PERATURAN DAERAH KABUPATEN MA Nomor 34 Tahun 2003 tentang TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2000 yang mengatur tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa di pandang perlu diadakan perubahan sesuai dengan situasi dan kondisi Pemerintahan di Era Otonomi Daerah saat ini ;
- b. bahwa untuk maksud huruf a perlu di bentuk Peraturan Daerah.
1
- Mengingat : 1.
- Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II di Sulawesi ( Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822);
2. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839);
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3848);
4. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851);
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952 );
6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Perundang -Undangan dan bentuk Rancangan Undang - Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ( Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 70) ;
7. Peraturan daerah Nomor 4 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa .
Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JENEPONTO
MEMUTUSKAN
Menetapkan
: PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO NOMOR 4 TAHUN 2000 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.
Pasal 3
2. (1). Sebelum dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa terlebih dahulu dibentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa yaitu :
- a. Panitia pada tingkat Desa dibentuk oleh BPD
- b. Panitia pada tingkat Kecamatan dan Kabupaten dibentuk oleh Bupati
5. (2). Tugas dan Fungsi Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud huruf a dan b ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Pasal 4
- C. Antara Pasal 4 dan Pasal 5 ditambah satu Pasal yaitu Pasal 4 A yang berbunyi sebagai berikut :
8. Jumlah Calon Kepala Desa sebanyak - banyaknya 5 ( lima ) orang.
Pasal II
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto.

Penetapan: Ditetapkan di : Jeneponto Pada tanggal : 28 Agustus 2003

Penandatangan: BUPATI JENEPONTO ## BAHARUDDIN BASO TIKA Di undangkan di : Jeneponto Pada tanggal : 1 September 2003

Penandatangan: ## SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JENEPONTO ## H. SYAHRIR WAHAB LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2003 NOMOR 98