PERATURAN BUPATI BANYUWANGI Nomor 12 Tahun 2013 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS (berlaku 4 April 2013)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
- bahwa dalam rangka menjamin kelancaran dan efektivitas serta mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, perlu dilakukan perubahan terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dengan menetapkannya dalam Peraturan Bupati.
- 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2012;
Menetapkan
:
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
10. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas;
11. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 18 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kabupaten Banyuwangi.
MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS.
Pasal I
Ketentuan dalam Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2012, pada
Pasal 31
- (2) Perencanaan pemanfaatan penerimaan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur sebagai berikut:
- (1) Seluruh penerimaan dari retribusi pelayanan kesehatan pasien umum non penjaminan maupun hasil penerimaan klaim retribusi pasien penjaminan dan Program (Jamkesmas, Jamkesda, JPKMB, Jampersal) yang telah disetor ke Kas Umum Daerah dikembalikan seluruhnya kepada Puskesmas melalui mekanisme APBD setiap tahunnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- a. maksimal 40% (empat puluh perseratus) dialokasikan untuk jasa pelayanan;
- b. sekitar 60% (enam puluh perseratus) dialokasikan untuk jasa sarana, meliputi belanja operasional, belanja pemeliharaan dan/atau belanja modal terbatas untuk Puskesmas.
- (3) Perencanaan belanja komponen jasa sarana dan jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kategori jenis belanja langsung, dijabarkan dalam jenis belanja sebagai berikut:
- a. belanja barang/jasa, untuk komponen jasa pelayanan dan jasa sarana dari tarif retribusi berdasarkan perhitungan biaya satuan (unit cost);
- b. belanja modal, non investasi antara lain dan tidak terbatas untuk alat medik sederhana, komputer, linen dan instrumen set bedah minor yang merupakan komponen tarif retribusi.
- (4) Dalam hal target penerimaan retribusi pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, pembayaran Insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian Insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Penetapan: Ditetapkan di Banyuwangi Pada tanggal 4 April 2013

Penandatangan: BUPATI BANYUWANGI,

Verifikasi: Ttd. H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Penetapan: Diundangkan di Banyuwangi Pada tanggal 4 April 2013

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI,

Verifikasi: Ttd. Drs. H. SLAMET KARIYONO, M.Si. Pembina Utama Muda NIP 19561008 198409 1 001 BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2013 NOMOR 12