UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 35 Tahun 1958 tentang PENETAPAN BAGIAN VIIIA (KEMENTERIAN PERHUBUNGAN) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN DINAS 1955 (berlaku 17 Juli 1958)
Pembukaan
Mengingat : Pasal 113 dan 115 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat:
MEMUTUSKAN :
Pasal 1
Bagian VIIIA, Bab I Pengeluaran dari anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1955 mengenai Kementerian Perhubungan ditetapkan seperti berikut:
BAGIAN VIIIA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN. BAB I (Pengeluaran).
8A.1
Kementerian dan pengeluaran umum ...
65.424.200
- 8A.1AKantor Pelayaran Niaga ...
774.500
- 8A.2 Biro Penerangan ...
133.500
- 8A.3 Bank Tabungan Pos ...
12.392.800
8A.4 Lembaga Meteorologi dan Geofisika ...
6.946.000
- 8A.5 Jawatan Lalu-Lintas Jalan ...
57.144.200
- 8A. Jawatan Penerbangan Sipil ...
79.546.000
- 8A. Jawatan Pelabuhan ...
61.564.000
- 8A. Hotel dan Tourisme ...
100.000
- 8A. Pengeluaran tidak tersangka ...
Memori
Jumlah...
284.115.200
(Dua ratus delapan puluh empat juta seratus lima belas ribu dua ratus rupiah).
Pasal 2
Bagian VIIIA, Bab II (Penerimaan) dari anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1955 mengenai Kementerian Perhubungan ditetapkan sebagai berikut:
8A.1 KEMENTERIAN DAN DINAS UMUM.
- 8A.1. 1 Pendapatan berhubung dengan kapal-kapal yang diusahakan.
- 8A.1. 1.1 Pendapatan pengusahaan kapal yang diusahakan oleh Pemerintah.
- 2 Penjualan kapal-kapal yang diusahakan oleh Pemerintah.
- 8A.1. 1 A Pendapatan perkembangan pelajaran bermotor setempat di Indonesia.
- 8A.1. 1 A.1 Pendapatan perkembangan pelayaran bermotor setempat di Indonesia.
- 8A.1. 1 B Pembayaran kembali berhubung dengan perlengkapan dalam Organisasi ,Aannemersstand" Indonesia sendiri.
- 8A.1. 1 B. 1 Pembayaran kembali berhubung dengan perlengkapan dalam Organisasi ,Aannemersstand" Indonesia sendiri.
- 8A.1. 2 Pembelian dan persediaan barang-barang teknik.
- 8A.1. 2.1 Perhitungan belanja pegawai dengan ,Nirtio" dalam likwidasi.
- 2 Perhitungan belanja barang dengan ,Nirtio" dalam lokwidasi.
- 3 Penerimaan dari cadangan-cadangan ,Nirtio" karena pengoperan risiko.
- 4 Perhitungan dan penerimaan karena mengurus barangbarang.
- 5 Perhitungan tentang pengeluaran-scrap.
- 6 Pembayaran kembali ongkos perbaikan gudang-gudang partikelir dan pendapatan uang sewa.
- 8A.1. 2 A Hasil-hasil eksploitasi T.A.B./Nirtio yang menyusul.
- 8A.1. 2 A.1 Hasil-hasil eksploitasi T.A.B./Nirtio yang menyusul.
- 8A.1. 4 Dinas Umum.
- 8A.1. 4.1 Pembayaran kembali persekot-persekot gaji atau lain-lain pendapatan.
- 3 Perhitungan dengan lain-lain jawatan dan perusahaan untuk ongkos pengangkutan, asuransi dan lain-lain buat pembelian di luar negeri.
- 4 Penerimaan berhubung dengan menyewakan kendaraankendaraan bermotor kepada para pegawai dari kementerian dan lain-lain.
- 5 Penerimaan berhubung dengan menyewakan perkakas kantor.
- 6 Pembayaran kembali ongkos perawatan dan penguburan.
- 8A.1. 5 Bases.
- 8A.1. 5.1 Penerimaan dari penjualan barang-barang bases.
8A.2 BIRO PENERANGAN.
- 8A.2. 1 Biro Penerangan.
- 8A.2. 1.1 Penerimaan langganan majalah Kementerian Perhubungan, iklan dan lain-lain sebagainya.
8A.3 BANK TABUNGAN POS.
- 8A.3. 1 Bank Tabungan Pos.
- 8A.3. 1. 1 Pembayaran kembali oleh Bank Tabungan Pos dari uang yang dikeluarkan untuk keperluan bank tadi dan perhitunganperhitungan dari hutangnya tentang penggantian-penggantian yang belum ditegaskan di lain-lain bagian.
8A.4 LEMBAGA METEOROLOGI DAN GEOFISIK.
- 8A.4. 1 Lembaga Meteorologi dan Geofisik.
- 8A.4. 1. 1 Penerimaan dari penjualan instrumen-instrumen dan blankoblanko dan pemberian advies-advies.
- 2 Bagian dari Jawatan Penerbangan Sipil dalam perongkosan Lembaga Meteorologi dan Geofisik.
8A.5 JAWATAN LALU-LINTAS JALAN.
- 8A.5. 1 Penerimaan umum.
- 8A.5. 1. 1 Penerimaan umum.
- 2 Penerimaan lain-lain.
- 8A.5. 2 Penerimaan berhubung dengan penglaksanaan Undang-undang Lalu-Lintas.
- 8A.5. 2. 1 Penerimaan berhubung dengan penglaksanaan Undangundang Lalu-Lintas.
- 2 Penerimaan lain-lain.
- 8A.5. 3 Penerimaan M.T.D. dalam likwidasi.
- 8A.5. 3.1 Penerimaan M.T.D. dalam likwidasi.
- 8A.5. 4 Penerimaan Panitia Pembagian Kendaraan Motor.
- 8A.5. 4.1 Penerimaan Panitia Pembayaran Kendaraan Motor.
- 8A.5. 5 Penerimaan Panitia Pengangkutan.
- 8A.5. 5.1 Penerimaan Panitia Pengangkutan.
- 8A.5. 6 Penerimaan Eksploitasi Angkutan Motor Republik Indonesia (DAMRI dahulu).
- 8A.5. 6. 1 Penerimaan (Eksploitasi Angkutan Motor Republik Indonesia (DAMRI dahulu).
- 2 Penerimaan lain-lain.
- 3 Penerimaan berhadapan dengan pengeluaran mengenai keperluan pegawai.
- 8A.5. 7 Perbengkelan dan Pergudangan.
- 8A.5. 7.1 Penerimaan Perbengkelan dan Pergudangan
- 8A.6 JAWATAN PENERBANGAN SIPIL.
- 8A.6. 1 Jawatan Penerbangan Sipil.
- 8A.6. 1. 1 Penerimaan menurut "Peraturan Pengawasan Penerbangan" Staatsblad 1936 No. 426 Bab XIII (Surat-surat kecakapan, percatatan dan kepangkatan di udara).
- 2 Uang pendaratan dan uang penempatan kapal-kapal udara.
- 3 Sewa bangun-bangunan dan rumah-rumah makan.
4
- 5 Penerimaan lain-lain dari Jawatan Penerbangan Sipil.
- 6 Penerimaan berhadapan dengan pengeluaran mengenai keperluan pegawai.
- 7 Penerimaan berhubung dengan likwidasi Inter Insuler Bedrijf (I.I.B).
- 8 Penerimaan kembali uang panjar dari Garuda Indonesian Airways (G.I.A.).
- 8A.6. 4 Pengusahaan kapal-kapal udara oleh Pemerintah.
- 8A.6. 4.1 Penerimaan berhubung dengan pengusahaan kapal-kapal udara oleh Pemerintah.
- 8A.7 JAWATAN PELABUHAN.
- 8A.7. 1 Perusahaan Pelabuhan.
- 8A.7. 1. 1 Penerimaan dari Perusahaan-perusahaan Pelabuhan kecil.
- 8A.7. 2 Pelabuhan-pelabuhan kecil bukan perusahaan.
- 8A.7. 2.1 Penerimaan dari pelabuhan-pelabuhan kecil bukan perusahaan.
- 8A.7. 3 Perhitungan dengan pelabuhan-pelabuhan dan Dinas Pengerukan untuk penyerahan kepadanya atas barang-barang yang dibeli dari pinjaman Exim Bank.
- 8A.7. 3. 1 Perhitungan dengan pelabuhan-pelabuhan dan Dinas Pengerukan untuk penyerahan kepadanya atas barang-barang yang dibeli dari pinjaman Exim Bank.
- 8A.7. 4 Dinas Pengerukan.
- 8A.7. 4. 1 Perhitungan untuk Dinas Pengerukan.
8A.8 BAGIAN KEUNTUNGAN DALAM MASKAPAI-MASKAPAI PARTIKELIR.
- 8A.8. 1 Bagian keuntungan dalam maskapai-maskapai partikelir.
- 8A.8. 1. 1 Bagian Negara dalam keuntungan perusahaan dari Iijn Cirebon -Kadipaten dari Semarang Cheribon Stoomtram Maatschappij.
- 2 Bagian dalam keuntungan dari Ned. Ind. Spoorweg Mij, dari lijn Semarang-Vorstenlanden.
- 3 Pemberian oleh Ned. Ind. Spoorweg Mij. pada Negara
BAB II - (Penerimaan).
Pasal 3
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai pada tanggal 1 Januari 1955.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam LembaranNegara Republik Indonesia.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Disahkan di Jakarta pada tanggal 21 Juni 1958. Presiden Republik Indonesia, ttd SOEKARNO. Diundangkan pada tanggal 17 Juli 1958.

Penandatangan: Menteri Kehakiman, ttd G.A. MAENGKOM.

Penandatangan: Menteri Perhubungan, ttd SUKARDAN. CATATAN

Verifikasi: Disetujui D.P.R. dalam rapat pleno terbuka ke-70 pada tanggal 2 Nopember 1956, pada hari Jum'at, P.41/1956