UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 34 Tahun 1952 tentang PEMBUBARAN DAERAH MAKASSAR DAN PEMBENTUKAN DAERAH GOWA, DAERAH MAKASSAR DAN DAERAH JENEPONTO-TAKALAR (berlaku 17 Januari 1957)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa mengenai Gowa yang wilayahnya adalah termasuk dalam lingkungan wilayah Daerah Makassar dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 1952 (Lembaran Negara Nomor 48 tahun 1952) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 1953 (Lembaran Negara Nomor 2 tahun 1953) Pemerintah Daerah Makassar tidak dapat menjalankan pemerintahannya secara efektif disebabkan pertentanganpertentangan politik yang menghebat yang menghendaki agar Gowa tersebut selekas-lekasnya dikeluarkan dari lingkungan kekuasaan Daerah Makassar dan dibentuk menjadi Daerah otonom tersendiri;
- b. bahwa untuk dapat mengatasi pertentangan-pertentangan politik itu demi mengingat kepentingan rakyat serta untuk segera melancarkan jalannya pemerintahan di daerah, satu sama lain bertalian dengan usaha-usaha Pemerintah untuk mengembalikan keamanan, dipandang perlu sambil menanti berlakunya Undang-undang tentang Pokokpokok Pemerintahan Daerah yang berlaku untuk seluruh daerah Indonesia, membubarkan Daerah Makassar dan membentuk Gowa, Maros-Pangkajene dan Jeneponto-Takalar masing-masing sebagai "Daerah" dimaksud dalam Undang-undang Negara Indonesia Timur No. 44 tahun 1950;
- c. bahwa berhubung dengan keadaan yang mendesak pengaturan pembentukan ketiga daerah-daerah dimaksud perlu dilakukan dengan Undang-undang Darurat;
Mengingat
: a. Pasal-pasal 96, 131 jo. 132 dan 142 Undang-Undang Dasar Sementara;
b. Undang-undang Negara Indonesia Timur No. 44 tahun 1950;
Mendengar
:
Dewan Menteri dalam rapatnya ke-51 tanggal 2 Januari
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG PEMBUBARAN DAERAH MAKASSAR DAN PEMBENTUKAN DAERAH GOWA, DAERAH MAKASSAR DAN DAERAH JENEPONTO-TAKALAR.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Swapraja Gowa yang meliputi Onderafdeling ad 1 di bawah ini dan Onderafdeling-Onderafdeling seperti tersebut di bawah ini Nomor 2 dan 3 masing-masing dibentuk menjadi Daerah yang dimaksud dalam Undang-undang Negara Indonesia Timur Nomor 44 tahun 1950 dengan nama seperti berikut :
1. Onderafdeling Gowa, dimaksud dalam ketetapan Gubernur Timur Besar dahulu tanggal 20 Pebruari 1940 Nomor 21 (Bijblad Nomor 14377) jo. surat ketetapan Menteri Urusan Dalam Negeri Indonesia Timur dahulu tertanggal 19 Januari 1950 Nomor UPU I/ 1 /45 jo tanggal 20 Maret 1950 Nomor LJPU 1/6/23, sebagai Daerah Gowa.
2. a. Onderafdeling Pulau-pulau Makassar terdiri dari Pulau-pulau Spermonde, Kalu-Kalukuang-Masalma, Postiljon dan Paternoster;
- b. Onderafdeling Maros dan
- c. Onderafdeling Pangkajene.
dimaksud dalam ketetapan-ketetapan Gubernur Timur Besar dan Menteri Urusan Dalam Negeri Indonesia Timur tersebut ad 1 di atas, sebagai Daerah Makassar.
3. a. Onderafdeling Takalar dan
- b. Onderafdeling Jeneponto.
dimaksudkan dalam ketetapan-ketetapan Gubernur Timur Besar dan Menteri Urusan Dalam Negeri Indonesia Timur tersebut ad 1 di atas, sebagai Daerah Jeneponto-Takalar.
Daerah-daerah tersebut sub 1 sampai dengan 3 di atas mempunyai tingkatan yang sama dengan Kabupaten dimaksud dalam Undangundang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1948.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Daerah Makassar yang telah dibentuk
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
1. Tempat kedudukan-Pemerintah:
- a. Daerah Gowa adalah di Sungguminasa,
- b. Daerah Makassar adalah di Pangkajene,
- c. Daerah Jeneponto-Takalar adalah di Jeneponto.
2. Jika perkembangan keadaan di daerah menghendakinya, maka tempat kedudukan Pemerintah daerah tersebut dalam ayat (1) di atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan, setelah mendapat pertimbangan Gubernur Sulawesi, dengan keputusan Menteri Dalam Negeri dapat dipindahkan ke satu tempat lain dalam lingkungan daerah yang bersangkutan.
3. Dalam keadaan luar-biasa tempat kedudukan Pemerintah Daerah seperti tersebut dalam ayat (1) di atas untuk sementara waktu oleh Gubernur Sulawesi dapat dipindahkan kelain tempat.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
Dalam ketentuan-ketentuan selanjutnya, jika tidak diterangkan yang berlainan, maka perkataan " Daerah" harus diartikan Daerah Gowa atau Daerah Makasar atau Daerah Jeneponto-Takalar.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5
- (1) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terdiri dari 20 (dua puluh) orang anggota.
- (2) Jumlah anggota Dewan Pemerintah Daerah terkecuali anggota Kepala Daerah adalah sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 6
Dewan Pemerintah Daerah mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan.
BAB II. TENTANG URUSAN RUMAH-TANGGA DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN DAERAH.
Bagian I.
Urusan Tata-Usaha Daerah.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 7
Daerah dengan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 8
- (1) Daerah mendirikan dan menyelenggarakan rumah sakit umum dan balai pengobatan umum untuk kepentingan kesehatan dalam lingkungan daerahnya.
- (2) Rumah sakit umum dan balai pengobatan umum yang dimaksud dalam ayat (1) dipergunakan untuk pengobatan dan perawatan orang-orang sakit terutama yang kurang mampu dan yang tidak mampu.
- (3) Daerah dapat mendirikandan menyelenggarakan rumah sakit dan balai pengobatan khusus.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 9
- (1) Rumah sakit dan balai pengobatan yang dimaksud dalam Pasal 8 diwajibkan memberi pertolongan kedokteran dan kebidanan kepada orang-orang sakit yang menurut syarat yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah dan peraturan-peraturan lain, berhak menerima pertolongan tersebut dengan percuma, kecuali di tempattempat yang tertentu dimana oleh Pemerintah Pusat diberikan pertolongan yang dimaksud.
- (2) Pemerintah Pusat tidak memberikan pengganti kerugian kepada Daerah untuk pertolongan yang diberikan oleh rumah sakit dan balai pengobatan menurut ayat (1) pasal ini.
- (3) Untuk pertolongan klinik yang diberikan kepada anggota-anggota tentara yang tidak dapat dirawat di rumah sakit tentara atau kepada orang-orang hukuman, Kementerian Pertahanan atau Kementerian Kehakiman membayar pengganti kerugian untuk pertolongan, menurut tarip yang berlaku di rumah sakit Daerah.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 10
Untuk kepentingan urusan kesehatan di dalam lingkungan Daerahnya, Dewan Pemerintah Daerah dengan persetujuan Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Sulawesi membeli obat-obat dan alat-alat kedokteran yang diperlukan, terutama dari persediaan Pemerintah Pusat.
II. TENTANG PENCEGAHAN PENYAKIT
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 11
Daerah menyelenggarakan dan mengurus pengeringan tanah, pengusahaan air-minum, pembuangan kotoran dan lain-lain yang bersangkutan dengan pencegahan penyakit dalam lingkungan Daerahnya.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 12
Daerah menyelenggarakan pendidikan rakyat dalam pengetahuan kesehatan di dalam lingkungan daerahnya, kecuali di tempat-tempat yang oleh Menteri Kesehatan dijadikan daerah percobaan dan percontohan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 13
Daerah berusaha mengadakan anjuran-anjuran dan peneranganpenerangan menuju ke arah perbaikan kesehatan dan perumahan rakyat.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 14
Dewan Pemerintah Daerah menyelenggarakan usaha pemberantasan dan pencegahan penyakit rakyat yang ditugaskan kepadanya oleh Menteri Kesehatan atau instansi yang ditunjuk olehnya.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 15
Daerah menyelenggarakan penyelidikan atau pemeriksaan tentang kesehatan rakyat termasuk juga pekerjaan mengadakan dan memelihara statistik mengenai kesehatan rakyat.
III
TENTANG HAL-HAL LAIN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 16
- (1) Jika di sesuatu tempat atau daerah lain timbul bencana alam, penyakit menular atau penyakit rakyat yang membahayakan, Menteri Kesehatan dapat meminta kepada Pimpinan Dinas Kesehatan Daerah agar pegawai-pegawai yang dibutuhkan diperintahkan guna membantu pekerjaan di tempat atau daerah dimana peristiwa dimaksud itu terjadi.
- (2) Biaya guna keperluan tersebut dalam ayat (1) menjadi beban Kementerian Kesehatan.
BAGIAN III
URUSAN PEKERJAAN UMUM
I
TENTANG URUSAN JALAN-JALAN, BANGUNAN-BANGUNAN GEDUNG-GEDUNG DAN LAIN-LAIN PEKERJAAN UMUM YANG BERSIFAT SETEMPAT
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 17
Daerah:
- a. membikin, memperbaiki, memelihara dan menguasai jalan-jalan umum beserta bangunan-bangunan turutannya, dan segala sesuatu yang perlu untuk keselamatan lalu-lintas di atas jalan-jalan tersebut dan lain-lain sebagainya;
- b. membikin, memperbaiki, memelihara dan menguasai bangunanbangunan penyehatan, seperti pembuluh air minum, pembuluh pembilas dan lain-lain sebagainya di dalam Daerahnya.
- c. membikin, membeli, menyewa, memperbaiki, memelihara dan menguasai gedung-gedung untuk keperluan urusan yang termasuk rumah-tangganya.
- d. mengatur dan-mengawasi pembangunan, pembongkaran, perbaikan dan perluasan rumah, gedung, bangunan dan lain-lain sebagainya yang didirikan di tempat-tempat tertentu atau di tepi jalan-jalan umum Daerah yang ditunjuk oleh Dewan Pemerintah Daerah.
- e. mengurus dan mengatur hal-hal lain sebagai berikut :
1. lapangan-lapangan dan taman-taman umum;
2. tempat-tempat pemandian umum;
3. rumah penginapan;
4. tempat perhentian mobil-mobil dan lain-lain kendaraan;
5. pasar-pasar dan los-los pasar;
6. pencegahan bahaya kebakaran;
7. penerangan jalan-jalan;
8. pembersihan kota;
9. lain-lain pekerjaan untuk umum yang bersifat setempat;
- f. menjalankan peraturan perumahan penduduk.
II.
KETENTUAN-KETENTUAN LAIN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 18
Ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 17 tidak mengurangi hak Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga untuk mengadakan pengawasan serta merancangkan dan menyelenggarakan pekerjaan-pekerjaan dalam lingkungan Daerah guna kemakmuran umum, tentang hal mana Menteri tersebut dapat mengadakan peraturan-peraturannya.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 19
- (1) Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk mengadakan pekerjaan membangun, memperbaiki atau memperluas pekerjaanpekerjaan yang menurut ketentuan Pasal 17 termasuk urusan rumahtangga Daerah yang biayanya melebihi jumlah yang akan ditentukan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga tidak boleh dijalankan sebelum proyek-proyek yang bersangkutan disetujui oleh Menteri tersebut.
- (2) Dalam hal-hal istimewa Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga dengan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 20
Dalam melaksanakan hal-hal yang termasuk urusan rumah-tangga Daerah Kementerian Pekerjaan Umum dan tenaga tiap-tiap tahun dapat memberi sokongan sebesar jumlah yang ditetapkan oleh Menteri (Kementerian) tersebut.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 21
- (1) Jika dalam suatu daerah lain terjadi bencana alam, Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga dapat meminta kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah agar pegawai-pegawai yang dibutuhkan diperintahkan guna membantu daerah yang terancam.
- (2) Biaya untuk tindakan termaksud dalam ayat (1) ditanggung oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Tenaga dengan mengurangi haknya untuk meminta kembali biaya itu dari Daerah yang menerima bantuan tersebut.
BAGIAN IV URUSAN PERTANIAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 22
Pemerintah Daerah menjalankan urusan pertanian sebagai berikut:
1. mengadakan, mengurus dan memelihara balai-balai benih (padi, polowijo) dan menyiarkan bibit-bibit yang terpilih;
2. mengadakan, mengurus dan memelihara kebun buah-buahan, kebun tanaman perdagangan dan sayuran untuk membikin dan menyiarkan bibit-bibit yang terpilih;
3. mengadakan seteleng percontohan (demonstrasi) pertanian dan perkebunan;
4. mengadakan bibit, alat-alat pertanian, rabuk dan sebagainya;
5. mengadakan kursus-kursus tani;
6. mengadakan pemberantasan hama, penyakit tanaman dan gangguan binatang;
satu dan lainnya dengan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 23
Pemerintah Daerah menjalankan urusan Kehutanan sebagai berikut:
1. mengatur pengambilan kayu dan hasil-hasil hutan;
2. menjalankan penunjukan hutan larangan dan lapangan hutan larangan;
3. mengadakan pembatalan seluruhnya atau sebagian dari penunjukan hutan/lapangan termaksud sub 2 di atas;
4. mengadakan pengawasan dan mengurus hutan dan lapangan hutan dalam lingkungan daerah dan yang bukan kepunyaan fihak ketiga dan tidak atau belum diperlukan untuk pertanian;
5. mengambil keputusan dalam hal menetapkan apakah sesuatu hutan dan/atau lapangan hutan diperlukan atau tidak (belum) untuk pertanian;
6. menjalankan peraturan-peraturan lain mengenai urusan kehutanan;
7. mengurus penanaman dan pemeliharaan hutan serta penjagaan khalikah;
8. menjalankan peraturan-peraturan tentang pengawasan atas alamlindungan (natuurmonumenten) dan atas daerah margasatwalindungan (wildres-servaten); satu dan lainnya dengan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 24
Pemerintah Daerah:
1. menjalankan pemberantasan pencegahan penyakit hewan menular;
2. menjalankan pemberantasan penyakit hewan tidak menular;
3. menjalankan "veterinaire hygiene";
4. memadjukan peternakan dengan jalan:
- a. mengusahakan kemajuan mutu dan jumlah yang telah tercapai (pemeriksaan pemotongan hewan betina, pengebirian pengawasan perdagangan hewan dalam daerah dan seteleng hewan);
- b. memperbaiki pemeliharaan dan pemakaian ternak;
- c. menjalankan pemberantasan potongan gelap;
- d. menjalankan peraturan anjing gila. dari
6. satu dan lainnya dengan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 25
- (1) Daerah mengadakan dan memajukan pemeliharaan ikan air-tawar, menentukan tempat-tempat pelelangan ikan air-tawar dan laut dan mengatur, mengawasi penyelenggaraan petelangan tersebut dengan mengindahkan petunjuk-petunjuk Menteri Pertanian.
- (2) Apabila dalam lingkungan Daerah terdapat organisasi nelayan yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Dewan Pemerintah Daerah, maka Dewan Pemerintah Daerah memberi izin kepada organisasi tersebut untuk menyelenggarakan pelelangan ikan menurut syarat-syarat yang tertentu yang ditetapkan dalam surat izin.
- (3) Bea setinggi-tinggi yang dipungut untuk Kas Daerah tidak boleh melebihi jumlah persentase yang ditetapkan Menteri Pertanian.
- (4) Pemerintah Daerah menjalankan peraturan-peraturan tentang mencari tiram, mutiara tripang, bunga karang dan hasil-hasil laut lainnya.
BAGIAN VIII
USAHA PENDIDIKAN, PENGAJARAN DAN KEBUDAYAAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 26
- (1) Kepada Daerah diserahkan kewenangan, hak, tugas dan kewajiban untuk:
- a. mendirikan dan menyelenggarakan kursus-kursus pemberantasan buta huruf (PBH.) dan memberi subsidi kepada kursus-kursus semacam itu yang diselenggarakan oleh usaha partikelir;
- b. mendirikan dan menyelenggarakan kursus-kursus pengetahuan umum (K.P.U.) tingkat A dan memberi subsidi kepada kursuskursus semacam itu yang diselenggarakan oleh partikelir;
- c. mendirikan dan menyelenggarakan perpustakaan rakyat tingkat A dan memberi subsidi kepada perpustakaan-perpustakaan oleh usaha semacam itu yang diselenggarakan oleh usaha partikelir;
- d. memimpin memajukan kesenian daerah;
- e. mendirikan, menyelenggarakan dan menganjurkan didirikannya kursus-kursus vak yang sesuai dengan keperluan Daerah;
- f. mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Rakyat.
- (2) Yang dimaksudkan dengan Sekolah Rakyat pada ayat (1) sub f di atas, ialah sekolah yang memberikan pelajaran rendah yang tersebut dalam Undang-undang Republik Indonesia (Yogyakarta) No. 4 tahun 1950 jo. Undang-undang No. 12 tahun 1954, termasuk Sekolah Rakyat Peralihan, yaitu Sekolah Rakyat untuk warga Negara Indonesia keturunan bangsa Asing, dengan catatan, bahwa penyaluran sekolah-sekolah itu sehingga menjadi Sekolah Rakyat biasa dilakukan oleh atau menurut petunjuk-petunjuk Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 27
Urusan-urusan;
- a. pengawasan dan pimpinan tehnis mengenai isi urusan yang dimaksud dalam Pasal 26 di atas,
- b. penetapan dan perubahan rencana mengenai isi urusan-urusan yang dimaksud di atas,
- c. penetapan kitab-kitab yang dipakai,
- d. penetapan liburan,
- e. penyelenggaraan Sekolah Rakyat latihan, Sekolah Rakyat percobaan, Sekolah Rakyat konkordan, -yaitu sekolah untuk bangsa Belanda bukan Warga Negara Indonesia, yang sistemnya menyerupai sistem di negeri Belanda, dan Sekolah Rakyat lainnya yang sifatnya menyimpang dari biasa menurut ketetapan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan.
dikecualikan dari urusan kewajiban Daerah termasuk dalam Pasal 26 di atas.
- (2) Urusan dan kewajiban yang di maksud dalam ayat (1) pasal ini diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan.
BAGIAN IX URUSAN SOSIAL
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 28
Daerah dengan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 29
Daerah mendirikan dan menyelenggarakan tempat-tempat kuburan umum, beserta mengadakan peraturan-peraturan tentang penanaman mayat dan lain-lain hal yang bersangkutan dengan itu.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 30
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berhak mengatur hal ihwal mendirikan kuburan partiketir.
II
TENTANG KEWAJIBAN YANG BERSANGKUTAN DENGAN "HINDERORDONNANTIE"
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 31
Pemerintah Daerah menjalankan kewenangan, hak, tugas dan kewajiban termaksud dalam "Hinderordonnantic" (Staatsblad 1926 No. 266, sejak telah diubah dan ditambah), yang ditugaskan kepada pemerintah daerah otonom setingkat dengan Kabupaten.
III
TENTANG URUSAN LALU - LINTAS JALAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 32
Pemerintah Daerah diwajibkan menjalankan kewenangan, hak, tugas dan kewajiban mengenai urusan lalu-lintas jalan yang sesuai dengan ketentuanketentuan yang telah ditetapkan dalam "Wegverkeersordonnaantic" (Staatsblad 1933 No. 66) dan Wegverkeerverordoning" (Staatsblad 1936 No. 451) sejak telah diubah dan ditambah, yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah otonom setingkat dengan Kabupaten.
IV
TENTANG KEWAJIBAN YANG BERSANGKUTAN DENGAN PERATURAN PEMBIKINAN DAN PENJUALAN ES DAN BARANG-BARANG CAIR YANG MENGANDUNG KOOLZUUR
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 33
Pemerintah Daerah menjalankan kewenangan, hak, tugas dan kewajiban yang menurut "Nieuw Reglement op het maken en verkrijgbaar stellen van iis en koollzuurhoudende wateren" (Staatsblad 1922 No. 678, sejak telah beberapa kali diubah dan ditambah) kini telah dijalankan oleh Kabupaten otonom.
V
TENTANG URUSAN LEGALISASI
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 34
Pemerintah Daerah menjalankan peraturan-peraturan mengenai urusan legalisasi.
VI
TENTANG PENCATATAN PENDUDUK
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 35
Pemerintah Daerah menjalankan pekerjaan pencatatan penduduk menurut peraturan yang bersangkutan.
BAGIAN XI
KETENTUAN LAIN-LAIN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 36
- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Bab II ini, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berhak pula mengatur dan mengurus hal-hal yang termasuk kepentingan daerahnya, Yang tidak dia dan diurus oleh Pemerintah pusat, kecuali apabila kemudian oleh peraturan perundangan lain diadakan ketentuan lain.
- (2) Dalam menyelenggarakan hal-hal termaksud dalam ayat (1) pasal ini, Daerah mengikuti petunjuk-petunjuk yang dapat diberikan oleh Pemerintah Pusat atau instansi Yang ditunjuk olehnya.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 37
Tiap-tiap waktu dengan Bab II ini, dapat ditambah dengan Peraturan Pemerintah.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 38
Selain daripada hal-hal yang ditentukan dalam Bab II ini, maka Pemerintah Daerah diwajibkan menjalankan kewenangan, hak, tugas dan kewajiban Yang menurut ketentuan-ketentuan dalam peraturan lama dijalankan oleh daerah-daerah, sepanjang peraturan lama itu masih berlaku, kecuali apabila kemudian oleh Pemerintah Pusat diadakan ketentuan lain.
TENTANG PEGAWAI
BAB III
Pasal 39
- (1) Dengan tidak mengurangi hak Daerah untuk mengangkat pegawainya maka untuk menyelenggarakan hal-hal Yang termasuk urusan rumah tangga dan kewajiban Daerah, dengan keputusan Menteri Yang bersangkutan dapat:
- a. diserahkan pegawai Negara untuk diangkat menjadi pegawai Daerah;
- b. diperbantukan pegawai Negara untuk dipekerjakan kepada Daerah;
- (2) Dengan Peraturan Pemerintah atau dengan Peraturan Menteri yang bersangkutan dapat diadakan ketentuan-ketentuan tentang kedudukan pegawai Negara yang diangkat menjadi pegawai Daerah atau diperbantukan kepada Daerah dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan tentang pegawai Negara yang ada.
- (3) penempatan dan pemindahan pegawai yang diperbantukan kepada Daerah yang dilakukan dalam lingkungannya, diselenggarakan oleh Dewan Pemerintah, Daerah dengan memberitahukan hal itu kepada Kementerian yang bersangkutan, melalui Gubernur Sulawesi.
- (4) Pemindahan pegawai yang diperbantukan kepada Daerah ke Daerah lain diselenggarakan oleh Kementerian yang bersangkutan, setelah mendengar pertimbangan Dewan Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
- (5) Penetapan dan kenaikan pangkat dan gaji dari pegawai yang diperbantukan menurut ayat (1) sub b pasal ini, diselenggarakan oleh Kementerian yang berwajib, dengan
BAB III
Pasal 40
- (1) Apabila sesudah mulai berlakunya Undang-undang Darurat ini dalam waktu yang singkat penyusunan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah masih belum dapat dilaksanakan menurut Undang-undang pemilihan anggota DPRD yang berlaku untuk seluruh Indonesia, maka untuk secepat-cepatnya dapat mengatasi kekosongan pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang pertama dibentuk menurut Undang-undang No. 14 tahun 1956 (Lembaran Negara No. 37 tahun 1956).
- (2) Menanti tersusunnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dimaksud di atas maka untuk sementara waktu segala tugas-kewajiban pemerintah Daerah dijalankan menurut Undang-undang No. 10 tahun 1956.
BAB III
Pasal 41
Urusan-urusan Swapraja Gowa dan Swapraja-Swapraja tidak sejati Maros, Pangkajene, Jonoponto dan Takalar yang masih dijalankan oleh Swapraja-swapraja tersebut dan yang sesudah mulai berlakunya Undangundang Darurat ini tidak lagi termasuk urusan rumah tangga dan kewajiban Daerah Gowa, Daerah Makassar dan Daerah JonopontoTakalar, kecuali yang telah dijalankan oleh instansi-instansi lain untuk sementara waktu sampai diadakan ketentuan Pemerintah Pusat dijalankan terus oleh Pemerintah daerah masing-masing yang bersangkutan.
BAB III
Pasal 42
Kepala Daerah Gowa yang pertama pada waktu mulai berlakunya Undang-undang Darurat ini diangkat oleh Menteri Dalam Negeri.
BAB III
Pasal 43
- (1) Pegawai-pegawai Swapraja Gowa dan Swapraja-Swapraja tidak sejati Maros, Pangkajene, Jonoponto dan Takalar yang hingga pada waktu mulai berlakunya Undang-undang Darurat ini masih menjalankan tugas pemerintahan di dalam wilayah Swaprajaswapraja itu dan tidak telah diangkat menjadi pegawai Negeri, menjadi pegawai Daerah masing-masing yang bersangkutan.
- (2) Pegawai-pegawai Swapraja Gowa dan Swapraja-Swapraja tidak sejati Maros, Pangkajene, Jeneponto dan Takalar yang telah diangkat menjadi pegawai Daerah Makassar yang telah dibubarkan atau yang diperbantukan kepada Daerah Makassar itu, pada waktu mulai berlakunya Undang-undang Darurat ini untuk sementara waktu menjadi pegawai Daerah dimana mereka itu berkedudukan, sampai diadakan ketentuan-ketentuan yang tertentu mengenai statusnya.
- (3) Pegawai-pegawai bekas Daerah Makassar tidak termasuk pegawaipegawai dimaksud dalam ayat (2) di atas, sesudah mulai berlakunya Undang-undang Darurat ini menjadi pegawai Daerah yang bersangkutan dimana mereka itu berkedudukan. Kesulitan-kesulitan yang timbul mengenai penyelesaian pembagian pegawai-pegawai ini diputus oleh Gubernur Sulawesi.
- (4) Sesudah mulai berlakunya Undang-undang Darurat ini gaji pegawai-pegawai dimaksud dalam ayat (1), (2) dan (3) Pasal ini beserta segala penghasilan-penghasilannya lain yang sah dibayar oleh masing-masing pemerintah Daerah yang bersangkutan.
- (5) Pegawai-pegawai Negara yang diperbantukan Daerah Makassar dahulu sesudah mulai berlakunya Undang-undang Darurat ini diperbantukan kepada Daerah yang bersangkutan.
- (6) Kesulitan-kesulitan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam pasal ini mengenai ayat (1), (2) dan (3) diputus oleh Menteri Dalam Negeri dan mengenai ayat (5) oleh Menteri yang bersangkutan.
BAB III
Pasal 44
- (1) Barang-barang milik Daerah Makassar yang dibutuhkan oleh Daerah yang bersangkutan untuk melaksanakan tugas kewajibannya, begitu pula segala penghasilan dan beban-beban, serta hak-hak dan kewajiban-kewajiban lain dari bekas Daerah Makassar diserahkan kepada Pemerintah daerah yang bersangkutan dan karenanya dalam hal ini untuk selanjutnya pemerintah Daerah masing-masing wajib dan harus membayar segala tagihan-tagihan yang oleh Pemerintah Daerah Makassar dahulu belum dapat dilunasi.
- (2) Barang-barang bergerak milik bekas Daerah Makassar termasuk barang inventaris yang dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah diserahkan kepada Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
- (3) Gubernur Sulawesi diberi tugas untuk melaksanakan ketentuanketentuan yang dimaksud dalam ayat (1) dan (2) di atas.
- (4) Kesulitan-kesulitan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan ketentuan-ketentuan dimaksud dalam pasal ini diputus oleh menteri Dalam Negeri.
- (5) Barang-barang milik Swapraja-Swapraja tidak sejati Maros, Pangkajene, Jeneponto dan Takalar menjadi milik pemerintah Daerah yang bersangkutan.
BAB III
Pasal 45
- (1) Peraturan-peraturan "Reglementen en Keuren van Politie", begitu pula peraturan-peraturan Swapraja Gowa dan Swapraja-swapraja tidak sejati Maros, Pangkajene, Jeneponto dan Takalar yang masih berlaku, sepanjang peraturan-peraturan dimaksud mengatur hal-hal yang menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Darurat ini termasuk urusan rumah tangga dan kewajiban Daerah, sesudah mulai berlakunya Undang-undang Darurat ini berlaku terus dalam daerah hukumnya semula sebagai peraturan daerah yang bersangkutan dan dapat diubah, ditambah atau dicabut oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Peraturan-peraturan Swapraja Gowa dan Swapraja-swapraja tidak sejati Maros, Pangkajene, Jeneponto dan Takalar yang mengatur hal-hal yang menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini tidak termasuk urusan rumah tangga dan kewajiban Daerah, sesudah mulai berlakunya Undang-undang Darurat ini berlaku terus sebagai peraturan-peraturan Pemerintah Pusat, terkecuali apabila peraturan-peraturan tersebut adalah bertentangan dengan peraturanperaturan Pemerintah Pusat.
- (3) Peraturan-peraturan Daerah Makassar sesudah mulai berlakunya Undang-undang Darurat ini berlaku terus sebagai peraturan Daerah yang bersangkutan dan dapat diubah, ditambah atau dicabut oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Keputusan-keputusan lain berserta peraturan-peraturan tata usaha bekas Pemerintah Daerah Makassar pada waktu mulai berlakunya Undang-undang Darurat ini dijalankan terus oleh pemerintah Daerah yang bersangkutan hingga keputusan-keputusan dan peraturan tata usaha dimaksud diubah, ditambah atau dicabut oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
BAB III
Pasal 46
Pelaksanaan hak-hak dan kewajiban Pemerintah Pusat dimaksud dalam Undang-undang Negara Timur tahun 1950 termaktub dalam Pasal-pasal 6 ayat (3), 7 ayat (2), 21 ayat (2), 23 ayat (2) dan (3), 31 ayat (1), 32 ayat (1) dan 33 ayat (1) diserahkan kepada Gubernur Sulawesi sampai diadakan ketentuan lain.
BAB III
Pasal 47
Akibat-akibat keuangan yang timbul karena pembubaran Daerah Makassar dan pembentukan Daerah-daerah Gowa, Makassar dan Jeneponto Takalar dimaksud dalam Undang-undang Darurat ini diselesaikan oleh Menteri Dalam Negeri.
KETENTUAN PENUTUP
BAB V - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 48
Undang-undang Darurat ini dinamakan "Undang-undang Darurat tentang pembubaran Daerah Makassar dan pembentukan Daerah Gowa, Daerah Makassar dan daerah Jeneponto-Takalar".
BAB V - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 49
Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada hari diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang Darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta

Penandatangan: pada tanggal 16 Januari 1957. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd SUKARNO

Penandatangan: MENTERI DALAM NEGERI, ttd SUNARJO Diundangkan pada tanggal 17 Januari 1957.

Penandatangan: MENTERI KEHAKIMAN a.i., SUNARJO LEMBARAN NEGARA NOMOR 2 TAHUN 1957

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 2 TAHUN 1957 TENTANG
## PEMBUBARAN DAERAH MAKASAR DAN PEMBENTUKAN DAERAH GOWA, DAERAH MAKASAR, DAN DAERAH JENEPONTO - TAKALAR.
I.Umum.
1. Di masa pemerintahan Negara Indonesia Timur dahulu di Sulawesi Selatan telah terbentuk "Daerah Gabungan Sulawesi Selatan" yaitu suatu daerah berbentuk ikatan Federasi yang terdiri dari Swapraja-Swapraja dan Neo-Swapraja-Swapraja (Swapraja tidak sejati), termasuk a.l. Swapraja Gowa dan Nco-Swapraja-Swapraja Maros, Pangkajene, Jeneponto dan Takalar. Dengan berlakunya Undang-undang pokok pemerintahan daerah Negara Indonesia Timur, yaitu Undang-undang No.44 tahun 1950. Daerah Gabungan tersebut diakui statusnya sebagai suatu "Daerah" yang berhak mengatur dan mengurus rumah-tangganya sendiri.
2. Kemudian dengan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka untuk memenuhi keinginan rakyat di daerah-daerah yang bersangkutan yang masingmasing menghendaki supaya mereka itu diberikan hak untuk mengatur dan mengurus sendiri hal-hal yang termasuk urusan daerahnya serta untuk memperbaiki susunan alat-alat pemerintahan dan melancarkan jalannya pemerintahan di seluruh Sulawesi Selatan yang dewasa itu masih mengalami kekalutan dan pertentangan politik, Pemerintah dengan menetapkan Peraturan Pemerintah No. 34 tahun 1952 (Lembaran Negara tahun 1952 No.48) telah mengambil tindakan-tindakan sementara yang dimaksudkan untuk secepatcepatnya dapat mengatasi kesukaran-kesukaran di Sulawesi itu. Daerah Gabungan Sulawesi Selatan telah dibubarkan dan sebagai gantinya telah dibentuk 7 buah daerah-daerah otonom baru lain, a.l. Daerah Makasar yang wilayahnya meliputi
Swapraja Gowa dan Swapraja-Swapraja tidak sejati Maros, Pangkajene, Jonoponto dan Takalar dan sebuah onderafdeling Pulau-pulau Makasar. Bahwa tindakantindakan yang dijalankan oleh Pemerintah Pusat itu tidak sepenuhnya akan dapat memenuhi keinginan rakyat daerah sudah dapat diduga semula, akan tetapi mengingat akan kepentingan Negara serta keadaan dewasa itu Pemerintah menganggap perlu sementara dibentuk ke-7 daerah-darah dimaksud saja dahulu dengan pengharapan sambil menanti perkembangan politik lebih lanjut memperbaikinya sesuai dengan keinginan penduduk dengan yang sewajarnya.
3. Kenyataannya hingga kini adalah, pemerintah Daerah Makasar tidak dapat menjalankan tugas kewajibannya dengan lancar dan semestinya khusus di dalam wilayahnya yang termasuk wilayah Swapraja Gowa, disebabkan Swapraja Gowa tidak merasa senang wilayahnya itu dimasukkan dalam daerah kekuasaan Daerah Makassar. Mereka selalu menentang keadaan ini dan setelah D.P.R.D. Sementara dari Daerah Makasar dalam mosinya tertanggal 21 Juni 1954 mendesak kepada Pemerintah Pusat, apabila Pemerintah Pusat tidak dapat memberikan ketegasan yang jelas tentang batas-batas kewenangan, hak, tugas, dan kewajiban Daerah Makasar di satu pihak dan pemerintah Swapraja Gowa dilain pihak, supaya status Swapraja selekas-lekasnya dibekukan saja agar ketentuan-ketentuan termaksud dalam Peraturan Pemerintah No.34 tahun 1952 itu dapat dengan mudah dijalankan di seluruh wilayah Daerah Makassar, maka sebagai reaksi atas mosi itu pemerintah Swapraja Gowa, disokong oleh seluruh Kepala-Kepala Distrik, Kepala-Kepala Kampung di dalam wilayah, serta pula disokong oleh pemuka-pemuka rakyat dari berbagai organisasi politik dan masyarakat lainnya, begitu pula dari Kepala-Kepala Distri dari luar Swapraja Gowa, yaitu dari Maros, Takalar dan Jeneponto, dalam mosi-mosi dan pernyataan-pernyataan telah melahirkan kehendaknya untuk kelancaran jalannya pemerintah di Swapraja Gowa tersebut, supaya Swapraja Gowa dilepaskan dari lingkungan pemerintah Daerah Makassar dan dibentuk sendiri menjadi Daerah, langsung dibawah pemerintah Propinsi Sulawesi.
Ketegangan dan pertentangan itu tidak saja mengakibatkan seretnya jalannya pemerintahan di daerah Swapraja Gowa akan tetapi pula merugikan kepentingan-kepentingan rakyat. Untuk dapat melenyapkan kesukaran-kesukaran itu dan untuk segera dapat melancarkan jalannya pemerintahan, demi mengingat kepentingan rakyat di daerah dan Negara, maka ditinjau dari segi histori, politik, ekonomi dan sosiologi untuk mencapai secepat-cepatnya kestabilan politik, tatatertib, keamanan dan pemerintahan diseluruh wilayah Swapraja Gowa, Pemerintah berpendapat perlu secara darurat membentuk Swapraja Gowa tersebut sebagai daerah otonom atas dasar-dasar yang ditetapkan dalam Undang-undang No. 44 tahun 1950 Negara Indonesia Timur, lepas dari kekuasaan pemerintah Daerah Makassar. Perlu dikemukakan bahwa Swapraja memang mempunyai syarat-syarat cukup untuk dibentuk menjadi suatu Daerah tersendiri yang tingkatannya adalah sama dengan Daerah Makassar c.q. Kabupaten otonom dimaksud dalam Undangundang Republik Indonesia No. 22 tahun 1948.
4. Berhubung dengan pembentukan Daerah Gowa ini yang sama tingkatannya dengan Daerah Makassar, maka ternyatalah bahwa wilayah Daerah Makassar ini lalu terpecah-pecah menjadi dua bagian yang terpisah satu dengan yang lainnya, oleh karena Daerah Gowa itu adalah terletak ditengah-tengahnya. Bagian yang Selatan meliputi wilayah onderafdeling-onderafdeling Takalar dan Jeneponto dan bagian Utara meliputi onderafdeling-onderafdeling Pulau-pulau Makassar, Maros, dan Pangkajene yang dimaksud dalam ketetapan Gubernur Timur Besar dahulu tanggal 20 Pebruari 1940 No. 21 (Bijblad No. 14377) jo surat ketetapan Menteri Urusan Dalam Negeri Indonesia Timur dahulu tgl. 19 Januari 1950 No. UPU 1/l/45 jo tanggal 20 Maret 1950 No. UPU 1/6/23. Keadaan yang demikian tentulah akan menghalang kelancaran jalannya pemerintahan Daerah Makassar. Untuk menghindarkan kesulitan-kesulitan tersebut agar supaya pemerintahan Daerah dapat berjalan dengan lancar dan sesuai pula dengan keinginan rakyat diwilayah onderafdeling-onderafdeling yang bersangkutan serta memperhatikan bahwa wilayah-wilayah tersebut cukup mempunyai syarat-syarat untuk dibentuk sebagai
Daerah, maka Pemerintah berpendapat sudah selayaknya, apabila kedua bagian yang terpisah-pisah itu masing-masing dibentuk menjadi Daerah pula, yaitu :
- a. Daerah Jeneponto-Takatar yang meliputi wilayah onderafdelingonderafdeling Jeneponto dan Takalar dan
- b. Daerah Makassar yang meliputi wilayah Maros, Pangkejene, dan Pulau-pulau Makassar.
3. onderafdeling-onderafdeling
4. Dengan terbentuknya ketiga Daerah-daerah tersebut, yaitu Daerah Gowa, Daerah Makassar dan Daerah Jeneponto-Takalar, maka Daerah Makassar yang lama perlu dibubarkan.
5. Pembentukan Swapraja Gowa sebagai Daerah ini membawa juga lain-lain akibat yang perlu diadakan penyelesaiannya dalam Undang-undang Darurat ini. Sebagai maklum Swapraja Gowa berdasarkan peraturan-peraturan perundangan yang masih berlaku sekarang, masih formil dapat menjalankan pemerintahannya sesuai dengan dasar-dasar yang diletakkan dalam "Zelfbestuursregelen 1938."
6. Sebagaimana telah diketahui, maka Undang-undang No. 44 tahun 1950 ialah satusatunya Undang-undang dari Pemerintah Negara Indonesia Timur dahulu yang berlaku di Indonesia Timur dan yang mengatur pokok-pokok tentang pemerintah daerah. Undang-undang ini disamping nama-nama Daerah-Daerah bahagian dan Daerah anak-bahagian tidak mengenal istilah Daerah Istimewa, sedangkan menurut
PENJELASAN
Pasal 17
yo. pasal 2 Undang-undang tersebut antara lain Kepala Daerah yang menjabat Ketua dan anggota Dewan Pemerintah Daerah, harus diangkat oleh Pemerintah Pusat, dari sedikit-dikitnya dua dan sebanyak-banyaknya empat orang calon, yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Selanjutnya, telah ditentukan, bahwa menurut ayat (5) pasal 17 Undang-undang tersebut, Kepala Daerah Swapraja diangkat oleh Pemerintah Pusat dari keturunan keluarga Swapraja dengan syarat-syarat kecakapan, kejujuran dan kesetiaan dan dengan mengingat adat-istiadat di daerah