Unknown Unknown Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalirnantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nornor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1 959 Nomor 72, Tarnbahan Lembaran Negara Nornor 1820); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik lndoneisa Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 1 7 Tahun 2003 tentan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Inclan , · g Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran N es�a Republik Indonesia Nomor 4286); egai a 4. Undang-Undang ... n n 1 � 3 | 4. | Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ientang Perbend_aharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor'4355); | |-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 5. | Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang �emeriksaan, Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); | | 6. | Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah [Lcrnbaran Negara Republtk Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­ Undang Nomor ',2 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia 'fahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); | | 7. | Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); | | 8. | Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Unclangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5234); | | 9. | Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lcrnbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); | | l 0. | Pcraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Alas Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); | | 1 1 . | Peraturan Pernerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan B�rang Milik Negara/ Daerah (Lernbaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2006 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo; 4609). sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemen�tah Nom�r 3,8 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republ1k lndo�es1a 1 ah�n 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); | 12. Peraturan p . Pe b . emenntah Nomor 38 Tahun 2007 tentang p m agian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Demenntahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan aerah K ' In . abupaten/Kota (Lembaran Negara Republik N dones1a Tahun 2007 Nornor 82 Tambahan Lembaran eg R . ' ara epubhk Indonesia Nomor 4737); 2. Peraturan Pemerintan Nornor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 13. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5165); 14. 15. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1983 tentang Penghapusan Penyediaan Kendaraan Perorangan Dinas; 16. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pernerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012; 17. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nornor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nornor 3 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nornor 3); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sim.mg Tahun 2008 Nomor 1 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor l); 8. 1 9 . Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang [Lemb.uan Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nc.n ior 2); 20. Peraturan Daerah Kabupatc.. Sintang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Bai :1;1g Milik Daerah (lembaran Daerah Kabupaten Sintanp 'l'ahun 2011 Nomor 8, Tambahan lernbaran Daerah 1 . i bupaten Sintang Nomor 8); 21. Pera tu ran . . . (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI SINTAllG
PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR ?:,] TAHUN 2013
TENT ANG
STANDARISASI BIAYA PEMELIHARAAN BARANG INVENTARIS MILIK PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2013
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SINTANG,
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi, transparan dan akuntabilitas pemeliharaan inventaris milik Pemerintah Kabupaten Sintang, dipandang perlu u ntu k mengatur Standar Pemeliharaan Barang Inveruaris dimaksud; efisien, barang maka Biaya
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu diietapkan Standarisasi Biaya Pemeliharaan Barang lnventaris Milik Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2 0 1 3 ;
'
- c. bahwa u ntu k melaksanakan maksud pada huruf b di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sintang;
2. 1 . Undang-Undang Nornor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalirnantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nornor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1 959 Nomor 72, Tarnbahan Lembaran Negara Nornor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik lndoneisa Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 1 7 Tahun 2003 tentan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Inclan , · g Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran N es�a Republik Indonesia Nomor 4286); egai a
4. Undang-Undang ...
n n 1 � 3
| 4. | Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ientang Perbend_aharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor'4355); |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. | Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang �emeriksaan, Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); |
| 6. | Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah [Lcrnbaran Negara Republtk Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­ Undang Nomor ',2 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia 'fahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); |
| 7. | Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); |
| 8. | Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Unclangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5234); |
| 9. | Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lcrnbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); |
| l 0. | Pcraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Alas Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); |
| 1 1 . | Peraturan Pernerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan B�rang Milik Negara/ Daerah (Lernbaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2006 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo; 4609). sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemen�tah Nom�r 3,8 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republ1k lndo�es1a 1 ah�n 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); |
12. Peraturan p . Pe b . emenntah Nomor 38 Tahun 2007 tentang p m agian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Demenntahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan aerah K ' In . abupaten/Kota (Lembaran Negara Republik N dones1a Tahun 2007 Nornor 82 Tambahan Lembaran eg R . ' ara epubhk Indonesia Nomor 4737);
2. Peraturan Pemerintan Nornor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 13.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5165); 14.
15. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1983 tentang Penghapusan Penyediaan Kendaraan Perorangan Dinas;
16. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pernerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nornor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nornor 3 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nornor 3);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sim.mg Tahun 2008 Nomor 1 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor l);
8. 1 9 . Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang [Lemb.uan Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nc.n ior 2);
20. Peraturan Daerah Kabupatc.. Sintang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Bai :1;1g Milik Daerah (lembaran Daerah Kabupaten Sintanp 'l'ahun 2011 Nomor 8, Tambahan lernbaran Daerah 1 . i bupaten Sintang Nomor 8);
21. Pera tu ran . . .
Menetapkan
21. Perar n n 1 ti 5 Uran Daer h K 2012 tentan A a abupaten Sintang Nomor 10 Tahun Kabupaten t nggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Daerah Kabu intang. Tahun Anggaran 2013 (Lembaran paten Sintang Tahun 2012 Nomor 10);
MEMUTUSKAN ·
PERATURAN BIAYA PEMEBUPATI S!NTANG TENTANG STANDARISASI PEMERINTAH KALIHARAAN BARANG I NVENTARIS MILIK BUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2013.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Kepu t · . usan rm yang dimaksud dcngan :
- 1 . Daerah adaJah Kabupaten Sintang;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati clan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Bupati aclalah Bupati Sintang;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adaJah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Bupati adalah peraturan perundang-undangan yang clibuat oleh Bupati Sintang;
6. Standarisasi Kendaraan Dinas aclalah pembakuan jenis Type dan CC Kendaraan Dinas cli Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang;
7. Kendaraan perorangan dinas adalah kenclaraan clinas yang diperuntukan bagi pemangku jabatan Bupati clan Wakil Bupati Sintang;
8. Kendaraan dinas operasional/kcnclaraan dinas jabaian aclalah kenclaraan dinas yang diperuntukkan bagi pirnpinan Dewan Pcnvakilan Rakyat Daerah dan dapai diperuruukan bagi pejabat csclon II, cselon Ill, clan eselon IV di Lingkungan Pemerintah Kabupatcn Sintang;
9. Kenclaraan dinas operasional khusus/lapangan adalah kendaraan clinas yang disediakan clan dipergunakan u nt u k pelayanan operasional khu sus / lapangan clan pelayanan umum dan clapat diperuntukkan bagi antar jernput pegawai;
- l O. Pemeliharaan barang tindakan agar sernua keadaan baik clan siap guna clan berhasil guna; inventaris adalah kegiatan atau barang i nventaris selalu dalarn untuk digunakan secara berdava
- 1 1 . Barang · kekaya mventaris Pemerintah Daerah adalah sernua an Perri · hewan dan enntah Daerah yang berwujud terrnasuk yang tidak tumbuh-tumbuhan baik yang bergerak maupun meru ak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang diuktir a�n satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, Inve t . au ditlmbang kecuali uang tercatat dalam Buku 11 ans Pemerintah Kabupaten Sintang;
12. Rencana K . O erja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat d �rah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah O urnen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan atau rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD· '
13. Satuan Kerja Perangkat. Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah· pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang;
- 1 4. Standarisasi Biaya Pemeliharaan Ba.rang lnventaris Milik Pemerintah Kabupaten Sintang adalah pemhakuan penggunaan besarnya dana tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPn), yang digunakan dalam pemeliharaan barang inventaris milik Pemerintah Kabupaten Sin tang.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN:.
Pasal 2
- ( 1 ) Maksud ditetapkannya standarisasi biaya pemeliharaan barang inventaris milik Pemerintah Kabupaten Sintang adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemeliharaan barang milik Pemerintah Kabupaten Sintang yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dari APBD.
- (2) Tujuan ditetapkannya standarisasi biaya pemeliharaan barang inventaris milik Pemerintah Kabupaten Sintang adalah untuk tercapainya elektifitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas pemcliharaan barang milik Pemerintah Kabupaten Sintang.
STANDAR SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN
BAB Ill
Pasal 3
- ( 1 ) Standar Satuan Biaya Pemeliharaan Barang lnventaris Milik ' Pemerintah Kabupaten Sintang Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sin tang Tahu n Anggaran 2013 adalah merupakan biaya setinggi-tingginya yang digunakan sebagai acuan penyusunan anggaran berbasis kinerja.
Be saran . . .
n n 1 s 7
- (2) Besaran s . Inventaris ta??ar Satuan Biaya Pemehharaan Barang Anggaran Mihk Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun ini s b �O l 3 sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) Pasal da� :a�a�mana tercantum dalam Lampira.n I,
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran II t · piran III, yang merupakan bagian yang tidak erp1sahkan dari Peraturan ini.

## Pasal4

Besaran Sta d · b . n ar Satuan Biaya Pemeliharaan Barang Inventans �� agaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan ini, igunakan sebagai pedoman dalam menyusun RKA-SKPD T�huan Anggaran 2014 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Smtang dan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan BelanJa Daerah Kabupaten Sin tang Tahun Anggaran 2013.

## Pasal 5

Dalarn Hal terjadi perbedaan besaran Standar Satuan Biaya Pemeliharaan Barang Inventaris dan/atau belum ditetapkannya beberapa besaran standar satuan biaya pemeliharaan barang inventaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan ini, maka usulan biaya atau RAB yang diajukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dapat digunakan sepanjang perhitungan usulan biaya dilakukan secara profesional, proposional dan objektif serta dapat dipertanggungjawabkan dengan menganut prinsip-prinsip efektif, efisien, bersaing, transparan, dan akuntabel.

## BABIV KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 6

- ( 1 ) Sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, maka ketentuan Standar Biaya Pemeliharaan Barang lnventaris milik Pemerintah Kabupaten Sintang dan hal-hal yang belum diatur dan atau belum cukup diatur dalam Peraturan i ni dilaksanakan sesuai ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan 101 mulai dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2013.

## 8AB V KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 7

Peraturan Bupati ini mula. bcrlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar S(·t1···p ' · · u orai d Pt&gt;ngundang�,n p� . 1 g . apal rnengetahui. memennrahkan Oen ta Daer·Lh . . c . r,tt Llr,rn 1rn derigun pcnr mp.uunnya dulam ' K.Jbupaten Sintang.


Diunda.ngkan di Sint&lt;1ng pada tanggal

2013


ZULKIFLI HAJ l 1\ 1 1 MI\D

BEr�JTA 01\ERl\ll K./\nUl'ATI·. SI . I t . ; ' l i \ l l U N 2 0 1 1 ND H)R

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

O O.t89

2013

STAND 2013 PEME ARISASI BIAVA PEMELIHARAAN BARANG INVENTARJS MILIK RlNTAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2013.

PERATURAN B

NOMOR

. UPATI SINTANG

TANGGAL

.

TAHUN

TENT ANG

t.AMPIRAN I

STANDAR SATUAN BIAVA PEMEL

PER TAHUN DI LIN��ARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASINAL KUNGAN PEMERJNTAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2013

| NO U R A I A N | SATUAN | BIAVA (Roi |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------|
| I 2 | 3 | 4 |
| __ | | |
| PENYEDIAAN JASA PEMELIH - _ _ KENDARAAN DINAS/O ARAAN DAN PERIZiNAN PERASIONAL | | |
| _ a. Belanja STNK - - - ·- | Unit/Tahun | .. 100.000 |
| - Kendaraan Roda Dua . _______ - Kendaraan Roda Tiga - Kendaraan Roda Ernpar | Unit/Tahun -U�t-/Tahuit. Unit/Tahun | 100.000 ��___: 250.000 250.000 |
| - Kendaraan Roda Enam _ Belanja Jasa Kir | -· | |
| ___�-- --- | . -U-nit/Tah�·;:;- Unit/Tahun | ·--------- 100.000 |
| -_ Kendaraan Roda Empat . - . Kendaraan Roda Enam -_-------- | __----_ | 100.000 |
| 2 PEMELIHA-RAAN RU-TIN/BER-KALA KENOARAAN PERORA.NGAN DINA� BUPATI DAN WAKIL -- ,____,,_S_ERTA KENDARAAN JABAT� K�_!JA �) | | |
| BUPATI DPRDJRODA | Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun | 8.000.000 |
| a. Belanja Jasa Pemeliharaan/Service b. __ Belanja Penggant.ian Suku Cadang _ | | 13.385.000 2.000.000 |
| c. Belanja Pelumas _ __ __ - _ 3 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS OPERASIONAL PEJABAT ESELON II, 111, IV. V DAN STAF --·-f-- | | |
| SERTA KENDARAAN OPERASIONAL KHUSUS LAPANGAN - Kendaraan Roda Ernpat - Ambulance Belanja Jasa Service - Kendaraan Roda Dua/Tiga _ _ a. | Unit/Tahun Unit/Tahun | 250.000 5.000.000 |
| - Kendaraan Pusling - Kendaraan Roda Empat (Truk] �- Kendaraan Roda Enam _ Kendaraan Roda Enam (BUS) _ Speed Boat s/d 40 HP | Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun | 3.500.000 2.500.000 |
| _ Speed Boat di atas 40 HP Belanja Penggantian Suku Cadang - -- _ Kendaraan Roda Dua/Tiga | Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun | 13.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 |
| - b. _ | Unit/Tahun | 3.500.000 - |
| __ Ambulance Kendaraan Pusling | Unit/Tahun Unit/Tahun __. Unit/Tahun Unit/Tahun | 1.000.000 |
| c. _ _ _ Kendaraan Roda Enam _ _ _ Belanja Pelumas _ __ . - Kendaraan Roda Dua/T1ga | | 7.500.000 - |
| | Unit/Tahun _. | 7.000.000 7.000.000 |
| | Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun | |
| - - _ Kendaraan Roda Enam (BUS) __ . --- _ Kendaraan Roda Ernpat _ | Unit/Tahun Unit/Tah11n | |
| -- -- _ Kendaraan Roda Empat _ Ambulance/Kendaraan Pusling - _ Kendaraan Roda Empat (Truk) | | |
| . - -- ---_ Speed Boat s/d 40 HP _ -- - - ---- _ | | -· |
| ··--- | | |
| -----_ | Unit/Tahun | 12 000.000 7.500.000 |
| -� | | 8.500.000 |
| ---_- Kendaraan Roda | | - 9.000.000 |
| -- ----- _ Empat | | 1.600.000 - |
| _ | | |
| - · � Speed Boat di atas 40 HP | | |
| --- _ | | |
| | | 500.000 |
| --- | Unit/Tahun | 900.000 |
| _ ·-=�: (Truk) | | 1.500 1.200 |
| | | 000 |

-r:x=-������-=-::=:;2c::=:=:==========:ir==\_j3:..\_\_-t����--i

| | | 4 - |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| i-- - - - Kendacaan ROda Enam -- - - - - - - - - e------ --- c Kenda,-aan Raj;;-,:,;-;,.;, (BUS) | - _ Unti/'l'ahun Unir/Tahun | - - - ,,00000_ 00:000 - l80 000 |
| - Speed Boat •Id 40 HP -- - - - - - - - - - | Unit/Tahun - | 12 _ |
| · - - SpeedBoatdiatas4ciHP·-- - - . . ---- ·----- | _l!.!1}V_Tah�n | - 180_000 _ |
| - - . - . - - . --··--- ·--- -·-- ----· -· 4 REHAs1uTAs1 sEoANc;sERAT KENDARAJ\.-�/01NAs-r:� -- - oPERASiONAL, KENDARAAN OPERA:�,oNAL KHu_s_ys�_ _ _ __ | _ --- - - ... . . . . . . | -- - - · - - - -- |
| LAPANGAN. . . .. _ _ ." _ _Kendaraan Roda Empat _ -·- _ ·----·- _ _ | - - - · . Unit/Tah_un ��'.!j;:��� | - - i 000.000 · · · 10.500.000 |
| - Kendaraan Roda Empat [Truk] . _ . _ _ _ _ - Kendaraan Roda Enam -- �=±- --�-�--·-=-�---=-=========-_l_�- | ----- | �-=jo;so9.ooo_ |

1

j


STANDARlSASI BIAYA PEMELIHARAAN BARANG INVENTARlS MILIK PEMERlNTAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2013.

L,AMPIRAN II

PERATURAN BUPATI SINTANG

NO MOR

TANGGAL

TAHUN

TENT ANG

2013

2013

o 01.�1

## STANDAR SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAA..N ALAT BERAT PER TAHUN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2013

| NO U R A I A N | SATUAN | BIAYA EKSPLOITASl IRPl |
|-----------------------------------------------|---------------|--------------------------|
| 2 | 3 | 4 |
| - 1 BELANJA JASA PEMELIH.ARAAN/JASA.SERVlCf-- | | |
| a. Tingkat Kerusakan Ringan · - - - | | |
| - Buldozer -·-----· | Unit/Tahun | 25.610.000 |
| - Tandem Roller - ·--- -- - | Unit/Tahun _ | 4.730.000 |
| - Three Wheel Roller | Unit/Tahun _ | _ _ 7.880.000 |
| _ _ _ _ - Motor Grader | Unit/Tahun | _ 23.-640.000 |
| - Wheel Loader | Unit(fah_u� _ | 15.769.999 |
| b. . . Tingkat Keru sakan Berat | - - - | - |
| - Buldozer | Unit/Tahun | - _ �02.440.000 |
| __ _ __ - Tandem Roller | Unit/Tahun | 18.910.000 |
| - Three Wheel Roller | Unit/Tahun | 31.520.000 |
| - Motor Grader | Unit/Tahun | 94.560.000 |
| - Wheel Loader | Unit/Tahun | 63.040.000 |
| 2 BELANJA PENGGANTI SUKU CADANG | | |
| a. Tingkat Kerusakan Ringan | | |
| - Buldozer | Unit/Tahun | 39.000.000 |
| - Tandem Roller -- - | Unit/Tahun | 7.200.000 |
| - Three Wheel Roller - - | Unit/Tahun | 12.000.000 |
| - Motor Grader | Unit/Tahun | 36.000.000 |
| - Wheel Loader | Unit/Tahun | 24.000.000 |
| - b. Tingkat Kerusakan Berat _ | | |
| - Buldozer | Unit/Tahun | 156.000.000 |
| - Tandem Roller | Unit/Tahun | 28.800.000 |
| - Three Wheel Roller _ | Unit/Tahun | 48.000.000 -- |
| - Motor Grader | Unit/Tahun | 144.000.000 |
| -·· · -_- Wheel Loader | Unit/Tahun | 96.000.000 |
| BELANJA PELUMAS .. 3 - . | -- | - |
| Tingkat Kerusakan Ringan _ a. | | ---- |
| - Buldozer | Unit/Tahun | 39.000.000 |
| - Tandem Roller | Unit/Tahun | 7.200.000 |
| - Three Wheel Roller | Unit/Tahun | 12.000.000 |
| - Motor Grader | Unit/Tahun | 36.000.000 |
| Wheel Loader - -··---- - -- ---- | . Unit/Tahun | 24.000.000 |
| .. Tingkat Kerusakan Berat _ _ _ __ _ _ b. | | |
| - Buldozer - . . - | Unit/Tahun. | - -156.000.000 |
| - Tandem Roller | Unit/Tahun | 28.800.000 |
| - Three Wheel Roller _ | Unit/Tahun | 48.000.000 |
| - Motor Grader | Unit/Tahun | 144.000.000 |
| . : - -Wheel Loader | Unit/Tahun | 96.000.000 |

1

MILTON CROSBY


J,AMPIRAN Ill

PERATURAN BUPATJ SINTANG

O O j\_ s 2

NOMOR

.

TANGGAL

.

TAHUN 2013

TENTANG

2013

STANDARISASI BIAVA PEMELIHARAAN BARANG INVENTARIS MILIK PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2013.

ST;:DAR SATUAN BIAVA PEMELIHARAAN lNVENTARIS KANTOR, RSONAL KOMPUTER, LAPTOP, PRINTER, AC DAN GENSET DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2013

| NO | URAJAN | SATUAN | BIAVA (Rp) | KETERANGAN |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| I | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 2 3 | PEMELIHARAAN INVENTARIS KANTOR PERSONAL KOMPUTER (PC) | PEG/TAHUN UNJT/TAHUN UNIT/TAHUN UNIT/TAHUN UNIT/TAHUN UN!T/TAHUN UNIT/TAHUN UNIT/TAHUN UNIT/TAHUN | 330.000 I .000.000 1.000.000 650.000 600.000 1.000.000 3.500.000 | Pembayaran disesuaikan dengan kerusakan/ pemakaian |
| | LAPTOP | | | tingkat |
| 4 | PRINTER | | | |
| 5 | AC. SPLIT | | | |
| 6 | AC. 5 PK (STANDING/FLOOR) | | | |
| 7 | GENSET KAPASITAS KECIL DIBAWAH 50 KVA | | | |
| 8 | (TERMASUK ACCU, BUSI DAN FILTER OLI) GENSET KAPASITAS BESAR 50 KVA ATAU LEBIH (TERMASUK ACCU, BUSI DAN FILTER OLI) | | 15.000.000 | |
| 9 | MESIN PEMOTONG RUMPUT | | 750.000 | |

t'

�ILTON CROSBY

BUPATI SINTANG,