Unknown Unknown Nomor 15 Tahun 2017 tentang RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2018 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
:
- Mengingat :
WALIKOTA SUNGAI PENUH PROVINSI JAMBI
PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH NOMOR 15 TAHUN 2017
TENTANG
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2018
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SUNGAI PENUH,
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional jo Pasal 6 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Sungai Penuh Tahun 2005-2025, perlu menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2017;
- b. bahwa Rencana Kerja Pembangunan Daerah memuat arah kebijakan daerah satu tahun yang merupakan komitmen Pemerintah Daerah untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan pembangunan daerah yang berkesinambungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Sungai Penuh tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Sungai Penuh Tahun 2018;
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 20052025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 518);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2018;
16. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 17Tahun 2017tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Jambi Tahun 2018;
17. Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2005 -2025 (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2012 Nomor 6);
18. Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sungai Penuh Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2012 Nomor 5);
19. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2016 Nomor 10);
20. Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 17 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menenggah Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2016 Nomor 17).
MEMUTUSKAN:
PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KOTA SUNGAI
Menetapkan : PENUH TAHUN 2018.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Sungai Penuh.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai Unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Sungai Penuh.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Perangkat Daerah Kota Sungai Penuh yang mempunyai fungsi membantu Walikota dalam merencanakan, memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
7. Unit Kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
9. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat dengan MUSRENBANG adalah musyawarah stakeholder untuk mematangkan rancangan RKPD ## BAB II
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) RKPD Tahun 2018 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yaitu Tahun 2018 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2018 dan berakhir tanggal 31 Desember 2018.
- (2) RKPD Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termuat dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini, termuat :

- a. BAB I Pendahuluan.

- b. BAB II Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2016 dan Capaian

Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah.

- c. BAB III Kebijakan

Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan keuangan Daerah.

- d. BAB IV Penuh Tahun 2018.

Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Kota Sungai

- e. BAB V Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah.

- f. BAB VI Penutup.

## Pasal 3

- (1) RKPD Tahun 2018 merupakan penjabaran arah pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025 yaitu tahapan ke-III RPJMD yang merupakan RKPD kedua RPJMD Tahun 2016 - 2021 sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 17 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2016-2021.
- (2) RKPD Tahun 2018 merupakan hasil penjaringan aspirasi masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda) yang didalamnya terdapat prioritas pembangunan, rencana kerja dan pendanaannya.
- (3) RKPD Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan :
- a. pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Organisasi Perangkat Daerah (Renja SKPD) Tahun 2018;
- b. acuan bagi Pemerintah Kota Sungai Penuh dalam menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2018; dan
- c. pedoman bagi Pemerintah Kota Sungai Penuh dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2018.

## Pasal 4

Dalam rangka penyusunan RAPBD Tahun 2018 :

- a. Pemerintah Kota Sungai Penuh menggunakan RKPD Tahun 2018 sebagai bahan pembahasan kebijakan umum dan prioritas anggaran di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sungai Penuh; dan
- b. SKPD menggunakan RKPD Tahun 2018 dalam melakukan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sungai Penuh.

## Pasal 5

- (1) SKPD membuat laporan kinerja triwulan dan tahunan atas pelaksanaan rencana kerja anggaran yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing program.
- (2) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bappeda Kota Sungai Penuh paling lambat 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan.
- (3) Laporan kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh SKPD yang bersangkutan.
- (4) Format laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Lampiran II dan Lampiran III Peraturan Walikota ini.

## Pasal 6

Bappeda Kota Sungai Penuh menelaah kesesuaian antara Rencana Kerja dan Anggaran SKPD Tahun 2018 pada hasil pembahasan bersama Dewan Perwakilan Daerah Kota Sungai Penuh dengan RKPD Tahun 2018.

Diundangkan di Sungai Penuh pada tanggal 30 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA SUNGAI PENUH,

PUSRI AMSYI

BERITA DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2017 NOMOR 15

## Pasal 7

- (1) Dalam hal RKPD Tahun 2018 perlu dilakukan penyesuaian sebelum Pemerintah Kota Sungai Penuh mengajukan RAPBD dan dokumendokumen pendukung lainnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, penyesuaian RKPD Tahun 2018 ditetapkan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (2) Penyesuian RKPD Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah setelah dilaporkan dan mendapat persetujuan dari Walikota.

## BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sungai Penuh.

Ditetapkan di Sungai Penuh pada tanggal 30 Mei 2017

WALIKOTA SUNGAI PENUH, ttd

H. ASAFRI JAYA BAKRI