PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA Nomor - Tahun 2008 tentang PAJAKHIBURAN DENGAI{ RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BOLAAIIG MONGONDOW UTARA' - a. bahwa dalam rangka otonomi daerah yaag luas, nyata, dan bertanggung jawab, maka perlu peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pe-bangutt- dan pelayanan kemasyarakatan yang berdaya guna dan berhasil guna berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; - c. bahwa untuk mewujudkan hal-hal tersebut diatas' maka diperlukan pengawasan, pengaturan dan pembinaan dari Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara; - b. bahwa salah satu kewenangan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara adalah penyelenggaraan reklame yang harus dilaksanakan secara sederhana efektif, adil berdasarkan kemampuan masyarakat dan merupakan potensi yang cukup besar dalam memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan daerah untuk pelaksanaan pembangunan; - d. bahwa -berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf 4 huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tentang Pajak Hiburan; 1. Undang-undang Republik Indonesia \oT"l ?9 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerair-daerah Tingkat II di sulawesi (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1959 Nomor 74' Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 1822); 2. Undang-Unding Nomor f7 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengke"ta Pajak (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1997 Nomor 40, iambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684); 2. Uria*g-Una*g Nomor 8 Tahun l98l tentang Hukum $a1l lidPu (Lembiran Negara Republik lndonesia -fahun 1981 Nomor 76' Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041); 3. Undang-Undang Nomor li Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retrib;i Daerah llembaran Negara Tahun 1997 Nomor 4l' Tambahan Lembaran Negara Republik Indinesia Nornor 3685) sebagaimana' telah airrtuf, a.rrguri u,danj-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara nepublik Lidonesia finun ZOdO Nomor 246' Tambahan Lembaran Negara RePublik Indonesia Nomor 4048); 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara vu.rg d"oin a- g;b; dari Korupsi' Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik l;l;;;ti" ratrunlsss. Nomor 75' Tambahan Lembaran Nelara Republik lndonesia Nomor 3851): f 4. Una*g-Una*g Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan-P-ajak dengan surat paksa (Lemuaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42' Tambahan I-emUuran ti"gu'Republik Indonesia Nomor 3686) ."tugarn*u t"t* A"Uuit a"ig* Undang-Undane Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara;i;;;;r'dil';ti" rir'* zio-o Nomor l2e' Tambahan i-emUaran t'legara Republik Indonesia Nomor 3987); (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
:
:
Dengan Persetuj uan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
dan
BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA
MEMUTUSKAN
Menetapkan
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA TENTANG PAJAK HIBURAN.
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom dan sebagai badan eksekutif daerah;
- l. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
4. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggraan pemerintahan daerah otonom oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas desentralisasi;
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Badan adalah sekumpulan orang-orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, p€rsero.ul komanditer dan perseroan lainnya, Badan Usaha milik negera atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi,dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi social politik dan atau organisasi yang sejenis, lembag4 bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya;
7. Hiburan adalah semua jenis pertrdukarL permainan, permainan ketangkasan dan atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolahraga;
8. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan p€raturan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungutan atau pemotong pajak tertentu;
9. Masa pajak adalah Jangka waktu yang lamanya sama dengan I (satu) bulan takwin atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah;
10. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang dapat disingkat SPTPD, addah Surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau bukan objek pajak, dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
11. Surat Setoran Pajak Daerah, yang dapat disingkat SSPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas daerah atau ketempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;
12. Surat ketetapan pajak daerah yang dapat disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang memennrkan besamya jumlah pokok pajak;
13. Surat ketetapan pajak daerah kurang bayar, yang dapat disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besamya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran poko\ pajak, besamya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;,j&amp;
L
14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang dapat disingkat SKPDKBT adalah Surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan;
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang disingkat SKPDLB, adalah suat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang dapat disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besamya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kedit paj ak;
17. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang dapat disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
18. Pembukuan adalah suatu proses penataan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biay4 serta junlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan men).usun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap tahun pajak berakhimya;
19. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untk mencari,mengumpulkan, mengelola data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kefatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang\_undangan perpajakan;
20. Penyidik tindak pidana dibidang perpajakan daerah adarah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut penyidik, unnrk mencari ierta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di Uidang perpajatan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK
BAB II - NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK
Pasal 2
- (1) Dengan nama pajak hiburan dipungut pajak atas semua penyelenggaraan hiburan;
- (2) Obyek pajak hiburan adalah penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran;
3. (3 ) Tidak termasuk obyek pajak hiburan adalah penyelenggaraan hiburan yang uoaK dlpungut bayaran, seperti hiburan yang diselenggarakan dalam rangki pemikahan, upacara adat, kegiatan keagamaan
BAB II - NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK
Pasal 3
- (l) Subyek Pajak Hiburan adalah orang pribadi dan atau badan yang menonton dan atau menikmati hiburan:
- (2) Wajib Pajak Hiburan adalah orang pribadi dan atau badan yang menyelenggarakan hiburan.
DASAR PENGENAAN TARIF PAJAK dan
CARA PENGHITUNGAN PAJAK
BAB III - DASAR PENGENAAN TARIF PAJAK dan
Pasal 4
Dasar penge\_naan pajak hiburan adalah jumlah pembayaran ptau yans seharusnya dibayar untuk menonton dan atau menikmati hibrxan.-F= ' '
- Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987); o.
- '1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41 89); 8
- Urdag-Undag Narn 32 Tatnm 2004 Effirg Pernerirnalwr Dacah (,ernba.ar Negaa Rpbltk Ldonesia Tahn 2004 Ncrrn 125, Tanbdmr I-ernbrar Negila Rry'rbfik Indsrsia Norm 21437) slBg?rrrnn EIah dftftah dqryar per.dnar p€rnefttah Fagad Undag-Urdag Nontr 3 uh,:rr 2005 tstilrg Faubatwr AUs Undag-Urdarg Nrr* :Z Talnn 2004 trlang Panerirt*r Derah (anbrar Negila Reprblik Irdryrcia Tahn 2005 Nans 3&amp; Tknbatwr trnrba-ar Nqra Rep.rbtft ftrdqrsia lrtrrm a39\ yagtjl OftenA&lt;ar $€ar Un0ag&amp;rfug Nsrm 8 Tahn 2005 (Isnba.dr l\regd R€p,bfik Ldcrrsia Talnn 2005 Noru l0B, TanMwr f\_ernbarar Nega nepfm lr*led" Ncrncr4S8I 9.
10. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang pembentukan Daemh Ikbupaten Bolaang Mongondow Utara (rmbaran Negara Republik Indonesia ranwr booz Nomor 1 2, Tambahan kmbaran Negara nepuUf naonesia Nomor 46ge;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang pajak Daerah (Lembaran- Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomoi 11g, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4l3g):
- I l. Peraturan Pemerintah Nomo-r 27 Tahun l9g3 tentang pelaksanaan Undang\_ Undang Nomor 8 Tahun l98l tentang Hukum Acara pidana (Lembarir Negara Republik Indonesia Tahun 19g3 Nomor 36, Tambahan iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 325g):
- . ^ 13. Peratuan Pemerintah Nomor 3g Tahun 2007 tentang pembagian Urusan Pemerintah Antara pemerintahan propinsi dan pemerintahan Daerah Kabupate,n/Kota (Lembaran Negara Iiepublik tndonesia Tahun 2007
- 15' Peraturan Menteri Daram Negeri Nomor rs rJ"r ziroo tentang Jenis dan Bentuk produk Hukum Daeraht
- Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 473i); 14' Peraturan pemerintah Nomor 41 Tah;- 200i i"rt"rg otg*isasi perangkat Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tafrun 2007 Nomor g9, Tambahan Lembaran Negara Ripublik Indonesia Nomor 4741 );
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang prosedur Penyusunan produk Hukum Daerah:
- I 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang VfonlonJo* Utara Nomor I Tahrur 2008 renrang Bentuk iambanr,{Jo,MirG;;, Hari Ulang Tahun dan Nama panggilan Kesayangan putra putri Daerah Kabupaten Bolaang Jtjongondgw Utara (Lembaran D*.uh Kubup;;;iohang Mongondow Utara Tahun 200g Nomor t, Tambahan fJ\_U"r* Daerah Kabupaten ^ Bolaang Mongondow Utara Nomor 1 );
- 18' Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun lggg tentang Sisdur . ^ Administrasi pajak, Retribusi Daerah dan lainlain; ---
- ^ 20. Peraturan DaerahJlaUufufT nqua"g Mongondow Utara Nomor 2 Tahun 200g tentang Urusan pemerintah Wajib dan Etin* y*rg meqiadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten-aohang M""c*;;;; @embaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara futun ZOOS No\_* 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabuoaren Bolaang M.rgo;t;;;;Nomor 2);
21. Peraturan Daerah Kabupaten. Bolaang Mongondow Utara Nomor 4 Tahun 2008 rentang Susunan Organisasi O"i' f"t"?"r:lfjli* ou..uf, Kabuparen Bolaang Mongondow ut".u^\_1r".u-* -ojJ#'?uuupur"n Boraang Mongondow Utara Tahun 2008 No;;;, i;ft; Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow U"* N..", +if*'
I
BAB III - DASAR PENGENAAN TARIF PAJAK dan
Pasal 5
Tarif pajak hiburan ditetapkan sebagai berikut :
- a. Permainan ketangkasan, Hiburan Diskotik, Klab Malam sebesar 35 %;
- b. Mandi Uap dan sejenisnya, sebesar 20%o;
- c. Panti Pijat, sebesar 15 o/o;
- d. Hiburan film, Permainan bilyard, Pertandingan Olah Raga, Hiburan musik modem, motorcross dan sejenisnya, kapsalon dan karaoke sebesar 10 %;
5. Hiburan kesenian tradisional, musik dan tari tradisional sebesar 5 70. e
BAB III - DASAR PENGENAAN TARIF PAJAK dan
Pasal 6
Besarnya pokok pajak hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
WILAYAII PEMUNGUTAN
BAB IV - WILAYAII PEMUNGUTAN
Pasal 7
Pajak hiburan yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat hibwan tersebut diselenggarakan.
BABV
MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTAI\G DAI\ SURAT PEMBERITAHUAI\ PAJAK DAERAH
BAB IV - WILAYAII PEMUNGUTAN
Pasal 8
- (l) Masa pajak untuk hiburan tetap adalah jangka waktu yang larnanya I (satu) bulan takwin;
- (2) Masa pajak untuk hiburan insidental adalah waktu penyelenggaraan hiburan.
BAB IV - WILAYAII PEMUNGUTAN
Pasal 9
Pajak terutang dalam masa pajak, terjadi pada saat penyelenggaraan reklame hiburan dengan dipungut bayaran.
Pasal l0
- (l) Setiap wajib pajak mengisi SPTPD;
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya;
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayar (1) harus disampaikan kepada Kepala Daerah selambatlambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhimya masa pajak;
- (4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Bupati.
TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENNTAPAN PAJAK
- (1)
BAB VI - TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENNTAPAN PAJAK
Pasal 13
- (1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tem.p?t lain yang ditunjuk oleh Kepala Da"tuh '"'J*ittoyang ditentutcan dalam SPTPD' SI(PD' SKPDCB, SKPDKBT dAN STPD;
2. (3);il;;;; '"6";l;;;;4*d pada avat (1) dan avat (2) dilakukan dengan menggunakan rr Y u
- (2) Apabila pembayaran p"rJiiitl** di ternpat lain yang ditunjuk' hasil penerimaan pajak harus;seio; keK* Daerah selambat-lambatnya I X 24 iam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Kepala Daerah;
T
I
BAB VI - TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENNTAPAN PAJAK
Pasal 14
- (1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas;
2. iZ1 rcepali Daerah dapat memberikan p€rsetujuan kepada wajib pajak untuk ' -mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan;
- (3) ingsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud gada ayx (2)' harus dilakukan secara teratur dan bertururturut dengan dikenakan brnga 2%;o (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar;
- (5) bemyaratan untuk dapat ."ng*gt* dan menunda sebagaimana dimaksud ' ' padi ayat (2\ dan ayat (4), ditetapkan oleh Kepala Daerah'
5. (a) iepa'la Daerah dapat mernberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk ' ' menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah ."menuhi peoyaratan yang ditentukan dengan dikenakan brurga 2% (dua persen) sebulandari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar;
BAB VI - TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENNTAPAN PAJAK
Pasal 15
- (1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana- dimaksud pasal 14 diberikan tanda ' ' buktipembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan;
- (2) B;nt ri, jenis, isi, ukuran tanda bukli pembayaran dan tanda buku '-';;;;; pa;ak seuagaimana dimaksud pasa ayat (1)' ditetapkan oleh Kepala Daerah;
rArA cAPff#ilnt'ton
BAB VI - TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENNTAPAN PAJAK
Pasal 16
- (t) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pef *r*u"tip"dgihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak
- saat jatuh tempo PembaYaran; tzl iill#i-gd*ir.t 1lt"idl n* setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat tJ';;;"ds' wajib-pajak harus melunasi pajak
- G) {ffi,t[Hf,' surat peringatan, atau.surat.lain vang sejenis sebagaimana ' ' dimaksud pada ayat ( I ) dikeluarkan oleh peJaDar'
BAB VI - TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENNTAPAN PAJAK
Pasal 17
- (1) Apabilah jumlah pajak yang harus dibaYar -tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ortentulian dalam surat teguran. atau surat peringatan atau surat lain yang tti"itt -j"tt*o pajak fang harus dibayar ditagih
2. dengan surat Paksa; (2) Pejabat menerbitkan surat paksa *c"* :::llt-":: 2l (dua puluh satu) hari sejak tu,tgga '"-ii"j*atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.
BAB VI - TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENNTAPAN PAJAK
Pasal 18
Apabila jumtah pajak vang harus dibavar :idtk 1l:1":i dalam jangka waktu 2 x 24 iam sesudah t*]gguf p"tt"titahuan surat paksa pejabat segera menerbitkan surat perintah melaksanakan penylta'ul'
BAB VI - TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENNTAPAN PAJAK
Pasal 19
Setelah dilakukan penyitaan dan wajib qujq .bel* juga m€lunasi utang pajaknya. setelah lewat fO -f*p"f"fti hari -sejak tanggal pelaksanaan surat oerintah melaksanakan p"nyiLan' pejabat mengajrfan perminuan p€netapan L,nggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara7
Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari tanggal' jam dan tempat pelaksanaan lelang, juru sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada wajib pajak.
BAB VI - TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENNTAPAN PAJAK
Pasal 21
Benruk, jenis, dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan pajak daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah.
PENGURANGA}I, KERINGANAN DAN PEMBEBASAI{ PAJAK
Pas;al22
- (1) Kepala Daerah
BAB IX - PENGURANGA}I, KERINGANAN DAN PEMBEBASAI{ PAJAK
Pasal 23
- (1) Kepata Daerah karena jabatannya dan atau atas permohonan wajib pajak dapat :
- a. 'trrtemUetottan SKPD dan atau SKPDKB dan atau SKPDKBT dan atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan nrlis' kesalahan ;it*g d; atau keieliruan dalam penerapan peraturan perundangundangan PerPajakan daerah;
3. b.Membatalkarrataumengurangkanketetapanpajakyangtidakbenar;
- (2) P";;;;;; pembeiulan, pembatalan, ?"1cuyg* ketetapan dan penghapusan oao utau p"iqTgCT sanksi administrasi atas SKPD' SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (l) harus disampaik* t""-u ttnJit oteh wljib pajak kepada 5"p.* P""q il-"", pejabat selambat-lambatnya 30 (iga.puluh) hari sejak tanggat diterima SKPD, SKP'KB, SKPDKBT -dAN AtAU STPD dCNgAN memberikan alasan Yang jelasl
5. ". fur"ng**gt* dan atiu minghapuskan sanksi administrasi berupa -i*gi delnda dan kenaikan pujul v*g l-"lt*.c dalam hal sanksi tersebutdikenakant*."ur."r.r'irur*wajibpajakdarrataubukan karena kesalahannYa'
- (3) Kepala Daerah dan atau pejabat paling- lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan ,"uugui-unu "Ji;ukt"d pidu "yut (2) diterirna sudah harus memberikan keputusan;
- (4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulal sebagaimana dimaksud pada '-' "tli"'isliepala Daerah atau' fejabat tidak memberikan keputusan' permohonan pemberuran. pembatalan' penguft[rgan ketetapan dan penghapusan atau p""g**g* t*ksi administrasi dianggap dikabulkan'
BAB XI - KEBERATAI\ DAI{ BAI\DING
Pasal 24
- (1) Wajib pajak dapat mengaj$an keberatan hanya kepada Kepala Daerah dan atau pejabat atas suatu '--f
I
- a. SKPD;
- c. SKPDKBT;
- b. SIGDKB;
- d. SKPDLB;
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (l) harus disampaikan secara terhrlis dalam bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN diterima oleh wajib pajak, kecuali apabila wajib pajak dapat menunjuk bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;
- E. SKPDN.
- (3) Kepala Daerah dan atau pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterim4 sudah memberikan keputusan;
- (4) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Daerah dan atau penjabat tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan;
- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ay^t (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.
BAB XI - KEBERATAI\ DAI{ BAI\DING
Pasal 25
- (l) Wajib pajak dapat mengajukan banding kepada badan penyelesaian sengketa pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan keberatan;
- (2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.
Pase'l26
Apabiala pengajuan keberataa sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 atau banding sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 dikabulkan sebigian dan atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengL ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama24 (dua puluh empat) bulan.
PENGEMBALIAN KELf#HffI PnMBAYARAN PAJAK BAB XII
BAB XI - KEBERATAI\ DAI{ BAI\DING
Pasal 27
- (1) wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kerebihan pembayaran pajak kepada Kepala Daerah atau pJiabat secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya :
- b. Masa pajak;
- a. Nama dan alamat wajib pajak;
- c. Besamya kelebihan pembayaran pajak;
- d. Alas an yang jelas
- (2) 5:p{".Dyrah dan atau pejabar dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengimbalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1-t; trarus memberikan keputusan;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat(2) dilampaui oleh Kepala..Daerah qlgu pejabat tidak memberikan keputusan, pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKpDLB harus diterbitt&lt;an dalam waktu paling lama I (satu) bulanl
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakuian ialam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKpDLB,dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan pajak (SpMKp)+
- (4) Apabila wajib pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan q:-b.u.y*T pajak. sebagaimana-{imaksu&lt;t -pada ayat -(2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksudi
T
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Kepala Daerah dan atau pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.
BAB XI - KEBERATAI\ DAI{ BAI\DING
Pasal 28
Apabila kelebihan pembayaran diperhitungkan dengan uang pajak lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal2T ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.
BAB XIII - KADALUARSA
Pasal 29
- (l) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
- (2) Kadaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (l) tertangguh apabila :
- a. Diterbitkan surat teguran dan surat paksa atau;
- b. Ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung.
PEMBUKUAN DA}t PEMERIKSAAN
BAB XIV - PEMBUKUAN DA}t PEMERIKSAAN
Pasal 30
- (l) Wajib pajak yang memenuhi kriteria tertentu wajib menyelenggarakan pembukuan;
- (2) Iftiteria wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dan tara cara pembukuan diatur oleh Kepala Daerah.
BAB XIV - PEMBUKUAN DA}t PEMERIKSAAN
Pasal 31
- (l) Kepala Daerah berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam ranifa \_^. T:|+.q*u" peraturan perundang-undangan perpajakan;
- a.
BAB XIV - PEMBUKUAN DA}t PEMERIKSAAN
Pasal 32
lfm nA wajib pajak membayar tepat waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa buna sebesar 2 % (dw pirsen) setiap bulan kelambatan dari pajak ryang terutang atau kurang'bayar dan'ditagiir dengan menggunakan STp$
ot"*h"oiYroono
BAB XIV - PEMBUKUAN DA}t PEMERIKSAAN
Pasal 33
- (1) Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SpTpD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan \:,:ryg* yang tidak benar sehingga merugikai keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan puting ta-a I (satu) tahun atau denda .^. 9$[e tanfat 2 (dua) kali jumlah pijak yang terutang;
- (2) waji! .pajak yang dengan sengila tiiat-menyaripaikan SpTpD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak l"ngkup atau melampirkan \9t9ynean yang tidak benar sehingga merugikai keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara pating tama 1 ldua; tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlan pa;at yang ie*iang.
BAB XIV - PEMBUKUAN DA}t PEMERIKSAAN
Pasal 34
Tindak pidana sebagaimana dimaksud daam pasar 33 tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu l0 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak.
BAB XVII - PENYIDIKAN
Pasal 35
- (t) l;"j"b."t pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik r"rituk"melakukan penyidikan \_ tindak pidana di bidang perpajakan daeiah;
- a. Menerim4 mencari, mengumpulkan dan meneliii' keterangan atau iaporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang pajak daJrah agar . l&lt;gteqnqan atau laporan tersebut menyadi ten4ap Aan.lelas;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (l) adalah :
- b. Meneliti, mencari, dan mengumpuit* rcL.*g\_ mengenai orang pribadi atau badan. tenlang kebenaran perbuatan yang dilakukan 39hulungan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
- d. Memeriksa buku-bukq catatan-catatan al- ion-"rr-aokumen rain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
- c. Meminta keterangan dan alat bukti d;; orang pribadi dan atau badan . sehubungan dengan tindak pidana di bidang p;rpajakan daerah;
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendaiatkan"alat bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen\_dokumen lain serta melakukan p""ti;; terhadap alat bukti tersebut:
- g. Menyuruh berhenti ^xrngan atuu bmDa. -3 utuy melar. ang seseoftmg meninggalkan .".r""rit*-if ,.#padasaarpemeriksaanr.o.glrd*g-r;.;d.; , n3*Lt.;#iff ;fff;,,,#, "'"' dokumen v*g oiou*u ". rvrgmoret seseorang
- f. Meminta bantuan , tenaga. llrli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di Oiaang perpa;ak*?u..uf,;
- . perpajakan a-aeJri'ts yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang r. Memanggil orang unl
- ,. fi:.y*,X3r.d.;ffi
- didengar keterangannya dan diperiksa sebagai
- ' *.' *Tj:f
- ;95##,'*q,',lt:*"# rydikan untuk "ffiffi'uffi**Hftffi yang diatur Republik Pidana 8 sesuai 1981 dengan ketentuan Negara tentang Indonesia dalam Hukum Undang-Undang Acara Nomor Tahun
,
t
,
BAB XVIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 36
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaanya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
BAB XVIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 37
Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Penetapan: Disahkan di L'huro' B HAMDAN DATUNSOLANG : Boroko Pada tanggal 2008

Penetapan: Diundangkan di Boroko Pada\_tanggal 2008

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOLAANG ltolcoNDow UrARA /r Drs REKY POSUMAH PEMBINA UTAMA MUDA NIP. l3l 843 684 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARATAHI']N 2OO8 NOMOR 55 ## PENJELASAI{ ATAS ## PERATTJRAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA NOMOR:36 TAHUN2OOS ## TENTAIIG PAJAK HIBURAN
PENJELASAN
Pembukaan
UMUM
Bahwa Pajak Daerah merupakan sumber pendapatan yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah Daerah, Pembangunan Daerah dan pembinaan kemasyarakatan untuk memantapkan Otonomi Daerah.
Dalam rangka p€nyempumium sistem perpajakan daerah yang tetap mengarah pada sistem yang sederhan4 adit, efektif dan efisien, yang dapat menggerakkaq peran serta masyarakat dalam pembiayaan pembangunan daerah, maka telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini diharapkan penerimaan daerah di sektor Pajak Hiburan akan dapat ditingkatkan, sehingga akan memberi kontribusi yang lebih besar dalam menunjang pembiayaan Pembangrman Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
## II. PENJELASANPASALDEMIPASAL
Pasal I s/d
PENJELASAN
Pasal 2
ayat (l)
PENJELASAN
Pasal 2
ayat (l)
PENJELASAN
Pasal 6
s/d Pasal 37 Cukup Jelas. Yang dimaksud dengan Hiburan antara lain tontonan Film, Kesenian, Pagelaran Musik dan Tari' Diskotik, Karaoke, Klab Malam, Permainan Bilyard, Permainan Ketangkasan, Panti Pijat, Mandi Uap, Pertandingan Olah Raga, Salon Kecantikan, Motocross dan sejenisnYa. Cukup Jelas. Yang dimaksud dengan yang seharusnya dibayar adalah termasuk pemberian potongan harga dan tiket cuma-cuma' Hiburan berupa kesenian dikenakan tarif yang lebih rendah dari hiburan lainnya. Cukup Jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA NOMOR: 55