Unknown Unknown Nomor 44 Tahun 1959 tentang laHir BAYI DAN REFORMASI KESEHATAN KEPULAUAN SANGIHE ^HOAKRAHMA^UHANVANOMAHABSA BOTWIKEWLAUASSASGIHE, 'eni»ba-g=a. - bbahwa pencapaian deraiat kesehatan*»£ - ^^ bdengan peiayanan promoU ,= ^ esakitan dan yang pencapaiannya dapat ^fcal.ta; yang pencapaia.nya ^ ^ daI1 anak balita; iematian ibu, baV1 baru latar, bay ^ ^ ^ - ioV,ir Bavi da11 Anak bahwa Kesehatan Ibu, Bayi Ban;.Ub£ ^ ^^ bahwa ta '^Aontribusi melahu Lsejahteraan «-*^2U« P«hatian ^ teluarga sejahtera dengan^ investasi sumberdaya manus.a J dilakukan - bahwa Kesehatan Ibu Bay. Baru ^^ Nasional, Itupakan ££» ££%? ""JTcuC c. Lahir Goals / MDGs) KIBBLA Development di Indonesia. Namun, lama dilaksanakan dengan adekuat; pelaksanaan - bahwa untuk pencapaian MDGsdan ^ ^ ^ ^aUtas ' di Kabupaten Kepulauan Sangihe· ^ melalui peran fisik, sosial, perubahan ^^rfntah daerah secara aktif masyarakat dan ^^rkesinambungan; terarah, terkoordanas., terpadu .^ dtaaksud - , bahwa berdasarkan fPf»^fda^Sf ddiatas, perlu " dalam huruf a, huruf b, huruf ca j Kesehatan ^eTtapkan Peraturan ^ J ^Balita di Kabupaten Ibu&gt; Bayi Baru Lah'r, Bayi aan Kepulauan Sangihe. (berlaku 7 November 2013)
Pembukaan
Mengingat
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerahTingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822); sebagaimana yang telah diperbaharui dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Talaud di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4183); dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4691);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara RI Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara RI Tahun 1999 nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4235);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara 4419);
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4431) ;
7. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
8. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang, Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara RI Nomor 150 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4456);
10. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);
11. Peraturan
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3637);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembnaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4741);
16. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010;
17. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1383/Menkes/SK/IX/ 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kesehatan (RPJK) 2005-2025;
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 512/MENKES/PER/IV/ 2007 tentang Izin Praktik dan Praktik Kedokteran;
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/MENKES/PER/VII/ 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/ Kota;
23. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1239/Menkes/SK/XI/ 2001 tentang Registrasi dan Praktik Perawat;
24. Peraturan Gubemur Sulawesi Utara Nomor 22 Tahun 2010 tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita (KIBBLA) di Provinsi Sulawesi Utara;
25. Peraturan Gubemur Sulawesi Utara Nomor 13 Tahun 2013 tentang Percepatan Pencapaian Millenium Development Goals dan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara tahun 2013-2015;
26. Peraturan
Menetapkan:
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2008 Nomor 15).
MEMUTUSKAN
PERATURAN BUPATl TENTANG REFORMASI KESEHATAN IBU, BAYI BARU LAHIR, BAYI DAN ANAK BALITA DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Sangihe;
4. Reformasi adalah perubahan secara drastis untuk perbaikan bidang sosial;
5. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi;
6. Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi, dan Anak Balita yang selanjutnya disebut KIBBLA adalah paket pelayanan terpadu dengan memfokuskan pada intervensi yang terbukti secara ilmiah efektif berhasil menurunkan Angka kematian ibu, Angka Kematian Bayi dan meningkatkan kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita;
7. Pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita merupakan pelayanan terpadu dengan memfokuskan pada intervensi yang terbukti berhasil menurunkan angka kematian ibu dan bayi;
8. Pelayanan kesehatan adalah setiap kegiatan untuk meningkatkan, memelihara, mencegah, mengobati, dan memulihkan kesehatan perorangan dan masyarakat;
9. Pendanaan kesehatan ibu, bayi baru lahir dan anak balita adalah tatanan yang menghimpun berbagai sumber pembiayaan dari upaya penggalian, pengalokasian dan pembelanjaan sumber daya keuangan secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang optimal;
10. Tenaga
10. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau ketrampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan;
11. Fasilitas pelayanan kesehatan KIBBLA adalah tempat untuk penyelenggaran pelayanan kesehatan KIBBLA meliputi milik pemerintah, masyarakat dan swasta;
12. Ibu adalah wanita usia subur yang masih dapat hamil, sedang hamil, bersalin, nifas, dan menyusui;
13. Ibu nifas adalah 6 jam sampai 42 hari setelah melahirkan;
14. Kematian ibu adalah kematian seorang perempuan yang disebabkan secara langsung karena proses kehamilan, proses persalinan sampai 42 hari setelah melahirkan;
15. Bayi baru lahir atau disebut neonatal adalah anak usia 0 hari sampai dengan 28 hari;
16. Bayi adalah anak usia 0 bulan sampai dengan 11 bulan 28 hari;
17. Anak balita adalah anak usia 0 bulan sampai 59 bulan;
18. Sektor Usaha Swasta adalah kantor dan atau perusahaan yang berbadan hukum, yang mempekerjakan kaum perempuan;
19. Rumah tunggu adalah tempat penampungan sementara Ibu hamil menjelang persalinan dan keluarganya yang tinggal jauh dari fasilitas kesehatan yang memadai;
20. Fasilitas kesehatan yang memadai adalah yang memiliki sumberdaya manusia kesehatan, bangunan, peralatan, sistem dan peraturan serta anggaran yang memadai;
21. Pelayanan Obstetri Bayi Emergency Dasar yang selanjutnya disebut PONED adalah merupakan pelayanan untuk menanggulangi kasus-kasus kegawatdaruratan Obstetri dan bayi yang meliputi segi pelayanan Obstetri dan Bayi;
22. Pusat Kesehatan Masyarakat PONED yang selanjutnya disebut Puskesmas PONED adalah Puskesmas dengan fasilitas rawat inap yang mampu memberikan pelayanan rutin dan penanganan dasar kegawatdaruratan kebidanan dan bayi baru lahir secara purnawaktu (24 jam) dilengkapi dengan ruangan rawat inap dengan tempat tidur rawat inap dan obat-obatan terstandar;
23. Pelayanan Obstetri Bayi Emergency Komprehensif yang selanjutnya disebut PONEK adalah kegiatan disamping mampu melaksanakan seluruh pelayanan PONED di Rumah Sakit Kabupaten untuk aspek Obstetri ditambah dengan melakukan transfusi dan bedah caesar, sedangkan untuk aspek bayi ditambah dengan melaksanakan perawatan bayi untuk aspek secara intensif oleh bidan/perawat emergency setiap saat;
24. Rumah Sakit
24. Rumah Sakit PONEK adalah Rumah Sakit yang ditunjang dengan ketersediaan alat dan tenaga sesuai dengan ketentuan yang mampu memberikan pelayanan komprehensif kegawatdaruratan kebidanan dan bayi neonatus;
25. Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, swasta, dan atau masyarakat;
26. Pembiayaan kesehatan adalah anggaran yang dibutuhkan dalam pelayanan paripurna bagi Ibu hamil, Ibu melahirkan, Ibu Nifas, bayi baru lahir dan keluarga pendamping selama di rumah tunggu;
27. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat yang memberikan upaya pelayanan kesehatan masyarakat yang meliputi lima program prioritas yaitu Keluarga Berencana, Kesehatan Ibu dan Anak, Gizi, Imunisasi dan Penanggulangan Diare;
28. Pengobatan adalah tindakan pengobatan yang diberikan oleh tenaga medis atau jika berhalangan didelegasikan kepada pengatur rawat atau bidan yang sesuai dengan kompetensi untuk menjalankan pengobatan, perawatan, dan lain-lainnya yang ada hubungannya dengan kesehatan;
29. Standar adalah standar yang meliputi standar profesi, Standar Operasional Prosedur (SOP), dan pedoman-pedoman yang digunakan oleh tenaga kesehatan di sarana kesehatan;
30. Pemberi pelayanan adalah tenaga kesehatan yang memberi pelayanan kesehatan sesuai dengan keahliannya.
ASAS DAN TUJUAN
BAB II - ASAS DAN TUJUAN
Pasal 2
Asas Kesehatan Ibu, bayi baru lahir , Bayi dan Anak balita adalah memberikan kepastian jaminan dan perlindungan pelayanan kesehatan kepada Ibu, bayi baru lahir, bayi dan Anak balita yang berkeadilan tanpa diskriminasi dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.
BAB II - ASAS DAN TUJUAN
Pasal 3
Tujuan penyelenggaraan pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita meliputi:
- a. Terwujudnya peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- b. Tercapainya penurunan angka kematian ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita;
- c. Terwujudnya perubahan perilaku masyarakat terhadap pola pencarian pengobatan dan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan; dan
Tersedianya
- d. Tersedianya seluruh sumberdaya yang dibutuhkan dengan efektif dan efisien untuk pelayanan KIBBLA.
Bagian Kesatu
Hak
BAB III - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 4
Setiap ibu berhak :
- a. Mendapatkan pelayanan kesehatan selama kehamilan;
- b. Mendapatkan persalinan dari tenaga kesehatan yang terlatih dan bersih di fasilitas kesehatan yang memenuhi standar sesuai dengan ketentuan medis;
- c. Mendapatkan pelayanan kesehatan masa nifas;
- d. Penanganan kesulitan persalinan yang adekuat;
- e. Mendapatkan kontrasepsi yang sesuai dengan kondisi ibu.
BAB III - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 5
Setiap anak baru lahir berhak mendapatkan:
- a. Pelayanan kesehatan yang adekuat untuk menyelamatkan hidup dan kualitas hidupnya;
- b. Pencegahan terhadap penurunan suhu tubuh ketika baru lahir;
- c. Air susu kolostrum;
- d. Air susu ibu eksklusif; dan
- e. Imunisasi dasar.
BAB III - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 6
Setiap bayi dan anak balita berhak mendapatkan:
- a. Imunisasi dasar yang lengkap dan berkualitas;
- b. Lingkungan yang bersih dari bahan-bahan yang merugikan kesehatan dan keselamatan bayi dan anak balita;
- c. Pelayanan deteksi dini tumbuh kembang;
- d. Pelayanan kesehatan yang berkualitas untuk memulihkan gangguan kesehatannya;
- e. Air susu ibu yang eksklusif selama enam bulan; dan
- f. Makanan dan minuman yang bergizi serta bersih dari pencemaran biologis dan kimia.
BAB III - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 7
Setiap pemberi pelayanan berhak:
- a. Mendapatkan keamanan dan kenyamanan dalam melaksanakan pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita;
- b. Mendapatkan imbalan atas jasa yang diberikannya.
Bagian Kedua
BAB III - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 8
Pemerintah Kabupaten wajib :
- a. Menyediakan pelayanan KIBBLA yang terjangkau, efektif dan berkualitas bagi ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita secara berjenjang dan berkesinambungan;
- b. Menyediakan tempat, tenaga, alat dana dan lainnya terutama untuk sarana pelyanan kesehatan pemerintah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah;
- c. Menyediakan data KIBBLA baik yang digunakan untuk pemerintah kabupaten maupun untuk lintas pemerintah;
- d. Melakukan pengaturan, pengawasan, dan pembinaan dalam bidang pelayanan KIBBLA;
- e. Melakukan perencanaan dan penganggaran terhadap pelayanan yang secara ilmiah terbukti efekti dan efisien;
- f. Melakukan koordinasi pelayanan KIBBLA dengan lintas sektor dan lintas tingkat pemerintah;
- h. Menjamin ketersediaan sarana pelayanan ibu bersalin yang berisiko tinggi;
- g. Melakukan audit medis di fasilitas kesehatan pemerintah dan swasta apabila ditemukan kasus kematian ibu dan bayi baru lahir;
- i. Mengembangkan program jaminan pelayanan kesehatan yang berbasis asuransi kesehatan;
- j. Menjamin pendanaan pelayanan KIBBLA untuk penduduk miskin sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku; dan
- k. Menjamin kualitas vaksin sesuai dengan prosedmv
BAB III - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 9
Penyedia jasa pelayanan kesehatan wajib:
- a. Memberi pelayanan KIBBLA yang sesuai dengan standar pelayanan;
- b. Mengutamakan pelayanan KIBBLA kepada bayi, ibu dalam kondisi darurat tanpa menanyakan status ekonomi dan jaminan uang muka; dan
- c. Meningkatkan kemampuan keahlian tenaga dan sarana pendukung lainnya sesuai dengan standar pelayanan medis minimum KIBBLA.
BAB III - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 10
- (1) Masyarakat wajib:
- a. Memenuhi kebutuhan pelayanan KIBBLA sesuai dengan anjuran tenaga KIBBLA;
- b. Memudahkan dan membantu ibu, bayi baru baru lahir, bayi dan anak balita dalam mendapatkan pelayanan KIBBLA;
Memberikan
- c. Memberikan perlindungan, rasa aman dan nyaman;
- d. Terlibat aktif dalam memberikan perhatian dan perlindungan untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian ibu, bayi dan balita; dan / atau
- e. Memprioritaskan asupan makanan yang bergizi kepada ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita sesuai dengan anjuran tenaga KIBBLA.
- (2) Sektor usaha swasta wajib:
- a. Memenuhi kebutuhan pelayanan KIBBLA di tempat kerjanya sesuai dengan anjuran tenaga KIBBLA;
- b. Memudahkan dan membantu ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita dalam mendapatkan pelayanan KIBBLA;
- c. Berpartisipasi aktif dalam program kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita melalui kegiatan Corporate Social Responsibility.
WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KABUPATEN
Bagian Kesatu
Wewenang
BAB IV - WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KABUPATEN
Pasal 11
Wewenang Pemerintah Kabupaten dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan, meliputi:
- a. Memberi informasi dan penyuluhan kesehatan kepada masyarakat;
- b. Melakukan pembinaan dan pengawasan kepada para tenaga kesehatan baik perorangan maupun yang berada pada institusi pemerintah dan swasta;
- c. Melakukan Audit Maternal Perinatal (AMP) terhadap setiap kasus yang terkait dengan kesakitan dan kematian ibu dan bayi baru lahir;
- d. Melakukan pengawasan kepada para tenaga kesehatan baik yang menyelenggarakan pelayanan secara perorangan maupun pada institusi pemerintah dan swasta;
- e. Melakukan perencanaan, pelaksanaan penganggaran, dan evaluasi dari palayanan KIBBLA di seluruh Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- f. Melakukan peringatan dan mencabut izin praktek tenaga kesehatan KIBBLA dan fasilitas kesehatan KIBBLA; dan
- g. Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai f didelegasikanpada SKPD terkait.
Bagian Kedua
Bagian Kedua
Tanggung Jawab
BAB IV - WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KABUPATEN
Pasal 12
Tanggung jawab Pemerintah Kabupaten dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, meliputi:
- a. Pemerintah bertanggung jawab atas penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita;
2. b.Mengatur, membina dan mengevaluasi penyelenggaraan pelayanan kesakitan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita;
- c. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat;
- d. Menyelenggarakan pelayanan KIBBLA yang bermutu, merata dan terjangkau oleh masyarakat;
- e. Melakukan pelayanan KIBBLA promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
BABV
PELAYANAN KESEHATAN IBU
Bagian Kesatu
Umum
BAB IV - WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KABUPATEN
Pasal 13
- (1) Pelayanan KIBBLA yang diselenggarakan oleh pemerintah dan swasta wajib memberikan laporan kepada pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pelayanan KIBBLA yang
BAB IV - WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KABUPATEN
Pasal 14
- (2) Pasangan usia subur secara bersama-sama berhak merencanakan kehamilan dan pilihan kontrasepsi.
- (1) Setiap ibu dan pasangan usia subur harus mendapatkan informasi yang cukup terhadap kesehatan reproduksi, kehamilan, persalinan, gizi, dan perawatan anak.
- (3) Tenaga KIBBLA dan atau tokoh masyarakat dapat membantu ibu memberi informasi untuk meyakinkan suami dalam merencanakan kehamilan dan pilihan kontrasepsi.
Bagian Ketiga
Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
BAB IV - WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KABUPATEN
Pasal 15
- (1) Pemerintah Kabupaten menjamin kemudahan mendapatkan pelayanan pemeriksaan kehamilan yang sesuai dengan standar pelayanan pemeriksaan bagi ibu hamil;
Pemerintah
- (2) Pemerintah Kabupaten memprioritaskan pelayanan pemeriksaan kehamilan dan penambahan gizi bagi ibu hamil yang menderita gizi kurang dari kelompok keluarga miskin.
BAB IV - WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KABUPATEN
Pasal 16
- (2) Suami dan keluarga harus memberikan perlindungan terhadap ibu hamil yang terdeteksi memiliki risiko tinggi.
- (1) Tenaga KIBBLA harus menyampaikan informasi kepada suami dan keluarga dari ibu hamil mengenai ibu hamil yang terdeteksi memiliki resiko tinggi;
Bagian Keempat
Pelayanan Persalinan
BAB IV - WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KABUPATEN
Pasal 17
- (1) Ibu yang akan bersalin di fasilitas pelayanan KIBBLA milik pemerintah maupun milik masyarakat, harus segera ditangani oleh tenaga KIBBLA yang bekerja pada sarana kesehatan tersebut;
- (2) Dalam hal terdapat ibu bersalin dalam kondisi gawat darurat dirujuk atau datang tanpa rujukan, maka seluruh unit di sarana pelayanan KIBBLA harus segera memberi pelayanan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
BAB IV - WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KABUPATEN
Pasal 18
Pemerintah Kabupaten menjamin ketersediaan darah yang cukup dan berkualitas untuk ibu yang membutuhkannya ketika bersalin.
BAB IV - WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KABUPATEN
Pasal 19
- (1) Tenaga KIBBLA yang menyelenggarakan persalinan pada fasilitas pelayanan KIBBLA harus menjaga kebersihan diri, tempat dan sterilisasi alat;
- (3) Setiap tenaga KIBBLA mencatat seluruh kondisi ibu dalam bentuk pencatatan medis, termasuk grafik persalinan atau partograf.
- (2) Tenaga KIBBLA dan keluarga ibu yang menyelenggarakan persalinan di rumah, harus menyiapkan material yang memungkinkan si ibu bersalin pada tempatyang bersih;
Bagian Kelima
Pelayanan Nifas
BAB IV - WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KABUPATEN
Pasal 20
Pemerintah Kabupaten melalui SKPD terkait wajib memberikan pelayanan nifas sesuai prosedur yang ditetapkan dan melakukan pendidikan kesehatan terhadap kesehatan ibu dan anak.
Bagian Keenam
Pelayanan Kontrasepsi
BAB IV - WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KABUPATEN
Pasal 21
Pemerintah Kabupaten memberikan dan menyediakan:
- a. Informasi yang berkesinambungan kepada masyarakat tentang manfaat dan efek samping kontrasepsi;
2. b.Pelayanan kontrasepsi bagi pasangan usia subur yang tidak mampu; dan
Pelatihan
- c. Pelatihan tenaga KIBBLA dalam upaya pelayanan kontrasepsi yang berkualitas.
PELAYANAN KESEHATAN BAYI BARU LAHIR, BAYI DAN ANAK BALITA
BAB VI - PELAYANAN KESEHATAN BAYI BARU LAHIR, BAYI DAN ANAK BALITA
Pasal 22
- (1) Pemerintah Kabupaten melalui SKPD terkait menggalakkan program pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif;
- (3) Tenaga KIBBLA harus melakukan inisiasi menyusu dini dan melakukan rawat gabung (untuk bayi sehat);
- (2) Tenaga KIBBLA dan keluarga dilarang melakukan tindakan yang menyebabkan bayi barulahir mengalami penurunan suhu tubuh normalnya;
- (4) Tenaga KIBBLA dan tenaga kesehatan lainnya serta fasilitas pelayanan kesehatan dilarang memberikan air susu selain ASI dan cenderamata susu formula;
- (5) Pemberian air susu selain ASI harus mendapat indikasi yang kuat dan atas anjuran dokter;
- (6) Ibu harus memberikan ASI eksklusif;
- (7) Suami dan anggota keluarga lainnya harus mendukung ibu dalam memberikan ASI eksklusif.
BAB VI - PELAYANAN KESEHATAN BAYI BARU LAHIR, BAYI DAN ANAK BALITA
Pasal 23
Pemerintah Kabupaten, melalui SKPD terkait:
- b. Memberikan pelayanan yang berkualitas bagi bayi dan anak balita yang berkebutuhan khusus (cacat fisik, gangguan mental dan emosional dan sebagainya);
- a. Memantau pertumbuhan dan perkembangan bayi dan anak balita melalui deteksi tumbuh kembang sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan;
- c. Menggalakkan program pola asuh dan gizi anak kepada ibu, keluarga dan masyarakat; dan
- d. Pemberian makanan tambahan pada anak balita kurang gizi dari keluarga tidak mampu.
BAB VI - PELAYANAN KESEHATAN BAYI BARU LAHIR, BAYI DAN ANAK BALITA
Pasal 24
- (1) Tenaga KIBBLA melakukan tindakan pemotongan tali pusat kepada bayi baru lahir dengan menggunakan alatyang steril;
- (2) Keluarga atau pihak lain dilarang melakukan perawatan tali pusatselain yang dianjurakn oleh tenaga kesehatan KIBBLA.
BAB VI - PELAYANAN KESEHATAN BAYI BARU LAHIR, BAYI DAN ANAK BALITA
Pasal 25
- (2) Sarana pelayanan kesehatan pemerintah, swasta dan mandin harus mampu memberikan pelayanan kesehatan yang memadai kepada bayi dan anak balitayang menderita infeksi.
- (1) Tenaga KIBBLA harus mampu menentukan seorang anak menderita infeksi; .
BAB VII
SUMBER DAYA KIBBLA
BAB VII - SUMBER DAYA KIBBLA
Pasal 26
- (2) Setiap tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi kualifikasi dan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (1) Tenaga Kesehatan bertugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita;
- (3) Untuk memenuhi kualifikasi bagi tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus mengikuti pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan atau swasta;
- (5) Setiap tenaga kesehatan yang akan menyelenggarakan pelayanan Kesehatan Ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita harus mempunyai surat izin kerja atau praktik sesuai peraturan dan perundang-undangan.
- (4) Untuk mendukung pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemerintah kabupaten membentuk Pusat Pelatihan Klinik Primer (P2KP);
BAB VII - SUMBER DAYA KIBBLA
Pasal 27
- (1) Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Kesehatan dan Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat dapat merekrut dan atau mendidik tenaga KIBBLA bagi tenaga yang berasal dari daerah terpencil, Kepulauan dan perbatasan dengan perlakuan khusus;
- (3) Tenaga KIBBLA tidak bisa dipindahtugaskan sekurangkurangnya 3 tahun.
- (2) Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Kesehatan dan Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat mengatur penempatan tenaga kesehatan untuk pemerataan penyelenggaraan pelayanan KIBBLA;
BAB VII - SUMBER DAYA KIBBLA
Pasal 28
- (1) Pemerintah Kabupaten menjamin ketersediaan dokter ahli dalam penanganan kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita di fasilitas kesehatan rujukan pemerintah;
- (3) Tenaga dokter ahli kebidanan dan kandungan serta tenaga dokter ahli anak harus dapat melakukan koordinasi dan bekerjasama dalam memberikan pelayanan kesehatan terutama pada awal persalinan sesuai dengan kewenangan masing-masing pada fasilitas kesehatan yang memenuhi kualifikasi untuk memberikan pelayanan spesialistik.
- (2) Dalam hal tenaga dokter ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan, maka dokter ahli yang berhalangan tersebut dapat menunjuk pengganti sementara waktu baik dari dalam daerah maupun dari luar daerah;
BAB VII - SUMBER DAYA KIBBLA
Pasal 29
- (1) Pemerintah Kabupaten menjamin ketersediaan bidan dalam penanganan kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita di fasilitas kesehatan rujukan pemerintah;
Dalam
- (2) Dalam hal tenaga bidan untuk daerah terpencil, kepulauan dan perbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dipenuhi Pemerintah Kabupaten, maka perawat yang telah mendapatkan pelatihan Asuhan Persalinan Normal (APN) atau PONED (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Dasar) diberi kewenangan melakukan pemeriksaan kehamilan, penanganan persalinan normal, perawatan bayi baru lahir normal, bayi dan anak balita.
- (3) Pelimpahan wewenang kepada perawat sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sangihe;
BAB VII - SUMBER DAYA KIBBLA
Pasal 30
- (1) Tenaga pertolongan persalinan tradisional yang ada saat ini dilarang memberi pertolongan persalinan;
- (2) Tenaga pertolongan persalinan tradisional dapat membantu tenaga kesehatan terlatih atau kemitraan dalam bentuk bantuan non medis lainnya kepada ibu dan bayi;
- (3) Tenaga pertolongan persalinan tradisional wajib melakukan koordinasi dengan tenaga KIBBLA dalam pelayanan KIBBLA.
Bagian Kedua
Fasilitas Pelayanan Kesehatan KIBBLA
BAB VII - SUMBER DAYA KIBBLA
Pasal 31
- (1) Pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita diselenggarakan oleh pemerintah dan swasta;
- (2) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir dan anak balita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Rumah Sakit Umum Daerah;
- b. Pusat Kesehatan Masyarakat;
- c. Puskesmas Pembantu;
- d. Pos kesehatan Desa;
- e. Poliklinik Desa;
- f. Pos Pelayanan Terpadu;
- g. Swasta.
BAB VII - SUMBER DAYA KIBBLA
Pasal 32
- (1) Setiap fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan KIBBLA harus memiliki kualifikasi dan standar yang ditetapkan pemerintah;
- (2) Pemerintah Kabupaten harus mampu meningkatkan fasilitas pelayanan kesehatan dalam Pelayanan Obstetrik Neonatal Emergensi Dasar dan Pelayanan Obstetrik Neonatal Emergensi Komprehensif.
BAB VII - SUMBER DAYA KIBBLA
Pasal 33
- (1) Fasilitas pelayanan kesehatan dilarang meminta uang jaminan dimuka kepada keluarga sebelum memberikan pelayanan KIBBLA;
- (2) Fasilitas pelayanan kesehatan swasta dapat menanyakan kemampuan bayar keluarga ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita setelah menerima bantuan darurat;
. Dalam
- (3) Dalam hal ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita temyata dari kelompok keluarga miskin yang dibuktikan dengan bukti kepesertaan jaminan pelayanan kesehatan masyarakat miskin sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka segala biaya selama masa darurat akan digantikan oleh Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tarifyangberlaku.
- (4) Fasilitas pelayanan kesehatan yang tidak mampu memberikan pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita dengan berbagai alasan dilarang menelantarkannya.
Bagian Ketiga
Pendanaan Kesehatan
BAB VII - SUMBER DAYA KIBBLA
Pasal 34
- (2) Pemerintah Kabupaten harus melakukan perencanaan dan penganggaran KIBBLA setiap tahun sesuai dengan tahap pencapaian kinerja program KIBBLA ;
- (1) Anggaran pelayanan KIBBLA dibebankan pada APBN, APBD, partisipasi swasta, masyarakat, lembaga donor serta sumbersumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat;
- (3) Pemerintah Kabupaten mengalokasikan anggaran KIBBLA pada jenis intervensi yang terbukti efektif melalui perencanaan dan penganggaran yang berbasis fakta;
- (4) Jenis intervensi KIBBLA yang efektif setiap tahun disesuaikan oleh Dinas Kesehatan sesuai perkembangan kinerja program KIBBLA, ilmu dan teknologi yang berhubungan dengan KIBBLA.
PERAN LINTAS SEKTOR
Bagian Kesatu
Umum
BAB VIII - PERAN LINTAS SEKTOR
Pasal 35
- (2) Pelayanan kesehatan KIBBLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kerjasama yang mendukung dan mencegah dampak negatif terhadap KIBBLA;
- (1) Dinas Kesehatan dengan SKPD sektor lain bekerja sama dalam hal pelaksanaan pelayanan kesehatan KIBBLA;
- (3) Dinas Kesehatan melakukan koordinasi dengan SKPD lainnya dalam mensinergikan kegiatan-kegiatan pada SKPD lainnya yang berdampak terhadap KIBBLA baik langsung maupun tidak langsung.
Bagian Kedua
Kantor Departemen Agama
BAB VIII - PERAN LINTAS SEKTOR
Pasal 36
Kantor Departemen Agama berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dalam melaksanakan pendidikan di madrasah, pondok pesantren dan atau konseling kesehatan reproduksi pra nikah pada calon pengantin, pemeriksaan kesehatan pra nikah pada calon pengantin dan pemberian imunisasi TT.
Bagian Ketiga
Bagian Ketiga
Sektor Tenaga Kerja
BAB VIII - PERAN LINTAS SEKTOR
Pasal 37
- (2) SKPD yang membidangi Tenaga Kerja memberikan perlindungan bagi tenaga kerja wanita terutama ibu hamil, ibu yang memiliki bayi dan atau balita agar terjamin pemberian ASI ekslusif dan ASI;
- (1) SKPD yang membidangi Tenaga Kerja bekerja sama dengan Dinas Kesehatan dalam hal pelaksanaan pembinaan Usaha Kesehatan Kerjabagi wanita di tempat kerja;
- (3) SKPD yang membidangi Tenaga Kerja bekerja sama dengan Dinas Kesehatan melakukan pengawasan terhadap kesehatan wanita dan hak-hak kesehatannya di tempat kerja.
Bagian Keempat
Sektor Pembangunan Keluarga dan Perlindungan Perempuan
BAB VIII - PERAN LINTAS SEKTOR
Pasal 38
- (2) SKPD yang membidangi pembangunan keluarga dan perlindungan perempuan menjamin pelayanan KIBBLA serta ketersediaan alat kontrasepsi bagi Pasangan Usia Subur dan mendistribusikannya secara merata;
- (1) SKPD yang membidangi pembangunan keluarga dan perlindungan perempuan melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat terhadap KIBBLA dan Keluarga Berencana;
- (3) SKPD yang membidangi pembangunan keluarga dan perlindungan perempuan melaksanakan konseling dan pembinaan akseptor aktif memberikan promosi penggunaan kontrasepsi sebagai perwujudan keluarga sehat dan sejahtera.
Bagian Kelima
Sektor Perhubungan
BAB VIII - PERAN LINTAS SEKTOR
Pasal 39
SKPD yang membidangi perhubungan bersama Dinas Kesehatan melakukan kerjasama dalam hal pelaksanaan penyediaan transportasi rujukan KIBBLA.
Bagian Keenam
Badan Pemberdayaan Masyarakat
BAB VIII - PERAN LINTAS SEKTOR
Pasal 40
- (1) SKPD yang membidangi pemberdayaan masyarakat bersama Dinas Kesehatan melakukan kerjasama dalam membina desa P4K/Desa Siaga;
- (2) SKPD yang membidangi pemberdayaan masyarakat bekerja sama dengan Dinas Kesehatan melaksanakan Audit Maternal Perinatal Sosial.
Bagian Ketujuh
Bagian Ketujuh
Sektor Pendidikan
BAB VIII - PERAN LINTAS SEKTOR
Pasal 41
- (2\SKPD yang membidangi pendidikan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan, dalam memberikan pembelajaran kesehatan reproduksi.
- mSKPD yang membidangi pendidikan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dalam hal pelaksanaan penyuluhan/pemberian materi KIBBLA di Sekolah dan Perguruan Tinggi ; .
Bagian Kedelapan
Unsur Kepolisian
BAB VIII - PERAN LINTAS SEKTOR
Pasal 42
Kepolisian bersama Dinas Kesehatan melakukan koordinasi dalam hal penanganan terhadap korban kekerasan rumah tangga terhadap ibu dan anak, perdagangan orang dan penertiban izin yang berkaitan dengan saranakesehatan.
PERAN SERTA MASYARAKAT
Bagian Kesatu
BAB IX - PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 43
- (2) Tim KIBBLA Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (l) terdiri dari 8 bidang yang dipimpin oleh seorang ketua dan didampingi oleh wakil ketua, sekretaris dan wakil sekretans;
- (1) Pemerintah membentuk tim KIBBLA Kabupaten sebagai upaya lebih meningkatkan penyelenggaraan pelayanan KIBBLA dan pelayanan kesehatan reproduksi;
- (3) Anggota dipilih setiap 3 tahun yang terdiri dan perwakilan pemerintah, akademisi, organisasi profesi dan orgamsasi masyarakat, LSM, media massa;
- (5) Anggota tim ini hanya mendapat honor rapat dan honor kegiatan lain dalam upaya pelaksanaan tugas tim;
- (4) Tim KIBBLA ini mendapat biaya operasional dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- (6) Tim memiliki fungsi utama adalah pengawasan pelaksanaan KIBBLA, memberikan masukan kebijakan kepada pemenntah Kabupaten, bersama pemerintah menerima serta menmdak lanjuti keluhan dari masyarakat.
- (7) Tim sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
BAB IX - PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 44
- (2) Tim KIBBLA membentuk unit yang menerima dan menangani pengaduan masyarakat;
2. (l)Masayarakat termasuk ibu dan keluarga dapat melaporkan setiap pelayanan KIBBLA yang diterima dari fasilitas pemerintah dan atau swasta kepada tim KIBBLA;
3. (3)Hasil dari verifikasi terhadap laporan yang disampaikan dilaporkan kepada Dinas Kesehatan dengan tembusan kepada pelapor dan Bupati.
Bagian Kedua
Bagian Kedua
Keterlibatan Masyarakat
BAB IX - PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 45
- (1) Masyarakat termasuk swasta dapat ikut serta menyelenggarakan pelayanan KIBBLA yang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan;
- (3) Masyarakat berhak menyampaikan keluhan pelayanan KIBBLA yang tidak sesuai dengan aturan ini dan prosedur pelayanan kepada tim KIBBLA Kabupaten; .
- (2) Masyarakat berhak memberikan penghargaan kepada tenaga dan atau failitas kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan KIBBLA yang bermutu baik yang bekerja pada pemenntah maupun swasta;
- (4) Masyarakat harus mendorong ibu, suami, dan keluarga lainnya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan ibu dan anak pada fasilitas kesehatan yang telah terakreditasi termasuk pemeriksaan kehamilan, persalinan dan kondisi anak lainnya;
- (6) Pemerintah akan memberikan penghargaan kepada masyarakat yang telah terlibat dengan aktif dan baik dalam pelayanan KIBBLA.
- (5) Masyarakat harus dapat berswadaya menyelenggarakan pelayanan promotif dan preventif kesehatan ibu dan anak melalui pos pelayanan terpadu atau program kesehatan lainnya yang berbasis masyarakat;
BABX
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN
Bagian Kesatu
Pembinaan
BAB IX - PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 46
- (2) Pembinaan pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan pembinaan pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita;
- a. Pendidikan dan pelatihan tenaga pelayanan kesehatan;
- b. Fasilitas teknis pelayanan;
- c. Konsultasi teknis pelayanan; dan
- d. Koordinasi pelayanan.
Bagian Kedua
Pengawasan
BAB IX - PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 47
- (1) Bupati melalui pejabat yang ditunjuk melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggraan pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi, dan anak balitayang dilakukan oleh pemerintah dan swasta.
- a. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan terhadap ketentuan perizinan;
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- b. Ketentuan tata laksana pelayanan;
- c. Standar kinerja dan perilaku tenaga pelayanan kesehatan;
Standar
- d. Standar sarana dan prasarana kesehatan; dan
- e. Standar Operasional Prosedur pelayanan kesehatan.
- (3) Bagi petugas yang melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),wajib memberikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui pejabat yang ditunjuk.
Bagian Ketiga
Pelaporan
BAB IX - PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 48
- (1) Setiap tenaga kesehatan dan penyelenggara pelayan kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi, dan anak balita yang menyelenggarakan pelayanan diwajibkan melaporkan pelaksanaan kegiatannya setiap bulan sekali atau sewaktuwaktu jika diperlukan;
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui pejabat yang ditunjuk.
KETENTUAN PENUTUP
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 49
- Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, akan diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Sangihe.
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 50
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe

Penetapan: Ditetapkan di Tahuna pada tanggal 7 November 2013 BUPATI KEPULAUAN SANGIHE BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2013 NOMOR 44