PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 49 Tahun 2014 tentang PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2014 (berlaku 10 Juli 2014)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATIBALANGAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 49 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2014
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA
BUPATI BALANGAN,
- a. bahwa dalam rangka mengakomodir aspirasi, usulan serta kehendak masyarakat, kalangan dunia usaha, dalam pembangunan di Daerah perlu dilakukan perubahan rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2014;
- b. bahwa untuk penyesuaian dalam melaksanakan tugas-tugas SKPD dalam pembangunan Daerah Kabupaten Balangan Tahun anggaran 2014, perlu menyusun Perubahan Rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b , perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2014.
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
2
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2004 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); tentang
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahg Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor tentang 4737);
- 8 Feraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia; Tahapan, dan
- 9 Peraturan Presiden Nomor 5 tahun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 2014;
- 10.Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
Menetapkan
- 11.Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2010, Nomor 0199/M.PPN/04/2010, Nomor PMK 95/ PMKO7 / 2010 tentang Penyelarasan Rencana strategis (RENSTRA) SKPD dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 2014;
- 12.Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 13.Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan; Pengendalian dan evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014.
- 14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
- 15.Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 02 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 43);
- 16.Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 03 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 44);
- 17.Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 45);
- 18.Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 06 Tahun 2011 tentang RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2011 2015;
MEMUTUSKAN
- PERATURAN BUPATI TENTANG PENGESAHAN PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2014.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan
- 1 Daerah adalah Kabupaten Balangan.
- 2 Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Balangan.
- 3 Bupati adalah Bupati Balangan.
- 4 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Balangan.
5. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RENJA SKPD adalah Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan.
- 6 Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan RENJA SKPD adalah Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan.
- 7 Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra SKPD adalah rencana strategis SKPD tahun 2011-2015 yang merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2011-2015
- 8 Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut KUA adalah Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Balangan.
- 9 Prioritas Plapon Anggaran Sementara yang selanjutnya disebut PPAS adalah Prioritas Plapon Anggaran Sementara Kabupaten Balangan.
- Rencana Kerja Anggaran yang selanjutnya disebut RKA adalah Rencana Kerja Anggaran Kabupaten Balangan.
11. Rencana Anggaran Perubahan Belanja yang selanjutnya disebut RAPB adalah Rencana Anggaran Perubahan Belanja Kabupaten Balangan.
- 12 Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas, dan Lembaga Teknis adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas, dan Lembaga Teknis Pemerintah Kabupaten Balangan.
BAB II - RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Pasal 2
- (1) Perubahan RENJA SKPD Tahun 2014 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis SKPD Kabupaten Balangan Tahun 2011-2015 yang memuat arah kebijakan pembangunan, strategi dan prioritas pembangunan; program dan kegiatan serta rencana kerja dan pendanaannya.
- (2) Perubahan RENJA SKPD Tahun 2014 sebagaimana dimaksud ayat (1) menjadi Pedoman bagi SKPD dalam menyusun Rancangan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (P-RKA) Tahun anggaran 2014. pada
BAB II - RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Pasal 3
Dalam rangka penyusunan P-RKA Tahun Anggaran 2014
- a SKPD menggunakan Perubahan RENJA SKPD Tahun 2014 sebagai bahan penyusunan dan pembahasan P-RKA dan RPAPBD dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Balangan.
- b Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD , Dinas, dan Lembaga Teknis menggunakan Perubahan RENJA SKPD Tahun 2014 dalam melakukan pembahasan P-RKA dan RPAPBD Tahun anggaran 2014 dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan.
BAB II - RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Pasal 4
Sebagai payung hukum dalam penganggaran, maka Bappeda Kabupaten Balangan berhak dan wajib menjamin kesesuaian isi dan substansi Perubahan RENJA SKPD Tahun 2014 dengan program kegiatan SKPD yang dituangkan dalam PRKA / RPAPBD Tahun anggaran 2014.
BAB II - RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Pasal 5
Dokumen Perubahan RENJA SKPD Kabupaten Balangan Tahun 2014 sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


## BAB III KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku tanggal diundangkanpada

Agar semua orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin tanggal 10 Juli 2014/ pada


LBUPATI BALANGAN,

H. SEFEK EFFENDIE

Diundangkan di Paringin tanggal 10 Juli 2014 pada

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BALANGAN,

H. RUSKARIADI


BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2014 NOMOR 49



Diundangkan di Paringin tanggal 10 Juli 2014 pada

SEKRETARIS

DAERAH

KABUPATEN BALANGAN,

H. RUSKARIADI

## BAB III KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku tanggal diundangkan. pada

Agar semua orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin pada tanggal 10 Juli 2014

BUPATI BALANGAN,


H. SEFEK EFFENDIE