PERATURAN BUPATI BI Nomor 11 Tahun 2011 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47. Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286): 3. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah tjaerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4436): 2. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerinlahan Oaerah (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Tambahan lembaran Negara Repubhk lndoriesia Nomor 4437): Sebagaimana lelah diubah beberapa kali, lerakhir dengan Undang undang Nomor 12 Tahun 2008 lentang Perubahan KeduJ Alas Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tenlang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 l;llomor 59. Tambahan lembaran Negara Repubhk Indonesia Nornor 484-4); 4. Undang - undang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro dt Provinsi Sulawesi Utara (lembaran Negara Repub!ik Indonesia Tahun 2007 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4691): 5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tenlang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Jl!omor 4575): 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia phun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Repubhk tnd9oesia Nomor 4576): - 72 Tahun 2005 tentang Oesa Peraturon Pemerintah Nomor . Tahun 2005 Nomor 158, 1. N Republik Indonesia 1 (Lembaran egara ublik Indonesia Nomor 485 ); Tambahan Lembaran Negara Rej\ T hun 2005 tentang Kelurahan 9. Peraturan Pemerinthah N3 Pemaeri � lah. Pemenntahan Oaerah urusan Pemerinta a � 0 erah Kabupaten/Kota (Lembaran Provinsi dan Pemenntah � n r,thun 2007 Nomor 83. Tambahan Negara Repub!1k Indonesia n sia Nomor 4737): . . - Peraturan Pemerintah Nomor 3. Tahun 2005 Nomor 159, B. N Repubhk Indonesia B) (Lembaran egara Re ub1ik Indonesia Nomor � ,s ; . Tamnbahan Lembaran Negara 3: T h n Z007 tenlang Pembag1an = � - Lembaran Negara\_ Republ1k lndo 4 � Tahun 2007 tentang Orgamsas1 10. Peraturan Pemennta(hL � :r � rn Negera Republik Indonesia Tahu\_n Perangkat Daerah e b Negara Republik 1ndones1a 2007 Nomor 89. Tambahan Lem aran Nomor4741): . 2006 tentang - 66 Tahun 2007 tentang Peraturan Menten Oalam Negen - Nomor 1 3 Tahun 11. Peraturan Menteri Dal � m Nneg g ae � i Daerah sebagaimana telah diubah Pedoman Pengelolaan e � a m Ne erl Nomo, 59 Tahun 2007 dengan Peraturan Menten Dala M gteri Oalam Negeri Nomor 13 tentang Perubahan Alas Peraturan ,:1:an Keuangan Daerab: Tahun 2006 tentang Pedoman Pe � g � omor - 2 1 · Perencanaan PembangunanNOesa: - Siau Tagulandang Bia � o 14. Peraturan Daerah K0·1 b0ufat � ng A � garan Pendapatan dan Be\an1a Nomor 11 Tahun 2 en 5 . Tagu!andang Biaro Tahun oaerah Kabupaten Kepulaua � 1 � u Kabupaten Kepulauan Siau Anggaran 2011 (Lembaran aera 11). � omo;aguiandang - Nomor 3 7 Tahun 2007 tentang 1 3 Peraturan Menteri Oa\am egen Pedoman Pengelolaan Keua � a �� : � = � an - Tagulandang Biaro Tahun 2010 Biaro Nomor 22 15. Pera\uran Bupati Kepul � uan 13: ran Pendapatan (Ian Belanja Tahun 2010 tentang PenJabaran 5 ngga Tagulandang grarc Tahun Kab ten Kepu1auan rau 5 . Daerah """ upa Kabupaten Kepu!auan rau Anggaran 2011 (Berita Daerah 22 )· � N � - Tagulandang Biaro Tahun 201 or land,ang aurc Nomor Tahun 16. Peraturan Bupati Ke � ulauan 0 siau ('A90"0) Kabupaten Kepulauan sov t Alokas, Dana esa b t 2011 ten ang 2011 (Senta Daerah Ka upa en Tagulandang Biaro Tahun Ang � ara; h n 2 011 Nomor ) Kepulauan Siau Tagulandang Biaro a u Memperhatikan : - 14ona6/SJ. tanggal 17 aran M 1 '",ten � ::::an �� n Alokasi Dana Desa. - 1401640 /SJ Tangga! 22 Maret Surat Menteri Da\am Negeri Nom\_or Dana Des � dari Pemerintah 2005 Perihal Pedoman Alokas1 KabupatenlKola kepa � a Peme � ta:, ��� or 1 2. Surat E � Februan 2006 en ang (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
.
BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO NOMOR 11 TAHUN 2011
TENT ANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN ALOKASI DANA OESA (ADD) TAHUN ANGGARAN 2011
OENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPULAUAN S1AU TAGULANDANG BIARO
- a. bahwa dalam rangka menjamin kelancaran dan tertibnya pelaksanaan kebijakan Alokasi Dana Oesa, d1pandang perlu menetapkan Petunjuk Teknis Petaksanaan Alokasi Dana Desa:
- b. bahwa untuk maksud Iersebut huruf (a) diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47. Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286):
3. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah tjaerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4436):
2. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerinlahan Oaerah (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Tambahan lembaran Negara Repubhk lndoriesia Nomor 4437): Sebagaimana lelah diubah beberapa kali, lerakhir dengan Undang undang Nomor 12 Tahun 2008 lentang Perubahan KeduJ Alas Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tenlang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 l;llomor 59. Tambahan lembaran Negara Repubhk Indonesia Nornor 484-4);
4. Undang - undang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro dt Provinsi Sulawesi Utara (lembaran Negara Repub!ik Indonesia Tahun 2007 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4691):
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tenlang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Jl!omor 4575):
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia phun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Repubhk tnd9oesia Nomor 4576):
J
I
..
- 72 Tahun 2005 tentang Oesa Peraturon Pemerintah Nomor . Tahun 2005 Nomor 158, 1. N Republik Indonesia 1 (Lembaran egara ublik Indonesia Nomor 485 ); Tambahan Lembaran Negara Rej\ T hun 2005 tentang Kelurahan
9. Peraturan Pemerinthah N3 Pemaeri � lah. Pemenntahan Oaerah urusan Pemerinta a � 0 erah Kabupaten/Kota (Lembaran Provinsi dan Pemenntah � n r,thun 2007 Nomor 83. Tambahan Negara Repub!1k Indonesia n sia Nomor 4737): . .
- Peraturan Pemerintah Nomor 3. Tahun 2005 Nomor 159, B. N Repubhk Indonesia B) (Lembaran egara Re ub1ik Indonesia Nomor � ,s ; . Tamnbahan Lembaran Negara 3: T h n Z007 tenlang Pembag1an = �
- Lembaran Negara\_ Republ1k lndo 4 � Tahun 2007 tentang Orgamsas1 10. Peraturan Pemennta(hL � :r � rn Negera Republik Indonesia Tahu\_n Perangkat Daerah e b Negara Republik 1ndones1a 2007 Nomor 89. Tambahan Lem aran Nomor4741): . 2006 tentang
- 66 Tahun 2007 tentang Peraturan Menten Oalam Negen
- Nomor 1 3 Tahun 11. Peraturan Menteri Dal � m Nneg g ae � i Daerah sebagaimana telah diubah Pedoman Pengelolaan e � a m Ne erl Nomo, 59 Tahun 2007 dengan Peraturan Menten Dala M gteri Oalam Negeri Nomor 13 tentang Perubahan Alas Peraturan ,:1:an Keuangan Daerab: Tahun 2006 tentang Pedoman Pe � g � omor
- 2 1 · Perencanaan PembangunanNOesa:
- Siau Tagulandang Bia � o 14. Peraturan Daerah K0·1 b0ufat � ng A � garan Pendapatan dan Be\an1a Nomor 11 Tahun 2 en 5 . Tagu!andang Biaro Tahun oaerah Kabupaten Kepulaua � 1 � u Kabupaten Kepulauan Siau Anggaran 2011 (Lembaran aera 11). � omo;aguiandang
- Nomor 3 7 Tahun 2007 tentang 1 3 Peraturan Menteri Oa\am egen Pedoman Pengelolaan Keua � a �� : � = � an
- Tagulandang Biaro Tahun 2010 Biaro Nomor 22 15. Pera\uran Bupati Kepul � uan 13: ran Pendapatan (Ian Belanja Tahun 2010 tentang PenJabaran 5 ngga Tagulandang grarc Tahun Kab ten Kepu1auan rau 5 . Daerah """ upa Kabupaten Kepu!auan rau Anggaran 2011 (Berita Daerah 22 )· � N �
- Tagulandang Biaro Tahun 201 or land,ang aurc Nomor Tahun 16. Peraturan Bupati Ke � ulauan 0 siau ('A90"0) Kabupaten Kepulauan sov t Alokas, Dana esa b t 2011 ten ang 2011 (Senta Daerah Ka upa en Tagulandang Biaro Tahun Ang � ara; h n 2 011 Nomor ) Kepulauan Siau Tagulandang Biaro a u
Memperhatikan :
- 14ona6/SJ. tanggal 17 aran M 1 '",ten � ::::an �� n Alokasi Dana Desa.
- 1401640 /SJ Tangga! 22 Maret Surat Menteri Da\am Negeri Nom\_or Dana Des � dari Pemerintah 2005 Perihal Pedoman Alokas1 KabupatenlKola kepa � a Peme � ta:, ��� or 1
2. Surat E � Februan 2006 en ang
MEMUTUSKAN :
SIAU T AGULANDANG BIARD ALOKASI DANA
PERATURAN BUPATI KEPUNL\ � U: � LAKSANAAN TENTANG PETUNJUK TEK OESA TAHUN ANGGARAN 2011
Menetapkan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
- oalam Peraturan lni yang dimaksud dengan :
- 1 . oaerah adalah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
- 3 \_ Pemerintah Daerah adalah Bupatl dan Perangkal Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah:
- 2 . l(epala Daerah adalah BupaU Kepulauan Siau Tagulandang Biaro:
- ,t 0esa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memilikf batas - batas wi!ayah yang berwenang mengatur dan mengurus kepenlingan masyarakat selempat. betdasarkan asal - usul dan adat lstiadal setempat yang diakui dan dihormati dalam s,stem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Pemerlntahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pernerintah oesa dan Ma1elis Tua - Tua Kampung meliputi pemerintahan. pembangunan, dan kemasyaraka\an;
6. Pemerintah Desa adalah Penyelenggara Pemerintahan di tingkat desa yang tetdiri dari Kapitalau bersama perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
7. Kaprtalau adalah Kepala Desa di Kabupaten Kepulauan Siau Tagu!andang B1aro:
- a. Perangkat Desa adalah unsur Pemerintah Oesa yang terdiri dari Sekrelaris Desa, Kepala Urusan, Polisi Kampung, Pamong Tani dan Kepala Undongan;
9. Majelis Tua - Tua Kampung yang selanJutnya disebut MTK adalah lembaga leglslasi dan pengawasan dalam hal pelaksanaan peraturan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa, peraturan kaprtalau dan keputusan kapilalau:
10. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjulnya disingkat (LPM) ada!ah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di tingkat desalkampung Kabupaten Kepulauan S1au Tagulandang Biaro:
- 11.Alokasi Dana Desa yang selanju!nya disingkat ADO adalah bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten yang dialokasikan untuk desa:
- 12.Alokasi Dana Desa Minimal yang selanjutnya disingkat AODM adalah bagian dari alokasi dana desa yang diterima oleh set1ap desa dengan besaran yang sama:
- 13.Alokasi Dana Desa Proporsional yang selanjutnya disingkat ADDP adalah bagian darl alokasi dana desa yang diterima oleh setiap desa ## BAB II
MAKSUO, TUJUAN DAN SASARAN
Pasat 2 Maksud
Alokasi Dana Oesa dimaksud untuk membiayai program Pemerintahan Oesa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.
.,
'
Pemberian Alokasi Dana Oesa bertujuan untuk :
1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa da! � m melaksanakan pe!ayanan pemer1ntahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuar dengan kewenangannya;
2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyaraka\an d1 desa datam perencanaan petaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatlf sesu � i denga � pctensr desa:
3. J Meningkalkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa:
4. 4 Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.
Pasa! 4 Sa saran
1. Alokas1 Dana Oesa mempunya1 sasaran, yaitu ·
2. a MenunJang keqtatan ccerasronal Pernenntan Desa
3. b Menuniang penguatan kelembagaan masyarakat (LPM)
4. c Menun1ang keg1atan PKK
5. d Memberdayakan masyarakat melahn upaya pendayagunaan sumber daya loka! dan sumber daya pembangunan secara opltmal
6. e Menun1ang kebutuhan pelayanan/kelancaran pelaksanaan lugas pemerintahan Desa.
7. Terjam1nnya sumber-sumber pendapatan untuk pembangunan Desa yang bertanggungJawab.
8. g Terjaminnya kecesnan pembangunan Desa secara mandin dan dapa\ d1pertanggungjawabkan
2. Sasaran sebagaimana pada angka 1 tersebut di alas diharapkan berdampak pada :
- a. Meningkatnya partisipasi dan swadaya masyarakat dalam pembangunan d1 desa: b. Meningkatnya k1nerja penyelenggaraan pemerintahan desa,
11. c Memngkatnya kesejahteraan masvaeakat desa
BAB Ill - PELAKSANAAN ADO
Pasal 5
Belanja
1. Belanja Operasional dia1okasikan sebesar 30% (tiga pu!uh persen) dari total Alokasi Dana Desa (ADD):
2. Penggunaan belania operasmnal sebagaimana dmak.sud pad a ayat 1, dratur sebagai berikul:
- a. Biaya Penunjang untuk rapaVmusyawarah MTK sebesar Rp. 300.000 (liga ratus ribu rupiah) setiap kali rapal yang dilak.sanakan maksimal 1 (satu) le.ah dalam sebulan;
4. b Biaya Penunjang untuk kegiatan LPM sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) yang diperuntuk.an bagi (1) pembentukan kepengurusan baru, (2) biaya adminislrasi dan operasional LPM. (3) braya musrenbang desa. (4) kegiatan latnnya;
5. J ·a'{JJ penun ·ann untuk kegiatan PKK sebesar Rp. 3 500.000 (liga juta lima ratus , .,, I h) yang diperuntukan bagi (1) administrasi dan operasional PKK, (2) pe � ;::::: � 1 �� ;:ra;::: � :;Ko:s � ) ::; �� n :: �� :i � :;' � ada standar '8e. J dines Pemerinlah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Btaro, yang perJalanan . tur setJagal benkut :
dia
- 1) Standar perja!anan dinas bagi Kapitalau dan Perangkat Oesa diatur dalam 2 ) )ampiran Peraturan Bupati ini dan menjad1 bagian yang lldak terpisahkan dengan Peraturan Bupa!1 ini,
2. Bagi Kapitalau dan Perangkat Desa disamakan dengan Non PNS;
/ J)
- Perjalanan Dinas Kapitalau dan Perangkat Oesa hanya dapa\ di!aksanakan apabila dklasarkan pada surat undangan resmi darl Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro dan a\au untuk urusan Pemerintahan Oesa yang sifatnya mendesak, kecuali bagi bendahara desa yang metakukan pengurusan administrasi pencairan � ana ADO; .
4 )
- Perjalanan Oinas Kapitalau dan Perangka\ Oesa ke 1bukota kecamalan lidak dibe11akukan bagi desa yang berada di 1bukota kecamatan atau yang Jaraknya relalif dekat dengan 1bukola kecamatan: ·
- 5) Besaran biaya transport perjalanan dinas Kapi!a!au dan Perangkat Oesa ke ibukola kabupalen alau kecamalan lain. dihitung dari ibukota kecamatan desa yang bersangkutan;
- 6) Perja!anan dinas hanya dapat dilaksanakan apabila telah diketuarkan Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) oleh Kapitalau dan apabila Kapitalau berhalangan dapat ditanda tangani oleh Sekretaris Desa:
- 7) Surat Perintah Tugas (SPT), Surat Perinlah Perjalanan Dinas (SPPD), Laporan Perjalanan Dinas dan Taksasi Pef)alanan Dmas merupakan dokumen pertanggung 1awaban pelakasanaan perjalanan dinas yang tonnatnya sebaga1mana ler1ampir dalam Peraturan Bupati ii:'i.
- e. Belanja Alai Tulis Kantor mengacu pada standar harga ber1aku di wilayah Kecamatan dari desa yang bersangkutan,
- f. Be!anja Ustrik dan Alr mengacu pada tarif dasar listrik dan air di wilayah bersangkutan
- g. Belanja alat-alat kebersihan mengacu pada standar harga berlaku di wilayah kecamalan dari desa yang bersangkutan;
- h. Honor Penanggung Jawab ADD tmgkat desa, Bendahara Desa dan Pembantu Bendahara Desa di telapkan dengan Keputusan Carnal alas usul Kapita!au dengan mengacu pada sta � ar sebagaimana ter1ampir dalam Peraturan Bupali inl.
BAB Ill - PELAKSANAAN ADO
Pasal 6
1. Belanja Pemberdayaan Masyarakat dialokasikan sebesar 70% (lujuh puluh persen) dari total Alokasi Dana Desa (ADD):
2. Penggunaan belania pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1, diatur sebagai berikul :
- a. Membiayai program/kegialanfpekerjaan yang merupakan hasil perencanaan dan tennuat dalam dokumen RPJMDes. RKPDes dan APBDesa:
·I
I
"
•
..
- b. Tidak diperkenankan melaksanakan pekerjaan yang tidak termuat dalam dokumen-dokumen oerencanaan sebagaimana disebutkan pada pasal 6 ayat 2 hunsf a diatas:
2. c Kegiatan yang akan dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada pasa! 6 ayat 2 hurul a dan b eetes didasarkan pada Peraturan Kapitalau tentang Penetapan Kegiatan Prioritas Oesa yang didanai oleh Alokasi Dana Desa (ADO) sebagaimana format tertampe:
3. d Pelaksanaan kegiatan/pekerjaan sebagaimana dimaksud huruf a diatas wa11b mengikutsertakan aspek swadaya dan partisipasi masyarakat yang jumlah dan besarannya d1atur oleh Kaprtalau dan disetujui oleh MTK:
4. e Untuk melaksanakan kegiatan/peker1aan sabaqaunana dimaksud pada huruf a crates. Kapitalau membentuk Tim Pelaksana Kegialan.
- J. Jenis swadaya dan partisipasi masyarakat dalam menunjang pelaksanaan kegia!an/pekerjaan dapat berbentuk , Hari Orang Kena (HOK), pengadaan material dan partisipasi lainnya sesuai bidang keg1atanlpekerjaan;
6. 4 Tugas dan Fungsi Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud huruf c ayal 2 dratas adalah sebagai berikut .
7. a Menyusun perencanaan leknis kegiatan:
8. b Melaksanakan kegiatan;
9. c Ber1anggung jawab alas penyelenggaraan keg1atan.
10. d Menyampa,kan laporan pertanggung jawaban fisik dan keuangan.
5. Kompos,si personalia dan braya operasional rm Pelaksana Kegiatan diatur sebagai eereut .
12. a Komposisi personalianya ditelapkan dengan Keputusan Kaprtatau.
- b. Tim Pelaksana Kegiatan dimaksud terdiri dari Ketua, Sekretans dan 1 (salu) orang anggota.
14. c Tim dimaksud dapat diangkat dari unsur perangkal desa. LPM. PKK dan organisasi kemasyarakatan lainnya kecualt MTK.
15. d Tim Pelaksana Keg,atan diberikan btaya operasional sebesar 1% (satu persen) dan jumlah nila1 kegiatanlpekerjaan. Sesaran prosentase biaya operasional tersebut tidak diperhitungkan dengan swadaya masyarakat:
- e. B1aya opetassonal d1maksud pada huruf d diatas terdiri dari honor Tim Pelaksana Keg1atan. biaya perencanaan teknis dan biaya operasional lamnya:
17. Sesaran honor Tim Petaksana Kegiatan ditetapkan dengan Keputusan Kapitalau:
18. g Ookumen perencanaan tekms kegiatan merupekan bagian dari pertanggung jawaban keqtatan yang lelah dcsahkan oleh Kapitalau dan drsetujul oleh MTK
BAB IV - ORGANISASI PENGELOLA
Pasal 7
1. Susunan Organisasi dan Pengelola Alokasi Dana Oesa (ADO) adalah sebagai berikut:
- a. Penanggung Jawab ADO di tingkat desa adalah Kapita!au yang mengelola dan melaksanakan kegiatan di desa;
- b. Penanggung Jawab ADO di tingkat desa ditetapkan dengan Keputusan Ca mat
- c. Sendahara Oesa diangkat dari Kepala Urusan atau Perangkat Oesa yang d1anggap mampu melaksanakan pengelolaan dana ADO yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Carnal
BAB IV - ORGANISASI PENGELOLA
Pasal 8
Mekanisme Pencairan ADD adalah sebagai berikut:
1. Syarat Pencairan Dana
- a. Pen � iran Dana Alokasi � ana Oesa (ADO) dilakukan secara ber1ahap masingmas1ng dengan menyamparkan Surat Permlntaan Pencairan Dana menggunakan materal 50?0 yang ditanda tangani oleh Bendahara Oesa dan Kapitalau serta mengetahu1 Carnal � ang drtujuk.an kepada Kepala Sadan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemenntahan Desa Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Siaro denga � melampirhn dokumen-dokumen yang d1pef1ukan pada set1ap tahapan pencatran:
•'
'
.,
'
- b Tahap I adalah eeocauan belanja operasional dengan me!ampirkan dokumen laporan per1anggung jawaban Alokasi Dana Oesa (ADD) tahun anggaran sebelumny.1, Kepu\usan Camat tentang Pengangkatan Penanggung Jawab ADO nngkat Oesa, Bendahara Oesa dan Pembantu Bendahara Desa dan lembaran Kerja {LK).
- c Tahap II adalah pencairan betanja pemberdayaan masyarakat khusus untuk dana operasional bagi rim Pelaksana Kegiatan dengan metampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut :
- 1) Ookumen Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Oesa (RPJMDes):
- 2) Ookumen Rencana Kerja Pementltah Desa (RKPOes) ta.hun anggaran berjalan:
J)
Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belan}il Oesa (APBOes) tahun anggaran berjalan,
- 4) Keputusan Kaprtalau tentang Penetapan kegiatanlpeker1aan yang didanai dengan Alokasi Dana Desa (ADO).
- S) Kepvtusan Kapita!au tentang pengangkalan Tim Petaksana Keg,atan 6) Lembaran Kerja (LI&lt;)
3. d Tahap Ill ada1ah pencarran belanja pemberdayaan masyarakat untuk kegiatan dan peker1aan dengan melamp1rkan dokumen perencanaan teknis kegiatanlpekeriaan dan Lembaran Kerja (LK).
2. Pelaksanaan Penca1ran Dana
- a Permohonan Pencana11 Dana diaJukc1n kepada Kepata Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemer1n1ahan Desa Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang 81aro dr penksa. d1te!1t1 dan d1verifikasi oleh Tim Verif1kasi ADD Kabupaten Kepulauan S!au Tagulandang Braeo.
- b Atas Permohonan Peocaxan Dana yang lelah di periksa. ditelitr dan diverifikas1 oleh n,, Verifikas1 ADD. Kepala Sadan Pemberdayaan Masyarakal dan Pemerintahan Desa menyampaikan pengantar peoca1r.in dana kepada Kepala 0,nas Pendapatan,
- Pengelolaan Keuangan, dan Asel Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang 81aro selaku Pe1abat Pengelola Keuangan Oaerah (PPKD),
- c Kepata Omas PP KAO menerb,tkan SPD dan dokumen lainnya seoem SPP, SPM dan SP2D
- d ## BAB VI PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
BAB IV - ORGANISASI PENGELOLA
Pasal 9
Pelaporan
Petaooran d1lakukan dalam rangka pengenda � an guna mengetahui perttembangan proses pengelolaan Alokas1 Dana Desa (ADD) meliput,
- a. Lacoran berkala yaitu laporan yang dibuat oleh pengelota dana d1 tingkat Cesa setiap bulan paling lambat setiap tanggal 10 butan benkutnya memuat realisasi penerimaan dan betaflja operasional serta belanja pemberdayaan masyarakat:
- b. Laporan akhir yaitu laporan yang disusunfd1buat oleh pengelola dana di lingkat Oesa
yang memuat perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang d1hadapi dan rekomendasi hasil akhir pengguna Alokasi Oan.i Oesa (ADO) .idapun susunan laporan akhir dimaksud sebagal berikut;
,.
,.
,.
,.
5.
6
7
8.
'
10.
i)
- pendahutuan:
2 )
- 9esaran alokasl dan rencana penggunaan ADD;
- p laksanaan penggunaan dana: p � masalahan yang timbul dan cara penyelesaiannya.
- 51 penutup.
;i
BAB IV - ORGANISASI PENGELOLA
Pasal 10
L ran pertanggungjawaban pelaksanaan Alokasi Dana Oesa (ADD) di apopaikan paling lambat langgal 10 butan berjalan kepada Bupali Keputauan r: Tagutandang Biaro melalui Kepa1a Oinas Pendapatan, Pengelolaan K:uangan dan Asel Oaerah de � gan tembusan .intara lain lnspektur Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang 81aro, Kepa!a Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kepulauan Siau Taguladang Biaro dan eamat setempat; .
Laporan pertanggungjawoban melampirkan rekening kas des � dan kuitansl penggunaan dana untuk seliap item belanja ses � ai denga � Lembar Kerja (LK � :
Lapor.lln pertanggungjawaban sebagaimana d1m � ksud p;isa! 1 � ayat 1 memuat pertanggungiawaban penggunaan belanja oper.is1onal dan belan1a pemberdayaan masyarakat,
Pertanggungiawaban unluk penggunaan belania operasional MTK melamp1rkan daftar had1r dan notulen rapat serta produk hukum yang d,hastlkan,.
Pertanggungjawaban untuk penggunean b1aya peqalc1nan d1nas dengan melamp!rkan Surat Perintah Tugas (SPT), Surat Perintah Perjalanan Oinas (SPPO). Laporan Pelaksanaan Peria!anan Din.is dan Taksasl b1aya perjalanan d1nas:
Pertanggungiawaban untuk penggunaan biaya penun\_Jang oper;i � eonal LPM dan PKK melamplrkan daflar hadir, notulen rapat. faktur b1aya alat tuhs kantor. faktur pengadaan barang lainnya, dok.umentasi kegi � tan dan dokun:ien lai � nya yang diperiukan Ookumen-dokumen dimaksud d1su1un dan d1sampa1kan oleh Pengurus LPM dan PKK kepada Bendahara Oe � .i: . .
PertanggungJawaban untuk penggunaan blaya alat tulis kantor. alat kebers1han. rekening tistrik dan air melampi!Xan kuitansi dan faktur barang: .
Pertanggunglawaban untuk biaya pemberdayaan masyarakat khusus belanja operasional nm Pelaksana Kegiatan melampirkan Peraturan Kc1pitalau tentang Penetapan Prioritas Kegiatan yang didanai oleh Alokas, Dana Cesa (ADD). Keputusan Kapitalau tentang Pengangkatan Tim Pelal.::s;ina Kegiatan. daftar penenrnaan honor tim dan dokumen perencanaan teknis kegiatan (gambar/design dan Rencana Anggara Belania/RAB),
Pertanggungjawaban untuk blaya honor Penanggung Jawab ADO tingkat desa, bendahara desa dan pembanh.l bendahara desa metampirkan keputusan carnal tentang pengangkatan penanggung jawab ADD tmgkat desa, bendahara desa dan pembantu bendahara desa, daftar penenmaan honor per bulan dan kuitansi,
Pertanggungjawaban untuk biaya kegiatan pemberdayaan masyarakat melampiBan Serita Ac.ara Penye\esaiaf\ Pekerjaan yang d1\anda tangani oloh Tim Pelaksana Kegiatan, Kapilalau selaku Penanggung Jawab ADO t1ngkat Desa. MTK dan disetujui oleh Camat, d3" dokumentasi hasM kegiatan
BABVII
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PEMECAHAN MASALAH
BAB IV - ORGANISASI PENGELOLA
Pasal 11
1. Tingkal Oesa
2. r Kapilalau bertanggung }swab alas keberhasHan pelaksanaan Alokasi Dana Oesa dengan tug.H dan tangg1mg Jawab sebagai berikut :
J
- a. Meng1nformasikan besaran Alokasi Dana Oesa (ADO) kepada masyarakat dan lembaga kemasyarakatan yang ada d1Wllayahnya;
- c. Memantau dan mengawasi pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat:
- b. Mengusu1kan nama penanggung jawab ADD tingkat desa dan bendahara desa kepada Carnal untuk mernfapatkan ceretecee dengan Keputusan Carnal;
- d. Membuat dan menyampa1kan laporan perilembangan pelaksanaan kegialan Alokasi Dana Desa (ADD) sesuai dengan dokumen perencanaan yang ada;
5. e Melaporkan permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan Alokasi Dana Oesa (ADD) kepada camat serta upaya-upaya penyelesaiannya.
2. nngkat Kecamatan
- a. Menyebar1uaskan informasi dan sosial,sasi besaran dan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADO);
2. Carnal bertanggung jawab alas keberhasilan pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana nese (ADO) di wilayahnya dengan ketentuan sebagai benkut :
- c. Melakukan kegiatan pembinaan dan pemantauan pelaksanaan Alokas! Dana Desa (ADD),
4. e Membuat atau menyampaikan laporan rekap1tulasi perkembangan pe!aksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Bupati Kepufauan Siau Tagulandang Braro paling lam bat tanggat 10 bulan sesudahnya;
- d. Menyelesaikan masa!ah-masalah yang timbul dalam penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD).
3. Tingkal Kabupaten
- Sadan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kepulauan siau Tagutandang Biaro berkewajtban untuk:
- a. Mensosialisasikan kebijakan dan teknis operasional A1okasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran berjalan:
- b. Memeriksa, Menelit1 dan memverifikasi permohomm pencairan dana ADD:
- c. Menyampaiakan pengantar pencalran dana ADD ke Oinas PPKAD:
- d. Membuat petunjuk tekms penggunaan Alokasi Dana Oesa (ADO) dimaksucl:
- e Melakukan kegiatan pembinaan dan pemantauan pelaksanaan Alokasi Dana Oesa (ADO):
- Menyelesaikan masalah-masalah yang Irdak bisa diselesaikan di tingkat Kecamatan.
BAB IV - ORGANISASI PENGELOLA
Pasal 12
Pengawasan da!am pe!aksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) dilakukan oleh :
1. Aparat pengawasan fungsional pemerintaMnspektoral Daerah Kabupaten Kepu!auan Siau Tagulandang Biaro.
3. Pengawasan masyarakat dilakukan oleh masyarakat. OPRD dan lembaga kemasyarakatan lainnya berupa krit1k dan saran membangun sehingga pe1aksanaan kegta!an dapat berjalan sesuai dengan rencana yang lelah ditetapkan.
2. Pengawasan melekat ddakukan oleh atasan langsung masing-masing sesuai dengan ketentuan yang ber1aku.
4. 4 Pengawasan yang ditakukan oleh Majelis Tua-Tua Kampung (MTK) sebagai lembaga legislasi dan pengawasan kebhakan Pemerinlah Desa
BAB IV - ORGANISASI PENGELOLA
Pasal 13
Apabila terjadi penyimpangan alau penyalahgunaan Alokasi Dana Desa {ADD) pada lingkat pertama penyelesaian dilakukan langsung oleh Carnal. Apabila Carnal tidak dapal menyelesaikannya maka penyelesaian lebih lanjut dilakukan oleh Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro dengan ketentuan:
1. Menugaskan aparat pengawasan fungsional untuk melakukan penelit1an dan pemeriksaan lerhadap penyimpangan penyalahgunaan Alokasi f'i'"ta Desa (ADD);
2. Apabila hasil penelitian dan pemeriksaan menunjukkan adanya bukti yang akurat tentang adanya \_P9nyimpangan penyalahgunaan Alokasi Dana Desa (ADD). penyaluran Alokasr Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran benkutnya dilakukan selelah mendapat pertimbangan dari instansilaparat pengawasan fungsional di daera � .
3. 3 Apabila hasil pemeriksaan menunjukkan adanya penyimpangan atau penyalahgunaan dana, maka dapat ditakukan tindakan berupa Tuntutan Ganti Rugi (TGR) dan tindakan lainnya yang sesuai dengan ketentuan hukum perundang· undangan yang ber1aku.
BABVIII SANKS I
BAB IV - ORGANISASI PENGELOLA
Pasal 14
Apab\_1la terjadi \_penyal � hgu � aan penggunaan Ato\_kasi Dana Desa (ADD) maka dapat dtbenkan sanks1 adm1mstrat1r berupa tuntutan gant1 rugi dan atau sejenisnya serta sanksi pidana sesuai dengan keten!uan perundang-undangan yang berlaku.
KETENTUAN PENUTUP
BAB IX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15
Peraturan Bupati ini mula1 berlaku sejak tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penelapannya dalam Serita Oaerah Kabupaten Kepu!auan Siau Tagulandang Biaro ., ·- .., - \_.., - � | K!Cli-!AH{OUA | | | | • | • | |---------------------|------------|---------------|--------------------|-------------------|-----| | | | | ·- | | | | v. ...-...-- | | | | | | | l � S..W.rc ... | 11 JI& IU | l'.S.01.0U | IIU � l'5 | ll.856,es. | | | ·- � | 71.JLUU | Oll.JISJIJ | 111.u, � s | JS.SUll(>O | | | ·- · - _ | 1a.JIUJI | JH!7l.Jl7 ·-- | IID..lNASO | H,IIS.'1 � | | | ··-· | 11.JI• Ill | :i.o.s,on | 111.,ot.060 | lU?l.711 | | | | 11.JI• IJI | | IILtl&OII | JU10 106 | | | | 11.UUU | � liUJI | ,u.111011 | •1.111.11, | | | " � , .. � | 11.JI• Ill | 17$6(U1l | IK.11&.IOO | l\.161-J,il | | | ... ___ | | | | | | | 1,...1, | 11.ll• UI | ll.139.<Nil | 111.uun | Jl..J<IS.,SS | | | | 11.Jl• Ill | l'66ol311 | | J.0.-01).71) | | | lh!owid | 11..lU Ill | U 11l.Oll | ""·'"°") llJOJl.lU | lli !IO!lfiSO | | | ·- ... - ... | 11.JI< Ill | ll.S,7.06Q | ,,s,,u,i | J& n,.,,, | | | \ | n.Jt• Ill | J.UG] 117 | 115.117.JIO | JSblS 191i | | | ·-- ··- � | JS.JI& Ill | D1'9.IY | Lil.HI.JOI | Jl'61t!IO | | | ,_.., · · ·- | 1111,,n | .oo.3,-_]ll | lll.1"...I � | n.&n.u, | | | ___ | | | | | | | | 11.J1' Ill | St70'*' | Ull,OIJ.UI · | ., &l&.96,I | | | · | 11.JUl)l | •WT&.$07 | | l6.l16.S7l | | | ... | 71.JU.IJl | u.J1J4'l | Ul.UI.IU | lli"6.116 | | | �� - | 11.J\Ull | ... __,JO | Ill.Ill-- | JfiY,.,.JlO | | | | n1uu1 | 0.611.NIT | IU.HJ.nl | J1.7IO.fil0 | | | · � "- | 71.llUU | SS.61'.!IOli | IJO.I.OJI | •1 097.Jll | | | | 71.l\Ull | | Ill.In tu | ll 9U.Jsl | | Menimbang Mengingat

Penandatangan: ## BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

Penandatangan: ## PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO ## NOMOR 12 TAHUN 2011 ## TENT ANG ## PERENCANAAN PEMBANGUNAN CESA

Penandatangan: ## BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO, - a bahwa sesuar ketentuan Peraturan Pemenotah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Oesa dan Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Oesa. maka Pemerintah Cesa wa11b menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Oesa (RPJM-Desa); - b. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Oesa (RPJMDesa) merupakan dokumen desa yang memuat arah kebqakan pembangunan desa; - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, pertu ditetapkan dengan Peraturan Bupaf Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. - Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undang (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2004 Nomor 53. Tambahan Lembaran Negara RepubUk Indonesia Nomor 4389); 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pe,encanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 104. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421): . - 3 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Oaerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437): Sebagaimana te1ah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang undang Nomor 12 Tahun 2008 !entang Perubahan Kedua Alas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 lentang Pemennlahan Oaerah (Lembaran Negara Repubf1k Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Anlara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. Tambahan Lembaran Negara Repub!ik Indonesia Nomor4438J; 5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembenlukan Kabupaten Kepu!auan Ssau T agulandang Biaro d1 Prov1nsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4691); - 6 Peraturan Pemerinlah Nomor 25 Tahun 2000 lentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Oaerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 3952); 7. Peraturan Pemerinlah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelotaan Keuangan Daerah (Le.mbara � Neqara � epubl1k\_ r � s!a Tahun