PERATURAN BUPATI BUTON Nomor MOR Tahun 2016 tentang KEDUDUI&lt;AN, SUSUNAN ORGANJSASI, TUGAS DAN FUNGSJ SERTA TATA KERJA DTNAS SOSIAL KABUPATEN BUTON (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI BUTON
PERATURAN BUPATI BUTON NO MOR 3 3 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUI&lt;AN, SUSUNAN ORGANJSASI, TUGAS DAN FUNGSJ
SERTA TATA KERJA DTNAS SOSIAL KABUPATEN BUTON
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BUTON,
bahwu untuk mclaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupalen Buton Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas SosiaJ Kabupa.ten Buton;
- L Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tal1un 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 1822);
3. Undung-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang ketransrnigrasian (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 37,Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3682), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131,Tan1bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050)
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tcntang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemertintahan Daerah (Lembaran Negara Republilc Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438.);
4. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tcntang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia TahUJJ 2007 Nomor 68, Tambnhan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725.J
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201 l tentang Pembentukan Peraturan Peru..ndang-Undangan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ientang Aparatur Sipil Negara (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 , Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494 )
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerlntahan Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lernbnran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dcngan Undang-Undang Nemer () Tahun 2015 tenrang Pcrubahan Kedua at.a~ Undang-Undang Nornor 23 Tahun 20]4 tcntang Pernerintahan Dacrah {Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5679);
8. Peraturan Pernerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah [Lcrnbaran Negara Rcpublik lndoncsia Tahun 2016 Nornor 114);
- Len Lang Negara 9. Pcraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 Organisasi Kemcntcriun Negara [Lernbaran Rcpublik tndonesia Tahun 2015 Nomor 6);
- 10.Pcratur.~n Daerah Kabupatcn Buton Nomor 2 Tahun 2016 tentang Urusan Pcrnerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupat.en Buton Sebagai Daerah Otonorn [Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 112);
- 11.Peraturan Daerah Kabupatcn Buton Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pernbentukan dan Suaunan Perangkat Dacrah Kabupaten Buron (Lembaran Dacrah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 116);
MEMUTUSKAN:
Menctapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANlSASI, TUUAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DfNAS SOS!AL KADUPATEN BUTON.
'\
BAB I - METENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati Jni, yang dirnaksud dengan :
1. Dacrah adalah Kabupaten Buton.
2. Pernerintah Daerah adalah Pernerintah Kabupaten Buron
3. Bupati adalah Bupati Buton.
4. \Vakil Bupati adulah Wakil Bupati Buton.
5. Dewan Pcrwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Du ton.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretal'is Daerah Kabupatcn Buton ;
7. Dinas Soaial yang selanjutnya discbui, Dinas adalah Dinas Sosial Kabupaten Buton ;
8. Kepala Dinas Sosial adalah Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buton;
9. Selcretariat adalah Sekretariat Dina s Sosial Kabupo.t.en Buton;
10. Seleretaris Dinas yang sclanjutnya disebut Sel&lt;retaris adalah Sekretaris Dinus Sosial Kabupaten Buron:
11. l l. Bldang adnlah Bidang pada Dinas Sosial Kabupaten Buton;
12. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Soaial Kabupaten Buton:
13. Sub Bagian adalah Sub 8agia.i1 pada Dinas Sosi.a.l Kabupaten Auton;
14. Kt:p1-.1ll:l Sub Bagian adalah Kepala S1.1b Bagian pada Dinae Sosial Kubupaten Buton.
15. Seksi adalah Scksi pada Dinas Sosial Kabupaten Buton,
16. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas Sosial Kabupatcn Ou ton:
17. Unit Pelaksana Tekrris Dinas, yang sdunjut.nya discbut UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinos Sosial Kabupaten Buton yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/alau kegiatnn teknis penunjang tertentu.'
18. Kelornpok Jabatan F'ungsronal adal.ah Kelornpok .Jabatan Fungsional di lingkungan Dinar, Sosiru Kabupatcn Buton.
IJAB ll
KEDUDUKAN
BAB I - METENTUAN UMUM
Pasal 2
- (l) Dinas Sosial adalah unsur pelaksana urusan pernerintahan clibidang Sosial yang menjadi kewenangan dacrah.
- (2) Dinas Sosial sebagaimuna dimaksud pada ayar {),) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepa.da Bupati melalui Sekretaris Daerah.
•.
BAB [II
SUSUNAN ORGANISAS[
BAB I - METENTUAN UMUM
Pasal 3
- (1 J Din as Sosia I adalah Dinas Daerah Tipe B.
- (2) Dinas Soaial scbagaimuna climaksud pada ayat ( 1) terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaria L;
- c. Bidang perltndungan dan jaminan Soaial;
- d. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Kcmiskinan;
- e. Bidang Pelcyanan dan Rehabilitasi Soeial;
- f. Sub Bagian/Seksi;
- g. UPTD; dan
- h. Kclornpok -Jabatan Fungsional.
- (3) Sekretari.at aebagaimana dimaksud pada pada Ayat (2) Huruf b terdiri atae :
- a. Subag. Umum,kepegawaian dan perlengkapan; dan
- h. Subag, Pcrcricanaan dan keuangan
- (4) Bidang perlindungan dun jaminan Sosial scbagaimana dimaksud pada Ayat (2) I turuf c terdiri atas :
1. Seksi Perlindungau Sosiul Korban Bcncana Alam
2. Sekai Perlindungan Sosiul Korban Bencana Sosia!
3. Seksi Jaminan Susial Keluarga
- (5) J3idong Pembcrdayaan Sosial dan Penanganan Kemiskinan sebegaimana dimaksud pad a Ayat (2) H uruf d terdiri atas :
- l. Seksi Pcmbcrduyuan Sosial
2. Seksi Pcnanganan Kerniskinan
3. Seksi Pem berdayaan Kelem bagann Sosial
- (6) Bidang Pelayanan clan Rchabilitasi Sostal sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) Huruf e terdiri O.UJ:; :
1. Seksi Pelnyanan Dan R1:ha.bilita!.\i Anak Dan Laneia
2. Sc::ksi Pelayanan Dan f~l'.habilitasi Tuna SosiaJ Dan Korban Perdagangan Orang
3. Seksi Pelayanan Dun Rehabilitasi Soslal Penyandang Disabilitas
- (7) Struktur Organisasi Dinae Pekerjaan Umum clan Penataan Ruang tercantum dalarn Iampiran Peraruran Bupati irii
BAB I - METENTUAN UMUM
Pasal 4
- ( 1) Sekretariat sebagairnuna dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf b, dipirupin olch seorn.ng Sekrctarie; yang berada dibuwoh dan bcrtanggungjawab kepada KepaJa Dinas.
- (2) Bidang sebagairnana dirnaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf c,huruf d.huruf e, huruf f, dan huruf g, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang y:,mg berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepaia Oinas melalui Sek1·eta.ris.
.,
- (3) Subbagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), dipirnpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertunggungjawab kepada Sekreraris.
- (4) Seksi sebagaimana dirnaksud dalam pasal :3 ayat (4), Ayal (5), Ayai (6), Ayat (7), dan Ayat (8) dipimpin olch seorang Kcpala Seksi yang berada di bawah da.n bertanggungjaw,1b kcpada kepala Bidang maaing-rnaaing.
8ABIV
TUGAS DAN FUNGSI
Bagia n Kesatu
Um um
Pasal s
- (I) Dinas Sosiat mempunyai tugas mclakaurialcan urusan Pcmcrintahan yang mcnjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembatuan yang diberikan olch Kepala Dacrah dibidong Sosial.
- (2) Dinas Susiul dalam melaksariakan tugas ecbagajmana dimaksud pada Ayat (3) menyclenggarakan fungsi :
- ;J. perumusan kebijakun sesuai dcngan Iingkup rugasnya;
- b. Pelaksanaan Kebijakan scsuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pclaksanaan F.valuasi dan Pclaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan udminsitrasi dinas seeuai dengan Iingkup tugasnya:
- e. Pelaksanaan fungsl lain yang dibcrikan oleh Oupati terkait dengan tugas dun fungsinya.
Bafo!:ian Kedua
Kepala Diruis
BAB I - METENTUAN UMUM
Pasal 6
- (l) Kepala Dinas Sosial mcrnpunyai tugas melaksauakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah 13!dang Sosial. Togas pcmbantuan dan mengkoordinaaikan pelaksanaan kcgiaian dibidang Sosial serra mernbina hubun.gan kerja dcngan instansi Peme rintah , Swasta dan Lembaga Kemasyarakatan lairmyu.
- (2) Kepala Dinas Sosial dalam menjalankan tugas sebagaimana dirnaksud pada Ayat (1) rnenyelenggarakan fungsi :
- a. Perurnusan kebijakan tcknis di bidang keeehatan sesuai dengan kebijakan yang ditctapkan Bupat.i sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Pelaksanaan urusan pcmerintahan di bidang sosial;
- c. Pernbinaan dan koordinasi petaksanaan tugas serta pelayanan administrasi dibidang aosial:
- d. Pelaksanaan pengawasan fungsional;
- e. Pcmbinaan operasional sesuai kebijakun oleh Kepala Daerah;
- f. Pemantauan dan evuluasi program dibidang sosiat;
- g. Pemberian perizman yang berhubungan denga.n bidang sosial sesuai batas wewenang Kabupaten.
- h. Pernberian petunjuk clan arahan kepada bawahannya sesuui dengan tugas pokok dan Iungai untuk mericapai tujuan dan saearan yang telah ditetapkan;
1. Penilaian kinerja bawahan mclalui rnekanisme periiluian yang berlaku unl.uk mengetahui prexta si kerja bawahan;
- J· Pengajuan usul dan saran kepada Bupnci me\alui tclahan staf yang terinci dan akurat sebagai bahan pertimbangen penyclcsaian masalah dan pengambilan keputusan:
- k. Pclaksanaan pernbinaan, bimbingan dan pcngcudalian serta monitoring terhadap Unit Pelaksana Tcknia Dinas (UP1'D) meliputi teknis opcrasional sosial dan teknis penunjang sosial termasuk unit pclaksana fungsional sosiaJ.
- I. Pelaporan pertangguugjawaoan 1:1lus pelaksanaan tugae dan fungsi baik secara Iisik dan keuangan Dinas Sosial baik secara lisan dan tert.ufis kepada Bupati melalui Sekretariat Daerah
Bagian KcUg1:1
Sekrctariat
BAB I - METENTUAN UMUM
Pasal 7
- {1) Sekrctaris Dinas mempunyai tugas melakukan perencanaan umum dan anggaran, pernantauan dan evaluaal, kctatausuhaan, . kepegawaian, keuangan, kearsipan, penataan organiausi dan tata laksana, koordirtast penyusunan perundangan, pengelolaan bo.rang milik negara, dan kcrumahtanggan karitor.
- (2) Sekretaris Dinas dalam mclaksunukun tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) menyelcnggarakan fungsi :
- a. Perumusan kcbijakau Daerah, kebijakan pelaksanaan dan kebijaknn teknis dibidang. sosicl yang meliptrti Bidang perlindungan dan jaminan Soaial, Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Kemiskinan, Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial
- b. Pelaksanaan urusan pernerin tah umum sesuai dcngan bidang tugasnya.
- c. Pcngelolaan barang/kekayaan Daerah yang mcnjadi tanggun jawabnya.
- d. Pengawasan atas pelaksanaan tugasnya.
- keweriangannya. e. Penandatangani surat/naskah dinas scsuai tugas dan
'·
- Daerah, dan saran, clan kepada Kepala laporan hasiil evaluasi, dibidang tugas dan fungsinya [ Penyampaian pertimbangan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati scsuai dengan tugas pkok dan fungsinya,
BAB I - METENTUAN UMUM
Pasal 8
Kepala subag. umum,kepegawaian dan perlengkapan, mempunyai tugas :
1. Mcngumpulkan bahan petunjuk teknia,
2. Mclaksanakon urusan pcngetolahan surat mcnyurat dan areip,
3. Mengelola adminstrasi kcpegawaian,
4. Menyclenggarakan Ketatalaksanaun,
- o. Merurnuskan urusahan kehumusan,
- G. Melak.snnakan Kcprotokolernn dan Rurnah t.angga;
7. Menyelenggarakan uru san pcndidikan dan pelatihan sorta pengelola pcrlcngkapan sarana dan prasarana.
BAB I - METENTUAN UMUM
Pasal 9
Kepala Sub Bagian Pcrcncanaan chm Keuangan sebagaimana, rncmpunyai tugas :
1. Mengumpulkan bahan pedoman dan petunjuk teknis,
2. Menyusun rcncana dan program Dinas,
3. Melaksanakan penyusunan enggeran,
4. Melaksanakan cvaluasi dan penyusunan Iaporan, dan
5. :i. Mengelola data penyandang masalah kesejahteran Sosial (PMKS),
6. Mengelcla Potcnsi dun Sumbcr kcscjahteraan So::;iul (PSKS)
7. Mengelola adrnlniatrasi Keuangan dan perbendaharaan.
Bagian Keempat
Bidang Perlindungan Dan .Jarninan Sosial
BAB I - METENTUAN UMUM
Pasal 10
- ( 1) Kepala Bidang perlind ungan, dan jaminan soslal mernpunyai tugas mclaksanakan sebagian tugas Dinas dalarn menyiapkan bahan pedoman pctunjuk tekrrik dan melaksanakan perlindungan terhadap korban bericana alarn dan perlindunga.n korban bencana sosial. Serra mernberikan jaminnn eosial keluarga.
- (2) Kepala Bidang Perlindungan dan .Jaminan Sosial dularn melaksanakan tugas sebagaimena dirnaksud dulam pasal 10 m.enyelenggarakan fungsi:
- u. Penyiapan bahan pedcmsn petunjuk teknis dan membcrikan perlindungan korban bencaria alam.
- b. Penyiapan bahan pedoman petunjuk teknis dan pernberian perlindungan korban bencana alarn.
- c. Penyiapan bahan pedornan perunjuk teknis dan pernbcrian bimbingan serta pengawasan terhadap' Pcnanganan Kurban Bencana.
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
BAB I - METENTUAN UMUM
Pasal 11
Kepala Seksi Perlindungan Korban Bencana Alam, mempunyai tugas mengumpulkan bahan petunjuk teknis dalam memberikan perlindungan terb adap korban bencana alam.
BAB I - METENTUAN UMUM
Pasal 12
Kepala Seksi Perlindungan Korban bcncana Sosial mcmpunyai tugas mcngumpulkan bahas petunjuk teknis dalam memberikan perlindungan terhadap korban bencana 1:lOHiBI
BAB I - METENTUAN UMUM
Pasal 13
Kcpalu Seksi jarninan Sosial Keluarga mcmpunyai tugas mernberikan pclayanan, Pcrlinduugan, ierhadap ketuarga rentan dan keluarga bcrmasnlnh sosial.
Bagian Kclima
Bida.ng Pemberdayaan dun Penauganan Kcrniskinan
BAB I - METENTUAN UMUM
Pasal 14
- (I) Kepala Bidang Pemberdayaan don Penanganan Kemiskinan mcmpunyai tugas melaksanakan sebagaimana perberdayaan sosial, penanganan kemiskinan don pembcrdayaan kelembagaan soaiul.
- (2) Kepala Bidang Pemberdayaan clan Penanganan Kemiskinan dalarn melaksunukan tugas sebagairnann dimaksud dalarn pasal 14 rnenyelenggarakan fungsi:
- a. Peuyiapan bahan pedornan pcrunjuk teknis du lam rangka pelaksanaan pernberdayaan sosial.
- b. Penyiapan bahan pcdoman petunjuk teknis daiaru rangka pelaksanaan penanganan kemiskinan.
- c. Penyiapan bahan pedoman petunjuk teknis dalam ra.ngka pelaksanaan bimbingan terhadap kelernbagaan sosial, dan
- d. Pelaksanaan t.ugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas scsuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
BAB I - METENTUAN UMUM
Pasal 15
Kepala Seksi Pembcrdayuan Sosia1 mcmpunyai tugas mengumpulkan bahan perunjuk teknis dan melaksanakan pembinaan, clan bimbingan , pernberdayaan terhadap Korrurnitas Adar, Kepahlawanan, Melaksunakan Urusan Keperintisan, Melaksanakan urusan Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial, Melakukan pengeloalaan Sumber Dana Bantuan Sosial, Melaksanakan urusan Perempuan rawan '!;m;ial ekonomi, keluarga bermasalah sosial psikologis dan pekerja migran bermusalah sosial.
Paaal 16
Kcpala Scksi Penanganan Kemiskinan rnemptrnya] tugas mengumpulkan bahan petunjuk teknis dan melaksanakan pernbinaan dan bimblngan terhadap penganan fakir miskin pedesaa, Penanganan fakir miskin perkotaan dan pcnanganan fakir miskin pcsisir pulau-pulau kecil perbatasan antara negara dan pcnaraan Lingkungan Kumuh, rurnah Tidak layak huni.
BAB I - METENTUAN UMUM
Pasal 17
Kepala Seksi kclembagnan Sosial mernpunyai rugas mengumpulkan bahan petunjuk teknis dan melaksanakan pcmbinaan, dan bimbingnn terhadap pekerja sosial propesional, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Wanita Pcmimpin Kescjahteraan Sosial, Taruna Siaga Bcncana (TAGANA), Rarang Taruna (K'l'), Wahana Kesejahteraan Snsial berbasis Masyarakat (WKSBM), Lembaga Kesejahteraan Soaial, Lernbaga Konaultaai Kcscjahteraun Kcluarga (LK3), Keluarga Pioner, Dunia Usaha yang melakukan UKS, Tenaga Kesejahteraen Sosial Kecarnatnn {TKSK)
Bagian Kelima
Bidang Pclayanan cJan Rehabilitasi Sosial
Pasal J fl
- (1) Kcpala Daerah Bidang Pclayanan dan Rehabilitasi S{)sial mempunyui tugas mclaksanakan sebagai tugas Dinas dalarn rncnyiapkan bahan pedoman petunjuk tcknisi dalam rungka mclaksanakan pembinaan dan pelayanan anak, Ianjut usia, pclayanun rehabilitasi Tuna sosial, kelornpok mincrltas, serta penyandang disabilitas.
2. (2i Kepala Bidung Pelayanan dan Rehabilitas Sosial dalam meluksuna kan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasa! 18 rnenyelcnggarakan fungsi:
- a. Penyiapan bahan pedoman petunjuk teknis dalam rangka rnelaksanakan bimbingan dan pelayanan terhadap anak terlantar dan lanjut usia Tcrlantar:
- b. Pcnyiupan bahan pcdoman petunjuk tekriis dalam rangka pelaksanaan bimbingan pelayanan, dan rehabilitasi penyandang disabilitas;
- c. Pcnyiapan bahan pedoman petunjuk teknis dalam rangka pcluksanaan birnbingan, pelayanan don rehabilitasi Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang.
- cl. Pelaksanaan tugas orang lain yang diberkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok clan fungsinya.
•.
Kepala Seksi Pelayanan Anak clan Lanjut Usia mempunyai tugas mengumpulkan bahan petunjuk teknis clan melaksanakan pernbinaan, dan bimbingan l.erhadap PeJayanan terhadap anak balita terlantar, A:nak ierlantar, anak yang menjadi korban Undak kekerasan atau diperlukan salah, anak yang berhadapan dengan hukurn, anak ya111;: memerlukan perlindungan khusus dan Janjut usia terlantar.
BAB I - METENTUAN UMUM
Pasal 21
Kepala Seksi Pcluyanan dan Rehabiluti Penyandang Dlsabilitas mempunya.i tugas rnengumpulkun bahan petunjuk teknis melaksanakan pembinaan dan bimbingan pelayanun dan rehabilitasi sosial terbadap pcnya.ndang disabilitas anak dengan kedisabilitasan (ADK)
BAB I - METENTUAN UMUM
Pasal 22
Kcpala Seksi Peluynnan Tuna Suaial don Korban Pcrdagangan orang mempunyai tugns mengumpulkan bahan petunjuk teknis dan mclaksanakan pembinaan dan bimbingan pclayanan clan rchabilitasi sosial terhadap anak nakal , anak jalanan, korban napza, tuna sosial, Kelornpok minoritas, Bekas warga Binaan Lernbaga Pcmasyarakatan (BWBLPJ,Orang IIIV/AJDS (ODMA), dun Pcrdagangan orang.
Bi\B V
TATA KERJA
Pusul 23
Dalam melaksanakan tuga s, Kepo.ln Dinas, Sekretaris, Kepulu Bldarig, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi dilingkungan Dinas rnenerapkan prinsip koordinasi, iniegrasi, dan ainkronisasi baik dalarn lingkungan kcrjunya rnaupun diiuar lingkungan kerju Dinus sesuai dengan bidang tugasnya.
BAB I - METENTUAN UMUM
Pasal 24
- (1) Setiap pimpinan Unit Organisasi bertanggungjawub rnernirnpin dan mengkoordinasikan bawahan dan mernberikan pengarahan serta petunjuk bugi pelakaanaari rugas sesuai dengan uraian tugas yang Lelah ditetapkan.
- (2) Penyerah&gt;m dan petunjuk sebagaimana dimaksud puda uyat (l) harus diikuti dan diparuhi oleh bawahan secara bertanggungjawab serta dilaporkan sccara berkala sesuai dengan keterituan Peraturan Perundang-Undangan
BAB I - METENTUAN UMUM
Pasal 25
Atas dasar pertirnbangan daya guna dan hasil guna, masing-masing Pejabat dalam lingkungan Dinas dapat mendclcgasikan kewenangankewenangan tertentu kcpada Pejabat dibawahnya sesuai dengan ketentuan Pcraturan Perundang-undangan yang berlaku,
BAB VJ
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
BAB I - METENTUAN UMUM
Pasal 26
Kepala Dinaa, Sekretaris, Kepala Bidarig, Kepala Sub Bagian, Kcpala Sekai dan Kepala UPT'D dilingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Pcrundang-undangan yang berlaku.
PEMB!AYAAN
BAB VII - PEMB!AYAAN
Pasal 27
- ( 1) Bega la biaya yang diperlukan untuk pelaksanann rugas dalam lingkungan Dinas Soxial dibebankan pada Anggaran Pcndapatan clan Bclanja Daerah.
- (2) Selain bersurnber dari aHggamn pendapatan dan bclanja daerah sebagaimana dimaksud pudu ayat (l) Dinas soeai dalam melaksanakan tugas dun tungsinye dapat diber iknn bantuan clan pernbiayaan sesuai dengan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kl~T11:NTUAN LAIN-LAIN
Po1,ial 28
.Icnjang -Jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sexuai dengan Pcraturan Perundang-undangan yang bcrlaku,
BAB Vlll - Kl~T11:NTUAN LAIN-LAIN
Pasal 29
- (!) J?i Lingkungnn Dinas Sosial dapat diberuuk UPTD sesuai dcngan kcbutunan dan besarnya beban kerja bcrdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- tersendiri. UPTD sebagai,mana Peraturan Bupati (2) Pemberrtuknn dan susunan organisasi dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
OAB tx
l{E'L'ENTUAN PERALIHAN
BAB Vlll - Kl~T11:NTUAN LAIN-LAIN
Pasal 30
- (1) Pada saat peraturan Bupati ini mulai berluku UPT yang sudah orbentuk tetap melaksanakan tugas dan Iungsinya sampai dengan ditetapkannya peraturan Bupati tentang Pembenrukan UPT yang baru
- (2) Pembenrukan UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lama 6 {enam} Bulan. sejak di undangkannya Peraturan Bupati ini.
•,
PENUTUP
BAB X - PENUTUP
Pasal 31
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Pcraturan Bupati Buton Nomor 36 Tahun 2013 tcntang Kedt1dt1kan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kcrja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasl Kabupaten Buton, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB X - PENUTUP
Pasal 32
Peraturan Bupati ini mulai berlaku padu tanggal diundangkan,
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahumya, mcmerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan pcnempatonnya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton. Diterapkan di Pa II a r w a j o pada tanggal 13 Oktober 2016 l3UPATI BUTON, Cap/'C'l'D SAMSU UMAR ABDUL BAMIUN t: Nip. 195801011989031 012 ·\_1\_2 ·· Bl.&lt;.:l&lt;lTA DA~RAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2016 NOMOR . s . I 1.