PERATURAN BUPATI BALANGAN Nomor 17 Tahun 2012 tentang TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS UNSUR-UNSUR ORGANISASI BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN BALANGAN (berlaku 23 Agustus 2012)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
B U P A T I B A L A N G A N
PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 17 TAHUN 2012
TENTANG
TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS UNSUR-UNSUR ORGANISASI BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN BALANGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BALANGAN,
:
:
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 18 Tahun 2011 maka perlu dilakukan perumusan tugas pokok dan uraian tugas unsur-unsur Organisasi Perangkat Daerah;
- b. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran tugas yang sesuai dengan batas kewenangan dan tanggung jawab Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Balangan, dipandang perlu untuk menetapkan tugas pokok dan uraian tugas unsur-unsur organisasinya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Balangan tentang Tugas Pokok dan Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Balangan;
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang PokokPokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang PokokPokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten
Menetapkan
:
Balangan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 43);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 44) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2011 Nomor 18).
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS UNSUR-UNSUR ORGANISASI BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN BALANGAN.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan.
5. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Balangan.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Balangan.
7. Sekretariat adalah Sekretariat Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Balangan.
8. Bidang adalah bidang-bidang di lingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Balangan.
9. Sub Bagian adalah sub-sub bagian pada Sekretariat Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Balangan.
10. Sub Bidang adalah sub bidang pada bidang-bidang di lingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Balangan.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Balangan.
TUGAS POKOK, URAIAN TUGAS DAN UNSUR-UNSUR ORGANISASI BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
Bagian Pertama
Tugas Pokok dan Uraian Tugas Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
BAB II - TUGAS POKOK, URAIAN TUGAS DAN UNSUR-UNSUR ORGANISASI BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
Pasal 2
- (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan tugastugas Pemerintahan Daerah dengan melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa dan kelurahan serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. mengkoordinasikan, merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis serta mengendalikan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa dan kelurahan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Bupati
BAB II - TUGAS POKOK, URAIAN TUGAS DAN UNSUR-UNSUR ORGANISASI BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
Pasal 3
Unsur-unsur organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa terdiri dari :
- a. Sekretariat;
- b. Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
- c. Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat;
- d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Desa; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.
TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS UNSUR-UNSUR ORGANISASI BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
Bagian Pertama Sekretariat
BAB III - TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS UNSUR-UNSUR ORGANISASI BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
Pasal 4
- (1) Sekretariat mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber daya di lingkungan Badan serta melaksanakan urusan penyusunan program, umum, kepegawaian, keuangan dan pelaporan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja dan anggaran belanja Badan;
- b. menyusun langkah kegiatan kesekretariatan
BAB III - TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS UNSUR-UNSUR ORGANISASI BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
Pasal 5
Sekretariat terdiri dari :
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Program dan Pelaporan; dan
- c. Sub Bagian Keuangan.
BAB III - TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS UNSUR-UNSUR ORGANISASI BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
Pasal 6
- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan dan kearsipan, kerumahtanggaan dan perlengkapan, kehumasan dan keprotokolan, perjalanan dinas serta melaksanakan urusan organisasi dan ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan dan pengelolaan administrasi kepegawaian.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. melaksanakan pembinaan dan penilaian atas prestasi kerja staf subbag di bawahnya sesuai dengan uraian tugasnya;
- c. melaksanakan urusan surat-menyurat dan kearsipan;
- d. melaksanakan urusan keprotokolan dan kehumasan, penerimaan tamu pimpinan, upacara, rapat dinas dan administrasi perjalanan dinas;
- e. melaksanakan urusan keamanan, ketertiban, kebersihan dan keindahan di lingkungan Badan;
- f. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan, pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana Badan;
- g. melaksanakan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pemeliharaan, perawatan sarana dan prasarana Badan;
- h. menyusun dan mengadministrasikan penyedian peralatan, perlengkapan kantor, barang cetakan dan alat tulis kantor;
- i. melaksanakan inventarisasi dan usul penghapusan barang milik negara di lingkungan Badan;
- j. melaksanakan pengaturan penggunaan sarana dan prasarana di lingkungan Badan;
- k. melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Sub Bagian umum dan Kepegawaian;
- l. melaksanakan penyusunan laporan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat, penyiapan bahan dan penyusunan laporan Badan;
- m. menyiapkan bahan pembinaan organisasi dan tatalaksana berkenaan dengan uraian tugas, informasi jabatan, sistem dan prosedur kerja;
- n. melaksanakan analisis jabatan dan analisis organisasi;
- o. melaksanakan penyusunan bahan penyempurnaan organisasi dan usul kelembagaan di lingkungan Badan;
- p. melaksanakan penyusunan sistem dan prosedur kerja di lingkungan Badan;
- q. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan di lingkungan Badan;
- r. melaksanakan penelaahan dan penyusunan bahan pertimbangan hukum;
- s. melaksanakan penyebarluasan peraturan perundang-undangan di lingkungan Badan;
- t. menyiapkan bahan rencana mutasi kepegawaian yang meliputi pengangkatan dalam jabatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala pensiun serta urusan mutasi lainya;
- u. menyiapkan bahan pembinaan pegawai meliputi disiplin pengawasan melekat, kesejahteraan pegawai, pendidikan dan pelatihan, pemberian tanda jasa dan kedudukan hukum pegawai;
- v. melaksanakan penataan administrasi kepegawaian meliputi, bezetting formasi, daftar urut kepangkatan pegawai, dokumentasi berkas kepegawaian, absensi dan cuti pegawai;
- w. melaksanakan penyusunan data dan informasi kepegawaian dan daftar penilaian prestasi/kinerja pegawai;
- x. memberikan saran, pertimbangan dan telaahan serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan evaluasi dan informasi untuk kebijakan dan petunjuk selanjutnya; dan
- y. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas.
BAB III - TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS UNSUR-UNSUR ORGANISASI BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
Pasal 7
- (1) Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan program, rencana kerja dan anggaran serta evaluasi dan pelaporan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi;
- b. melaksanakan pembinaan dan penilaian atas prestasi kerja staf subbag di bawahnya sesuai dengan uraian tugasnya;
- c. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana strategis;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana kerja dan rencana kinerja yang meliputi program, kegiatan beserta indikatornya, serta anggaran pelaksanaannya;
- e. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan hubungan kerja untuk menunjang keberhasilan implementasi program kegiatan dengan pelaksana kegiatan serta instansi terkait;
- f. mengidentifikasi lokasi, potensi wilayah dan statistik pada wilayah kerja Badan;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan;
- h. menyiapkan bahan dan mengolah laporan realisasi program dan kegiatan;
- i. menyusun program tahunan badan dari data yang berasal dari bidang masing-masing;
- j. mengkoordinasikan pembuatan laporan bulanan, triwulan dan tahunan bersama bidang;
- k. menyusun dan membuat laporan bulanan, triwulan dan laporan tahunan;
- l. menyusun dan membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan;
- m. memberikan saran, pertimbangan dan telaahan serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan evaluasi dan informasi untuk kebijakan dan petunjuk selanjutnya; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.
BAB III - TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS UNSUR-UNSUR ORGANISASI BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
Pasal 8
- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan administrasi keuangan dan pertanggungjawaban keuangan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Sub Bagian Keuangan;
- b. melaksanakan pembinaan dan penilaian atas prestasi kerja staf subbag di bawahnya sesuai dengan uraian tugasnya;
- c. menyiapkan bahan dan petunjuk teknis penatausahaan dan pengelolaan administrasi keuangan;
- d. menyiapkan bahan dan mengkoordinasikan pembuatan penyusunan rencana anggaran dan perubahan anggaran kegiatan Badan;
- e. melaksanakan penyusunan satuan biaya kegiatan;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembayaran belanja langsung dan tidak langsung;
- g. melaksanakan penelitian kebenaran dokumen pencairan anggaran dan ketersediaan dana sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;
- h. melaksanakan penyusunan bahan revisi anggaran Badan;
- i. melaksanakan penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran keuangan Badan;
- j. melaksanakan pembukuan, verifikasi dan penghitungan anggaran;
- k. melaksanakan pemantauan keadaan anggaran;
- l. melaksanakan penyusunan laporan pelaksanaan anggaran dan penghitungan anggaran di lingkungan Badan;
- m. melaksanakan penyiapan usul bendahara dan calon pemegang uang muka kegiatan unit kerja di lingkungan Badan;
- n. menyusun laporan keuangan, melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Sub Bagian Keuangan;
- o. melaksanakan penyusunan laporan Sub Bagian Keuangan pada Sekretariat dan penyiapan penyusunan laporan Badan;
- p. menyusun rencana, melaksanakan kegiatan pengumpulan data dan penyajian dan analisa data anggaran perencanaan dan belanja Badan;
- q. menghimpun dan menganalisa data anggaran dan realisasi keuangan;
- r. menghimpun dan menyiapkan bahan serta menyusun rancangan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk dijadikan DPA-SKPD baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung;
- s. menyusun rencana anggaran penerimaan/pengeluaran Badan, serta pengelolaan data keuangan sebagai bahan perhitungan dan perencanaan tahun anggaran yang akan datang;
- t. mengkoordinasikan pembuatan dan pelaporan SPJ dari seluruh bidang;
- u. memeriksa dan mengontrol SPJ yang masuk dari seluruh bagian dan bidang, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- v. menyiapkan bahan dan mengkoordinasikan pembuatan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran serta memelihara arsip administrasi keuangan;
- w. menyiapkan bahan serta memberikan pelayanan dalam rangka pemeriksaan keuangan;
- x. menyiapkan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan serta laporan pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan;
- y. memberikan saran, pertimbangan dan telaahan serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan evaluasi dan informasi untuk kebijakan dan petunjuk selanjutnya; dan
- z. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas.
Bagian Kedua
Bidang Pemberdayaan Masyarakat
BAB III - TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS UNSUR-UNSUR ORGANISASI BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
Pasal 9
- (1) Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis, melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pembinaan dan evaluasi di bidang pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat, pelatihan masyarakat dan peningkatan partisipasi masyarakat.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
- a. menyusun program, mengkoordinasikan, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat dan pelatihan masyarakat;
- b. menyusun program, mengkoordinasikan, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat;
- c. menyusun program, mengkoordinasikan, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan perumusan kebijakan teknis dan penyusunan peraturan perundang-undangan daerah di bidang pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat, pelatihan masyarakat dan peningkatan partisipasi masyarakat sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- d. menyusun program, mengkoordinasikan, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat, pelatihan masyarakat dan peningkatan partisipasi masyarakat;
- e. menyusun program, mengkoordinasikan, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat, pelatihan masyarakat dan peningkatan partisipasi masyarakat;
- f. menyusun program, mengkoordinasikan, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengembangan semangat dan gotong royong serta keswadayaan masyarakat melalui pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM);
- g. menyusun program, mengkoordinasikan, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan kerjasama dengan instansi atau unit kerja terkait dalam keterpaduan penyusunan dan pelaksanaan program dan kebijakan pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat, pelatihan masyarakat dan peningkatan partisipasi masyarakat;
- h. membagi tugas dan kegiatan kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya;
- i. memberi petunjuk, arahan kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku;
- j. memeriksa, mengontrol dan menilai hasil kerja bawahan agar sesuai dengan rencana;
- k. menilai prestasi kerja bawahan
BAB III - TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS UNSUR-UNSUR ORGANISASI BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
Pasal 10
Bidang Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari :
- a. Sub Bidang Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat; dan
- b. Sub Bidang Peningkatan Partisipasi Masyarakat.
BAB III - TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS UNSUR-UNSUR ORGANISASI BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
Pasal 11
- (1) Sub Bidang Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan, melaksanakan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi bimbingan teknis pemberdayaan kelembagaan dan organisasi masyarakat, dan pelatihan masyarakat.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menyusun langkah kegiatan sub bidang
BAB III - TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS UNSUR-UNSUR ORGANISASI BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
Pasal 12
- (1) Sub Bidang Peningkatan Partisipasi Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi bimbingan teknis peningkatan partisipasi masyarakat.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menyusun langkah kegiatan sub bidang
BAB III - TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS UNSUR-UNSUR ORGANISASI BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
Pasal 13
- (1) Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis serta melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pembinaan dan evaluasi di bidang pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
- a. menyusun program, mengkoordinasikan, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat;
- b. menyusun program, mengkoordinasikan, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna;
- c. menyusun program, mengkoordinasikan, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan perumusan kebijakan teknis dan penyusunan peraturan perundang-undangan daerah di bidang pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat dan pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- d. menyusun program, mengkoordinasikan, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat dan pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna;
- e. menyusun program, mengkoordinasikan, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat dan pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna;
- f. menyusun program, mengkoordinasikan, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan kerjasama dengan instansi atau unit kerja terkait dalam keterpaduan penyusunan dan pelaksanaan program dan kebijakan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat dan pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna;
- g. membagi tugas dan kegiatan kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya;
- h. memberi petunjuk, arahan kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku;
- i. memeriksa, mengontrol dan manilai hasil kerja bawahan agar sesuai dengan rencana;
- j. menilai prestasi kerja bawahan
BAB III - TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS UNSUR-UNSUR ORGANISASI BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
Pasal 14
Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat terdiri dari :
- a. Sub Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat; dan
- b. Sub Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna.
BAB III - TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS UNSUR-UNSUR ORGANISASI BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
Pasal 15
- (1) Sub Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi bimbingan teknis pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menyusun langkah kegiatan sub bidang
BAB III - TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS UNSUR-UNSUR ORGANISASI BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
Pasal 16
- (1) Sub Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi bimbingan teknis pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menyusun langkah kegiatan sub bidang
BAB III - TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS UNSUR-UNSUR ORGANISASI BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
Pasal 17
- (1) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Desa mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis serta melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pembinaan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa dan kelurahan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
- a. melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa dan kelurahan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menyusun program dan merencanakan operasional, mengkoordinasikan, mengatur, mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan kegiatan perumusan kebijakan teknis dan penyusunan peraturan perundang-undangan daerah di bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa dan kelurahan sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- c. menyusun program dan merencanakan operasional, mengkoordinasikan, mengatur, mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa dan kelurahan;
- d. menyusun program dan merencanakan operasional, mengkoordinasikan, mengatur, mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa dan kelurahan;
- e. menyusun program dan merencanakan operasional, mengkoordinasikan, mengatur, mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan kegiatan kerjasama dengan instansi atau unit kerja terkait dalam keterpaduan penyusunan dan pelaksanaan program
dan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa dan kelurahan;
- f. menyusun program dan merencanakan operasional, mengkoordinasikan, mengatur, mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan kegiatan fasilitasi perencanaan pembangunan desa dan kelurahan;
- g. menyusun program dan merencanakan operasional, mengkoordinasikan, mengatur, mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan perencanaan pembangunan desa dan kelurahan;
- h. menyusun program dan merencanakan operasional, mengkoordinasikan, mengatur, mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan desa dan kelurahan;
- i. menyusun program dan merencanakan operasional, mengkoordinasikan, mengatur, mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas pemerintahan desa dan kelurahan;
- j. menyusun program dan merencanakan operasional, mengkoordinasikan, mengatur, mengendalikan serta mengevaluasi penyelenggaraan adminstrasi pemerintahan desa dan kelurahan;
- k. menyusun program dan merencanakan operasional, mengkoordinasikan, mengatur, mengendalikan serta mengevaluasi pengembangan desa dan kelurahan;
- l. menyusun program dan merencanakan operasional, mengkoordinasikan, mengatur, mengendalikan serta mengevaluasi pengelolaan keuangan dan aset desa dan kelurahan dan ADD Desa;
- m. menyusun program dan merencanakan operasional, mengkoordinasikan, mengatur, mengendalikan serta mengevaluasi peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pemerintahan desa;
- n. menyusun program dan merencanakan operasional, mengkoordinasikan, mengatur, mengendalikan serta mengevaluasi pembuatan dan pengelolaan profil desa dan kelurahan, data base penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan serta penyelenggaraan perlombaan desa dan kelurahan;
- o. menyusun program dan merencanakan operasional, mengkoordinasikan, mengatur, mengendalikan serta mengevaluasi penyelenggaraan bimbingan, konsultasi, pelatihan dan pendidikan bagi aparat desa, kelurahan dan anggota BPD serta pembuatan peraturan desa (Perdes);
- p. menyusun program dan merencanakan operasional, mengatur serta mengevaluasi pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pembinaan,
pengawasan dan supervisi pemeliharaan prasarana dan sarana pedesaan serta pemeliharaan air bersih dan penyehatan lingkungan;
- q. membagi tugas dan kegiatan kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya;
- r. memberi petunjuk, arahan kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku;
- s. memeriksa, mengontrol dan manilai hasil kerja bawahan agar sesuai dengan rencana;
- t. menilai prestasi kerja bawahan
BAB III - TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS UNSUR-UNSUR ORGANISASI BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
Pasal 18
Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Desa terdiri dari :
- a. Sub Bidang Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Desa dan Kelurahan; dan
- b. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa dan Kelurahan.
BAB III - TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS UNSUR-UNSUR ORGANISASI BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
Pasal 19
- (1) Sub Bidang Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Desa dan Kelurahan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi bimbingan teknis pelaksanaan perencanaan pembangunan desa dan kelurahan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menyusun langkah kegiatan sub bidang
BAB III - TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS UNSUR-UNSUR ORGANISASI BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
Pasal 20
- (1) Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa dan Kelurahan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi bimbingan teknis peningkatan kapasitas pemerintahan desa dan kelurahan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menyusun langkah kegiatan sub bidang
BAB III - TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS UNSUR-UNSUR ORGANISASI BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
Pasal 21
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sesuai dengan keahlian dan kebutuhan ## BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
BAB III - TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS UNSUR-UNSUR ORGANISASI BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
Pasal 22
Ketentuan lebih lanjut mengenai hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur kembali dengan Peraturan/Keputusan Bupati tersendiri.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Paringin pada tanggal 23 Agustus 2012

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BALANGAN, ttd H. M. RIDUAN DARLAN Pembina Utama Madya (IV/d) NIP.19590409 198203 1 012 ## Pasal 23

Penandatangan: Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Penetapan: Ditetapkan di Paringin pada tanggal 23 Agustus 2012

Penandatangan: BUPATI BALANGAN, ttd ## H. SEFEK EFFENDIE