PERATURAN BUPATI BUTON Nomor 2 Tahun 2016 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI , TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERIA DINAS KOPFRASI DAN UJSAHA KECIL MENENGAH KABUPATEN BUTON DENGAN RAHMAT TUHIAN YANG MAHA ESA BUPATI BUTON , (berlaku 3 Oktober 2016)
Pembukaan
Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Fcraturan Daerah Kabupaten Butan Nomor 6 dan Susunan Pcrangkat Daerah Kabupaten Buton perlu mnenetapkan Peraturan Buzati Tentang Kedudukan; Susunan Organisasi; tugas dan fungsi serta tala kerja Dinas Kcperasi dan Usaha Kecil Mcncngah Daerah Kabupaten Buton;
- 1 . Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Ncgara Republik
- Mengingat Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nonor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Dacrah-daerah Tingkar IT di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indoncsia Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
- UIndang-TIndang Nomor 33 Tahun 2004 tenzangPerimbangan Keuangan Antara Penerintah Pusat dan Pemertintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembarar Negara Republik Indonesia Nomor 4438.);
- 4 Undang-undang Nomor 26 Tahun Fcnataan Ruang (Lembaran Vegara Republik Indoncsia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4725.)
- 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201 ] tentang Pembentukan Feraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Inrlonesa Tahun 2011 Nomur 82 Lembaran Ncgara Republik Indoncsia Konor 5234)
- 6 Cndang-Undang 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lemnbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494 )
Menetapkan
- 7 Undang-Undang Nomnor 23 Tahun 2014 tcntang Pemcrintahan Daerah (Lembaran Negara Repuslik Indonesia Tahun 2014 Nomor Tambahan Lembaran Negare Republik Indoncsia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah tcrakhir dengan Undang-Undang 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pcmcrintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Talun 2015 58, Tambahan Lemtaran Negara Republil Indoneaia Nomor 5679);
- 7 Peraturan Nomor 18 Talu 2016 LCI:Lang Pcrangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor [14);
8. Peraturzn Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
- 9.Peraturan Dacrah Kabupaten Buton Nonor 2 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Fcmcrintah Kabupaten Duton Sebagai Dacrah Otcnom Daerah Kahupaten Ruton Tahun 112);
- 10.Peraturan Daerah Kabupaten Buton Noror 6 Tahun 2016 tcntang Pembcntukan dan Susunan Pcrangkat Dacrah Kabupalen Buton;
MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN SUSUNAN ORCANISASI TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KABUPATEN BUTON
BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal ]
Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dcngan:
- 1 Daerah adalah Kabpaten Buton .
- 2 Pemerintah Daerah adalah Pemcrintah Kabupaten Buton.
- 3 Bupati adalah Bupati Buton
- 4 Wakil Bupati adalah Wak:l Bupati Buton.
- 5 Dewan DPRD adalah Dewan Perwaklan Rakyat Daerah Kabupaten Buton
- 6 Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kobupatcn Buton
- 7 Dinas Kupcras: dan Jsaha Kccil Mencngah yarg selanjutnya disebut Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah adalah Dinas Kopcrasi dan Usana Kecil Menengah Kabupaten Buton.
- 8 Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Keci] Menengah adalah Kcpala Dinas Koperasi dan Kecil Mcncngah Kabupaten Buton.
- Sckrelariat adalah Sekretariat Diras Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupalen Buton.
- 10 Selretaris Dinas vang selanjutnya disebut Sekretaris acalah Sekretaris Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Kabupaten Buton. dan
- Bidang adalah Bidang Dinas Koperasi dan Usaha Kecl Menergah Kabupatcn Buton. pada
12. dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bulon.
- 13 Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Kopcrasi dan Usaha Kccil Menengah Kabupatcn Buton\_
- 14 . Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupatcn Buton pada
15. Scksi adalah Scksi pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupatcn Buton-
- Dinaa Kopernai dan Usaha Kecil Menenga 1 Kabupaten Buron\_
- 17 Unit Pelaksana Teknis Dinas, yang selanjutnya disebut UPTD adalab unsur pelaksana teknis Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Buton yang melaksanakan kegiatan teknis opcrasional dan / atau kegiatan teknis tcrtcntu
18. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kclompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menergah Kabupaten Buton.
BAB II - KEDUDUKAN
Pasal 2
- (I1 Dinas Koperasi dan Usaha Kccil Menengah adalah unsur pelaksana urusen pemcrintahan dibidang Kopcrasi dan Usaha Kecil Menegah yang menjadi kewenangan daerah.
- (2] Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menegah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedud kan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Dacrah
BAB [II SUSUNAN ORGANISASI
Fasal 3
- (1) Dinas Koperasi dan Usalla Kevil Menegah adalah Dinas Daerah B Tipe
- a. Kepala Dinas;
- (2) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menegah sebaguimana dimaksud pada ayat |1) erdiri atas
- b. Sekretarial;
- d. Usaha Mikro Kecil dan Menengah; Bidang
- C. Bidang Koperasi;
7. Bidang Fasilitasi Pembiayaan dan Pengerdalian;
8. 1 UPTD; dan
9. 8 Kclompok JubuLan Fungsional.
- (3) Sckrclariat scbagaimana dimaksud Fada Ayat (2) Hurul b terdiri atas pada
11. a Subbagian perenranaan
- b. Subbagian Kepegawaian, Perlengkapan dan Umum
- (4) Bidang Koperasi sebagairana dimaksud pada Ayat (2) Huruf c terdiri alas
14. Seksi Usaha Simpan Pinjam.
15. Seksl Bmmbingan Usaha Koperasi.
- b. Seksi Pcngawasan Koperasi.
- (5) Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebagaimena dimaksud pada
18. Seksi Usaha Menengah,Kecil dan Uaaha Mikro
19. b Seksi Pengemjangan UKM
- (6) Bidang Fasilitasi Pembisyaan dan Pcngcndalian dimaksud pada
21. Seksi Pengemsangan Kewirausahaan dan Pemasaran.
4. Seksi Pembiayaan Kopcrasi UMKM dan USP
- C. Scksi Penilaian Kesehazan Simpan Pinjam dan USP
- b. Seksi Pembiayaan dan Perlindungan Kopcrasi
- (7) Struktur Organisas: Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah te-cantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran Pcraturall Bupati ini

## Pasal 4

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayal (2) huruf b, dipimpin terada dibawah dan bertanggungjawab kcpada Kcpala Dinas.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud dalamn pasal 3 huruf c,huruf d dan hurul edipimpin oleh scorang Kepala Bidang vang berada di bawah dan bcrtanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sckretaris .
- (3) Subbagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (31, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang terada di bawah den bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (4) Ayat (6], dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kcpada kcpala Bidang nasing masing.

## BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Dagian Kesatu

## Pasal 5

- (1) Dinas Kopcrasi dan Usaha Kccil Mencngah membantu Bupati dalan melaksanakan urusanl Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dacrah dan Tugas Penbauan yang diberikan oleh Kepala Daerah dibidang Koperasi dan Usaha Kccil Menengah.
4. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- (2) Dinas Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dalam melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud Ayat (3) menyelenggarakan fungsi pada
4. Pclaksanaan Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan lingkup tugagnya;
5. € Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan [ungsinya.
- d. Pelaksanaan adminsitrasi dinas ssai dengan lingkup tugasnya;

## Bagan Kedua Kepala Dinas

- Kepala Dinas mempunyai tugaa mcmimpin dal urusan Pemcrintahan yang menjadi kewenangan Daerah dibidang Koperasi dan Usaha Kccil Mencngah bcrazaskan otonomi dacrah dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dibidang Koperasi dan Usala Kecil Menengah serta mnembina hubungan Kerja dengan irstansi Pemcrintah, Swusta dan Lembaga Kemasyarzkalan lainnya.
- (2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas scbagaimena dimaksud pada Ayat (1) mcnyclcrggarakan fungsi
4. Memimpin dinas koperasi dan usaha kecil menengah scsuai dengan kelentuan peraturan perundang-undangan;
- b. dan
- Pembinaar teknia opcrasional pclaksanaan tugas yang Ilcnjudi tanggrg jawabnya;
- d. Membina penyelengzaraan Koperasi dan usaha kecil menengah pada Perangkat Daerah perusahaan swasla, organisasi kemasyarakatan (rganisasi politik, lembaga pendidikan, kecamatan, dan desa} kelurahan atau yang disebut dengan nama lain dan nasyaraka ,
- e Melakukan pcngawasan koperasi dan kecil menenguh pada Perangkat Daerah, pcrusahaan swasta, kemasyarakatan { Organisasi politik , lembaga pendidikan kecamaan; dan desa} kelurahan atau yang disebut dcngan nlama lain;
- f Melakukan Fcmbinaan terhadap UPTD dan kelompok jabatan fungsional
- gPengelolaan urusan kesekrelariatan;
- h. Menyelenggarakan perencanaan, kerjasama, hukum; hubungan masyarakat, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan, scrta umum
- 1 Menyusun rcncana dacrah di bidang koperasi dan usaha kecil menengah berdasarkan rcncana nasional;
- j. Perumusan dan pelaksanaan kcbijakan daerah di koperasi dan usaha Zecil menengah; bidang
- k. Fcrumusan kcbijakan sistcm irformasi dacrah di bidang kcarsipan;
1. Penandatanganan surat/ naskah dinas sesuai dengan tugas dan kcwenangannya
- m. Pelaksanasn tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

## Bagian Ketiga Sekretariat

- (1/ Sckrelaris Dillas mempunyai tugas Melaksanakan tugas kesekretarintan yang mcliputi percncanaan, monitoring dan evaluasi serla pelaporar, pengelolaan kcutlgan, surat kearsipan, dokumenp-oduk hukum danl kcgialdll, rumah tangga dan perlengkapan dan pengelolaan kepegawaian sc-ta urusan pendidikan dan pelatihan .

## Pasal 7

- (2) Sekrctaris Dinas dalam nelaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) menyelenggarakan fungsi
4. Pelaksanaan dan pengkoordinasian perumugan perencanaan progran dinas
3. b Penyelerggaraan urusan perencanaan, dan kepegawaian mcliputi penyusunan program dan evaluasi dan pclaporan can kcpegawaian,
4. Penyelenggaraan keuangan, tata usaaha, dan pcrlengkapan meliputi urusan persuratan; kersipan, pcrbendaharaan, akuntansi, verifikasi pencatatan aset, dan pcrlengkapan .

## Pasal 8

Kepala Sub Bagian pcrcncanaan, Keuangan dar: Laporan; mempunyai tugas Mengumpulkan dan menyiapkan bahan petunjuk teknis Mclaksanakan perencanaan, pcngelolaan keuangan, dan Evaluasi Pelaporan intcrnal satuan kerja

## Pasal 9

Kcpala Sub Bagian Kepegawaian Perlengkapan dan Umum, mnempunyai tugas Melaksanakan tugas pengelolaan Kepegawaian, dokumentasi produk hukum bidang koperasi dan usaha kecil menengah, dan pengelolaan kebutuhan rumah tangga dan pengelolaan Surat menyural,

## Bagian Kecmpet Bidang koperasi

## Pasal 10

- (2) Kepala Koperasi dalam tugas dimaksud pada ayat 1 menyelenggarakan [ungsi
- (1) Kepala Bidang Koperasi mempunyai Lugas Melakukan pembinaan pcrkopcrasian sesuai kebijakan dan usaha koperasi, meningkatkan dan mengembangkan organisasi,melakukan pengawasan dan pengenclalian pembiayaan dan simpan pinjam serta melakukan pernantauan dan cvaluasi kcgiatan dibidang kopcrasi\_
3. Penyusunan bimbingar dalam rangka pembinaan peningkatan dan pengembangan koperasi;
- b. Pelaksanaan bimbingan dan pembinaan peningkatan dan pengemhangan organ'sasi, manajcmen dan kegiatan usaha koperasi;
5. relaksanaan bimhingan dalam rangka [asilitasi usaha simpan pinjam dan usaha koperasi
6. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama instansi pemerintah, keuangan BUMN /BUMD dan pihak swasta dalamn pengembangan iklim usaha,pembiayaan dan kemitraan usaha koperasi; baga
7. Pelaksangan pemantauan dan evaluasi kegiatan dibidang koperasi; dan
8. dengan tugas pckok dan 'ungsinya .

## Pasal 1 1

Kepala Seksi Usaha Simpan pinjam mcmpunyai tugas Mengurnpulkan bahan petunjuk teknis , melakukan pembinaan organisasi dan manajernen usaha scrta memberikan informasi tentang penerbitan IzIN pinjam dalam koperasi,pcnambahan penerbitan izin kantur cabang pembantu kopcrasi simpan pinjam kopcrasi dalam daerah dan mmclaksanakan tugas yang dibcrikan olch kcpala dinaa aeauai tupokai dan fungsinya;

## Pasal 12

Kepala Pengawasan Kopcras: mempunyai ugas Melakukan pembinaan informasi bisnis dan kewirausahaar koperasi tentang bagaimana usaha koperasi,mclakukan pembinaan koperasi dan mengenai pengawasan koperasi simpan pinjam,mclakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi Femerintah lembaga keuangan BUMN BUMD dan pihak swasta dalam rangka fasil:tas pcmbiayaan kredit usaha koperasi serla melakukan pemantauan dan evaluasi pengawasan pemeriksaan koperasi;

## Pasal 13

Kepala Seksi Bimbingan Koperasi mempunyai tugas Mengumpulkan bahan teknis Inelaksanakan himhingan melakukan himbauan organisasi dan manajemen usaha, memeberikan informasi bisnis dan kewirausahaan koperasi serta melakukan pemanlaatan dan evaluasi kegiatan kopcrasi.

## Bidang Usaha Mixro Kccil dan Mencngah

## Fasal ]4

- (1) Kepala Usata Miko Kecil dan Mrnengah mempunyai tugus Melaksanlakan sebagian tugas dinas dalam rangka kebijakan tcknis angka pengcmbangan kcrja usaha,manajemen dan kelembagaan usahs mikro,kecil, dan menengah serla pengembangan informasi bisnis dan kewirausahaan Bidang
2. 1, Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah mcnyelenggarakan fuagsi
4. Penyusunan kcbijakan tcknis dalam pengcmbangan kcrjasama vsaha mikro,kecil dan menengah;
4. penyiapan bahan dan penyusunan pedoman dalam pengembangan informasi bisnis dan kewirausahaan,usaha mikro kecil dal mcnengah;
5. b Pelaksanaan binaan dan bimbingan teknis kegiatan usaha dan kerjasarna koperasi\_ usaha mikro; kecil dan menengah dengan BUMN/BUJMD; pem
- d. Leknis operasional pendidikan dan pelatihan dibideng usaha mikro kccil menengah,penumbuhan wirausaha baru,serta penumbuhan sentra Isaha mikro menjadi kluster usaha mikro kecil dan mcnengah
7. Peayusunan bahan kebijakan teknis operasional kelembagaan dalam pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah dan
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinlaf sesuai dcngan tugas pokok dan fcngsinya.

## Pasa] 15

Kepala Seksi Usala Menengah,Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UNKM) mempunyai 71gas bahan tcknis dan mengkoordinasikan perkembangan kerja usaha mikro usaha kecil mcncngah dengan BUMV dan BUMD dilakukan melalui pendapa.an kemitraan dalam penguatan kclembagaan dan koordinasi kepentingan UMKM .

## Pasa] 16

Kepala Seksi Pengembangen Usaha Kecil Menengah mempunyai tgas menyiapkan bahan pctunjuk teknis melaksanakan pengumpulan dala dan perkembangan mikro kccil menengah dengan standarisasi data scrta pcrkembangan usaha mikro dan orientasi peningkatan serta usaha mcnjadi usaha kecil.

Kepala Scksi PengemLangan Kewirausahaan dan Pemasaran mempunyai tugas Menyiapkan bahan pedoman dan petunjuk teknis, pcmbinaan dan pengembangan kewirausahaan bagi usaha mikro kecil dan serla penyebarluasar informasi bisnis

## Ragian Keenam Bidang Fasilitas Pembiayaan dan Pengendalian

## Pasal 18

- (1) Kepala Bidang Fasilitas Pembiayaan dan Pengendalian mempunyai lukas Melaksanakan sebagian tugas dinas dalam pcmbinaan scsuai kcbijakan lckuis pelaksanaan pembiayaan pengendalian, keachatan serla pemantauan dan evaluasi kegiatan pembiayaan koperasi dan UMKM .
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 18, Bidang Fasilitas Pembiayaan dan Pengendalian menyelenggarakan [ungsi
4. Penyusunan prcgrem bimbingan dalam rangka pembinaan peningkatan dan pengembangan pcmnbiajaan koperasi dan UMKM;
- b. dan pergendalian BUMN/ BUMD dan swasta;
5. Pelaksanaan fasilitasi pembiayaan dan jasa keuangan;
- e. Pelaksanaan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjamn koperasi;dan
- d. Pelaksanaan fasilitasi pinjaman koperasi dan UMKM;
- f. Pclaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai tugas pokok dan [ungsinye

## Pasal 19

Kepala Seksi Pembiayaan Koperasi UMKM dan USP mcmpunyai tugas Mengumpulkan bahan petunjuk teknis ,melaksanakar rumusaanl pedoman usaha koperasi UMKM , faailiteai pembiayaan dar pcngcndalian koordinasi scrta kcrjsama instansi pemerintah, lembaga keangan BUMN JBUMD dan Bwasta

## Pasal 20

Kepala Seksi Pembiayaan dan Perlindungan Koperasi mempunyai tugas Mengumpulkan bahan petunjuk teknis,melaksanakan rumusan pedonan standarisasi pengcmbangan usaha simpan pinjam koperasi; melaksanakan pengendalian keglatan usaha koperasi UMKM , pemantauenl, evaluasi kegiatan pembiayaan darl pengcndalian, koordinasi dan kcrjasama instansi pemerintah,lembaga keuangan BUMN/BCMD dan gwasta

## Pasal 21

Kepala Seksi Penilaian Kesehatan Simpan Pinjam dan USP mnempunyei tugas Mengmpulkan bahan petunjuk teknis, rnelaksanakan bimbingan, mengumpu.kan bahan rumusan standarisasi penilalan kesehatan simpan pirjam dan unit simpan pinjan, serta melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan simpan pinjan koperasi.

## DAB V

## TATA KERJA

Pasal 22

Setiap UnISUI di Lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dalam melaxsanakan tugas dan furgsi harus menerapkan prinssip kvordinasi, integrasi, dan sinkroniszsi balk dalam lingkungan sendiri maupun dengan Perangkat Daerah dan / atau lembaga Lain yang terkait.

## Pasal 20

- (1} Setiap pimpinan Unit Orgenisasi bertanggungjawab mcmimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan Serta pctunjuk bagi pclaksanaar tuges sesuaj dengan uraian tugas yang tclah ditctapkanl.
- (2' Penyerahan dan petunjuk acbagaimana dimaksud pada ayat (1) hars diikuti dan dipaluhi olch bawahan bertanggungjawab serta dilaporkan herkala sesuai dengan kctentuan Peraturan Ferundang-Undangan

## Pasal 21

Dalamn melaksanakan lugas setiap Pimpinan Unit Organisasi harus mclakukan pembinaan dan pengawasan tcrhadap unit organisasi di bawannya.

## Pasal 22

Atas dasar pertimbangan guna dan hasil guna setiap pejabal di lingkungan Dinas Kopcrasi usaha kecil dan menengah dapat mendelegasikan kewenangan tertcntu kepada pejahat di bawahnya sesuai dcngan kelentuan Peraturan Perundang-Undangan. daya

## BAB VT

## ESELON PENGANGKATAN dan PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu

Esclon

Pasa 23

- (1) Kepala Dinas nerupakan jabatan struktural eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama
- (2) Sekretaris Dinasmcrupakan jabatan strukural eselon IIla atau jabatan administralor .
- (3) Kepala Bidang merupakan jatatan struktura] eselon atau jabatan administrator .
- (4) Kepala subbagian can Kepala Seksi meripa &lt;an jabatan struktural eselon IVa atau jabatan pengawas.
- (5) Kepala UPTD struktural eselon IVb jabatan pengawas .

## Bagian Kedua

## Pengangkatan dan Pemberhentian

## Pasa. 24

- (1) Kepala Dinas, sekretaris Dinas, Kepala Bidang. Kepala Subbagian; Kepala Seksi, Kepala UPTD dat Pejabat Fungsional diangkat dan diberhcntikan oleh Bupati\_
- (2) Tata cara dan pemberhentian sebagairlana dimaksud kctentuan Peraturan Perundang-undangan pada ayat

## BAB VII

## FENBIAYAAN

## Pasal 25

- (1) Segala yang dipe-Iukan untuk pelaksanaan lugas dan fungsi di lingkungan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan can Belanja Daerah. biaya
- (2) Selain bersumber cari Anggaran Fendapatan dan Belanja Daerah kctentuan sebagaimana dimaksud dan Usaha Kecil Mencngah dalam melaksanakan tugas dan [ungsinya dapat diberkan bantuan pcmtiayaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Fcrundang-Undangan yang berluku . pada

## BAB VIII

## KETENTUAN LAIV-LAIN

## Pasal 26

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur scsuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang bcrlaku

## Pasal 27

- (11 Di Lingkunga1 Dinas Koperasi dan dibentuk UPID sesuai dengan kebutuhan dan besarnya kcrja berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (21 Pembentukan dan susunan organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1} diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

## Pasal 28

- D: lingkungan Dinas Kcperasi dan Usaha Kecil Mcengah dapat dibentuk kclomnpok jabatan fungsional sesuai kebutuhan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang bcrlaku-

## BAB IX

## KETENTUAN PERALIHAN

Fasal 29

dan Fungsi scbagaimana diatur dalam

## BAB X

## PENUTTUP

Pada saat Peraturan Bupali ini mulai berlaku

Peraturan Bupati Buton Nomor 35 Tahun 2013 tentang Kedudukan, Tugas Pokak, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Mcnengah Kabupaten Bulon,dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

## Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada canggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, mcmcrintahkan Pengundangar Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton

| PARAF | PARAF |
|---------|---------|
| 3 | |

Ditetapkan di Oktober


SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN

## BAB IX

## KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Pelaksanaan 'Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana diatur dalarn

## BAB X

## PENUTUP

Pada saat Peraturan Bupali ini mulai berlaku :

Peraturan Bupati Buton Nomor 35 Tahun 2013 tentang Kedudukan; 'Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Buton,dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

## Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai herlaku pada tanggal diundangkan

Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton

Ditetapkan di pada tanggal 13 Oktober 2016

DUFATI BUTON,

SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN


Diundangkan

tanggal pada

Plz. SEKRETARIS DAERAH KADUFATEN,

K ASIM SH

Pembina Utama Muda, IVc

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2016 NOMOR