PERATURAN BUPATI MA Nomor 56 Tahun 2016 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA (berlaku 30 November 2016)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI MALANG PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 56 TAHUN 2016 TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MALANG,
: bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 10 huruf m dan Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9
10. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 5 Seri C);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Kabupaten Malang yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Malang.
6. Dinas adalah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang.
8. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang.
9. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
10. Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat KB adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.
11. Pasangan Usia Subur yang selanjutnya disingkat PUS adalah pasangan suami istri yang istrinya berumur antara 15 tahun sampai dengan 49 Tahun.
12. Pasangan Usia Subur Resiko Tinggi yang selanjutnya disebut PUS Resti adalah pasangan suami istri yang istrinya berusia 15 tahun - 49 tahun yang mempunyai faktor-faktor resiko tinggi karena menderita penyakit atau berusia terlalu muda (&lt;20 tahun) dan terlalu tua (&gt;35 tahun) serta jarak kehamilan terlalu rapat (&lt;2 tahun) dan terlalu banyak anak.
13. Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera yang selanjutnya disingkat UPPKS adalah sekumpulan keluarga yang saling berinteraksi dan terdiri dari berbagai tahapan keluarga sejahtera, mulai dari keluarga pra sejahtera sampai dengan keluarga sejahtera baik yang sudah menjadi akseptor KB, PUS yang belum berkeluarga Berencana, serta anggota masyarakat yang berminat dalam rangka mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera, aktif melakukan berbagai kegiatan usaha bersama dalam bidang usaha ekonomi produktif.
14. Surveilans adalah suatu kegiatan pengamatan penyakit yang dilakukan secara terus menerus dan sistematis terhadap kejadian dan distribusi penyakit serta faktor-faktor yang mempengaruhinya pada masyarakat sehingga dapat dilakukan penanggulangan untuk dapat mengambil tindakan efektif.
15. Pusat Informasi Konseling Remaja yang selanjutnya disingkat PIK-R adalah suatu wadah kegiatan program penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja yang dikelola dari, oleh dan untuk remaja guna memberikan pelayanan informasi dan konseling kesehatan reproduksi serta penyiapan kehidupan berkeluarga.
16. Contraceptive for women at risk yang selanjutnya disebut Contra War adalah program yang dilaksanakan secara terencana dan terpadu melalui proses surveilans aktif, yang dilaksanakan secara berkesinambungan dan berkelanjutan, serta melalui proses penapisan reproduksi terhadap wanita usia subur yang yang sedang menderita suatu penyakit (menular, tidak menular atau bawaan) dan mempunyai faktor-faktor resiko terhadap kehamilan, serta pernah mempunyai riwayat kehamilan beresiko tinggi yang dapat membahayakan proses kehamilan dan persalinan selanjutnya, dan diarahkan untuk menggunakan kontrasepsi secara tepat selama masa penyembuhan penyakitnya.
17. Lanjut Usia yang selanjutnya disebut lansia adalah seseorang yang telah mencapai umur 60 tahun ke atas.
18. Anak Remaja adalah anak remaja yang berumur sampai 18 tahun dan belum pernah menikah.
19. Balita adalah anak yang berumur 0 bulan - 59 bulan, pada masa ini ditandai dengan proses pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat.
BAB II - KEDUDUKAN
Pasal 2
- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan KB.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 3
- (1) Susunan Organisasi Dinas terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Penyuluhan dan Penggerakan;
- d. Bidang Keluarga Berencana;
- e. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
- f. Bidang Pengendalian Penduduk;
- g. UPT; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, Bidang dan UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh Sekretaris Dinas, Kepala Bidang dan Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh Bupati.
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Dinas
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 4
Dinas mempunyai tugas:
- a. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan bidang pengendalian penduduk dan KB; dan
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 5
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas fungsi:
- a. perumusan kebijakan bidang pengendalian penduduk dan KB;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang pengendalian penduduk dan KB;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pengendalian penduduk dan KB;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- e. pembinaan UPT.
Bagian Kedua
Kepala Dinas
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 6
Kepala Dinas mempunyai tugas:
- a. memimpin Dinas dalam perumusan perencanaan kebijakan, pelaksanaan kebijakan teknis, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi Dinas, pembinaan, pengawasan, perizinan dan pengendalian teknis pembangunan pengendalian penduduk dan KB serta pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pembangunan pengendalian penduduk dan KB; dan
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.
Bagian Ketiga Sekretariat
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 7
Sekretariat mempunyai tugas:
- a. melaksanakan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan aset serta koordinasi perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program Dinas; dan
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 8
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat mempunyai fungsi:
- a. perencanaan kegiatan kesekretariatan;
- b. pengelolaan urusan administrasi kepegawaian, kesejahteraan dan pendidikan pelatihan pegawai;
- c. pengelolaan urusan rumah tangga, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- d. penyelenggaraan kegiatan tata usaha persuratan dan penggandaan, kearsipan dan perpustakaan;
- e. penyelenggaraan pengelolaan administrasi keuangan dan aset Daerah;
- f. pengelolaan administrasi perlengkapan dan pemeliharaan, kebersihan dan keamanan kantor; dan
- g. pengoordinasian perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan program Dinas.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 9
- (1) Sekretariat terdiri dari:
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
- c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.
Paragraf 1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 10
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:
- a. menghimpun, mengolah data, menyusun program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. menyelenggarakan, melaksanakan dan mengelola administrasi kepegawaian, kesejahteraan pegawai dan pendidikan serta pelatihan pegawai;
- c. melaksanakan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan, urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga dan keprotokolan;
- d. menyelenggarakan administrasi perkantoran;
- e. melaksanakan kebersihan dan keamanan kantor; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
Paragraf 2 Sub Bagian Keuangan dan Aset
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 11
Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas:
- a. menghimpun, mengolah data dan menyusun program kerja Sub Bagian Keuangan Dan Aset;
- b. melaksanakan administrasi keuangan dan pengelolaan aset yang meliputi penatausahaan, akuntansi, pertanggungjawaban dan verifikasi serta penyusunan perhitungan anggaran;
- c. menyelenggarakan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan anggaran Dinas;
- d. melaksanakan evaluasi keuangan terhadap hasil pelaksanaan program dan rencana strategis Dinas;
- e. melaksanakan tata usaha barang, perawatan dan penyimpanan peralatan kantor serta pendataan inventaris kantor;
- f. menyusun rencana kebutuhan barang, peralatan dan pendistribusian; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
Paragraf 3
Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 12
Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- b. menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis Dinas;
- c. menyiapkan rumusan kebijakan program kerja dan rencana kerja kegiatan Dinas;
- d. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi penyusunan rencana kerja kegiatan tahunan;
- e. melaksanakan koordinasi dalam rangka penyusunan bahan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan sebagai sarana pertimbangan kepada pimpinan;
- f. mengkompilasikan dan menyusun laporan hasil perencanaan dan laporan akuntabilitas kinerja Dinas;
- g. melakukan penyusunan laporan tahunan dan laporan lainnya; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
Bagian Keempat Bidang Penyuluhan dan Penggerakan
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 13
Bidang Penyuluhan dan Penggerakan mempunyai tugas:
- a. membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian fungsi Dinas di bidang penyuluhan dan penggerakan pada Dinas; dan
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 14
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Penyuluhan dan Penggerakan mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana dan program kerja di bidang penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan KB;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan KB;
- c. pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, dan evaluasi serta pembinaan di bidang penyuluhan dan penggerakan;
- d. pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh KB;
- e. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas di bidang penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan KB;
- f. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan penyuluhan, advokasi dan Penggerakan di bidang pengendalian penduduk dan KB;
- g. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
- h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
- i. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 15
- (1) Bidang Penyuluhan dan Penggerakan terdiri dari:
- a. Seksi Penyuluhan;
- b. Seksi Advokasi dan Penggerakan; dan
- c. Seksi Pendayagunaan Penyuluh Keluarga Berencana.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penyuluhan dan Penggerakan.
Paragraf 1 Seksi Penyuluhan
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 16
Seksi Penyuluhan mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana dan program kerja Seksi Penyuluhan;
- b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyusunan data sebagai bahan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi dan evaluasi serta pembinaan di bidang penyuluhan;
- c. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi dan evaluasi serta pembinaan di bidang penyuluhan;
- d. melaksanakan fasilitas kegiatan penyuluhan program pengendalian penduduk dan KB;
- e. melaksanakan pengelolaan saranan dan prasaranan pendukung penyuluhan;
- f. melaksanakan pembinaan dan penyuluhan terkait dalam program pengendalian penduduk dan KB;
- g. melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas;
- h. melaksanakan pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penyuluhan dan Penggerakan sesuai dengan bidang tugasnya.
Paragraf 2 Seksi Advokasi dan Penggerakan
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 17
Seksi Advokasi dan Penggerakan mempunyai tugas:
- a. melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja Seksi Advokasi dan Penggerakan;
- b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyusunan data sebagai bahan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi dan evaluasi serta pembinaan di bidang advokasi dan penggerakan;
- c. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi dan evaluasi serta pembinaan di bidang advokasi dan penggerakan;
- d. melaksanakan fasilitas kegiatan yang mendukung advokasi dan penggerakan program KB/keluarga sejahtera;
- e. melaksanakan pembinaan institusi masyarakat pedesaan dan institusi terkait dalam program KB;
- f. melaksanakan advokasi/komunikasi informasi dan edukasi dalam program KB dan kesejahteraan keluarga;
- g. melaksanakan pembinaan dan menggerakkan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
- h. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lintas sektor;
- i. melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas;
- j. melaksanakan pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penyuluh dan Penggerakan sesuai dengan bidang tugasnya.
Paragraf 3 Seksi Pendayagunaan Penyuluh Keluarga Berencana
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 18
Seksi Pendayagunaan Penyuluh Keluarga Berencana mempunyai tugas:
- a. melaksanakan tugas lapangan tentang KB dan kader KB;
- b. melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja Seksi Pendayagunaan Penyuluh Keluarga Berencana;
- c. menetapkan petunjuk teknis pengembangan peran institusi masyarakat pedesaan dalam program pengendalian penduduk dan KB;
- d. melaksanakan pendayagunaan tenaga penyuluh KB dan kader KB dalam program kependudukan dan KB;
- e. melaksanakan pendayagunaan tenaga penyuluh KB dan kader KB dalam rangka penyiapan kompetensi sumber daya manusia;
- f. melaksanakan sosialisasi Contra War kepada kader KB;
- g. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lintas sektor;
- h. melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas;
- i. melaksanakan pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penyuluh dan Penggerakan sesuai dengan bidang tugasnya.
Bagian Kelima
Bidang Keluarga Berencana
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 19
Bidang Keluarga Berencana mempunyai tugas:
- a. melaksanakan sebagian fungsi Dinas di bidang KB pada Dinas; dan
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 20
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Keluarga Berencana mempunyai fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis Daerah di bidang KB, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- b. pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang KB, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- c. pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian alat obat kontrasepsi di Daerah;
- d. pelaksanaan pelayanan KB di Daerah;
- e. pelaksanaan pembinaan kesertaan berkeluarga berencana di Daerah;
- f. pelaksanaan kebijakan teknis Daerah di bidang bina keluarga balita;
- g. pelaksanaan kebijakan teknis Daerah di bidang Bina Keluarga Remaja dan PIK-R;
- h. pelaksanaan kebijakan teknis Daerah di bidang bina keluarga lansia dan rentan;
- i. pelaksanaan kebijakan teknis Daerah di bidang pemberdayaan keluarga sejahtera melalui usaha ekonomi mikro;
- j. pemantauan dan evaluasi di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- k. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang kesejahteraan dan ketahanan keluarga; dan
- l. pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 21
- (1) Bidang Keluarga Berencana terdiri dari:
- a. Seksi Distribusi Alat dan Obat Kotrasepsi;
- b. Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana; dan
- c. Seksi Pembinaan Kesertaan Keluarga Berencana.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Keluarga Berencana.
Paragraf 1 Seksi Distribusi Alat dan Obat Kotrasepsi
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 22
Seksi Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi mempunyai tugas:
- a. melaksanakan perencanaan kebutuhan, penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan distribusi alat dan obat kontrasepsi pada fasilitas kesehatan pemerintah dan swasta;
- b. melaksanakan perencanaan kebutuhan dan distribusi alat-alat kesehatan penunjang pelayanan KB;
- c. melaksanakan norma, standar prosedur dan kriteria dalam pendistribusian alat dan obat kontrasepsi;
- d. menyediakan kebutuhan alat dan obat kontrasepsi dalam pelaksanaan pelayanan KB pada saat tertentu;
- e. melaksanakan jaminan ketersediaan sarana, alat, obat dan cara kontrasepsi bagi peserta mandiri;
- f. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan distribusi alat dan obat kontrasepsi; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Keluarga Berencana sesuai dengan bidang tugasnya.
Paragraf 2
Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 23
Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana mempunyai tugas:
- a. melaksanakan penetapan kebijakan jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria penanggulangan masalah kesehatan reproduksi;
- b. melaksanakan penyelenggaraan dukungan pelayanan rujukan KB, dan kesehatan reproduksi;
- c. melaksanakan penetapan, pengembangan jaringan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi, termasuk pelayanan KB di rumah sakit;
- d. memberikan jaminan pelayanan KB, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi utamanya bagi wanita resiko tinggi;
- e. melaksanakan perluasan jaringan dan pembinaan pelayanan KB pada fasilitas kesehatan pemerintah dan swasta;
- f. melaksanakan peningkatan kesetaraan dan keadilan gender terutama partisipasi pria dalam pelaksanaan KB;
- g. melaksanakan pendayagunaan kerjasama jejaring pelatih terutama pelatihan klinis;
- h. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan jaminan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Keluarga Berencana sesuai dengan bidang tugasnya.
Paragraf 3 Seksi Pembinaan Kesertaan Keluarga Berencana
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 24
Seksi Pembinaan Kesertaan Keluarga Berencana mempunyai tugas:
- a. melaksanakan penetapan perkiraan sasaran pelayanan KB, sasaran peningkatan perencanaan kehamilan, sasaran peningkatan partisipasi pria, sasaran unmet need , dan sasaran penanggulangan masalah kesehatan reproduksi;
- b. melaksanakan peningkatan partisipasi kesertaan berkeluarga berencana;
- c. melaksanakan peningkatan kualitas kesertaan berkeluarga berencana;
- d. meningkatkan kemandirian kesertaan berkeluarga berencana;
- e. melaksanakan pemantauan tingkat drop out peserta berkeluarga berencana;
- f. melaksanakan pembentukan dan pembinaan kelompok berkeluarga berencana;
- g. melaksanakan pembinaan kelestarian kesertaan berkeluarga berencana;
- h. melaksanakan rujukan dan pelayanan KB pada PUS Resti melalui program Contra War ;
- i. melaksanakan pendampingan PUS Resti dan ibu hamil resiko tinggi; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Keluarga Berencana sesuai dengan bidang tugasnya.
Bagian Keenam
Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 25
Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas:
- a. melaksanakan sebagian fungsi Dinas di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga pada Dinas; dan
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 26
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis Daerah di bidang KB, ketahanan dan kesejahteraan Keluarga;
- b. pelaksanaan norma, standart, prosedur dan kriteria di bidang KB, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- c. pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian alat obat kontraspsi di Daerah;
- d. pelaksanaan pelayanan KB di Daerah;
- e. pelaksanaan pembinaan kesertaan berkeluarga berencana di Daerah;
- f. pelaksanaan Kebijakan teknis Daerah di bidang bina keluarga balita;
- g. pelaksanaan kebijakan teknis Daerah di bidang Bina Keluarga Remaja dan PIK-R;
- h. pelaksanaan kebijakan teknis Daerah di bidang bina keluarga lansia dan rentan;
- i. pelaksanaan kebijakan teknis Daerah di bidang pemberdayaan keluarga sejahtera melalui usaha ekonomi mikro;
- j. pemantauan dan evaluasi di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- k. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang kesejahteraan dan ketahanan keluarga; dan
- l. pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 27
- (1) Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga terdiri dari:
- a. Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera;
- b. Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia; dan
- c. Seksi Bina Ketahanan Remaja.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
Paragraf 1 Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 28
Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera mempunyai tugas:
- a. melaksanakan perumusan kebijakan teknis program pemberdayaan keluarga sejahtera;
- b. melaksanakan penetapan kebijakan pengembangan bidang pemberdayaan keluarga sejahtera dalam program UPPKS;
- c. melaksanakan penyerasian model pembinaan pemberdayaan keluarga dengan membentuk kelompok baru melalui program surveilans keluarga sejahtera;
- d. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemantauan program pemberdayaan keluarga sejahtera;
- e. melaksanakan pendampingan kader kelompok UPPKS;
- f. melaksanakan kemitraan aksebilitas permodalan, peningkatan keterampilan sumber daya manusia, dan pemasaran hasil produksi;
- g. melaksanakan monitoring dan evaluasi di bidang pemberdayaan ekonomi keluarga;
- h. melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan tugas; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga sesuai dengan bidang tugasnya.
Paragraf 2 Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 29
Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia mempunyai tugas:
- a. melaksanakan perumusan kebijakan teknis program bina keluarga balita, dan bina ketahanan lansia;
- b. melaksanakan penetapan kebijakan pengembangan bidang bina keluarga balita, dan bina ketahanan lansia;
- c. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, bimbingan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria, pemantauan kelompok bina keluarga balita, anak dan kelompok bina keluarga lansia;
- d. melaksanakan model kegiatan dan mengevaluasi di bidang pembinaan keluarga balita dan anak, serta ketahanan keluarga lansia dan rentan;
- e. melaksanakan penetapan sasaran keluarga balita, anak dan lansia;
- f. melaksanakan koordinasi dan kemitraan pembinaan kelompok keluarga balita, anak dan lansia dengan lintas sektor;
- g. melaksanakan monitoring dan evaluasi di bidang bina ketahanan keluarga balita, anak dan lansia; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga sesuai dengan bidang tugasnya.
Paragraf 3
Seksi Bina Ketahanan Keluarga
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 30
Seksi Bina Ketahanan Keluarga mempunyai tugas:
- a. melaksanakan perencanaan kebijakan teknis program bina ketahanan remaja;
- b. melaksanakan pengembangan bidang keluarga remaja dan PIK-R melalui program Contra War ;
- c. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemantauan ketahanan keluarga remaja dan anak remaja;
- d. melaksanakan pembinaan kelompok Bina Keluarga Remaja;
- e. melaksanakan pembinaan kelompok remaja/mahasiswa melalui kelompok PIK-R;
- f. melaksanakan pembinaan remaja melalui saka kencana;
- g. melaksanakan penyiapan kehidupan berkeluarga/generasi berencana;
- h. melaksanakan monitoring dan evaluasi di bidang bina ketahanan remaja;
- i. melaksanakan koordinasi dan kemitraan dengan lintas sektor; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan keluarga sesuai dengan bidang tugasnya.
Bagian Ketujuh
Bidang Pengendalian Penduduk
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 31
Bidang Pengendalian Penduduk mempunyai tugas:
- a. melaksanakan sebagian fungsi Dinas di Bidang Pengendalian penduduk; dan
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 32
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Bidang Pengendalian penduduk mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana dan program kerja bidang pengendalian penduduk dan sistem informasi keluarga;
- b. perumusan kebijakan Daerah di bidang pengendalian penduduk dan sistem informasi keluarga;
- c. pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengendalian penduduk dan sistem informasi keluarga;
- d. pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dalam rangka pengendalian kualitas penduduk;
- e. pelaksanaan pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian penduduk di Daerah;
- f. pemantauan dan evaluasi kegiatan di bidang pengendalian penduduk;
- g. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi pelaksanaan tugas di bidang penyusunan penetapan parameter penduduk dan kerjasama pendidikan kependudukan, pengendalian dan analisis dampak kependudukan;
- h. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan pengendalian penduduk dan sistim informasi keluarga;
- i. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
- j. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
- k. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 33
- (1) Bidang Pengendalian Penduduk terdiri dari:
- a. Seksi Pemanduan dan Sinkronisasi Kebijakan Kependudukan;
- b. Seksi Perencanaan dan Perkiraan Pengendalian Penduduk; dan
- c. Seksi Informasi Keluarga.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Penduduk.
Paragraf 1 Seksi Pemanduan dan Sinkronisasi Kebijakan Kependudukan
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 34
Seksi Pemanduan dan Sinkronisasi Kebijakan Kependudukan mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana dan program kerja Seksi Pemanduan dan Sinkronisasi Kebijakan Kependudukan;
- b. menyusun bahan kajian teknis, fasilitasi, koordinasi, evaluasi serta pembinaan di bidang pendidikan kependudukan;
- c. melaksanakan sinkronisasi dan kebijakan kependudukan;
- d. melaksanakan dan fasilitasi kerjasama pendidikan kependudukan;
- e. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyusunan data sebagai bahan pengendalian dan analisis dampak kependudukan;
- f. melaksanakan penyusunan bahan kajian teknis, fasilitasi, koordinasi, evaluasi dan pembinaan di bidang pengendalian dan analisis dampak kependudukan;
- g. melaksanakan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Penduduk sesuai dengan bidang tugasnya.
Paragraf 2 Seksi Perencanaan dan Perkiraan Pengendalian Penduduk
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 35
Seksi Perencanaan dan Perkiraan Pengendalian Penduduk mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana dan program kerja Seksi Perencanaan dan Perkiraan Pengendalian Penduduk;
- b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyusunan data sebagai bahan kebijakan teknis penyusunan penetapan parameter kependudukan;
- c. melaksanakan perkiraan pengendalian kependudukan;
- d. melaksanakan bimbingan teknis dan fasilitasi pengendalian penduduk;
- e. melaksanakan pendataan kelahiran dan kematian penduduk melalui program surveilans keluarga sejahtera;
- f. melaksanakan pemutakhiran jumlah penduduk, lahir dan kematian penduduk bahan data base informasi kependudukan dan koordinasi dengan instansi terkait;
- g. melaksanakan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Penduduk sesuai dengan bidang tugasnya.
Paragraf 3 Seksi Informasi Keluarga
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 36
Seksi Informasi Keluarga mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana dan program kerja Seksi Informasi Keluarga;
- b. melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyusunan data sebagai bahan Informasi;
- c. menyusun bahan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi dan evaluasi serta pembinaan di bidang pendataan dan pemutakhiran data keluarga dan informasi meliputi kependudukan, KB, dan keluarga sejahtera;
- d. melaksanakan penyajian data dan informasi di bidang kependudukan dan KB serta keluarga sejahtera;
- e. mengelola dan mengembangkan tehnologi informasi sesuai dengan kebutuhan program KB, Contra War dan surveilans keluarga sejahtera;
- f. melaksanakan pemberian layanan data dan informasi di bidang kependudukan dan KB berbasis Information Technology ;
- g. mengembangkan sistem jaringan data dan informasi kependudukan dan KB berbasis Information Technology melalui program Contra War dan surveilans keluarga sejahtera dengan sistem jaringan lain;
- h. penyiapan bahan analisis dan evaluasi program pengendalian penduduk dan KB serta pembangunan keluarga sejahtera;
- i. menyusun analisis dan evaluasi serta penyebarluasan informasi hasil program kependudukan dan KB serta pembangunan keluarga sejahtera;
- j. melaksanakan surveilans PUS Resti program Contra War ;
- k. melaksanakan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
- l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Penduduk sesuai dengan bidang tugasnya.
Bagian Kedelapan UPT
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 37
- (1) Untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas, dibentuk UPT pada Dinas.
- (2) Pembentukan UPT pada Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
Bagian Kesembilan
Kelompok Jabatan Fungsional
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 38
- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB V - TATA KERJA
Pasal 39
- (1) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas selaku Pejabat Pemerintah wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horisontal sesuai asas-asas umum pemerintahan yang baik.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin, mengawasi dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing, serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya guna pencapaian tujuan administrasi pemerintahan sebagai upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.
BAB V - TATA KERJA
Pasal 40
- (1) Setiap pimpinan dan bawahan pada satuan organisasi dalam lingkungan Dinas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan pejabat masing-masing, serta menyampaikan laporan pada waktunya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta umpan balik untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
BAB V - TATA KERJA
Pasal 41
- (1) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan dapat disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (2) Dalam menjalankan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh pimpinan unit satuan organisasi bawahannya untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada bawahan masing-masing yang dilaksanakan dengan mengadakan rapat secara berkala.
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN
BAB VI - PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN
Pasal 42
- (1) Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila berprestasi luar biasa yang bermanfaat bagi Daerah diberikan penghargaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB VII - PEMBIAYAAN
Pasal 43
Biaya penyelenggaraan Dinas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lain yang sah.
BAB VIII - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 44
Bagan Susunan Organisasi Dinas tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB IX KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 45

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Malang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Badan Keluarga Berencana (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 30/D dicabut dan dinyatakan tidak berlaku mulai tanggal 1 Januari 2017.

## Pasal 46

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kepanjen pada tanggal 30 November 2016

## BUPATI MALANG,

ttd.

## H. RENDRA KRESNA

Diundangkan di Kepanjen

pada tanggal 30 November 2016

## SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,

ttd.

## ABDUL MALIK

Berita Daerah Kabupaten Malang

Tahun 2016 Nomor 28 Seri C

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 56 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

## BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA


ttd.

H. RENDRA KRESNA