PERATURAN DAERAH KOTA SIBOLGA Nomor 28 Tahun 2012 tentang RETRIBUSI JASA UMUM (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang : a. Peraturari Daerah;
- 1. Undang-Undang No. 8 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besax dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092); Mengingat
2. Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 ter^ rng Hulnvn Acara Pidana (Lembaran Negara Republik IndcNomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209); T? &gt; u\ 1981 1i:i -I ' : ' cnesia
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang ICeuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negar ^ (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
*
7. Undang - Undang Nornor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. 10.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
5. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
6. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. 13.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. 14.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemborian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Hrm Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10. 16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 ' 7 V. :n f' CC " trVnng Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah . ? ' "?ua tekih diubah terakhir dengan Peraturan Menteri T ~ ? '~m Negeri ITamor 21 Tahun 2011; 2
11. 17.Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kota Sibolga (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2008 Nomor 9);
i
i
Menetapkan
- 18 Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakeija Sekretariat Daerah Kota Sibolga dan Sekretariat DPRD Kota Sibolga (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2008 Nomor 10);
- 19.Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas-dinas Daerah Kota Sibolga (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2008 Nomor 11);
- 20.Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakeija Lembaga Teknis Daerah Kota Sibolga (Lembaran Daerah Kota Sibolga Nomor 12);
- 21.Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakeija Kecamatan pada Pemerintah Kota Sibolga (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2008 Nomor 13);
- 22.Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Kelurahan pada Pemerintah Kota P' ' b. fLemb; . · an TV
- 23.Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah \ Kota Sibolga Tahuri 2009 Nomor 8);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SIBOLGA dan WALIKOTA SIBOLGA
MEMUTUSKAN:
: PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Sibolga.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintalx Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia scbagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Walikota adalah Walikota Sibolga.
6. Pejabat adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang - undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Walikota.
8. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Walikota Sibolga.
i
9. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pembericn ran tertentu }rang khusus disediakan dan / atau diberikan oleh Pemerintah Dsprah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nam.a dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
3. 11/ Jasa adalah kegiatan Pemerintah Kota berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasiliths, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati sleh orang pribadi atau Badan.
12. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kota untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
14. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Kota Sibolga.
15. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besamya jumlah pokok retribusi yang terutang.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
18. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan / atau sanksi administratif berupa bunga dan / atau denda.
19. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besamya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
20. Pemeriksaan adajah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, darj / atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional bercjnsarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemepuhan kewajiban retribusi daerah dan / atau untuk tujuan lain dalam rangkp melaksanakan ketentuan peraturan perundang- undangan retribusi daerah. ;
21. Penyidikan tindajc pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang teijadi serta menemukan tersangkanya.
GOLONGAN RETRIBUS1
BAB II - Pasal 2
Pasal 2
Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan, Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSU Dr. F. L. Tobing, Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan, Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, Retribusi Penyediaan dan / atau Penyedotan Kakus, Retribusi Pengolahan Limbah Cair, Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang, dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.
BAB III - OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI JASA USAHA Pasal 3
Pasal 3
Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Kota Sibolga untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
BAB III - OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI JASA USAHA Pasal 3
Pasal 4
Subjek Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan / menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan.
BAB III - OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI JASA USAHA Pasal 3
Pasal 5
Wajib Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Umum.
JENIS-JENIS RETRIBUSI JASA UMUM
BAB IV
Pasal 6
Jenis - jenis retribusi yang digolongkan Retribusi Jasa Umum adalah:
- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan;
- b. Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSU Dr. F. L. Tobing;
- c. Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan;
- d. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- e. Retribusi Pelayanan Pasar;
- f. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- g. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- h. Retribusi Penyediaan dan / atau Penyedotan Kakus;
- i. Retribusi Pengolahaij Limbah Cair;
- j. Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang;
- k. Retribusi Pengendalipn Menara Telekomunikasi.
i
BAB V - TATA CARA PENGHITUNGAN RETRIBUSI JASA UMUM Pasal 7
Pasal 7
- (1) Besamya Retxibusi Jasa Uraum yang terutang dihitung ## BAB VI
BAB V - TATA CARA PENGHITUNGAN RETRIBUSI JASA UMUM Pasal 7
Pasal 8
## PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM Pasal 8
BAB V - TATA CARA PENGHITUNGAN RETRIBUSI JASA UMUM Pasal 7
Pasal 9
- (1) Tarif Retribusi Jasa Usaha ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Walikota dengan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah.
BAB V - TATA CARA PENGHITUNGAN RETRIBUSI JASA UMUM Pasal 7
Pasal 10
Retribusi jasa umum yang temtang di pungut di wilayah daerah.
i
Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan
BAB IX - PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 11
- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan dan lain-lain yang sejenis.
- (3) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
i
BAB IX - PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 12
&lt; v
1
'
- (1) Walikota atau pejabat yang ditunjuk, menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagai dasar pembayaran retribusi.
- (2) Untuk penerbitan SKRD, Walikota atau pejabat yang ditunjuk, melakukan kegiatan penghimpunan data objek 4an subjekxetribusi.
- (3)
BAB IX - PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 13
- (1) Dalam waktu paling lama 1 (satu) kali dalam 24 (dua puluh empat) jam, hasil pemungutan retribusi disetor sepenuhnya ke Kas Daerah.
- (2) Pengawasan penyetoran hasil pemungutan retribusi dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyetoran retribusi dan pengawasannya diatur dengan Peraturan Walikota.
Bagian Kedua Tata Cara Pembayaran
BAB IX - PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 14
- (1) Wajib retribusi membayar kewajiban retribusi ## BAB X
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN
Bagian Kesatu
Ketentuan Umum
BAB IX - PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 15
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
- a. Pelayanan kesehatan pada Dinas Kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dikelola Dinas Kesehatan Sibolga.
- b. Pelayanan kesehatan adalah jasa pelayanan dan kemudahan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya.
- c. Pelayanan Kesehatan Dasar adalah kegiatan pelayanan kesehatan yang dilakukan di Puskesmas dan Puskesmas Pembantu.
- d. Upaya Kesehatan Paripuma adalah pelayanan kesahatan yang diberikan kepada masyarakat meliputi kegiatan Promotif, Preventif, Kuratif, dan Rehabilitatif.
- e. Pengobatan Dasar adalah Pengobatan yang dapat diiayani di Puskesmas dan Puskesmas Pembantu sesuai dengan diagnosa penyakit serta tidak membutuhkan pemeriksaan dan tindakan medis lanjutan.
- g. Tindakan Medis Dasar adalah tindakan yang meliputi hecting 1-3, buka hecting, ganti perban, debridement dan suntikan.
- f. Pengobatan Dasar Gratis adalah pembebasan biaya atas pemberian pelayanan kesehatan dasar kepada penduduk Kota Sibolga yang meliputi pemeriksaan, pengobatan, maupun tindakan medis dasar yang diperoleh di Dinas Kesehatan, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, dan Puskesmas Keiiling.
- h. Pelayanan Kesehatan Tambahan adalah pemberian pelayanan kesehatan kepada seseorang atau kelompok yang meliputi pemeriksaan, pengobatan tambahan, dan tindakan medis tambahan serta pengambilan retribusi pada perusahaan ataupun usaha lainnya.
- j. Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu yang selanjutnya dapat disingkat Puskesmas Pembantu adalah Unit Kesehatan yang membantu tugas-tugas Puskesmas di wilayah keijanya.
- i. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya dapat disingkat Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kota Sibolga yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di tingkat Kecamatan.
- k. Puskesmas Keiiling adalah unit pelayanan kesehatan dengan sarana alat transportasi kenderaan roda 4 (empat) yang membantu tugas-tugas Puskesmas diwilayah keijanya.
- m. Rawat Inap adalaji pelayanan kesehatan terhadap orang yang masuk ke Puskesmas dengaii tinggal di ruang rawat inap.
- l. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa rawat inap.
Ruang
Inap adaliph
pelayanan kesehatan
terhadap orang
yang masuk
Puskesmas dengan tinggal di ruang rawat inap.
- p. Instalasi kesehatan adalah unit-unit kesehatan yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keiiling dan Laboratorium Kesehatan.
- o. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah / menaggulangi resiko kematian atau cacat.
3. medik untuk adalah pelayanan q. Penunjang diagnostik menunjang / menegakkan diagnose.
- r. Pemeriksaan penunjang medik adalah kegiatan pemeriksaan laboratorium dan alat penunjang medis lainnya untuk menegakkan diagnose.
h
*
- s. Tindakan medik dan terapi adalah tindakan pembedahan, tidakan persalinan, tindakan pengobatan menggunakan alat kesehatan dan tindakan diagnosa lainnya.
- t. Bahan dan alat adalah obat, bahan kimia, alat kesehatan, bahan radiologi dan bahan lainnya untuk digunakan langsung dalam rangka observasi diagnosa, pengobatan, perawatan dan pelayanan kesehatan lainnya.
Bagian Kedua Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi
BAB IX - PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 16
Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan dipungut retribusi atas pelayanan kesehatan yangdiselenggarakan Dinas Kesehatan Kota Sibolga.
BAB IX - PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 17
- ? (1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan dasar dan tambahan di Dinas Kesehatan, puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
BAB IX - PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 18
Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati pelayanan kesehatan yang diselenggarakan Dinas Kesehatan Kota Sibolga.
BAB IX - PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 19
Wajib Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan adalah orang pribadi atau Badan yang menikmati pelayanan kesehatan yang diselenggarakan Dinas Kesehatan Kota Sibolga, yang menurut ketentuan Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayajan Retribusi.
BAB IX - PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 20
Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan
BAB IX - PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 22
Besarnya tarif retribusi ditetapkan untuk menutup sebagian biaya penyediaan jasa sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Bagian Kelima Penetapan dan Masa Retribusi Pasal 23

Pembayaran Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan ditetapkan pada saat digunakannya fasilitas pelayanan kesehatan pada Dinas Kesehatan.

## Pasal 24

Masa Retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 adalah pada saat pembayaran retribusi di tempat pelayanan dengan menggunalcan SKRD atau bu'dl lain yang sail.

## Bagian Keenam

Ketentuan Pengecualian

Pasal 25

*

- (1) Pelayahan kesehatan pada Dinas Kesehatan tidak dikenakan biaya pendaftaran.
- (2) Pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta tidak termasuk objek Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan.

Pasal 26

- (1) Khusus bagi penduduk Kota Sibolga, pelayanan pengobatan dasar pada puskesmas, puskesmas pembantu dan puskesmas keliling dibebaskan dari Retribusi Pelayanan Kesehatan, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 19.
- (3) Pengaturan tentang tata cara, syarat dan ketentuan pemberian pembebasan Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.
- (2) Pembebasan biaya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak temasuk pelayanan kesehatan bagi peserta Askes PNS / Askeskin / Jamkesmas dan penduduk luar Kota Sibolga.

## BAB XI

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RSU DR. F. L. TOBING

## Bagian Kesatu

Ketentuan Umum

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

- b. Pelayanan kesehatan pada RSU Dr. F. h Tobing adalah pelayanan kesehatan yang diselenggarajcan RSU Dr. F. L. Tobing.
- a. Rumah Sakit Umpm adalah Rumah Sakit Umum Dokter Ferdinand Lumban Tobing Sibolga kejas B non pendidikan.
- c. Pelayanan kesehatan adalah jasa pelayanan dan kemudrhan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnose, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya.
- e. Perawatan adalah pengobatan dan pemeliharaan orang sakit oleh semua tenaga medis dan para medis, dengan mempergunakan / pemakaian obatobatan, alat-alat kedokteran serta perkakas rumah tangga, makan dan minum.
- d. Pengobatan adalah tindakan pengobatan yang diberikan oleh dokter atau jika berhalangan yang diberikan oleh pengatur rawat atau bidan yang ditunjuk untuk menjalankan pengobatan, perawatan dan lain-lainnya yang ada hubungannya dengan kesehatan.
6. Rawat Jalan adalah pelayanan kesehatan terhadap orang yang masuk ke RSU Dr. F. L. Tobing tanpa tinggal di ruang rawat inap. f.

r

r

*

»

- g. Rawat Inap adalah pelayanan kesehatan terhadap orang yang masuk ke RSU Dr. F. L. Tobing dengan tinggal di ruang rawat inap.
2. adalah i. Penunjang diagnostik medik menunjang / menegakkan diagnose. pelayanan untuk
- h. Instalasi kesehatan adalah unit-unit kesehatan yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat di RSU Dr. F. L. Tobing.
- j. Rujukan swasta adalah kiriman dari Dokter dan / atau pelayanan kesehatan swasta.
- l. Tindakan medik dan terapi adalah tindakan pembedahan, tidakan persalinan, tindakan pengobatan menggunakan alat kesehatan dan tindakan diagnose lainnya.
- k. Pemeriksaan penunjang medik adalah kegiatan pemeriksaan laboratorium dan alat penunjang medis lainnya untuk menegakkan diagnose.
- m. Jenis tindakan medis :
- 2) berdasarkan resiko dan beratnya tindakan adalah tindakan kecil, sedang, j besar dan khusus;
- 1) berdasarkan kegawatan atau darUratnya adalah tindakan medik terencana (Nomo Akut / Non Emergency) dan tindakan medis tidak . terencana (Akut / Emergency);
10. .3) Berdasarkan klasifikasi tekrtis intervensi medis adalah :
- 2) Tindakan medis non operatif (non pembedahan) dan non incisi.
- 1) Tindakan medife operatif (pembedahan) dan incisi;
- n. Penunjang diagnostik adalah pelayanan untuk menunjang dalam menegakkan diagnosa.
- p. Konsultasi medis adalah konsultasi dari tenaga medis xrr .upun antar medis, dari jenis spesialis yang berbeda dalam hal penanganan terhadap kasus penyakit.
- o. Rehabilitasi medis adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk pelayanan fisioterapi, akupasionale, wicara, ortetik / prot idle, bimbingan jasa medis dan jasa fisiologi.
- q. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas inap dengan atau tanpa makan di Rumah Sakit.
- s. Jasa Sarena adalah imbalan yang diterima oleh rumah sakit untuk pemeliharaan sarana, fasilitas rumah sakit, bahan obat-obatan, alat kesehatan habis pakai dalam rangka observasi, diagnose, pengobatan, rehabilitasi, medik dan / atau pelayanan kesehatan lainnya.
- r. Bahan adalah obat, bahan kimia, alat kesehatan, bahan radiologi dan bahan lainnya untuk digunakan langsung dalam rangka observasi diagnosa, pengobatan, perawatan dan pelayanan kesehatan lainnya.
- t. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan dalam rangka observasi, diagnose, yang diberikan kepada pasien pengobatan, rehabilitasi, medik dan / atau pelayanan langsung, pemyataan ini mempunyai makna bahwa pelaksana pelayanan bukan hanya tenaga medis, tetapi juga tenaga keperawatan, tenaga kesehatan lain dan tenaga non medis ( struktural dan fungsional ). Pembagian / pendistribusian jasa pelayanan diatur dengan sistem remunerasi melalui keputusan direktur dan diketahui walikot # .
- v. Jamkesmas adajah peserta Jamkesmas atau keluarganya yang masih menjadi tanggungannya masuk atau rawat inap di rumah sakit umum ditetapkan pada kelas berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Jamkesmas Pusat, mendapat fasilitas perawatan kelas III dan mematuhi ketentuan yang berlaku di Rumah Sakit serta mematuhi kesepakatan dengan Rumah Sakit.
- u. Askes adalah pe ^ erta dari PT. Askes atau keluarganya yang masih menjadi tanggungannya ipasuk atau rawat inap di rumah sakit umum ditetapkan pada kelas berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh PT. Askes.

I

f

- w. Jamkesda adalah peserta Jamkesda atau keluarganya yang masih menjadi tanggungannya masuk atau rawat inap di rumali salat umum ditetapkan pada kelas berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Jamkesda Kota Sibolga, mendapat fasilitas perawatan kelas III dan mematuhi ketentuan yang berlaku di Rumah Sakit serta mematuhi kesepakatan dengan Rumah Sakit.

## x. Rawat Jalan:

- 2) Tarif rawat jalan spesialis sore hari dan tarif rawat jalan khusus lainnya dapat dibuat sebagai tarif paket dan diatur dengan keputusan Direktur disesuaikan dengan keadaan pasar dan tetap memperhatikan masyarakat berpenghasilan rendah;
- 1) Komponen tarif rawat jalan tidak termasuk obat - obatan, tindakan medik, tindakan medik gigi, penunjang medik, pelayanan rehabilitasi medik dan. jasa konsultasi antar spesialis yang apabila terpisah oleh pasien; ada dibayar
- 3) Tarif tersebut adalah tarif pada jam dinas.

y.

- Gawat Daruiat 1) Tarif pelayanan gawat darurat tidak termasuk obat - obatan, tindakan medik, tindakan medik gigi, penunjang medik, pelayanan rehabilitasi medik :dan jasa ' konsultasi antar spesialis yang apabila ada harus dibayar terpisah oleh pasien.
- 2) Jasa konsultasi medik:
- (b) Dokter spesialis dikenakan Rp. 20.000 di dalam jam keija dan di luar jam keija (cito) sebesar Rp. 25.000.
- (a) Dokter umum / dokter gigi dikenakan Rp 10.000 di dalam jam keija dim diluar jam keija (cito) sebesar Rp. 15.000;
- 3) Jasa konsultasi medik tak langsung melalui telepon faximile dikenakan 20% dari . jasa konsultasi medik.
- z. Kategori Kelompok Penyakit yang dikeijakan di kamar operasi adalah :
- 4) Khusus masyarakat kota sibolga tidak dikenakan tarif jasa pelayanan tambahan diluar jam dinas.
- 1) Operasi Kecil / khusus adalah : adalah kista bartolini, ekstirpasi polip, Biopsi Endometrium, Ekstirpasi Mioma Geburt, Tumor Jinak (Ateroma, Lipoma, dan lain-lain), Debridement, Reposisi fraktur tertutup / dislokasi sederhana.
- 3) Operasi Besar adalah : kista Ovarium, laparatomi KET, reparasi Fistel bawaan di tulang muka, jaringan lunak muka, Hipospadia, dan Tuba, kelainan neurofibroma dan lain - lain, kriptokismus, megakolon, CTEV dan kelainan ortopedi lain, tumor, tiroid, mammae, rahang, paruparu,pembuluh darah intra abdominal, retroperitoneum, mediastinum, semua jenis tpmor ganas, semua jenis trauma yang tidak termasuk dalam kelompq | k tindakan sedang.
- 2) Operasi Sedang adalah : Myomektomi, Kolporapi, Tubektomi, Sectio Caesaria, Hernia, Hidrokel, Verikokel, Apendisistis, Infiltrat, Batu Bulibuli, Penyakit Pembuluh Darah Perifer, Bibir Sumbing, Kelainan tangan bawaan, Luka bakar di atas 10 % tanpa operasi, Dislokasi sendi, bahu, siku, pergelangan, tangan, interphalank, panggul, tumit, simfisis, rahang.

Bagian Kedua Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 28

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSU Dr. F. L. Tobing dipungut retribusi atas pelayanan kesehatan di RSU Dr. F. L. Tobing Sibolga.

#

## Pasal 29

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan / atau dikelola oleh Pemerintah Kota Sibolga.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

## Pasal 30

Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau badan hukum yang menikmati pelayanan kesehatan di RSU Dr. F.L. Tobing Sibolga.

Pasal 31

Wajib Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau badan hukum yang menikmati pelayanan kesehatan di RSU Dr. F. L. Tobing Sibolga, yang menurut ketentuan Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.

<!-- formula-not-decoded -->

berdasarkan jenis layanen dan frekuensi penggunaan. J 1

## Bagian Keempat Struktur dan Besamya Tarif Retribusi Pasal 33

- (1) Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSU Dr. F. L. Tobing dihitung dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, yaitu biaya operasi dan pemeliharaan, dan belanja modal.
- (2) Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan ditentukan bervariasi berdasarkan tempat, jenis, golongan dan lain-lain sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi.
- (3) Khusus masyarakat Kota Sibolga dapat diberikan keringanan jasa sarana sebesar 2 % (duapersen).
- (4) Untuk setiap tindakan persalinan normal / persalinan dengan penyulit pada hari I (pertama) dikenakan sesuai dengan tarif yang ditentukan. Untuk jasa sarana dan pelayanan berikutnya digesuaikan dengan tarif kamar perawatan umum

Pasal 34

Besamya tarif retribusi ditgtapkan untuk menutup sebagian biaya penyediaan jasa sebagaimana tercantum d ^ lam Lampiran II, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ijaerah ini.

Bagian Kelima Penetapan dan Masa Retribusi

Pasal 35

Pembayaran Retribusi Pelayanan Kesehatan ditetapkan pada saat akhir perawatan di RSU Dr. F. L. Tobing.

f

Masa Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSU Dr. F. L. Tobing sebagaimana dimaksud pada pasal 35 adalah pada saat pembayaran retribusi ditempat pelayanan dengan menggunakan SKRD atau bukti lain yang sah.

## Bagian Keenam Ketentuan Pengecualian Pasal 37

Pelayanan kesehatan pada RSU Dr. F. L. Tobing Sibolga tidak dikenakan biaya pendaftaran / karcis.

## Pasal 38

- (1) Pemelitltah Daerah dapat memberikan keringanan, pengurangan, dan pembebasan dalam ' hal - hal tertentu atas pokok Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSU Dr. F.L. Tdbing Sibolga.
- (3) KetentUan lebih lanjut mengenai tata cara, syarat dan ketentuan pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diatur dengan Peraturan Walikota.
- (2) Pembdtian pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada dyat (1) derigan melihat kemampuan Wajib Retribusi.

## RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN

Bagian Kesatu Ketentuan Umum Pasal 39

## Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

- b. Sampah adalah limbah yang berbentuk padat atau setengah padat yang berasal dari kegiatan orang pribadi atau badan hukum, yang terdiri dari bahan organik dan non organik, logam dan non logam yang dapat tebakar, tetapi tidak terjnasuk buangan biologis / kotoran manusia dan tidak berbahaya.
- a. Pelayanan persampahan / kebersihan adalah pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kota meliputi pengambilan, pengangkutan dan pembuangan serta penyediaan lokasi pembuangan / pemusnahan sampah rumah tangga, industri dan perdagangan tidak termasuk pelayanan kebersihan jasa umum, tarnan dan ruangan tempat umum.
- c. Tempat Pembuangan Sementara (TPS) adalah tempat penampungan sampah yang berasal dafi lingkungan perumahan sebelum diangkut ke Tempat Pembuangan Akttfr (TPA).
- e. Perumahan teratur dan real estate adalah suatu lingkungan perumahan yang telah ditata sedernikian rupa yang ideal, baik lingkungan, bentuk dan jenis konstruksi rumah serta fasilitas umum maupun fasilitas social.
- d. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) adalali tempat untuk penampungan, mengolah dan memusnahkan sampah.

i

## Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Pasal 40

- j , Dengan nama Retribusi Pclayanan Persampahan / Kebersihan dipungut retribusi atas pelayanan persampahan / kebersihan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah.

## Pasal 41

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Persampaban / Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 adalah pelayanan persampahan / kebersihan yang diselenggarakan Pemerintah Kota Sibolga, meliputi:
- b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan / atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah; dan
- a. pengambilan / pengumpulan sampah dari sumbemya ke lokasi pembuangan sementara;
- c. penyediaan lokasi pembuangan / pemusnahan akhir sampah.
- (2) Pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umvun lainnya tidak termasuk objek Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan.

## Pasal 42

Objek Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati pelayanan persampahan / kebersihan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah.

## Pasal 43

Wajib Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati pelayanan persampahan / kebersihan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah, yang menurut ketentuan Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.

Bagian Ketiga Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal 44

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan berdasarkan jenis dan jangka waktu penggunaan layanan.

## Bagian Keempat

## Struktur dan Besamya Tarif Retribusi Pasal 45

- (1) Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan dihitung dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, y 4 itu biaya operasi dan pemeliharaan, dan belanja modal.
- (2) Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan ditentukan bervariasi berdasarkan tempat / letajc, jenis, golongan dan lain-lain sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi.

Pasal 46

Besamya tarif retribusi ditetapkan untuk merxutup sebagian biaya penyediaan jasa sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

i

## Bagian Kelima Penetapan dan Masa Retribusi Pasal 47

Pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan ditetapkan pada saat digunakannya fasilitas pelayanan persampahan / kebersihan.

## Pasal 48

- Masa Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 adalah untuk jangka waktu setiap 1 (satu) bulan dan pembayaran retribusi dilakukan dengan menggunakan karcis. (1)
- Untuk efisiensi dan efektifitas pemungutan, sebahagian dari objek Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan dapat dipungut bekeijasama dengan PDAM Tirta Nauli Sibolga. (2) :

## BAB XIII

RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

Bagian Pertama Ketentuan Umum

Pasal 49

## Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

- b. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
- a. Pelayanan parkir ditepi jalan umum adalah pelayanan tempat parkir yang berada di tepi jalan umum yang disediakan, dimiliki dan / atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- c. Berhenti adalah keadaan kendaraan tidak bergerak untuk sementara dan tidak ditinggalkan pengemudinya.
- e. Kenderaan bermotor adalah kenderaan yang digerakkan oleh peralatan teicnik yang berada pada kenderaan itu, termasuk kenderaan gandengan atau kereta tempelan yang dirangkaikan dengan kenderaan bermotor.
- d. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.

<!-- formula-not-decoded -->

Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut retribusi terhadap pelayanan parkir ' di tepi jalan umum yang diselenggarakan Pemerintah Daerah. »

t

Pasal 51

- Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ( 1)
- Ketentuan lebih lanjut tentang penetapan penyediaan lokasi pelayanan parkir di tepi jalan umum diatur dengan Peraturan Walikota. ( 2 )

i

## Pasal 52

Subjek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi atau badan usaha yang menikmati pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

## Pasal 53

Wajib Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi atau badan usaha yang menikmati pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, yang menurut ketentuan Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.

## Bagian Ketiga

V; - .

## Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pasal 54

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum berdasarkan jenis kendaraan dan frekuensi penggunaan

## Bagian Keempat

## Struktur dan Besamya Tarif Retribusi Pasal 55

- Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dihitung dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, yaitu biaya operasi dan pemeliharaan, dan belanja modal. ( I )
- Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum ditentulcan bervariasi berdasarkan jenis, golongan dan lain-lain sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi. ( 3 )
- Besamya tarif Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum disesuaikan dengan jenis kenderaan bermotor; ( 2 )

## Pasal 56

Besamya tarif retribusi ditetapkan untuk menutup sebagian biaya penyediaan jasa umum adalah sebagai benkut :

- a. Kendaraan Roda 10 (Sepuluh) keatas
- b. Kendaraan Roda 8 (Delapan)

Rp. 8.000,- / Sekali Parkir

- Rp. 5.000,- / Sekali Parkir
- c. Kendaraan Roda 6 (Enam)
- d. Kendaraan Roda 4 (Empat)
- e. Kendaraan Roda 2 (Dua) dan 3 (Tiga)

Bagian Kelima

## fenetapan dan Masa Retribusi Pasal 57

Pembayaran Retribusi Pelaypnan Parkir di Tepi Jalan Umum ditetapkan pada saat digunakannya fasilitas pelayanan parkir di tepi jalan umum.

## Pasal 58

Masa Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 adalah pada saat pembayaran retribusi di tempat pelayanan dan dilakukan dengan menggunakan karcis dengan wama bervariasi.

Rp. 3.000,- / Sekali Parkir

Rp. 1.000,- / Sekali Parkir

Rp. 500,- / Sekali Parkir

i

Y

## Bagian Keenam Aturan Pelaksanaan Pasal 59

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjelasan lokasi tempat parkir di tepi jalan umum diatur dengan Peraturan Walikota.

## BAB XIV

## RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

Bagian Pertama Ketentuan Umum

Pasal 60

## Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

- b. Pasar adalah tempat pertemuan penjual dan pembeli, tempat jual beli umum feecara teratur yang memperdagangkan barang dan / atau jasa.
- a. Pelayanan pasar adalah fasilitas pasar tradisional / sederhana yang berupa pelataran / los yang dikelola Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.
- c. Pedagang adalah orang yang beijualan barang atau jasa dilingkungan pasar atau tempat-tempat lain yang dimiliki dan / atau dikuasai oleh Pemerintah Kota Sibolga dan dibenarkan sesuai dengan fungsi peruntukannya.
- d. Los adalah bangunan tetap di dalam lingkungan pasar yang berbentuk bangunan memanjang tanpa dilengkapi dinding.
- e. Kios adalah bangunan dj pasar yang dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit.
- g. Pertokoan adalah bangunan di luar pasar yang dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langitlangit, yang dimiliki dan / atau dikuasai oleh Pemerintah Kota Sibolga.
- f. Pelataran adalah tempat yang disediakan atau dikuasai oleh Pemeintah Kota Sibolga yang bersifat terbuka seperti halaman, jalan, gang dan lain-lain di dalam lingkungan pasar atau di tempat-tempat lain yang dimiliki dan / atau dikuasai oleh Pemerintah Kota Sibolga dan dibenarkan sesuai dengan fungsi peruntukannya.
- h. Sampah Pasar adalah limbah benda padat, cair dan gas yang dihasilkan dari usaha kegiatan pasar baik oleh pedagang atau pengunjung pasar.
- i. Penerangan Pasar adalah sarana penerangan yang membutuhkan aliran / daya listrik dari PLN atau dari Diesel / Genset, baik yang dipergunakan oleh pedagang ataupun untuk fasilitas umum, jalan / gang dan lainnya dalam kawasan pasar.

Bagian Kedua Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 61

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut retribusi terhadap pelayanan pasar yang dikelola Pemerintah Daerah .

Pasal 62

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional dan / atau pertokoan sederhana, berupa pelataran, los, kios / pertokoan sederhana yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusu3 disediakan untuk pedagang.
- (3) Dikecualikan dari Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah Pelayanan fasilitas pasar yang dikelola BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
- (2) Tempat beijualan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah pada suatu wilayah kota tertentu termasuk objek retribusi pelayanan pasar dengan kategori pelataran.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tempat beijualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

j

-

Subjek Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan / menikmati penyediaan fasilitas pasar tradisional / sederhana, berupa pelataran, los, kios / pertokoan sederhana yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untulc pedagang.

## Pasal 64

- r Wajib Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan / raenikraati penyediaan fasilitas pasar tradisional / sederhana, berupa pelataran, los, kios / pertokoan sederhana yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang, yang menurut kctentuan Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.

## Bagian Ketiga Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal 65

Tingkat petiggunaan jasa Retribusi Pelayanan Pasar berdasarkan jenis dan frekuensi layanan.

## Bagian Keempat Struktur dan Besamya Tarif Retribusi

Pasal 66

- (1) Retribusi Pelayanan Pasar dihitung dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, yaitu biaya operasi dan pemeliharaan, dan belanja modal.
- (2) Tarif Retribusi Pelayanan Pasar ditentukan bervariasi berdasarkan tempat / letak, ukuran, golongan dan lain-lain sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi.

## Pasal 67

Besamya tarif retribusi ditetapkan untuk menutup sebagian biaya penyediaan jasa sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Bagian Kelima Penetapan dan Masa Pembayaran Retribusi Pasal 68

Pembayaran Retribusi Pelayanan Pasar ditetapkan sebagai berikut :

- b. untuk penggunaan fasilitas pasar berupa kios / pertokoan sederhana untuk jangka waktu 1 (satu) tahun (tahunan).
- a. penggunaan fasilitas pasar dan tempat beijualan berupa pelataran dan / atau los untuk jangka waktu } (satu) hari (harian);

*

## Pasal 69

- (1) Masa pembayaran Retribusi Pelayanan Pasar untuk penggunaan fasilitas pasar dan tempat beijualan berupa pelataran dan / atau los sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf a adalah pada saat pembayaran retribusi di tempat pelayanan dan dilakukan dengan menggunakan karcis.
- (3) Untuk meringankan wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pembayaran retribusi dapat diangsur 2 (dua) kali dalam setahun.
- (2) Masa pembayaran Retribusi Pelayanan Pasar untuk penggunaan fasilitas pasar berupa kios / pertokoan sederhana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf b adalah dihitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember setiap tahun dan dilakukan dengan menggunakan SKRD.

;

Bagian Keenam Ketentuan Lain-lain Pasal 70

- (1) Penggunaan fasilitas pasar berupa pelataran, los atau kios / pertokoan sederhana bersifat sewa - menyewa.
- (3) Jangka waktu Peijanjian Sewa-Menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan untuk masa paling lama 5 (lima) tahun dan sesudahnya diperbaharui kembali, dengan memberikan kesempatan pertama untuk penyewa yang lama / sebelumnya.
- (2) Penggunaan fasilitas pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikat dalam Surat Peijanjian Sewa - Menyewa antara Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dengan Wajib Retribusi.
- (4) Peijanjian Sewa-Menyewa dapat diputuskan secara sepihak oleh Pemerintah Daerah apabila penyewa tidak patuh dan / atau lalai membayar Retribusi Pelayanan Pasar.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peijanjian sewa-menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

## Bagian Ketujuh Ketentuan Pengecualian Pasal 71

Pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta, tidak termasuk objek Retribusi Palayanan Pasar.

## BAB XV

RETRIBUSI PENGUJIAN KENDERAAN BERMOTOR

Bagian Pertama Ketentuan Umum Pasal 72

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

- a. Pelayanan pengujian kenderaan bermotor adalah pelayanan serangkaian kegiatan menguji dan atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kereta khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
- b. Kenderaan bermotor adalah kenderaan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kenderaan itu, termasuk kenderaan gandengan atau kereta tempelan yang dirangkaikan dengan kenderaan bermotor.
- c. Kenderaan umum adalah setiap kenderaan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.

Y

- d. Kenderaan khusus adalah kenderaan bermotor selain dari kenderaan bermotor untuk penumpang dan dan kenderaan bermotor untuk barang, yang penggunannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barangbarang khusus, seperti ambulan, pemadam kebakaran, kenderaan tangki, kenderaan pengangkut alat berat, dan lain-lain.
- f. Mobil bus adalah setiap kenderaan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi, yang disediakan Untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
- e. Mobil penumpang adalah setiap kenderaan bermotor yang dilengkapi dengan sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi, yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
- g. Mobil barang adalah kenderaan bermotor selain dari yang termasuk mobil penumpang dan mobil bus.
- i. Sepeda motor adalah kenderaan bermotor beroda dua.
- h. Kenderaan khusus adalah kenderaan bermotor selain dari kenderaan bermotor untuk penumpang dan dan kenderaan bermotor untuk barang, yang penggunannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barangbarang khusus, seperti ambulan, pemadam kebakaran, kenderaan tangki, kenderaan pengangkut alat berat, dan lain-lain.
- j. Becak bermotor atau kereta tempelan adalah sepeda motor beroda tiga yang dipergunakan untuk mengangkut orang atau barang yang dirancang untuk ditarik dan sebahagian bebannya ditumpu pada sepeda motor.
- l. Pelaksanaan pengujian adalah unit pengujian berkala kendaraan bermotor yang diberi wewenang melaksanakan pengujian berkala kendaraan bermotor.
- k. Kendaraan di atas air adalah semua kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan yang digunakan di atas air.
- m. Kendaraan wajib uji adalah setiap kendaraan yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku wajib diperiksa atau diuji guna memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
- o. Uji ulang adalah pengujian yang dilaksanakan terhadap kenderaan bermotor yang pada walctu pengujian tidak lulus uji atau ketika dilakukan pemeriksaan di jalan ditemukan kondisi kenderaan tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang dapat membahayakan keselamatan pengemudi, penumpang atau pemakai jalan lainnya.
- n. Uji berkala adalah pengujian yang dilaksanakan terhadap kenderaan bermotor secara berkala terhadap setiap wajib uji.
- p. Buku uji adalah tanda bukti lulus uji berbentuk buku yang berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kenderaan wajib uji.
- r. Layak jalan adalfdi persyaratan minimum kondisi sur.tu kenderaan yang harus dipenuhi pgar teijajninnya keselamatan dan irrencegah teijadinya pencemaran udara dan kebisingan liqgkungan pada walctu dioperasikan di jalan. -
- q. Tanda uji adalah bukti bahwa suatu kenderaan telah diuji dengan hasil baik, berupa lempengan plat alumunium atau plat kaleng yang ditempelkan pada plat nomor kenderaan atau rangka kenderaan.

Bagian Kedua Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Pasal 73

Dengan nama Retribusi Pengujian Kenderaan Bermotor dipungut retribusi terhadap pelayanan pengujian kenderaan bermotor yang diselenggarakan Pemerintah Daerah.

f

i

Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan Pemerintah Daerah.

## Pasal 75

Subjek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang menikmati pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang diselenggarakan Pemerintah Daerah.

## Pasal 76

Wajib Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang menikmati pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang diselenggarakan Pemerintah Daerah, yang menurut ketentuan Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.

2

!

i

.

Bagian Ketiga Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pasal 77

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor berdasarkan jenis kendaraan dan jangka waktu.

Bagian Keempat Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasal 78

- (1) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dihitung dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, yaitu biaya operasi dan pemeliharaan, dan belanja modal.
- (3) Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ditentukan bervariasi berdasarkan jenis, golongan dan lain-lain sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi.
- (2) Besarnya tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor berdasarkan jenis kenderaan bermotor;

Pasal 70

Besarnya tarif retribusi ditqtapkan untuk menutup sebagian biaya penyediaan jasa sebagaimana tercantum da ^ am Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Bagian Kelitna Penetapan dan Masa Retribusi Pasal 80

Pembayaran Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ditetapkan pada saat digunakannya fasilitas pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

## Pasal 81

Masa Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada pasal 80 adalah pada saat pembaj ' aran retribusi di tempat pelayanan dan dilakukan dengan menggunakan SKRD.

i

## BAB XVI

## RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

Bagian Pertama Ketentuan Umum

Pasal 82

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

- a. Alat pemadam kebakaran adalah alat yang digunakan untuk memadamkan kebakaran seperti racun api.
- b. Alat perlengkapan penanggulangan kebakaran adalah semua alat yang dapat digunakan membantu memadamkan atau menanggulangi bahaya kebakaran .
- c. Ruangan adalah bangunan tertutup atau terbuka yang berlantai 1 (satu) atau lebih yang dijadikan sebagai tempat kegiatan menyimpan, mengolah, memperdagangkan barang dan jasa umum.
- d. Rumah toko (ruko) adalah bangunan yang berlantai 1 (satu) atau lebih yang diperuntukkan sebagai tempat tinggal dan tempat usaha.
- e. Rumah si 1 sun atau flat / apattemen adalah bangunan bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan yang masing-masing dapat dimilild dan digunakan secara terpisah terutama untuk tempat hunian.
- f. Bangunan umum adalah ban