UNDANG-UNDANG RI Nomor 7 Tahun 1963 tentang BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (berlaku 12 Oktober 1963)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
:
:
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN TENTANG
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Presiden Republik Indonesia,
- a. bahwa Badan Pemeriksa Keuangan sekarang sebagai alat perlengkapan Negara tidak lagi memenuhi syarat-syarat dalam rangka mencapai penyelesaian tujuan Revolusi Indonesia;
- b. bahwa berhubung dengan itu perlu dibentuk Badan Pemeriksa Keuangan gaya baru yang tegas kuat kedudukannya dan wewenangnya dan berwibawa serta effektif dalam segala kerja karyanya.
- c. bahwa untuk mendapat alat perlengkapan Negara tersebut dalam sub b Badan Pemeriksa Keuangan gaya baru perlu disusun atas tenaga-tenaga yang mempunyai dukungan masyarakat dan tenaga-tenaga ahli administrasi dan keuangan agar supaya tercapailah pelaksanaan pengintegrasian antara Pemerintah dan Rakyat dalam bentuk kegotong-royongan nasional yang terorganisasi:
- d. bahwa karena keadaan mendesak peraturan tentang Badan Pemeriksa Keuangan perlu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
1. Pasal 23 ayat 5 dan pasal 22 ayat 1 Undang-undang Dasar;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. IV/MPRS/1963;
3. Resoulusi Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. I./ Res/MPRS/1963;
Mendengar: ________________
Mendengar : Pertimbangan-pertimbangan Dewan Pertimbangan Agung dalam sidangnya tanggal 13 dan 14 Agustus 1963
Memutuskan:
Dengan mencabut semua ketentuan mengenai Badan Pemeriksa Keuangan dalam peraturan-peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan peraturan ini,
Menetapkan : Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Pemeriksa Keuangan.
- Badan
Pasal 1
Badan Pemeriksa Keuangan berbentuk Dewan yang merupakan satu kesatuan organisasi disamping Lembaga Negara Tertinggi lainnya.
Pasal 2
- (1) Anggota-anggota Badan Pemeriksa Keuangan terdiri dari tenagatenaga yang mempunyai dukungan masyarakat dan tenaga-tenaga ahli administrasi dan keuangan.
- (2) Jumlah anggota Badan Pemeriksa Keuangan tiga belas orang, terdiri dari seorang Ketua, empat orang, Wakil Ketua dan delapan orang Anggota.
Pasal 3
Kedudukan hukum dan kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan diatur oleh Presiden.
Pasal 4
Peraturan gaji pegawai Badan Pemeriksa Keuangan diatur dengan peraturan sendiri.
Pasal 5
- (1) Ketua, para Wakil Ketua dan para Anggota Badan Pemeriksa Keuangan diangkat oleh Presiden untuk masa jabatan 5 tahun.
- (2) Setelah masa jabatan tersebut berakhir, mereka dapat diangkat kembali untuk masa jabatan yang sama dan menurut prosedur yang sama pula.
Pasal 6
Ketua, para Wakil Ketua dan para Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dapat diberhentikan oleh Presiden selama masa jabatannya.
Pasal 7
- (1) Ketua, para Wakil Ketua dan para Anggota Badan Pemeriksa Keuangan tidak boleh, baik langsung maupun tidak langsung, menjadi pemilik sebagian ataupun menjadi penjamin sesuatu badan usaha yang
Pasal 8
- (1) Ketua, para Wakil Ketua dan para Anggota Badan Pemeriksa Keuangan tidak dapat dikenakan penahanan-sementara guna pemeriksaan sesuatu perkara, kecuali atas perintah Jaksa Agung dengan ijin terlebih dahulu dari Presiden.
- (2) Dalam hal Ketua, Wakil Ketua atau seorang Anggota tertangkap dalam keadaan sedang melakukan sesuatu tindak pidana yang diancam dengan hukuman lebih dari satu tahun penjara, ia dapat dikenakan penahanan-sementara pada seketika itu dengan ketentuan bahwa penahanan tersebut dalam waktu 24 jam harus dilaporkan kepada Jaksa Agung, yang berkewajiban menyampaikan kepada Presiden untuk memperoleh ijin guna penahanan-sementara lebih lanjut bila dianggap perlu. Tanpa persetujuan Presiden, ia harus segera dibebaskan kembali.
Tugas kewajiban Badan Pemeriksa Keuangan.
BAB II
Pasal 9
- (1) Badan Pemeriksa Keuangan bertugas dan berwenang untuk melaksanakan pengawasan serta pemeriksaan kontrole-akuntan dan penyidikan akuntan atas Keuangan Negara serta Tata-Usaha secara menyeluruh dengan tidak ada perkecualiannya.
- (2) Dengan pengawasan Keuangan Negara" dimaksudkan pengawasan umum terhadap pelaksanaan daripada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, termasuk Daerah, Anggaran Pembangunan Negara termasuk Daerah. Anggaran Kredit dan Anggaran Devisa, termasuk pengawasan atas segala pembelian, penyimpanan, penggunaan dann penjualan barang milik Negara, Perusahaan-perusahaan Negara dan perusahaan campuran Negara-Swasta serta pemborong pekerjaan dan jasa dibidang sipil dan militer.
- (3) Dengan Pemeriksaan Keuangan Negara" dimaksudkan juga penelitian apakah penggunaan uang Negara terjadi sesuai dengan ketentuan-ketentuan anggaran yang bersangkutan dan dengan ketentuan-ketentuan pengurusan keuangan Negara disamping menilai kegunaannya dan kemanfaatannya pengeluaran uang Negara atau penjualan milik Negara.
BAB II
Pasal 10
- (1) Badan Pemeriksa Keuangan bertugas pula menyampaikan pendapatanya dalam rangka melaksanakan tugas-tugasnya seperti ditetapkan dalam pasal 9 mengenai:
- a. Rencana pelaksanaan pembiayaan proyek-proyek penting;
- b. Kredit-kredit luar negeri dan pelaksanaan penggunaannya.
- (2) Badan Pemeriksa Keuangan menjalankan pemeriksaan atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan Negara umumnya dan khususnya atas pelaksanaan menentukan pajak-pajak perusahaan, bea masuk, pengelaan Perusahaan-perusahaan Negara, perusahaan Daerah, perusahaan campuran Negara (Daerah) Swasta dan lain-lain penghasilan Negara penting.
- (3) Badan Pemeriksa Keuangan mempunyai tugas melakukan pemeriksaan yang dipandang perlu pada semua badan hukum publik atau hukum privat baik didalam maupun diluar negeri yang kekayaannya terdiri atas sebahagian kekayaan Negara yang dipisahkan atas keuangannya dibelanjai atau diberi subsidi atas beban anggaran Belanja Negara Republik Indonesia, termasuk juga badanbadan dimana keuangan Negara mempunyai kepentingan penyertaan modal didalamnya atau karena kepentingan lainnya
- (4) Untuk melaksanakan tugas tersebut dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) pasal ini Badan Pemeriksa Keuangan jika di pandang perlu untuk memperlancar sesuatu pemeriksaan dapat menggunakan tenagatenaga diluar Badan Pemeriksa Keuangan.
BAB II
Pasal 11
- (1) Badan Pemeriksa Keuangan tiap tahun meneliti dan menyusun catatan-catatan pendapat tentang perhitungan anggaran yang disampaikan oleh Pemerintah.
- (2) Badan Pemeriksa Keuangan tiap tahun menyampaikan laporan tentang hasil pemeriksaannya termaksud pada ayat (1) pasal ini kepada Presiden, dengan disertai daftar pengeluaranpengeluaran dan penerimaan-penerimaan uang yang disangsikan sahnya, kebenarannya, kelengkapannya dan. kemanfaatannya, serta
PENJELASAN
Pembukaan
-penjelasan seperlunya.
- (3) Presiden menyampaikan laporan termaksud pada ayat (2) pasal ini kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
##
PENJELASAN
Pasal 12
. - (1) Semua Instansi Negara, Perusahaan Negara/Daerah/ Swasta, Bank Pemerintah/Daerah/Swasta dan Perusahaan/Bank Campuran Negara/Daerah dan Swasta seperti yang dimaksud dalam oleh pasal 10 ayat (3) diwajibkan memberi keterangan yang diminta oleh Badan Pemeriksa Keuangan berhubung dengan penunaikan tugas Badan Pemeriksa Keuangan. - (2) Badan Pemeriksa Keuangan wajib memberi keterangan secukupnya yang diminta oleh Presiden atau Dewan Perwakilan Rakyat berhubung dengan pengurusan keuangan Negara. - (3) Tiap kali dipandang perlu Badan Pemeriksa Keuangan dapat mengajukan kepada Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat dan/atau Menter-menteri yang bersangkutan tentang kekurangan- kekurangan penyelewengan-penyelewengan dalam pengurusan keuangan yang perlu diketahuinya untuk segera diakhiri dan diambil tindakantindakan perbaikan. ## B AB III Wewenang Badan Pemeriksa Keuangan dan Tuntutan ganti rugi.
PENJELASAN
Pasal 13
. - (1) Apabila ada Instansi Negara, Perusahaan Negara,/ Daerah/Swasta, Bank Pemerintah/Daerah/Swasta dan Perusahaan/Bank Campuran Negara/Daerah dan Swasta seperti yang dimaksudkan dalam pasal 10 ayat (3), yang diundang oleh Badan Pemeriksa Keuangan untuk memberi keterangan, tidak memenuhi permintaan Badan Pemeriksa Keuangan berwenang minta bantuan Jaksa Agung untuk mengambil tindaakan-tindakan sepenuhnya berdasarkan ketentuan Hukum Acara Pidana sehingga keterangan-keterangan yang diperlukan dapat diperoleh dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah tanggal permintaan bantuan pada Jaksa Agung. - (2) Apabila setelah lewat 60 (enam puluh) hari, yang bersangkutan belum juga memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan, maka perbuatan ini dianggap sebagai suatu tindakan pelanggaran hukum yang diancam hukuman kurungan setinggi- tingginya enam bulan. - (3) Apabila dalam usaha memperoleh keterangan dari seorang yang bertanggung-jawab dari suatu instansi Negara, Perusahaan Negara/Daerah/Swasta, Bank Pemerintah/Daerah/Swasta dan Perusahaan Negara/Daerah/Swasta, Bank Pemerintah/Daerah/Swasta dan Perusahaan/Bank Campuran Negara/Daerah dan Swasta seperti yang dimaksud dalam pasal 10 ayat (3) Badan Pemeriksa Keuangan memperoleh penunjukan yang cukup, bahwa keterangan-keterangan yang diperoleh sangat disangsikan kebenarannya, maka Badan Pemeriksa Keuangan melaporkan hal itu kepada Menteri yang bersangkutan, dengan tindasan kepada Presiden, agar supaya