PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor OR Tahun 2017 tentang PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH (berlaku 5 Juli 2017)
Pembukaan
Menimbang
- Mengingat
BUPATIBALANGAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN BUPATI BALANGAN NOM OR 46 TAHUN 2017
TENTANG
PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BALANGAN,
a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan kepemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan, PejabatjPegawai Pemerintah Kabupaten Balangan, dilarang menerima hadiah atau suatu pemberian dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan atau pekerjaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Balangan tentang Pengendalian Gratifikasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan;
1. UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang› Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
- 6 Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bersih Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian / Lembaga dan Pemerintah Daerah;
- 8 Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetepan Status Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2101) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor: 06 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetepan Status Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1863);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PENGENDALIAN GRATIFIKASI DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
- Daerah adalah Kabupaten Balangan
- Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Balangan
- 3 Bupati adalah Bupati Balangan
- 4 Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan
- 5 Pejabat / Pegawai Kabupaten Balangan yang selanjutnya disebut Pejabat / Pegawai adalah Bupati, Wakil Bupati, Aparatur Sipil Negara, Calon Aparatur Sipil Negara, Dewan Pengawas BUMD, Direksi BUMD; Pegawai BUMD; Pegawai yang bekerja untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Balangan
- 6 Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah lembaga negara yang independen dengan tugas dan wewenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, yang dibentuk ## BAB II MAKSUD, TUJUAN, RUANG LINGKUP DAN PRINSIP
Bagian Kesatu Maksud Dan Tujuan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada Pejabat / Pegawai dalam memahami, mengendalikan dan mengelola Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Daerah
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan:
- b. meningkatkan kepatuhan Pejabat / Pegawai terhadap ketentuan gratifikasi;
4. a meningkatkan pengetahuan dan pemahaman Pejabat / Pegawai tentang gratifikasi;
- C. menciptakan lingkungan kerja dan budaya kerja yang transparan dan akuntabel di lingkungan Pemerintah Daerah;
- d. membangun integritas Pejabat/ Pegawai yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme; dan
7. e meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan publik atas penyelenggaraan layanan di Pemerintah Daerah.
Bagian Kedua Ruang Lingkup
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
- pengendalian gratifikasi;
- b UPG;
- C. sosialisasi;
- d. perlindungan pelapor gratifikasi;
- e pengawasan;
- f. pembiayaan.
Bagian Ketiga Prinsip Dasar
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
- (1) Setiap Pejabat / Pegawai wajib menolak gratifikasi yang diketahui sejak awal berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, antara lain:
2. b terkait dengan tugas dalam proses penyusunan anggaran diluar penerimaan yang sah;
3. terkait dengan pemberian layanan masyarakat diluar penerimaan yang sah; pada
- C. terkait dengan tugas dalam proses pemeriksaan, audit, monitoring dan evaluasi diluar penerimaan yang sah;
- e. dalam proses penerimaan / promosi / mutasi pegawai;
6. d terkait dengan pelaksanaan perjalanan dinas diluar penerimaan yang sah / resmi dari Pemerintah Kabupaten Balangan;
- f. dalam proses komunikasi, negosiasi dan pelaksanaan kegiatan dengan pihak lain terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewenangannya;
8. h sebagai ungkapan terima kasih sebelum; selama atau setelah proses pengadaan barang dan jasa;
9. g sebagai akibat dari perjanjian kerjasama /kontrak / kesepakatan dengan lain; pihak
10. i merupakan fasilitas entertainment, fasilitas wisata, voucher oleh Pejabat / Pegawai dalam kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewajibannya dengan pemberi gratifikasi yang tidak relevan dengan penugasan yang diterima;
11. k dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban/ tugas Pejabat / Pegawai.
12. j dalam rangka mempengaruhi kebijakan / keputusan /perlakuan pemangku kewenangan;
- (2) Setiap Pejabat/ Pegawai dilarang memberikan gratifikasi kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara lainnya yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.
- (3) Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara melaporkan penolakan gratifikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada UPG Kabupaten Balangan. pada
- (4) Dalam hal UPG Kabupaten Balangan belum terbentuk, pelaporan disampaikan kepada bagian yang menjalankan fungsi
pengawasan /kepatuhan atau kepada atasan langsung:
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5
- (1) Kewajiban penolakan gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 (1) dikecualikan dalam hal: ayat
2. a gratifikasi tidak diterima secara langsung;
3. penerima ragu dengan kualifikasi gratifikasi yang diterima;
4. b pemberi gratifikasi tidak diketahui;
- d. gratifikasi diberikan dalam rangka kegiatan adat istiadat atau upacara keagamaan; dan/atau
6. e adanya kondisi tertentu yang tidak mungkin ditolak, yaitu: penolakan yang dapat mengakibatkan rusaknya hubungan baik institusi, membahayakan penerima dan/ atau mengancam jiwa/harta atau pekerjaan Pejabat/ Pegawai.
- (2) Pejabat/ Pegawai yang tidak dapat menolak karena memenuhi kondisi sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib melaporkan gratifikasi tersebut kepada KPK atau melalui UPG. pada
- (3) Dalam hal Pejabat / Pegawai menerima gratifikasi yang tidak dapat ditolak sebagaimana dimaksud dalam (1) berupa makanan yang mudah busuk atau rusak, penerima gratifikasi wajib menyampaikannya kepada UPG. ayat
- (4) Dalam rangka memenuhi prinsip kemanfaatan, UPG menyalurkan makanan sebagaimana dimaksud (3) ke asuhan, jompo, atau tempat penyaluran bantuan sosial lainnya. panti panti pada ayat
- (5) Penyaluran gratifikasi\_ oleh UPG sebagaimana dimaksud ayat (4) diberitahukan kepada KPK. pada
PELAPORAN DAN PENETAPAN STATUS GRATIFIKASI
BAB III - PELAPORAN DAN PENETAPAN STATUS GRATIFIKASI
Pasal 6
Pejabat/ Pegawai wajib melaporkan setiap gratifikasi yang diterimanya kepada KPK atau melalui UPG , kecuali dalam hal:
- b pemberian dalam bentuk hidangan atau sajian yang berlaku umum;
- pemberian dalam keluarga yaitu kakek /nenek, bapak /ibu/mertua, suami/istri, anak /menantu, anak angkat/wali yang sah, cucu, besan, paman /bibi, kakak / adik /ipar, sepupu dan keponakan; sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan;
- C. pemberian berupa keuntungan\_ atau bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku umum;
- d manfaat dari koperasi; organisasi kepegawaian atau organisasi yang sejenis
BAB III - PELAPORAN DAN PENETAPAN STATUS GRATIFIKASI
Pasal 7
- (1) Dalam hal penerimaan gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, bukan dalam bentuk uang, penerimaan tersebut dihitung
BAB III - PELAPORAN DAN PENETAPAN STATUS GRATIFIKASI
Pasal 8
- (1) Laporan gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) disampaikan secara tertulis menggunakan sarana elektronik atau nonelektonik dengan mengisi formulir pelaporan gratifikasi.
- (2) Laporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud (1) dianggap lengkap apabila sekurang-kurangnya memuat: ayat
3. nama dan alamat lengkap penerima dan pemberi Gratifikasi;
4. b jabatan Pejabat / Pegawai;
- C. tempat dan waktu penerimaan Gratifikasi;
6. d uraian jenis Gratifikasi yang diterima;
7. e nilai Gratifikasi yang diterima
- (3) Pelaporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan cara: pada
- a. disampaikan kepada KPK paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Gratifikasi diterima; atau
- b. disampaikan kepada KPK melalui UPG dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak Gratifikasi diterima.
- (4) UPG sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b meneruskan laporan yang diterimanya kepada KPK dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak laporan Gratifikasi diterima. pada
- (5) KPK menetapkan status kepemilikan Gratifikasi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak laporan Gratifikasi diterima secara lengkap.
Bagian Kesatu Susunan Organisasi
BAB IV - UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
Pasal 9
- (1) Dalam rangka melaksanakan pengendalian gratifikasi dibentuk UPG.
- (2) Susunan keanggotaan UPG sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari: pada
- g. Anggota Sekretariat.
- a. Pembina
Bupati;
- b Pengarah
Wakil Bupati;
- C.
- Ketua
Sekretaris Daerah;
- d. Wakil Ketua
Inspektur;
- e Sekretaris Sekretaris Inspektorat;
- f Anggota Terdiri dari unsur Inspektorat; Perizinan, Pendidikan, Kepegawaian, dan Hukum
- (3) Sekretariat UPG berkedudukan di Inspektorat Kabupaten Balangan.
- (4) Susunan Keanggotaan UPG sebagaimana dimaksud (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. pada ayat
Bagian Kedua Wewenang dan Kewajiban UPG
BAB IV - UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
Pasal 10
UPG mempunyai tugas berupa:
- b. menerima, menganalisa dan mengadministrasikan laporan penerimaan dan penolakan Gratifikasi dari Pejabat / Pegawai;
2. a mempersiapkan perangkat aturan, petunjuk teknis dan kebutuhan lain yang sejenis untuk mendukung penerapan pengendalian gratifikasi;
- C. meneruskan laporan penerimaan gratifikasi kepada KPK;
- e. menyampaikan hasil pengelolaan laporan Gratifikasi dan usulan kebijakan pengendalian gratifikasi kepada Bupati;
- d. melaporkan rekapitulasi laporan gratifikasi secara periodik kepada KPK;
- f. melakukan sosialisasi aturan gratifikasi kepada internal dan eksternal pemerintah daerah; pihak
- h. melakukan pemetaan titik rawan penerimaan dan pemberian gratifikasi; dan
8. g melakukan pengelolaan barang gratifikasi yang menjadi kewenangan instansi;
9. melakukan monitoring dan evaluasi penerapan pengendalian gratifikasi bersama KPK.
BAB IV - UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
Pasal 11
Dalam melaksanakan tugasnya, UPG berkewajiban:
- menyampaikan laporan rekapitulasi penanganan dan tindak lanjut laporan penerimaan gratifikasi yang dikelola UPG kepada KPK;
- melakukan pemilahan dan menyampaikan laporan hasil pemilahan atas laporan penerimaan dan penolakan gratifikasi kepada KPK minggu kedua dan minggu keempat; pada
- menyampaikan laporan rekapitulasi penanganan dan tindak lanjut laporan penerimaan dan pemberian gratifikasi kepada Bupati melalui Inspektorat secara periodik;
- d. merahasiakan identitas Pelapor Gratifikasi;
- f melakukan pemantauan tindak lanjut atas pemanfaatan penerimaan gratifikasi terhadap gratifikasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah;
- e. melakukan koordinasi dan konsultasi kepada KPK dalam pelaksanaan pengendalian Gratifikasi;
- g melakukan pengkajian titik rawan potensi terjadinya gratifikasi di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
- h melakukan dan mengkoordinasikan pelaksanaan diseminasi program pengendalian gratifikasi.
BAB IV - UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
Pasal 12
- (1) Terhadap gratifikasi yang ditetapkan KPK dikelola oleh Pemerintah Daerah, UPG dapat menentukan pemanfaatannya yaitu:
2. b disumbangkan kepada yayasan sosial atau lembaga sosial lainnya;
3. dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah untuk keperluan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- C. dikembalikan kepada pemberi gratifikasi;
- d. dikembalikan kepada penerima gratifikasi; atau
6. e dimusnahkan
- (2) Tindak lanjut penanganan pelaporan gratifikasi menggunakan formulir yang tercantum
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini pada

## Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara pelaksanaan wewenang dan kewajiban UPG ditetapkan dalam petunjuk teknis Inspektur Kabupaten Balangan selaku Wakil Ketua UPG\_

## BAB V PENGAWASAN

## Pasal 14

- (1) Pejabat/ pegawai atau pihak ketiga yang mengetahui adanya pelanggaran terhadap Peraturan ini, wajib melaporkan kepada UPG atau melalui saluran pelaporan yang tersedia.
- (2) Pejabat / pegawai atau pihak ketiga yang melapor sebagaimana dimaksud (1) dijamin kerahasiaannya. pada ayat

## Pasal 15

- (1) Kepala Perangkat Daerah bertanggungjawab atas pelaksanaan pengendalian gratifikasi di lingkungan organisasinya.
- (2) Inspektorat Daerah bertanggung jawab atas pengawasan pelaksanaan pengendalian gratifikasi di lingkungan Pemerintah Daerah dan melaporkan secara periodik kepada kepala Daerah.

## Pasal 16

- (1) Seluruh Pejabat / Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah wajib membuat surat pernyataan tentang penolakan, penerimaan dan/atau pemberian gratifikasi.
- (2) Surat Pernyataan dibuat paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun pada akhir bulan Desember setiap tahun.
- (3) Surat pernyataan disampaikan kepada Bupati melalui UPG.

- (4) Formulir surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam (1) tercantum lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini. ayat pada
- (5) Pengawasan kepatuhan atas kewajiban sebagaimana dimaksud (1) dilaksanakan oleh Inspektur Kabupaten pada ayat

## BAB VI PERLINDUNGAN DAN PENGHARGAAN

## Pasal 17

- (1) Pelapor gratifikasi berhak mendapatkan perlindungan hukum, yaitu:
2. perlindungan dari tindakan balasan atau perlakuan yang bersifat administratif kepegawaian yang tidak objektif dan merugikan pelapor, namun tidak terbatas penurunan peringkat jabatan, penurunan penilaian kinerja pegawai, usulan pemindahan tugas /mutasi atau hambatan karir lainnya; pada
3. b pemindahtugasan /mutasi bagi pelapor dalam hal timbul intimidasi atau ancaman fisik;
4. C bantuan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah;
- d. kerahasiaan identitas.
- (2) Setiap Pejabat Pemerintah Daerah wajib memberikan perlindungan terhadap Pejabat / Pegawai yang menyampaikan laporan gratifikasi sebagaimana dimaksud (1). pada pada ayat
- (3) Setiap Pejabat Pemerintah Daerah dilarang memberi perlakuan diskriminatif atau tindakan yang merugikan Pejabat / Pegawai karena melaporkan gratifikasi. pada
- (4) Dalam hal terdapat ancaman fisik dan / atau kepada Pejabat / Pegawai karena melaporkan gratifikasi, Pejabat/ Pegawai dapat meminta perlindungan kepada LPSK atau intansi lain yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. psikis
- (5) Pelapor menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Ketua UPG dengan ditembuskan kepada KPK.

## Pasal 18

- (1) Pejabat Pegawai yang mematuhi ketentuan pengendalian gratifikasi dapat diperhitungkan menjadi faktor penambah dalam penilaian kinerja.
- (2) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada (1) dapat dijadikan pertimbangan dalam kebijakan promosi pegawai atau insentif. ayat
- (3) Pelaksanaan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang mengatur penilaian kinerja dan disiplin kepegawaian yang berlaku. ayat


"I

Diundangkan di Paringin tanggal 25 Juli 2017 pada

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BALANGAN, ttd SABUPATEN

## BAB VII PEMBIAYAAN

## Pasal 19

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Bupati m1 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## BAB VIII

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal20

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Balangan Nomor 14 Tahun 2015 tentang Unit Pengendali Gratifikasi di Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin tanggal 25 Juli 2017 pada


Salinan/Fotocopy sesuai dengan aslinya

Mengetahui,

KEPALA BAGIAN HUKUM



BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2017 NOMOR 46