PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR Nomor 8 Tahun 2009 tentang GARIS SEMPADAN JALAN (berlaku 15 April 2009)
Pembukaan
Menimbang :
- a. bahwa dengan semakin meningkatnya pembangunan berbagai sektor telah mendorong peningkatan arus mobilisasi ekonomi dan sosial yang memerlukan prasarana fisik jalan yang makin memadai, serta upaya-upaya pengamanan dan penertiban prasarana fisik jalan agar pemanfaatannya lebih berdaya guna dan berhasil guna;
- b. bahwa upaya pembangunan dan pengembangan sistem jaringan jalan menghadapi berbagai hambatan terutama akibat keberadaan dan perkembangan bangunan-bangunan pada ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya ruang pengawasan jalan serta posisinya kurang menjamin pengembangan pembangunan jalan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Garis Sempadan Jalan.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Mengingat :
- Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang- Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 21 Tahun 2006 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2006 Nomor 21);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 5 Tahun 2007 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2007 Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2008 Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2008 Nomor 3);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR dan
BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG GARIS SEMPADAN JALAN
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Selayar;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Selayar;
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah SKPD yang menangani fungsi pengawasan jalan;
5. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala SKPD adalah Kepala SKPD yang menangani fungsi pengawasan jalan;
6. Garis Sempadan Jalan adalah Garis Sempadan Jalan Kabupaten, Jalan Desa dan Jalan Lingkungan ;
7. Garis Sempadan Jalan Kabupaten, Jalan Desa dan Jalan Lingkungan adalah Garis batas luar pengaman untuk dapat mendirikan bangunan dan atau pagar di kanan dan di kiri jalan pada ruang pengawasan ruas Jalan Kabupaten, Jalan Desa dan Jalan Lingkungan;
8. Penyelenggaraan Jalan adalah Kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan jalan sesuai dengan kewenangannya;
9. Penyelenggara Jalan adalah Pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan jalan sesuai dengan kewenangannya;
10. Jalan adalah Prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel;
11. Jalan Umum adalah Jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum;
12. Jalan Kabupaten adalah Jalan yang menghubungkan antara ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan atau jalan antara ibukota kecamatan dengan ibukota kecamatan lainnya;
13. Jalan Desa adalah Jalan yang menghubungkan antara ibukota kecamatan dengan ibukota Desa atau antara ibukota Desa dengan ibukota Desa lainnya;
14. Jalan Lingkungan adalah Jalan yang menghubungkan antara ibukota Desa ke kawasan permukiman atau jalan yang menghubungkan antara kawasan permukiman yang satu dengan kawasan permukiman lainnya;
15. Ruang Jalan adalah meliputi ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, ruang pengawasan jalan denga batasan vertikal ke atas, horizontal dan vertikal ke bawah;
16. Ruang Manfaat Jalan adalah merupakan ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi dan kedalaman ruang bebas tertentu yang
ditetapkan oleh penyeleggara jalan dan hanya diperuntukkan bagi median, perkerasan jalan, jalur pemisah, bahu jalan, saluran tepi jalan, trotoar, ambang pengaman, timbunan dan galian, gorong-gorong, perlengkapan jalan dan bangunan pelengkap lainnya;
17. Ruang Milik Jalan adalah merupakan ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu yang dikuasai oleh penyelenggara jalan dengan suatu hak tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan dan pelebaran jalan merupakan penambahan jalur lalu lintas di kemudian hari serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan;
18. Ruang Pengawasan Jalan adalah merupakan ruang sepanjang jalan di luar ruang milik jalan yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu, yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan dan diperuntukkan bagi jarak pandang pengguna jalan dan pengamanan konstruksi jalan;
19. Ruang Sempadan Jalan adalah Ruang antara garis sempadan jalan dari tepi badan jalan paling rendah;
20. Bangunan-Bangunan adalah Ruang, rupa, perawakan, wujud (bangunan arsitektur) dan diantaranya terdapat sesuatu yang didirikan (rumah, gedung, jembatan dan sebagainya);
BAB II - MAKSUD, TUJUAN DAN MANFAAT GARIS SEMPADAN JALAN Pasal 2
Pasal 2
- (1) Maksud dan tujuan ditetapkannya pengaturan garis sempadan jalan adalah untuk tetap tercapainya kelestarian fisik jalan dan fungsi jalan serta dalam rangka menunjang terciptanya lingkungan yang serasi, seimbang, tertib dan teratur serta merupakan upaya-upaya pengamanan dan penertiban dalam pemanfaatan jalan dari kegiatan mendirikan bangunan-bangunan di atas persil/tanah di pinggir jalan.
- (2) Manfaat penerapan ketentuan garis sempadan jalan adalah guna menjamin fungsi ruang pengawasan jalan dari gangguan keberadaan bangunanbangunan yang dapat menghalangi jarak pandang pengguna jalan, di samping untuk terciptanya bangunan-bangunan yang teratur serta pengamanan konstruksi jalan.
BAB III - FUNGSI DAN PERANAN GARIS SEMPADAN JALAN DAN RUANG JALAN Pasal 3
Pasal 3
- (1) Fungsi Garis Sempadan Jalan adalah untuk melindungi Ruang Pengawasan Jalan dari Bangunan-bangunan yang dapat mengganggu peranan jalan.
- (2) Peranan Garis Sempadan Jalan adalah untuk menentukan sampai batas tertentu para pemilik tanah (persil) yang berada pada ruang pengawasan jalan dapat menggunakan haknya untuk mendirikan bangunan-bangunan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
BAB III - FUNGSI DAN PERANAN GARIS SEMPADAN JALAN DAN RUANG JALAN Pasal 3
Pasal 4
- (1) Fungsi Ruang Jalan adalah untuk mengawasi, melindungi dan membatasi ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan dari bangunan-bangunan yang dapat mengganggu peranan jalan;
- (2) Peranan Ruang Jalan yang meliputi ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan adalah untuk kepentingan pelayanan dan kenyamanan arus lalu lintas umum dan masyarakat pengguna ruang jalan.
JARAK GARIS DAN RUANG SEMPADAN JALAN
BAB IV - JARAK GARIS DAN RUANG SEMPADAN JALAN
Pasal 5
- (1) Jarak Garis Sempadan Jalan yang harus dipedomani oleh perorangan, Badan Hukum, Badan Usaha, Badan Sosial dan Dinas/Instansi penerbit Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB), perencana bangunan-bangunan maupun pemilik bangunan adalah sebagai berikut :
- a. Jalan Kabupaten 1,5 meter;
- b. Jalan Desa 1 meter;
- c. Jalan lingkungan 0,75 meter;
- (2) Penetapan Garis Sempadan Jalan ditetapkan oleh penyelenggara jalan sebagai batas luar daerah pengawasan jalan, yang diukur dari batas tepi badan jalan terendah.
BAB IV - JARAK GARIS DAN RUANG SEMPADAN JALAN
Pasal 6
- (1) Ruang Sempadan Jalan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat /instansi/ lembaga/badan setelah mendapat izin dari penyelenggara jalan.
- (2) Tata cara memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
WEWENANG PENANGANAN
BAB V - WEWENANG PENANGANAN
Pasal 7
- (1) Ruas jalan kabupaten, jalan desa dan jalan lingkungan ditetapkan oleh Bupati, serta pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan ruang jalan dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penetapan lebar jalan untuk masing-masing ruas jalan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Bupati
PEMBINAAN, PEMANFAATAN DAN PENGAWASAN
BAB VI - PEMBINAAN, PEMANFAATAN DAN PENGAWASAN
Pasal 8
- (1) Pembinaan, pemanfaatan dan pengawasan pelaksanaan ketentuanketentuan dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pembinaan, pemanfaatan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilaksanakan oleh SKPD.
LARANGAN
BAB VII - LARANGAN
Pasal 9
Setiap orang atau Badan Hukum dilarang menempatkan, mendirikan dan merenovasi sesuatu bangunan dan atau pagar pekarangan, baik secara keseluruhan atau sebagian dengan jarak kurang dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Daerah ini.
PENYIDIKAN
BAB VIII - PENYIDIKAN
Pasal 10
- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam penyelenggaraan jalan.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana tersebut;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan;
- g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud huruf 'e' ;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan'
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
KETENTUAN PIDANA
BAB IX - KETENTUAN PIDANA
Pasal 11
- (1) Setiap orang atau Badan Hukum yang melanggar ketentuan Pasal 5, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimaa dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.
KETENTUAN PERALIHAN
BAB X - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 12
Bangunan di atas persil tanah masyarakat yang telah berdiri dan memiliki surat Izin Mendirikan Bangunan sebelum Peraturan Daerah ini diberlakukan, dikecualikan dari Peraturan Daerah ini.
KETENTUAN PENUTUP
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Penetapan: Ditetapkan di Benteng pada tanggal 15 April 2009 BUPATI KEPULAUAN SELAYAR, H. SYAHRIR WAHAB

Penetapan: Diundangkan di Benteng pada tanggal 15 April 2009 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR, ttd H. ZUBAIR SUYUTHI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2009 NOMOR 8
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SELAYAR NOMOR 8 TAHUN 2009 TENTANG
## GARIS SEMPADAN JALAN
## I. UMUM
Dengan semakin meningkatnya pembangunan berbagai sektor telah mendorong peningkatan arus mobilisasi ekonomi dan sosial yang memerlukan prasarana fisik jalan yang memadai, serta upaya-upaya pengamanan dan penertiban prasarana fisik jalan agar pemanfaatannya lebih berdayaguna dan berhasilguna.
Upaya pembangunan dan pengembangan sistem jaringan jalan menghadapi berbagai hambatan terutama akibat keberadaan dan perkembangan bangunan-bangunan pada ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya pengembangan pembangunan jalan.
## II. PASAL DEMI PASAL
```
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup Jelas Pasal 2 Cukup Jelas Pasal 3 Cukup Jelas Pasal 4 Cukup Jelas ```
PENJELASAN
Pasal 5
Ayat (1) huruf a : Jarak 1,5 meter diukur dari b