Unknown Unknown Nomor 6 Tahun 2016 tentang GARA PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR ff TAHUN 2016 T~NTANG KEDUDUKAN, SUSUJ\AN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PER (berlaku 3 Oktober 2016)
Pembukaan
Menimbang
- Mengingut
BUPATI BUTON PROVlNSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR ff TAHUN 2016
T~NTANG
KEDUDUKAN, SUSUJ\AN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN AAKYAT l)At:J&lt;AH KA6UPATEN BUTON
DENGAN RAHMATTUHAN YAl'\G MAHA ESA
BUPATI BUTON,
bahwa unruk meiaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016 teutaug Pembcntukan dan Susunan Perangkat Dacrah Kabupatcn Buron, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas clan Fungai, serta Tara Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton;
1. Paaal 18 ayat (6) Urrdarig-Undarig Dasar Negara Republik Indonesia Tahun I (}4S;
2. Unda.ng-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tcntang Pcmbcntukan Daernh daerah Tingkar II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nom,')T" 74, Tamh:~h11n Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nornor 33 Tohun 200-1 tcntang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan .Pemcrtintahan Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Uridang-Undang Nomor 12 Tahu» ?011 rentang Pemhentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- S. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentanz Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, 'i'ambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
Menetapkan:
6. Undanz-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentanz Pernerintahan Daerah (Lcmbaran Negara Republik lndoncsia Tahun 2014 Nomor 244, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagairnana telah beberapa kali diubah tcrakhir dengan Undang-Undang Nomor ':J Tahun :.!Ulb tentang Peruoahan Kcdua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pcrncr'irrcah.arr Daera.h (Lernba.ran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturau Pemeriruah Nomor 18 Tahuu 2016 ten tang Pcrangkat. Daerah (Lernbarun Negaru Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor J 14);
8. Peraiuran Presldcn Numur 7 Talruu 2015 tentang Organ isasi Kementerian Negara (Lcmbara» Negara Republik Indonesia Tnhun 2015 Nomor6);
9. Pcrazuran Daerah Kabupaten Buron Nomor 2 Tahun 2016 teruang U:-u,:;a11 Pernerirr.ahuu Yang Menjad i Kcwcnangan Pcmcrintah Kabupatcn Buron Scbugoi Daernh Otonom [Lembarari Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 1 I?.);
10. Peraruran Daerah Kabupatcn Buton Nomor 6 Tahun 2016 tcntang Pcmbcntukan dan Susunun Perangkot Daerah Kabupaten Buton (Lembaran Daemh Kabupaten Rut&lt;m Tahun 2016 Nomor 116);
MRMUTOSKAN:
PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGAMSASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA SEKRETRIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH .KABUPATEN BUTON.
RAR 1 KETENTlJAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimakaud dengon:
- l. Daerah adalah Kabupaten Buton.
2. Pemerintah Daerah adalah Pcmerintah Kabupaten Buton.
3. Bupati adalah Bupati Buton.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Dupati Buton.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Pcrwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rn ton.
6. Pimpinan DPRD adalah Kctua can Wakil-Waki.l Kctua DPRD Kabupaten Buton.
7. Anggota DPRD adalah Anggotan DPRD Kabupaten Euton.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan caerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekret.ariat DPRD, lnspektorat, Dinas Daeruh , Budau Daeralr, Kecarnatan dau Kelurahan.
9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Dacrah Kabupaten Bu ton.
10. Bu ton. 10. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten
11. Sekretaris DPRD adalah Sckrctaris DPRD Kabupatcn Buton.
12. Bagian adalah Bagian dilingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Buton.
13. Kepala Bagian adalah Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Buton.
14. 1'1. Sub Bagian cdalah Sub Bagian di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten BuLUn.
15. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian di lingkungan Sekreta:iat DPRD Kabupaten Buton.
16. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsinnal &lt;li lingkungsn Sekretariat DPRD Kabupaten Bu ton.
BAB ll - KEDUDUKAN
Pasal 2
- (1) Sekretariat DPRD actalah unsur pelayanan admirustrasi dan pemberian dukungan terhadap rugas dan fungsi DPRD.
- (2) Sekretarial DPRD scbagairnana dimaksud pada ayat 11) dipirnpin oleh ~P.krr.ll'lri~ DPRD yang dalam :nelaksanakan tugasnya aecara teicnie operasnonal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pirupiriau DPRD dan secara ad.ministratif bertanggung jawab kepada Bupati rnelalui Sekretaris Daerah.
SUSUNAN ORGANISASJ
BAB 111 - SUSUNAN ORGANISASJ
Pasal 3
- (1} Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Tipe C.
- (2) Sekretariat DPRD ecbcgaimuna dirnakaud pada oyct j I) terdiri ULHt;;
- a. Sekretariat DPRD;
- b. Bagian Umum;
- c. Bagian Humas dan Protokol;
- d Ragian Pcrsicangan; dan
- c. Kclompok Jabatan Fungsionat.
- (3) Bagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayar (2) huruf b, terd iri atas:
- a. Sub Bagian Tata Usaha, Kepegawaian dan Perlengkapan Rumah Tangga; dan
- b. Sub Bagian Keuangan dan Penyusunan Program.
- (4) Bagian Humas dan Protokoler sebagaimana dimaksud pada. ayat (2) huruf c, :erdiri atas:
- a. Sub Bagian Humas, Dokurnentasi dan Pelaporan; dan
- b. Sub Bo.gio.n Protokol dan Perjalanan.
- (5) Bagian Persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d. terdiri atas:
- a. Sub Bagian Rapat dan Risalah; dan
- b. Sub Bagian Hukum, Perundang-Undangan, Arsip rfan Perpustakaan.
- (6) Struktur organisast Sekretariat DPRD tercantum dalam Larnpiran Peraturan Bupati ini.
BAB 111 - SUSUNAN ORGANISASJ
Pasal 4
- (1) Dagian sebagairnana dimaksud dalam Paeal 3 ayat (2), huruf b, huruf c, dan huruf d, dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada chp~wah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRP.
- (2) Sub Bagian sebagairnana dimaksud dalarn Pasal 3 avat (31, ayat (4), dan ayat (5), dipirnpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kcpada Kepala Bagian.
TUGAS DAN F'UNGSI
Bogian Keearu
Um um
BAB IV - TUGAS DAN F'UNGSI
Pasal 5
- (1) Sekrctariat DPRD inempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesek:retanatan dan k:euangar:, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan olch l)PRT) dalarn rnelaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengun kebutuhan.
- (2) Sekrerariat DPRD dalam melaksanakan tugas sebagauuana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan lungsi:
3. DPRD· ' a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan
4. DPRD; b penyelenggaraan administrasi keuanzan
- c. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD; clan
6. diperIukan oleh DPRD. d. pcnycdiaan dan pengoordinasian ,cnaga ahli yang
Bagian Kedua
Sekretaris UPRU
BAB IV - TUGAS DAN F'UNGSI
Pasal 6
- keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, sert.s menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang dipcrlukan oleh DPRD dulum rnetakeanakon hak dan fungsinya sesuai dengan keburuhan. kesekretariatan dan administrasi menyelenggarakan ( l] Sekretaris DP.HU mernpunyai tugas memirnpin dan
- (2) 'Sekretaris DPRD dalam melaksanakan tugas sebaga.imana dimasud pada ayat [I] rnenyelenggarakan fungsi:
- a. penyelenggaraan adminietraei kcsokretartatorr dun keuangan;
- b. pembcrian dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD;
- c, pertyedlaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan olch DPRD dalam metaksanakan hak rlan fungsinya sesuai dengan kebutuhan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan DPRD sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- F.. pelaksariaan rugas lain yrrng diber+kan oleh R11pMi ecsuai dcngan tugas dan fungsinya.
Bagian Kctiga
Bagian Umum
BAB IV - TUGAS DAN F'UNGSI
Pasal 7
- (1) Kepala Bagian Umurn mernpunvai tugas rnelaksanakan sebagian tugas Sekretariat DPRD yang meliputi ur-usan tata usaha, kcpcgawaian, pcrlcngkapan, rumah tangga, keuangan, dan penyusunan program, serta pendidikan clan pelatihan
- (2) Kepala Bagian Umum dalarn melaksanakan tugas sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungal:
- a. pelaksanaan pengelolaan rumah tangga DPRD, rumah jabatan Pimpinan DPRD, dan gedung DPRD;
- b. pelaksaan urusan pengelolaan penggunaan kendaraan dinas, pcm.cliharaan barang-barang lainya, scrta pernoinaan ketertiban dan keamanan;
- c. pelak:sanaan pengelolaan urusan surat-menyurat, arsip, kepegawaian, pendididikan dan pelatihan, serta pengelolaan perlengkapan;
- d. pelaksaan urusan penyusunan program; clan
- e. Pclaksaan tugas lain yang di berikan oleh Sekretaris nPRI) ~s11ai dengan tU?JlS dan fungsinya.
BAB IV - TUGAS DAN F'UNGSI
Pasal 8
Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepegawaian dan Perlengkapan Rumah Tangga mempunyai tugas:
1. Menyusun rencana kerja sub bagian Tata Usaha, Kepegawaian &lt;lan Perlengkapau Ruman Tangga;
2. Melak:sanak:an kcgiatan pengelolaan surat-rnenyurat, kearsipan, kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan;
3. Mclakukan evaluasi dan pclaporari penyelenggaraan kegiatan Sekrcturiat DPRD;
4. Mclaksanakan kegiatan pcngelolaan pcrlengkapan dan rurnah tangga, rurnah jabatan Pimpinan DPRD, serta gedung DPRD; dan
5. Melaksanakan cugas lain yang d.ibcrikan olch xcpala Bagian Umurn sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB IV - TUGAS DAN F'UNGSI
Pasal 9
KepaJa Sub Bagian Keuangan dan Penyusunan Program mernpunyai rugas:
1. Menyusun rencana kerja sub bagian keuangan dan penyusunan Program;
2. Melaksanakan kcgiatan oembukuan atas penerirnaan dan pengeluaran keuangan DPRD,
0. Melaksanakan kegiatar; pengelolaan administrasi keuangan, perbendaharaan, penyusunan program dan penyusunan anggaran;
4. Mcla.ksanakan tugas lain yang diberikan olch Kepala bagian Umum sesuai dengau tugas dan fungsinya; dan
5. Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.
Bagian Ketiga Bagian Humas dan Protokoler
BAB IV - TUGAS DAN F'UNGSI
Pasal 10
- (I) Kepala Bagian Humas dan Protokoler mempunyai tu gas rnelaksanakan kegiatan administrasi perjalanan Sekretariat Df&gt;RD, Pirnpinan dan 1\nggotu DPRD, melaksanakan pclayanan kepada Pers dan peliputan, rnelaksanakan dokumentasi, dan publikasi kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD, serta hubungan masyarakat.
- (2) Kepala Bagian Humas dan Protokoler dalarn melaksanakan tugas sebagairneria dirnak sud pada ayat (1) mcnyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan rencana perjalanan dinas pegawai, Pirnpinan dan Anggota DPRD;
- b. Pelaksanaan urusan administrasi pcrjalanan Dinas Keprotokolan DPRD dan penerimaan tamu Pimpinan DPRD;
- c. Pelayanan ternadap pers dan peliputan;
- d. Pelaksanaan publikasi dan pelaporan atas kegiatan DPRD; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Sekretari s DPRLJ sesuai dengan tugas dan Iungsmya.
BAB IV - TUGAS DAN F'UNGSI
Pasal 11
Kepala Sub Bagian Humas, Dokumcnra si dan Peloporan rnempunyai tugas:
- l , Menyusun rencana kerja sub bagian humas, dokumentasi dan pelaporan;
2. Mcngumpulkan bahan pctunjuk tcknis pclaksanaan petayanan pers melalui media cetak dan media elektronik, koordinasi intercn dan eksteren, serta hubungan kemasyarakatan,
3. Melaksanakan urusan dokumentasi dan publikasi;
4. Menyusun laporan kegiatan Pimpinan dan Anggota IJPKIJ; dan
5. Mclaksanakan tugas lain yang diberikan olch Kepala bagian H umas dan Protokoler sceuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB IV - TUGAS DAN F'UNGSI
Pasal 12
Kepala Sub Bagian Protokol dan Perjalanan mcmpunyai tugas:
1. Mcnyusun rencana kcrja sub bagian protokol dan perjalanan;
2. mengumpulkan bahan petunjuk teknis pelaksanaan urusan keprotokolan dan perjalanan Dinas:
3. rnenerhna tamu Pi.mpinan dan Anggotan DPRD;
4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala bagian Humas dan Protokoler scsuai dengan tugas dan fungsinya; dan
5. Mcnyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.
Bagian Keempat 3agian Pcrsidangan
BAB IV - TUGAS DAN F'UNGSI
Pasal 13
- rueuyelenggarakan pembuatan risalah rapat-rapat DPRD, mengatur dan mengkoordinasikan penyetenggaraan rapat, mempublikasikan kegiatan sidang DPRD, memfasilitasi hubungan masyarakat dengan DPRD, mengumpulkan refercnsi Peraturan Perundang-Undangan, serta pengelolaan dun pengembangan perpustakaan. tugas rnempunyai Persidangan Bagian (l) Kepala
- (2) Kepala Bagian Persidangan dalarn melaksanakau Lu15a:, sebagaimana dimaksud pada ayat (!) menyelenggarakan Iungsi:
- a. Pcnyelenggaraan pernbuatan risalan rapat-rapat DPRD;
- pclaksanaan rapat. DPRD; pengkoordinasian clan pengaturan, b. Penyiapan ,
- c. Penyiapan kelcngkapan rapat-rapat DPRD;
- d. Pengumpulan rcfensi Pcraturan Perundang-Undangan serta penycdiaan dan pengembangan perpustakaan;
- ~-Pelaksanaan publikasi sidang dan kegiatan DPRD;
- f. Pclaksanao.n dan pengelolaan pcrpuetakaan DPRD; dan
- g. Pelaksaan tugas lain yang di berikan oleh Sekretaris DPRD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
BAB IV - TUGAS DAN F'UNGSI
Pasal 14
Kepala Sub Bagian Rapat dan Risalah mernpunyai tugas:
1. Menvusun rcncana kerja sub bagian rapat dan risalah;
2. mengumpulkan bahan pctunjuk teknis pelakaanaari urusan rapat dan risatah;
3. menyiapkan agenda persidangan dan jadwal kegiatan rapat;
4. melaksanakan pernbuaran norulcnj risalab rapat.;
5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan olch Kepala bagian Persidangan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
6. Menyusun dan melaporkan basil pelaksanaan tugas kepada atasan.
BAB IV - TUGAS DAN F'UNGSI
Pasal 15
Kepala Sub Bagian Hukurn, Pcrundang-Undangan, Araip dan Perpusta.kaan mernpunyai tugas:
1. Menyusun rencana kerja Sub Bagian Hukum, PerundangUnd angan, Arsip &lt;lan Perpustakaan;
2. Mengumpulkan bahan petunjuk teknis pclaksanaan urusan Hukum, Perundang-Undangan, Arsip dan Perpustakaan;
3. Mengumpulkan dan menyiapkan referensi Peraturan Perundang-Undangan;
4. Menyusun keputusan-keputusan DPRD;
5. Menata dan mengurnpulkan buku peraturan PerundangUndangan;
6. Mengelolah pengembangan perpustakaan, serta menaca Kearsipan Bagian Persidangan;
7. Melaksanakan tugas Jain yang diberikan oleh Kepala bagian Pcrsidangan se suai dengan tugas dan Iungsinya: clan
8. Menyusun ctan rnelaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.
BABY
Ti\TJ\ KERJA
BAB IV - TUGAS DAN F'UNGSI
Pasal 16
Setiap ur.sur di lingkungan Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsi harus rnenerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Sekretnriut DPRD sendiri, maupun dalam hubungan antar Sekrecariat DPRD dengan perangkat daerali dan/atau lcmbaga lain yang terkait.
BAB IV - TUGAS DAN F'UNGSI
Pasal 17
- mcmbcrikan pengamhan serta. petunjuk bagi pel.a.ksanaan rugas sesuai dengan uraiau Lu~as yang tclah ditetapkan. dan bawahan mengoordinasika n (I] Setiap pimpinan unit organisasi bertanggungjawab remimpin dan
- (2) Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan dengan penuh tanggurigjawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dcngan kctcntuan pcraturan pcrundang-undangan.
BAB IV - TUGAS DAN F'UNGSI
Pasal 18
Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi harus me.akukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organit'AOi dibowuhnya.
Atas dasar pertirnbangan daya guna dan hasil guna, setiap pejabat di lingkungan Sekretariat DPRD dapat mcndclcgasikan kewenangan tertentu kepada pejabat ctibawahnya sesuai dengan kctentuan peraturan perundang-undangan.
BAB\11
ESELON, PENGANCKATAN DAN PEMBERHEJ\"TIAN
Bagian Kesatu
Eselon
BAB IV - TUGAS DAN F'UNGSI
Pasal 20
- fl} ~P.k~tfiris DPRD rnerupakan jabatan struktural esclon lib erau jubutan pimpinun tinggi pratama.
- (2} Kepala Bagian merupakan jabatari slruklural eselou Ula ataujabatan administrator.
- (3) Kepala Sub Bagian merupakan jabatan struktural eselon IVa a tau jabatan pengawas.
Bagian Kedua
Pcngangkatan don Pemberhentian
BAB IV - TUGAS DAN F'UNGSI
Pasal 21
- (1) Sekretaris DPRD diangkat dau diberhcrrtlkan oleh Bupati a,as persetujuan pimpinan DPRD sctelah berkonsultasi dengan pimpinan Jraksi
- (2) Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian diangkat dan diberbentika n oleh 3upati.
- (3) Pengangkatan dan pernberhentian sebagairnana dimaksud pada ayat (11, dan ayat (2), berpedoman pada ketentuan pt,r;:in1mn perundar g-undangan.
DADVIT
PEMBIAYAAN
Pa sal '.l2
- (1) Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksa.naan tugas dan fungsi dilingkungan Sekretariat DPRD dibebankan pada Ange::ir::in Pr.nrl::ip::it::in n::in Rr.l::inj::i n::ir.r::ih.
- (2) Sclain biaya yang bcraurnbcr dari Anggaran Pcndapatan dan Belanja Dacrah sebagaimana dimaksud dalarn ayai (l), Sekretariat DPRD dapat diberikan bantuan pernbiayaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VJll
l&lt;IITENTUN LAIN-LAIN
BAB IV - TUGAS DAN F'UNGSI
Pasal 23
,Jenjang jabatan dan kepangxatan serta susunan kepegawaian diatur ses.rai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB IV - TUGAS DAN F'UNGSI
Pasal 24
Dllingkurrgan Sekretariat DPRD dapac dibentuk Kelompok .Jabatan F'uugsioual sesuai kebutuhan bcrdasarkan peraturan perundang-undangan.
DADIX lliTt!:NTUAN PERALIHAN
Paaal 25
Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagairnana diatur dalarn Peraturan Bupati ini dilaksanakan mulai T;:,h11n 2017.
BABX
PENUTUP
BAB IV - TUGAS DAN F'UNGSI
Pasal 26
Pada saat Peraturan Bupari ini m.rlai berlaku, Peraturan Bupati Buton Nomor 29 Tahun 2013 tentang Kcduclukau, Tuga:s Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton, dicaout dan dinyatakan tidak berlaku
BAB IV - TUGAS DAN F'UNGSI
Pasal 27
Peraruran Bupat.i ini mula.i berlaku pada tanggal ditetapkan.
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Buton. mcmerintahkar. mengetahuinya, orang setiap Agar
| PARAF | PARAF | PARAF |
|--------------|--------------|---------|
| t;€f:'"D'.\ | t;€f:'"D'.\ | • |
| D,C, | - t~ | |
| CT; ['U:A-CV | CT; ['U:A-CV | . |
| Vt\G£\e, | HU\{i/ f"I' | |
| ~C>Qt,.G | O(lf~ | °"' i |
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Pas a r w a j o pada tanggal 13 Oktober 2016

Penandatangan: BUPATI RDTON, : ## BABX ## PENUTUP ## Pasal 26

Penandatangan: Pada saat Pera turan Rupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Buton Nomor 29 Tahun 2013 tcntang Keduduknn, Togas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku ## Pasa\27

Penandatangan: Perarurari Bupati ini mulai bcrlaku pada tanggal ditetapkan.

Penandatangan: dalarn Rerita Daerah Kabupaten Buton. orang mengetahuinya, memerintahkar; Peraturan Bupati ini dengan penempatannya Agar setiap pen~dangan | PARAF | PARAF | PARAF | |------------------|------------------|---------| | 41;( | ~ ti! / | | | C'E,f<'t >JA t J | C'E,f<'t >JA t J | . | | j(Clet,G | 1.-IVfl.lP: | ~ | | {~,:; | 0(1~to | f |

Penetapan: Ditetapkan di Pas a r w aj o pada tanggal 13 Oktober 2016

Penandatangan: BUPATI BUTOlli,

Verifikasi: &lt;.:ap/TTD SAMSU UMAR ABDUL SAMIUW KAS M, SH Pembina Utama Muda,1V/c Nip. 19580101 198903 1 orz BERlTA DAERAH KABUP.I\TEN BUTON 1AHUN 2016 NOMOR :t9.~ ... i Pasarwajo ol"-,02.e12.. 2016 DAERAHKABUPATEN, Diundangkan pada tanggal Pit. SEK"RETA • z ::::, en :E \_, i a:: &lt; en