PERATURAN BUPATI TRENGGALEK Nomor 45 Tahun 2016 tentang PELIMPAHAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (berlaku 30 Desember 2016)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek
Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, kewenangan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan di Kabupaten Trenggalek masuk dalam Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
Mengingat : 1. Undang-Undang
Nomor
12
Tahun
1950
tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun
1950
Nomor
19,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah
Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan
PARAF KOORDINASI
KEPALA BAGIAN ORGANISASI
Dra. HASNAWATI
KEPALA BAGIAN HUKUM
ANIK SUWARNI, S.H..M.Si.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5038);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
PARAF KOORDINASI
KEPALA BAGIAN ORGANISASI
Dra. HASNAWATI
KEPALA BAGIAN HUKUM
ANIK SUWARNI, S.H..M.Si.
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota
10. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 68);
11. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 35).
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.
PARAF KOORDINASI
KEPALA BAGIAN ORGANISASI
Dra. HASNAWATI
KEPALA BAGIAN HUKUM
ANIK SUWARNI, S.H..M.Si.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat Dinas Penanaman Modal dan PTSP, adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Trenggalek.
6. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.
7. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pelimpahan Wewenang adalah berupa mandat dari Bupati kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan tanggungjawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat.
9. Camat adalah Camat dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2
Pasal 2
- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah mengatur penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan
PARAF KOORDINASI
KEPALA BAGIAN ORGANISASI
Dra. HASNAWATI
KEPALA BAGIAN HUKUM
ANIK SUWARNI, S.H..M.Si.
yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Dinas Penanaman Modal dan PTSP.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah memberikan kepastian hukum terhadap tugas, hak, kewajiban dan pertanggungjawaban Perizinan dan Nonperizinan termasuk penandatanganannya.
BAB III - RUANG LINGKUP Pasal 3
Pasal 3
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:
- a. jenis Perizinan dan Nonperizinan yang dilimpahkan; dan
- b. tugas, hak, kewajiban dan tanggung jawab.
BAB IV - JENIS PERIZINAN DAN NONPERIZINAN YANG DILIMPAHKAN Pasal 4
Pasal 4
Jenis Perizinan dan Nonperizinan yang dilimpahkan meliputi:
1. izin apotek;
2. izin toko obat;
3. izin penyelenggaraan optikal;
4. surat terdaftar pengobat tradisional;
5. izin kerja bidan;
6. izin praktik bidan;
7. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
8. kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (kartu PJTBU):
9. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP);
10. izin usaha pertanian/izin mendirikan perusahaan penggilingan padi;
11. izin usaha perikanan;
12. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
13. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUPMB);
PARAF KOORDINASI
KEPALA BAGIAN ORGANISASI
Dra. HASNAWATI
KEPALA BAGIAN HUKUM
ANIK SUWARNI, S.H..M.Si.
14. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
15. Izin Usaha Toko Swalayan (IUTS);
16. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP);
17. Izin Usaha Penyelenggaraan Pasar Rakyat (IUPPR);
18. Izin Usaha Industri (IUI);
19. Tanda Daftar Industri (TDI);
20. izin penyelenggaraan kursus;
21. izin penyelenggaraan pusat kesehatan masyarakat;
22. izin prinsip penataan ruang;
23. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
24. izin pendaftaran lembaga pelatihan kerja;
25. izin penampungan calon tenaga kerja indonesia;
26. izin lokasi;
27. Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT);
28. izin gangguan;
29. izin pementasan hiburan/keramaian/tontonan/undian dan sejenisnya;
30. izin pemasangan reklame;
31. Tanda Daftar Gudang (TDG);
32. izin prinsip penanaman modal;
33. izin prinsip perluasan penanaman modal;
34. izin prinsip perubahan penanaman modal;
35. izin prinsip penggabungan perusahaan penanaman modal;
36. perpanjangan izin mempekerjakan tenaga asing (IMTA); dan
37. penetapan pemberian fasilitas/insentif dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah.
BAB IV - JENIS PERIZINAN DAN NONPERIZINAN YANG DILIMPAHKAN Pasal 4
Pasal 5
Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikecualikan bagi Perizinan dan Nonperizinan yang telah menjadi kewenangan Camat.
PARAF KOORDINASI
KEPALA BAGIAN ORGANISASI
Dra. HASNAWATI
KEPALA BAGIAN HUKUM
ANIK SUWARNI, S.H..M.Si.
BAB V - TUGAS, HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB Bagian Kesatu Tugas Pasal 6
Pasal 6
Dinas Penanaman modal dan PTSP bertugas:
- a. menyusun rencana kerja dan anggaran pelayanan perizinan;
- b. menerima permohonan;
- c. meneliti kelengkapan persyaratan; dan
- d. memproses perizinan dan Nonperizinan.
Bagian Kedua
Hak
BAB V - TUGAS, HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB Bagian Kesatu Tugas Pasal 6
Pasal 7
Dinas Penanaman Modal dan PTSP berhak:
- a. menerbitkan surat Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 atas nama Bupati;
- b. menolak permohonan Perizinan dan Nonperizinan yang tidak lengkap dan tidak sesuai dengan persyaratan; dan
- c. berkoordinasi dengan Perangkat Daerah Teknis berkaitan dengan perizinan dan Nonperizinan.
BAB V - TUGAS, HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB Bagian Kesatu Tugas Pasal 6
Pasal 8
Dinas Penanaman Modal dan PTSP berkewajiban:
- a. menyusun standar pelayanan dan standar operasional prosedur;
- b. menyusun, menetapkan dan mempublikasikan maklumat pelayanan;
- c. menyediakan sarana prasarana dan/atau fasilitas pelayanan publik yang mendukung terciptanya iklim layanan yang memadai;
PARAF KOORDINASI
KEPALA BAGIAN ORGANISASI
Dra. HASNAWATI
KEPALA BAGIAN HUKUM
ANIK SUWARNI, S.H..M.Si.
- d. memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan azas penyelenggaraan pelayanan publik;
- e. berpartisipasi aktif dan mematuhi peraturan perundangundangan yang terkait dengan penyelengaraan pelayanan publik;
- f. memberikan pertanggungjawaban terhadap pelayanan yang diselenggarakan;
- g. membantu masyarakat dalam memahami hak dan tanggung jawabnya;
- h. bertanggungjawab dalam pengelolalaan organisasi penyelenggaraan pelayanan publik;
- i. memberikan pertanggungjawaban sesuai dengan hukum yang berlaku apabila mengundurkan diri atau melepaskan tanggungjawab atas posisi atau jabatan; dan
- j. memenuhi panggilan atau mewakili organisasi untuk hadir atau melaksanakan perintah suatu tindakan hukum atas permintaan pejabat yang berwenang dari lembaga negara atau instansi pemerintahn yang berhak, berwenang dan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- k. menangani pengaduan masyarakat terkait pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang didelegasikan;
- l. memungut dan menyetor retribusi perizinan; dan
- m. menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan setiap bulan kepada Bupati dan tembusannya disampaikan kepada Perangkat Daerah terkait.
Bagian Keempat
BAB V - TUGAS, HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB Bagian Kesatu Tugas Pasal 6
Pasal 9
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP bertanggungjawab atas:
- a. kebenaran Perizinan dan Nonperizinan yang diterbitkan; dan
- b. ketepatan pemrosesan Perizinan dan Nonperizinan sesuai dengan standard operasional dan prosedur;
PARAF KOORDINASI
KEPALA BAGIAN ORGANISASI
Dra. HASNAWATI
KEPALA BAGIAN HUKUM
ANIK SUWARNI, S.H..M.Si.
BAB VI - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 10
Jenis-jenis pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang kewenangannya telah dilimpahkan kepada Dinas Penanaman Modal dan PTSP, kepada Perangkat Daerah teknis diwajibkan melakukan pembinaan, pengawasan, pengaturan dan pengendalian sesuai dengan tugas dan fungsinya.
KETENTUAN PERALIHAN
BAB VII - Pasal 11
Pasal 11
- (1) Perizinan dan Nonperizinan yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin tersebut.
- (2) Perizinan dan Nonperizinan yang masih diproses oleh Perangkat Daerah terkait tetap diproses sampai dengan diterbitkannya izin.
- (3) Pemrosesan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP paling lambat 3 (tiga) bulan setelah diundangkannya Peraturan Bupati ini.
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP Pasal 12
Pasal 12
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 61 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kantor Perizinan dan Penanaman Modal (Berita Derah Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 Nomor 61) sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Trenggalek
PARAF KOORDINASI
KEPALA BAGIAN ORGANISASI
Dra. HASNAWATI
KEPALA BAGIAN HUKUM
ANIK SUWARNI, S.H..M.Si.
Nomor 61 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Wewenanng Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kantor Perizinan dan Penanaman Modal (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 29), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP Pasal 12
Pasal 13
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Penetapan: Ditetapkan di Trenggalek pada tanggal 30 Desember 2016 BUPATI TRENGGALEK,d TTD EMIL ELESTIANTO

Penetapan: Diundangkan di Trenggalek pada tanggal 30 Desember 2016

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK, ALI MUSTOFA BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2016 NOMOR 45

Penandatangan: Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, ANIK SUWARNI Nip . 19650919 199602 2 001 PARAF KOORDINASI

Penandatangan: KEPALA BAGIAN ORGANISASI Dra. HASNAWATI

Penandatangan: KEPALA BAGIAN HUKUM ANIK SUWARNI, S.H..M.Si.