PERATURAN DAERAH KAI]UPA'|EN BOI-AANC MONGON DOW I J'FAI{A Nomor 32 Tahun 2004 tentang lzin l.Jsaha Peternakan serta lrungutan Retribusi Atasnya. - a. bahwa dalam rangka penyelenggara€u1 Otonomi Daerah yang semakin luas, nyata dan bertanggung jawab, scbagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 'l'entang Pemerintah Daerah dan Peraruran Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pemerintah Daerah, maka izin Usaha Peternakan serta pungutan retribusi atasnya merupakan kewenangan kabupaten yang sekaligus menjadi sumber pendapatan daerah dalam rangka meningkatan Pedapatan Asli Daerah; 3. : l' Undang - Undang Nomor 29'l'ahun 1959 Tentang Penrbenlukan Daerah Tingkat II di Sulawesi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor TL,Tarnbahan Lembaran Negara Repubtik Indonesia Nomor lg22); 4. J-\_en-rbaran 3' Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1967 Tentang Ketentuan - Ketentuan pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Nelara Republik Indonesia Nomor 2524); 5. 2' Undang - Undang Nomor 49 Tahun 1960 Tentang Panitia Urusan piutang Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2104); 4. Undang - Undang Nomor g rahun lggr rentang Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun l9g1 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Repu'Utit&lt; lndonesia Nomor 3037); 7. 6' Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1993 Tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara nepuulit&lt; Indonesia Nomor 34g2); 5. undang - undang Nomor 12 Tahun tb92 Tentang Sistem Budidaya Tanaman (\_Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomr 46, Tambahan\_Lembaran Negara Rep,blik Indonesia Nomor 3 42g); 9. 7 ' Undang - Undang Republik Inclonesia Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Itepublik Indonesia Nomor l g Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4139): 10. 9' Undang - Undang Nomor 32 l'ahun 2004 Tentang pemerintahan Daerah ( LembaranNegara Republik Indo'esia Tahun 2004 Nom or 125); 8. Undang-Undang Nomor 2g T'ahun lggT Tenrang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran 'fambahan Negara Republik Indolesia Tahun 1997 Nomr 81, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indorresia Nomor 3710); 12. l0' Undang - Undang Nomor l0 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Propinsi Sulawesiltara (Lemabaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 72, Tambahan Negara Republik [ndonesia Nomor 4686); 13. 11' Peraturan Pemerintah Nomor 27'|ahun 1983 Tentang pelaksanaan Undang - Undang Nomor 8 Tahun lggr tentang Kitab undang - Undang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara l{epublik Indonesia Nonror 325g; (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
PERATURAN DAERAH KAI]UPA'|EN BOI-AANC MONGON DOW I J'fAI{A NOMOR : 19 TAltrJN 200s
TENTAN(;
IZIN USAHA PETERNAKAN SERTA PUNGUTAN RESTRIBUSI ATASNYA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BOLAANC MONGONDOW UTARA
:
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tentang lzin l.Jsaha Peternakan serta lrungutan Retribusi Atasnya.
- a. bahwa dalam rangka penyelenggara€u1 Otonomi Daerah yang semakin luas, nyata dan bertanggung jawab, scbagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 'l'entang Pemerintah Daerah dan Peraruran Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pemerintah Daerah, maka izin Usaha Peternakan serta pungutan retribusi atasnya merupakan kewenangan kabupaten yang sekaligus menjadi sumber pendapatan daerah dalam rangka meningkatan Pedapatan Asli Daerah;
3. : l' Undang - Undang Nomor 29'l'ahun 1959 Tentang Penrbenlukan Daerah Tingkat II di Sulawesi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor TL,Tarnbahan Lembaran Negara Repubtik Indonesia Nomor lg22);
4. J-\_en-rbaran 3' Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1967 Tentang Ketentuan - Ketentuan pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Nelara Republik Indonesia Nomor 2524);
5. 2' Undang - Undang Nomor 49 Tahun 1960 Tentang Panitia Urusan piutang Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2104);
4. Undang - Undang Nomor g rahun lggr rentang Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun l9g1 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Repu'Utit&lt; lndonesia Nomor 3037);
7. 6' Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1993 Tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara nepuulit&lt; Indonesia Nomor 34g2);
5. undang - undang Nomor 12 Tahun tb92 Tentang Sistem Budidaya Tanaman (\_Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomr 46, Tambahan\_Lembaran Negara Rep,blik Indonesia Nomor 3 42g);
9. 7 ' Undang - Undang Republik Inclonesia Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Itepublik Indonesia Nomor l g Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4139):
10. 9' Undang - Undang Nomor 32 l'ahun 2004 Tentang pemerintahan Daerah ( LembaranNegara Republik Indo'esia Tahun 2004 Nom or 125);
8. Undang-Undang Nomor 2g T'ahun lggT Tenrang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran 'fambahan Negara Republik Indolesia Tahun 1997 Nomr 81, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indorresia Nomor 3710);
12. l0' Undang - Undang Nomor l0 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Propinsi Sulawesiltara (Lemabaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 72, Tambahan Negara Republik [ndonesia Nomor 4686);
13. 11' Peraturan Pemerintah Nomor 27'|ahun 1983 Tentang pelaksanaan Undang - Undang Nomor 8 Tahun lggr tentang Kitab undang - Undang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara l{epublik Indonesia Nonror 325g;
Menetapkan
12. Peraturan Peluerintalt Nornor 20 'l'uhun 1997 'l'entiurg lletribusi l)aerah ( I embaran Ne'gara llepublik Indoncsia Tahun 1997 Nornor 55. l'arnbahan 'Lembaran Negara lte publik Indonesia Nomor 3692):
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 'l'ahun lggg 'l'entang Kcwenangan Pemeritah dan Kewcnangan Propinsi scbagai Daerah Otonclnr ( l.cmbaian Negara Republik Iudonesia Tahun 2000 Nonror 54);
3. 14.Keputusan Presiden l{epublik Indonesia Nonror 44 'l'ahun 1999 Teltang feknik Penyusunatt Pcraturan Penrndang-undangan dan Bent.uk Itencana Undang'Und*g, l)ctaturan - Peraturiur Pemerint,,tr ,lun Rencana Keputusan Presiden;
15. Keputusan Menteri t)alam Negeri Nomor 23 'fahun 186'l'entang Ketentuiur Umum mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil cli Lingkungan Pemerintah Daerah jo Keputusan Menteri Dalanr Negeri Nomor 4 Taliuri 1997 Tentans , -Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan pemerintah Daerah;
16. Keputusan Me.teri Dalam Negeri Nomor 174 'l'ahun lggT Tentanc Pedoman Tata Cara l)emungutan lterribusi Daerah;
17. Keputusan Mcnteri l)alam Negeri Nomor 175 'l'ahun l()g7 Tentans Pedoman l'ata cara l)cmeriksaan di llidang Retribusi Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomoi l l9 Tahun l99g rentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Duerah Tingkat I dan Daerah Tinfarkt II;
19. Instruksi Gubernur sulawesi Utara Nombr 3 Tahun 2000 Tentang Pengawasan Penrbibitan terhaclap Pemotongan / pengiriman sapi betina produktif;
Dengan Persetujuarr
DEWAN PEITWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOI.AANG MONGONDOW UTARA
MEMUl'USKAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA TENTANG IZIN USAHA PETERNAKAN SERTA PLNGUTAN
RETRIBUSI ATASNYA
BAB I - KEI'ENTUAN UMUM
Pasal 4
ffi:r?fi1o|Jffiffi*ha pcter.akzur adala' orang atau badzur yans 'crrperoreh izin
BAB I - KEI'ENTUAN UMUM
Pasal 5
- l. Usaha Peternakan Rakyat adalah usaha yang dilakukan oleh peternak dengan skala kepemilikan sebagai berikut :
2. .a. Us$a peternakan ayam ras petelur dibawah 10.000 ekor campuran
- b. Usaha peternakan ayan) ras pedaging dengan kapasitas produksi dibawah 15.000 ekor.
- d. Usaha peternakan kambing dibawah 300 ekor campuralt.
- c. Usaha petemakan babi dibaivah 125 ekor cantpuran.
6. !. Usaha peternakan sapi potong dibawah 100 ekor canrpuran.
- g. Usaha petemakan kuda dibawah 50 ekor campuran.
- f. Usaha peterbnakan sapi pcrah dibawah 20 ekor co,-,.,piru,.,.
I]AB III
GOI,ON GAN ITE'TITI BU S I
BAB I - KEI'ENTUAN UMUM
Pasal 6
Izin Usaha Peternakan sertil l)ultgutan l{etribusi Atasnya cligolongkan sebag,i retribusi perizinm tertentu.
uAll tv CARA MENGUKti t{'l'tNCKA'l' t,t,NGCUNAAN JASA
BAB I - KEI'ENTUAN UMUM
Pasal 7
Tingkat Penggunaan jasa di ukur bcrdasarkan junrlah dan jenis izin yang diberikan.
BAI] V
PRINSIP YANG DI ANU-I'DALAM PENE'|APAN S1'I{IJK'fT]I{ DAN I]I]SARNYA'fAI{IF
BAB I - KEI'ENTUAN UMUM
Pasal 8
- Prinsip dan sasaran dalarn penetapan struktur dan besamya tarif retr.ibusi perizilarr didasarkan pada tujuan untuk rnenutupi biaya penyelenggarmn pernberial izil. (l)
- Biaya sebagaimana dinraksud pada ayat (l ) meliputi biaya pengecekan pemeriksaan lapangzur dan biaya transportasi dalam rangka prngu*ur- i*-p.ng"ndalian (2)
.
STRUKTUR DAN I]ESARNYA I'ARIF RE'|RIBUSI
BAB VI - STRUKTUR DAN I]ESARNYA I'ARIF RE'|RIBUSI
Pasal 9
Retribusi ditetapkan sebagai berikut :
Izin Usaha Peternakan :
'
- a. lzin peternakan rakyat
- b. Izin usaha peternakan
- c. Izin pengehurran, pemasukan ternair dan hasil
Ikutarurya:
- a. Ternak besar / ekor
- b. Temak kecil / ekor
- c. Ungas / ekor
- d. Telur / butir
Rp. 75.000
Rp. 250.000
Rp. 100.000
Itp. 5.000
Rp. 250
Itp, l0
i]AB VII WII,AYAI.I PEMUNGUTAN
Pasal l0
Retribusi yzurg terhutang dipungut di wilayah ciaerah tenpat izin usaha diberikal.
W
I]AB VIII TATA CAI{A PEMUNGUTAN
Pasal I I
- (1) Pemungu[an retribusi tidak dapat diborongkan ;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (3) Tata cara pempngutan retribusi ditetapkan oleh bupati;
- (4) Kepada instansi pemungut diberikan uarlg perangsang sebesar 5 o/o dan retribusi penerimaan.
SANKS I ADivllN ISl-ltASI
BAB IX - SANKS I ADivllN ISl-ltASI
Pasal 12
- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi berupa denda sebesar 2 % (dua perseratus) setiap bulan dari retribusi terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD;
- (2) Dalam hal wajib retribusi tidak memiliki izin atau clokumen yang sah dikenakan sanksi administrasi 4 (empat) kali tarif retribusi sebagimana dirnaksud pasal 8.
Pasal l3
- Retribusi terhutang berdasiukan SKRD atau dokurnen lain yang dipersamakan SKRDBT, STRD clan Strrat Keputusan keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibal,itr bertambah, yang tidak atau kurang bayar oleh wajib retribusi dapat di tagih ntelah.ri Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN); (l)
- Penagihan retribusi rne lalui IIUPLN dilaksanakan
BAB X - .I'A1'A CARA PI]NAG I I IAN
Pasal 14
- (1) setiap usahaperernakan wajib meminra izin dari llupati,
- (2) Tata cara dan syarat-syarat r)crnperorerr izi^ dimaksud lanjut dengzur keputusan bupari. pada ayat (l) diatur lebih
MASA RETRTBUST DAN StliiirrRrBusr TERHUTAN.
.
BAB X - .I'A1'A CARA PI]NAG I I IAN
Pasal 15
Masa Retribusi adalah jangka waktu yang raman ya izindiberikan.
BAB X - .I'A1'A CARA PI]NAG I I IAN
Pasal 16
saat retribusi terhutang adalah pada saat cJiterbitkan SKRD atau dokumen rain yang dipersamakan.
S UR.,\l' pEN DA FT.,,\I{AN
Pasal I 7
- (2) sPdoRD sebagimana dinralisud ayat (L ) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap sena ditandata'gani oreh w.jib reiribrisiutou kuurrryu;
2. (l) Wajib Retribusi wajib nrcngisi SIrdOt{D;
- (3) Bentuk, isi serra tara cara pcngisian ,1,,";.,r;;;;;n SpdoRD cJirnaksucr parta ayar (l) ditetapkan oleh upari,
BAI] XIV
PlrN lj't'ApAN ItETIt I I]USI
Pasal l g
- (l)
- (2) Keputusan Bupati atas t.u*roiun dapat nrenerima seru*rhnya aras sebagian, menolak, atau menambah besamya retribusi yzurg terutang;
2. (l) Bupati oo'u'.,j:t*-.y11, ,pulr,]g rama 6 ( enam ) bulan sejak ranggar surat keberatan'diterima harus nrernberi kiputusiur oL, ii.rr.rutan yang diajukan;
- (3) Apabila dalam jangka rvaktu sebagaima.a dinraksud pada ayat ( l) tel45 leu,at dan :,1ffiil[* memberi kcputusan, kebcratan yong -,tiul,rkan'rer.scbur dianggap
pENGEMBAr,I,\ ifrlili.l
N n uu, uA yA *r\N
.
- (1) Atas kelebihan pcmbal'rt|an retribusi, wajib rcrtribusi dapat nrcngajukkan permohonan pengernbalian kepacla bupati;
- (2) Bupati dalam .iangka waktu paling lai,.,a 6 (enanr) bulan sejak diterinranya permohonan kelebihan pernbayaru,l ,lt.iburi sebagaimana dimakslid uy,u, (l). harus memberikan keputusan; "e
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksr"rd pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak menrberikan. suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan ctan'srcRo haius diterbitkan dalam jangka waktu paling I (satu) bulan;
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagiman dimaksud pada ayar (l) Silt$T.dalant jargka *'aktu paling lanra 2 (c1ua) buran sejak d'iterbitkannya
- (4) Apabila wajib. retribusi nl.iltpunyr,i utang retribusi laimya, kelebiha' pembayaran retribusi dimaksud pada ayai(li langsurig oipetrriiungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi terse but:
- a. Nama dan alamat wajib retribusi;
2. (l) Permohonan pengembaliiur retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengzur sekurang-kurangnya menyebutkan :
.
- b. Masa retribusi;
- d. Alasan yang singkat dan jelas.
- c. Besarnya kelebihan pernbayaran;
- (2) Permohonan pengembilian keiebihan pernbayaran retribusi disampaikan secara lggl*g atau melalui pos tercatat; r '.vlrrvs'r urJ".rtrPa
- (3) Bukti penerimaan oletr'pejabat daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan saat permohonan diierima oleh bupati. '-'--'
BAB XIII - S UR.,\l' pEN DA FT.,,\I{AN
Pasal 20
- (2)' Apabila kelebihan pembayaran retribusi cliperhitungkan dengan retribusi lainnya, sebagaiman dimaksud daranr pasal 20 .11, (4)r;;buyor* oltatut&lt;an-dengan cara permindahbukuan dan uukii pemindahbu[u* jugo berlaku ,euugoi bukti PerrrbaYaran; J -t"vvr 'sr\!' Jvu
BAB XIII - S UR.,\l' pEN DA FT.,,\I{AN
Pasal 22
- (1) Atas kelebihan pcmbal'rt|an retribusi, wajib rcrtribusi dapat nrcngajukkan permohonan pengernbalian kepacla bupati;
- (2) Bupati dalam .iangka waktu paling lai,.,a 6 (enanr) bulan sejak diterinranya permohonan kelebihan pernbayaru,l ,lt.iburi sebagaimana dimakslid uy,u, (l). harus memberikan keputusan; "e
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksr"rd pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak menrberikan. suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan ctan'srcRo haius diterbitkan dalam jangka waktu paling I (satu) bulan;
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagiman dimaksud pada ayar (l) Silt$T.dalant jargka *'aktu paling lanra 2 (c1ua) buran sejak d'iterbitkannya
- (4) Apabila wajib. retribusi nl.iltpunyr,i utang retribusi laimya, kelebiha' pembayaran retribusi dimaksud pada ayai(li langsurig oipetrriiungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi terse but:
BAB XIII - S UR.,\l' pEN DA FT.,,\I{AN
Pasal 23
- a. Nama dan alamat wajib retribusi;
2. (l) Permohonan pengembaliiur retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengzur sekurang-kurangnya menyebutkan :
.
- b. Masa retribusi;
- d. Alasan yang singkat dan jelas.
- c. Besarnya kelebihan pernbayaran;
- (2) Permohonan pengembilian keiebihan pernbayaran retribusi disampaikan secara lggl*g atau melalui pos tercatat; r '.vlrrvs'r urJ".rtrPa
- (3) Bukti penerimaan oletr'pejabat daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan saat permohonan diierima oleh bupati. '-'--'
BAB XIII - S UR.,\l' pEN DA FT.,,\I{AN
Pasal 24
- (2)' Apabila kelebihan pembayaran retribusi cliperhitungkan dengan retribusi lainnya, sebagaiman dimaksud daranr pasal 20 .11, (4)r;;buyor* oltatut&lt;an-dengan cara permindahbukuan dan uukii pemindahbu[u* jugo berlaku ,euugoi bukti PerrrbaYaran; J -t"vvr 'sr\!' Jvu
- (l) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat perintah Membayar Retribusi:
PENG URANGAN, KERI N G Aifi?I;Ti] P EM B EBAS AN RETRI B US I
BAB XIII - S UR.,\l' pEN DA FT.,,\I{AN
Pasal 25
- (l) Bupati dapat menerbitkan pengurangan, keringanem clan pembebasan retribusi;
- (3) Tata cara pengutangan, keringanan dan pcnrbrburm retribusi clitetapkan oleh bupati;
- (2) Pengurangan, keringanun ,lo,r-pen,bebasan retiibusi sebigaimana dimaksud ayat (l) diberikan dengan mernperhatikan kernampuan *oiltl.triUuri;
KAD.A LUARSA PlrN r\Gll-lAN
BAB XIX - KAD.A LUARSA PlrN r\Gll-lAN
Pasal 26
- (l) Hak untuk melaliukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melarnpaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat rerutangnya retribusi, kecuali apabila wajitr retribusi nrelakukan tindak pidana dibidang rstribusi;
- (2) Kadaluarsa penagihan rcrribusi sebagaimana yang dimaksud ayat (l) tertanggung aDaolla :
- a. Diterbitkan surat teguran arau;
- b. Ada pengakuan utang retribusi dari wrijib retribusj baik langsung nlaupun tidak langsung.
n: r.ENB.rt?$froaNe
BAB XIX - KAD.A LUARSA PlrN r\Gll-lAN
Pasal 27
- (l) Wajib retribusi yang ridak nrelaksanukan kewajiban sehingga daerah diancam pidana kLrrungan paling lama 6 (enanr; bulan llCgilyi Rp. 5.000.0u0,- 1Iinra.iura rupiuh;: nrerugikan keuangan atau donda sctinggi-
- \z) r rnoax plda.na dimaksud pacla ayat (l) aclala.h pelanggaran.
,,u nfil,ili n *
BAB XIX - KAD.A LUARSA PlrN r\Gll-lAN
Pasal 28
- l. ili-i{di"',tri'if*f tJr;y;:**,x[,mliry'"il:lrttr#,i,h: I?1.:: irir:;;,**?i*t |"o*g-undang r\_rur,u, a.".uXljfl'1,:* undang Nomr 8 Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah
2. ilii.fid:liiii :iq-d#i:rutf *i,:'!-,." a au ap.ran , mnnt*::liln:,ruru*h:fLl:ifllir*#f#:H
3. I " 2
4. ;'\_ itn'iii#f*;T:::il1*'."'*il,'J;il;ilft *':"r'**e*i"ie-ti"i"r
5. orang priba , dengan.tindak pij*u aiuia*e perpajakan daerir'il|J,:tfrjrl|o* sehubungan d. Memeriksa buku-buku,
6. .. y:Tl'll f,:rTg*.r* u"r,\_-ilrliijari
7. T,:jll\_:.tt"l, .r"" J-"rrii"-ookumen lain berkenaan oengan tindak nidana ilibidang peqpajakan daeratL dan retribusi;
8. f, Meminh bantuan tenau ; i;,ffi'Jrtr*ruli::ildiildriHyf;''**"* tu gas p en v id ikan
9. ' ffi'**1"fff,t-"'Tjll* l"*i pS1o rurii [,,uuruan, pencararan dan tersebut: , serta rnelakukan penyitaan terhadap bohan bukii
10. padasaarp".";ik;;,#frtf:X1lH,?rTlH:*:ft J",il''fr "ih",;:lt , dokumen yang dibawa se1
11. t lY,:*T.tfL.uoll?t,, """'u didengar keterangannva dan diperiksa sebagai
12. ' ffi?."ffii*'il'* iil i:ff#i#i::;#ii#ffiii*:';:;;"*,";;
- j. Mcnghentikan pcrryidikarr.
- k. Melakukan rindof."l t"iu I' i';.ffi trf,K:#:lJ"trTil"::',ii,::l-::,il,ff "',',li:'l'?lff o:1ill
{,
\
- Penyidikan sebagaimana dimaksud pacla ayat (l) rnemberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undanga-undangan Nomor 8 Tahunl98l tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara pidana. 1
BAB XXtI KETENTUAN PENUTUP
,
BAB XIX - KAD.A LUARSA PlrN r\Gll-lAN
Pasal 29
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.
BAB XIX - KAD.A LUARSA PlrN r\Gll-lAN
Pasal 30
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Penetapan: Ditetapkan di : Boroko Pada tanggal : 12 MFI 2008 Lrt.BUpArr B.LAANG MoNGoNDow ur ^*A+

Penetapan: Diundangkan di : Boroko Pada tanesal : 12 ME( 2008 PIt. SEKRETA DAERAH KABUPATEN BOLAdd{c ONCONUOw UTARA Drs. Hi. R. POSUMAH Pembina Utama Muda NrP. l3l 843 684 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN I]OLAANG MONGONDOW UTARA TAHUN 2OO8 NOMOR: 4q \,
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW LJTARA
NOMOR: {Q TAHUN 2OO8
## TENTANG
## IZIN USAHA PETERNAKAN SERTA PUNGUTAN RETRIBUSI ATASNYA.
## I. PENJELASAN UMUM
Penyelenggar&amp;rn otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab merupakan tanggung jawab semua pihak baik Aparatur -Pemeriniah Kabupaten 7 Kotu maupun semua komponen masyarakat termasuk upaya menggali sumber Pendapatan Asli Daerah untuk membiayai pelaksanaan pemerintah, p-embangunu'n'A* pembinaan kemasyarakatan.
Izin Usaha Perternakan serta Pungutan Retribusi Atasnya merupakan kewenangan Daeratr sebagaimana diamanatkan oleh undilg-uno*g No*or lg Tahun lggT Tentang pajak Daeratr sebagaimana telah diubah dengan un{aig-unaaig Nomor 34 Tahun 2000 serta UndangUndang Nomor 22Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000.
Dari uraian diatas serla berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow utara Nomor"""'Tatrun'...tentang iembentukan org-iruri dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Bolaang- Mongondo*-*uku melalui ofii*--p"rt*rian perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bolaane Mong6ndo* ut*a *ry fr*g.ili*"b.r pendapatan Daerah dalam rangka upaya meningkatkan pendapatan Asli Daerah OAdi
| Pasal | I | cukup jelas |
|---------|-----|---------------|
| Pasal | 2 | cukup jelas |
| Pasal | 3 | cukuplehs |
| Pasal | 4 | cukup jelas |
| Pasal | 5 | cukup jelas |
| l*d | 6 | cukup jelas |
| Pasal | 7 | cukup jelas |
| Pasat | 8 | cukui jetas |
| Pasal | 9 | cukup jelas |
| Pasal | l0 | cukup jelas |
| l*ul | ll | cukupjelas |
| Pasal | 12 | cukup jelas |
| l*ul | l3 | cukup jelas |
| Pasal | 14 | cukup jelas |
| Pasal | l5 | cukup jelas |
| lasal | 16 | cukupjelas |
| l*u] | t7 | cukup jelas |
| Pasal | l8 | cukupjelas |
| lasal | I9 | cukup jelas |
| Pasal | 20 | cukupjelas |
| Pasal | 2l | cukup jelas |
| Pasal | 22 | cukuijelas |
| fasal | 23 | cukup jelas |
| l^ul | 24 | cukup jelas |
| fasal | 25 | cukup jelas |
| l*ul | 26 | cukup jelas |
| fasal | 27 | cukup jelas |
| l*ul | Zg | cukup jetas |
| Pasal | 29 | cukup jelas |
| Pasal | 30 | cukupjelas |
## II, PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
.