Unknown Unknown Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pendirian Perusahaan Daeratr Air Minum (PDAIvII Itubupaten Daerah Tingkat II Sihrbondo dalam rangla meninglratkan pelayanan kepada. masyarakat, perlu dilakukan penataan organ dan kepegawaian Perusahaan Daeratr Air Minum l(abupaten Situbondo; - batrwa sejalan dengan perkembangan peraturan penrndang-undangan, maka Peraturan Daeratr Kabupaten Situbondo yang mengatur Perusatraan Daeratr Air Minum Kabupaten Situbondo sudatr tidak sesuai dengan perkembarrgan dan keadaan, sehingga perlu diganti; b. - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daeratr Air Minum; 1. (berlaku Unknown)
Pembukaan
berdasarkan Perahrran Daerah Kabupaten Daeratr Tingkat [I Situbondo Nomor 5 Tahun 1991 tentang Pendirian Perusahaan Daeratr Air Minum (PDAIvII Itubupaten Daerah Tingkat II Sihrbondo dalam rangla meninglratkan pelayanan kepada. masyarakat, perlu dilakukan penataan organ dan kepegawaian Perusahaan Daeratr Air Minum l(abupaten Situbondo;
- batrwa sejalan dengan perkembangan peraturan penrndang-undangan, maka Peraturan Daeratr Kabupaten Situbondo yang mengatur Perusatraan Daeratr Air Minum Kabupaten Situbondo sudatr tidak sesuai dengan perkembarrgan dan keadaan, sehingga perlu diganti; b.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daeratr Air Minum;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor L2 Tatrun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daeratr Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tatrun 1950 Nomor 19, Tambatran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 4U sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tatrun 1965 (kmbaran Negara Republik Indonesia Tatrun 1965 Nomor t9, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 27301;
2
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tatrun 1974 Nomor 6s);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun t999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (I"embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun L999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun L999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
6. Undang-Undang Nomor L2 Tatrun . 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 523a);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintatran Daeratr (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2O15 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Cara Pengaturan Air (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun L982 Nomor 37, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 32251;
9. Peraturan Pemerintah Nomor L22 Tatrun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tatrun 2015 Nomor 345, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2OL4 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor L2 Tahun 2OlL tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 199);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2AA6 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum;
10. L2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2OOT tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaa.n Daerah Air Minum;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2OL5 Nomor 2O361; 13.
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah; L4.
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga;
2. Peraturan Daeratr Ihbupaten Situbondo Nomor 1O Tahun 2AL3 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo (l,embaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2OL3 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daeratr Kabupaten Situbondo Nomor 10). 16.
Dengan PersetuJuan Bersama
DEITAN PERWAKII"AIT RAI(YAT DAERAII
I{ABI'PATEIY SITIIBOITDO dan
BIIPATI SITI'BOITDO
MEMIITUSKAIY:
PTRATIIRAIT DATRAII TEIYTAIIG PERUSAHAAIT DATRATI AIR
Menetapkan : MIIYUIU.
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
2. Pemerintatr Daerah adalah Pemerinta.tr Kabupaten Situbondo.
1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo.
5. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disebut PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Situbondo yang didirikan ## BAB II
PEMBEITTI'KAN
Baglan Kesatu Pendlrlan
Pasal 2
Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Situbondo adalah suatu Badan Usaha Milik Daerah yang didirikan
Pasal 3
- Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Situbondo diberi narna Perusahaan Daerah Air Minum "TIRTA BALURAN' dan menggunakan logo yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan Direksi melalui Dewan Pengawas. (1)
- Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Situbondo sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berkedudukan dan berkantor pusat di Situbondo. (2t
Baglan Kettga Asas dan Tr{uan
Pasal 4
Asas penyelenggaraan PDAM meliputi :
- b. keterbukaan;
- a. kepastian hukum;
- c. partisipatif;
- e. kepentingan umum;
- d. akuntabilitas;
- f. profesionalitas;
- h. keseimbangan hak dan kewajiban;dan
- g. kesamaan hak;
- i. elisiensi dan efektif.
Pasal 5
- (U Tujuan PDAM adalah :
- b. memberikan pelayanan air minum dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan air minum masyarakat secara berkesinambungan dengan mengutamakan pemerataan pelayanan, mempertimbangkarr keterj angkauan masyarakat,
- a. turut serta melaksanakan pembangunan daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional umumnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan memenuhi kebutuhan masyarakat ;dan
- Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PDAM mempunyai kegiatan mengelola dan pendistribusian air minum yang memenuhi standar kesehatan dan memenuhi syarat bagt masyarakat secara merata, tertib dan teratur. (21
- Pengelolaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpegang pada prinsip-prinsip ekonomi perusatraan dengan tidak mengabaikan fungsi sosial. (s)
Baglan Keempat Ruang Llngkup
Pasal 6
Ruang lingkup pelayanan PDAM meliputi semua bentuk pelayanan yang berkaitan dengan air minum dan non air yang mendukung pendistribusian air minum.
Bagian Kelima trItlayah Usaha
Pasal 7
Wilayah usaha PDAM meliputi seluruh wilayah Daerah.
BAB III - MODAL
Pasal 8
- (1) Modal PDAM selumhnya merupakan kekayaan daerah yang dipisatrkan sebesar Rp. 8.343.576.910,00 (delapan milyar tiga ratus empat puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus sepuluh rupiah) sampai dengan tahun berjalan.
2. Modal PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (U dapat ditambah melalui mekanisme penyertaan modal yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah. (21
Baglan Kesatu
Umum
BAB IV - ORGAN PDAI}I
Pasal 9
Organ PDAM terdiri dari :
- b. Dewan Pengawas;dan
- a. Bupati selaku pemilik modal;
- c. Direksi.
- (1) Direksi diangkat oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas.
- (3) Batas usia Direksi yang berasal dari PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggl 55 (lima puluh lima) tahun.
3. (21 Batas usia Direksi yang berasal dari luar PDAM pada saat diangkat pertama kali paling tinggr 50 (lima puluh) tahun.
- (4) Jabatan Direksi berakhir pada saat yang bersangkutan berumur paling tinggr 6O (enam puluh) tahun.
- (5) Direksi dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.
BAB IV - ORGAN PDAI}I
Pasal 11
- (1) Masa jabatan Direksi ditetapkan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (3) Penilaian atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dilakukan oleh Bupati setelah memperoleh pertimbangan dari Dewan Pengawas.
3. (21 Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja PDAM dan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat setiap tahun.
BAB IV - ORGAN PDAI}I
Pasal 12
- (1) Calon Direksi harus memenuhi persyaratan:
- a. Warga Negara Indonesia;
- c. mempunyai pendidikan sekurang-kuranglya Sa{ana Strata 1 (S-1) atau yang sederajat;
- b. sehat jasmani dan rohani ;
- d. tidak berstatus sebagai PNS/TNI/Po1ri;
- f. bukan pengurus partai politik;
- e. mempunyai pengalaman kerja 10 (sepuluh) tahun bagr yang berasal dari PDAM atau mempunyai pengalarnan ke{a minimal 15 (lima belas) tahun mengelola perusahaan bagl yang bukan berasal dari PDAM yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahadn sebelumnya dengan penilaian baik;
- g. lulus pelatihan manajemen air minum di dalam atau di luar negeri yang telah terakreditasi dibuktikan dengan sertifikasi atau iazah;
- i. bersedia bekerja penuh waktu ;
- h. membuat dan menyajikan proposal mengenai visi dan misi PDAM;
- j. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakit Bupati atau Dewan Pengawas atau Direksi lainnya sampai derqjat ketiga menurut garis lurus atau ke samping menantu dan ipar ; dan
- k. lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh tim ahli yang ditunjuk oleh Bupati.
13. Pengang!&lt;atan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. (21
BAB IV - ORGAN PDAI}I
Pasal 13
- (U Jumlah Direksi PDAM ditetapkan
BAB IV - ORGAN PDAI}I
Pasal 14
- (U Direksi dilarang memangku sebagai: jabatan rangkap,
- a. jabatan struktural atau fungsional instansi/lembaga Pemerintah, Pemerintah Provinsi Pemerintah Daerah ; pada dan
- c. jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM; dan/atau
- b. anggota Direksi pada BUMD lainnya, BUMN, dan badan usaha swasta ;
- d. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (21 Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM.
Baglan Kedua Tugas dan Wewenang
BAB IV - ORGAN PDAI}I
Pasal 15
Direksi mempunyai tugas :
- a. menJrusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PDAM;
- b. membina pegawai;
- d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- c. mengurus dan mengelola kekayaan PDAM;
- e. menyusun Rencana Strategi Bisnis 5 (lima) tahunan (busfness/corporate planl yang disahkan oleh Bupati melalui usul Dewan Pengawas;
- menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategi Bisnis (br,rsfness plan/ corporate planl kepada Bupati melalui Dewan Pengawas ; dan f.
- g. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PDAM.
BAB IV - ORGAN PDAI}I
Pasal 16
- la.poran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf g terdiri dari Laporan Triwulan dan l.aporan Tatrunan. (1)
- I"aporan Triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (U terdiri dari laporan kegiatan otrrerasional dan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas. (21
- la"poran Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (U terdiri dari laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas disampaikan kepada Bupati. (3)
- la.poran Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat l2O (seratus dua puluh) hari setelatr tahun buku PDAM ditutup untuk disahkan oleh Bupati paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterima. (4)
- Anggota Direksi atau Dewan Pengawas yang tidak menandatangani t aporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) harus menyebutkan alasannya secara tertulis. (s)
BAB IV - ORGAN PDAI}I
Pasal 17
Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 mempunyai wewenang :
- a. mengangkat, memberhentikan, dan memutasi pegawai PDAM
BAB IV - ORGAN PDAI}I
Pasal 18
Untuk mendukung kelancaran pengelolaan PDAM, Direksi dapat diberikan dana representatif paling banyak 75o/o (tujuh puluh lima per seratus) dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun.
Baglan Ketlga
PenunJukkan PeJabat Sementara
BAB IV - ORGAN PDAI}I
Pasal 19
- (1) Apabila sampai beraktrir masa jabatan Direksi pengangkatan Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, Bupati dapat menunjuk/mengangkat Direksi yang lama atau seorang Pejabat Strulrtural PDAM sebagai pejabat sementara.
- (3) Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
3. (21 Direksi lama yang ditunjuk sebagai Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (U tidak mencalonkal untuk periode berikutnya.
4. (41 Keputus€ur Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku paling lama 6 (enam) bulan.
- (5) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpatr jabatan.
Pe ngh""ru ,.llt"',r *a-r* n da n cut I
- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari gaji dan tunjangan.
- a. tunjangan kesehatan;
3. (21 Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- b. tunjangan istri/suami dan anak paling banyak 2 (dua) orang anak;
- d. tunjangan hari raya; dan
- c. tunjangan jabatan;
- e. tunjangan lain-lain.
- (4) Besarnya gaji Direktur paling tinggr sebesar 9Oo/o (sembilan puluh per seratus) gqii Direktur Utama.
- (3) Besarnya gaji Direktur utama paling tingg sebesar 2,s (dua koma lima) kali penghasilan pegawai tertinggi.
- (5) Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, Direksi memperoleh bagran dari jasa produksi.
- Besarnya Baji, tunjangan dan bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Bupati setelah
BAB IV - ORGAN PDAI}I
Pasal 21
- (U Direksi setiap masa akhir jabatan diberikan uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Bupati
BAB IV - ORGAN PDAI}I
Pasal 23
- (U Direksi berhenti karena :
- b. meninggal dunia.
- a. masa jabatannya berakhir ; dan
- (2t Direksi diberhentikan karena :
- permintaan sendiri ; a.
- reorganisasi ; b.
- melakukan tindakan yang merugikan PDAM ; c.
- f. tidak dapat melaksanakan tugasnya; dan
- melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah atau negara; e. mencapai batas usia 60 (enam puluh) tatrun; d.
- g. dihukum karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana paling sedikit 5 (lima) tahun
BAB IV - ORGAN PDAI}I
Pasal 24
- (t) Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c dan huruf d diberhentikan sementara oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas untuk jangka walrtu paling lama 1 (satu) bulan.
- 12) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati disertai dengan alasan dan diberitahukan kepada yang bersangkutan.
BAB IV - ORGAN PDAI}I
Pasal 25
- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Dewan Pengawas melakukan sidang yang dihadiri oleh Direksi untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil sidang Dewan Pengawas.
3. (21 Dewan Pengawas melaporkan kepada Bupati hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan Bupati untuk memberhentikan atau merehabilitasi.
- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Direksi merupakan tindak pidana dengan putusan bersalah dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.
#iT,::::11
Paragtaf 1 Pengangkatan
BAB IV - ORGAN PDAI}I
Pasal 26
- (1) Dewan Pengawas berasal dari unsur pejabatPemerintah Daerah, profesional, dan/atau masyarakat konsumen yang diangkat oleh Bupati.
2. (21 Batas usia Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun.
Pes€,L27
- (1) Calon anggota Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan:
- a. batas usia paling tinggi G2 (enam puluh dua) tahun;
- c. menguasai manqjemen PDAM;
- b. latar belakang pendidikan sekurang-kuran$lya Sarjana S-1 (Strata 1);
- d. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- f. bukan pengurus Partai Politik.
- e. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/wakil Bupati atau Dewan pengawas yang lain atau Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar;
8. (21 Pengangkatan anggota Dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB IV - ORGAN PDAI}I
Pasal 28
- (1) Jumlah anggota Dewan pengawas ditetapkan
BAB IV - ORGAN PDAI}I
Pasal 29
- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
2. (21 Pengangkatan kembali anggota Dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan kinerja dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Direksi dan kemampuan PDAM dalam meningkatkan kinerja pelayanan air minum kepada masyarakat.
Paragraf 2 Tugas dan lf,ewenang
Dewan Pengawas mempunyai tugas :
- b. memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan PDAM antara lain pengangkatan Direksi, program kerja yang diajukan oleh Direksi, rencana perubahan status kekayaan PDAM, rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain, serta menerio€r, memeriksa dan/atau mena.ndatangani Laporan Triwulan dan la.poran Tahunan ;
- a. melaksanakan pengawasarl, pengendalian dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan pDAM ;
- c. memeriksa dan menyampaikan Rencana Strategis Bisnis (busfness plan/ corporate planl, dan Rencana Bisnis dan Anggaran Tatrunan PDAM yang dibuat Direksi kepada Bupati untuk mendapat pengesahan; dan
- d. mengadakan rapat dengan Direksi paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali.
BAB IV - ORGAN PDAI}I
Pasal 30
Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, mempunyai wewenang sebagai berikut:
BAB IV - ORGAN PDAI}I
Pasal 31
Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, mempunyai wewenang sebagai berikut:
- a. menilai kinerja Direksi dalam mengelola PDAM;
- b. menilai la.poran Triwulan dan la.poran Tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Bupati;
- c. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan PDAM;
- d. mengusulkan pengangkatan, p€mberhentian sementara, rehabilitasi, dan pemberhentian Direksi kepada Bupati.
Pamgraf 3
Selrretariat Dewan Pengawas
Pasel 32
- (U Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dapat dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua Dewan Pengawas.
- a. 2 (dua) orang unsur dari PDAM; dan
- (21 Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (U beranggotakan paling banyak 3 (tiga) orang yang terdiri dari :
- b. 1 (satu) orang unsur dari pemerintah Daerah yang membidangr perekonomian pada Sekretariat Daerah.
- (4) Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertempat di kantor PDAM.
- (3) Pembiayaan yang ditimbulkan dari pelaksanaan tugas sekretariat Dewan Pengawas dibebankan pada PDAM.
- (5) Pembentukan Sekretariat Dewan Pengawas sebrgaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21
BAB IV - ORGAN PDAI}I
Pasal 33
Dewan Pengawas diberikan penghasilan berupa uang jasa.
BAB IV - ORGAN PDAI}I
Pasal 34
- Ketua Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 45 o/o (empat puluh lima per seratus) dari gqii Direktur Utama. (1)
- Sekretaris Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 40 vo (empat puluh per seratus) dari gdi Direktur Utama. (21
- setiap anggota Dewan Pengawas menerima uang jasa paling banyak 35 o/o (tiga puluh lima per seratus) dari gaji Direktur Utama. (3)
BAB IV - ORGAN PDAI}I
Pasal 35
Dalam hat PDAM memperoleh keuntungan, Dewan pengawas memperoleh bagran dari jasa produksi secara proporsional dengan berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.
BAB IV - ORGAN PDAI}I
Pasal 36
Besarnya uang jasa dan bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan Pasal 35 ditetapkan oleh Bupati dengan
BAB IV - ORGAN PDAI}I
Pasal 37
- (u Dewan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Bupati dengan
BAB IV - ORGAN PDAI}I
Pasal 38
- (U Anggota Dewan Pengawas berhenti karena :
- b. meninggal dunia.
- a. masa jabatannya berakhir; atau
- (2) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan karena :
- b. reorganisasi;
- a. permintaan sendiri;
- c. kedudukan sebagai pejabat Daerah telah berakhir;
- e. tidak dapat melaksanakan tugas;
- d. mencapai batas usia 6s (enam puluh lima) tahun;
- g. melakukan tindakan yang merugikan pDAM;
- i. dihukum karena melakukan tindak
BAB IV - ORGAN PDAI}I
Pasal 39
- (U Anggota Dewan Pengawas yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Ayat (21 huruf g dan huruf h diberhentikan sementara oleh Bupati.
- (21 Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Bupati melaksanakan rapat yang dihadiri oleh anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), akan diberhentikan atau direhabilitasi.
2. (21 Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan Bupati belum melakukan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberhentian sementara batal demi hukum.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil rapat.
- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Dewan Pengawas merupakan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.
KIPEGAWAIAIY
Baglan Kesatu Pengangkatan
BAB V - KIPEGAWAIAIY
Pasal 41
- (1) Pengangkatan pegawai PDAM harls memenuhi persyaratan:
- a. Warga Negara Republik Indonesia ;
- c. mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian yang diperlukan;
- b. berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana pating sedikit 5 (lima) tahun
BAB V - KIPEGAWAIAIY
Pasal 42
- (U Direksi dapat mengangkat tenaga kontrak dengan pemberian honorarium yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi yang berpedoman pada Upah Minimum Kabupaten.
- (21 Tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperbolehkan menduduki jabatan.
BAB V - KIPEGAWAIAIY
Pasal 43
- (1) Batas usia pensiun pegawai PDAM adalah 56 (lima puluh enam) tahun.
2. (21 Pegawai yang memasuki masa pensiun dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi dari pangkatnya dengan ketentuan paling sedikit telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir.
Baglan Kedua
Penghasllan dan Cutl
BAB V - KIPEGAWAIAIY
Pasal 44
- (1) Pegawai PDAM berhak atas gaji, tunjangan dan penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan pangkat, jenis pekerjaan dan tanggung jawabnya.
- (21 Tunjangan sebagaimana meliputi : dimaksud pada ayat (1)
- a. tunjangan pangan ;
- c. tunjangan lainnya.
- b. tunjangan kesehatan ;dan
- Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf b diberikan kepada pegawai beserta keluarga yang menj adi tanggungannya. (3)
- Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf b meliputi pengobatan dan/atau perawatan di rumah sakit, klinik dan lain-lain yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Direksi. (4)
- Pemberian hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan PDAM. (s)
BAB V - KIPEGAWAIAIY
Pasal 45
- Penyusunan skala gaji pegawai PDAM dapat mengacu pada prinsip-prinsip skala gqii Pegawai Negeri Sipit yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan PDAM. (U
- Ketentuan gaji pegawai PDAM sebogaimana dimaksud pada ayat (U ditetapkan dengan Keputusan Direksi, setelah mendapat persetujuan Bupati. (2t
BAB V - KIPEGAWAIAIY
Pasal 46
- Pegawai yang beristri/bersuami diberikan tunjangan istri/suami paling tinggr 10 o/o (sepuluh per seratus) dari gaji pokok. (1)
- Pegawai yang mempunyai anak yang berumur kurang dari 2l (dua puluh satu) tatrun, belum mempunyai penghasilan sendiri dan belum atau tidak menikah diberikan tunjangan anak sebesar 5 o/o (lima persen) dari gqii pokok untuk setiap anak. (2t
- Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dapat diperpanjang sampai umur 25 (dua puluh lima) tahun, dalam hal anak masih bersekolah/kuliah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari sekolahl perguruan tinggi. (3)
- (4) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (21 diberikan paling banyak untuk 2 (dua) orang anak.
BAB V - KIPEGAWAIAIY
Pasal 47
- Pegawai berhak atas jaminan hari tua yang dananya dihimpun dari usaha PDAM dan iuran pegawai PDAM yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi. (u
- Besarnya tunjangan jaminan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas perhitungan gaji. (21
BAB V - KIPEGAWAIAIY
Pasal 48
Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, pegawai PDAM diberikan bagran dari jasa produksi sesuai dengan kemampuan keuangan PDAM.
BAB V - KIPEGAWAIAIY
Pasal 49
- Pegawai yang memiliki nilai rata-rata baik dalam Daftar Penilaian Kerja Pegawai diberikan kenaikan gaji berkala sesuai dengan kemampuan keuangan PDAM. (U
- Apabila yang bersangkutan belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), kenaikan gaji berkala ditunda paling lama 2 (dua) tahun. (21
- (1) Pegawai memperoleh hak cuti meliputi
- b. cuti besar;
- a. cuti tahunan;
- c. cuti sakit;
- e. cuti menikah;
- d. cuti karena alasan penting atau ibadah hqii; untuk menunaikan
- f. cuti bersalin; dan
- g. cuti di luar tanggungan PDAM.
9. Pegawai yang menjalankan cuti dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan kecuali cuti diluar tanggungan PDAM . (2t sebagaimana yang penghasilan penuh,
- (3) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.
Baglan Ketlga
Penghargaan dan Tanda Jasa
BAB V - KIPEGAWAIAIY
Pasal 51
- (1) Direksi memberikan penghargaan kepada pegawai yang mempunyai masa kerja secara terus menerus selama 10 tahun, 20 tahun, dan 30 tahun yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan PDAM.
2. (21 Direksi memberikan tanda jasa kepada pegawai yang telah menunjukkan prestasi yang luar biasa datam pengembangan PDAM.
- (3) Pemberian penghargaan dan tanda jasa kepada pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21 ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
Baglan Keempat KewaJtban dan Latrangan
BAB V - KIPEGAWAIAIY
Pasal 52
Setiap pegawai wajib :
- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila serta melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. mendatrulukan kepentingan PDAM diatas kepentingan lainnya;
- c. mematuhi dan menaati segala kewajiban dan larangan; dan
- d. memegang teguh rahasia PDAM dan rahasiajabatan.
BAB V - KIPEGAWAIAIY
Pasal 53
Pegawai dilarang :
- a. melakukan kegiatan yang merugikan PDAM, Daerah dan/atau Negara;
- c. mencemarkan nama baik PDAM , Daerah dan/atau Negara.
- b. menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan bag diri sendiri dan/atau orang lain yang merugikan PDAM; dan
Baglan Ketlma
Pelanggaran dan Pemberhentlan
BAB V - KIPEGAWAIAIY
Pasal 54
- (U Pegawai PDAIvI dapat dikenakan hukuman.
- (21 Jenis hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (U meliputi:
- b. teguran tertulis;
- a. teguran lisan;
- c. penundaan kenaikan gaji berkala;
- e. penurunan pangkat;
- d. penundaan kenaikan pangkat;
- f. pembebasan jabatan;
- h. pemberhentian dengan hormat; dan
- g. pemberhentian sementara;
- i. pemberhentian dengan tidak hormat.
- (3) Pelaksanaan penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
BAB V - KIPEGAWAIAIY
Pasal 55
- (U Pegawai PDAM diberhentikan sementara apabila diduga telah melakukan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dan /atau tindak pidana.
- (21 Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (U paling lama 6 (enam) bulan atau sampai ditetapkannya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas dugaan tindak pidana yang dilakukan.
BAB V - KIPEGAWAIAIY
Pasal 56
- (1) Pegawai PDAM yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, mulai bulan berikutnya diberikan 5Oo/o (lima puluh per seratus) dari gaji.
2. (2t Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (U tidak terbukti bersalah, pegawai yang bersangkutan harus dipeke{akan kembali dalam jabatan yang sarna dan berhak berhak menerima sisa penghasilan yang belum diterima.
- (3) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (U terbukti bersalah, Direksi memberhentikan dengan tidak hormat.
BAB V - KIPEGAWAIAIY
Pasal 57
- (1) Pegawai diberhentikan dengan hormat, karena :
- b. permintaan sendiri ;
- a. meninggal dunia ;
4. tidak dapat melaksanakan tugas ; c.
5. tidak sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter ; d.
- f. reorganisasi.
- e. telah mencapai usia pensiun ; dan /atau
8. (21 Pegawai yang diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (U diberikan pesangon yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (3) Pegawai yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pelaksanaannya berlaku pada akhir bulan berikutnya.
BAB V - KIPEGAWAIAIY
Pasal 58
Pegawai diberhentikan dengan tidak hormat, karena :
- a. melanggar sumpah pegawai dan/atau sumpah jabatan;
- b. dihukum karena melakukan tindak ancarna.n pidana paling sedikit 5 ## BAB VI
DANA PEITSIUIY DAIT ASOSI.ASI PDAU
Baglan Kesatu Dana Penslun
BAB V - KIPEGAWAIAIY
Pasal 59
- (1) Direksi dan Pegawai PDAM wajib diikutsertakan pada program pensiun yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun Pemberi Keda atau Dana Pensiun kmbaga Keuangan.
2. (21 Penyelenggara program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas pertimbangan optimalisasi dan kepastian manfaat bag Direksi dan Pegawai PDAM sesuai dengan peraturan perundangundangan.
- (3) Atas pertimbangan efektifitas dan efisiensi penyelenggara program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diutamakan dana pensiun pemberi kerja yang diselenggarakan oleh gabungan PDAM.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan dana pensiun Pegawai diatur oleh Direksi.
Baglan Kedua Asoslasl
- (1) PDAM wajib menjadi anggota Persatuan Perusatraan Air Minum Seluruh Indonesia (PERPAMSI).
2. (21 PDAM dapat memanfaatkan PERPAMSI sebagai asosiasi yang menjembatani kegiatan kerja sama antar PDAM dalam dan luar negeri dan berkoordinasi dengan instansi terkait di hrsat dan Daerah.
TANGGI'ITG JAUIAB DAIT TUITTUTAN GANTI RUGI
BAB VII - TANGGI'ITG JAUIAB DAIT TUITTUTAN GANTI RUGI
Pasal 61
- (1) Direksi serta semua pegawai PDAM atas tindakannya yang melawan hukum atau karena kelalaian dalam melakukan kewajibannya dan tugas yang dibebankan kepadanya baik langsung atau tidak langsung yang menimbulkan kerugian PDAM diwqiibkan pula mengganti seluruh kerugian yang timbul akibat perbuatannya.
2. (21 Penggantian kerugian ssfuagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghilangkan unsur tindak pidana yang dilakukan.
PEITY:ELEITGGARAAN PELAYANAN
Baglan Kesatu Kewenangan
BAB VIII - PEITY:ELEITGGARAAN PELAYANAN
Pasal 62
wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pengembangan penyediaan air minum meliputi :
- b. memfasilitasi ketersediaan air baku untuk memenuhi kebutuhan air minum masyarakat sesuai dengan standar pelayanan minimum yang ditetapkan;
- a. menyusun kebijakan dan strategi di Daerah
BAB VIII - PEITY:ELEITGGARAAN PELAYANAN
Pasal 63
- (1) PDAM diberi kewenangan sebagai operator dalam pelayanan air minum yang dimanfaatkan untuk kebutuhan masyarakat umum.
- a. menyediakan pelayanan air minum bagr masyarakat Daerah;
3. (21 Untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (U PDAM memiliki tugas sebagai berikut :
- b. melakukan pemeliharaan terhadap aset PDAM;
- c. memberikan laporan kinerja secara berkala kepada Bupati;
- d. meningkatkan perluasan cakupan pelayanan pada wilayah dimana sumber air tanah tidak memenuhi
- f. berpartisipasi dalam upaya perlindungan dan pelestarian
- e. mengatur sistem pendistribusian air minum sesuai
- g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan pemndang-undangan.
- (3) Dalam menyelenggarakan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (21, PDAM dapat mengadakan kedasama dengan pihak ketiga
BAB VIII - PEITY:ELEITGGARAAN PELAYANAN
Pasal 64
Dalam menyelenggarakan pelayanan air minum, PDAM mempunyai hak sebagai berikut :
- a. menagh dan menerima hasil penjualan air dan /atau non air dari pihak lain atau pelanggan;
- c. menolak dan/atau menerima permintaan calon pelanggan dengan
BAB VIII - PEITY:ELEITGGARAAN PELAYANAN
Pasal 65
Dalam penyelenggaraan pelayanan air minum, PDAM mempunyai kewqiiban sebagai berikut :
- a. mengoperasikan sarana pelayanan air minum secara optimal; 'b.
- c. memberikan pelayanan air minum kepada pelanggan dengan
PDAM memberikan pelayananuntuk kepentingan umum sesuai dengan kemampuan, yang meliputi :
- b. menyediakan hidran umum/kran umum bagr masyarakat yffLg kurang mampu yang belum mendapat pelayanan sambungan air minum secara langsung dengan sistem perpipaan;dan
- a. menyediakan hidran kebakaran di tempat-tempat tertentu;
- c. menyediakan loket pembayaran rekening air yang memberikan kemudahan bag pelanggan.
Baglan Keempat Tata Cara Pelayanan
Paragraf 1 Pemasangan Baru
BAB VIII - PEITY:ELEITGGARAAN PELAYANAN
Pasal 67
- (U setiap permohonan pemasangan baru harus diqiukan secara tertulis kepada PDAM.
- (3) Permohonan pemasangan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diterima atau ditolak oleh PDAM.
- (21 Permohonan pemasangan sambungan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir yang harus diisi dengan benar, jelas dan lengkap, diberi tanggal, dan ditandatangani serta melampirkan persyaratan yang ditentukan PDAM.
- (41 rerhadap permohonan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemasangan sambungan langganan alcan dilaksanakan paling lama 6 (enam) hari kerja setelah permohonan pemasangan baru diterima dan calon pelanggan melunasi biaya pemasangan.
- (5) Terhadap permohonan pemasangan baru yang ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PDAM memberikan alasan yang jelas secara tertulis paling lama L4 (empat belas) hari kerja setelah pengajuan permohonan.
BAB VIII - PEITY:ELEITGGARAAN PELAYANAN
Pasal 68
Setiap pemasangan sambungan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) dikenakan biaya pemasangan, yang besarannya diatur dengan Keputusan Direksi.
BAB VIII - PEITY:ELEITGGARAAN PELAYANAN
Pasal 69
- (1) Untuk pemasangan di wilayah pengembangan bam yang belum ada jaringan perpipaan, seluruh biaya sarana dan prasarana air minum dibebankan kepada pihak pemohon.
2. (21 Untuk pengembang perumahan/hunian, jaringan pipa distribusi menjadi beban pihak pengembang.
- (4) Jaringan perpipaan dan sarana prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa pipa dinas, meter air dan aksesoris yang terpasang dalam penyambungan air minum ke persil pelanggan.
- (3) Seluruh jaringan perpipaan dan sarana prasarana yang telah terpasang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi aset PDAM.
Pelanggan yang melakukan pemasangan pipa persil sendiri, harus menyesuaikan dengan standar telaris PDAM.
Paragraf 2
Pemutusan Sambungan Langganen
BAB VIII - PEITY:ELEITGGARAAN PELAYANAN
Pasal 71
- (U PDAM dapat melakukan pemutusan sarrbungan kepada pelanggan karena hal-hal sebagai berikut :
- a. menunggak pembayaran tagihan rekening air minum selama 2 (dua) bulan berturut-turut ;
- b. pelanggan yang mengakibatkan kerugian bag PDAM;dan
- c. karena permintaan pelanggan.
- (21 Pemutusan sambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. pemutusan sementara ;dan
- b. pemutusan tetap.
?ag€,l72
- (1) Pemutusan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7l ayat (21 huruf a adalah pencabutan meter air untuk sementara.
- (21 Pemutusan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pemutusan sementara selama 2 (dua) bulan karena adarrya tunggakan dan/atau adarrya pelanggaran yang dilakukan oleh pelanggan.
- (3) Pembukaan kembali pemutusan sementara dapat dilakukan paling lambat I (satu) hari setelah pelanggan melunasi tunggakan dan denda administrasi ditambah biaya buka kembali sesuai ketentuan yang berlaku.
BAB VIII - PEITY:ELEITGGARAAN PELAYANAN
Pasal 73
- (1) Pemutusan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (21 huruf b adalah pemutusan dari pipa retikulasi/ pipa distribusi.
2. (21 Pemutusan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (U dilakukan apabila :
- a. pelanggan tidak menyelesaikan segala kewajib€rnnya dalam jangka waktu yang telah ditentukan; dan
- (3) Pemutusan tetap dapat disambung kembali setelah pelanggan melunasi tunggakan dan denda ditambah biaya buka kembali sesuai ketentuan yang telatr ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- b. atas permintaan pelanggan dengan mengajukan permohonan tertulis untuk berhenti menjadi pelanggan PDAM dengan melunasi segala sesuatu yang menjadi kewqiiban pelanggan.
RTKTITIITG AIR MIITI'M
Baglan Kesatu Tarlf Air Minum
BAB IX - RTKTITIITG AIR MIITI'M
Pasal 74
- (1) Setiap orang atau badan yang menggunakan jasa pelayanan air minum dikenakan tarif air minum.
2. (21 Perhitungan dan penetapan tarif air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prinsip-prinsip :
- a. keterjangkauan dan keadilan;
- c. pemulihan braya (full cost remuery);
- b. mutu pelayanan;
- d. efisiensi pemakaian air;
- f. perlindungan air baku.
- e. transparansi dan akuntabilitas; dan
BAB IX - RTKTITIITG AIR MIITI'M
Pasal 75
- (1) Besarnya tarif air minum dihitung
BAB IX - RTKTITIITG AIR MIITI'M
Pasal 76
- (1) Rekening air minum terdiri atas :
- a. jumlah pemakaian air minum pelanggan per meter kubik (m.) dikalikan dengan tarif air ; dan
- b. biaya beban tetap, terdiri atas :
4. U biaya pemeliharaan meter air (BPMA);dan
5. (21 Pemakaian air minum untuk semua jenis golongan pelanggan, kecuali mobil tangki diberikan hak tetap pemakaian sebesar 1O m3 (sepuluh meter kubik).
6. 2l biaya administrasi (BA).
- (3) Jumlah pemakaian air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (U huruf a dihitung
BAB IX - RTKTITIITG AIR MIITI'M
Pasal 77
- (1) Pembayaran rekening air minum dilakukan di tempattempat yang ditentukan oleh PDAM dengan jadwal pembayaran yang diatur melalui Keputusan Direksi.
- (3) Apabila selama 2 (dua) bulan berturut-turut sampai batas waktu penutupan rekening air tidak dilunasi, maka selain dikenakan denda keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),, juga dikenakan biaya buka kembali sesuai ketentuan yang berlaku.
3. (21 Keterlambatan pembayaran rekening air minum dikenakan denda keterlambatan yang besarannya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (4) Besarnya denda keterlambatan dan biaya buka kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
Baglan Keempat Btaya Non Alr
BAB IX - RTKTITIITG AIR MIITI'M
Pasal 78
- (U Selain biaya pemasangan baru dan braya dalam rekening air, kepada pelanggan dapat dikenakan biaya non air yang terdiri dari:
- b. biaya balik nama;
- a. braya buka kembali;
- c. biaya penggantian meter air atas permintaan pelanggan;
- d. biaya pindah letak meter air;
- f. biaya pengujian kualitas air minum atas permintaan pelanggan; dan
- e. braya tera meter air atas perrnintaan pelanggan;
- g. biaya denda keterlambatan rekening dan denda pelanggaran.
- (21 Besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
HAI! DAIT KEWA"'IBAN PELAITGGAN
Baglan Kesatu Hak Pelanggan
BAB X - HAI! DAIT KEWA"'IBAN PELAITGGAN
Pasal 79
Hak pelanggan:
- a. mendapatkan hasil pengujian atas :
2. Kualitas air; dan
1. Perhitungan tagihan rekening air minum bulanan;
3. Akurasi meter air.
- c. mendapatkan informasi tentang strrrktur, besaran tarif dan tagihan;
- b. mendapatkan
PENJELASAN
Pembukaan
atas ketentuan yang telah disepakati pada saat mengajukan pemasangan baru;
- d. mendapatkan potongan paling banyak sebesar 50 % fiima puluh per serahrs) dari pembayaran rekening air pada bulan bersanglmtan apabila PDAIVI tidak dapat memenuhi aliran arr minum selama 7 (tujuh) hari berturut-turut tarrpa pernberitahuan terhitung sejak pelanggan melaporkan berhentinya aliran air minum dan/atau mendapatkan ganti rugi yang layak sebagai akibat kelalaian pelayanan krcuali sebagai akibat bencana aliam, keadaan mendesak (ficrce m4jeurc) dan/atau adanya kerusakan;
- e. apabila selama 7 (tujuh) hari berturut-turut PDAM terlambat menindaklanjuti laporan kebocoran pipa persil di rumah pelanggan terhitung sejak laporan kebocoran yang mengakibatkan pemakaian air minum menjadi tingg, maka pelanggan mendapatkan keringanan pembayaran rekening air minum ;
- menyampaikan pengaduan tentang layanan air minum yang meliputi : f.
1. keberatan atas tagihan rekening air minum ;
3. kualitas air minum ; dan
2. pendistribusian air minum ;
4. hal-ha1 yang menyangkut pelayanan air minum.
## Baglan Kedua
## KewaJlban Pelanggan
##
PENJELASAN
Pasal 8
O ## Kewajiban pelanggan: - a. segera melaporkan apabila mengetahui adanya kerusakan pipa dinas atau sarErna milik PDAM lainnya; - c. bertanggung jawab