PERATURAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA Nomor - Tahun 2016 tentang GARA TIMUR PERATURAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA NOMOR : 1 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
:
-
BUPATI SABU RAIJUA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA NOMOR : 1 TAHUN 2016
TENTANG
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SABU RAIJUA,
- a. bahwa barang milik daerah merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, sehingga perlu dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik agar dapat dimanfaatkan dengan baik dan optimal;
- b. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan telah dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sabu Raijua di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4936);
Menetapkan
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA dan
BUPATI SABU RAIJUA
MEMUTUSKAN :
: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN BARANG
MILIK DAERAH.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Sabu Raijua.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua.
3. Bupati adalah Bupati Sabu Raijua.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sabu Raijua.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sabu Raijua.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Barang.
7. 7.k Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sabu Raijua.
8. 8 semua kekayaan daerah baik yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun yang berasal dari perolehan lain yang sah.
10. Pengguna BMD yang selanjutnya disebut pengguna barang adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah
9. Pengelola BMD yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
11. Kuasa Pengguna Barang adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baik.
13. Penyimpan BMD adalah Pegawai Negeri Sipil yang diserahi tugas untuk menerima,menyimpan dan mengeluarkan barang.
12. Pengurus BMD adalah Pegawai Negeri Sipil yang diserahi tugas untuk mengurus BMD\_
14. Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Maksud Pengelolaan BMD adalah:
- b. menyeragamkan langkah-langkah dan tindakan dalam pengelolaan barang milik daerah; dan
2. mengamankan dan memelihara barang milik daerah;
3. memberikan jaminan /kepastian dalam pengelolaan barang milik daerah.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Tujuan Pengelolaan BMD adalah:
- b mewujudkan akuntabilitas dalam pengelolaan BMD; dan
- mewujudkan kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah;
- c. mewujudkan pengelolaan BMD yang tertib, efektif, efisien, transparan, terbuka dan akuntabel.
Bagian Ketiga Kedudukan, Ruang Lingkup dan Asas-Asas
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
Pengelolaan BMD sebagai bagian dari pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan secara terpisah dari pengelolaan barang milik negara.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5
- (1) BMD meliputi:
2. b barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.
3. a barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- (2) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
5. b barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian /kontrak;
6. barang yang diperoleh dari hibah / sumbangan atau yang sejenis;
7. barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; atau
- d. barang yang diperoleh
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 6
- (1) Pengelolaan BMD dilaksanakan ## BAB II PEJABAT PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 7
- (1) Bupati adalah pemegang kekuasaan pengelolaan BMD.
2. menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
- (2) Pemegang kekuasaan pengelolaan BMD berwenang dan bertanggung jawab:
4. b.menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan;
- d. menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan BMD;
- c. menetapkan kebijakan pengamanan dan pemeliharaan BMD;
- e. mengajukan usul pemindahtanganan BMD yang memerlukan persetujuan DPRD;
- g. menyetujui usul pemanfaatan BMD berupa sebagian tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan /atau bangunan; dan
- f. menyetujui usul pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah sesuai batas kewenangannya;
10. h.menyetujui pemanfaatan BMD dalam bentuk kerjasama penyediaan infrastruktur. usul
- (3) Sekretaris Daerah adalah Pengelola BMD.
- a. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan BMD;
- 4) Pengelola BMD berwenang dan bertanggung jawab:
14. b.meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan /perawatan BMD;
15. mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan BMD yang memerlukan persetujuan Bupati;
16. e mengatur pelaksanaan Pemindahtanganan BMD yang telah disetujui oleh Bupati atau DPRD;
- d. mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan BMD;
- f. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi BMD; dan
- g. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan BMD.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 8
- (1) Kepala SKPD adalah Pengguna BMD
2. a mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran BMD bagi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;
- (2) Pengguna BMD berwenang dan bertanggung jawab:
4. b\_ mengajukan permohonan penetapan status penggunaan BMD yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
5. melakukan pencatatan dan inventarisasi BMD yang berada dalam penguasaannya;
- d. menggunakan BMD yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;
- f. mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan BMD selain tanah dan/atau bangunan;
8. e\_ mengamankan dan memelihara BMD yang berada dalam penguasaannya;
- g. menyerahkan BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain, kepada Bupati melalui Pengelola Barang;
- i. melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas Penggunaan BMD yang berada dalam penguasaannya; dan
11. h mengajukan usul pemusnahan dan penghapusan BMD;
- j. menyusun dan menyampaikan Laporan Barang (Pengguna Semesteran dan Laporan Barang Pengguna Tahunan) yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang:
13. mengajukan rencana kebutuhan BMD bagi unit kerja yang dipimpinnya kepada Kepala SKPD;
- (3) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah / Pejabat yang ditunjuk selaku Kuasa Pengguna BMD, berwenang dan bertanggungjawab:
15. b.melakukan pencatatan dan inventarisasi BMD yang berada dalam penguasaannya;
- d. mengamankan dan memelihara BMD yang berada dalam penguasaannya;
- c. menggunakan BMD yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi unit kerja yang dipimpinnya;
18. e melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan BMD yang ada dalam penguasaannya; dan
Penyimpan Barang bertugas:
- f. menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran) dan Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada Kepala SKPD yang bersangkutan.
2. menerima, menyimpan dan menyalurkan BMD;
- c. meneliti jumlah dan kualitas barang yang diterima sesuai dengan dokumen pengadaan;
4. b.meneliti dan menghimpun dokumen pengadaan barang yang diterima;
- d. mencatat BMD yang diterima kedalam buku\_ 'kartu barang;
- f. dan stock /persediaan BMD kepada Kepala SKPD.
- e. mengamankan BMD yang ada dalam persediaan; dan
- (5) Pengurus Barang bertugas:
9. bmelakukan pencatatan BMD yang dipelihara/diperbaiki kedalam kartu pemeliharaan;
- a. mencatat seluruh BMD yang berada di masing-masing SKPD yang berasal dari APBD maupun perolehan lain yang sah kedalam Kartu Inventaris Barang, Kartu Inventaris Ruangan, Buku Inventaris dan Buku Induk Inventaris, sesuai kodefikasi dan penggolongan BMD;
11. menyiapkan Laporan Barang Pengguna Semesteran dan Laporan Barang Pengguna Tahunan serta Laporan Inventarisasi 5 (lima) tahunan yang berada di SKPD pada pengelola; dan
12. d.menyiapkan usulan penghapusan BMD yang rusak atau tidak dipergunakan lagi.
BAB [II
PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGANGGARAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 9
- 1) Perencanaan kebutuhan BMD disusun dengan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 10
- (1) Pengguna Barang menghimpun rencana kebutuhan barang yang diajukan oleh Kuasa Pengguna Barang yang berada di lingkungan kantor yang dipimpinnya. usul
- (3) Pengelola Barang melakukan penelaahan atas usul rencana kebutuhan bersama pengguna Barang dengan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 11
Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan Perencanaan Kebutuhan dan penganggaran BMD diatur lebih lanjut oleh Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB IV - PENGADAAN
Pasal 12
Pengadaan BMD dilaksanakan
BAB IV - PENGADAAN
Pasal 13
Pelaksanaan pengadaan BMD dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Pemerintah
BAB V - PENGGUNAAN
Pasal 14
Status Penggunaan BMD ditetapkan oleh Bupati.
BAB V - PENGGUNAAN
Pasal 15
Penetapan status Penggunaan tidak dilakukan terhadap:
1. barang persediaan;
BMD berupa:
2. kontruksi dalam pengerjaan; atau
BMD lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.
3. barang yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan.
BAB V - PENGGUNAAN
Pasal 16
Bupati dapat mendelegasikan penetapan status Penggunaan atas BMD selain tanah dan /atau bangunan dengan kondisi tertentu kepada Pengelola BMD\_
BAB V - PENGGUNAAN
Pasal 17
Penetapan status Penggunaan BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
- b Pengelola Barang meneliti laporan dari Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan mengajukan usul Penggunaan kepada Bupati untuk ditetapkan status penggunaannya.
- Pengguna Barang melaporkan BMDyang diterimanya kepada Pengelola Barang disertai dengan usul Penggunaan; dan
BAB V - PENGGUNAAN
Pasal 18
BMD dapat ditetapkan status penggunaannya untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah, guna dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka menjalankan pelayanan umum sesuai tugas dan fungsi SKPD yang bersangkutan-
BAB V - PENGGUNAAN
Pasal 19
BMD yang telah ditetapkan status penggunaannya pada Pengguna Barang dapat digunakan sementara oleh Pengguna Barang lainnya dalam jangka waktu tertentu tampa harus mengubah status Penggunaan BMD tersebut setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Bupati.
BAB V - PENGGUNAAN
Pasal 20
- (1) BMD dapat dialihkan status penggunaannya dari Pengguna Barang kepada Pengguna Barang lainnya untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi
BAB V - PENGGUNAAN
Pasal 21
- (1) Penetapan status Penggunaan BMD berupa tanah dan/atau bangunan dilakukan dengan ketentuan bahwa tanah dan/atau bangunan tersebut diperlukan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang yang bersangkutan.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila tanah dan/atau bangunan tersebut telah direncanakan untuk digunakan atau dimanfaatkan dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pengguna Barang wajib menyerahkan BMD berupa tanah dan /atau bangunan yang tidak digunakan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang, kepada Bupati melalui Pengelola BMD.
BAB V - PENGGUNAAN
Pasal 22
- (1) Pengguna Barang yang tidak menyerahkan BMD berupa tanah dan /atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) kepada Bupati dikenakan sanksi berupa pembekuan dana pemeliharaan BMD berupa tanah dan/atau bangunan tersebut.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi kepada Pengguna Barang yang tidak menyerahkan BMD diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan atau tidak dimanfaatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicabut penetapan status penggunaannya oleh Bupati.
BAB V - PENGGUNAAN
Pasal 23
- (1) Bupati menetapkan BMD yang harus diserahkan oleh Pengguna Barang karena tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dan tidak dimanfaatkan oleh pihak lain.
2. standar kebutuhan tanah dan/atau bangunan untuk menyelenggarakan dan menunjang tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan;
- (2) Dalam menetapkan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati
BAB V - PENGGUNAAN
Pasal 24
Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan Penggunaan BMD diatur lebih lanjut oleh Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan.
Bagian Kesatu Kriteria Pemanfaatan
BAB VI - PEMANFAATAN
Pasal 25
- (1) Pemanfaatan BMD dilaksanakan oleh:
2. Pengelola Barang dengan persetujuan Bupati untuk BMD yang berada dalam penguasaan Pengelola Barang; dan
3. b berupa sebagaian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh Pengguna Barang, dan selain tanah dan/atau bangunan.
- (2) Pemanfaatan BMD dilaksanakan
BAB VI - PEMANFAATAN
Pasal 26
Bentuk-bentuk pemanfaatan BMD berupa:
- a. sewa;
- b. pinjam pakai;
- d. bangun serah dan bangun serah guna; dan guna
- c. kerjasama pemanfaatan;
5. Kerjasama penyediaan infrastruktur.
BAB VI - PEMANFAATAN
Pasal 27
- (1) Sewa BMD dilaksanakan terhadap:
2. b BMD berupa sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh Pengguna Barang; atau
3. BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang sudah diserahkan oleh Pengguna Barang kepada Bupati;
- C. BMD selain tanah dan/atau bangunan.
- (3) Sewa BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dan huruf c, dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Barang.
- (2) Sewa BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf &amp;, dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati.
BAB VI - PEMANFAATAN
Pasal 28
- (1) BMD dapat disewakan kepada pihak lain
- (3) Jangka waktu Sewa BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat lebih dari 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk:
- (2) Jangka waktu Sewa BMD paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
8. kerja sama infrastruktur;
- b. kegiatan dengan karakteristik usaha yang memerlukan waktu sewa lebih dari 5 (lima) tahun; atau
- c. ditentukan lain dalam Undang-Undang:.
- (4) Formula tarif /besaran Sewa BMD berupa tanah dan/atau bangunan ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Formula tarif besaran Sewa BMD selain tanah dan/atau bangunan ditetapkan oleh Bupati dengan berpedoman pada kebijakan pengelolaan BMD\_
- (5) Besaran Sewa atas BMD untuk kerja sama infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, atau untuk kegiatan dengan karakteristik usaha yang memerlukan waktu sewa lebih dari 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dapat mempertimbangkan nilai keekonomian dari masing-masing jenis infrastruktur.
10. Sewa BMD dilaksanakan
BAB VI - PEMANFAATAN
Pasal 29
- (1) Pinjam Pakai BMD dilaksanakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
- (3) Pinjam Pakai dilaksanakan
BAB VI - PEMANFAATAN
Pasal 30
Kerjasama Pemanfaatan BMD dengan pihak lain dilaksanakan dalam rangka untuk:
- mengoptimalkan daya guna dan hasil guna BMD; dan/atau
- b. meningkatkan penerimaan /pendapatan daerah.
BAB VI - PEMANFAATAN
Pasal 31
- (1) Kerjasama Pemanfaatan BMD dilaksanakan terhadap:
- a. BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang sudah diserahkan oleh Pengguna Barang kepada Bupati;
- c. BMD selain tanah dan/atau bangunan.
4. b.BMD berupa sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh Pengguna barang; atau
- (2) Kerjasama Pemanfaatan atas BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapatkan persetujuan Bupati.
- (3) Kerjasama Pemanfaatan atas BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf C, dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapatkan persetujuan Pengelola Barang.
BAB VI - PEMANFAATAN
Pasal 32
- (1) Kerjasama Pemanfaatan BMD dilaksanakan dengan ketentuan:
2. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBD untuk memenuhi biaya operasional, pemeliharaan, danlatau perbaikan yang diperlukan terhadap BMD tersebut;
3. b mitra Kerjasama Pemanfaatan ditetapkan melalui tender, kecuali untuk BMD yang bersifat khusus dapat dilakukan penunjukan langsung;
- d. mitra kerja sama pemanfaatan harus membayar kontribusi tetap setiap tahun selama jangka waktu pengoprasian yang telah ditetapkan dan Umum Daerah;
5. penunjukan langsung mitra Kerja Sama Pemanfaatan atas BMD yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud huruf b, dilakukan oleh pengguna barang terhadap Badan Usaha Milik Daerah yang memiliki bidang dan/atau wilayah kerja tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; pada
6. e besaran pembayaran konstribusi dan pembagian keuntungan hasil Kerja Sama pemanfaatan ditetapkan dari hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh: tetap
- 1) Bupati untuk BMD berupa tanah dan/atau bangunan;
- f. besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil kerjasama pemanfaatan harus mendapat persetujuan Pengelola Barang;
9. h\_ besaran nilai bangunan beserta fasilitasnya sebagai bagian dari konstribusi tetap dan konstribusi pembagian keuntungan sebagaiman dimaksud huruf g paling banyak 10% (sepuluh persen) dari total penerimaan konstribusi tetap dan pembagian keuntungan selama masa Kerja Sama pemanfaatan; pada
10. g dalam Kerja Sama pemanfaatan BMD berupa tanah dan/atau bangunan, sebagian konstribusi tetap dan pembagian keuntungannyadapat berupa bangunan beserta fasilitasnya yang dibangun dalam satu kesatuan perencanaan tetapi tidak termasuk objek Kerja Sama pemanfaatan;
- i. bangunan yang dibangun dengan biaya sebagian konstribusi tetap dan pembagian keuntungan dari awal pengadaannya merupakan BMD;
- k. jangka waktu kerjasama pemanfaatan paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang:
- j. selama jangka waktu pengoprasian, mitra Kerja Sama pemanfaatan dilarang menjaminkan atau menggadaikan BMD yang menjadi objek Kerja Sama pemanfaatan; dan
- (2) Semua biaya persiapan Kerja Sama pemanfaatan yang terjadi setelah ditetapkannya mitra Kerja Sama pemanfaatan dan biaya pelaksanaan Kerja Sama pemanfaatan menjadi beban mitra Kerja Sama pemanfaatan.
15. infrastruktur transportasi meliputi pelabuhan laut, sungai dan /atau danau, bandar udara dan terminal;
- (3) Ketentuan mengenai jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, tidak berlaku dalam hal kerja sama pemanfaatan atas BMD untuk penyediaan infrastruktur berupa:
17. b infrastruktur jalan meliputi jalan jalur khusus, jalan tol, dan/atau jalan tol;
- c. infrastruktur sumberdaya air meliputi saluran pembawa air baku
- d. infrastruktur air minum meliputi bangunan pengambilan air baku, jaringan transmisi;, jaringan distribusi; dan /atau instalasi pengolahan air minum;
20. dan/atau waduk /bendungan;
21. e infrastruktur air limbah meliputi instalasi pengolah air limbah, jaringan pengumpul dan/atau jaringan utama, dan/atau saran persampahan yang meliputi pengangkut dan/atau tempat pembuangan;
- g. infrastruktur ketenagalistrikan meliputi pembangkit, transmisi, distribusi dan/atau instalasi tenaga listrik; dan/atau
- f. infrastruktur telekomunikasi meliputi jaringan telekomunikasi;
24. h infrastruktur minyak dan/atau gas bumi meliputi instalasi pengolahan, penyimpanan, pengangkutan, transmisi dan/atau distribusi minyak dan/atau gas bumi.
- (5) Dalam hal mitra Kerja Sama pemanfaatan atas BMD untuk penyediaan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berbentuk badan usaha milik negara/daerah, konstribusi tetap dan pembagian keuntungan dapat tetpakan paling tinggi sebesar 709 (tujuh puluh persen) dari hasil perhitungan tim sebagaiman dimaksud pada ayat (1) huruf e
- (4) Jangka waktu Kerja Sama pemanfaatan atas BMDuntuk penyediaan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 50 (lima puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang.
- (6) Besaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dengan berpedoman ketentuan peraturan perundang-undangan. pada
Bagian Keenam Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna
BAB VI - PEMANFAATAN
Pasal 33
- (1) Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna BMD dilaksanakan dengan pertimbangan:
2. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBD untuk penyediaan bangunan dan fasilitas tersebut.
8. Pengguna Barang memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah pelayanan umum dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi; dan
- (2) Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengelola BMD setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (4) Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna sebagaimana dimaksud ayat (3) dilaksanakan oleh Pengelola Barang dengan mengikutsertakan Pengguna Barang sesuai tugas dan fungsinya. pada
- (3) BMD berupa tanah yang status penggunaannya ada pada Pengguna Barang dan telah direncanakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang yang bersangkutan, dapat dilakukan Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna setelah terlebih dahulu diserahkan kepada Bupati.
BAB VI - PEMANFAATAN
Pasal 34
Penetapan status Penggunaan BMD sebagai hasil dari pelaksanaan Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna dilaksanakan oleh Bupati dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah terkait.
- (1) Jangka waktu Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani.
- (2) Penetapan mitra Bangun Guna Serah atau mitra Bangun Serah Guna dilaksanakan melalui tender.
- (3) Mitra Bangun Guna Serah atau mitra Bangun Serah Guna yang telah ditetapkan, selama jangka waktu pengoperasian:
- b. wajib memelihara objek Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna; dan
5. wajib membayar kontribusi ke rekening Kas Umum Daerah setiap tahun, yang besarannya ditetapkan
BAB VI - PEMANFAATAN
Pasal 36
Bangun Serah Guna BMD dilaksanakan dengan tata cara:
- b hasil Bangun Serah Guna yang diserahkan kepada Bupati ditetapkan sebagai BMD;
- mitra Bangun Serah Guna harus menyerahkan objek Bangun Serah Guna kepada Bupati setelah selesainya pembangunan;
- mitra Bangun Serah Guna dapat mendayagunakan BMD sebagaimana dimaksud pada huruf b, sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian; dan
- d. setelah jangka waktu pendayagunaan berakhir, objek Bangun Serah Guna terlebih dahulu diaudit oleh aparat pengawasan internPemerintah sebelum penggunaannya ditetapkan oleh Bupati.
Bagian Ketujuh Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur
BAB VI - PEMANFAATAN
Pasal 37
- (1) Kerja sama penyediaan infrastruktur atas BMDdilaksanakan terhadap:
2. b BMD berupa sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh Pengguna Barang; atau
- a. BMD berupa tanah dan/atau bangunan pada Pengelola Barang/ Pengguna Barang;
4. C\_ BMD selain tanah dan/atau bangunan.
- (3) Kerja sama penyediaan infrastruktur atas BMD pada Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf C, dilaksanakan oleh Pengguna Barang dengan persetujuan Bupati.
- (2) Kerja sama penyediaan infrastruktur atas BMD pada Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan oleh Pengelola Barang dengan persetujuan Bupati.
BAB VI - PEMANFAATAN
Pasal 38
- (1) Kerja sama penyediaan infrastruktur atas BMD dilakukan antara Pemerintah dan Badan Usaha.
- (2) Badan Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah badan usaha yang berbentuk: pada
3. b.Badan Usaha Milik Negara;
- a. perseroan terbatas;
- c. Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau
6. d.koperasi.
- (4) Penetapan mitra kerja sama penyediaan infrastruktur dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jangka waktu kerja sama penyediaan infrastruktur paling lama 50 (lima puluh) tahun dan dapat diperpanjang:
- (5) Mitra kerja sama penyediaan infrastruktur yang telah ditetapkan, selama jangka waktu kerja sama penyediaan infrastruktur:
10. b wajib memelihara objek kerja sama penyediaan infrastruktur dan barang hasil kerja sama penyediaan infrastruktur; dan
11. dilarang menjaminkan, menggadaikan, atau memindahtangankan BMD yang menjadi objek kerja sama penyediaan infrastruktur;
12. dapat dibebankan pembagian kelebihan keuntungan sepanjang terdapat kelebihan keuntungan yang diperoleh dari yang ditentukan pada saat perjanjian dimulai (clawback).
- (6) Pembagian kelebihan keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, disetorkan ke Kas Umum Daerah.
- (7) Formula dan/atau besaran pembagian kelebihan keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, ditetapkan oleh Bupati.
- (9) Barang hasil kerja sama penyediaan infrastruktur menjadi BMD sejak diserahkan kepada Pemerintah sesuai perjanjian.
- (8) Mitra kerja sama penyediaan infrastruktur harus menyerahkan objek kerja sama penyediaan infrastruktur dan barang hasil kerja sama penyediaan infrastruktur kepada Pemerintah pada saat berakhirnya jangka waktu kerja sama penyediaan infrastruktur sesuai perjanjian.
Bagian Kedelapan Tender
BAB VI - PEMANFAATAN
Pasal 39
Tender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b dan Pasal 35 (2) dilakukan dengan tata cara: ayat
- b. tender dapat dilanjutkan pelaksanaannya sepanjang terdapat paling sedikit 3 (tiga) peserta calon mitra yang memasukkan penawaran;
8. rencana tender diumumkan di media massa nasional;
3. C dalam hal calon yang memasukkan penawaran kurang dari 3 (tiga) peserta, dilakukan pengumuman ulang di media massa nasional; dan
1. terdapat paling sedikit 3 (tiga) peserta calon mitra, proses dilanjutkan dengan mekanisme tender;
- d. dalam hal setelah pengumuman ulang:
2. terdapat 2 (dua) peserta calon mitra, tender dinyatakan gagal dan proses selanjutnya dilakukan dengan mekanisme seleksi langsung; atau
7. terdapat 1 (satu) peserta calon mitra, tender dinyatakan gagal dan proses selanjutnya dilakukan dengan mekanisme penunjukan langsung.
BAB VI - PEMANFAATAN
Pasal 40
Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan pemanfaatan BMD diatur lebih lanjutoleh Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan.
Bagian Pertama Pengamanan
BAB VII - PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN
Pasal 41
- (1) Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau wajib melakukan pengamanan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya.
8. pengamanan administrasi meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi; pelaporan dan penyimpanan dokumen kepemilikan;
- (2) Pengamanan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- b. pengamanan fisik untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi barang penurunan jumlah barang dan hilangnya barang;
- d. pengamanan hukum antara status kepemilikan.
6. C\_ pengamanan fisik untuk tanah dan bangunan dilakukan dengan cara pemagaran dan pemasangan tanda batas, selain tanah dan bangunan dilakukan dengan cara penyimpanan dan pemeliharaan; dan
- (3) Pengamanan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
- b. pemasangan label dilakukan oleh pengguna dengan koordinasi pembantu pengelola; dan
9. pencatatan oleh pengguna barang dan dilaporkan kepada pengelola melalui pembantu pengelola;
10. pembantu pengelola menyelesaikan bukti kepemilikan BMD .
- (4) Pengamanan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dan huruf c, meliputi:
- b. penyimpanan bukti kepemilikan dilakukan oleh pengelola; dan
13. pengamanan fisik secara umum terhadap barang inventaris dan barang persediaan dilakukan oleh pengguna;
14. C\_ pemagaran dan pemasangan papan tanda kepemilikan oleh pengguna terhadap tanah dan/atau bangunan yang dipergunakan untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dan oleh pembantu pengelola terhadap tanah dan /atau bangunan yang telah diserahkan oleh pengguna kepada Bupati.
15. musyawarah untuk mencapai penyelesaian atas barang milik daerah yang bermasalah dengan pihak lain pada tahap awal dilakukan oleh pengguna dan pada tahap selanjutnya pembantu pengelola bersama pengguna;
- 5) Pengamanan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi:
- b. upaya hukum perdata maupun pidana dengan berkoordinasi dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sabu Raijua; dan
- c. penerapan hukum melalui tindakan represif / pengambilalihan, penyegelan atau penyitaan secara paksa dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sabu Raijua bersama-sama instansi terkait / SKPD terkait.
BAB VII - PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN
Pasal 42
- (1) BMD berupa tanah harus disertifikatkan atas nama Pemerintah Daerah
- (2) BMD berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama Pemerintah Daerah\_
- (3) BMD selain tanah dan/atau bangunan bukti kepemilikan atas nama Pemerintah Daerah.
BAB VII - PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN
Pasal 43
- (1) Bukti kepemilikan BMD wajib disimpan dengan tertib dan aman.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penyimpanan dokumen kepemilikan BMD diatur lebih lanjut oleh Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyimpanan bukti kepemilikan BMD dilakukan oleh Pengelola Barang:
BAB VII - PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN
Pasal 44
BMD dapat diasuransikan sesuai kemampuan keuangan daerah dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Kedua Pemeliharaan
BAB VII - PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN
Pasal 45
- (1) Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau bertanggung jawab atas pemeliharaan BMD yang ada dibawah penguasaannya\_
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada (1) berpedoman pada Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang: ayat
- (4) Dalam hal BMD dilakukan Pemanfaatan dengan Pihak Lain, biaya pemeliharaan menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari penyewa; peminjam, mitra Kerjasama Pemanfaatan, mitra Bangun Guna Serah/ Bangun Serah Guna, atau mitra Kerja sama Penyediaan Infrastruktur.
- (3) Biaya pemeliharaan BMD dibebankan pada APBD .
BAB VII - PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN
Pasal 46
- (1) Kuasa Pengguna Barang wajib membuat Daftar Hasil Pemeliharaan Barang yang berada dalam kewenangannya dan melaporkan secara tertulis Daftar Hasil Pemeliharaan Barang tersebut kepada Pengguna Barang secara berkala.
- (2) Pengguna Barang atau pejabat yang ditunjuk meneliti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyusun daftar hasil pemeliharaan barang yang dilakukan dalam 1 (satu) Tahun Anggaran sebagai bahan untuk melakukan evaluasi mengenai efisiensi pemeliharaan BMD.
BAB VII - PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN
Pasal 47
- (1) Barang bersejarah baik berupa bangunan dan/atau barang lainnya yang merupakan peninggalan budaya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah maupun Pemerintah atau masyarakat, dipelihara oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Biaya pemeliharaan barang bersejarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat bersumber dari APBD atau sumber lain yang sah-
- (2) Pemeliharaan barang bersejarah sebagaimana dimaksud (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. pada ayat
BAB VII - PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN
Pasal 48
Ketentuan lebih lanjut mengenai pengamanan dan pemeliharaan dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VIII - PENILAIAN
Pasal 49
Penilaian BMD dilakukan dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah, pemanfaatan atau pemindahtangan BMD kecuali dalam hal:
- b\_ pemindahtanganan dalam bentuk hibah.
- pemanfaatan dalam bentuk pinjam pakai; atau
BAB VIII - PENILAIAN
Pasal 50
Penetapan nilai BMD dalam rangka penyusunan neraca Pemerintah Daerah dilakukan dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) .
BAB VIII - PENILAIAN
Pasal 51
- 1) Penilaian BMD berupa tanah dan/atau bangunan dalam rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan dilakukan oleh: a. Penilai Pemerintah; atau
- b. Penilai Publik yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Penilaian BMD sebagaimana dimaksud pada (1) dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. ayat
BAB VIII - PENILAIAN
Pasal 52
- (1) Penilaian BMD selain tanah dan/atau bangunan dalam rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh Bupati, dan dapat melibatkan penilai yang ditetapkan Bupati.
- (3) Dalam hal penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pengguna Barang tanpa melibatkan penilai, maka hasil Penilaian BMD hanya merupakan nilai taksiran.
- (2) Penilaian BMD sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (4) Hasil Penilaian BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
BAB VIII - PENILAIAN
Pasal 53
- (1) Dalam kondisi Penilaian kembali atas nilai BMD yang telah ditetapkan dalam neraca Pemerintah Daerah\_
- (2) Penilaian kembali atas nilai BMD dilaksanakan
BAB VIII - PENILAIAN
Pasal 54
Ketentuan mengenai penilaian BMD diatur lebih lanjut oleh Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan
Bagian Kesatu Umum
BAB IX - PEMINDAHTANGANAN
Pasal 55
- (1) BMD yang tidak diperlukan bagi penyelengaraan tugas pemerintahan daerah dapat dipindahtangankan.
2. penjualan;
- (2) Pemindahtanganan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- b. tukar menukar;
5. C hibah; dan
6. penyertaan modal pemerintah daerah
Bagian Kedua Persetujuan Pemindahtanganan
BAB IX - PEMINDAHTANGANAN
Pasal 56
- (1) Pemindahtanganan BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, untuk: a. tanah dan/atau bangunan; atau
- b. selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dilakukan setelah mendapat
- (2) Pemindahtanganan BMD berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yang tidak memerlukan persetujuan DPRD, apabila:
4. b.harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran;
- a. sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;
6. diperuntukkan bagi pegawai negeri;
- e. dikuasai negara
BAB IX - PEMINDAHTANGANAN
Pasal 57
Usul untuk memperoleh persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) diajukan oleh Bupati.
BAB IX - PEMINDAHTANGANAN
Pasal 58
Pemindahtanganan BMD berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) dilakukan oleh Pengelola Barang setelah mendapat pesetujuan Bupati.
BAB IX - PEMINDAHTANGANAN
Pasal 59
- (1) Pemindahtanganan BMD selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai sampai dengan 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dilakukan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati. Rp.
- (3) Usul untuk memperoleh persetujuan DPRD sebagaiman dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemindahtanganan BMD selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp 5.000.000.000.00 (lima miliar rupiah) sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 ayat (2) huruf b, dilakukan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan DPRD .
Bagian Ketiga Penjualan
BAB IX - PEMINDAHTANGANAN
Pasal 60
Penjualan BMD dilaksanakan dengan pertimbangan: a. untuk optimalisasi BMD yang berlebih atau tidak digunakan /dimanfaatkan; b. secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila dijual; dan /atau c.
sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB IX - PEMINDAHTANGANAN
Pasal 61
- (1) Penjualan BMD dilakukan secara lelang, kecuali dalam hal tertentu
- (3) Penentuan nilai dalam rangka Penjualan BMD secara lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhitungkan faktor penyesuaian.
- (2) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. BMD yang bersifat khusus; dan b. BMD lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.
- 4) Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan batasan terendah yang disampaikan kepada Bupati sebagai dasar penetapan nilai limit.
- (5) Penjualan BMD lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB IX - PEMINDAHTANGANAN
Pasal 62
Penjualan BMD dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati.
BAB IX - PEMINDAHTANGANAN
Pasal 63
- (1) Penjualan BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dilakukan dengan tata cara:
- b. bupati meneliti dan mengkaji pertimbangan perlunya Penjualan BMD selain tanah dan/atau bangunan ekonomis, dan yuridis;
- a. pengguna Barang melalui Pengelola Barang mengajukan usul Penjualan BMD selain tanah dan /atau bangunan kepada Bupati disertai pertimbangan aspek teknis, ekonomis, dan yuridis;
- c. apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Bupati dapat menyetujui dan menetapkan BMD selain tanah dan/atau bangunan yang akan dijual sesuai batas kewenangannya; dan
- 2) Hasil Penjualan BMD wajib disetor seluruhnya ke rekening Kas Umum
6. d.untuk penjualan yang memerlukan persetujuan DPRD , Bupati mengajukan usul Penjualan disertai dengan pertimbangan atas usulan tersebut.
7. Daerah sebagai penerimaan daerah\_
Bagian Keempat Tukar Menukar
BAB IX - PEMINDAHTANGANAN
Pasal 64
- (1) Tukar menukar BMD dilaksanakan dengan pertimbangan:
2. memenuhi kebutuhan pemerintahan;
- a. untuk operasional penyelenggaraan
- b. untuk optimalisasi barang milik daerah; dan
- (2) Tukar menukar BMD dapat dilakukan dengan pihak:
- c. tidak tersedia dana dalam APBD\_
7. Pemerintah Pusat;
8. b Pemerintah Daerah lainnya;
- d. swasta.
- c. Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau Badan Hukum milik pemerintah lainnya; atau
BAB IX - PEMINDAHTANGANAN
Pasal 65
- (1) Tukar menukar BMD dapat berupa:
2. b\_ tanah dan/atau bangunan yang yang berada pada Pengguna Barang; atau
3. a tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan kepada Bupati;
- C. selain tanah dan/atau bangunan
- (3) Tukar menukar sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Penetapan BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang akan dipertukarkan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, dilakukan oleh Bupati sesuai batas kewenangannya
- 4) Tukar Menukar sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (5) Tukar Menukar sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati.
BAB IX - PEMINDAHTANGANAN
Pasal 66
- 1) Tukar menukar BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf a dan huruf b, dilaksanakan dengan tata cara:
- b. Bupati meneliti dan mengkaji pertimbangan perlunya tukar menukar BMD berupa tanah dan/atau bangunan dari aspek teknis, ekonomis dan yuridis;
3. a Pengguna Barang melalui Pengelola Barang mengajukan usul tukar menukar BMD berupah tanah dan/atau bangunan kepada Bupati disertai pertimbangan dan kelengkapan data;
4. apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Bupati dapat menyetujui dan menetapkan BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang akan dipertukarkan;
- d. proses persetujuan Tukar Menukar BMD berupa tanah tanah dan/atau bangunan dilaksanakan dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1), dan Pasal 56
- e. pengelola barang melaksanakan tukar menukar dengan berpedoman pada persetujuan Bupati; dan
- (2) Tukar menukar BMD sebagaimana dimaksuddalam Pasal 65 ayat (1) huruf c, dilaksanakan dengan tata cara:
8. terima barang yang dilepas dan barang pengganti harus dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang:
9. Pengguna Barang mengajukan usul tukar menukar kepada Pengelola Barang disertai alasan dan pertimbangan, kelengkapan data dan hasil pengkajian tim intern instansi Pengguna Barang;
10. C\_ apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan tukar menukar BMD selain tanah dan/atau bangunan sesuai batas kewenangannya;
- b. Pengelola Barang meneliti dan mengkaji pertimbangan tersebut dari aspek teknis, ekonomis dan yuridis;
- d. proses persetujuan Tukar Menukar BMDselain tanah dan/atau bangunan dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59;
- f. pelaksanaan serah terima barang yang dilepas dan barang pengganti harus dituangkan dalam berita acara serah terima barang.
- e. Pengguna Barang melaksanakan Tukar Menukar dengan berpedoman pada persetujuan Pengelola Barang; dan
Bagian Keempat Hibah
BAB IX - PEMINDAHTANGANAN
Pasal 67
- (1) Hibah BMD dilakukan dengan pertimbangan sosial, budaya, keagamaan, kemanusiaan, pendidikan yang bersifat non komersial, dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. bukan merupakan barang rahasia negara/daerah;
- c. tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- b. bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak; atau
- (3) Ketentuan mengenai kriteria kepentingan sosial, budaya, keagamaan, kemanusiaan, pendidikan yang bersifat non komersial, dan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. pada
BAB IX - PEMINDAHTANGANAN
Pasal 68
- 1) Hibah BMD dapat berupa:
2. b tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang;
- a. tanah dan atau bangunan yang telah diserahkan kepada Bupati;
4. selain tanah dan/atau bangunan.
- (2) Penetapan BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang akan dihibahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan oleh Bupati sesuai batas kewenangannya.
- (3) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf &amp;, dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (5) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Bupati.
- 4) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati.
BAB IX - PEMINDAHTANGANAN
Pasal 69
- (1) Hibah BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf a, dan huruf b, dilaksanakan dengan tata cara:
- b. Bupati meneliti dan mengkaji usul Hibah BMD
BAB IX - PEMINDAHTANGANAN
Pasal 70
- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah atas BMD dilakukan dalam rangka pendirian, memperbaiki struktur permodalan dan/atau meningkatkan kapasitas usaha Badan Usaha Milik Daerah atau Badan hukum lainnya yang dimiliki Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (2) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pertimbangan:
3. b BMD lebih optimal apabila dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah atau badan hukum lainnya yang dimilki daerah, baik yang sudah ada maupun yang akan dibentuk.
8. BMD yang dari awal pengadaannya sesuai dokumen penganggaran diperuntukkan bagi Badan Usaha Milik Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki daerah dalam rangka penugasan pemerintah; atau
BAB IX - PEMINDAHTANGANAN
Pasal 71
- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah atas BMD dapat berupa:
2. b\_ tanah dan/atau bangunan pada pengguna barang; atau
3. a tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan kepada Bupati;
- C. BMD selain tanah dan/atau bangunan.
- (3) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah atas BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Penetapan BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang akan disertakan sebagai modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan oleh Bupati, sesuai batas kewenangannya;
- (4) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah atas BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan oleh Pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (5) Penyertaan Modal Daerah atas BMD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati. pada
BAB IX - PEMINDAHTANGANAN
Pasal 72
- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah atas BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf a, dan huruf b, dilaksanakan dengan tata cara:
2. pengguna Barang melalui Pengelola Barang mengajukan usul Penyertaan Modal Pemerintah Daerah atas BMD berupa tanah dan/atau bangunan kepada Bupati disertai dengan pertimbangan dan kelengkapan data;
3. apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Bupati dapat menyetujui dan/atau menetapkan BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang akan disertakan sebagai modal Pemerintah Daerah;
- b. Bupati meneliti dan mengkaji usul Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang diajukan oleh Pengguna Barang
BAB IX - PEMINDAHTANGANAN
Pasal 73
Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk-bentuk pemindahtanganan dan persetujuan, penjualan kendaraan dinas, penjualan rumah dinas daerah, pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan, tukar menukar , hibah, penyertaan modal pemerintah daerah diatur lebih lanjut oleh Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB X - PEMUSNAHAN
Pasal 74
Pemusnahan BMD dilakukan dalam hal:
terdapat alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- a. BMD tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan /atau tidak dapat dipindahtangankan; atau
BAB X - PEMUSNAHAN
Pasal 75
- (1) Pemusnahan dilakukan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Pelaksanaan Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara dan dilaporkan kepada Bupati.
BAB X - PEMUSNAHAN
Pasal 76
Pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar, dihancurkan, ditimbun, ditenggelamkan atau cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
BAB XI - PENGHAPUSAN
Pasal 77
Penghapusan meliputi:
- b. penghapusan dari Daftar BMD \_
2. penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna; dan
BAB XI - PENGHAPUSAN
Pasal 78
- (1) Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf &amp;, dilakukan dalam hal BMD sudah tidak berada dalam penguasaan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang:
- (3) Dikecualikan dari ketentuan mendapat persetujuan penghapusan dari Bupati sebagaimana dimaksud ayat (2) untuk BMD yang dihapuskan karena: pada
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan keputusan Penghapusan dari Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati.
4. pengalihan status penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20;
5. pemusnahan.
6. b pemindahtanganan; atau
- (4) Bupati dapat mendelegasikan persetujuan Penghapusan BMD berupa barang persediaan kepada Pengelola Barang:
- (5) Pelaksanaan Penghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan ayat (4), dilaporkan kepada Bupati.
BAB XI - PENGHAPUSAN
Pasal 79
- (1) Penghapusan dari daftar BMD sebagimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b, dilakukan dalam hal BMD tersebut sudah beralih kepemilikannya, terjadi Pemusnahan, atau karena sebab lain.
- a. ## BAB XII PENATAUSAHAAN
Bagian Kesatu Pembukuan
BAB XI - PENGHAPUSAN
Pasal 80
- 1) Pengelola Barang harus melakukan pendaftaran dan pencatatan Barang Daerah yang berada dibawah penguasaannya ke dalam Daftar Barang Pengelola menurut penggolongan dan kodefikasi barang.
- (3) Pengelola Barang menghimpun Daftar Barang Pengguna/Daftar Barang Kuasa Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
- (2) Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang harus melakukan pendaftaran dan pencatatan BMD yang status penggunaannya berada pada Pengguna Barangr Kuasa Pengguna Barang ke dalam Daftar Barang Pengguna/Daftar Barang Kuasa Pengguna menurut penggolongan dan kodefikasi barang.
- 4) Pengelola Barang Menyusun Daftar BMD
BAB XI - PENGHAPUSAN
Pasal 81
- (1) Pengguna Barang melakukan Inventarisasi BMD paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Pengguna Barang menyampaikan laporan hasil Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Pengelola Barang paling lama 3 (tiga) bulan setelah selesainya Inventarisasi.
- (2) Dalam hal Barang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan, Inventarisasi dilakukan oleh Pengguna Barang setiap tahun.
BAB XI - PENGHAPUSAN
Pasal 82
Pengelola Barang melakukan Inventarisasi BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang berada dalam penguasaannya paling sedikit 1 (satu) kali dalam (lima) tahun.
Bagian Ketiga Pelaporan
BAB XI - PENGHAPUSAN
Pasal 83
- (1) Kuasa Pengguna Barang harus menyusun Laporan Barang Kuasa Semesteran dan Tahunan sebagai bahan untuk menyusun neraca satuan kerja untuk disampaikan kepada Pengguna Barang:
- (3) Laporan Barang Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan untuk menyusun neraca satuan kerja perangkat daerah untuk disampaikan kepada Pengelola Barang:
- (2) Pengguna Barang menghimpun Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran dan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan penyusunan Laporan Barang Pengguna Semesteran dan Tahunan:
BAB XI - PENGHAPUSAN
Pasal 84
Pendaftaran, Pencatatan dan Pelaporan BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, Pasal 81, Pasal 82, dan Pasal 83 mempergunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Keuangan-Barang Daerah (SIMDA BMD)
BAB XI - PENGHAPUSAN
Pasal 85
- (1) Pengelola Barang harus menyusun Laporan Barang Pengelola Semesteran dan Tahunan.
- (3) Laporan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan untuk menyusun neraca Pemerintah Daerah.
- (2) Pengelola Barang harus menghimpun Laporan Barang Pengguna Semesteran dan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 89 ayat (2) serta Laporan Barang Pengelola sebagaimana dimaksud pada (1) sebagai bahan penyusunan Laporan BMD . ayat
BAB XI - PENGHAPUSAN
Pasal 86
Ketentuan mengenai tata cara dan pelaporan BMD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kesatu Pembinaan
BAB XIII - PEMBINAAN , PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN
Pasal 87
Bupati melakukan pembinaan dan menetapkan kebijakan pengelolaan BMD, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Kedua Pengawasan dan Pengendalian
BAB XI - PENGHAPUSAN
Pasal 89
Ketentuan mengenai tata cara dan pelaporan BMD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kesatu Pembinaan
Bupati melakukan pembinaan dan menetapkan kebijakan pengelolaan BMD, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Kedua Pengawasan dan Pengendalian
Pengawasan dan Pengendalian BMD dilakukan oleh:
- Pengelola Barang melalui pemantauan dan investigasi.
- Pengguna Barang melalui pemantauan dan penertiban; dan /atau
- (1) Pengguna Barang melakukan pemantauan dan penertiban terhadap Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Penatausahaan, pemeliharaan, dan pengaman BMD yang berada didalam penguasaannya.
- (3) Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang dapat meminta aparat pengawasan intern Pemerintah untuk melakukan audit tindak lanjut hasil pemantauan dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
- (2) Pelaksanaan pemantauan dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kantor / satuan kerja dilaksanakan oleh Kuasa Pengguna Barang.
- (4) Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang menindaklanjuti hasil audit sebagaimana dimaksud ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. pada
BAB XIII - PEMBINAAN , PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN
Pasal 90
- 1) Pengelola Barang melakukan pemantauan dan investigasi atas pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, dan Pemindahtanganan BMD, dalam rangka penertiban Penggunaan, Pemanfaatan; dan Pemindahtanganan BMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pengelola Barang untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemantauan dan investigasi sebagaimana dimaksud pada (1) dapat ditindaklanjuti oleh Pengelola Barang dengan meminta aparat pengawasan intern Pemerintah untuk melakukan audit atas pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, dan Pemindahtanganan BMD. ayat
BAB XIII - PEMBINAAN , PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN
Pasal 91
Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan pengawasan dan pengendalian atas BMD diatur lebih lanjut oleh Bupati dengan berpedoman peraturan perundang-undangan. pada
BAB XIV - PENGELOLAAN BMD OLEH BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
Pasal 92
- (1) BMD yang digunakan oleh Badan Layanan Umum Daerah merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan untuk menyelenggarakan kegiatan Badan Layanan Umum Daerah yang bersangkutan.
- (2) Pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dan peraturan pelaksanaannya, kecuali terhadap barang yang dikelola dan/atau dimanfaatkan sepenuhnya umum sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Layanan Umum Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB XV - BMD BERUPA RUMAH NEGARA
Pasal 93
- (1) Rumah Negara merupakan BMD yang diperuntukkan sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan serta menunjang pelaksanaan tugas pejabat Daerah dan/atau pegawai negeri sipil.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penggunaan, pemindahtanganan, penghapusan, penatausahaan, pengawasan dan pengendalian BMD berupa Rumah Negara diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Pengelolaan BMD berupa Rumah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati dengan## BAB XVI GANTI RUGI DAN SANKSI
BAB XV - BMD BERUPA RUMAH NEGARA
Pasal 94
- (1) Setiap kerugian Daerah akibat kelalaian, penyalahgunaan atau pelanggaran hukum atas pengelolaan BMD diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan-
- (2) Setiap pihak yang mengakibatkan kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
BAB XVII - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 95
- (1) Pejabat atau pegawai yang melaksanakan pengelolaan BMD yang menghasilkan penerimaan Daerah dapat diberikan insentif.
- (3) Pemberian insentif dan/atau tunjangan kepada pejabat atau pegawai yang melaksanakan pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati. pada
- (2) Pejabat atau pegawai selaku pengurus barang dalam melaksanakan tugas rutinnya dapat diberikan tunjangan yang besarannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
BAB XVII - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 96
Bupati dapat mengenakan beban biaya pengelolaan (capital charge) terhadap BMD pada Pengguna Barang
BAB XVII - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 97
Ketentuan mengenai pengelolaan BMD diatur lebih lanjut oleh Bupati dengan berpedoman pada kebijakan pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 .
BAB XVIII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 98
- 1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:
2. 1.usulan kontribusi dari pemanfaatan BMD; dan
3. pemanfaatan BMD yang telah terjadi dan belum mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang, Bupati dapat menerbitkan persetujuan terhadap kelanjutan Pemanfaatan BMD dengan ketentuan Pengelola Barang menyampaikan permohonan persetujuan untuk sisa waktu pemanfaatan sesuai dengan perjanjian kepada Bupati dengan melampirkan:
4. 2.laporan hasil audit aparat pengawasan intern Pemerintah.
1. Pengelola Barang memastikan nilai Barang pengganti sekurangkurangnya sama dengan nilai BMD yang dipertukarkan, dan
- b. tukar menukar BMD yang telah dilaksanakan tanpa persetujuan pejabat berwenang dan barang pengganti telah tersedia seluruhnya, dilanjutkan serah terima BMD dengan aset pengganti antara Pengelola Barang dengan mitra Tukar Menukar dengan ketentuan:
2. Pengelola Barang membuat pernyataan bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan Tukar-Menukar tersebut.
- (3) Segala akibat hukum yang menyertai pelaksanaan pemamfaatan sebelum diberikannya persetujuan sbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf serta pelaksanaan Tukar Menukar sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, sepenuhnya menjadi tanggung jawab para dalam pemanfaatan atau tukar menukar tersebut. pada pihak
- (2) Bupati dapat menerbitkan persetujuan penghapusan atas BMD yang telah diserahterimakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d,
BAB XVIII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 99
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:
8. seluruh kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, Penggunaan, Pamanfaatan, Pengamanan dan Pemeliharaan, Penilaian, Penghapusan, Pemindahtanganan, Penatausahaan, dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian BMD yang telah mendapatkan persetujuan dan/ atau penetapan dari pejabat yang berwenang, dinyatakan tetap berlaku dan proses penyelesaiannya dilaksanakan
BAB XVIII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 100
Perjanjian kerja sama pemanfaatan BMD yang telah dilaksanakan oleh Badan Layanan Umum / Daerah sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan wajib disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lama (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
BAB XIX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 101
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 7) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB XIX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 102
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua. LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN 2016 NOMOR 1 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR : 01 TAHUN 2016
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA NOMOR 1 TAHUN 2016.
## TENTANG PENGELOLAAN BMD
## UMUM
Dalam rangka menjamin terlaksananya tertib administrasi dan tertib pengelolaan BMD, diperlukan adanya kesamaan persepsi dan langkah secara integral dan menyeluruh dari unsur-unsur yang terkait dalam pengelolaan BMD\_
Barang daerah sebagai salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat harus dikelola dengan baik dan benar sehingga mampu mewujudkan pengelolaan barang yang memenuhi asas-asas dalam pengelolaan BMDyaitu fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi dan akuntabilitas.
Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 dan telah dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah, maka peningkatan intensitas pelaksanaan urusan dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua dalam pengelolaan barang milik daerah terus meningkat sehingga perlu disikapi dengan mengambil langkah dan kebijaksanaan yang terkoordinasi serta terpadu.
BMD merupakan kekayaan atau aset daerah yang tidak hanya sebagai kekayaan daerah yang besar tetapi harus dikelola secara efektif dan efisien serta dapat dipertanggungjawabkan, sehingga dapat memberikan arti dan manfaat sebanyak banyaknya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
Peraturan Daerah ini dijadikan landasan hukum dalam pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua yang secara substansi berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan BMD
Ruang lingkup pengelolaan BMDyang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pembiayaan dan tuntutan ganti rugi.
## II. PASAL DEMI PASAL.
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 2
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 3
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 4
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 5
Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (1) Cukup jelas. Huruf a Huruf b Termasuk dalam ketentuan ini meliputi hibah / sumbangan atau yang sejenis dari negara/ lembaga internasional dalam rangka penanganan bencana.
PENJELASAN
Pasal 6
Ayat (1) Cukup jelas. Huruf a Huruf b Huruf c Termasuk dalam ketentuan ini antara lain barang yang diperoleh dari kontrak karya, kontrak bagi hasil, kontrak kerja sama dan perjanjian dengan negara lain/ lembaga internasional serta kerja sama Pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan inrastruktur. Asas fungsional, yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah dibidang pengelolaan BMD yang dilaksanakan oleh kuasa pengguna barang, pengguna barang, pengelola barang dan Bupati sesuai fungsi, wewenang dan tanggung jawab masing-masing. Asas transparansi, yaitu penyelenggaraan pengelolaan BMD harus transparan