PERATURAN BUPATI MUNA Nomor TAHUN Tahun 2016 tentang GARA PERATURAN BUPATI MUNA NOMOR.\_58, TAHUN 2016 TENT ANG PEDOMAN PEMBERIAN !ZIN BELAJAR DAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUNA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI MUNA PROVINS! SULA WES! TENGGARA
PERATURAN BUPATI MUNA NOMOR.\_58, TAHUN 2016
TENT ANG
PEDOMAN PEMBERIAN !ZIN BELAJAR DAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUNA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUNA,
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang UndangNomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil dilakukan ·. berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja dan kebutuhar: in stansi Pemerintah;
- b. bahwa dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan kuaitas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pernerintah Kabupaten Muna melalui jalur pendidikan tepat dan sesuai dengan kebutuhan Saruan Kcrja Perangkat Daerah;
- c. bahwa dalam rangka pembinaan dan manajemen Pegawai Negeri Sipil khususnya di bidang pengembangan sumber daya aparatur . yang mampu mengoptimalkan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dipandang perlu meningkatkan kemampuan intelektual, pengembangan wawasan dan profesionalisme Pegawai Negeri sipil melalui pemberian Izin Belajar clan Tugas Belajar;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Izin Belajar dan Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muna.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan DaerahDaerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1922);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tente.ng Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia' Tahun 2014 Nornor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494};
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor :244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 ten tang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nornor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
.
,.
Memperhatikan
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahuri 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun zooo tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah di.ubah dengan Peraturan Pernerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nornor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor. 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor · 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 20)3 tanggal 21 Maret 2013 tentang Pemberian Togas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil.
Menetapkan
MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI TENTANG IZIN BELAJAR DAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUNA.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Muna.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muna.
3. Bupati adalah Bupati Muna.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Muna.
5. Satu an Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Satuan Kerja Perangkat Oaerah di lingkurigan Pemerintah Kabupaten Muna.
6. Sadan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia kabupaten Muna.
7. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pernindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muna.
9. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang PNS dalam rangkaian susunan pegawai dan digunakan sebagai dasar penggajian.
10. ljazah adalah surat tanda tamat belajar dan/atau tanda lulus yang dikeluarkan dengan sah oleh sekolah atau perguruan tinggi.
11. Izin Belajar adalah izin yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian kepada PNS yang tclah memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan formal yang lebih tinggi, setara atau lebih rendah dari pendidikan yang diakui dalam keputusan pengangkatan PNS atau keputu san kenaikan pangkat terakhir dan kepada CPNS yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan harus memiliki kompetensi pendidikan formal tertentu.
12. Togas Belajar adalah tugas yang diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian kepada PNS yang memenuhi persyaratan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau yang setara baik di dalam negeri atau di luar negeri dan dibebaskan dari jabatan serta tugas pokok dan fungsinya dalam jangka waktu tertentu.
13. Lembaga Pendidikan adalah lembaga pendidikan formal yang memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan lembaga pendidikan yang berlaku.
14. Forrnasi adalah jumlah dan susurian pangkat PNS yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi negara untuk mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam jangka waktu tertentu.
15. Pendidikan Akademik adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan dan pengembangannya.
16. Pendidikan Profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi dengan persyaratan keahlian khusus.
17. Perjanjian Tu gas Belajar adalah perjanjian tertulis antara pegawai pelajar dengan pimpinan unit kerja yang memuat syarat-syarat, hak dan kewajiban para pihak sesuai peraturan perundang-undangan.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
Maksud dari Peraturan Bupati ini adalah untuk menjadi pedoman dalam pemberian Izin Belajar dan Togas Belajar bagi PNS di lingkungan Pemerintah Daerah.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3
Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan kepastian hukurn dalam pemberian Izin Belajar dan Togas Belajar bagi PNS di lingkungan Pemerintah Daerah.
!ZIN BELAJAR
BAB III - !ZIN BELAJAR
Pasal 4
- (1) PNS yang akan menempuh pendidikan formal berupa Pendidikan Akademik atau Pendidikan Profesi wajib terlebih dahulu memperoleh Izin Belajar dari Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang diberi wewenang.
- (2) Pemberian wewenang kepada pejabat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalarn Peraturan Bupati tersendiri.
BAB III - !ZIN BELAJAR
Pasal 5
Izin Belajar diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. memenuhi masa kerja paling sedikit 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS;
- b. mendapatkan izin tertulis dari pejabat yang berwenang di bidang kepegawaian setelah menclapatkan rekomendasi dari Tim Peningkatan Pendidikan PNS yang dibentuk dengan Keputusan Sekretaris Daerah;
- c. tidak meninggalkan tugas jabatannya, kecuali
BAB III - !ZIN BELAJAR
Pasal 6
PNS yang melaksanakan Izin Belajar berkewajiban:
- a. tetap melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan peraturan perundan guridangan yang berlaku;
- b. melaksanakan pendidikan dengan baik dan pen uh tanggung jawab:
- c. melaporkan hasil pendidikan setelah menyelesaikan proses pendidikan;
- d. menjaga nama baik Pemerintah Daerah.
BAB III - !ZIN BELAJAR
Pasal 7
Izin Belajar tidak berlaku dalam hal PNS pemegang Izin Belajar melanggar norma akademik
BAB III - !ZIN BELAJAR
Pasal 8
Ruang Iingkup pendidikan Izin Belajar terdiri dari:
- a. pendidikan akademik meliputi jenjang Diploma III (DIII), Strata I (S.I)/Diploma IV (DIV), Strata II (S.II) dan Strata III (S.III);
- b. pendidikan profesi meliputi semua jenis pendidikan profesi.
BAB III - !ZIN BELAJAR
Pasal 9
Jangka waktu pelaksanaan pendidikan Izin Belajar diatur sebagai berikut:
- a. Diploma III (D.III) paling lama 3 (tiga) tahun;
- b. Diploma IV (D.IV) a.tau Strata I (S.1) paling lama 4 (empat) tahun;
- c. Strata 11 (S.2) paling lama 2 (dua) tahun;
- d. Strata 111 (S.3) paling lama 3 (tiga) tahun; dan
- e. Pendidikan Profesi sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan oleh lembaga pendidikan dan/atau lembaga penyandang dana/sponsor.
TUGAS BELAJAR
BAB IV - TUGAS BELAJAR
Pasal 10
- (1) Pejabat Pembina Kepegawaian berwenang memberikan Togas Belajar kepada PNS yang memenuhi persyaratan.
- (2) Pemberian Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1)
BAB IV - TUGAS BELAJAR
Pasal 11
Ruang lingkup pendidikan Tugas Belajar terdiri dari:
- a. Pendidikan Akademik meliputi jenjang Strata I (S.I), Strata II (S.11) dan Strata III (S.III);
- b. Pendidikan Profesi meliputi semua jenis Pendidikan Profesi.
BAB IV - TUGAS BELAJAR
Pasal 12
- (1) Setiap PNS memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti seleksi Tugas Belajar,
- (2) Untuk dapat mengikuti seleksi Togas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. memiliki masa kerja paling sedikit 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS;
- b. untuk bidang ilmu yang langka serta diperlukan oleh organisasi dapat diberikan sejak diangkat sebagai PNS sesuai dengan kriteria kebutuhan yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;
- c. mendapatkan surat tugas dari pejabat yang berwenang;
6. d bidang ilmu yang akan ditempuh sesuai dengan pengetahuan atau keahlian yang dipersya.ratkan dalam jabatan pada Pemerintah Daerah sesuai dengan analisis jabatan , analisis beban kerja dan rencana pengembangan sumber daya aparatur;
batas usia:
1. program Diploma I (D.I), Diploma II (D.11), Diploma III (D:111), Diploma IV (D.IV) dan Strata I (S.I) atau setara berusia paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun, kecuali untuk jabatan yang sangat diperlukan berusia paling tinggi 37 (tiga puluh tujuh) tahun;
2. program pendidikan Strata II (S.11) atau setara berusia paling tinggi 37 (tiga puluh tujuh) tahun, kecuali untukjabatan yang sangat diperlukan berusia paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun;
3. program pendidikan Strata III (S.III) atau setara berusia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun, kecuali untuk jabatan yang sangat diperlukan berusia paling tinggi 4 7 (em pat puluh tujuh) tahun;
- f. jika PNS melewati batas usia sebagaimana dimaksud huruf (e) maka Pemerintah Daerah tidak dapat memberikan bantuan pendidikan;
- g. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- h. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
- i. unsur penilaian prestasi kerja dalam 1 (satu) tahun terakhir paling kurang bernilai baik;
- J. pangkat/ golongan ruang dan pendidikan paling rendah:
1. Pengatur Muda/11.a dengan pendidikan paling rendah SMA atau sederajat untuk tugas belajar Diploma I (D.IJ, Diploma n (D.11), Diploma III (D.UIJ, Diploma IV (D.IV) dan Strata I (S.I) atau setara;
2. Penata Muda/III.a dengan pendidikan paling rendah Diploma IV (D.IV) atau Strata I (S.1) untuk tugas belajar Strata II (S.2):
3. Penata Muda Tingkat 1/III.b dengan ketentuan:
- a. dengan pendtdikan paling rendah Strata II (S-2) untuk Togas Belajar Strata III (S-3);
- b. dengan pendidikan paling rcndah Dokter Umum dan j' a tau Dokter Gigi ur.tuk Togas Belaj~ Dokter Spesialis I dan Spesialis II; '
- k. program studi di dalam negeri yang akan diikuti telah mendapat akreditasi paling rendah B dari lembaga yang berwenang dan bukan merupakan pendidikan jarakjauh atau kelas jauh
BAB IV - TUGAS BELAJAR
Pasal 13
PNS yang melaksanakan Tugas Belajar diatur sebagai berikut:
- a. bagi PNS yang menduduki jabatan struktural dibebaskan dari jabatannya; dan
- b. bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional dibebaskan sementara dari jabatannya.
BAB IV - TUGAS BELAJAR
Pasal 14
- (1) PNS yang melaksanakan Togas Belajar berhak mendapat bantuan biaya pendidikan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Sadan Usaha Milik Daerah, lembaga swasta dan/atau sponsor lainnya, meliputi biaya-biaya sebagai berikut:
- a. sumbangan penyelenggaraan pendidikan;
- b. biaya hidup;
- c. bantuan pengadaan buku referensi;
- d. bantuan pembuatan laporan akhir/skripsi/tesis disertasi;
- e. bantuan biaya wisuda; dan/atau
- f. bantuan lainnya yang dipersyaratkan oleh lembaga sponsor /penyandang dana sebagai bentuk dana pendarnping (cost sharing).
8. (.2) Besaran biaya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagairnana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kernampuan keuangan daerah clan standar harga yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah.
BAB IV - TUGAS BELAJAR
Pasal 15
·.i
PNS yang telah menyelesaikan Togas Belajar berhak mendapatkan izin penggunaan gelar sesuai dengan ijazah pendidikan yang diperoleh.
BAB IV - TUGAS BELAJAR
Pasal 16
- (1) Jangka waktu pelaksanaan pendidikan Togas Belajar diatur sebagai berikut:
- a. Diploma I (D.l) paling lama 1 (satu) tahun;
- b. Diploma II (D.II) paling lama 2 (dua) tahun;
- c. Diploma III (D.lll) paling lama 3 (tiga) tahun;
- d. Diploma IV (D.IV) atau Strata I (S. l) paling lama 4 (empat) tahun;
- e. Strata II (S.2) paling lama 2 (dua) tahun;
- f. Strata III (S.3) paling lama 3 (tiga) tahun; clan
- g. Pendidikan Profesi sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan oleh lembaga pendidikan dan/ atau lembaga penyandang dana/ sponsor.
- (2) Jangka waktu pelaksanaan pendidikan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun (2 semester) sesuai dengan pertimbangan dari lembaga pendidikan dan/atau persetujuan dari lembaga penyandang dana/sponsor.
- (3) PNS yang belum dapat menyelesaikan Togas Belajar setelah diberikan perpanjangan waktu sebagairnana dirnaksud pada ayat (2) diberikan perpanjangan kembali paling lama 1 (satu) tahun, dengan perubahan status menjadi Izin Belajar.
- (4) PNS dalam melaksanakan Izin Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat meninggalkan tugasnya sebagaimana berlaku bagi PNS Togas Belajar.
BAB IV - TUGAS BELAJAR
Pasal 17
- a. menjaga nama baik dan martabat Pemerintah Daerah;
- b. mengikut program belajar dengan baik dan bertanggungjawab;
- c. rnelaporkan hasil pendidikan setiap semester kepada Pejabat Pembina Kepegawaian melalui Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- d. melaporkan hasil pendidikan setelah menyelesaikan proses pendidikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian.
BAB IV - TUGAS BELAJAR
Pasal 18
- (1) PNS yang mengundurkan diri, diberhentikan pendidikannya atau tidak dapat menyelesaikan pendidikan karena kesalahan atau pelanggaran yang dilakukannya harus mengembalikan seluruh biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Selain mendapat sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PNS yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang kepegawaian.
BABV PEMBIAYAAN
BAB IV - TUGAS BELAJAR
Pasal 19
Bantuan biaya pendidikan bagi peserta Izin Belajar dan Togas Belajar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dianggarkan pada Sadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
BAB VI - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 20
- ( l) FNS yang telah melaksanakan Izin Belajar sebelum Peraturan ;3upati ini mulai berlaku , ", tetap dapat melaksanakan Izin Belajar.
- (2) PNS yang telah melaksanakan Tugas Belajar sebelum Peraturarr.Bupati ini mulai berlaku , tetap dapat melaksanakan Tugas Belajar.
KETENTUAN PENUTUP
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Muna. 2016 di Raha Diundangkan pada tanggal

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH, NURDIN PAMONE SERITA DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2016 NOMOR .. 7,.8