UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor TAHUN Tahun 1980 tentang HAKKEUANGAN/ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA LEMBAGA TERTINGGI/TINGGI NEGARA SERTA BEKAS PIMPINAN LEMBAGA TERTINGGI/TINGGI NEGARA DAN BEKAS ANGGOTA LEMBAGA TINGGI NEGARA DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA (berlaku 26 Desember 1980)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
Menetapkan
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR12 TAHUN 1980 TENTANG
HAKKEUANGAN/ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA LEMBAGA TERTINGGI/TINGGI NEGARA SERTA BEKAS PIMPINAN LEMBAGA TERTINGGI/TINGGI NEGARA DAN BEKAS ANGGOTA LEMBAGA TINGGI NEGARA
DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
- a. bahwa pada dewasa ini, Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara serta bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara serta bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara dipandang perlu diatur dengan Undang-undang;
- 1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Nomor III/MPR/1978 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi Negara Dengan/Atau Antar Lembagalembaga Tinggi Negara;
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041)
Dengan persetujuan
DEWANPERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN :
:
UNDANG-UNDANG TENTANG HAK KEUANGAN/ ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA LEMBAGA TERTINGGI/TINGGI NEGARA SERTA BEKAS PIMPINAN LEMBAGA TERTINGGI/TINGGI NEGARA DAN BEKAS ANGGOTA LEMBAGA TINGGI NEGARA.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :
- a. Lembaga Tertinggi Negara, adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- b. Lembaga Tinggi Negara, adalah Dewan Pertimbangan Agung, Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Mahkamah Agung, tidak termasuk Presiden;
- c. Pimpinan Lembaga Tertinggi Negara, adalah Ketua dan Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- d. Pimpinan Lembaga Tinggi Negara, adalah :
1. Ketua dan Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung;
2. Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat;
3. Ketua dan Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
4. Ketua, Wakil Ketua, dan Ketua Muda Mahkamah Agung;
- e. Anggota Lembaga Tertinggi Negara, adalah Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- f. Anggota Lembaga Tinggi Negara, adalah Anggota Dewan Pertimbangan Agung, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Badan Pemeriksa Keuangan, dan Hakim Mahkamah Agung;
- g. Dasar pensiun, adalah gaji pokok terakhir ## BAB II GAJI POKOK DAN TUNJANGAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Kepada Pimpinan dan Anggota Lembaga Tinggi Negara diberikan gaji pokok setiap bulan.
- (2) Gaji pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan pula kepada Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang bukan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (3) Besarnya gaji pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
- (1) Selain daripada gaji pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, kepada Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Anggota Lembaga Tinggi Negara diberikan :
- a. tunjangan jabatan;
- b. tunjangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil;
- c. tunjangan lain
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
- (1) Kepada Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat yang bukan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat diberikan uang kehormatan setiap bulan.
- (2) Besarnya uang kehormatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
UANGSIDANG, UANG PAKET, DAN BIAYA UANG PERJALANAN
BAB III - UANGSIDANG, UANG PAKET, DAN BIAYA UANG PERJALANAN
Pasal 5
- (1) Kepada Pimpinan dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat yang menghadiri sidang/rapat yang diadakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat diberikan uang sidang.
- (2) Kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Pertimbangan Agung dan Dewan Perwakilan Rakyat diberikan uang paket setiap bulan.
- (3) Kepada Pimpinan dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dan Mahkamah Agung yang menghadiri sidang/rapat yang diadakan oleh masing-masing Lembaga Tinggi Negara itu, diberikan uang sidang.
- (4) Ketentuan-ketentuan mengenai uang sidang dan uang paket sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), dan (3) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
BAB III - UANGSIDANG, UANG PAKET, DAN BIAYA UANG PERJALANAN
Pasal 6
Kepada Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara yang melakukan perjalanan dinas diberikan biaya perjalanan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.
RUMAHJABATAN, BIAYA RUMAH TANGGA, DANKENDARAANDINAS
BAB IV - RUMAHJABATAN, BIAYA RUMAH TANGGA, DANKENDARAANDINAS
Pasal 7
- (1) Bagi masing-masing Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara disediakan sebuah rumah jabatan milik Negara beserta perlengkapannya dan sebuah kendaraan bermotor milik Negara beserta seorang pengemudinya.
- (2) Biaya pemeliharaan rumah jabatan dan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditanggung oleh Negara.
PERAWATAN KESEHATAN, TUNJANGAN CACAD, UANGDUKA, DAN BIAYA PEMAKAMAN
BAB V - PERAWATAN KESEHATAN, TUNJANGAN CACAD, UANGDUKA, DAN BIAYA PEMAKAMAN
Pasal 8
Kepada Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara yang mengalami kecelakaan dan atau menderita sakit karena dinas diberikan pengobatan, perawatan, dan atau rehabilitasi menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.
BAB V - PERAWATAN KESEHATAN, TUNJANGAN CACAD, UANGDUKA, DAN BIAYA PEMAKAMAN
Pasal 9
- (1) Kepada Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara yang mengalami kecelakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 yang mengakibatkan ia tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan Negara karena cacad jasmani dan atau cacad rohani diberikan tunjangan cacad.
- (2) Cacad jasmani atau cacad rohani sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dinyatakan dengan surat keterangan Team Penguji Kesehatan.
- (3) Tunjangan cacad sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan dengan Keputusan Presiden
BAB V - PERAWATAN KESEHATAN, TUNJANGAN CACAD, UANGDUKA, DAN BIAYA PEMAKAMAN
Pasal 10
- (1) Apabila Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara atau Anggota Lembaga Tinggi Negara tewas, maka kepada isteri/suaminya yang sah diberikan uang duka tewas.
- (2) Apabila Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara atau Anggota Lembaga Tinggi Negara wafat, maka kepada isteri/suaminya yang sah diberikan uang duka wafat.
- (3) Apabila Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat tewas, maka kepada isteri/suaminya yang sah diberikan uang duka tewas sebesar uang duka tewas bagi isteri/suami yang sah Anggota lembaga Tinggi Negara yang tewas.
- (4) Besarnya uang duka tewas dan uang duka wafat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), dan (3) ditetapkan
BAB V - PERAWATAN KESEHATAN, TUNJANGAN CACAD, UANGDUKA, DAN BIAYA PEMAKAMAN
Pasal 11
Biaya pemakaman bagi Pimpinan/Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara yang meninggal dunia ditanggung oleh Negara.
BAB VI - PENSIUN
Pasal 12
- (1) Pimpinan dan Anggota Lembaga Tinggi Negara yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun.
- (2) Pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan pula kepada Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang bukan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat yang berhenti dengan hormat dari jabatannya.
BAB VI - PENSIUN
Pasal 13
- (1) Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ditetapkan
BAB VI - PENSIUN
Pasal 14
- (1) Pensiun bagi Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Anggota Lembaga Tinggi Negara diberikan dengan Keputusan Presiden.
- (2) Untuk mendapat pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) maka Sekretaris Jenderal Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada Presiden.
BAB VI - PENSIUN
Pasal 15
Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dibayarkan terhitung mulai bulan berikutnya sejak yang bersangkutan berhenti dengan hormat.
BAB VI - PENSIUN
Pasal 16
- (1) Pembayaran pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dihentikan apabila penerima pensiun yang bersangkutan :
- a. meninggal dunia; atau
- b. diangkat kembali menjadi Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara atau Anggota Lembaga Tinggi Negara.
- (2) Penghentian pembayaran pensiun dilakukan :
- a. pada akhir bulan keempat setelah penerima pensiun yang bersangkutan meninggal dunia;
- b. pada bulan berikutnya bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara atau bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara yang bersangkutan diangkat kembali menjadi Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara atau Anggota Lembaga Tinggi Negara.
- (3) Apabila penerima pensiun diangkat kembali menjadi Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara atau Anggota Lembaga Tinggi Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, kemudian berhenti dengan hormat dari jabatannya, maka mulai bulan berikutnya sejak ia berhenti dengan hormat, kepadanya diberikan pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dengan memperhitungkan masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
BAB VI - PENSIUN
Pasal 17
- (1) Apabila penerima pensiun meninggal dunia, maka kepada isterinya yang sah atau suaminya yang sah diberikan pensiun janda/duda yang besarnya 1/2 (setengah) dari pensiun yang diterima terakhir oleh almarhum suaminya atau almarhumah isterinya.
- (2) Pensiun janda/duda diberikan pula apabila Pimpinan Lembaga Tertinggi/ Tinggi Negara atau Anggota Lembaga Tinggi Negara meninggal dunia dalam masa jabatannya.
- (3) Apabila Pimpinan lembaga Tertinggi/Tinggi Negara atau Anggota Lembaga Tinggi Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tewas, maka besarnya pensiun janda adalah 72% (tujuh puluh dua persen) dari dasar pensiun.
- (4) Pembayaran pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3) dibayarkan mulai bulan kelima setelah Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara atau Anggota Lembaga Tinggi Negara yang bersangkutan meninggal dunia.
- (5) Pensiun janda/duda diberikan dengan surat keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara atas permintaan janda/duda yang bersangkutan.
BAB VI - PENSIUN
Pasal 18
- (1) Pembayaran pensiun janda/duda dihentikan apabila penerima pensiun janda/duda yang bersangkutan :
- a. meninggal dunia; atau
- b. kawin lagi.
- (2) Penghentian pembayaran pensiun janda/duda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan pada bulan berikutnya penerima pensiun janda/duda yang bersangkutan meninggal dunia atau kawin lagi.
BAB VI - PENSIUN
Pasal 19
- (1) Apabila Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Anggota Lembaga Tinggi Negara atau penerima pensiun meninggal dunia sedangkan ia tidak mempunyai isteri/suami yang berhak menerima pensiun janda/duda atau apabila janda/duda yang bersangkutan kawin lagi atau meninggal dunia, maka kepada anaknya diberikan pensiun anak, yang besarnya sama dengan pensiun janda/duda yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawiaan Negara.
- (2) Yang berhak menerima pensiun anak tersebut adalah anak yang:
- a. belum mencapai usia 25 (duapuluhlima) tahun;
- b. belum mempunyai pekerjaan yang tetap; atau
- c. belum pernah kawin.
- (3) Pembayaran pensiun anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan :
- a. mulai bulan kelima setelah Pimpinan/bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara atau Anggota/bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara meninggal dunia;
- b. mulai bulan berikutnya janda/duda bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara atau janda/duda bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara yang bersangkutan meninggal dunia atau kawin lagi.
- (4) Pembayaran pensiun anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dihentikan mulai bulan berikutnya anak yang bersangkutan :
- a. meninggal dunia;
- b. telah mencapai usia 25 (dua puluh lima) tahun;
- c. telah mempunyai pekerjaan yang tetap; atau
- d. telah kawin.
BAB VI - PENSIUN
Pasal 20
Untuk mendapat pensiun janda/duda/anak, maka yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara.
BAB VI - PENSIUN
Pasal 21
Di atas pensiun pokok, kepada penerima pensiun diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan lain menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.
KETENTUAN LAIN-LAIN
BAB VII - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 22
- (1) Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Anggota Lembaga Tinggi Negara yang merangkap jabatan tidak dapat menerima penghasilan rangkap atau menggunakan fasilitas rangkap.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku juga bagi uang duka dan biaya pemakaman.
BAB VII - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 23
Penerima pensiun bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara atau bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara yang pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini menjadi Pimpinan/Anggota Lembaga Tinggi Negara, apabila ia kemudian berhenti dengan hormat dari jabatannya, maka kepadanya berlaku ketentuan Pasal 16 ayat (3).
BAB VII - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 24
- (1) Dengan berlakunya Undang-undang ini, maka :
- a. bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara, termasuk janda/duda/anaknya, yang dipensiunkan sebelum berlakunya Undang-undang ini, pensiunnya disesuaikan dengan ketentuan Undang-undang ini;
- b. kepada duda/anak bekas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang telah menjadi duda/yatim piatu sebelum berlakunya Undang-undang ini, diberikan pensiun
BAB VII - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 25
- (1) Hak untuk menerima pensiun hapus :
- a. apabila penerima pensiun menjadi warga negara asing atau tidak seizin Pemerintah menjadi pegawai atau anggota tentara suatu negara asing;
- b. apabila penerima pensiun menurut keputusan Pejabat/Badan yang berwenang, dinyatakan salah melakukan tindakan atau terlibat dalam suatu gerakan yang bertentangan dengan kesetiaan terhadap Pancasila dan UndangUndang Dasar 1945.
- (2) Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) maka surat keputusan pensiun dicabut.
BAB VII - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 26
Segala pembiayaan yang ditetapkan dalam Undang-undang ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
BAB VII - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 27
- (1) Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara yang pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini telah menerima lebih dari satu jenis pensiun sebagai bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/ Tinggi Negara dan bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara ## BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
BAB VII - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 28
Dengan berlakunya Undang-undang ini, maka Undang-undang Nomor 9 Tahun 1953 tentang Pemberian Tunjangan Yang Bersifat Pensiun Kepada Bekas Ketua Dan Bekas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1971, dan segala peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan Undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
BAB VII - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 29
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang ini diatur lebih lanjut dengan peraturan perundang-undangan.
BAB VII - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 30
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 26 Desember 1980

Penandatangan: MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, SUDHARMONO, SH.

Penetapan: Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undangundang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Desember 1980.

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, SOEHARTO
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
## NOMOR12 TAHUN 1980
## TENTANG
HAKKEUANGAN/ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA LEMBAGA TERTINGGI/TINGGI NEGARA SERTA BEKAS PIMPINAN LEMBAGA TERTINGGI/TINGGI NEGARA DAN BEKAS ANGGOTA LEMBAGA TINGGI NEGARA
## UMUM
Pada dewasa ini terdapat pelbagai peraturan perundang-undangan tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara serta bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi negara dan bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara. Ada yang diatur dengan Undang-undang dan ada pula yang diatur dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
Sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/1978 tentang Kedudukan Dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi Negara Dengan/Atau Antar Lembaga-lembaga Tinggi Negara, maka Hak Keuangan/Administratif dari Pimpinan/Anggota Lembaga Tertinggi dan/atau Lembaga, Tinggi Negara perlu diatur dengan Undang-undang.
Dalam Undang-undang ini tidak diatur Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta bekas Presiden dan bekas Wakil Presiden, karena hal itu telah diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1978 (Lembaran Negara Tahun 1978 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3128). Untuk meningkatkan mutu dan dayaguna kerja sarana demokrasi, maka kegiatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara harus dijamin dengan Anggaran Belanja yang cukup.
Dalam menetapkan Anggaran Belanja Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dimusyawarahkan bersama antara Pemerintah dengan pejabat-pejabat yang ditunjuk oleh Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara yang bersangkutan.
Anggaran Belanja Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara ditetapkan tiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Dalam usaha meningkatkan dayaguna kerja Dewan Perwakilan Rakyat, maka diberikan keluwesan dalam pengelolaan anggarannya dalam rangka peraturan perundangundangan yang berlaku, sehingga dengan demikian Dewan Perwakilan Rakyat sebagai sarana demokrasi dapat melaksanakan fungsinya secara berdayaguna dan berhasilguna. Mengenai Kedudukan Protokol Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara akan diatur dalam Undang-undang tersendiri, yaitu Undang-undang yang mengatur protokol secara menyeluruh.
PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 2
Gaji pokok Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Anggota Lembaga Tinggi Negara ditetapkan dengan memperhatikan keserasian di antara para Pejabat Negara dan berpedoman pada perbandingan sebagai berikut : 1. Ketua = 12 2. Wakil Ketua = 11 3. Ketua Muda Mahkamah Agung = 10,5 4. Anggota = 10
PENJELASAN
Pasal 3
Ayat (1) Cukup jelas. Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Tunjangan yang telah diberikan pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini tetap diberikan. Disamping itu dapat pula diberikan tunjangan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan. Ayat (2) Cukup jelas. Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 4
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 5
Ayat (1) Cukup jelas. Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Uang paket terdiri dari : 1. uang sidang; 2. uang angkutan setempat; 3. uang penginapan. Ayat (3) dan (4) Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 6
Kepada Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara diberikan biaya dan fasilitas perjalanan dinas tertinggi yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil. Jenis perjalanan dinas yang telah ada pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini tetap ada, disamping jenis perjalanan dinas lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
PENJELASAN
Pasal 7
Rumah jabatan bagi Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara beserta perlengkapannya dan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini adalah milik Negara. Oleh sebab itu perawatan dan pemeliharaannya menjadi tanggungan Negara. Biaya pemeliharaan rumah jabatan meliputi biaya listrik, telepon, air, gas, dan orang pekerja kebun.
PENJELASAN
Pasal 8
Yang dimaksud dengan kecelakaan karena dinas, adalah kecelakaan yang terjadi : 1. dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya; 2. dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinas, sehingga kecelakaan itu disamakan dengan kecelakaan yang terjadi dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya; 3. karena perbuatan anasir yang tidak bertanggungjawab ataupun sebagai akibat tindakan