PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 Nomor 23 Tahun 2016 tentang ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 (berlaku Unknown)
Pasal 311
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat {1) Undang-Undang - Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Perda tentang APBD disertai
PENJELASAN
Pembukaan
dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah ten tang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 18 November-20.16;
- c. bahwa berdasarkan \_pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
- 1.
PENJELASAN
Pasal 18
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

a. Lampiran I

Ringkasan APBD;

- b. Lampiran II

Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

- c. Lampiran III

Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

- d. Lampiran

IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;

I

r=&gt;;

\

- e. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan

Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

- f. Lampiran VI

Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan Per Jabatan;

- g. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;

- h. Lampiran VIII Daftar Penyertaan

modal (investasi) daerah

- i. Lampiran IX

Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;

- J. Lampiran X

Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainnya;

- k. Lampiran XI Daftar Kegiatan-kegiatan dalam tahun anggaran ini;

tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kernbali

1. Lampiran XII Daftar dana cadangan daerah dan

m.Lampiran XIII Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah

## Pasal 7

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

## Pasal8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun.



ARIEF MUNANDAR

Diundangkan di Sarolangun pada tanggal 3o Oei&lt;1.m6er 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN,


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2016 NOMOR 16

/2016) PROVINS! JAMBI: ( NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN

I