PERATURAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH Nomor 07 Tahun 2016 tentang PEMBEI-ITUKAN KELURAHAN IKUA KOTO DIBALAI (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
WALIKOTA PAYAKUMBUH
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH NOMOR 07 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBEI-ITUKAN KELURAHAN IKUA KOTO DIBALAI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PAYAKUMBUH,
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan fungsi pemerintahan, kelurahan merupakan pemerintahan terdepan dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat;
- b. bahwa agar kelurahan dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat, dalam pembentukan kelurahan perlu diperhatikan batasan-batasan mengenai jumlah penduduk, luas wilayah, bagan wilayah kerja serta sarana dan prasarana pemerintahan;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2OO6 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahal dan Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan Dalam Kota Payakumbuh, pembentukan kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kelurahan Ikua Koto Dibalai.
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 08 Tahun 197O tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Payakumbuh (Lembaran Negara Tahun 1956 iiomor i9i; 1
L
Memperhatikan
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2}ll tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (kmbaran Negara Tahun 2Ol1 Nomor 82, Tambahan kmbaran Negara Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O15 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 20O5 tentang Kelurahan (kmbaran Negara Tahun 2O05 Nomor 159 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2O05 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Tahun 20O5 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2QO7 Nomor 89);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 20O6 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2OO7 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 5 Tahun 2OO8 tentang Organisasi Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh (kmbaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 20O8 Nomor O5);
9. 1O. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan Dalam Kota Payakumbuh (kmbaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2013 Nomor O7).
Berita Acara Masyarakat Kelurahan Muaro, Kelurahan Pasia, Kelurahan Taruko dan Kelurahan Balai Cacang tentang Kesepakatan Penggabungan Kelurahan Muaro, Kelurahan Pasia, Kelurahan Taruko dan Kelurahan Balai Cacang menjadi Kelurahan Ikua Koto Dibalai tanggal Lima
o t
Belas Bulan April Tahun Dua Ribu Lima Belas bertempat di Ruang Rapat Kerapatan Adat Nagari (KAN) Koto Nan Godang, Kecamatan Payakumbuh Utara.
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAYAKUMBUH dal
WALIKOTA PAYAKUMBUH
MEMUTUSKAN:
PERATURAN DAERAH TENTANG KELURAHAN IKUA KOTO DIBALAI. PEMBENTUKAN
Menetapkan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
- 1 Daerah adalah Kota Payakumbuh;
2. Kota adalah Kota Payakumbuh;
3. Walikota adalah Walikota Payakumbuh;
4. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
5. Perangkat Daerah adalah Pembantu Walikota dalam melaksanakan tugas dan kewaj ibannya;
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kota Payakumbuh;
7. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat kecamatan dan bertanggungiawab kepada camat;
8. Pembentukan Kelurahan adalah penggabungan beberapa kelurahan, atau bagian kelurahan yang bersandingan, atau pemekaran dari satu kelurahan menjadi dua kelurahan atau lebih, atau pembentukan kelurahan diluar kelurahan yang telah ada;
9. Penggabungan Kelurahan adalah penyatuan dua kelurahan atau lebih menjadi satu kelurahan baru.
MAKSUD DAN TUJUAN
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
Maksud ditetapkannya peraturan daerah ini adalah sebagai dasar pembentukan Kelurahan Ikua Koto Dibalai.
c V
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3
T\rjuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk:
- a. melaksanakan fungsi pemerintahan;
- b. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- c. mengembangkan potensi wilayah kelurahan;
- d. meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mewujudkan ke sej ahteraan masyarakat.
PEMBENTUKAN, LUAS DAN BATAS WILAYAH
Bagian Pertama
Pembentukan
BAB III
Pasal 4
- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kelurahan Ikua Koto Dibalai;
- (2) Kelurahan Ikua Koto Dibalai sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan penggabungan dari Kelurahan Muaro, Kelurahan Pasia, Kelurahan Taruko dan Kelurahan Balai Cacang dalam wilayah Kecamatan Payakumbuh Utara.
Bagian Kedua
Luas Wilayah
BAB III
Pasal 5
Luas wilayah Kelurahan Ikua Koto Dibalai administrasi pemerintahan adalah 1,85 km2. secara
Bagian Ketiga
Batas Wilayah
BAB III
Pasal 6
Kelurahan Ikua Koto Diba-lai mempunyai batas wilayah:
- a. sebelah utara berbatas dengan Kelurahan Ompang Tanah Sirah dan Kelurahan Tigo Koto Dibalai Kecamatan Payakumbuh Utara;
- b. sebelah timur berbatas dengan Kelurahan Koto Baru, Kelurahan Tiakar dan Kelurahan Payobasuang Kecamatan Payakumbuh Timur;
- c. sebelah selatan berbatas dengan Kelurahan Balai Tongah Koto Kecamatan Payakumbuh Utara dan Kelurahan Tiatar Kecamatan Payakumbuh Timur;
- d. sebelah barat berbatas dengan Kelurahan Tigo Koto Dibaruah dan Kelurahan Balai Tongah Koto Kecamatan Payakumbuh Utara.
c
U
BAB III
Pasal 7
Peta Kelurahan lkua Koto Dibalai tercantum pada
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Payakumbuh pada tanggaSEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKU MB BE S LEMBARAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2016 NOMOR 07. ## BAB VII ## KETENTUAN PENUTUP Pasal 13

Penetapan: Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lrmbaran Daera]r Kota Payakumbuh. Ditgtapkan di Payakumbuh P$"tanggal ITALTKO AKUMBUH

Verifikasi: ttd lt a
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB IV

## PEMBIAYAAN

## Pasal 8

Segala biaya yang timbul sebagai akibat terjadinya pembentukan kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat {1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh.

## BAB V

## PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

## Pasal 9

Pembinaan dan Pengawasan pembentukan Kelurahan Ikua Koto Dibalai dilakukan melalui pemberian pedoman umum, bimbingan, sosialisasi, arahan dan supervisi.

## Pasal 10

Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, tata kerja, penjabaran tugas dan fungsi, jabatan fungsional tertentu unhrk kelurahan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Organisasi Perangkat Daerah.

## BAB VI

## KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 11

- (1) Sebelum Kelurahan Ikua Koto Dibalai diadakan pengisian jabatan sesuai ketentuan yang berlaku, maka pelaksanaan kegiatan administrasi kelurahan tetap berada pada kelurahaa sebelum digabungkan;
- (2) Sebelum lembaga kemasyarakatan Kelurahan Ikua Koto Dibalai dibentuk, maka pelalsanaan penataan lembaga kemasyarakatan tetap berada pada kelurahan sebelum digabungkan.

## Pasal 12

Pusat pelayanan pemerintahan di kantor lurah yang berada di Taruko sampai ditetapkan kantor lurah l-{:-:+if


o t

Diundangkan di Payakumbuh pada tanggaSEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKU MB


BE S

LEMBARAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2016 NOMOR 07.

## BAB VII

## KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lrmbaran Daera]r Kota Payakumbuh.

Ditgtapkan di Payakumbuh P$"tanggal ITALTKO AKUMBUH

ttd lt

a

## PENJELASAN

## ATAS

## PERATURAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH

## NOMOR 07 TAHUN 2016

TENTANG

## PEMBENTUKAN KELURAHAN IKUA KOTO DIBALAI

## I. UMUM

Pembentukan Kelurahan adalah penggabungan beberapa kelurahan atau bagian kelurahan yang bersandingan atau pemekaran dari satu kelurahan menjadi dua kelurahan atau lebih atau pembentukan kelurahan di luar kelurahan yang telah ada. Pembentukan dan penggabungan kelurahan bertujuan untuk melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, mengembangkan potensi wilayah kelurahan dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Bahwa jumlah penduduk, luas wilayah, sarana prasarana kelurahan dan kompetensi aparatur kelurahan di Kota Payakumbuh tidak berimbang atau tidak proporsional, sehingga hal ini mempengaruhi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu Pemerintah Kota Payakumbuh berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 7 Tahun 2013 merasa perlu melakukan penggabungan Kelurahan Muaro, Kelurahan Pasia, Kelurahan Taruko dan Kelurahan Balai Cacang menjadi kelurahan baru yaitu Kelurahan Ikua Koto Dibalai.

## II. PASALDEMIPASAL

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

(1) Cukup Jelas

{21 Cukup Jelas

- (3) Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Peraturan Daerah yang mengatur tentang Organisasi Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan yang berlaku saat ini adalah Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 5 Tahun 2OO8 tentang Organisasi Tata Keda Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh


Pasal 1l

Pasal 12

Pasal 13

Tahun 2008 Nomor O5).

( 1) Cukup Jelas

(21 Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas