PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 24 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubemur dan (berlaku 1 Januari 2015)
Pembukaan
Menimbang
PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR 24 TAHUN 2015
TENT ANG
PEDOMAN PENGELOLAAN DANA KEGIATAN PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI SINTANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SINTANG,
- a. bahwa berdasarkan ayat (2) Pasal 2 dan ayat (2) Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan pendanaan kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, dan pendanaan kegiatan pemilihan mengikuti tahapan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pendanaan sesuai Peraturan Menteri ini; 5 rn
- b. bahwa atas pertimbangan pada huruf a dan guna penyesuaian dengan Peraturan yang berlaku serta memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaannya, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap pendanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausaha � , pelaporan dan � rtanggun � awaban belanja pem1hhan umum Bupati dan Wakil Bupati Sintang Tahun Anggaran 2015; rl an pe gj ili
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan p raturan Bupati Sintang tentang Pedoman Pe enge lolaan Dana Kegiatan Belanja Pemilihan Umum . Bupati dan Wakil Bupati 8 . mtang; bahwa huruf huruf Peraturan P enger ·Si in
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyele\_nggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korups � , Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); I Penyelenggaraan i, li
2. 2 · Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150); 2.
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4286); or m
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 3 � Tahun 2004 tcntang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah [Lernba ran Negara Re pi ibl ik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 3 (Lem r pub i
- B. Undang-Undang Nomor 12 Taphun d2011 ten tang Pembentukan Peraturan erun ang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah un 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 8. hu"\_, t ta u
- 9 · Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyeleggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 10 l , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); 9. 15 2011 2011 101,
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 558'.) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nornor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 10. 23 2014 2014 244, 5587) 9 2015 2015 m 58, 5679); 10.
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865); 11. 2005 ti 2005 22, or 4480) ra 49 2008 2008 92, 4865);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 12. or 58 2005 Keuangan Daerah (Lembaran 2005 140, 4578); 12.
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 13. 79 2005
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerint �� n Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik I donesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan � mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 14. aha Indonesia Tahun Nomor Tambahan is# 14.
- tu an Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang p ��� r Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia H � 20 12 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara T unblik Indonesia Nomor 5272) Repu 15. "[,"era e Negara Repubi Indonesia ","" 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Te "{ 1ndonesia 5272)
•
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 16. Peraturan Pemerintah Nornor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
17. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nornor 4 Tahun 2015; 17. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dae rah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 · ' 18. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ,
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015; 19. Peraturan Menteri Oalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota; 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 ten tang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3); 21. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1); 22. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);
d
!
Menetapkan
'
J
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah K:3-bupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Smtang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 5, Tarnbahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5); a in 2)
MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DANA KEGIATAN PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI SINTANG.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1 1
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Sintang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-Iuasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. l
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Dae rah. 3. r
4. 4 . Bupati adalah Bupati Sintang. 4.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sintang. 5.
6. 6 \_ Dewan Perwakilan Rd � kybat tDag::o Kabdup 1 athen 1 sinbtang g selanjutnya ise u a a a em aga yan akilan rakyat daerah sebagai unsur perw · ah D h le nggara Pemennt an aera . pen ye 6 era» near Pg",P5;z,"R;ye g u emu cala Iemba rakyat perwe . ye
7. Peraturan ...
l
- 7 · Peraturan Bupati Sintang adalah Peraturan P � rundang-undangan yang dibuat oleh Bupati Sm tang. 7. e Sinta
- 8 · Perat1:1ran Perundang-undangan adalah peraturan tez:tubs yang dibentuk oleh Lembaga Negara atau PeJabat yang berwenang dan mengikat secara umum. 8. u rt li j
- 9 · Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati s � cara lang � ung, yang selanjutnya disebut Pemilu Bupati da � Wakil Bupati adalah Pemilu untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia ## BAB II
PENDANAAN KEGIATAN PEMILIHAN LI
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1 1
Pasal 2
- (1) Pendanaan kegiatan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati dibebankan pada APBD Kabupaten. Wakil Bupati
- (2) Dalam hal penyelenggaraan kegiatan pemilihan dilakukan penghitungan dan pemungutan suara ulang, pemilihan lanjutan, dan/ atau pemilihan susulan, pendanaannya dibebankan pada APBD Kabupaten. ku penghit ngan /a au pemilihan
- (3) Pendanaan kegiatan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti tahapan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pendanaan kegiatan pemilihan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini. an pada ayat ( ) enat an, an pem ihan
I
PENGANGGARAN
BAB III - BAB III PENGANGGARAN
Pasal 3
- (1) Belanja Pemi � u � upati dan Wakil Bupati yang tercantum dalam APBD Kabupaten diuraikan me\_nurut urusan pemerintahan umum, organisasi SKPK � , � elompok \_BelanJa Tidak Langsung, jenis belanja hibah, obyek belanja &gt;:nbah Pemilu Bupati dan Wakil Bupati kepada KPU Kabupaten, dan rmcian obyek belanja hibah Pemilu Bupati dan Wakil Bupati kepada Panwaslu Kabupaten. (1) Belanja Pemilu Bupati dan Wakil Bupati yang tercantum dalam APBD Kabupaten diuraikan menurut urusan pemerintahan umum, organisasi SKPKD, kelompok Belanja Tidak Langsung, jenis belanja hibah, obyek belanja hibah Pemilu Bupati dan Wakil Bupati kepada KPU Kabupaten, dan rincian obyek belanja hibah Pemilu Bupati dan Wakil Bupati kepada Panwaslu Kabupaten.
- (2) Belanja Hibah P � milu Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pad � ayat [I] d1gunakan untuk kegiatan persiapan dan pelaksanaan Pem1lu B:1patl dan Wakil Bupati yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten serta kegiatan pengawasan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati oleh Panwaslu Kabupaten. (2) Belanja Hibah Pemilu Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (l) digunakan untuk kegiatan persiapan dan pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten serta kegiatan pengawasan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati oleh Panwaslu Kabupaten.
BAB III - BAB III PENGANGGARAN
Pasal 4
- (1) Belanja hibah Pemilu Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diperuntukkan kebutuhan, yaitu: (1) Belanja hibah Pemilu Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diperuntukkan kebutuhan, yaitu:
- b. Honorarium Panitia Pengawas dan Sekretariat Pemilu Kabupaten dan Kecamatan; b. Honorarium Panitia Pengawas dan Sekretariat Pemilu Kabupaten dan Kecamatan;
- a. Honorarium Penyelenggaran Pemilu di Kabupaten (KPU dan Sekretariat KPU Kabupaten); a. Honorarium Penyelenggaran Pemilu di Kabupaten (KPU dan Sekretariat KPU Kabupaten);
- c. Honorarium Kelompok Kerja (Pokja) Kabupaten dan Kecamatan; c. Honorarium Kelompok Kerja (Pokja) Kabupaten dan Kecamatan;
- e. Honorarium Petugas Pemuthakiran Data Pemilih; e. Honorarium Petugas Pemuthakiran Data Pemilih;
- d. Honorarium PPK dan Sekretariat PPK, PPS dan Sekretariat PPS serta KPPS; d. Honorarium PPK dan Sekretariat PPK, PPS dan Sekretariat PPS serta KPPS;
- f. Pengadaan Barang dan Jasa terdiri dari: f. Pengadaan Barang dan Jasa terdiri dari:
- 2) bahan/material; 2) bahan/material;
- 1) barang pakai habis; 1) barang pakai habis;
.
- 4) bahan percetakan; 4) bahan percetakan;
2. . . . 3) jasa publikasi, jasa kantor, jasa konsultan audit dan advokasi hukum; 3) jasa publikasi, jasa kantor, jasa konsultan audit dan advokasi hukum;
3. . 5) bahan bakar minyak (BBM) kendaraan, 5) bahan bakar minyak (BBM) kendaraan;
.
.
- 6) sewa rumah/ gedung/ gudang; 6) sewa rumah/gedung/gudang;
- 7) sewa sarana mobilitas; 7) sewa sarana mobilitas;
.
- 9) perjalanan dinas; 9) perjalanan dinas;
2. . k Peralatan dan makanan mmuman; 8) perleng apan, k P eralatan dan makanan minuman; 8) perlenglapan,
3. . ib . n surat suara;dan d . 'b ·an surat suara,dan
.
- 10) pe � d1str � uaia k itulasi calon perseorangan. 11) venfikas1 dan re ap 10) pendistr1bus ~. situlasi calon perseorangan. 11) verifikasi dan reap
- a dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat (2) Untuk Honorarium se � agai �� arkan oleh dan berdasarkan Keputusan diberikan sepanjang tidak 1 ay KPU. :. imana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat () Untuk Honorarium seba6,,, arkan oleh dan berdasarkan Keputusan diberikan sepanjang tidak 1108¥ KPU.
.
\
\
- ) standar biaya honorariu b . . f (3 dal m se agrumana dimaksud pada ayat (1) huru a ter � an p tum t am B La � piran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dart era uran upati mi. (3) m sebagaimana dimaksud huruf a ter@n" '
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran 1 yang tidak an 'e ru 'upati in
- ) standar harga satuan keb t h . · · k d (4 t (l) h u U an barang dan jasa sebagaimana dima su pad � a �� k � ruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bag1an ti a terp1sahkan dari Peratu B ti . . ran upa 11m. ut (4) it (1) utuhan aks a "",'\_, u II i tidal i r BI ti ·.: ·u a,1 1n1
- (5) s � dar pene � pan pen � hitungan kebutuhan pengadaaan barang dan jasa Pemtlu Bupati dan Wakil Bupati Sintang untuk Belanja Hibah kepada KPU Kabupaten dan Panwaslu Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hu1:1f b \_tercantu � dalam Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bag1an tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Stan ta g i (l) ru tercantum i
- (6) Honorarium seba\_gaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditetapkan dengan Keputusan B � pati dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan. memJ?erti � bangkan besaran honorarium dan/ atau uang lembur Pem1lu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebelumnya. sebagaimana (1) Bupati dan p m atau i
- (7) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibayarkan sejak tahapan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati dilaksanakan dan diperhitungkan pembayarannya sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas.
- (8) Standar harga satuan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang tidak diatur di dalam Peraturan Bupati ini, mengacu pada Peraturan Bupati tentang standar harga satuan barang dan jasa kebutuhan Pemerintah Kabupaten Sintang.
- (9) Standar Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b bagi Komisioner KPU Kabupaten dan Panwaslu Kabupaten dilaksanakan setara Eselon III dengan mempedomani Peraturan Bupati Sintang tentang Standar biaya perjalanan dinas di Lingkungan pemerintah kabupaten sintang tahun anggaran 2015.

## Pasal 5

- (1) KPU Kabupaten dan Panwaslu Kabupaten menyusun Rencana Kebutuhan Biaya. (I) KPU
2. ( B" a sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 2) Rencana Kebutuhan Ia)'. tuk ditampung dalam Rencana Kerja dan disampaikan kepada \_Bupatl � fan Keuangan Daerah. Anggaran Satuan KeIJa Penge O a ( B" 2) 3@)¥ B a""",~ gan aerah rj Pengelola

## Pasal 6

- tan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati (1) Kebutuhan pendanaan kegia d Panwaslu Kabupaten kepada Bupati. diusulkan oleh KPU Kabupaten an · l) Kebutuhan ks, p kepada Bupati. 1an

(2) KPU ... (2)

�

'f

J

1

f

't

f

I

'

J

i

d

••

- (2) KPU\_ Kabup8:ten menyusun rencana Kebutuhan Biaya Pemilu Bupati dan Waki P Sl :u �� ti ;eKncbakup anggaran belanja KPU Kabupaten, PPK, PPS dan KP 1 WI ay a upaten Sintang. (2) KPU Kabupaten menyusun rencana Kebutuhan Biaya Pemilu Bupati dan wa}kg [";", "?";z""P anggaran balanja «PU abupaten, PP, res an KPPS I w1lay; Kabupaten Sintang.
- (3) Panw; � fa;upat � n menyusun Rencana Kebutuhan Biaya Pemilu Bupati dan upati mencakup anggaran belanja Panwaslu Kabupaten, Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan. s) Pa""?"?}},}Paten menyusu Rencana Kebuthan Biaya Permitu Bupat dan 'upati mencakup anggaran belanja Panwaslu Kabupaten, Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan.
- (4) Dal � hal Panw � slu belum terbentuk, kebutuhan pendanaan kegiatan pe � th'.111 sebagaimann dimaksud pada ayat (3) diusulkan oleh Bawaslu Provms1. (4) Dalam hal Panwaslu belum terbentuk, kebutuhan pendanaan kegiatan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diusulkan oleh Bawaslu Prov1ns1.
- (5) Renc � a Kebu � uhan Biaya KPU Kabupaten dan Panwaslu Kabupaten sebag'.11mana dirnaks ud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran V dan Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati iru. (5) Rencana Kebutuhan Biaya KPU Kabupaten dan Panwaslu Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran V dan Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati in1.

## Pasal 7 Pasal 7

- (1) Usulan kebutuhan pendanaan kegiatan pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dibahas bersama antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah dengan Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dengan mengikutsertakan KPU Kabupaten, Panwaslu Kabupaten dan SKPD Teknis. (1) Usulan kebutuhan pendanaan kegiatan pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (l) dibahas bersama antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah dengan Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dengan mengikutsertakan KPU Kabupaten, Panwaslu Kabupaten dan SKPD Teknis.
- (2) Dalam hal Panwaslu Kabupaten belum terbentuk, pembahasan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara TAPD dengan Bawaslu Provinsi. (2) Dalam hal Panwaslu Kabupaten belum terbentuk, pembahasan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara TAPD dengan Bawaslu Provinsi.
- (3) Pembahasan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk mengevaluasi kebutuhan pendanaan kegiatan pemilihan sesuai dengan standar kebutuhan dan standar satuan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), ayat (4), ayat (8) dan ayat (9). (3) Pembahasan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk mengevaluasi kebutuhan pendanaan kegiatan pemilihan sesuai dengan standar kebutuhan dan standar satuan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), ayat (4), ayat (8) dan ayat (9).
- (4) Hasil pembahasan bersama se?agaimana dimaksud\_ pada aya � \_(3) menjadi dasar penganggaran belanja hibah pendanaan kegiatan pernilihan dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan. (4) Hasil pembahasan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar penganggaran belanja hibah pendanaan kegiatan pemilihan dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

## Pasal 8 Pasal 8

- (1) RKA-PPKD untuk belanja Pemilu Bupati dan Wakil BuJ?ati,. terdiri d?ri belanja hibah Pemilu kepada KPU Kabupaten dan belanja hibah Pemilu kepada Panwaslu Kabupaten. (I) RKA-PPKD untuk belanja Pemilu Bupati dan Wakil Bupati, terdiri dari belanja hibah Pemilu kepada KPU Kabupaten dan belanja hibah Pemilu kepada Panwaslu Kabupaten.
2. ( RKA k belanja hibah Pemilu kepada KPU Kabupaten 2 l -P � KD u � tuak d da ayat (1) mencakup kebutuhan belanja KPU sebagrumana dim su pa Kabupaten, PPK, PPS dan KPPS. (: RKAk belanja hibah Pemilu kepada KPU Kabupaten 2) A-PPKD ".\_ #da ayat () mencakup kebutuhan belanja KPU sebagaimana dim sue pa Kabupaten, PPK, PPS dan KPPS.

- -3) RKA-PPKD untuk bel . , ..,,., r ( sebagaimana dimaksu � a hibah Pemilu kepada Panwaslu Kabupat � n panwaslu Kabupaten pada ayat (1) mencakup kebutuhan bel � Ja Lapangan di Desa/Keiu � :a: � nwaslu Kecamatan serta Pengawas Pemilu g RKA-PPKD untuk e . . " ' a,' hibah Pemilu kepada Panwaslu e P n\_ P anj Lapangan di Desa/k~,~"[,";\_'awaslu k~camatan serta Pengawas Pemiiu
- (4) Format RKA-PPKD untuk b I . dan Panwaslu K b e anja hibah Pemilu kepada KPU Kabupaten b , tid kt 8: upaten tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan agian a erpisahkan dari Peraturan Bupati ini. RKA-PPKD untuk Kab elan be " dale ~\_ Pu g 1a te

## BAB IV

## PELAKSANMN DAN PENATAUSAHAAN AA

## Pasal9

- (1) Kep8:la SKPI&lt;;D menyusun DPA-PPKD belanja hibah Pemilu Bupati dan Wakil Bupati se � elah Peraturan Daerah Kabupaten tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan. Kepala SKPKD menyusun DPA-PPKD Pemilu dan t
- (2) PPKD selaku Ben � ahara Umum Daerah mengesahlan DPA-PPKD setelah mendapat persetujuan Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah. PPKD selaku Bendahara Umum Daerah DPA-PPKD setelah n

## Pasal 10

- (1) DPA-PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) untuk pendanaan kegiatan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati, terdiri dari belanja hibah Pemilu Bupati dan Wakil Bupati kepada KPU Kabupaten dan belanja hibah Pemilu Bupati dan Wakil Bupati kepada Panwaslu Kabupaten.
- (2) DPA-PPKD untuk belanja hibah Pemilu kepada KPU Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kebutuhan belanja KPU Kabupaten, PPK, PPS dan KPPS. (2)
- (3) DPA-PPKD untuk belanja hibah Pemilu kepada Panwaslu Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kebutuhan belanja Panwaslu Kabupaten, dan Panwaslu Kecamatan serta Pengawas Pemilu Lapangan di Desa/ Kelurahan. (3) K
- (4) DPA-PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pelaksanaan anggaran belanja hibah kegiatan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati. (4)
5. (5 t k belanja hibah Pemilu kepada KPU Kabupaten ) Format DPA-PPKD un u cantum dalam Lampiran IX yang merupakan dan Panwaslu Kabupatendte � Peraturan Bupati ini. bagian tidak terpisahkan arr (5) k dalam dan t,"",'pa,aturan ti i. 1ar

:. =r-

• I,,

-

-

- (1) Belanja Hibah Pemilu B . yang dianggarkan dituupati dan Wald! Bupati kepada KPU Kabupaten ditandatangani oleh Bu � gkan terlebih dahulu dalam NPHD dan Kabupaten atas narna iPauti atas nama Pemerintah Daerah dan Ketua KPU Kabupaten. a,,PRti akil ,,\_ "&amp;kan terlebih dahulu dalam NPHD dan nan''
- (2) Belanja Hibah Pemilu 8 . Kabupaten yang dian ar upa � 1 dan Wakil Bupati kepada Panwaslu ditandatangani oleh � u k � dituangkan terlebih dahulu dalarn NPHD dan Panwaslu Kabupaten ata pati atas nama Pemerintah Oaerah dan Ketua s nama Panwaslu Kabupaten. Hibah B .,,"P ti o1 'an m a ! D
- (3) NPHD paling sedikit me · d . muat ketentuan mengenai: (3) ·
- b. tujuan pembenan hibah· b. tujuan pemberian :
5. b a. pe � en an P � nenma hibah; a. mpen1 tan penerima
- c. besaran dan rincian pe ' · nggunaan hibah kegiatan Pemilihan; r nggunaan h1bah kegiatan Pemilihan;
- e. tata cara penyaluran hibah, .
8. d hak dank iib . ewaji an;dan "b . oan
- (4) NPHD \_sebag\_aimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilampiri dengan P �� 1ntegntas. dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD. g pakta integritas

## Pasal 12

Untuk tertib pengelolaan belanja hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Ketua KPU Kabupaten dan Ketua Panwaslu Kabupaten masing-masing menetapkan Bendahara dan Sekretaris KPU /Panwaslu selaku atasan langsung Bendahara. ni masing-masing

## Pasal 13

- (1) Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, mempunyai tugas dan tanggungjawab meliputi :
- b. wajib mengadakan pencatatan(pembukuan secara tertib dan teratur terhadap setiap transaksi penenmaan dan pembayaran; �� � := � : � ::: � ata:: �� ;° k;:!:r;Ittana � :: yan;: � : �� : � n dilaksanakannya; yang / ri ii:z;zrz
- a. melaksanakan pembayaran setelah meneliti kelengkapan dan menguji kebenaran perhitungan tagihan serta menguji ketersediaan dana sesuai dengan perintah bayar atasan langsung bendahara;
4. realisasi penerimaan dan pengeluaran kas atau e. membuat laporan
5. barang; dan atas pelaksanaan tugas kepada atasan langsung f. bertanggungjawab bendahara. atas f. i
6. (2 . dimaksud pada ayat (1) adalah Pegawai Negeri ) Bendahara sebagaimana t atau pengetahuan pengelolaan keuangan Sipil yang memiliki persyara :n merangkap sebagai Bendahara kegiatan daerah dan tidak diperkenan an lainnya. Pasal 14 ... ) ,:, (1) al ~, persya5"' ~ gi ankan

-.

•, er

°"'*

## Pasal 14 14

.Atasan 1 �� sung d bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, mempunyai ugas an tanggungjawab meliputi : A IaP8 8 \_bendahara ak 12, a1 ru 1an i ti:

- b. � enandatang � i ikatan perjanjian atau kontrak pengadaan barang dan jasa dengan pihak ketiga; · menandatangani
2. melakukan pengencta1· t h a. . . 1 an er adap penggunaan anggaran; dali· t·h u terha
- c. melakukan pengujian atas tagihan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; e
- d. mel � ukan 1:'emeriksaan kas bendahara Belanja Hibah Pemilu Bupati dan Wakil Bupati; ak p
- e. Atas � Langsung Bendahara Belanja Hibah Pemilu Bupati dan Wald! Bupati KPU Kabupaten bertanggungjawab kepada Ketua KPU Kabupate � dan A � asan Langsung Bendahara Belanja Hibah Pemilu Bupati dan Wakil Bupat1 Panwaslu bertanggungjawab kepada Ketua Panwaslu. an anj akil i Kabupaten Atasan i

## Pasal 15 15

Bendahara Belanja Hibah Pemilu Bupati dan Wakil Bupati KPU Kabupaten atau bendahara Belanja Hibah Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Panwaslu Kabupaten berhak menolak pembayaran apabila tidak dilengkapi dcngan bukti-bukti lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

## Pasal 16

- (1) PPKD menetapkan Surat Penyediaan Dana (SPD) sebagai dasar pelaksanaan belanja hibah Pemilu Bupati dan Wakil Bupati bagi KPU Kabupaten dan belanja Hibah Pemilu Bupati dan Wakil Bupati bagi Panwaslu Kabupaten yang tercantum dalam DPA-PPKD. (1)
- (2) Salah satu tindasan SPD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) disarnpaikan kepada Ketua KPU Kabupaten untuk belanja hibah Pemilu Bupati dan Wakil Bupati bagi KPU Kabupaten dan Ketua Panwaslu Kabupaten untuk belanja Hibah Pemilu Bupati dan Wakil Bupati bagi Panwaslu Kabupaten. 1)

## Pasal 17

- (1) SPD sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 16 ayat (1) dijadikan dasar oleh Ketua KPU Kabupaten atau Ketua Panwaslu Kabupaten untuk . k permintaan dana kepada Keoala SKPKD atau Sekretaris mengaJu an · Daerah selaku Pengguna Anggaran. (1) 16 (1) p .an
- (2) K ala cKPKD selaku Pengguna J\nggaran mengajukan Surat Perintah ep a. '-' (SPM-LS) kepada Bendahara Umum Daerah (BUD) Mbeembayar Langsux:igan permintaan dari Ketua KPU Kabupaten atau Ketua rdasarkan pengaJU Panwaslu Kabupaten. Ke S A pela } @ Lang\_ ~ mi ri Ka kK u

- (3) Pengajuan pennintaan pembayaran belanja hibah Pemilu kepada KPU Kabupaten dan belani hi . b t disesuaikan dengan tah J a ibah Pernilu kepada � anwaslu . Kda upWaak e 1:11 · b . apan penyelenggaraan Pemilu Bupati an 1 Bupati se agaimana tercantum dalam DPA-PPKD. g3) rm pembayaran nja hibah Pemilu kepada KPU K a bupaten dan belanja hibah Pemilu kepada Panwaslu Kabupaten disesuaikan d gan tah : · de Wakil : :. apan ny en aan Pemilu Bupati tan a Bupati sebagaimana tercantum dalam PPKD.

## Pasal 18

Pencairan bel � ja hibah kegiatan Pemilihan dapat dilakukan sekaligus atau t,ertahap sesuai dengan kebutuhan kegiatan penyelenggaraan pemilihan. pencairan belanja hibah kegiatan Pem dilakukan sekaligus atau b sesuai kegiatan penyelenggaraan pemilihan.

## BABV

## PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN Pasal 19 ELA OR RTAN GU AN Pa 19

- (1) Pertanggungjawaban belanja hibah Pemilu Bupati dan Wakil Bupati bagi KPU Kabupaten dan belanja hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bagi Panwaslu Kabupaten disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Sintang setelah mendapatkan pengesahan Ketua KPU Kabupaten atau Ketua Panwaslu Kabupaten. (1) Pertanggungjawaban ja hibah Pemilu dan Wakil Bupati bagi K anja h Kepala aerah dan Wakil gi n ai kepada Pemerintah mendapatkan han Ketua KPU
- (2) KPU Kabupaten menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan belanja hibah Pemilu Bupati dan Wakil Bupati kepada Bupati dan DPRD. (2) at m or pertanggungjawaban penggunaan hiba i dan Wak at ada B i dan DPRD.
- (3) Panwaslu Kabupaten menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan belanja hibah Pemilu Bupati dan Wakil Bupati kepada Bupati dan DPRD. (3) te menyampaikan l gun jawaban n b B dan up k pada Bupati DPRD.
- (4) Penyampaian laporan pertanggungjawaban penggunaan belanja hibah Pemilu Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan paling lam bat 3 (tiga). bulan set � lah ber'.1khirnya seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati. (4) b anja hibah Bupati up p ayat (1) dan (2) p g lamb ) setelah be ak rn seluruh yeleng ra u an kil
- (5) Format pemyataan tanggung jawab at � s lapor � n pertanggungjawaban belanja hibah Pernilu Bupati dan Waktl Bupati � leh \_KPU Ka1;&gt;Upaten tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. (5) rny n tanggung jawab atas laporan pertanggungjawaban ba P mil i pati oleh KPU Kabupaten g pa an rpisahkan dari
- (6) F I rtanggungJ·awaban penggunaan belanja hibah Pemilu ormat aporan pe · 1 h KPU B . Wakil Bupati berupa honoranum o e Kabupaten upati dan Lampi"ran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan tercantum dalam dari Peraturan Bupati ini. (6) rtanggungJ· awaban elanj hi bah Pemilu la U ; ari olel Kabupaten up ti Lampiran ak bagian tidak terpisahkan am p dari up i
7. (7 ·awaban penggunaan belanja hibah Pemilu l Format laporan pertan �� g) rupa barang dan jasa oleh KPU Kabupaten Bupati dan Wakil Bup?-ti � I yang merupakan bagian tidak terpisahkan tercanturn dalam Lampiran dari Peraturan Bupati ini. (7) j ab ja Pemilu ) 1 per g@8;',a an sa eh upaten pa" j s akan bagian tidak terpisahkan m dalam 1 n dari

- (8) Form1:1t � ernyataai:i, tanggung jawab atas laporan pertanggungjawaban belanJa hibah Pernilu Bupati dan Wakil Bupati oleh Panwaslu Kabupaten ter � antum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Peraturan Bupati ini. (g) a p an j hibah Pemilu dan c dalam XIII ri
- (9) Form � t laporan ?ertanggungjawaban penggunaan belanja hibah Pemilu Bupati dan Wakil Bupati berupa honorarium oleh Panwaslu Kabupaten ter � antum dalarn Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. a p i berupa tercantum dalam XIV dari
3. (lO)Form � t laporan p � rtanggungjawaban penggunaan belanja hibah Pemilu Bupati dan Wakil Bupati berupa barang dan jasa oleh � anw � slu Kab � paten terc � tum dalam Lampiran xv yang merupakan bagian tidak terp1sahkan dari Peraturan Bupati ini. 10 a pertanggungjawaban hibah Wakil Panwaslu u an XV bagian tidak i dari

## Pasal 20

- (1) KPU Kabupaten bertanggungjawab secara formal dan material terhadap penggunaan belanja hibah kegiatan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati yang dikelola oleh KPU Kabupaten.
- (2) Panwaslu Kabupaten bertanggungjawab secara formal dan material terhadap penggunaan belanja hibah kegiatan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati yang dikelola oleh Panwaslu Kabupaten. (2) fo

## Pasal 21

- (1) Pengawasan atas penggunaan belanja hibah Pemilu Bupati dan Wakil Bupati dilaksanakan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. (1)
- (2) Pemeriksaan atas pertanggungjawaban belanja hibah Pemilu Bupati dan Wakil Bupati dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sesuai dengan peraturan perundang-undangan. i
- (3) KPU Kabupaten dan Panwaslu Kabupaten setelah menerima laporan hasil pemeriksaan pertanggungjawaban bela � ja hibah Pemilu Bupati dan Wakil Bupati oleh BPK sebagaimana dimaksud pa � a ayat (2), wajib mempublikasikan kepada masyarakat Kabupaten Smtang melalui media massa. i belanja pada (2), wajib

## Pasal 22

Ap bil · d berakhimya kegiatan pelaksanaan Pemilu Bupati dan a I a sampai engan hibah d B dah B l . . Wakil B . ih t d pat sisa dana 1 pa a en ara e anja Hibah upati masi er a KPU K b d · dana hibah pada Bendahara Panwaslu Kabupaten, KPu a upaten, an ;isa lu Kabupaten wajib menyetor kembali sisa dana hib Kabupaten dan anwas Oaerah Pemerintah Kabupaten Sintang paling Inah b sepenuhnya ke Kalsah berakhimya seluruh tahapan Pemilihan sesuai &lt;m at 3 (tiga) bulan sete dengan peraturan perundang-undangan. Apabil. · de rn ab1la sampai te ib e el :. ~. Wakil ·h dana 1 elanja Hibah upati masi :ereta ab de hib ri ""spenuhnya k ';]g e khirn tah mil mba 3 °ngan

## BAB VI

## KETENTUAN LAIN-LAIN

## Pasal 23

- (1) Dal � hal pemerintah daerah belum menganggarkan pendanaan kegiatan pemihhan da18:111 APBD atau telah menganggarkan dalam APBD tetapi belum sesuai dengan standar kebutuhan, Pemerintah Daerah menganggarkan pendanaan kegiatan Pemilihan mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD, selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD. (1) am li alam sesuai
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak melakukan perubahan APBD, penganggaran pendanaan kegiatan pemilihan dilakukan dengan me.rubah P � ratur � Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD selanjutnya disarnpaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran. (2) ru e an el m
- (3) Dalam hal penganggaran pendanaan kegiatan pemilihan dilakukan Pemerintah Daerah setelah penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, penganggaran pendaan kegiatan Pemilihan dilakukan dengan merubah Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran. (3)
- (4) Penganggaran pendanaan kegiatan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diberitahukan kepada DPRD paling Iamwab 1 (satu) bulan setelah dilakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD.
- (5) Penganggaran pendanaan kegiatan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberitahukan kepada DPRD paling lambat 1 (satu) bulan setelah dilalrukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD. ku
- (6) Pendanaan kegiatan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dengan pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga dan/ atau hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam APBD dan/ atau memanfaatkan uang Kas yang tersedia dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. (6) 1), ro

## BABV

## KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

- ( 1) M kani penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, e isme b 1 . h ib h P ·1 . pertanggungjawaban dan pengawasan e anja 1. 8: emi u Bupati dan Wakil B ti ang belum diatur dalam peraturan mi, tetap mengacu pada upa y d dangan ketentuan peraturan perun ang-un · kan' er usme bele ' ibah i la ibah lu Wakil B ti rang ini, peraturan perundang-unc '

(2) Tata ...

'

7

i

f

Ill''

1'

fl E'J

!'1

t

!

I

,

l

·

�

J

ii

'

I

I

•

•

•

;

i

t

4

00852

(2) Tata car � ie � gada � n barang dan jasa untuk pelaksanaan Pernilu Bupati dan Wa. upati berpedoman pada peraturan perundang-undangan rnengenru pengadaan barang dan jasa instansi pemerintah. r) Tata cara pengadaan barang dan jasa untuk pelaksanaan Pemilu Bupat dan Wakil Bupati berpedoman pada peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang dan jasa instansi pemerintah.

BAB VI BAB VI

PENUTUP PENUTUP

Pasal 25 Pasal 25

pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Sintang Norno � 55 Tahun � 014 tentang Pedoman Peng � lolaan Belanja Pemilihan Umum aupatl dan Wakil Bupati Sintang Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang Tah � n Anggaran\_ 2015 (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2014 Nomor 58) dicabut dan dmyatakan tidak berlaku. pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Sintang Nomor 55 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sintang Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 201 Nomor 58) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 26 Pasal26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015. Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang pada tanggal 20 April 2015 Ditetapkan di Sintang pada tanggal 20 April 2015

� TANG, � TANG,


Diundangkan di Sintang pada tanggal 20 April 2015 Diundangkan di Sintang pada tanggal 20 April 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG, SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,


YOSEPHA HASNAH YOSEPHA HASNAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHON 2015 NOMOR 24 BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2015 NOMOR 24

: PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR

: 24 TAHUN 2015

TANGGAL

20 APRIL 2015

TENTANG

: PEDOMAN PENGELOLAAN DANA KEGIATAN PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI SINTANG

«AMPIRAN I

...

## BTANDAR HONORARIUM S

...

·-

--

11. Sekretariat ...

| NO | URAIAN | JUMLAH | JUMLAH | HAROA GA | KETERANGAN |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| - I | 2 | VOLUME | SATUAN | Rp | 6 |
| | | 3 | 4 | | |
| I, L. | HONORARIUM | --- | | - -· -- | |
| !. 1 | KPU Kabupaten Sintang | | -------- | ------- -- | -- |
| | a. Ketua | I | __C}_rg/ Bl!'__ Or BIn | 3.060.000 ----- | -masakerja -paling masak pa |
| | b. Anggota | 4 | Org/Bln Bl | 2.760.000 ·- | lama 8 bin -- - ---- |
| 2. | Sekretariat KPU Kabupaten Sintang | | | - - t- | -- - - |
| | a. Sekretaris | | | ·- ·- | ---· - - ---- |
| | | 1 | Org/Bln | 2.460.000 | sda - -- |
| b. Kepala | Sub Bagian | 4 | Org/Bln i | 1.860.000 | sda - |
| | c. Bendahara | 1 | Org/Bln I | 1.260.000 | sda -- ·- |
| | d. Pembantu Bendahara | 2 | Org/Bln I | 700.000 | sda ·-- |
| | e. Pelaksana | 10 10 | Org/Bln | 700.000 | sda |
| | f. Tenaga Pendukung | 10 | Org/Bln | 1.030.000 1. | sda - |
| 3. | Anggota Pokja KPU Kabupaten Sintang | 10 | Org/Bln | 660.000 | - masa kerja paling lama 3 bin |
| 4. | Panitia Pemilihan Kecamatan | | | - | --- - - - - |
| a. Ketua | | 1 | Org/Bln | 1.500.000 1. | masa kerja paling |
| | b. Anggota | 4 | Org/Bln | 1.200.000 1. | lama 8 bin |
| 5. | Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan | | | . - | --- - - ---- - ---- |
| | a. Sekretaris | 1 | Org/Bln | 1.000.000 1. | sda |
| b. | PUMK | I 1 | Org/Bln I | 800.000 --- | ----- ·- sda ------ - |
| | c. Anggota C. | 3 | Org/B_! � _ o In | 700.000 ------ | sda |
| 6. | Panitia Pemungutan Suara | -- | --------- ---··--- - | ------ ·---- | -- - . - |
| | a. Ketua | 1 - ·-- ·-- | O_i_- � jBlr:_ __ - Or&/Bn | 600.000 -----· -· | sda |
| | b. Anggota | 2 ---- | Org/Bln_ -- In | -- -- 500.000 500.000 | sda - |
| 7. | | --- | - . . | - - | |
| - | Sekretariat Panitia Pemungutan Suara | -- | | ----- | |
| a. | Sekretaris ----- | 1 | Org/Bln | 450.000 | sda |
| | -- b. Urusan Teknis Penyelenggara | I -- -- ----·- I ----·- | __()_rg/Bln - Or I | 400.000 | sda |
| ,___ | c. U � san TU Keuangan------------- c. Urusan TU Keuangan | I . I . | _Org/Bln O I | 400.000 | sda sda |
| - 8. p | ---- ·--- tan Suara 1gutan Suara | . - ·- 1----·---- - | | - | |
| r---- I | Kelompok Penyelenggaraan Pemungu ------·- | 1 1----------- - | --- - - Org/Bln ·-·--- - . ·----- . | ------ 450.000 - | masa kerja paling |
| r--... r---.. | a. Ketua | 6 -------- | Org/_!! � Org/Bln | -- 400.000 ---- | lama 2 bin --· l --- |
| r--.. [ | b. Anggota Anggota | 2 | Org/Bln ,Org/BIn | --- - 350.000 | sda |
| ---- .. | � Linmas [. Lin • | __ ----------- -- - - -- -- | -- | ----- - ··-- | -- - . |
| g- ---..:_ g-- | --- ------- 1tugas --------- [Pe | - I - I | ·- _Org/Bln | ···- 500.000 -- . .. - | sda |
| -' | Pernutakhiran Data Pemilih r-- .----- ·- -- m | | .. | -- | |
| 'Jo r--:-:.. » p-' | � Was!u Kabupaten S � _!..-- ----- ----- J 'anwastu Kabupaten Sintan6 | 1 ... _.____ - | _Org/Bln .. ·- Org/BIn | -- 3.060.000 ---- --·- | masa kerja paling |
| r----- p | � Ketua [R- Ketua | __ 2 ... ·-----·· - | _Drg/Bln Org/BIn | -· 2.760.000 ----- .. -- -· | lama 9 bin ---- |
| r----- D | � Anggota - ]? Anggota | -- | | | - |

...

...