PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 3 Tahun 2016 tentang BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA SERTA PERANGKAT DESA, TUNJANGAN BPD, INSENTIF RT DAN RW SERTA OPERASIONAL PEMERINTAH DESA DAN OPERASIONAL BPD TAHUN ANGGARAN 2016 (berlaku 4 Januari 2016)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat :
:
BUPATI HALMAHERA SELATAN PROVINSI MALUKU UTARA
PERATURAN BUPATI HALMAHERA SELATAN NOMOR 3 TAHUN 2016
TENTANG
BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA SERTA PERANGKAT DESA, TUNJANGAN BPD, INSENTIF RT DAN RW SERTA OPERASIONAL PEMERINTAH DESA DAN OPERASIONAL BPD TAHUN ANGGARAN 2016
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MA H A ESA
BUPATI HALMAHERA SELATAN,
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (5) dan Pasal 82 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa besaran penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa diatur dengan Peraturan Bupati ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kabupaten Halmahera Selatan tentang Besaran Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Kepala Desa Serta Perangkat Desa, Tunjangan BPD, Insentif RT dan RW Serta Operasional Pemerintah Desa dan Operasional BPD Tahun Anggaran 2016 ;
1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara R.I. Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara R.I. Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3961);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara R.I. Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara R.I. Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4264);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara R.I. Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Negara R.I. Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Negara R.I. Nomor 4575);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2005 Nomor 165, Tamabahan Lemabara Negara R.I. Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara R.I. Tahun 2007 Nomor 82, Tamabahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara R.I. Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4693);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara R.I. Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lemabara Negara R.I. Nomor 5265);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5694);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. sebagaimana telah diubah Kedua Kali dengan Peraturan Menteri Dalam Nageri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 4 Tahun 2007 tentang PokokPokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 4);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Halamahera Selatan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 3);
Menetapkan
:
MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA SERTA PERANGKAT DESA, TUNJANGAN BPD, INSENTIF RT DAN RW SERTA OPERASIONAL PEMERINTAH DESA DAN OPERASIONAL BPD TAHUN ANGGARAN 2016.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Daerah kabupaten Halmahera Selatan;
2. Pemerintah Dearah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Halmahera Selatan;
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat ## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman untuk memberikan besaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, tunjangan BPD, insentif RT dan RW serta operasional pemerintah desa dan operasional BPD dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) agar Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat memperoleh penghasilan yang layak.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah memberikan kepastian hukum dalam memberikan penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa tunjangan BPD, insentif RT dan RW serta operasional pemerintah desa dan operasional BPD agar dapat memperoleh penghasilan yang layak.
PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
BAB III - PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
Pasal 3
- (1) Besaran penghasilan tetap diberikan kepada :
- a. Kepala Desa ;
- b. Sekretaris Desa paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari penghasilan tetap kepala Desa per bulan; dan
- c. Perangkat Desa selain sekretaris Desa paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari penghasilan tetap kepala Desa per bulan.
- (2) Besaran Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) per bulan, adalah sebagai berikut :
- (3) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Sekretaris Desa yang berstatus bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS).
- (4) Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2016 dan berakhir tanggal 31 Desember 2016.
- (5) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimasukkan dalam APBDesa pada belanja tidak langsung paling banyak 30 % (tiga puluh persen).
- a. Kepala Desa : Rp 2.500.000,-
- b. Sekretaris Desa
: Rp 1.875.000,-
- c. Kepala Urusan
: Rp 1.250.000,-
- d. Kepala Seksi :
Rp 1.250.000,-
TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
BAB IV - TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
Pasal 4
- (1) Besaran Tunjangan setiap bulan disesuaikan dan diberikan dengan besaran sebagai berikut :
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2016 dan berakhir 31 Desember 2016.
- (3) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Sekretaris Desa baik yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun yang Non Pegawai Negeri Sipil (PNS).
- (4) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam APBDesa belanja tidak langsung paling banyak 30 % (tiga puluh perseratus).
- a. Kepala Desa
: Rp. 300.000,-
- b. Sekretaris Desa
: Rp. 250.000,-
- c. Kepala Urusan
: Rp. 200.000,-
- d. Kepala Seksi
: Rp. 200.000,-
- e. Bendahara
- Rp. 750.000,-
BAB V - TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Pasal 5
- (1) Besaran Tunjangan setiap bulan disesuaikan dan diberikan dengan besaran adalah sebagai berikut :
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2016 dan berakhir 31 Desember 2016.
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam APBDesa belanja tidak langsung paling banyak 30 % (tiga puluh persen).
- a. Ketua
- Rp. 1.000.000,-
- b. Wakil ketua
: Rp. 850.000,-
- c. Sekretaris
: Rp. 800.000,-
- d. Anggota
- Rp. 750.000,-
INSENTIF RUKUN TETANGGA, RUKUN WARGA DAN KEPALA DUSUN
BAB VI - INSENTIF RUKUN TETANGGA, RUKUN WARGA DAN KEPALA DUSUN
Pasal 6
- (1) Besaran Insentif setiap bulan disesuaikan dan diberikan dengan besaran adalah Rp. 250.000,-
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2016 dan berakhir 31 Desember 2016.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam APBDesa belanja tidak langsung paling banyak 30 % (tiga puluh persen).
OPERASIONAL PEMERINTAHAN DESA
BAB VII - OPERASIONAL PEMERINTAHAN DESA
Pasal 7
- (1) Besaran Biaya Operasional Pemerintahan Desa paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) setiap tahunnya dari total APBDes.
- (2) Besaran Biaya Operasional Pemerintahan Desa tersebut termasuk didalamnya adalah Operasional BPD dan RT/RW .
- (3) Besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2016 dan berakhir 31 Desember 2016.
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 4 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Selatan

Penetapan: Ditetapkan di Labuha pada tanggal 8 Januari 2016

Penandatangan: BUPATI HALMAHERA SELATAN, MUHAMMAD KASUBA

Penetapan: Diundangkan di Labuha pada tanggal 8 Januari 2016

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN, HELMI SURYA BOTUTIHE, SE, M.M NIP. 19650621 198603 1001 BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2015 NOMOR...

Distribusi: Salinan Sesuai dengan aslinya

Penandatangan: KEPALA BAGIAN HUKUM

Verifikasi: TTD ILHAM ABUBAKAR, SH Nip. 19690307 200212 1 008