PERATURAN BUPATI BANYUWANGI Nomor 12 Tahun 2014 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 23 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN BANYUWANGI (berlaku 10 Juni 2014)
Pembukaan
Menimbang : bahwa dalam rangka efektivitas dan kelancaran pelaksanaan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Satuan Pendidikan Di Kabupaten Banyuwangi perlu mengatur kembali dengan menetapkan Perubahan atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Satuan Pendidikan Di Kabupaten Banyuwangi.
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); ;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
1
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan dasar di Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
12. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 368 Tahun 1993 tentang Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsnawiyah dan Madrasah Aliyah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik dari Satuan Pendidikan dan Penyelenggara Ujian Sekolah/Madrasah dan Ujian Nasional;
14. Peraturan Badan Standar Nasional Pendidikan Nomor : 0020/P/BSNP/I/2013 tanggal 29 Januari 2013 tentang Prosedur Operasi Standar (POS) Penyelenggaraan Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa dan Sekolah Menengah Kejuruan Tahun Pelajaran 2012/2013;
15. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Nomor : 1884.4/2016/103.02/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan di Provinsi Jawa Timur Tahun Pelajaran 2013/2014;
16. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 Nomor 1/D).
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012 Nomor 3/E).
Menetapkan
18. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 41 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 Nomor 6/D);
19. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Satuan Pendidikan Di Kabupaten Banyuwangi;
20. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 38 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan pada Satuan Pendidikan di Lingkungan Pondok Pesantren Pemangku Kabupaten Banyuwangi.
MEMUTUSKAN :
: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 23 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN BANYUWANGI
Pasal I
Beberapa ketentuan Dalam Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Satuan Pendidikan Di Kabupaten Banyuwangi, diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan pasal 11 diubah, sehingga pasal 11 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 11
- (1) Persyaratan calon peserta didik kelas VII SMP adalah :
- a. Telah lulus SD/MI/SDLB atau Program PaketA/Ula memiliki Ijazah dan atau SKHU S/M/PK;
- b. berusia setinggi- tingginya 18 tahun awal tahun pelajaran baru;
- (2) Persyaratan calon peserta didik baru kelas VII SMPLB adalah anak yang tamat dan lulus SD/MI, SDLB atau Program Paket A/Ula, memiliki Ijazah dan atau SKHU S/M/PK
Pasal 12
- (1) Penerimaan peserta didik baru kelas VII SMP/SMPLB menggunakan sistem skoring terpadu (SST) dengan 2 (dua ) jalur yaitu Jalur Mandiri dan Jalur Reguler ;
- (2) Proporsi kuota terdiri atas jalur mandiri 20% dan jalur reguler 80% dari pagu yang ditetapkan;
- (3) Jika kuota jalur mandiri tidak terpenuhi, maka kekurangannya ditambahkan pada kuota jalur reguler.
Pasal 13
- (1) Jalur Mandiri SMP, seleksi yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan dengan mempertimbangkan jarak tempat tinggal ke sekolah, prestasi olahraga, prestasi seni, IPTEK (KIR), ekonomi lemah dan usia calon peserta didik baru;
- (2) Calon peserta didik baru hanya memilih 1 (satu) satuan pendidikan, yaitu pada SMP tempat pendaftaran;
- (3) Komponen, bobot, dan skor maksimum jalur mandiri SMP sebagai berikut:
- (4) Jika terjadi skor yang sama pada pilihan yang sama, maka dipertimbangkan berturut-turut Tes Akademik/ Skolastik, Jarak tempat tinggal ke sekolah, Prestasi akademik/ non akademik dan Faktor ekonomi lemah;
- (5) Calon peserta didik baru yang memperoleh sertifikat Juara I s.d. Juara Harapan I dan II Tingkat Internasional/ Nasional atau Juara I s.d. Juara III Tingkat Provinsi baik prestasi Akademik maupun Non Akademik secara perorangan pada saat di SD/MI, dikeluarkan oleh Lembaga yang berkompeten, langsung diterima sebagai peserta didik baru sekolah yang dikehendaki dengan direkomendasi oleh Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi;
- (6) Tabel skor prestasi akademis dan non akademis kegiatan lomba:
- a. Perorangan :
| No | Komponen | Bobot | Skor Maks | Keterangan |
|------|---------------------------------|---------|-------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Tes Akademik/Skolastik | 40% | 400 | Hasil tes |
| 2 | Jarak tempat tinggal ke sekolah | 25% | 250 | Bukti KSK |
| 3 | Prestasi Akademik/non akademik | 25% | 250 | Piagam Asli |
| 4 | Faktor ekonomi lemah | 10% | 100 | BuktiKartu Pengendalian Sosial (KPS) /Kartu Banyuwangi Belajar,dan survey |
| | Jumlah | 100 % | 1000 | |
| Tingkat | JUARA | JUARA | JUARA | JUARA | JUARA | |
|------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tingkat | I | II | III | Har I | Har II | |
| Nasional/Internasional | 250 | 240 | 230 | 220 | 210 | Piagam peserta tingkat nasional tidak berjenjang setara dengan juara II tingkat kabupaten |
| Provinsi | 200 | 190 | 180 | 170 | 160 | Piagam peserta tingkat nasional tidak berjenjang setara dengan juara II tingkat kabupaten |
| Kabupaten | 150 | 140 | 130 | 120 | 110 | Piagam peserta tingkat nasional tidak berjenjang setara dengan juara II tingkat kabupaten |
| Kecamatan | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | Piagam peserta tingkat nasional tidak berjenjang setara dengan juara II tingkat kabupaten |
b. Beregu Kelompok :
| Jumlah Peserta | Prosentase skor | Keterangan |
|---------------------|-------------------|----------------------------|
| sampai 5 orang | 50% | per orang |
| sampai 10 orang | 30% | per orang |
| lebih dari 10 orang | 30% | bagi ketua regu/kelompok |
| lebih dari 10 orang | 20% | bagi anggota regu/kelompok |
- (7) Apabila calon memiliki lebih dari satu prestasi, akan diambil salah satu yang memiliki skor paling tinggi;
- (8) Skor jarak tempat tinggal calon peserta didik baru dengan sekolah adalah:
- f. calon peserta didik dari Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo jika mendaftar pada SMP di Kecamatan Wongsorejo, skor jarak tempat tinggal setara dengan skor 'kecamatan lain dalam kabupaten';
- g. calon peserta didik dari Kecamatan Silo Kabupaten Jember jika mendaftar pada SMP di Kecamatan Kalibaru, skor jarak tempat tinggal setara dengan skor 'kecamatan lain dalam kabupaten';
- (9) Sekolah berwenang melakukan konfirmasi, klarifikasi dan validasi terhadap prestasi non akademis yang disertakan dalam pendaftaran;
- (10) Penskoran dari komponen ekonomi lemah dibuktikan dari Kartu Pengendalian Sosial (KPS) atau sejenisnya atau Kartu Banyuwangi Belajar dan hasil survey oleh satuan pendidikan;
- (11) Peserta didik baru yang bersedia mondok dan bermukim penuh pada pondok pesantren yang memangku satuan pendidikan dinyatakan diterima sebagai peserta didik.
Pasal 14
- a. satu desa/kelurahan dengan sekolah
: 250
- b. desa/kelurahan lain berhimpitan dengan sekolah : 200
- c. desa/kelurahan lain tidak berhimpitan, satu kecamatan dengan sekolah : 150
- d. kecamatan lain dalam kabupaten
: 100
- e. di luar kabupaten
: 50
- (1) Jalur Reguler penerimaan peserta didik baru dilaksanakan oleh satuan pendidikan secara serentak dan terpadu menggunakan sistem aplikasi on line ;
- (2) Penerimaan calon peserta didik baru kelas VII SMP menggunakan nilai terdiri atas:
- a. jumlah nilai Ujian Sekolah terdiri dari mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, dan IPA;
- b. rerata nilai Ujian Sekolah khusus mata pelajaran PKN dan IPS;
- c. rerata nilai raport semester VII sampai dengan XI pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, PKn, Matematika, IPA dan IPS;
- (3) Calon peserta didik dapat mendaftar paling banyak pada 3 SMP, dan mendaftar pada salah satu SMP penyelenggara PPDB online ;
- (4) Komponen, bobot dan skor maksimum jalur reguler SMP, adalah:
- (5) Jika terjadi skor yang sama pada pilihan yang sama pada ayat 4 pasal ini, maka dipertimbangkan berturut-turut Jumlah Nilai Ujian Sekolah (Bahasa Indonesia, Matematika, IPA), Rerata Nilai Ujian Sekolah (PKn dan IPS), dan rerata nilai raport semester VII sampai dengan XI;
- (6) Bagi calon peserta didik baru dari SD satu lokasi dengan SMP Satu Atap apabila mendaftar, langsung diterima di kelas VII pada sekolah tersebut.
Pasal 15
| No | Komponen | Bobot | Skor Maks | Bukti Fisik |
|--------|----------------------------------------------------------------|---------|-------------|--------------------|
| 1 | Jumlah Nilai Ujian Sekolah (Bahasa Indonesia, Matematika, IPA) | 50% | 500 | Ijazah/ SKHUN Asli |
| 2 | Rerata nilai Ujian Sekolah (PKN dan IPS) | 30% | 300 | SKHUS Asli |
| 3 | Rerata Raport semester VII s.d.semester XI | 20% | 200 | Raport Asli |
| JUMLAH | JUMLAH | 100% | 1000 | |
- (1) Persyaratan calon peserta didikbaru kelas X SMA adalah :
- a. telah lulus SMP/MTs atau Program Paket B/Wustho, memiliki Ijazah dan atau SKHUN S/M/PK;
- b. berusia setinggi-tingginya 21 tahun awal tahun pelajaran baru;
- (2) Persyaratan calon peserta didik baru kelas X SMALB adalah anak yang tamat dan lulus SMP/MTs, SMPLB atau Program Paket B/Wustho,memiliki Ijazah dan atau SKHUN S/M/PK.
Pasal 16
- (1) Penerimaan peserta didik baru kelas X SMA menggunakan sistem skoring terpadu (SST) dengan 2 (dua ) jalur, yaitu Jalur Mandiri dan Jalur Reguler ;
- (2) Proporsi kuota terdiri atas jalur mandiri 20% dan jalur reguler 80% dari pagu yang ditetapkan;
- (3) Jika kuota jalur mandiri tidak terpenuhi, maka kekurangannya ditambahkan pada kuota jalur reguler;
- (4) Satuan pendidikan penyelenggara kelas akselerasi dapat melaksanakan seleksi mendahului seleksi jalur reguler dan mandiri;
- (5) Peserta seleksi kelas akselerasi bila dinyatakan lulus administrasi serta memenuhi kriteria tes akademik tetapi tidak lulus tes psikologi, dapat diterima pada kelas pengayaan (enrichment) sesuai kuota dan telah dinyatakan lulus jalur reguler atau mandiri.
Pasal 17
- (1) Jalur Mandiri,seleksi yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan dengan mempertimbangkan hasil tes potensi akademik, jarak tempat tinggal ke sekolah, prestasi olahraga, prestasi seni, IPTEK (KIR), ekonomi lemah dan usia calon peserta didik baru;
- (2) Calon peserta didik baru hanya memilih 1 (satu) satuan pendidikan, yaitu pada SMA tempat pendaftaran;
- (3) Komponen, bobot dan skor maksimum pada aspekJalur Mandiri, adalah:
- (4) Jika terjadi skor yang sama pada pilihan yang sama, maka dipertimbangkan berturut-turut Tes Akademik/ Skolastik, Jarak tempat tinggal ke sekolah, Prestasi akademik/non akademik dan Faktor ekonomi lemah;
- (5) Skor jarak tempat tinggal calon peserta didik baru dengan sekolah adalah:
- a. satu desa/kelurahan dengan sekolah
| No | Komponen | Bobot | Skor Maks | Keterangan |
|------|----------------------------------|---------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1 | Tes Akademik / Skolastik | 40% | 400 | Hasil tes |
| 2 | Jarak tempat tinggal ke sekolah | 25% | 250 | Bukti KSK |
| 3 | Prestasi Akademik / non akademik | 25 % | 250 | Piagam Asli |
| 4 | Faktor ekonomi lemah | 10% | 100 | Kartu Pengendalian Sosial (KPS) /Kartu Banyuwangi Belajar, dan survey |
| | Jumlah | 100 % | 1000 | |
: 250
- b. desa/kelurahan lain berhimpitan dengan sekolah
: 200
- c. desa/kelurahan lain tidak berhimpitan, satu kecamatan dengan sekolah
: 150
- d. kecamatan lain dalam kabupaten
: 100
- e. luar kabupaten
:
50
- f. calon peserta didik dari Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo jika mendaftar pada SMA diKecamatan Wongsorejo, skor jarak tempat tinggal setara dengan skor 'kecamatan lain dalam kabupaten'.
- (6) Prestasi Akademik terdiri dari:
- a. Perorangan
| | Juara | Juara | Juara | Juara | Juara | |
|------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------------------------------------------|
| Tingkat | I | II | II | HrpI | HrpII | |
| Nasional/Internasional | 250 | 240 | 230 | 220 | 210 | Piagam peserta tingkatnasional |
| Provinsi | 200 | 190 | 180 | 170 | 160 | Piagam peserta tingkatnasional |
| Kabupaten | 150 | 140 | 130 | 120 | 110 | tidak berjenjang setara dengan juaraIItingkat |
| Kecamatan | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | tidak berjenjang setara dengan juaraIItingkat |
b. Beregu
kabupaten
| Jumlah Peserta | Prosentase skor | Keterangan |
|---------------------|-------------------|----------------------------|
| Sampai 5 orang | 50% | Per orang |
| Sampai 10 orang | 30% | Per orang |
| lebih dari 10 orang | 30% | Bagi ketua regu/kelompok |
| lebih dari 10 orang | 20% | Bagi anggota regu/kelompok |
- (7) Apabila calon memiliki lebih dari satu prestasi sebagaimana ayat 6 (a) dan (b) akan diambil salah satu yang memiliki paling tinggi;
- (8) Sekolah berwenang melakukan konfirmasi, klarifikasi dan validasi terhadap prestasi non akademis yang disertakan dalam pendaftaran;
- (9) Calon peserta didik baru yang memperoleh sertifikat Juara I s.d Juara Harapan I dan II Tingkat Internasional/Nasional atau Juara I s/d Juara III Tingkat Provinsi baik prestasi Akademik maupun Non Akademik secara perorangan pada saat di SMP/MTs, dikeluarkan oleh Lembaga yang berkompeten, langsung diterima sebagai peserta didik baru sekolah yang dikehendaki dengan direkomendasi oleh Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi;
4. (10)Penskoran dari komponen ekonomi lemah dibuktikan dari Kartu Pengendalian Sosial (KPS) atau sejenisnya atau Kartu Banyuwangi Belajar dan hasil survey oleh satuan pendidikan;
5. (11)Peserta didik baru yang bersedia mondok dan bermukim penuh pada pondok pesantren yang memangku satuan pendidikan dinyatakan diterima sebagai peserta didik.
Pasal 18
- (1) Jalur Reguler SMA, penerimaan peserta didik baru dilaksanakan oleh satuan pendidikan secara serentak dan terpadu menggunakan sistem aplikasi on line ;
- (2) Seleksi Calon peserta didik baru kelas X SMA menggunakan:
- a. Nilai Ujian Nasional SMP/MTs meliputi Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, dan IPA;
- b. Nilai rerata raport SMP/MTs semester I s.d. V mata pelajaran Ujian Nasional;
- (3) Calon peserta didik dapat mendaftar paling banyak pada 2 SMA, dan mendaftar pada salah satu SMA penyelenggara PPDB online ;
- (4) Komponen, bobot dan skor maksimum jalur reguler SMA sebagai berikut :
- (5) Jika terjadi skor yang sama pada pilihan yang sama ayat 4 pada pasal ini, maka dipertimbangkan berturut-turut rerata Nilai Ujian Nasional, rerata nilai rapor semester I sampai dengan V.
| No. | Komponen | Bobot | Skor Maksimum | Keterangan |
|-------|--------------------------------------------------------|---------|-----------------|--------------|
| 1 | Nilai Ujian Nasional | 70 % | 700 | Ijasah Asli |
| 2 | Nilai Rerata Raport semester I s.d V mata pelajaran UN | 30 % | 300 | Rapor Asli |
| | Jumlah | 100 % | 1000 | |
Pasal 19
Persyaratan calon peserta didik baru kelas X SMK adalah sebagai berikut :
- (1) Telah lulus SMP/MTs atau Program Paket B/Wustho, memiliki Ijazah dan atau SKHUN S/M/PK;
- (2) Berusia setinggi-tingginya 21 tahun awal tahun pelajaran baru;
- (3) Memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan bidang dan program keahlian di satuan pendidikan yang dituju.
Pasal 20
- (1) Penerimaan peserta didik baru kelas X SMK menggunakan sistem skoring terpadu (SST) dengan 2 (dua) jalur yaitu: Jalur Mandiri dan Jalur Reguler;
- (2) Proporsi kuota terdiri atas jalur mandiri 20% dan jalur reguler 80% dari pagu yang ditetapkan;
- (3) Jika kuota jalur mandiri tidak terpenuhi, maka kekurangannya ditambahkan pada kuota jalur reguler;
- (4) Sebelum mendaftar, calon peserta didik baru SMK dilakukan pemeriksaan fisik dan kesehatan.
Pasal 21
- (1) Jalur Mandiri,seleksi yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan dengan mempertimbangkan jarak tempat tinggal ke sekolah, prestasi olahraga, prestasi seni, IPTEK (KIR), ekonomi lemah dan usia calon peserta didik baru;
- (2) Calon peserta didik baru hanya memilih 1 satuan pendidikan, yaitu pada SMK tempat pendaftaran;
- (3) Komponen, bobot dan skor maksimum jalur mandiri sebagai berikut :
| No | Komponen | Bobot | Skor Maks | Keterangan |
|------|----------------------------------|---------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Tes Akademik / Skolastik | 40% | 400 | Hasil tes |
| 2 | Jarak tempat tinggal ke sekolah | 25% | 250 | Bukti KSK |
| 3 | Prestasi Akademik / non akademik | 25 % | 250 | Piagam Asli |
| 4 | Faktor ekonomi lemah | 10% | 100 | BuktiKartu Pengendalian Sosial (KPS) /KartuBanyuwangi Belajar,dan survey |
| | Jumlah | 100 % | 1000 | |
- (4) Jika terjadi skor yang sama pada pilihan yang sama, maka dipertimbangkan berturut-turut Tes Minat/ Wawancara, Jarak tempat tinggal ke sekolah, Prestasi akademik/non akademik dan Faktor ekonomi lemah;
- (5) Skor tempat tinggal calon siswa baru dengan sekolah:
- f. calon peserta didik dari Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo jika mendaftar pada SMP di Kecamatan Wongsorejo, skor jarak tempat tinggal setara dengan skor 'kecamatan lain dalam kabupaten';
- g. calon peserta didik dari Kecamatan Silo Kabupaten Jember jika mendaftar pada SMK di Kecamatan Kalibaru, skor jarak tempat tinggal setara dengan skor 'kecamatan lain dalam kabupaten';
- (6) Prestasi Akademik terdiri dari:
- a. satu desa/kelurahan dengan sekolah
: 250
- b. desa/kelurahan lain yang berhimpitan dengan sekolah : 200
- c. desa/kelurahan lain yang tidak berhimpitan satu kecamatan dengan sekolah :
150
- d. kecamatan lain dalam kabupaten
:
100
- e. kabupaten lain
: 50
a. Perorangan
| | Juara | Juara | Juara | Juara | Juara | |
|------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------------------------------------------------------|
| Tingkat | I | II | II | Hrp I | Hrp II | Keterangan |
| Nasional/Internasional | 250 | 240 | 230 | 220 | 210 | Piagam peserta Tingkatnasional |
| Propinsi | 200 | 190 | 180 | 170 | 160 | Piagam peserta Tingkatnasional |
| Kabupaten | 150 | 140 | 130 | 120 | 110 | tidak berjenjang setara dengan juaraIItingkat kabupaten |
| Kecamatan | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | tidak berjenjang setara dengan juaraIItingkat kabupaten |
b. Beregu
| Jumlah Peserta | Prosentase skor | Keterangan |
|---------------------|-------------------|----------------------------|
| Sampai 5 orang | 50% | perorang |
| sampai10 orang | 30% | perorang |
| Lebih dari 10 orang | 30% | Bagi ketua regu/kelompok |
| Lebih dari 10 orang | 20% | Bagi anggota regu/kelompok |
- (7) Apabila calon siswa memiliki lebih dari satu prestasi, akan diambil salah satu yang memiliki skor tertinggi;
- (8) Sekolah berwenang melakukan konfirmasi, klarifikasi dan validasi terhadap prestasinon akademis yang disertakan dalam pendaftaran;
- (9) Calon peserta didik baru yang memperoleh sertifikat Juara I s/d Juara Harapan I dan II Tingkat Internasional/Nasional atau Juara I s/d Juara III Tingkat Provinsi baik prestasi Akademik maupun Non Akademik secara perorangan pada saat di SMP/MTs, dikeluarkan oleh Lembaga yang berkompeten, langsung diterima sebagai peserta didik baru SMK yang dikehendaki dengan direkomendasi oleh Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi dengan syarat lulus dari tes fisik dan kesehatan;
- (10)Penskoran dari komponen ekonomi lemah dibuktikan dari Kartu Pengendalian Sosial (KPS) atau sejenisnya atau Kartu Banyuwangi Belajar dan hasil survey oleh satuan pendidikan;
- (11)Peserta didik baru yang bersedia mondok dan bermukim penuh pada pondok pesantren yang memangku satuan pendidikan dinyatakan diterima sebagai peserta didik.
Pasal 22
- (1) Jalur Reguler SMK, seleksi yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan secara serentak dan terpadu menggunakan sistem aplikasi on line ;
- (2) Seleksi calon peserta didik baru kelas X SMK jalur reguler menggunakan:
- a. Nilai Ujian Nasional SMP/MTs meliputi Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, dan IPA;
- b. Prestasi Bidang akademis yang diperoleh melalui nilai rerata raport semester 1 sampai dengan 5 mata pelajaran ujian nasional;
- (3) Komponen, bobot dan skor maksimum sebagai berikut :
- (4) Jika terjadi skor yang sama pada pilihan yang sama ayat 3 pada pasal ini,maka dipertimbangkan berturut-turut rerata nilai ujian nasional, rerata nilai raport semester I s.d. V;
- (5) Perhitungan dan tabel skor nilai ujian nasional, sebagai berikut:
- a. Pembobotan Nilai Ujian Nasional untuk kelompok Teknologi dan Industri dan kelompok Pertanian dan Kehutanan :
- b. Pembobotan Nilai Ujian Nasional untuk kelompok Bisnis, Manajemen , dan Pariwisata:
| No | Komponen | Bobot | Skor Maks | Keterangan |
|------|--------------------------------------------------|---------|-------------|--------------|
| 1 | Nilai Ujian Nasional Murni | 60% | 600 | Ijasah Asli |
| 2 | Nilai Rerata Raport sem I s.dV mata pelajaran UN | 40% | 400 | Raport Asli |
| | Jumlah | 100% | 1000 | |
| No | Mata Pelajaran | Bobot | Nilai Maks | Skor Maks |
|------|---------------------|---------|--------------|-------------|
| 1 | Matematika | 4 | 10 | 40 |
| 2 | IPA | 2 | 10 | 20 |
| 3 | Bahasa Inggris | 3 | 10 | 30 |
| 4 | Bahasa Indonesia | 1 | 10 | 10 |
| | Total Skor maksimum | | | 100 |
| No | Mata Pelajaran | Bobot | Nilai Maks | Skor Maks |
|------|---------------------|---------|--------------|-------------|
| 1 | Matematika | 3 | 10 | 30 |
| 2 | IPA | 2 | 10 | 20 |
| 3 | Bahasa Inggris | 4 | 10 | 40 |
| 4 | Bahasa Indonesia | 1 | 10 | 10 |
| | Total Skor Maksimum | | | 100 |
- (6) Calon peserta didik baru mendaftar pada 1 satuan pendidikan dengan ketentuan; memilih maksimal 3 paket keahlian;
- (7) Calon peserta didik baru dapat mendaftar pada paket keahlian lain pada sekolah yang berbeda dengan cara mencabut dan mendaftar kembali sebagai peserta PPDB selama masa pendaftaran belum berakhir.
Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Penetapan: Ditetapkan di Banyuwangi Pada tanggal 10 Juni 2014

Penandatangan: BUPATI BANYUWANGI,

Verifikasi: Ttd. H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Penetapan: Diundangkan di Banyuwangi Pada tanggal 10 Juni 2014

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI

Verifikasi: Ttd. Drs. H. SLAMET KARIYONO, M.Si Pembina Utama Madya NIP. 19561008 198409 1 001 BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2014 NOMOR 12