Unknown Unknown Nomor MOR Tahun 2017 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NO MOR 3 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN DAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA DALAM KABUPATEN BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2017 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tata cara pembagian, penetapan rincian dan prioritas penggunaan dana desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.07 /2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 112/PMK.07 /2017 dan sehubungan dengan adanya Perubahan dari Rekening Tabungan ke Rekening Giro, maka Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 3 Tahun tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Prioritas Penggunaan Dana Desa Dalam Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2017 perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banyuasin tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 3 Tahun 2017 ten tang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Prioritas Penggunaan Dana Desa Dalam Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2017.
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4255);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang ...
,-\'
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Neg~a Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
14. Peraturan ...
-t
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun;
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 20 l 7 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07 / 2017 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07 /2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07 /2017 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 2, Tambah2.n Lembaran Daerah Kabupaten BanyuasinTahun 2016 Nomor 053);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 060);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 063);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 20 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 207);
24. Peraturan . . :--\--
Menetapkan
4
24. Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 185 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Penjabaran Togas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemerintah Kabupaten Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 185);
25. Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 207 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 207).
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUASIN NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN DAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA DALAM KABUPATEN BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2017.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2017 Nomor 3), diubah sebagai berikut:
1. Diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 2 (dua) ayat yaitu ayat (2a) dan ayat (2b) dan ayat (7) Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 7
- ( 1) Pengelolaan keuangan desa dikelola sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember tabun berjalan.
- (2) Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2 a) Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan dana desa, dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD).
- (2b) PTPKD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2a) berasal dari unsur Perangkat Desa, terdiri dari:
- a. Sekretaris Desa;
- b. Kepala Seksi; dan
- c. Bendahara.
- (3) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (4) Tim Pelaksana Kegiatan sebagai pelaksana kegiatan yang dibiayai Dana Desa diberikan honorarium kegiatan.
- ( 5) Penganggaran . . .
5
- ( 5) Penganggaran honorarium bagi Tim Pelaksana Kegiatan disesuaikan dengan kewajaran beban tugas.
- (6) Segala bentuk belanja kegiatan, pemeliharaan, pengadaan barang dan jasa, serta honorium kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Standar Biaya di Desa.
- (7) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mendapat , pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (8) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (9) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
Pasal 8
- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) untuk selanjutnya pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD).
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. tahap I paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan Juli sebesar 60% (enam puluh perseratus); dan
- b. tahap II paling cepat bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus).
- (3) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas U mum Daerah.
- (4) Penyaluran Dana Desa Tahap I dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD) dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
- a. peraturan Desa tentang APBDesa kepada Bupati;dan
- b. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
- (5) Penyaluran .. ~ -
6
- ( 5) Penyaluran Dana Desa Tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan Dana Desa dan capaian Output tahap I kepada Bupati.
- (6) Laporan realisasi penyerapan dan capaian Output Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata› rata capaian output paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen).
- (7) Rincian Dana Desa yang diterima Desa dianggarkan dalam APBDesa sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai beriku t :

## Pasal 10

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan desa dan , pemberdayaan masyarakat desa dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) sebagaimana tercanturn dalam larnpiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan dibidang pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) paling sedikit 15 % (lima belas persen).
- (3) Prioritas Penggunaan Dana Desa. sebagaimana dirnaksud pada ayat (1), menjadi prioritas kegiatan, anggaran dan belanja Desa yang disepakati dan diputuskan mela1 ui musyawarah Desa.
- (4) Hasil keputusan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus menjadi acuan bagi penyusunan rencana kerja pemerintah Desa dan APBDesa.
- (5) Penggunaan Dana Desa tertuang dalarn belanja Desa pada APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus dipublikasikan kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa di ruang publik atau ruang yang dapat diakses masyarakat Desa.
- (6) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa seternpat.
- (7) Penggunaan Dana Desa yang tidak sesuai dengan prioritas sebagairnana dirnaksud pada ayat (3) tidak rnendapatkan persetujuan dari Bupati.

8

- (3) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar sisa dana Desa di Rekening Kas Desa (RKD) tahun anggaran sebelumnya.
- (4) Dalam hal sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa (RKD) tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran Dana Desa tahap I tidak dilakukan.
- (5) Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
6. Ketentuan ayat (1) Pasal 18 diubah sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 18

- (1) Dalam hal pemantauan dan evaluasi atas SiLPa Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b ditemukan SilPa Dana Desa lebih dari 30% (tiga puluh per seratus), maka:
- a. Bupati meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai SiLPa Dana Desa tersebut; dan/atau
- b. Bupati meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan.
- (2) SiLPa Dana Desa lebih dari 30% (tiga puluh per seratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dari Dana Desa yang diterima Desa pada tahun anggaran berjalan.
- (3) SiLPa Dana Desa wajib dianggarkan kembali dan digunakan sesuai dengan peruntukannya pada tahun anggaran berikutnya.
7. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 20 diubah sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 20

- ( 1) Pemotongan penyaluran Dana Desa dimaksud pada Pasal 19, dilakukan anggaran beriku tnya. sebagimana pada tahun
- (2) Bupati melaporkan pemotongan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) KPPN Sekayu selaku KPA Penyaluran DanaDesa. kepada Kepala DAK Fisik dan


## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuasin.

Ditetapkan di Pangkalan Balai pada tanggal 6 Ot:hber 2017

~

BUPATI BANYUASIN,

S. A. SUPRIONO


Diundangkan di Pangkalan Balai pada tanggal " Oftober 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUASIN,


BERITA DAERAH KABUPA1'EN BANYUASIN TAHUN 2017 NOMOR 11'2-