PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA Nomor 32 Tahun 2008 tentang IZIN USAHA PERDAGANGAN SERTA PUNGUTAN RETRIBUSI ATASNYA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Mengingat : 1 .
Undang - undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun'1960)
Undang - undang nomor 8 tahun'1981 tentang Kitab Undang undang Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1974 nomor 38, tambahan lembaran Republik lndonesia Nomor 3032)'
- Undang - undang Nomor 1 tahun 1965 tentang Perseroan terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1995 nomor 74' tambahan lembaran Negara nomor 3587); z.
- Undang - undang nomor 11 tahun 1965 tentang Pergudangan; 3
4. Undang * undang Nomor 3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia 1 982 nomor 7 tambahan lembaran Negara nomor 3214);
- Undang - undang nomor 9 tahun 1995 tentang usaha kecil ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 361 1); 5
- Undang - undang nomor 1B tahun 1gg7 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang undang nomor 34 tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 nomor 245 tambahan Lembaran Negara Rl nomor404g); o.
- Undang - undang nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan praktek Monopoli (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1g95 nomor 7. 7q )t
- B. Undang - undang nomor g tahun 1g99 tentang perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1g9g nomor 42);
9. Undang - undang nomor 22 tahun .19g9 tentang pemindahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1gg9 Nomor 60, tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
10. Undang - undang nomor 23 tahun 2002 tentang perdagangan;
11. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2007 tentang pembentukan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 6 tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 46g0);
12. Undang - Undang Republik lndonesia nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesiatahun 2004 Nomor 125, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah pengganti undang - undang nomor 3 tahun 2005 tentang perubahan atas Undang - Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493 ) yang telah ditetapkan dengan Undang \_ Undang Nomor B Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 108, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4548).
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 19g3, tentang pelaksanaan undang - undang Nomor B tahun 19g1 tentang kitab undang \_
undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik lndonesia tahun 19Bl Nomor 6, tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
- 14 Peraturan Pemerrntah Nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Provinsi dan pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organosasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 821, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang jenis dan bentuk Produk Hukum Daerah;
- 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah:
- l9.Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 23 tahun 1986 tentang ketentuan umum mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah JO (Keputusan Menteri dalam Negeri nomor 4 tahun 1997 tentang penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah;
20. Keputusan Menteri dalam Negeri nomor 175 tahun 1987 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan Dibidang retribusi Daerah;
- 21 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 130 tahun 1996 tentang Surat Keterangan Asal (Certificate Of Original) barang Ekspor Indonesia;
22. Keputusan Menteri dalam Negeri nomor 174 tahun 1997 tentang Pedoman Tatacara Pemungutan Retribusi Daerah.
23. Keputusan Menteri Perindustrian dan Indonesia Nomor 1 05 tahun i 99g Pembinaan Perundangan; Perdagangan Republik tentang Penataan dan
- 24 Keputusan Menteri Perindustrian dan perdagangan Republik Indonesia Nomor 146 tahun 1999 tentang ketentuan umum dibidang Eksport;
25. Keputusan Menteri Perindustrian Dan perdagangan Republik Indonesia Nomor 327 tahun 1999 tentang perubahan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor j 2 tahun 1 99g tentang Penyelenggaran Wajib Daftar perusahaan.
26. Keputusan Menteri Perindustrian dan perdagangan Republik Indonesia Nomor 591 tahun 1999 tentang ketentuan dan Tatacara Pemberian Surat lzin Usaha Perdagangan (SlUp);
27. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 54 IMPP IKEP. 17 / 2000 tentang Tata Niaga lmport dan Peredaran Barang Berbahaya tertentu;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara No. Tahun 2008, tentang struktur organisasi dan tata kerja Dinas Dinas Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. 2
I
DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
MEMUTUSKAN
MENETAPKAN . PERATURAN DAERAH KABUPATEN UTARA TENTANG IZIN USAHA PUNGUTAN RETRIBUSI ATASNYA BOLMNG MONGONDOW PERDAGANGAN SERTA
Pasal 1
Dalam PeratLrran daerah ini yang dimaksud dengan
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan perangkat Daerah sebagai Unsur penyelenggaran pemerintah Daerah.
1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
3. 3 Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow utara.
4. Dewan perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DpRD adalah Dewan perwakilan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
5. Dinas adalah Dinas perindustrian perdagangan Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
6. Badan adalah Suatu Bentuk Badan Usaha yang melrputi perseroan Terbatas, perseroan Komanditer, perseroan Larnnya, Badan Milik Negara atau Daerah dengan Nama dan bentuk apapun, Persekutuan, perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, yayasan Organisasi yang sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap serta bentuk usaha Lainnya.
7. Retribusi lzin perindustrian dan perdagangan yang selanjutnya disebut relribusi adalah pembayaran atas pemberian lzin kepada orang pribadi atau Badan untuk melaksanakan kegiatan usaha dibidang perindustrian dan perdagangan dalam wttayah Daerah.
Pasal 2
Dengan nama Retribusi Daerah dibidang perdagangan dipungut Retribusi sebagaii pemDayaran atas pemberian lzin tertentu yang meliputi pemberian lzin.
Pasal 3
Obyek Retribusi adalah Metiputi :
1. Surat izin Usaha perdagangan (SlUp)
2. 1.1 StUp Kecil
3. 1.2 SlUp Menengah
4. 1.3 SlUp Besar
I
I
I
')
2. Distribusi Komoditi
Adapun Komoditi dimaksud adalah sebagai berikut .
1. Cengkih
2. Vanili Kering
3. Vanili Basah
4. Biji Pala
5. Fuli
6. Kayu Olahan / hasil Industri dari kayu
7. lkan
8. Udang Segar Beku
9. Mutiara
10. Mercuri
11. Air Raksa
12. Potas / Sianida
13. Jagung
14. '14. Kedele
15. Beras
16. Kentang
17. Sayuran lain (kubis, Wortel, dll)
18. Coklat
19. kopi biji
20. Kopra
21. 21 . Telur
22. Ayam
3. Tanda Daftar perusahaan
1. Perusahaan perorangan
25. -Warung, kios, Rumah Makan, TDP Sablon dan Usaha yang wajib
26. -Toko, UD, Gilingan padi
2. PT
3. CV
4. Firma
5. Koperasi
4. Tanda Daftar Gedung ( TDG ) terdiri dari :
1. Luas 0 m2 s/d 250 m2
2. Luas 250 m2 s/d 500 m,
3. Luas 500 m2 s/d 2.800 mz
4. Luas 2.500 m2 keatas
Subyek rekibusi adarah orang atau Badan yang mendapat izin usaha sesuai pasar 3 Peraturan Daerah ini yang secara lebih terinci BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5
Retribusi lzin Usaha Bidang tertentu. Perdagangan digolongkan sebagai Retribusi perizinan
BAB IV - KEWAJIBAN MEMILTKI IZIN DAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN Pasal 6
Pasal 6
- ( 1 ) Setiap Usaha perdagangan Wajib memitiki lzin dari Bupati.
- (2 ) Setiap perusahaan termasuk perusahaan Asing yang men;alankan Usahanya diwilayah Daerah dan tetah didaftarkan didalam Daftar perusahaan. berkedudukan dan memiliki lzin wajib
- ( 3 ) Sesuai dengan lzin Usaha yang diperolehnya Perusahaan wajib menyampaikan informasi secara dan hasil produksinya kepada pemerintah. ## BAB V
BAB IV - KEWAJIBAN MEMILTKI IZIN DAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN Pasal 6
Pasal 7
## CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 7
BAB IV - KEWAJIBAN MEMILTKI IZIN DAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN Pasal 6
Pasal 8
- ( 'l ) Prinsip dan sasaran daram penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi perizinan didasarkan pada tujuan untuk menutupi biaya penyelenggaraan pemberian lzin dan Tanda daftar perusahan:
- ( 2 ) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meriputi biaya pengecekan / survey dirapangan, pencetakan brangko - brangko dan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian.
BAB VII - STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUST Pasal 9
Pasal 9
- (1) struktur dan besarnya tarif digolongkan ## BAB VIII
WILAYAH PEMUNGUTAN
BAB VII - STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUST Pasal 9
Pasal 10
Retribusi yang terhutang dipungut diwilayah Daerah tanpa lzin Usaha dan Tanda Daftar diterbitkan.
BAB IX - MASA RETRIBUSI DAN SURAT RETRIBUSI TERHUTANG Pasal 11
Pasal 11
Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya sesuai dengan jangka waktu lzin dan Tanda daftar yang telah diterbitkan.
BAB IX - MASA RETRIBUSI DAN SURAT RETRIBUSI TERHUTANG Pasal 11
Pasal 12
Saat Retribusi terhutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau Dokumen yang dipersamakan.
SURAT PENDAFTARAN
BAB X
Pasal 13
- ( 1 ) Waiib Retribusi, wajib mengisi SPdORD.
- ( 2 ) SPdORD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1 ) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib Retribusi atau kuasanva.
- ( 3 ) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
BAB XI - PENETAPAN RETRIBUSI Pasal 14
Pasal 14
- ( 1 ) ## BAB XII TATA CARA PEMUNGUTAN Pasal 1 5
- ( 1 ) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan'
- ( 2 \ Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang diPersamakan.
- ( 3 ) Tata cara pemungutan Retribusi ditetapkan oleh Bupati'
- ( 4 ) Kepada lnstansl pemungut diberikan uang Perangsang sebesar 5 o/o daa realisasi Penerimaan'
SANKSI ADMINISTRASI
BAB XIII - SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 16
- ( 1 ) Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang memDayar' dikenakan sanksi administrasi berupa denda pembayaran sebesar 2 o/o (Dua Persen) setiap bulan dari Retribusi terhutang atau Kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD'
- (2) Barang siapa karena kelalaiannya melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) dan ( )
dikenkan sanksi administrasi berupa denda pembayaran sebesar Rp. 25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) dan ditagih dengan menggunakan STRD.
TATA CARA PEMBAYARAN
BAB XIV - TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 17
- (1 ) Retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus dimuka untuk 1 (satu ) kali masa retribusi.
- ( 2 ) Retribusi terhutang dilunasi selambat-lambatnya 15 ( lima belas ) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.
- ( 3 ) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan keputusan Bupati.
BAB XV - TATA CARA PENAGIHAN Pasal 18
Pasal 18
- ( 1 ) Retribusi terhutang BAB XVI
KEBERATAN
BAB XV - TATA CARA PENAGIHAN Pasal 18
Pasal 19
- ( 1 ) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat yang dituniuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
/
- ( 3 ) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribus,, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetaDan retribusi tersebut.
- ( 4 ) Keberatan yang diajukan daram jangka waktu paring rama 2 ( dua ) buran sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan oreh kecuari apabira wajib retribusi tertentu dapat menunjukan bahwa jangka waktu iiu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- ( 5 ) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2.) dan (3.) tidak dianggap sebagi surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- ( 6 ) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.
BAB XV - TATA CARA PENAGIHAN Pasal 18
Pasal 20
- ( 1 ) Bupati datam jangka waktu keberatan diterima narus diajukan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal memberi keputusan atas keberatan yang
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat meneflma seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- ( 3 ) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) telah lewat dan Bupati tidak memberi keputusan, keberatan yang diajukan rersebut dianggap dikabulkan.
BAB XVII - PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN Pasal 21
Pasal 21
- ( 1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi mengajukan permohonan pengembalian kepada buoati
- (2) Bupati daram jangka waktu paring rama 6 ( enam ) buran sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat ( 1 ), harus memberikan keputusan.
- ( 3 ) Apabira daram jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2 ) terah dilampaui dan Kepala Daerah tidak meberikan suatu keputusan, permononan pengembarian kerebihan retribusi crianggap dikaburkan dan SKRD harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 ( satu ) bulan.
- ( 4 ) Apabila wajib retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi dimaksud pada ayat ( 1 ) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut.
- ( 5 ) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksuo pada ayat (1 ) dirakukan daram jangka waktu paring rama 2 (dua) buran sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6 ) Apabila pengembalian pembayaran retribusi dilakukan setelah lewar jangka waktu 2 (dua) buran, Kepara Daerah membbrikan imbaran bunga sebesar 2o/o (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.
BAB XVII - PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN Pasal 21
Pasal 22
- ( 1 ) Permohonan pengembarian retribusi diajukan secara terturis kepada Bupati dengan sekurang\_kurangnya menyebutkan :
- b. Masa retribusi;
- a. Nama dan alamat wajib retribusi ;
- c. Besarnya kelebihan pembayaran;
- d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2 ) Permohonan pengembarian kerebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau mnelalui pos tercatat
- ( 3 ) Bukti penerimaan oreh pejabat Daerah atau bukti penerimaan pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Kepala Daerah.
BAB XVII - PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN Pasal 21
Pasal 23
- ( 1 ) Pengembarian kerebihan retribusi dirakukan dengan menerbitkan surat Perintah Membayar Retribusi.
- (2) Apabira kerebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan retribusi larnnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (4), pembayaran dirakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai buktr pemoavaran.
PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
BAB XVIII - Pasal 24
Pasal 24
- (1 ) Bupati dapat memberikan pengurangan, kerrnganan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retnbusi sebagaimana dimaksud ayat (.,| ) diberikan dengan ## BAB XIX
KADALUARSA PENAGIHAN
BAB XVIII - Pasal 24
Pasal 25
- ( 1 ) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 ( tiga ) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusr kecuari apabira wajib retribusi merakukan tindak prdana dibidang retribusi.
- ( 2 ) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) rertangguh apabila
- a. Diterbitkan surat teguran; atau
- b. Ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
KETENTUAN PIDANA
BAB XX - KETENTUAN PIDANA
Pasal 26
- ( 1 ) wajib retribusi tidak meraksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 ( enam ) bulan atau didenda sebanyak\_banyaknya Rp 5.000 000,\_ ( lima juta rupiah)
- ( 2 ) Tindak pidana dimaksuo pada ayat (1) adalah petanggaran.
PENYIDIKAN
BAB XXI - PENYIDIKAN
Pasal 27
- ( 1 ) Pejabat Pegawai Negeri Sipil terentu dilingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan Tindak Pidana Dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- ( 2 ) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencarai, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenan dengan Tindak Pidana Dibidang Perpajakan Daerah dan retribusi agar keterangan dan laopran tersebut menjadi lebih lengkaP dan jelas'
- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterengan mengenal orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah dan Retribusi
- c.Memintaketerangandanbahanbuktidanorangpribadiataubadan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi;
- d. Memeriksa buku - buku' catatan - catatan dan dokumen -dokumen lain berKenaan dengan tindak pindana Perpajakan Daerah dan Retribusi;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribust
- e. Melakukan penggeredahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen dokumen lain sena melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- S. Menyuruh berhentl melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitasorangataudokumenyangdibawahsebagaimanadimaksud Pada huruf e;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan periksa sebagai tersangka atau saksi
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana PerPajakan Daerah dan Retrlbusl ;
- j MenghentikanPenYidikan'
- Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. k
- ( 3 ) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undangundang nomor 8 tahun 1981 tentang kitab undang- undang Hukum Acara Pidana.
BAB XII - KETENTUAN PERALIHAN Pasal 28
Pasal 28
## BAB XII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 28
BAB XII - KETENTUAN PERALIHAN Pasal 28
Pasal 29
Hal -hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan daerah ini sepanjang mengenal pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati
Peraturan Daerah ini mulai berlaku tanggaldiundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Penetapan: Ditetapkan di : Boroko Pada Tanggal : ..1.&amp;...M.8(...2009 /*t BUpAt B.'-AANG MoNGoNDow urAqT I

Penetapan: Diundangkan di Boroko Pada Tanggal : ________________ L?... M.F.!...2008

Penandatangan: PLT. SEKRETARIS DAERAH KAB u PArEN BOI-AAry9.$TONGON DoW UTARA ,// // (/z Drs. Hi. REKY POSUMAH PEMBINA UTAMA MUDA NlP. 131 843 684 Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun.. ?.0.Q.6... t to mor...LL f
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
NOMOR. ' ?,1 IAHUN LOCB
TENTANG
## IZIN USAHA PERDAGANGAN SERTA PUNGUTAN RETRIBUSI ATASNYA
## UMUM :
Dalam upaya meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan lebih memantapkan otonomi daerah yang nyata dinamis dan bertanggung jawab, pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah khususnya yang berasal dari retribusi daerah harus dipungut dan dikelola secara lebih bertanggung jawab.
Pembiayaan Pemerintahan dan Pembangunan perlu ditunjang oleh kegiatan penyediaan jasa pelayanan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan umum, diharapkan agar tidak menghambat dan sebaliknya dapat menunjang usaha peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah
Penggunaan Retribusi Daerah atas penyediaan jasa Pemerintah Daerah perlu di sederhanakn berdasarkan penggolongan jasa umum, jasa usaha dan perijinan tertentu.
Retribusi izin usaha perindustrian dan perdagangan adalah salah satu objek perizinan tertentu.
## PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 2
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 3
: - a.1. SIUP kecil diwajibkan kepada perusahaan yang melakukan usaha perdagangan dengan modal setor dan kekayaan bersih ( netto ) seluruhnya sampai dengan Rp 200.000.000,- ( Dua Ratus Juta Rupiah ) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha ## a.2. SIUP kecil dapat diklasifikasikan sebagi berikut : Modal setor dan kekayaan bersih ( netto ) sampai dengan Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah )seperti kios dan gilingan padi dan sejenisnya skala kecil \n\_ . a f r
PENJELASAN
Pasal 4
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 5
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 6
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 7
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 8
Cukup Jelas Pasal I Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 10
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 11
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 12
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 13
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 14
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 15
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 16
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 17
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 18
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 19
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 20
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 21
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 22
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 23
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 24
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 25
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 26
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 27
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 28
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 29
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 30
Cukup Jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH UTARA NOMOR: Zt KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW