PERATURAN BUPATI RI Nomor - Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Jaminan Per (berlaku Unknown)
Pembukaan
berdasarkan resep dokter.
- b) Alat bantu dengar, diberikan penggantian sesuai dengan resep dokter THT dengan ketentuan pemilihan alat bantu dengar tersebut berdasarkan harga yang paling mu.rah dan sesuai dengan kebutuhan med.is pasien dan ketersediaan alat di daerah.
- c) Alat bantu gerak, diberikan berdasarkan resep dokter dengan ketentuan pemilihan alat tersebut berdasarkan harga yang paling murah dan sesuai dengan kebutuhan medis pasien dan ketersediaan alat di daerah .
- (2) Jenis Pelayanan yang tidak dijamin dalam Pelayanan Jamkesmas, meliputi:
- a) Pelayanan yang tidak sesuai dengan prosedur serta ketentuan yang berlaku.
- b) Bahan, alat dan tindakan yang bertujuan untuk kosmetika.
- c) General check up.
- d) Prothesis gigi tinmn.
/ •,
l
- e) Pengoba.tan altematif seperti akupuntur, pengabatan tradisional, clan pengobatan lain yang belum terbukti secara ilmiah.
- f) Rangkaian pemeriksaan, pengobat.an dan tindakan dalam upaya mendapatkan keturunan, termasuk bayi tabung dan pengobatan impotensi.
- g) Pelayanan kesehatan pada masa tanggap darurat bencanaalam.
- h) Pelayanan kesehatan yang diberikan pada kegiatan bakti sosial, di dalain dan diluar gedung.
BAB XI - PEIIBDIAAl'f, PENGAWASAN DAIi PEMERIKSAAN
Pasal 14
- (1) Ketentuan mengenai persyaratan dan mekanisme klaim, alokasi dan pemanfaatan dana Jamkesmas, Jampersal dan BOK basil klaim serta pelaporan Jamkesmas, Jarnpersal, Jamkesda, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 22 tidak diatur secara mutatis dan mutandis terhadap Rumah Sakit Besuki Uji Coba.
BAB I - KETENTUA!I UIIUII
Pasal 17
- (1) Persyaratan klaim BOK di Puskesmas dan Jaringannya, melampirkan :
- a) Surat Pemyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB);
- b) Bukti pembayaran pajak (bila ada kegiatan yang kena pajak);
- c) Faktur pajak (bila ada kegiatan yang perlu faktur pajak);
- d) Kerangka Acuan Kerja bagi kegiatan yang bersifat rapat/ pertemuan/ sejenisnya;
- e) Surat Tanggungjawab Mutlak dari Kepala Puskesmas;
- f) Bukti-bukti pelayanan dari jenis kegiat.an yang dilakukan beserta laporan basil kegiatan.
- (2) Batas waktu pengajuan klaim paling lambat 1 (satu) bulan.
- (3) Jumlah berkas klaim yang diajukan sebanyak 1 (satu) lembar.
Jlagian Kelima
Mai!Jraniame Klaim Jam.kesmaa, Jam.penal, Jamkeada Dan BOK
Paaal 18
- ( 1) Kegiatan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya yang terdiri dari pelayanan kesehatan dasar (Jamkesmas dan Jamkesda) serta pelayanan Jampersal dik1aimkan ke Dinas Kesehatan yang sebelumnya dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikasi dan/ atau Tim Pengelola Jamkesmas dan BOK Kabupaten, untuk selanjutnya akan dibayarkan ke Puskesmas sesuai dengan hasil verifikasi yang layak bayar
- (2) Ketentuan klaim layak bayar sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (3) Pelayanan BOK di Puskesmas dan Jaringannya, dana dibayarkan dimuka sesuai dengan plan of action (POA) yang diusulkan dan disetujui dalam format SPrB beserta lampirannya, untuk selanjutnya Puskesmas mengirimkan surat pertanggungjawaban k:egiatan yang telah dilakukan ke Dinas Kesehatan untuk dilalrukan verifikasi oleh Tim pengelola Jamkesmas dan BOK Kabupaten.
- (4) Dana basil pelayanan yang layak bayar dalam program Jamkesmas. Jamkesda dan Jampersal di Puskesmas dan jaringannya akan disetor seluruhnya ke Kasda sebagai pendapatan Puskesmas.
BAB I - KETENTUA!I UIIUII
Pasal 18
BABIX
ALOKASI DAN PEMAKFAAT.AN DARA JAIIKESIIAS, JAIIPERSAL DAN BOK HASIL KLAilf
BAB I - KETENTUA!I UIIUII
Pasal 19
- (1) Kegiatan Jamkesmas, Jampersal dan BOK didanai oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Kesehatan yang merupakan belanja bantuan sosial kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Besaran alokasi dana Jamkesmas, Jampersal dan BOK untuk tiap Puskesmas diatur dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.
- (3) Sedangkan untuk program Jamkesda didanai oleh sharing dana Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Pual20
- (1) Dana hasil klaim pelayanan Jamkesmas, Jamkesda dan Jampersal di Puskesmas dan Jaringannya wajib disetor secara bru.to ke Kas Daerah melalui Dinas Kesehatan sebagai penerimaan daerah, selanjutnya akan dikembalikan seluruhnya ke Puskesmas melalui mekanisme keuangan daerah.
- (2) Pengembalian dana ke Puskesmas tersebut dalam terbagi dalam dua jenis belanja yaitu jasa pelayanan dan jasa sarana.
- (3) Ketentuan penggunaan dana jasa pelayanan dibagikan melalui teknis remunerasi yang tercantum pada Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2011.
- (4) Ketentuan penggunaan dana jasa sarana sesuai dengan yang tercantum pada Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2011.
- (5) Dana hasil klaim pelayanan Jampersal bagi pemberi pelayanan kesehatan (PPK) swasta (dokter praktik swasta, bidan praktik swasta, klinik bersalin, dll) yang menjalin perjanjian kerjasama dengan Dinas Kesehatan sepenuhnya menjadi pendapatan PPK tersebut dan tidak perlu disetor ke Kasda namun wajib membayar pajak penghasilan klaim tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku
BAB:X
PBLAPORAN JAMKESMAS, JAMPERSAL, JAMKESDA DAIi BOK
BAB I - KETENTUA!I UIIUII
Pasal 21
- (1) Laporan pelayanan kesehatan dalam program Jamkesmas, Jampersal dan Jarnkesda di Puskesmas dan Jaringannya wajib dikirim ke Dinas Kesehatan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya yang terdiri dari :
- a) Form Pengisian PPK-IA tentang pelaporan kepesertaan, pelayanan dan pendanaan;
- b) Form PPK-IB tentang laporan 10 (sepuluh) besar penyakit rawat jalan dan rawat inap;
- c) Form PPK-IC tentang laporan asal dan jenis penanganan keluhan masyarakat di Puskesmas.
- (2) Petugas pengelola Program Jamkesmas, Jampersal dan Jamkesda di Puskesma~ wajib menca.tat segala penggunaan dana basil klaim ke dalam bulru kas tunai serta membuat laporan realisasi dana pada setiap bulan.
Pa$al.22
- (1) Laporan realisasi penyerapan dana BOK di Puskesmas dai1 Jaringannya wajib dibuat setiap bulan dan dikirimkan ke Dinas Kesehatan paling lambat tanggal 5 bulan berilrutnya.
- (2) Petugas pengelola keuangan BOK di Puskesmas wajib mencatat setiap traksaksi keuangan BOK dalam buku kas tunai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
PEIIBDIAAl'f, PENGAWASAN DAIi PEMERIKSAAN
Pua.123
- (1) Kepala Dinas Kesehatan ditunjuk sebagai penanggungjawab pelaksana pembinaan, pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan Program Jamkesmas, Jampersal, Jamkesda, dan BOK di Kabupaten Situbondo.
- (2) Secara teknis pelaksanaan pembinaan, pengawasart dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas dilakukan oleh Tim Pengelola Jamkesmas dan BOK Kabupaten
- (3) Hasil pembinaan, pengawasan dan perµeriksaan dilaporkan secara berkala kepada Bupati.
t
..
BABXII
KETEIITUAII LAIR-LAIN
BAB XI - PEIIBDIAAl'f, PENGAWASAN DAIi PEMERIKSAAN
Pasal 24
- (1) Ketentuan mengenai persyaratan dan mekanisme klaim, alokasi dan pemanfaatan dana Jamkesmas, Jampersal dan BOK basil klaim serta pelaporan Jamkesmas, Jarnpersal, Jamkesda, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 22 tidak diatur secara mutatis dan mutandis terhadap Rumah Sakit Besuki Uji Coba.
- (2) Terhadap biaya pelayanan kesehatan dari pasien penjamin dalam program Jamkesmas, Jampersal dan Jamkesda pada Rumah Sakit Besuki Uji Coba dapat diklaim ke Dinas Kesehatan dan mekanisme klaim dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Dana hasil klaim pelayanan Jamkesmas, Jamkesda dan Jarnpersal serta pendapatan yang berasal dari pasien non penjamin (bayar langsung) di Rumah Sakit Besuki Uji Coba wajib disetor secara bruto ke Kas Daerah oleh Dinas Kesehatan sebagai penerimaan daerah selanjutnya akan dikembalikan seluruhnya ke Rumah Sakit Besuki Uji Coba melalui mekanisme keuangan daerah serta Peraturan Bupati Situbondo Nomor 61 Tahun 2011.
BAB XI - PEIIBDIAAl'f, PENGAWASAN DAIi PEMERIKSAAN
Pasal 25
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini mengenai telatis pelaksanaannya a1can diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.
BABXID
KETMTUAN PElfUTUP
BAB XI - PEIIBDIAAl'f, PENGAWASAN DAIi PEMERIKSAAN
Pasal 26
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Situbondo Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Pedoman Operasional Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Jaminan Persalinan (Jampersal) dan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di Puskesmas dan Jaringannya di Kabupaten Situbondo (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 20 Tahun 2011) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pua.I 26
Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Penetapan: Ditetapkan di Situbondo . Pfda tanggal O 5 APR 2012 l BUPATI SITUBOIIDO, C:

Penetapan: Diundangkan di do pada tanggal 12

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPMTEN SHTUBONDO, Pembina Utama Muda NIP. 19541010 197603 1 010 BERITA DAERAII KABUPATBll SITUBORDO TAIIUII 2012 ROIIOR \% g~ if,f-,1 14. ~&lt;t.'\ y(.~ ~ ~-f-W ~