PERATURAN BUPATI SINTANG Nomor 27 Tahun 2012 tentang UK TEKNIS PELAYANAN PESERTA JAMINAN KESEHATAN DAERAH 0TU DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ADE MUHAMMAD DJOEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2012 DENGAN RAHMAT TU HAN YANG MAHA ESA BUPATI SINTANG, (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang a.
- bahwa kesehatan adalah hak fundamental setiap warga negara, karena itu setiap individu, keluarga dan masyarakat berhak memperoleh perlindungan secara optimal, efektif dan efisien terhadap kesehatannya dan pemerintah bertanggung jawab atas kesehatan dan kesejahteraan penduduknya;
- b. bahwa dalam rangka mencapai Universal Caverage pada tahun 2014, maka masyarakat miskin dan tidak mampu di luar Sasaran Peserta (Kuota) Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (jamkesmas) yang ditetapkan Bupati/Walikota, ditanggung oleh Pemerintah Daerah dengan sumber biaya dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a dan b di atas, dan dalam rangka efektifitas, efisiensi dan akuntabel dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang, serta guna untuk meningkatkan pelayanan kesehatan pada masyarakat, dipandang perlu, diatur dengan Petunjuk Teknis Pelayanan Peserta Jaminan Kesehatan Daerah Di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang;
- d. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a, b ,dan c di atas, perlu diatur dengan Peraturan Bupati Sin tang;
Mengingat ...
00760
/
- 1 Undang-Undang Nomor 27 t h · +. a,un 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun I 999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4355); ten tang Republik Lembaran
- 7., Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Penggelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 29 Ta] Kedokterah (Lembaran N, Aun 2004 tentang Praktik 200 Nomor 116, Tams.""" epubl Indonesia Tahu Indonesia Nomor 4431) Lembaran Negara Republik
10. Undang-Undang Nomor 33 T. Perimbangan Keuan A, ·ahun 2004 tentang Pemerintahan p\_'t \ntara Pemerintah Pusat Dan aera (Lembarar N R 1blik Indonesia Tahun 2004 N n Iegara 'epu 1 Negara Republik Ina, 'omor 126, Tambahan Lembaran . nonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Sit . . tentang srem Jaminan Sosial Nasional (Lemba N Re 1blik . aran Iegara epu 1 Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, T. bah: Le1 1b R bl . , am a an m aran Negara 'epul lik Indonesia Nomor 4436)
12. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
13. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 l Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. I 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 1133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5254);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1990 tentang Tenaga Keschatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun I 990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 );
18. Peraturan Pemcrintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593)
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
22. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor I, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor I);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Dacrah Kabupaten Sintang Nomor 2);
25. Peraturan Dacrah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Dacrah Kabupaten Sintang Tahun 2011 Nomor 25);
Menetapkan
00764
MEMUTUSKAN •
PETUNJUK TEKNIS PELAYA KESEHATAN DAERAH Dr,N''' PESERTA JAMINAN UMUM DAERAH ADE ,,, "OKUNGAN RUMAH SAKIT TAHUN ANGGARAN 201, 'HAMMAD DJOEN SINTANG
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang di· iks id d . ma,su Iengan :
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sintang;
2. Pemerintahan Dacrah adalah pcnyelcnggara urusan pemerintahan olch pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prnsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Bupati adalah Bupati Sintang;
5. Kepala Dacrah adalah Bupati Sintang;
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang;
7. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati Sin tang;
8. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang;
9. Rumah Sakit Umum adalah rumah sakit yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat untuk semua jenis penyakit dari pelayanan dasar sampai dengan subspesialis sesuai dengan kemampuannya;
- kt Rumah Sakit Umum Daerah 10. Direktur adalah Dire tur Ade Muhammad Djoen Sintang;
11. P I .k 1 / d I t ran adalah rangkaian kegiatan yang rat eco cre .. . dilakukan oleh dokter dan dokter gigi terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan; 1.
12.Standar ...
(
12. Standar Biaya adalah biaya setin . . . barang dan jasa baik sec &amp;g-tingginya dari suatu cara sendiri b Y ang diperlukan untuk maupun gaungan memperoleh keh terte tu dalam rangka penyusu e uaran e en nan anggaran berbasis kinerja;
13. Pelayanan rawat jalan adalah ela .. untuk diobservasi, didie, Pt yanan kepada pasien : '&lt; , eagnosis, pcngobatan rehabilitasi mcdik dan pelayanan kesehata1 1·. ~. , d . t · n amnya lanpa llngga rawa 1nap;
14. Pelayanan rawat inap adalah pela k d pasien untuk observasi, perawata \_''nan «epaa :.. . acan, lagnosis pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur;
15. Pelayanan gawat darurat adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi risiko kematian a tau cacat;
16. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan Pelayanan Kesehatan yang diberikan oleh Rumah Sakit yang ditujukan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan pelayanan kesehatan lainnya;
17. Pelayanan Medik adalah pelayanan yang diberikan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh tenaga medik di rumah sakit;
18. Pelayanan Penunjang diagnostik adalah pelayanan untuk menunjang penegakkan diagnosis yang terdiri dari Laboratorium Klinik, Laboratorium Patologi Anatomi, Laboratorium Mikrobiologi, Radiodiagnostik, Elektromedik diagnostik, endoscopy dan dan tindakan/pemeriksaan penunjang diagnostik lainnya;
19. Pelayanan Penunjang Non Medik adalah adalah pclayanan yang diberikan secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik dan keperawatan yang tcrdiri dari Pelayanan Medikolegal, Pelayanan Pemulasaraan Jenazah dan Pelayanan Ambulance;
20. Pelayanan Non Medik adalah pelayanan yang tidak bcrhubungan langsung dengan pelayanan kesehatan seperti Diklat, Sewa Gedung, Kantin dan fasilitas lain dilingkungan rumah sakit;
21. Pelayanan Ambulance adalah pelayanan mobilisasi rujukan pasien dari tempat tinggal pasien ke rumah sakit dan atau pelayanan rujukan pasien dari rumah sakit ke rumah sakit yang lebih mampu.
22. Jaminan Keschatan Daerah yang ..:, t Jamkesda adalah r or. '&amp; selanjutnya disingka program bantuan sosial untuk pclayanan keschatan bagi masy rake ,. ,, ida k I . I ara at miskin dan t1 a mampu a Iuar Sasaran pc: . esciatao Mas»waraka ~~jjN",[(";go)\_aw? i/W: lik Itetaplan oie Bupat, 'alota, yang pembiay; ~ eh Pemenintah Darai cngan s,[it"" """"ESP&amp; o!" er aya iari nggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dalam rangka mewujudkan pelayanan ke :h . · . . .eselatan yang menyeluruh bagi masyarakat miskin dan tidak mampu;
3. Peserta program Jamkesda adalah Masyarakat Miskin dan tidak mampu Kabupaten Sintang yang belum masuk jumlah sasaran pcserta (kuota) jamkesmas dan tidak dijamin olch Jaminan keschatan lainnya;
24. Tindakan Medik adalah operasi, anestesi, tindakan pengobatan dengan menggunakan alat dan tindakan khusus;
25. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten Sintang yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten Sintang, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
26. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
BAB JI MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
- (I) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Peserta Jaminan Keschatan Daerah Di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang adalah untuk dijadikan acuan dalam pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Daerah (jamkesda) bagi masyarakat miskin dan tidak mampu Kabupaten Sintang yang dilayani di Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang.
- fZJTujuan ditetapkannya Peraturan ini adalah untuk tercapainya Cfektifitas dan efisiensi scrta akuntabilitas pengelolaan program aminan Keschatan Daerah (Jamkesda) bagi masyarakat miskin dan dak mampu Kabupaten Sintang yang dilayani di Rumah Sakit Umum Dacrah Ade Muhammad Djoen Sintang atas beban Anggaran "ndapatan Dan Belanja Dacrah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2012. e '
BAB Ill ...
BAB II - JENIS PELAYANAN
Pasal 3
I Y unan yang dilayani dalam program Jarnk d d 1 h b: , pel' .cs«ia aciala se!agal
- "kt'' ~an gawat darurat untuk pasien yang selanjutn di t:. . I' ,yam . di Iui ya h rawat 1nap; wat inap I ruang pc raw t. kel
et°
- P e" 8 .4~anan ra' .. 'atan elas IHI dan rawat inap non
- jel ~n penunjang;
- P" (solasi, perinatologi, ICU);
- .ayan k :dik e. P"j'nan tindakan me3; p" ,n obat-obatan sesuai dengan formularium Jamkesmas · pelay jgeneri}
PELAYANAN YANG TIDAK DIJAMIN
BAB IV - PELAYANAN YANG TIDAK DIJAMIN
Pasal 4
:, pelayanan yang tidak djamin dalam program Jamkesda adalah Jens &lt; . «ebagai berikut. .
- l · pelayanan pemulasaraan jenazah;
- elayanan ambulance rujukan pada rumah sakit yang lebih tinggi; a.p ..
- ¢. pelayanan rujukan spesimen;
- e. pelayanan obat-obatan diluar formularium jamkesmas.
- d. pclayanan rawat inap dikelas yang lebih tinggi;
BAB V - PESERTA JAMKESDA
Pasal 5
Peserta program jamkesda adalah Masyarakat Miskin dan tidak mampu Kabupaten Sintang yang belum masuk jumlah sasaran peserta (kuota) jamkesmas dan tidak dijamin oleh Jaminan kesehatan lainnya.
BAB V - PESERTA JAMKESDA
Pasal 6
Persyaratan bagi peserta Jamkesda adalah sebagai berikut :
- a. foto copy kartu tanda penduduk (KTP} atau Kartu Keluarga (KK) yang diterbitkan oleh Pejabat Pemerintah Kabupaten Sintang, bagi yang sudah memiliki:
- surat keterangan miskin atau surat keterangan tidak mampu dari epala Desa/Lurah yang diketahui oleh Camat;
3. C bagi bayi baru lahir dan anak-anak yang belum mempunyai KTP cnggunakan KTP dan atau KK orang tua, surat keterangan lahir dari
4. , 'an/ surat keterangan dari kepala Desa;
5. Pada kasus gawat darurat, dimana peserta belum dapat menunjukkan Surat keterangan tidak mampu dan persyaratan lainnya diberi waktu 2 &lt;"jam hari kerja untuk memenuhi persyaratan peserta dan terlebih @hulu mengisi formulir pernyataan peserta Jamkesda.
\
:
�
BAB VI - SUMBER DANA
Pasal 7
d . 111.1 Progruin pelayanan jamkcsda adaiah l b b ber "" ·I; · D; « atas eban Anggaran gut"" ~n Dan Belanja aerah Kabupaten Sinta Tah A Aapa' ng a un nggaran pent 0l2. BAB VII
TATA CARA PEMBAYARAN
BAB VI - SUMBER DANA
Pasal 8
cara dan mekanisme pembayaran peserta Jamkesda adalah sesuai Ta peraturan Perundang-Undangan yang berlaku denga
BAB VIII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 9
- () Hal-hal yang belum diatur dan atau belum cukup diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- [2) Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Sintang Nomor 14 Tahun 2011 ten tang Petunjuk Teknis Pelayanan Peserta Jaminan Kesehatan Daerah di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sin tang Tahun Anggaran 2011, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
Pasal LO
Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Ditctapkan di Sintang pada tanggal 3/ y 2012
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Kabupaten Sintang. pengundangan Serita Daerah ena. a,""kan di sintang 'se , "ggal 'j 2012 37 ci AERAH KABUPATEN SINTANG,( "HHA1AHMAD Rll'A D AERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2012 NOMOR /y 00768