PERATURAN BUPATI TRENGGALEK Nomor 45 Tahun 2015 tentang PENETAPAN DAN PENEGASAN LUAS WILAYAH DAN BATAS DESA (berlaku 8 September 2015)
Pembukaan
Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Luas Wilayah dan Batas Desa;
Mengingat : 1.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adminsitrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Manajemen Pendataan Profil Desa dan Kelurahan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 20112031;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 15 Seri C);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 Nomor 12 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 39);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 46);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN LUAS WILAYAH DAN BATAS DESA.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Kabupaten Trenggalek yang dipimpin oleh Camat.
6. Camat adalah Kepala Kecamatan dalam Kabupaten Trenggalek.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 2
- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam penetapan dan penegasan luas wilayah dan Batas Desa di Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:
- a. memberikan kepastian hukum terhadap luas wilayah dan Batas Desa di Daerah;
- b. mewujudkan tertib administrasi Pemerintahan Desa; dan
- c. memberikan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan penetapan dan penegasan luas wilayah dan Batas Desa.
RUANG LINGKUP
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 3
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:
- a. perencanaan Penataan Batas Desa;
- b. penetapan luas wilayah dan Batas Desa;
- c. penegasan luas wilayah dan Batas Desa;
- d. penyelesaian perselisihan luas wilayah dan Batas Desa;
- e. pengesahan Koordinat Batas Desa;
- f. pemeliharaan dan pengamanan Pilar Batas Batas Desa; dan
- g. pembiayaan.
PERENCANAAN PENATAAN BATAS DESA
Bagian Kesatu
Umum
BAB IV - PERENCANAAN PENATAAN BATAS DESA
Pasal 4
Perencanaan Penataan Batas Desa meliputi:
- a. pembentukan organisasi pelaksana;
- b. pengumpulan dokumen;
- c. penyiapan sarana; dan
- d. penyiapan administrasi.
Pembentukan Organisasi Pelaksana
BAB IV - PERENCANAAN PENATAAN BATAS DESA
Pasal 5
- (1) Untuk menentukan luas wilayah dan Batas Desa, dibentuk Tim Penetapan dan Penegasan Luas Wilayah dan Batas Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Dalam pelaksanaan tugasnya Tim Penetapan dan Penegasan Luas Wilayah dan Batas Desa untuk kegiatan penegasan dilapangan dibantu oleh Kelompok Kerja Penegasan Luas Wilayah dan Batas Desa yang dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB IV - PERENCANAAN PENATAAN BATAS DESA
Pasal 6
- (1) Susunan keanggotaan Tim Penetapan dan Penegasan Luas Wilayah dan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terdiri dari:
- a.
pembina :Bupati dan Wakil Bupati;
- b. pengarah :Sekretaris Daerah dan Asisten Pemerintahan
dan Kesejahteraan Rakyat;
- c.
ketua :Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan;
- d. wakil ketua :Kepala Bidang Pemerintahan Desa;
- e. sekretaris :Kepala Sub Bagian Pengembangan Kecamatan, Kelurahan dan Desa;
- f. anggota terdiri dari:
1. pejabat/staf Bagian Administrasi Pemerintahan;
2. pejabat/staf Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
3. pejabat/staf Badan Pertanahan Nasional;
4. wakil administratur Badan Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Trenggalek ;
5. pejabat/staf Dinas Pendapatan;
6. pejabat/staf Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan;
7. pejabat/staf Dinas Pekerjaan Umum Perumahan, Permukiman dan Kebersihan; dan
8. pejabat/staf Bagian Hukum.
- (2) Tim Penetapan dan Penegasan Luas Wilayah dan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertugas:
- a. menginventarisasi dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lainnya yang berkaitan dengan Batas Desa;
- b. melakukan pengkajian terhadap dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lain untuk menentukan garis batas sementara di atas peta;
- c. merencanakan dan melaksanakan penetapan dan penegasan luas wilayah dan Batas Desa;
- d. melaksanakan penelitian dokumen luas wilayah dan Batas Desa;
- e. menentukan Peta Dasar;
- f. melaksanakan sosialisasi penetapan dan penegasan luas wilayah dan Batas Desa;
- g. menetapkan Peta Batas Desa secara Kartometrik bersama penyedia jasa keahlian di bidang pengukuran dan pemetaan;
- h. melaksananakan kegiatan pelacakan luas wilayah dan Batas Desa bersama penyedia jasa keahlian dibidang pengukuran dan pemetaan;
- i. melakukan supervisi teknis/lapangan dalam rangka pemasangan Pilar Batas Batas Desa;
- j. melakukan supervisi teknis/lapangan dalam rangka pengukuran dan penentuan posisi Pilar Batas Batas Desa;
- k. menyetujui Peta Batas Desa yang telah dilaksanakan Penegasan luas wilayah dan Batas Desa yang disusun dan dibuat kelompok kerja bersama penyedia jasa keahlian di bidang pengukuran dan pemetaan;
- l. mengusulkan batas antar Desa kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai batas antar Desa;
- m. mengusulkan dukungan dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten untuk pelaksanaan penetapan dan penegasan luas wilayah dan Batas Desa; dan
- n. melaporkan semua kegiatan penetapan dan penegasan luas wilayah dan Batas Desa kepada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur.
BAB IV - PERENCANAAN PENATAAN BATAS DESA
Pasal 7
- (1) Susunan Keanggotaan Kelompok Kerja Penegasan Luas Wilayah dan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) terdiri dari:
- f. Anggota terdiri dari:
1. Kepala Urusan Pemerintahan;
2. Kepala Dusun;
3. Ketua Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM),;
4. tokoh masyarakat dan tokoh pemuda di Desa; dan
5. Mandor Perusahaan Hutan Negara Indonesia/Asisten Perusahaan Hutan Negara Indonesia atau sebutan lain
- (2) Kelompok Kerja Penegasan Luas Wilayah dan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), bertugas:
- a. menunjukkan lokasi pemasangan Pilar Batas;
- b. melaksanakan Penegasan luas wilayah dan Batas Desa;
- c. membantu Tim Penetapan dan Penegasan luas wilayah dan Batas Desa dalam melaksanakan sosialisasi
- a.
- penanggungjawab : Camat;
- b.
koordinator : Sekretaris Kecamatan;
- c.
ketua : Kepala Seksi Pemerintahan;
- d.
wakil ketua : masing-masing Kepala Desa
- e. sekretaris : masing-masing Sekretaris Desa;
penetapan dan penegasan luas wilayah dan Batas Desa;
- d. melaksanakan pengukuran dan penentuan posisi Pilar Batas bersama penyedia jasa keahlian dibidang pengukuran dan pemetaan;
- e. membuat peta batas bersama penyedia jasa keahlian dibidang pengukuran dan pemetaan;
- f. membuat berita acara dalam rangka Penegasan luas wilayah dan Batas Desa;
- g. menyampaikan usulan Batas Desa kepada Bupati melalui Tim Penetapan dan Penegasan Luas Wilayah dan Batas Desa; dan
- h. melaporkan semua kegiatan Penegasan luas wilayah dan Batas Desa kepada Bupati dengan tembusan kepada Tim Penetapan dan Penegasan Luas Wilayah dan Batas Desa.
BAB IV - PERENCANAAN PENATAAN BATAS DESA
Pasal 8
Pengumpulan dokumen penetapan dan Penegasan luas wilayah dan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:
- a. dokumen tertulis dan tidak tertulis tentang pembentukan luas wilayah dan Batas Desa yang bersangkutan;
- b. peta administrasi Desa yang sudah ada dan Peta Rupabumi; dan
- c. dokumen sejarah Desa dan dokumen terkait lainnya.
BAB IV - PERENCANAAN PENATAAN BATAS DESA
Pasal 9
Penyiapan sarana kegiatan penetapan dan Penegasan luas wilayah dan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi:
- a. penyiapan Peta Dasar yang terdiri atas peta administrasi Desa dan Peta Rupabumi yang bersumber dari Badan
Informasi Geospasial atau sumber lain yang diakui;
- b. alat tulis kantor dan bahan habis pakai; dan
- c. Pilar Batas sementara berbentuk patok terbuat dari bambu atau kayu atau besi atau beton sederhana yang dicat merah pada ujungnya dan diberi penanda sebagai patok sementara Batas Desa.
Bagian Kelima Penyiapan Administrasi
BAB IV - PERENCANAAN PENATAAN BATAS DESA
Pasal 10
Penyiapan administrasi kegiatan penetapan dan penegasan luas wilayah dan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, meliputi:
- a. Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penetapan dan Penegasan Luas Wilayah dan Batas Desa;
- b. Keputusan Bupati tentang pembentukan Kelompok Kerja Penegasan Luas Wilayah dan Batas Desa; dan
- c. berita acara penelitian dokumen Batas Desa, pelacakan Batas Desa, dan penetapan/pemasangan Pilar Batas Batas Desa.
PENETAPAN LUAS WILAYAH DAN BATAS DESA
Bagian Kesatu
Umum
BAB V - PENETAPAN LUAS WILAYAH DAN BATAS DESA
Pasal 11
Penetapan luas wilayah dan Batas Desa meliputi:
- a. penelusuran bukti Batas Desa; dan
- b. proses Kartometrik.
BAB V - PENETAPAN LUAS WILAYAH DAN BATAS DESA
Pasal 12
Penelusuran bukti Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dilakukan pada dokumen terkait Batas Desa, peta administrasi Desa yang sudah ada dan Peta Rupabumi.
BAB V - PENETAPAN LUAS WILAYAH DAN BATAS DESA
Pasal 13
- (1) Penetapan Batas Desa dilaksanakan secara Kartometrik di atas Peta Dasar yang disepakati.
- (2) Kartometrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:
- a. penentuan Peta Dasar yang akan digunakan;
- b. penyiapan data dan dokumen pendukung;
- c. penentuan titik awal dan garis dasar; dan
- d. penarikan garis Batas Desa di atas peta.
- (3) Proses Kartometrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan bantuan penyedia jasa keahlian pembuatan peta.
- (4) Penyediaan jasa keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat
- (3) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan dibidang pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah.
PENEGASAN LUAS WILAYAH DAN BATAS DESA
Bagian Kesatu
Umum
BAB VI - PENEGASAN LUAS WILAYAH DAN BATAS DESA
Pasal 14
- (1) Penegasan luas wilayah dan Batas Desa setelah Penetapan Batas Desa yang secara prinsip dilapangan dilaksanakan oleh Kelompok Kerja Penegasan Luas Wilayah dan Batas Desa.
- (2) Penegasan luas wilayah dan Batas Desa dilaksanakan dengan menggunakan dokumen penetapan melalui survey di lapangan dengan tahapan kegiatan:
- a. pelacakan batas meliputi Batas Alam dan batas buatan dan pemasangan patok batas sementara;
- b. pemasangan, pengukuran dan penentuan posisi Pilar Batas Batas Desa; dan
- c. pembuatan Peta Batas Desa.
- (3) Setiap tahapan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara kesepakatan antar Desa berbatasan.
Bagian Kedua Pelacakan Batas dan Pemasangan Patok Batas Sementara
BAB VI - PENEGASAN LUAS WILAYAH DAN BATAS DESA
Pasal 15
Pelacakan batas dan pemasangan patok batas sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a meliputi:
- a. penentuan garis batas sementara di atas peta yang disepakati;
- b. pelacakan garis batas; dan
- c. pemasangan patok/Pilar Batas sementara.
BAB VI - PENEGASAN LUAS WILAYAH DAN BATAS DESA
Pasal 16
- (1) Penentuan garis batas sementara di atas peta yang disepakati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a dilaksanakan terhadap:
- a. tanda/Simbol batas yang tertera di atas peta, baik batas administrasi maupun batas kenampakan detail lain di peta;
- b. Koordinat titik batas yang tercantum dalam dokumen Batas Desa; dan
- c. nama-nama geografis dan unsur geografis sepanjang garis batas baik unsur alam, buatan manusia, maupun unsur administratif.
- (2) Dalam hal tidak terdapat tanda batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan garis batas sementara di atas peta dilaksanakan oleh Kelompok Kerja Penegasan Luas Wilayah dan Batas Desa sesuai hasil kesepakatan.
BAB VI - PENEGASAN LUAS WILAYAH DAN BATAS DESA
Pasal 17
- (1) Pelacakan garis batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. penentuan letak batas secara nyata di lokasi didasarkan
pada garis batas sementara atau
BAB VI - PENEGASAN LUAS WILAYAH DAN BATAS DESA
Pasal 18
- (1) Dalam hal ketersediaan sumber daya dan sumber dana di Kecamatan tidak mencukupi maka kegiatan penegasan luas wilayah dan Batas Desa berupa pelacakan batas dan pemasangan pilar/patok batas sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dapat dilaksanakan langsung oleh Tim Penetapan dan Penegasan Luas Wilayah dan Batas Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan penegasan luas wilayah dan Batas Desa berupa pelacakan Batas Desa dilaksanakan dengan bantuan penyedia jasa keahlian dibidang pengukuran dan pemetaan.
Bagian Ketiga
BAB VI - PENEGASAN LUAS WILAYAH DAN BATAS DESA
Pasal 19
- (1) Pemasangan, pengukuran dan penentuan posisi Pilar Batas Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. pembuatan Pilar Batas dan pemasangan Pilar Batas; dan b. penentuan posisi Pilar Batas.
- (2) Pemasangan, pengukuran dan penentuan posisi Pilar Batas Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan terhadap pilar/tanda batas yang disepakati melalui kegiatan pelacakan Batas Desa.
BAB VI - PENEGASAN LUAS WILAYAH DAN BATAS DESA
Pasal 20
- (1) Jenis-jenis Pilar Batas Batas Desa adalah:
- a. Pilar Batas Utama (PBU), yaitu Pilar Batas yang dipasang di titik-titik tertentu, terutama di titik awal, titik akhir garis batas, dan atau pada jarak tertentu di sepanjang garis batas.
- b. Pilar Batas Antara (PBA), yaitu Pilar Batas yang dipasang di antara Pilar Batas Utama (PBU) dengan tujuan untuk menambah kejelasan garis batas antara dua Desa atau pada titik-titik tertentu yang dipertimbangkan perlu untuk dipasang Pilar Batas Antara ( PBA).
- c. Pilar Kontrol Batas (PKB), yaitu pilar yang dipasang di sekitar Batas Desa dengan tujuan sebagai petunjuk keberadaan Batas Desa dan Pilar Kontrol Batas ( P K B ) dipasang sehubungan pada batas yang dimaksud tidak dapat dipasang Pilar Batas karena kondisinya yang tidak memungkinkan (seperti pada kasus sungai atau jalan raya sebagai batas) atau keadaan tanah yang labil
- (2) Bentuk, ukuran dan pemasangan Pilar Batas Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 21

- (1) Pemasangan Pilar Batas Utama (PBU), Pilar Kontrol Batas ( PKB) dan Pilar Batas Antara ( PBA) dilaksanakan dengan kerapatan pilar antara 0.5 (nol koma lima) km sampai dengan 3 (tiga) km dengan memperhatikan kondisi geografis dan/atau Batas Alam.
- (2) Dalam hal kondisi geografis tidak memungkinkan dipasang Pilar Batas Utama (PBU), Pilar Kontrol Batas (PKB) dan Pilar Batas Antara ( PBA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipasang Pilar Batas dengan kerapatan kurang dari 0,5 (nol koma lima) km.

## Pasal 22

- (1) Pemasangan Pilar Batas harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. ditempatkan pada kondisi tanah yang stabil, terhindar dari erosi dan abrasi;
- b. mudah ditemukan dan mudah dijangkau;
- c. aman dari gangguan aktivitas manusia maupun binatang; dan
- d. punya ruang pandang ke langit yang relatif terbuka bagi Pilar Batas yang akan diukur dengan metode Global Positioning System.
- (2) Ketentuan pemasangan Pilar Batas adalah sebagai berikut
- a. sebagai tanda pemisah Batas Desa dipasang pilar tipe D dengan ukuran 20 (dua puluh) cm panjang, 20 (dua puluh) cm lebar dan tinggi 100 (seratus) cm ditanam dengan kedalaman 75 (tujuh puluh lima) cm di bawah tanah;
- b. jika dipandang perlu di antara dua Pilar Batas Utama (PBU) dapat dipasang Pilar Batas Antara ( PBA) sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lapangan;

- c. Pilar Batas Antara ( PBA) pada Batas Desa dipasang dengan ukuran 20 ( d u a puluh) cm panjang, 20 ( d u a p u l u h ) cm lebar dan tinggi 60 (enam puluh) cm ditanam dengan kedalaman 40 (empat puluh) cm di bawah tanah;
- d. pada setiap Pilar Batas harus dipasang brass tablet pada bagian atas Pilar Batas sebagai indentitas dari Pilar Batas;
- e. dipasang satu buah plak pada salah satu dinding Pilar Batas yang menghadap ke arah utara sebagai keterangan tentang Pilar Batas wilayah dua atau lebih Desa; dan
- f. pada plak sebagaimana dimaksud huruf e harus ditulis nama-nama Desa yang berbatasan.
- (3) Hasil pemasangan Pilar Batas s e b a gai m a n a d i m a k s u d pada ayat ( 1 ) dituangkan dalam berita acara penetapan/pemasangan Pilar Batas Batas Desa yang ditandatangani Kepala Desa yang berbatasan dan diketahui oleh Ketua Tim Penetapan dan Penegasan Luas Wilayah dan Batas Desa.

## Pasal 23

- (1) Pengukuran garis Batas Desa dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. apabila diperlukan dilakukan pengukuran garis batas.;
- b. pengukuran garis batas yang dimaksud adalah pengukuran situasi detail sepanjang garis batas dengan koridor tertentu;
- c. pengukuran detail dilakukan dengan metode poligon dan tachimetri; dan
- d. data yang berupa deskripsi pilar-pilar batas dan titik-titik pada garis batas didokumentasikan bersama buku ukur dan berita acara kesepakatan Batas Desa yang ditandatangani oleh pihak- pihak yang berbatasan.
- (2) Penentuan Posisi Pilar Batas Desa dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. pengukuran penentuan posisi dilaksanakan segera setelah pemasangan Pilar Batas Batas Desa selesai dilaksanakan; dan
- b. standar ketelitian Koordinat Pilar Batas Batas Desa (simpangan baku) adalah + 5 (lima) cm.
- (3) Untuk menghasilkan ketelitian penentuan posisi Pilar Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengukuran dilakukan dengan metode pengukuran Global Positioning System menggunakan peralatan Global Positioning System tipe geodetik.
- (4) Apabila pengukuran sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) tidak memungkinkan, pengukuran dilakukan dengan metode poligon dengan mengikatkan minimal pada satu titik kontrol horisontal nasional sehingga koordinat yang dihasilkan dalam sistem referensi nasional, yang saat ini menggunakan Datum Geodesi Nasional 1995 (DGN 95).

## Bagian Keempat Pembuatan Peta Batas Desa Pasal 24

- (1) Pembuatan Peta Batas Desa dilakukan dengan cara pembuatan peta situasi atau dibuat dari peta yang sudah ada atau gabungan dari keduanya.
- (2) Pembuatan Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetujui oleh Tim Penetapan dan Penegasan Luas Wilayah dan Batas Desa.

## Pasal 25

- (1) Pembuatan peta situasi Peta Batas Desa dilaksanakan sebagai berikut:
- a. pengukuran kerangka kontrol horisontal menggunakan metode poligon dengan spesifikasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Batas Desa; dan

- b. pengukuran situasi menggunakan metode tachimentri, dimana objek-objek detil yang diambil sesuai dengan pembuatan peta teknis Skala 1:1.000 sampai Skala 1:10.000.
- (2) Pengukuran untuk pembuatan peta situasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan Skala peta adalah 1:1.000.
- (3) Pembuatan peta dengan penurunan dari peta yang sudah ada dilaksanakan sebagai berikut:
- a. diperoleh dari peta-peta dasar, peta pendaftaran tanah, peta blok, atau berdasarkan foto udara, citra satelit, dan sumber data lainnya;
- b. prosesnya dapat dilakukan secara kartografis manual atau digital, dan bilamana perlu diadakan penyesuaian Skala dengan peralatan atau metode yang sesuai;
- c. detil yang digambarkan adalah unsur-unsur yang berkaitan dengan Batas Desa seperti lokasi Pilar Batas, jaringan jalan, perairan, dan detil lainnya sesuai dengan keperluan Desa; dan
- d. pada cara digital, Peta Dasar tersebut didigitasi dan dipilih melalui layar komputer untuk digambarkan kembali oleh alat cetak.
- (4) Seluruh nilai Koordinat definitif dari Pilar Batas, baik Pilar Batas Utama (PBU), Pilar Batas Antara ( PBA) atau Pilar Kontrol Batas (PKB) harus dicantumkan dalam Peta Batas Desa.

## Bagian Kelima Pengesahan Peta Batas Desa Pasal 26

- (1) Peta Batas Desa yang telah diverifikasi oleh Tim Penetapan dan Penegasan Luas Wilayah dan Batas Desa dan disetujui oleh Kepala Desa yang berbatasan dicetak dalam jumlah rangkap tertentu untuk mendapatkan pengesahan dari Bupati.

- (2) Peta batas antar Desa yang merupakan batas antar Kabupaten pengesahannya dilakukan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah.

## Pasal 27

Pelaksanaan kegiatan Penegasan Batas Desa berupa pemasangan, pengukuran, penentuan posisi Pilar Batas dan pembuatan Peta Batas Desa dapat dilaksanakan dengan bantuan penyedia jasa di bidang pengukuran dan pemetaan.

## BAB VII

## PENYELESAIAN PERSELISIHAN LUAS WILAYAH DAN BATAS DESA Bagian Kesatu

Musyawarah

Pasal 28

- (1) Perselisihan Batas Desa antar Desa dalam satu Kecamatan diselesaikan secara musyawarah yang difasilitasi oleh Camat.
- (2) Perselisihan Batas Desa antar Desa pada Kecamatan yang berbeda diselesaikan secara musyawarah yang difasilitasi oleh unsur Pemerintah Daerah.
- (3) Apabila upaya musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak tercapai, penyelesaian perselisihan ditetapkan oleh Bupati dan keputusannya bersifat final.

## Bagian Kedua

Kewenangan Pasal 29

Pejabat yang berwenang menyelesaikan perselisihan luas wilayah dan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, meliputi:

- a. Bupati, untuk perselisihan Batas Desa antar Kecamatan

dalam Kabupaten; dan

- b. Camat, untuk perselisihan Batas Desa antar Desa dalam Kecamatan.

## BAB VIII PENGESAHAN KOORDINAT BATAS DESA

## Pasal 30

- (1) Kelompok Kerja Penegasan Luas Wilayah dan Batas Desa menyampaikan laporan hasil Penegasan Batas Desa yang telah ditandatangani Kepala Desa berbatasan kepada Camat, untuk mengusulkan pengesahan Koordinat Batas Desa kepada Bupati melalui Tim Penetapan dan Penegasan Luas Wilayah dan Batas Desa.
- (2) Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang difasilitasi oleh Tim Penetapan dan Penegasan Luas Wilayah dan Batas Desa disampaikan kepada Bupati, untuk selanjutnya diusulkan pengesahan Koordinat Batas Desa, dengan tembusan disampaikan kepada Camat dan Kepala Desa.
- (3) Keputusan pengesahan Koordinat Batas Desa yang ditetapkan Bupati disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur, dengan tembusan disampaikan kepada Badan Informasi Geospasial, Badan Pertanahan Nasional, Dinas Pendapatan, Camat dan Kepala Desa setempat.

## BAB IX

## PEMELIHARAAN DAN PENGAMANAN PILAR BATAS BATAS DESA Pasal 31

- (1) Pemerintah Desa bertanggungjawab terhadap pemeliharaan dan pengamanan Pilar Batas Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f.
- (2) Pemeliharaan dan pengamanan Pilar Batas Batas Desa dapat dilakukan melalui kerjasama antar Desa yang berbatasan, dan dituangkan dalam dokumen kerjasama Desa.

## BAB X

## PEMBIAYAAN

Pasal 32

Kegiatan penetapan dan penegasan luas wilayah dan Batas Desa dianggarakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## BAB XI

## KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 33

Pemerintah Daerah dapat menugaskan Desa untuk melaksanakan kegiatan penetapan dan Penegasan Batas Desa.

## BAB XII

## KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek pada tanggal 8 September 2015

BUPATI TRENGGALEK, TTD MULYADI WR

Diundangkan di Trenggalek pada tanggal 8 September 2015

## SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN TRENGGALEK,


ALI MUSTOFA

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2015 NOMOR 45 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,


ANIK SUWARNI

Nip . 19650919 199602 2 001