PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON Nomor MOR Tahun 2016 tentang GARA PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON NO MOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BUTON PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BUTON (berlaku 6 September 2016)
Pembukaan
Menimbang
BUPATI BUTON PROVINS! SULAWESI TENGGARA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON NO MOR 8 TAHUN 2016
TENTANG
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BUTON PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BUTON
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BUTON,
a. bahwa untuk lebih meningkatkan pelayanan air bersih kepada masyarakat, perlu dilakukan penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Buton pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Buton;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 333 ayat ( 1) dan ayat (2) Undang­ Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang­Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang­Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penambahan penyertaan modal daerah pada Badan Usaha Milik Daerah ditetapkan dengan Peraturan Dae rah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Buton Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Buton;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang­Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Mengingat
2. Undang­Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah­Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang­Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang­Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang­Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang­Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang­Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang­Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang­undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
9. Undang­Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang­Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang­Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Mililc Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 ten tang Peraturan Pelaksanaan Undang­Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang­undangan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 18 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2013 Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun Nomor 74);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2013 Nomor 75);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pokok­Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2015 Nomor 107);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON
dan
BUPATI BUTON
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BUTON PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BUTON.
BABI KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Buton.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut azas otonom dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas­ luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang­Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang mempimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Bu ton.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Badan Usaha Milik Daerah, selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
7. Perusahaan Umum Daerah adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh daerah dan tidak terbagi atas saham.
8. Perusahaan Daerah Air Minum, yang selanjutnya disebut PDAM adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Buton.
9. Penyertaan Modal Daerah adalah pemisahan kekayaan pemerintah daerah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk dijadikan sebagai modal PDAM Kabupaten Buton yang dikelola sesuai ketentuan peraturan perundang­undangan.
10. Modal Daerah adalah kekayaan daerah dalam bentuk uang dan/ atau asset daerah baik yang dikelola sendiri maupun yang statusnya dipisahkan serta dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin­mesin inventaris, surat­surat berharga, fasilitas dan hak­hak lainnya yang tercantum dalam Daftar Kekayaan atau Neraca Daerah.
11. Kekayaan Daerah adalah kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada BUMD atau Yayasan yang didirikan oleh Pemerintah Daerah.
12. Hibah Daerah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
- (1) Penambahan Penyertaan Modal pemerintah daerah pada PDAM Kabupaten Buton dimaksudkan untuk perbaikan dan peningkatan kapasitas jaringan air bersih di Kabupaten Buton.
- (2) Penambahan Penyertaan Modal pemerintah daerah pada PDAM Kabupaten Buton bertujuan untuk meningkatkan pelayanan air bersih kepada masyarakat.
- (3) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penyertaan modal daerah dilaksanakan ## BAB III
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3
- (1) Pemerintah Daerah telah melakukan penyertaan modal daerah pada PDAM Kabupaten Buton sebesar Rp. 17.334.650.591,10,­ (Tujuh Belas Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah Sepuluh Sen).
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), berupa aset/barang dengan rincian sebagai berikut:
- a. Tahun Anggaran 1993, penyertaan modal awal senilai Rp. 2.042.200,­ (Dua Juta Empat Puluh Dua Ribu Dua Ratus Rupiah);
- b. Tahun Anggaran 1997, penambahan penyertaan modal senilai Rp. 14.497.605.091,10,­ (Empat Belas Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Lima Ribu Sembilan Puluh Satu Rupiah Sepuluh Sen);
- c. Tahun Anggaran 2000, penambahan penyertaan modal senilai Rp. 1.131.777.015,­ (Satu Miliar Seratus Tiga Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Lima Belas Rupiah);
- d. Tahun Anggaran 2003, penambahan penyertaan modal senilai Rp. 1.579.232.000,­ (Satu Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah); dan
- e. Tahun Anggaran 2009, penambahan penyertaan modal senilai Rp. 123.994.285,­ (Seratus Dua Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah).
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 4
- (1) Nilai penyertaan modal pemerintah daerah pada PDAM Kabupaten Buton sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terjadi pengurangan pada Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp. 503.933.135,10,­ (Lima Ratus Tiga Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Seratus Tiga Puluh Lima Rupiah Sepuluh Sen) sehingga nilai penyertaan modal pemerintah daerah pada PDAM Kabupaten Buton sampai dengan Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 16.830.717.456,­ (Enam Belas Miliar Delapan Ratus Tiga Puluh Juta Tujuh Ratus Tujuh Belas Ribu Em pat Ratus Lima Puluh Enam Rupiah).
- (2) Pengurangan nilai penyertaan modal pemerintah daerah pada PDAM Kabupaten Buton sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penyerahan aset PDAM Kabupaten Buton yang berada di Kabupaten Bombana dan Kabupaten Wakatobi.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 5
- (1) Pemerintah Daerah melakukan penambahan penyertaan modal daerah pada PDAM Kabupaten Buton di Tahun Anggaran 2016, terdiri dari:
- a. dalam bentuk uang, bersumber dari APBD Kabupaten Buton sebesar Rp. 1.000.000.000,­ (Satu Millar Rupiah); dan
- b. dalam bentuk Non Kas, bersumber dari penerimaan hibah Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat, sebesar Rp. 1.985.559.000,­ (Satu Miliar Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Juta Lima Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah).
- (2) Pemerintah Daerah dalam melakukan penambahan penyertaan modal daerah dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terlebih dahulu ditetapkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2016.
- (3) Pemerintah Daerah menganggarkan pendapatan hibah non kas dalam APBD Tahun Anggaran 2016
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 6
Nilai keseluruhan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Kabupaten Buton pada PDAM Kabupaten Buton sampai dengan Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 19.816.276.456,­ (Sembilan Belas Miliar Delapan Ratus Enam Belas Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Empat Ratus Lima Puluh Enam Rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
- a. Uang, sebesar Rp. 1.000.000.000,­ (Satu Millar Rupiah); dan
- b. Aset/Barang, senilai Rp. 18.816.276.456,­ (Delapan Belas Millar Delapan Ratus Enam Belas Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Em pat Ratus Lima Puluh Enam Rupiah).
PEMBAGIAN KEUNTUNGAN (LABA)
BAB IV - PEMBAGIAN KEUNTUNGAN (LABA)
Pasal 7
- ( 1) Laba PDAM ditetapkan oleh Bupati selaku wakil daerah sebagai pemilik modal sesuai dengan ketentuan anggaran dasar perusahaan dan ketentuan peraturan perundang­undangan.
- (2) Laba PDAM yang menjadi hak Daerah disetor ke kas Daerah setelah disahkan oleh Bupati selaku wakil Daerah sebagai pemilik modal.
- (3) Dalam hal PDAM belum memberikan pelayanan air bersih sebesar 80% (Delapan Puluh Persen) dari total penduduk Kabupaten Buton, laba PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditahan atas persetujuan Bupati selaku wakil Daerah sebagai pemilik modal.
- (4) Laba PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk keperluan investasi kembali (reinvestment} berupa penambahan, peningkatan dan perluasan prasarana dan sarana pelayanan fisik dan nonfisik serta untuk peningkatan kuantitas, kualitas dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar dan usaha perintisan.
BABV
PENGAWASAN DAN PELAPORAN
BAB IV - PEMBAGIAN KEUNTUNGAN (LABA)
Pasal 8
- ( 1) Bupati melakukan pengawasan terhadap penyertaan modal daerah yang diberikan pada PDAM.
..
•
•
- (2) Bupati mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Pengawas PDAM untuk melaksanakan pengawasan penyertaan modal pemerintah daerah pada PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
BAB IV - PEMBAGIAN KEUNTUNGAN (LABA)
Pasal 9
- (1) Direktur Utama PDAM wajib membuat Laporan pelaksanaan penyertaan modal daerah terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan, laporan semesteran dan laporan tahunan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Dewan Pengawas PDAM sebagai bahan evaluasi dan bahan pertanggungjawaban tahunan pemerintah daerah atas pelaksanaan APBD.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10
- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan Pasal 30 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Air Min um (PDAM), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11
- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan Pasal 30 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Air Min um (PDAM), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 30
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton.

Penetapan: Ditetapkan di Pas a r w aj o pada tanggal 26 September 2016 SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN . "'

Penandatangan: - (2) Bupati mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Pengawas PDAM untuk melaksanakan pengawasan penyertaan modal pemerintah daerah pada PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1). ## Pasal 9

Penandatangan: - (1) Direktur Utama PDAM wajib membuat Laporan pelaksanaan penyertaan modal daerah terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan, laporan semesteran dan laporan tahunan.

Penandatangan: - (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Dewan Pengawas PDAM sebagai bahan evaluasi dan bahan pertanggungjawaban tahunan pemerintah daerah atas pelaksanaan APBD. ## BAB VI KETENTUAN PENUTUP ## Pasal 10 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan Pasal 30 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Air Min um (PDAM), dicabut dan dinyatakan tidak - berlaku. ## Pasal 11 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton.

Penetapan: Ditetapkan di Pas a r w aj o pada tanggal 26 September 2016 SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN

Penandatangan: - (2) Bupati mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Pengawas PDAM untuk melaksanakan pengawasan penyertaan modal pemerintah daerah pada PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1). ## Pasal 9

Penandatangan: - (3) Direktur Utama PDAM wajib membuat Laporan pelaksanaan penyertaan modal daerah terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan, laporan semesteran dan laporan tahunan.

Penandatangan: - (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Dewan Pengawas PDAM sebagai bahan evaluasi dan bahan pertanggungjawaban tahunan pemerintah daerah atas pelaksanaan APBD. ## BAB VI KETENTUAN PENUTUP ## Pasal 10 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan Pasal 30 ayat (2} Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), dicabut dan dinyatakan tidak - berlaku. ## Pasal 11 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton.

Penandatangan: BUPATI BUTON, ttd

Penetapan: Ditetapkan di Pas a r w aj o pada tanggal 26 September 2016 SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN

Penetapan: Diundangkan di Pas pada tanggal 27 Sep Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON, KABIM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2016 NOMOR 118 NOREG PRATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON PROVINS! SULAWESI TENGGARA NOMOR: 8/2016 •

Penandatangan: - (2) Bupati mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Pengawas PDAM untuk melaksanakan pengawasan penyertaan modal pemerintah daerah pada PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1). ## Pasal 9

Penandatangan: - (3) Direktur Utama PDAM wajib membuat Laporan pelaksanaan penyertaan modal daerah terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan, laporan semesteran dan laporan tahunan.

Penandatangan: - (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Dewan Pengawas PDAM sebagai bahan evaluasi dan bahan pertanggungjawaban tahunan pemerintah daerah atas pelaksanaan APBD. ## BAB VI KETENTUAN PENUTUP ## Pasal 10 - Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan Pasal 30 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. ## Pasal 11 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton.

Penetapan: Ditetapkan di Pas a r w aj o pada tanggal 26 September 2016

Penandatangan: BUPATI BUTON, ttd SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN

Penetapan: Diundangkan di Pas pada tanggal 27 Sept

Penandatangan: KABUPATEN BUTON, Plt. SEKRETARIS DA KASIM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2016 NOMOR 118 NOREG PRATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR: 8/2016