PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG Nomor 4 Tahun 2012 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Per (berlaku 2 Januari 2012)
Pembukaan
Menimbang
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 dan Pasal 19 Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kota Singkawang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kota Singkawang, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Singkawang;
Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawarakatan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan yang menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5174);
9. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2005 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 1 tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2005 Nomor 8) dan telah diubah kembali dengan Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Singkawang;
10. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 11);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SINGKAWANG
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Singkawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Singkawang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kota Singkawang.
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua DPRD Kota Singkawang dan Wakil-Wakil Ketua DPRD Kota Singkawang.
6. Anggota DPRD adalah anggota DPRD Kota Singkawang.
7. Tunjangan Perumahan adalah salah satu tunjangan kesejahteraan yang berbentuk uang bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang dibayarkan setiap bulan, dalam hal Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan Pimpinan atau rumah dinas anggota DPRD.
Pasal 2
- (1) Tunjangan perumahan diberikan kepada Pimpinan dan anggota DPRD terhitung mulai tanggal Pengucapan Sumpah/Janji.
- (2) Dalam hal pengucapan Sumpah/janji dilaksanakan setelah tanggal 1 bulan berkenaan, maka tunjangan perumahan dibayarkan pada bulan berikutnya.
Pasal 3
Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang telah disediakan rumah jabatan Pimpinan dan perlengkapannya atau rumah dinas Anggota DPRD dan perlengkapannya, maka kepada yang bersangkutan tidak diberikan tunjangan perumahan.
Pasal 4
- (1) Besarnya Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD per bulan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
- a. Ketua : Rp.8.500.000,- (Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- b. Wakil Ketua : Rp.7.900.000,- (Tujuh Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah);
- c. Anggota : Rp.6.900.000,- (Enam Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah).
5. (2).Besaran Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan batas tertinggi dan sudah termasuk Pajak Penghasilan.
- (3).Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD Kota Singkawang pada Pos Belanja Sekretariat DPRD yang pengelolaannya berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
Pasal 5
Peraturan Walikota ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2012.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Pemerintah Kota Singkawang.

Penetapan: Ditetapkan di Singkawang pada tanggal 1 Pebruari 2012

Penandatangan: WALIKOTA SINGKAWANG, ttd HASAN KARMAN

Penetapan: Diundangkan di Singkawang pada tanggal 1 Pebruari 2012 SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG, ttd ## Drs. SYECH BANDAR, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19601116 198002 1 002 BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2012 NOMOR 4

Distribusi: Salinan sesuai dengan aslinya

Penandatangan: KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN ## YASMALIZAR, SH Pembina NIP.19681016 199803 1 004