PERATURAN BUPATI KETAPANG Nomor 21TAHUN Tahun 2015 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KETAPANG NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG PAKAIAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG (berlaku 10 September 2015)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
- a. bahwa untuk semakin memasyarakatkan penggunaan batik sebagai mata budaya takbenda warisan manusia Indonesia, sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, perlu menyesuaikan penjadwalan penggunaan PDH Batik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Ketapang tentang perubahan atas Peraturan Bupati Ketapang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pakaian Kerja Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang.
:
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan UndangUndang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
Menetapkan :
6. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis-Jenis Pakaian Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis-Jenis Pakaian Sipil;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009.
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI KETAPANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KETAPANG NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG PAKAIAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG.
Pasal I
Ketentuan Pasal 24 Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pakaian Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang ( Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2011 Nomor 155) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 24
Ketentuan penggunaan pakaian kerja, diatur sebagai berikut :
- a. PSH Linmas digunakan setiap hari Senin.
- b. PDH Umum digunakan setiap hari Selasa dan Rabu.
- c. PDH Batik digunakan :
- 1) Batik Daerah setiap hari Kamis ;
- 2) Batik Nasional setiap hari Jumat.
- d. PSH dipakai untuk bekerja sehari-hari maupun untuk keperluan lainnya yang bersifat umum bagi Pejabat Struktural Eselon III ke atas, Staf Ahli, dan Pejabat Fungsional Tingkat Madya ke atas.
- e. PSR dipakai untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan serta kegiatan-kegiatan dinas lainnya yang ditentukan.
- f. PSL dipakai pada upacara-upacara resmi kenegaraan dan upacara serta kegiatankegiatan penting lainnya.
- g. PDL dipakai dalam melaksanakan tugas yang bersifat teknis operasional di lapangan atau tugas-tugas lainnya.
- h. PDH Camat dan Lurah dipakai bekerja sehari-hari bagi camat dan lurah.
- i. PDU Camat dan Lurah dipakai camat dan lurah pada acara upacara hari nasional maupun pada acara pelantikan.
- j. Pakaian KORPRI dipakai untuk kegiatan-kegiatan hari besar nasional dan daerah atau kegiatan tertentu lainnya.
- k. Pakaian Olahraga digunakan untuk kegiatan olahraga bersama, kerja bakti dan kegiatan-kegiatan tertentu lainnya.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Ketapang pada tanggal 10 September 2015

Penandatangan: Plt. SEKRETARIS DAERAH, ttd M. MANSYUR BERITA DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2015 NOMOR 21

Penandatangan: Salinan sesuai dengan aslinya : Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Ketapang, EDI RADIANSYAH, S.H., M.H. Pembina NIP. 19700617 200003 1 001 ## Pasal II

Penandatangan: Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ketapang.

Penetapan: Ditetapkan di Ketapang pada tanggal 10 September 2015

Penandatangan: Pj. BUPATI KETAPANG, ttd KARTIUS

Penetapan: Diundangkan di Ketapang pada tanggal Juni 2011

Penandatangan: Plt. SEKRETARIS DAERAH, F. SUNGKALANG BERITA DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2011 NOMOR ...

Penandatangan: BUPATI KETAPANG ttd HENRIKUS

Penandatangan: Salinan sesuai dengan aslinya : ASISTEN SEKRETARIS DAERAH BIDANG PEMERINTAHAN F. SUNGKALANG

Penetapan: Ditetapkan di Ketapang pada tanggal Juni 2011

Penandatangan: BUPATI KETAPANG, HENRIKUS ## DAFTAR ISI

Penandatangan: ## PERATURAN BUPATI KETAPANG NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG PAKAIAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI INGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG | | | HAL | |-------------|---------------------------------------------------|-------| | BAB I | KETENTUAN UMUM | 1 | | BAB II | PAKAIAN KERJA PEGAWAI | 2 | | BAB III | PAKAIAN DINAS | 3 | | | Bagian Kesatu Pakaian Dinas Harian | 4 | | | Bagian Kedua Pakaian Sipil Harian | 5 | | | Bagian Ketiga Pakaian Sipil Resmi | 6 | | | Bagian Keempat Pakaian Sipil Lengkap | 7 | | | Bagian Kelima Pakaian Dinas Lapangan | 8 | | BAB IV | PAKAIAN KERJA LAINNYA | 9 | | | Bagian Kesatu PSH Linmas | 10 | | | Bagian Kedua Pakaian KORPRI | 11 | | | Bagian Ketiga Pakaian | | | | Bebas Rapi | | | | Bagian Keempat Batik Khas Daerah Kalimantan Barat | | | | ATRIBUT PAKAIAN KERJA | | | BAB V | Bagian Kesatu Jenis Atribut Pakaian Kerja | | | | Bagian Kedua Lencana KORPRI | | | | Bagian Ketiga Papan Nama | | | | Bagian Keempat Nama Pemerintah Daerah | | | | Bagian Keenam Lambang Daerah | | | | Bagian Ketujuh Tanda Pengenal Pegawai | | | BAB VI | PENGGUNAAN PAKAIAN KERJA | | | BAB VII | PEMAKAIAN ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN KERJA | | | BAB VIII | PENGADAAN DAN PENGANGGARAN | | | BAB IX | PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI | | | BAB X | SANKSI | | | BAB XI | KETENTUAN LAIN-LAIN | | | BAB XII | KETENTUAN PENUTUP | | |
LAMPIRAN
LAMPIRAN
LAMPIRAN I | BENTUK PAKAIAN DINAS | |
| LAMPIRAN II | BENTUK PAKAIAN KERJA LAINNYA | |