Unknown Unknown Nomor 4 Tahun 1958 tentang PERENCANAAN PEII{BANGUI.IAN DESA DENGAN RAHMAT TUH.AN YANG I'AHA ESA BUPATI KERINCI, tinbng : @film 1grhrk memberikan oedoman bagi pemerlntah desa dalam p'nrfu;rrrir.1 Rencana Femt'angunan Jangka M9ne1e3h desa (RPJI4brit dan Rencana Kerja Fembangunan Desa (RKP-Desa) dan untuk mneiafoanakan ketentuin (berlaku Unknown)
Pembukaan
berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormaii dalam sistem Pem eri ntaha n N egara Kesatuan Republik Indonesia'
6. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemer.intahan cesa oleh Pemerintah Desa dan Badan
r
pei.musyawaratan Desa (BPD) dalarn mengafur dan mengUrUS kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiJdat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia'
- 7" pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
&amp;
- Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lemabaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Dega sebagai unsur pcnyelenggaraan pemerintahan Desa.
9
- Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangi.i penyelenggaraan Pemerintahandesa yang dapat dinilai dengan'uang teimasuk di daiamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebul
10.
- Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa-
- pengelolaan Keuangan Daerah adaiah keseluruhan keglaban yang meliputi perenc,anaan, peiaksanaan, penabusahaan, pelaporan,.pertanggungjawaban, dan pengawasan kzuangan daerah. 11.
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutrya disingkat (RPJM-Desa) adalah dokumen perencanian untuk periode 5 (lima) bhun yang memuat\_arah kebijakan pembangunan Desa, arah kebijakan keuangan Desa, kebijakan urnum, dan program, dan progratn Safuan K'erja Perigkat Daelah (SKPD), lintas SKPD, dan program ptioritas kewitayahan, diser-tai dengan rencana kerja. t2.
13.
- Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutrrya disingkat RKP-1 adalah dokumen perencanaan untuk periocie 1 (satu) tahun merupakan penjabaran dari RPIM-Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mernpertinnbangkan kerangka pendanaan yang dlmutahirkan, program priorilas pembangunan desa, rencana kerja dan p"n-danaan serta .prakiraan maju, baik yang dliak-sanakan
r
t
i
2
15.
16
17.
19
langsung oleh penerintah desa maupun yang diternpuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu fepida Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RPJM-De:
Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa yanE selanjutrrya disingkat (DU-RKP-Desa) adalah daftar yang merupakan usulan kegiabn pembangunan Desa . yang nnenggunakan dana yanE sudah jelas sumbemya baik dari A.PBN; APtsD (Provimi, Kabupaten), APB Desa, Swadaya dan Kerjasama dengan Pihak ketiga.
pembangunan partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembanlunan ii desa bersamasama sectra rnusyawarah, mufaka{ dan gotong royong yang merupaka! cara hidup masyarjkat .vang retatr larna berakar budaya wilayah Indonesia.
Profii Desa adalah gambaran menyeluruh nnaigena! itarai&lt;ter Cesa yang meltputi data dasar kduarga, potensi surnber daya alam, sumber-daya manrsia, kelunbagaan, prasarana- dan sa:'ana, serta perkernbangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi desa.
Musyawarah krmcanaan Pembangunan Desa -yang selanJumya (MUSREI'IBANCDESA) adalah forum muqlaw"natt tahunan yang diiaksanakansecafil parti$patif oleh para premanghr kepentingan desa (pihak berkepentingan unui r,1giig tasi penrmatairar desa yang akan terkena dampak ha$l rnusyawarah) unhrk menyepakaii rencana kegiatan di desa 5 (llma) dan 1 (sattt) tahunan.
Lentbaga fental'arakatan Cea atau di:ebui dengan nanna lenroaga )€ng dior:rrtuk cleh rnasyarakat sesua! Cengan kebutuhan oJn merupakan miba gemaintah desa dalam memberdayakan masla;alot
Anggaran Pendapatan dan Bdanja Desa yarE selanjuhya Oisingtat (AP8-Desa) adalah ren@na keuangan bhttnan pe*Jrintanan desa yang dihahas dan disetgiui brsarna oleh pernerinbh desa dan 6adan Pennusyawaratan D6a, dan ditetapkan dengan Petatuta:r Desa-
BAE II
PERENCAI.|AAT.I PEMBAI{GU NAN DESA Fasal 2
- (1) Perenc:naan pembangunan desa dlsusun dalam periode 5 (lirna) tahun.
- (2) Perencanaan pembangunan 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksuC pada ayat (1) merupakan RPIM-Desa.
- (3) RPJM-Def.a sebagaimana dimakud pada ayat (2) memuat arah kebijakan keuangan desa, sfategi pembangunan desa dan program kerja desa.
Pasai 3
- (1) RPJM-Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dijabarkan dalam RKP-Desa untuk jangka rryaktu i (satu) tahun.
- (2) RKP-Desa sebagnimana dimaksud pada ayat (1) mernuat kerangka ekonomi dsa, prioritas pembangunan ciesa, rencana kerja dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerinbh desa mauPun dtempuh dengan mendorong partisipasr maqprakat dengan mengacu pada rencana kerja Pemedntah Daerah-
BAB I - KETEilTUAil UPIUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Kerinci.
2. t Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kerinci.
3. Bupati adalah BuPati Kerinci.
4. Kecamatan adalah wilayah kefia camat sebagai perangkat daerah.
5. 5" Desa adalah kesahian masyarakat hukum yang memiliki batasbatas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentngan mas,varakat setempat,
- (li RPIM-Desa sebagaimana dimakr.rd dalam Pasa! 2 ditetapkan dengan Perattrran desa.
- {Z) RKP-Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diteGpkan dengan keputusan kepaia desa.
BAB I - KETEilTUAil UPIUM Pasal 1
Pasal 2
- (1) Rencana pembanEunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun unfuk menjamin keterkaitan dan konsistensi anhra perenclnaan, pengEriggaftln, pelaiisanaan dan penEawasan.
BAB I - KETEilTUAil UPIUM Pasal 1
Pasal 3
- {Z) RKP-Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diteGpkan dengan keputusan kepaia desa.
BAB I - KETEilTUAil UPIUM Pasal 1
Pasal 4
- (li RPIM-Desa sebagaimana dimakr.rd dalam Pasa! 2 ditetapkan dengan Perattrran desa.
- {Z) RKP-Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diteGpkan dengan keputusan kepaia desa.
BAB I - KETEilTUAil UPIUM Pasal 1
Pasal 5
- (1) Rencana pembanEunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun unfuk menjamin keterkaitan dan konsistensi anhra perenclnaan, pengEriggaftln, pelaiisanaan dan penEawasan.
.i
- {2) Rencana pembangunan desa sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
- a. pemberdayaan, yaitu upaya untuk mewuJudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam kehidupan bermasyarakab berbangsa dan bemegara;
- b. partisipatif, yaitu kelkutsertaan dan keterlibatan rnasyarakat secara aktif dalam prces pembangunan;
- c. berplhak pada masyarakaf yaitu seluruh proses pernbangunan di pedesaan seclra serius 'memberikan kesem patan yang seluas-luasnya bagi masyaraka$
- d" terbuka, yaifu setiap pros€s tahapan perenanaan oembangunan dapat dilihat dan diketahui secara langsung oleh seluruh masyarakat desa;
- e. akuntabel, yaibJ sesap proses dan tahapan-iahapan kegiatan pembangunan dapat ciipertanggungiawabkan dengan benar, baik pada pemerintah di desa maupun pada rnasyanl&lt;at;
- f . selektif.. yaihl senua cnasalah terseleksi rlengan baik uniuk mencapai hadl fang opdfnal;
- g. efisiersl dan €f*tlf, pitu pelalsanaan perencanaan kegiatan sesud dengan potensi sumberdaya alam dan sumbe.rdaya mantria yang brsedia;
- h. keberlanjutao, )6fu sedap pruses dan tahapan kegiabn perencanaan hanrs berJalan secara berkelanjutan;
- j. proses ben:laiig, yaitu pengkaiiarr terhadap suaht masaiah/hal dilakukan secra beruiang sehingga mendapatkan hasil yang te$aik; dan
- i. ermat, yaitr data yang diperoleh o*up ofetGi{, teliti, ciapat dipcrcaya, Can rnen.;npung aspi:"asi masyarcka$
- k penggalian lnformasl, 1aifu di dalam rnenemukan masalah dilakukan penggnlian informasi melalui alat kajian keadaan desa dengnn sumber informasi utama dari peserta m usyavla rah perencanaa n.
RPiM-De-sa sebagaimana dimaksud cialam Pasal 2 ayat (2) berhrjuan untuk:
- a. rnewujudkan perencenaan psnbangunan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempa$
2. b" menciptakan rasa msniliki dan tanggungjawab masyarakat terhadap program pembangunan di desa;
3. c memelihara dan nnengembangkan hasil-hail pembangunan di desa; dan
- d. menumbuhkernbangkan dan nendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan cii clesa.
BAB I - KETEilTUAil UPIUM Pasal 1
Pasal 7
RKP-Desa sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 3 ayat (2) bertljuan unh'lk:
- a. menyiaplon Dafur lJstdan Rsrana Kegiatan Fanbangunan Desa (DU-RKP-Desa) tahunan yang sifahya baru, Rehab maupun ianjutan kegiabn pembangunan untuk dilaporkan kepada Bupati meialui camat sebagai bahan dasar RKP Daerait Kabupaten;
2. b, menyiapkan tX,J-RiP-Desa bhunan untuk dianggarkan dalanr APB-Desa, APtsD Kabupaten, APtsD Provinsi, APBN, pihak k-etiga maupun swadaya masyarakaL
BAB III - PENGORGAilISASHN Pasal 8
Pasal 8
- (1) Kepala Desa bertanggungjawab dalam penrbinaan dan pengendalian penyusunan RPJM-Desa dan RKP-Desa.
- (2) Penyusunan RPIM-Desa dilakukan dalam forum muslawarah perencanaan pernbangunan desa,
- (3) Peserta fcnrm musreribanq desa terdiri atas:
- a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dxa (LPM-Desa) membantu pemaintah desa dalam fiEnyusun RPiM-Desa
i
dan RKP-Desa;
- b. tckoh masyarakat dan tokoh agama sebagai nara sumber;
- c. rukun warEa/rukun tetangga, kepaia dusun, kepaia kampung, dan lain{ain sebagai anggota; dan
- d. warga rnas-varakat sebagai anggota.
BAB TV
PENYUSUNAN RPJM-DESA DAN RKP-DESA
Bagian Kesatu Penyusunan RPJM-Desa
BAB III - PENGORGAilISASHN Pasal 8
Pasal 9
- (1) Penyusunan P.PJM-Desa dilakukan melalui kegiatan:
- a. perslapan;
- b. pelaksanaan; dan
- (2) Kegiatan penyusunan RP'lM-Desa sebagaimana dimaksuci pada ayat (1) disosialisasikan di berbagai kegiatan organisasi dan kelompok masyarakat di Desa.
- c. pelembagaan.
Pasal 66
ffargitlgat :
- IUndangundang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan undang-undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang nengubahan undang-undang l,lomor 12 Tahun 1956 tentang Fernbentukan Daerah swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah swatantra Tingkat I sumatera Tengah sebagai undangundang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Homor 108, Tambahan Lembaran ilegara Republik Indonesia Nomor 3483);
- Undang-UndangNomorl0Tahun2004tentangPembentukan peratuian eerundang-uncangan (Lembaran Negara Republik tndonesia Tahun 2Cd+ ruomoi 53, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a380); 2
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 teniang Sistem peren;naan pembangunan Nasional (Lembaran Negara nepuOtik Indonesia fuhun 2AO4 Nomor LM' Tambahan l"tOurun Negara Republik Indonesia Nomor 442L);
- Undang.UndangNomor3lTahun2004tenangPemerintahan ou.'un"(LembaranNegaraRepubliklndghesia.Tahun.2004 t#;, t)5, fambahan Lembaian Negarq Republik Indonesia floro,. 443i) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir d"tgt" Uniang-U-naang Noor LZ Tahun 2008 tentang penibanan Kedua Atas tindang-Undang Nomor-32^Tahun 2004 (Lembaran negara iepublik lidonsia-Tahun 2@8 Nomor 59' i.rU.n.n Leribaran N.garu Republik Indcnesia Nomor 4844);
- Undang-UndangNomor33Tahun2004tentangPerimbangan Keuanlan Antara pemerintah pusat dan Daerah (Lembaran ii"g;;; Rrpubiik Incionesia Tahun 2004 Nomor !26, Tambahan t-e-riUaran itl"gatu Rep0blik Indonesia Nomor 4438); 5.
- PerauranPemerintahNomorT2Tahun2005tentangDesa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158' iirnU.tun t-eriUaran N.gur. Republik Indonesia Nomor a587); 6.
- Peranrran Pemerinbh Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pemblnaan dan Pengawasan Penyelenggaraan-Pemennbh Daerah (Lembaran nfoara pepuuik Indonesia Tahun 2005 N;;, tb5, rambalran Lembaran Negara R,epublik Indonesia Nornor 4593); 7.
- peraturan Perrrerintah liomor 4C Tahun 2c06 tenang Tata Cara PenyusunanRencanaPembangunanNasional(LgmbarqnNegara n"plUfif.Indonesia Tahun 2006 Nonror 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664); 8.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri l{omor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa ; 9.
r
- u0- Peratu!'an Daerah Nc,nor 12 Tahun 2007 tentang Produk Hukurn D+:rah (Lenrbaran Daerah K.abupaten Ke;'inci Tahun 2007 Nu-rTor 12, Tarnbshan Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci 'io:.nor tr);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKII,AN RATCYAT DAEMH KABUPATEN KERINCI Can
BUPATJ KERII.ICI
MEI'lUTUSl(AN:
rlt'etapkan :
PERATLIRAI{ DAERAH TENTANG PERENCAilAAII PE}IBAI{GUT{AH DESA.
KETEilTUAil UPIUM Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Kerinci.
2. t Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kerinci.
3. Bupati adalah BuPati Kerinci.
4. Kecamatan adalah wilayah kefia camat sebagai perangkat daerah.
5. 5" Desa adalah kesahian masyarakat hukum yang memiliki batasbatas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentngan mas,varakat setempat,
- (li RPIM-Desa sebagaimana dimakr.rd dalam Pasa! 2 ditetapkan dengan Perattrran desa.
- {Z) RKP-Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diteGpkan dengan keputusan kepaia desa.
- (1) Rencana pembanEunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun unfuk menjamin keterkaitan dan konsistensi anhra perenclnaan, pengEriggaftln, pelaiisanaan dan penEawasan.
.i
- {2) Rencana pembangunan desa sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
- a. pemberdayaan, yaitu upaya untuk mewuJudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam kehidupan bermasyarakab berbangsa dan bemegara;
- b. partisipatif, yaitu kelkutsertaan dan keterlibatan rnasyarakat secara aktif dalam prces pembangunan;
- c. berplhak pada masyarakaf yaitu seluruh proses pernbangunan di pedesaan seclra serius 'memberikan kesem patan yang seluas-luasnya bagi masyaraka$
- d" terbuka, yaifu setiap pros€s tahapan perenanaan oembangunan dapat dilihat dan diketahui secara langsung oleh seluruh masyarakat desa;
- e. akuntabel, yaibJ sesap proses dan tahapan-iahapan kegiatan pembangunan dapat ciipertanggungiawabkan dengan benar, baik pada pemerintah di desa maupun pada rnasyanl&lt;at;
- f . selektif.. yaihl senua cnasalah terseleksi rlengan baik uniuk mencapai hadl fang opdfnal;
- g. efisiersl dan €f*tlf, pitu pelalsanaan perencanaan kegiatan sesud dengan potensi sumberdaya alam dan sumbe.rdaya mantria yang brsedia;
- h. keberlanjutao, )6fu sedap pruses dan tahapan kegiabn perencanaan hanrs berJalan secara berkelanjutan;
- j. proses ben:laiig, yaitu pengkaiiarr terhadap suaht masaiah/hal dilakukan secra beruiang sehingga mendapatkan hasil yang te$aik; dan
- i. ermat, yaitr data yang diperoleh o*up ofetGi{, teliti, ciapat dipcrcaya, Can rnen.;npung aspi:"asi masyarcka$
- k penggalian lnformasl, 1aifu di dalam rnenemukan masalah dilakukan penggnlian informasi melalui alat kajian keadaan desa dengnn sumber informasi utama dari peserta m usyavla rah perencanaa n.
RPiM-De-sa sebagaimana dimaksud cialam Pasal 2 ayat (2) berhrjuan untuk:
- a. rnewujudkan perencenaan psnbangunan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempa$
2. b" menciptakan rasa msniliki dan tanggungjawab masyarakat terhadap program pembangunan di desa;
3. c memelihara dan nnengembangkan hasil-hail pembangunan di desa; dan
- d. menumbuhkernbangkan dan nendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan cii clesa.
RKP-Desa sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 3 ayat (2) bertljuan unh'lk:
- a. menyiaplon Dafur lJstdan Rsrana Kegiatan Fanbangunan Desa (DU-RKP-Desa) tahunan yang sifahya baru, Rehab maupun ianjutan kegiabn pembangunan untuk dilaporkan kepada Bupati meialui camat sebagai bahan dasar RKP Daerait Kabupaten;
2. b, menyiapkan tX,J-RiP-Desa bhunan untuk dianggarkan dalanr APB-Desa, APtsD Kabupaten, APtsD Provinsi, APBN, pihak k-etiga maupun swadaya masyarakaL
- (1) Kepala Desa bertanggungjawab dalam penrbinaan dan pengendalian penyusunan RPJM-Desa dan RKP-Desa.
- (2) Penyusunan RPIM-Desa dilakukan dalam forum muslawarah perencanaan pernbangunan desa,
- (3) Peserta fcnrm musreribanq desa terdiri atas:
- a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dxa (LPM-Desa) membantu pemaintah desa dalam fiEnyusun RPiM-Desa
i
dan RKP-Desa;
- b. tckoh masyarakat dan tokoh agama sebagai nara sumber;
- c. rukun warEa/rukun tetangga, kepaia dusun, kepaia kampung, dan lain{ain sebagai anggota; dan
- d. warga rnas-varakat sebagai anggota.
BAB TV
PENYUSUNAN RPJM-DESA DAN RKP-DESA
Bagian Kesatu Penyusunan RPJM-Desa
- (1) Penyusunan P.PJM-Desa dilakukan melalui kegiatan:
- a. perslapan;
- b. pelaksanaan; dan
- (2) Kegiatan penyusunan RP'lM-Desa sebagaimana dimaksuci pada ayat (1) disosialisasikan di berbagai kegiatan organisasi dan kelompok masyarakat di Desa.
- c. pelembagaan.
- (1) Kegiatan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a meliputi:
- a. menyusun jadwal dan agenda;
- b. mengumumkan seca!'a terbuka kepada nnasy3321ui rnengenai agenda musrenbang desa;
- c. membuka pendaftaran/mengundang caion pesera; dan
- d. menyiapkan peralatan, bahan materi dan notulen.
- (2) Kegiatan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam 9 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. penciaftaran peserta;
- b. pemaparan kepaia desa atas prioritas kegiatan pembangunan di desa;
'
- j. penempahn prioribs keg{abn pembangunan yang akan datang sesuai dengan pot€fisi serta permasalahan desa; dan
- c. p;ernaiiarali kepala desa ahs hasil evaluasi pernbangunan 5 (iima) tahun sebelumnYa;
- d. F€maparan kepala desa atas pioritas program kegiatan urttuk 5 (lirna) iahun berikutnya yang be;'slmber ciari RPJI4Desa;
- e.
PENJELASAN
Pembukaan
kepala desa mengenai iniormad per'xiraan jumlah Pembiayaan Kegiatan Pembangunan 5 (lima) tahunan di Desa;
- f. penjelasan lcordinator Musrenbang yaitu Ketua LKMD/LPM atau sebutan laln mengenai tata caft! pelakanaan musyawarah;
- g. pemaparan masalah utama yang dihadapri oleh masyarakat desa oleh hberapa perwakilan dari masyarakat, antara lain Kehra Kelompok Tani, K.omite Sekolah, Kepala Dusun;
7. lr. pemisahan kegiatan berdasarkan kegiahn yang akan diselsaikan sendiri di tingkat Desa dan kegiatan yang menjadi tanggungiawab Sahran Kerja Perangkat Daerah yang akarr dibahas dalam Musrenbang Tahunan Kecarnabn;
- i. perumusn para peserta mengenai prioritas unfuk menyeleksi usulan kegiatan sebagai czrra mengatasi masalah oleh pesertai
9. k penebpan daftar narfla 3-5 orang (masyankat yang konrposisinya ada perwalilan percmpuaq) delegasi dari peserta musrenbang Cffi unhrk menghadiri musrenbang Kecamabn.
- (3) Kegiatan pelembagaan sebagaimana dimak'.rd dalam
PENJELASAN
Pasal 9
a1lat (1) huruf c melalui pemasyarakabn hasil musyawarah perencanaan pembangunan dt desa. - (4) Pemasy'arakatan hasil musyawarah sebagaimana dimaksttd pad: ayat (3) dilakukan rnelalui forum/pedemuan rAtarga (formal/ informal), papan pengumutrran, surrat edaran, cian iain-lain.
PENJELASAN
Pasal 11
Kegiatan penyusunan RPIFf-Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasai 10 dilekukan berdasarkan: - a. masukan; - b. proses; - c. hasil; dan - d. dampak.
PENJELASAN
Pasal 12
- (1) l4asukan sebagairnana dimaksu&lt;t delam Fbsal :.1 huruf a ciilakukan melalui penggalian masalah dan potensi melalui alat kaji sketsa desa, kalender musim dan bageit kelembagaan' - (2) Proses sebagairnana dimaksud dalam Pasa! 11 huruf b eliiak-ukan \-' melalui pen{elompokan masalalr, penentuan peringkat masalah, pengkajian -tindakan pemecahan rnralah, dan penenhtan peringkat tindakan. - (3) Hasil sebagaimana dimakud datam Pasal 11 huruf c dilakukan melalui: - a. rencana program swadaya msyarakat dan pihak keUga; - b. rencana kegiaun APBN (tugas pembanhran), APtsD Provinsi, Kabupaten. dan AP8-Desa' rencana paduan swadaya dan tugas Pembantuan, RPJM-Desa', - c. pemeringkaian usulan pembangunan berdasarkan RPJMbesa, lnAiksi program pembangunan di Desa, RKP-Desa, DU-RKP-Desa, berita acara musrenbang Dffi (RPJM/RKPDesa), dan rekapitulasi rencana prcgram pembangunan Desa. - 4) Dampak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d meialui: - a. Peraturan Desa tentang RPJM-Desa; - b. Daftar usulan Rencana Kegiatan Pembangunan di Desa (DU-RKP-Desa); dan - c. Keputrrsan Kepala Desa tentang RKP-Desa. ## Sagian Kedua Penyusunan RKP-Desa Pasal 13 - (1) Penyusunan RKP-Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan melalui kegiatan : - a. persiapan; - b. pelaksanaan, dan; - c. p€masyarakatan. - (2) Kegiatan persiapan sebagairrana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan; - a. Pembentukan Tlm Penyu5un RKP-Desa yang ditebpkan dengan KePutusan KePala Desa; - b. Tim penyJsun RKP-Desa tercti,i dari Kepala Desb selaku; pengendali kegiatan, Seketaris Desa selaku penanggungjawab kegiatan, Lembaga Pemberdayaan Kemasyarakatan Desa selaku penanggungjawab pelaksana kegiatan, Tokdr masyarakat, tokotr agarna selaku naftl zumber, Penguns TP-PKK Desa, KPM selaku anggota, Pemandu sdaku pendamping dalam proses penyusunan RKPDesa. - (3) Kegiatan Pdaksanaan Penyuglnan RKP-Desa dengaa mengasJ kepada RPltl-Desa dengn memiiih priodtas kegiatan setiap tahun anggann yang telah disepakati oieh seluruh unsur masyarakat -vang be'ruPa : - a. Pemeiingkata;r usulan kegiatan pembangunan berdasai'kan P.PJl.l-Des6: - b. Indikasi Drogram pembangunan Desa dariRPlM-Desa; - c. Rencana Kerja Pembangunan Desa sebagai bahan APB-Desa, - d. Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa; dan - e. Beriia Acara Musrenbang Desa. - (4) Kegiahn pemasyarakatan P.KP-Desa dilakukan pada berbagai keg i ata n orga r : isasi 62n iqsiom pok masyai-ak-at
PENJELASAN
Pasal 14
Ketentuan ieblh lanjut mengenai kegiatan dan Formd f"ptr:o Rpl},r-hsa dan RKP--Desa sJbagaimana dimatsud &amp;tam Pasai 9 dan Pasal 13 diahrr dengan Perahtra fupati. ## BAB V PELF.PORAT{ Pasa! 15 - (l)KepalaDesamelapcf,&lt;anP.P]t4-DesadanRrP-D€sd5{3ra berjeniang. - (2) Laporan RPIM-D$a dan RKP-Desa sebagimana drnaksd pada '-' uyit (1) Osampaifan paling larnbat 1 (sah$ buirr s€Fk ditetaPkan.
PENJELASAN
Pasal 16
Ketenhran lebih lanjut mengenal benuk laporan RFIM'Desa dan RXP Desa sebagaimana cimatsuo dalam Pasal t5 datur dengn Fe|"ut|an Bupati. ## 8A8 VI PEM BINAAN DABI PEI{GAIIUASAil Fasal t7 - (1)Bupatimelakukanpernbinaandanpengawasanterhdap rErencanaan pembangunan desa benrpa bimt$n$n, arahan dan supervisi. - (2)PembinaandanpengawagnBupatisebagaimanadirnabud \-' piAa ayat (3) dapit didelegasikan kepada Camat ## BAB VII PEilDANAAII Pasal 18 Perencanaan pembangunan desa bersumber dari dana: - a. AFBN; - b. APBD Provinsi; - c. APBD F,.abupaten; - d. APB-Desa; dan - e. Sumber lain yang sah cian tidak mengikat. ## BAS VIII KETEIITI'AIiI PEHUTUP ## Pasal tr9 peraturan Daerah ini mulai ber{aku pada tanggaldiundangkan. Agar setiap orang mengtahuinya, memerintahkan pengundanEan P6raturan 'Daerah ini dengan penanpatannya dahm lembaran Daerah KabuPaten Kerinci. [rirebpkan di gsupipmuh pada tanggal 2 Feirn*rt ?009 3UPATI l(E*ltnc&amp; dio TT FAUZI$$I Diundangkan Ci gngiPenuh pada tanggal 10 FebrJarl2009 SEKRETARIS DAFRAH KERINCI #. MAARUF KRI