Unknown Unknown Nomor 5 Tahun 2002 tentang susunan organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dengan Peraturan Daerah. 3. hilengingat : 1. {,rhdang-undang Nomor 12 Tahun i956 (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25). tentang Pembentukan Daerah otonom Kabupaten f)alam Lingkungan Daerah Propinsi sumatera Tengah sabagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor ? Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50! tentang pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Taqiung Jabung; 2. Undang-undang Nomor I Tahun 1974 teirtang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan kmbaran Negara Nomor 3041), sebagairnana diubatr dengan Undangundang Nomor 43 khun 1999 (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lernbaran Negara Nomor 3890); 2. rl 3. hndang - undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (I-embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 99, Tambahan Lsmbaran Negara Nomor 3656) ; 4. Undang-undang Nornor ?5 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Psmerintah Pusat dan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahwr 1999 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 38a8); 5. Undang-undzng Nomor 22 Tahrm 1999 tentang Pernerintahan Daerah (Lernbam Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan kmbaran Negara liomor 3839): 6. Perafuran Pemerintah Nomor 25 Tahun 2m tentang Kewenangan Pemerintah dan Keweiungan Propinsi Daerah Otonom (Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahm 2ffiO Nomor 54 Tanbalr,rr Lernbaran Negara Nomor 3952); 7. Peraturan Pernerintah Nomor 84 Tahun 2000 tenkng Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165); 7. L Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyrsunan Peraturan Perundang-rurdangan dan Bentuk Rancangan Undang-rurdang Rancangan Perahran Pemerintatr dan Rancangan Keputusan Presiden (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70); 9. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 200L tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Llmum Daerah ; 10. Keputusan Presiden Nomor 132 Tahun 2001 tentang Dewan Ketahanan Pangan; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 5 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga TeknisDaerah fkmbaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2001 Nomor 5) PENJELASA}I ATAS PERATURA}I DAERAH KABUPATEN BATANG I{ARI NOMOR 4 TATIUN 2OO2 TENTANG PERUBATIAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATA}IG HARI NOMOR 5 TAHUN z(X}I TENTANG SUSTINAN ORGANISASI DAN TATA KERIA LEMBAGA TEKNIS DAERAH I. PENJELASAN UMUM Bahwa dengan adanya perubahan dan prnmbahan Stnrkftr Organisasi datTataKerja Lembaga Teknis Daerah. Dengan demikian PEraturan Daerah Kabupaten Batang Hari nomor 5 Tahun 2001 perlu diadakan perubahan sesuai de.ngan Kewenangan otonomi Daerah yang dimilki oleh Pernerintah Kabupaten Bara'rg Flari sebagai tindak lanlut L-ndang-undang Nomor ZZTahwt 1999 tentang Pemerintdran Daeral-r Lndeng-rmdang;r:omor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara PemErintah Pusat dan Daerall Peraturan pErnerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman organisasi Perangkat Daerah, Peraturan pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah OtonorL Kepufirsan Presiden \omor 40 Tahrm 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Saliit L-mum Daerah serta Keputusan (berlaku Unknown)
PENJELASAN
Pembukaan
UMUM
Bahwa dengan adanya perubahan dan prnmbahan Stnrkftr Organisasi datTataKerja Lembaga Teknis Daerah. Dengan demikian PEraturan Daerah Kabupaten Batang Hari nomor 5 Tahun 2001 perlu diadakan perubahan sesuai de.ngan Kewenangan otonomi Daerah yang dimilki oleh Pernerintah Kabupaten Bara'rg Flari sebagai tindak lanlut L-ndang-undang Nomor ZZTahwt 1999 tentang Pemerintdran Daeral-r Lndeng-rmdang;r:omor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara PemErintah Pusat dan Daerall Peraturan pErnerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman organisasi Perangkat Daerah, Peraturan pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah OtonorL Kepufirsan Presiden \omor 40 Tahrm 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Saliit L-mum Daerah serta Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2ffiltentang Dewan Ketahanan pangan.
Penetapan Peratuan Daerah ini dapat me4iamin terlaksananya Visi dan misi Kabupaten Batang F{ari dalam rangka meningkatkan Pembangunan disegala Bidang pada Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari.
## tI- PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
- I a Pasal C\rkup Jelas
- II a Pasal Cnkup Jelas
F
rl
r
## Dengan Pemetujuan
## DEWAN PERWAKILA}I RAKYAT DAERATI KABLIPATEN BATA}IG HARI
## MEMUTUSKAN
PERATURAI.T DAIRAII TENTAI.IG PERTIBAHAN ATAS PERATURAII DAERAII KABUPATEN BATA]'{G I{ARI NOMOR 5 TAIITIN 2OO1 TENTA}IG SUSUNA}i ORGA]'{ISASI DA}'i TATA IGRIA LEMBAGA
Menetapkan : TEKNIS DAERAIT
## Pasal I
Ketentuan dalam peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2001 tenfang Susunaa Organisasi dan Tata Kerja Lrmbaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Flari Tahrm 2001 Nomor 5). BABItr
PENJELASAN
Pasal 6
ayatlhuruf idanl,Pasal 6ayat(2)huntrideldanPasal 6a-r'at(3)
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran D( dan )ilI diubah dan Harus dibaca :

- A. pasal6 Ayat (1) dirubah Huruf i dan Pasal6 ayat(z) dirubah huruf i datr harus dibaca :
1. pasal6 Ayat (1) huruf i meqjadi Kantor Bimbingan Masal k t tt-* Pangm '
- Z. pasal 6 Ayat (2) huruf i Menjadi Kantor Bimbingan Masal Ketahaoan Pangan dengan su$lnan sebagai berikut :
- A. KePalia-
- B. Sub B€ian Tata Usaha.
- C. Seksi Ketersediaan dan Penganekaragaman Konsumsi Pangan.
- D. Seksi Kewaspadaan Pangan dan Gizi'
- E. KelomPok Jabatan Fungsional.
- B. pasal 6 ayat(l) huruf l dirubah dan Pasal 6 ayat(z) huruf I diubah dan harus dibaca :
1. Pasal 6 ayat(l) huruf l menjadi Rumah sakit urnum Daerah Muara Bulian.
- Z. pasal 6 ayat (2) huruf I menjadi Rumah Sakit Umum Muara Bulian dengan suswuln sebagai berikut :
- A. Kepala.
- B. Sub Bagran Tata Usaha.
- C. Seksi PetaYanan fuIedis.
- D. Seksi Penunjang lvledis'
- E. Seksi Perawatan.

- F. Seksi Peren cafiaafi dan Keuangan'
- G. KelomPok Jabatan Fungsional'
3. Pasal 6 ayat (3) Lampiran tK clan XII me4iadi Bagan struktur organisasi Kantor Bimbingan Masal Keiahanan Pangan dan Bagan stfuktur organisasi Rumah Sakit umum Daerah Muara Bulian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Perafiuan Daerah ini'

## Pasal tr

peratufan Daerah ini mulai beflaku pada tanggal di undangkan' Agar setiap orang mengetahuiny4 memerintahkan pengundangan penempatannya dalam kmbaran Daerah Kabupaten Batang Hari' Peraturan Daerah ini dengan

Dsahkm di Mura Bulim

pada Taesal 14 ltaret 2OO2


Dundangiian di \{uara Bulian

Pada Tanggal 14 I'raret 200

SEKRETARIS DAERATI

IIMBARA}T D TAI{IJN 2OO2 NOMOR

KABUPATEN BATA}iG HARI

4

BUPATIF,LTffiqY{J/

ABDUL FATTAH

SALM JUFRI

I

i

BAGAI{ STRI'KTUR ORGAT{ISA,SI KA}TTOR BIMMAS KETAII{NAbI PAI{GAT.I KAB. BATAI{G HARI

SENSI

KETERSEDIAAN DAT.I PENGqilEI(ARiqGAfiAtltrAll KOT'ISUI4sI PAI{GAN

KEPALA

LAMPIRAT.I D( : PERATURAN DAER.AH

IGBUPATEN BATANG HARI

NOMOR i 4

TAHUNzOOz

BAGIAN

TATA USAHA

SEKSI

KEWASPADMI'I PANG!f.I DAI{ Grn

BUPATI BAFANG HARI

ABDUL FATTAH:


I

['

r

t

I

I

t

I

I

I

I

## BAGAhI STRI]KTT]R MGAhIISASI RIJMAH SAKIT T]MT]M DAERAH MUARA BT]LIAN KAB. BATAtr{G IIARI

LAMPIRA}i XII : PERATURAN DAERAI{

KABIJPATEN BATANG HARI

NOMOR.4 TAI-|UNZ00Z


BUPATI BATANG HARI

ABDUL FATTAH.