UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 10 Tahun 1955 tentang PEMUNGUTAN SUMBANGAN DARI PABRIKAN-PABRIKAN ROKOK BAGI "BADAN URUSAN TEMBAKAU" (berlaku 9 Juni 1955)
Pembukaan
Menimbang
- bahwa dianggap perlu untuk mengadakan pemungutan sumbangan dari pabrikan rokok bagi Badan Urusan Tembakau (Krosok Centrale) termaksud dalam pasal 2 "Krosok Ordonnantie 1937" (Lembaran Negara tahun 1937 No. 604) untuk membiayai usaha-usaha Badan Urusan Tembakau sebagaimana ditetapkan dalam Ordonansi tersebut;
bahwa panen tembakau sigaret sudah sibuk dilakukan sejak pertengahan bulan Mei 1955 dan karena itu pemungutan sumbangan termaksud harus dilaksanakan terhitung mulai tanggal 1 Juni 1955; bahwa berhubung dengan keadaan-keadaan yang mendesak pemungutan itu perlu ditetapkan dalam suatu Undang-undang Darurat;
Mengingat
- akan pasal 96 dan 142 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia dan "Krosok Ordonnantie 1937" (Lembaran Negara tahun 1937 No. 604);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
- UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG PEMUNGUTAN SUMBANGAN DARI PABRIKAN-PABRIKAN ROKOK BAGI "BADAN URUSAN TEMBAKAU" (KROSOK CENTRALE).
Pasal 1
Dalam Undang-undang Darurat ini dimaksud dengan:
- a. pabrikan-pabrikan rokok ialah orang atau badan hukum yang untuk keuntungan atau kerugiannya sendiri menyelenggarakan suatu perusahaan pembikinan rokok dengan mempergunakan mesin atau mesin-mesin yang dapat membikin sekurangkurangnya 5.000.000 batang rokok sebulan.
- b. rokok: ialah semua rokok, termasuk sigaret dan kretek, yang dibikin dari tembakau dengan mempergunakan kertas sebagai bahan pembalut tembakau.
- c. Menteri: ialah Menteri Pertanian bersama-sama dengan Menteri Perekonomian.
Pasal 2
- (1) Pabrikan-pabrikan rokok diwajibkan membayar sumbangan kepada Badan Urusan Tembakau (Krosok Centrale) termasuk dalam pasal 2 "Krosok-Ordonnantie 1937" (Lembaran Negara tahun 1937 No. 604) untuk pembiayaan usaha-usaha Badan Urusan Tembakau itu, sebagaimana ditetapkan dalam Ordonansi tersebut.
- (2) Besarnya sumbangan termaksud dalam ayat 1 ditetapkan oleh Menteri untuk tiaptiap tahun takwim dan untuk tiap-tiap kilogram tembakau kering, yang dihasilkan di Indonesia yang dipergunakan oleh pabrikan dalam perusahaannya.
- (3) Cara pembayaran sumbangan termaksud dalam ayat 1 pasal 2 dan cara pemberian keterangan termaksud dalam ayat 1 pasal 3 ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri.
- (4) Dengan menyimpang dari ketentuan dalam ayat 2 maka untuk tahun 1955 sumbangan termaksud ditetapkan sebesar Rp. 0,10 (sepuluh sen) untuk tiap-tiap kilogram tembakau kering, dan dihasilkan di Indonesia yang dipergunakan oleh pabrikan dalam perusahaannya.
Pasal 3
Pabrikan rokok diwajibkan memberi kepada Menteri dalam waktu yang ditetapkan oleh Menteri semua keterangan yang dianggap perlu untuk pemungutan sumbangan termaksud dalam pasal 2 ayat 1 secara yang sebaik-baiknya.
Pasal 4
- (1) Pelanggaran ketentuan dalam pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 ayat 1 dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah).
- (2) Pabrikan yang dengan sengaja memberikan keterangan termaksud dalam ayat 1 pasal 3 yang tidak benar, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah).
- (3) Tidak-tindak pidana termaksud dalam ayat 1 dan 2 dianggap sebagai pelanggaran.
Pasal 5
Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada tanggal hari pengundangannya dan berlaku surut sampai tanggal 1 Juni 1955.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang Darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Juni 1955. Presiden Republik Indonesia, ttd. SOEKARNO.

Penandatangan: Menteri Pertanian, ttd. SADJARWO.

Penandatangan: Menteri Perekonomian, ttd. ROOSSENO. Diundangkan pada tanggal 9 Juni 1955.

Penandatangan: Menteri Kehakiman, ttd. DJODY GONDOKUSUMO.
PENJELASAN
Pembukaan
- (1) Dengan Ordonansi-Krosok 1937 (Lembaran-Negara tahun 1937 No. 604) telah dibentuk suatu "Badan Urusan Tembakau" (Krosok-Centrale) yang bertugas mengambil tindakan-tindakan, yang perlu untuk memperbaiki mutu dan produksi tembakau Indonesia, cara pengolahan, perdagangan dan pasaran. tembakau Indonesia. Usaha-usaha Badan Urusan Tembakau itu dibiayai dari ganti kerugian yang dipungut dari para eksportir tembakau Indonesia, (vide
PENJELASAN
Pasal 11
Ordonansi Krosok 1937). - (2) Setelah pada akhir tahun 1954 Badan Urusan Tembakau itu dihidupkan kembali dengan pengangkatan anggota-anggota baru, maka kini telah dimulai usaha-usaha ke arah perbaikan pertembakauan di Indonesia. Pendaftaran para eksportir tembakau menurut Ordonansi Krosok 1937 dilakukan kembali, pengujian tembakau yang diekspor ke luar negeri dimulai pula dengan mengangkat ahli-ahli penguji tembakau. - (3) Di samping itu maka perlu segera dijalankan penyelidikan-penyelidikan yang bersifat ilmu pengetahuan dengan mendirikan Balai Penyelidikan Tembakau serta kebun-kebun percobaan untuk dapat menyempurnakan pertembakauan di Indonesia sebaik-baiknya. - (4) Yang merupakan soal yang utama dewasa ini ialah kekurangan tembakau jenis Virginia untuk keperluan pabrikan-pabrikan rokok di Indonesia sehingga tiap tahun perlu diadakansimpor tembakau dengan mempergunakan alat-alat pembayaran luar negeri. Dengan beberapa angka disajikan di bawah ini banyaknya tembakau jenis Virginia untuk menutup keperluan dalam negeri dan banyaknya tembakau Virginia yang dalam tahun-tahun terakhir harus didatangkan dari Luar Negeri. - I. a. Kebutuhan tembakau dari perusahaan-perusahaan rokok sigaret yang besar setahunnya 12 x 1.035.000.000 x 1,05 gram = 13.041.000 Kg atau tembakau daun kering: 1.05 x 13.041.000 Kg = 13.693.050 Kg - b. Lain-lain pabrik rokok sigaret memerlukan Kebutuhan seluruhnya 3.000.000 Kg 16.693.050 Kg - atau dibulatkan 17.000 ton ## II. Produksi: - a. Virginia FC dalam tahun.1954 untuk di- pakai dalam tahun 1955 : 6.000 ton - b. Krosok VO (Vooroogst : Jumlah Kekurangan 5.000 ton 11.000 ton 6.000 ton - III. Kekurangan 6.000 ton ini harus diimpor yang memerlukan devisen paling sedikit Rp. 75.000.000,satu dan lain untuk menjamin agar perusahaanperusahaan rokok sigaret itu dapat terus bekerja (mencegah pengangguran). - (5) Sudah dengan sendirinya Badan Urusan Tembakau mencurahkan pula perhatiannya kepada soal kekurangan tembakau Virginia dan berusaha untuk mempertinggi produksi dan mutu-tembakau Virginia dalam negeri dengan tujuan dalam waktu yang singkat mentiadakan impor tembakau Virginia. Untuk itu oleh Badan Urusan Tembakau telah dibiayai penyelenggaraan kebun-kebun untuk menghasilkan benih-benih tembakau Virginia yang-terpilih, yang dapat disebarkan kepada seluruh tani tembakau Indonesia. Kini