PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU Nomor 18 Tahun 2015 tentang TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF PROGRAM PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF (berlaku 21 Mei 2015)
Pembukaan
Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dalam Pelaksanaan Program Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif;
Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor Nomor 15 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Bagi Tenaga Kesehatan, Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Penyelenggara Satuan Pendidikan Kesehatan, Pengurus Organisasi Profesi di Bidang Kesehatan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan; PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF DALAM PELAKSANAAN PROGRAM PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF.
BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah di Kabupaten Kapuas Hulu.
3. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
4. Bayi adalah anak dari baru lahir sampai berusia 12 (dua belas) bulan.
5. Air Susu Ibu yang selanjutnya disingkat ASI adalah cairan hasil sekresi kelenjar payudara ibu.
6. Air Susu Ibu Eksklusif yang selanjutnya disebut ASI Eksklusif, adalah ASI yang diberikan kepada bayi sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, tanpa menambahkan dan/atau mengganti dengan makanan atau minuman lain.
7. Sarana Pelayanan Kesehatan adalah institusi Kesehatan baik Negeri maupun Swasta yang memberikan pelayanan kesehatan ibu dan anak, meliputi Rumah Sakit, Rumah Bersalin, Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), Puskesmas Pembantu (Pustu), Pondok Bersalin Desa (Polindes), Pos Kesehatan Desa (Poskesdes), dan Klinik Bersalin.
8. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
9. Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah Pimpinan yang bertanggung jawab menyelenggarakan fasilitas pelayanan kesehatan.
10. Penyelenggara Satuan Pendidikan Kesehatan adalah Penanggung jawab yang menyelenggarakan satuan pendidikan kesehatan.
11. Pengurus Organisasi Profesi di Bidang Kesehatan Penanggung jawab organisasi profesi di bidang kesehatan.
12. Produsen atau Distributor Susu Formula Bayi dan/atau Produk Bayi lainnya adalah penanggung jawab produksi dan distribusi susu formula bayi dan/atau produk bayi lainnya.
13. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu.
14. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu.
RUANG LINGKUP
BAB II - RUANG LINGKUP
Pasal 2
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah tata cara pengenaaan sanksi administratif dalam rangka pelaksanaan program pemberian Air Susu Ibu Eksklusif terhadap :
- a. Tenaga Kesehatan;
- b. Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- c. Penyelenggara Satuan Pendidikan Kesehatan;
- d. Pengurus Organisasi Profesi di Bidang Kesehatan;
- a. Produsen dan Distributor Susu Formula Bayi dan/atau Produk Susu Lainnya.
KEWAJIBAN
BAB III - KEWAJIBAN
Pasal 3
Setiap Tenaga Kesehatan wajib :
- a. melaksanakan inisiasi menyusu dini terhadap bayi yang baru lahir kepada ibunya paling singkat selama 1 (satu) jam, jika tidak ada kontra indikasi medis;
- b. menempatkan ibu dan bayi dalam 1 (satu) ruangan atau rawat gabung, jika tidak ada kontra indikasi medis yang ditetapkan oleh dokter;
- c. memberikan informasi dan edukasi ASI Eksklusif kepada ibu dan/atau anggota keluarga dari bayi yang bersangkutan sejak pemeriksaan kehamilan sampai dengan periode pemberian ASI Eksklusif selesai;
- d. tidak memberikan susu formula bayi dan/atau produk bayi lainnya, kecuali atas indikasi medis, ibu tidak ada, atau ibu terpisah dari bayi;
- e. memberikan peragaan dan
PENJELASAN
Pembukaan
tentang penggunaan dan penyajian susu formula bayi kepada ibu dan/atau keluarga, dalam hal pemberian ASI Eksklusif tidak memungkinkan sesuai indikasi medis, ibu tidak ada, atau ibu terpisah dari bayi;
- f. tidak menerima dan/atau mempromosikan susu formula bayi dan/atau produk bayi lainnya yang dapat menghambat program pemberian ASI eksklusif;
- g. tidak menerima hadiah dan/atau bantuan dari produsen atau distributor susu formula bayi dan/atau produk bayi lainnya, kecuali untuk tujuan membiayai kegiatan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan, pertemuan ilmiah, dan/atau kegiatan lainnya yang sejenis, serta tidak ada kewajiban tertentu yang harus dilakukan oleh tenaga kesehatan berdasarkan keinginan pemberi bantuan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh kedua belah pihak; dan/atau
- h. memberikan pernyataan tertulis kepada atasannya bahwa bantuan tersebut tidak mengikat dan tidak menghambat keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif.
##
PENJELASAN
Pasal 4
Setiap Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib : - a. melaksanakan inisiasi menyusu dini