Unknown Unknown Nomor 41 Tahun 2017 tentang PENGELOLAAN DANA DESA (berlaku 3 Mei 2017)
Pembukaan
Menimbang: a. bahwa sehubungan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, perkembangan kebutuhan, dan dalam rangka mewujudkan akuntabilitas serta mengoptimalkan daya guna dan hasil guna dana desa, maka Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Dana Desa;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan
PARAF KOORDINASI
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
DJOKO WASONO, S.H., M.M.
MASYARAKAT DAN DESA
KEPALA BAGIAN HUKUM
ANIK SUWARNI, S.H..M.Si.
mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah
PARAF KOORDINASI
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
DJOKO WASONO, S.H., M.M.
MASYARAKAT DAN DESA
KEPALA BAGIAN HUKUM
ANIK SUWARNI, S.H..M.Si.
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1037);
PARAF KOORDINASI
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
DJOKO WASONO, S.H., M.M.
MASYARAKAT DAN DESA
KEPALA BAGIAN HUKUM
ANIK SUWARNI, S.H..M.Si.
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 552);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 6 Tahun 2016 tentang Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 55);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN DANA DESA.
PARAF KOORDINASI
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
DJOKO WASONO, S.H., M.M.
MASYARAKAT DAN DESA
KEPALA BAGIAN HUKUM
ANIK SUWARNI, S.H..M.Si.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, pemantauan dan evaluasi DD setiap tahun anggaran.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, pemantauan dan evaluasi DD setiap tahun anggaran.
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 3
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :
- a. pengalokasian DD;
- b. prioritas Penggunaan DD;
- c. penyaluran DD;
- d. pelaksanaan DD
- e. pelaporan dan pertanggungjawaban DD;
- f. pemantauan dan evaluasi DD; dan
- g. sanksi DD.
PENGALOKASIAN DD
BAB IV - PENGALOKASIAN DD
Pasal 4
- (1) Pengalokasian DD setiap Desa setiap tahun anggaran dihitung
BAB IV - PENGALOKASIAN DD
Pasal 5
- (1) Pengalokasian DD setiap Desa setiap tahun anggaran dihitung
BAB IV - PENGALOKASIAN DD
Pasal 6
prioritas penggunaan DD didasarkan pada prinsipprinsip:
- a. keadilan, dengan mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membeda-bedakan;
- b. kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa;
- c. kewenangan Desa, dengan mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
- d. partisipatif, dengan mengutamakan prakarsa dan kreatifitas masyarakat;
- e. swakelola dan berbasis sumber daya Desa mengutamakan pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan sumberdaya alam Desa, mengutamakan tenaga, pikiran dan keterampilan warga Desa dan kearifan lokal; dan
- f. tipologi Desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi Desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan Desa.
PARAF KOORDINASI
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
DJOKO WASONO, S.H., M.M.
MASYARAKAT DAN DESA
KEPALA BAGIAN HUKUM
ANIK SUWARNI, S.H..M.Si.
BAB IV - PENGALOKASIAN DD
Pasal 7
- (1) Prioritas Penggunaan DD untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (2) Prioritas penggunaaan DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan melalui mekanisme dan menjadi bagian dari perencanaan dan penganggaran Desa setiap tahun.
- (3) Prioritas penggunaaan DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipublikasikan sebagai bagian dari publikasi Peraturan Desa tentang RKPDesa dan Peraturan Desa tentang APBDesa, serta dapat dipublikasikan secara khusus sesuai kondisi desa setempat.
BAB IV - PENGALOKASIAN DD
Pasal 8
DD digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang pembangunan Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dengan prioritas antara lain:
- a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
PARAF KOORDINASI
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
DJOKO WASONO, S.H., M.M.
MASYARAKAT DAN DESA
KEPALA BAGIAN HUKUM
1. lingkungan pemukiman;
2. transportasi;
3. energi; dan
4. informasi dan komunikasi.
- b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
1. kesehatan masyarakat; dan
2. pendidikan dan kebudayaan.
- c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi untuk mewujudkan Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi:
1. usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan pangan;
2. usaha ekonomi pertanian berskala produktif yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran; dan
3. usaha ekonomi berskala produktif lainnya yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran.
- d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan:
1. kesiapsiagaan menghadapi bencana alam;
2. penanganan bencana alam;
3. penanganan kejadian luar biasa lainnya; dan
4. pelestarian lingkungan hidup.
- e. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kebutuhan Desa dan ditetapkan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.
PARAF KOORDINASI
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
DJOKO WASONO, S.H., M.M.
MASYARAKAT DAN DESA
KEPALA BAGIAN HUKUM
ANIK SUWARNI, S.H..M.Si.
Bagian Ketiga Bidang Pemberdayaan Masyarakat
BAB IV - PENGALOKASIAN DD
Pasal 9
DD digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa dengan mendayagunakan potensi dan sumberdayanya sendiri sehingga Desa dapat menghidupi dirinya secara mandiri dengan prioritas antara lain:
- a. peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa;
- b. pengembangan kapasitas masyarakat Desa;
- c. pengembangan ketahanan masyarakat Desa;
- d. pengembangan sistem informasi Desa;
- e. dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
- f. dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
- g. dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam serta penanganan kejadian luar biasa lainnya;
- h. dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
- i. dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi
PARAF KOORDINASI
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
DJOKO WASONO, S.H., M.M.
MASYARAKAT DAN DESA
KEPALA BAGIAN HUKUM
ANIK SUWARNI, S.H..M.Si.
masyarakat Desa lainnya;
- j. pengembangan kerjasama antar Desa dan kerjasama Desa dengan pihak ketiga; dan
bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan Desa dan dan ditetapkan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.
BAB IV - PENGALOKASIAN DD
Pasal 10
Desa dalam hal menyusun Prioritas Penggunaan DD selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9, dapat mempertimbangkan Prioritas Penggunaan DD pada bidang pembangunan dan bidang pemberdayaan masyarakat menurut tipologi Desa ## BAB VI PENYALURAN DD Pasal 11
- (1) Penyaluran DD dilakukan melalui pemindahbukuan dari rekening kas umum Daerah ke RKD.
- (2) Penyaluran DD dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan, dengan tahapan :
- a. tahap I sebesar 60% (enam puluh persen) dari Rincian DD setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4); dan
- b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari Rincian DD setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4).
- (3) Penyaluran DD Tahap I dengan persyaratan:
- a. surat permohonan kepala Desa kepada Bupati melalui
PARAF KOORDINASI
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
DJOKO WASONO, S.H., M.M.
MASYARAKAT DAN DESA
KEPALA BAGIAN HUKUM
ANIK SUWARNI, S.H..M.Si.
Dinas yang diketahui Camat;
- b. copy buku RKD;
- c. copy Peraturan Desa tentang APBDesa; dan
- d. laporan realisasi penyerapan dan capaian output DD tahun anggaran sebelumnya.
- (4) Penyaluran DD Tahap II dilakukan dengan persyaratan:
- a. surat permohonan kepala Desa kepada Bupati melalui Dinas yang diketahui camat;
- b. copy buku RKD;
- c. laporan realisasi penyerapan DD tahap I yang menunjukkan paling sedikit penyerapan DD tahap I sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan paling sedikit capaian output DD Tahap I sebesar 50% (lima puluh perseratus);
- (5) DD Tahap II disalurkan sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari pagu induk, ditambah atau dikurangi selisih pagu definitif baru sesuai dengan pagu definitif DD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ## BAB VII PELAKSANAAN DD Pasal 12
Pelaksanaan DD diselenggarakan dengan mekanisme dan menjadi bagian dari pelaksanaan kegiatan Desa yang didanai APBDesa.
LAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DD
Laporan dan pertanggungjawaban DD dilakukan dengan
PARAF KOORDINASI
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
DJOKO WASONO, S.H., M.M.
MASYARAKAT DAN DESA
KEPALA BAGIAN HUKUM
ANIK SUWARNI, S.H..M.Si.
mekanisme dan menjadi bagian dari laporan dan pertanggungjawaban pengelolaan Keuangan Desa.
- (1) Dalam rangka pemantauan dan evaluasi DD, Kepala Desa menyampaikan laporan DD yang terdiri dari:
- a. laporan penetapan Prioritas Penggunaan DD tahun anggaran berkenaan disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah ditetapkannya APBDesa;
BAB VIII - Pasal 13
Pasal 11
- b. laporan realisasi penyerapan dan capaian output DD Tahun Anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf d disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran berjalan; dan
BAB IV - PENGALOKASIAN DD
Pasal 12
Pelaksanaan DD diselenggarakan dengan mekanisme dan menjadi bagian dari pelaksanaan kegiatan Desa yang didanai APBDesa.
LAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DD
BAB VIII - Pasal 13
Pasal 13
Laporan dan pertanggungjawaban DD dilakukan dengan
PARAF KOORDINASI
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
DJOKO WASONO, S.H., M.M.
MASYARAKAT DAN DESA
KEPALA BAGIAN HUKUM
ANIK SUWARNI, S.H..M.Si.
mekanisme dan menjadi bagian dari laporan dan pertanggungjawaban pengelolaan Keuangan Desa.
BAB VIII - Pasal 13
Pasal 14
- (1) Dalam rangka pemantauan dan evaluasi DD, Kepala Desa menyampaikan laporan DD yang terdiri dari:
- a. laporan penetapan Prioritas Penggunaan DD tahun anggaran berkenaan disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah ditetapkannya APBDesa;
- b. laporan realisasi penyerapan dan capaian output DD Tahun Anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf d disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran berjalan; dan
- c. laporan realisasi penyerapan dan capaian output DD Tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf b disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan.
- (2) Kepala Desa menyampaikan laporan DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk dokumen fisik (hardcopy) kepada Bupati melalui Dinas dan diketahui Camat dengan tembusan Inspektorat Daerah.
- (3) Untuk keperluan konsolidasi data pelaporan DD, selain dokumen fisik (hardcopy) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa menyampaikan laporan DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Dinas dalam bentuk dokumen elektronik (softcopy).
- (4) Dokumen elektronik (softcopy) sebagaimana
PARAF KOORDINASI
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
DJOKO WASONO, S.H., M.M.
MASYARAKAT DAN DESA
KEPALA BAGIAN HUKUM
ANIK SUWARNI, S.H..M.Si.
dimaksud pada ayat (3) diolah melalui aplikasi yang disediakan oleh Dinas.
- (5) Dalam hal aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum tersedia, dokumen elektronik (softcopy) disampaikan menggunakan aplikasi umum pengolah data.
BAB IX - PEMANTAUAN DAN EVALUASI DD Pasal 15
Pasal 15
- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas SiLPA DD di RKD.
- (2) Dalam hal pemantauan dan evaluasi atas SiLPA DD ditemukan SiLPA DD lebih dari 30% (tiga puluh per seratus), Bupati:
- a. meminta
PENJELASAN
Pembukaan
kepada Kepala Desa mengenai SiLPA DD tersebut; dan/ atau
- b. meminta aparat pengawas fungsional Daerah untuk melakukan pemeriksaan.
- (3) SiLPA DD lebih dari 30 % (tiga puluh per seratus) dihitung dari Dana Desa yang diterima Desa pada tahun anggaran berkenaan ditambah dengan sisa DD pada tahun anggaran sebelumnya.
- (4) SiLPA DD wajib dianggarkan kembali dan digunakan sesuai dengan peruntukannya pada tahun anggaran berikutnya.
- (5) Dalam hal rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah ditetapkan, sisa DD tersebut dapat digunakan mendahului penetapan peraturan desa tentang perubahan APBDesa dengan cara menetapkan peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APBDesa dan memberitahukan kepada Badan Perwusyawaratan Desa untuk selanjutnya ditampung dalam
PARAF KOORDINASI
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
DJOKO WASONO, S.H., M.M.
MASYARAKAT DAN DESA
KEPALA BAGIAN HUKUM
ANIK SUWARNI, S.H..M.Si.
peraturan desa tentang perubahan APBDesa atau dicantumkan dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Desa yang tidak melakukan perubahan APBDesa.
##
PENJELASAN
Pasal 16
- (1) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 digunakan Bupati untuk melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan DD. - (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas, Inspektorat Daerah, Camat dan perangkat daerah terkait sesuai kewenangannya. - (3) Untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibentuk tim sesuai kebutuhan - (4) Dinas, Inspektorat Daerah, Camat dan perangkat daerah terkait melaporkan hasil pembinaan dan pengawasannya kepada Bupati.
PENJELASAN
Pasal 17
- (1) Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (2) meliputi: - a. sosialisasi dan asistensi kebijakan penetapan rincian DD setiap Desa. - b. sosialisasi, asistensi dan konsolidasi kebijakan prioritas penggunaan DD melalui mekanisme perencanaan desa; PARAF KOORDINASI KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN DJOKO WASONO, S.H., M.M. MASYARAKAT DAN DESA KEPALA BAGIAN HUKUM ANIK SUWARNI, S.H..M.Si. - c. sosialisasi, asistensi dan konsolidasi kebijakan pelaporan dan pertanggungjawaban DD. - d. sosialisasi, asistensi dan konsolidasi nilai-nilai swadaya / gotong-royong dalam mendukung pelaksanaan pembangunan desa yang didanai dari DD. - e. pembinaan dan pengawasan lainnya yang ditugaskan oleh Bupati. - (2) Inspektorat Daerah melakukan audit, review, pemantauan atau pengawasan lainnya
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XII

## KETENTUAN PERALIHAN

PARAF KOORDINASI

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN

DJOKO WASONO, S.H., M.M.

MASYARAKAT DAN DESA

KEPALA BAGIAN HUKUM

ANIK SUWARNI, S.H..M.Si.

## Pasal 24

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka permohonan penyaluran DD dari Desa yang sudah diterbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) oleh Dinas tetap diproses sampai dengan realisasi tranfer DD dari rekening kas umum Daerah ke rekening kas Desa dengan berpedoman pada ketentuan sebelumnya.

## BAB XIII

## KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi DD (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 7), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek pada tanggal 3 Mei 2017 201 BUPATI TRENGGALEK,d TTD EMIL ELESTIANTO

PARAF KOORDINASI

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN

DJOKO WASONO, S.H., M.M.

MASYARAKAT DAN DESA

KEPALA BAGIAN HUKUM

Diundangkan di Trenggalek pada tanggal 3 Mei 2017

## SEKRETARIS DAERAH

## KABUPATEN TRENGGALEK,


ALI MUSTOFA

## BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2017 NOMOR 41


Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

ANIK SUWARNI

Nip . 19650919 199602 2 001

PARAF KOORDINASI

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN

DJOKO WASONO, S.H., M.M.

MASYARAKAT DAN DESA

KEPALA BAGIAN HUKUM

ANIK SUWARNI, S.H..M.Si.

2016