PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA Nomor I Tahun 2016 tentang GARA PROVINSISULAWESIUTARA PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA NOMOR I I TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATIMINAHASATENGGARA PROVINSISULAWESIUTARA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA NOMOR I I TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MINAHASA TENGGARA,
- a. bahwa berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, klasifikasi urusan Pemerintahan, sehingga perlu dilakukan penyesuaian objek pajak daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 5 Tahun 2011 ten tang Pajak Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan huruf b di atas, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 ten tang Pajak Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi
Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 1 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
2. ten tang Republik Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 4. Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang­ Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 5 Tahun 2011 ten tang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2011 Nomor 59).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATElf MllfAHASA TENGGARA dan BUPATI MINAHASA TENGGARA
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
PERATURAN DAERAH TElfTAl'fG PERUBAHAN ATAS PERATURAlf DAERAH NOMOR 5 TAHUlf 2011 TENTANG PAJAK DAERAH.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Ten tang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2011 Nomor 59) diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 1 angka 6, angka 7, angka 13 dan angka 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 1
- C Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Minahasa Tenggara;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara;
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Dinas adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Minahasa Tenggara;
8. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati Minahasa Tenggara;
9. Keputusan Kepala Daerah adalah Keputusan Bupati Minahasa Tenggara;
10. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib pajak pada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa
Pasal 17
- ( 1) dengan nama Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dipungut pajak atas kegiatan Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (2) Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan pengembalian Mineral Bukan Logam dan batuan yang meliputi :
- a. As bes;
- b. Batu Tulis;
- c. Batu Setengah Permata;
- d. Batu Kapur;
- e. Batu Apung;
- f. Batu Permata;
- g. Bentonit;
- h. Dolomit;
- i. Feldspar;
- J. Garam Bata;
- k. Grafit;
1. Granit/ Andesi;
- m. Gips;
- n. Kalsif;
- o. Kaolin;
- p. Leusit;
- q. Magnesif;
- r. Mika;
- s. Marmer;
- t. Nitrat;
- u. Opsidien;
- v. Oker;
- w. Pasir dan Kerikil;
- x. Pasir Kuarsa;
- y. Perlit;
- z. Phosphat;
21. aa. Talk;
22. bb. Tanah Serap (Fullers Earth);
- cc. Tanah Diatome;
- dd. Tanah Liat;
25. ee. Tawas (Alum)
26. ff. Tras
27. gg. Y arosil;
28. hh.Zeolit;
- u. Bazal;
30. IlTrakkit; dan
31. kk. Mineral Bukan logam dan Batuan Lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
Pasal 18
Dikecualikan dari objek pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagimana dikamsud pada Pasal 1 7 ayat (2) adalah :
- a. Kegiatan pengembalian Mineral bukan Logam dan batuan yang nyata-nyata tidak dimanfaatkan secara komersil, seperti kegiatan pengembalian tanah untuk keperluan rumah tangga, pemesangan tiang listrik/ telepon, penanaman kabel listrik/ telepon dan penenaman pipa air/ gas;
- b. Kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya yang tidak dimanfaatkan secara komersil.
Pasal 19
- ( 1) Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau badan yang dapat mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (2) Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau badan yang dapat mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan.
Pasal 23
- � 5. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- ( 1 ) Tarif Hotel, Penginapan atau sejenisnya ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
Pasal 32
- (2) Besaran Pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif sebagimana dimaksud ayat (1) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.
Pasal 33
- ( 1 ) Tarif Hotel, Penginapan atau sejenisnya ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Besaran Pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif sebagimana dimaksud ayat (1) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.
Pasal 37
- � (2) Besarnya tarif pajak untuk setiap jenis hiburan :
- a. Tontonan film sebesar 10 % (sepuluh persen);
- b. Pamerean yang bersifat non komersial sebesar 0% (nol persen);
- c. Pameran yang bersifat komersial sebesar 30% (tiga puluh persen);
- d. Sirkus, akrobat, draimolen dan sulap yang berkelas lokal/tradisional sebesar 15 % (lima belas persen);
- e. Sirkus, akrobat, draimolen dan sulap yang berkelas nasional dan internasional sebesar 30% (tiga puluh persen);
- f. Permainan bilyar yang menggunakan AC ( air conditioner) dikenakan pajak 30% (tiga puluh persen], dan permainan bilyar yang tidak menggunakan AC dikenakan pajak 15% (lima belas persen);
- g. Pagelaran kesenian, musik, tari dan/ atau busana yang berkelas lokal/tradisional sebesar 0% (nol persen);
- h. Pagelaran kesenian, musik, tari dan/ atau busan yang yang berkelas nasional sebesar 15% (lima belas persen);
1. Pagelaran kesenian, musik, tari dan/ atau busan yang yang berkelas intemasional sebesar 30% (tiga puluh persen);
- J. Pertandingan olah raga yang berkelas lokal/tradisional sebesar O % (nol persen);
- k. Pertandingan olah raga yang berkelas nasional 15% (lima belas persen);
1. Pertandingan olah raga yang berkelas intemasional 30% (tiga puluh persen);
- m. Kontes kecantikan yang berkelas lokal/tradisional sebesar 0% (nol persen);
- n. Kontes kecantikan yang berkelas nasional sebesar 15% (lima belas persen);
- o. Kontes kecantikan yang berkelas intemasional sebesar 30% (tiga puluh persen);
- p. Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa sebesar 30% (tiga puluh persen);
- q. Diskotik, karaoke, klub malam dan sejenisnya sebesar 30% (tiga puluh persen);
- r. Pacuan kuda yang berkelas lokal/tradisional sebesar 0% (nol persen);
- s. Pacuan kuda yang berkelas nasional/intemasional sebesar 30% (tiga puluh persen); dan
- t. Pacuan kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan sebesar 30% (tiga puluh persen);
Pasal 44
- ( 1) Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah nilai jual basil pengambilan pajak Mineral Bukan Logam dan batuan.
•
'
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dihitung dengan mengalikan Volume/Tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis Mineral bukan Logam.
- (3) Nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga rata-rata yang berlaku dilokasi setempat di wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara.
- (4) Dalam hal nilai pasar dari hasil produksi Minerak Bukan Logam dan Batuan sebagaimana diumaksud pada ayat (3) sulit diperoleh, digunakan harga standar yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang dalam bidang pertambangan Mineral Bukan logam dan Batuan.
Pasal 45
Tarif pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh peren).
Pasal 46
- Besaran Pokok Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45.
Pasal 60
Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang dipungut di Wilayah Daerah.
Pasal 61
- ( 1 ) Masa Pajakyangjangka waktu lamanya 1 (satu) bulan adalah untuk:
- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Penerangan Jalan;
- e. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- f. Pajak Parkir;
- g. Pajak Air Tanah; dan
- h. Pajak Sarang Burung W alet.
Pasal 63
- (3) Jenis pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak dalah :
\
- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Hiburan;
- c. Pajak Restoran;
- d. Pajak Penerangan jalan;
- e. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- f. Pajak Sarang Burung Walet;
- g. Pajak Parkir; dan
- h. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
Pasal II
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara.

Penetapan: Diundangkan di Ratahan pada tanggal (, Q&lt;ltMoe.-c SEKRETARI DAERAH KABUPATE INAHASATENGGARA, - ## FARRY FREYKE LIWE LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MlNAHASA TENGGARA TAHUN 2016 NOMOR 103 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA PROVINS! SULAWESI UTARA L\O /-,01r..J 2016