PERATURAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH Nomor 23 Tahun 2016 tentang PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang :
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2I2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahar Daerah dan ketentuaa ayat Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Payakumbuh.
- Mengingat : 1. Pasa-l 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Nega-ra Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil di Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19) ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daera,h (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahal Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor s67el;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 20 16 tentang Perangkat Daera-h (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAYAKUMBUH dal
WALIKOTA PAYAKUMBUH
MEMUTUSKAN
Menetapkarr
PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Kota ada,lah Kota Payakumbuh.
2. Pemerinta-tr Kota adalah Pemerintah Kota Payakumbuh.
3. Walikota adalah Walikota Payakumbuh.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Payakumbuh.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh.
6. Sekretariat Dewan Perwakilan Ra-kyat Daera-h selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwalilan Ralryat Daerah Kota Payalumbuh.
7. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Payakumbuh.
8. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kota Payakumbuh.
9. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kota Payakumbuh.
10. Kecamatan adalah Kecamatan di Kota Payalumbuh.
11. 1l.Unit Pelaksana Teknis Dinas, adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
12. l2.Unit Pelaksana Teknis Badan, ada-lah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
L
Pasa.l 2
Dalam menetapkan besaran dan susunan organisasi Daerah, Walikota harus ## BAB II
PBMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH Pasal 3
- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut :
- a. Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh merupakan Sekretariat Daerah Tipe B ;
- b. Sekretariat DPRD Kota Payakumbuh merupakan Sekretariat DPRD Tipe C ;
- c. Inspektorat Kota Payakumbuh merupakan Inspektorat Tipe B ;
- d. Dinas Daerah Kota Payakumbuh, terdiri dari :
1. Dinas Pendidikan Tipe B menyelenggarakan urusarl pemerintah bidang Pendidikan ;
2. Dinas Kesehatan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan ;
3. Dinas Pekelaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan bidang Pertanahan ;
4. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahal Rakyat dan Kawasan Pemukiman ;
5. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan Ketentramal dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat ;
6. Dinas Sosial Tipe C menyelenggarakan urusa,n pemerintahan bidang Sosial ;
7. Dinas Tenaga Kerja dal Perindustrian Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Keq'a dan bidang Perindustrian ;
8. Dinas Pemberdayaaa Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahal bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ;
9. Dinas Ketahanan Pangan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan ;
10. Dinas Lingkungan Hidup Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup ;
11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe C menyelenggarakan uru san pemerintahaa bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil ;
12. Dinas Perhubungan Tipe C menyelenggaratan urusar pemerintahan bidang Perhubungan ;
13. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dal Informatika, bidang Statistik dan bidang Persandian ;
14. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menenga,h Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dan bidang Perdagangan ;
15. Dinas Penanaman Moda.l dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
16. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata, bidang Kepemudaan dan Olahraga, dan bidang Kebudayaan ;
17. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan bidang Kearsipan;
18. Dinas Pertartiart Tipe B menyelenggara-kan urusan pemerintah bidang Pertanian dan bidang Kelautan dan Perikanan.
4
- e. Badan Daerah Kota Payakumbuh terdiri dari :
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A melaksanal&lt;al fungsi penunjang Perencanaan dart fungsi penunjang Penelitian dan Pengembangan;
2. Badan Keuangan Daerah Tipe B melaksanakan fungsi penunjang Keuangan ;
3. Badan Kepegawaian dan Pengembagan Sumber Daya Manusia Tipe C melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.
- f. Kecamatan di Kota Payakumbuh terdiri dari:
1. Kecamatan Payakumbuh Barat Tipe A ;
2. Kecamatan Payakumbuh Timur Tipe A ;
3. Kecamatan Payakumbuh Utara Tipe A ;
4. Kecamatan Payakumbuh Selatan Tipe A ;
5. Kecamatan Lamposi Tigo Nagori Tipe B.
- (1) Selain jabatan pimpinan tinggi dan jabatan administrasi, pada perangkat daerah terdapat jabatan fungsional.
- (2) Untuk memenuhi kebutuhan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan jabatan, promosi, dan penyesuaian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit keq'a di bawahnya ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
PEMBENTUKAN UPTD dan UPTB
- (1) Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk UPTD dan UPIB.
- (2) UP|D dan UPIB dibentuk untuk melal&lt;sanalan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya
- (1) Selain UPTD dan UPTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 di Daerah dibentuk satuan pendidikan Daerah.
- (2) Satuan pendidikan Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal dan non formai.
- (llSelain UPTD dan UPTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdapat UPID di bidang kesehatan berupa rumah sakit daerah dan pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanal yang beke4'a secara profesional.
- (2) Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah.
BAB tV STAF AHLI Pasal 9
Walikota dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu 3 (tiga) staf ahli.
KEPEGAWAIAN
Pasal lO
Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Walikota sesuai dengan peraturan perundangundangan.
KETENTUAN PERALIHAN
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku UPT Dinas dan UPT Badan, Rumah Sakit daerah dan Puskesmas yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Walikota tentang Pembentukan UPT Dinas dan UPT Badan yang baru.
Pasa-1 12
- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa darl politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Perda ini diundangkan, tetap melaksalakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
- (2) Dalam hal Perangkat Daerah yang melal&lt;sanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dima,ksud ayat (1) tergabung kedalam urusan pemerintahan umum, Perangkat Daera,h tersebut hanya melaksanakan urusan Pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik.
- (3) Angga-ran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dima-ksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahal umum diundangkan.
Perangkat Daerah yang melaksanakan sub Urusan Pemerintahan bidang Bencana, yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata keq'a sebelum Peraturan Daerah ini diundaagkan, tetap melalsanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya Perangkat Daerah baru yang melaksanakan sub urusan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksana-kan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat baru
Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dilal&lt;sanakan mulai Tahun 2017.
KETENTUAN PENUTUP
- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
- a. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 02 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2008 Nomor 02) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 2 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 02 Tahun 20O8 tentang Organisasi Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh dan Sekretariat Dewan Perwakilan Ra-kyat Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2015 Nomor 2) ;
- b. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2008 Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Ke{a Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2013 Nomor 11) ;
- c. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Keda Inspektorat dan Lembaga Teknis di Lingkungan Pemerintah Kota Payalumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2008 Nomor 04) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Ke{a Inspektorat dan Lembaga Teknis di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2013 Nomor 12) ;
- d. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2008 Nomor 05 Seri D-s) ;
- e. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 2 ?ahun 2010 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010 Nomor 2) ;
- f. Peratura,n Daerah Kota Payakumbuh Nomor 5 Tahun 20 1 1 tentang Organisasi Tata Kerja Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010 Nomor i5) ;
- g. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 03 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2013 Nomor 03) ;
dicabut dan dinyatakan tidaL berlaku.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 2
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini berlalu, Pasal 2 ayat {21 huruf j yang mengatur pembentukan Rumah Sakit Daerah dr. Adnaan WD Kota Payakumbuh pada Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 04 Ta-hun 2008 tentang Organisasi Tata Keq'a Inspektorat dan Lembaga Teknis di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh masih tetap berlaku untuk jangka waktu paling larna 2 (dua) Tahun sampai ditetapkannya Peraturan Walikota tentang Pembentukan UPT Dinas di Bidang Kesehatan berupa Rumah Sa-kit Daerah.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut :
- a. Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh merupakan Sekretariat Daerah Tipe B ;
- b. Sekretariat DPRD Kota Payakumbuh merupakan Sekretariat DPRD Tipe C ;
- c. Inspektorat Kota Payakumbuh merupakan Inspektorat Tipe B ;
- d. Dinas Daerah Kota Payakumbuh, terdiri dari :
1. Dinas Pendidikan Tipe B menyelenggarakan urusarl pemerintah bidang Pendidikan ;
2. Dinas Kesehatan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan ;
3. Dinas Pekelaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan bidang Pertanahan ;
4. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahal Rakyat dan Kawasan Pemukiman ;
5. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan Ketentramal dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat ;
6. Dinas Sosial Tipe C menyelenggarakan urusa,n pemerintahan bidang Sosial ;
7. Dinas Tenaga Kerja dal Perindustrian Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Keq'a dan bidang Perindustrian ;
8. Dinas Pemberdayaaa Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahal bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ;
9. Dinas Ketahanan Pangan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan ;
10. Dinas Lingkungan Hidup Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup ;
11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe C menyelenggarakan uru san pemerintahaa bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil ;
12. Dinas Perhubungan Tipe C menyelenggaratan urusar pemerintahan bidang Perhubungan ;
13. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dal Informatika, bidang Statistik dan bidang Persandian ;
14. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menenga,h Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dan bidang Perdagangan ;
15. Dinas Penanaman Moda.l dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
16. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata, bidang Kepemudaan dan Olahraga, dan bidang Kebudayaan ;
17. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan bidang Kearsipan;
18. Dinas Pertartiart Tipe B menyelenggara-kan urusan pemerintah bidang Pertanian dan bidang Kelautan dan Perikanan.
4
- e. Badan Daerah Kota Payakumbuh terdiri dari :
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A melaksanal&lt;al fungsi penunjang Perencanaan dart fungsi penunjang Penelitian dan Pengembangan;
2. Badan Keuangan Daerah Tipe B melaksanakan fungsi penunjang Keuangan ;
3. Badan Kepegawaian dan Pengembagan Sumber Daya Manusia Tipe C melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.
- f. Kecamatan di Kota Payakumbuh terdiri dari:
1. Kecamatan Payakumbuh Barat Tipe A ;
2. Kecamatan Payakumbuh Timur Tipe A ;
3. Kecamatan Payakumbuh Utara Tipe A ;
4. Kecamatan Payakumbuh Selatan Tipe A ;
5. Kecamatan Lamposi Tigo Nagori Tipe B.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
- (1) Selain jabatan pimpinan tinggi dan jabatan administrasi, pada perangkat daerah terdapat jabatan fungsional.
- (2) Untuk memenuhi kebutuhan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan jabatan, promosi, dan penyesuaian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5
Ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit keq'a di bawahnya ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
PEMBENTUKAN UPTD dan UPTB
BAB III - PEMBENTUKAN UPTD dan UPTB
Pasal 6
- (1) Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk UPTD dan UPIB.
- (2) UP|D dan UPIB dibentuk untuk melal&lt;sanalan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya
BAB III - PEMBENTUKAN UPTD dan UPTB
Pasal 7
- (1) Selain UPTD dan UPTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 di Daerah dibentuk satuan pendidikan Daerah.
- (2) Satuan pendidikan Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal dan non formai.
BAB III - PEMBENTUKAN UPTD dan UPTB
Pasal 8
- (llSelain UPTD dan UPTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdapat UPID di bidang kesehatan berupa rumah sakit daerah dan pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanal yang beke4'a secara profesional.
- (2) Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah.
BAB III - PEMBENTUKAN UPTD dan UPTB
Pasal 9
Walikota dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu 3 (tiga) staf ahli.
KEPEGAWAIAN
Pasal lO
Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Walikota sesuai dengan peraturan perundangundangan.
KETENTUAN PERALIHAN
BAB VI - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 11
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku UPT Dinas dan UPT Badan, Rumah Sakit daerah dan Puskesmas yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Walikota tentang Pembentukan UPT Dinas dan UPT Badan yang baru.
Pasa-1 12
- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa darl politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Perda ini diundangkan, tetap melaksalakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
- (2) Dalam hal Perangkat Daerah yang melal&lt;sanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dima,ksud ayat (1) tergabung kedalam urusan pemerintahan umum, Perangkat Daera,h tersebut hanya melaksanakan urusan Pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik.
- (3) Angga-ran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dima-ksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahal umum diundangkan.
BAB VI - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 13
Perangkat Daerah yang melaksanakan sub Urusan Pemerintahan bidang Bencana, yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata keq'a sebelum Peraturan Daerah ini diundaagkan, tetap melalsanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya Perangkat Daerah baru yang melaksanakan sub urusan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VI - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 14
Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksana-kan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat baru
BAB VI - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 15
Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dilal&lt;sanakan mulai Tahun 2017.
KETENTUAN PENUTUP
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16
- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
- a. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 02 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2008 Nomor 02) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 2 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 02 Tahun 20O8 tentang Organisasi Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh dan Sekretariat Dewan Perwakilan Ra-kyat Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2015 Nomor 2) ;
- b. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2008 Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Ke{a Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2013 Nomor 11) ;
- c. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Keda Inspektorat dan Lembaga Teknis di Lingkungan Pemerintah Kota Payalumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2008 Nomor 04) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Ke{a Inspektorat dan Lembaga Teknis di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2013 Nomor 12) ;
- d. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2008 Nomor 05 Seri D-s) ;
- e. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 2 ?ahun 2010 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010 Nomor 2) ;
- f. Peratura,n Daerah Kota Payakumbuh Nomor 5 Tahun 20 1 1 tentang Organisasi Tata Kerja Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010 Nomor i5) ;
- g. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 03 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2013 Nomor 03) ;
dicabut dan dinyatakan tidaL berlaku.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini berlalu, Pasal 2 ayat {21 huruf j yang mengatur pembentukan Rumah Sakit Daerah dr. Adnaan WD Kota Payakumbuh pada Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 04 Ta-hun 2008 tentang Organisasi Tata Keq'a Inspektorat dan Lembaga Teknis di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh masih tetap berlaku untuk jangka waktu paling larna 2 (dua) Tahun sampai ditetapkannya Peraturan Walikota tentang Pembentukan UPT Dinas di Bidang Kesehatan berupa Rumah Sa-kit Daerah.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tangga-l diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Payakumbuh.

Penetapan: Diundangkan di Payakumbuh

Penetapan: Ditetapkan di Payakumbuh pada tanglal t+ otsroke uo tG \"war,xota PATaKU MBUH, 'ffi- \.6 RIZA FALEPI pada tanggal n olrc$ee 2-ot6

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAXUMBUH, LEMBARAN DAERAH TA PAYAKUMBUH TAHUN 2016 NOMOR: r? NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH PROVINSI SUMATERA BARAT : (t7 /2Ot6)
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH NOMOR ITTAHUN 2016
TBNTANG
## PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAEPJ.H KOTA PAYAKUMBUH
## I. UMUM
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerinta-han Daerah membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan Perangkat Daerah, yakni dengar prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran @ghtsizingil berdasarkan beban ke{a yalg sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing Daerah. Hal ini juga sejalan dengan prinsip penataan organisasi Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif, dan efisien.
Pengelompokan organisasi Perangkat Daerah didasarkan pada konsepsi pembentukan organisasi yang terdiri atas 5 (iima) elemen, yaitu kepala Daerah (strategic opex), sekretaris Daerah (middle line), dinas Daerah (operatirE corel, badan/fungsi penunjang (technostructure), dan staf pendukutg lsupporting staffi. Dinas Daerah merupakan pelaksana fungsi inti (operatirry core)yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala Daerah dalam mela-ksanakan fungsi mengatur dan mengurus sesuai bidang Urusan Pemerinta-han yang diserahkan kepada Daerah, baik urusan wajib maupun urusarl pilihan. Badan Daerah melaksanakan fungsi penunjang (technostrucfirel yang melalsanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus untuk menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi inti (operating a,.e).
Pembentukaa Perangkat Daerah mempertimbangkan faktor luas wilayah, jumlah penduduk, kemampuan keuangan Daerah serta besaran beban tugas sesuai dengal Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah sebagai mandat yang wajib dilaksanakan oleh setiap Daerah mela-lui Perangkat Daerah.
Dasar utama pembentukan Perangkat Daera-h, yaitu adanya Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daera,h yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib darr Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan Urusal Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.
Berdasarkan pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimuat dalam matriks pembagian Urusan Pemerintahan konkuren, Perangkat Daerah mengelola unsur manajemen yang meliputi sarana dan prasarana, personil, metode keda dan penyelenggaraan fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengoordinasian, pengangg€rran, pengawasan, penelitian dan pengembangaa, standardisasi, dan pengelolaan informasi sesuai dengan substansi urusan pemerintahannya.
Pembentukan Perangkat Daerah mempertimbangkan faktor luas wilayah, jumlah penduduk, kemampuan keuangan Daerah serta besaran beban tugas sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah sebagai mandat yang wajib dilaksanakan oleh setiap Daerah melalui Perangkat Daerah. Peraturan Daerah ini menetapkan Perangkat Daerah dalam 3 (tiga) tipe, yaitu tipe A; tipe B; dan tipe C. Penetapan tipe Perangkat Daerah didasarkan pada perhitungan jumlah nilai variabel beban kerja. Variabel beban ke{a terdiri dari variabel umum dan variabel teknis. Variabel umum, meliputi jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah anggaran pendapatan dan belanja Daerah dengan bobot sebesar 20% (dua puluh persen) dan variabel teknis yang merupakan beban utama dengan bobot sebesar 80% (delapan puluh persen). Pada tiap-tiap variabel, baik variabel umum maupun variabel teknis ditetapkan 5 (lima) kelas interval, dengan skala nilai dari 200 (dua ratus) sampai dengan 1.000 (seribu).
Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelalsanaan Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayaaan dasar, agar kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi secara optimal. Oleh karena itu, Perangkat Daerah yang melaksarakan Urusan Pemerintalan wajib berkaital dengan pelayanan dasar diwadahi dalam bentuk dinas utama minimal tipe C.
## II. PASAL DtrMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 1
1 Cukup jelas. <!-- formula-not-decoded -->
PENJELASAN
Pasal 2
huruf a Yang dimaksud dengan asas "intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah" adalah penentuan jumlah dan susunan Perangkat Daerah didasarkan pada voiume beban tugas untuk melaksanakan suatu Urusan Pemerintahan atau volume beban tugas untuk mendukung dan menunjang pelaksanaan Urusan Pemerintahan. ## huruf b Yang dimaksud dengan asas "elisiensi" adalah pembentukan Perangkat Daerah ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh. huruf c Yang dimaksud dengan asas "efektivitas" adalah pembentukan Perangkat Daerah harus berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna. ## huruf d Yang dimaksud dengan asas "pembagi2n habis tugas" adalah pembentukan Perangkat Daerah yang membagi habis tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan kepada Perangkat Daerah dan tidak terdapat suatu tugas dan fungsi yang dibebankan pada lebih dari satu Perangkat Daerah. huruf e ## huruf f Yang dimaksud dengan asas "rentang kendali" adalah penentuan jumlah Perangkat Daerah dan jumlah unit kerja pada Perangkat Daerah didasarkan pada kemampuan pengendalian unit keqja bawahan. Yang dimaksud dengan asas "tata kerja yang jelas" adalah pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah mempunyai hubungan keda yang jelas, baik vertikal maupun horizontal. huruf g Yang dimaksud dengan asas "fleksibilitas" adalah penentuan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah memberikan ruang untuk menampung tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Peraturan Pemerlntah ini ditetapkan. Pasai 3 Cukup jelas. <!-- formula-not-decoded -->
PENJELASAN
Pasal 5
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 6
Ayat (1) Cukup jelas. Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 7
Ayat (1) Cukup jelas. Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Cukup jelas. <!-- formula-not-decoded --> <!-- formula-not-decoded -->
PENJELASAN
Pasal 9
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 10
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 13
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 14
Cukup jelas. ```
PENJELASAN
Pasal 15
Ayat (r| Cukup jelas. ``` <!-- formula-not-decoded -->
PENJELASAN
Pasal 17
Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2016 NOMOR : <!-- formula-not-decoded --> <!-- formula-not-decoded -->
PENJELASAN
Pasal 17
Cukup jeias. LEMBARAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2016 NOMOR:,+