PERATURAN DAERAH KABUPATEN SABU RAI.JUA Nomor 30 Tahun 2004 tentang SUMBANGAN PlHAK KETIG A KEPADA DAERAH DENGAN RAH MAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATT SABU RAJJ UA, - dalarn menunjang penyelenggaraan pernerintahan dan pcmbangunan daerah, maka untuk kepastian pelaksanaannya perlu diatur dengan Peraturan Dacrah; ketiga rnerupakan wujud nyata adanya partisipasi masyarakat luas : a. bahwa peran serta masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan berncgara adalah faktor yang sangat penting. dan surnbangan pihak ' - b. bahwa bcrdasarkan (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mcugingat
\
•
\
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4191), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4324);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1. Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan :ranggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, I Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor ~2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sahu Raijua di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 189, Tambahan . Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4936);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); ·
·
/
•,
,.
\
...
..
10.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang PengeloJaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah di ubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri DaJam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13 .Peraturan Daerah Kabupaten Sahu Raijua Nomor 1 Tahun +010 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kebupaten Sabu Raijua ( Lembaran Daerah Kabupaten Sahu Raijua Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 1 );
14.Peraturan Daerah Kabupaten Sahu Raijua Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sahu Raijua Tahun 2011 Nomor 6);
Dengan Persetujuan Bersama
DEW AN PERWAKILAN RAKYAT DAERAB KABUPATEN SABU RAIJUA dan
BUPATI SABO RAIJUA . . '
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
: PERATURAN DAERAH TENTANG SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH.
KETENTUAN lJMUM
Pasal 1
- c. bahwa bcrdasarkan pertirnbangan sebagaimana dirnaksud dalam huruf a . ' dan huruf b maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Surnbangan Pihak Ketiga kepada Dacrah;
- I. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun l 999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik f ndonesia Nomor 3851 );
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Sabu Raijua.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua.
3. Bupati adalah Bupati Sabu Raijua.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sahu Raijua.
5. Pejabat yang ditunjuk Bupati, yang selanjutnya disebut Pejabat, adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
6. Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah, yang selanjutnya di singkat SPKKD, adalah pemberian dari pihak ketiga Kepada Daerah secara ilchlas, tidak mengikat, perolehannya oleh pihak ketiga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berJaku, baik berupa uang atau yang disamakan dengan uang maupun barang-barang baik yang bergerak atau tidak bergerak.
7. Pihak Ketiga adalah orang pribadi dan/atau badan dimanapun berdomisili tanpa membedabedakan kewarganegaraan atau asal-usul yang memberikan sumbangan.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komaditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik , atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya di singkat APBD, adalah .. ..; Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sahu Raijua.
10. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang di beli dan/atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
.
'
BABil
NAMA, SUBJEK DAN OBYEK
Pasal 2
- Dengan Nama Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah, Pemerintah Daerah dapat menerima sumbangan dari pihak ketiga.
·
/
/
Pasal 3
- (I)Subjek SPKKD adalah orang pribadi dan/atau badan yang memberikan SPKKD. (2)Pemberi SPKKD adalah orang pribadi dan/atau badan yang menyatakan kesanggupannya untuk memberikan SPKKD.
Pasal 4
- (1 )Objek SPKKD adalah sumbangan yang didasari atas keikhlasan dan/atau kerelaan serta bersifat tidak mengikat antara pemberi sumbangan dengan pemerintah Daerah. (2)Dikecualikan dari objek SPKKD sebagaimana dimaksud pada ayat (I) adalah hibah yang di atur
Pasal 5
- (I )Bentuk SPKKD dapat berupa uang dan/atau barang. (2)SPKKD dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa mata uang rupiah, mata uang asing dan/atau surat berharga. {3)SPKKD dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa barang bergeralc maupun barang tidak bergerak.
Pasal 6
- (l)Besamya SPKKD dalam bentuk uang maupun barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (I) tidak ditentukan besarannya dan tergantung kesediaan atau kerelaan pemberi SPKKD. (2)Kesediaan atau kerelaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk surat pemyataan.
- (3)Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pengisian administrasi pemyataan kesediaan atau kerelaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur denganl&gt;eraturan Bupati.
PEMBER! DAN PENERIMA ... '
BAB IV - PEMBER! DAN PENERIMA ... '
Pasal 7
- (1 )Pemberi SPKKD bersumber dari orang pribadi dan/atau badan, baik berasal dari dalam negeri maupun luar negeri.
- (2)Pemberian SPKKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepada Pemerintah Daerah Didasari oleh keikhlasan atau kerelaan. j
·
4
BAB IV - PEMBER! DAN PENERIMA ... '
Pasal 8
- ( 1) Penerimaan SPKKD bersifat sebagai sumbangan yang tidak mengikat dan merupakan penerimaan serta aset bagi Pemerintah Daerah.
- (2) Penerimaan SPKKD sebagaimana dimaksud pada ay,t (1) tidak mengurangi kewajiban pemberi SPKKD yang bersangkutan memenuhi sega!a kewajiban untuk membayar pajak dan retribusi serta kewajiban lainnya kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BABY
TATA CARA PENYERAHAN DAN PENERIMAAN
BAB IV - PEMBER! DAN PENERIMA ... '
Pasal 9
- ( 1) Penyerahan SPKKD dalam bentuk barang, dilak:ukan dalam wilayah daerah atau di tempat lain sesuai kesepakatan pemberi dan penerima SPKKD.
- (2) Bentuk dan jumlah penyerahan SPKKD sebagaimana dimaksud pada ayat (I) sesuai dengan surat pemyataan.
BAB IV - PEMBER! DAN PENERIMA ... '
Pasal 10
- ( 1) Penerimaan SPKKD dalam bentuk uang di setor ke Kas Daerah.
- pemyataan. (2) Besarnya penerimaan SPKKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ~engan surat
BABVI
PENGGUNAAN, PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN
BAB IV - PEMBER! DAN PENERIMA ... '
Pasal 11
SPKKD dipergunakan untuk menunjang peningkatan fungsi pemerintahan dan layanan dasar umum serta pemberdayaan aparatur daerah.
BAB IV - PEMBER! DAN PENERIMA ... '
Pasal 12
- Pemerintah Daerah dalam hal : (1) Bupati dapat menunjuk pejabat yang diberi \_w~wenang bertindak untuk dan atas nama '
- a. Menerima SPKKP dalam bentuk uang dan selanjutnya menyetorkan seluruhnya ke Kas Daerah; dan
- b. Menerima SPKKD dalam bentuk barang dan selanjutnya rnemproses penerimaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan pengelolaan barang daerah.
- (2) Penyetoran SPKKD dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disertai dengan surat pemyataan.
- (3) Penyerahan SPKKD dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b disertai dengan surat pemyataan dan dokumen pendukung lainnya.
- ( 4) Ketentuan lebih lanjut tentang penunjukan Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (]) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB IV - PEMBER! DAN PENERIMA ... '
Pasal 13
- ( 1) SPKKD dalarn bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) merupakan Pendapatan Daerah dandikelola melalui mekanisme APBD.
- (2) S.PKKD dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) menjadi barang rnilik daerah dan dikelola sesuai dengan Pedoman Teknis Pengelolaan Harang Milik Daerah
BAB IV - PEMBER! DAN PENERIMA ... '
Pasal 14
Pertanggungjawaban penerimaan SPKKD da1am bentuk uang maupun dalam bentuk barang dilakukan melalui mekanisme Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
KETENTUAN PENUTUP
Pasa) 15
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran DaeranKabupaten Sabu Raijua. LEMB·:~t~1~;ERAH KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN2011 NOMOR 30 •' '
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAB KABUPATEN SABO RAIJUA
## NOMOR 30 TAHON 2Pll
## TENTANG
## SUMBANGAN PJHAK KETIGA KEPADA DAERAB
## I. UMUM
Bahwa peran serta masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bemegara adalah faktor yang amat penting, oleh karena itu langkah untuk menumbuhkan dan meningkatkan partisipasinya dalam menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pembangunan daerah, diperlukan adanya suatu kepastian dan memiliki Jandasan hukum.
Sumbangan masyarakat melalui sumbangan pihak ketiga kepada daerah adalah wujud nyata kepedulian masyarakat berpartisipasi untulc menunjang peningkatan fungsi pemerintahan dan layanan dasar umum, serta pemberdayaan aparatur daerah yang selalu dituntut peningkatannya seiring dengan meningkatnya kebutuhan pelayanan masyarakat itu sendiri.
Bahwa Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah dapat berbentuk uang dan/atau barang yang sudah tentunya dapat menambah kekayaan daerah, maka untuk pengaturan pelaksanaannya agar mempunyai landasan hukum perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
## II. PASAL DEMI PASAL
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 2
· Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah dapat berupa sumbangan, pemberian, hadiah, wakaf atau lain-lain pemberian/penyerahan lain yang serupa dengan itu.
PENJELASAN
Pasal 3
Cukup jelas. Pasal I •• 4
PENJELASAN
Pasal 4
• ' Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 5
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 6
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 7
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 8
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 9
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 10
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 11
Cukup je1as.
PENJELASAN
Pasal 12
Cukup jelas. ## PasaI 13 Ayat (1) Cukup jelas. Yang dimaksud dengan "melalui mekanisme APBD" adalah penerimaan SPKKD yang merupakan pendapatan daerah dilaksanakan melalui Rekening Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sahu Raijua. Ayat (2) Cukup jelas. Pengelolaan barang SPKKD meliputi aspek penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pengawasan dan pengendalian.
PENJELASAN
Pasal 14
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 15
Cukup jelas. ## T AMBAHAN LElvlBARAN DAERAH KABUP ATEN SABU RAIJUA NOMOR 30