PERATURAN DAERAH BUPATI Nomor 14 Tahun 2014 tentang ORGANISASI DANTATAKERJA INSPEKTORAT DAN LEMBAGATEKNIS DAERAH KABUPATEN TABALONG DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHAESA BUPATI TABALONG, - a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong yang mengatur tentang Organisasi Perangkat Daerah dinilai tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan daerah, sehingga perlu diganti; - b. bahwa dalam rangka efektifitas kinerja kelembagaan perangkat daerah, perlu dilakukan penataan kembali Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong, khususnya Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tabalong; - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tabalong; 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 ten tang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara RepubIik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756); 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 3. Undarig-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tam bah an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 4. Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); (berlaku 1 Januari 2015)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
;../
BUPATI TABALONG PROVINSI KALIMANTANSELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATENTABALONG NOMOR 14 TAHUN 2014
TENTANG
ORGANISASI DANTATAKERJA INSPEKTORAT DAN LEMBAGATEKNIS DAERAH KABUPATEN TABALONG
DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHAESA BUPATI TABALONG,
- a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong yang mengatur tentang Organisasi Perangkat Daerah dinilai tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan daerah, sehingga perlu diganti;
- b. bahwa dalam rangka efektifitas kinerja kelembagaan perangkat daerah, perlu dilakukan penataan kembali Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong, khususnya Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tabalong;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tabalong;
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 ten tang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara RepubIik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undarig-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tam bah an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
SALINAN
Menetapkan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 ten tang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 09, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
7. Peraturan Menteri Pendayagunan Aparatur Negara nomor: 102/M.PAN/1/2007 ten tang Pedoman Organisasi Satuan Kerja dilingkungan Instansi Pemerintah yang menerangkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diu bah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 ten tang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 ten tang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 ten tang Petunjuk Teknis Pembentukan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 1
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03);
Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILAN RAKYAT DAERAHKABUPATEN TABALONG dan BUPATI TABALONG
MEMUTUSKAN:
PERATURAN DAERAHTENTANGORGANISASI DANTATAKERJA INSPEKTORATDAN LEMBAGATEKNIS DAERAH KABUPATEN TABALONG.
BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong. 1
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tabalong.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabalong.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri atas: Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan.
-,
7. Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Satpol PP, adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan keten teraman masvarakat.
8. Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol PP sebagai aparat pemerin tah daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
BABII
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu Inspektorat
Pasal2
- (1) Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten Tabalong, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.
- (3) Inspektorat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2)menyelenggarakan fungsi:
- a. perencanaan program pengawasan;
- b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan; dan
- c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan.
- (4) Inspektorat dipimpin oleh Inspektur
- (5) Inspektur dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dan Sekretaris Daerah.
Bagian Kedua Badan Daerah
Paragraf 1
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Pasal3
- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (3) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
- a. Perumusan dan penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati;
- b. Pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
- c. Perumusan kebijakan perencanaan dibidang penelitian, pengembangan dan statistik;
- d. Perumusan kebijakan perencanaan dibidang sosial budaya;
- e. Perumusan kebijakan perencanaan dibidang perencanaan makro dan pengendalian;
- f. Perumusan kebijakan perencanaan dibidang ekonomi fisik dan tata ruang;
- g. Pengelolaan urusan kesekretariatan; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan.
- (5) Kepala Badan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Paragraf2
Badan Lingkungan Hidup Daerah
Pasal4
- (1) Badan Lingkungan Hidup Daerah merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang Lingkungan Hidup
- (2) Badan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup
- (3) Badan Lingkungan Hidup Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
- a. Perumusan dan penyusunan kebijakan dibidang pengendalian dampak lingkungan daerah sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati;
- b. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang pengawasan dan penegakkan hukum;
- c. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang analisis pengendalian dampak lingkungan;
- d. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang pemantauan dan pemulihan;
- e. Pengelolaan urusan kesekretariatan; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya
- (4) Badan Lingkungan Hidup Daerah dipimpin oleh Kepala Badan.
- (5) Kepala Badan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Paragraf 3 Badan KepegawaianDaerah Pasa15
- (1) Badan Kepegawaian Daerah merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang kepegawaian daerah.
- (2) Badan KepegawaianDaerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian daerah.
- (3) Badan Kepegawaian Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
- a. Perumusan dan penyusunan kebijakan teknis di bidang Kepegawaian sesuai kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati ;
- b. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang perencanaan pegawai;
- c. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pendidikan dan pelatihan;
- d. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang mutasi jabatan dan kepangkatan;
- e. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang kesejahteraan pegawai,kedudukan hukum dan pensiun;
- f. Pengelolaurusan kesekretariatan; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya
- (4) Badan Kepegawaian Daerah dipimpin oleh Kepala Badan.
- (5) Kepala Badan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Paragraf 4
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Pasal6
- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pend ukung tugas Bupati di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (3) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
- a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati;
- b. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang kesatuan bangsa;
- c. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang politik;
- d. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang ketahanan ekonomi, seni, budaya dan kemasyarakatan;
- e. Pengelolaan urusan kesekretariatan; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh Kepala Badan.
- (5) Kepala Badan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Paragraf 5
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Pasal7
- (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
- (2) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
- (3) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),menyelenggarakan fungsi:
- a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sesuai kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati;
- b. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang ketahanan masyarakat;
- c. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang usaha ekonomimasyarakat;
- d. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang keuangan dan kekayaan desa;
'-
- e. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang kelembagaan aparat desa dan BPD;
- f. Pengelolaanurusan kesekretariatan; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dipimpin oleh Kepala Badan.
- (5) Kepala Badan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Paragraf6
Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KeluargaBerencana
Pasal8
- (1) Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KeluargaBerencana.
- (2) Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.
- (3) Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
- a. Perumusan dan Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dan peningkatan Peranan Wanita (pengarustamaan gender) sesuai kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati;
- b. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang Pengendalian Kependudukan dan Pelaporan;
- c. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang KeluargaBerencana dan Keluarga Sejahtera;
- d. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang Pemberdayaan Perempuan;
- e. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang Perlindungan Anak;
- f. Pengelolaanurusan kesekretariatan; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KeluargaBerencana dipimpin oleh KepalaBadan.
- (5) Kepala Badan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Paragraf7
Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pasal9
- (1) Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan.
- (2) Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan.
- (3) Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
- a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan sesuai kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati;
- b. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
- c. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang Konsumsi dan Keamanan Pangan;
- d. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang Penyuluhan;
- e. PengeIolaan urusan kesekretariatan; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan dipimpin oleh KepalaBadan.
- (5) Kepala Badan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Paragraf 8
Badan Penanaman Modaldan Perizinan Terpadu Pasal 10
- (1) Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang Penanaman Modaldan Perizinan Terpadu.
- (2) Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu.
- (3) Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
- a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan sesuai kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati;
- b. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang pelayanan informasi teknologidan pengaduan;
- c. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang pelayanan perizinan;
- d. Pengelolaan urusan kesekretariatan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu dipimpin oleh KepalaBadan.
- (5) Kepala Badan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Paragraf9
Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah
Pasal 11
- (1) Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah.
- (2) Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang PengeIolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah.
- (3) Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
- a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah sesuai kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati;
- b. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Anggaran dan Perbendaharaan;
- c. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Akuntansi dan Kekayaan Daerah;
- d. Pelaksanaan penatausahaan di bidang Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- (4) Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan.
- (5) Kepala Badan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Paragraf 10
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Pasal 12
- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati, dipimpin Kepala Badan secara ex-offcio dijabat oleh Sekretaris Daerah. (2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas:
- a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana
Pasal 13
- (1) Rumah Sakit Umum Daerah H. Badaruddin Tanjung adalah lembaga teknis yang dipimpin oleh seorang Direktur.
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah H. Badaruddin Tanjung mempunyai tugas melaksanakan upaya kesehatan secara berdayaguna dan berhasil guna dengan mengu tamakan upaya penyembuhan, pemulihan, pencegahan serta rujukan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Rumah Sakit Umum Daerah H. Badaruddin Tanjung dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
- a. Perumusan kebijakan teknis bidang Layanan Umum Kesehatan secara berdaya guna dalam upaya penyembuhan,pemulihan,dan pencegahan sesuai standar pelayanan minimal;
- b. Penyelenggaraan bidang Pelayanan, Keperawatan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- c. Pelaksanaan penatausahaan dan keuangan bidang Layanan Umum Kesehatan secara berdaya guna dalam upaya penyembuhan,pemulihan,dan pencegahan sesuai ketentuan yang berlaku;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Direktur berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Bagian Keempat
Satuan Polisi Pamong
Pasal
Praja 14
- (1) Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pendukung tugas Bupati dibidang penegakan Peraturan Daerah, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- (2) Satpol PP mempunyai tugas menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlind ungan masyarakat.
- (3) Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan program dan pelaksanaan penegakkan Perda dan Peraturan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- b. pelaksanaan kebijakan penegakkan Perda dan Peraturan Bupati;
- c. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah;
- d. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
- e. pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Peraturan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan/ atau aparatur lainnya;
- f. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati Perda dan Peraturan Bupati; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- (4) Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala Satuan.
- (5) Kepala Satuan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Bagian Kelima
Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
Pasal 15
- (1) Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah merupakan unsur pendukung tugas Bupati dibidang pengembangan perpustakaan dan pengelolaan kearsipan.
- (2) Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Perpustakaan dan Arsip Daerah.
- (3) Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
- a. Perumusan kebijakan teknis pembinaan pengelolaan perpustakaan dan arsip daerah;
- b. Pelaksanaan di bidang pelayanan dan pembinaan, Akuisisi dan pengolahan bahan pustaka dan arsip daerah;
- c. Pelaksanaan penatausahaan pengelolaan perpustakaan dan arsip daerah;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah dipimpin oleh KepalaKantor.
- (5) Kepala Kantor berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Pasal 16
- (1) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRIDaerah merupakan bagian dari satuan kerja perangkat daerah, secara teknis operasional bertanggungjawab kepada Dewan Pengurus KORPRI Daerah dan secara teknis administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRIDaerah mempunyai tugas melaksanakan dukungan teknis operasional dan adminstrasi pada pengurus KORPRI Daerah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, serta pembinaan terhadap seluruh unsur dalam lingkungan Sekretariat Pengurus KORPRI Daerah.
- (3) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
- a. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum dan kerjasama;
- b. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan olah raga, seni, budaya, mental dan rohani;
- c. Penyelenggaraan kegiatan usaha dan bantuan sosial;
- d. Pengkoordinasian dan fasilitasi penyelenggaraan Sekretariat Pengurus KORPRl Daerah;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah dan Ketua Pengurus KORPRI Daerah;
- (4) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Daerah dipimpin oleh Sekretaris.
- (5) Sekretaris berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
BABIII
SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu
Inspektorat
Pasal 17
- (1) Inspektorat terdiri atas:
- a. Sekretariat
- b. Inspektur Pembantu WilayahI
- c. Inspektur Pembantu WilayahII
- d. Inspektur Pembantu WilayahIII
- e. Inspektur Pembantu WilayahIV
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan
- b. Subbagian Keuangan
- c. Subbagian Perencanaan, Umum dan Kepegawaian
- (3) KelompokJabatan Fungsional
- (4) Bagan susunan organisasi Inspektorat sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

## Bagian Ked ua

## Paragraf 1

## Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

## Pasal 18

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri atas:
- a. Sekretariat;
- b. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik;
- c. Bidang Sosial Budaya;
- d. Bidang Perencanaan Makrodan Pengendalian;
- e. Bidang Ekonomi,Fisik dan Tata Ruang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. Subbagian Perencanaan;
- b. Subbagian Keuangan;
- c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- (3) Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf b, terdiri atas:
- a. Subbidang Penelitian dan Pengembangan;
- b. Subbidang Statistik dan Data.
- (4) Bidang Sosial Budaya sebagimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. Subbidang Perencanaan Sosial Budaya;
- b. Subbidang Evaluasi Sosial Budaya.
- (5) Bidang Perencanaan Makro dan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf d terdiri atas:
- a. Subbidang Perencanaan Makro;
- b. Subbidang Pengendalian.
- (6) Bidang Ekonomi, Fisik dan Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas:
- a. Subbidang Perencanaan Ekonomi, Fisik dan Tata Ruang;
- b. Subbidang Evaluasi Ekonomi, Fisik dan Tata Ruang
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional.
- (8) Bagan susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Paragraf2

## Badan Lingkungan Hidup Daerah

## Pasal 19

- (1) Badan Lingkungan Hidup Daerah terdiri atas:
- a. Sekretariat;
- b. Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum;
- c. Bidang Analisis Pengendalian Dampak Lingkungan;
- d. Bidang Pemantauan dan Pemulihan.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. Subbagian Perencanaan;
- b. Subbagian Keuangan;
- c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- (3) Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. Subbidang Pengawasan;
- b. Subbidang Penegakan Hukum.
- (4) Bidang Analisis Pengendalian Dampak Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. Subbidang Analisis dan Evaluasi Dokumen Lingkungan;
- b. Subbidang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan.
- (5) Bidang Pemantauan dan Pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf d, terdiri atas:
- a. Subbidang Pemantauan Kualitas Lingkungan;
- b. Subbidang Pemulihan kualitas Lingkungan;
- (6) Unit Pelaksana Teknis.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional.
- (8) Bagan susunan organisasi Badan Lingkungan Hidup Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Paragraf

## Badan Kepegawaian

## 3 Daerah

## Pasal20

- (1) Badan Kepegawaian Daerah terdiri atas:
- a. Sekretariat;
- b. Bidang Perencanaan Pegawai;
- c. Bidang Pendidikan dan Pelatihan;
- d. Bidang Mutasi Jabatan dan Kepangkatan;
- e. Bidang Kesejahteraan Pegawai, Kedudukan Hukum dan Pensiun.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. Subbagian Perencanaan;
- b. Subbagian Keuangan;
- c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- (3) Bidang Perencanaan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. Subbidang Formasi dan Pengembangan Pegawai;
- b. Subbidang Data dan Informasi Pegawai.
- (4) Bidang Pendidikan dan Pe1atihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. Subbidang Penjenjangan;
- b. Subbidang Teknis Fungsional

.

- (5) Bidang Mutasi Jabatan dan Kepangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- a. Subbidang Mutasi Jabatan;
- b. Subbidang Mutasi Kepangkatan.
- (6) Bidang Kesejahteraan Pegawai, Kedudukan Hukum Dan Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas:
- a. Subbidang Kesejahteraan Pegawai;
- b. Subbidang Kedudukan Hukum dan Pensiun.
- (7) Kelompok J abatan Fungsional.
- (8) Bagan susunan organisasi Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran N dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Paragraf 4

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

## Pasal21

- (1) Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik terdiri atas:
- a. Sekretariat;
- b. Bidang Kesatuan Bangsa;
- c. Bidang Politik;
- d. Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya dan Kemasyarakatan.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. Subbagian Perencanaan;
- b. Subbagian Keuangan;
- c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- (3) Bidang Kesatuan Bangsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf b, terdiri atas:
- a. Subbidang Kewaspadaan Nasional;
- b. Subbidang Pengkajian Strategis.
- (4) Bidang Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. Subbidang lmplementasi Kebijakan Publik dan Pendidikan Politik;
- b. Subbidang Kelembagaan Partai Politik, dan Fasilitasi Pemilihan Umum.
- (5) Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, dan Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf d, terdiri atas:
- a. Subbidang Ketahanan Seni dan Budaya;
- b. Subbidang Ketahanan Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi.
- (6) KelompokJabatan Fungsional.
- (7) Bagan susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana tercantum dalam lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Paragraf 5

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

## Pasal 22

- (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa terdiri atas:
- a. Sekretariat;
- b. Bidang Ketahanan Masyarakat;
- c. Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat;
- d. Bidang Keuangan dan Kekayaan Desa;
- e. Bidang Kelembagaan Aparat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. Subbagian Perencanaan;
- b. Subbagian Keuangan;
- c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- (3) Bidang Ketahanan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. Subbidang Kelembagaan Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- b. Subbidang Swadaya dan Gotong Royong.
- (4) Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. Subbidang Pembinaan Usaha Ekonomi Masyarakat;
- b. Subbidang Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna dan Sumber Daya Alam.
- (5) Bidang Keuangan dan Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- a. Subbidang Keuangan Desa;
- b. Subbidang Kekayaan Desa.
- (6) Bidang Kelembagaan Aparat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa sebagiamana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas:
- a. Subbidang Kelembagaan;
- b. Subbidang Aparat.
- (7) Unit Pelaksana Teknis.
- (8) Kelompok Jabatan Fungsional.
- (9) Bagan susunan organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan Peraturan Daerah ini.

## Paragraf 6

## Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

## Pasal 23

- (1) Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Ke1uarga Berencana terdiri atas:
- a. Sekretariat;
- b. Bidang Pengendalian Kependudukan dan Pelaporan;
- c. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
- d. Bidang Pemberdayaan Perempuan;
- e. Bidang Perlindungan Anak.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. Subbagian Perencanaan;
- b. Subbagian Keuangan;
- c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- (3) Bidang Pengendalian Kependudukan dan Pelaporan dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. Subbidang Pengendalian Kependudukan;
- b. Subbidang Analisis Data dan Pelaporan.
- (4) Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga sejahtera sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. Subbidang Keluarga Berencana;
- b. Subbidang Keluarga Sejahtera.
- (5) Bidang Pemberdayaan Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. Subbidang Perlindungan Perempuan dan Pengarusu tamaan Gender;
- b. Subbidang Pemberdayaan Ekonomi Perempuan.
- (6) Bidang Perlindungan Anak dimaksud ayat (1) huruf e terdiri atas:
- a. Subbidang Tumbuh Kembang Anak;
- b. Subbidang Perlindungan Anak.
- (7) Unit Pelaksana Teknis.
- (8) Kelompok Jabatan Fungsional.
- (9) Bagan susunan organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana sebagaimana tercantum dalam lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dariPeraturan Daerah ini.

## Paragraf 7

Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pasal24

- (1) Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan terdiri atas:
- a. Sekretariat;
- b. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
- c. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan;
- d. Bidang Penyuluhan.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. Subbagian Perencanaan;
- b. Subbagian Keuangan;
- c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- (3) Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. Subbidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
- b. Subbidang Distribusi Pangan.
- (4) Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan sebagaimana dimkasud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. Subbidang Konsumsi Pangan;
- b. Subbidang Keamanan Pangan.
- (5) Bidang Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. Subbidang Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan;
- b. Subbidang Program dan Sarana Prasarana;
- (6) Unit Pelaksana Teknis.
- (7) KelompokJabatan Fungsional.
- (8) Bagan susunan organisasi Badan Ketahanan Pangan dan Pe1aksana Penyuluhan sebagaimana tercantum dalam lampiran VIIIdan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Paragraf 8

## Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu

## Pasal 25

- (1) Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu terdiri atas:
- a. Sekretariat;
- b. Bidang Pelayanan lnformasi Teknologidan Pengaduan;
- c. Bidang Pelayanan Perizinan;
- d. Bidang Penanaman Modal.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. Subbagian Perencanaan;
- b. Subbagian Keuangan;
- c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- (3) Bidang Pelayanan Informasi Teknologi dan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf b terdiri atas:
- a. Subbidang Pelayanan Informasi Teknologi;
- b. Subbidang layanan Pengaduan.
- (4) Bidang Pelayanan Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf c, terdiri atas:
- a. Subbidang Pendataan;
- b. Subbidang Peninjauan Lapangan.
- (5) Bidang Penanaman Modalsebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf d terdiri atas:
17. a.
18. Subbidang Pengembangan dan Pengendalian Penanaman Modal;
- b. Subbidang Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal.
- (6) KelompokJabatan Fungsional.
- (7) Bagan susunan organisasi Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu sebagaimana tercantum dalam lampiran IX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Paragraf 9

## Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Pasal 26

- (1J Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah terdiri atas:
- a. Sekretariat;
- b. Bidang Anggaran;
- c. Bidang Akuntansi;
- d. Bidang Pengelolaan Kekayaan Daerah;
- e. Bidang Perbendaharaan.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. Subbagian Perencanaan;
- b. Subbagian Keuangan;
- c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- (3) Bidang Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. Subbidang Perencanaan Anggaran;
- b. Subbidang Evaluasi dan Otorisasi Anggaran.
- (4) Bidang Akutansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. Subbidang Pelaporan;
- b. Subbidang Konsolidasi.
- (5) Bidang Pengelolaan Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. Subbidang Perencanaan dan Pengamanan Aset;
- b. Subbidang Pemeliharaan dan Pemanfaatan;
- c. Subbidang Inventarisasi dan Penghapusan.
- (6) Bidang Perbendaharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas:
- a. Subbidang Perbendaharaan;
- b. Subbidang Pengelolaan Kas daerah;
- c. Subbidang Belanja Pegawai.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional.
- (8) Bagan susunan Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran X dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Paragraf 10

## Badan Penanggulangan Bencana Daerah

## Pasal 27

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri atas:
- a. Kepala;
- b. Unsur Pengarah; dan
- c. Unsur Pelaksana.
- (2) Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana ayat (1) huruf c diatas dipimpin Kepala Pelaksana BPBD berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (3) Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi:
- a. prabencana;
- b. saat tanggap darurat; dan
- c. pascabencana.
- (4) Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyelenggarakan fungsi:
- a. pengoordinasian;
- b. pengkomandoan; dan
- c. pelaksana.
- (5) Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri atas:
- a. Sekretariat;
- b. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- c. Seksi Kedaruratan dan Logistik; dan
- d. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
- (6) Unit Pelaksana Teknis.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional.
- (8) Bagan susunan organisasi Unsur Pe1aksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana ayat (5) diatas tercantum dalam lampiran XI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Bagian Ketiga

Rumah Sakit Umum Daerah H. Badaruddin Tanjung Pasal 28

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah H. Badaruddin Tanjung terdiri atas:
- a. Bidang Pelayanan;
- b. Bidang Keperawatan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- c. Bidang Keuangan;
- d. Bagian Tata Usaha.
- (2) Bidang pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. Seksi Pelayanan Medis;
- b. Seksi Penunjang Prasarana Kesehatan.
- (3) Bidang Keperawatan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud huruf b terdiri atas:
- a. Seksi Asuhan Keperawatan;
- b. Seksi Pendidikan Pelatihan dan Promosi Kesehatan.
- (4) Bidang Keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. Seksi Perencanaan dan Program;
- b. Seksi Perbendaharaan dan Akuntansi.
- (5) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. Subbagian Hukum dan Humas;
- b. Subbagian Umum dan Perlengkapan;
- c. Subbagian Kepegawaian.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan instalasi dan komite medik ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (8) Bagan susunan organisasi Rumah Sakit Umum Daerah H. Badaruddin Tanjung sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIIdan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Satuan Polisi Pamong Praja

## Bagian Keempat Pasal29

- (lJ Satuan Polisi Pamong Praja terdiri atas:
- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Penegakan Perundang-Undangan;
- c. Seksi Keamanan dan Ketertiban;
- d. Seksi Pengembangan Kapasitas;
- e. Seksi Sarana dan Prasarana;
- f. Seksi Perlindungan Masyarakat.
- (2) KelompokJabatan Fungsional.
- (3) Bagan susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tercantum dalam lampiran XIIIdan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini,

## Bagian Kelima

Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah

## Pasal 30

- (1) Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah terdiri atas:
- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Pelayanan dan Pembinaan;
- c. Seksi Akuisisi dan Pengolahan Bahan Pustaka;
- d. Seksi Kearsipan.
- (2) KelompokJabatan Fungsional.
- (3) Bagan susunan organisasi Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran XIV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Daerah ini.

## Bagian Keenam

## Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Pasal 31

- (1) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI terdiri atas:
- a. Subbagian Umum dan Kerjasama;
- b. Subbagian Olahraga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani;
- c. Subbagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan susunan organisasi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV dan meru pakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BABIV

## ESELONJABATANPERANGKATDAERAH

Pasal 32

- (1) Kepala Badan dan Inspektur merupakan jabatan struktural eselon lIb.
- (2) Kepala Kantor, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Sekretaris pada Badan dan Inspektorat, Inspektur Pembantu, dan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah H. Badaruddin Tanjung merupakan jabatan Struktural eselon IlIa.
- (3) Kepala Bidang pada Badan, Kepala Bagian dan Kepala Bidang pada Rumah Sakit Umum Daerah, dan Sekretaris KORPRImerupakan jabatan struktural eselon IIlb.
- (4) Kepala Subbagian pada Inspektorat, Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang pada Badan, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada Kantor, Satpol PP dan Rumah Sakit Umum Daerah H. Badaruddin Tanjung, Sekretaris Pelaksana dan Kepala Seksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis merupakan jabatan struktural eselon IVa.
- (5) Kepala Subbagian pada UPT dan kepala Subbagian pada KORPRImerupakan jabatan struktural eselon IVb.

## BABV KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal33

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran tugas dan fungsi Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Lembaga Teknis Daerah ditetapkan dengan peraturan Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BABVI KETENTUAN PENUTUP Pasal 34

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tabun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Diundangkan di Tanjung pada Tanggal25 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG, ttd

H. ABDUL MUTHALIB SANGADJI

LEMBARANDAERAHKABUPATENTABALONGTAHUN2014 NOMOR 14

NOREG PERATURANDAERAH KABUPATENTABALONG, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN: (89/2014)


KHAIRULANWAR,S.H. Pembina (IV/a) NIP. 19650902 199503 1002

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALABAGIANHUKUM,

4S

## Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabu paten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung pada tanggal25 Agustus 2014

BUPATI TABALONG, ttd

H. ANANG SYAKHFIANI