PERATURAN BUPATI BOMBANA Nomor 3 Tahun 2016 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNG. I, SERTA TATA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BOMBANA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR ~OTAHUN
2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNG. I, SERTA TATA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BOMBANA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOMBANA,
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bornbana, perlu menetapkan Peraturan B pati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas kesehatan Kabupaten Bombana.
1.
ten tang Wakatobi Bombana 0.3 Nomor Lndonesia Undang-Undang Nomor 29 Tahun 200, Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten dan Kabupaten Kolaka Utara di Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4339);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201] tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 ornor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentan , paratur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik lndon sia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republi Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya denganUndang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Und g Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lemba ai Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 1 epublik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
Menetapkan
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nornor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2016 Nomor 3);
MEMUTUSKAN
PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KEHJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BOMBANA.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Bombana.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerint Kabupaten Bombana.
3. Bupati adalah Bupati Bombana.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bombana.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana.
6. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bornbana.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutny a disingkat Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang tertentu.
8. Jabatan fungsional adalah jabatan fungsional dilingkungan Dinas Kesehatan;
9. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyara at;
10. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pernerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah;
11. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pernerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah;
BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH
Bagian Kesatu Bentuk Perangkat Daerah
BAB II - BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH
Pasal 2
Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan diwadahi dalam bentuk dinas.
Bagian Kedua Nomenklatur Perangkat Daerah.
BAB II - BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH
Pasal 3
Nomenklatur perangkat daerah sebagaimana imak sud dalam Pasal 2 adalah Dinas Kesehatan.
Bagian Ketiga Tipe Perangkat Daerah
BAB II - BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH
Pasal 4
- (1) Tipe perangkat daerah sebagaimana dima sud dalam Pasal 3, diklasifikasikan atas tipe B.
- (2) Penentuan tipe Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ## BAB III
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu Kedudukan Organisasi
BAB II - BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH
Pasal 5
- ( 1) Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Dinas Kesehatan dipimpin oleh kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawa b kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
BAB II - BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH
Pasal 6
Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi e venangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Kesehatan.
BAB II - BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH
Pasal 7
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi
- a. perumusan kebijakan di bidang kesehatan ma.syarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga serta sumber daya esehatan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga serta s m ber daya kesehatan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan rnasyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan PERBEKALAN Kesehatan Rumah Tangga serta sumber daya kesehatan;
- d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan li gkup tugasnya;dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Kepala Daerah terkait dengan bidang kesehatan;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi dinas.
BAB II - BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH
Pasal 8
Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaiman dimaksud dalam Pasal 7, Dinas Kesehatan memiliki kewenangan se bagai berikut:
- a. melaksanakan perencanaan dan pengendalian kese atan di daerah;
- b. melaksanakan bimbingan konsultasi dan koor inasi bidang kesehatan;
- c. melaksanakan monitoring dan evaluasi di p · sk smas.
Bagian Kedua
Susunan Organisasi
BAB II - BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH
Pasal 9
- (1) Susunan organisasi Dinas Kesehatan Kabupat n Bombana, terdiri atas :
- a. kepala Dinas;
- b. sekretariat;
- c. bidang Kesehatan Masyarakat;
- d. bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
- e. bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan;
- f. unit Pelaksana Teknis Dinas;
- g. kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan Bupati ini.

## BABIV TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala Dinas

## Pasal 10

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang Kes hatan yang menjadi Kewenangan Daerah dan Tugas Pem bantuan yang diberikan kepada Daerah Kabupaten.

## Bagian Kedua Sekretariat

## Pasal 11

- ( 1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan dan pemberian duk:ungan ' dministrasi kepada seluruh unsur organisasi dilingkungan Dinas Kesehatan Daerah.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretari yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Db as.

## Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan opera ional tugas administrasi di lingkungan Dinas Kesehatan Daerah;
- b. koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan Daerah;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan tugas admmistrasi di lingkungan Dinas Kesehatan Daerah;dan
- d. pengelolaan aset yang menjadi tanggung ja vab Dinas Kesehatan Daerah;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 13

- ( 1) Sekretariat terdiri atas :
- a. sub Bagian Program, Informasi an Hubungan Masyarakat
- b. sub Bagian Keuangan, Kepegawaian dan Umum;
- (2) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekre taris.

## Pasal 14

- (1) Sub Bagian Program, Informasi dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan Penyiapan dan koordinasi penyusunan rumusan program dan informasi, serta penata laksanaan hubungan masyarakat yang menj di tanggung jawab Dinas Kesehatan Daerah.
- (2) Sub Bagian Keuangan, Kepegawaian an U mum mempunyai tugas melaksanakan Penyiapan dan oordinasi penyelenggaraan urusan keuangan dan pengelolaan aset, penata laksanaan hukum, kepegawaian da dukungan administrasi umum yang menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan Daerah.

## Bagian Ketiga

Bidang Kesehatan Masyarakat

## Pasal 15

- (1) Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaa kebijakan operasional di bidang kesehatan masyarakat.
- (2) Bidang Kesehatan Masyarakat dipimpin ole K pala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

## Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Kesehatan Masyarakat men. elenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kese atan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lmgkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasiona1 dibidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promo i kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
- c. penyiapan bimbingan teknis dan supervi i di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promo i kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promo 1 kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;

## Pasal 17

- (1) Bidang Kesehatan Masyarakat terdiri atas:
- a. seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat;
- b. seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat;
- (2) Seksi sebagaimana tersebut di atas dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat.
- c. seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja. dan Olah Raga;

## Pasal 18

- (1) Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat mempunyai tugas Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis, dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan keluarga dan gizi masyarakat;
- (3) Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga mempunyai tugas Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan elaporan di bidang kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga.
- (2) Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan sup rvisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang promosi dan pemberdayaan masyarakat;

## Bagian Keempat Bidang Pencegahan dan Pengendalian

## Penyakit

## Pasal 19

- (1) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mernpunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa.
- (2) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah da bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

## Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Pencegahan dan Pengendahan Penyakit menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa; dan

## Pasal 21

- (1) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit terdiri atas :
- b. seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;
- a. seksi Surveilans dan Imunisasi;
- c. seksi Pencegahan dan Pengendalian Pe yakit Tidak Menular serta Kesehatan Jiwa;
- (2) Seksi sebagaimana tersebut di atas dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian P nyakit.

## Pasal 22

- (1) Seksi Surveilans dan Imunisasi mempunyai tug' s Penyiapan perumusandan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemanta an, evaluasi dan pelaporan di bidang surveilans dan imunisasi.
- (2) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular mempunyai tugas Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan su ervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular.
- (3) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit idak Menular serta Kesehatan Jiwa mempunyai tuga: · Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular serta kesehatan jiwa.

## Bagian Kelima

## Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan

## Pasal 23

- (1) Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksan· an kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, pelayanan kesehatan tradisional, kefarmasian,alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga serta sumber daya manusia kesehatan.
- (2) Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah an bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

## Pasal24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayana kese atan rujukan termasuk peningkatan mutunya pela anan kesehatan tradisional, kefarmasian, alat ke ehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga serta surnber daya manusia kesehatan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasio al dibidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kese atan rujukan termasuk peningkatan mutunya,pelayanan kesehatan tradisional, kefarmasian, alat ke ehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga serta rum her daya manusia kesehatan;
- c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayana kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, pelayanan kesehatan tradisional, kefarmasian, alat ke sehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga serta ·umber daya manusia kesehatan; dan
- d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, pelayan kesehatan tradisional, kefarmasian, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga serta sumber ds ya. manusia kesehatan;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh epala mas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 25

- (1) Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Ke ehatan terdin atas:
- a. seksi Pelayanan Kesehatan;
- b. seksi Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Pe bekalan Kesehatan Rumah Tangga;
- c. seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan.
- (2) Seksi sebagaimana terse but di atas dipimpii t 1. leh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya K1 sehatan.

## Pasal26

- (1) Seksi Pelayanan Kesehatan mempunyai tug s Pen iapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta peningkatan mutu Iasilitas pelayanan kesehatan di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan serta pelayanan kesehatan tradisional.
- (2) Seksi Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga mempunyai tug s Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan cperasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantaua , ev luasi dan pelaporan di bidang pelayanan kefarrnasian, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga.
- (3) Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan mem u yai tugas Penyiapan perumusan dan pelaksanaar kebijakan operasional, bimbingan teknis dan sup -rvisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang sumberdaya manusia kesehatan.

## Bagian Keenam

Unit Pelaksana Teknis Dinas

## Pasal 27

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pels ksana teknis dinas secara operasional di lapangan.
- (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas dilengkapi dengai 1 Tata Usaha dan Jabatan Fungsional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksa a T knis Dinas.
- (2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas berada di hawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Ketentuan mengenai pembentukan dan susunan organisasi serta tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bup· ti setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur vinsi Sulawesi Tenggara sebagai wakil pemerintah pusat.

## Pasal 28

Pada saat mulai berlakunya Peraturan mi, · nit Pelaksana Teknis Dinas yang terbentuk dengan Peraturan Bupati tentang susunan organisasi dan tata kerja sebelum Perat ran Bu ati ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sam.pai dengan Peraturan Bupati ten tang Pemben tukan ar S sunan Organisasi serta Togas dan Fungsi Unit Pelaksan· Teknis Dinas yang baru diundangkan.

## Bagian Ketujuh

Kelompok Jabatan Fungsional

## Pasal29

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis dinas sesuai bidang keahlia nya.

## Pasal 30

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaim ia dimaksud dalam Pasal 33 terdiri dari sejumlah Aparatur Sipil Negara dalam jenjang jabatan fungsional yang terl agi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksu pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan dalam melaksana an tugasnya bertanggungjawab kepada kepala dinas.
- (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimak rud pada ayat (1) diatur sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

## BABV

## TATA KERJA

## Pasal 31

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapl an prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik alam lingkungan masing-masing maupun antar sat an organisasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten serta de gan instansi lain diluar Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas masing-masing.
2. di lingkungan pengawasan orgarusasr melaksanakan satuan wajib (3) Setiap pemimpin Pemerintah Daerah melekat.
3. masing. (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dins s, Sekretaris dan Kepala Bidang menerapkan prin ip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik internal ma pun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokok masing-

## Pasal 32

Kepala Dinas wajib mengawasi pelaksanaan tugs s ·Jawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan a ar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan perundangundangan yang berlaku.

## Pasal 33

Kepala Dinas, memimpin dan mengkoordinasi 1 awahannya masing-masing dan memberikan bimbingan s rta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.

## Pasal 34

Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagia / Ke alaSeksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggug jawab pada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

## Pasal35

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan unt k memberikan petunjuk teknis kepada bawahannya.

## Pasal 36

Dalam menyampaikan laporan, tembusan wajib di.sampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang sec a f ungsional mempunyai hubungan kerja.

## Pasal 37

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas dibant u oleh Kepala Satuan Organisasi bawahannya dan dalam rangka pem berian bimbingan kepada bawahannya wajib mengs dakan rapat berkala.

## Pasal 38

- (1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Sekretaris mela ukan tugas-tugas kepala Dinas sesuai dengan perundangundangan yang berlaku;
- (2) Dalam hal Sekretaris berhalangan sebagai pelaksana Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Bidang yang membidangi tugas instansi tersebut untuk mewakili Kepala Dinas.

## Pasal39

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masingmasing pejabat dalam lingkungan Pemeriritah Kabupaten dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tert ntu kepada pejabat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yan berlaku.

## BAB VI

## KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONI ="ASI DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

## Pasal 40

- (1) Kepangkatan, pengangkatan dan pernberhenrian dalam jabatan struktural dilingkungan Dina · Kesehatan Kabupaten Bombana, berpedoman pa a Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bornbana merupakan jabatan eselon II b.
- (4) Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana merupakan jabatan eselon III a.
- (5) Kepala Bidang lingkup Dinas Kesehatan Kab paten Bombana merupakan jabatan eselon III b.
- (6) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi lmg.kup Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana merupakan jabatan eselon IVa.
- (7) Pejabat Eselon III dan IV dilingkungan Dinas Kes hatan Kabupaten Bombana diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.
- (8) Formasi dan persyaratan jabatan pada Din s Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati, sesuai pedornan yang ditetapkan oleh Pemerintah.

## BAB VII

## PENUTUP

## Pasal 40

Dengan berlakunya peraturan ini, maka p era tu ran upati Bombana Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penjabai an Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan dan Keluarga Beren ana Kah paten Bombana dan ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 41

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penernpatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana. memerintahkan mengetahuinya, orang setiap Agar Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di.indangkan.


Hj.

Pj.BUPATI BOMBANA,

Ditetapkan di Rumbia pada tanggal 2.- 2.. D1;,s~~ ~cit- 2016

Diundangkan di.Rumbia pada tanggal 11, 01;,etA1',efl2016


SEKRETARIS DAERAH,


BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2016 NOMOR 4c

LAMPIRAN

: PERATURAN

BUPATI

BOMBANA

NOMOR

40

TAHUN 2016

TANGGAL :

'L-t

vc

~f

t-'lf&gt;e-fL

2-&lt;?1(,?

## BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN KABUPATENBOMBANA



Pj.BUPATI BOMBANA,


Hj. S