PERATURAN DAERAH KABUPATEN MA Nomor 6 Tahun 2016 tentang PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA (berlaku 4 November 2016)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Dharmasraya.
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887).
SALINAN
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA dan BUPATI DHARMASRAYA
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Dharmasraya;
3. Bupati adalah Bupati Dharmasraya;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Dharmasraya;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Dharmasraya;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya;
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
9. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Dharmasraya;
10. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya;
11. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Dharmasraya;
12. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Dharmasraya;
13. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Dharmasraya;
14. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis Dinas dan Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
15. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD, adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
16. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB, adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
BAB II - PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
Pasal 2
Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:
- a. Sekretariat Daerah Kabupaten Dharmasraya merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
- b. Sekretariat DPRD Kabupaten Dharmasraya merupakan Sekretariat DPRD Tipe C;
- c. Inspektorat Daerah Kabupaten Dharmasraya merupakan Inspektorat Tipe A;
- d. Dinas Daerah Kabupaten Dharmasraya, terdiri dari:
1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
2. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
3. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;
5. Dinas Pertanian Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian;
6. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
7. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Tipe A menyelenggarakan
- urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
8. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta sub urusan kebakaran;
9. Dinas Pangan dan Perikanan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan dan bidang perikanan;
10. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe A menyelengarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan.
11. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
12. Dinas Perdagangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan, bidang koperasi, usaha kecil dan menengah dan bidang perindustrian;
13. Dinas Pendidikan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
14. Dinas Kesehatan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
15. Dinas Perhubungan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
16. Dinas Lingkungan Hidup Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
17. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata, bidang kebudayaan dan bidang pemuda dan olahraga;
18. Dinas Transmigrasi Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang transmigrasi dan bidang tenaga kerja;
- e. Badan Daerah terdiri dari:
1. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan penelitian dan pengembangan;
2. Badan Keuangan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang keuangan.
3. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Tipe C melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian dan pendidikan dan pelatihan;
BAB II - PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
Pasal 3
- (1) Selain perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kecamatan ditetapkan sebagai perangkat dearah.
- (2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Kecamatan Asam Jujuhan Tipe A;
- b. Kecamatan Koto Baru Tipe A;
- c. Kecamatan Koto Besar Tipe A;
- d. Kecamatan Koto Salak Tipe A;
- e. Kecamatan Padang Laweh Tipe B;
- f. Kecamatan Pulau Punjung Tipe A;
- g. Kecamatan Sembilan Koto Tipe A;
- h. Kecamatan Sitiung Tipe A;
- i. Kecamatan Sungai Rumbai Tipe A;
- j. Kecamatan Timpeh Tipe A;
- k. Kecamatan Tiumang Tipe A.
BAB II - PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
Pasal 4
Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja dibawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB II - PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
Pasal 5
Dalam menetapkan besaran dan susunan organisasi Perangkat Daerah, Bupati harus ## BAB III
PEMBENTUKAN UPT
BAB II - PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
Pasal 6
- (1) Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk UPT.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.
- (3) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. UPTD; b. UPTB.
BAB II - PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
Pasal 7
- (1) Selain UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdapat UPTD di bidang pendidikan dan kesehatan.
- (2) UPTD di bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa satuan pendidikan yang berbentuk satuan pendidikan formal dan nonformal.
- (3) UPTD di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa rumah sakit daerah dan pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
- (4) Rumah sakit daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah.
BAB IV - STAF AHLI
Pasal 8
- (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga) Staf Ahli.
- (2) Nomenklatur Staf Ahli diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB V - KEPEGAWAIAN
Pasal 9
Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB VI - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 10
- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik yang dibentuk
BAB VI - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 11
Perangkat Daerah yang melaksanakan sub Urusan Pemerintahan bidang Bencana, yang dibentuk
BAB VI - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 12
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, UPT yang sudah terbentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang pembentukan UPT yang baru.
BAB VII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 13
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Pejabat yang baru
BAB VII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 14
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Pasal 110 sampai dengan Pasal 116 dan Pasal 124 sampai dengan Pasal 138 Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Dharmasraya masih tetap berlaku sampai dengan adanya peraturan perundangundangan yang mengaturnya.
BAB VII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 15
Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan mulai tahun 2017.
BAB VII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 110
Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan mulai tahun 2017.
- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
- a. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Dharmasraya;
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Dharmasraya;
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan;
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Semua ketentuan yang mengatur tentang organisasi perangkat daerah wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Daerah ini.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Pulau Punjung pada tanggal 14 November 2016

Penandatangan: Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA ASISTEN ADMINISTRASI UMUM, ttd. ## LELIARNI ## LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2016 NOMOR 6 ## Pasal 17 Peraturan Daerah ini dapat ditinjau kembali dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini. ## Pasal 18

Penetapan: Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Penetapan: Ditetapkan di Pulau Punjung Pada Panggal 14 November 2016

Penandatangan: ## BUPATI DHARMASRAYA,

Verifikasi: ttd. ## SUTAN RISKA
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## RANCANGAN
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR 6 TAHUN 2016
## TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
## KABUPATEN DHARMASRAYA
## I. UMUM
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana dan unsur penunjang. Unsur staf diwadahi dalam Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD. Unsur pelaksana urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah diwadahi dalam dinas daerah.
Unsur pelaksana fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah diwadahi dalam badan daerah. Unsur penunjang yang khusus melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam Inspektorat. Disamping itu juga dibentuk Kecamatan sebagai Perangkat Daerah yang bersifat kewilayahan untuk melaksanakan fungsi koordinasi kewilayahan dan pelayanan tertentu yang bersifat sederhana dan intensitas tinggi.
Dasar utama pembentukan Perangkat Daerah yaitu adanya Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada daerah yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.
Pembentukan Perangkat Daerah mempertimbangkan faktor luas wilayah, jumlah penduduk, kemampuan keuangan daerah serta besaran beban tugas sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada daerah sebagai mandat yang wajib dilaksanakan oleh setiap daerah melalui Perangkat Daerah.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Perangkat Daerah dibagi dalam 3 (tiga) tipe yaitu Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Inspektorat tipe A; Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Inspektorat tipe B; dan Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Inspektorat tipe C; Dinas tipe A, Dinas tipe B dan Dinas tipe C; Badan tipe A, Badan tipe B dan Badan tipe C; serta Kecamatan dalam 2 (dua) tipe yaitu Kecamatan tipe A dan Kecamatan tipe B.
Penetapan tipe Perangkat Daerah didasarkan pada perhitungan jumlah nilai variabel beban kerja yang terdiri dari variabel umum dan variabel teknis. Variabel umum meliputi jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah anggaran pendapatan dan belanja daerah dengan bobot 20% (dua puluh persen) dan variabel teknis yang merupakan beban utama dengan bobot 80% (delapan puluh persen).
Dengan telah diundangkan dan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka Peraturan Daerah yang mengatur Perangkat Daerah perlu dilakukan penyesuaian.
## II. PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 2
Penentuan tipe Perangkat Daerah berdasarkan perhitungan jumlah nilai variabel beban kerja yang terdiri dari variabel umum dengan bobot 20% (dua puluh persen) dan variabel teknis dengan bobot 80% (delapan puluh persen) yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri sesuai dengan hasil pemetaan urusan Pemerintahan Daerah.
PENJELASAN
Pasal 3
Penentuan tipe Kecamatan berdasarkan perhitungan jumlah nilai variabel beban kerja yang terdiri dari variabel umum dengan bobot 20% (dua puluh persen) dan variabel teknis dengan bobot 80% (delapan puluh persen) yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri sesuai dengan hasil pemetaan urusan Pemerintahan Daerah.
PENJELASAN
Pasal 4
Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja dibawahnya sebagaimana diatur dalam Pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati
PENJELASAN
Pasal 5
## Huruf a Yang dimaksud dengan asas 'urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah' adalah Perangkat Daerah hanya dibentuk untuk melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan Tugas Pembantuan. ## Huruf b Yang dimaksud dengan asas 'intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah' adalah penentuan jumlah dan susunan perangkat daerah didasarkan pada volume beban tugas untuk melaksanakan suatu urusan pemerintahan atau volume beban tugas untuk mendukung dan menunjang pelaksanaan urusan pemerintahan. ## Huruf c Yang dimaksud dengan asas 'efisiensi' adalah pembentukan perangkat daerah ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh. ## Huruf d Yang dimaksud dengan asas 'efektivitas' adalah pembentukan perangkat daerah harus berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna. ## Huruf e Yang dimaksud dengan asas 'pembagian habis tugas' adalah pembentukan perangkat daerah yang membagi habis tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan kepada Perangkat Daerah dan tidak terdapat suatu tugas dan fungsi yang dibebankan pada lebih dari satu Perangkat Daerah. ## Huruf f Yang dimaksud dengan asas 'rentang kendali' adalah penentuan jumlah perangkat daerah dan jumlah unit kerja pada Perangkat Daerah didasarkan pada kemampuan pengendalian unit kerja bawahan. ## Huruf g Yang dimaksud dengan asas 'tata kerja yang jelas' adalah pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah mempunyai hubungan kerja yang jelas, baik vertikal maupun horizontal. ## Huruf h Yang dimaksud dengan asas 'fleksibilitas' adalah penentuan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah memberikan ruang untuk menampung tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ditetapkan.
PENJELASAN
Pasal 6
Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 7
``` ``` Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Yang dimaksud dengan 'unit organisasi bersifat fungsional' adalah unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Fungsional. Ayat (4) Cukup Jelas Pasal 8 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Pasal 9 Cukup Jelas Pasal 10 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Pasal 11 Cukup Jelas Pasal 12 Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 13
Cukup Jelas Pasal 14 Cukup Jelas Pasal 15 Cukup Jelas Pasal 16 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Pasal 17 Cukup Jelas Pasal 18 Cukup Jelas ``` TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR 6