PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU Nomor 54 Tahun 2008 tentang TUGAS POKOK. FUNGSI DAN TATA KERJA KELURAHAN DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARBARU WALIKOTA BANJARBARU - a. bahwa dalam rangkamenunjang kelancaran pelaksanaan tugas Kelt:rehab dilingkungan Pemerintah Kola Banjarbaru sehingga dapat berdaya (Juno dan berhasil guna secara maksimal, dipandang perlu adanya tugas pokok fungsi dan tats kerja; - b. bahwa untuk maksud huruf a konsideran ini perlu ditetapkan i Iengan Peraturan Walikota Banjarbaru 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Koinnadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik IndonesulTahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negor. Nomor 3822); 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atici I Inciting Undang Nomor 8 1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4389); 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan i:saturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Taman 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noma: 3389); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahar , )aerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Tmnbahan Lembaran Negara RI Nomor 4437).sebagaimana telah diubah buberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua alas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemorntahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 N:anor 59. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844): 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Ke·Jangar. antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran; Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Prorin:;i dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4737); (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
WALIKOTA BANJARBARU
Alamat Kantor : JL. Panglima Batur No.1 Telp.(0511) 4774269 Fax. (0511) 4774269 Banta r I) · .1 lCikel
PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU NOMOR 54 TAHUN 2008
TENTANG
TUGAS POKOK. FUNGSI DAN TATA KERJA KELURAHAN DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
WALIKOTA BANJARBARU
- a. bahwa dalam rangkamenunjang kelancaran pelaksanaan tugas Kelt:rehab dilingkungan Pemerintah Kola Banjarbaru sehingga dapat berdaya (Juno dan berhasil guna secara maksimal, dipandang perlu adanya tugas pokok fungsi dan tats kerja;
- b. bahwa untuk maksud huruf a konsideran ini perlu ditetapkan i Iengan Peraturan Walikota Banjarbaru
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Koinnadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik IndonesulTahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negor. Nomor 3822);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atici I Inciting Undang Nomor 8 1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan i:saturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Taman 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noma: 3389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahar , )aerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Tmnbahan Lembaran Negara RI Nomor 4437).sebagaimana telah diubah buberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua alas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemorntahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 N:anor 59. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844):
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Ke·Jangar. antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran; Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Prorin:;i dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4737);
Menetapkan
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 I ahun zuut tenting urganisa3; Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 ;\ ); 09. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2007 Nc..,· -7. ,
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun2008 tentang ; (unite.&lt; Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah:
9. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Takla 2008 teritarlq ! Joican Pemerintahan yang menjadi Kewenangan PernennIal· Kota Banjarbaru(Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nome; Jr.; D Nomor 1);
4. 10 Peraturan Daerah Kcta Banjarbaru Nomor ..; Tahun 2008 ·ii:;·rig Pembentukan organisasi dan Tata Kerja Keltiranan dan Kendra -;;I:ain Wilayah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaiii :.j08 Nomor 1 7 Nomor ...; )-:
MEMUTUSKAN
: PERATURAN WALIKOIA BANJARBARU TENTANG TUGAS POKi :tING: DAN TATA KERJA KELURAHAN DILINGKUNGAN PEMERiN" · KOT BANJARBARU
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan
- a. Daerah adalah Kota Banjarbaru
- b. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur pcoyelengc Pemerintah Kota Banjarbaru.
- c. Walikota adalah Walikota Banjarbaru
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru
- e. Kelurahan adalah Kelurahan dalam Wilayah Kota Banjarbaru
- f. Lurah adalah Lurah pada Kelurahan dalan Wilayah Kota Banjarbaru
- g. Sekretariat Kelurahan adalah Sekretariat Kelwahan pada Kelurahan dalarn Banjarbaru
- h. Seksi adalah Seksi pada Kelurahan dalam Wilayah Kota Banjarbaru
- i. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan yang oleh karena untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok Kelurahan dalam Wilayah Daerah Kota: ; bar.i
BAB H
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Pertama
Kedudukan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Kelurahan merupakan unsur perangkat daerah yang berada pada wilayah Kecamatan ;. aalui oleh seorang Lurah yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Camat
Bagian Kedua
Tugas Pokok
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Kelurahan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pen let tntahan, kemasyarakatan dan urusan pemerintahan lainnya yang dilimpahkan oIeh Walikota 1:::. peraturan perundang-undangan. :;1· isarkan
Bagian Ketiga
Furgst
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 3. Kelurahan mempunyai lungs'
- (1) perumusan dan penetapan kebijakan teknis penyelenggaraan pemenntahan kelurahan
- (2) perumusan rencana, pengaturan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan peructintahan umum, ketentraman dan ketertiban umurn;
- (3) perumusan rencana, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pembinaan, pengeniL.:1 Ian dan (asilitasi perekoncmian masyarakat dan pembangunan;
- (4) perumusan rencana, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pengembangan dart p n ricy,atan kesejahteraan, fasilitas pendidikan dan kehidupan beragama;
- (5) perumusan rencana, pengaturan. pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan i t; 'a jmnan masyarakat;
- (6) pengelolaan Kesekretariatan Kelurahanan.
TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNSUR-UNSUR ORGANISASI KELURA'-IAN
Bagian Pertama Unsur-unsur Organisasi
- c. Seksi Ekonomi dan Pembangur.an;
- d. Seksi Kesejahteraan Sosial;
- e. Kefompok Jabatan Fungsional.
Bagan Struktur organisasi Kelurahan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian rang tidak terpisahkan dari Peraturan Wafikota ini.
Bagian Kedua Sekretariat Kelurahan
BAB III
Pasal 6
Sekretariat Kelurahan mempunyai tugas melakukan koordiasi penyusunan rencana dan pro-0,irn serta pelayanan administrasi kepada semua satuan organisasi dilingkungan Kelurahan dalan bidang administrasi keuangan, urusan umum, perlengkapan, rumah tangga dan kepegawaian.
BAB III
Pasal 7
Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada pasal 6, Sekretariat Kelurahan inempunyal fungsi:
- (1) Penyusunan program, evaluasi, pengolahan data dan pelaporan
- (2) Pengelolaan urusan keuangan
- (3) Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan, keprotoki*n dan kehumasan.
- (4) Pengelolaan administrasi kepegawaian.
Bagian Keempat
Seksi Pemerintahan
BAB III
Pasal 8
Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengaturan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan umum, ketentraman dan ketertiban umum;
BAB III
Pasal 9
Untuk melaksanakan tugas dimaksud pasal 8, Seksi Pemerintahan, mempunyai fungsi :
- (1) Penyusunan program, penyiapan dan penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan, pemerintahan kelurahan serta pembinaan keagrariaan/pertanahan.
- (2) Penyusunan program, penyiapan dan penyelenggaraan pembinaan evaluasi dan pengndalian administrasi kependudukan dan catatan sipil.
- (3) Penyusunan program, penyiapan dan penyelenggaraan evaluasi dan pengendalian I*,efnbinaan kesatuan bangsa, idiologi, politik dan sosial budaya.
- (4) Penyusunan program, penyiapan dan penyelenggaraan evaluasi dan pengendalian pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencan. pengendalian dan evatuasi pembinaan, pengembangan dan fasilitasi perekonomian pembangunan :.'ttiran. at dan
BAB III
Pasal 10
Untuk rnenyelenggarakan tugas tersebut pasal 10. Seksi Ekonomi can Pembangunart fungsi nm:nya:
BAB III
Pasal 11
Untuk rnenyelenggarakan tugas tersebut pasal 10. Seksi Ekonomi can Pembangunart fungsi nm:nya:
- (1) Penyusunan program, penyiapan dan penyelenggaraan pembinaan perekonorn..c: raiwat, produksi dan distribusi, perbankan, perkriditan rakyat, perkoperasian, petyernakan !···i!rtrAnian, perkebunan, perikanan. kehutanan industri kecil dan usaha informal
- (2) Penyusunan program, penyiapan dan penyelenggaraan pembinaan usaha pemeii i ::tan clan pelestarian Iingkungan hidup pembinaan kekayaan dan inventaris Keurahan.
- (3) Penyusunan program, penyiapan dan penyelenggaraan pembiaaan peran serta ck.yarakat, swadaya masyarakat dan upaya pemberdayaan masyarakat, pembinaan sarana asarana fisik. pelayanan umum serta pe:izinan.
Bagian Ketujuh
Seksi Kesejahteraan Sosial
BAB III
Pasal 12
Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan pemmusan rencana. n. wgzituran, pengendalian dan evatuasi pengembangan dan peningkatan kesejahteraan, fasilitas pets: iii.kan dan kehidupan beragama serta pelayanan masyarakat;
BAB III
Pasal 13
Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pasal 12, Seksi Kesejahteraan Sosial, mempunyai I agsi
- (1) Penyusunan program, penyiapan dan penyelenggaraan pembinaan pelayanan bantuaii susial, kepemudaan, peranan wanita dan olah raga.
- (2) Penyusunan program, penyiapan dan penyelenggaraan pembinaan kehidupan jamaan, pendidikan, kebudayaan dan kesehatan masyarakat.
- (3) Penyusunan program, penyiapan dan penyelenggaraan pembinaan peran serta ii.;:·.yarakat, swadaya masyarakat dan upaya pemberdayaan masyarakat.
TATA KERJA
BAB IV - TATA KERJA
Pasal 14
- (1) Penyusunan program, penyiapan dan penyelenggaraan pembinaan pelayanan bails kepemudaan, peranan wanita dan otah raga
- (3) Penyusunan program, penyiapan clan penyelenggaraan pembinaan peran swadaya masyarakat dan upaya pemberdayaan masyarakat
s i;:! , · :Kat,
BAB IV - TATA KERJA
Pasal 15
Dalam melaksanakan tugasnya Lurah, Sekretaris Kelurahan dan Kepala Seksi wain I' m:n[11(3n konsep koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dilingkungan Kelurahan serta dengan s · it A unsur Perangkat Daerah dan instansi terkait lainnya dalam rangka pelaksanaan tugas masing-m an
BAB IV - TATA KERJA
Pasal 16
Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan Kelurahan, wajib mengawasi n:psingmasing dan jika terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang chperi·: , . .,.esual dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
BAB IV - TATA KERJA
Pasal 17
Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan Kelurahan, bertanggung jawab untw: irembina, mernimpin dan mengkoordinasikan serta membenkan pedoman, bimbingan dan potunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
•
BAB IV - TATA KERJA
Pasal 18
Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan Kelurahan, wajib mengikuti dan memenuhi petunjuk atasan serta bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasnn masingmasing secara berkala dan tepat pada waktunya.
BAB IV - TATA KERJA
Pasal 19
Sekretaris Kelurahan dan Kepala Seksi menyampaikan laporan pelaksanaan tugasi·y:, , ·1 ' ,,rah dan selanjutnya disusun sebagai laporan berkala Kelurahan.
BAB IV - TATA KERJA
Pasal 20
Sekretaris Kelurahan dan para Kepala Seksi menyampaikan bahan-bahan perercanann!,...1 kepada Lurah dan selanjutnya oleh Sekretariat Kelurahan diolah dan disusun untuk menjar program Kelurahan.
BAB IV - TATA KERJA
Pasal 21
- (1) Dalam melaksanakan tugasrya setiap satuan organisasi dilingkungan mengadakan rapat berkala.
- (2) Dalam hal Lurah berhatangan maka ditunjuit Sekretaris Kelurahan sebagai Pejabat Polaksana Tugas (Pk).
- (3) Datam hal Lurah dan Sekretaris Kelurahan berhalangan, maka salah seo -ang Kepa . a Seksi
- (1) Daiarn merericanakan dan rnefaksanakan pro-gram kerg hubungan keria konsultatif dengan Kecarnatan clan 8 hubungan koordinatit dengan unit kerja terkait yang di Kabul
5. f2) Dalarn merencanakan dan rnelaksanakan program kerja, K antara kepentingan nasional clan daerah serta antar daerah,
Hal-hal lain yang belurn diatur dengan jelas dan bersitat tennis akan atarur ca
BAB IV - TATA KERJA
Pasal 24
Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru. Diteta pkan di Banjar pada tanggal 27 De

Penandatangan: WALIKOTA j RUDY RE

Penetapan: Diundangkan di Banjarbaru pada tanggl 9 4 ninhcr' 2008

Penandatangan: SEKRETARIS DAE KOTA = NJARBARLI. UDI YAMIN 2008 Berita Daerah K·ta Banjarbaru Tahun !gamer : Se -4 A.lor Seri 36