PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA Nomor 6 Tahun 2009 tentang RETRIBUSI PENGGANTI BIAYA CETAK PETA DAN PELAYANAN JASA KETATAUSAHAAN (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Tata Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Tingkat ll, maka Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dan Pelayanan Jasa Ketatausahaan merupakan jenis retribusi daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimama dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Bolaang Mongondow Utara tentang Retribusi Pengganti Biaya Cetak Peta dan Pelayanan Jasa Ketatausahaan.
Mengingat '.
1.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 't981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 76 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3209); 2
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerahdaerah Tingkat ll di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
- Undang-undang Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksinaan Undang-undang Nomor I Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692); 3.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retibusi Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 20O4 Nornor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nornor 4438); 4.
- Undang-undang Nomor 10 Tahun 20Ot bntang Pernbentukan PeratuLn Perundangrundangan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 20O4 Nomor 53, Tq4bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389)7f 5.
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20M Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tarnbahan Lembanan l{egara Republk lrdonesia Nomor 4493) yang blah ditstapkan dengan Urdang+ndang Nomor 8 Tahun 2@5 (Lernbaran t$gara Republik Indonesia Tahun 2005 Nornor 108, Tambalran lembaran Negara Republk Indonesb Nornor,fBE);
- Urdang+ndang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ); 7.
9. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1g81 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692);
8. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4686);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesii Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692);
11. Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 3g Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Repubfik Indonesia Tahun 2007 Nomor g2) ;
- '12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor g9. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Aturan perundangundangan dan Bentuk Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan peraturan presiden;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah:
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 lentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah:
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 19g6 tentang Ketentuan Umum Mengenai penSdik pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah{
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- 19- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
- 21- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan di bidang Retribusi Daerah:
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat ll;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 1 Tahun 2008 tentang Bentuk Lambang, Motto' Mars, Hymne, Hari Ulang Tahun dan Nama Panggilan Kesayangan Putra Putri Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 1);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah wajib dan Pilihan yang menjadi kewenangan pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 2);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 37 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2008 Nomor 37, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 37);
26. Peraiuran Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 37 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2009 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2008 Nomor 37);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA dan
BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA
METSUTUSKAN
: PERATURAN DAEMH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA TENTANG RETRIBUSI PENGGANTI BIAYA\CETAK PETA PEIAYANAN DAN JASA KETATAUSAHAANX \
Menetapkan
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas ekonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistim dan prinsip Negara Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Bolaang Mongondow Utara;
4. Dewan Penrakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah:
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan daerah yang berlaku; 5.
6. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, peaseroan lainnya, badan usaha milik Negara/Daerah dengan nama atau bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya; 6.
7. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dimiliki oleh seorang pribadi atau badan;
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melaksanakan pembayaran retribusi;
8. Retribusi Pengganti Biaya Cetak Peta dan pelayanan jasa ketatausahaan yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas penerbitan peta dan pelayanan jasa ketatausahaan oleh pemerintah daerah;
10. 10.Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
11. ll.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data atau kegiatan lain dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi ## BAB II
NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 2
Dengan nama Retribusi Pengganti Biaya Cetak peta dan Pelayanan Jasa Ketatausahaan sebagai pembayaran atas pencetakan dan pelayanan jasa ketatausahaan.
Pasal 3
- (1) Obyek Retribusi Pelayanan pencetakan peta oleh Pemerintah Daerah yang meliputi :
2. Peta Kota; a.
3. Peta Kecamatan; b.
4. Peta RT/RW; c.
5. Peta RDTI(I/; d.
6. Peta RUTRK; e.
7. Peta RDTRK: f.
8. Peta RTRK. s.
- (2) Obyek Retribusi pelayanan Jasa Ketatausahaan Pemerintah Daerah yang meliputi penyediaan atau pemberian :
1. Blangko, Formulir atau barang cetakan lainnya;
3. Legalisir surat-surat.
2. Surat izin, retribusi rekomendasi din surat keterangan;
Pasal 4
Subyek Retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan yap mendapat pelayanan pencetakan dan jasa ketatausahaan.
BAB III - GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5
Retribusi Pengganti Biaya Cetak peta dan pelayanan lasa Ketatausahaan digolongka n sebaga i retribusi jasa urnrrvY
\
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
BAB IV - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6
Tingkat penggunaan jasa diukur ## BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
BAB IV - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 7
Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi adalah untuk mengganti biaya cetak peta dan pelayanan jasa ketatausahaan.
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
BAB VI - STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 8
- (1). Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut : Peta terdiri dari :
- (2). Setiap pemberian jasa ketatausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini, pemakai jasa harus membayar uang pelayanan jasa ketatausahaan yang besarnya sebagai berikut :
- Peta Kota dengan ukuran : 78,5 x 109 cm RP. 25.000,- 33 x 21,5 cm Rp. 5.000,-
- Peta Kecamatan dengan ukuran : 78,5 x 109 cm Rp. 25.000,- 33 x 21,5 cm Rp. 5.000,-
- Peta RDTRKA/dengan ukuran:
78,5 x 109 cm
RP. 25.000,-
33 x 21,5 cm
Rp. 5.000,-
- Peta RUTRKdengan ukuran: 78,5 x 109 cm Rp. 25.000,- 33 x 21,5 cm RP. 5.000,-
- Peta RDTRK dengan ukuran : 78,5 x 109 cm RP. 25.000,- 33 x 21,5 cm Rp. 5.000,-
- Peta RTRKdengan ukuran: 78,5 x 109 cm Rp. 25.000,- 33 x 2'1,5 cm Rp. 5.000,-
| | Tarlf Jasa Ketrtausahan Rp |
|--------------------------------|------------------------------|
| Pengesahan Tanda Tangan KePala | |
| 2 | Salinan Surat-surat, tiap surat | 2.500 | 2.500 |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| | Sejilid Peraturan Perundang-undangan / Peraturan Daerah | 25.000 | 25.000 |
| 4 | Salinan Peraturan-peraturan selain Peraturan Daerah, tiap peraturan | 25.000 | 25.000 |
| 6 | Untuk mengadakan penelitian dalam arsip, melihat dalam arsip dan mengadakan catatan-catata n dari surat itu sesudah mendapat izin dari unit yang bersangkutan sampai selesai | | 15.000 |
| | Pengukuran Tanah untuk Garis sempadan, penentuan patok-patok dalam rangka penerbitan izin bangunan setiap izin: | 5.000 | 10.000 |
| | - Bangunan di lorong/gang | 5.000 | 20.000 |
| | - Bangunan di jalan lokal sekunder | 5.000 | 30.000 |
| | - Bangunan di jalan kolektor sekunder - Bangunan di jalan arteri | 5.000 | 50.000 |
| 7 | sekunder/primer Pengesahan satu gambar renctlna banqunan | 10.000 | 40.000 |
| 8 | Surat lzin Mengemudi kendaraan tak bermotor | 't.500 | 5.000 |
| o | Surat lzin Pesawat Radio Penerima | 1.000 | 5.000 |
| 10 | Surat Keterangan Fiskal | 2.500 | 25.000 |
| 11 | Surat Rekomendasi Pemasukan dan Pengiriman Minuman Keras | 2.500 | 50.000 |
| 12 | Surat lzin Bangunan | 5.000 | 20.000 |
| 13 | Surat lzin Tempat Usaha dan lzin Gangguan Masing-masing | 2.500 | 25.000 |
| 14 | lzin seperti : a. Pengumpulan Dana | 1.500 | 10.000 |
| | b. Mengadakan Keramaian : - | 1.500 | 10.000 |
| | Sosial - Non Sosial | 1.500 | 25.000 |
| | c. Rekomendasi : - Sosial | 1.500 | 10.000 |
| | - Non Sosial | 1.500 | 25.000 |
| | d. Pemutaran Film Extra diluar Jam Putar : - Untuk Siang | 1.500 | 25.000 |
| | - Untuk Malam | 1.500 | 25.000 |
| 15 16 | Pemberian AKe Waris Surat yang dilegalisir oleh Camat yang | 5.000 1.500 | 30.000 5.000 |
| | bersangkutian | | |
| 17 | SuraWano Oiteqalisir oleh Lurah/Sangadi | 1.500 | 2.500 |
| 18 | Surat yang dilegalisir oleh SKPD | 2500 | 10.000 |
| 19 | Pengesahan (Ferforasi) karcis Harga Tanda Masuk Bioskop atau keramaian lainnya dan Nota Penjualan Restoran/RM, Hotel dll : | | |
| | a. Tiap Buku @ 50 lbr | 1.500 | 250 |
| | b. Tiap Buku # 100 lbr | 1.500 | 400 |
| | c. Lepasan: - s/d 100 lbr | 1.500 | 1.500 |
| | - 101 lbr/d 250 lbr | 1.500 | 2.500 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| | - 251 s/d 500 lbr | 1.500 | 5.000 |
| | - 501 s/d 1000 lbr | 1.500 | 10.000 |
| | - 1001 s/d 2000 lbr | 1.500 | 15.000 |
| | - 2000 lbr ke atas | 1.500 | 20.000 |
| | d. Tanda Bebas Masuk (Free Pass) | | 500/lbr |
| 20 | lzin Penjualan Keliling : a. Kendaraan Bermotor (Mobil-Sepeda | 't.500 | 2.500 |
| | Motor) b. Penjualan yang menetap sejenis warung | 1.500 | 5.000 |
| | c. Penjualan Berkeliling : Rgda dorong dan sepeda | 1.500 | 2.500 |
| 21 | lzin trayek | 1.500 | 5.000 |
| 22 | lzin mengadakan/mengusahakan Reklame | 1.500 | 5.000 |
| 23 | lzin menggunakan enan yanglOifuasai oen Pemerintah Kabupaten Bohang Mongondow Utara untuk Pemasangan Rekhme | 1.500 | 25.000 |
| 24 | lzin Atas Pemakahn Tanatr Mltit Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Pemasanagan lGbel Telepon, Listrik Dan Pipa Air Minum oleh PDAM Bolaang Mongondorl Cabang Boroko | 2.500 | 100.000 |
| 25 | Pemberian Surat Pendaftaran Perusahaan | 1.500 | 10.000 |
| 26 | Pemberian Surat penOaftaEn fontEl' Sewa menyewa ruangan Toko Milik Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utafa | 1.500 | 10.000 |
| 27 | lzin Penjuahnjabung Api | 1.500 | 10.000 |
| 28 | Balit Nama l-n Bangl.tnEi :- a. Darurat/ RSS | 2.500 | 20.000 |
| | b. Semi Permanen / RS | 2.500 | 50.000 |
| | c. Permanen Menengah | 2.500 | 150.000 |
| | g._.Bgrnelsn 9glqlgkat / Mewah | 2.500 | 300.000 |
| 29 | Pemberian Pekerjaan untuk ieGp jenis baik atas pembongkaran maupun pangadaan sesuai klasifikasi : | | |
| | -c2 -c1 | 2.500 | 50.000 |
| | .B | 2.500 | 100.000 |
| | | 2.500 | 150.000 |
| | -A -i:i:::r: | 2.500 | 200.000 |
| 30 | tztn Instoenu / Utspensasi Kendaraan angkutan umum untuk keluar trayek .- | 1.500 | 15.000 |
| 31 | Surat ljazah : | | |
| | SD | 1.500 | 5.000 |
| | SLTP | 1.500 | 10.000 |
| | SLTA | 1.500 | 15.000 |
| | Akademi / Sarjana Muda s1/52/53 | 2.500 | 20.000 |
| 32 | R*oTenOasi UkT+lFt (t_inglru | 2.500 | 25.000 |
| | ngan | | 250.000 |
| 33 | lzin Penggunaan Lapangan Utama Boroko: | |
|------|------------------------------------------|---------|
| | a- Sosial Politik; | 100-000 |
| | b. Pemerintah Daerah: | 200.000 |
| | c. Komersial. | 500.000 |
BAB VII - SAAT RETRIBUSI TERHUTANG
Pasal 9
Retribusi terhutang pada saat diterbitkannya SKRD dan atau dokumen lain yang dipersamakan.
BAB VIII - WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 10
Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan jasa ketatausahaan diberikan.
- (1) Wajib retribusi diharuskan mengisi SPDORD;
- (2) SPDORD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi untuk kuasanya;
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPDORD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.
BAB X - PENETAPAN RETRIBUSI
Pasal 12
- (1) ## BAB XI
TATA CARA PEMUNGUTAN
BAB X - PENETAPAN RETRIBUSI
Pasal 13
- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD dokumen lain yang dipersamakan; atau
- (3) Tata cz,ra pemungutan retribusi ditetapkan Peraturan Bupati. oleh
BAB XII - TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 14
- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus;
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XIII - PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 15
- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi;
- (2) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan melalui Peraturan Bupati-
BAB XIV - PEMBIAYAAN
Pasal 16
Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara ## BAB XV SANKSI ADMINISTRASI
BAB XIV - PEMBIAYAAN
Pasal 17
Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tidak tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2o/o (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang ?tau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRDTT
KETENTUAN PIDANA
BAB XVI - KETENTUAN PIDANA
Pasal 18
- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewaiiban sehingga merugikan keuangan daerah diancam kurungan pidana paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terhutang;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah pelanggaran.
BAB XVII - PENYIDIKAN
Pasal 19
- (l) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu lingkup pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik uniuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Perpajakan Dearah dan Retribusi;
- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen{okumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi;
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retibusi.
- e. Melakukan penyeledahan untuk bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi;
- g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud pada huruf e;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah dan Retribusi;
- i. Memanggil orang untuk didengar keteglgannYa dan diperiksa sebagai tersangka atau saksl4
- j. Menghentikan penyidikan;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalarn Undang-undang Hukum Acara Pidana.
B A B XVIII KETENTUAN PENUTUP
BAB XVII - PENYIDIKAN
Pasal 20
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur tersendiri dalam Peraturan Bupati.
BAB XVII - PENYIDIKAN
Pasal 21
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara'

Penetapan: Disahkan di Pada tanqqal : 17 Sepierober 2009 HAMDAN DATUNSOLANG urARAt f.eueert Boroko

Penetapan: Diundangkan di :Boroko Padatanqoal :17 September2009 DAERAH KABUPATEN BOL'ANG M NGONDOW UTARA 7 SEKRET Drs. REKY POSUMAH PEMBINA UTAMA MUDA NlP. 19640615 198903 I 020 LEMBARAN DAEMH TAHUN 2OO9 I(ABUPATEN BOI.AANG NOMOR: 6 MONGONDOW UTARA
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA NOMOR: 6 TAHUN 2009
## TENTANG
## RETRIBUSI PENGGANTI BIAYA CETAK PETA PELAYANAN DAN JASA KETATAUSAHAAN
## I. UMUM
Bahwa retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pemerintah daerah dan pembangunan daerah serta dalam rangka pemantapan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggungjawab.
Jasa umum ini disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan kemanfaatan umum serta orang pribadi atau badan dengan membayar Retribusi Pengganti Biaya Cetak Dan Pelayanan Jasa Ketatausahaan, sehingga perlu membentuk Peraturan Daerah perlu Daerah Bolaang Mongondow Utara tentang Retribusi Pengganti Biaya Cetak Peta dan Pelayanan Jasa Ketatausahaan.
## II. PASAL DETf,I PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
s.d Pasal 21 Cukup jeh{ TAMBAHAN LEMBARA NOMOR: 4 N DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA ?