Unknown Unknown Nomor 113 Tahun 2015 tentang PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Tuban Nomor 53 Tahun 2014 perlu digar;iti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan' sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, maka perlu menetapkan kembali Peraturan Bupati tentang Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa;
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentimg Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran, Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peratu.ran Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peratu.ran Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peratu.ran Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peratu.ran Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
9. Peratu.ran Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peratu.ran Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA
BABI
KETENTUAN UMUM
Pasall
Dalam Peratw-an Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adaJah Ka.bu.paten Tuban.
2. Pemerintah Daerah adaJah Pemerintah Kabupaten Tuban.
3. Bupati adaJah Bupa.ti Tuban.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah di Kabupaten Tuban.
5. Camat adalah Camat di Kabupaten Tuban.
6. Desa ada1ah kesatuan masyarakat hulrum yang memiliki ba.tas wilayah yang berwenang untuk mengatur c1an mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat., hak asal-usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalarn sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa ada1ah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
10. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disebut ADD, adalah alokasi dana bagi Desa paling sedikit 10 % dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalarn Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
11. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
12. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
13. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
14. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
15. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten.
16. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
17. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
18. Penerimaan Desa adalah Uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke APBDesa melalui rekening kas desa.
19. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
20. Laporan konsolidasi adalah laporan gabungan atas realisasi pelaksanaan dan penggunaan APB desa dari seluruh Desa yang ada di kecamatan.
BAB II - PENGALOKASIAN
Pasal 2
Pengalokasian ADD untuk setiap desa mempertimbangkan : a. Kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
- b. Jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa.
Pasa13
Pengalokasian ADD untuk setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dialokasikan dengan
BAB II - PENGALOKASIAN
Pasal 4
Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dihitung dengan
BAB II - PENGALOKASIAN
Pasal 5
Besaran Alokasi Dana Desa untuk Setiap Desa lebih lanjut akan ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
BAB III - PENYALURAN
Pasal 6
Alokasi Dana Desa disalurkan dari RKUD ke Rekening Kas Desa dengan cara pemindahbukuan dan penggunaannya ditetapkan dalam APB Desa.
BAB III - PENYALURAN
Pasal 7
- ( 1) Penyaluran Alokasi Dana Desa dari RKUD ke Rekening Kas Desa dilakukan secara bertahap.
- (2) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan sebagai berikut:
- a. Penyaluran ADD yang digunakan untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
- b. Penyaluran ADD selain yang digunakan untuk penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (3) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disalurkan setiap bulan.
- (4) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. tahap I sebesar 50% (lima puluh per seratus) paling lambat diajukan pada akhir bulan April tahun berjalan;
- b. tahap II sebesar 50% (lima puluh per seratus) dapat diajukan mulai tanggal 1 Juli dan paling lambat pada tanggal 7 Nopember tahun berjalan.
- (5) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b
BAB III - PENYALURAN
Pasal 8
Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dilakukan dengan syarat Kepala Desa menyampaikan tanda terima penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa disertai dengan daftar nomor Rekening Kas Umum Desa;
BAB III - PENYALURAN
Pasal 9
- (1) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf a dilakukan dengan syarat :
- a. Kepala Desa telah menyampaikan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah dievaluasi dan ditetapkan oleh kepala desa kepada Bupati melalui camat;
- b. Kepala Desa telah menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APB Desa semester kedua tahun anggaran sebelumnya dan laporan realisasi pelaksanaan APB Desa satu tahun anggaran sebelumnya kepada Bupati melalui Camat;
- c. Camat rnenyampaikan laporan konsolidasi realisasi pelaksanaan APB Desa semester akhir tahun anggaran sebelurnnya dan laporan konsolidasi realisasi pelaksanaan APB Desa satu tahun anggaran sebelurnnya.
- (2) Penyaluran ADD sebagairnana dirnaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf b dilakukan dengan syarat:
- a. Kepala Desa menyarnpaikan laporan realisasi pelaksanaan APB Desa untuk semester pertarna kepada Bupati melalui Carnat
- b. Carnat menyarnpaikan laporan konsolidasi realisasi pelaksanaan APB Desa semester pertarna serta rekapitulasi realisasi pelunasan PBB · t ahun berjalan.
BAB III - PENYALURAN
Pasal 10
- (1) Laporan konsolidasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 dilakukan terhadap desa di wilayah kerja carnat dengan dilarnpiri Laporan Realisasi pelaksanaan APB Desa yang bersangkutan untuk proses penyaluran dananya.
- (2) Penyarnpaian laporan konsolidasi dari Carnat sebagai syarat penyaluran ADD disarnpaikan melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Keluarga Berencana Kabupaten Tuban, untuk diteruskan kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tuban.
BABIV PENUTUP
BAB III - PENYALURAN
Pasal 11
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tuban Nomor 53 Tahun 2014 ten tang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB III - PENYALURAN
Pasal 12
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tuban. 1 BERITA DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2015 SERIE NOMOR OJ.