PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG Nomor 27 Tahun 2012 tentang URAIAN TUGAS PEJABAT STRUKTURAL DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT KOTA SINGKAWANG (berlaku 31 Oktober 2012)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat :
PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG
NOMOR 27 TAHUN 2012
TENTANG
URAIAN TUGAS PEJABAT STRUKTURAL DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT KOTA SINGKAWANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SINGKAWANG,
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Uraian Tugas Pejabat Struktural di lingkungan Badan Kepegawaian dan Diklat Kota Singkawang;
1.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4095);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
17. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
20. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2008 Nomor 5);
21. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 14);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG URAIAN TUGAS PEJABAT STRUKTURAL DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT KOTA SINGKAWANG.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Singkawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Singkawang.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Singkawang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Singkawang.
6. Badan adalah Badan Kepegawaian dan Diklat Kota Singkawang.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kota Singkawang.
8. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam rangka memimpin suatu Organisasi Pemerintahan.
9. Uraian Tugas adalah paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok yang dilakukan pemegang jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja, dengan menggunakan perangkat kerja dan dalam kondisi pelaksanaan tertentu.
URAIAN TUGAS KEPALA DINAS, SEKRETARIS, KEPALA BIDANG, KEPALA SUB BAGIAN DAN KEPALA SUB BIDANG DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT KOTA SINGKAWANG
Bagian Kesatu Kepala Dinas
BAB II - URAIAN TUGAS KEPALA DINAS, SEKRETARIS, KEPALA BIDANG, KEPALA SUB BAGIAN DAN KEPALA SUB BIDANG DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT KOTA SINGKAWANG
Pasal 2
- (1) Badan Kepegawaian dan Diklat adalah unsur pendukung tugas Walikota dibidang kepegawaian, pendidikan dan latihan.
- (2) Badan Kepegawaian dan Diklat dipimpin oleh Kepala Badan, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah serta diangkat dan diberhentikan oleh Walikota dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat.
- (3) Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengawasi, menyelenggarakan dan mengendalikan kegiatan Badan Kepegawaian dan Diklat
BAB II - URAIAN TUGAS KEPALA DINAS, SEKRETARIS, KEPALA BIDANG, KEPALA SUB BAGIAN DAN KEPALA SUB BIDANG DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT KOTA SINGKAWANG
Pasal 3
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), Kepala Badan mempunyai uraian tugas :
1. Merumuskan dan merencanakan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian dan Diklat
BAB II - URAIAN TUGAS KEPALA DINAS, SEKRETARIS, KEPALA BIDANG, KEPALA SUB BAGIAN DAN KEPALA SUB BIDANG DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT KOTA SINGKAWANG
Pasal 4
- (1) Sekretariat adalah unsur staf yang berkedudukan dibawah Kepala Badan.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan serta diangkat dan diberhentikan oleh Walikota dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat.
- (3) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah unsur staf yang berkedudukan dibawah Kepala Badan yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kepegawaian dan Diklat dalam mengkoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas bidang serta pelayanan administratif.
BAB II - URAIAN TUGAS KEPALA DINAS, SEKRETARIS, KEPALA BIDANG, KEPALA SUB BAGIAN DAN KEPALA SUB BIDANG DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT KOTA SINGKAWANG
Pasal 5
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Sekretaris mempunyai uraian tugas :
1. Merencanakan program kerja Sekretariat Badan Kepegawaian dan Diklat
BAB II - URAIAN TUGAS KEPALA DINAS, SEKRETARIS, KEPALA BIDANG, KEPALA SUB BAGIAN DAN KEPALA SUB BIDANG DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT KOTA SINGKAWANG
Pasal 6
Sekretaris Badan Kepegawaian dan Diklat membawahi :
1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan;
3. Kepala Sub Bagian Keuangan.
Bagian Ketiga
Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
BAB II - URAIAN TUGAS KEPALA DINAS, SEKRETARIS, KEPALA BIDANG, KEPALA SUB BAGIAN DAN KEPALA SUB BIDANG DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT KOTA SINGKAWANG
Pasal 7
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas memimpin Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dalam rangka melaksanakan sebagian tugas Sekretariat yaitu mengumpul, mengolah bahan kerja, koordinasi, fasilitasi pelaksanaan tata usaha umum dan administrasi kepegawaian.
BAB II - URAIAN TUGAS KEPALA DINAS, SEKRETARIS, KEPALA BIDANG, KEPALA SUB BAGIAN DAN KEPALA SUB BIDANG DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT KOTA SINGKAWANG
Pasal 8
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas :
1. Merencanakan program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
BAB II - URAIAN TUGAS KEPALA DINAS, SEKRETARIS, KEPALA BIDANG, KEPALA SUB BAGIAN DAN KEPALA SUB BIDANG DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT KOTA SINGKAWANG
Pasal 9
Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas memimpin Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan dalam rangka melaksanakan sebagian tugas Sekretariat yaitu mengumpul dan mengolah bahan kerja untuk pengkoordinasian program kerja, melakukan evaluasi dan pelaporan seluruh kegiatan Badan Kepegawaian dan Diklat.
BAB II - URAIAN TUGAS KEPALA DINAS, SEKRETARIS, KEPALA BIDANG, KEPALA SUB BAGIAN DAN KEPALA SUB BIDANG DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT KOTA SINGKAWANG
Pasal 10
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai uraian tugas :
1. Merencanakan program kerja Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan
BAB II - URAIAN TUGAS KEPALA DINAS, SEKRETARIS, KEPALA BIDANG, KEPALA SUB BAGIAN DAN KEPALA SUB BIDANG DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT KOTA SINGKAWANG
Pasal 11
Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas memimpin Sub Bagian Keuangan dalam rangka melaksanakan sebagian tugas Sekretariat yaitu mengumpul, mengolah bahan kerja dalam rangka mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di bidang keuangan.
BAB II - URAIAN TUGAS KEPALA DINAS, SEKRETARIS, KEPALA BIDANG, KEPALA SUB BAGIAN DAN KEPALA SUB BIDANG DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT KOTA SINGKAWANG
Pasal 12
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai uraian tugas :
1. Merencanakan program kerja Sub Bagian Keuangan
BAB II - URAIAN TUGAS KEPALA DINAS, SEKRETARIS, KEPALA BIDANG, KEPALA SUB BAGIAN DAN KEPALA SUB BIDANG DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT KOTA SINGKAWANG
Pasal 13
- (1) Bidang Administrasi dan Pengembangan mempunyai tugas menyusun rencana dan program kerja, menyiapakan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan teknis,koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program bidang administrasi dan pengembangan meliputi pengadaan dan pemberhentian pegawai serta pembinaan dan pengembangan pegawai.
- (2) Bidang Administrasi dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
BAB II - URAIAN TUGAS KEPALA DINAS, SEKRETARIS, KEPALA BIDANG, KEPALA SUB BAGIAN DAN KEPALA SUB BIDANG DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT KOTA SINGKAWANG
Pasal 14
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepala Bidang Administrasi dan Pengembangan mempunyai uraian tugas :
1. Merencanakan dan menyusun program kerja Bidang Administrasi dan Pengembangan Badan Kepegawaian dan Diklat
BAB II - URAIAN TUGAS KEPALA DINAS, SEKRETARIS, KEPALA BIDANG, KEPALA SUB BAGIAN DAN KEPALA SUB BIDANG DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT KOTA SINGKAWANG
Pasal 15
Kepala Bidang Administrasi dan Pengembangan membawahi :
1. Kepala Sub Bidang Pengadaan dan Pemberhentian.
2. Kepala Sub Bidang Pembinaan dan Pengembangan.
Bagian Ketujuh
BAB II - URAIAN TUGAS KEPALA DINAS, SEKRETARIS, KEPALA BIDANG, KEPALA SUB BAGIAN DAN KEPALA SUB BIDANG DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT KOTA SINGKAWANG
Pasal 16
Kepala Sub Bidang Pengadaan dan Pemberhentian mempunyai tugas memimpin bidang pengadaan dan pemberhentian pegawai dalam melaksanakan tugas menyusun rencana dan program kerja, memgumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan petunjuk teknis.
BAB II - URAIAN TUGAS KEPALA DINAS, SEKRETARIS, KEPALA BIDANG, KEPALA SUB BAGIAN DAN KEPALA SUB BIDANG DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT KOTA SINGKAWANG
Pasal 17
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Kepala Sub Bidang Pengadaan dan Pemberhentian Pegawai mempunyai uraian tugas :
1. Merencanakan program kerja Sub Bidang Pengadaan dan Pemberhentian
BAB II - URAIAN TUGAS KEPALA DINAS, SEKRETARIS, KEPALA BIDANG, KEPALA SUB BAGIAN DAN KEPALA SUB BIDANG DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT KOTA SINGKAWANG
Pasal 18
Kepala Sub Bidang Pembinaan dan Pengembangan mempunyai tugas memimpin sub bidang pembinaan dan pengembangan dalam melaksanakan tugas menyusun rencana dan program kerja, mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi pelaporan dan petunjuk teknis pelaksanaan pembinaan dan pengembangan meliputi pembinaan disiplin pegawai, motivasi/etos kerja pegawai, kesejahteraan pegawai, pelayanan administrasi kepegawaian
(memproses kartu ASKES, TASPEN, KARPEG, KARIS/KARSU, Piagam penghargaan PNS) dan pengembangan jenjang pendidikan pegawai (tugas belajar, izin belajar, seleksi pendidikan kedinasan) cuti besar, cuti tanggungan negara dan cuti tahunan bagi eselon II.
BAB II - URAIAN TUGAS KEPALA DINAS, SEKRETARIS, KEPALA BIDANG, KEPALA SUB BAGIAN DAN KEPALA SUB BIDANG DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT KOTA SINGKAWANG
Pasal 19
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Kepala Sub Bidang Pembinaan dan Pengembangan mempunyai uraian tugas :
1. Merencanakan program kerja Sub Bidang Pembinaan dan Pengembangan
BAB II - URAIAN TUGAS KEPALA DINAS, SEKRETARIS, KEPALA BIDANG, KEPALA SUB BAGIAN DAN KEPALA SUB BIDANG DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT KOTA SINGKAWANG
Pasal 20
- (1) Bidang Mutasi mempunyai tugas menyusun rencana dan program kerja, menyiapakan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan teknis, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan program bidang mutasi meliputi mutasi jabatan fungsional dan mutasi jabatan struktural.
- (2) Bidang Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
BAB II - URAIAN TUGAS KEPALA DINAS, SEKRETARIS, KEPALA BIDANG, KEPALA SUB BAGIAN DAN KEPALA SUB BIDANG DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT KOTA SINGKAWANG
Pasal 21
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bidang Mutasi mempunyai uraian tugas :
1. Merencanakan dan menyusun program kerja Bidang Mutasi Badan Kepegawaian dan Diklat
BAB II - URAIAN TUGAS KEPALA DINAS, SEKRETARIS, KEPALA BIDANG, KEPALA SUB BAGIAN DAN KEPALA SUB BIDANG DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT KOTA SINGKAWANG
Pasal 22
Bidang Pendidikan Menengah membawahi :
1. Kepala Sub Bidang Fungsional.
2. Kepala Sub Bidang Struktural.
Bagian Kesepuluh Kepala Sub Bidang Fungsional
BAB II - URAIAN TUGAS KEPALA DINAS, SEKRETARIS, KEPALA BIDANG, KEPALA SUB BAGIAN DAN KEPALA SUB BIDANG DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT KOTA SINGKAWANG
Pasal 23
Kepala Sub Bidang Fungsional mempunyai tugas memimpin sub bidang fungsional dalam melaksanakan tugas menyusun rencana dan program kerja, mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan petunjuk teknis pelaksanaan tugas bidang mutasi jabatan fungsional meliputi pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan fungsional, memproses mutasi kepangkatan jabatan fungsional (termasuk fungsional umum dan staf) sesuai kewenangan, mutasi pindah PNS jabatan fungsional/staf antar unit kerja, dalam dan keluar wilayah Kota Singkawang, usulan penetapan kenaikan pangkat anumerta dan pengabdian jabatan fungsional (termasuk fungsional/staf) penetapan tunjangan lainnya serta termasuk mutasi lain-lain.
BAB II - URAIAN TUGAS KEPALA DINAS, SEKRETARIS, KEPALA BIDANG, KEPALA SUB BAGIAN DAN KEPALA SUB BIDANG DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT KOTA SINGKAWANG
Pasal 24
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Kepala Sub Bidang Fungsional mempunyai uraian tugas :
1. Merencanakan program kerja Sub Bidang Fungsional
BAB II - URAIAN TUGAS KEPALA DINAS, SEKRETARIS, KEPALA BIDANG, KEPALA SUB BAGIAN DAN KEPALA SUB BIDANG DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT KOTA SINGKAWANG
Pasal 25
Kepala Sub Bidang Struktural mempunyai tugas memimpin sub bidang struktural dalam melaksanakan tugas menyusun rencana dan program kerja, mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi pelaporan dan petunjuk teknis pelaksanaan tugas bidang mutasi jabatan struktural meliputi pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural (rapat baperjakat, pelantikan, pengajuan Plt/Plh), memproses mutasi kepangkatan jabatan struktural sesuai kewenangan, mutasi pindah PNS jabatan struktural antar unit kerja, dalam dan keluar wilayah Kota Singkawang, usulan penetapan kenaikan pangkat anumerta dan pengabdian bagi jabatan fungsional (termasuk fungsional umum/staf, ujian dinas, ujian penyesuaian pangkat termasuk mutasi lain-lain.
BAB II - URAIAN TUGAS KEPALA DINAS, SEKRETARIS, KEPALA BIDANG, KEPALA SUB BAGIAN DAN KEPALA SUB BIDANG DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT KOTA SINGKAWANG
Pasal 26
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Kepala Sub Bidang Struktural mempunyai uraian tugas :
1. Merencanakan program kerja Sub Bidang Struktural
BAB II - URAIAN TUGAS KEPALA DINAS, SEKRETARIS, KEPALA BIDANG, KEPALA SUB BAGIAN DAN KEPALA SUB BIDANG DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT KOTA SINGKAWANG
Pasal 27
- (1) Bidang Informasi dan Dokumentasi mempunyai tugas menyusun rencana dan program kerja, menyiapakan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan teknis, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang informasi dan dokumentasi meliputi analisa data dan informasi serta dokumentasi kepegawaian.
- (2) Bidang Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
BAB II - URAIAN TUGAS KEPALA DINAS, SEKRETARIS, KEPALA BIDANG, KEPALA SUB BAGIAN DAN KEPALA SUB BIDANG DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT KOTA SINGKAWANG
Pasal 28
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Kepala Bidang Informasi dan Dokumentasi mempunyai uraian tugas :
1. Merencanakan dan menyusun program kerja Bidang Informasi dan Dokumentasi Badan Kepegawaian dan Diklat
BAB II - URAIAN TUGAS KEPALA DINAS, SEKRETARIS, KEPALA BIDANG, KEPALA SUB BAGIAN DAN KEPALA SUB BIDANG DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT KOTA SINGKAWANG
Pasal 29
Kepala Bidang Informasi dan Dokumentasi membawahi :
1. Kepala Sub Bidang Analisa Data dan Informasi
2. Kepala Sub Bidang Dokumentasi.
Bagian Ketigabelas
Kepala Sub Bidang Analisa Data dan Informasi
BAB II - URAIAN TUGAS KEPALA DINAS, SEKRETARIS, KEPALA BIDANG, KEPALA SUB BAGIAN DAN KEPALA SUB BIDANG DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT KOTA SINGKAWANG
Pasal 31
1. Merencanakan dan menyusun program kerja Bidang Informasi dan Dokumentasi Badan Kepegawaian dan Diklat
Kepala Bidang Informasi dan Dokumentasi membawahi :
1. Kepala Sub Bidang Analisa Data dan Informasi
2. Kepala Sub Bidang Dokumentasi.
Bagian Ketigabelas
Kepala Sub Bidang Analisa Data dan Informasi
Kepala Sub Bidang Analisa Data dan Informasi mempunyai tugas memimpin Sub bidang analisa data dan informasi dalam melaksanakan tugas menyusun rencana dan program kerja, mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan pertunjuk teknis pelaksanaan program analisis data dan informasi meliputi pemutaakhiran data PNSD (pengolahan dan penyajian data kepegawaian berupa DUK, Daftar Susunan Pegawai/DSP), profil kepegawaian, pengembangan SIMPEG, penyebarluasan informasi kepegawaian), penyedian seluruh data kepegawaian (bank data kepegawaian) termasuk peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian dan diklat.
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Kepala Sub Bidang Analisa Data dan Informasi mempunyai uraian tugas :
1. Merencanakan program kerja Sub Bidang Analisa Data dan Informasi
BAB II - URAIAN TUGAS KEPALA DINAS, SEKRETARIS, KEPALA BIDANG, KEPALA SUB BAGIAN DAN KEPALA SUB BIDANG DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT KOTA SINGKAWANG
Pasal 32
Kepala Sub Bidang Dokumentasi mempunyai tugas memimpin sub bidang dokumentasi dalam melaksanakan tugas menyusun rencana dan program kerja, mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan pertunjuk teknis pelaksanaan program bidang dokumentasi meliputi inventarisasi, pemilahan, penataan, penyimpanan, pemeliharaan arsip dan dokumen penting kepegawaian, dan pemusnahan arsip dan dokumen penting kepegawaian dan diklat.
BAB II - URAIAN TUGAS KEPALA DINAS, SEKRETARIS, KEPALA BIDANG, KEPALA SUB BAGIAN DAN KEPALA SUB BIDANG DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT KOTA SINGKAWANG
Pasal 33
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Kepala Sub Bidang Dokumentasi mempunyai uraian tugas :
1. Merencanakan program kerja Sub Bidang Dokumentasi
BAB II - URAIAN TUGAS KEPALA DINAS, SEKRETARIS, KEPALA BIDANG, KEPALA SUB BAGIAN DAN KEPALA SUB BIDANG DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT KOTA SINGKAWANG
Pasal 34
- (1) Bidang Diklat mempunyai tugas menyusun rencana dan program kerja, menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan teknis, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan kegiatan bidang meliputi diklat kepemimpinan dan prajabatan serta diklat teknis fungsional.
- (2) Bidang Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
BAB II - URAIAN TUGAS KEPALA DINAS, SEKRETARIS, KEPALA BIDANG, KEPALA SUB BAGIAN DAN KEPALA SUB BIDANG DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT KOTA SINGKAWANG
Pasal 35
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Kepala Bidang Diklat mempunyai uraian tugas :
1. Merencanakan dan menyusun program kerja Bidang Diklat Badan Kepegawaian dan Diklat
BAB II - URAIAN TUGAS KEPALA DINAS, SEKRETARIS, KEPALA BIDANG, KEPALA SUB BAGIAN DAN KEPALA SUB BIDANG DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT KOTA SINGKAWANG
Pasal 36
Kepala Bidang Diklat membawahi :
1. Kepala Sub Bidang Diklat Kepemimpinan dan Prajabatan.
2. Kepala Sub Bidang Diklat Teknis Fungsional
Bagian Keenambelas
Kepala Sub Bidang Diklat Kepemimpinan dan Prajabatan
BAB II - URAIAN TUGAS KEPALA DINAS, SEKRETARIS, KEPALA BIDANG, KEPALA SUB BAGIAN DAN KEPALA SUB BIDANG DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT KOTA SINGKAWANG
Pasal 37
Kepala Sub Bidang Diklat Kepemimpinan dan Prajabatan mempunyai tugas memimpin seksi pengembangan ketenagaan dalam melaksanakan tugas menyusun rencana dan program kerja, mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan pertunjuk teknis program diklat kepemimpinan dan prajabatan meliputi penyusunan rencana program, analisis kebutuhan duklat kepemimpinan dan prajabatan, penyelenggaraan diklat kepemimpinan TK. IV dan dikalat prajabatan golongan I dan II, pengiriman peserta mengikuti diklat kepemimpinan TK. II dan TK.III
serta pengiriman peserta diklat prajabatan golongan III, menyusun evaluasi penyelenggaraan diklat kepemimpinan dan prajabatan.
BAB II - URAIAN TUGAS KEPALA DINAS, SEKRETARIS, KEPALA BIDANG, KEPALA SUB BAGIAN DAN KEPALA SUB BIDANG DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT KOTA SINGKAWANG
Pasal 38
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Kepala Sub Bidang Diklat Kepemimpinan dan Prajabatan mempunyai uraian tugas :
1. Merencanakan program kerja Sub Bidang Diklat Kepemimpinan dan Prajabatan
BAB II - URAIAN TUGAS KEPALA DINAS, SEKRETARIS, KEPALA BIDANG, KEPALA SUB BAGIAN DAN KEPALA SUB BIDANG DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT KOTA SINGKAWANG
Pasal 39
Kepala Sub Bidang Diklat Teknis Fungsional mempunyai tugas memimpin sub bidang diklat teknis fungsional dalam melaksanakan tugas menyusun rencana dan program kerja, mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan pertunjuk teknis program diklat teknis fungsional meliputi penyusunan rencana program, analisis kebutuhan diklat teknis fungsional, penyelenggaraan diklat teknis fungsional (bekerjasama dengan unit kerja terkait), pengiriman peserta mengikuti diklat teknis fungsional, menyusun evaluasi penyelenggaraan diklat teknis fungsional.
BAB II - URAIAN TUGAS KEPALA DINAS, SEKRETARIS, KEPALA BIDANG, KEPALA SUB BAGIAN DAN KEPALA SUB BIDANG DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT KOTA SINGKAWANG
Pasal 40
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Kepala Sub Bidang Diklat Teknis Fungsional mempunyai uraian tugas :
1. Merencanakan program kerja Sub Bidang Diklat Teknis Fungsional ## BAB III
KETENTUAN PENUTUP
BAB II - URAIAN TUGAS KEPALA DINAS, SEKRETARIS, KEPALA BIDANG, KEPALA SUB BAGIAN DAN KEPALA SUB BIDANG DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT KOTA SINGKAWANG
Pasal 41
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Singkawang.

Penetapan: Ditetapkan di Singkawang pada tanggal 31 Oktober 2012

Penandatangan: WALIKOTA SINGKAWANG, ttd ## HASAN KARMAN

Penetapan: Diundangkan di Singkawang Pada tanggal 31 Oktober 2012

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG, ## SYECH BANDAR BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2012 NOMOR 27

Penandatangan: Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan, ## YASMALIZAR, SH Pembina NIP. 19681016 199803 1 004