PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 23 Tahun 2007 tentang DAERAH HUKUM KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (berlaku 23 Maret 2007)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat
:
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2007
TENTANG
DAERAH HUKUM KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia;
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG DAERAH HUKUM KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
1. Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut Polri, adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut daerah hukum kepolisian adalah wilayah yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, wilayah perairan dan wilayah udara dengan batasbatas tertentu dalam rangka melaksanakan fungsi dan peran kepolisian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut Kapolri adalah Pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penanggung jawab penyelenggaraan fungsi kepolisian.
PEMBAGIAN DAN PERUBAHAN DAERAH HUKUM KEPOLISIAN
BAB II
Pasal 2
- (1) Daerah hukum kepolisian dibagi
BAB II
Pasal 3
- (1) Pembagian dan perubahan daerah hukum kepolisian ditetapkan dengan mempertimbangkan kepentingan, kemampuan, fungsi dan peran kepolisian, luas wilayah, serta keadaan penduduk.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penetapan pembagian daerah hukum kepolisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kapolri.
BAB II
Pasal 4
- (1) Daerah hukum kepolisian meliputi:
- a. daerah hukum kepolisian markas besar untuk wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. daerah hukum kepolisian daerah untuk wilayah provinsi;
- c. daerah hukum kepolisian resort untuk wilayah kabupaten/kota;
- d. daerah hukum kepolisian sektor untuk wilayah kecamatan;
- (2)
BAB II
Pasal 5
Tidak termasuk ke dalam daerah hukum kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah kawasan diplomatik, kedutaan besar asing, kantor perwakilan badan internasional, kapal laut dan pesawat udara berbendera asing, serta tempat lain sesuai peraturan perundangundangan.
BAB II
Pasal 6
Pembagian daerah hukum kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tidak membatasi setiap pejabat Polri dalam melaksanakan tugas, fungsi, peran dan kewenangannya sesuai peraturan perundang-undangan.
BAB III - PENANGGUNG JAWAB DAERAH HUKUM KEPOLISIAN Pasal 7
Pasal 7
Penanggung jawab daerah hukum kepolisian adalah:
- a. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Kepala Kepolisian Daerah untuk wilayah provinsi;
- c. Kepala Kepolisian Resort untuk wilayah kabupaten/kota;
- d. Kepala Kepolisian Sektor untuk wilayah kecamatan.
KETENTUAN PERALIHAN
BAB IV - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 8
Pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini, daerah hukum Kepolisian Wilayah, Kepolisian Wilayah Kota Besar, Kepolisian Kota Besar, Kepolisian Resort Metro, Kepolisian Resort Kota, Kepolisian Sektor Metro, Kepolisian Sektor Kota masih tetap berlaku sampai diadakan perubahan.
KETENTUAN PENUTUP
BAB V - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9
Daerah hukum kepolisian Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah, Kepolisian Resort, Kepolisian Sektor di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ada pada saat ini ditetapkan sebagai daerah hukum kepolisian menurut Peraturan Pemerintah ini.
BAB V - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Maret 2007

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 Maret 2007 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. HAMID AWALUDIN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR 49

Penandatangan: Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT NEGARA RI Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat, ttd Wisnu Setiawan ## PRESIDEN ## REPUBLIK INDONESIA
PENJELASAN
Pembukaan
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2007 TENTANG
## DAERAH HUKUM KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
## I. Umum
Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
PENJELASAN
Pasal 6
Dalam rangka melaksanakan ketentuan dimaksud, dan optimalisasi pencapaian sasaran fungsi dan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta kepentingan pelaksanan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka disusun Peraturan Pemerintah tentang Pembagian Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pembagian daerah hukum kepolisian tersebut diusahakan harmonis, sesuai dan serasi dengan pembagian wilayah administrasi Pemerintahan Daerah dan perangkat sistem peradilan pidana terpadu, namun demikian untuk daerah tertentu berdasarkan pertimbangan kepentingan pelaksanaan fungsi dan peran kepolisian, kemampuan Kepolisian Negara Republik Indonesia, luas wilayah serta keadaan penduduk, daerah hukum kepolisian berbeda dari wilayah administrasi Pemerintahan Daerah. Sejalan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah serta meningkatnya perkembangan pembangunan, yang mendorong pembentukan provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, desa dan/atau kelurahan baru, maka untuk kepentingan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) diperlukan pembentukan kesatuan kepolisian baru, sehingga harus dilakukan perubahan daerah hukum kepolisian di wilayah yang bersangkutan. Wewenang untuk melakukan perubahan daerah hukum berada pada Kapolri, dan tata cara pelaksanaan perubahannya ditetapkan dengan Keputusan Kapolri. Mengingat sistem perundang-undangan nasional memperhatikan serta mengakui bahkan meratifikasi hukum internasional tertentu, maka berdasarkan asas teritorialiteit terdapat pengecualian