PERATURAN WALIKOTA MA Nomor 36 Tahun 2011 tentang TATA CARA BINA LINGKUNGAN PENGUSAHA SARANG BURUNGWALET DENGANRAHMATTUHANYANG MAHA ESA WALIKOTA BANJARMASIN, - a. bahwa sebagai tindak lanjut (berlaku 11 Juli 2011)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
WALIKOTA BANJARMASIN
PERATURANWALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 36 TAHUN 2011
TENTANG
TATA CARA BINA LINGKUNGAN PENGUSAHA SARANG BURUNGWALET
DENGANRAHMATTUHANYANG MAHA ESA
WALIKOTA BANJARMASIN,
- a. bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 16 huruf b Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Izin Usaha Pengelolaan dan Budidaya Sarang Burung Walet, dipandang perlu penjabarannya lebih lanjut oleh Walikota;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a, perlu menetapkan Tata CaraBina Lingkungan Pengusaha SarangBurung Walet;
- c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana maksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dengan Peraturan Walikota Banjarmasin;
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan LembaranNegaraRepublik IndonesiaNomor 1820 );
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber DayaAlam Hayati dan Ekosistemnya(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3469);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan Konversi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai keanekaragaman Hayati (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3556);
«•\_(
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungandan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonseia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 1996 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3804);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis mengenai dampak lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang BangunanGedung (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2002 Nomor 83, Tambahan LembaranNegaraRepublik Indonesia Nomor 4532);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
fi
'i
~
Menetapkan
18. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin Nomor 16 Tahun 1992 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 1992 Nomor 3 Serf D Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2003 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Banjarmasin (Lembaran DaerahTahun 2003 Nomor 18);
20. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
21. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 5);
22. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2009 tentang Retribusi dan Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2009 Nomor 8);
23. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2009 tentang Bangunan Panggung (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2009 Nomor 14);
24. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 18 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 18);
25. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 25 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2011 ( Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 25);
26. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 19);
27. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Izin Usaha Pengelolaan dan Budidaya Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 6);
MEMUTUSKAN :
- PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN TENTANG TATA CARA BINA LINGKUNGAN PENGUSAHA SARANG BURUNG WALET
f*)
f^*)
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota iniyang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Banjarmasin;
2. Pemerintah Kota adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah;
3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin;
4. Pejabat adalah Pejabat yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut dengan PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kota Banjarmasin yang bertugas sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam Perundang-undangan yang berlaku;
6. Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan suatu kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun dan bentuk lainnya;
7. Orang pribadi adalah Pengelola dan pengusahaan burung walet yang dilakukan orang perorang;
8. Pengusaha adalah orang pribadi atau badan yang mengelola dan atau mengusahakan sarang burung walet;
9. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga collocalia, yaitu collocalia fuchliap haga, collocalia maxima, collocalia esculanta, dan collocalia linchi;
10. Sarang Burung adalah Sarang Burung Walet dan atau sejenisnya yang bernilai jual, baik yang non budidaya maupun yang dibudidayakan terdapat pada bangunan-bangunan yang diperuntukkan untuk usaha sarang burung;
11. Habitat alami burung Walet adalah lingkungan tempat burung Walet hidup dan berkembang secara alami;
12. Diluar habitat alami burung Walet adalah lingkungan tempat burung Walet hidup dan berkembang yang diusahakan dan dibudidayakan;
13. Bangunan gedung dan atau sejenis rumah / ruko adalah bangunan tempat digunakan untuk budidaya burung walet;
14. Bina Lingkungan adalah kegiatan peduli terhadap lingkungan dimana tempat usaha dan budidaya sarang burung walet berada;
15. Wajib Bina Lingkungan adalah orang pribadi atau Badan yang mempunyai hak dan kewajiban Bina Lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
16. Masa Bina Lingkungan adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang disesuaikan dengan waktu panen, yang menjadi dasar bagi Wajib Bina lingkungan untuk menghitung, menyetor,dan melaporkandana Bina Lingkungan;
17. Tahun dana Bina Lingkungan adalahjangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila WajibBinaLingkungan menggunakan tahun bukuyangtidak samadengantahun kalender;
18. Pemeriksaan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Bina Lingkungan,jenis bina lingkungansampai kegiatan pengelolaan serta pengawasan penggunaannya;
19. Berita Acara SerahTerima Bina Lingkungan Daerah adalah Berita Acara yang menyatakan Bina lingkungan telah dilaksanakan;
20. Dinas Tehnis adalah Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin;
21. SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin.
BABH
MAKSUD DAN TUJUAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Maksud bina lingkungan adalah :
- a. untuk memberikan kepastian hukum bagi orang pribadi atau badan yang mengusahakan, mengelola dan ataumenbudidayakan sarangburungwalet;
o
o
- b. mewujudkan kepastian hak, tanggung jawab, dan kewajiban pengusaha kepada lingkungan masyarakat dimana tempat usaha tersebut berada.
- (2) Tujuan bina lingkungan adalah :
- a. memberi nilai positif bagi lingkungan masyarakat dimana tempat usaha sarang burung walet tersebut berada;
- b. Bertujuan untuk mengelola, mengusahakan, dan atau membudidayakan sumber daya walet secara bermartabat, bertanggung jawab, terlindungi atau aman dari ancaman yang dapat mengganggu kesehatan atau kehidupan manusia dan lingkungan, sehingga dimasyarakat dapat menikmati terhadap hasil produksi dari budidaya sarang burung walet.
BAB in
OBYEK DAN SUBYEK
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
- (1) Objek Bina lingkungan adalah pengelolaan, pengusahaan dan atau pembudidayaan sarang burung walet.
- (2) Subjek Bina Lingkungan adalah orang pribadi atau badan yang mengelola, mengusahakan dan atau membudidayakan sarang burung walet.
TATA CARA BINA LINGKUNGAN
BAB IV - TATA CARA BINA LINGKUNGAN
Pasal 4
Penetapan Tata Cara Bina Lingkungan Pengusaha sarang burung walet terdiri dari:
- a. Data Pemilik dan Data produksi sarang burung walet;
- b. Penerima Bina lingkungan;
- c. Pelaksanaan Bina Lingkungan;
- d. Pelaporan;
- e. Pengawasan dan Tim Verifikasi Bina Lingkungan.
BAB IV - TATA CARA BINA LINGKUNGAN
Pasal 5
Untuk mendukung kelancaran Tata Cara Bina Lingkungan Pengusaha sarang burung walet diperlukan :
- a. Penunjukan SKPD yang membina secara teknis dan bertanggungjawab mengawasi pelaksanaanBina Lingkungan sarang burung walet dalam rangka menjamin Bina Lingkungan yang dilakukan oleh pengusaha sudah sesuai dengan ketentuan;
- b. Pengawasan dan pemeriksaan .
BABV
DATA PEMILIK DAN DATA PRODUKSI SARANG BURUNG WALET
BAB IV - TATA CARA BINA LINGKUNGAN
Pasal 6
Data pemilikdan data produksi sarangburungwalet meliputi:
- a. Namapemilik,alamatpemilikdan alamatusahasarangburungwalet.
- b. Jumlah setiap kali panen.
(^*)
n
BABVI
PENERIMA BINA LINGKUNGAN
BAB IV - TATA CARA BINA LINGKUNGAN
Pasal 7
- (1) Apabila Bangunan gedung dan atau sejenis rumah / ruko dilokasi padat penduduk maka ditarik radius 50 meter dari titik sarang burung walet.
- (2) Apabila Bangunan gedung dan atau sejenis rumah / ruko dilokasi jarang penduduk maka ditarik 100 meter dari titik sarang burung walet.
- (3) Apabila Bangunan gedung dan atau sejenis rumah / ruko rumah tidak ditemukan rumah penduduk maka radius/jaraknya ditambah sampai ditemukan perumahan penduduk.
BABVH
PELAKSANAAN BINA LINGKUNGAN
BAB IV - TATA CARA BINA LINGKUNGAN
Pasal 8
- (1) Bina Lingkungan disepakati antara Pengusaha, Asosiasi dengan LSM dan Masyarakat Lingkungan usaha dan budidaya sarang burung walet berada.
- (2) Bina lingkungan diberikan kepada kelompok yang sudah ditentukan dilengkapi dengan dokumen Berita Acara Serah Terima Bina Lingkungan, dapat dipergunakan untuk peningkatan kesejahteraan warga / masyarakat, kepentingan sosial, keagamaan, kesenian maupun pendidikan.
- (3) Bina lingkungan dilaksanakan setiap kali panen.
BABVIH
PELAPORAN
BAB IV - TATA CARA BINA LINGKUNGAN
Pasal 9
- (1) Kelompok Penerima Bina Lingkungan Sarang Burung walet yang ditunjuk hams melaporkan kepada Walikota melalui Dinas Tehnis.
- (2) Dinas Tehnis akan mengevaluasi laporan dari kelompok.
PENGAWASAN DAN TIM VERIFIKASI
BAB IX - PENGAWASAN DAN TIM VERIFIKASI
Pasal 10
- (1) Pemerintah Kota berkewajiban melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dana bina lingkungan.
- (2) Untuk melakukan pengawasan dan verifikasi maka akan dibentuk tim yang terdiri dari SKPD terkait.
- (3) Tugas dansusunan Tim Verifikasi danPengawasan akan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
r\
n
SANKSI ADMINISTRATIF
BAB X - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 11
- (1) Setiap pelanggaran terhadap ketentuan akan dikenakan Sanksi Administratif dan Sanksi Pidana sesuai dengan Peraturan daerah Nomor 6tahun 2011 tentang Izin Usaha Pengelolaan dan Budidaya Sarang burung Walet.
- (2) Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. Peringatan secara tertulis;
- b. Penghentian sementaradari kegiatan;
- c. Pencabutan izin;
- d. Pembongkaran sarana dan prasarana yangdigunakan.
KETENTUAN PENUTUP
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12
- Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin. Ditetapkandi Banjarmasin Pada tanggal 11-7- 2011 {

Penandatangan: WALIKOTA BANJARMASIN

Penetapan: Diundangkan di Banjarmasin Pada tanggal «j 2-7-2011

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN, H. ZULFADLIGAZALI BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2011 NOMOR 36