PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU Nomor 33 Tahun 2013 tentang PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI PENYULUHAN PADA BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN KOTA BANJARBARU (berlaku Unknown)
Pembukaan
berdasarkan kebijakan teknis yang ditctapkan oleh Kepala Baden Ketnhanan Pangan don Pelaksana Pcnyuluhan Pertanian, Perikanan den Kchutanan scaueu peraturan perundangunclangan yang berlaku.
- 12) Untuk melaksanakan tugas setmgaimana dimaksud pada ayat (II, Unit Pelaksana Tcknis Bola! Pcnyuluhan ntempunyat fungsi
- a. perumusan kebijakan detain bidang Penyuluh Penanian, Perikanan den Kchutanan sesuai dengan kebtjakan teknis yang ditetapkan okh Kepala Baden Ketahanan Pangan dan Pelaksanu Penyuluhan Pertantan. Perikanan clan Kehutanan;
- b. penyeltnggaman urusart pcmerintahan dan pelayanno umum di bidang Pcnvuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
- c. perumusan don prnetapan kcbijakan operusional, pembinattn, pengaturan, pelaksanaan dun pengendalian Penyuluh Pertanian. Perikanan dan Kchutanan;
- d. perumusan dan penetapan kebijakan operasional. pcmbinaan, pengaturan, pelaksanaan dan pengendalitin saranu dan prasarana Penvutult Pertanian. Perikanan dan Kehutanan;
- e. pengelolaan urusan ketatausaluum.
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dintaksud dcngan :
- 1 Daerah adalah Kota Banjurbaru
1. Pcmenntah Daerah adalah Walikota beseria Perangkat Daerah sebagni Unsur Penyelenggant Pemerintahan Daenth Kota Banjarbaru.
3. Walikotu adalah Walikota Banjarbaru.
4. Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertantan, Penkanan dan Kehumnan Kota Banjarbaru.
5. Kepala Radial Ketahanan Pangan don Pclaksana Penyuluhan Perumian, Perikanan dan Kehutanan adalah Kemal° Badan Ketahanan Pangan dan PcIaksana Penyuluhan Pertanian, Prriknnuti dan Kehutanan Kota Banjarbaru.
6. Unit Pelaksana Teknis Balai Penyuluhan selanjutriya disebut UPT Bohn Penyuluhan adalah Unit Pelaksana Teknis Balai Penyuluhan pada Baden Kerahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Pcrikanan dan Kchutanan Kota Banjarbaru yang mempunyai tugas dan fungal sebagal penyclenggara tcknis Penyulult Pertanian. Pcnkanan. dan Kchutanan di Kecamatan datum Wilayah Kota Banjarbaru.
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Balai Penyuluhan adatah Kepala Unit Pelaksana Teknis Baku Penyuluhan pada Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pcnanian. Pcrikanan dan Krhutanan Kota Banjarbaru.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Unit Pelaksana Teknis Balai Penyulultan pada Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana PcnyuIuhan Pcnanian, Perikanan dan Kchutanan Kota Banjarbaru.
BAB II
PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN
Bagian Kesatu Pernbentukan
Pasal 2
Dengan Peraturtm Walikota ini dibentuk KeIembagaan Unit Pelaksana Teknis Balai Pcnyuluhan pada Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian. Perikanan dan Kchutanan.
Bagian Kedua Kedudukan
Pasal 3
Unit Pelaksana Teknis Bala, Pcnyuluhan merupalum Unit Pelaksana Teknis pada Badan Ketahanan Pangan don Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Penkanan dun Kehutanan yang bcrkcdudukan nebagai penyclenggara tcknis aebagian tugas badan, dipimpin oleh scorang Kepala Unit Pelaksana Teknis Balai Penyuluhan berada dibawah dan beruinggung jawab kepada Kcpala Badan Ketattunan Pangan dan Pclaksana Penyuluhan Pertanian, Pcrikanan dun Kchutanan.
4
TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pas&amp; 4
- (I) Unit Pclaksana Tcknis Halal Pcnyuluhan ntempunyai togas pokok melaksanakan sebagian tugas teknis di bidang Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, ## BAB IV
STUKTUR ORGANISASI
Bagian Kesatu Struktur
Paid 5
- 11) Susunan Organisasi Unit Petaksana Tcknis Ba!ai Pcnyuluhan terdiri dan :
- a. Kepala UPT
- h. Sub Raglan Tata USaila;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Hagan struktur organisasi Unit Pelnksana Teknis Baba Pcnyuluhan sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran dun merupakan bagian yang tidak terpisahlum dari Pcraturan Walikota thi.

Bataan Kcdua Kcpala UPT

## Pasal 6

Kcpala UPT sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (I) huruf a mcmpunyai tugas merencanakan, memimpin, mengkoordinscafsm, menyusun kebijakan, mcmbma, mengawasi, dan mengcnclalikan sena mengevaluasi togas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2).

Bagian Ketiga Sub Bagian Tata Usaha

## Panel 7

- (II Sub Bagian Tam Usaha dipimpin olch Kcpala Sub Bagian Tam Usaha yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPI.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud Pasal 5 aynt (I) huruf b mempunyni togas :
- a. menyusun perencanaari dan kegiatan UPT Penyuluhan,
- b. melaksanakan urusan kcuangan, rumah tangga, perlengkttpan, dan peralatan scrta kebersihan Fannon
- c. melaksanakan administrasi umum dan kepegawaian;
- d. mclaksanakun pembinaan kelembagaan clan kclatalaksanaam
- e. melnksanakan koordinast penyusunan laporaut UFT Prnyuluhan;
- f. melaksanakan sosialisatti dun pcnyuluhan:
- g. melaksanakan tugas-tugas lam yang diberikan olch Kepala liPT Pertyuluhan scsuai dengan tugas dun fungsinya.

Sagan Keempat Kelompok Jabatan Fungsional

## Pasal 8

liclompok Jaatan Fungslonial sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (I) huruf c adalah Krlompok Jabatan yang etch karena fungsinya diperlukan untuk mcndukung pclaksanaan togas pokok Unit Prlaksana Teknis Pcnyuluhan.

## BALI V TATA hERJA

## Pasal 9

Deism, melaksimakan tugasnya, Unit Pelaksana Tekins Balai Penyuluhan, wajib menerapkan prinsip koordinam, integram dan sinkronisasi balk dalam lingkungan kcrjanya maupun antar satuan organisasi stsuai dengan tugas messing-masing.

## BAB VI PEMBIAYAN

## Rossi H/

- 0 I Segala biaya yang dipedukan untuk pelaksanaan kegialan Unit Pclaksana Teknis Balai Penyuluhan, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dun Belanja Daerah pada Sudan [ie.-dismal Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dun Kehutanan.
- (21 dengan tidak mengumnp ketentuan ayat II) di ants, kepada Unit Pelaksana Teknis Balai Pcnyuluhan dupat diberikan bantuan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VII PENOANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

## Faisal I I

Pengangkatan dan pemberhentien Kcpala Unit Pclaksana Teknis Balai Penyuluhan den Jabatan Struktural ditingknt bnwahnya Kerbs Jabatan Fungsional, dilaksrmakan 'usual drngan peratunin perudangundangan yang bedaku

## BAB VIII ESELONISASI

## Pasal 12

Ketentuan yang mengatur urganisast dan eselonisasi Unit Pelaksana Teknis Balai Penyuluhan dalam Peraturan Walikota ini mengacu pada Peraturan Pemennuth Namur 41 Tabun 2007 tentang Organisasi Prrangkat daerith.

## BAB IX PENUTUP

## Pasal 13

Dengan hcrlakunytt Peraturan Walikota mi, maka Peraturan Walikota Banjo/halm Nomor 4 Tabun 2009 tentang Pembentulcan. Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Batai Penyuluh Pertaman (13PPI pada Dinas Pertantan, Penkanan don Kchutanan Kota Banjarbaru (Scrim Diterah Nom Banjarbaru Tabun 2009 Nomor Seri D nomor Seri I) dicabut Ann dinyatakan tidal( berlaku lagi.

## Pasal 14

Peraturan Walikota ini mutat berlaku pada tanggal datittiangkan.

Agar sena') orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundongan Peraturan Walikota ini dengan penempautnnya dalam Beriur Daenth Kota Banjarbaru.

Ditetapknn di Barourbani pada tanggal · 2013

(tWALIKOTA BANJARBARUft

4H M. RULUDIN NOOR

Diundungkan di Banjarbaru pada tanggal -2013

SEKRETAR1S DAERAH,

H. SY HRIANI

BENTADAERAI1 KOTA BANJARBARU TAI1UN 2013 NOMOR

UMPIRAN PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU

NOMOR

TAHUN 2013

TANOGAL

•- r

2013