Unknown Unknown Nomor 3 Tahun 2011 tentang ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
PEMERINTAH KABUPATEN BANG KALAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANGKALAN,
- a. bahwa memenuhi ketentuan Pasal 181 ayat (1), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nemer 12 Tahun 2008, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2010 yang dijabarkan kedalam kebijakan umum APBD serta priorilas dan plafon anggaran yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal29 bulan November lahun 2010 ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menelapkan Rancangan Peraluran Daerah lenlang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011.
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 lenlang Pembenlukan Daerahdaerah Kabupalen dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berila Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana lelah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 lenlang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana lelah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara
I
••
,
.
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimp/nan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
,
,.,
( ':
- 13, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4741);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4972);
!
•
25. Peraturan Pemerintah Nemer 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indenesia Tahun 2010 Nemer 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indenesia Nemer 5161);
26. Peraturan Pemerintah Nemer 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Belba5~al (Lembaran Negara Republik Indenesia Tahun 2010 Nemer 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indenesia Nemer 5165);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nemer 13 Tahun 2006 tentang Pedeman Pengelelaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nemer 59 Tahun 2007;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nemer 21 Tahun 2007 tentang Pengelempekan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasienal Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Kemunikasi Intensif dan Dana Operasienal; -"
5. .I 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nemer 37 Tahun 2010 tentang Pedeman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2011;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nemer 2 Tahun 2005 tentang Kedudukan Pretekeler dan Keuangan Pimpinan dan Anggeta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2005 Nemer 2/E), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nemer 16 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2007 Nemer 10/E);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nemer 4 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Pelitik (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2006 Nemer 3/E);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nemer 15 Tahun 2007 tentang Pekek-Pekek Pengelelaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2007 Nemer 9/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nemer 11 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2008 Nemer 4/E);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nemer 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bangkalan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2008 Nemer 1/E);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nemer 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2008 -2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2008 Nemer 9/E);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nemer 13 Tahun 2010 tentang Penyertaan Medal Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Swasta dan Kelempek Usaha Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2010 Nemer 2/E).
1
."'
&lt;.'"
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILANRAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKALAN dan
BUPATI BANGKALAN
MEMUTUSKAN
:
Menetapkan
PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011.
Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan berikut : Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 sebagai
1. Pendapatan Daerah
2. Belanja Daerah
Rp. 1.029.923.998.151,00
RD. 1.154.586.677.971,00 (\_)
Surplus/Defisit RD. (124.662.679.820,00)
3. Pembiayaan Daerah:
- a. Penerimaan
- b. Pengeluaran
Rp. 128.102.679.820,00
RD. 3.440.000.000,00 H
Pembiayaan Netto
RD. 124.662.679.820,00 (+)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
Tahun Berkenaan:
Rp.
0,00
Pasal 2
- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, terdiri dari:
- a. Pendapatan Asli Daerah, sejumlah Rp. 44.017.017.389,00;
- b. Dana Perimbangan, sejumlah Rp, 738.324.095.636,00;
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, sejumlah Rp.247.582.885.126,00
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pajak Daerah, sejumlah Rp. 10.390.044.185,00;
- b. Retribusi Daerah, sejumlah Rp. 10.820.186.258,00;
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, sejumlah Rp. 1.247.176.038,00;
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, sejumlah Rp.21.559.610.908,00
I
•
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Dana Bagi HasH PajaklBagi Hasil Bukan Pajak, sejumlah Rp.83.978.417.636,00;
- b. Dana Alokasi Umum, sejumlah Rp. 565.946.178.000,00;
- c. Dana Alokasi Khusus, sejumlah Rp. 88.399.500.000,00
- (4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Hibah, sejumlah Rp. 3.800.000.000,00;
- b. Dana Darurat, sejumlah Rp. 0,00;
- c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi, sejumlah Rp. 28.271.849.576,00;
- d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, sejumlah Rp.164.147.665.550,00;
- e. Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah lainnya, sejumlah Rp. 51.363.370.000,00
Pasal 3
- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal1 angka 2, terdiri dari :
- a. Belanja Tidak Langsung, sejumlah Rp. 593.673.008.317,00;
- b. Belanja Langsung, sejumlah Rp. 560.913.669.654,00
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja Pegawai, sejumlah Rp. 531.365.379.157,00;
- b. Belanja Bunga, sejumlah Rp. 0,00;
- c. Belanja Subsidi, Sejumlah Rp. 0,00;
- d. Belanja Hibah, sejumlah Rp. 30.882.424.000,00;
- e. Belanja Bantuan Sosial, sejumlah Rp. 3.353.775.160,00;
- f. Belanja Bagi Hasil, sejumlah Rp. 0,00;
- g. Belanja Bantuan Keuangan, sejumlah Rp. 26.571.430.000,00;
- h. Belanja Tidak Terduga, sejumlah Rp. 1.500.000.000,00.
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari
jenis belanja :
- a. Belanja Pegawai, sejumlah Rp. 65.140.110.106,00;
- b. Belanja Barang dan Jasa, sejumlah Rp. 145.413.721.881,00;
- c. Belanja Modal, sejumlah Rp. 350.359.837.667,00
•
Pasal 4
- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3, terdiri dari :
- a. Penerimaan, sejumlah Rp. 128.102.679.820,00;
- b. Pengeluaran, sejumlah Rp. 3.440.000.000,00
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA), sejumlah Rp.127.702.679.820,00;
- b. Pencairan Dana Cadangan, sejumlah Rp. 0,00;
- c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, sejumlah Rp. 0,00;
- d. Penerimaan Pinjaman Daerah, sejumlah Rp. 400.000.000,00;
- e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman, sejumlah Rp. 0,00;
- f. Penerimaan Piutang Daerah, sejumlah Rp. 0,00.
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pembiayaan:
- a. Pembentukan Dana Cadangan, sejumlah Rp. 0,00;
- b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah, sejumlah Rp. 3.440.000.000,00;
- c. Pembayaran Pokok Utang, sejumlah Rp. 0,00;
- d. Pemberian Pinjaman Daerah, sejumlah Rp. 0,00.
Pasal 5
Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran
2. Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Lampiran II
3. Lampiran III
5. Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Satuan Ke~a Perangkat Daerah;
6. Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Satuan Ke~a Perangkat Daerah, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

4. Lampiran IV

5. Lampiran V

6. Lampiran VI

7. Lampiran VII

8. Lampiran VIII

9. Lampiran IX

10. Lampiran X

11. Lampiran XI

12. Lampiran XII

13. Lampiran XIII

- Rekapilulasi Belanja Daerah menurul Urusan Pemerinlahan Daerah, Organisasi Satuan Ke~a Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan;

- Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerinlahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan;

Daftar Piutang Daerah;

Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;

Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Telap Daerah;

- Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-lain;

- Daftar kegialan-kegialan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;

Daftar Dana Cadangan Daerah; dan

Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

## Pasal 6

Bupali menelapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapalan dan Belanja Daerah.

,

.

## Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan.

Disahkan di Bangkalan pada tanggal 26 Januari 2011


Diundangkan di Bangkalan pada tanggal 26 Januari 2011