PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN Nomor 6 Tahun 2016 tentang PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 (berlaku 22 November 2016)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2016;
- b. bahwa berdasarkan perimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
Mengingat : 1. Pasal Negara
18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoenesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272)
21. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang PokokPokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2009 Nomor 4 Seri A Nomor 04);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 19 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2005 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011 Nomor 19);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nunukan Tahun 20112016 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2012 Nomor 4);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 15 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2015 Nomor 15);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN
dan
BUPATI NUNUKAN
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.
Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 semula berjumlah Rp. 1.527.505.134.909,19 berkurang sejumlah Rp. 64.728.112.639,14 sehingga menjadi Rp. 1.462.777.022.270,05 dengan rincian sebagai berikut:
- a. Pendapatan
1. Semula
Rp. 1.277.505.134.909,19
2. Bertambah
Rp. 154.999.498.044,62 (+)
Jumlah Pendapatan setelah perubahan
Rp. 1.432.504.632.953,81
- b. Belanja
1. Semula
Rp. 1.527.505.134.909,19
2. Berkurang
Rp. 64.728.112.639,14 (-)
Jumlah Belanja setelah perubahan
Rp. 1.462.777.022.270,05 (-)
Defisit setelah perubahan
Rp. 30.272.389.316,24
Pembiayaan
1. Penerimaan
- a) Semula
Rp. 250.000.000.000,00
- b) Berkurang
Rp. 219.727.610.683,76 (-)
Jumlah Penerimaan setelah perubahan
Rp. 30.272.389.316,24
2. Pengeluaran
- a) Semula
Rp. 0,00
- b)
- Bertambah
Rp 0,00
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan
Rp
0,00
Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan
Rp. 30.272.389.316,24
Sisa lebih pembiayaan anggaran Tahun Berkenaan
Rp. -
Pasal 2
- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a terdiri dari:
Rp. 30.474.820.730,08 (+)
- a. Pendapatan asli daerah
- 1) Semula
Rp. 71.866.095.790,20
- 2) Bertambah
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan
Rp. 102.340.916.520,28
- b. Dana Perimbangan
- 1) Semula
Rp. 1.103.580.481.000,00
- 2) Bertambah Jumlah dana perimbangan setelah perubahan
Rp. 66.957.263.423,83 (+)
Rp. 1.170.537.744.423,83
- c. Lain - lain pendapatan
daerah yang sah
- 1) Semula
Rp. 102.058.558.118,99
- 2) bertambah
Rp. 57.567.413.890,71 (+)
- Jumlah lain - lain pendapatan
daerah yang sah setelah perubahan
Rp. 159.625.972.009,70
- (2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pajak Daerah
- 1) Semula
- 2) Bertambah
5. Jumlah pendapatan asli daerah setelah Perubahan
- b. Retribusi Daerah
- 1) Semula
- 2) Bertambah
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan
- c. Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan 1) Semula 2) Berkurang Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yg dipisahkan setelah perubahan
- d. Lain - lain pendapatan asli daerah yang sah 1) Semula 2) Bertambah Jumlah lain - lain pendapatan asli daerah yang dipisahkan setelah perubahan
Rp. 9.363.493.000,00
Rp. 7.751.379.936,00 (+)
Rp. 17.114.872.936,00
Rp. 2.701.500.000,00
Rp. 2.954.323.545,47
Rp. 3.642.995.400,00
Rp. 331.181.400,00 (-)
Rp. 3.311.814.000,00
Rp. 56.158.107.390,20
Rp.
22.801.798.648,61 (+)
Rp. 78.959.906.038,81
Rp. 252.823.545,47 (+)
- (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Dana bagi hasil Pajak/Bagi
Hasil Bulan Pajak
- 1) Semula
- 2) Bertambah
Jumlah dana bagi hasil pajak/ bukan pajak setelah perubahan
- b. Dana Alokasi Umum
- 1) Semula
- 2) Bertambah/berkurang
4. Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan
- c. Dana Alokasi Khusus
- 1) Semula
- 2) Bertambah
8. Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan
- d. Dana Alokasi Desa
- 1) Semula
- 2) Bertambah/berkurang Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan
Rp. 352.703.796.000,00
Rp. 56.981.391.423,83 (+)
Rp. 409.685.187.423,83
Rp. 400.260.543.000,00
Rp. 0,00 (+)
Rp. 400.260.543.000,00
Rp. 211.538.820.000,00
Rp. 221.514.692.000,00
Rp. 139.077.322.000,00
Rp. 139.077.322.000,00
Rp. 0,00 (+)
- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pendapatan Hibah
Rp. 0,00 (+)
- 1) Semula
Rp. 1.500.000.000,00
- 2) Bertambah/berkurang Jumlah Pendapatan Hibah setelah perubahan
Rp. 1.500.000.000,00
- b. Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya
- 1) Semula 2) Bertambah Jumlah dana bagi hasil pajak dari
Rp. 30.077.058.118,99
Rp. 21.843.013,890,71 (+)
- provinsi dan pemerintah daerah lainnya setelah perubahan
Rp. 51.920.072.009,70
- c. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya
- 1) Semula
Rp. 70.481.500.000,00
- 2) Bertambah/berkurang Jumlah dana bantuan keuangan dari propinsi atau pemerintah daerah lainnya setelah perubahan
Rp. 0,00 (+)
Rp. 70.481.500.000,00
Rp. 9.975.872.000,00 (+)
- d. Lain-lain pendapatan
yang ditetapkan pemerintah:
- 1) Semula
- 2) Bertambah/(berkurang)
Jumlah Lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah
Rp.
0,00
Rp.
35.724.400.000,00 (+)
Rp. 35.724.400.000,00
Pasal 3
- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b terdiri dari :
- a. Belanja Tidak Langsung
- 1) Semula
Rp. 682.896.878.331,00
- 2) Bertambah
Rp. 8.236.027.734,85 (+)
- Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan
Rp. 691.132.906.065,85
- b. Belanja Langsung
- 1) Semula
Rp. 844.608.256.578,19
- 2) Berkurang Jumlah belanja langsung setelah perubahan
Rp. 72.964.140.373,99 (-)
Rp. 771.644.166.204,20
- (2) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja Pegawai
- 1) Semula
Rp. 471.394.581.933,86
- 2) Bertambah
Rp. 9.995.374.287,05 (+)
- Jumlah belanja pegawai setelah perubahan
Rp. 481.389.956.220,91
- b. Belanja Subsidi
- 1) Semula
Rp. 8.507.007.200,00
- 2) Bertambah Jumlah belanja pegawai setelah perubahan
Rp. 50.000.000,00 (+)
Rp. 8.557.007.200,00
- c. Belanja Hibah
- 1) Semula
Rp. 19.425.987.000,00
- 2) Berkurang
Rp. 727.292.000,00 (-)
- Jumlah belanja hibah setelah perubahan
Rp. 18.698.695.000,00
- d. Belanja Bantuan Sosial
- 1) Semula 2) Berkurang Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan
Rp. 1.650.000.000,00
Rp. 500.000.000,00 (-)
Rp. 1.150.000.000,00
- e. Belanja Bantuan Keuangan
- 1) Semula
Rp. 179.919.302.197,14
- 2) Bertambah
Rp. 917.945.447,80 (+)
- Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan
Rp. 180.837.247.644,94
- f. Belanja Tidak Terduga
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
- 1) Semula
Rp. 2.000.000.000,00
- 2) Berkurang
Rp. 1.500.000.000,00 (-)
- Jumlah belanja tidak terduga
setelah perubahan
Rp. 500.000.000,00
- a. Belanja Pegawai
- 1) Semula
Rp. 217.942.209.452,00
- 2) Berkurang
Rp. 25.971.212.422,00 (-)
Jumlah belanja pegawai
setelah perubahan
Rp. 191.970.997.030,00
- b. Belanja barang dan jasa
- 1) Semula
Rp. 234.193.995.254,00
- 2) Berkurang
Rp. 2.557.132.021,99 (-)
- Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan
Rp. 231.636.863.232,01
- c.
- Belanja Modal
- 1) Semula
Rp. 392.472.051.872,19
- 2) Berkurang
Rp. 44.435.795.930,00 (-)
Jumlah belanja modal setelah Perubahan
Rp. 348.036.255.942,19
Pasal 4
- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) terdiri dari :
- a. Penerimaan
- 1) Semula
Rp. 250.000.000.000,00
- 2) Berkurang
Rp. 219.727.610.683,76 (-)
- Jumlah penerimaan setelah perubahan
Rp. 30.272.389.316,24
- b. Pengeluaran
- 1) Semula
Rp. 0,00
- 2) Bertambah/Berkurang
Rp. 0,00 (+)
Jumlah pengeluaran setelah perubahan
Rp. 0,00
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa SiLPA tahun anggaran sebelumnya :
- a. Semula
Rp. 250.000.000.000,00
- b. Berkurang
Rp. 219.727.610.683,76 (-)
Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan
Rp. 30.272.389.316,24
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah:
- a. Semula
Rp. 0,00
- b. Bertambah/Berkurang
Rp. 0,00 (+)
Jumlah penyertaan modal (Investasi)
Pemerintah Daerah Setelah perubahan
Rp 0,00
Pasal 5
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari:

- a. Lampiran I :

Ringkasan Perubahan APBD;

- b.

- Lampiran II :

Ringkasan Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;

- c.

- Lampiran III : Urusan Pemerintahan Daerah, SKPD, Pendapatan, Belanja

Rincian Perubahan APBD menurut dan Pembiayaan;

- d.

- Lampiran IV : Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan

Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Kegiatan;

- e. Lampiran V :

Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

- f. Lampiran VI :

Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Pergolongan dan Perjabatan;

- g.

- Lampiran VII :

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah;

- h.

- Lampiran VIII :

Daftar kegiatan - kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; dan

- i.

- Lampiran IX : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

## Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagai rincian lebih lanjut dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 diatur dengan Peraturan Bupati.

## Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan.

Ditetapkan di Nunukan pada tanggal 22 November 2016

Plh. BUPATI NUNUKAN,


FARIDIL MURAD

Diundangkan di Nunukan pada tanggal 22 November 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN, ttd

TOMMY HARUN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2016 NOMOR 7

Salinan Sesuai Dengan Aslinya SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN

KapdlaPagian Hukum

7

19650617199312 1 002

Nip.


NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN, KALIMANTAN UTARA: 6/2016