PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA Nomor 8 Tahun 2012 tentang KETENTUAN HARI DAN JAM KERJA PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA (berlaku 2 April 2012)
Pembukaan
Menimbang
:
Mengingat :
BUPATI KAYONG UTARA
PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 8 TAHUN 2012
TENTANG
KETENTUAN HARI DAN JAM KERJA PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KAYONG UTARA,
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin, produktivitas dan efektifi kerja serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, perlu pengaturan mengenai ketentuan hari dan jam kerja bagi pegawai negeri sipil pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Ketentuan Hari dan Jam Kerja Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara;
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Propinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Menetapkan
Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1972 tentang Jam Krida Olahraga;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja Di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
10. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 30 Tahun 1994 tentang Perubahan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 93/Menpan/1989 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Melekat;
11. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 08 Tahun 1996 tentang Pedoman Pelaksanaan Hari Kerja Di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 19);
13. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utaran Tahun 2009 Nomor 20);
14. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utaran Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 74);
15. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utaran Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 74);
16. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pakain Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utaran Tahun 2010 Nomor 125);
MEMUTUSKAN :
:
PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA TENTANG KETENTUAN HARI DAN JAM KERJA PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Kayong Utara dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan lembaga lain.
5. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur wewenang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara.
7. Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
8. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pengaturan ketentuan hari dan jam kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan fungsi pelayanan umum kepada masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara.
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 3
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini mengatur :
- a. Hari dan Jam Kerja efektif bagi seluruh PNS pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara;
- b. Absensi PNS;
- c. Pembinaan dan Pengawasan; dan
- d. Sanksi;
HARI DAN JAM KERJA
BAB IV - HARI DAN JAM KERJA
Pasal 4
- (1) Hari kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara ditetapkan 5 (lima) hari kerja yaitu mulai Senin sampai dengan Jum'at dengan jumlah jam kerja efektif selama 37,5 jam per minggu di luar istirahat dan olah raga.
- (2) Jumlah jam kerja efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipergunakan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi kedinasan dan tidak dapat diganggu untuk kegiatan-kegiatan lain di luar kedinasan.
BAB IV - HARI DAN JAM KERJA
Pasal 5
- (1) Jam kerja pada hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :
- (2) Selama jam kerja PNS diwajibkan memakai Pakaian Dinas lengkap dengan atribut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Setiap hari kerja seluruh PNS mengikuti apel pagi pada Jam 07.30 WIB dan apel sore pada Jam 16.00 WIB.
- (4) Seluruh PNS wajib mengikuti apel pagi setiap hari Senin dan apel sore pada hari Jumat.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara bertahap oleh masing-masing SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara.
- (6) Pelaksanaan apel sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur oleh Kepala SKPD masing-masing dan dilaksanakan di SKPD masing-masing.
- a. Senin sampai dengan Kamis :
Masuk Kerja
: Jam 07.30 WIB
Istirahat
: Jam 12.00 - 13.00 WIB
Pulang Kerja
: Jam 16.00 WIB
- b. Jum'at :
Olah raga
: Jam 06.00 WIB
Masuk Kerja
: Jam 07.00 WIB
Istirahat
: Jam 11.30 - 13.00 WIB
Pulang Kerja
: Jam 16.00 WIB
BAB IV - HARI DAN JAM KERJA
Pasal 6
Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, adalah:
- a. Unit kerja yang tugasnya bersifat pemberian pelayanan langsung kepada masyarakat, yaitu Puskesmas dan jejaringnya;
- b. Satuan Pendidikan mulai dari Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Lanjut Tingkat Pertama (SLTP), dan Sekolah Lanjut Tingkat Atas (SLTA).
BAB IV - HARI DAN JAM KERJA
Pasal 7
Bagi SKPD tertentu yang melaksanakan ketentuan 6 (enam) hari kerja, yaitu dari hari Senin sampai dengan Sabtu dilakukan pengaturan jam kerja tersendiri dengan tetap
BAB V - ABSENSI
Pasal 8
- (1) Setiap PNS yang hadir wajib mengisi absensi elektronik dan/atau absensi daftar hadir.
- (2) Absensi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan membubuhkan 5 (lima) jari sebelah kanan setiap jam masuk dan jam pulang.
- (3) Absensi daftar hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan membubuhkan tandatangan pada daftar hadir setiap jam masuk dan jam pulang.
- (4) Apabila pada Satuan Kerja Perangkat Daerah belum memiliki absensi elektronik sebagaimana dimaksud ayat (2), absensi pegawai menggunakan daftar hadir.
BAB V - ABSENSI
Pasal 9
PNS diangggap tidak masuk kerja, apabila :
- a. tidak mengisi absen pada jam masuk dan jam pulang; dan
- b. tanpa keterangan.
BAB V - ABSENSI
Pasal 10
- (1) Kepala SKPD melaporkan kepada Bupati atau Pejabat Pembina Kepegawaian terhadap absensi pegawai di lingkungan kerjanya masing-masing.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap bulan dan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.
BAB VI - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 11
- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap ketentuan hari dan jam kerja pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara.
- (2) Dalam rangka melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Tim Pembinaan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara dengan Keputusan Bupati.
- (3) Setiap Kepala SKPD baik secara langsung maupun berjenjang wajib melakukan Pembinaan dan Pengawasan mengenai pelaksanaan ketentuan hari dan jam kerja terhadap pegawai di lingkungan kerjanya masing-masing.
BAB VII - SANKSI
Pasal 12
Pelanggaran terhadap ketentuan hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikenai sanksi pelanggaran disiplin PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
KETENTUAN LAIN-LAIN
BAB VIII - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 13
Bagi Kepala SKPD atau Pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara yang akan melaksanakan tugas dinas dalam dan/atau luar daerah, wajib lapor kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) hari sebelum melaksanakan tugas.
BAB VIII - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 14
Ketentuan hari dan jam kerja ini berlaku juga bagi Calon PNS dan Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Honorer di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara.
KETENTUAN PENUTUP
BAB IX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Penetapan: Ditetapkan di Sukadana pada tanggal 2 April 2012

Penandatangan: BUPATI KAYONG UTARA, ## HILDI HAMID

Penetapan: Diundangkan di Sukadana pada tanggal 2 April 2012

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA, HENDRI SISWANTO