PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN Nomor 10 Tahun 1950 tentang BAITTUAIT HUKI'M UNTI'K MASYARAKA'T MISKIN (berlaku 29 Desember 2015)
Pembukaan
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (21 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2OLl tentang Bantuan Hukum, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum BaSr Masyarakat Miskin;
Mengingat
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 19), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 273Ol;,
1. Pasal 18 ayat {6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun L945;
3. Undang-Undang Nomor l8 Tahun 2OOg tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 48, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor a2871;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun zOlL tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (kmbaran Negara Republik lndonesia Tahun 20ll Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 523a\
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2OO9 tentang Kekuasaan Kehakiman (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor !04, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52461:
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2Ol1 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2olI Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52a61;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambatran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubatt beberapa kali, terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 itrtnU"r"tt Negara Republik lndonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor a593); 8.
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2Ol3 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (kmbaran Negara Republik lr:donesia Tahun 2Ol3 Nomor 98, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a2\; 9.
- Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2Ol4 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun z0lt tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 10.
- Peraturan Menteri Hulmm dan Hak Asasi Manusia Nomor 42 Tahun 2OL3 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum; 11.
- Peraturan Daeralr Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2Ol2 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2Ol2 Nomor 5 Seri D, Tambahan kmbaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor l7l, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2Ol5 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 Nomor 3 Seri D, Tambahan lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5O); L2,
- Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2Ol3 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 Nomor 17); 13.
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKII,AN RAI(YAT DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN dan BUPATI PAMEKASAN
MEMUTUSI(AN:
MenetaPKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN.
BAB I - I{EfENTUAIY T'If,U}I
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.
3. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
- S. Masyarakat Miskin adalah or€rng perseor€rngan atau sekelompok orang yang kondisi sosial ekonominya dikategorikan miskin yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga Miskin atau Surat Keterangan Miskin dari Lurah atau Kepala Desa.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD aa*ah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pamekasan.
6. Bantuan Hukr.rm adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
7. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.
8. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum yana telah memenuhi ketentuan pemndang-undangan.
9. Pemohon Bantuan Hukum adalah orang, kelompok orang miskin atau kuasanya yang tidak termasuk pemberi bantuan hukum, atau keluarganya y{tgmengajukan permohonan bantuan hukum.
10. Kode Etik Advokat adalah kode etik yang ditetapkan oleh organisasi profesi advokat yang berlaku bagi Advokat.
4. 1 1. Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan.
5. L2. Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
13. Dana Bantuan Hukum adalah biaya yang disediakan setiap tahun oleh Pemerintah Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk membiayai pelaksanaan bantuan hulnrm.
BAB II - ASAS DAN TUJI'AN
Pasal 2
Bantuan Hulmm dilaksanakan
BAB II - ASAS DAN TUJI'AN
Pasal 3
Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk:
- b. mewujudkan hak konstitusional masyarakat sesuai dengan prinsip persama€rn kedudukan di dalam hukum;
- a. menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
- c. menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum.
RUAIVG LIITGKI'P
BAB III - RUAIVG LIITGKI'P
Pasal 4
- (1) Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum dalam perkara pidana dan tata usaha negara yang bersifat litigasi.
- (2) Perkara pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk yang berkaitan dengan narkoba, terorisme, makar, dan korupsi.
3. {3} Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain unttrk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.
- (4) Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hulmm dalam status sebagai terdalnva atau tergugat.
BAB IV - PEIYY:ELEITGCARAAIY BAIVTUAIY HT'KUM
Pasal 5
- (1) Bantuan Hukum diselenggarakan untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi Penerima Bantuan Hukum.
2. {2) Pemberian Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hularm
BAB IV - PEIYY:ELEITGCARAAIY BAIVTUAIY HT'KUM
Pasal 6
- (1) Dalam penyelenggaraan Bantuan Hukum, Bupati menjalin kerjasama dengan lembaga bantuan hukum yang memenuhi ketentuan peratrrran perundangundangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB IV - PEIYY:ELEITGCARAAIY BAIVTUAIY HT'KUM
Pasal 7
- (1) Pemberian Bantuan Hukum secara litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan oleh Advokat yang berstatus sebagai pengurus Pemberi Bantuan Hukum dan/atau Advokat yang direkrut oleh Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Dalam hal jumlah Advokat yang terhimpun dalam wadah Pemberi Bantuan Hukum tidak memadai dengan banyaknya jumlah Penerima Bantuan Hukum, maka Pemberi Bantuan Hukum dapat merekrut paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum.
- (3) Dalam melaksanakan pemberian Bantuan Hukum, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (21 harus melampirkan bukti tertulis pendampingan dari Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
4. (a) Mahasiswa fakultas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (21hams telah lulus mata kuliah hukum acara.
BAB IV - PEIYY:ELEITGCARAAIY BAIVTUAIY HT'KUM
Pasal 8
Pemberian Bantuan Hukum secara litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat {1) dilakukan dengan cara:
- b. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan; atau
- a. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan dan penuntutan;
- c. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap Penerima Bantuan Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara.
IIAIT DAN KEWA.'IBAN
BAB V - IIAIT DAN KEWA.'IBAN
Pasal 9
Penerima Bantuan Hukum berhak:
- b. mendapatkan Bantuan Hukum secara cuma-cuma dan sesuai dengan prinsip pelayanan publik;
- a. mendapatkan Bantuan Hukum dalam penanganan perkara pada peradilan tingkat pertama;
- c. mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan Standar Bantuan Hukum dan/atau Kode Etik Advokat;
- e. mencabut surat lnrasanya dengan persetujuan Pemberi Bantuan Hukum.
- d. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
BAB V - IIAIT DAN KEWA.'IBAN
Pasal 10
Penerima Bantuan Hukum wajib:
- b. menyampaikan informasi serta keterangan perkara secara benar dan/atau bukti yang sah tentang perrnasalahan hukum yang dihadapi kepada Pemberi Bantuan Hukum; dan
- a. mengajukan permohonan kepada Pemberi Bantuan Hukum untuk mendapatkan Bantuan Hukum;
- c. membantu kelancaran pemberian Bantuan Hulinrm.
BAB V - IIAIT DAN KEWA.'IBAN
Pasal 11
Pemberi Bantuan Hukum berhak:
- b. untuk bebas mengeluarkan pernyataan dan/atau menyampaikan pendapat dalam pelaksanaan tugasnya memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum, dengan tetap berpedoman pada kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- a. mendapatkan bantuan pendanaan dalam melaksanakan tugasnya memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum;
- c. mencari dan mendapatkan informasi, data, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan tugasnya; dan
1. kemungkinan pemeriksaan dan/atau penyitaan terhadap dokumen yang diperoleh dan/atau dimiliki;
- d. mendapatkan perlindungan dalam melaksanakan tugasnya terhadap:
2. kerahasiaan hubungannya dengan Penerima Bantuan Hukum; dan
3. keselamatan diri dan/atau keluarganya.
BAB V - IIAIT DAN KEWA.'IBAN
Pasal 12
- (l) Pemberi Bantuan Hukum wajib:
- b. merahasiakan segala informasi, keterangan, dan data yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
- a. memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum dalam penanganan perkara pada peradilan tingkat pertama;
- c. melayani Penerima Bantuan Hukum sesuai dengan prinsip pelayanan publik;
1. perkembangan penanganan perkara;
- d. melaporkan perkembangan tugasnya kepada Bupati dengan tembusan kepada DPRD pada akhir tahun anggaran, ymg meliputi:
2. penolakan permohonan disertai dengan alasan penolakan; dan
- e. memberikan perlakuan yang sama kepada Penerima Bantuan Hukum dan bersikap independen.
3. penggunaan anggaran.
- (21 Tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
SYARAT DAil TATA CARA
PTMBERIAIT BANTUAN HUKT'M
BAB VI - SYARAT DAil TATA CARA
Pasal 13
- (1) Pemohon Bantuan Hukum mengajukan permohonan Bantuan Hukum secara tertulis kepada Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- b. uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hulnrm.
- a. identitas Pemohon Bantuan Hukum; dan
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilampiri:
- b. dokumen yang berkenaan dengan perkara.
- a. surat keterangan tidak mampu dari Lurah atau Kepala Desa setempat; dan
BAB VI - SYARAT DAil TATA CARA
Pasal 14
- (1) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) diqiukan oleh Pemohon Bantuan Hukum.
- (2) Dalam hal perkara melibatkan sekelompok orang, maka permohonan banhran hukum dapat diajukan sendiri-sendiri atau secara bersama-sama.
BAB VI - SYARAT DAil TATA CARA
Pasal 15
Identitas Pemohon Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (21 humf a dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan/atau dolmmen lainnya yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
BAB VI - SYARAT DAil TATA CARA
Pasal 16
Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki surat keterangan tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a, yang bersangkutan dapat melampirkan Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat, Banttran Langsung Turnai, dan/atau Kartu Beras Miskin.
Pasd 17
- (1) Pemohon Bantuan Hukum yang tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), dapat mengqiukan permohonan secara lisan.
- (2) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum diajukan secara lisan, Pemberi Bantuan Hukum menuangkan dalam bentuk tertulis.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (21ditandatangani atau dicap jempol oleh Pemohon Bantuan Hukum.
Pasal L8
- (1) Pemberi Bantuan Hukum memeriksa kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dalam jangka waktu paling lama I {satu) hari kerja setelah menerima berkas permohonan Bantuan Hukum.
2. Dalam hal permohonan Banhran Hukum telah memenuhi persyaratan, Pemberi Bantuan Hukum menyampaikan kesediaan atau penolakan secara terlulis atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap. {21
3. Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menyatakan kesediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (21, Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum
BAB VI - SYARAT DAil TATA CARA
Pasal 19
Bantuan Hukum diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum dalam penanganan perkara pada peradilan tingkat pertama.
Pemberian Bantuan Hukum secara litigasi dilakukan oleh Advokat yang berstatus sebagai pengurus Pemberi Bantuan Hulnrm dan/atau Advokat yang direkrut oleh Pemberi Bantuan Hukum.
TATA CARA PEIYYALURAIY DAITA BANTUAIT IIUKUM
Bagtan Kegatu Daaa Bantuan HuLum
- (1) Sumber pendanaan penyelenggaraan Bantuan Hukum dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1| dialokasikan pada Bagran Hukum Sekretariat Daerah.
Bagtan Kedua
Tata Cara Pengqiuan Dana Baltuaa Hukum
PaseJ 22
- (1) Pemberi Bantuan Hukum meng4iukan permohonan Dana Bantuan Hukum secara tertulis kepada Bupati untuk mendapatlran persetujuan.
2. (21 Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat {l) paling sedikit dilampiri dengan:
- b. surat keterangan tidak mampu dari Lurah/Kepala Desa setempat;
- a. fotokopi Karhr Tanda Penduduk Penerima Bantuan Hukum atau identitas lainnya yang sah dan masih berlaku;
- c. surat perjanjian penyelesaian permasalahan hukum antara Pemberi Bantuan Hukum dengan Penerima Bantuan Hukum;
- e. surat penunjukan sebagai Kuasa Hukum;
- d. surat kuasa apabila diwakili oleh keluarga;
- f. surat pernyataan tanggung jawab mutlak atas penggunaan dana bantuan hukum, yang ditandatangani oleh Pemberi Bantuan Hukum diatas kertas bermaterai cukup; dan
- g. nomor rekening bank pemerintah atas nama Pemberi Bantuan Hukum.
10. Kelengkapan berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (21 sebagai bahan persetujuan oleh Bupati. (3)
11. Bupati dapat menolak permohonan yang tidak dilengkapi berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (21. (41
BAB VII - TATA CARA PEIYYALURAIY DAITA BANTUAIT IIUKUM
Pasal 22
- Bantuan dana kepada Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dibenkan
BAB VII - TATA CARA PEIYYALURAIY DAITA BANTUAIT IIUKUM
Pasal 23
- Bantuan dana kepada Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dibenkan
BAB VII - TATA CARA PEIYYALURAIY DAITA BANTUAIT IIUKUM
Pasal 25
Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian Bantuan Hukum, besaran Dana Bantuan Hukum, serta pedoman pelaksanaan dan pertanggungiawaban Dana Bantuan Hukum diatur dengan Peraturan Bupati.
BAA VIN
PENGAWASAIY
BAB VII - TATA CARA PEIYYALURAIY DAITA BANTUAIT IIUKUM
Pasal 26
- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran Dana Bantuan Hukum.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada Tim Pengawas dengan susunan keanggotaan yang ditetapkan oleh Bupati.
BAB VII - TATA CARA PEIYYALURAIY DAITA BANTUAIT IIUKUM
Pasal 27
Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2l,Tim Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut:
- b. menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran Dana Bantuan Hukum;
- a. melakukan pengawasan atas pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran Dana Bantuan Hukum;
- c. melakukan klarifikasi atas adanya dugaan penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran Dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada huruf b;
- e. melaporkan hasil pelaksanaan pengawasan kepada Bupati.
- d. mengusulkan sanksi kepada Bupati atas terjadinya penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan/atau penyaluran Dana Banhran Hukum; dan
BAB VII - TATA CARA PEIYYALURAIY DAITA BANTUAIT IIUKUM
Pasal 28
Dalam hal Advokat Pemberi Bantuan Hukum tidak melaksanakan pemberian Bantuan Hukum sampai dengan tugasnya selesai, Pemberi Bantuan Hukum wajib mencarikan Advokat pengganti.
BAB VII - TATA CARA PEIYYALURAIY DAITA BANTUAIT IIUKUM
Pasal 29
- (l) Dalam hal ditemukan pelanggaran pemberian Bantuan Hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum, Bupati dapat:
- b. menghentikan pemberian Dana Bantuan Hukum; dan/atau
- a. membatalkan perjanjian pelaksanaan Bantuan Hukum dan Pemberi Bantuan Hukum diharuskan mengembalikan Dana Bantuan Hukum yang telah diterima;
- c. tidak memberikan Dana Bantrran Hulmm pad.a tahun anggaran berikutnya.
- (2) Dalam hal Bupati membatalkan pedanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (U huruf a, Bupati menunjuk Pemberi Bantuan Hukum lain untuk mendampingi atau menjalankan kuasa Penerima Bantuan Hukum.
BAB IX - I,ARAIYGAIY
Pasal 30
Pemberi Bantuan Hukum dilarang menerima atau meminta sesuatu dalam bentuk apapun dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani Pemberi Bantuan Hukum.
BAB X - SANKSI ADMIIVISTRATIF
Pasal 31
- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal L2 ayat (1) menyebabkan kerjasama dengan Pemberi Bantuan Hukum dapat dibatalkan sepihak oleh Bupati.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 10 atau Pasal 13 menyebabkan permohonan Bantuan Hukum ditolak.
I(ETENTUAIT PIDAITA
BAB XI - I(ETENTUAIT PIDAITA
Pasal 32
- (1) Pemberi Bantuan Hukum yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 28 atau Pasal 30, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.OOO.OOO,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
KETENTUAN PEITUTUP
BAB XII - KETENTUAN PEITUTUP
Pasal 33
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan.

Penetapan: Ditetapkan di Pamekasan pada tanggal 29 Desember 2015 ACHMAD SYAFII

Penandatangan: BUPATI PAMEKASAN ,

Penetapan: Diundangkan di Pamekasan pada tanggal 18 April 2016 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2016 NOMOR 1