Unknown Unknown Nomor 8 Tahun 1950 tentang perusatraan Daerah Perkebunan Banongan, perlu (berlaku 6 Sep 2010)
Pembukaan
berdasarkan perahrran Daeratr Tingkat II sihrbondo Nomor 14 Tahun 19gs tentang perubatran Pertama Peraturan Daeratr l(abupaten panarukan Nomor 2 Tatrun lgrl tentang perusatraan Daeratr sihrbondo Kabupaten Daeratr Tingkat II Sihrbondo.
5. Direksi adalah organ pD perkebunan Banongan yang bertanggungiawab atas kepengurusan PD Perkebunan Banongan untuk kepentingan dan tduan PD Perkebunan Banongan baik di datam maupun di luar pengadilan, yang terdiri dari Direktur dan Wakil Direktur.
6. Badan Pengawas adalah organ pD perkebunan Banongan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan saran dan pertimbangan serta persetujuan kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan kepengurusan pD perkebunan Banongan.
8. Dewan Riset Daerah adalah Lembaga Non struktural yang membantu Pemerintah Daerah di bidang pengembangan ilmu pengetahuan dan telarologi.
7. Tim Pembina Badan usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut fim kmbina BUMD adalah tim yang dibentuk oleh Bupati dan bertugas membantu Bupati dalam pelaksanaa.n kegiatan koordinasi, sinkronisasi, evaluasi dan optimalisasi pengembangan Badan usaha Miuk Daeratr di Kabupaten Situbondo.
5
9. Perkebunan adalatr segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bag pelaku usaha perkebuna.n dan masyarakat.
10. Tanaman. Perkebunan adalah tanaman semusim atau tanaman tahunan yang jenis dan tduan pengelolaannya ditetapkan untuk usaha Ferkebunan.
3. 1 1. Diversifikasi usatra yang selanjutrya disebut diversifikasi adalatr usatra untuk meningkatkan hasil perkebunan dengan cara menambah jenis usaha lain.
12. satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan Kerja perangkat Daeratr di lingkungan pemerintatr Kabupaten Situbondo.
BAB I - KETEIYTUAN I'MUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
2. Bupati adalah Bupati Situbondo.
1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
3. Pemerintah Daerah adalah pemerintah Kabupaten Situbondo.
4. Perusahaan Daerah perkebunan Banongan yang selanjutnya disebut PD perkebun€ul Banongan adalah Perusatraan Daeratr perkebunan Banongan yang dibenhrk ## BAB II RUAITG LIITGKT'P
BAB I - KETEIYTUAN I'MUM Pasal 1
Pasal 2
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi
- a. diversifikasiusaha;
- b. kemitraan;dan
- c. pembinaan dan pengawasan.
BAB III - MAITSUD DAIT TUJUAIT Pasal 3 Maksud
Pasal 3
Maksud Peraturan Bupati ini adalah memberikan pedoman basl Direksi PD Perkebunan Banongan dalam penyusunan dan pelaksanaan diversifikasi tanaman.
BAB III - MAITSUD DAIT TUJUAIT Pasal 3 Maksud
Pasal 4
Diversifikasi usaha perkebunan bertujuan untuk :
- b. meningkatkan keuntungan atau menutupi kerugian yang mungkin terjadi apabila salah satu/sebaglan hasil produksi tidak laku dipasar;
- a. menambah jumlah hasil produksi;
- e. mempertahankan kesuburan lahan.
BAB TV DIVERSIFIKASI USAIIA
BAB III - MAITSUD DAIT TUJUAIT Pasal 3 Maksud
Pasal 5
- (1) Dalam menjalankan kegiatan usahanya, pD Perkebunan Banongan dapat melakukan diversifikasi usaha.
2. {21 Diversifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa diversifikasi usaha berkaitan dan/atau diversilikasi usaha tidak berkaitan.
3. (s) Diversifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat tl) dilaporkan oleh Direksi kepada Bupati setelah mendapat persetujuan dari Badan pengawas.
BAB III - MAITSUD DAIT TUJUAIT Pasal 3 Maksud
Pasal 6
- (1) Diversifikasi usaha berkaitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) berupa diversifikasi tanaman perkebun€Ln.
2. (21 Diversifikasi usaha tidak berkaitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) berupa diversifikasi diluar usaha perkebunan antara lain pertanian, perikanan, peternakan, pariwisata dan jasa tertentu.
Bagian Kesatu Dlverstflkast Usaha Berkaltan
BAB III - MAITSUD DAIT TUJUAIT Pasal 3 Maksud
Pasal 7
- Diversifikasi usaha berkaitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) merupakan diversifikasi tanaman perkebunan yang terdiri dari tanaman musiman dan tanaman tahunan/berumur panjang. (1)
- Tanaman musiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari tebu, tembakau dan rosela. (2t
- Tanaman tahunan/berumur panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari teh, kopi, cengkeh, lada, karet, kelapa dan kelapa sawit. (3)
BAB III - MAITSUD DAIT TUJUAIT Pasal 3 Maksud
Pasal 8
- Diversifikasi usaha tidak berkaitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) terdiri dari : (u
- a. diversifikasi tanaman pertanian berupa padi, jagung, ketela pohon, ubi jalar, kedelai dan kacang tanah;
- b. diversifikasi perikanan penganekaragaman produk pengolahan hasil perikanan; berupa perikanan dan
- c. diversilikasi peternakan berupa penganekaragaman produk ternak dan produk olahan ternak;
- d. diversifikasi jasa pariwisata berupa pengelolaan tempat wisata pantai Firdaus dan persewaan sarana transportasi.
4. (21 Ketentuan lebih lanjut mengenai diversifikasi jasa pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dengan Keputusan Direksi dengan persetujuan Badan Pengawas.
BAB V - KTMITRAAIT Pasal 9
Pasal 9
- (U Dalam menjalankan usahanya, pD perkebunan Banongan dapat bekerjasama dengan pihak ketiga.
- (21 Kerj'asama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
- a. penyediaan sarana produksi;
- b. produksi;dan/atau
- c. pengolahan dan pemasaran.
- (3) Persyaratan ke{asarna pD perkebunan Banongan dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (U dilaksanakan sesuai peraturan perundangundangan.
- Pemilihan calon Direksi pD perkebunan Banongan dilaksanakan oleh Badan pengawas melalui seleksi yang diumumkan secara terbuka. (u
- Pemilihan calon Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 6o (enam puluh) hari sebelum berakhirnya masa jabatan Direksi yang masih aktif. {2)
- Pemilihan calon Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh pihak Ketiga yang memiliki kapasitas sesuai dengan bidangnya dan/ atau dilaksanakan oleh Badan pengawas secara mandiri. (3)
8
- (4) Dalam pelaksanaan pemilihan calon Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pengawas wajib berpedoman pada Pedoman seleksi Penerimaan Calon Direksi yang ditetapkan oleh Tim Pembina BUMD.
BAB VI - TATA CARA PEMILIIIAIY CAI,()IT DIRTKSI Pasal 1O
Pasal 11
- (1) calon Direksi yang dinyatakan lulus seleksi administrasi, wqiib mengikuti uji kelayakan dan kepatutan W ard prowr test) yang dilaksanakan oleh Tim Penguji Independen yang ditunjuk Bupati.
2. (21 rim penguji independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. Unsur dari akademisi/perguruan Tinggi;
- b. unsur dari tokoh masyarakat yang memiliki kompetensi di bidang perkebunan;dan
- c. Unsur dari Dewan Riset Daerah.
- (3) Tim penguji independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menuangkan hasil uji kelayakan dan kepatutan W and pnoper testl dalam berita acara untuk dilaporkan kepada Bupati melalui Badan pengawas.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (s) merupakan bahan pertimbangan Bupati untuk memilih 1 (satu) orang calon Direksi.
BAB VI - TATA CARA PEMILIIIAIY CAI,()IT DIRTKSI Pasal 1O
Pasal 12
- tl) Bupati menyampaikan 1 (satu) orang calon Direksi hasil seleksi kepada DPRD guna mendengar pertimbangan untuk ditetapkan sebagai Direktur.
- (21 Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Direksi PD Perkebunan Banongan dilaksanakan oleh Bupati.
BAB VII - PEMBIITAAIT DAIT PEITGAWASATT
Pasal 18
- Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan diversifikasi usaha dilaksanakan oleh Bupati sesuai kewenangan. (1)
- Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunjuk SKPD telcris terkait sesuai tugas dan fungsinya. (21
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Situbondo pada tanggal 2 6 SEP 2010 STKRITARIS DAIRATI KABUPATEIT SITT'BOIYDO, SYAIFI'LLATI ## BAB VIII KETEilTUAN LAIIT-LAIIY ## Pasal 14

Penandatangan: - Dalam hal Direksi PD Perkebunan Banongan diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, Bupati menunjuk seorang pejabat struktural di tingkungan kmerintah Daerah sebagai pelaksana Tugas (Plt.) yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. (U - Masa jabatan Pelaksana Tugas (Plt.) sebagaimana dimaksud pada ayat {1} paling lama 3 {tiga} bulan. (2t - Pelaksana TUgas (Plt.) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan namun berhak menerima gaji dan tunjangan serta hak-hak lainnya yang dibebankan pada anggaran PD Perkebunan Banongan sesuai ketentuan peraturara perundang-undangan. (3) ## BAB IX I{BTENTTIAU PENUTIIP Pasal 15

Penandatangan: Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetatruinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Penetapan: Ditetapkan di Situbondo pada tanggal Z 6 SEp 2010

Penandatangan: BUPATI SITI'BOIYDO, DADANcffi