Unknown Unknown Nomor 36 Tahun 2011 tentang Petunjuk Umum dan Pedoman Kerja Bagi Aparat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo Dalam Pelaksanaan Anggaran Pend.ape.tan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Situbondo Tahun 2012. dipandang perlu (berlaku 11 Maret 2000)
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan Bupati Situbondo Nomor 36 Tahun 2011 tentang Petunjuk Umum dan Pedoman Kerja Bagi Aparat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo Dalam Pelaksanaan Anggaran Pend.ape.tan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Situbondo Tahun 2012. dipandang perlu menetapkan Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 36 Tahun 2011 tentang Petunjuk Umum dan Pedoman Kerja Bagi Apa.rat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo Dalam PeJaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Situbondo Tahun 2012 dengan Peraturan Bupati.
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalaJn lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) clan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok› pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55t Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) eebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahwi 1999 tentang perubahan at.as Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);


2

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang peruba.han atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hale Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tal-nm 2007 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republilc Indonesia Nomor 3688);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Ta.mbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik. Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lemba.ran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang› Undang Nomor 12 Tahun 2008 tenta.ng Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republic: Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemcrintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republilc Indonesia Nomor 4438);
13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Penmdang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234};
15. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republilc Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republilc Indonesia Nomor 4028);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lemberan Negara Republik Indonesia Nomor 4513);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 , Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tent.ang Pedoman Pembinaan dan Pcngawasan Pcnyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republilc Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

4

23. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik. Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik. Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambehan lembaran Negara Republik Indonesia. Nomor 4609);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penydenggaraan Pemerintahan Daerah kepada DPRD, clan Infonnasi Laporan Penyelenggaraan Pemerinta.han Daerah kepada Masyarakat (Lemba.ran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan I.embaran N~ Republik Indonesia Nomor 4693);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 737);
27. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republic Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 ten tang Pengadaan Ba.rang/ Jasa Pemerintah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaiman:;i, telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ten tang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Norn.or 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
30. Peraturan Ment.eri Pekerjaan Umum Nomor 45 Tahun 2007 tentang Pedoman Telmis Pembangunan Gedung Negara;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 201 0 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapat.an dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
32. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.02/2010 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2011;
33. Surat Edaran Bersama Menteri BAPPENAS dan Menteri Keuangan Nomor 120.3/D.11/03/2000.SE.38/ A/2000;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 1 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2009;


## Menetapll::an

35. Peratu.ran Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Situbondo (Lem.beran Daerah Kabupiren Situbondo Tahun 2008 Nomor 2);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 13);
37. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis pengelolaan Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan dan Bantuan Tidak Terduga di Kabupaten Situbondo.

## IIEIIUTUSKAN' :

- P&amp;RATURAR BUPA'n TBNTAIIG PBRUBAIIAR KBDUA ATAS PERATURAII BIJPA'ft s:n"UBOIIDO IIOMOR 36 TAIIU!I 2011 TEIITAIIG PETUIIJUK UIIUJI DAB PBDOIIAJf KBRJA BAGI APARAT DI UllGKVJIGAlf PBIIERDITAH KABUPATBII SJTUBOIO)() DAI.AM PEIAKSUAAII ABGOARAII PUDAPATAII DAIi BBLAIIJA DABRAB (APBD) KABUPATBII SITUBOIIDO TAHUlf 2012.

## Pua.II

Beberapa ketentuan yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati Situbondo Nomor 36 Tahun 2011 tentang Petunjuk Umum dan Pedoman Kerja Bagi Aparat di Lingkungan Pemerintah Ka.bupaten Situbondo DaJam Pelaksanaan APBD Kabupaten Situbondo Tahun 2012 diubah sebagai berikut:

- I. Ketentuan pada Bab VI Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun 2012 nomor 15 Belanja Pelatihan, Pendidi.kan Kursus dan Penataran diubah sebingga keseluruhan Bab VJ Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun 2012 nomor 15 Belanja Pelatihan, Pendidikan Kursus dan Penataran berbunyi sebagai berikut:

| WO | URALU' | BATVM | TAIWW 2012 fRn.l |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| H. | BBLAILJAPBLATDIAJI, PBIIDIDIKAII, KUR808OAS PBllATARAB' A. | | |
| | BIA.YA KOlll8Ull8I | | |
| | 11 lle■p-p Bupati / Wakil Bupati / Ketua dan Wakil | | |
| | | | 150.000 |
| | DPRD | OH | 100.000 |
| | AnggotaDPRD | OH | |
| | 2) Tidaklleqiaap Bupati / Wakil Bupati / Ketua dan Wakil | | |
| | DPRD | OH | 100.000 |
| | AnggotaDPRD | OH | 70.000 |
| | | | Sesuai |
| | B. BIAY.&.PBBGIIIAPO Bupati / Wakil Bupati / Ketua dan Wakil DPRD | OH | Tarif |
| | | | yang |
| Anaaota DPRD | Anaaota DPRD | OH | berlaku |


| | 2 | 3 | 4 |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|
| c. | UAIIGSAKU | | |
| | 1) Dalam PropluiJawaTimm Bupati / Wakil Bupati / Ketua dan Wakil | | 100.000 |
| DPRD Anggota | DPRD | OH OH | 75.000 |
| 2) | Luar Propiaal Jura Timur Bupati / Wakil Bupati / Ketua dan Wakil DPRD | | 115.000 |
| | Anggota DPRD | OH | 90.000 |
| D. | | OH | |
| | BIA.YA KOJfSUltSl PESERTA | | |
| 1) | Menginap | | |
| | Pejabat Eselon II | OH | 100.000 |
| | Pejabat Eselon Ill | OH | 90.000 |
| | Pejabat Eselon IV | OH | 80.000 |
| Staf | | OH | 75.000 |
| | 21 Tidak Menginap | | |
| | Pejabat Eselon II | OH | 60.000 |
| | Pejabat Eselon Ill | OH | 50.000 |
| Pejabat | Eselon IV | OH | 50.000 |
| Staf | | OH | 50.000 |
| | BIAYAPDGD"AP.AJI PESERTA | | |
| E. | 1) Luar Propinsi JawaTimur | | |
| | Pejabat Eselon II Pejabat Eselon Ill | Org/malam | 600.000 450.000 |
| | Pejabat Eselon IV | Org/malam Org/malam | 350.000 |
| Stai | | Org/m.alam | 250.000 |
| P. | PBSSRTA | | |
| | VAll'G &Am JawaTimur | | |
| 1) | Da.lam Propinsi Pejabat Eselon n | OH | 75.000 |
| | Pejabat Eselon III | OH | 60.000 |
| | PejabatEselonN | OH | 55.000 |
| Staf | | OH | 50.000 |
| Pejabat | PropinsiJawaTimur Pejabat Eselon II EseJon N | OH | 100.000 |
| | Staf | OH | 85.000 |
| Catatan.: | | | |
| - | Pelaksanaan Pendidikan /kunJus /penataran di luar JawaTimur maksima1 3 (tiga► bulan (90) hari | | |
| | Uang saku peserta dildat/kursus penataran bagi non PNS diberikan maksimal setara uang saku staf | | |
| - | PNS dellg$11 memperhatikan kemampuan anggaran yang ada dan efisiensi penggunaan dana | | |
| - | Bia.ya penginapan narasumberdisesuaikan dengan tarif t.emPftt bermalam di Kabupaten Situbondo | | |
| | Biaya Kontribusi untuk pelatihan /dildat diberikan sesuai dengan anggaran yang dibutuhkan | | |
| - | | | |


| 2 | 3 | 4 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|
| G. BAIITUAlf TRA1l8PORTBAGIRARA 8UIIBER/ ~WNn/Pl!UTIB/ ~ INIUklJIU\ik/ fDYAJI/ PBIIBICARA 1) Dalain Wilayah Kabupeten Situbondo | Org/Perjalanan | 100.000 250.000 300.000 |
| 2} Ltiaf Wilayah Kabupateri Sifubondo Perjalanan 60 - 100 Km Perjalanan 101 - 200 Km Perjalahari 201 - 500 Kin Perjalanan lebih dari 500 Km | Org/ Perjalanan Org/Perjalanan Org/Perjalahan Org/Perjalanan | 600.000 800.000 |

- II. Ketentuan pada Bab VII Perjalanan Dinas huruf A. Standar Perjalanan Dinas diubah menjadi 3 (tiga) bagian yang terclin da\_.ri hµrµf A. SUind~ Perjalanan Dinas Luar Daerah, huruf B. Standar Perjalanan Dinas Dalam Daerah, dan Huruf C. Standar Perjalanan Dinas Dalam Wilayah Kecamatan, sehingga k~seluruhan Bab VII Perjalanan Dinas huruf A. Standar Perjalanan Dinas Luar Daerah, huruf B. Standar Perjalanan Dinas Luar Daerah, dan Huruf C. Biaya Perjalanan Dinas Dalam Wilayah Kecamatan berbunyi sebagai berikut :

## A. STANDAR PERJALARAII' DINAS LUAR DAERAH

|--------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| | Uniaa | Bapui | Wakll Bllpllti | &11.D..A. | EaLU.B | ...m. A. | DI.Ill. B | BII.IY. A | auv. B | CW.N | cw.m | Oal.l& D | •- 1'118 |
| 1. t". | Dana;llanaa a LuarPulau Jawa | 2.0S0.000 | 1.650.000 | 1.350.000 | 1.150.000 | 950.000 | 850.000 | 650.000. | !:iJO;OOO | 500.000 | -400.0tlO | 350.000 | :ioo.cm |
| 1. t". | b Luar Propinsi dala:m Pulau Jawa | L.300.000 | 1.100.000 | 900.000 | 750.000 | .6!iO.OOO | 550.000 | 425.000 | 375000 | 375.000 | 325.(m | 275.000 | 2mOO'.) |
| 1. t". | C Khusus Jabodetabek &Bali | 1.400.000 | 1.200.000 | 1.000.000 | 850.000 | 750.000 | 600.000 | 450.000 | 400.000 | 400.000 | 350.000 | 300.000 | :2mOO) |
| 1. t". | d Luar a.emh Dala!n Propinsi Jawa Timur | 1.250.000 | l.OS0.000 | 850.000 | 700.000 | 600.000 | 500.000 | 400.000 | 350.000 | 350.000 | 300.000 | 250.000 | 200.000 |
| | e Jember, Banyuwang, Bondowoeo &- | 600.000 | 550.000 | 500.000 | 450.000 | 400.000 | 350.IXX) | 300.CXXl | 250.000 | 250.000 | 200.000 | 175JJOO | 150.000 |
| :J. | Biay.a 'lnmBpc>rt | a-t'l'anlY.,...,_ | a-t'l'anlY.,...,_ | a-t'l'anlY.,...,_ | a-t'l'anlY.,...,_ | a-t'l'anlY.,...,_ | a-t'l'anlY.,...,_ | a-t'l'anlY.,...,_ | a-t'l'anlY.,...,_ | a-t'l'anlY.,...,_ | a-t'l'anlY.,...,_ | a-t'l'anlY.,...,_ | a-t'l'anlY.,...,_ |
| 3 . | Bieya.Rmginepm perllUUIUII | .,_,. hrll'YaqBedalm | .,_,. hrll'YaqBedalm | .,_,. hrll'YaqBedalm | .,_,. hrll'YaqBedalm | .,_,. hrll'YaqBedalm | .,_,. hrll'YaqBedalm | .,_,. hrll'YaqBedalm | .,_,. hrll'YaqBedalm | .,_,. hrll'YaqBedalm | .,_,. hrll'YaqBedalm | .,_,. hrll'YaqBedalm | .,_,. hrll'YaqBedalm |
| | Biaya P.,nginapan KetuaDPRD sama dengan Bupati. | Biaya P.,nginapan KetuaDPRD sama dengan Bupati. | Biaya P.,nginapan KetuaDPRD sama dengan Bupati. | Biaya P.,nginapan KetuaDPRD sama dengan Bupati. | Biaya P.,nginapan KetuaDPRD sama dengan Bupati. | Biaya P.,nginapan KetuaDPRD sama dengan Bupati. | Biaya P.,nginapan KetuaDPRD sama dengan Bupati. | Biaya P.,nginapan KetuaDPRD sama dengan Bupati. | Biaya P.,nginapan KetuaDPRD sama dengan Bupati. | Biaya P.,nginapan KetuaDPRD sama dengan Bupati. | Biaya P.,nginapan KetuaDPRD sama dengan Bupati. | Biaya P.,nginapan KetuaDPRD sama dengan Bupati. | Biaya P.,nginapan KetuaDPRD sama dengan Bupati. |

## B. STAND.AR PERJALANAB DIIIAS DALAII DAERAH

| | UaqBufan | UaqBufan | UaqBufan |
|-----------------|------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|
| Beelon/Golongan | Kee. S1unbermalane, JatiiNmteng, Banyuglupr dan Banyu]Ntih | Kee. SlmNB4e dan Paltjl | Kee. Lahm.,- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Bupati | 150.000 | 80.000 | 100.000 |
| Wakil Bupati | 140.000 | 70.000 | 90.000 |
| Eselon II a | 125.000 | 60.000 | 75.000 |
| Eselon II b | 100.000 | 50.000 | 60.000 |
| Eselon nt a | 60.000 | 40.0(}0 | 50.000 |


| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------------------|-----|-----|-----|
| Eselon III b | 55 | 30 | 45 |
| Eselon IV a | 50 | 25 | 40 |
| Eselon IV b | 45 | 20 | 35 |
| StafGol. IV | 40 | 20 | 30 |
| StafGol. III | 35 | 15 | 25 |
| StafGol. II dan I | 35 | 10 | 20 |
| Non PNS | 30 | 10 | 20 |

## C. BIAYA PER.JALAJIAII DIIIAS DAI.All WILAYAB KBCAIIATAII

| JIO | E8ELOII / OOLOJIOAJI' | UAJIGIIAIUAII | K&TBRA1'0AJI |
|-------|-------------------------|-----------------|----------------|
| 1 | Eselon III. A | 50.000,- | |
| 2 | Eselon III. B | 40.000,- | |
| 3 | Eselon IV | 20.000,- | |
| 4 | Golongan 111 | 15.000,- | |
| 5 | Golongan fl dan I | 10.000,- | |

- m. Ketentuan Bab VII Perjalanan Dinas perihal Ketentuan Umum diubah sehingga keseluruhan Bab VII Perja1anan Dinas perihal Ketentuan Urnum berbunyi sebagai berikut :

## Ketentuan Urnum:

1. Pejabat yang berwenang adalah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat yang diberi wewenang oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran pada SKPD.
2. PerjaJanan Dinas Luar Daerah adalah perja]anan dinas keluar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama keluar wilayah Kabupaten Situbondo, yang dilalrukan untuk kepentingan tugas atas perintah Pejabat Yang Berwenang. Besarnya biaya perjalanan dinas berpedoman pada tabel biaya perjalanan dinas yang ditetapkan.
3. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah perjalanan dinas yang dilakukan oleh aparat di lingkungan Pernerintah Kabupaten Situbondo dalarn lingkup Kabupaten Situbondo. Besamya biaya perjalanan dinas dalam daerah berpedoman pada tabel biaya perjalanan dinas yang sudah ditetapkan hanya rnendapatkan uang saku tidak termasuk uang makan.
4. Biaya Rill adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
5. 5.
6. Kornponen biaya perjalanan dinas terdiri dari: a. Uang Harian.
7. Uang Harian terdiri dari Uang saku dan Transport lokal, dibayarkan secara lumpsurn.


~,

l

- b. Biaya Transportasi (rill). Bia.ya tranportasi menyesuaikan sarana transportasi yang dipergunakan.
- c. Biaya Penginapan (rill). Biaya penginapan tetap berpedoman pada plafon maksimal yang sudah ditentukan.
6. Bia.ya Perjalanan dinas cligolongkan daJam 5 (lima) tingkat, yaitu :
- a. Tingkat B untuk Pejabat Negara Lainnya dan Pejabat Eselon I ;
- b. Tingkat C untuk Pejabat Eselon II;
- C. Tingkat D untuk Pejabat Eselon III/Gol. IV;
- d. Tingkat E untuk Pejabat eselon IV /Gol. III;
- e. Tingkat F untuk PNS Gol. II dan I.
7. Dalam hal perjalanan dinas jabatan dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan tertentu, penginapan/ hotel untuk seluruh pejabat negara/ pegawai dapat menginap pada hotel/ penginapan yang same., sesuai dengan kelas kamar penginapan/hotel yang telah ditetapkan untuk masing-masing pejabat nepra/ pegawai negeri.
8. Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas temyata kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, maka pejabat negara/ pegawai negeri yang bersangkutan wajib menyetorkan kembali kelebihan uang harian, biaya penginapan yang te1ah diterimanya
9. Bagi perjalanan dinas non PNSD (staf, kepala desa, kelompok ta.ni, murid teJadan, dll) dapat menugaskan personil yang bersangk:utan dengan menggunakan belanja perjalanan dinas SKPD yang bersangkutan. Tata cara penganggaran dan pelaksanaan perjalanan dinas mengacu pada standar perjalanan dinas bagi non PNS.
10. Fasilitas dan kelas penginapan bagi Pejabat Negara dan Pegawai

,...\_

| 80 | P&JAB&T IIBGARA DAIi PBGAWAI | TDl'GKAT Dll!IAB | rASILIT.A& BOTBI, | KRIAS |
|------|--------------------------------|--------------------|---------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | RjlbetNe@Jua&Eaebll | B | BintangEmpat | Deluxe |
| 2 | Eselonll | C | BintangEm.pat | Deluxe |
| 3 | Eselon Ill / Got IV | D | BintangTip | Standar |
| 4 | Eselon IV / Gol. ll1 | E | Bintang Dua | Standar |
| 5 | PNS Ool. II dan I | F | Bintana: Se.tu | Standar |

Pedoman biaya penginapan dalaln rangka perjalanan dinas luar daerah :

| •o | PROP11181 | TARD'RATA• RA.TAIIOTBLKaH STAIR>AR/DBLUD/11088UIT'B | TARD'RATA• RA.TAIIOTBLKaH STAIR>AR/DBLUD/11088UIT'B | TARD'RATA• RA.TAIIOTBLKaH STAIR>AR/DBLUD/11088UIT'B | TARD'RATA• RA.TAIIOTBLKaH STAIR>AR/DBLUD/11088UIT'B |
|------|------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| | | BDITAKG BIIPAT | JlllffMG TIGA | llllffAIIQ DUA | llllml1'G 8A11J |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | NangroeAceb Darussalam | 1.150.000 | 850.000 | 410.000 | 250.000 |
| 2 | Sumatera Utara | 1.000.000 | 550.000 | 400.000 | 290.000 |


| I 3 | J Riau | 960.000 | 670.000 | 400.000 | 340.000 |
|-------|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | s | 6 |
| 4 | Kepulauan Riau | 740.000 | 550.000 | 380.000 | 250 |
| 5 | Jambi | 1.000.000 | 560.000 | 370.000 | 230 |
| 6 | Sumatera Bara.t | 1.030.000 | 600.000 | 370.000 | 280 |
| 7 | Sumatera Selatan | 1.000.000 | 500.000 | 400.000 | 280 |
| 8 | Lam~ | 800.000 | 600.000 | 340.000 | 260 |
| 9 | Benekulu | 790.000 | 580.000 | 490.000 | 400 |
| 10 | Baneka.Bell~ | 820.000 | 500.000 | 340.000 | 300 |
| 11 | Banten | 1.200.000 | 700.000 | 450.000 | 290 |
| 12 | JawaBarat | 1.200.000 | 830.000 | 440.000 | 330 |
| 13 | OKI Jakarta | 1.000.000 | 650.000 | 500.000 | 400 |
| 14 | Jawa Teneah | 1.100.000 | 750.000 | 450.000 | 280 |
| 15 | DI y, -- - | 1.000.000 | 550.000 | 480.000 | 280 |
| 16 | JawaTimur | 960.000 | 600.000 | 390.000 | 280 |
| 17 | Bali | 1.450.000 | 1.100.000 | 800.000 | 500 |
| 18 | Nusa Te .,.Barat | 1.000.000 | 550.000 | 450.000 | 300 |
| 19 | Nu9B.T..., Timur | 1.000.000 | 550.000 | 470.000 | 400 |
| 20 | Kallinant.an Barat | 830.000 | 740.000 | 430.000 | 300 |
| 21 | KaJimantan TenRS.h | 1.000.000 | 750.000 | 400.000 | 290 |
| 22 | Kalimantan Selatan | 1.200.000 | 700.000 | 500.000 | 350 |
| 23 | Kalimantan Timur | 1.230.000 | 750.000 | 550.000 | 450 |
| 24 | Sulawesi Utara | 1.240.000 | 600.000 | 500.000 | 290 |
| 25 | Gorontalo | 820.000 | 660.000 | 410.000 | 240 |
| 26 | Sulawesi Barat | 670.000 | 540.000 | 400.000 | 360 |
| 27 | Sulawesi Selatan | 900.000 | 800.000 | 420.000 | 330 |
| 28 | Sulawesi Tene.h | 1.010.000 | 510.000 | 400.000 | 330 |
| 29 | SulawesiT | 900.000 | 600.000 | 450.000 | 350 |
| 30 | Malulru | 1.020.000 | 600.000 | 390.000 | 280 |
| 31 | Maluku Utara | 1.300.000 | 600.000 | 360.000 | 330 |
| 32 | Papua | 1.050.000 | 610.000 | 455.000 | 380 |
| 33 | Irian Jaya Barat | 1.050.000 | 900.000 | 400.000 | 370 |

## 11. Biaya Pemetian dan Angkutan Jenamh

| | | TDIGKAT PBGAWAI | TDIGKAT PBGAWAI | TDIGKAT PBGAWAI | TDIGKAT PBGAWAI |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| RO | URAIA!f | TlliGKATA | 'l'IMaATB | TDIOKATC | TllrGKATD, BDMP |
| 1 | Biaya Pemetian | 4.500.000 | 4.000.000 | 3.000.000 | 2.500.000 |
| 2 | Pengangkutan | Menurut tarifyang berlaku dan alat angkut yang rliaiu,-!..., | Menurut tarifyang berlaku dan alat angkut yang rliaiu,-!..., | Menurut tarifyang berlaku dan alat angkut yang rliaiu,-!..., | Menurut tarifyang berlaku dan alat angkut yang rliaiu,-!..., |

12. Tanda bukti pembayaran biaya transportasi dan penginapan dilampirkan dalain SPJ pengeluaran biaya perjalanan dinas.
13. Apabila dalaJn suatu kegiatan, penginapan ditanggung oleh pihak penyelenggara, maka tidak perlu lagi diberikan biaya penginapan.
14. Bia.ya PerjaJanan Dinas daJam daerah cliberikan satu kali dalam satu hari.

## KBTBRAJIOAII :

1. Bagi Golongan III dan IV dapat menggunakan sarana angkutan darat atau angkutan udara, sedangkan untuk Golongan II dan I menggunakan angkutan darat/laut (bus, kereta api, kapal) kecuali ditentukan lain oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat urgensinya.


2. Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalarn rangka melaksanakan tugasnya atas nama lembaga perwakilan rakyat daerah baik dalam maupun luar daerah diberikan biaya perjalanan dinas sesuai standar perjalanan dinas Eselon II.a.
- IV. Ketentuan Bab VII Perjalanan Dinas Huruf C. Surat Perintah Togas diubah menjadi Hwuf E. Surat Perintah Tugas dan keseluruhan Bab VII Perjalanan Dinas Huruf E. Surat Perintah Tugas berbunyi sebagai berikut :

## B. SURAT PERINTAB TUGAS

Dalam Kabupaten maupun luar Kabupaten.

1. Yang dapat melakukan perjalanan dinas adalah Pejabat dan PNS/Non PNS yang ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang.
2. Pegawai yang melakukan perjalanan dinas harus mendapatkan Surat Togas yang ditanda tangani oleh Pejabat yang berwenang, yaitu :
- a. Bupati ditanda tangani oleh Bupati.
- b. W akil Bupati ditanda tangani oleh Bupati.
- c. Staf Ahli ditanda tangani Bupati atau Wakil Bupati.
- d. Bagi Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati Situbondo.
- e. Bagi Pejabat eselon II b di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.
- f. Bagi Pejabat eselon III di lingkungan Sekretariat Daerah dan di linglrungan Kantor Pemerintah Kabupaten Situbondo ditandatangani oleh Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo yang membidangi.
- g. Pejabat eselon III dan pejabat fungsional di lingkungan Badan/Dinas Daerah ditandatangani oleh Kepala Dinas/Kepala Bad.an Daerah.
- h. Pejabat eselon IV di linglrungan Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo ditandatangani oleh Kepala Bagian pada Sekretariat Kabupaten Situbondo dan bagi pejabat eselon N di luar lingkungan Sekret:ariat Daerah Kabupaten Situbondo ditandatangani oleh Sekretaris Dinas /Bad.an/Kantor.
1. Staf di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo ditandatangani oleh Kepala Bagian dan bagi staf di luar lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo ditandatangani oleh Sekretaris Dinas/Badan/Kantor.

3. Pejabat di lingkungan Sekretariat DPRD
- a. Eselon III dan IV ditanda tangani. oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Situbondo;
- b. Pegawai lainnya ditanda tangani oleh Kepala Bagian Umum.
4. Pejabat di lingkungan DPRD
- a. Ketua DPRD ditanda tangani oleh Ketua DPRD;
- b. Pimpinan dan Anggota DPRD ditanda tangani oleh Ketua DPRD dan/atau salah satu pimpinan DPRD.

## PasalD

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerint.ahkan pengundangan Peraturan Bupati rm dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo


.• '

BERITA DAERAB KABUPATEN SITUBOKDO TAIIUR 2012 KOMOR o2.8


\_\_j