PERATURAN WALIKOTA BI Nomor - Tahun 2016 tentang PEMANFAATAN ATAS PENERIMAAN DANA KLAJM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (KELAS C) KOTA BITUNG (berlaku 1 Januari 2016)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
WALIKOTA BITUNG PROVINS! SULAWESI UTARA
PERATURAN WALIKOTA BITUNG NOMOR r TAHUN 2016
TENTANG
PEMANFAATAN ATAS PENERIMAAN DANA KLAJM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (KELAS C) KOTA BITUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BITUNG,
- a. bahwa Jaminan Kesehatan Nasional merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat, yang layak diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah;
- c. bahwa setelah klaim diverifikasi dan dibayarkan sebagai penggantian pelayanan kesehatan yang telah diberikan, maka status dana klaim berubah menjadi penerirnaan atas jasa dan fasilitas kesehatan yang harus disetorkan langsung secara bruto ke Kas Daerah, sehingga penerimaan dan penggunaannya wajib masuk dalam Angaa.ran Pcndapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a diklaim untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan;
- d. bahwa dana sebagaimana dimaksud dalam huruf c, dapat digunakan untuk pembayaran jasa pelayanan, jasa medik dan jasa sarana berupa pembelian barang habis pakai serta kebutuhan operasional lainnya melalui RKA-DPA RSUD;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, malca perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemanfaatan atas Penerimaan Dana Klaim Jaminan Kesehatan Nasional di Rumah Sakit Umum Daerah (Kelas C) Kota Bitung;
- e. bahwa dalam rangka menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a di Rumah Sakit Umum Daerah (Kelas C) Kota Bitung, perlu diatur pemanfaatan atas penerimaan dana klaim;
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
•
•
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4355); ten tang Republik Lembaran
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 5072);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyeienggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana teiah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atao Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana teiah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Keschatan pada Jarninan Kesehatan Nasional;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Repubiik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
14. Peraturan Menteri Keaehatan Nomor :28 Tahun :2014 tentana Pedoman Peiaksanaan Program Jaminan Keschatan Nasional (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
:
'
Menetapkan
PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMANFMTAN ATAS PENERIMMN DANA KLAIM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (KELAS C) KOTA BITUNG.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalarn Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kata Bitung.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bitung.
4. Rumah Sakit Umum Daerah (Kelas C), yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah (Kelas C) Kata Bitung.
6. Jaminan Kesehatan Nasional, yang selanjutnya disingkat JKN adalah bagian dari Sistem Jarninan Sosial Nasional (SJSN) yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib (mandatory) ## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Maksud dan Tujuan dari Peraturan Walikota ini adalah memberikan acuan kepada Petugas yang memberikan Pelayanan Kesehatan dan pihak-pihak terkait dalam penyelenggaraan Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.
- a. klaim diajukan ## BAB IV
AWKASI PEMANFMTAN ATAS PENERIMMN DANA KLAIM JKN
BAB Ill - TATA CARA PELAKSANAAN KLAIM JAMINAN
Pasal 4
- (1) Pemanfaatan atas penerimaan dana klaim JKN diutamakan untuk mendana.i kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di RSUD ba.ik jasa sarana maupun jasa pelayanan.
- (2) Alokasi pemanfaatan sebaga.imana dimaksud pada ayat (I) ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran RSUD.
BAB Ill - TATA CARA PELAKSANAAN KLAIM JAMINAN
Pasal 5
- (1) Alokasi pemanfaatan atas penerimaan Dana untuk Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) adalah Biaya Operasional kepada petugas/penyelenggara yang memberikan pelayanan kesehatan di RSUD kepada peserta program JKN.
- (2) Biaya Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk memotivasi peningkatan kualitas pelayanan petugas yang memberikan pelayanan kesehatan di RSUD dalam rangka menunjang peningkatan pelayanan kesehatan di Daerah.
•
•
- (3) Biaya Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan per kegiatan pelayanan.
BAB Ill - TATA CARA PELAKSANAAN KLAIM JAMINAN
Pasal 6
Jumlah Biaya Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dihitung
BAB Ill - TATA CARA PELAKSANAAN KLAIM JAMINAN
Pasal 7
Rincian Prosentase biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan meliputi :
- b. untuk pelayanan rawat inap; dan
- a. untuk pelayanan rawat jalan;
- c. untuk pelayanan tindakan dengan pembiusan.
BAB Ill - TATA CARA PELAKSANAAN KLAIM JAMINAN
Pasal 8
- (1) Pelayanan rawat jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri dari:
- a. rawatjalan umum/gigi/penunjang medik; dan
- b. rawat jalan spesialis;
- (2) Rawat jalan umum/ gigi/ penunjang medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur sebagai berikut:
- a. jasa sarana sebesar 56°/o (lima puluh enam persen);
- b. jasa pelayanan sebesar 22% (dua puluh dua persen); dan
- c. jasa medik sebesar 22% (dua puluh dua persen).
- (3) Rawat jalan spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur sebagai berikut :
- a. jasa sarana sebesar 44% (empat puluh empat persen]
10. b.jasa pelayanan sebesar 20% (dua puluh persen); dan
- c. jasa medik sebesar 36% (tiga puluh enam persen).
BAB Ill - TATA CARA PELAKSANAAN KLAIM JAMINAN
Pasal 9
- (1) Jasa pelayanan dari rawat jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf b diatur sebagai berikut :
- b. kebersamaan paramedik dan non medik (dengan indexing) sebesar 60% (enam puluh persen);
- a. paramedik yang menghasilkan uang sebesar 10% (sepuluh persen);
- c. manajemen fee sebesar 25°/o (dua puluh lirna persen}; dan
- (2) Jasa medik dari rawat jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c dan ayat (3) huruf c diatur sebagai berikut :
- d. biaya umum sebesar 5% (lima persen).
- a. dokter spesialis/umum/gigi (yang menghasilkan uang) sebesar 60% (enam puluh persen);
- c. manajemen fee sebcsar 25°/o (dua puluh lima persen]; dan
9. b.kebersamaan stafmedik sebesar 10% (sepuluh persen)
- d. biaya umurn sebesar 5°/o (lima persen).
BAB Ill - TATA CARA PELAKSANAAN KLAIM JAMINAN
Pasal 10
- (1) Pelayanan rawat inap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b diatur sebagai berikut:
- a. jasa sarana sebesar 56% (lima puluh enam persen);
- c. jasa medik sebesar 22% (dua puluh dua persen).
4. b.jasa pelayanan sebesar 22% (dua puluh dua persen); dan
•
- (2) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur sebagai berikut:
- a. paramedik yang menghasilkan uang sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen);
- b. kebersamaan paramedik dan non medik (dengan indexing) 60% (enam puluh persen);
- c. manajemen fee 25% (dua puluh lima persen); dan
- d. biaya umum 2,5% (dua koma lima persen).
- (3) Jasa medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur sebagai berikut:
- a. dokter spesialis/umum/gigi (yang menghasilkan uang) 60% (enam puluh persen);
- b. kebersamaan staf medik (dengan indexing) 12,5% (dua belas koma Iima persen);
- c. manajemenfee 25% (dua puluh lima persen); dan
- d. biaya umum 2,5% (dua koma lima persen).
BAB Ill - TATA CARA PELAKSANAAN KLAIM JAMINAN
Pasal 11
- ( 1) Pelayanan tindakan dengan pembiusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c diatur sebagai berikut :
- b. jasa pelayanan 12,8% (duabelas koma delapan persen);
- a. jasa sarana 40% (empat puluh persen);
- c. jasa medik 41,2% (empat puluh satu koma dua persen)
- (2) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur sebagai berikut:
- d. tambahan jasa medik anestesi 6% (enam persen).
- a. paramedik yang menghasilkan uang 10% (sepuluh persen);
- b. kebersarnaan paramedik dan non medik (dengan indexing) 60% (enam puluh persen);
- c. manajemen fee 25o/o (dua puluh lima persen); dan
- (3) Jasa medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf diatur sebagai berikut:
- d. biaya umum 5% (lima persen).
- a. dokter yang menghasilkan uang sebesar 75% (tujuh puluh Iima persen), terdiri dari :
2. dokter pendamping (dokter apeaialia anak atau dokter apesialis penyakit dalam) sebesar 3% (tiga persen); dan
- !. dokter spesialis obsgin/bedah sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);
3. dokter spesialis anestesi sebesar 22% (dua puluh dua persen) serta mendapat tambahan selisih dari tambahan jasa medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d menjadi total Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).
manajemen fee sebesar 25% (dua puluh lima persen).
BAB Ill - TATA CARA PELAKSANAAN KLAIM JAMINAN
Pasal 12
- ' (1) Alokasi untuk jasa sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a, Pasal 10 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (1) huruf a dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam dokumen pelaksanaan anggaran yakni digunakan :
- b. pemeliharaan sarana;
- a. pemenuhan kebutuhan medis habis pakai;
- c. obat-obatan;
- d. darah;
- f. administrasi; dan
- e. makanan pasien;
- g. dana operasional.
•
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan pembagian Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 ditetapkan dengan Peraturan dan/atau Keputusan Direktur.
BABV PENENTUAN PEMBAYARAN DAN TEMPAT PEMBAYARAN
Bagian Kesatu Penentuan Pembayaran
BAB Ill - TATA CARA PELAKSANAAN KLAIM JAMINAN
Pasal 13
- (1) Klaim dana pelayanan JKN yang terutang dapat dicairkan dari Bank BNI.
- (3) Penentuan Pembayaran pelayanan kesehatan JKN dengan menggunakan software INA CBG's yang dianggap sah untuk dijadikan sebagai bukti ketetapan.
- (2) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dapat digunakan secara langsung.
Bagian Kedua Tempat Pembayaran
BAB Ill - TATA CARA PELAKSANAAN KLAIM JAMINAN
Pasal 14
Dana klaim JKN disetorkan ke Kas Daerah melalui Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah atau tempat pelayanan jasa oleh petugas pemungut/loket yang ditentukan oleh Direktur.
BAB VI - TATA CARA PEMERIKSAAN
Pasal 15
- (1) Walikota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban pemanfaatan dana JKN dalam rangka melaksanakan ketentuan pcraturan pcrundang-undangan.
- a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku/catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan pemanfaatan dana klaim JKN yang terutang;
- (2) Dalam Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Petugas Pengelola/Penyelenggara JKN diwajibkan untuk :
- b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
- c. memberikan keterangan yang diperlukan.
BAB Vil - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16
Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku:
pembayaran jasa atas pemanfaatan dana yang belum dapat dibayarkan pada Tahun-tahun sebelumnya, dapat dibayarkan dengan menggunakan ketentuan dalam Peraturan Walikota ini sampai dengan telah selesai pelaksanaan pembayarannya.
-
•
Peraturan Walikota Bitung Nomor 69 Tahun 2014 tentang Pemanfaatan atas Penerimaan Dana Klairn Jaminan Kesehatan Nasional di Rumah Sakit Umum Daerah (Kelas CJ Kota Bitung (Berita Daerah Kota Bitung Tahun 2014 Nomor 180) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB Vil - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016.
memerintahkan pengundangan Peraturan
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bitung,

Penetapan: Ditetapkan di Bitung Pada tanggal 12 Janu·T&gt;i 2016

Penandatangan: a.n WALIKOTA BITUNG WAKILWALIKOTA BITUNG,

Penetapan: Diundangkan di Bitung Pada tanggal 12' JanuoT&gt;i 2016 SEKRETARJS DAERAB KOTA, • BERITA DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2016 NOMOR 1