentuk organisasi dan tata kerja Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan sebagai unsur pelaksana Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi;
- b. bahwa pembentukan organisasi dan tata kerja Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903) Juncto Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 396);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041); Juncto Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3375);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Rancangan Undangundang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH KECAMATAN DAN KELURAHAN DILINGKUNGAN
Menetapkan : PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
- a. Daerah adalah Kabupaten Muaro Jambi
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi
- c. Bupati adalah Bupati Muaro Jambi
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Muaro Jambi
- e. Pemerintah Kecamatan adalah Pemerintah Kecamatan dalam Kabupaten Muaro Jambi
- f. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Muaro Jambi
- g. Sekretariat/Seksi adalah Sub Unit Kerja dilingkungan Pemerintah Kecamatan dalam Kabupaten Muaro Jambi
- h. Pemerintah Kelurahan adalah Pemerintah Kelurahan dalam Kabupaten Muaro Jambi.
- i. Lurah adalah Lurah dalam Kabupaten Muaro Jambi.
- j. Sekretariat/Seksi adalah Sub Unit Kerja dilingkungan Pemerintah Klurahan dalam Kabupaten Muaro Jambi .
KEDUDUKAN, ESELONERING, TUGAS POKOK, FUNGSI, PENGANGKATAN DAN PEMEBERHENTIAN
BAB II - KEDUDUKAN, ESELONERING, TUGAS POKOK, FUNGSI, PENGANGKATAN DAN PEMEBERHENTIAN
Pasal 2
Kedudukan, eselonering, tugas pokok dan fungsi serta pengangkatan dan pemberhentian pejabat di lingkungan Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
BAB III - TATA KERJA
Pasal 3
Setiap pimpinan unit kerja dilingkungan Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan wajib melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi serta membuat laporan pelaksanaan tugas kemudian menyampaikannya kepada pihak-pihak terkait serta pimpinan sebagai pertanggungjawaban tugas.
BAB IV - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 4
Uraian tugas jabatan dilingkungan Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan diatur lebih lanjut dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB IV - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 5
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang berkenaaan dengan pelaksanaannya diatur lebih lanjut dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
1.
BAB V - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi.

Penetapan: DITETAPKAN DI SENGETI PADA TANGGAL 9 AGUSTUS 2001

Penandatangan: BUPATI MUARO JAMBI DTO, H.ACHMAD RIPIN

Penetapan: DIUNDANGKAN DI SENGETI PADA TANGGAL 13 AGUSTUS 2001

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI DTO, MUCHTAR MUIS DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2001 NOMOR 34 SERI C TANGGAL 13 AGUSTUS 2001
LAMPIRAN
LAMPIRAN
LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI NOMOR : 34 TAHUN 2001 TANGGAL : 9 AGUSTUS 2001

## PEMERINTAH KECAMATAN Bagian Pertama KEDUDUKAN DAN ESELONERING

## Pasal 1

Pemerintah Kecamatan merupakan Perangkat Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh seorang camat, berkedudukan berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## Pasal 2

Tingkatan jabatan struktural pada Pemerintah Kecamatan terdiri dari :

- a. Camat eselon III.b.
- b. Sekretaris Camat eselon IV.a.
- c. Kepala Seksi Eselon IV.a.

## Bagian Kedua SUSUNAN ORGANISASI Pasal 3

Susunan organisasi Pemerintah Kecamatan terdiri dari :

- a. Camat;
- b. Sekretariat;
- c. Seksi Pemerintahan dan Ketertiban umum;
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- e. Seksi Kesejahteraan Sosial;
- f. Seksi Pelayanan Umum;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional;

## Bagian Ketiga TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 4

Pemerintah Kecamatan mempunyai tugas pelaksanaan sebagian kewenangan Bupati di bidang Pemerintahan, pembangunan dan pembinaan sosial kemasyarakatan pada Tingkat Kecamatan.

## Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 diatas, Pemerintah Kecamatan mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Umum;
- b. Koordinasi dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan;
- c. Koordinasi, pemantauan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- d. Pembinaan kesejahteraan sosial dan kemasyarakatan;
- e. Pelayanan Umum;
- f. Pemeliharaan Ketertiban Umum;
- g. Pendataan dan pelaporan;

## Paragraf I SEKRETARIAT Pasal 6

Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis administratif kepada Satuan Unit Kerja di lingkungan Pemerintahan kecamatan.

## Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada Pasal 6 di atas, Sekretariat Kecamatan mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan urusan keuangan;
- b. Penyelenggaraan administrasi kepegawaian;
- c. Perencanaan, pengadaan dan pengelolaan perlengkapan kantor;
- d. Pengelolaan urusan rumah tangga kantor;
- e. Penyelenggaraan dan pengelolaan naskah dinas;
- f. Pengelolaan kearsipan dan pelaporan;

.

## Paragraf 2 SEKSI PEMERINTAHAN DAN KETERTIBAN UMUM Pasal 8

Seksi Pemerintahan dan ketertiban umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kecamatan di bidang Penyelenggaraan pemerintahan dan ketertiban umum.

## Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 8 diatas, Seksi Pemerintahan dan ketertiban Umum mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Umum;
- b. Bimbingan teknis penyelenggaraan Pemerintahan desa/kelurahan;
- c. Koordinasi tugas Pemerintahan Desa/Kelurahan;
- d. Inventarisasi kekayaan Desa;
- e. Pendataan lembaga dan perangkat Desa/Kelurahan;
- f. Pendataan penduduk;
- g. Pembinaan sosial politik;
- h. Penyusunan monografi Kecamatan;
- i. Inventarisasi masalah-masalah sosial di masyarakat;
- j. Koordinasi dengan instansi/pejabat terkait dalam rangka penyelesaian persoalan di masyarakat;
- k. Bimbingan dalam rangka menjaga ketentraman dan ketertiban umum;
- l. Inventarisasi sumber dan peningkatan pendapatan daerah;
- m. Pembinaan ketahanan masyarakat;

## Paragraf 3 SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA Pasal 10

Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintahan Kecamatan di bidang Pemberdayaan masyarakat pedesaan.

## Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 10 di atas, Seksi Pemberdayaan masyarakat desa mempunyai fungsi :

- a. Pemberdayaan perekonomian masyarakat;
- b. Koordinasi kegiatan pembangunan pedesaan;
- c. Pemantauan dan pengawasan kegiatan pembangunan pedesaan;
- d. Pemberdayaan Perempuan;
- e. Pendataan dan Pelaporan;

## Paragraf 4 SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL Pasal 12

Seksi kesejahteraan sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kecamatan di bidang pembinaan kesejahteraan sosial.

## Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 12 diatas, Seksi kesejahteraan sosial mempunyai tugas fungsi :

- a. Koordinasi dalam rangka penyelenggaran pendidikan dan kesehatan;
- b. pembinaan umum mental, pemuda dan olah raga;
- c. Pembinaan kesejahteraan keluarga;
- d. Pembinaan Pangan dan Gizi;
- e. Koordinasi penanggulangan masalah-masalah sosial;
- f. Pendataan dan pelaporan;

## Paragraf 5 SEKSI PELAYANAN UMUM Pasal 14

Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kecamatan di bidang pelayanan umum.

## Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 14 diatas, Seksi pelayanan umum mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan administrasi kependudukan;
- b. Penyelenggaraan perizinan/rekomendasi untuk penerbitan Badan Hukum Usaha;
- c. Penyelenggaraan perizinan/rekomendasi bidang Pertanahan;
- d. Penyelenggaraan pelayanan lainnya;
5. e Pendataan dan pelaporan;

## Paragraf 6 KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 16

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas fungsional Dinas Teknis di tingkat Kecamatan berdasarkan Bidang keahlian tertentu.

## Bagian Ketiga PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN Pasal 17

Camat diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari golongan pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat-syarat jabatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan jabatan di bawahnya oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan dari Bupati.

BUPATI MUARO JAMBI

DTO

H.ACHMAD RIPIN

## BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH KECAMATAN KABUPATEN MUARO JAMBI

LAMPIRANAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN

MUARO JAMBI

NOMOR : 34 TAHUN 2001

TANGGAL : 9 AGUSTUS 2001


## BUPATI MUARO JAMBI

DTO

H. ACHMAD RIPIN

## LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH

KABUPATEN MUARO JAMBI

NOMOR : 34 TAHUN 2001

TANGGAL : 9 AGUSTUS 2001

## PEMERINTAH KELURAHAN Bagian Pertama KEDUDUKAN DAN ESELONERING

## Pasal 1

Pemerintah Kelurahan merupakan Perangkat Kecamatan yang dipimpin oleh seorang Lurah yang berkedudukan berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

## Pasal 2

Tingkatan eselonoring jabatan struktural dilingkungan Pemerintah Kelurahan terdiri dari :

- a. Lurah eselon IV.a.
- b. Sekretaris Lurah eselon IV.b.
- c. Kepala Seksi Eselon IV.b.

## Bagian Kedua SUSUNAN ORGANISASI Pasal 3

Susunan organisasi Pemerintah Kelurahan terdiri dari :

- a. Lurah;
- b. Sekretaris Lurah;
- c. Seksi Pemerintahan, ketentraman dan Ketertiban ;
- d. Seksi Pembangunan;
- e. Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan Umum;

## Bagian Ketiga TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 4

Pemerintah Kelurahan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan Pemerintahan, pembangunan dan pembinaan sosial kemasyarakatan pada Tingkat Kelurahan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan Pemerintah Kecamatan.

## Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 diatas, Pemerintah Kelurahan mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Umum;
- b. Pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Koordinasi, pemantauan dan pengawasan kegiatan pembangunan;
- d. Pembinaan kesejahteraan sosial;
- e. Pelayanan Umum;
- g. Pendataan dan pelaporan;

## Paragraf I SEKRETARIAT KELURAHAN Pasal 6

Sekretariat Kelurahan mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis administratif kepada Seluruh Unit Kerja di lingkungan Pemerintah kelurahan.

## Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada Pasal 6 di atas, Sekretariat Kelurahan mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan urusan keuangan dan kepegawaian;
- b. Penyelenggaraan surat menyurat;
- c. Pengelolaan arsip;
- d. Pengelolaan perlengkapan dan rumah tangga;
- e. Pelaporan;

.

## Paragraf 2

## SEKSI PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN Pasal 8

Seksi Pemerintahan, ketentraman dan ketertiban mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kelurahan di bidang Penyelenggaraan pemerintahan umum, pembinaan ketentraman dan ketertiban.

## Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 8 diatas, Seksi Pemerintahan, ketentraman dan ketertiban mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Umum;
- b. Penyelenggaraan administrasi kependudukan;
- c. Pembuatan Monografi kelurahan;
- d. Pembinaan sosial politik;
- e. Pembinaan ketentraman dan ketertiban;
- f. Pembinaan ketaqwaan masyarakat;
- g. Pendataan dan pelaporan;

## Paragraf 3 SEKSI PEMBANGUNAN Pasal 10

Seksi Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintahan Kelurahan di bidang Pembangunan.

## Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 10 di atas, Seksi Pembangunan mempunyai fungsi :

- a. Inventarisasi data kegiatan pembangunan;
- b. Pemberdayaan ekonomi masyarakat;
- c. Koordinasi terhadap kegiatan pembangunan;
- d. Pemantauan dan pengawasan kegiatan pembangunan;
- e. Pelaporan;

## Paragraf 4 SEKSI KESEJAHTERAAN DAN PELAYANAN UMUM Pasal 12

Seksi kesejahteraan dan pelayanan umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kelurahan di bidang pembinaan kesejahteraan dan pelayanan umum.

## Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 12 diatas, Seksi kesejahteraan dan pelayanan umum mempunyai tugas fungsi :

- a. Koordinasi dalam rangka penyelenggaran pendidikan dan kesehatan;
- b. Koordinasi dalam rangka pembinaan mental spiritual;
- c. Fasilitasi kegiatan pemuda dan olah raga;
- d. Pembinaan kesejahteraan keluarga;
- e. Pembinaan Pangan dan Gizi;
- f. Koordinasi penanggulangan masalah-masalah sosial;
- g. Penyelenggaraan administrasi kependudukan;
- h. Pemberian/rekomendasi di bidang Pertanahan;
- i. Pemberian rekomendasi untuk kegiatan lainnya;
- j. Pendataan dan pelaporan;

## Bagian Kempat PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN Pasal 14

Lurah dan pejabat dibawahnya diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas ususl Camat dari golongan pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat-syarat jabatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BUPATI MUARO JAMBI

DTO

H.ACHMAD RIPIN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH KELURAHAN KABUPATEN MUARO JAMBI

LAMPIRANAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN

MUARO JAMBI

NOMOR : 34 TAHUN 2001

TANGGAL : 9 AGUSTUS 2001


BUPATI MUARO JAMBI

DTO

H.ACHMAD RIPIN