PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor 9 Tahun 2014 tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 42 TAHUN 2014 TENTANG KOMIS! PENANGGULANGAN AIDS (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
WALIKOTA TANGERANG SELATAN
PROVINS! BANTEN PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR 9 Taus 20
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 42 TAHUN 2014 TENTANG KOMIS! PENANGGULANGAN AIDS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA TANGERANG SELATAN,
- a. bahwa pengaturan mengenai Komisi Penanggulangan AIDS telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 42 Tahun 2014 tentang Komisi Penanggulangan AIDS sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 42 Tahun 2014 tentang Komisi Penanggulangan AIDS;
- b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, berdampak terhadap Peraturan Walikota Tangerang Selatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sehingga perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2014 tentang Komisi Penanggulangan AIDS;
Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
PARAF HIRARKJ
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM DAN KESRA
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
PARAF KOORDINASI
KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
PARAF HIRARKI
WAKIL WALIKOTA
SEKRETARIS DAERAH
HARMONISASI DAN SINKRONISASI
KASUBAO PPHD
ANALIS PRODUK HUKUM DAERAH
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Nomor 5679); Lembaran Negara Republik Indonesia
5. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 376);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS di Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka Penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 654);
Menetapkan
8. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 72);
9. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 42 Tahun 2014 tentang Komisi Penanggulangan AIDS (Serita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2014 Nomor 42) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 42 Tahun 2014 tentang Komisi Penanggulangan AIDS (Serita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 13);
MEMUTUSKAN:
PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 42 TAHUN 2014 TENTANG KOMIS! PENANGGULANGAN AIDS.
Pasal I
Beberapa ketentuan di dalam Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2014 tentang Komisi Penanggulangan AIDS (Serita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2014 Nomor 42) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Walikota Tangerang Selatan:
- a. Nomor 59 Tahun 2015 (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2015 Nomor 59);
- b. Nomor 13 Tahun 2016 (Serita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2015 Nomor 13);
diubah sebagai berikut:
1
PARAFHIRARKI
I
] ASISTEN ADMINISTRASI UMUM DAN KESRA
] KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
PARAF KOORDINASI
KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
I
I
:
I
]
er ­
A
I
PARAFHIRARKI
I WAKIL WALIKOTA
I
I
:
SEKRETARIS DAERAH
I
I
I
I
:
HARMONISASI DAN SINKRONISASI
I
KASUBAG PPHD
I
:
ANALIS PRODUK HUKUM DAERAH
I
:
l
-
Al
'
1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 3
- ( 1 ) Susunan Pengurus KPA Kota terdiri atas:
- a. Walikota sebagai Ketua;
- b. Wakil Walikota sebagai Ketua Pelaksana;
- c. Sekretaris Daerah sebagai Wakil Ketua I;
- d. Asisten Tata Pemerintahan sebagai Wakil Ketua II merangkap anggota;
- e. Asisten Ekonomi dan Pembangunan sebagai Wakil Ketua III merangkap anggota;
- f. Asisten Administrasi Umum dan Kesejahteraan Rakyat sebagai Sekretaris I merangkap anggota;
- g. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah sebagai Sekretaris II merangkap anggota; dan
- h. Anggota.
- (2) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h paling sedikit terdiri atas:
- a. unsur Pemerintah Daerah;
- b. unsur Kepolisian Resort;
- c. unsur Badan Narkotika Nasional Kota;
- d. unsur Akademisi;
- e. unsur Lembaga Swadaya Masyarakat Peduli AIDS;
- f. unsur Komunitas ODHA;
- g. unsur Komunitas Pecandu; dan
- h. unsur lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
.,
- (3) Komisi Penanggulangan AIDS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. mengkoordinasikan perumusan penyusunan kebijakan, strategi, dan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka penanggulangan HIV dan AIDS sesuai kebijakan, strategi, dan pedoman yang ditetapkan oleh Komisi Penanggulangan AIDS Nasional;
- b. memimpin, mengelola, mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan penanggulangan HIV dan AIDS;
- c. menghimpun, menggerakkan, menyediakan, dan memanfatkan sumber daya yang berasal dari pusat, daerah, masyarakat, dan bantuan luar negeri secara efektif dan efisien untuk kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS;
- d. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan masing-masing instansi yang tergabung fungsi dalam keanggotaan Komisi Penanggulangan AIDS Kota Tangerang Selatan;
- e. mengadakan kerjasama regional dalam rangka penanggulangan HIV dan AIDS;
- f. menyebarluaskan informasi mengenai upaya penanggulangan HIV dan AIDS kepada aparat dan masyarakat;
- g. memfasilitasi pelaksanaan tugas-tugas Camat dan Kelurahan dalam penanggulangan HIV dan AIDS;
- h. mendorong terbentuknya LSM/Kelompok Peduli HIV dan AIDS; dan
1. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan HIV dan AIDS serta menyampaikan laporan secara berkala dan berjenjang kepada Komisi Penanggulangan AIDS Nasional.
- (4) Pengurus KPA Kota ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
Pasal 5
Pasal II
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang Selatan.

Penetapan: Ditetapkan di Tangerang Selatan. pada tanggal 1 /A prt 0

Penandatangan: WALIKOTA rTANGERANG SELATAN, � t AIRIN RACHMI DIANYro NG SELATAN, di Tangerang Selatan. 1 Apnl 100 Diundangk pada tanggal SEKR KOTA TANG BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 201 NOMOR 9