PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK Nomor 32 Tahun 2016 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 57 TAHUN 2015 TENTANG PERJALANAN DINAS ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2016 (berlaku 29 Juni 2016)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
WALIKOTA PONTIANAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 32 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 57 TAHUN 2015 TENTANG PERJALANAN DINAS ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2016
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PONTIANAK,
- a. bahwa sesuai dengan hasil evaluasi dan penyesuaian terhadap Standar Perjalanan Dinas Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2016 agar dapat dilaksanakan secara lebih tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab, perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 57 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2016;
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah UndangUndang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
SALINAN
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
Menetapkan :
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016;
15. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Bidang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7 Seri E Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 10 Seri D Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 10);
17. Peraturan Walikota Nomor 57 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Tahun 2015 Nomor 57);
MEMUTUSKAN :
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 57 TAHUN 2015 TENTANG PERJALANAN DINAS ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2016
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 57 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Tahun 2015 Nomor 57) diubah, sebagai berikut :
1. Ketentuan Pasal 2 ayat (3) huruf b angka (1), huruf c, huruf d, huruf r, dan ditambah 2 (dua) huruf yakni huruf s, dan huruf t sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 2
- (1) Peraturan Walikota ini mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS/CPNS, Pegawai Tidak Tetap, dan Tenaga Non PNS yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Perjalanan Dinas Luar Daerah;
- b. Perjalanan Dinas Luar Negeri; dan
- c. Perjalanan Dinas Dalam Kota.
- (3) Peraturan Walikota ini terdiri Atas :
- a.
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I, Biaya Pemetian dan Angkutan Jenazah;
- b. Lampiran II, terdiri atas :
1. Fasilitas transportasi udara/darat perjalanan dinas luar daerah/luar negeri;
2. Tarif transportasi udara perjalanan dinas luar daerah;
3. Tarif transportasi antar kota;
4. Fasilitas transportasi udara/darat perjalanan dinas luar daerah;
5. Standar biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri;
6. Uang representasi; dan
7. Sewa kendaraan dalam kota;
- c. Lampiran III, Tarif Perjalanan Dinas Dalam Kota;
- d. Lampiran IV, terdiri atas :
1. Biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas luar daerah;
2. Satuan biaya uang harian diklat;
- e. Lampiran V, Rincian jumlah pemberian bahan bakar minyak (BBM) perjalanan dinas dalam daerah;
- f. Lampiran VI, Perjalanan dinas luar negeri;
- g. Lampiran VII, Satuan biaya tiket perjalanan dinas luar negeri;
- h. Lampiran VIII, format Surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas Jabatan;
- i. Lampiran IX, Surat Pernyataan Pembebanan Biaya Pembatalan Perjalanan Dinas Jabatan;
- j. Lampiran X, Format Daftar Pengeluaran Riil;
- k. Lampiran XI, Format Rincian Biaya Perjalanan Dinas;
- l. Lampiran XII, Format Surat Perintah Tugas Pemerintah Daerah;
- m. Lampiran XIII, Format Surat Perintah Tugas Pimpinan/Anggota DPRD;
- n. Lampiran XIV, Format Surat Perjalanan Dinas Pemerintah Daerah;
- o. Lampiran XV, Format Halaman Belakang Surat Perjalanan Dinas Pemerintah Daerah;
- p. Lampiran XVI, Format Surat Perjalanan Dinas Pimpinan/Anggota DPRD;
- q. Lampiran XVII, Format Halaman Belakang Surat Perjalanan Dinas Pimpinan/Anggota DPRD;
- r. Lampiran XVIII, Format Bon Pesanan Tiket Pesawat/Tiket Bis Pulang Pergi/Transportasi Air (Pemesanan Manual);
- s. Lampiran XIX, Format Berita Acara Serah Terima Pemesanan Tiket Pesawat/Tiket Bis Pulang Pergi/Transportasi Air (Pemesanan Manual);
- t. Lampiran XX, Format Surat Perintah Pengadaan Tiket Jasa Penerbangan (Pemesanan menggunakan e-Katalog LKPP/GoVOS).
2. Ketentuan Pasal 8 ayat (8) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 8

- (1) Besaran pemberian uang harian sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1) huruf a, untuk Perjalanan Dinas Luar Daerah, Luar Negeri dan Dalam Kota, diberikan sesuai Peraturan Walikota ini.

- (2) Uang harian terdiri dari uang makan, uang transport lokal dan uang saku. Uang makan dibayarkan sebesar 30% (Tiga puluh persen) dari uang harian, uang transport lokal dibayarkan sebesar 25% (Dua puluh lima persen) dari uang harian, sedangkan uang saku dibayarkan sebesar 45% (Empat puluh lima persen) dari uang harian.
- (3) Uang harian dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini.
- (4) Uang harian dibayarkan sesuai dengan jumlah hari riil pelaksanaan Perjalanan Dinas, yang tertuang dalam Surat Perintah Tugas (SPT).
- (5) Bagi Pelaksana SPD yang melakukan Perjalanan Dinas untuk menempuh ujian dinas/ujian jabatan dan mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3 dibayarkan uang harian 1 (satu) hari pada saat kedatangan dan/atau 1 (satu) hari pada saat kepulangan.
- (6) Uang harian dapat diberikan kepada peserta pendidikan dan pelatihan dalam hal tidak disediakan asrama/ penginapan dan akomodasi tidak ditanggung oleh panitia penyelenggara.
- (7) Uang harian diklat diberikan kepada peserta pendidikan/pelatihan dalam hal telah disediakan asrama/penginapan dan akomodasi oleh panitia penyelenggara.
- (8) Apabila Pelaksana SPD mengikuti rapat koordinasi, seminar/diseminasi, dan sosialisasi dimana akomodasi dan konsumsi ditanggung oleh panitia penyelenggara kegiatan, maka uang harian yang dibayarkan berupa uang saku sebesar 45% (empat puluh lima persen) dan uang transport lokal sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari nilai total uang harian.
- (9) Untuk perjalanan dinas luar daerah dalam Provinsi Kalimantan Barat, maka besaran uang harian dan uang penginapan mengacu kepada besaran biaya Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana lampiran IV huruf A angka (25).
3. Ketentuan Pasal 9 ayat (10) diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 9

- (1) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf b terdiri dari :
- a. tiket pesawat/tiket bis pulang pergi/transportasi air;
- b. biaya taksi bandara.
- (2) Biaya Perjalanan Dinas dapat dibayarkan untuk :
- a. perjalanan dinas dalam kota sampai dengan 8 (delapan) jam;
- b. perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 (delapan) jam; atau
- c. perjalanan dinas melewati batas kota (luar daerah dan luar negeri).
- (3) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf a dibayarkan sesuai dengan biaya riil (at cost) . Mekanisme pengajuan pembelian tiket transportasi dilakukan menggunakan bon pesanan yang ditandatangani oleh PPTK pada kegiatan yang bersangkutan sebagaimana format pada lampiran XVIII.
- (4) Biaya taksi bandara pulang atau pergi sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf c dibayarkan secara lumpsum .

- (5) Dalam hal pelaksana SPD memiliki kendaraan dinas, biaya taksi ke bandara (PP) di tempat kedudukan tetap dapat dibayarkan.
- (6) Biaya perjalanan dinas dalam kota hingga 8 (delapan) jam dan/atau dalam kota lebih dari 8 (delapan) jam dibayarkan secara lumpsum . Pelaksana SPD untuk pejalanan dinas dalam kota dibawah 8 (delapan) jam dan diatas 8 (delapan) jam berhak mendapatkan uang makan minum harian.
- (7) Sepanjang transportasi ke tempat tujuan tugas dapat ditempuh dengan perjalanan dinas langsung, tidak diperkenankan menggunakan jalur transit yang menyebabkan adanya penambahan biaya transportasi.
- (8) Apabila pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas tidak sesuai dengan jadwal penerbangan atau karena keadaan/alasan tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan, maka dapat dilaksanakan dengan penerbangan transit.
- (9) Apabila harga tiket dibawah harga yang tercantum dalam Standar Biaya yang ditetapkan, maka pelaksana perjalanan dinas, yang bersangkutan wajib menyetorkan kembali kelebihan biaya tiket kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu pada SKPD/Unit Kerja yang bersangkutan.
- (10) Dalam kondisi tertentu, apabila harga tiket kelas ekonomi tidak tersedia ( fullbooked ), dan pelaksana SPD harus berangkat maka dapat dialihkan menjadi tiket kelas bisnis dengan melampirkan dukungan keterangan dari maskapai yang menyatakan tiket kelas ekonomi tidak tersedia.
- (11) Apabila terjadi penundaan kegiatan secara mendadak oleh pihak penyelenggara, dimana tiket sudah diperoleh dan yang bersangkutan belum berangkat ketempat tujuan, maka tiket untuk keberangkatan dapat diganti dengan melampirkan bukti pembatalan kegiatan dari penyelenggara dan mengisi formulir surat pernyataan pembatalan tugas perjalanan dinas.
- (12) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (8) yang bersangkutan sudah berangkat ketempat tujuan, maka tiket dan biaya lainnya yang telah dikeluarkan dapat diganti dengan melampirkan bukti pembatalan kegiatan dari penyelenggara, disertai bukti pengeluaran lainnya dengan mengisi formulir surat pernyataan pembatalan tugas perjalanan dinas dan formulir surat pernyataan pembebanan biaya pembatalan perjalanan dinas.
4. Ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 17

- (1) Pelaksana SPD yang melakukan pemalsuan dokumen, menaikkan dari harga sebenarnya ( mark up ), dan/atau Perjalanan Dinas rangkap (dua kali atau lebih) dalam pertanggungjawaban Perjalanan Dinas yang berakibat kerugian yang diderita oleh daerah, bertanggung jawab sepenuhnya atas seluruh tindakan yang dilakukan.
- (2) Kerugian daerah akibat pemalsuan dokumen, menaikkan dari harga sebenarnya ( mark up ) yang bukan merupakan kesalahan pelaksana SPD, maka pihak yang bertanggung jawab adalah pihak travel agent dan pihak lain yang terkait.

5. Lampiran II, huruf B dan huruf E diubah, sehingga Lampiran II berbunyi sebagai berikut :
- B. Tarif Transportasi Udara Perjalanan Dinas Luar Daerah (PP)

| No. | Kota Tujuan | Tarif Per Kelas | Tarif Per Kelas |
|-------|---------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|
| | | Bisnis | Ekonomi |
| 1. | Pontianak - Jakarta | Rp. 4.353.000 | Rp. 3.317.200 |
| 2. | Pontianak - Yogyakarta | Rp. 6.910.000 | Rp. 3.840.000 |
| 3. | Pontianak - Batam | Rp. 7.594.000 | Rp. 4.396.000 |
| 4. | Pontianak - Surabaya | Rp. 8.140.000 | Rp. 4.204.000 |
| 5. | Pontianak - Semarang | Rp. 6.685.000 | Rp. 3.765.000 |
| 6. | Pontianak - Solo | Rp. 6.685.000 | Rp. 3.904.000 |
| 7. | Pontianak - Balikpapan | - | Rp. 3.000.000 |
| 8. | Pontianak - Banjarmasin | Rp. 5.000.000 | Rp. 3.000.000 |
| 9. | Pontianak - Palangkaraya | Rp. 4.800.000 | Rp. 1.400.000 |
| 10. | Pontianak - Bandung | - | Rp. 3.000.000 |
| 11. | Pontianak - Denpasar | Rp. 7.990.000 | Rp. 4.738.000 |
| 12. | Pontianak - Banda Aceh | Rp. 9.990.000 | Rp. 5.840.000 |
| 13. | Pontianak - Bandar Lampung | Rp. 5.380.000 | Rp. 3.220.000 |
| 14. | Pontianak - Biak | Rp. 15.873.000 | Rp. 4.396.000 |
| 15. | Pontianak - Jambi | Rp. 6.878.000 | Rp. 4.011.000 |
| 16. | Pontianak - Jayapura | Rp. 16.322.000 | Rp. 9.177.000 |
| 17. | Pontianak - Manado | Rp. 12.953.000 | Rp. 6.396.000 |
| 18. | Pontianak - Mataram | Rp. 8.001.000 | Rp. 4.706.000 |
| 19. | Pontianak - Medan | Rp. 9.733.000 | Rp. 5.230.000 |
| 20. | Pontianak - Padang | Rp. 8.193.000 | Rp. 4.460.000 |
| 21. | Pontianak - Palembang | Rp. 6.685.000 | Rp. 3.840.000 |
| 22. | Pontianak - Pangkal Pinang | Rp. 6.279.000 | Rp. 3.733.000 |
| 23. | Pontianak - Pekanbaru | Rp. 8.247.000 | Rp. 4.514.000 |
| 24. | Pontianak - Makassar | Rp. 9.915.000 | Rp. 5.241.000 |
| 25. | Pontianak - Timika | Rp. 15.659.000 | Rp. 8.535.000 |
| 26. | Jakarta - Surabaya | Rp. 5.466.000 | Rp. 2.674.000 |
| 27. | Jakarta - Malang | Rp. 4.599.000 | Rp. 2.695.000 |
| 28. | Jakarta - Denpasar | Rp. 5.305.000 | Rp. 3.262.000 |
| 29. | Jakarta - Banda Aceh | Rp. 7.519.000 | Rp. 4.492.000 |
| 30. | Jakarta - Medan | Rp. 7.252.000 | Rp. 3.808.000 |
| 31. | Jakarta - Bengkulu | Rp. 4.364.000 | Rp. 2.621.000 |
| 32. | Jakarta - Pekan Baru | Rp. 5.583.000 | Rp. 3.016.000 |
| 33. | Jakarta - Padang | Rp. 5.530.000 | Rp. 2.952.000 |
| 34. | Jakarta - Palembang | Rp. 3.861.000 | Rp. 2.268.000 |
| 35. | Jakarta - Pangkal Pinang | Rp. 3.412.000 | Rp. 2.139.000 |
| 36. | Jakarta - Solo | Rp. 3.861.000 | Rp. 2.342.000 |
| 37. | Jakarta - Jambi | Rp. 4.065.000 | Rp. 2.460.000 |
| 38. | Jakarta - Bandar Lampung | Rp. 2.407.000 | Rp. 1.583.000 |
| 39. | Jakarta - Jayapura | Rp.14.568.000 | Rp. 8.193.000 |
| 40. | Jakarta - Manokwari | Rp.16.226.000 | Rp.10.824.000 |
| 41. | Jakarta - Biak | Rp.14.065.000 | Rp. 7.519.000 |
| 42. | Jakarta - Timika | Rp.13.830.000 | Rp. 7.487.000 |
| 43. | Jakarta - Gorontalo | Rp. 7.231.000 | Rp. 4.824.000 |
| 44. | Jakarta - Banjarmasin | Rp. 5.252.000 | Rp. 2.995.000 Rp. 2.984.000 |
| 45. | Jakarta - Palangkaraya Jakarta - Balikpapan | Rp. 4.984.000 | Rp. 3.797.000 |
| 46. | | Rp. 7.412.000 | |

| No. | Kota | Tarif Per Kelas | Tarif Per Kelas |
|-------|-------------------|-------------------|-------------------|
| No. | Tujuan | Bisnis | Ekonomi |
| 47. | Jakarta - Ambon | Rp.13.285.000 | Rp. 7.081.000 |
| 48. | Jakarta - Ternate | Rp.10.001.000 | Rp. 6.664.000 |
| 49. | Jakarta - Kendari | Rp. 7.658.000 | Rp. 4.182.000 |
| 50. | Jakarta - Manado | Rp.10.824.000 | Rp. 5.102.000 |
| 51. | Jakarta - Makasar | Rp. 7.444.000 | Rp. 3.829.000 |
| 52. | Jakarta - Palu | Rp. 9.384.000 | Rp. 5.113.000 |
| 53. | Jakarta - Mamuju | Rp. 7.295.000 | Rp. 4.867.000 |
| 54. | Jakarta - Mataram | Rp. 5.316.000 | Rp. 3.230.000 |
| 55. | Jakarta - Kupang | Rp. 9.413.000 | Rp. 5.081.000 |
| 56. | Jakarta - Bandung | Rp. 2.064.000 | Rp. 1.476.000 |

## E. Standar Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Sekali Jalan)

| No. | Propinsi | Jumlah |
|-------|---------------------|-------------|
| 1 | Aceh | Rp. 123.000 |
| 2 | Sumatera Utara | Rp. 232.000 |
| 3 | Riau | Rp. 100.000 |
| 4 | Kepulauan Riau | Rp. 105.000 |
| 5 | Jambi | Rp. 128.000 |
| 6 | Sumatera Barat | Rp. 192.000 |
| 7 | Sumatera Selatan | Rp. 124.000 |
| 8 | Lampung | Rp. 148.000 |
| 9 | Bengkulu | Rp. 100.000 |
| 10 | Bangka Belitung | Rp. 150.000 |
| 11 | Banten | Rp. 200.000 |
| 12 | Jawa Barat | Rp. 118.000 |
| 13 | D.K.I. Jakarta | Rp. 250.000 |
| 14 | Jawa Tengah | Rp. 100.000 |
| 15 | D.I Yogyakarta | Rp. 141.000 |
| 16 | Jawa Timur | Rp. 148.000 |
| 17 | Bali | Rp. 160.000 |
| 18 | Nusa Tenggara Barat | Rp. 218.000 |
| 19 | Nusa Tenggara Timur | Rp. 100.000 |
| 20 | Kalimantan Barat | Rp. 200.000 |
| 21 | Kalimantan Tengah | Rp. 100.000 |
| 22 | Kalimantan Selatan | Rp. 141.000 |
| 23 | Kalimantan Timur | Rp. 401.000 |
| 24 | Kalimantan Utara | Rp. 353.000 |
| 25 | Sulawesi Utara | Rp. 310.000 |
| 26 | Gorontalo | Rp. 134.000 |
| 27 | Sulawesi Barat | Rp. 217.000 |
| 28 | Sulawesi Selatan | Rp. 128.000 |
| 29 | Sulawesi Tengah | Rp. 151.000 |
| 30 | Sulawesi Tenggara | Rp. 332.000 |
| 31 | Maluku | Rp. 340.000 |
| 32 | Maluku Utara | Rp. 403.000 |
| 33 | Papua | Rp. 354.000 |
| 34 | Papua Barat | Rp. 130.000 |

6. Lampiran IV, huruf A dan B diubah, sehingga keseluruhan Lampiran IV berbunyi sebagai berikut :
- A. Biaya Penginapan Dan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah

| | | Besarnya | Besarnya | Besarnya | Besarnya | Besarnya |
|-----|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| | | Tingkat A | Tingkat B | Tingkat | Tingkat | Tingkat |
| No. | Komponen Uang Harian / Penginapan | Walikota / Wakil Walikota | Pimpinan / Anggota DPRD / Sekretaris Daerah (Eselon IIa) / Eselon IIb | Eselon III/ Golongan IV | Eselon IV / Golongan III | PNS Non Struktural Golongan I dan II |
| | | (Rp.) | (Rp.) | (Rp.) | (Rp.) | (Rp.) |
| 1 1 | 2 DKI Jakarta | 3 4.275.000 | 4 1.816.000 | 5 1.575.000 | 7 1.385.000 | 9 1.175.000 |
| | - Penginapan | 3.500.000 | 1.086.000 | 800.000 | 610.000 | 400.000 |
| | - Uang Harian | 775.000 | 775.000 | 775.000 | 775.000 | 775.000 |
| 2 | Banten | 4.520.000 | 2.142.000 | 1.736.000 | 1.509.000 | 1.112.000 |
| | - Penginapan | 3.808.000 | 1.430.000 | 1.024.000 | 1.024.000 | 400.000 |
| | - Uang Harian | 712.000 | 712.000 | 712.000 | 712.000 | 712.000 |
| 3 | D.I Yogyakarta | 5.297.000 | 2.011.000 | 1.424.000 | 1.306.000 | 1.138.000 |
| | - Penginapan | 4.620.000 | 1.334.000 | 747.000 | 629.000 | 461.000 |
| | - Uang Harian | 677.000 | 677.000 | 677.000 | 677.000 | 677.000 |
| 4 | Jawa Barat | 4.367.000 | 2.456.000 | 1.652.000 | 1.218.000 | 1.166.000 |
| | - Penginapan | 3.664.000 | 1.753.000 | 949.000 | 515.000 | 463.000 |
| | - Uang Harian | 703.000 | 703.000 | 703.000 | 703.000 | 703.000 |
| 5 | Jawa Timur | 5.099.000 | 2.058.000 | 1.540.000 | 1.198.000 | 1.028.000 |
| | - Penginapan | 4.400.000 | 1.359.000 | 841.000 | 499.000 | 329.000 |
| | - Uang Harian | 699.000 | 699.000 | 699.000 | 699.000 | 699.000 |
| 6 | Jawa Tengah | 4.808.000 | 2.140.000 | 1.686.000 | 1.159.000 | 1.012.000 |
| | - Penginapan | 4.146.000 | 1.478.000 | 1.024.000 | 497.000 | 350.000 |
| | - Uang Harian | 662.000 | 662.000 | 662.000 | 662.000 | 662.000 |
| 7 | Bali | 5.613.000 | 2.542.000 | 2.036.000 | 1.636.000 | 1.390.000 |
| | - Penginapan | 4.881.000 | 1.810.000 | 1.304.000 | 904.000 | 658.000 |
| | - Uang Harian | 732.000 | 732.000 | 732.000 | 732.000 | 732.000 |
| 8 | Nangroe Aceh Darussalam | 5.166.000 | 2.054.000 | 1.826.000 | 1.156.000 | 1.116.000 |
| | - Penginapan | 4.420.000 | 1.308.000 | 1.080.000 | 410.000 | 370.000 |
| | - Uang Harian | 746.000 | 746.000 | 746.000 | 746.000 | 746.000 |
| 9 | Sumatera Utara | 5.727.000 | 1.981.000 | 1.470.000 | 1.272.000 | 1.077.000 |
| | - Penginapan | 4.960.000 | 1.214.000 | 703.000 | 505.000 | 310.000 |
| | - Uang Harian | 767.000 | 767.000 | 767.000 | 767.000 | 767.000 |
| 10 | Bengkulu | 2.068.000 | 1.558.000 | 1.480.000 | 1.367.000 | 1.278.000 |
| | - Penginapan | 1.300.000 | 790.000 | 712.000 | 599.000 | 510.000 |
| | - Uang Harian | 768.000 | 768.000 | 768.000 | 768.000 | 768.000 |
| 11 | Kepulauan Riau | 5.132.000 | 2.142.000 | 1.507.000 | 1.359.000 | 1.137.000 |
| | - Penginapan | 4.275.000 | 1.285.000 | 650.000 | 502.000 | 280.000 |
| | - Uang Harian | 857.000 | 857.000 | 857.000 | 857.000 | 857.000 |
| 12 | Riau | 4.638.000 | 1.989.000 | 1.689.000 | 1.271.000 | 1.201.000 |
| | - Penginapan | 3.817.000 | 1.168.000 | 868.000 | 450.000 | 380.000 |
| | - Uang Harian | 821.000 | 821.000 | 821.000 | 821.000 | 821.000 |

| | | Tingkat A | Tingkat A | Tingkat A | Tingkat A | Tingkat A |
|------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| No. | Komponen Uang Harian / Penginapan | Walikota / Wakil Walikota | Pimpinan / Anggota DPRD / Sekretaris Daerah (Eselon IIa) / Eselon IIb | Eselon III/ Golongan IV | Eselon IV / Golongan III | PNS Non Struktural Golongan I dan II |
| 1 13 | 2 Sumatera Barat | 3 4.981.000 | 4 1.896.000 | 5 1.625.000 | 7 1.188.000 | 9 1.111.000 |
| | - Penginapan | 4.240.000 | 1.155.000 | 884.000 | 447.000 | 370.000 |
| | - Uang Harian | 741.000 | 741.000 | 741.000 | 741.000 | 741.000 |
| 14 | Sumatera Selatan | 5.468.000 | 2.016.000 | 1.393.000 | 1.302.000 | 1.098.000 |
| | - Penginapan | 4.680.000 | 1.228.000 | 605.000 | 514.000 | 310.000 |
| | - Uang Harian | 788.000 | 788.000 | 788.000 | 788.000 | 788.000 |
| 15 | Bangka Belitung | 4.150.000 | 2.125.000 | 1.665.000 | 1.348.000 | 1.119.000 |
| | - Penginapan | 3.335.000 | 1.310.000 | 850.000 | 533.000 | 304.000 |
| | - Uang Harian | 815.000 | 815.000 | 815.000 | 815.000 | 815.000 |
| 16 | Jambi | 4.757.000 | 1.933.000 | 1.454.000 | 1.139.000 | 1.047.000 |
| | - Penginapan | 4.000.000 | 1.176.000 | 697.000 | 382.000 | 290.000 |
| | - Uang Harian | 757.000 | 757.000 | 757.000 | 757.000 | 757.000 |
| 17 | Lampung | 4.693.000 | 2.032.000 | 1.523.000 | 1.107.000 | 1.089.000 |
| | - Penginapan | 3.960.000 | 1.299.000 | 790.000 | 374.000 | 356.000 |
| | - Uang Harian | 733.000 | 733.000 | 733.000 | 733.000 | 733.000 |
| 18 | Papua | 4.381.000 | 3.199.000 | 2.285.000 | 1.991.000 | 1.945.000 |
| | - Penginapan | 2.850.000 | 1.668.000 | 754.000 | 460.000 | 414.000 |
| | - Uang Harian | 1.531.000 | 1.531.000 | 1.531.000 | 1.531.000 | 1.531.000 |
| 19 | Papua Barat | | 2.486.000 | 1.980.000 | 1.802.000 | 1.374.000 |
| | - Penginapan - Uang Harian | 3.754.000 2.750.000 1.004.000 | 1.482.000 1.004.000 | 976.000 1.004.000 | 798.000 1.004.000 | 370.000 1.004.000 |
| | | 2.067.000 | | | | 987.000 |
| | - Uang Harian | | 1.134.000 | | | |
| 20 | Gorontalo | | 1.881.000 | 1.657.000 | 1.170.000 | |
| | - Penginapan | 1.320.000 | | 910.000 | 423.000 | 240.000 |
| 21 | Kalimantan Selatan | 5.041.000 | 2.470.000 | 1.607.000 | 1.291.000 | 1.170.000 |
| | | 747.000 | 747.000 | 747.000 | 747.000 | 747.000 |
| 22 | - Uang Harian | 791.000 | 791.000 | 791.000 | 791.000 | 791.000 |
| | - Penginapan | 4.250.000 | 1.679.000 | 816.000 | 500.000 | 379.000 |
| | Kalimantan Tengah | 3.824.000 | 2.420.000 | 1.747.000 | 1.382.000 | 1.260.000 |
| | - Penginapan | | 1.596.000 | 923.000 | 558.000 | 436.000 |
| 23 | - Uang Harian | 3.000.000 824.000 | 824.000 | 824.000 | 824.000 | 824.000 |
| | Kalimantan Timur | 4.798.000 | 3.819.000 | 2.394.000 | 1.348.000 | 1.248.000 |
| | - Penginapan | 4.000.000 | 3.021.000 | 1.596.000 | 550.000 | 450.000 |
| | - Uang Harian | 798.000 | 798.000 | 798.000 | 798.000 | 798.000 |
| 24 | Kalimantan Utara | 4.815.000 | 3.836.000 | 2.411.000 | 1.365.000 | 1.265.000 |
| | - Penginapan | 4.000.000 | 3.021.000 | 1.596.000 | 550.000 | 450.000 |
| 25 | - Uang Harian | 815.000 | 815.000 | 815.000 | 815.000 | 815.000 |
| | - Penginapan | 2.400.000 | 1.130.000 | 866.000 | 505.000 | 400.000 |
| | Kalimantan Barat | 3.273.000 | 2.003.000 | 1.739.000 | 1.303.000 | 1.234.000 |
| | - Uang Harian | 380.000 | 380.000 | 380.000 | 380.000 | 380.000 |
| 26 | Maluku | 3.833.000 | 1.863.000 | 1.513.000 | 1.378.000 | 1.247.000 |
| | - Penginapan | 3.000.000 | 1.030.000 | 680.000 | 545.000 | |
| | | | | | | 414.000 |

| | | Besarnya Uang Harian | Besarnya Uang Harian | Besarnya Uang Harian | Besarnya Uang Harian | Besarnya Uang Harian |
|-----|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| | | Tingkat A | Tingkat B | Tingkat | Tingkat | Tingkat |
| No. | Komponen Uang Harian / Penginapan | Walikota / Wakil Walikota | Pimpinan / Anggota DPRD / Sekretaris Daerah (Eselon IIa) / Eselon IIb | Eselon III/ Golongan IV | Eselon IV / Golongan III | PNS Non Struktural Golongan I dan II |
| | | (Rp.) | (Rp.) | (Rp.) | (Rp.) | (Rp.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 |
| | - Uang Harian | 833.000 | 833.000 | 833.000 | 833.000 | 833.000 |
| 27 | Maluku Utara | 4.051.000 | 2.453.000 | 1.514.000 | 1.419.000 | 1.321.000 |
| | - Penginapan | 3.110.000 | 1.512.000 | 600.000 | 478.000 | 380.000 |
| | - Uang Harian | 941.000 | 941.000 | 941.000 | 941.000 | 941.000 |
| 28 | Sulawesi Tenggara | 2.645.000 | 1.865.000 | 1.597.000 | 1.283.000 | 1.215.000 |
| | - Penginapan | 1.850.000 | 1.070.000 | 802.000 | 488.000 | 420.000 |
| | - Uang Harian | 795.000 | 795.000 | 795.000 | 795.000 | 795.000 |
| 29 | Sulawesi Utara | 4.077.000 | 2.430.000 | 1.517.000 | 1.426.000 | 1.219.000 |
| | - Penginapan | 3.200.000 | 1.553.000 | 640.000 | 549.000 | 342.000 |
| | - Uang Harian | 877.000 | 877.000 | 877.000 | 877.000 | 877.000 |
| 30 | Sulawesi Selatan | 5.526.000 | 2.618.000 | 1.674.000 | 1.245.000 | 1.084.000 |
| | - Penginapan | 4.820.000 | 1.912.000 | 968.000 | 539.000 | 378.000 |
| | - Uang Harian | 706.000 | 706.000 | 706.000 | 706.000 | 706.000 |
| 31 | Sulawesi Tengah | 2.721.000 | 1.989.000 | 1.585.000 | 1.184.000 | 1.080.000 |
| | - Penginapan | 2.030.000 | 1.298.000 | 894.000 | 493.000 | 389.000 |
| | - Uang Harian | 691.000 | 691.000 | 691.000 | 691.000 | 691.000 |
| 32 | Sulawesi Barat | 2.016.000 | 1.786.000 | 1.666.000 | 1.181.000 | 1.116.000 |
| | - Penginapan | 1.260.000 | 1.030.000 | 910.000 | 425.000 | 360.000 |
| | - Uang Harian | 756.000 | 756.000 | 756.000 | 756.000 | 756.000 |
| 33 | NTB | 4.057.000 | 3.384.000 | 1.383.000 | 1.186.000 | 1.006.000 |
| | - Penginapan | 3.429.000 | 2.738.000 | 737.000 | 540.000 | 360.000 |
| | - Uang Harian | 646.000 | 646.000 | 646.000 | 646.000 | 646.000 |
| 34 | NTT | 3.713.000 | 1.713.000 | 1.413.000 | 1.375.000 | 1.113.000 |
| | - Penginapan | 3.000.000 | 1.000.000 | 700.000 | 662.000 | 400.000 |
| | - Uang Harian | 713.000 | 713.000 | 713.000 | 713.000 | 713.000 |

7. Lampiran XVIII diubah, sehingga Lampiran XVIII berbunyi sebagai berikut :

Format : Format Bon Pesanan Tiket Pesawat/Tiket Bis Pulang Pergi/Transportasi Air (Pemesanan Manual)

## BON PESANAN

Nomor

: ________________

Kepada Yth. : ________________

Sehubungan dengan adanya pelaksanaan perjalanan dinas pada kegiatan ..... pada ... Kota Pontianak Tahun Anggaran ..., dengan ini kami memesan tiket ..... sebagai berikut :

No

Uraian

Banyaknya

Ket

1

Nama Pelaksana SPD : ________________

Kota Kedudukan : ________________

Kota Tujuan : ________________

Tanggal keberangkatan : ________________

Tanggal Kepulangan : ________________

2

3

Total

Demikian pesanan ini disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Pontianak, ...

PPTK Kegiatan ......

...

NIP.

8. Lampiran XIX, sehingga Lampiran XIX berbunyi sebagai berikut :

Format : Format Berita Acara Serah Terima Pemesanan Tiket Pesawat/Tiket Bis Pulang Pergi/Transportasi Air (Pemesanan Manual)

## BERITA ACARA SERAH TERIMA

Nomor : / / /

Pada hari ini, hari .... Tanggal .... Tahun ..... yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

:

....

Jabatan

:

....

Alamat

:

....

------------------------- Selaku Pihak Pertama yang menyerahkan -------------------------------

Nama Jabatan Alamat

:

....

:

....

:

....

------------------------- Selaku Pihak Kedua yang menerima -------------------------------

Pihak Pertama telah menyerahkan kepada Pihak kedua dan Pihak Kedua telah menerima dari Pihak Pertama berupa Tiket Pesawat/Tiket Bis Pulang Pergi/Transportasi Air, dengan rincian sebagai berikut :

No

Uraian

Banyaknya

Harga Satuan

Jumlah

1

Nama Pelaksana SPD : ________________

Kota Kedudukan : ________________

Kota Tujuan : ________________

Tanggal keberangkatan : ________________

Tanggal Kepulangan : ________________

2

3

Total

Demikian pesanan ini disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Pontianak, ...

Yang Menerima

Yang Menyerahkan (Pelaksana SPD)

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

.....

...

NIP.

9. Lampiran XX, sehingga Lampiran XX berbunyi sebagai berikut :

Penerbangan

Format : Format Surat Perintah Pengadaan Tiket Jasa (Pemesanan menggunakan e-Katalog LKPP/GoVOS)

## K O P S K P D

Pontianak, 2016

Kepada :

Nomor

:

Yth. Booker SKPD (Pejabat Pengadaan Tiket Jasa Penerbangan

Lampiran :

Perihal

:

di-

Pontianak

Dengan Hormat,

Sesuai dengan :

1. Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, beserta perubahannya.

2. Peraturan Walikota Nomor 57 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas Atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2016, beserta perubahannya.

- 3.

- Surat Keputusan Kepala SKPD Nomor : ________________ tentang Penunjukkan sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

- 4.

- Surat Keputusan Kepala SKPD Nomor : ________________ tentang Penunjukkan sebagi petugas pengadaan tiket jasa penerbangan.

Dengan ini kami sampaikan daftar pembelian tiket secara elektronik/e-Katalog LKPP penerbangan maskapai PT. Garuda Indonesia agar dapat segera diproses melalui e-Katalog LKPP (aplikasi GoVOS), dengan rincian sebagai berikut :

No

Uraian

Keterangan

1.

Nama Pelaksana SPD : ________________

Kota Kedudukan : ________________

Kota Tujuan : ________________

Tanggal keberangkatan : ________________

Tanggal Kepulangan : ________________

2.

Dst.

Demikian kami sampaikan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

...

NIP.

Diundangkan di Pontianak pada tanggal 29 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK, ttd

MOCHAMAD AKIP

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2016 NOMOR 32

## Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak pada tanggal 29 Juni 2016

WALIKOTA PONTIANAK, ttd

SUTARMIDJI