PERATURAN WALIKOTA MA Nomor 13 Tahun 2017 tentang PENETAPAN JUMLAK UANG- PERSEDIAAN PADA SETIAP SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN ANGGARAM 2017 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
: a.
WALIKOTA PEMATANGSIANTAR PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN WALIKOTA PEMATANGSIANTAR NOMOR " { I TAHUN 2017
TENTANG
PENETAPAN JUMLAK UANG- PERSEDIAAN PADA SETIAP SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN ANGGARAM 2017
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PEMATANGSIANTAR, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 136 dan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, perlu menetapkan jumlah Uang Persediaan pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantar sebagai landasan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP -UP);
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Pematangsiantar tentang Penetapan Jumlah Uang Persediaan (UP) pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantar Tahun Anggaran 2017;
2. : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang -Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. 1 Tahun 2004 tentang 5. Undang-Undang Nomor Perbendaharaan Negara* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara ' Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor ' 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapafkali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pematangsiantar dan Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3328);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Lembaran sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); (Lembaran Negara Tambahan Republik Indonesia Nomor 4416) Negara
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); ~
20. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
22. Peraturan- Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
23. Peraturan-Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri 1 Dalam ' Negeri Nomor 13 Tahun 2006 &lt; tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; . ;
24. Peraturan Menteri Dalam ' Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penetapan StandariAkuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintahan Daerah; :
!
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang-Pembentukan Procjuk Hukum Daerah; i ( ·
26. Keputusan Menteri DalanjiNelgeri Nomor 131.12.9932 ' Tahiin 2016 tentang Ipengangkatan Penjabat Walikota Pematangsiantar jProvinsi Sumatera Utara; I ?
27. Peraturan Daerah Kota i Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2017 i tentang 1 Pembenliukan Perangkat Daerah f Kota Pematangsiantar;
28. Peraturan Daerah Kota : Pematangsiantar Norrior ^ Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
29. Peraturan Walikota Pematajngsiantar Nomor 14 Tahun 2016 tentang, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 20.17;
30. Peraturan Walikota Peniatangsiantar Nomor 02 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Keija Sekretariat Daerah Kota, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota dan Staf Ahli Walikota Pematangsiantar; 1 ·
31. Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 03 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Keija Inspektorat Daerah Kota Pematangsiantar;
32. Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 04 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas 1 Daerah Kota Pematangsiantar; ,.
33. Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 05 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Keija Badan-Badan Daerah Kota Pematangsiantar;
34. Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 06 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fuhgsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kota Pematangsiantar;
35. Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.
Menetapkan
:
MEMUTUSKAN :
PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN JUMLAH PADA SETIAP SATUAN KERJA UANG PERSEDIAAN PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN ANGGARAN 2017.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Pematangsiantar.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Pematangsiantar.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pematangsiantar.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran / barang.
8. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah sejumlah uang tunai yang disediakan untuk satuan keija perangkat daerah dalam melaksanakan kegiatan operasional kantor sehari- hari.
9. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan / bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran. 9.
11. Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disebut GU adalah permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
10. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
12. SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara
pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
13. SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah keija Iainnya dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu.
14. SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan. !
15. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP. i
16. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
17. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KBUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas bendahara umum daerah.
18. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kewenangan dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran.
19. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran / barang.
20. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja Daerah dalam pelaksanaan APBD pada SKPD.
21. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk meneapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
22. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasiikan keluaran (output) dalam bentuk barang / jasa.
- (1)
BAB II - ' PROSEDUR PENGAJUAN SPP Pasal | 2
Pasal 3
- (1) SPP-UP dipergunakan untuk mengisi UP tiap-tiap SKPD. Pengajuan SPP-UP hanya dilakukan sekali dalam satu tahun, selanjutnya untuk mengisi Saldo uang persediaan akan mempergunakan SPP-GU / SPP-TU.
- (2) SPP-GU yang dipergunakan untuk mengganti UP yang sudah terpakai.
- (3) Permintaan GU dapat dilakukan apabila UP sudah dapat dipertanggungjawabkan minimal 75 % (tujuh puluh lima perseratus) sesuai dengan laporan pertanggungjawaban yang telah disahkan dan dibuktikan dengan SPJ untuk membiayai suatu kegiatan pembayaran dan atau untuk mengembalikan Saldo UP untuk besaran jumlah semula.
- (5) SPP -TU yang digunakan hanya untuk memintakan tambahan uang, apabila ada pengeluaran yang sedemikian rupa sehingga Saldo UP tidak akan cukup untuk membiayainya. Akan tetapi pembuatan SPP -TU ini haruslah ## BAB III
-BESARAN DAN BATAS UP PADA SKPD
BAB II - ' PROSEDUR PENGAJUAN SPP Pasal | 2
Pasal 4
Formulasi perhitungan jumlah UP dapat diberikan setinggitingginya sebagai berikut :
1. 1/ 12 ( satu per dua belas ) dari Pagu DPA menurut klasifikasi Belanja yang diijinkan untuk diberikan UP maksimal Rp. 75.000.000,(tujuh puluh lima juta rupiah) untuk pagu sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
2. 1/ 18 ( satu per delapan belas ) dari Pagu DPA menurut klasifikasi Belanja yang diijinkan untuk diberikan UP maksimal Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk Pagu sampai dengan Rp. 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah).
3. 1 / 24 (satu per dua puluh empat) dari Pagu DPA menurut klasifikasi Belanja yang diijinkan untuk diberikan UP maksimal Rp. 250.000.000,(dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk Pagu diatas-Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).
BAB II - ' PROSEDUR PENGAJUAN SPP Pasal | 2
Pasal 5
Klasifikasi Belanja yang diijinkan untuk diberikan UP adalah Belanja Langsung dikurangi dengan Belanja Modal.
BAB II - ' PROSEDUR PENGAJUAN SPP Pasal | 2
Pasal 6
- Dalam rangka pelaksanaan kegiatan dalam APBD, kepada SKPD diberikan Uang Persediaan melalui SPP-UP. ( 1 )
- SPP Uang Persediaan (SPP-UP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ' adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran. ( 2 )
- Besaran uang persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap SKPD adalah sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan Walikota Pematangsiantar ini. (3)

## BAB IV

## KETENTUAN LAIN-LAIN

## Pasal 7

Penerbitan dokumen pengajuan SPP-UP disesuaikan atau mempedomani sistem dan prosedur Pengelolaan keuangan daerah Kota pematangsiantar yang meliputi :

- a. Tata Cara Pelaksanaan APBD;
- b. Tata Cara Penatausahaan Keuangan Daerah;
- c. Tata Cara Akuntansi dan Pelaporan Keuangan APBD; dan
- d. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

## BABY

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 8

Dengan diterbitkannya Peraturan walikota ini, maka Peraturan Walikota Nomor 02 Tahun 2016 tentang Penetapan Jumlah Uang Persediaan Pada Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantar Tahun Anggaran 2016, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

## Pasal 9

Peraturan Walikota irii mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pematangsiantar.

Ditetapkan di Pematangsiantar pada tanggal h Pebmafi

20\ J

Pj. WALIKOTA PEMATANGSIANTAR,


ANTHONY SIAHAAN

Diundangkan di Pematangsiantar pada tanggal $ f ^ bfuarr 34? 17 / Pit. SEKRETARIS DAERAH KO ^ PEMATANGSIANTAR,

REINWARD SIMANJUNTAK

BERITA DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2017 NOMOR : 11

£

## LAMPIRAN : PERATURAN WALIXOTA PEMATANGSIANTAR

NOMOR

TAimGAL

TENTANG

- 11 \ hk\UW P05 J

- 2oq

UANG PERSEDIAAN PADA SETIAP SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN ANGGARAN 2017 JUMLAH PENETAPAN

| NO | KODE | SKPD | BESARAN UP |
|--------------------|----------------------------------------------------------------|--------|---------------|
| 1 . 0 1 . 1 . 1 1 | DINAS PENDIDIKAN | Rp | 250.000.000 |
| 1.02 . 1 . 1 2 | DINAS KESEHATAN | Rp | 250.000 . 000 |
| 1.03 . 1 . 1 3 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | Rp | 150.000.000 |
| 1.04 . 1 . 1 4 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | Rp | 250.000.000 |
| 1.05 . 1 . 1 5 | KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH | Rp | |
| 1.05 . 2 . 1 6 | DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH | Rp | |
| 1 . 05.3 . 1 7 | SEKRETARIAT DAERAH KOTA | Rp | 250.000.000 |
| 1.05 . 4.1 8 | SEKRETARIAT ' D ' PRD KOTA | Rp | 250.000.000 |
| 9 1.05 . 5 . 1 | INSPEKTOR . ATDAiR . AH | Rp | 110.000.000 |
| 10 1 . 05.6 . 1 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POUTIK | Rp | 90.000.000 |
| 1.05 . 7.1 11 | SATUAN POUSIPAMONG PRAIA | Rp | 250.000 .000 |
| 12 1 . 05.8 . 1 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | Rp | 250.000.000 |
| 13 1.05 . 9 . 1 | KECAMATAN SIANTAR BARAT | Rp | 130.000.000 |
| 1.05 . 10 . 14 1 | KECAMATAN SIANTAR TIMUR | Rp | 145.000.000 |
| 1.05 . 11 . 15 1 | KECAMATAN SIANTAR UTAR . A | RP | 150.000 . 000 |
| 1.05 . 12 . 16 1 | KECAMATAN SIANTAR SELATAN | Rp | 95.000.000 |
| 1.05 . 13 . 17 1 | KECAMATAN SIANTAR MARTOBA | Rp | 125.000.000 |
| 1.05 . 14 . 18 1 | KECAMATAN SIANTAR MARIHAT | Rp | 100.000.000 |
| 1.05 . 15 . 19 1 | KECAMATAN SIANTAR SITALASARI | Rp | 125.000 . 000 |
| 1.05 . 16 . 20 | KECAMATAN SIANTAR MARIMBUN | Rp | 80.000.000 |
| 21 1.06 . 1 . 1 | DINAS SOSIAL , PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PER . LINDUNGAN ANAK | Rp | 105.000.000 |
| 2 . 0 1 . 1 . 1 22 | DINAS KETENAGAKERJAAN | Rp | 105.000.000 |
| 23 2.03 . 1 . 1 | DINASKETAHANANPANGAN DANPERTANIAN | Rp | 150.000.000 |
| 2.05 . 1 . 1 24 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | Rp | 250.000.000 |
| 2.06 . 1 . 1 25 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | Rp | 85.000.000 |
| 26 2.08 . 1 . 1 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | Rp | 105.000 . 000 |
| 27 2.09 . 1 . 1 | DINAS PERHUBUNGAN | Rp | 180.000.000 |
| 28 2.10 . 1. 1 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATtKA | Rp | 65.000 . 000 |
| 29 2 . 1 1 . 1. 1 | DINAS KOPERASI , USAHA KEQL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN | Rp | 150.000 . 000 |

| 30 | 2 . 1 2 . 1 . 1 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | Rp | 80.000.000 |
|---------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------|----------------|
| 2.18 . 1.1 31 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | Rp | 75.000.000 | |
| 32 3 . 0 2 . 1 . 1 | DINAS PARIWISATA | Rp | | 135.000.000 |
| 33 - 4 . 0 3 . 1 . 1 | BADAN PERENCANAAN, PENEUTIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | Rp | | 250.000.000 |
| 4 . 0 4 . 1 . 1 34 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH | Rp | | 250.000 . 000 |
| 4.04 . 2.1 35 | SKPKD | Rp | | |
| 4.05 . 8 4 1 36 | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | Rp | | 135.000.000 |
| TOTALUP UUTUK.SELURUHSKPD | TOTALUP UUTUK.SELURUHSKPD | TOTALUP UUTUK.SELURUHSKPD | Rp | 5.170. 000.000 |

## Pj. WALIKOTA PEMATANGSIANTAR,,


ANTHONY SIAHAAN

1

!