KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 14 Tahun 2016 tentang PEMBENTUKAN PENGADILAN NEGERI BLANGPIDIE, PENGADILAN NEGERI MEUREUDU, PENGADILAN NEGERI SUKA MAKMUE, PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH, PENGADILAN NEGERI SIBUHUAN, PENGADILAN NEGERI PULAU PUNJUNG, PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN, PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI, PENGADILAN NEGERI MUKOMUKO, PENGADILAN NEGERI GEDONG TATAAN, PENGADILAN NEGERI KOBA, PENGADILAN NEGERI MENTOK, PENGADILAN NEGERI BANJAR, PENGADILAN NEGERI ClKARANG, PENGADILAN NEGERI KUALA KURUN, PENGADILAN NEGERI NANGA BULIK, PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU, PENGADILAN NEGERI PARINGIN, PENGADILAN NEGERI PENAJAM, PENGADILAN NEGERI MELONGUANE, PENGADILAN NEGERI LASUSUA, PENGADILAN NEGERI WANGI WANGI, PENGADILAN NEGERI BELOPA, PENGADILAN NEGERI DOBO, PENGADILAN NEGERI NAMLEA, DAN PENGADILAN NEGERI KAIMANA (berlaku 26 April 2016)
Pembukaan
Menimbang : a.
bahwa dalam rangka pemerataan kesempatan memperoleh keadilan dan peningkatan pelayanan hukum kepada masyarakat demi tercapainya penyelesaian perkara dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan, perlu membentuk Pengadilan Negeri Blangpidie, Pengadilan Negeri Meureudu, Pengadilan Negeri Suka Makmue, Pengadilan Negeri Sei Rampah, Pengadilan Negeri Sibuhuan, Pengadilan Negeri Pulau Punjung, Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, Pengadilan Negeri Mukomuko, Pengadilan Negeri Gedong Tataan, Pengadilan ...
/
'.'
..
.:
-
...
:. ';
\,.;
.
,',
2 -
Pengadilan Negeri Koba, Pengadilan Negeri Mentok, Pengadilan Negeri Banjar, Pengadilan Negeri Cikarang, Pengadilan Negeri Kuala Kurun, Pengadilan Negeri Nanga Bulik, Pengadilan Negeri Pulang Pisau, Pengadilan Negeri Paringin, Pengadilan Negeri Penajam, Pengadilan Negeri Melonguane, Pengadilan Negeri Lasusua, Pengadilan Negeri Wangi Wangi, Pengadilan Negeri Belopa, Pengadilan Negeri Dobo, Pengadilan Negeri Namlea, dan Pengadilan Negeri Kaimana;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 49 Tahun 2009, Pengadilan Negeri dibentuk dengan Keputusan Presiden;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Blangpidie, Pengadilan Negeri Meureudu, Pengadilan Negeri Suka Makmue, Pengadilan Negeri Sei Rampah, Pengadilan Negeri Sibuhuan, Pengadilan Negeri Pulau Punjung, Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, Pengadilan Negeri Mukomuko, Pengadilan Negeri Gedong Tataan, Pengadilan Negeri Koba, Pengadilan Negeri Mentok, Pengadilan Negeri Banjar, Pengadilan Negeri Cikarang, Pengadilan Negeri Kuala Kurun, Pengadilan Negeri Nanga Bulik, Pengadilan Negeri Pulang Pisau, Pengadilan Negeri Paringin, Pengadilan Negeri Penajam, Pengadilan Negeri Melonguane, Pengadilan Negeri Lasusua, Pengadilan Negeri Wangi
/
t ...
3 -
Wangi, Pengadilan Negeri Belopa, Pengadilan Negeri Dobo, Pengadilan Negeri Namlea, dan Pengadilan Negeri Kaimana;
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Mengingat
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
2. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077); Tambahan Indonesia Negara 20, Umum Tahun (Lembaran 1986 Nomor Peradilan tentang Republik 1986 Tahun 3. Undang-Undang Nomor 2
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
Menetapkan
-
4 -
5. Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 ten tang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung;
MEMUTUSKAN :
PENGADILAN NEGERI GEDONG TATAAN, PENGADILAN NEGERI KOBA, PENGADILAN NEGERI MENTOK, PENGADILAN NEGERI BANJAR, PENGADILAN NEGERI CIKARANG, PENGADILAN NEGERI KUALA KURUN, PENGADILAN NEGERI NANGA BULIK, PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU, PENGADILAN NEGERI PARINGIN, PENGADILAN NEGERI PENAJAM, PENGADILAN NEGERI MELONGUANE, PENGADILAN NEGERI LASUSUA, PENGADILAN NEGERI WANGI WANGI, PENGADILAN NEGERI BELOPA, PENGADILAN NEGERI DOBO, PENGADILAN NEGERI NAMLEA, DAN PENGADILAN NEGERI KAIMANA. MUKOMUKO, NEGERI PENGADILAN BALAI, : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN NEGERI BLANGPIDIE, PENGADILAN NEGERI MEUREUDU, PENGADILAN NEGERI SUKA MAKMUE, PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH, PENGADILAN NEGERI SIBUHUAN, PENGADILAN NEGERI PULAU PUNJUNG, PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN, PENGADILAN NEGERI PANGKALAN
5 -
Pasal 1
| (1) | berkedudukan Membentuk | di Blangpidie. Pengadilan | Blangpidie Negeri |
|-------|------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|
| (2) | berkedudukan di Meureudu. Pengadilan Membentuk | Negeri | Meureudu |
| (3) | Membentuk Pengadilan berkedudukan di Suka Makmue. | Negeri Suka | Makmue |
| (4) | Membentuk Pengadilan berkedudukan di Sei Rampah. | Negeri Sei | Rampah |
| (5) | berkedudukan di Sibuhuan. Pengadilan Membentuk | Negeri | Sibuhuan |
| (6) | Membentuk Pengadilan berkedudukan di Pulau Punjung. | Negeri Pulau | Punjung |
| (7) | Membentuk Pengadilan berkedudukan di Teluk Kuantan. | Negeri Teluk | Kuantan |
| (8) | Membentuk Pengadilan berkedudukan di Pangkalan | Negeri Pangkalan Balai. | Balai |
| (9) | Membentuk Pengadilan berkedudukan di Mukomuko. | Negeri | Mukomuko |
| (10) | berkedudukan di Gedong Tataan. Membentuk Pengadilan | Negeri Gedong | Tataan |
| (11) | Membentuk Pengadilan Negeri Koba di Koba. | berkedudukan | |
| (12) | berkedudukan di Mentok. Membentuk Pengadilan | Negeri | Mentok |
| (13) | Membentuk Pengadilan Negeri Banjar berkedudukan di Banjar. | | |
| (14) | berkedudukan di Cikarang. Membentuk Pengadilan | (15) Membentuk Negeri | ... Cikarang |
6
-
| (15) | Membentuk | Pengadilan | Negeri | Kuala Kurun |
|-----------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| | berkedudukan di Kuala Kurun. | berkedudukan di Kuala Kurun. | berkedudukan di Kuala Kurun. | berkedudukan di Kuala Kurun. |
| (16) | Membentuk | Pengadilan | Negeri Nanga | Bulik |
| | berkedudukan di Nanga Bulik. | berkedudukan di Nanga Bulik. | berkedudukan di Nanga Bulik. | berkedudukan di Nanga Bulik. |
| (17) | Membentuk | Pengadilan | Negeri Pulang | Pisau |
| | berkedudukan di Pulang Pisau. | berkedudukan di Pulang Pisau. | berkedudukan di Pulang Pisau. | berkedudukan di Pulang Pisau. |
| (18) | Membentuk | Pengadilan | Negeri | Paringin |
| | berkedudukan di Paringin. | berkedudukan di Paringin. | berkedudukan di Paringin. | berkedudukan di Paringin. |
| (19) | Membentuk | Pengadilan | Negeri | Penajam |
| | berkedudukan di Penajam. | berkedudukan di Penajam. | berkedudukan di Penajam. | berkedudukan di Penajam. |
| (20) | Membentuk | Pengadilan | Negeri | Melonguane |
| | berkedudukan di Melonguane. | berkedudukan di Melonguane. | berkedudukan di Melonguane. | berkedudukan di Melonguane. |
| (21) | Membentuk | Pengadilan | Negeri | Lasusua |
| | berkedudukan di Lasusua. | berkedudukan di Lasusua. | berkedudukan di Lasusua. | berkedudukan di Lasusua. |
| (22) | Membentuk | Pengadilan | Negeri Wangi | Wangi |
| | berkedudukan di Wangi Wangi. | berkedudukan di Wangi Wangi. | berkedudukan di Wangi Wangi. | berkedudukan di Wangi Wangi. |
| (23) | Membentuk Pengadilan Negeri Belopa berkedudukan | Membentuk Pengadilan Negeri Belopa berkedudukan | Membentuk Pengadilan Negeri Belopa berkedudukan | Membentuk Pengadilan Negeri Belopa berkedudukan |
| | di Belopa. | di Belopa. | di Belopa. | di Belopa. |
| (24) | Membentuk di Dobo. | Pengadilan Negeri | Dobo berkedudukan | Namlea |
| | berkedudukan di Namlea. Negeri Pengadilan Membentuk | berkedudukan di Namlea. Negeri Pengadilan Membentuk | berkedudukan di Namlea. Negeri Pengadilan Membentuk | berkedudukan di Namlea. Negeri Pengadilan Membentuk |
| (26) (25) | Membentuk | Pengadilan | Negeri | Kaimana |
| | berkedudukan di Kaimana. | berkedudukan di Kaimana. | berkedudukan di Kaimana. | berkedudukan di Kaimana. |
Pasal ...
7 -
Pasa12
- (1) Daerah hukum Pengadilan Negeri Blangpidie meliputi wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh.
- (2) Daerah hukum Pengadilan Negeri Meureudu meliputi wilayah Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh.
- (3) Daerah hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue meliputi wilayah Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh.
- (4) Daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah meliputi wilayah Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara.
- (5) Daerah hukum Pengadilan Negeri Sibuhuan meliputi wilayah Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatra Utara.
- (6) Daerah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung meliputi wilayah Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat.
- (7) Daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan meliputi wilayah Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau.
- (8) Daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai meliputi wilayah Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan.
- (9) Daerah hukum Pengadilan Negeri Mukomuko meliputi wilayah Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu.
(10) Perkara ...
";
,
:.
,
;
,I
r~'~"
\, ••
'
8
-
- (10) Daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan meliputi wilayah Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung.
- (11) Daerah hukum Pengadilan Negeri Koba meliputi wilayah Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- (12) Daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok meliputi wilayah Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- (13) Daerah hukum Pengadilan Negeri Banjar meliputi wilayah Kota Banjar, Provinsi Jawa Barat.
- (14) Daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang meliputi wilayah Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat.
- (15) Daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun meliputi wilayah Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah.
- (16) Daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik meliputi wilayah Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah.
- (17) Daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau meliputi wilayah Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah.
- (18) Daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin meliputi wilayah Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan.
- (19) Daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam meliputi wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur.
(20) Daerah ...
.
".
9 -
- (20) Daerah hukum Pengadilan Negeri Melonguane meliputi wilayah Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara.
- (21) Daerah hukum Pengadilan Negeri Lasusua meliputi wilayah Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara.
- (22) Daerah hukum Pengadilan Negeri Wangi Wangi meliputi wilayah Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara.
- (23) Daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa meliputi wilayah Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan.
- (24) Daerah hukum Pengadilan Negeri Dobo meliputi wilayah Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku.
- (25) Daerah hukum Pengadilan Negeri Namlea meliputi wilayah Kabupaten Buru, Provinsi Maluku.
- (26) Daerah hukum Pengadilan Negeri Kaimana meliputi wilayah Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat.
Pasa13
- (1) Dengan terbentuknya Pengadilan Negeri Blangpidie, maka wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya dikeluarkan dari daerah hukum Pengadilan Negeri Tapak Tuan.
- (2) Dengan terbentuknya Pengadilan Negeri Meureudu, maka wilayah Kabupaten Pidie Jaya dikeluarkan dari daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli.
- (3) Dengan terbentuknya Pengadilan Negeri Suka Makmue, maka wilayah Kabupaten Nagan Raya dikeluarkan dari daerah hukum Pengadilan Negeri Meulaboh.
~~
, , ,', .", ' '" ~ . ... ,' ':
10 -
- (4) Dengan terbentuknya Pengadilan Negeri Sei Rampah, maka wilayah Kabupaten Serdang Bedagai dikeluarkan dari daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam.
- (5) Dengan terbentuknya Pengadilan Negeri Sibuhuan, maka wilayah Kabupaten Padang Lawas dikeluarkan dari daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan.
- (6) Dengan terbentuknya Pengadilan Negeri Pulau Punjung, maka wilayah Kabupaten Dharmasraya dikeluarkan dari daerah hukum Pengadilan Negeri Muaro.
- (7) Dengan terbentuknya Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, maka wilayah Kabupaten Kuantan Singingi dikeluarkan dari daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat.
- (8) Dengan terbentuknya Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, maka wilayah Kabupaten Banyuasin dikeluarkan dari daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu.
- (9) Dengan terbentuknya Pengadilan Negeri Mukomuko, maka wilayah Kabupaten Mukomuko dikeluarkan dari daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur.
- (10) Dengan terbentuknya Pengadilan Negeri Gedong Tataan, maka wilayah Kabupaten Pesawaran dikeluarkan dari daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda.
- (11) Dengan terbentuknya Pengadilan Negeri Koba, maka wilayah Kabupaten Bangka Tengah dikeluarkan dari daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat.
(12) Dengan ...
11 -
- (12) Dengan terbentuknya Pengadilan Negeri Mentok, maka wilayah Kabupaten Bangka Barat dikeluarkan dari daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat.
- (13) Dengan terbentuknya Pengadilan Negeri Banjar, maka wilayah Kota Banjar dikeluarkan dari daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis.
- (14) Dengan terbentuknya Pengadilan Negeri Cikarang, maka wilayah Kabupaten Bekasi dikeluarkan dari daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi.
- (15) Dengan terbentuknya Pengadilan Negeri Kuala Kurun, maka wilayah Kabupaten Gunung Mas dikeluarkan dari daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya.
- (16) Dengan terbentuknya Pengadilan Negeri Nanga Bulik, maka wilayah Kabupaten Lamandau dikeluarkan dari daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun.
- (17) Dengan terbentuknya Pengadilan Negeri Pulang Pisau, maka wilayah Kabupaten Pulang Pisau dikeluarkan dari daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas.
- (18) Dengan terbentuknya Pengadilan Negeri Paringin maka wilayah Kabupaten Balangan dikeluarkan dari daerah hukum Pengadilan Negeri Amuntai.
- (19) Dengan terbentuknya Pengadilan Negeri Penajam, maka wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dikeluarkan dari daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot.
- (20) Dengan terbentuknya Pengadilan Negeri Melonguane, maka wilayah Kabupaten Kepulauan Talaud dikeluarkan dari daerah hukum Pengadilan Negeri Tahuna.
(21) Dengan ...
12 -
- (21) Dengan terbentuknya Pengadilan Negeri Lasusua, maka wilayah Kabupaten Kolaka Utara dikeluarkan dari daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka.
- (22) Dengan terbentuknya Pengadilan Negeri Wangi Wangi, maka wilayah Kabupaten Wakatobi dikeluarkan dari daerah hukum Pengadilan Negeri Bau Bau.
- (23) Dengan terbentuknya Pengadilan Negeri Belopa, maka wilayah Kabupaten Luwu dikeluarkan dari daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo.
- (24) Dengan terbentuknya Pengadilan Negeri Dobo, maka wilayah Kabupaten Kepulauan Aru dikeluarkan dari daerah hukum Pengadilan Negeri Tual.
- (25) Dengan terbentuknya Pengadilan Negeri Namlea, maka wilayah Kabupaten Buru dikeluarkan dari daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon.
- (26) Dengan terbentuknya Pengadilan Negeri Kaimana, maka wilayah Kabupaten Kaimana dikeluarkan dari daerah hukum Pengadilan Negeri Fak Fak.
Pasa14
- (1) Pengadilan Negeri Blangpidie, Pengadilan Negeri Meureudu, dan Pengadilan Negeri Suka Makmue termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tinggi Banda Aceh di Banda Aceh.
- (2) Pengadilan Negeri Sei Rampah dan Pengadilan Negeri Sibuhuan termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tinggi Medan di Medan.
- (3) Pengadilan Negeri Pulau Punjung termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tinggi Padang di Padang.
- (4) Pengadilan ...
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
13 -
- (4) Pengadilan Negeri Teluk Kuantan termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru.
- (5) Pengadilan Negeri Pangkalan Balai termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tinggi Palembang di Palembang.
- (6) Pengadilan Negeri Mukomuko termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu di Bengkulu.
- (7) Pengadilan Negeri Gedong Tataan termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tinggi Tanjung Karang di Tanjung Karang.
- (8) Pengadilan Negeri Koba dan Pengadilan Negeri Mentok termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tinggi Bangka Belitung di Pangkal Pinang,
- (9) Pengadilan Negeri Banjar dan Pengadilan Negeri Cikarang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tinggi Bandung di Bandung.
- (10) Pengadilan Negeri Kuala Kurun, Pengadilan Negeri Nanga Bulik, dan Pengadilan Negeri Pulang Pisau termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tinggi Palangkaraya di Palangkaraya.
- (11) Pengadilan Negeri Paringin termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tinggi Banjarmasin di Banjarmasin.
- (12) Pengadilan Negeri Penajam termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda.
- (13) Pengadilan Negeri Melonguane termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tinggi Manado di Manado.
(14) Pengadilan ...
14 -
- (14) Pengadilan Negeri Lasusua dan Pengadilan Negeri Wangi Wangi termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari.
- (15) Pengadilan Negeri Belopa termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tinggi Ujung Pandang di Makassar.
- (16) Pengadilan Negeri Dobo dan Pengadilan Negeri Namlea termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tinggi Ambon di Ambon.
- (17) Pengadilan Negeri Kaimana termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tinggi Jayapura di Jayapura.
Pasal 5
- (1) Perkara pidana dan perkara perdata yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Negeri Blangpidie yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diperiksa tetapi belum diputus oleh Pengadilan Negeri Tapak Tuan, tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan NegeriTapak Tuan.
- (2) Perkara pidana dan perkara perdata yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Negeri Meureudu yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diperiksa tetapi belum diputus oleh Pengadilan Negeri Sigli, tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Sigli.
- (3) Perkara pidana dan perkara perdata yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Negeri Suka Makmue yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diperiksa tetapi belum diputus oleh Pengadilan Negeri Meulaboh, tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Meulaboh.
Perkara ...
" '.. :~ .. '
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
15 -
- (4) Perkara pidana dan perkara perdata yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Negeri Sei Rampah yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diperiksa tetapi belum diputus oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan NegeriLubuk Pakam.
- (5) Perkara pidana dan perkara perdata yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Negeri Sibuhuan yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diperiksa tetapi belum diputus oleh Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan NegeriPadangsidimpuan.
- (6) Perkara pidana dan perkara perdata yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diperiksa tetapi belum diputus oleh Pengadilan Negeri Muaro, tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan NegeriMuaro.
- (7) Perkara pidana dan perkara perdata yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diperiksa tetapi belum diputus oleh Pengadilan Negeri Rengat, tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan NegeriRengat.
- (8) Perkara pidana dan perkara perdata yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diperiksa tetapi belum diputus oleh Pengadilan Negeri Sekayu, tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan NegeriSekayu.
Perkara ...
16 -
- (9) Perkara pidana dan perkara perdata yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Negeri Mukomuko yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diperiksa tetapi belum diputus oleh Pengadilan Negeri Arga Makmur, tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Arga Makmur.
- (10) Perkara pidana dan perkara perdata yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diperiksa tetapi belum diputus oleh Pengadilan Negeri Kalianda, tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Kalianda.
- (11) Perkara pidana dan perkara perdata yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Negeri Koba yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diperiksa tetapi belum diputus oleh Pengadilan Negeri Sungailiat, tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan NegeriSungailiat.
- (12) Perkara pidana dan perkara perdata yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Negeri Mentok yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diperiksa tetapi belum diputus oleh Pengadilan Negeri Sungailiat, tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan NegeriSungailiat.
- (13) Perkara pidana dan perkara perdata yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Negeri Banjar yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diperiksa tetapi belum diputus oleh Pengadilan Negeri Ciamis, tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan NegeriCiamis.
Perkara ...
&lt;:&gt;
i'
i
;: '\"."'~'\'
.:
...
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
17 -
- (14) Perkara pidana dan perkara perdata yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Negeri Cikarang yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diperiksa tetapi belum diputus oleh Pengadilan Negeri Bekasi, tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan NegeriBekasi.
- (15) Perkara pidana dan perkara perdata yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diperiksa tetapi belum diputus oleh Pengadilan Negeri Palangka Raya, tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Palangka Raya.
- (16) Perkara pidana dan perkara perdata yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diperiksa tetapi belum diputus oleh Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Pangkalan Bun.
- (17) Perkara pidana dan perkara perdata yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diperiksa tetapi belum diputus oleh Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Kuala Kapuas.
- (18) Perkara pidana dan perkara perdata yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Negeri Paringin yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diperiksa tetapi belum diputus oleh Pengadilan Negeri Amuntai, tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan NegeriAmuntai.
Perkara ...
18 -
- (19) Perkara pidana dan perkara perdata yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Negeri Penajam yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diperiksa tetapi belum diputus oleh Pengadilan Negeri Tanah Grogot, tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Tanah Grogot.
- (20) Perkara pidana dan perkara perdata yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Negeri Melonguane yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diperiksa tetapi belum diputus oleh Pengadilan Negeri Tahuna, tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan NegeriTahuna.
- (21) Perkara pidana dan perkara perdata yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Negeri Lasusua yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diperiksa tetapi belum diputus oleh Pengadilan Negeri Kolaka, tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Kolaka.
- (22) Perkara pidana dan perkara perdata yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Negeri Wangi Wangi yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diperiksa tetapi belum diputus oleh Pengadilan Negeri Bau Bau, tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan NegeriBau Bau.
- (23) Perkara pidana dan perkara perdata yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Negeri Belopa yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diperiksa tetapi belum diputus oleh Pengadilan Negeri Palopo, tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Palopo.
Perkara ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
19 -
- (24) Perkara pidana dan perkara perdata yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Negeri Dobo yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diperiksa tetapi belum diputus oleh Pengadilan Negeri Tual, tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Tual.
- (25) Perkara pidana dan perkara perdata yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Negeri Namlea yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diperiksa tetapi belum diputus oleh Pengadilan Negeri Ambon, tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan NegeriAmbon.
- (26) Perkara pidaria dan perkara perdata yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Negeri Kaimana yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diperiksa tetapi belum diputus oleh Pengadilan Negeri Fak Fak, tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Fak Fak.
Pasa16
- (1) Perkara pidana dan perkara perdata yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Negeri Blangpidie yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan, telah diajukan tetapi belum diperiksa oleh Pengadilan Negeri Tapak Tuan, dilimpahkan kepada Pengadilan NegeriBlangpidie.
- (2) Perkara pidana dan perkara perdata yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Negeri Meureudu yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan, telah diajukan tetapi belum diperiksa oleh Pengadilan Negeri Sigli, dilimpahkan kepada Pengadilan NegeriMeureudu.
Perkara ...
20 -
- (3) Perkara pidana dan perkara perdata yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Negeri Suka Makmue yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan, telah diajukan tetapi belum diperiksa oleh Pengadilan Negeri Meulaboh, dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Suka Makmue.
- (4) Perkara pidana dan perkara perdata yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Negeri Sei Rampah yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan, telah diajukan tetapi belum diperiksa oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Sei Rampah.
- (5) Perkara pidana dan perkara perdata yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Negeri Sibuhuan yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan, telah diajukan tetapi belum diperiksa oleh Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Sibuhuan.
- (6) Perkara pidana dan perkara perdata yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan, telah diajukan tetapi belum diperiksa oleh Pengadilan Negeri Muaro, dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Pulau Punjung.
- (7) Perkara pidana dan perkara perdata yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan, telah diajukan tetapi belum diperiksa oleh Pengadilan Negeri Rengat, dilimpahkan kepada Pengadilan NegeriTeluk Kuantan.
- (8) Perkara pidana dan perkara perdata yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Negeri Pangkalan
·· I·
21
Balai yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan, telah diajukan tetapi belum diperiksa oleh Pengadilan Negeri Sekayu, dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai.
- (9) Perkara pidana dan perkara perdata yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Negeri Mukomuko yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan, telah diajukan tetapi belum diperiksa oleh Pengadilan Negeri Arga Makmur, dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Mukomuko.
- (10) Perkara pidana dan perkara perdata yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Negeri Gcdong Tataan yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan, telah diajukan tetapi belum diperiksa oleh Pengadilan Negeri Kalianda, dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Gedong Tataan.
- (11) Perkara pidana dan perkara perdata yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Negeri Koba yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan, telah diajukan tetapi belum diperiksa oleh Pengadilan Negeri Sungailiat, dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Koba.
- (12) Perkara pidana dan perkara perdata yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Negeri Mentok yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan, telah diajukan tetapi belum diperiksa oleh Pengadilan Negeri Sungailiat, dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Mentok.
- (13) Perkara pidana dan perkara perdata yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Negeri Banjar yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan, telah diajukan tetapi belum diperiksa oleh Pengadilan
;.
I
,
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
22 -
Negeri Ciamis,
dilimpahkan kepada Pengadilan
Negeri Banjar.
- (14) Perkara pidana dan perkara perdata yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Negeri Cikarang yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan, telah diajukan tetapi belum diperiksa oleh Pengadilan Negeri Bekasi, dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Cikarang.
- (15) Perkara pidana dan perkara perdata yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan, telah diajukan tetapi belum diperiksa oleh Pengadilan Negeri Palangka Raya, dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Kuala Kurun.
- (16) Perkara pidana dan perkara perdata yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan, telah diajukan tetapi belum diperiksa oleh Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Nanga Bulik.
- (17) Perkara pidana dan perkara perdata yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan, telah diajukan tetapi belum diperiksa oleh Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Pulang Pisau.
- (18) Perkara pidana dan perkara perdata yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Negeri Paringin yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan, telah diajukan tetapi belum diperiksa oleh
Pengadilan ...
,\
\
.
•
t-'
,I.
,
- i
i
23 -
Pengadilan Negeri Amuntai, dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Paringin.
- (19) Perkara pidana dan perkara perdata yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Negeri Penajam yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan, telah diajukan tetapi belum diperiksa oleh Pengadilan Negeri Tanah Grogot, dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Penajam.
- (20) Perkara pidana dan perkara perdata yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Negeri Melonguane yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan, telah diajukan tetapi belum diperiksa oleh Pengadilan Negeri Tahuna, dilimpahkan kepada Pengadilan NegeriMelonguane.
- (21) Perkara pidana dan perkara perdata yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Negeri Lasusua yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan, telah diajukan tetapi belum diperiksa oleh Pengadilan Negeri Kolaka, dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Lasusua.
- (22) Perkara pidana dan perkara perdata yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Negeri Wangi Wangi yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan, telah diajukan tetapi belum diperiksa oleh Pengadilan Negeri Bau Bau, dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Wangi Wangi.
- (23) Perkara pidana dan perkara perdata yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Negeri Belopa yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan, telah diajukan tetapi belum diperiksa oleh Pengadilan Negeri Palopo, dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Belopa.
Perkara ...
24
-
- (24) Perkara pidana dan perkara perdata yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Negeri Dobo yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan, telah diajukan tetapi belum diperiksa oleh Pengadilan Negeri Tual, dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Dobo.
- (25) Perkara pidana dan perkara perdata yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Negeri Namlea yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan, telah diajukan tetapi belum diperiksa oleh Pengadilan Negeri Ambon, dilimpahkan \_kepada Pengadilan Negeri Namlea.
- (26) Perkara pidana dan perkara perdata yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Negeri Kaimana yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan, telah diajukan tetapi belum diperiksa oleh Pengadilan Negeri Fak Fak, dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Kaimana.
Pasa17
Pembiayaan yang diperlukan dalam rangka pembentukan dan pembinaan, dan pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Blangpidie, Pengadilan Negeri Meureudu, Pengadilan Negeri Suka Makmue, Pengadilan Negeri Sei Rampah, Pengadilan Negeri Sibuhuan, Pengadilan Negeri Pulau Punjung, Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, Pengadilan Negeri Mukomuko, Pengadilan Negeri Gedong Tataan, Pengadilan Negeri Koba, Pengadilan Negeri Mentok, Pengadilan Negeri Banjar, Pengadilan
25
-
Negeri Cikarang, Pengadilan Negeri Kuala Kurun, Pengadilan Negeri Nanga Sulik, Pengadilan N egeri Pulang Pisau, Pengadilan Negeri Paringin, Pengadilan Negeri Penajam, Pengadilan Negeri Melonguane, Pengadilan Negeri Lasusua, Pengadilan Negeri Wangi Wangi, Pengadilan Negeri Belopa, Pengadilan Negeri Dobo, Pengadilan Negeri Namlea, dan Pengadilan Negeri Kaimana dibebankan pada anggaran Mahkamah Agung.
Pasal 8
Penetapan kelas, tugas, fungsi, susunan organisasi, tata kerja Sekretariat dan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blangpidie, Pengadilan Negeri Meureudu, Pengadilan Negeri Suka Makmue, Pengadilan Negeri Sei Rampah, Pengadilan Negeri Sibuhuan, Pengadilan Negeri Pulau Punjung, Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, Pengadilan Negeri Mukomuko, Pengadilan Negeri Gedong Tataan, Pengadilan Negeri Koba, Pengadilan Negeri Mentok, Pengadilan Negeri Banjar, Pengadilan Negeri Cikarang, Pengadilan Negeri Kuala Kurun, Pengadilan Negeri Nanga Bulik, Pengadilan Negeri Pulang Pisau, Pengadilan Negeri Paringin, Pengadilan Negeri Penajam, Pengadilan Negeri Melonguane, Pengadilan Negeri Lasusua, Pengadilan Negeri Wangi Wangi, Pengadilan Negeri Belopa, Pengadilan Negeri Dobo, Pengadilan Negeri Namlea, dan Pengadilan Negeri Kaimana ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendaygunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.
Pasa19
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 April 2016

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. JOKO WIDODO

Distribusi: Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIATKABINETRI Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan,