PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN Nomor 1 Tahun 2014 tentang PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013 (berlaku 10 Juli 2014)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
:
:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PESISIR SELATAN,
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka dipandang perlu Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan;
- b. bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2013 sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas telah dilakukan penyempurnaan berdasarkan pembahasan bersama DPRD dan hasil evaluasi Gubernur Sumatera Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2013.
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis UndangUndang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo. Undang-Undang No. 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara RI Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643) ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3581);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. 13 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
Menetapkan
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Mentari Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 17 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2013;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2013;
19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 160 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 34 Tahun 2012 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 160 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
dan
BUPATI PESISIR SELATAN
MEMUTUSKAN:
: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013
Pasal 1
- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat :
- a. Laporan realisasi anggaran;
- b. Neraca;
- c. Laporan arus kas; dan
- d. Catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.
Pasal 2
- (1) Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 1 huruf a tahun anggaran 2013 sebagai berikut:
- (2) Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:
- a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp.(2.638.253.837,28) dengan rincian sebagai berikut:
- b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp.93.589.686.217,00 dengan rincian sebagai berikut:
- c. Selisih surplus/defisit dengan realisasi sejumlah Rp.(96.227.940.054,28) dengan rincian sebagai berikut:
- d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp.(140.404.328,28) dengan rincian sebagai berikut:
- a. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp.66.900.071.967,00
- b. Realisasi
- a. Pendapatan Daerah
Rp.1.024.915.513.557,28
- b. Belanja Daerah
Rp.984.964.275.870,00
Surplus/(defisit)
Rp.39.951.237.687,28
- c. Pembiayaan
- Penerimaan
Rp.67.040.476.295,98
- Pengeluaran
Rp.6.381.206.567,00
Pembiayaan Netto
Rp.60.659.269.728,98
1. Anggaran pendapatan setelah perubahan
Rp.1.022.277.259.720,00
2. Realisasi
Rp.1.024.915.513.557,28
Selisih lebih/ (kurang)
Rp.(2.638.253.837,28)
1. Anggaran belanja setelah perubahan Rp.1.078.553.962.087,00
2. Realisasi
Rp.984.964.275.870,00
Selisih lebih/ (kurang)
Rp.93.589.686.217,00
1. Surplus/defisit setelah perubahan
Rp.(56.276.702.367,00)
2. Realisasi
Rp.39.951.237.687,28
Selisih lebih/ (kurang)
Rp.(96.227.940.054,28)
Rp.67.040.476.295,98
Selisih lebih/ (kurang)
Rp.(140.404.328,98)
- e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp.4.242.163.033,00 dengan rincian sebagai berikut:
- a. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan
Rp.10.623.369.600,00
- b. Realisasi
Rp.6.381.206.567,00
Selisih lebih/ (kurang)
Rp.4.242.163.033,00
- f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp.(4.382.567.361,98) dengan rincian sebagai berikut: a. Anggaran pembiayaan neto
setelah perubahan
Rp.56.276.702.367,00
- b. Realisasi
Rp.60.659.269.728,98
Selisih lebih/ (kurang)
Rp.(4.382.567.361,98)
Pasal 3
Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b per 31 Desember 2013 sebagai berikut:
- a. Jumlah asset
Rp.1.425.714.800.055,91
- b. Jumlah kewajiban
Rp.2.364.193.525,00
- c. Jumlah ekuitas
Rp.1.423.350.606.530,91
Pasal 4
Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2013 sebagai berikut:
- a. Saldo kas awal 1 Januari 2013
Rp.57.085.059.430,98
- b. Arus kas dari aktivitas operasi
Rp.204.126.883.789,28
- c. Arus kas dari aktivitas investasi asset non keuangan Rp.(167.978.009.411,00)
- d. Arus kas dari aktivitas pembiayaan
Rp.(3.475.090.920,00)
- e. Arus kas dari aktivitas non anggaran
- f. Saldo kas akhir per 31 Desember tahun 2013
Rp.10.704.016.027,00
Rp.100.462.858.916,26
Pasal 5
Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf d tahun anggaran 2013 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.
Pasal 6
Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I

:

Laporan Realisasi Anggaran

Lampiran I.1

:

Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;

Lampiran I.2

: Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja, dan pembiayaan;

Lampiran I.3

:

Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;

Lampiran I.4

:

Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan Negara;

Lampiran I.5

:

Daftar piutang daerah;

Lampiran I.6

:

Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;

Lampiran I.7

:

Daftar realisasi penambahan dan pengurangan asset tetap daerah;

Lampiran I.8

:

Daftar realisasi penambahan dan pengurangan asset lainnya;

Lampiran I.9

:

Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;

Lampiran I.10

:

Daftar dana cadangan daerah; dan

Lampiran I.11

:

Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

- b. Lampiran II

: Neraca

- c. Lampiran III

:

Laporan arus kas

- d. Lampiran IV

- 

Catatan atas laporan keuangan

## Pasal 7

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari:

- a. Laporan kinerja tercantum dalam Lampiran V peraturan daerah ini.
- b. Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah tercantum dalam Lampiran VI peraturan daerah ini.

## Pasal 8

Bupati menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

## Pasal 9

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di PAINAN pada tanggal 10 Juli 2014 BUPATI PESISIR SELATAN

dto

H. NASRUL ABIT

Diundangkan di PAINAN pada tanggal 10 Juli 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

dto

## E R I Z O N

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2014 NOMOR 1 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT : (1/2014)