PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK Nomor 29 Tahun 2016 tentang PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN (berlaku 30 Desember 2016)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat :
BUPATI TRENGGALEK PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 29 TAHUN 2016
TENTANG
PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TRENGGALEK,
- a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perlindungan, Pembinaan Pasar Tradisional, Penataan Pasar Modern dan Toko Modern sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perlindungan, Pembinaan Pasar Tradisional, Penataan Pasar Modern dan Toko Modern belum secara maksimal memberikan pembinaan dan pemberdayaan pasar rakyat, penataan pusat perbelanjaan dan toko swalayan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RepubIik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara RepubIik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
Menetapkan:
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK
DAN
BUPATI TRENGGALEK
MEMUTUSKAN:
PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 2
Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dilaksanakan
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 3
Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan bertujuan untuk:
- a. memberikan kesempatan berdirinya Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan tidak mematikan kesempatan bagi Pasar Rakyat, UMKM dan Koperasi untuk berkembang;
- b. menjamin terselenggaranya kemitraan antara pelaku usaha Pasar Rakyat, UMKM dan Koperasi dengan pelaku usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan ## BAB III
PENATAAN PASAR RAKYAT,
PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN
Bagian Kesatu
Pendirian
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 4
- (1) Pendirian Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib berpedoman pada peraturan perundangundangan, termasuk Peraturan Zonasinya.
- (2) Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dengan mempertimbangkan pemanfaatan ruang dalam rangka menjaga keseimbangan antara jumlah Pasar Rakyat dengan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.
- (3) Penyusunan setiap Peraturan Zonasi harus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 5
- (1) Pendirian dan permodalan usaha Pasar Rakyat dapat dilakukan secara mandiri oleh pemerintah, Pemerintah Daerah, pemerintah desa, BUMN, BUMD dan swasta atau bekerjasama dengan pihak lain serta wajib memenuhi ketentuan-ketentuan tertentu sebagai berikut:
- a. memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan serta usaha kecil, termasuk Koperasi, yang ada di wilayah;
- b. menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir l (satu) buah kendaraan roda empat untuk setiap 100 m2 (seratus meter persegi) luas lantai penjualan Pasar Rakyat; dan
- c. menyediakan fasilitas yang menjamin Pasar Rakyat yang bersih, sehat (sanitasi), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman.
- (2) Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dapat didirikan oleh perorangan maupun badan usaha.
- (3) Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan berjaringan hanya dapat didirikan oleh Koperasi.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 6
- (1) Batasan luas lantai untuk Pasar Rakyat yang sudah ada menyesuaikan dengan kondisi luas lantai Pasar Rakyat yang sudah berdiri saat ini.
- (2) Batasan luas lantai penjualan Toko Swalayan, sebagai berikut:
- a. Minimarket , kurang dari 400 m2 (empat ratus meter persegi);
- b. Supermarket , 400 m2 (empat ratus meter persegi) sampai dengan 5.000 m2 (lima ribu meter persegi);
- c. Hypermarket , lebih dari 5.000 m2 (lima ribu meter persegi);
- d. Department Store , lebih dari 400 m2 (empat ratus meter persegi); dan
- e. Perkulakan, lebih dari 5.000 m2 (lima ribu meter persegi).
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 7
- (1) Perkulakan hanya dapat berlokasi pada sistem jaringan jalan arteri atau kolektor.
- (2) Hypermarket dan Pusat Perbelanjaan:
- a. hanya dapat berlokasi pada sistem jaringan jalan arteri atau kolektor; dan
- b. dilarang berada pada kawasan pelayanan lokal atau lingkungan di dalam kota/perkotaan.
- (3) Supermarket dan Department Store :
- a. dilarang berlokasi pada sistem jaringan jalan lingkungan; dan
- b. dilarang berada pada kawasan pelayanan lingkungan di dalam kota/perkotaan.
- (4) Minimarket hanya dapat berlokasi pada sistem jaringan jalan arteri, jalan kolektor dan jalan lokal.
- (5) Jalan dalam Daerah yang dikategorikan sebagai jalan kolektor dan jalan lokal ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 8
- (1) Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket dan Perkulakan dapat terintegrasi dengan Pasar Rakyat.
- (2) Minimarket berjaringan berjarak paling dekat 500 meter (lima ratus meter) dari Pasar Rakyat.
- (3) Supermarket , Department Store, Hypermarket dan Perkulakan berjaringan berjarak paling dekat 1 km (satu kilo meter) dari Pasar Rakyat.
- (4) Perubahan jarak Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket dan Perkulakan berjaringan dengan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat dilakukan
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 9
- (1) Jumlah pendirian Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan ditentukan sebagai berikut:
- a. jumlah Pasar Rakyat tidak dibatasi, namun tetap mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. jumlah Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang berbentuk Hypermart, Supermarket , Department Store dan Perkulakan berjaringan tidak dibatasi, namun tetap mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- c. jumlah Toko Swalayan berjaringan yang berbentuk Minimarket untuk setiap kecamatan sebagai berikut:
- d. penambahan jumlah kuota Toko Swalayan berjaringan yang berbentuk Minimarket sebagaimana dimaksud pada huruf c dapat dilakukan
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 10
- (1) Pengelola Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Swalayan wajib menggunakan tenaga kerja Warga Negara Indonesia diutamakan penduduk dari wilayah Daerah yang berdomosili di sekitar tempat usaha, kecuali untuk tenaga pimpinan atau tenaga ahli bagi jabatan yang belum dapat diisi dengan tenaga kerja dari dalam Daerah.
- (2) Pemenuhan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan dan diharuskan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah tenaga kerja yang diperlukan.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 11
- (1) Waktu pelayaan Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Swalayan dimulai pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB.
- (2) Untuk hari besar keagamaan, libur nasional atau hari tertentu lainnya, waktu pelayanan dimulai pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.
- (3) Untuk penyelenggaraan usaha Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Swalayan yang waktu pelayanannya di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memiliki izin khusus.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.
PASAR RAKYAT
Bagian Kesatu
Kriteria
BAB IV - PASAR RAKYAT
Pasal 12
Kriteria Pasar Rakyat, antara lain:
- a. dimiliki, dibangun dan/atau dikelola oleh pemerintah, Pemerintah Daerah, pemerintah desa, swasta, koperasi, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah termasuk kerjasama dengan swasta;
- b. transaksi dilakukan secara tawar menawar;
- c. tempat usaha beragam dan menyatu dalam lokasi yang sama; dan
- d. sebagian besar barang dan jasa yang ditawarkan berbahan baku lokal.
Bagian Kedua
BAB IV - PASAR RAKYAT
Pasal 13
- (1) Lokasi Pasar Rakyat ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Penentuan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
- a. mengacu pada rencana tata ruang wilayah; dan
- b. dekat dengan pemukiman penduduk atau pusat kegiatan ekonomi masyarakat.
BAB IV - PASAR RAKYAT
Pasal 14
- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk melakukan pemberdayaan terhadap pengelolaan Pasar Rakyat dalam rangka peningkatan daya saing.
- (2) Peningkatan daya saing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
- a. peremajaan atau revitalisasi bangunan Pasar Rakyat;
- b. penerapan manajemen pengelolaan yang profesional;
- c. penyediaan barang dagangan dengan mutu yang baik dan harga yang bersaing; dan/atau
- d. fasilitasi proses pembiayaan kepada para pedagang Pasar guna modal kerja dan kredit kepemilikan tempat usaha.
BAB IV - PASAR RAKYAT
Pasal 15
- (1) Pengelola Pasar Rakyat memiliki peran antara lain dapat berupa:
- a. menambah jumlah pasokan barang dalam rangka menstabilkan harga;
- b. memastikan kesesuaian standar berat dan ukuran (tertib ukur);
- c. melaksanakan pembinaan, pendampingan dan pengawasan kepada para pedagang; dan
- d. menyediakan ruang usaha bagi pedagang.
- (2) Kegiatan pembinaan, pendampingan dan pengawasan kepada para pedagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui:
- a. peningkatan pelayanan kepada konsumen baik mengenai kualitas barang, kebersihan, takaran, kemasan, penyajian/penataan barang maupun dalam pemanfaatan fasilitas Pasar;
- b. peningkatan kompetensi pedagang melalui pendidikan, pelatihan dan penyuluhan; dan
- c. pembentukan paguyuban/kelompok pedagang dalam rangka menjaring aspirasi para pedagang.
BAB IV - PASAR RAKYAT
Pasal 16
- (4) Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib memiliki izin usaha perdagangan dari Bupati.
- (1) Izin usaha perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
- a. IUPPR untuk Pasar Rakyat;
- b. IUPP untuk pertokoan, mall, plaza dan pusat perdagangan; dan
- c. IUTS untuk Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket dan Perkulakan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB VI - KEMITRAAAN ANTARA PENGELOLA PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN DENGAN PELAKU UMKM Pasal 17
Pasal 17
- (1) Setiap pengelola Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib melaksanakan kemitraan dengan pelaku UMKM.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan tempat usaha, penerimaan produk dan dilaksanakan
BAB VI - KEMITRAAAN ANTARA PENGELOLA PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN DENGAN PELAKU UMKM Pasal 17
Pasal 18
- (1) Pengelola Pusat Perbelanjaan dengan luas lantai lebih besar dari 2.000 m 2 (dua ribu meter persegi) wajib menyediakan ruang tempat bagi UMKM minimal 10% (sepuluh persen) dari luas lantai efektif bangunan dan tidak dapat diganti dalam bentuk lain.
- (2) Pengelola Toko Swalayan yang tidak berada di Pusat Perbelanjaan dengan luas lantai lebih dari 2.000 m 2 (dua ribu meter persegi) wajib menyediakan ruang tempat usaha bagi UMKM.
- (3) Penyediaan ruang tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. ditetapkan dalam rencana tata letak bangunan pada awal proses perizinan; dan
- b. pembebanan sewa lahan atau ruang disepakati oleh pihak manajemen, pelaku UMKM yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Pengelola Toko Swalayan wajib memasarkan produk UMKM setempat dan produk unggulan Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan ruang tempat bagi UMKM dan pemasaran produk UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB VII - KEWAJIBAN DAN LARANGAN Pasal 19
Pasal 19
Setiap penyelenggara atau pengelola Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib:
- a. mentaati ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam izin operasional;
- b.
BAB VII - KEWAJIBAN DAN LARANGAN Pasal 19
Pasal 20
Setiap penyelenggara atau pengelola Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Swalayan dilarang:
- a. melaksanakan penguasaan atas produksi dan/atau barang dan/atau melakukan monopoli usaha;
- b. menyimpan barang-barang yang sifat dan jenisnya membahayakan lingkungan, kesehatan, keamanan, dan ketertiban tetapi dilindungi oleh peraturan perundangundangan kecuali di tempat yang disediakan khusus;
- c. melakukan praktek penjualan barang dan jasa yang bersifat pemaksaan dan penipuan termasuk mengabaikan privasi calon pembeli dalam mekanisme perdagangan door to door ;
- d. menjual barang yang sudah kadaluarsa;
- e. memperdagangkan barang yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal sebagaimana pernyataan halal yang dicantumkan pada label;
- f. bertindak sebagai importir umum apabila modal yang digunakan berasal dari penanaman modal asing untuk usaha perpasaran swasta skala besar dan menengah;
- g. mengubah/menambah sarana tempat usaha tanpa izin tertulis dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk; dan
- h. memakai tenaga kerja di bawah umur dan tenaga kerja asing tanpa izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VII - KEWAJIBAN DAN LARANGAN Pasal 19
Pasal 21
- (1) Pelaku usaha retail di Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, wajib memperdagangkan barang dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. label harga dapat diobservasikan oleh pembeli;
- b. harga yang dicantumkan dalam bentuk rupiah;
- c. harga potongan dicantumkan bersama harga sebelum potongan untuk barang tersebut;
- d. memenuhi ketentuan registrasi sesuai peraturan perundang-undangan yang beraku;
- e. memenuhi persyaratan kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. memberikan kebebasan kepada pembeli untuk memeriksa jumlah, kualitas dan nilai pembelian produk yang dibeli.
- (2) Dalam hal pelaku usaha menjual barang dagangan yang membahayakan lingkungan, kesehatan, keamanan, dan ketertiban tetapi dilindungi oleh peraturan perundangundangan, berhak menanyakan dan/atau mencatat identitas pembeli.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f dan ayat (2), berlaku juga untuk pedagang Pasar Rakyat.
BATASAN PERSAINGAN DAN PERLINDUNGAN USAHA
BAB VIII - Pasal 22
Pasal 22
- (1) Pelaku usaha dilarang melakukan kegiatan perdagangan dalam bentuk perjanjian yang mengarah pada praktek monopoli.
- (2) Bentuk perjanjian yang mengarah pada praktek monopoli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
- a. perjanjian yang mengarahkan penjual untuk tidak menjual produk-produk tertentu kepada pembeli lain atau mengharuskan pembeli untuk hanya pembeli pada satu penjual tertentu saja;
- b. perjanjian untuk membatasi besaran produksi barang atau pemanfaatan kapasitas pemasaran;
- c. perjanjian dapat menetapkan harga dan jumlah barang/jasa; dan
- d. perjanjian yang memaksa pembeli (penjual) untuk membeli (menjual) jenis produksi yang sama dalam satu kerangka kerja/kerjasama.
- (3) Persaingan tidak sehat yang dilarang adalah:
- a. memasang iklan, mengumumkan, atau menawarkan produk barang dan jasa lewat informasi atau kalimat yang dapat menyesatkan persepsi pembeli serta menempatkan pedagang tertentu pada posisi yang lebih menguntungkan;
- b. mengeluarkan informasi yang bersifat memojokkan pedagang lain sebagai upaya menghancurkan reputasi pesaing;
- c. menjual barang dengan merek dan informasi yang dapat membingungkan persepsi pembeli tentang asal, jumlah dan kualitas sebuah barang atau jasa;
- d. melakukan tindakan yang berupaya memutus hubungan usaha pedagang lain dengan pihak produsen atau distributor;
- e. mengumumkan atau memberikan informasi yang menyesatkan atas diskon harga dalam penjualan barang dan/atau jasa;
- f. penggunaan logo, simbol, merek, dan fitur lain dari pedagang lain yang nantinya dapat membingungkan pembeli dan merugikan pedagang lain;
- g. menyediakan dan menjanjikan hadiah dan/atau keuntungan kepada pekerja/karyawan, atau rekanan dengan maksud memperoleh perlakuan istimewa dibandingkan dengan pedagang lain;
- h. tindakan yang menimbulkan persuasi dan antisipasi pembeli bahwa barang dan jasa yang dijual dapat dibeli secara gratis (pengecualian adalah undian yang diatur oleh Kementerian Sosial); dan
- i. menimbun/menyimpan barang di dalam gudang dalam jumlah besar melebihi untuk tujuan spekulasi dimana keseimbangan harga dapat terganggu.
BAB IX - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 23
Pasal 23
- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pembinaan dan pengawasan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara teknis, administrasi dan keuangan kepada pengelola Pasar Rakyat.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. sosialisasi kebijakan pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat;
- b. mengupayakan sumber-sumber alternatif pendanaan untuk pemberdayakan Pasar Rakyat;
- c. memprioritaskan kesempatan bagi pedagang Pasar Rakyat yang telah ada untuk memperoleh tempat usaha di Pasar Rakyat yang direnovasi atau direlokasi;
- d. koordinasi pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat dengan Daerah lain;
- e. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat; dan
- f. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat.
- (4) Dalam rangka Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, Pemerintah Daerah melakukan:
- a. pemberdayaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dalam membina Pasar Rakyat; dan
- b. pengawasan pelaksanaan Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
BAB IX - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 23
Pasal 24
Bupati atau pejabat yang ditunjuk melakukan pengawasan pengelolaan Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan, dan pemberdayaan Pasar Rakyat yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.
BAB X - SANKSI ADMINISTRASI Pasal 25
Pasal 25
Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 17 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), Pasal 20, dan/atau Pasal 22, dikenakan sanksi administrasi berupa:
- a. peringatan tertulis;
- b. pembekuan;
- c. pencabutan izin usaha;
- d. denda administrasi; dan/atau
- e. tindakan paksa berupa penghentian kegiatan atau pembongkaran bangunan.
KETENTUAN PIDANA
BAB XI - KETENTUAN PIDANA
Pasal 26
Setiap orang atau badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan/atau Pasal 23 ayat (1) diancam pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB XII - KETENTUAN PERALIHAN Pasal 27
Pasal 27
- (1) Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Swalayan yang tidak berjaringan yang telah berdiri, beroperasi dan belum memiliki IUPP dan/atau IUTS sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Pusat Perbelanjaan dan toko modern berjaringan, baik yang dimiliki dan dikelola sendiri (company owned outlet) atau yang diwaralabakan yang telah memiliki IUPP dan/atau Izin Usaha Toko Modern, diberi waktu untuk menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini sampai habis masa registrasinya atau paling lama 5 (lima) tahun.
BAB XII - KETENTUAN PERALIHAN Pasal 27
Pasal 28
Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.
BAB XII - KETENTUAN PERALIHAN Pasal 27
Pasal 29
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perlindungan, Pembinaan Pasar Tradisional, Penataan Pasar Modern dan Toko Modern sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perlindungan, Pembinaan Pasar Tradisional, Penataan Pasar Modern dan Toko Modern, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB XII - KETENTUAN PERALIHAN Pasal 27
Pasal 30
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek.

Penetapan: Ditetapkan di Trenggalek Pada tanggal 30 Desember 2016 BUPATI TRENGGALEK, TTD EMIL ELESTIANTO

Penetapan: Diundangkan di Trenggalek pada tanggal 9 Februari 2017

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK, ALI MUSTOFA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2017 NOMOR 2 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 486-29/2016

Penandatangan: Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, ANIK SUWARNI Nip . 19650919 199602 2 001