PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 10 Tahun 2016 tentang TATA CARA PENJARINGAN DAN PENYARINGAN CALON DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM SIRIN MERAGUN KABUPATEN SEKADAU BUPATI SEKADAU, (berlaku 8 Juni 2016)
Pembukaan
Menimbang:
Mengingat
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 dan guna memperoleh Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Sirin Meragun Kabupaten Sekadau yang profesional diperlukan tahap penjaringan dan penyaringan calon direksi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Sekadau tentang Tata Cara Penjaringan Dan Penyaringan Calon Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Sirin Meragun Kabupaten Sekadau;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 2387); 1.
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang PokokPokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 149, tambahanLembaran Negara Republik Indonesia nomor 4344);
4. Undang-Undang Nomorl 7 Tahun 2003 ten tang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003Nomor47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
SALINA N
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005Nomor33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomorl40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1998 tentang Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha Swasta Dalam Pembangunan dan atau Pengelolaan lnfrastruktur;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan Keenam Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 108);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 ten tang Organ dan Kepegawaian Peru sahaan Daerah Air Minum;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.05/2008 tentang Penyelesaian Piutang Negara yang Bersumber Dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi
Menetapkan
- dan Rekening Pembangunan Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum.
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Sirin Meragun Kabupaten Sekadau;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan;
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI SEKADAU TENTANG TATA CARA PENJARINGAN DAN PENYARINGAN CALON DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM SIRIN MERAGUN KABUPATEN SEKADAU.
BAB II - LOWONGAN DIREKSI
Pasal 2
- (!) Jabatan Direksi PDAM Sirin Meragun Iowong karena:
- b. meninggal dunia;
- a. berakhirnya masa jabatan;
- c. diberhentikan sebelum masajabatan berakhir; dan
- d. mengundurkan diri.
- (2) Dalam hal jabatan Direksi PDAM Sirin Meragun lowong karena berakhirnya masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (!) huruf a, maka paling lambat 6 ( enam ) bulan sebelum jabatan tersebut lowong, Bupati Sekadau
memberitahukan kepada DPRD Kabupaten Sekadau bahwa proses penjaringan dan penyaringan calon direksi akan segera dilakukan.
- (3) Dalam ha! jabatan Direksi PDAM Sirin Meragun lowong karena meninggal dunia atau diberhentikan sebelum masa jabatan berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (!) huruf b dan huruf c, maka paling lambat 2 ( dua) bulan setelah jabatan tersebut lowong, Bupati Sekadau memberitahukan kepada DPRD Kabupaten Sekadau bahwa proses penjaringan dan penyaringan calon direksi akan segera dilakukan.
BAB II - LOWONGAN DIREKSI
Pasal 3
Persyaratan menjadi Direksi PDAM Sirin Meragun adalah sebagai berikut :
- b. warga Negara Indonesia dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
- a. mempunyaijenjang pendidikan serendah-rendahnya Sarjana Strata 1(S-1);
- c. setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, dan Undang­ undang Dasar 1945;
- d. berpengalaman mengelola penyedian air bersih dan/atau mempunyai pengalaman kerja mengelola perusahaan bagi yang bukan berasal dari PDAM yang dibuktikan dengan surat keterangan dari perusahaan sebelumnya;
- e. pernah mengikuti pelatihan manajemen air minum;
- f. membuat dan menyajikan proposal mengenai visi dan misi PDAM;
- g. bersedia bekerja penuh waktu;
1. lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh tim ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
- h. tidak terikat hubungan dengan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau Dewan Pengawas atau Direksi lainnya sampai derajat ketiga garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar; dan
BAB Ill - PANITIA PENJARINGAN DAN PENYARINGAN
Pasal 4
- (!) Penjaringan dan Penyaringan calon Direksi PDAM Sirin Meragun dilaksanakan oleh panitia yang terdiri dari tim ahli yang dibentuk dengan Keputusan Bupati Sekadau.
- a. perencanaan, yaitu kegiatan yang berhubungan dengan persiapan proses penjaringan dan penyaringan meliputi :
- (2) Panitia Penjaringan dan Penyaringan calon Direksi PDAM Sirin Meragun sebagaimana yang dimaksud pada ayat (!) mempunyai tugas:
- I) pembuatan rencana kegiatan dan anggaran biaya; dan
- 2) penyusunan waktu pelaksanaan penjaringan dan penyaringan.
- b. pelaksanaan, yaitu proses kegiatan yang meliputi :
- !) pembuatan jadwal pelaksanaan;
- 2) pengumuman;
- 4) penyaringan.
- 3) penjaringan; dan
- c. pelaporan hasil calon yang telah lulus tes penjaringan untuk diajukan dan diusulkan kepada Bupati Sekadau guna ditetapkan sebagai Direksi.
BABIV PENJARINGAN DAN PENYARINGAN
BAB Ill - PANITIA PENJARINGAN DAN PENYARINGAN
Pasal 5
- (1) Penjaringan calon Direksi PDAM Sirin Meragun melalui tahapan proses kegiatan yang mencakup :
- a. pengumuman Lowongan Direksi PDAM Sirin Meragun;
- b. penerimaan berkas lamaran;
- c. selektif administratif;
- e. pemberian nomor peserta tes seleksi penyaringan; dan
- d. pengumuman yang lolos seleksi administratif untuk mengikuti tes seleksi penyaringan;
- f. pemanggilan peserta untuk mengikuti tes seleksi penyaringan.
- (3) Pengumuman tentang lowongan Direksi PDAM Sirin Meragun dilakukan paling lambat 1 ( satu ) bulan sebelum tanggal pembukaan penerimaan lamaran kerja.
- (2) Panitia Penjaringan dan Penyaringan calon Direksi menerbitkan pengumuman secara terbuka kepada masyarakat luas melalui surat kabar daerah dan media lainnya ten tang lowongan Direksi PDAM Sirin Meragun.
- (4) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya mencantumkan :
- a. jumlah dan nama jabatan anggota direksi yang dibutuhkan;
- b. persyaratan yang harus dipenuhi bagi para pelamar yang akan
13. mengajukan berkas lamaran sebagai calon anggota direksi;
- c. alamat dan tempat lamaran ditujukan;
- d. waktu dan periode pemasukan berkas lamaran mulai dari hari, tanggal, jam pembukaan penerimaan berkas lamaran hingga batas waktu akhir ( penutupan ) penerimaan berkas lamaran;
- e. hari dan tanggal seleksi administrasi;
- f. hari dan tanggal pengumuman pelamar yang lolos seleksi administrasi dan berhak mengikuti tes seleksi penyaringan;
- g. bentuk atau jenis dan tahapan tes seleksi penyaringan;
- h. tempat penyelenggaraan tes seleksi penyaringan;
- i. jadwal pelaksanaan tes seleksi penyaringan;
- J. hari dan tanggal pengumuman hasil tes penyaringan; dan
- k. pengumuman hasil tes penyaringan.
BAB Ill - PANITIA PENJARINGAN DAN PENYARINGAN
Pasal 6
- ( 1) Panitia Penjaringan dan Penyaringan calon Anggota Direksi PDAM Sirin Meragun menyelenggarakan tes seleksi penyaringan terhadap peserta yang telah lolos seleksi administrasi dan berhak mengikuti seleksi penyaringan.
- (2) Seleksi penyaringan calon anggota direksi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
- a. psyco test; dan
- b. wawancara uji kepatuhan dan kelayakan ( fit and proper test ), yang didalamnya termasuk pemaparan dari peserta tes mengenai visi dan misi PDAM Sirin Meragun.
- (3) Tes seleksi penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat ( !) dilakukan oleh tim ahli atau konsultan independen yang ditunjuk oleh Bupati Sekadau.
- (4) Penetapan bobot masing-masing jenis tes penyaringan dan standar nilai kelulusan ditentukan oleh tim ahli bersama panitia penjaringan dan penyaringan.
- (5) Aspek-aspek yang menjadi dasar penilaian meliputi faktor integritas, kompetensi dan strategi dibidang perusahaan.
BAB V - LAIN-LAIN
Pasal 7
Keputusan Panitia atas hasil penjaringan dan penyaringan bersifat final.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penetapannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sekadau.

Penetapan: Ditetapkan di pada tanggal Sekadau 8 Juni 2016.

Penandatangan: BUPATI SEKADAU, TTD RUPINUS

Penetapan: Diundangkan di Sekadau pada tanggal 8 Juni 2016

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEKADAU YOHANES JHON BERITA DAERAH KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2016 NOMOR 10

Distribusi: Salinan Sah Sesuai Dengan Aslinya I.
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN BUPATI SEKADAU
NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG
## TATA CARA PENJARINGAN DAN PENYARINGAN CALON DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM SIRIN MERAGUN KABUPATEN SEKADAU
## UMUM
Berjalan baik dan menguntungkannya Perusahaan Daerah Air Minum ( PDAM ) di suatu daerah akan sangat mendukung upaya optimalisasi pencapaian pelayanan air bersih bagi masyarakat dan sekaligus mendukung pencapaian realisasi potensi Pendapatan Asli Daerah dari daerah tersebut. Kabupaten Sekadau saat ini masih memerlukan sumber PAD yang produktif dan sangat memungkinkan berasal dari pengelolaan PDAM Sirin Meragun yang profesional. Profesionalisme pengelolaan PDAM Sirin Meragun di Kabupaten Sekadau sangat tergantung pada proses rekrutmen dari calon direksinya. Semakin ketat dan terstruktumya proses seleksi calon direksi, maka semakin besar peluang mendapatkan calon direksi PDAM Sirin Meragun yang handal dan profesional.
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum, direksi PDAM Sirin Meragun yang diangkat oleh Kepala Daerah harus lulus uji kelayakan dan kepatutan. Oleh karena itu, sangat diperlukan suatu rangkaian penjaringan dan penyaringan calon direksi PDAM Sirin Meragun Kabupaten Sekadau dengan harapan mendapatkan pengelola PDAM yang handal dan mampu menjalankan perusahaan dengan baik.
Peraturan Bupati Sekadau disusun dengan maksud untuk memperoleh calon direksi PDAM Sirin Meragun yang profesional. Secara umum struktur materi dari Peraturan Bupati ini memuat tentang ketentuan umum, lowongan direksi, panitia penjaringan dan penyaringan, serta proses penjaringan dan penyaringan.
II.
PASAL DEMI PASAL
Pasal I Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 2
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 3
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 4
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 5
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 6
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 7
Yang dimaksud dengan "bersifat final" adalah bahwa keputusan panitia