PERATURAN BUPATI BALANGAN Nomor 9 Tahun 2006 tentang RENGANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN BALANGAN TAHUN ANGGARAN 2O1O BUPATI BALANGAN, - a. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan penjabaran dari tahun ke lima Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Balangan Tahun 2006-2010 serta mengakomodir aspirasi, usulan serta kehendak masyarakat, kalangan dunia usaha, serta jalaran Pemerintah Kabupaten Balangan; 2. bahwa untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2010, perlu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD); b. 3. bahwa berkenaan dengan maksud huruf a dan b , perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2010. c. 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4265); 1. 5. Undang-Undang Nomor '17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2OO4 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4389); 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2OO4 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor a421); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4Ba4; 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4548); 6. 10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan lnstansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1988 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4438); 7. 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan 8 Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2OO7 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 12. L Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 13. '10. Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2OO4 - 2010 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 11); Memperhatikan (berlaku 5 Januari 2009)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI BAIANTGANI
PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 9 TAHUN 2OO9
TENTANG
RENGANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN BALANGAN TAHUN ANGGARAN 2O1O
BUPATI BALANGAN,
'.
- a. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan penjabaran dari tahun ke lima Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Balangan Tahun 2006-2010 serta mengakomodir aspirasi, usulan serta kehendak masyarakat, kalangan dunia usaha, serta jalaran Pemerintah Kabupaten Balangan;
2. bahwa untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2010, perlu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD); b.
3. bahwa berkenaan dengan maksud huruf a dan b , perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2010. c.
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4265); 1.
5. Undang-Undang Nomor '17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2.
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2OO4 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2OO4 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor a421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4Ba4;
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4548); 6.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan lnstansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1988 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4438); 7.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan 8 Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2OO7 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. L Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. '10. Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2OO4 - 2010 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 11);
Memperhatikan
Menetapkan
- 1 1 . Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menieri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2ooTtentangPerubahanatasPeraturanMenteri dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 12.Peraluran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangah Tahun 2008 Nomor 02' Tambahan Lem-baran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 43);
- Hasil pelaksanaan Musyawarah perencanaan Pembangunan Recana kerja Pemerintah Daerah (Musrenbang RKPD) Kabupaten Balangan Tahun 2009 di Paringin pada tanggal 19-20 Maret 2009'
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN ANGGARAN 2010.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Balangan'
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Balangan'
3. Bupati adalah BuPati Balangan'
4. Badan perencanaan pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perenianaan Pembangunan Daerah Kabupaten Balangan.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah RencanaKerjaPemerintahDaerahKabupatenBalangan.
6. sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, dan Lembaga Teknis adalah sekretariat Daerah, sekretariat DPRD, Dinas, dan Lembaga Teknis Pemerintah KabuPaten Balangan'
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
BAB II - RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
Pasal 2
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2010, yang selanjutnya disebut RKPD Tahun Anggaran 2010 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun Anggaran yaitu tahun2010 yang dimulai dari tanggal 1 Januari2010 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2010.
BAB II - RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
Pasal 3
- (1) RKPD Tahun Anggaran 2010 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Balangan Tahun 2006-2010 sebagaimana ditetapkan melalui Peraturan Bupati Balangan Nomor 05 tahun 2005, yang memuat arah kebijakan pembangunan, strategi dan prioritas pembangunan, program dan kegiatan serta rencana kerja dan pendanaannya.
- (2) RKPD Tahun Anggaran 2O1O sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2010.
BAB II - RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
Pasal 4
Dalam rangka penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2010 :
- a. Pemerintah Daerah menggunakan RKPD Tahun Anggaran 2010 sebagai bahan pembahasan KUA dan PPAS dengan Dewan Penryakilan Rakyat Daerah kabupaten Balangan.
- b. Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, dan Lembaga Teknis menggunakan RKPD Tahun Anggaran 2010 dalam melakukan pembahasan RKA dan RAPBD Tahun Anggaran 2010 dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan.
BAB II - RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
Pasal 5
Bappeda Kabupaten Balangan berhak dan wajib menjamin kesesuaian isi dan substansi RKPD Tahun Anggaran 2010 dengan program kegiatan SKPD yang dituangkan dalam RKA/RAPBD Tahun Anggaran 2010.
BAB II - RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
Pasal 6
Dokumen RKPD Kabupaten Balangan Tahun 2010 sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB III KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 7

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal 5 Januari 2009.

Agar semua orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapka aringin Mei 2009 pada tan

/

n. serex

BUPATI

ANGAN,{

FFENDIET


Diundangkan di Paringin pada tanggal 1z Mei 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BALANGAN,


DARLAN H M. RIDUAN

I