PERATURAN GUBERNUR BI Nomor 20 Tahun 2015 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SEKRETARIAT BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN PROVINSI JAMBI (berlaku 27 April 2015)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
GUBERNUR JAMBI
PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 20 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SEKRETARIAT BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN PROVINSI JAMBI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAMBI,
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah dan optimalisasi pelayanan kepada masyarakat, perlu dilakukan evaluasi terhadap Tugas Pokok dan Fungsi terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Provinsi Jambi;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi Tim Penataan Organsasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Jambi Tahun 2014, perlu dilakukan perubahan Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Jambi dengan menetapkan Peraturan Gubernur Jambi tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 5 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Jambi;
- 1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112)
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 9 Tahun 2009, tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Lain Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 9) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 5 Tahun 2013, tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Lain Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5).
MEMUTUSKAN:
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SEKRETARIAT BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PERTANIAN,
Menetapkan : PERIKANAN DAN KEHUTANAN PROVINSI JAMBI.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2011 Nomor 5) diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan
Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:
2. Pemerintah Daerah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Provinsi Jami;
1. Daerah adalah Provinsi Jambi;
3. Gubernur adalah Gubernur Jambi;
5. Perangkat Daerah adalah lembaga yang membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jambi;
6. Lembaga Lain adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai bagian dari Perangkat Daerah Provinsi Jambi
8. Ketua Badan Koordinasi Penyuluhan yang selanjutnya disebut Ketua BAKORLUH adalah Ketua Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Jambi;
7. Badan Koordinasi Penyuluhan yang selanjutnya disebut BAKORLUH adalah Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Jambi;
9. Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan yang selanjutnya disebut Sekretariat BAKORLUH adalah Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Jambi;
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok pegawai negeri sipil yang diberi hak dan kewenangan secara penuh oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan keahliannya, di luar jabatan struktural;
10. Penyuluhan adalah penyuluhan pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan;
12. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengoordinasian, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan dapat diartikan memimpin dan merencanakan kegiatan di bidang, sub bidang, dan sub bagian kerjanya masing-masing.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 6
Bagian Kedua
Faragraf 2 Sub Bagian Keuangan Pasal 6
- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas memimpin dan merencanakan kegiatan di bidang keuangan dan aset serta pelayanan teknis dan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mendukung tugas kesekretariatan agar berjalan dengan lancar.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :
- b. pengumpulan dan pengolahan administrasi keuangan;
- a. penyiapan rencana anggaran pembiayaan;
- c. penyusunan laporan pelaksanaan anggaran;
- e. penyusunan rencana anggaran pendapatan badan;
- d. pembentukan perhitungan anggaran dan verifikasi serta perbendaharaan;
- f. penyiapan urusan administrasi kas dan gaji;
- h. pelaksanaan monitoring perkembangan pelaksanaan kegiatan rutin badan;
- g. penyiapan bahan pertanggungjawaban keuangan;
- i. pelaksanaan monitoring pengadaan sarana prasarana transportasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
- k. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- j. penyusunan laporan keuangan badan;
- l. penyusunan dan pelaksanaan pendataan asset baik APBD dan APBN badan; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 7
Paragraf 3 Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi Pasal 7
- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas memimpin dan merencanakan kegiatan di Bidang Perencanaan dan Evaluasi serta pelayanan teknis dan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mendukung tugas kesekretariatan agar berjalan dengan lancar.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai fungsi:
- b. penyiapan dokumen penyusunan anggaran APBD dan APBN sebagai dokumen program dan kegiatan Sekretariat Bokorluh;
- a. penyiapan bahan koordinasi rencana kerja dan program kegiatan tahunan Sekretariat Bokorluh;
- c. penyiapan bahan pengoordinasian penyusunan kebijakan dan penyerasian program penyuluhan dengan unit kerja terkait;
- e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan;
- d. pengumpulan dan penganalisaan data dan informasi pelaksanaan program;
- f. penyiapan bahan koordinasi penyusunan statistik penyuluhan; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 9
Paragraf 1 Sub Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Penyuluhan
- (1) Sub Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Penyuluhan mempunyai tugas memimpin dan merencanakan kegiatan di Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Penyuluhan serta pelayanan teknis dan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mendukung tugas Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia agar berjalan dengan lancar.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Sub Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Penyuluh mempunyai fungsi :
- b. pelaksanaan pembinaan kelembagaan dan pengembangan penyuluhan;
- a. penyusunan dan fasilitasi pemantapan kelembagaan dan pengembangan kegitan penyuluhan;
- c. penginventarisasian, perencanaan dan penyusunan kebutuhan sarana dan prasana kelembagaan dan penyuluhan;
- e. penyiapan kegiatan fasilitasi pelaksanaan penilaian angka kredit penyuluh;
- d. penyiapan bahan pelayanan teknis dan adminstratif di Sub Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Penyuluhan;
- f. penyiapan bahan/materi peningkatan penyuluhan;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengembangan kelembagaan dan penyuluhan; dan
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 10
Paragraf 2 Sub Bidang Pengembangan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha Pasal 10
- (1) Sub Bidang Pengembangan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha mempunyai tugas memimpin dan merencanakan kegiatan di Bidang Pengembangan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha serta pelayanan teknis dan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mendukung tugas Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia agar berjalan dengan lancar.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Sub Bidang Pengembangan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha mempunyai fungsi :
- b. penyusunan rencana kegiatan pengembangan pelaku utama dan pelaku usaha;
- a. pengidentifikasian kelembagaan tani dan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha;
- c. penyiapan bahan koordinasi pengembangan pelaku utama dan pelaku usaha dengan instansi terkait;
- d. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan identifikasi dan klasifikasi kelembagaan tani;
pelaku utama dan pelaku usaha;
penyiapan bahan peraturan perundang-undangan
tentang pengembangan
- f. Penyiapan bahan pelayanan teknis dan administratif di Sub Bidang Pengembangan Pelaku Utama Dan Pelaku Usaha;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 12
Paragraf 1
Sub Bidang Program, Pengembangan Metode dan Publikasi Pasal 12
- (1) Sub Bidang Program, Pengembangan Metode dan Publikasi mempuyai tugas memimpin dan merencanakan kegiatan di Bidang Program, Pengembangan Metode dan Publikasi serta pelayanan teknis dan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mendukung tugas Bidang Penyelenggaraan Penyuluhan agar berjalan dengan lancar.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Sub Bidang Program, Pengembangan Metode dan Publikasi mempunyai fungsi :
- b. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan, monitoring dan evaluasi penyusunan program;
- a. penyiapan bahan pelaksanaan fasilitas penyusunan program Provinsi
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kerjasama rekomendasi kebutuhan teknologi;
- e. penyiapan bahan pelaksanaan metode penyuluhan melalui percontohan;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan penyebaran informasi teknologi melalui media cetak, media elektronik dan expo;
- f. penyiapan bahan; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 13
Paragraf 2 Sub Bidang Pengembangan Materi Penyuluhan dan Kemitraan Usaha Pasal 13
- (1) Sub Bidang Pengembangan Materi Penyuluhan dan kemitraan Usaha mempunyai tugas memimpin dan merencanakan kegiatan di Bidang Pengembangan Materi Penyuluhan dan kemitraan Usaha serta pelayanan teknis dan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mendukung tugas Bidang Penyelenggaraan Penyuluhan agar berjalan dengan lancar.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Sub Bidang Pengembangan Materi Penyuluhan dan Kemitraan Usaha mempunyai fungsi:
- b. penyiapan bahan inventarisasi, identifikasi dan pemberian fasilitasi temu kemitraan usaha;
- a. penyiapan bahan inventarisasi, identifikasi dan pelaskanaan materi penyuluhan;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kerjasama rekomendasi materi penyuluhan;
- e. penyiapan bahan penyusunan laporan; dan
- d. penyiapan bahan koordinasi pengembangan materi penyuluhan dan kemitraan usaha;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
Pasal II
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

Penetapan: Ditetapkan di Jambi pada tanggal 27 April 2015

Penandatangan: GUBERNUR JAMBI, ttd H. HASAN BASRI AGUS

Penetapan: Diundangkan di Jambi pada tanggal 6 Mei 2015

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI, ttd ## H. RIDHAM PRISKAP BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2015 NOMOR 20