PERATURAN WALIKOTA BI Nomor 28 Tahun 2013 tentang PERJALANAN DINAS BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PER (berlaku 12 Agustus 2013)
Pembukaan
Menimbang
WALIKOTA BITUNG
PERATURAN WALIKOTA BITUNG NOMOR 28 TAHUN 2013
TENTANG
PERJALANAN DINAS BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BITUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BITUNG,
- a. bahwa perjalanan dinas merupakan perjalanan dinas yang dilakukan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD dalam melaksanakan tugas fungsi dan wewenang untuk kepentingan Negara atau Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperlukan pembiayaan yang efektif dan efisien serta harus sesuai dengan kebutuhan nyata, memenuhi kaedah-kaedah pengelolaan keuangan daerah serta sesuai dengan kondisi kemampuan keuangan daerah;
- c. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013, maka Peraturan Walikota Bitung Nomor 55 Tahun 2012 tentang Perjalanan Dinas bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bitung perlu disesuaikan kembali guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas belanja perjalanan dinas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perjalanan Dinas bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bitung;
Mengingat : 1.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421 );
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4053);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas ke Luar Negeri bagi Pejabat/pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
14. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kota Bitung;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 690);
17. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bitung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bitung;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BITUNG.
Pasal 1
Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Bitung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bitung.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Bitung.
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bitung.
5. Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bitung.
6. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bitung.
7. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bitung.
8. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bitung.
9. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah perjalanan dinas yang dilaksanakan keluar tempat kedudukan di dalam wilayah Kota Bitung untuk kepentingan daerah atas perintah pejabat yang berwenang.
10. Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah Perjalanan Dinas yang dilaksanakan keluar tempat kedudukan/kantor diluar wilayah Kota Bitung tetapi masih dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan daerah atas perintah Pejabat yang berwenang.
11. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah kegiatan perjalanan/kunjungan kerja ke Negara-negara yang memiliki hubungan diplomatik yang dilakukan oleh Pimpinan DPRD serta Anggota DPRD dalam rangka efektifitas penyelenggaraan pemerintahan.
12. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah Surat Perintah Tugas kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bitung untuk melaksanakan Perjalanan Dinas.
13. Surat Perjalanan Dinas, yang selanjutnya disingkat SPD, adalah Dokumen Perjalanan Dinas yang diterbitkan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD untuk melaksanakan Perjalanan Dinas yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
14. Pejabat yang berwenang adalah Sekretaris DPRD/Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Lain Yang Diberi Kuasa oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kota Bitung.
15. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bitung.
16. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
17. Daftar Pengeluaran Riil adalah daftar pertanggungjawaban terhadap penggunaan uang saku, uang makan, transport lokal, transport dari tempat kedudukan ke terminal bis/bandara/pelabuhan ke tempat tujuan pergi-pulang dan biaya transit dari Jakarta ke Bandung dan/atau Bogor dan/atau Depok dan/atau Bekasi dan/atau Tangerang pergi-pulang.
18. Perhitungan Rampung (kalkulasi biaya) adalah perhitungan biaya perjalanan yang dihitung sesuai dengan kebutuhan riil setelah selesai melaksanakan perjalanan dinas ## BAB II JENIS, PELAKSANA DAN TUJUAN
Pasal 2
Jenis Perjalanan Dinas meliputi :
- a. perjalanan dinas dalam daerah;
- b. perjalanan dinas luar daerah; dan
- c. perjalanan dinas luar negeri.
Pasal 3
- (1) Pelaksana Perjalanan Dinas adalah :
- a. pimpinan DPRD; dan
- b. anggota DPRD.
- (2) Pelaksana Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan dalam 2 (dua) tingkatan perjalanan dinas, yaitu :
- a. tingkat A untuk Pimpinan DPRD; dan
- b. tingkat B untuk Anggota DPRD.
Pasal 4
Tujuan Perjalanan Dinas adalah untuk melakukan kepentingan Negara dan/atau Daerah yang dapat membawa manfaat bagi Negara/Daerah atas perintah Pimpinan DPRD.
Pasal 5
- (1) Perjalanan dinas jabatan merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula.
- (2) Dalam perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pula perjalanan yang dilakukan dalam hal :
- a. detasering diluar tempat kedudukan;
- b. kegiatan reses;
- c. untuk mendapatkan pengobatan diluar tempat kedudukan;
- d. harus memperoleh pengobatan diluar tempat kedudukan
Pasal 6
Perjalanan Dinas yang merupakan Kegiatan Reses sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) huruf b, dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun per anggota.
Pasal 7
Perjalanan Dinas hanya dilakukan untuk melaksanakan pekerjaan yang sangat perlu/mendesak bagi kepentingan daerah, apabila tidak dapat menggunakan sarana komunikasi lain yang tersedia serta dilaksanakan dalam waktu yang singkat dengan hasil yang maksimal serta biaya sehemat mungkin.
Pasal 8
Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang akan melakukan perjalanan dinas harus terlebih dahulu mendapat persetujuan/surat perintah tugas dari Pimpinan DPRD.
Bagian Kesatu Penandatanganan SPT dan SPD
BAB III - PENANDATANGANAN DAN PEMBIAYAAN
Pasal 9
- (1) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, SPT ditandatangani oleh Pimpinan DPRD.
- (2) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, SPD ditandatangani oleh Sekretaris DPRD.
Bagian Kedua
Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Paragraf 1 Jenis Biaya
BAB III - PENANDATANGANAN DAN PEMBIAYAAN
Pasal 10
Jenis biaya perjalanan dinas terdiri atas :
- a. uang harian;
- b. biaya transportasi; dan
- c. biaya penginapan.
Paragraf 2 Uang Harian
BAB III - PENANDATANGANAN DAN PEMBIAYAAN
Pasal 11
- (1) Uang Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi :
- a. uang saku;
- b. uang makan; dan
- c. uang transport lokal.
- (2) Uang Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara lumpsum.
- (3) Besaran uang harian adalah sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

## Paragraf 3 Biaya Transportasi

## Pasal 12

- (1) Biaya Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b terdiri dari :
- a. biaya tiket/karcis;
- b. airport tax ;
- c. biaya pass masuk lainnya;
- d. sewa kendaraan;
- e. biaya transit;
- f. biaya angkutan pergi-pulang diatas jarak 5 (lima) kilometer dari batas kota tempat kedudukan; dan
- g. biaya transportasi (taksi) dari tempat kedudukan ke tempat tujuan, terdiri dari :
1. tempat kedudukan ke terminal bis/bandara/pelabuhan;
2. terminal bis/bandara/pelabuhan ke tempat tujuan;
3. tempat tujuan ke tempat tujuan lainnya;
12. dan berlaku pula sebaliknya.
- (2) Biaya Tiket/Karcis (Pesawat Udara, Kapal Laut antar pulau, Bis antar Provinsi dan Kereta Api) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Airport Tax sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan Biaya Pass masuk lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dibayarkan secara riil ( ad-cost ) sesuai dengan harga yang tercantum dalam tiket/karcis.
- (3) Sewa Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berupa sewa kendaraan roda 4 (empat) atau untuk moda transportasi antar pulau di wilayah Indonesia (seperti perahu atau speed boat ) yang diberikan kepada Pimpinan DPRD untuk keperluan pelaksanaan tugas-tugas di tempat tujuan yang dilakukan secara selektif dan efisien serta dibayarkan secara riil (ad-cost) dan tidak melebihi satuan tertinggi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk sewa kendaraan roda 4 (empat) dan untuk sewa perahu atau speed boat berdasarkan harga yang berlaku di daerah setempat per hari.
- (4) Satuan biaya sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak dan pajak.
- (5) Khusus Biaya Transit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dari Bandara Soekarno Hatta ke Bandung dan/atau Bogor dan/atau Depok dan/atau Bekasi dan/atau Tangerang, begitu pula sebaliknya dari Bandung dan/atau Bogor dan/atau Depok dan/atau Bekasi dan/atau Tangerang kembali lagi ke Bandara Soekarno Hatta, dibayarkan secara riil (ad-cost) sesuai harga yang berlaku dan tidak melebihi satuan biaya tertinggi untuk daerah Bandung sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sekali jalan dan untuk daerah Bogor, Depok, Bekasi atau Tangerang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sekali jalan.
- (6) Biaya Angkutan pergi-pulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dibayarkan secara riil (ad-cost) dan tidak melebihi satuan biaya tertinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

- (7) Dalam hal menggunakan kendaraan dinas, pertanggungjawaban biaya angkutan pergi-pulang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah Nota Bahan Bakar Minyak (BBM).
- (8) Biaya Transportasi (Taksi) dari tempat kedudukan ke tempat tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dibayarkan secara riil (adcost) dan tidak melebihi dari satuan tertinggi biaya Transportasi (Taksi) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (9) Biaya Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g tidak diberikan bagi Pimpinan DPRD.
- (10) Biaya Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf g dibayarkan secara :
- a. penuh, dalam hal perjalanan dinas dilaksanakan oleh 1 (satu) pelaksana; dan
- b. dibebankan kepada salah satu pelaksana, dalam hal perjalanan dinas dilaksanakan oleh lebih dari 1 (satu) pelaksana maka diatur per kendaraan 3 (tiga) pelaksana dan kelipatannya.
- (11) Biaya Transportasi pergi-pulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g angka 1, tidak diberikan bagi Anggota DPRD yang memiliki kendaraan dinas.
- (12) Besaran biaya transportasi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

## Paragraf 4 Biaya Penginapan

## Pasal 13

- (1) Biaya Penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap :
- a. di hotel; atau b. di tempat menginap lainnya.
- (2) Biaya Penginapan (biaya kamar) dibayarkan seluruhnya sesuai bukti pembayaran ( print out ) yang dikeluarkan pihak hotel tempat menginap atau sejumlah nilai tanggungan berupa voucer dan kuitansi yang dikeluarkan oleh perusahaan jasa perhotelan di bandara.
- (3) Biaya Penginapan dibayar sesuai tingkatan perjalanan dinas dan tidak melebihi dari standar tertinggi biaya penginapan sesuai tingkatan perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (4) Biaya Penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dibayarkan secara riil ( ad-cost ).
- (5) Fasilitas Penginapan sesuai tingkat perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

## Pasal 14

- (1) Biaya Penginapan dalam perjalanan dinas yang dilakukan oleh Pimpinan DPRD ditetapkan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), yang merupakan nilai estimasi dan tidak mengacu pada biaya penginapan dalam perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (2) Dalam hal biaya penginapan melebihi nilai estimasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka disesuaikan berdasarkan biaya riil.

## Bagian Ketiga Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah

## Pasal 15

Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah dibayarkan secara riil (ad-cost) dengan tidak melebihi satuan tertinggi biaya transportasi dalam Kota Bitung sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Keempat Biaya Pemetian dan Angkutan Jenasah

## Pasal 16

- (1) Pelaksana perjalanan dinas yang meninggal dunia dalam melaksanakan perjalanan dinas/jenazah diberikan biaya pemetian dan angkutan jenazah sesuai tingkatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (2) Dalam hal perjalanan dinas menjemput dan mengantar jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke tempat pemakaman diberikan biaya sesuai dengan tingkatan perjalanan dinas.
- (3) Keluarga dari jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan biaya perjalanan dinas menjemput dan mengantarkan jenazah ke tempat pemakaman.

Bagian Kelima Tata Cara Perjalanan Dinas

## Pasal 17

Tidak dibenarkan melakukan pembayaran rangkap untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama dan/atau tempat tujuan yang sama.

## Pasal 18

- (1) Biaya Perjalanan Dinas dapat dibayarkan seluruhnya atau sebagian berupa panjar (uang harian) sebelum perjalanan dinas dilaksanakan dengan menggunakan Uang Persediaan yang ada dimasing-masing SKPD/Unit Kerja
- (2) Dalam hal perjalanan dinas harus segera dilaksanakan sementara biaya perjalanan dinas belum dapat dibayarkan maka biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai dilaksanakan.

## Pasal 19

- (1) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas ternyata kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPT dan SPD, maka Pimpinan dan Anggota DPRD wajib menyetor kembali uang harian dan biaya penginapan yang diterimanya.
- (2) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas ternyata melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam SPT dan SPD, maka Pejabat yang berwenang dapat mempertimbangkan memberi tambahan uang harian dan biaya penginapan, sepanjang kelebihan jumlah hari bukan disebabkan oleh kesalahan/kelalaian pelaksana perjalanan dinas yang bersangkutan.

## Pasal 20

- (1) Perjalanan Dinas hanya dilaksanakan pada hari Senin sampai dengan hari Sabtu, untuk hari minggu dan hari libur nasional tidak diberikan biaya perjalalanan dinas.
- (2) Perjalanan Dinas yang sifatnya untuk koordinasi dan/atau konsultasi, dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari kecuali ada pertimbangan lain dan disertai bukti tertulis penugasan dari Pimpinan DPRD.
3. (3). Perjalanan Dinas dalam rangka studi banding dan/atau kunjungan kerja, dilaksanakan sesuai jumlah hari yang ditetapkan dalam SPT dan SPD oleh Pejabat yang berwenang.
- (4) Perjalanan Dinas dalam rangka menghadiri rapat, sosialisasi, rekonsiliasi, seminar, workshop , kursus, pendidikan dan pelatihan, dilaksanakan sesuai jumlah hari yang ditetapkan dalam SPT dan SPD oleh Pejabat yang berwenang dengan mengacu pada surat/undangan/pemberitahuan dari lembaga/instansi penyelenggara dan kepada pelaksana perjalanan dinas diberikan uang harian sesuai jumlah hari yang tercantum dalam SPT dan SPD.
- (5) Apabila perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdapat biaya kontribusi yang harus disetor oleh pelaksana perjalanan dinas, maka biaya kontribusi tersebut tidak dapat dimasukkan dalam komponen biaya perjalanan dinas tetapi dianggarkan tersendiri dalam APBD.
- (6) Perjalanan Dinas dapat dilaksanakan pada hari minggu dan/atau hari libur nasional apabila untuk menghadiri rapat/sosialisasi yang sifatnya resmi/penting yang diselenggarakan oleh Kementerian/ Departemen/Lembaga Pemerintah lainnya dimana waktu perlaksanaannya sesuai surat/undangan dimulai pada hari senin atau hari kerja sesudah hari libur nasional serta ada pertimbangan lain dan disertai perintah tertulis dari Pimpinan DPRD.

## Bagian Keenam

Perjalanan Dinas Luar Negeri

## Pasal 21

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD dapat melakukan perjalanan dinas luar negeri.
- (2) Perjalanan dinas ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka :
- a. kerjasama pemerintah daerah dengan pihak luar negeri;
- b. seminar/lokakarya/konferensi;
- c. promosi potensi daerah;
- d. kunjungan persahabatan/kebudayaan;
- e. pertemuan internasional; dan/atau
- f. penandatanganan perjanjian internasional.
- (3) Perjalanan dinas ke luar negeri dapat dilakukan apabila pelaksanaan tugas di daerah tidak ada yang mendesak.
- (4) Hasil-hasil dari perjalanan dinas ke luar negeri secara kongkrit dapat bermanfaat bagi peningkatan kinerja dan kepentingan daerah.
- (5) Perjalanan dinas ke luar negeri mengacu pada Pedoman sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pembiayaan perjalanan dinas ke luar negeri mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 22

Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini dibebankan pada APBD.

## BAB IV

## DOKUMEN PERTANGGUJAWABAN PERJALANAN DINAS

## Pasal 23

- (1) Dalam melaksanakan perjalanan dinas, pelaksana perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus memiliki dokumen perjalanan dinas.
- (2) Dokumen perjalanan dinas terdiri dari SPT dan SPD yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang.
- (3) Format SPT dan SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) seperti tercantum dalam Lampiran VII dan Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

## Pasal 24

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD yang telah selesai melaksanakan perjalanan dinas wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban secara Administrasi dan Biaya.
- (2) Dokumen Pertanggungjawaban Administrasi Perjalanan Dinas Luar Daerah terdiri dari SPT, SPD Rampung, Surat /Undangan/Pemberitahuan dari Kementerian/Departemen/Lembaga Pemerintah lainnya/Instansi Penyelenggara dan Laporan Perjalanan Dinas.
- (3) Dokumen Pertanggungjawaban Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah terdiri dari Kalkulasi Biaya, Kuitansi Tanda Terima Biaya Perjalanan Dinas, Daftar Pengeluaran Riil, Surat Pernyataan Tanggungjawab, Tiket/Karcis (pesawat udara, kapal laut, bis dan kereta api), Bukti Naik Pesawat ( boarding pass ), Bukti Biaya Jasa Pelayanan Penumpang Pesawat (airport tax) atau Pass masuk lainnya, Nota Bahan Bakar Minyak (BBM), Kuitansi atau bukti pembayaran lainnya dan Bukti Biaya Penginapan/Hotel.
- (4) Jika biaya penginapan/hotel menggunakan jasa pelayanan perhotelan seperti PT. KAHA dan sejenisnya maka pertanggungjawabannya berupa invoice /kuitansi, voucher duplication dan bukti check-in check-out tempat Pimpinan dan Anggota DPRD menginap dan apabila salah satu bukti tidak dipenuhi maka biaya penginapan/hotel tidak dibayarkan.
- (5) Dokumen Pertanggungjawaban Administrasi Perjalanan Dinas Dalam Daerah terdiri dari SPT dan SPD Rampung.
- (6) Dokumen Pertanggungjawaban Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah terdiri dari Kalkulasi Biaya, Kuitansi/Daftar Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas, Daftar Pengeluaran Riil, Surat Pernyataan Tanggungjawab dan Laporan Perjalanan Dinas.
- (7) Dalam hal bukti pengeluaran transportasi untuk Biaya Angkutan pergipulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf f, Biaya Transportasi (Taksi) dari tempat kedudukan ke tempat tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf g dan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 15 tidak diperoleh, maka pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas Jabatan dapat diuraikan dalam Daftar Pengeluaran Riil sebagaimana tercantum dalam lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

- (8) Pimpinan dan Anggota DPRD wajib menyampaikan Laporan Hasil Perjalanan Dinas secara tertulis kepada Pejabat yang berwenang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sesudah kembali ke tempat kedudukan.

## Pasal 25

Bentuk SPT, SPD, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban (SPPJ), Daftar Pengeluaran Riil, Kalkulasi Biaya Perjalanan Dinas dan Laporan Perjalanan Dinas adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII, Lampiran VIII, Lampiran IX, Lampiran X, Lampiran XI dan Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 26

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Bitung Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bitung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 27

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bitung.

PARAF HIERARKHI

Wakil Walikota

Sekretaris Daerah Kota

Asisten Administrasi Umum

Kabag. Hukum

Kasubag. Perundang-undangan

Staf Pengelola

PARAF KOORDINASI

Kaban. Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah

Kabid. Perbendaharaan

Diundangkan di Bitung Pada tanggal 12 Agustus 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA, ttd

Drs. EDISON HUMIANG, M.Si PEMBINA UTAMA MADYA NIP. 19610804 198603 1 016

BERITA DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2013 NOMOR 83

Ditetapkan di Bitung Pada tanggal 12 Agustus 2013

WALIKOTA BITUNG, ttd

HANNY SONDAKH