KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 77 Tahun 1999 tentang LEMBAGA SANDI NEGARA (berlaku 9 Juli 1999)
Pembukaan
Menimbang
:
bahwa dengan meningkatnya bebas tugas dan fungsi Lembaga Sandi Negara dalam rangka menghadapi tantangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dalam menunjang kegiatan pemerintah dan pembangunan, dipandang perlu menyempurnakan Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 1994 tentang Lembaga Sandi Negara;
Mengingat : 1.
- Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden Nomor 136 Tahun 1998 tentang Pokok-pokok Organisasi Lembaga Pemerintah Non Departemen.
MEMUTUSKAN :
: KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG LEMBAGA SANDI NEGARA.
BAB I - KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI Pasal 1
Pasal 1
- (1) Lembaga Sandi Negara, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disingkat LEMSANEG, adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden, yang dalam kegiatan operasionalnya dikoordinasikan oleh Menteri Negara Koordinator Bidang Politik dan Keamanan.
LEMSANEG dipimpin oleh seorang Kepala.
BAB I - KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI Pasal 1
Pasal 2
LEMSANEG mempunyai tugas mengatur dan menyelenggarakan sistem persandian negara dalam rangka pengamanan berita rahasia negara yang dikirim melalui sarana komunikasi antar Aparatur Negara, baik di Pusat, Daerah, Luar Negeri, Badan Usaha Milik Negara maupun di lingkungan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia serta melakukan penelitian dan pengembangan ilmu kripto, perangkat lunak dan keras serta pembinaan sumber daya manusia persandian guna mendukung tugas umum pemerintah dan pengamanan pembangunan nasional.
BAB I - KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI Pasal 1
Pasal 3
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, LEMSANEG menyelenggarakan fungsi :
- a. penetapan kebijaksanaan dan pembinaan di bidang persandian negara sesuai dan ## BAB II
SUSUNAN ORGANISASI
BAB I - KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI Pasal 1
Pasal 4
Susunan organisasi LEMSANEG terdiri dari :
- a. Kepala;
- b. Deputi Bidang Perencanaan dan Pengendalian Persandian;
- c. Deputi Bidang Pengamanan Pesandian;
- d. Deputi Bidang Penelitian dan Pengembangan Persandian.
BAB III
KEPALA
BAB I - KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI Pasal 1
Pasal 5
Kepala berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
BAB I - KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI Pasal 1
Pasal 6
Kepala mempunyai tugas :
- a. memimpin LEMSANEG sesuai dengan tugas dan fungsi LEMSANEG serta membina organisasi persandian agar berdaya guna dan berhasil guna;
- b. menyiapkan kebijaksanaan umum di bidang persandian;
- c. menetapkan kebijaksanaan teknis operasional persandian sesuai kebijaksanaan umum yang ditetapkan Pemerintah;
- d. membina dan melaksanakan koordinasi dengan pimpinan instansi pemerintah dan lembaga lain di bidang persandian.
BAB IV - DEPUTI BIDANG PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PERSANDIAN
Pasal 7
Deputi Bidang Perencanaan dan Pengendalian Persandian yang selanjutnya disebut Deputi I adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi LEMSANEG yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala.
BAB IV - DEPUTI BIDANG PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PERSANDIAN
Pasal 8
Deputi I mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan, pengawasan dan pengendalian penggunaan sumber daya manusia, sistem dan peralatan sandi dalam rangka pelaksanaan tugas LEMSANEG.
BAB IV - DEPUTI BIDANG PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PERSANDIAN
Pasal 9
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Deputi I menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijaksanaan dan perencanaan di bidang sumber daya manusia, sistem dan peralatan sandi;
- b. pengawasan dan pengendalian penggunaan sumber daya manusia, sistem dan peralatan sandi.
DEPUTI BIDANG PENGAMANAN PERSANDIAN
BAB V - DEPUTI BIDANG PENGAMANAN PERSANDIAN
Pasal 10
Deputi Bidang Pengamanan Persandian yang selanjutnya disebut Deputi II adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi LEMSANEG yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala.
BAB V - DEPUTI BIDANG PENGAMANAN PERSANDIAN
Pasal 11
Deputi II mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pengamanan persandian dan pengamanan komunikasi elektronik
BAB V - DEPUTI BIDANG PENGAMANAN PERSANDIAN
Pasal 12
Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Deputi II menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijaksanaan operasional di bidang pengamanan persandian dan bimbingan teknis persandian;
- b. pengamanan sistem sandi, peralatan sandi dan pemberitaan rahasia negara;
- c. pengamanan komunikasi elektronik.
PENGEMBANGAN PERSANDIAN
BAB VI - DEPUTI BIDANG PENELITIAN DAN
Pasal 13
Deputi Bidang Penelitian dan Pengembangan Persandian yang selanjutnya disebut Deputi III adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi LEMSANEG yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala.
BAB VI - DEPUTI BIDANG PENELITIAN DAN
Pasal 14
Deputi III mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan penelitian dan Pengembangan ilmu kripto, ilmu pengetahuan dan teknologi persandian, sistem dan peralatan sandi, serta rancangan bangun.
BAB VI - DEPUTI BIDANG PENELITIAN DAN
Pasal 15
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Deputi III menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijaksanaan di bidang penelitian dan pengembangan ilmu kripto, serta sistem dan peralatan sandi;
- b. penelitian dan pengembangan ilmu kripto, ilmu pengetahuan dan teknologi pesandian, serta sistem dan peralatan sandi;
- c. rancang bangun sistem dan peralatan sandi.
UNIT TEKNIS PERSANDIAN
BAB VII - UNIT TEKNIS PERSANDIAN
Pasal 16
- (1) Dalam rangka penyelenggaraan pemberitaan rahasia negara di lingkungan instansi pemerintah baik di Pusat, Daerah, Luar Negeri, Badan Usaha Milik Negara maupun di lingkungan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat dibentuk Unit Teknis Persandian.
- (2) Unit Teknis Persandian secara teknis persandian berada di bawah pembinaan LEMSANEG, secara administratif dan teknis operasional berada di bawah pembinaan masing-masing instansi yang bersangkutan.
BAB VII - UNIT TEKNIS PERSANDIAN
Pasal 17
Pembentukan Unit Teknis Persandian ditetapkan oleh Pimpinan masing-masing instansi yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan tertulis Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan pertimbangan Kepala LEMSANEG.
BAB VIII - PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN Pasal 18
Pasal 18
- (1) Kepala diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- (2) Deputi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Kepala.
TATA KERJA
BAB IX - TATA KERJA
Pasal 19
- (1) Semua unsur di lingkungan LEMSANEG dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan LEMSANEG sendiri maupun dalam hubungan dengan instansi pemerintah dan lembaga lain.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
PEMBIAYAAN
BAB X - PEMBIAYAAN
Pasal 20
Segala pembiayaan LEMSANEG dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang administrasinya dikoordinasikan oleh Sekretariat Negara.
KETENTUAN LAIN-LAIN
BAB XI - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 21
Perincian tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja LEMSANEG ditetapkan oleh Kepala setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.
KETENTUAN PENUTUP
BAB XII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22
Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, maka Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 1994 tentang Lembaga Sandi Negara dinyatakan tidak berlaku.
BAB XII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Juli 1999 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Penandatangan: ## KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 76 TAHUN 1999 TENTANG

Penandatangan: ## TATA CARA PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERKALILAN RAKYAT DAERAH TINGKAT I (PROPINSI), DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TINGKAT II (KABUPATEN/KOTA) DARI ANGKATAN BERSENJATA REPUBLIK INDONESIA

Penandatangan: - Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 11, Pasal 18, dan Pasal 25 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pengisian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I (Propinsi), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II (Kabupaten/Kota) dilakukan berdasarkan hasil Pemilihan Umum dan Pengangkatan;

Penandatangan: - b. bahwa Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I (Propinsi), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II (Kabupaten/Kota) yang diangkat tersebut pada huruf a, berasal dari anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia;

Penandatangan: - c. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a dan b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum, dipandang perlu mengatur Tata Cara Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I (Propinsi), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II (Kabupaten/Kota) dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden; Mengingat : ________________ Mengingat Menetapkan : : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1988 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3368); 3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3810);

Penandatangan: 4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3811); 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); ## MEMUTUSKAN :

Penandatangan: KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERKALILAN RAKYAT DAERAH TINGKAT I (PROPINSI), DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TINGKAT II (KABUPATEN/KOTA) DARI ANGKATAN BERSENJATA REPUBLIK INDONESIA ## BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Keputusan Presiden ini yang dimaksud dengan :

Penandatangan: - a. Dewan Perwakilan Rakyat adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945;

Penandatangan: - b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II yang selanjutnya disebut DPRD I (Propinsi) dan DPRD II (Kabupaten/Kota); - c. ABRI adalah Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia); - d. Pejabat ABRI yang berwenang adalah pejabat yang ditunjuk oleh PANGAB (Panglima TNI) untuk menandatangani surat-surat pemenuhan syarat calon Anggota DPR, DPRD I (Propinsi), dan DPR II (Kabupaten/Kota) yang berasal dari ABRI yang diangkat; - e. Tim Peneliti adalah Tim yang bertugas meneliti pemenuhan persyaratan administrasi dan ketentuan pengajuan calon Anggota DPR, DPRD I (Propinsi), dan DPRD II (Kabupaten/Kota) yang berasal dari ABRI yang diangkat. ## Pasal 2 Anggota DPR, DPRD I (Propinsi), dan DPRD II (Kabupaten/Kota) terdiri dari anggota yang dipilih melalui pemilihan umum dan ABRI yang diangkat . ## Pasal 3 - (1) Jumlah Anggota DPR yang berasal dari ABRI yang diangkat ditetapkan sebanyak 38 (tiga puluh delapan) orang. - (2) Jumlah Anggota DPRD I (Propinsi) yang berasal dari ABRI yang diangkat ditetapkan sebanyak 10% (sepuluh perseratus) dari jumlah Anggota DPRD I (Propinsi) yang ditetapkan untuk setiap daerah pemilihan. - (3) Jumlah Anggota DPRD II (Kabupaten/Kota) yang berasal dari ABRI yang diangkat ditetapkan sebanyak 10% (sepuluh per seratus) dari jumlah Anggota DPRD II (Kabupaten/Kota) yang ditetapkan untuk setiap daerah pemilihan. ## Pasal 4 Jumlah Anggota DPRD I (Propinsi) dan DPRD II (Kabupaten/Kota) dari ABRI yang diangkat untuk setiap daerah pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan (3) ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum. ## BAB II PERSYARATAN CALON Pasal 5 - (1) Calon Anggota DPR, DPRD I (Propinsi), dan DPRD II (Kabupaten/Kota) yang berasal dari ABRI yang diangkat, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : - a. Warga Negara Republik Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun serta bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; - b. dapat berbahasa Indonesia, cakap menulis dan membaca huruf latin serta berpendidikan serendah-rendahnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau yang berpengetahuan sederajat dan berpengalaman dibidang kemasyarakatan dan atau kenegaraan; - c. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar 1945 dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945; - d. bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya atau bukan seseorang yang terlibat langsung ataupun tak langsung dalam "Gerakan Kontra Revolusi G.30.S/PKI" atau organisasi terlarang lainnya; - (2) Selain memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diperlukan kelengkapan persyaratan lainya, yaitu : - a. Surat Pernyataan Daftar Kekayaan Pribadi; - b. bagi calon Anggota DPR harus bertempat tinggal di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, bagi calon Anggota DPRD I (Propinsi) harus bertempat tinggal di Wilayah Daerah Tingkat I yang bersangkutan dan bagi calon Anggota DPRD II (Kabupaten/Kota) harus mengenal Wilayah Daerah Tingkat II yang bersangkutan; - c. Surat Persetujuan dari PANGAB (Panglima TNI) bagi calon Anggota DPR dan Surat Persetujuan dari PANGDAM (selaku Koordinator) bagi calon Anggota DPRD I (Propinsi) dan calon Anggota DPRD II (Kabupaten/Kota); - d. keanggotaan DPR dan DPRD tidak boleh dirangkap dengan jabatan apapun di lingkungan Pemerintahan dan Peradilan pada semua tingkatan; - e. keanggotaan DPR tidak boleh dirangkap dengan keanggotaan DPRD atau sebaliknya dan keanggotaan DPRD disuatu daerah tidak boleh dirangkap dengan keanggotaan DPRD dari daerah lain. ## BAB III PENGAJUAN CALON Pasal 6 - (1) Pengajuan calon Anggota DPR yang berasal dari ABRI dilakukan secara tertulis oleh PANGAB (Panglima TNI) kepada Presiden dengan menggunakan Formulir Surat Pencalonan (Formulir Model B- ABRI).

Penandatangan: - (2) Pengajuan calon Anggota DPRD I (Propinsi) yang berasal dari ABRI dilakukan secara tertulis oleh PANGDAM setempat kepada Menteri Dalam Negeri dengan menggunakan Formulir Surat Pencalonan (Formulir Model B - ABRI).

Penandatangan: - (3) Pengajuan calon Anggota DPRD II (Kabupaten/Kota) yang berasal dari ABRI dilakukan secara tertulis oleh PANGDAM setempat kepada Gubernur dengan menggunakan Formulir Surat Pencalonan (Formulir B - ABRI). ## Pasal 7 Jumlah calon yang diajukan sebanyak-banyaknya dua kali dan sekurang-kurangnya sama dengan jumlah anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. ## Pasal 8 Nama calon yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disusun dalam satu Daftar Nama calon anggota DPR, DPRD I (Propinsi), dan DPRD II (Kabupaten/Kota) yang berasal dari ABRI dengan menggunakan Formulir Daftar Nama Calon (Formulir Model BA - ABRI). ## Pasal 9 - (1) Daftar Nama Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berisi antara lain : - a. Nomor Urut; - b. Nama Lengkap; - c. Tanggal Lahir; - d. Pangkat; - e. NRP; - f. Jabatan; - g. Nama Kesatuan dan Tempat Kedudukan; - g. Alamat Tempat Tinggal. - (2) Penulisan Nama dalam Daftar Nama Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan yang - 17 - berlaku di lingkungan ABRI. ## Pasal 10 - (1) Setiap calon yang namanya tercantum dalam Daftar Nama Calon (Model BA-ABRI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus dilengkapi dengan Surat Keterangan dan Surat Pernyataan mengenai diri calon - (2) Surat Keterangan dan Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : - a. Surat Penyertaan Kesediaan dan Persetujuan Menjadi Calon, dibuat oleh calon sendiri dengan menggunakan Formulir Model BB-ABRI dan diketahui oleh Pejabat ABRI yang berwenang; - b. Surat Keterangan sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b, dibuat oleh Pejabat ABRI yang berwenang dengan menggunakan Formulir Model BB1-ABRI; - c. Surat Pernyataan sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, dibuat oleh calon sendiri dengan menggunakan Formulir Model BB2-ABRI dan diketahui oleh Pejabat ABRI yang berwenang; - d. Surat Pernyataan sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, dibuat oleh calon sendiri dalam bentuk Surat Pernyataan Daftar kekayaan Pribadi dengan menggunakan Formulir Model BB3-ABRI dan diketahui oleh Pejabat ABRI yang berwenang; - e. Daftar Riwayat Hidup, dibuat oleh calon sendiri dengan menggunakan Formulir Model BB4-ABRI dan diketahui oleh Pejabat ABRI yang berwenang, dengan menyertakan pas photo calon ukuran 4x6 cm sebanyak 5 (lima) lembar; - f. Surat Keterangan sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, dibuat oleh dokter Pemerintah dalam bentuk Surat Keterangan Kesehatan dan diketahui oleh Pejabat ABRI yang berwenang; - g. Surat Persetujuan sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, dibuat oleh PANGAB (Panglima TNI) bagi calon Anggota DPR, oleh PANGDAM (selaku Koordinator) bagi calon Anggota DPRD I (Propinsi) dan calon Anggota DPRD II (Kabupaten/Kota); - h. Surat Pernyataan sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d, dan e dibuat oleh calon sendiri dalam bentuk Surat Pernyataan Tidak Merangkap Jabatan dan diketahui oleh Pejabat ABRI yang berwenang. ## Pasal 11 Surat pengajuan calon beserta lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 dibubuhi dengan Cap Jabatan. ## Pasal 12 - (1) Surat pencalonan bagi Anggota DPR dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dan masing-masing dimasukkan dalam map tersendiri. <!-- formula-not-decoded -->

Distribusi: - (2) Surat pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Presiden dan tembusannya sebanyak 2 (dua) rangkap

Distribusi: - 19 - disampaikan masing-masing : - a. 1 (satu) rangkap untuk Tim Peneliti Tingkat Pusat; - b. 1 (satu) rangkap untuk Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum. ## Pasal 13 - (1) Surat pencalonan bagi Anggota DPRD I (Propinsi) dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dan masing-masing dimasukkan dalam map tersendiri.

Penandatangan: - (2) Surat pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Menteri Dalam Negeri, dan terbusannya sebanyak 2 (dua) rangkap disampaikan masing-masing :

Penandatangan: - a. 1 (satu) rangkap untuk Gubernur; - b. 1 (satu) rangkap untuk Sekretariat Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I. ## Pasal 14 - (1) Surat pencalonan bagi Anggota DPRD II (Kabupaten/Kota) dibuat dalam rangkap 4 (empat) dan masing-masing dimasukkan dalam map tersendiri.

Distribusi: - (2) Surat pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Gubenur dan tembusannya sebanyak 3 (tiga) rangkap disampaikan masing-masing : <!-- formula-not-decoded -->

Penandatangan: - a. 1 (satu) rangkap untuk Bupati/Walikota; - b. 1 (satu) rangkap untuk Tim Peneliti Tingkat Daerah; - c. 1 (satu) rangkap untuk Sekretariat Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II. ## BAB IV ## PENELITIAN CALON Pasal 15 - (1) Untuk melaksanakan penelitian terhadap pemenuhan persyaratan administrasi dan ketentuan pengajuan calon, dibentuk Tim Peneliti yang terdiri : - a. Tim Peneliti Tingkat Pusat; - b. Tim Peneliti Tingkat Daerah. - (2) Tim peneliti Tingkat Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari Unsur Departemen Dalam Negeri, Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum, Departemen Pertahanan Keamanan, Markas Besar ABRI, dan Sekretariat Negara yang bertugas meneliti pemenuhan persyaratan administrasi dan ketentuan pengajuan calon Anggota DPR dan Anggota DPRD I (Propinsi) yang berasal dari ABRI yang diangkat. - (3) Tim Peneliti Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari Unsur Direktorat Sosial Politik Propinsi, Sekretariat Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I, Kodam/Korem, Biro Pemerintahan dan Biro Hukum Sekretariat Wilayah Daerah Tingkat I yang bertugas meneliti pemenuhan persyaratan administrasi dan ketentuan pengajuan calon Anggota DPRD II (Kabupaten/Kota) yang berasal dari ABRI yang diangkat. Pasal 16 ...

Penandatangan: - (1) Penelitian terhadap pemenuhan persyaratan administrasi dan ketentuan pengajuan calon Anggota DPR dan Anggota DPRD I (Propinsi) dilakukan oleh Tim Peneliti Tingkat Pusat yang dibentuk dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri

Penandatangan: - (2) Penelitian terhadap pemenuhan persyaratan administrasi dan ketentuan pengajuan calon Anggota DPRD II (Kabupaten/Kota) dilakukan oleh Tim Peneliti Tingkat Daerah yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur. ## Pasal 17 Dalam melaksanakan penelitian terhadap pemenuhan persyaratan administrasi dan ketentuan pengajuan calon, yang diteliti adalah : - a. Formulir Model B - ABRI (Surat Pencalonan Anggota DPR/DPRD I (Propinsi)/DPRD II (Kabupaten/Kota); - b. Formulir Model BA -ABRI (Daftar Nama Calon Anggota DPR/DPRD I (Propinsi)/DPRD II (Kabupaten/Kota); - c. Formulir Model BB ABRI (Surat Pernyataan Kesediaan dan Persetujuan Menjadi Calon); - d. Formulir Model BB1 -ABRI (Surat Keterangan Syarat-syarat Calon); - e. Formulir Model BB2 -ABRI (Surat Pernyataan Setia Kepada Pancasila dan UUD 1945 bagi Calon); - f. Formulir Model BB3 - ABRI (Surat Pernyataan Daftar Kekayaan Pribadi Calon); - g. Formulir Model BB4 - ABRI (Daftar Riwayat Hidup Calon); - h. Surat Keterangan Kesehatan; - I. Surat Persetujuan; - j. Surat Pernyataan Tidak Merangkap Jabatan. ## Pasal 18 Tim Peneliti melaksanakan kegiatan sebagai berikut : - a. meneliti dengan cermat dan objektif terhadap nama-nama calon yang diajukan melalui Surat Pengajuan Calon; - b. meneliti kelengkapan, keabsahan dan kebenaran isi surat keterangan dan surat pernyataan masing-masing calon; - c. melakukan klarifikasi terhadap masing-masing calon, baik melalui Pejabat ABRI yang berwenang ataupun secara langsung terhadap calon yang bersangkutan apabila diperlukan; dan - d. melakukan pengecekan terhadap surat keterangan dan surat pernyataan dari masing-masing calon yang diperoleh dari Pejabat ABRI yang berwenang untuk meyakinkan keabsahan dan kebenaran persyaratan administrasi dan ketentuan pengajuan calon. ## Pasal 19

Penandatangan: - (1) Hasil Penelitian Calon Anggota DPR dan Anggota DPRD I (Propinsi) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dibuat secara tertulis dalam Berita Acara Hasil Penelitian Tim Peneliti Tingkat Pusat yang ditandatangani oleh Ketua dan Wakil Ketua, Sekretaris dan beberapa orang anggota. <!-- formula-not-decoded --> - (2) Hasil Penelitian Calon Anggota DPRD II (Kabupaten/Kota) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dibuat secara tertulis dalam Berita Acara Hasil Penelitian Tim Peneliti Tingkat Daerah

Penandatangan: - 23 - yang ditandatangani oleh Ketua dan Wakil Ketua, Sekretaris dan beberapa orang anggota. Pasal 20 - (1) Berita Acara Hasil Penelitian Tim Peneliti Tingkat Pusat terhadap pemenuhan persyaratan administrasi dan ketentuan pengajuan calon Anggota DPR diserahkan kepada Presiden.

Penandatangan: - (2) Berita Acara Hasil Penelitian Tim Peneliti Tingkat Pusat terhadap pemenuhan persyaratan administrasi dan ketentuan pengajuan calon Anggota DPRD I (Propinsi) diserahkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Sosial dan Politik.

Penandatangan: - (3) Berita Acara Hasil Penelitian Tim Peneliti Tingkat Daerah terhadap pemenuhan persyaratan administrasi dan ketentuan pengajuan calon Anggota DPRD II (Kabupaten/Kota) diserahkan kepada Gubernur melalui Kepala Direktorat Sosial Politik Propinsi. ## BAB V PENGANGKATAN DAN PERESMIAN KEANGGOTAAN Pasal 21

Penandatangan: - (1) Anggota DPR yang berasal dari ABRI yang diangkat, keanggotaannya diresmikan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia.

Penandatangan: - (2) Anggota DPRD I (Propinsi) yang berasal dari ABRI yang diangkat, keanggotaannya diresmikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden.

Penandatangan: - (3) Anggota DPRD II (Kabupaten/Kota) yang berasal dari ABRI yang diangkat, keanggotaannya diresmikan dengan Keputusan Gubernur atas nama Presiden. ## Pasal 22 Penerbitan Keputusan Pengangkatan dan Peresmian Keanggotaan DPR, DPRD I (Propinsi) dan DPRD II (Kabupaten/Kota) yang berasal dari ABRI yang diangkat adalah sebagai berikut : - a. setelah menerima Surat Pengajuan Calon beserta Berita Acara Hasil Penelitian Tim Peneliti Tingkat Pusat, Presiden menerbitkan Keputusan Pengangkatan dan Peresmian Keanggotaan DPR yang berasal dari ABRI yang diangkat;

Penandatangan: - b. setelah menerima Surat Pengajuan Calon beserta Berita Acara Hasil Penelitian Tim Peneliti Tingkat Pusat, Menteri Dalam Negeri menerbitkan Keputusan Pengangkatan dan Peresmian Keanggotaan DPRD I (Propinsi) yang berasal dari ABRI yang diangkat;

Penandatangan: - c. setelah menerima Surat Pengajuan Calon beserta Berita Acara Hasil Penelitian Tim Peneliti Tingkat Daerah, Gubernur menerbitkan Keputusan Pengangkatan dan Peresmian Keanggotaan DPRD II (Kabupaten/Kota) yang berasal dari ABRI yang diangkat. ## BAB VI Pasal 23 - (1) Tata Cara Pencalonan Pengganti Antar Waktu Anggota DPR yang berasal dari ABRI yang diangkat, diatur dengan Keputusan Presiden.

Penandatangan: - (2) Tata Cara Pencalonan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD I (Propinsi) dan DPRD II (Kabupaten/Kota) yang berasal dari ABRI yang diangkat, diatur dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri. ## BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 24 Formulir yang digunakan untuk pengisian Surat Keterangan dan Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 8 dan Pasal 10 ayat (2) huruf a sampai huruf e serta huruf h adalah merupakan
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Keputusan ini.

Pasal 25

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 9 Juli 1999 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd.

## BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 9 Juli 1999 MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA

REPUBLIK INDONESIA, ttd.

MULADI


LAMPIRAN TIDAK DAPAT DITAMPILKAN