PERATURAN BUPATI ACEH BESAR Nomor 43 Tahun 2017 tentang KzuTERIA PEMBEzuAN TAMBAHAN PBNGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KER,IA KEPADA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR BI SMI LI-A.HI RRAH MANI RRAHI M ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA BUPATI ACEH BESAR, (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang : a.
bahwa berdasarkan ketenh.ran Pasal 63 ayat (21 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun ZOOG tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 i Tahun 201 I tentang Uqubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedomarr Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat membenkan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah berdasarkan pertimbangan Kmg objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan beban kerja dikarenakan Pegawai Negeri Sipil tersebut dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal, dan tambahan penghasilan diberikan dengan kriterianya yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati; b.
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar. c.
Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang 1. Pembentukan Daerah otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor LO92l;
2. Undang-Undang Nomor 2B Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1,999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik fnr{ntraci,r l\Ir.rnnr ?Rq, 1\' ItlLl\Jr lt-.)rcr r r\rlrr\jl r-zLjr.r i / r
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a355);
3. 3, Undang-Undang Nomor L7 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a216l;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AA4 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa0o);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2OL4 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AL4 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a9a);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a633);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2A14 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AL4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undar+a-Undang Nomor I Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2AL4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 15 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Talun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a578l';
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a593);
10. 1 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 20 10 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
11. L2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 20A6 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2L Tahun 2OLL tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 20A6 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Besar (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 20A6 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Reqar Nnrnnr O3l' r-Jlv\.)(,(r ltvlr^vi vvj,
14. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar (Irmbaran lkbupaten Aceh Besar Tahun 2OLO Nomor 4, Tambahan lembaran Kabupaten Aceh Besar Nomor 55);
MEMUTUSKAN :
MenetapKAn : PERATURAN BUPATI ACEH BESAR TENTANG KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA BAGI PtrGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMtrRINTAH KABUPATEN ACEH BESAR.
Pasal 3
- (l) Tambahan penghasilan kepada pegawai ASN
Pasal 4
- (1) Pemberian Tambahan penghasilan dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) memberikan penilaian pekerjaan tingkatan- tin gkatan j abatan. kepada Pegawai ASN sebagaimana dilakukan secara sistematis dengan kepada pegawai ASN berda.sarkan
2. Penilaian secara sitematis dihitung dengan menggunakan metode Factor Eualuation System /FES) dan metode Rating Scale System fRC,Sl. (2)
3. Metode Factor Eualuation Sysfem (FES) sebagaimana dimaksud pad a ayat (21 dilakukan secara sistematis dengan memberikan penilaian terhadap bobot pekerjaan yang dilaksanakan oleh setiap pegawai ASN
Pasal 5
- (1) Besaran tambahan penghasilan
Pasal 6
l
- \ Komponen peniiaian beban kerja diukur berikut : melalui beberapa indikator sebagai (1)
- a. Keandalan bekerja;
- b. Inisiatif bekerja;
- c. Kecepatan penyelesaian pekerjaan;
- d. Kedasama bekerja;
- e. Kualitas pekerjaan; dan
- {. Kedisiplinan.
- Peniiaian kinerja dilakukan setiap akhir bulan berdasarkan indikator penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan disampaikan kepada atasan langsung sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. (2)
- Tata Cara Penilaian pada setiap indikator dilakukan oleh Pejabat Penilai atau Atasan Langsung dengan memberikan skor (check list) berupa nilai antara O2A untuk dimasukkan kedalam skala penilaian, dengan ketentuan sebagai berikut : (3)

- a. 17 -20

- b. 13- 16

- c. 9-L2

- d. 5-B

- e. O-4

- = Paling Baik

- = Sangat Baik

- = Baik

- = Sedang

- = Biasa

- rdasarkan penilaian terhadap setiap indikator selanjutnya dilakukan njumlahan secara kumulatif untuk rnenjadi penilaian terhadap beban-kerja gawai ASN dan nilai dari skor total disebut juga penilaian beban kerja, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. 76 * L00
- e. O-25
- = Biasa.
- a. Untuk skor total nilai "Paling Baik" diberikan uang tambahan penghasilan beban keda yang tertinggi pada setiap jenjang jabatannya;
- (5) Berdasarkan penilaian terhadap beban kerja pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (4lr, dapat diberikan besaran tambahan penghasilan sebagai berikut :
- b. Untuk skor total nilai "sangat Baik" diberikan Lrang tambahan penghasilan beban kerja sebesar 85 o/o dari besaran yang tertinggi pada setiap j enjang j abatannya;
- c. Untuk skor total nilai Baik diberikan Uang Tambahan Penghasilan Beban Kerja sebesar 75 o/o dari besaran yang tertinggi pada setiap jenjang
- d. Untuk skor total nilai Sedang diberikan Uang Tambahan Penghasilan Beban Kerja sebesar 5O 7oldari besaran yang teitinggi pada setiap jenjang jabatannya;
- e. Untuk skor total nilai Biasa diberikan Uang Tambahan Penghasilan Beban Kerja sebesar 25 o/o dari besaran yang tertingi pada setiap jenjang jabatannya;

- b. 6L-75

- c. 51 - 60

- d. 26-54

- = Paling Baik;

- = Sangat Baik;

- = Baik;

- = Sedang; dan

## BAB IV TATA CARA PBRMINTAAN PBMBAYARAN

Pasal 7

- (1) Permintaan pembayaran tambahan penghasilan untuk pegawai ASN didasarkan pada daftar penilaian )xaq,g dibuat dan ditandatangani oleh pejabat penilai serta disetujui oleh pejabat penanggungiawab.
2. Pejabat penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah atasan langsung dari pegawai ASN yang dinilai. (2)
3. Pejabat penanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah I atasan langsung dari pejabat penilai. (3)
4. Tata cara permintaan pembayaran tambahan penghasilan ditetapkan sebagai (4)
5. f;}:L;, penilai membuat dan menandatangani daftar penilaian pegawai ASN di iingkungan kerjanya sesuai dengan Format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- b. Pejabat penilai mengusulkan daftar penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada penanggungiawab untuk rnendapat persetujuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- c. Berdasaikan daftar penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, bendahara pengeluaran di masing-masing satuan keda mengajukan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) sesuai dengan prosedur yang berlaku.
- a. Daftar perhitungan;
- (5) Untuk penerbitan SPM-LS dilengkapi dengan :
- b. Daftar hadir kerja;
- d. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak;
- c. Daftar hadir apel;
- e. Surat Setoran Pajak PPh Pasal 2l; dan
- f. Dokumen lain yang dipersyaratkan


- (6) Bentuk Daftar Perhitungan Tambahan Penghasilan pada ayat (5) huruf a tercantum dalam lampiran III y'ang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. sebagaimana dimaksud yang merltpakan bagian
2. t7l Bentuk Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak pada ayat (5) huruf d, tercantum dalam lampiran IV sebagaimana dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. (B) Setiap pembayaran tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.

## Pasal B

Tambahan penghasilan clibebankan pada anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tercantum dalam APBK.

## BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

- (t) Terhadap pegawai ASN yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) atau Pelaksana Ha.rian (Plh) dalam jabatan struktural karena tedadinya kekosongan jabatan, diberikan tambahan penghasilan sesuai dengan jabatan yang diemban.
- (2) Bagi pegawai ASN yang melaksanakan cuti besar atau cuti di luar tanggungan Negara, tidak masuk kerja tebih dari 15 hari kerja dalam satu bulan, menjalani pemberhentian sementara Pegawai ASN karena penahanan yang berwajib, berstatus sebagai tenaga titipan di luar instansi Pemerintah Kabupaten Aceh Besar, tambahan penghasilan untuk bulan yang bersangkutan tidak dapat dibayar.
- (3) Terhadap Pegaw,ai ASN yang melakukan pelanggaran disiplin, dilakukan pengurangan tambahan penghasilan sebagai berikut:
- a. Daftar hadir masuk apabila lebih dari 09.00 dikurangi O,5o/o. (absen mulai dari jam OB.30 WIB).
- b. Daftar hadir puiang kerja hari Senin s.d Jumat kurang dari 16.00 WIB dikurangi O,5o/o.
- c. Tidak masuk dikurangi la/a.
- (4) Pemotongan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan karena:
- b. Sedang menjalani cuti tahunan dibuktikan dengan surat keterangan cuti; atau
- a. Sedang menjalani tugas kedinasan dibuktikan dengan surat perintah dari pejabat yang berwenang;
- c. Sakit sampai d.engan 6 (enam) hari dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
- (5) Perhitungan pengurangan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan Petugas yang ditunjuk oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan melampirkan rekapitulasi daftar hadir pegawai ASN yang bersangkutan.

## Pasal 1O

Realisasi tambahan penghasilan berdasarkan beban dibayarkan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya pengurangan sebagaimana ciimaksuci Fasal 9 ayat (3). kerja bagi Pegawai ASN berdasarkan perhitungan


\

## BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

## Pasal 1 1

- ( 1) Pembinaan terhadap pemberian tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja dilakukan dalam bentuk:
- a. Pemberian pedoman, bimbingan, arahan cian petunjuk;
- c. Penyelenggaraan sosialisasi;
- b. Penerapan budaya kerja;
- cl. Penyediaan sarana pendukung daftar haDir keikutsertaan apel dan kehadiran kerja sesuai kebutuhan;
- f. Monitoring dan evaluasi.
- r: . Peningkatan tertib administrasi pengelolaan kepegawaian; dan
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional dilaksanakan oleh Badan Kepegauraian Dan Pengembangan SDM dan secara teknis menjadi tugas dan tanggung jarn'ab atasan langsung pada masingmasing SKPD lUnit Kerja.

## Pasal 12

Pengawasan terhadap pemberian tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja dilaksanakan oleh aparat pengawas fungsional di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar.

BAB VII PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini muiai berlaku pad.a tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengLrndanga.n Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar.


Ditetapkan di Kota Jantho

pada tanggal

2OL7 M

26 Jumadil Awal 1438 H

PATI ACEH BESAR

KHLIS B SYAH

23 Februari

Diundangkan di Kota Jantho pada tanggal23 Febrr-rari 2Al7 M

26 Jumadil Awal 1438 H

PIt. SEKRETARIS DAERAH

KABUPAT

CEH BESAR


ISKANDAR

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 20L7 NOMOR 44


LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI ACEH BESAR NOMOR 43 TAHUN 2OL7 TBNTANG KRITERIA TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARI(AN BtrBAN KERJA

## PENILAIAN BEBAN KERJA PADA flUL4N,...

Nama Badan/ Dinas/ SKPD Jabatan

Penilaian Beban Kerja

| | Indikator Penilaian Kinerja | Skala Penilaian | Jumlah Skor | Skala Penilaian | Skala Penilaian | Skala Penilaian |
|------------|-------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Indikator Penilaian Kinerja | Paling Baik | Jumlah Skor | | | |
| l. | I Keandalan Bekerja | | | | | |
| | Inisiatif Bekerja | | | | | |
| | Kecepatan Bekerja | | | | | |
| | Kedasama dalam Bekerja | | | | | |
| | Kualitas l(erja | | | | | |
| SKOR TOTAL | SKOR TOTAL | SKOR TOTAL | SKOR TOTAL | SKOR TOTAL | SKOR TOTAL | SKOR TOTAL |

Pejabat Penanggung Jau,ab

Pejabat Penilai/ Atasan Langsung

(Nama Jelas) Pangkat/ Golongan Nip. 0OO O0O OO0

(NagXr Jelas) Pangkat/ Golongan Nip. OoO OOo OOO



LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI ACEH BESAR NOMOR 43 TAHUN 2OI7 TENTANG KRITERIA TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA

## SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAlryAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bar,vah ini:

Nama

: ________________

NIP

: ________________

Jabatan : ________________

SKPD

: ________________

Menyatakan dengan sesungguhnya bawah:

1. Pegawai ASN yang terdapat dalam surat ini adalah pegawai tetap di Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) dan menerima tunjangan beban kerj a.
3. Pegawai tersebut tidak sedang melaksanakan tugas belajar dan/atau studi lanjut dengan biaya pernerintah daerah.
2. Pegawai ASN yang tersebut pada ad.1 masih memenuhi persyaratan sesuai dengan yang tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2OL7 tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja kepada Pegawai Aparatur Sipl Negara di Lingkungan Pemrintah Kabupaten Aceh Besar.
4. Apabila pernyataan ini tidak benar/ terdapat kelebihan atas pembayaran tunjangan beban kerja kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke kas daerah f menanggung kerugian daerah.

Demikian sr-lrat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kota Jantho,

2Afi

Yang membuat pernyataan,