PERATURAN BUPATI TRENGGALEK Nomor 11 Tahun 2015 tentang PEDOMAN TEKNIS PEMBERIAN HIBAH BERUPA UANG UNTUK KEGIATAN KESENIAN, KEPEMUDAAN, KEOLAHRAGAAN DAN KEAGAMAAN (berlaku 23 Maret 2015)
Pembukaan
Menimbang :a.
bahwa dalam rangka mengembangkan potensi di bidang kesenian, kepemudaan, keolahragaan dan keagamaan maka perlu diberikan hibah berupa uang untuk menunjang penyelenggaraan kegiatan dan pengadaan sarana dan prasarana;
- b. bahwa agar pemberian hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat terlaksana dengan tertib, tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan serta memenuhi asas keadilan dan kepatutan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Pemberian Hibah Berupa Uang Untuk Kegiatan Kesenian, Kepemudaan, Keolahragaan dan Keagamaan;
Mengingat : 1.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Presiden Nomor 151 Tahun 2014 tentang Bantuan Pendanaan Kegiatan Majelis Ulama Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 288);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trengggalek Nomor 22 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 31);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 Nomor 12 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 39);
20. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 3 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2010 Nomor 3 Seri A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 58 Tahun 2012 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 29);
21. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 98 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 23 Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 Nomor 23);
22. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 38 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 Nomor 38);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan:
PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBERIAN HIBAH BERUPA UANG UNTUK KEGIATAN KESENIAN, KEPEMUDAAN, KEOLAHRAGAAN DAN KEAGAMAAN.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek.
5. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah lainya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah.
6. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang diberi kewenangan dalam proses pemberian hibah berupa uang untuk kegiatan kesenian, kepemudaan, keolahragaan dan keagamaan.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek.
8. Tim Evaluasi dan Verifikasi adalah tim yang dibentuk oleh Sekretaris Daerah yang bertugas membantu Sekretaris Daerah dalam melakukan evaluasi, verifikasi dan rasionalisasi terhadap dokumen dan proposal belanja hibah berupa uang untuk kegiatan kesenian, kepemudaan, keolahragaan dan keagamaan.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2
Pasal 2
- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pemberian Hibah berupa uang untuk kegiatan kesenian, kepemudaan, keolahragaan dan keagamaan.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:
- a. terwujudnya kepastian hukum dalam pelaksanaan pemberian Hibah berupa uang untuk kegiatan kesenian, kepemudaan, keolahragaan dan keagamaan; dan
- b. terwujudnya kejelasan prosedur pemberian Hibah berupa uang untuk kegiatan kesenian, kepemudaan, keolahragaan dan keagamaan.
BAB III - RUANG LINGKUP Pasal 3
Pasal 3
Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini adalah:
- a. sasaran penerima;
- b. bentuk dan besaran Hibah;
- c. syarat-syarat pengajuan Hibah; dan
- d. pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan.
BAB IV - SASARAN PENERIMA Pasal 4
Pasal 4
Hibah berupa uang diberikan kepada masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang kesenian, kepemudaan dan keolahragaan serta kegiatan di bidang keagamaan.
BAB V - BENTUK DAN BESARAN HIBAH Pasal 5
Pasal 5
- (1) Bentuk Hibah berupa uang.
- (2) Besaran Hibah berupa uang diklasifikasikan sebagai berikut:
- a. pengadaan sarana kesenian, kepemudaan dan keolahragaan paling banyak sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- b. pengadaan/perbaikan sarana keagamaan/tempat ibadah paling banyak sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); dan
- c. penyelenggaraan kegiatan kesenian, kepemudaan, keolahragaan dan keagamaan paling banyak sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Besaran Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi Masjid Agung Baiturrahman, organisasi kemasyarakatan meliputi Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), Palang Merah Indonesia (PMI), Praja Muda Karana (PRAMUKA), Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Hibah berupa uang kepada pihak tertentu atas dasar perintah/kebijakan Bupati.
- (4) Penerima dan besaran penerimaan Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB VI - SYARAT-SYARAT PENGAJUAN HIBAH Pasal 6
Pasal 6
- (1) Hibah berupa uang kepada masyarakat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
- a. memiliki kepengurusan/kepanitiaan yang jelas dan diketahui oleh Lurah/Kepala Desa dan Camat setempat;
- b. berkedudukan dalam wilayah Daerah;
- c. Hibah berupa uang yang digunakan untuk konstruksi fisik dengan nilai diatas Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) harus bisa menunjukkan sejumlah pembiayaan yang telah tersedia dengan prosentase paling sedikit sebesar 10% (sepuluh per seratus); dan
- d. dalam hal besaran Hibah diatas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan penggunaan untuk konstruksi fisik harus mendapatkan rekomendasi dari SKPD teknis.
- (2) Hibah berupa uang kepada organisasi kemasyarakatan diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
- a. telah terdaftar pada Pemerintah Daerah sekurangkurangnya 3 (tiga) tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan dan berkedudukan dalam wilayah Daerah;
- b. memiliki sekretariat tetap dan alamat yang jelas; dan
- c. tidak mempunyai permasalahan kinerja pengelolaan Hibah dan pertanggungjawaban Hibah sebelumnya bagi yang sudah pernah menerima Hibah.
- (3) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dibuktikan dengan menyerahkan:
- a. untuk organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dibuktikan dengan foto copy akte pendirian yang dilegalisir oleh notaris; dan
- b. untuk organisasi kemasyarakatan yang tidak berbadan hukum dibuktikan dengan foto copy Surat Keterangan Terdaftar yang masih berlaku dan dilegalisir oleh Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.
PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN
BAB VII - Pasal 7
Pasal 7
Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Hibah berpedoman pada Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 98 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 23 Tahun 2014.
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP Pasal 8
Pasal 8
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 25 Tahun 2014 tentang Besaran Pemberian Hibah Berupa Uang untuk Kegiatan Kesenian, Kepemudaan, Keolahragaan dan Keagamaan (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 Nomor 25), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP Pasal 8
Pasal 9
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Penetapan: Ditetapkan di Trenggalek pada tanggal 23 Maret 2015

Penandatangan: BUPATI TRENGGALEK, TTD MULYADI WR

Penetapan: Diundangkan di Trenggalek pada tanggal 23 Maret 2015

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK, TTD ALI MUSTOFA

Penandatangan: BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2015 NOMOR 11 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, ANIK SUWARNI Nip . 19650919 199602 2 001