PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK Nomor 29 Tahun 2016 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 31 TAHUN 2013 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PADA KECAMATAN DAN KELURAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK (berlaku 20 Juni 2016)
Pembukaan
Menimbang
WALIKOTA PONTIANAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 29 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 31 TAHUN 2013 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PADA KECAMATAN DAN KELURAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PONTIANAK,
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mengamanatkan bahwa setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh Dokumen Kependudukan dan Kota Pontianak Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dengan Akta Kelahiran dibawah target Nasional;
- b. bahwa dalam rangka percepatan pelayanan di Kelurahan, maka perlu merubah Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2013 tentang Standar Operasional Prosedur pelayanan pada Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2013 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan pada Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2013 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan pada Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak;
Mengingat
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Bidang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 7 Seri E Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 10 Seri D Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 120);
13. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2015 Nomor 13);
14. Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Dari Walikota Kepada Camat Se-Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2010 Nomor 49);
15. Peraturan Walikota Nomor 62 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2015 Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor Nomor 62 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 14);
16. Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2014 Nomor 20);
17. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025;
18. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
19. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pedoman Administrasi Kelurahan;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
22. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikikan Akte Kelahiran;
24. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;
25. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81 Tahun 1993 tentang Pedoman Tatalaksana Pelayanan Umum;
Menetapkan :
26. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.Pan/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
MEMUTUSKAN :
PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 31 TAHUN 2013 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PADA KECAMATAN DAN KELURAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2013 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan pada Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 31), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2013 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan pada Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2014 Nomor 26) diubah, sebagai berikut :
1. Ketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf p, huruf u dan huruf v dihapus, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 4
- (1) Jenis pelayanan di Kecamatan, meliputi :
- a. Pelayanan Penerbitan Akta Jual Beli/Hibah/Pembagian Hak Bersama;
- b. Pelayanan Pengesahan Surat Keterangan Waris;
- c. Pelayanan Pengesahan Usulan Pensiun;
- d. Pelayanan Surat Domisili Usaha;
- e. Pelayanan Surat Keterangan Pengajuan Kredit Usaha Kecil;
- f. Pelayanan Surat Dispensasi Nikah Islam/Non Islam;
- g. Pelayanan Surat Keterangan Belum Cukup Umur;
- h. Pelayanan Pengesahan Surat Keterangan Tidak Mampu;
- i. Pelayanan Pengesahan Permohonan Pemasangan PDAM
- j. Pelayanan Pengesahan Surat Pindah Datang;
- k. Pelayanan Surat Keterangan Pembangunan Tower;
- l. Pelayanan Pengesahan Surat Pindah;
- m. Pelayanan Pengesahan Surat Masuk ABRI;
- n. Pelayanan Surat Keterangan Usaha;
- o. Pelayanan Pengesahan Surat Persetujuan Lingkungan
- p. Pelayanan Surat Keterangan KTP Elektronik (KTP El) sementara; dan
- q. Pelayanan surat pengesahan usulan pensiunan non PNS (ASABRI TNI/Polisi)
- (2) Pelayanan legalisasi, pemberian surat keterangan, perijinan dan lain-lain yang menjadi kewenangan Kecamatan sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku.
- (3) Jenis pelayanan di Kelurahan, meliputi :
- a. Pelayanan Surat Pengantar Nikah;
- b. Pelayanan Surat Keterangan Penguasaan Tanah;
- c. Pelayanan Registrasi Surat Pernyataan Tanah;
- d. Pelayanan Registrasi Surat Kuasa;
- e. Pelayanan Surat Keterangan Kematian;
- f. Pelayanan Registrasi Surat Pengesahan Tanda Bukti (SPTB) Pensiun;
- g. Pelayanan Surat Keterangan Janda/Duda;
- h. Pelayanan Surat Keterangan Belum Menikah;
- i. Pelayanan Surat Pengantar Ijin Keramaian;
- j. Pelayanan Surat Pengantar Kartu Keluarga;
- k. Pelayanan Surat Keterangan Tidak Mampu;
- l. Pelayanan Pengesahan Surat Permohonan KPR;
- m. Pelayanan Surat Keterangan Untuk Pengajuan Kredit;
- n. Pelayanan Surat Keterangan Domisili Usaha;
- o. Pelayanan Surat Keterangan Domisili Sekretariat Partai Politik/Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);
- p. dihapus;
- q. Pelayanan Surat Pengantar Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM);
- r. Pelayanan Surat Keterangan Pindah Keluar;
- s. Pelayanan Distribusi Beras Miskin (Raskin);
- t. Pelayanan Surat Keterangan Waris;
- u. dihapus;
- v. dihapus;
- w. Pelayanan Surat Pengantar Surat Keterangan Catatan Kepolisian(SKCK);
- x. Pelayanan Surat Keterangan Pindah Datang;
- y. Pelayanan Surat Pengantar Cerai
- z. Pelayanan Registrasi Relass dari Pengadilan;
29. aa. Pelayanan Surat Keterangan Kematian Non SIAK;
30. bb. Pelayanan Surat Persetujuan Lingkungan; dan
- cc. Pelayanan Surat Keterangan Penghasilan.
- (4) Pelayanan legalisasi, pemberian surat keterangan, perijinan dan lain-lain yang menjadi kewenangan Kelurahan sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku.
Pasal II
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Penetapan: Ditetapkan di Pontianak pada tanggal 20 Juni 2016

Penandatangan: WALIKOTA PONTIANAK, SUTARMIDJI

Penetapan: Diundangkan di Pontianak pada tanggal 20 Juni 2016

Penandatangan: ## SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK, MOCHAMAD AKIP BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2016 NOMOR 29