PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROVINSI SULAWESI SELATAN  WAJO Nomor 7 Tahun 2014 tentang SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN (berlaku 22 Juli 2014)
Pembukaan
Menimbang
: a.
bahwa dalam pelaksanaan otonomi daerah, pendidikan merupakan urusan wajib yang menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, yang penyelenggaraannya dilaksanakan menurut norma-norma kependidikan dan mengacu pada sistem pendidikan nasional;
- b. bahwa Pemerintah Daerah turut serta mengelola dan menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Non Formal sesuai dengan pembagian urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
Mengingat
- c. bahwa berdasarkan pada pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
2. : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara RepubIik Tahun 1945 Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah beberapa kali diubah, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
11. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 3414), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3461);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonsia Nomor 3974);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4015);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pengawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5467);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
9
23. Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4263);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonsia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
17
30. Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
31. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 29 Tahun 2005 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Akreditasi;
32. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
33. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 712);
34. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah;
35. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah;
36. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
37. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan;
38. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
39. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
40. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtida'iyah, Sekolah Menengah Pertama / Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
41. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
42. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
43. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
44. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2013 tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan, dalam Rangka Penataan dan Pemerataan Guru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 767);
45. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 67 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah;
46. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 68 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah;
47. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
48. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan;
49. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Buku Teks Pelajaran dan Buku Panduan Guru untuk Pendidikan Dasar dan Menengah;
50. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Gratis di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 246);
51. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Wajo (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2008 Nomor 4);
52. Peraturan Daerah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Daerah Pemerintah Kabupaten Wajo (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2011 Nomor 51) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2013 Nomor 4).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAJO
dan
BUPATI WAJO
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Wajo;
2. Bupati adalah Bupati Wajo;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Wajo sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Wajo;
5. Dinas Pendidikan adalah perangkat Daerah yang menangani dan bertanggungjawab terhadap urusan pemerintahan dibidang pendidikan;
6. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wajo;
7. Dewan Pendidikan Kabupaten Wajo yang selanjutnya disebut Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli dengan pendidikan;
8. Komite Sekolah/Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah/madrasah, serta masyarakat yang peduli pendidikan yang berfungsi memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana prasarana serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan;
9. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat;
10. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk sekolah dasar dan madrasah ibtidayah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan lanjutan pendidikan yang berbentuk sekolah menengah pertama dan madrasah tsanawiah atau bentuk lain yang sederajat;
11. Pendidikan Menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah kejuruan dan madrasah aliyah kejuruan atau bentuk lain yang sederajat;
12. Madrasah adalah lembaga pendidikan yang menjadikan mata pelajaran agama Islam sebagai mata pelajaran dasar yang diberikan sekurang-kurangnya 30% disamping mata pelajaran umum;
13. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi;
14. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang;
15. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan;
16. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan;
17. Baku mutu pendidikan adalah seperangkat tolok ukur kinerja sistem pendidikan yang mencakup masukan, proses, keluaran dan manfaat pendidikan;
18. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu;
19. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konseler, pamong belajar, widiyaswara, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan;
20. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan;
21. Pendidik dan tenaga kependidikan tidak tetap adalah mereka yang bekerja disatuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan tidak berstatus PNS;
22. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu;
23. Standar kompetensi peserta didik adalah kemampuan yang harus dicapai peserta didik melalui proses pendidikan tertentu, yaitu kompetensi yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan;
24. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan ## BAB II FUNGSI. TUJUAN DAN PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
Bagian Kesatu Fungsi
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Terwujudnya sistem pendidikan yang berkarakter dan profesional.
Bagian Kedua Tujuan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
Bagian Ketiga Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
Prinsip penyelenggaraan pendidikan adalah :
- a. pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa;
- b. pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistematik dengan sistem terbuka dan bermakna;
- c. pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat;
- d. pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas serta inovatif peserta didik dalam proses pembelajaran;
- d. pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan membiasakan memecahkan masalah dengan pendekatan yang logis dan empiris, dengan dilandasi nilai-nilai kemanusiaan bagi segenap warga masyarakat;
- e. pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan penjaminan serta peningkatan mutu layanan pendidikan.
BAB III - RUANG LINGKUP Pasal 5
Pasal 5
Ruang lingkup penyelenggaraan Pendidikan meliputi :
- a. wajib belajar;
- b. satuan pendidikan;
- c. peserta didik;
4. d, penyelenggaraan pendidikan formal;
- e. penyelenggaraan pendidikan nonformal;
- f. PAUD;
- g. pendidikan khusus dan layanan khusus;
- h. pendidikan berbasis keunggulan lokal;
- i. pendidik dan tenaga kependidikan;
- j. pendanaan pendidikan;
- k. sarana dan prasarana;
- l. peran serta masyarakat;
- m. evaluasi, sertifikasi, dan akreditasi;
- n. kerjasama pendidikan;
- o. pengawasan dan pengendalian;
- p. sanksi.
WAJIB BELAJAR
BAB IV - WAJIB BELAJAR
Pasal 6
- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban :
- a. menetapkan wajib belajar 9 (sembilan) tahun dan wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
- b. menjamin setiap anak mendapatkan kesempatan belajar;
- c. menjamin ketersediaan biaya pendidikan dasar bagi penyelenggaraan wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
- d. melaksanakan program rintisan wajib belajar 12 (dua belas) tahun.
- (2) Penetapan wajib belajar 12 (dua belas) tahun disesuaikan dengan kebijakan Pemerintah;
- (3) Pelayanan program wajib belajar mengikutsertakan semua lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah maupun lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat;
- (4) Setiap orang tua/wali yang memiliki anak usia wajib belajar 7 (tujuh) tahun sampai 15 (lima belas) tahun berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya;
- (5) Dalam rangka penuntasan wajib belajar, Pemerintah Daerah dan masyarakat menyelenggarakan program: a. SD/MI;
- b. SMP/MTs;
- c. SMA/SMK/MA;
- d. pendidikan kesetaraan;
- e. SD-SMP Satu Atap;
- f. wajib belajar pendidikan salafiyah;
- g. pondok Pesantren;
- h. SMP Terbuka.
SATUAN PENDIDIKAN
BAB V - SATUAN PENDIDIKAN
Pasal 7
Setiap satuan pendidikan berhak untuk :
- a. memperoleh dana operasional dan pemeliharaan pendidikan bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah;
- b. memperoleh bantuan dana operasional dan pemeliharaan pendidikan bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat;
- c. merencanakan dan menyusun kurikulum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undanga yang berlaku.
BAB V - SATUAN PENDIDIKAN
Pasal 8
Setiap satuan pendidikan berkewajiban untuk :
- a. menjamin pelaksanaan hak-hak peserta didik untuk memperoleh pendidikan tanpa membedakan status sosial orang tua/wali peserta didik;
- b. memfasilitasi dan bekerjasama dengan komite sekolah/madrasah untuk mengembangkan dan menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah / Madrasah;
- c. mempertaggungjawabkan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS),dan pelaksanaan MBS/M kepada komite sekolah/madrasah dan seluruh orang tua/wali peserta didik;
- d. melaksanakan SNP;
- e. melaksanakan Standar Pelayanan Minimal;
- f. melaksanakan kurikulum sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- g. meningkatkan kelayakan sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan yang bermutu dan mempertanggungjawabkan kinerjanya,dengan bukti capaian tingkat akresitasi sekolah.
Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban
BAB VI - PESERTA DIDIK
Pasal 9
Setiap peserta didik pada satuan pendidikan berhak :
- a. mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama serta memperoleh jaminan untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya;
- b. mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, kemampuan, kondisi fisik, dan psikologis peserta didik;
- c. mendapatkan penghargaan atas prestasi yang dicapai dalam bidang akademik dan/atau non akademik;
- d. mendapatkan bantuan fasilitas belajar, bantuan biaya pendidikan, kesehatan dan santunan kecelakaan, kematian serta peningkatan gizi yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati;
- e. mendapatkan pembebasan atau keringanan biaya pendidikan bagi mereka yang tergolong keluarga miskin;
- f. mendapatkan layanan khusus bagi mereka yang bersekolah di daerah terpencil dan bagi anak-anak berkebutuhan khusus yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati;
- g. menyelesaikan batas waktu program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dengan tidak menyimpang dari persyaratan yang ditetapkan.
BAB VI - PESERTA DIDIK
Pasal 10
Setiap peserta didik berkewajiban untuk :
- a. mematuhi semua peraturan yang berlaku di satuan pendidikan;
- b. menghormati dan menghargai pendidik, tenaga kependidikan, dan sesama peserta didik;
- c. menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin berlangsungnya proses dan keberhasilan pendidikan;
- d. memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, ketertiban, dan keamanan lingkungan pada satuan pendidikan.
Bagian Kedua Penerimaan dan Pendaftaran Ulang
BAB VI - PESERTA DIDIK
Pasal 11
- (1) Penerimaan peserta didik dilaksanakan oleh satuan pendidikan sesuai dengan daya tampung pada satuan pendidikan
BAB VI - PESERTA DIDIK
Pasal 12
- (1) Mutasi peserta didik dapat dilakukan dalam jenjang pendidikan yang sejenis dan/atau setara oleh pengelolah/penyelenggara satuan pendidikan dibawah koordinasi Dinas Pendidikan atau Kantor Kementerian Agama;
- (2) Peserta didik yang berasal dari luar Kabupaten Wajo dapat melakukan mutasi pada jenjang dan jenis satuan pendidikan yangt sama setelah yang bersangkutan memenuhi persyaratan yang ditentukan;
- (3) Persyaratan mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Tanggung Jawab Pemerintah Daerah, Masyarakat,
Bagian Kesatu Organisasi/Yayasan
BAB VII - PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN FORMAL
Pasal 13
- (1) Pemerintah Daerah, masyarakat, organisasi atau yayasan bertanggungjawab atas penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah, dengan memenuhi SNP;
- (2) Pemerintah Daerah berhak membimbing, mengarahkan, dan membantu penyelenggara pendidikan dasar dan menengah untuk mancapai SNP.
Bagian Kedua Pendirian dan Pengintegrasian Satuan Pendidikan
BAB VII - PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN FORMAL
Pasal 14
- (1) Pemerintah Daerah, masyarakat, organisasi/yayasan yang berbadan hukum dapat mendirikan satuan pendidikan formal dan/atau non formal;
- (2) Bupati menetapkan pendirian dan pengintegrasian satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah;
- (3) Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala Kantor Kemeterian Agama menetapkan pendirian dan penyelenggaraan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat/yayasan.
BAB VII - PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN FORMAL
Pasal 15
- (1) Pendirian satuan pendidikan formal harus didasarkan atas kajian kelayakan yang mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan perencanaan pengembangan pendidikan baik secara lokal, regional, nasional, maupun internasional;
- (2) Kajian kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan atau Kantor Kementerian Agama;
- (3) Pendirian satuan pendidikan SMK ditambah persyaratan sebagai berikut :
- a. adanya potensi lapangan kerja sesuai dengan kemampuan tamatan SMK yang akan didirikan dengan mempertimbangkan pemetaansatuan pendidikan sejenis sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- b. adanya dukungan masyarakat termasuk Dunia Usaha dan Dunia Industri;
- c. adanya potensi lapangan kerja yang sesuai dengan kompetensi tamatan satuan pendidikan yang akan didirikan,dan dibuktikan dengan hasil analisis kebutuhan empiris.
- (4) Selain memenuhi persyaratan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), khusus untuk program studi tertentu juga mengikuti ketentuan yang berlaku;
- (5) Ketentuan mengenai Tata Cara dan Syarat Mekanisme Pendirian Satuan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB VII - PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN FORMAL
Pasal 16
- (1) Satuan pendidikan formal yang diintegrasikan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. penyelenggara satuan pendidikan formal tidak mampu menyelenggarakan kegiatan pemebelajaran;
- b. jumlah peserta didik tidak memenuhi ketentuan;
- c. satuan pendidikan yang diintegrasikan harus sesuai dengan jenjang dan jenisnya.
- (2) Satuan pendidikan formal yang didintegrasikan, mengalihkan tanggung jawab edukatif dan administratif peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan kepada satuan pendidikan hasil integrasi;
- (3) Ketentuan mengenai Tata Cara dan Syarat Teknis Pengintegrasian Satuan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Ketiga Penutupan Satuan Pendidikan
BAB VII - PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN FORMAL
Pasal 17
- (1) Penutupan satuan pendidikan formal dapat berupa penghentian kegiatan belajar mengajar dan/atau penghapusan satuan pendidikan;
- (2) Penutupan satuan pendidikan formal dapat dilakukan apabila satuan pendidikan tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian dan tidak lagi menyelenggarakan kegiatan pembelajaran;
- (3) Ketentuan mengenai mekanisme penutupan satuan pendidikan formal sebagaimana diatur pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Keempat
Kurikulum Pendidikan Formal
BAB VII - PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN FORMAL
Pasal 18
- (1) Penyusunan kurikulum pendidikan formal satuan pendidikan berpedoman pada SNP dan dimungkinkan untuk menerapkan standar internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- (2) Diversifikasi kurikulum pada setiap satuan pendidikan formal disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik dan potensi satuan pendidikan sesuai kewenangannya;
- (3) Satuan pendidikan menyusun kurikulum pendidikan formal dengan
BAB VII - PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN FORMAL
Pasal 19
- (1) Bahasa Pengantar dalam pendidikan formal digunakan Bahasa Indonesia;
- (2) Bahasa daerah bugis dapat digunakan sebagai bahasa pengantar;
- (3) Bahasa Inggris dan atau bahasa asing lainnya dapat digunakan sebagai bahasa pengantar pada satuan pendidikan tertentu untuk mendukung kemampuan berbahasa asing peserta didik.
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NONFORMAL
Bagian Kesatu Manajemen dan Kelembagaan
BAB VIII - PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NONFORMAL
Pasal 20
- (1) Pendidikan nonformal dapat diselenggarakan oleh pemerintah daerah atau masyarakat, organisasi, atau yayasan yang berbadan hukum, serta pondok pesantren yang memenuhi persyaratan;
- (2) Penyelenggaraan pendidikan nonformal yang dilakukan pemerintah daerah dilaksanakan oleh dinas dan/atau instansi terkait Sanggar Kegiatan Belajar (SKB);
- (3) Penyelenggaraan pendidikan nonformal yang dilakukan masyarakat, organisasi, dan yayasan berbadan hukum dilaksanakan oleh lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM), pondok pesantren, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan sejenis;
- (4) Manajemen pendidikan non formal melibatkan unsur :
- a. pembina;
- b. penyelenggara;
- c. pendididk;
- d. tenaga kependidikan;
- e. penilik;
- f. warga belajar.
- (5) Lembaga penyetaraan yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah melakukan proses penilaian terhadap penyelenggaraan pendidikan nonformal dengan mengacu kepada SNP.
BAB VIII - PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NONFORMAL
Pasal 21
- (1) Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pendukung pendidikan formal dalam rangka pendidikan sepanjang hayat;
- (2) Penyelenggara kursus dan program yang berhubungan dengan pendidikan nonformal bertujuan untuk mengembangkan potensi warga belajar dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan, keterampilan fungsional, pengembangan sikap dan kepribadian professional;
- (3) Penyelenggaraan pendidikan nonformal harus dikoordinasikan dengan Dinas Pendidikan atau Kantor Kementerian Agama;
- (4) Penyelenggaraan pendidikan nonformal untuk tujuan khusus harus mendapatkan izin dari Dinas Pendidikan atau Kantor Kementerian Agama;
- (5) Ketentuan mengenai persyaratan, kelayakan dan tata cara memperoleh izin dan/atau rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kedua Jenis Pendidikan Nonformal
BAB VIII - PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NONFORMAL
Pasal 22
- (1) Pendidikan nonformal meliputi :
- a. pendidikan kecakapan hidup;
- b. PAUD;
- c. pendidikan kepemudaan;
- d. pendidikan pemberdayaan perempuan;
- e. pendidikan keaksaraan;
- f. pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja;
- g. pendidikan kesetaraan;
- h. pendidikan di pondok pesantren, yaitu Madrasah Diniyah tingkat Awaliyah, tingkat Wustha, tingkat Ulya.
- (2) Pemerintah memberikan peluang dan dukungan untuk mengembangkan jenis dan program pendidikan nonformal unggulan;
- (3) Ketentuan mengenai tata cara dan/atau pengelolaan pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Ketiga
Kurikulum Pendidikan Nonformal
BAB VIII - PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NONFORMAL
Pasal 23
- (1) Kurikulum pendidikan nonformal merupakan kegiatan bimbingan, pengajaran, dan/atau pelatihan yang dilaksanakan untuk mencapai standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Ketentuan mengenai penyusunan dan pengembangan isi kurikulum pendidikan nonformal sebagaimaana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
BAB IX - PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
Pasal 24
- (1) PAUD diberikan sebelum jenjang pendidikan dasar;
- (2) PAUD dapat diselenggarakan melalui jalur :
- a. pendidikan formal;
- b. pendidikan nonformal;dan/atau
- c. informal.
- (3) PAUD pada jalur pendidikan formal berbentuk:
- a. Taman Kanak-Kanak (TK)/Raudhatul Athfal (RA);atau b. bentuk lain yang sederajat.
- (4) PAUD pada jalur pendidikan nonformal berbentuk :
- a. Kelompok Bermain (KB);
- b. Taman Penitipan Anak (TPA);
- c. Pos PAUD; dan
- d. bentuk lain yang sederajat.
- (5) PAUD pada jalur pendidikan informal berbentuk :
- a. pendidikan keluarga;
- b. pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan.
- (6) Tujuan PAUD secara umum adalah untuk mengembangkan berbagai potensi anak sejak dini sebagai persiapan untuk hidup dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya;
- (7) Peserta didik PAUD adalah anak usia 0 (nol) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun;
- (8) Acuan menu pembelajaran pada PAUD dikembangkan oleh pengelola dengan mempertimbangkan prinsipprinsip PAUD, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- (9) Lembaga pengelola PAUD berkewajiban menyediakan pendidik dan tenaga kependidikan yang kompeten dalam mengelola PAUD;
5. (10)Persyaratan dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan PAUD disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (11) Pembiayaan PAUD merupakan tanggungjawab lembaga pengelola dan menggunakan sistem swadaya;
- (12) Dengan mempertimbangkan kebutuhan lembaga pengelola PAUD. Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan dana dan tenaga fungsional sesuai dengan kemampuan daerah.
PENDIDIKAN KHUSUS DAN LAYANAN KHUSUS
BAB X - PENDIDIKAN KHUSUS DAN LAYANAN KHUSUS
Pasal 25
- (1) Pendidikan khusus merupakan layanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus karena kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial yang berbentuk pendidikan inklusif;
- (2) Pendidikan khusus juga memberikan layanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa yang berbentuk akselerasi;
- (3) Pendidikan pelayanan khusus merupakan program pendidikan bagi peserta didik di daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial,dan tidak mampu dari segi ekonomi;
- (4) Pemerintah Daerah melaksanakan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2),dan ayat (3).
PENDIDIKAN BERBASIS KEUNGGULAN LOKAL
BAB XI - PENDIDIKAN BERBASIS KEUNGGULAN LOKAL
Pasal 26
- (1) Tujuan penyelenggaraan pendidikan berbasis keunggulan lokal adalah untuk mengakomodasi peserta didik dalam upaya mengembangkan potensi ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat daerah setempat.
- (2) Bentuk pendidikan berbasis keunggulan lokal dapat berupa satuan pendidikan kejuruan yang bercirikan keunggulan khas daerah setempat, keunggulan bidang studi/mata pelajaran, dan keunggulan muatan lokal.
Bagian Kedua Kurikulum dan Ujian Akhir
BAB XI - PENDIDIKAN BERBASIS KEUNGGULAN LOKAL
Pasal 27
- (1) Kurikulum berbasis keunggulan lokal dikembangkan oleh satuan pendidikan dengan mengacu pada SNP yang diperkaya dengan kurikulum standar internasional dan dikembangkan sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah.
- (2) Ujian akhir pada satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal mengacu pada ujian nasional dan uji kompetensi sesuai dengan potensi kekhasan daerah.
Bagian Ketiga Pembiayaan
BAB XI - PENDIDIKAN BERBASIS KEUNGGULAN LOKAL
Pasal 28
- (1) Pembiayaan untuk pendirian tahap awal dan pengembangan satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah dan dapat dibantu oleh Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah serta partisipasi masyarakat.
- (2) Pembiayaan untuk pendirian tahap awal dan pengembangan satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal yang diselenggarakan oleh masyarakat disediakan oleh penyelenggara satuan pendidikan bersangkutan.
- (3) Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan /atau Pemerintah Daerah memfasilitasi satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal untuk memperoleh sumber dana yang diperlukan untuk pengembangan program pendidikan.
- (4) Bagi peserta didik yang tidak mampu secara ekonomi dan memenuhi kualifikasi untuk mengikuti program di satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal maka satuan pendidikan wajib memberikan keringanan atau membebaskan dari segala pembiayaan pendidikan.
Bagian Keempat Peran Pemerintah Daerah
BAB XI - PENDIDIKAN BERBASIS KEUNGGULAN LOKAL
Pasal 29
- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sekurangkurangnya 5 (lima) satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal pada semua jenjang dan jenis pendidikan secara bertahap sesuai dengan peraturan perundang-undangan .
- (2) Satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal dapat diselenggarakan sebagai satuan pendidikan terpadu.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan pembinaan dan bantuan sesuai kemampuan daerah.
BAB XI - PENDIDIKAN BERBASIS KEUNGGULAN LOKAL
Pasal 30
Pemerintah Daerah dan Dewan Pendidikan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan berbasis keunggulan lokal sesuai dengan kewenangan masing-masing.
PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
BAB XII - PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Pasal 31
- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan formal yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dan masyarakat harus memiliki kualifikasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah dengan pertimbangan tertentu dapat memberikan bantuan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dengan mengangkat dan/atau menempatkan pendidik dan tenaga kependidikan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Bagian Kedua Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tidak Tetap
BAB XII - PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Pasal 32
- (1) Pengangkatan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan yang tidak berstatus PNS pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan yang berstatus tidak tetap di satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dilakukan oleh satuan pendidikan tersebut,
BAB XII - PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Pasal 33
- (1) Pendidik yang memenuhi persyaratan tertentu dapat diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah.
- (2) Pengangkatan kepala sekolah/madrasah harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian dan Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Penentuan prestasi kepala sekolah didasarkan atas penilaian kinerja yang obyektif, sahih, dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (5) Ketentuan mengenai Tata cara penilaian kinerja kepala sekolah sebagaimana diatur pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (6) Pendidik yang berstatus PNS yang diangkat menjadi kepala sekolah/madrasah oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat harus mendapatkan izin dari Bupati.
- (7) Tata cara pengangkatan dan penempatan kepala sekolah/madrasah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dilakukan oleh yayasan/penyelenggara pendidikan yang bersangkutan.
Bagian Keempat Pengawas Sekolah/Madrasah
BAB XII - PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Pasal 34
- (1) Pendidik yang memenuhi persyaratan tertentu dapat diberi jabatan pengawas sekolah/madrasah.
- (2) Pengangkatan pengawas sekolah/madrasah harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan .
- (3) Ketentuan mengenai Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian dan Perpanjangan Masa Jabatan pengawas sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peratuan Bupati.
- (4) Penentuan prestasi pengawas sekolah didasarkan atas penilaian kinerja yang obyektif, sahih dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (5) Ketentuan mengenai Tata cara penilaian kinerja pengawas sekolah sebagaimana diatur pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kelima
Pemindahan dan Penempatan
BAB XII - PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Pasal 35
- (1) Pemindahan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan didasarkan pada asas kebutuhan/formasi, pemerataan kuantitas maupun kualitas, dan pertimbangan geografis.
- (2) Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan yang berstatus PNS dari satuan pendidikan ke satuan pandidikan yang lain atas dasar permohonan yang bersangkutan dan/atau untuk kepentingan kedinasan.
- (3) Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari jenjang pendidikan yang satu ke jenjang pendidikan yang lain, dapat dilaksanakan sepanjang yang bersangkutan memiliki potensi dan kemampuan yang dibutuhkan serta memenuhi ketentuan yang berlaku.
- (4) Untuk memenuhi kekurangan pendidik dan tenaga kependidikan,Bupati dapat memindahkan dan menempatkan pendidik dan tenaga kependidikan atau PNS lainnya yang memiliki kualifikasi yang dipersyaratkan dan sertifikasi profesi.
- (5) Ketentuan mengenai Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan sebagaiamana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Keenam Pengembangan Karier
BAB XII - PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Pasal 36
- (1) Pengembangan karier pendidik dan tenaga kependidikan
BAB XII - PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Pasal 37
- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan wajib mengembangkan kemampuannya sesuai dengan kompetensi profesi, ilmu pengetahuan, dan seni.
- (2) Pengelola satuan pendidikan berkewajiban memberikan kesempatan kepada pendidik dan tenaga kependidkan untuk mengembangkan kemampuan professional masing-masing, tanpa diskriminasi dan mempertimbangkan kesetaraan gender.
- (3) Pemerintah Daerah bertanggungjawab meningkatkan kemampuan pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan kebutuhan profesional.
- (4) Dalam memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati memberdayakan peran Dinas Pendidikan, Kantor Kementerian Agama, Lembaga Penjamin Mutu, organisasi profesi, serta lembaga pendidikan dan pelatihan lainnya.
- (5) Pengembangan kemampuan professional pendidik dan tenaga kependidikan akan diatur dengan peraturan Bupati.
Bagian Ketujuh Tunjangan dan Bantuan
BAB XII - PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Pasal 38
- (1) Pemerintah Daerah memberikan bantuan/tunjangan kesejahteraan pegawai kepada pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi persyaratan, baik yang berstatus PNS maupun yang tidak berstatus PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Masyarakat, organisasi atau yayasan yang berbadan hukum penyelenggara pendidikan berkewajiban memberkan gaji dan tunjangan kepada pendidik dan tenaga kependidikan yang berstatus pegawai tetap yayasan atau honorer secara berkala.
- (3) Pendidik dan tenaga kependidikan berhak memperoleh perlindungan hukum, pelayanan pendidikan dan pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan tunjangan khusus bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang bertugas di satuan pendidikan terpencil sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
Bagian Kedelapan Kebutuhan Satuan Pendidikan
BAB XII - PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Pasal 39
- (1) Kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan pada setiap satuan pendidikan harus mengacu pada standar yang ditetapkan oleh pemerintah.
- (2) Ketidakmampuan satuan pendidikan dalam memenuhi kebutuhan akan pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikoordinasikan dengan Dinas Pendidikan atau Kantor Kemeterian Agama.
Bagian Kesembilan Organisasi Profesi
BAB XII - PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Pasal 40
- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan dapat membentuk dan ikut bergabung kedalam organisasi profesi pendidikan sebagai wahana pembinaan profesional, pengabdian, dan perjuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Organisasi profesi pendidikan merupakan mitra Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan pendidikan.
- (3) Ketentuan mengenai tujuan, peran, fungsi, tata kerja organisasi profesi diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga masing-masing organisasi profesi.
PENDANAAN PENDIDIKAN
BAB XIII - PENDANAAN PENDIDIKAN
Pasal 41
- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban mengalokasikan sekurang-kurangnya 20 % (dua puluh persen) dari belanja daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat bertanggungjawab terhadap dana penyelenggaraan pendidikannya.
- (4) Pemerintah Daerah berkewajiban mengalokasikan bantuan bagi pembinaan dan pengembangan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat ## BAB XIV SARANA DAN PRASARANA
Bagian Kesatu Buku Ajar
BAB XIII - PENDANAAN PENDIDIKAN
Pasal 42
- (1) Setiap peserta didik program wajib belajar pendidikan dasar berhak menerima buku ajar sebagai buku wajib dalam proses belajar mengajar yang berasal dari dana Biaya Operasional Sekolah tanpa dipungut biaya.
- (2) Selain buku ajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekolah/Madrasah dapat menggunakan buku ajar lain sebagai buku pendamping, termasuk Buku Elektronik Sekolah (BES).
- (3) Pendidik dan tenaga kependidikan dilarang melakukan penjualan buku ajar kepada peserta didik.
Bagian Kedua Ruang dan Bangunan
BAB XIII - PENDANAAN PENDIDIKAN
Pasal 43
- (1) Setiap satuan pendidikan sekurang-kurangnya memiliki :
- a. ruang pendidikan;
- b. ruang administrasi; dan
- c. ruang penunjang.
- (2) Spesifikasi dan ukurannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah menyediakan dana pemeliharaan dan perawatan ruang dan bangunan satuan pendidikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
PERAN SERTA MASYARAKAT
Bagian Kesatu
Dewan Pendidikan
BAB XV - PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 44
- (1) Dewan Pendidikan wajib memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART);
- (2) Susunan pengurus Dewan Pendidikan terdiri atas :
- a. ketua merangkap anggota;
- b. wakil ketua merangkap anggota;
- c. sekretaris merangkap anggota;
- d. bendahara merangkap anggota.
- e. anggota.
jumlah keseluruhan pengurus tidak lebih dari 17 orang serta berjumlah ganjil dengan
BAB XV - PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 45
- (1) Komite Sekolah/Madrasah wajib memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART);
- (2) Susunan pengurus Komite Sekolah/Madrasah terdiri dari :
- a. ketua merangkap anggota,
- b. wakil ketua merangkap anggota,
- c. sekretaris merangkap anggota,
- d. bendahara merangkap anggota,
- e. anggota
4. jumlah keseluruhan pengurus tidak lebih dari 15 orang serta berjumlah ganjil dengan
BAB XV - PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 46
- (1) Dunia Usaha dan Dunia Industri dapat berperanserta dalam pengembangan pendidikan;
- (2) Peran serta Dunia Usaha dan Dunia Industri di tingkat satuan pendidikan harus dengan persetujuan Dinas Pendidikan.
Bagian Keempat Wali Murid
BAB XV - PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 47
- (1) Wali murid berperan serta dalam penyelenggaran pendidikan melalui Dewan Pendidikan dan/atau Komite Sekolah/Madrasah berhak memberikan masukan terhadap penentuan arah dan kebijakan penyelenggaraan pendidikan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan;
- (2) Wali murid berkewajiban turut serta memberikan kontribusi bagi pembangunan sektor pendidikan;
- (3) Ketentuan mengenai Pemberian kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kesatu Evaluasi
BAB XVI - EVALUASI, SERTIFIKASI DAN AKREDITASI
Pasal 48
- (1) Evaluasi dilakukan dalam rangka :
- a. pengendalian mutu pendidikan serta memperoleh masukan guna pengembangan pendidikan selanjutnya; dan
- b. sebagai bentuk akuntabilitas publik.
- (2) Pelaksana evaluasi adalah Pemerintah Daerah, Dinas Pendidikan, Dewan Pendidikan dan satuan pendidikan;
- (3) Evaluasi yang dilakukan Pemerintah Daerah, Dinas Pendidikan, Dewan Pendidikan meliputi :
- a. tingkat relevansi pendidikan terhadap visi, misi, dan tujuan pendidikan Kabupaten Wajo;
- b. tingkat relevansi pendidikan terhadap kebutuhan masyarakat akan sumber daya manusia yang bermutu dan berdaya saing;
- c. tingkat mutu dan daya saing pendidikan Kabupaten Wajo;
- d. tingkat partisipasi masyarakat dalam pendidikan;
- e. tingkat pemerataan akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan; dan
- f. tingkat efisiensi, produktivitas dan akuntabilitas pendidikan Kabupaten Wajo.
- (4) Evaluasi yang dilakukan satuan pendidikan meliputi :
- a. tingkat kehadiran peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan;
- b. pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan kegiatan ekstrakurikuler;
- c. Hasil belajar peserta didik; dan
- d. realisasi anggaran.
- (5) Evaluasi terhadap kinerja/penilaian hasil belajar siswa dilakukan oleh pendidik, satuan pendidikan, pemerintah daerah dan pemerintah;
- (6) Penilaian hasil belajar siswa oleh pendidik dilakukan untuk memantau proses, kemajuan dan perbaikan hasil dalam bentuk ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan ulangan kenaikan kelas. Penilaian ini digunakan untuk:
- a. menilai pencapaian kompetensi peserta didik;
- b. bahan penyusunan laporan kemajuan hasil belajar; dan
- c. memperbaiki proses pembelajaran.
- (7) Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan bertujuan menilai pencapaian standar kompetensi lulusan untuk semua mata pelajaran, yang merupakan penilaian akhir untuk menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan;
- (8) Penilaian hasil belajar oleh pemerintah untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran ilmu pengetahuan teknologi dan dilakukan dalam bentuk ujian nasional;
- (9) Evaluasi kinerja pendidik menjadi tanggung jawab atasan langsung yang meliputi:
- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. penilaian hasil belajar; dan
- d. perbaikan dan pengayaan.
- (10) Evaluasi kinerja pendidik dilakukan secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistemik;
- (11) Tes kompetensi dan sertifikasi pendidik merupakan salah satu bentuk evaluasi kinerja dalam rangka peningkatan dan pengembangan pendidik;
- (12) Evaluasi kinerja yang dilakukan masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan yang diterima dari satuan pendidikan
BAB XVI - EVALUASI, SERTIFIKASI DAN AKREDITASI
Pasal 49
- (1) Lembaga pendidikan yang terakreditasi berhak memberi ijazah kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu satuan pendidikan setelah lulus dalam ujian;
- (2) Penyelenggara pendidikan dan pelatihan berhak memberikan sartifikat kompetensi kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi;
- (3) Pendidik yang bekerja pada satuan pendidikan harus memiliki standar kualifikasi akademik dan kompetensi yang berlaku secara nasional;
- (4) Mekanisme dan ketentuan sertifikasi pendidik mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Ketiga Akreditasi
BAB XVI - EVALUASI, SERTIFIKASI DAN AKREDITASI
Pasal 50
- (1) Lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat harus mempunyai status kelayakan satuan pendidikan dalam bentuk tingkatan akreditasi;
- (2) Pemerintah daerah berkewajiban menfasilitasi satuan pendidikan dalam memperoleh status akreditasi;
- (3) Mekanisme dan ketentuan akreditasi mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan .
BAB XVII - KERJASAMA PENDIDIKAN
Pasal 51
- (1) Pemerintah Daerah memiliki wewenang untuk mengatur dan menjalin kerjasama saling menguntungkan dengan berbagai pihak termasuk perguruan tinggi dan satuan penyelenggaraan pendidikan luar sekolah, yang beroperasi di Kabupaten Wajo sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pemerintah Daerah memiliki wewenang untuk menjalin kerjasama bidang pendidikan dengan pihak-pihak lain di luar Kabupaten Wajo;
- (3) Satuan pendidikan yang diselengggarakan oleh lembaga asing dapat menggunakan ketentuan yang berlaku di negara yang bersangkutan sejauh tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dan atas persetujuan Pemerintah Daerah.
PENGAWASAN DAN SANKSI
BAB XVIII - PENGAWASAN DAN SANKSI
Pasal 52
- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan formal dan/atau nonformal yang diselengggarakan oleh pemerintah daerah dan/atau masyarakat;
- (2) Penyelenggaraan pengawasan selanjutnya diatur dalam Peraturan Kepala Dinas Pendidikan;
- (3) Apabila dalam suatu satuan pendidikan terjadi perselisihan atas suatu masalah pendidikan, Dinas Pendidikan berhak mengambil alih masalah tersebut untuk diselesaikan sesuai peraturan .
BAB XVIII - PENGAWASAN DAN SANKSI
Pasal 53
- (1) Setiap pelanggaran atas peraturan daerah ini dapat dikenakan sanksi;
- (2) Sanksi diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai aturan;
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian sanksi sebagaimana diatur pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
KETENTUAN PENUTUP
BAB XX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 54
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wajo.

Penetapan: Ditetapkan di Sengkang pada tanggal 22 Juli 2014

Penandatangan: BUPATI WAJO, TTD ## ANDI BURHANUDDIN UNRU

Penetapan: Diundangkan di Sengkang pada tanggal 24 Juli 2014 Plt. SEKRETARIS DAERAH, TTD ## A. MADUKELLENG ODDANG

Distribusi: Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Daerah Kab. Wajo Kabag Hukum dan Per-UU Abd. Hamid, SH.MH LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2014 NOMOR 7 NOREG : NOMOR 7 TAHUN 2014
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO NOMOR 7 TAHUN 2014
## TENTANG
## SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
## I. UMUM
Visi sistem pendidikan kabupaten Wajo sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa mengisyaratkan bahwa penyelenggaraan pendidikan pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan oleh pemerintah,pemerintah daerah dan masyarakat harus harus berlangsung sinergis.Visi sistem pendidikan kabupaten wajo dimaksudkan untuk memberdayakan semua warga Kabupaten Wajo agar berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.
Dalam era globalisasi dan informasi saat ini,keterbukaan telah menjadi karakteristik kehidupan yang demokratis,dan hal ini membawa dampak pada cepat usangnya kebijakan maupun praksis pendidikan.Parameter kualitas pendidikan,baik dilihat dari segi pasokan,proses dan hasil pendidikan selaluh berubah.Tanggungjawab pendidikan merupakan tanggungjawab bersama pemerintah,masyarakat dan orang tua.Oleh sebab itu pendidikan harus secara terusmenerus dapat dipertanggungjawabkan kepada
pemangku kepentingan agar mampu mempersiapkan generasi penerus bangsa sejak dini sehingga memiliki unggulan kompetitif dalam tatanam kehidupan nasional dan global.
Dunia pendidikan khususnya dan tantangan masa depan umumnya telah berubah dan berkembang sedemikian cepatnya.Untuk mengantisipasi serta merespon perubahan dan perkembangan tersebut,perlu ditetapkan peraturan daerah tetntang sistem penyelenggaraan pendidikan yang responsif untuk memaksimalkan terselenggaranya sistem pendidikan nasional.
## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 2
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 3
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 4
Butir (a) Cukup Jelas ## Butir (b) Dengan sistem terbuka adalah pendidikan yang diselenggarakan dengan fleksibilitas pilihan dan waktu penyelesaian program lintas satuan dan jalur pendidikan (multi entry-multi exit system).Peserta didik dapat belajar sambil bekerja,atau mengambil program-program pendidikan pada jenis dan jalur pendidikan yang berbeda secara terpadu dan berkelanjutan melalui pembelajaran tatap muka atau jarak jauh.Pendidikan multi makna adalah proses pendidikan yang diselenggarakan dengan berorientasi pada pembudayaan,pemberdayaan, pembentukan watak dan kepribadian,serta berbagai kecakapan hidup. ## Butir (c) Cukup jelas Butir (d) Cukup jelas Butir (e) Cukup jelas ## Butir (f) Memberdayakan semua komponen masyarakat berarti pendidikan diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat dalam suasana kemitraan dan kerjasama yang saling melengkapi dan memperkuat.
PENJELASAN
Pasal 6
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 7
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 8
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 9
Butir (a) Pendidik dan/atau guru agama yang seagama dengan peserta didik difasilitasi dan /atau disediakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kebutuhan satuan pendidikan. ## Butir (b) Pendidik dan/atau guru yang mampu mengembangkan bakat,minat dan kemampuan peserta didik difasilitasi dan/atau disediakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan.
PENJELASAN
Pasal 10
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 11
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 12
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 13
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 14
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 15
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 16
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 17
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 18
Ayat 1 Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 19
Ayat 1 Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 20
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 21
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 22
Ayat 1
PENJELASAN
Pasal 23
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 24
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 25
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 26
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 27
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 28
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 29
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 30
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 31
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 32
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 33
Ayat 1 Cukup jelas ## Ayat 2 ## Persyaratan umum: - a. Memiliki kualfikasi akademik sarjana (S1) Kependidikan atau non kependidikan pada perguruan tinggi yang terakreditasi; - b. Pada waktu diangkat sebagai kepala sekolah berusia setingi-tingginya 56 tahun; - c. Memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 tahun menurut jenjang sekolah masingmasing,kesuali TK/RA sekurang-kurangnya 3 tahun; - d. Memiliki pangkat serendah-rendahnya III/c bagi PNS dan bagi non PNS disetarakan dengan kepangkatan yang dikeluarkan oleh yayasan atau lembaga yang berwenang. ## Persyarata Khusus: - a. Kepala TK/RA 1. Berstatus sebagai guru TK/RA 2. Memiliki sertifikat pendidik sebagai guru TK/RA 3. Memiliki sertifikat kepala TK/RA yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan pemerintah - b. Kepala SD/MI 1. Berstatus sebagai guru SD/MI 2. Memiliki sertifikat pendidik sebagai guru SD/MI 3. Memiliki sertifikat kepala SD/MI yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan pemerintah - c. Kepala SMP/MTs 1. Berstatus sebagai guru SMP/MTs 2. Memiliki sertifikat pendidik sebagai guru SMP/MTs 3. Memiliki sertifikat kepala SMP/MTs yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan pemerintah - d. Kepala SMA/MA 1. Berstatus sebagai guru SMA/MA 2. Memiliki sertifikat pendidik sebagai guru SMA/MA 3. Memiliki sertifikat kepala SMA/MA yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan pemerintah - e. Kepala SMK/MAK - f. Berstatus sebagai guru SMK/MAK - g. Memiliki sertifikat pendidik sebagai guru SMK/MAK - h. Memiliki sertifikat kepala SMK/MAK yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan pemerintah - i. Kepala SDLB/SMPLB/SMALB 1. Berstatus sebagai guru SDLB/SMPLB/SMALB 2. Memiliki sertifikat pendidik sebagai guru SDLB/SMPLB/SMALB 3. Memiliki sertifikat kepala SDLB/SMPLB/SMALByang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan pemerintah Ayat 3
PENJELASAN
Pasal 34
Ayat 1
PENJELASAN
Pasal 35
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 36
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 37
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 38
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 39
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 40
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 41
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 42
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 43
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 44
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 45
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 46
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 47
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 48
Cukup jelas Pasal 49 Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 50
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 51
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 52
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 53
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 54
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 55
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 56
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 57
Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAJO NOMOR 37