PERATURAN GUBERNUR GUBERNUR Nomor 113 Tahun 2017 tentang PENYELENGGARAAN-KEAMANAN PANGAN TERPADU (berlaku 15 Agustus 2017)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pemerintah Daerah menjamin terwujudnya penyelenggaraan keamanan pangan di setiap rantai pangan secara terpadu;
- b. bahwa dalam rangka efektifitas oenyelenggaraan keamanan pangan secara terpadu sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu pengaturan yang bersifat operasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Keamanan Pangan Terpadu;
3. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia Jakarta;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan;
SALINAN
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pengendalian Mutu dan Keamanan Komoditas Hasil Pertanian;
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
9. Peraturan Gubernur Nomor 190 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pengendalian Mutu dan Keamanan Komoditas Hasil Pertanian;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN KEAMANAN PANGAN TERPADU.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pernerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja atau Subordinat SKPD.
7. Perusahaan Daerah Pasar Jaya yang selanjutnya disebut PD Pasar Jaya adalah Perusahaan Daerah Pasar Jaya Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disebut Balai Besar POM Provinsi DKI Jakarta adalah Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. -
9. Tim Terpadu adalah tim yang dibentuk oleh beberapa SKPD dan intansi terkait lainnya untuk melakukan pembinaan, pengawasan dan penegakan hukum keamanan pangan.
10. Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dan i kemungkinan cemaran biologi, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan Agama, Keyakinan dan Budaya Masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.
11. Industri Rumah Tan.gga Pangan yang selanjutnya disingkat IRTP adalah perusahaan Pangan yang memiliki tempat usaha ditempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis.
12. Bahan Tambahan Pangan adalah bahan yang ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan.
13. Pelaku Usaha Pangan adalah setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis Pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan dan penunjang.
•
RUANG LINGKUP
BAB II - RUANG LINGKUP
Pasal 2
Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi :
- a. sanitasi pangan;
- b. pengaturan terhadap bahan tambahan pangan;
- c. standar kemasan pangan;
- d. pemberian jaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan; dan
- e. label.
•
SANITASI PANGAN
BAB III - SANITASI PANGAN
Pasal 3
- (1) Sanitasi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. pada kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan dan/atau peredaran Pangan; dan
- b. harus memenuhi standar Keamanan Pangan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang agar pangan aman untuk-dikonsumsi oleh masyarakat.
- (2) Setiap Pelaku Usaha Pangan yang terlibat dalam rantai Pangan wajib rnengendalikan risiko bahaya pada Pangan, baik yang berasal dan i bahan, peralatan, sarana produksi, maupun dan i perseorangan sehingga Keamanan Pangan terjamin.
4
- (3) Setiap Pelaku Usaha Pangan yang menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran Pangan wajib memenuhi persyaratan sanitasi dan menjamin Keamanan Pangan dan/atau keselamatan manusia.
PENGATURAN TERHADAP BAHAN TAMBAHAN PANGAN
BAB IV - PENGATURAN TERHADAP BAHAN TAMBAHAN PANGAN
Pasal 4
- (1) Pengaturan terhadap Bahan Tambahan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilakukan terhadap Pelaku Usaha Pangan yang memproduksi pangan, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. dilarang menggunakan Bahan Tambahan Pangan yang dinyatakan sebagai bahan berbahaya; dan
- b. menggunakan Bahan Tambahan Pangan yang diizinkan.
- (2) Nama dan golongan Bahan Tambahan Pangan yang diizinkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tujuan penggunaan dan batas maksimal penggunaannya menurut jer\_is pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
STANDAR KEMASAN PANGAN
BAB V - STANDAR KEMASAN PANGAN
Pasal 5
- (1) Standar kemasan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c ·berfungsi untuk mencegah terjadinya pembusukan dan kerusakan, melindungi produk dani kotoran dan membebaskan Pangan dan i jasad renik patogen.
- (2) Setiap Pelaku Usaha Pangan yang melakukan produksi pangan dalam kemasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan bahan kemasan pangan yang tidak membahayakan kesehatan manusia dan memenuhi standar yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang.
PEMBERIAN JAMINAN KEAMANAN PANGAN DAN MUTU PANGAN
BAB VI - PEMBERIAN JAMINAN KEAMANAN PANGAN DAN MUTU PANGAN
Pasal 6
- (1) Dalam penerapan pemberian jaminan keamanan pangan dan mutu pangan, setiap pemasaran produk pangan yang berasal dan i dalam dan/atau luar Daerah wajib memenuhi persyaratan keamanan pangan dan mutu pangan.
- (2) Persyaratan keamanan pangan dan mutu pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan adanya :
- a. surat keterangan asal komoditas hasil pangan; dan b. sertifikat mutu.
- (3) Surat keterangan asal komoditas hasil pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diterbitkan oleh pejabat yang berwenang di bidang pangan dan i daerah asal komoditas pangan.
- (4) Surat keterangan asal komoditas hasil pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat :
- a. nama Pelaku Usaha;
- b. alamat Pelaku Usaha;
- c. lokasi produksi/pengumpulan;
- d. jenis komoditas; dan
- e. volume.
10. (5 ) Jenis komoditas yang harus memiliki surat keterangan asal komoditas hasil pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d termasuk produk pangan asal tumbuhan, biji-bijian, jamur dan rempah-rempah baik berasal dan i luar Daerah maupun luar negeri.
- (6) Sertifikat mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikeluarkan oleh lembaga yang terakreditasi.
BAB VII
LABEL
BAB VI - PEMBERIAN JAMINAN KEAMANAN PANGAN DAN MUTU PANGAN
Pasal 7
- (1) Setiap pelaku usaha wajib mencantumkan Label dengan memuat tulisan yang jelas, dapat mudah dibaca, teratur dan tidak berdesak-desakan.
- (2) Keterangan dan/atau pernyataan tentang pangan olahan dalam label harus benar dan tidak menyesatkan baik mengenai tulisan, gambar atau bentuk apapun lainnya.
- (3) Label sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit mencantumkan nama produk, daftar bahan, berat bersih, tanggal kedaluwarsa, nomor pendaftaran, kode produksi dan nama serta alamat produsen.
TIM TERPADU
BAB VIII - TIM TERPADU
Pasal 8
- (1) Dalam mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan penegakan Keamanan Pangan yang dilakukan oleh SKPD/UKPD, Gubernur membentuk Tim Terpadu.
- (2) Tim Terpadu selain melaksanakan tugas koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab menangani pelanggaran Keamanan Pangan yang bersifat :
- a. meresahkan masyarakat;
- b. berdampak luas pada kesehatan masyarakat;
- c. memerlukan penanganan lintas SKPD dan sektor terkait lainnya; dan
- d. situasi khusus.
- (3) Susunan Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dani :
- a. Pengarah :
1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta; dan
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta.
- b. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
- c. Wakil Ketua :
1. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta; dan
2. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta.
- d. Sekretaris 1 : Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta; dan
16. Sekretaris 2 : Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta,
Anggota :
1. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta;
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta;
3. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta;
4. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta;
5. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI · Jakarta;
6. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta;
7. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta;
8. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta;
9. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta;
10. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta;
11. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta; \_
12. Para Camat Provinsi DKI Jakarta;
13. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta;
14. Direktur PD Pasar Jaya;
15. Balai Besar POM Provinsi DKI Jakarta; dan
16. Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya.
17. Rincian tugas Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan Gubernur mi. (4)
18. Dalam menentukan tindak lanjut terhadap penanganan kasus pelanggaran Keamanan Pangan, Tim Terpadu melakukan gelar kasus yang dipimpin oleh Ketua Tim Terpadu atau Pejabat yang ditunjuk. (5)
- (6) Dalam rangka pelaksanaan pembinaaan, pengawasan dan penegakan hukum secara terpadu, Sekretariat Tim Terpadu mengoordinir tugas dan i SKPD/UKF'D terkait.

## Pasal 9

Pembinaan, pengawasan dan penegakan hukum dilaksanakan oleh Tim Terpadu dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta melakukan pembinaan pada IRTP dan Pangan Siap Saji;
- b. Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta melakukan pembinaan pada Pelaku Usaha budidaya, penangkapan dan \_distribusi Pangan Segar, pasca panen pangan · segar clan pangan olahan;
- c. Dinas Koperasi,· Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta melakukan pembinaan dan penataan pada ritel pangan, distribusi (koperasi, pelaku UMKM dan pedagang · kaki lima);
- d. Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta melakukan · pembinaan, pendampingan dan audit sarana/prasarana IRTP;
- e. Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta melakukan pembinaan Kantin sekolah dan Pangan Jajanan Anak Sekolah;
- f. Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta melakukan pembinaan tertib lalu lintas sarana transportasi dan keamanan pangan terpadu;

- g. Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta melakukan pembinaan pengolahan pangan di rumah tangga/PKK;
- h. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan dan mencabut izin dan non izin terkait pangan sesuai dengan kewenangannya;
- i. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta melakukan pembinaan kepada Pelaku Usaha yang tidak menetap di satu lokasi dan/atau pedagang kaki lima; dan
4. PD Pasar Jaya melakukan pembinaan kepada pedagang di pasar milik Pemerintah Daerah. j.

## BAB IX

## SANKSI ADMINISTRATIF

## Pasal 10

- (1) Setiap Pelaku Usaha Pangan yang melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 4 ayat (1) huruf a, Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 6 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
- a. penghentian sementara dan i kegiatan, produksi dan/atau peredaran;
- b. penarikan Pangan dan i peredaran oleh produsen; dan/atau
- c. pencabutan

## BAB X

## PERAN SERTA MASYARAKAT

## Pasal 11

- (1) Masyarakat berhak berperan serta secara aktif dalam penyelenggaraan upaya Keamanan Pangan.
- (2) Pemerintah Daerah membina, mendorong dan menggerakkan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) agar lebih berdaya guna dan berhasil guna.

## Pasal 12

- (1) Masyarakat berhak melakukan pengaduan jika ditemukan adanya pelanggaran Keamanan Pangan.
- (2) Pengaduan dan i masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara lisan, tertulis dan/atau melalui media elektronik.
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada SKPD/UKPD yang tugas pokok dan

fungsinya melakukan pembinaan, pengawasan penegakan Keamanan Pangan. dan

## Pasal 13

Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta, Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta, Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta bertanggung jawab menerima pengaduan dan i masyarakat terkait Keamanan Pangan.

## Pasal 14

- (1) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, akan ditindaklanjuti dalam waktu 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak pengaduan diterima.
- (2) Dalam hal terjadi kasus keracunan pangan, pengaduan hams ditindaklanjuti dalam waktu 1x24 jam terhitung sejak pengaduan diterima.
3. Apabila dalam waktu 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak pengaduan diterima pengaduan tidak ditanggapi, pengadu dapat menyampaikan pengaduan kepada Gubernur melalui Asisten Perekonomian dan Keuangan · Sekda Provinsi DKI Jakarta dan/atau Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta. (3)

## BAB XI

## EVALUASI DAN PELAPO RAN

## Pasal 15

- Evaluasi kegiatan pembinaan, pengawasan dan penegakan hukum Keamanan Pangan dilakukan oleh masing-masin.g SKPD/UKPD dan dikoordinasikan oleh Sekretariat Tim Terpadu. (1)
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap keseluruhan proses penilaian dalam rangka pencapaian tujuan pembinaan, pengawasan dan penegakan hukum Keamanan Pangan.
- Hasil evaluasi- digunakan sebagai bahan masukan bagi penyusunan kebijakan dan program serta kegiatan untuk tahun berikutnya. (3)

## Pasal 16

- Laporan hasil kegiatan pembinaan, pengawasan dan penegakan hukum Keamanan Pangan dilakukan oleh SKPD/UKPD secara berjenjang kepada Gubernur melalui Sekretariat Tim Terpadu. (1)
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara periodik-yakni setiap 3 (tiga) bulan dan/atau sewaktuwaktu apabila diperlukan.

## Pasal 17

Format evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 ditetapkan dengan Keputusan Ketua Tim Terpadu disesuaikan dengan kebutuhan data dan informasi untuk kesinambungan program Keamanan Pangan.

## BAB XII

## PEMBIAYAAN

Pasal 18

Segala pembiayaan yang ditimbulkan pada kegiatan pembinaan, pengawasan dan penegakan hukum Keamanan Pangan ini dicantumkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing SKPD/UKPD.

## BAB XIII

## KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daei -ah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Agustus 2017

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS BUKOTA JAKARTA, ttd

DJAROT SAIFUL HIDAYAT

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, ttd

## SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2017 NOMOR 15009


Salinan sesuai dengan asljnya KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHU S IBUKOTA JAKARTA,

N YUHANAFI

NIP 196508241994032003

## Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nomor 113 TAHUN 2017

Tanggal 15 Agustus 2017

## URAIAN TUGAS TIM TERPADU

## I. Pengarah

1VIemberikan arahan dan bimbingan kepada Tim Keamanan Terpadu dalam pelaksanaan Keamanan Terpadu se suai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## II. Ketua

- a. Mengoordinasikan pembinaan keamanan pangan terpadu;
- b. Mengoordinasikan pelaksanaan keamanan pangan terpadu;
- c. Mernimpin rapat koordinasi keamanan pangan terpadu; dan
- d. Melaporkan pelaksanaan keamanan pangan terpadu kepada Gubernur.

## III. Wakil Ketua

- a. Membantu Ketua dalam memimpin pelaksanaan tugas;
- b. Menyelenggarakan koordinasi dan pengendalian pelaksanaan kebijakan keamanan pangan;
- c. Melakukan pembinaan pelaksanaan keamanan pangan kepada SKPD/ UKPD dan instansi terkait;
- d. Menyiapkan dan menyusun kebijakan keamanan pangan terpadu;
- e. Mengoordinasikan dan mengintegrasikan pelaksanaan keamanan pangan terpadu; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua.

## IV. Sekretaris

- a. Menghimpun data pelaksanaan keamanan pangan terpadu di wilayah Provinsi DKI Jakarta;
- b. Melakukan evaluasi hasil pelaksanaan keamanan pangan terpadu;
- c. Menerima dan melaporkan hasil kegiatan pelaksanaan keamanan pangan secara berkala kepada Ketua; dan
- d. Mengoordinasikan Sekretariat Tim Keamanan Pangan.

## V. Anggota

1. Balai Besar POM : Melakukan koordinasi dengan SKPD terkait Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan pengawasan dan penegakan pengadaan peredaran serta penyalahgunaan bahan pangan berbahaya yang mengandung bahan berbahaya di wilayah Provinsi DKI Jakarta.

| 2. Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya | : | Membantu pelaksanaan pengawasan, penyidikan dan penegakan hukum keamanan pangan terpadu di wilayah Provinsi DKI Jakarta. |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. Para Walikota/Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta | : | Melakukan koordinasi serta memberikan dukungan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan keamanan pangan terpadu di wilayah masing-masing. |
| 4. Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta | : | Pembinaan, Sosialisasi, Pemberian Sertifikat/ Surat Keterangan Laik Higiene Sanitasi, Surat Keterangan telah mengikuti Kursus Hygiene Sanitasi Pangan kepada R.estoran/ Rumah Makan/Jasa Boga, Depo Isi air ulang, Mall, Penjamah Makanan (Food Handler), Pengusaha Restoran, Sanitarian, Makanan di: RS, Pasar, Objek Wisata, Hotel bintang 5 dan 4, Kantin dan Perkantoran. |
| 5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta | | Melakukan koordinasi dengan SKPD/UKPD berkenaan pelayanan, pengawasan dan pengendalian serta evaluasi pelaksanaan izin maupun non izin terkait pangan. Menyediakan data Pelaku Usaha yang sudah memiliki izin, sedang mengurus izin |
| 6. Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta | | Melakukan Pengawasan Ke Lokasi Produksi Pangan, Penyuluhan dan Pembinaan cara produksi pangan olahan yang baik dan pencantuman informasi kandungan produk, Penyuluhan SNI wajib, Pengambilan sampel produk, Penyuluhan limbah produksi, Pendampingan Fasilitasi Halal. |
| 7. Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta | | Melakukan Pengawasan, Pembinaan, Sertifikasi Pemberian Sanksi, Pengujian Lab oratorium Peredaran Produk daging oplosan, Produk Perikanan, Sayuran seludupan yang tidak memenuhi syarat kesehatan dan tidak layak konsumsi kepada Kelompok binaan masyarakat, Distributor, Importir, Produsen Pengolah Produk hewan, RPH/RPHU, Pasar Tradisional, Swalayan dan Modern |
| 8. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta | | Melakukan Pembinaan dan Pengawasan Pemberian sanksi, memberikan TOT, Pelatihan, Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi, Penyusunan kebijakan/ Pedoman, Sosialisasi Kebijakan Penyelidikan |

9. Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
10. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
14. Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta
15. Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
16. Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta

## 11. Camat

12. Lurah

13. PD Pasar Jaya

3

dan Penyidikan, memberikan keterangan ahli, membuat rekomendasi pencabutan izin usaha kepadasupermarket, mall, pasar tradisionalSemua outlet barang beredar (kaki lima, supermarket, koperasi, mall, d11)

: Monitoring pengawasan tertib lalu lintas keamanan pangan yang beredar dan i luar dan di wilayah Provinsi DKI Jakarta

- Penegakan penertiban Peraturan Daerah, penegakan peraturan perundang-undangan tentang Keamanan Panganterhadap Pelaku Usaha yang melanggar di wilayah Provinsi DKI Jakarta.

: Melakukan koordinasi, monitoring, evaluasi keamanan pangan terpadu di Provinsi DKI Jakarta.

: Melakukan koordinasi, monitoring, evaluasi keamanan pangan terpadu di Provinsi DKI Jakarta.

Melakukan koordinasi dengan daerah asal pangan apabila pengawasan keamanan pangan ditemukan penyalahgunaan bahan berbahaya dalam pangan yang beredar di wilayah Provinsi DKI Jakarta.

Melakukan koordinasi serta memberikan dukungan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan keamanan pangan terpadu di wilayah masing-masing.

: Melakukan koordinasi serta memberikan dukungan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan.

Melakukan pembinaan danpengawasan koordinasi terhadap Pedagangdi Wilayah Provinsi DKI Jakarta jenis Pangan yang dijual oleh pedagang bersifat higienisyang bebas dan i kandungan bahan berbahaya

## GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS BUKOTA JAKARTA,


## DJAROT SAIFUL HIDAYAT