PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG Nomor 12 Tahun 2016 tentang PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH (berlaku 14 September 2016)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah diperlukan pembentukan perangkat daerah berdasarkan asas proporsional, efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas, dan pembagian urusan yang menjadi kewenangan pemerintahan Daerah;
- b. bahwa pembentukan perangkat daerah dilaksanakan dengan prinsip tepat fungsi dan ukuran berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan potensi, kondisi nyata, dan kemampuan keuangan pemerintahan daerah dalam melindungi, memberdayakan dan menyejahterakan rakyat;
- c. bahwa guna memberikan arahan dan pedoman yang jelas dalam penataan perangkat daerah serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, diperlukan pengaturan mengenai pembentukan dan susunan perangkat daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik
- Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG
dan
BUPATI BANDUNG
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Bupati adalah Bupati Bandung.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
7. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat atau dari pemerintah provinsi kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau pemerintah provinsi.
8. Sekretariat Daerah adalah Perangkat Daerah yang bertugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
9. Sekretariat DPRD adalah Perangkat Daerah yang bertugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan DPRD, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.
10. Inspektorat adalah Perangkat Daerah yang bertugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.
11. Dinas adalah Perangkat Daerah yang bertugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
12. Badan adalah Perangkat Daerah yang bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
13. Kecamatan adalah Perangkat Daerah yang bertugas melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
14. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis Dinas dan Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
15. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
16. Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan /atau keterampilan tertentu secara mandiri.
17. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan.
18. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
Pasal 2
- (1) Dalam menetapkan besaran dan susunan organisasi Perangkat Daerah, Bupati ## BAB II
JENIS, PEMBENTUKAN, DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
Bagian Kesatu
Jenis
Pasal 3
Perangkat Daerah, terdiri atas:
- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat DPRD;
- c. Inspektorat;
- d. Dinas;
- e. Badan; dan
- f. Kecamatan.
Pasal 4
Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:
- a. Sekretariat Daerah tipe A;
- b. Sekretariat DPRD tipe A;
- c. Inspektorat tipe A;
- d. Dinas tipe A, terdiri atas:
1. Dinas Pendidikan, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pendidikan;
2. Dinas Kesehatan, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang kesehatan;
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan Urusan Pemerintahan bidang pertanahan;
5. Satuan Polisi Pamong Praja, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum;
6. Dinas Sosial, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang sosial;
7. Dinas Tenaga Kerja, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang tenaga kerja dan Urusan Pemerintahan bidang transmigrasi;
8. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan Urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
9. Dinas Lingkungan Hidup, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang lingkungan hidup;
10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
11. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
12. Dinas Perhubungan, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perhubungan;
13. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, Urusan Pemerintahan bidang statistik dan Urusan Pemerintahan bidang persandian;
14. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang penanaman modal;
15. Dinas Kepemudaan dan Olah Raga, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang kepemudaan dan olah raga;
16. Dinas Perdagangan dan Perindustrian, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perdagangan, urusan pemerintahan bidang perindustrian dan Urusan Pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral;
17. Dinas Pertanian, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pertanian; dan
18. Dinas Pangan dan Perikanan, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pangan dan Urusan Pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.
- e. Dinas tipe B, terdiri atas:
1. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pariwisata dan Urusan Pemerintahan bidang kebudayaan;
2. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah; dan
3. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perpustakaan dan Urusan Pemerintahan bidang kearsipan.
- f. Dinas tipe C, Dinas Kebakaran, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat sub urusan kebakaran.
- g. Badan tipe A, terdiri atas:
1. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, menyelenggarakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang perencanaan daerah dan Urusan Pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan;
2. Badan Keuangan Daerah, menyelenggarakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang keuangan daerah; dan
3. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah, menyelenggarakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan.
- h. Kecamatan tipe A, terdiri atas:
1. Kecamatan Soreang;
2. Kecamatan Pasirjambu;
3. Kecamatan Ciwidey;
4. Kecamatan Rancabali;
5. Kecamatan Kutawaringin;
6. Kecamatan Katapang;
7. Kecamatan Margaasih;
8. Kecamatan Cangkuang;
9. Kecamatan Banjaran;
10. Kecamatan Cimaung;
11. Kecamatan Pangalengan;
12. Kecamatan Baleendah;
13. Kecamatan Margahayu;
14. Kecamatan Dayeuhkolot;
15. Kecamatan Bojongsoang;
16. Kecamatan Cimenyan;
17. Kecamatan Cilengkrang;
18. Kecamatan Ciparay;
19. Kecamatan Arjasari;
20. Kecamatan Kertasari;
21. Kecamatan Ibun;
22. Kecamatan Paseh;
23. Kecamatan Pacet;
24. Kecamatan Majalaya;
25. Kecamatan Cicalengka;
26. Kecamatan Solokanjeruk;
27. Kecamatan Pameungpeuk;
28. Kecamatan Cileunyi;
29. Kecamatan Rancaekek;
30. Kecamatan Nagreg; dan
31. Kecamatan Cikancung.
Pasal 5
Ketentuan mengenai pembentukan Kecamatan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.
Pasal 6
- (1) Pada Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h dibentuk Kelurahan yang dipimpin oleh Lurah sebagai perangkat Kecamatan untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat.
- (2) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Kelurahan Baleendah;
- b. Kelurahan Wargamekar;
- c. Kelurahan Manggahang;
- d. Kelurahan Jelekong;
- e. Kelurahan Andir;
- f. Kelurahan Cibeunying;
- g. Kelurahan Padasuka;
- h. Kelurahan Pasawahan;
- i. Kelurahan Sulaiman; dan
- j. Kelurahan Rancaekek Kencana.
- (3) Ketentuan mengenai pembentukan Kelurahan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.
Pasal 7
- (1) Untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan kepada masyarakat dibentuk PTSP yang melekat pada Dinas yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang penanaman modal.
- (2) PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerima pelimpahan kewenangan pelayanan perizinan dan non perizinan dari Bupati.
- (3) Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan PTSP, pada PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk tim teknis sesuai kebutuhan.
- (4) Pembinaan terhadap PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (5) Ketentuan mengenai pelimpahan kewenangan pelayanan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
Pasal 8
Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 7 diatur dengan Peraturan Bupati.
PEMBENTUKAN UPT
BAB III - PEMBENTUKAN UPT
Pasal 9
- (1) Pada Dinas dan Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d sampai dengan huruf g, dapat dibentuk UPT.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Perangkat Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB IV
STAF AHLI
BAB III - PEMBENTUKAN UPT
Pasal 10
- (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 3 (tiga) orang staf ahli.
- (2) Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dibentuk 1 (satu) Subbagian Tata Usaha pada Bagian yang membidangi urusan umum/tata usaha.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi dan tata kerja Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
KEPEGAWAIAN
BAB V - KEPEGAWAIAN
Pasal 11
- (1) Sekretaris Daerah merupakan jabatan Eselon IIa atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris DPRD, Inspektur Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Dinas, Kepala Badan, dan Staf Ahli merupakan jabatan Eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (3) Sekretaris Inspektorat, Inspektur Pembantu, Sekretaris Dinas, Sekretaris Badan, Kepala Bagian, dan Camat merupakan jabatan struktural Eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (4) Kepala Bidang pada Dinas dan Badan serta Sekretaris Kecamatan merupakan jabatan struktural Eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (5) Lurah, Kepala Subbagian pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, dan Badan, Kepala Seksi pada Dinas dan Badan, Kepala UPT pada Dinas dan Badan kelas A, serta Kepala Seksi pada Kecamatan merupakan jabatan Eselon IVa atau jabatan pengawas.
- (6) Kepala UPT pada Dinas dan Badan Daerah Kabupaten kelas B, Kepala Subbagian pada UPT Dinas dan Badan kelas A, Kepala Subbagian pada Kecamatan, Sekretaris Kelurahan dan Kepala Seksi pada Kelurahan merupakan jabatan Eselon IVb atau jabatan pengawas.
BAB V - KEPEGAWAIAN
Pasal 12
- (1) Aparatur sipil negara pada Perangkat Daerah dan staf ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai pengangkatan dan pemberhentian aparatur sipil negara pada Perangkat Daerah dan staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB VI - KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 13
Pasal 13
- (1) Kelompok Jabatan Fungsional bertugas melaksanakan sebagian fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan BAB VII
TATA KERJA
BAB VI - KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 13
Pasal 14
Dalam melaksanakan tugas setiap Kepala Perangkat Daerah dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
BAB VIII - KETENTUAN PERALIHAN Pasal 15
Pasal 15
Rumah sakit umum daerah yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya peraturan perundang-undangan mengenai organisasi dan tata hubungan kerja rumah sakit Daerah serta pengelolaan keuangan rumah sakit Daerah.
BAB VIII - KETENTUAN PERALIHAN Pasal 15
Pasal 16
- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
- (2) Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundangundangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
BAB VIII - KETENTUAN PERALIHAN Pasal 15
Pasal 17
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Perangkat Daerah yang melaksanakan sub Urusan Pemerintahan bidang Bencana, yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya Perangkat Daerah baru yang melaksanakan sub urusan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VIII - KETENTUAN PERALIHAN Pasal 15
Pasal 18
- (1) Aparatur sipil negara pada Perangkat Daerah dan staf ahli yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Keputusan Bupati tentang pengangkatan dalam jabatan baru.
- (2) UPT yang sudah dibentuk sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang pembentukan UPT yang baru.
- (3) Tugas aparatur sipil negara pada Perangkat Daerah, staf ahli, dan UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sampai dengan pertanggungjawaban kegiatan dan anggaran pendapatan belanja daerah tahun anggaran 2016 selesai dilaksanakan.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan tugas aparatur sipil negara pada Perangkat Daerah, staf ahli, dan UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB IX - KETENTUAN PENUTUP Pasal 19
Pasal 19
- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku untuk pertama kali pengisian kepala Perangkat Daerah dan kepala unit kerja pada Perangkat Daerah, diselesaikan paling lambat 4 (empat) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Pengisian kepala Perangkat Daerah dan kepala unit kerja pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk pertama kalinya dilakukan dengan mengukuhkan pejabat yang sudah memegang jabatan setingkat dengan jabatan yang akan diisi dengan ketentuan memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi jabatan.
BAB IX - KETENTUAN PENUTUP Pasal 19
Pasal 20
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :
- a. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 19);
- b. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 20);
- c. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 21);
- d. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Wilayah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 22);
- e. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 Nomor 12);
- f. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 16);
- g. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 23);
- h. Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 24);
- i. Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 25); dan
- j. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 11)`
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB IX - KETENTUAN PENUTUP Pasal 19
Pasal 21
Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
BAB IX - KETENTUAN PENUTUP Pasal 19
Pasal 22
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Penetapan: Ditetapkan di Soreang pada tanggal 14 September 2016

Penandatangan: BUPATI BANDUNG, ttd DADANG M. NASER

Penetapan: Diundangkan di Soreang pada tanggal 14 September 2016

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG, ttd SOFIAN NATAPRAWIRA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016 NOMOR 12 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG, PROVINSI JAWA BARAT : (12/181/2016)

Penandatangan: Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DICKY ANUGRAH, SH. M.Si Pembina Tk I NIP.19740717 199803 1 003