PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR Nomor O1 Tahun 2017 tentang ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN ANGGARAN 2017 UNTUK PENYEDIAAN PENGELUARAN BELANJA YANG BERSIFAT WAJIB DAN MENGIKAT TAHUN ANGGARAN 2017 (berlaku 3 Januari 2017)
Pasal 61
- bahwa mengingat Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 belum juga ditetapkan hingga awal tahun 2017, maka dalam rangka kelancaran tugas-tugas Pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir, sambil menunggu penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanjaj Daerah Tahun Anggaran 2017 dipandang perlu melakukan pengeluaran kas untuk pembayaran belanja yang bersifat wajib dan belanja yang bersifat mengikat atas beban Tahun Anggaran 2017, C
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c diatas, dipandang perlu untuk
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: ditetapkan didalam Peraturan Bupati Rokan Hilir, d. - Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sengingi 1 dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sengingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880), - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), 2 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), 3 - Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400): 4. - . Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438), 5. - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), 6. - Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155), 7. - Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 8. - Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578),

Penandatangan: 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 10. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Kabupaten Rokan Hilir (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 21), ## MEMUTUSKAN :

Penandatangan: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN ANGGARAN 2017 UNTUK PENYEDIAAN PENGELUARAN BELANJA YANG BERSIFAT WAJIB DAN MENGIKAT TAHUN ANGGARAN 2017. ## Pasal 1

Penandatangan: Dalam rangka kelancaran penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir serta untuk menjamin kelangsungan pemenuhan pelayanan dasar yang dianggap perlu, Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyediaan dana belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib untuk pengeluaran sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2017. ## Pasal 2

Penandatangan: Peraturan Bupati ini mengatur hal-hal yang berkenaan dengan penyediaan dana belanja yang bersifat wajib dan belanja yang bersifat mengikat pada pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 yang meliputi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. ## Pasal 3 Penyediaan belanja yang bersifat mengikat dan Belanja yang bersifat wajib pada kelompok belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada pasal 2 terdiri dari Belanja Pegawai, yaitu untuk pengeluaran : 2

Penandatangan: 2. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi dan Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan,

Distribusi: 1. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi dan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Pegawai Negeri Sipil Daerah,

Penandatangan: 3. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi dan Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. ## Pasal 4 Penyediaan belanja yang bersifat mengikat dan Belanja yang bersifat wajib pada kelompok belanja langsung merupakan pengeluaran Kas untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat dibidang pendidikan, kesehatan dan bidang lainnya yang dianggap perlu dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga untuk sementara belum dapat disediakan, kecuali : 1. Gaji Pegawai Honorer Tenaga Administrasi, 2. Gaji Pegawai Tenaga Supir, Cleaning Service dan Penjaga Malam, 3. Gaji Pegawai Honorer Tenaga Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah, 4. 4, Gaji Pegawai Honorer Pemadam Kebakaran dan Satuan Polisi Pamong Praja:

Penandatangan: 5. Pengeluaran yang Bersifat Wajib dan Mengikat Lainnya sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Rokan Hilir. ## Pasal 5 Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 untuk setiap bulannya adalah sebesar seper dua belas dari pagu anggaran yang dialokasikan pada Tahun Anggaran 2017 untuk setiap masing-masing jenis belanja. ## Pasal 6 Penyediaan dana belanja yang bersifat wajib dan belanja yang besifat mengikat disesuaikan dengan kebutuhan belanja untuk setiap bulannya mengacu pada Pasal 5 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Penyediaan Dana Tahun Anggaran 2017. ## Pasal 7

Penandatangan: Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

Penetapan: Ditetapkan di Bagansiapiapi pada tanggal 3 Januari 2017 BUPATI ROKAN HILIR, SUYATNO

Penetapan: Diundangkan di Bagansiapiapi pada tanggal 5 Januari 2017

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPA'YEN ROKAN HILIR, ttd SURYA ARFAN BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2017 NOMOR