UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor TAHUN Tahun 1954 tentang PENETAPAN BAGIAN IX (KEMENTRIAN PENERANGAN) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN-TAHUN DINAS 1952 DAN 1953 (berlaku 31 Desember 1954)
Pembukaan
Mengingat : pasal 113 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;
MEMUTUSKAN:
Pasal 1
Bagian IX (Kementerian Penerangan) dari anggaran Republik Indonesia untuk tahun-tahun dinas 1952 dan 1953 ditetapkan seperti berikut:
BAGIAN IX KEMENTERIAN PENERANGAN
| | | 1952 | 1953 |
|-----|--------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 9.1 | Kementerian dan pengeluaran umum... | 55 626 000 | 44 162 500 |
| 9.2 | Perusahaan Film... | 16 111 000 | 12 420 700 |
| 9.3 | Distribusi Film... | Memori | Memori |
| 9.4 | Radio... | 53 515 000 | 52 896 000 |
| 9.5 | Pengeluaran tidak tersangka.. | Memori | 3 630 700 |
| 9.6 | Propinsi-propinsi... | 62 957 000 | 53 371 000 |
| | Jumlah... | 188 209 000 | 166 930 900 |
- 1952: Seratus delapan puluh delapan juta dua ratus sembilan ribu rupiah.
1953: Seratus enam puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh ribu sembilan ratus rupiah.
9.1 KEMENTERIAN DAN PENERIMAAN UMUM.
9.1.1 Kementerian.
- 9.1.1.1 Pendapatan dari mempersewakan ruangan.
- 2 Pendapatan dari penginapan wartawan-wartawan luar negeri.
- 3 Penerimaan berhadapan dengan pengeluaran mengenai keperluan pegawai.
- 9.1.2 Penerimaan umum.
- 9.1.2.1 Pembayaran kembali persekot-persekot.
- 2 Pendapatan dari penjualan brosur-brosur dan lain-lain penerbitan.
- 3 Penerimaan berhadapan dengan pengeluaran untuk pembelian sertifikat-sertifikat devisen.
- 4 Pendapatan dari penjualan potret.
- 5 Pendapatan dari mempersewakan film.
- 6 Pembayaran kembali dari subsidi majalah-majalah/ surat-surat kabar.
- 7 Penerimaan berhadapan dengan pengeluaran mengenai keperluan pegawai.
- 8 Pendapatan dari percetakan-percetakan kecil.
- 9.2 PERUSAHAAN FILM.
- 9.2.1 Perusahaan Film Negara.
- 9.2.1.1 Pendapatan dari penjualan dan penyewaan film.
- 2 Pendapatan dari mempersewakan ruangan.
- 3 Penerimaan berhadapan dengan pengeluaran mengenai keperluan pegawai.
9.3 DISTRIBUSI FILM.
- 9.3.1 Jawatan distribusi film dalam likwidasi.
- 9.3.1.1 Pendapatan dari penyewaan film Jawatan Distribusi Film Negara dalam likwidasi.
9.4 RADIO.
9.4.1 Jawatan radio.
- 9.4.1.1 Pendapatan dari mempersewakan ruangan.
- 2 Pendapatan dari langganan dan advertensi Pedoman Radio dan lain-lain.
- 3 Pendapatan dari pertunjukan umum.
- 4 Pendapatan dari kongkurs musik, nyanyian dan sebagainya.
- 5 Pendapatan dari penjualan piring-hitam.
- 6 Penerimaan berhadapan dengan pengeluaran mengenai keperluan pegawai.
9.5 PENERIMAAN RUPA-RUPA.
- 9.5.1 Penerimaan rupa-rupa.
- 9.5.1.1 Penjualan barang-barang yang digunakan dan dipakai untuk pemerintah.
- 2 Penjualan barang-barang yang tidak dipakai dan tidak berguna.
- 3 Penerimaan lain-lain.
BAB II - (Penerimaan)
Pasal 2
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai pada tanggal 1 Januari 1952.
Diundangkan pada tanggal 31 Desember 1954 MENTERI KEHAKIMAN, ttd DJODY GONDOKUSUMO
LEMBARAN NEGARA NOMOR 120 TAHUN 1954
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Disahkan di Jakarta pada tanggal 29 Nopember 1954 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd SUKARNO

Penandatangan: MENTERI PENERANGAN, ttd F.L. TOBING