KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor TAHUN Tahun 2001 tentang DEWANKETAHANANPANGAN (berlaku 31 Desember 2001)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat
:
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR132 TAHUN 2001 TENTANG DEWANKETAHANANPANGAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ,
bahwa untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional dan tujuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, dipandang perlu membentuk Dewan Ketahanan Pangan dengan Keputusan Presiden;
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4095);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4106);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG DEWAN KETAHANAN PANGAN.
BAB I - PEMBENTUKAN, TUGAS, DAN SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 1
- (1) Membentuk Dewan Ketahanan Pangan, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Dewan.
- (2) Dewan merupakan lembaga non struktural yang dipimpin oleh seorang Ketua.
3. d.
BAB I - PEMBENTUKAN, TUGAS, DAN SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 2
Dewan mempunyai tugas membantu Presiden dalam:
- a. merumuskan kebijakan di bidang ketahanan pangan nasional, yang meliputi aspek ketersediaan, distribusi, dan konsumsi serta mutu, gizi, dan keamanan pangan;
- b. melaksanakan evaluasi dan pengendalian pemantapan ketahanan pangan nasional.
Bagian Kedua Susunan Organisasi
BAB I - PEMBENTUKAN, TUGAS, DAN SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 3
- (1) Susunan organisasi Dewan terdiri dari :
- a. Ketua : Presiden Republik Indonesia
- b. Ketua Harian
: Menteri Pertanian;
- c. Sekretaris
merangkap anggota :
Kepala Badan Bimbingan Massal Ketahanan
Pangan, Departemen Pertanian.
- Anggota
:
1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Pertahanan;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
5. Menteri Kehutanan;
6. Menteri Kelautan dan Perikanan;
7. Menteri Perhubungan;
8. Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah;
9. Menteri Kesehatan;
10. Menteri Sosial;
11. Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
12. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
13. Kepala Badan Urusan Logistik;
14. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya, Ketua Dewan dapat mengundang Menteri atau pejabat tertentu atau unsur-unsur lain yang terkait untuk hadir dalam rapat atau pertemuan Dewan, dan mengikutsertakannya dalam upaya pemantapan ketahanan pangan nasional.
Bagian Ketiga Sekretariat
BAB I - PEMBENTUKAN, TUGAS, DAN SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 4
- (1) Dalam melaksanakan tugas, Dewan dibantu oleh Sekretariat Dewan.
- (2) Sekretariat Dewan secara ex-officio dilaksanakan oleh Badan Bimbingan Massal Ketahanan Pangan yang merupakan unit kerja struktural di lingkungan Departemen Pertanian.
- (3) Sekretariat Dewan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Dewan melalui Ketua Harian Dewan.
BAB I - PEMBENTUKAN, TUGAS, DAN SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 5
Sekretariat Dewan mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada Dewan.
Bagian Keempat
Kelompok Kerja
BAB I - PEMBENTUKAN, TUGAS, DAN SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 6
- (1) Apabila dipandang perlu, untuk menunjang pelaksanaan tugas Dewan, Ketua Harian dapat membentuk Kelompok Kerja yang terdiri dari tenaga ahli dan pejabat yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemantapan ketahanan pangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan, rincian tugas, dan tata kerja Kelompok Kerja ditetapkan oleh Ketua Harian.
DEWANKETAHANANPANGANPROPINSI
BAB II - DEWANKETAHANANPANGANPROPINSI
Pasal 7
- (1) Untuk mengupayakan terwujudnya ketahanan pangan Propinsi sebagai bagian dari ketahanan pangan nasional, Pemerintah Daerah Propinsi dapat membentuk Dewan Ketahanan Pangan Propinsi, yang diketuai oleh
Gubernur.
- (2) Dewan Ketahanan Pangan Propinsi mempunyai tugas membantu Gubernur dalam:
- a. merumuskan kebijakan di bidang ketahanan pangan propinsi, yang meliputi aspek ketersediaan, distribusi, dan konsumsi serta mutu, gizi, dan keamanan pangan;
- b. melaksanakan evaluasi dan pengendalian pemantapan ketahanan pangan propinsi.
BAB II - DEWANKETAHANANPANGANPROPINSI
Pasal 8
Organisasi, susunan keanggotaan, dan tata kerja Dewan Ketahanan Pangan Propinsi ditetapkan oleh Ketua Dewan Ketahanan Pangan Propinsi.
DEWANKETAHANANPANGANKABUPATEN/KOTA
BAB III - DEWANKETAHANANPANGANKABUPATEN/KOTA
Pasal 9
- (1) Untuk mengupayakan terwujudnya ketahanan pangan Kabupaten/Kota sebagai bagian dari ketahanan pangan nasional, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat mem-bentuk Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota, yang diketuai oleh Bupati/Walikota.
<!-- formula-not-decoded -->
- (2) Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota mempunyai tugas membantu Bupati/Walikota dalam:
- a. merumuskan kebijakan di bidang ketahanan pangan Kabupaten/Kota, yang meliputi aspek ketersediaan, distribusi, dan konsumsi serta mutu, gizi, dan keamanan pangan;
- b. melaksanakan evaluasi dan pengendalian pemantapan ketahanan pangan Kabupaten/Kota.
BAB III - DEWANKETAHANANPANGANKABUPATEN/KOTA
Pasal 10
Organisasi, susunan keanggotaan, dan tata kerja Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota.
BAB IV - TATA KERJA
Pasal 11
- (1) Dewan mengadakan rapat pleno yang dipimpin langsung oleh Ketua untuk membahas laporan pelaksanaan tugas Dewan, secara berkala sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun dan/atau sewaktu-waktu sesuai keperluan.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Dewan, Ketua Harian mengadakan rapat berkala sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam setahun dan/atau sewaktu-waktu sesuai keperluan.
- (3) Setiap satuan organisasi di lingkungan Dewan dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di dalam dan di luar Dewan.
BAB V - PEMBIAYAAN
Pasal 12
- (1) Biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Dewan dibebankan kepada anggaran Departemen Pertanian.
- (2) Biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Dewan Ketahanan Pangan Propinsi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi.
- (3) Biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
KETENTUAN PENUTUP
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13
Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini diatur oleh Ketua Harian.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14
Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, maka Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 2001 tentang Dewan Bimbingan Massal Ketahanan Pangan dinyatakan tidak berlaku.
BAB V ...
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2001 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. MEGAWATI SOEKARNOPUTRI