PERATURAN DAERAH PROVINSI MA Nomor 2 Tahun 2017 tentang RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI KALIMANTAN SELATAN (berlaku 20 Maret 2017)
Pasal 10
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
Pasal 12
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf e dan
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Banjarbaru pada tanggal 21 Maret 2017

Penandatangan: ## SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,

Verifikasi: Ttd. ## H. ABDUL HARIS LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 2 NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN: (2/35/2017) ## Pasal 30 Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, rencana pembangunan daerah yang telah ditetapkan sebelum diberlakukannya peraturan daerah ini, harus disesuaikan secara bertahap paling lama 4 (empat) tahun sejak peraturan daerah ini diundangkan. ## BAB XIII KETENTUAN PENUTUP ## Pasal 31

Penetapan: Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Penetapan: Ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal 20 Maret 2017

Penandatangan: GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Verifikasi: Ttd. H. SAHBIRIN NOOR
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran huruf K angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- c. bahwa dalam rangka mewujudkan perlindungan lingkungan hidup daerah berkewajiban menyusun rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Menimbang:

Mengingat:

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN dan GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI KALIMANTAN SELATAN.

## BAB I KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara RepublikIndonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

5. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
6. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
7. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
8. Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup.
9. Daya Dukung Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Daya Dukung adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antarkeduanya.
10. Daya Tampung Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Daya Tampung adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
11. Inventarisasi Lingkungan Hidup adalah kegiatan klasifikasi, pengumpulan dan analisis data dan informasi lingkungan hidup yang disajikan dalam bentuk geospasial dan nongeospasial.
12. Isu Strategis adalah permasalahan lingkungan hidup yang kejadiannya berulang dan berdampak besar serta luas terhadap keberlangsungan fungsi lingkungan hidup.
13. Pemanfaatan Sumber Daya Alam adalah penggunaan sumber daya alam bagi peningkatan kualitas kehidupan dan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan karakteristik dan fungsi-fungsinya sebagai sumber dan pendukung kehidupan, yang meliputi fungsi ekologi, ekonomi, dan sosial budaya, serta kebutuhan generasi yang akan datang.
14. Pencadangan Sumber Daya Alam adalah upaya menjaga dan mempertahankan ketersediaan, potensi dan mutu sumber daya alam dengan mempertimbangkan keadilan intra dan antargenerasi.
15. Sumber Daya Alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.
16. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
17. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat IKLH adalah ukuran kuantitatif yang digunakan untuk menggambarkan tingkat kualitas suatu ruang lingkungan hidup.

18. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
20. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

## BAB II

## PRINSIP

## Pasal 2

- (1) Penyusunan RPPLH dilakukan dengan berdasakan prinsip:
- a. harmonisasi antar dokumen rencana pembangunan dan tata ruang;
- b. karakteristik ekoregion dan/atau DAS
- c. keberlanjutan;
- d. keserasian dan keseimbangan;
- e. kerja sama antardaerah;
- f. kepastian hukum; dan
- g. keterlibatan pemangku kepentingan.
- (2) Penyusunan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
- a. keragaman karakter dan fungsi ekologis;
- b. sebaran penduduk;
- c. sebaran potensi sumber daya alam;
- d. kearifan lokal;
- e. aspirasi masyarakat; dan
- f. perubahan iklim.

## BAB III

## TUJUAN DAN SASARAN

## Pasal 3

## RPPLH bertujuan untuk mewujudkan:

- a. kepastian hukum dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- b. kelangsungan kehidupan mahluk hidup dan kelestarian lingkungan hidup;
- c. pengendalian pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
- d. dukungan antisipasi isu global;
- e. pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup; dan
- f. meningkatkan kesadaran pemerintah, dunia usaha, dan/atau masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

## Pasal 4

## Sasaran RPPLH adalah:

- a. terjaganya kualitas lingkungan hidup yang memberikan daya dukung bagi pembangunan berkelanjutan melalui pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, pengelolaan DAS, keanekaragaman hayati serta pengendalian perubahan iklim;
- b. terjaganya keseimbangan dan fungsi ekosistem dan keberadaan Sumber Daya Alam untuk kelangsungan kehidupan melalui unit ekosistem DAS/Sub DAS dan sumber mata air; dan
- c. terjaganya Daya Dukung dan Daya Tampung pada setiap ruang ekosistem.

## BAB IV KEWENANGAN

## Pasal 5

Dengan peraturan daerah ini ditetapkan RPPLH.

## BAB V

## JANGKA WAKTU DAN KEDUDUKAN RPPLH

## Pasal 6

- (1) Jangka waktu berlaku RPPLH yaitu 30 (tiga puluh) tahun.
- (2) RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk mengetahui pencapaian hasil, kemajuan, dan kendala guna perbaikan RPPLH
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika perkembangan masyakarat, ilmu pengetahuan dan teknologi serta kepastian hukum.

## Pasal 7

RPPLH menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam RPJPD dan RPJMD, yang materi muatannya berkenaan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 8

RPPLH menjadi dasar penyusunan RPPLH kabupaten/kota di Daerah.

## BAB VI DASAR PENYUSUNAN DAN RUANG LINGKUP RPPLH

## Bagian Kesatu Dasar Penyusunan

## Pasal 9

RPPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disusun menggunakan pendekatan jasa ekosistem, yang terdiri atas:

- a. jasa ekosistem penyediaan pangan;
- b. jasa ekosistem penyediaan air bersih;
- c. jasa ekosistem penyediaan serat;
- d. jasa ekosistem penyediaan energi;
- e. jasa ekosistem penyediaan sumber daya genetik;
- f. jasa ekosistem pengaturan iklim;
- g. jasa ekosistem pengaturan aliran air dan banjir;
- h. jasa ekosistem tempat tinggal dan ruang hidup;
- i. jasa ekosistem rekreasi dan ekotourisme;
- j. jasa ekosistem estetika alam;
- k. jasa ekosistem pendukung pembentukan lapisan tanah dan pemeliharaan kesuburan;
- l. jasa ekosistem pendukung siklus hara;
- m. jasa ekosistem pendukung produksi primer; dan
- n. jasa ekosistem pendukung biodiversitas.

## Pasal 10

Penyusunan RPPLH didasarkan pada: a. hasil inventarisasi lingkungan hidup; dan b. ekoregion provinsi.

## Bagian Kedua

Materi Muatan

## Pasal 11

RPPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi seluruh ekoregion darat di Daerah.

## Pasal 12

- (1) RPPLH memuat arahan mengenai:
- a. rencana pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam;
- b. rencana pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup;
- c. rencana pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan
- d. rencana adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.
- (2) Arahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kebijakan/rencana umum, strategi implementasi, dan indikasi program.

- (3) Kebijakan, strategi implementasi, dan indikasi program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dalam sebuah dokumen dan menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dengan sistematika sebagai berikut:
- (4) RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- a. BAB I

PENDAHULUAN;

- b. BAB II KONDISI DAN INDIKASI DAYA DUKUNG DAN TAMPUNG WILAYAH;

DAYA

- c. BAB III PERMASALAHAN DAN TARGET LINGKUNGAN HIDUP; dan

- d. BAB IV LINGKUNGAN HIDUP.

ARAHAN RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN

## Pasal 13

- (1) Dalam menetapkan rencana pemanfaatan dan pencadangan sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, Pemerintah Daerah mempertimbangkan aspek:
- a. karakteristik ekoregion;
- b. Daya Dukung dan Daya Tampung;
- c. potensi resiko kerusakan dan pencemaran lingkungan; dan
- d. menetapkan sumber daya alam yang dimanfaatkan dan dicadangkan.
- (2) Rencana pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan jenis kuota masing-masing sumber daya alam yang akan dieksploitasi dalam kurun waktu perencanaan, dengan memperhatikan sebaran, potensi, dan ketersediaan, dan bentuk penguasaan dari masing-masing jenis sumber daya alam serta aspirasi masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya alam.
- (3) Rencana pencadangan sebagamana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan jenis kuota masing-masing sumber daya alam yang tidak akan dieksploitasi dalam kurun waktu perencanaan, dengan memperhatikan sebaran, potensi, ketersediaan, bentuk penguasaan serta kebutuhan penduduk terhadap masing-masing jenis Sumber Daya Alam untuk jangka panjang.

## Pasal 14

- (1) Dalam menetapkan rencana pemeliharaan dan rencana perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b merupakan tindakan yang perlu dilaksanakan untuk mencegah dan mengendalikan terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup akibat pemanfaatan sumber daya alam.
- (2) Rencana pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan rencana pemanfaatan dan pencadangan sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (3) Rencana pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pencadangan ekosistem;
- b. pengawetan sumber daya alam; dan
- c. pengembangan kearifan lokal.

## Pasal 15

Dalam menetapkan rencana pengendalian dan pemantauan sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c merupakan tindakan yang perlu dilakukan agar pelaksanaan pemanfaatan sumber daya alam sesuai dengan rencana pemanfaatan sumber daya alam yang telah memiliki izin pemanfaatan sumber daya alam.

## Pasal 16

Dalam menetapkan rencana pendayagunaan sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c merupakan tindakan efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya alam.

## Pasal 17

Dalam menetapkan rencana pelestarian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c merupakan tindakan yang membatasi dan melarang pemanfaatan sumber daya alam serta memulihkan lingkungan hidup agar fungsi dan jasa lingkungan hidup terjaga keberlanjutannya.

## Pasal 18

Dalam menetapkan rencana pengendalian, pemantauan, pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 disusun dengan memperhatikan:

- a. bentuk penguasaan;
- b. perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kearifan lokal;dan
- c. bentuk kerusakan dan pencemaran.

## Pasal 19

Rencana adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d disusun dan dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan kerangka kerja nasional dalam upaya adaptasi dan mitigasi.

## BAB VII

## PENETAPAN IKLH

## Pasal 20

- (1) Dalam rangka pengendalian pelaksanaan RPPLH ditetapkan IKLH Daerah.
- (2) IKLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan hingga kategori baik.
- (3) Pencapaian IKLH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara bertahap.

## BAB VIII

## KOORDINASI DAN KERJASAMA

## Bagian Kesatu Koordinasi

## Pasal 21

- (1) Gubernur berkewajiban mengoordinasikan pelaksanaan RPPLH di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah yang tugas dan fungsinya melaksanakan urusan di bidang lingkungan hidup.

Bagian Kedua Kerja Sama

## Pasal 22

- (1) Dalam melaksanakan RPPLH, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
- a. daerah lain;
- b. pihak ketiga; dan/atau
- c. lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri.
- (3) Tata cara kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX

## MONITORING DAN PELAPORAN

## Bagian Kesatu

## Monitoring

## Pasal 23

- (1) Gubernur melakukan monitoring pelaksanaan RPPLH dalam rangka melihat capaian IKLH yang telah ditetapkan.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.
- (3) Pengendalian rencana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah.

## Bagian Kedua Pelaporan

## Pasal 24

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup melaporkan hasil monitoring capaian IKLH kepada Gubernur.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 1 (satu) tahun sekali.

## Pasal 25

- (1) Gubernur menyampaikan laporan hasil monitoring capaian IKLH kepada pemerintah.
- (2) Tata cara pelaporan hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB X

## PEMBIAYAAN

## Pasal 26

Pembiayaan pelaksanaan RPPLH sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan sumber pembiayaan lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XI

## PERAN SERTA MASYARAKAT

## Pasal 27

Masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam pelaksanaan RPPLH.

## Pasal 28

Peran masyarakat dalam proses pelaksanaan RPPLH berbentuk:

- a. pengawasan;
- b. pemberian pendapat, saran dan usul;
- c. pendampingan tenaga ahli;
- d. bantuan teknis; dan
- e. penyampaian informasi dan/atau pelaporan.

## BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 29

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, seluruh pelaksanaan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang telah ada, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini.

Diundangkan di Banjarbaru pada tanggal 21 Maret 2017

## SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

## H. ABDUL HARIS

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN: (2/35/2017)

## Pasal 30

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, rencana pembangunan daerah yang telah ditetapkan sebelum diberlakukannya peraturan daerah ini, harus disesuaikan secara bertahap paling lama 4 (empat) tahun sejak peraturan daerah ini diundangkan.

## BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal 20 Maret 2017

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

H. SAHBIRIN NOOR

## PENJELASAN

## ATAS

## PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NOMOR 2 TAHUN 2017

## TENTANG

## RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

## A. UMUM

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan salah satu hak asasi yang dimiliki oleh setiap manusia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga lingkungan hidup perlu terus dijaga kualitasnya agar tetap dapat menunjang pembangunan berkelanjutan.

Sebagaimana daerah lainnya di Indonesia, Provinsi Kalimantan Selatan sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan. Namun demikian kegiatan pembangunan di segala bidangtersebut, sedikit banyaktelah memberikan kontribusi terhadap penurunan kualitas lingkungan hidup, sehingga perlu dilakukan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh, konsisten dan konsekuen

Oleh karena itu diperlukan suatu kebijakan yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan pembangunan, sehingga seluruh kegiatan pembangunan mauun masyarakat yang berpotensi menurunkan kualitas lingkungan, dapat dicegah. Sedangkan akibat kegiatan yang telah terjadi maupun kondisi alam yang rawan menyebabkan terganggunya fungsi lingkungan hidup dapat ditangani secara terpadu dan komprehansif.

Berdasarkan Undang-UndangNomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan PengelolaanLingkungan Hidup, daerah diharuskan menyusun RPPLH provinsi yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Kegiatan penyusunan RPPLH dilaksanakan melalui kegiatan inventarisasi, penetapanekoregion, dan penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaanlingkungan.

RPPLH memuat rencana pengelolaan sumberdayaalam yang meliputi pencadangan, pemanfaatan, pemeliharaan,pemantauan, pendayagunaan, pelestarian, perlindungan danpengelolaan lingkungan hidup, serta adaptasi dan mitigasi perubahaniklim.

Dalam melakukan penyusunan RPPLH, Pemerintah Daerahberpedoman pada prinsip:

- a. harmonisasi antar dokumen rencana pembangunan dan tata ruang;
- b. keberlanjutan;
- c. karateristik ekoregion;

- d. kerjasama antar daerah;
- e. kepastian hukum; dan
- f. keterlibatan pemangku kepentingan.

Peran strategis RPPLH juga diatur dalam Undang-UndangNomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dimana disebutkan bahwa seluruh kebijakan yang tercantum dalam dokumen RPPLH harus menjadi dasar dan dimuat dalam RPJPD dan RPJMD sebagai dokumen perencanaan daerah.

Dengan kedudukannya sebagai pedoman penyusunan perencanaan pembangunan daerah, maka RPPLH menjadi instrumen pengendali terhadap penyusunan rencana pembangunan dan implementasinya. Untuk itu RPPLH juga dilengkapi dengan penetapan IKLH yang menjadi acuan untuk menentukan capaian kinerja pemerintan daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.

## B. PASAL PER PASAL

## Pasal 1

Cukup jelas.

## Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Sebaran penduduk atau distribusi penduduk merupakanbentuk penyebaran penduduk di suatu wilayah ataunegara.

## Huruf b

Aspirasi masyarakat merupakan kehendak yang kuat darimasyarakat untuk memperoleh kemanfaatan yangoptimal dari potensi dan keberadaan sumber daya alam.

Huruf c

Kearifan lokal merupakannilai-nilai luhur yang berlakudalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lainmelindungi dan mengelola lingkungan hidup secaralestari.

Hubungan antara masyarakat lokal dengan sumberdayaalam khususnya hutan di sekitarnya .

Kearifan lokal di samping terkait dengan pengetahuantradisional pada dasarnya juga merupakan hasil dariinterelasi dengan dua faktor lainnya yaituketergantungan kehidupan dan integrasi budaya.

Hal inidikarenakan pengetahuan tradisional dimaksud lahirberdasarkan pengalaman dan tradisi kehidupan antargenerasi. Ketiganya melahirkan berbagai bentuk 'kearifan'yang sangat luas yaitu dari kepercayaan dan pantangan,etika dan aturan, teknik dan teknologi, atau pun dalambermacam praktek atau tradisi pengelolaan sumber dayaalam yang secara keseluruhan tidak hanya berperspektifkelestarian sumberdaya alam akan tetapi juga sangatberarti bagi kehidupan serta kesejahteraan masyarakatitu sendiri.

Untuk menjamin kearifan lokal harus ada campur tanganpemerintah atau negara, artinya pemerintah atau negaraharus membuat pola atau rencana yang jelas untukmerangsang kreativitas bangsa dalam pembangunan.

## Huruf d

Konflik dalam pengelolaan sumber daya alam yaitusengketa hukum yang timbul akibat terjadinya benturankepentingan di antara pihak-pihak terhadap penguasaansumber daya alam. Adapun penyebab konfliknyadisebabkan oleh ketidakjelasan perundangundanganyang mengakibatkan lemahnya kepastian

hukum,tumpang tindih pengusaan hak, adanya ketidakadilan.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14 Cukup jelas. Pasal 15 Cukup jelas. Pasal 16 Cukup jelas. Pasal 17 Cukup jelas. Pasal 18 Cukup jelas. Pasal 19 Cukup jelas. Pasal 20 Cukup jelas. Pasal 21 Cukup jelas. Pasal 22 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan 'pihak ketiga' adalah pihak swasta, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga nonpemerintah lainnya. Ayat (3) Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH ROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 102