PERATURAN BUPATI MA Nomor 36 Tahun 2015 tentang URAIAN TUGAS UNIT PELAKSANA TEKNIS INSTALASI FARMASI (berlaku 6 Agustus 2015)
Pembukaan
Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Banjar Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Instalasi Farmasi Kabupaten Banjar, guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Instalasi Farmasi Kabupaten Banjar agar lebih berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan Uraian Tugas UPT Instalasi Farmasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar;
Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3781);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007Nomor 537);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8);
8. Peraturan Bupati Banjar Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Instalasi Farmasi Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2015 Nomor 21);
MEMUTUSKAN:
BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS UNIT
Menetapkan : PERATURAN PELAKSANA TEKNIS INSTALASI FARMASI.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banjar.
3. Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Banjar.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar.
6. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar.
7. Unit Pelaksana Teknis Instalasi Farmasi yang selanjutnya disebut UPT Instalasi Farmasi adalah UPT Instalasi Farmasi yang secara teknis operasional berada pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar.
8. Kepala UPT Instalasi Farmasi adalah Kepala UPT Instalasi Farmasi Kabupaten Banjar.
9. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPT Instalasi Farmasi Kabupaten Banjar.
10. Fungsional Farmasi adalah tenaga fungsional Apoteker dan Asissten Apoteker pada UPT Instalasi Farmasi Kabupaten Banjar.
TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS
Bagian Kesatu UPT Instalasi Farmasi
BAB II - TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS
Pasal 2
- (1) UPT Instalasi Farmasi melaksanakan teknis administrasi dan operasional, penyiapan bahan perencanaan, penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan, pendistribusian obat dan perbekalan kesehatan serta penyusunan pencatatan dan pelaporan mengenai persediaan dan penggunaan obat dan perbekalan kesehatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Instalasi Farmasi menyelenggarakan fungsi:
- a. penyiapan bahan perencanaan dan program kerja teknis bidang pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan;
- b. pendistribusian obat dan perbekalan kesehatan;
- c. pencatatan dan evaluasi;
- d. pengamatan mutu dan khasiat obat, dan perbekalan kesehatan secara umum;
- e. pelaporan persediaan dan penggunaan obat;
- f. pelaksanaan koordinasi kegiatan dan kerjasama teknis bidang pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan dengan unit-unit kerja terkait;
- g. penyelenggaraan ketatausahaan UPT Instalasi Farmasi; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
BAB II - TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS
Pasal 3
Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, UPT Instalasi Farmasi mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
- a. Membuat rencana kerja
BAB II - TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS
Pasal 4
Sub Bagian Tata Usaha melaksanakan tugas menyelenggarakan pelayanan administrasi, koordinasi dan pengendalian dalam pelaksanaan kegiatan ketatausahaan yang meliputi penyusunan program kerja, pengelola kepegawaian, urusan umum, rumahtangga, perlengkapan, keuangan dilingkungan UPT Instalasi Farmasi diwilayah kerjanya.
BAB II - TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS
Pasal 5
Tugas Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
- a. menyiapkan bahan dan menyusun program kerja
BAB II - TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS
Pasal 6
Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok, fungsi, keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional sebagai koordinator yang ditunjuk oleh Kepala Dinas ## BAB III KETENTUAN PENUTUP
BAB II - TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS
Pasal 8
Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaanya akan diatur oleh Kepala Dinas.
BAB II - TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS
Pasal 9
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Penetapan: Ditetapkan di Martapura pada tanggal 6 Agustus 2015

Penandatangan: BUPATI BANJAR, H. PANGERAN KHAIRUL SALEH

Penetapan: Diundangkan di Martapura pada tanggal 6 Agustus 2015

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR, H. NASRUN SYAH BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2015 NOMOR 36