UNDANG-UNDANG RI Nomor 12 Tahun 1959 tentang PAJAK DIVIDEN (berlaku 26 September 1959)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa dari pemegang saham yang bertempat tinggal di luar negeri yang mendapat hasil-hasil saham dari perusahaan yang berkedudukan di Indonesia menurut sistim pemajakan yang berlaku dewasa ini tidak dapat dipungut pajak,
- b. bahwa pajak dari pemegang saham yang bertempat tinggal di dalam negeri pemungutan pajak atas hasil-hasil saham dari perusahaan yang berkedudukan di Indonesia seharusnya dilakukan lebih effisien;
- c. bahwa untuk menampung kekurangan-kekurangan tersebut di atas dirasa perlu mengadakan pungutan pajak pada sumber- sumbernya;
- d. bahwa karena keadaan-keadaan yang memaksa pemungutan termaksud perlu segera diatur dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang,
Mengingat : pasal 23 ayat (2) juncto pasal ayat (1) Undang- undang Dasar;
Mengingat pula : pertimbangan-pertimbangan dan saran-saran dari Panitia Perubahan Sistim Pajak yang disusun kembali dengan keputusan Presiden Republik Indonesia No. 91 tahun 1958 (Berita- Negara 1958 No. 41);
Mendengar
:
Menteri Keuangan;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG TENTANG PAJAK DIVIDEN.
Pasal 1
Dengan nama Pajak Dividen dikenakan pajak atas hasil saham- saham, tanda-tanda laba, dan surat-surat obligasi yang berhak atas bagian keuntungan yang diperoleh dengan nama atau dengan bentuk apapun juga dari perseroan terbatas, perseroan komanditer atas saham-saham dan perkumpulan-perkumpulan yang modalnya seluruhnya atau sebagian terbagi atas saham-saham yang berkedudukan di Indonesia.
Pasal 2
Di mana suatu perseroan berkedudukan di Indonesia ditentukan menurut keadaan.
Pasal 3
Sebagai hasil saham dimaksudkan dalam pasal 1 ayat (1) dianggap antara lain :
- a. pemberian keuntungan, dengan nama atau dalam bentuk apapun juga;
2. dalam ini termasuk juga bagian keuntungan yang diberikan atas surat-surat obligasi;
- b. pembayaran kembali karena likwidasi yang melebihi jumlah modal yang telah disetorkan;
- c. pemberian saham bonus yang dilakukan dengan tiada penyetoran;
- d. pencatatan tambahan modal dengan tiada penyetoran;
- e. pembayaran kembali modal yang telah disetorkan, jika dalam tahuntahun yang lampau diperoleh keuntungan, kecuali jika pembayaran kembali itu sebagai akibat dari pengecilan modal statutair yang dilakukan secara sah;
- f. bunga atas surat-surat obligasi yang berhak atas keuntungan, baik yang tergantung dari keuntungan maupun yang tertantung dari pembagian keuntungan perseroan.
Pasal 4
Pajak tidak terhutang karena pembagian kepada :
- a. Negara, lain dari pada sebagai pemegang saham;
- b. perseroan terbatas, perseroan komanditer atas saham-saham, perkumpulan-perkumpulan koperasi dan perkumpulan asuransi gotong-royong, dan badan-badan lain yang modalnya seluruhnya atau sebagian terbagi atas saham-saham yang berkedudukan di Indonesia;
3. dengan syarat :
- a. bahwa badan yang menerima, paling sedikit menjadi pemegang saham langsung dan tidak timbal-balik untuk 1/4 bagian dari modal perseroan yang disetorkan, dalam mana ia ikut-serta;
- b. bahwa pemilikan saham itu sudah ada dalam dua belas bulan terakhir.
BAB II.
JUMLAH PAJAK DAN CARA PEMUNGUTAN.
Pasal 5
Pajak berjumlah 20% dari hasil bruto.
- (2) Pajak terhutang oleh badan yang memberikan hasil-hasil pada saat dibayarkan atau pada saat disediakan untuk dibayarkan.
- (3) Badan yang membayarkan hasil saham berhak memotongkan jumlah pajak yang terhutang
Pasal 6
- (1) Pengurus badan yang memberikan hasil saham seperti di- maksudkan dalam pasal 3 ayat (1), berkewajiban dalam tempo tiga puluh hari, terhitung dari saat terhutangnya pajak seperti di- maksud dalam pasal 5 ayat (2), menyetorkan pajak yang terhutang dalam Kas Negeri di wilayah dalam mana badan itu berkedudukan dan bersamaan dengan itu memberitahukan hal ini kepada Kepala Inspeksi Keuangan dalam wilayah mana badan itu berkedudukan atau dianggap berkedudukan.
- (2) Pemberitahuan harus memuat jumlah keuntungan yang di- bagikan, besarnya dividen atau bagian keuntungan pada tiap-tiap surat saham atau surat tanda berhak keuntungan, hari pada mana dividen atau bagian keuntungan itu dibayarkan, cara pembayaran, jumlah pajak yang terhutang, dan nama dan alamat orang yang menerima atau yang berhak atas dividen atau bagian keuntungan termaksud.
- (3) Surat pemberitahuan harus ditanda-tangani oleh direktur atau oleh pengurus perseroan.
- (4) Bentuk surat pemberitahuan ditetapkan oleh Kepala Jawatan Pajak dan dapat diminta dengan cuma-cuma pada Inspeksi Keuangan dalam mana badan itu berkedudukan.
Pasal 7
- (1) Badan yang berhutang pajak diwajibkan mengadakan dan mengisi secara teratur suatu daftar dimana dicantumkan hal-hal yang dipakai sebagai dasar penghitungan pajak.
- (2) Daftar tersebut harus disimpan selama waktu 10 tahun, dihitung dari tanggal pencatatan keterangan yang terakhir.
Pasal 8
- (1) Kepala Inspeksi Keuangan atau pegawai yang ditunjuk olehnya, sewaktu-waktu berhak untuk mengadakan pemeriksaan daftar-daftar yang dimaksudkan dalam pasal 7.
- (2) Pengurus perseroan atau badan berkewajiban, bila diminta, memberi segala keterangan yang diperlukan serta memperlihatkan daftar termaksud pada pasal 7 ayat (1) dan buku-buku dan segala yang berhubungan dengan pembayaran dividen atau bagian keuntungan itu, kepada Kepala Inspeksi Keuangan atau kepada pegawai yang ditunjuk olehnya.
- (3) Bila terhadap keterangan yang diminta untuk diberitahukan atau diperlihatkan menurut ayat (2) ada suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka perahasiaan itu ditiadakan oleh permintaan tersebut, sekedar ini perlu guna mencukupi permintaan tersebut.
Pasal 9
- (1) Pajak dividen diperhitungkan dengan pajak pendapatan seseorang yang bersangkutan, yang dikenakan dalam tahun, dalam mana hasil saham itu dibayarkan atau disediakan untuk dibayarkan asal hasilhasil itu telah termasuk dalam pendapatan yang dikenakan pajak pendapatan.
- (2) Pajak dividen diperhitungkan dengan pajak perseroan sesuatu badan yang bersangkutan, yang dikenakan dalam tahun, dalam mana hasil saham itu dibayarkan atau disediakan untuk dibayarkan, asal hasilhasil itu telah termasuk dalam laba yang dikenakan pajak perseroan.
- (3) Untuk dapat memperhitungkan pajak dividen tersebut dalam ayat (1) dan (2) yang bersangkutan diwajibkan melampirkan pada surat pemberitahuan yang bersangkutan nota dividen seperti dimaksudkan dalam pasal 11.
- (4) Bila untuk sesuatu tahun diderita kerugian oleh wajib pajak tersebut dalam ayat (1) dan ayat (2), dan karena itu tidak dikenakan pajak, maka kemungkinan untuk memperhitungkan pajak dividen hilang.
- (5) Bila pajak dividen yang diperhitungkan lebih besar dari pada pajak perseroan atau pajak pendapatan yang terhutang, maka pajak dividen yang dapat diperhitungkan ialah hanya sampai jumlah pajak yang dikenakan itu, sedangkan sisa pajak dividen yang tidak dapat diperhitungkan, tidak mungkin lagi diperhitungkan untuk lain tahun.
BAB III. TAGIHAN KEMUDIAN.
Pasal 11
- (4) Bila untuk sesuatu tahun diderita kerugian oleh wajib pajak tersebut dalam ayat (1) dan ayat (2), dan karena itu tidak dikenakan pajak, maka kemungkinan untuk memperhitungkan pajak dividen hilang.
- (5) Bila pajak dividen yang diperhitungkan lebih besar dari pada pajak perseroan atau pajak pendapatan yang terhutang, maka pajak dividen yang dapat diperhitungkan ialah hanya sampai jumlah pajak yang dikenakan itu, sedangkan sisa pajak dividen yang tidak dapat diperhitungkan, tidak mungkin lagi diperhitungkan untuk lain tahun.
BAB III. TAGIHAN KEMUDIAN.
- (1) Bila pajak dividen tidak dipotongkan hingga jumlah yang diharuskan, kurang dibayarkan atau tidak dibayarkan, atau bila
- 7 - dikembalikan pajak dividen yang lebih besar dari pada yang semestinya, maka pajak dividen yang kurang dipungutnya itu atau kurang disetorkannya atau kelebihan dikembalikannya, dapat dipungut kemudian dengan jalan surat ketetapan tagihan kemudian, asal belum lampau waktu 5 tahun, terhitung dari akhir tahun takwin dalam mana pajak dividen harus disetorkan dalam kas negara dan dalam hal dilakukan pengembalian pajak, lima tahun sejak tanggal surat keputusan pengurangan.
- (2) Ketetapan kemudian ditambah dengan 200% dari jumlah pajak dividen yang kurang dipungut, kecuali jika tagihan kemudian itu dilakukan untuk membenarkan kesalahan jabatan.
- (3) Sebelum dilakukan tagihan kemudian Kepala Inspeksi Keuangan memberi kesempatan kepada pengurus badan atau sipenerima hasil saham yang mendapat pengurangan, untuk memberikan
PENJELASAN
Pembukaan
yang dianggap perlu.
- (4) Ketetapan dikenakan pada badan yang memberi dividen atau bagian keuntungan atau kepada yang menerima pengembalian kelebihan.
- (5) Ketetapan tagihan kemudian ditetapkan oleh Kepala Inspeksi Keuangan.
- (6) Ketetapan harus dibayar lunas dalam waktu satu bulan terhitung dari tanggal ketetapan.
- (7) Kepala Jawatan Pajak berwenang mengurangkan atau membebaskan tambahan 200%, bila kurang dipungutnya pajak dividen itu tidak karena kesalahan wajib pajak atau berdasarkan kekhilafan yan dapat dimaafkan.
##
PENJELASAN
Pasal 11
. - (1) Badan yang memberikan hasil seperti dimaksudkan dalam pasal 3 ayat (1), atau badan maupun kantor-kantor administrasi, bank-bank yang melakukan pembayaran hasil-hasil tersebut di