PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG Nomor 09 Tahun 2009 tentang RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2005 -2025 UMUM Kabupaten Tabalong merupakan bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dan tujuh belas ribuan pulau, beraneka suku bangsa dan adatistiadat namun satu tujuan dan satu cita-cita bernegara sebagaimana tertuang dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai suatu daerah dalam melaksanakan dan mencapai satu tujuan dan satu cita-cita tersebut diperlukan suatu rencana yang dapat merumuskan secara lebih konkret mengenai pencapaian dari tujuan bernegara tersebut. Tujuan dari bernegara sebagaimana diatur dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Sejarah telah membuktikan bahwa bangsa Indonesia telah mengisi kemerdekaan dengan berbagai pembangunan secara menyeluruh sejak kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Berbagai pengalaman berharga diperoleh selama mengisi kemerdekaan tersebut dan menjadi pelajaran berharga untuk melangkah menuju masa depan yang lebih baik. Berdasarkan (berlaku 8 Juni 2009)
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG
## NOMOR 09 TAHUN 2009
## TENTANG
## RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
## KABUPATEN TABALONG TAHUN 2005 -2025
UMUM
Kabupaten Tabalong merupakan bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dan tujuh belas ribuan pulau, beraneka suku bangsa dan adatistiadat namun satu tujuan dan satu cita-cita bernegara sebagaimana tertuang dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai suatu daerah dalam melaksanakan dan mencapai satu tujuan dan satu cita-cita tersebut diperlukan suatu rencana yang dapat merumuskan secara lebih konkret mengenai pencapaian dari tujuan bernegara tersebut.
Tujuan dari bernegara sebagaimana diatur dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
Sejarah telah membuktikan bahwa bangsa Indonesia telah mengisi kemerdekaan dengan berbagai pembangunan secara menyeluruh sejak kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Berbagai pengalaman berharga diperoleh selama mengisi kemerdekaan tersebut dan menjadi pelajaran berharga untuk melangkah menuju masa depan yang lebih baik.
Berdasarkan
PENJELASAN
Pasal 4
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional disusun sebagai penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan Republik Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan Nasional. Demikian pula bagi penyusunan Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tabalong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang { I Nasional. Olehkarenaitu, dokumenini lebih bersifatvisioner dan hanyamemuathal-hal yang mendasar, sehingga memberi keleluasaanyang cukup bagi penyusun rencana jangka menengahdantahunannya. Rencanapembangunandaerah yang merupakan bagian dari pembangunan nasional adalah rangkaian upaya pembangunanyang berkesinambunganyang meliputi seluruh aspek kehidupan masya rakat, bangsa dan negara, untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan UndangUndangDasarNegaraRepublikIndonesiaTahun 1945. Rangkaianupayapembangunan tersebut memuat kegiatan pembangunan yang berlangsung tanpa henti, dengan menaikkantingkat kesejahteraanmasyarakatdari generasidemi generasi. Pelaksanaan upaya tersebut dilakukan dalam konteks memenuhi kebutuhan masa sekarang tanpa mengurangikemampuangenerasiyang akandatang untuk memenuhikebutuhannya. PembangunanJangka Panjang Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2005 2025 merupakan kelanjutan dari pembangunan sebelumnya untuk mencapai tujuan pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar NegaraRepublikIndonesiaTahun 1945. Untuk itu, dalam 20 tahun mendatang,sangat penting dan mendesak bagi daerah untuk melakukan penataan kembali berbagai langkah-Iangkah,antara lain di bidang pengelolaansumber daya alam, sumber daya manusia, lingkungan hidup dan kelembagaannyasehingga Pemerintah Daerah dan masyarakatdaerah dapat mengejar ketertinggalan dan mempunyai posisi yang sejajar serta daya saing yang kuat di dalam pergaulan masyarakat regional, nasional bahkan internasional. Dengan ditiadakannya Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai pedoman penyusunanrencanapembangunannasionalyang bersifat sentralistis,dan diperkuatnya otonomi daerah dan desentralisasi pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka untuk menjaga pembangunan yang berkelanjutan, Rencana PembangunanJangka Panjang Daerah sangat diperlukan. Sejalan dengan UndangUndang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem PerencanaanPembangunanNasional (SPPN)yang memerintahkan penyusunan RPJPDaerah yang menganut paradigma perencanaanyang visioner, maka RPJPDaerah hanya memuat arahan secara garis besar. Mengingatkurun waktu RPJPNasionaladalah 20 (dua puluh) tahun. PelaksanaanRPJP Nasional 2005 2025 terbagi dalam tahap-tahap perencanaanpembangunandalam periodesasiperencanaanpembangunanjangka menengah nasional 5 (lima) tahunan, yang dituangkan dalam RPJMNasionalI Tahun 2005 2009, RPJMNasionalII Tahun 20102014/ RPJMNasionalIII Tahun 20152019, dan RPJMNasionalIV Tahun 2020 -2024. Kemudiankurun waktu RPJP Daerahsesuaidengankurun waktu RPJPNasional. MakaRPJPDaerahKabupatenTabalongTahun 20052025 memuat indikator-indikator yang disesuaikandengan tahap-tahap perencanaanpembangunandalam periodesasi perencanaanpembangunanjangka menengahnasional. 7 Kurun waktu RPJP Daerah sesuai dengan kurun waktu RPJP Nasional. Sedangkan periodesasi RPJMDaerah tidak dapat mengikuti periodesasi RPJM Nasional dikarenakan pemilihan Kepala Daerah tidak dilaksanakan secara bersamaan waktunya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Oaerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008. Oi samping itu, Kepala Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah dilantik menetapkan RPJMDaerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pelaksanaan RPJP Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2005 -2025, terbagi dalam tahap-tahap perencanaan pembangunan dalam periodesasi perencanaan pembangunan jangka menengah daerah 5 (lima) tahunan, yang dituangkan dalam RPJM Daerah I Tahun 2005 2009, RPJMDaerah II Tahun 2009 2014, RPJMDaerah III Tahun 2014 -2019, dan RPJM Daerah N Tahun 2019 2024 -dengan indikator menyesuaikan dalam RPJP Daerah yang tersaji secara terinci dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran. Khusus untuk RPJM Daerah I Tahun 2005 -2009, mengingat situasi dan kondisi daerah maka tetap mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 13 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kabupaten Tabalong Tahun 2004 2009. I

RPJPOaerah digunakan sebagai pedoman dalam menyusun RPJMDaerah. Pentahapan rencana pembangunan daerah disusun dalam masing-masing periode RPJM Daerah sesuai dengan visi, misi, dan program Kepala Daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat dan memperhatikan RPJM Nasional. RPJM Oaerah memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

RPJM Daerah sebagaimana tersebut di atas dijabarkan ke dalam Rencana Ketja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan rencana pembangunan tahunan daerah, yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan menghindarkan kekosongan rencana pembangunan daerah, Kepala Daerah yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun RKPD dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) pada tahun pertama periode Pemerintahan Kepala Daerah berikutnya, yaitu pada tahun 2010, 2015, 2020, dan 2025. Namun demikian, Kepala Daerah terpilih periode berikutnya tetap mempunyai ruang gerak yang luas untuk menyempurnakan RKPD dan APBD pada tahun pertama pemerintahannya yaitu tahun 2010, 2015, 2020, dan 2025, melalui mekanisme perubahan APBD (APBD-P) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dengan adanya kewenangan untuk menyusun RKPDdan RAPBDsebagaimana dimaksud di atas, maka jangka waktu keseluruhan RPJPDaerah adalah 2005 2025.

8

Tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang RPJPDaerah Tahun 2005 -2025 adalah untuk : (a) turut mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan dalam pencapaian tujuan nasional, (b) turut menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara Daerah dan Pusat, (c) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, (d) menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan, dan (e) mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

Rencana pembangunan jangka panjang daerah diwujudkan dalam visi, misi dan arah pembangunan daerah yang mencerminkan cita-cita kolektif yang akan dicapai oleh masyarakat Kabupaten Tabalong serta strategi untuk mencapainya. Visi merupakan penjabaran cita-cita berbangsa sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu terciptanya masyarakat yang terlindungi, sejaht~ra dan cerdas serta berkeadilan. Bila vtsi telah dirumuskan, maka juga perlu dinyatakan secara tegas misi, yaitu upaya-upaya ideal untuk mencapai visi tersebut. Misi ini dijabarkan ke dalam arah kebijakan dan strategi pembangunan jangka panjang daerah.

Perencanaan jangka panjang lebih condong pada kegiatan olah pikir yang bersifat visioner, sehingga penyusunannya akan lebih menitikberatkan partisipasi segmen masyarakat yang memiliki olah pikir visioner seperti perguruan tinggi, lembaga-Iembaga strategis, individu pemikir-pemikir visioner serta unsur-unsur penyelenggara daerah yang memiliki kompetensi olah pikir rasional dengan tetap mengutamakan kepentingan rakyat banyak sebagai subyek maupun tujuan untuk siapa pembangunan dilaksanakan. Oleh karenanya rencana pembangunan jangka panjang daerah yang dituangkan dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan daerah adalah produk dari semua elemen masyarakat, pemerintah, lembaga-Iembaga daerah, organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik.

RPJPKabupaten Tabalong telah disusun dengan mengacu pada RPJPNasional dan telah di-paduserasi-kan dengan pokok-pokok pikiran RPJPProvinsi Kalimantan selatan sesuai karakteristik dan patensi daerah. Selanjutnya RPJPDaerah dijabarkan lebih lanjut dalam RPJMDaerah.

Peraturan Daerah tentang RPJPKabupaten Tabalong 2005-2025 terdiri dari 5 bab dan 8 pasal yang mengatur mengenai pengertian-pengertian, muatan RPJP Daerah, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJP Daerah serta lampiran yang merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah tentang RPJP Daerah .Kabupaten Tabalong Tahun 2005 -2025 yang berisi Visi, Misi, dan Arah Pembangunan Jangka Panjang 2005 2025.

9

## II. PASALDEMI PASAL

## Pasal 1

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Cukup jelas

Angka 4

Cukup jelas

Angka 5

Cukup jelas

Angka 6

Cukup jelas

Angka 7

Mengingat periodesasi RPJM Daerah disesuaikan dengan masa kepemimpinan kepala daerah, maka untuk RPJM Daerah adalah sebagai berikut:

RPJMDaerah II adalah 17 Maret 2009 - 16 Maret 2014

RPJMDaerah III adalah 17 Maret 2014 - 16 Maret 2019

RPJMDaerah IVadalah 17 Maret 2019 - 16 Maret 2024

RPJMDaerah I adalah Januari 2005 - 16 Maret 2009

Cukup jelas

Cukup jelas

## Pasal2

## Pasal3

## Pasal4

## Ayat (1)

Yang dimaksud dari RPJP Daerah mengacu kepada RPJP Nasional bukan untuk membatasi kewenangan daerah, tetapi agar terdapat acuan yang jelas, sinergi, dan keterkaitan dari setiap perencanaan pembangunan di tingkat daerah berdasarkan kewenangan otonomi yang dimilikinya berdasarkan platform RPJPNasional. RPJPDaerah dijabarkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah berdasarkan visi dan misi dirinya yang diformulasikan dalam bentuk RPJMDaerah.

## Ayat (2)

Cukup jelas

## Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan RKPD dan APBD tahun pertama adalah RKPD dan APBDtahun 2010, 2015, 2020,2025

Kepala Daerah terpilih periode berikutnya tetap mempunyai ruang gerak yang luas untuk menyempurnakan RKPD dan APBD padatahun pertama pemerintahannya melalui mekanisme perubahan APBD (APBD-P )

Cukup jelas

Cukup jelas

## Pasal 6

## Pasal

7

## Pasal 8

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARANDAERAHKABUPATENTABALONGNOMOR

0:;

1 1

## KATA PENGANTAR

Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)Kabupaten Tabalong tahun 2005-2025 ini disusun dengan mengacukepadakonsepRPJPNasionaldan PRJP Propinsitahun 20052025 dengan tujuan untuk tercapainya prinsip-prinsip penyusunan dokumen perencanaan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Simrenas), yakni (a) agar dapat mendukung koordinasi pelaku pembangunan dalam mencapai VISI daerah Kabupaten Tabalong, (b) agar tercipta integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar funqsi, pemerintahan, maupunantar pusat dan daerah, (c) agar dapat menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,penganggaran,pelaksanaan,dan pengawasan, (d) agar dapat menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkesinambungan,dan (e) agar tercipta optimalisasi dalam partisifasi masyarakat.

Namun demikian disadari pula bahwa berhasilnya keseluruhan RencanaPembangunanJangkaPanjang(RPJP)KabupatenTabalongini pada akhirnya tergantung pada dukungan serta peran serta seluruh masyarakat. Karenanya rspon yang baik dalam bentuk kreativitas, aktivitas, dan kemandirian masyarakat yang dilandasi sikap mental, tekad, semangat, ketaatan, disiplin, dan niat yang tulus dari para penyelenggarapemerintah daerahakan sangat menentukan.

Semogabermanfaatdan kita berharapkepadayang MahaKuasa untuk biberikannya kekuatan dan kwemudahan untuk mengemban segalaamanahyang kita terima. Amiin.

Tanjung,

Juni 2009

i

## BABV

## KETENTUAN PENUTUP Pasal8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong


H. ABDEL FADILLAH

Diundangkankan di Tanjung

pada tanggal

~

:-c\_-,:\_

~':-,.,

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

I

\_\_,-;)-----

. RACHMAN RAMSYI

Ditetapkan di Tanjung

pada tanggal

8 Juni 2009

BUPATI TABALONG,

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2009 NOMOR ...:)1"'

## BABV KETENTUANPENlfTUP Pasal8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong


Diundangkankan di Tanjung padatanggal'"

,--:,:.,~\_

r---:

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

H. ABDEL FADILLAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2009 NOMOR ..:-:?