PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPALA Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Daerah dan (berlaku 25 Agustus 2011)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA
NOMOR 11 TAHUN 2011
TENT ANG
TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
BUPATI SABU RAIJUA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 203 ayat (1) Undangundang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 53 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, perlu diatur mengenai Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
r--·---·...--------·
Cl
Menetapkan
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4438);
4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Sabu Raijua di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4936);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Sabu Raijua {Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2010 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 1 };
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA
dan
BUPATI SABU RAIJUA
MEMUTUSKAN:
PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.
SABI KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Sabu Raijua;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua;
•
19. Calon Kepala Desa adalah Bakal Calon Kepala Desa yang dinyatakan lulus penjaringan dan penyaringan dan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai calon yang berhak terpilih.
20. Calon terpilih adalah calon kepala desa yang mendapatkan dukungan suara terbanyak dalam pemungutan suara yang diselenggarakan oleh panitia pemilihan kepala desa dan ditetapkan dengan keputusan BPD.
21. Kampanye adalah kegiatan dalam rangka meyakinkan para pemilih dalam menawarkan visi, misi dan program calon kepala desa.
22. Penjaringan adalah kegiatan yang dilakukan oleh panitia pemilihan untuk mendapatkan . Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
23. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh panitia pemilihan meliputi seleksi administrasi , kemampuan, kepemimpinan dan kelengkapan terhadap semua bakal Calon Kepala Desa yang terdaftar untuk menentukan calon kepala desa yang berhak dipilih.
BABII
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
Bagian Kesatu
Persiapan Pemilihan
Pasal 2
- (1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhir masa jabatan secara tertulis paling lambat 6 bulan sebelum berakhir masa jabatan;
- (2) BPD memproses · Pemilihan Kepala Desa paling lama 4 ( empat) bu Ian sebelum berakhimya masa jabatan Kepala Desa.
Bagian Kedua
Pembentukan Panitia Pemilihan
P~sal3
- (1) BPD memoennik Panitia Pemilihan untuk pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa;
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Perangkat Cesa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan dan Tokoh masyarakat Desa setempat serta tidak sebagai Calon Pemilihan Kepala Desa;
- (3) Jumlah anggota panitia pemilihan ditetapkan ganjil, paling kurang 5 (lima) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang sesuai kondisi desa yang bersangkutan;
- (4) Susunan Kepanitiaan Pemilihan minimal terdiri dari:
- a. Ketua merangkap anggota;
- b. Wakil ketua merangkap anggota;
- c. Sekretaris merangkap anggota;
- d. Anggota.
•
- (5) Keanggotaan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan melalui rapat anggota dengan cara musyawarah mufakat;
- (6) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan BPD.
Pasal4
Pasal 3
Apabila bakal calon atau calon yang berhak dipilih berasal dari anggota Panitia Pemilihan yang telah ditetapkan, maka harus mengundurkan diri dari jabatan Panitia Pemilihan secara tertulis kepada BPD dan statusnya digantikan dengan unsur keanggotaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ditetapkan dengan Keputusan BPD.
Pasal 4
Apabila bakal calon atau calon yang berhak dipilih berasal dari anggota Panitia Pemilihan yang telah ditetapkan, maka harus mengundurkan diri dari jabatan Panitia Pemilihan secara tertulis kepada BPD dan statusnya digantikan dengan unsur keanggotaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ditetapkan dengan Keputusan BPD.
Pasal 5
Panitia Pemilihan mempunyai tugas :
- a. membuat tata tertib pemilihan;
- b. merencanakan dan menetapkan jadwal penyelenggaraan pemilihan;
- c. menyusun dan mengajukan rencana biaya kepada BPD;
- d. melaksanakan pendaftaran pemilih;
- e. melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon ## BAB Ill
PENETAPAN PEMILIH
Bagian Kesatu
Persyaratan Pemilih
Pasal 8
Yang dapat memilih Kepala Desa adalah Penduduk Desa Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan :
- a. terdaftar sebagai penduduk Desa yang bersangkutan secara sah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan secara terus menerus yang dibuktikan dengan KTP;
- b. telah berumur 17 Tahun atau sudah/pernah menikah saat pemungutan suara;
- c. tidak dicabut hak pilihnya
Pasal 10
Yang dapat dipilih sebagai Kepala Desa adalah penduduk Desa warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat :
- a. Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah.
- c. Berpendidikan paling rendah tamat SMP atau sederajat.
- d. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun.
- e. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa.
- f. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- g. Terdaftar sebagai penduduk Desa yang bersangkutan secara sah dan bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terakhir pada saat pendaftaran Sakal Calon dengan tidak terputus-putus;
- h. Sehat jasmani dan rohani;
- i. Belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama 10 (sepuluh) tahun atau 2 (dua) kali masa jabatan baik secara berturut-turut maupun tidak;
- j. Bagi Calon yang sudah/masih memangku jabatan Kepala Desa satu periode, harus sudah menyampaikan LPPD akhir tahun anggaran dan akhir masa jabatan kepada Bupati dan LKPJ akhir tahun anggaran dan akhir masa jabatan kepada BPD.
Pasal 11
Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pasal 10, Calon Kepala Desa wajib memenuhi syarat administrasi sebagai berikut :
- a. KTP yang masih berlaku;
- b. Surat pernyataan bersedia menjadi calon dan tidak akan mengundurkan diri;
- c. Fotocopy ijasah terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwewenang;
- d. Surat keterangan kelakuan baik dari polisi setempat;
- e. Fotocopy akta kelahiran/surat kenal lahir/akta perkawinan bagi yang status kawin;
- f. Pas foto hitam putih 4 x 6 cm sebanyak 4 lembar
- g. Surat pernyataan tidak pernah dihukum
- h. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter setempat.
- d. Pemasangan alat peraga di tempat umum;
- e. Penyebaran melalui media cetak atau media elektronik; dan
- f. Bentuk lainnya yang tidak melanggar Peraturan Perundang-undangan.
12. (2} Calon Kepala Desa wajib menyampaikan program secara lisan atau tertulis kepada masyarakat;
- (3) Penyampaian materi kampanye dapat dilakukan dengan cara sopan, tertib dan bersifat edukatif;
- (4) Penyelenggaraan kampanye dilakukan di wilayah desanya;
- (5) Pelaksanaan kampanye hendaknya diarahkan pada hal-hal yang bersifat positif dan menunjang kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pelaksanaan pembangunan;
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
Pasal 20
Kampanye yang dilakukan diluar gedung harus meminta ijin kepada pihak kepolisian.
Pasal 21
- (1) Kepala Desa yang menjadi calon Kepala Desa pada masa kampanye harus menjalankan duti dengan mengajukan ijin cuti kepada camat;
- (2) Formulir, format dan tata cara pengajuan cuti, ditetapkan lebih lanjut melalui Keputusan Bupati;
- (3) Dalam hal Kepa1a desa menjalankan cuti, pelaksanaan tugas Kepala Desa dilaksanakan oleh sekretaris desa.
Bagian Kedua
Larangan dan Sanksi Kampanye
Pasal 22
- Dalam melakukan kampa~nye para Calon Kepala Desa dilarang :
- a. Mempersoalkan dasar Negara Pancasila, dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia.
- b. Menghina , agama , suku, ras, golongan Calon Kepala Desa lainnya.
- c. Menghasut atau mengadu domba perseorang dan I atau kelompok mayarakat.
- d. Menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjukan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat.
- e. Mengganggu keamanan, ketentraman dan ketertiban umum.
- f. Mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaaan dari Pemerintah yang sah.
- g. Marusak dan I atau menghilangkan fasilitas umum yang digunakan.
•'
- h. Melakukan pawai, arak-arakan yang dilakukan dengan berjalan kaki dan I atau dengan kendaraan di jalan raya.
- i. Melibatkan anggota TNI, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, dalam jabatan apapun, perangkat desa dan pimpinan agama sebagai juru kampanye.
Pasal 23
- ( 1) Pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f merupakan tindak pidana dan dikenai sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 huruf h dan huruf i dikenai sanksi :
- a. Peringatan tertulis apabila melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan.
- b. Penghentian kegiatan kampanye ditempat terjadinya pelangaran atau diseluruh tempat pelaksanaan kampanye apabila terjadi gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lainnya.
Pasal 24
- (1) Calon Kepala Desa dilarang menjanjikan dan I atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih pada masa pemilihan.
- (2) Calon Kepala Desa yang terbukti melakukan pelangaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi selain pembatalan sebagai Calon Kepala Desa, juga dikenakan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
BABVI
PEMUNGUTAN SUARA
Pasal 25
- (1) Pemungutan suara dilakukan melalui rapat pemungutan suara yang dlaksanakan oleh panitia pemilihan" pada tempat dan waktu yang dltentukan.
- (2) Pada saat pemungutan suara dihadiri oleh tim monitoring dari unsur Pemerintah Daerah, pimpinan dan anggota BPD dan Panitia Pemilihan serta dihadiri oleh calon yang berhak dipilih dan saksi.
- (3) Pemungutan suara dilakukan dengan cara pemberian suara melalui surat suara yang ditentukan panitia.
- (4) Pemberian suara sebagaimana -di maksud ayat 2, dilakukan dengan cara mencoblos tanda gambar calon yang berhak dipilih dalam bilik suara I TPS yang disediakan panitia.
- (5) Seorang pemilih hanya memberikan 1 ( satu ) suara sesuai surat suara yang disediakan panitia.
- (6) Seorang pemilih yang berhalangan hadir karena sesuatu alasan, tidak dapat diwakilkan dengan cara apapun. ...
-
.
- (7) Anggota BPD dan panitia pemilihan serta calon kepala desa tetap mempunyai hak untuk menggunakan hak pilihnya.
Pasal 26
- (1) Surat suara sebagaimana dimaksud pada pasal 25 ayat (3) diadakan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Bahan, bentuk, format dan ukuran surat ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
- (3) Panitia Pemilihan mengawasi proses pencetakan surat suara dan mengamankan semua surat suara yang telah dicetak.
- (4) Panitia pemilihan hanya dibenarkan mencetak surat suara sejumlah yang ditetapkan dan harus menjaga kerahasiaan, keamanan dan keselamatan surat suara .
Pasal 27
- (1) Jumlah surat suara pemilihan Calon Kepala Desa dicetak sama dengan jumlah pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap ditambah paling banyak 2,5 %(dua setengah per seratus) dari jumlah pemilih tersebut.
- (2) Tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai cadangan untuk mengganti surat suara yang rusak.
- (3) Penggunaan tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuatkan Serita Acara.
Pasal 28
- (1) Tempat pemungutan suara ( TPS) ditentukan oleh panitia dengan Ketentuan:
- a. TPS harus sudah selesai paling lambat 1 ( satu } hari sebelum hari pemungutan suara ( H - 1 } .
- b. Lokasi TPS tidak boleh di halaman kantor I Dinas lnstansi Pemerintah dan Kantor Kepala Desa.
- c. TPS harus berada di wilayah desa yang akan melaksanakan pemilihan Kepala Desa.
- d. TPS harus sudah bersih dari tanda gambar masing - masing calon.
- e. Mudah dijangkau masyarakat pemilih termasuk oleh penyandang cacat serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung,umum, bebas dan rahasia.
- (2) Selambat - lambatnya 3 ( tiga ) hari sebelum pemungutan suara dilaksanakan, panitia pemilihan telah memberitahukan kepada masyarakat pemilih tentang tempat dan waktu pelaksanaan pemungutan suara.
Pasal 29
- (1) Panitia Pemilihan berkewajiban menjamin agar proses pemilihan berjalan dengan lancar, tertib, aman dan teratur;
2. suara; (2) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, para calon yang berhak dipilih harus berada ditempat yang telah ditentukan untuk mangikuti pelaksanaan pemungutan
- (3) Panitia Pemilihan menjaga
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: agar setiap orang yang berhak memilih hanya memberikan satu suara dan menolak pemberian suara yang diwakili dengan alasan apapun; - (4) Pemilih yang tidak dapat berjalan atau tidak mempunyai kedua belah tangan dan orang buta dapat didampingi oleh orang kepercayaannya untuk membantu atas permintaan pemilih; - (5) Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib merahasiakan pilihan pemilih yang didampinginya;

Penandatangan: - (6) Anggota BPD, panitia pemilihan serta calon Kepala Desa tetap mempunyai hak untuk menggunakan hak pilih. ## Pasal30 - (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, panitia pemilihan membuka kotak suara dan memperlihatkannya kepada para pemilih bahwa kotak suara dalam keadaan kosong serta menutupnya kembali, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi cap atau stempel Panitia Pemilihan; - (2) Salama pelaksanaan pemungutan suara berlangsung anak kunci kotak suara dipegang oleh panitia Pemilihan. ## Pasal31 - (1) Pemilih yang hadir wajib menyerahkan surat panggilan; - (2) Pemilih yang telah menyerahkan surat panggilan akan diberikan selembar surat suara oleh panitia pemilihan; - (3) Setelah menerima surat suara, pemilih memeriksa atau meneliti dan apabila surat suara dimaksud dalam keadaan cacat atau rusak, pemilih berhak meminta surat suara baru setelah menyerahkan kembali surat suara yang cacat atau rusak; - (4) Pencoblosan surat suara dilaksanakan dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh panitia pemilihan; - (5) Pemilih yang telah keluar dari bilik suara adalah pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya; - (6) Pemilih yang keliru mencoblos surat suara, dapat meminta surat suara baru setelah menyerahkan surat suara yang keliru dicoblos kepada panitia pemilihan; - (7) Setelah Surat suara dicoblos , pemilih masukan surat suara kedalam kotak suara yang disediakan dalam keadaan terlipat. ## BABVII ## PERHITUNGAN SUARA ## Pasal32 - (1) Setelah semua pemilih menggunakan hak pilihnya untuk memberikan suaranya, Panitia Pemilihan meminta kepada masing-masing calon yang berhak dipilih agar menugaskan satu orang pemilih untuk menjadi saksi dalam perhitungan suara. - (2) Sebelum perhitungan suara dimulai, masing - masing calon yang berhak dipilih, harus menandatangani berita acara sahnya prosesnya pemungutan suara. - (3) Panitia Pemilihan membuka kotak suara dan menghitung jumlah surat suara yang didampingi oleh para saksi. - (4) Setiap lembar surat suara diteliti satu demi satu untuk mengetahui suara yang diberikan kepada calon yang berhak dipilih dan kemudian Panitia Pemilihan membaca nama calon yang mendapat suara tersebut serta mencatatnya di papan tulis yang telah ditempatkan sedemikian rupa sehingga dapat dilihat dengan jelas oleh semua pemilih yang hadir. ## Pasal33 - (1) Surat suara yang dinyatakan tidak syah adalah: - a. Memakai surat suara yang tidak ditentukan - b. Mencoblos diluar tanda gambar yang ditentukan

Penandatangan: - c. Tidak ada tanda tangan ketua atau sekretaris panitia pemilihan dan tanda cap atau stempel panitia pemilihan. - d. Mencoblos lebih dari 1 orang calon yang berhak dipilih, dan

Verifikasi: - e. Ditandatangani atau memuat tanda yang menunjukan identitas pemilih - (2) Alasan -alasan yang memyebabkan surat suara tidak sah diumumkan kepada pemilih dan dimuat dalam berita acara perhitungan suara. - (3) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat mengenai sah atau tidak sahnya surat suara , antara Panitia Pemilihan dengan calqn/kuasa calon dan saksi maka ketua panitia pemilihan berkewajiban untuk menentukan dan bersifat mengikat. ## Pasal34 - (1) Calon yang memperoleh suara terbanyak , ditetapkan sebagai calon terpilih; - (2) Apabila tidak seorang calon pun mendapat dukungan suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) atau calon yang memperoleh suara terbanyak lebih dari satu orang dengan jumlah yang sama, maka panitia Pemilihan mengadakan pemihan ulang; - (3) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2 ) hanya dilaksanakan untuk calon - calon yang mendapat suara terbanyak dalam jumlah yang sama, dan dilaksakan selambat-lambatnya 30 ( tiga puluh ) hari sejak saat penandatanganan Serita Acara Pemilihan; - (4) Dalam hal pemilihan ulang sebagaimana di maksud pada ayat (3 ), dapat dilaksanakan lebih dari 1 kali sampai diperoleh calon yang mendapat suara terbanyak. ## Pasal35

Penandatangan: - (1) Setelah perhitungan suara selesai, Panitia Pemilihan membuat, menandatangani dan membacakan Serita Acara Pemilihan didepan para calon atau yang mewakili calon yang berhak dipilih dan saksi serta menyerahkan kepada BPD;

Verifikasi: - (2) Serita Acara sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini,diketahui dan ditandatangani I oleh ketua dan Anggota Panitia Pemilihan pada saat itu juga; - (3) Ketua Panitia Pemilihan sebelum mengumumkan calon terpilih, memberikan kesempatan kepada BPD memberikan penilaian pelaksanaan pemilihan; - (4) Ketua Panitia Pemilihan memgumumkasn hasil pemilihan calon yang berhak dipilih dan menyatakan sahnya pemilihan calon terpilih. ## BAB VIII ## MEKANISME PENGADUAN DAN PENYELESAIAN MASALAH Pasal36

Penandatangan: - ( 1) Keberatan terhadap proses Pemilihan Kepala Desa hanya dapat diajukan oleh Calon Kepala Desa secarra lisan dan atau tertulis kepada Panitia Pemilihan terhadap hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang disertai dengan alat bukti;

Penandatangan: - (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) apabila menyangkut penjaringan dan penyaringan bakal calon kepala desa harus disampaikan selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah pelaksanaan penyaringan;

Distribusi: - (3) Dalam hal pengaduan tersebut pada ayat (1) berkaitan dengan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara, maka harus disampaikan secara tertulis kepada Panitia Pemilihan paling lambat 3 hari setelah pelaksanaan perhitungan suara;

Distribusi: - (4) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyangkut pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara maka harus disampaikan secara tertulis kepada BPD paling lambat 3 ( tiga ) hari setelah pelaksanaan perhitungan suara disertai dengan bukti-bukti. ## Pasal37 - (1) Penyelesaian keberatan, dilakukan menurut norma yang berkembang dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; - (2) Jika keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1 ), tidak dapat diselesaikan oleh Panitia Pemilihan, maka diserahkan penyelesaiannya kepada BPD, dengan Keputusan BPD yang bersifat final; - (3) Jika hasil penyelesaian tidak diterima calon yang keberatan, maka yang bersangkutan dapat menempuh upaya hukum lain sesuai ketentuan perundang-undangan; • .. - (4) Upaya hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak menghalangi proses Pemilihan selanjutnya. ## BABIX ## PENETAPAN CALON TERPILIH ## Pasal38

Penandatangan: - (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa melaporkan hasil pemilihan Kepala Desa yang dilampirkan dengan Serita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara kepada BPD untuk ditetapkan dengan keputusan BPD selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah pelaksanaan pemungutan suara, kecuali terjadi hal-hal diluar kemampuan manusia .

Penandatangan: - (2) Calon Kepala Desa terpilih ditetapkan dengan Keputusan BPD berdasarkan laporan dan Serita Acara Pemilihan dari Panitia Pemilihan.

Penandatangan: - (3) Keputusan BPD tentang Penetapan Calon Kepala Desa terpilih disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan menjadi Kepala Desa terpilih paling lambat 7(tujuh) hari setelah tanggal penetapan. ## Pasal39

Penandatangan: - (1) Dalam hal Kepala Desa Terpilih berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dibebaskan untuk sementara waktu dari jabatan organiknya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Penandatangan: - (2) Kepala Desa yang dipilih/diangkat dari Pegawai Negeri Sipil berhak mendapat gaji, kenaikan gaji berkala, penghasilan lainnya dan kepadanya dapat diberikan penghasilan dari Desa yang bersangkutan yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Bantuan APBD Kabupaten; - (3) Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, diberikan oleh instansi induknya dengan data dari Camat setempat;

Penandatangan: 4. ( 4) Pegawai Negeri Sipil yang telah seles~i melaksanakan tugasnya sebagai Kepala Desa dikembalikan ke.1nstansi induknya;

Penandatangan: - (5) Pegawai Negeri dari anggota TNI dan POLRI yang dipilih/diangkat menjadi Kepala Desa menyesuaikan dengan ketentuan peraturan daerah ini serta memperhatikan ketentuan yang berlaku. ## BABX

Penandatangan: ## PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN KEPALA DESA ## Pasal40

Penandatangan: Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari BPD. ## Pasal41

Penandatangan: - (1) Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal penerbitan Keputusan Bupati.

Penandatangan: - (2) Pelantikan Kepala Desa dilaksanakan di Desa bersangkutan di hadapan masyarakat.

Penandatangan: - (3) Sebelum memangku jabatannya Kepala Desa menucapkan Sumpah~anji menurut agama dan kepercayaan.

Penandatangan: - (4) Susunan kata-kata sumpah/janji Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut: "Demi Allahfruhan saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya. Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara dan bahwa saya akan selalu menegakkan kehidupan Demokrasi dan Undang-undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Negara serta segala Peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. ## Pasal42

Penandatangan: - (1) Pada saat upacara pengucapan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa yang akan dilantik berpakaian dinas upacara sesuai ketentuan.

Penandatangan: - (2) Pelantikan Kepala Desa dilaksanakan tepat pada akhir masa jabatan Kepala Desa yang sementara menjabat di desa bersangkutan dan ditetapkan sebagai tanggal pelantikan.

Penandatangan: - (3) Apabila pelaksanaan pelantikan Kepala Desa jatuh pada hari libur maka pelantikan dilaksanakan pada hari kerja berikutnya.

Penandatangan: - (4) Pelantikan Kepala Desa yang tidak dapat dilaksanakan tepat waktu karena alasanalasan yang dapat dipertanggungjawabkan ditunda selama-lamanya 1(satu) bulan dengan ketentuan Bupati menunjuk Penjabat Kepala Desa. - (5) Serah terima jabatan dilaksanakan setelah pengucapan sumpah/janji pelantikan. ## BABXI ## MASAJABATAN ## Pasal43

Penandatangan: Masa Jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. ## BAB XII

Penandatangan: ## TUGAS, WEWENANG, KEWAJIBAN DAN HAK KEPALA DESA ## Pasal44

Penandatangan: - (1) Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; •

Penandatangan: - (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana · dimaksud pada ayat (1 ), kepala desa mempunyai wewenang: - a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD; - b. Mengajukan Rancangan Peraturan Desa; - c. Menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama Sadan Permusyawaratan Desa; - d. Menyusun dan mengajukan rencana Peraturan Desa mengenai APBDes untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD; - e. Membina kehidupan masyarakat Desa; - f. Membina perekonomian Desa; - g. Mengkoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;

Penandatangan: - h. Mewakili Desa didalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan - i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. ## Pasal45

Penandatangan: - (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kepala Desa mempunyai kewajiban : - a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; - b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat; - c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat; - d. Melaksanakan kehidupan demokrasi; - e. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme; - f. Menjalin hubungan kerja dengan seturuh mitra kerja pemerintahan desa; - g. Menaati darrmenegakkan seluruh peraturan perundang-undangan; - h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik; - i. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa; - j. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa; 12. ·k. Mendamaikan perselisihan masyarakat di Desa; - I. Mengembangkan pendapatan masyarakat dan Desa; - m. Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat; - n. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa; dan - o. Mengembangkan potensi dan sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hid up.

Penandatangan: - (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) kepada Bupati, memberikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada BPD, serta menginformasikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat; - (3) LPPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), terdiri dari : - a. LPPD akhir tahun anggaran - b. LPPD akhir masa jabatan - (4) LKPJ sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), terdiri dari: - a. LKPJ akhir tahun anggaran - b. LKPJ akhir masa jabatan - (5) Menginformasikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa selebaran yang ditetapkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat Desa, radio komunikasi atau media lainnya;

Penandatangan: - (6) LPPD sebagaimana dimaksud ayat (3) digunakan oleh Bupati sebagai Dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan sebagai bahan pembinaan lebih Ian jut;

Penandatangan: - (7) Laporan akhir masa jabatan Kepala Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat dan kepada BPD selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan. ## Pasal46

Penandatangan: ## Kepala Desa mempunyai hak : - a. Memperoleh penghasilan tetap setiap bulan dan atau tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan desa;

Penandatangan: - b. Penghasilan tetap/tunjangan lainnya yang diterima Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam APBDes yang bersumber dari APBDes dan atau bantuan APBD Kabupaten; - c. Penghasilan tetap sebaqaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit sama dengan upah minimum regional kabupaten. ## BAB XIII ## LARANGAN DAN SANKSI ## Pasal47

Penandatangan: ## Kepala Desa dilarang : - a. Menjadi pengurus partai politik. - b. Merangkap jabatan sebagai ketua dan I atau anggota Sadan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan di desa bersangkutan. - c. Merangkap jabatan sebagai anggota DPRD.

Penandatangan: - d. Terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden, dan pemilihan kepala daerah. - e. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain. - f. Melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan I atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya. - g. Menyalahgunakan wewenang. - h. Melanggar Sumpah~anji jabatan. ## Pasal48

Penandatangan: - (1) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf g, huruf h dikenakan sanksi administrasi berupa pemberhentian dari jabatan sebagai Kepala Desa. - (2) Pelanggaran terhadap ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf f selain dikenakan sanksi administrasi berupa pemberhentian dari jabatan juga dapat dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan perundang-undangan. ## Pasal 49 - ( 1) Panitia Pemilihan dilarang :

Penandatangan: - a. Melakukan upaya-upaya untuk menguntungkan dan I atau merugikan bakal calon kepala desa tertentu dalam proses pemilihan kepala desa;

Penandatangan: - b. Melakukan kampanye untuk calon kepala desa tertentu; - c. Menerima uang atau materi lainnya dari seseorang dengan tujuan memenangkan ca Ion tertentu. - (2) Pelanggaran terhadap larangan dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c dikenakan sanksi berupa diberhentikan dari jabatannya sebagai anggota Panitia Pemilihan oleh BPD; - (3) Pemberhentian Anggota Panitia Pen:-ilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Ketua BPD. ## BAB XIV

Penandatangan: ## PEMBERHENTIAN DAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA KEPALADESA ## Pasal50

Penandatangan: - ( 1) Kepala Desa berhenti karena : - a. meninggal dunia. - b. permintaan sendiri. - c. diberhentikan.

Penandatangan: - (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena: - a. Berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru. • l - b. Tidak dapat menjalankan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan.

Penandatangan: - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa. - d. Dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan.

Penandatangan: - e. Tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa.

Penandatangan: - f. Melanggar larangan bagi Kepala Desa.

Penandatangan: - (3) Usul pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan ayat (2) huruf a dan huruf b diusulkan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan Keputusan musyawarah BPD.

Penandatangan: - (4) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan Keputusan musyawarah BPD yang dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD.

Penandatangan: - (5) Pengesahan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima.

Penandatangan: - (6) Setelah dilakukan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati mengangkat Pejabat Kepala Desa. ## Pasal51

Penandatangan: - (1) Kepala desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5(1ima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap.

Penandatangan: - (2) Kepala Desa diberhentikan oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. ## Pasal52

Penandatangan: - Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD karena berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan Negara. ## Pasal53

Penandatangan: - (1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat (1) dan Pasal 52 setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya putusan pengadilan, Bupati harus merehabilitasi dan I atau mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatan.

Penandatangan: - (2) Apabila kepala desa ~ang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya Bupati hanya merehabilitasi kepala desa yang bersangkutan. ## BAB XV

Penandatangan: ## PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA ## Pasal54

Penandatangan: Apabila kepala desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) dan Pasal 52 dan ternyata terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan keputusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa dengan tugas pokok menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa paling lama 6 (enam) bulan terhitung

Penandatangan: - sejak pengangkatan Kepala Desa. ## Pasal 55

Penandatangan: - (1) Pengangkatan Penjabat Kepala Desa ditetapkan dengan keputusan bupati berdasarkan usulan atau tidak oleh BPD ;

Penandatangan: - (2) Pengakatan Penjabat Kepala Desa berdasarkan usulan BPD, apabila meninggal dunia, permintaan sendiri dan diberhentikan;

Penandatangan: - (3) Pengangkatan penjabat Kepala Desa tidak melalui usulan BPD, apabila melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat ( 1) ;

Penandatangan: - (4) Pejabat Kepala Desa yang diangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah Sekretaris Cesa;

Penandatangan: - (5) Masa jabatan Penjabat Kepala Desa paling lama 6 bulan ;

Penandatangan: - (6) Tugas pokok Penjabat Desa adalah menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa yang baru;

Penandatangan: - (7) Pejabat Kepala Cesa diambil sumpah~anji dan dilantik oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk;

Penandatangan: - (8) Wewenang dan kewajiban Pejabat ... Kepala desa sama dengan wewenang dan kewajiban Kepai'a Desa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. ## Pasal 56

Penandatangan: - (1) Apabila masa jabatan Penjabat Kepala Desa berakhir sebagaimana dimaksud dalam · pasal 55 ayat (5), dan kepala Desa difinitif belum terpilih, maka akan ditunjuk penjabat sementara dari unsur Kecamatan oleh Bupati atas usul Camat; - (2) Masa Jabatan Pejabat sementara sebagaimana dimaksud ayat (1), paling lambat 3 bulan sejak tanggal penunjukan. • ## BAB XVI ## TINDAKAN PENYIDIKAN ## Pasal57

Penandatangan: - (1) Tindakan penyidikan terhadap kepala desa dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari bupati; - (2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah; - a. Tertangakap tangan melakukan tindakan pidana; dan - b. Diduga telah melakukan tindakan pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati.

Penandatangan: - (3) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Bupati paling lama 3 hari sebelum penyidikan. ## BAB XVII ## BIAVA PEMILIHAN ## Pasal58

Penandatangan: - (1) Biaya pemilihan kepala desa bersumber dari bantuan APBD Kabupaten dan APBD desa serta sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat; - (2) Besarnya biaya pemilihan disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan masingmasing desa dengan memperhatikan azas hemat, efisien dan terjangkau;

Penandatangan: - (3) Biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan · Bupati. ## Pasal59

Penandatangan: Biaya kampanye yang diselenggarakan oleh calon kepala desa dalam pemilihan Kepala Desa, dibebankan kepada calon kepala Desa masing-masing. ## BAB XVIII ## PEMBINAAN DAN PENGAWASAN ## Pasal60

Penandatangan: - (1) Pemerintah Daerah dan camat wajib membina dan mengawasi pelaksanaan · pencalonan, pemilihan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian kepala desa serta pelaksanaan tugas dan wewenang kepala desa; - (2) Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) meliputi: - a. memberikan pedoman teknis pelaksanaan; - b. melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan; - c. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan; -·

Penandatangan: - d. melakukan pendidikan dan pelatihan kepada Kepala Desa yang telah dilantik untuk peningkatan penyelengaraan pemerintahan desa; - (3) Pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana pada ayat (2) dilakukan oleh instansi yang membidangi urusan Pemerintahan Desa. - (4) Pembinaan dan pengawasan camat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:

Penandatangan: - a. menfasilitasi pelaksanaan pencalonan, pemilihan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian Kepala Desa serta pelaksanaan tugas kepala desa;

Penandatangan: - b. menfasitasi kepala desa serta pelaksaan tugas kepala desa; ## BAB XIX KETENTUAN PENUTUP Pasal 61 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua.

Penetapan: Ditetapkan di Seba pada tanggal 25 Agustus 2011

Penetapan: Diundangkan di Seba pada tanggal 5 Septembe 2011 H KABUPATEN SABU RAIJUA, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN 2011 NOMOR 11