PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 1 Tahun 2005 tentang PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI (berlaku 4 Januari 2005)
Pembukaan
Menimbang : Desain Industri;
Mengingat
:
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN UNDANGUNDANG NOMOR 31 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :
1. Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
-2 - dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.
2. Uraian Desain Industri adalah
PENJELASAN
Pembukaan
mengenai Desain Industri itu sendiri yang mencakup pernyataan terhadap barang atau produk Desain Industri serta keterangan hal-hal yang dimintakan perlindungan atau berupa keterangan kebaruan.
3. Gambar adalah penyajian Desain Industri dalam bentuk gambar dua dimensi atau tiga dimensi yang selengkap mungkin memperlihatkan penampakan dari seluruh bagian yang ingin dilindungi.
4. Permohonan adalah permintaan pendaftaran Desain Industri yang diajukan kepada Direktorat Jenderal.
5. Pemohon adalah pihak yang mengajukan Permohonan.
6. Kuasa adalah Konsultan Hak Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.
7. Pemeriksa adalah seseorang yang karena keahliannya ditugaskan oleh Direktur Jenderal untuk melakukan pemeriksaan terhadap Permohonan.
8. Pendesain adalah seorang atau beberapa orang yang menghasilkan Desain Industri.
9. Pemegang Hak Desain Industri adalah Pendesain sebagai Pemilik Hak Desain Industri atau pihak yang menerima hak tersebut dari Pendesain atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut.
10. Hak Desain Industri adalah hak ekslusif yang diberikan oleh Negara Repulik Indonesia kepada Pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.
11. Tanggal Prioritas adalah tanggal pertama kali permohonan pendaftaran dimintakan hak prioritasnya di Negara asalnya.
12. Hari adalah hari kerja.
13. Undang-Undang adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.
14. Menteri adalah Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.
15. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.
##
PENJELASAN
Pasal 2
- (1) Hak Desain Industri diberikan untuk Desain yang baru. - (2) Desain Industri dianggap baru apabila pada Tanggal Penerimaan Permohonan Desain Industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya. - (3) Pengungkapan sebelumnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengungkapan Desain Industri yang sebelum: - a. Tanggal Penerimaan Permohonan; atau - b. Tanggal Prioritas apabila Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas, telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau di luar Indonesia.
PENJELASAN
Pasal 3
- (1) Permohonan hanya dapat diajukan untuk: - a. 1 (satu) Desain Industri; atau - b. beberapa Desain Industri yang merupakan satu kesatuan, atau yang memiliki kelas yang sama. - (2) Desain Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah suatu Desain Industri yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1. ## BAB II PERMOHONAN DESAIN INDUSTRI Bagian Pertama Pengajuan Permohonan
PENJELASAN
Pasal 4
- (1) Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Direktorat Jenderal dengan mengisi formulir rangkap 4 (empat). - (2) Bentuk dan isi formulir Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana terlampir dalam Peraturan Pemerintah ini. - (3) Pengisian formulir Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 11 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang.
PENJELASAN
Pasal 5
- (1) Setiap Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus dilampiri dengan: - a. contoh fisik atau gambar atau foto, dan uraian Desain Industri yang dapat menjelaskan Desain Industri yang dimohonkan pendaftarannya sebanyak 3 (tiga) rangkap; - b. surat pernyataan dengan meterai yang cukup atau dilegalisasi Notaris yang menerangkan bahwa Desain Industri yang dimohonkan adalah milik Pemohon atau Pendesain; dan - c. tanda bukti pembayaran Permohonan. - (2) Dalam hal Permohonan diajukan oleh bukan Pendesain, Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan: - a. pernyataan yang dilengkapi dengan bukti yang cukup bahwa Pemohon berhak
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran Peraturan Pemerintah ini.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Apabila contoh fisik Desain Industri yang dimintakan pendaftarannya sangat besar, cukup diberikan gambar atau foto desain tersebut yang diambil dari berbagai sudut.

Huruf b

Cukup jelas




Huruf c

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan 'bukti yang cukup' adalah bukti sah, benar, serta memadai yang menunjukkan bahwa Pemohon berhak mengajukan Permohonan.

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Penetapan ukuran berat kertas ini juga telah diselaraskan dengan beberapa peraturan yang mengatur di bidang ini pada persyaratan penggunaan kertas yang berlaku secara internasional di bidang Hak Kekayaan Intelektual.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas



Huruf g

Cukup jelas

## Huruf h

Yang dimaksud dengan 'data gambar' adalah dalam bentuk data image terutama dalam bentuk *.jpg, atau yang sejenisnya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Dalam Uraian Desain Industri harus mencakup:

1. Penjelasan atau pernyataan yang mengungkapkan bagian dari suatu desain yang ingin dimintakan perlindungan;
2. Penjelasan atau pernyataan yang mengungkapkan bagian dari suatu desain yang memiliki nilai kebaruan;
3. Pernyataan terhadap barang atau produk Desain Industri yang mengungkapkan lingkup penggunaan suatu Desain Industri pada suatu barang atau hasil produksi. Desain bukan merupakan produk atau barang itu sendiri, tetapi berkaitan dengan produk atau barang dimana desain yang dimaksud diterapkan untuk membatasi lingkup perlindungan suatu Desain Industri.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas



## Pasal 9

Cukup jelas

## Pasal 10

Ketentuan dalam Pasal ini merupakan persyaratan minimum yang harus dipenuhi agar suatu Permohonan Desain Industri mendapatkan Tanggal Penerimaan Permohonan. Tanggal tersebut menentukan saat mulai berlakunya penghitungan jangka waktu perlindungan atas Desain Industri tersebut.

## Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pemeriksaan fisik adalah pemeriksaan terhadap bentuk, jenis, ukuran serta hal-hal yang berkaitan dengan kualitas fisik kelengkapan Permohonan, misalnya: lampiran gambar yang diajukan dalam Permohonan.

Yang dimaksud dengan pemeriksaan persyaratan formalitas Permohonan adalah pemeriksaan kelengkapan-kelengkapan yang harus dilampirkan dalam Permohonan, misalnya: Formulir Permohonan, Gambar Desain Industri, Uraian Desain Industri dan surat-surat lain yang berkenaan dengan Permohonan.

Yang dimaksud dengan pemeriksaan kejelasan pengungkapan Desain Industri adalah pemeriksaan menyangkut lingkup desain yang dimohonkan pendaftarannya, termasuk kriteria Desain Industri sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang, kesatuan Permohonan yang diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang dan desain tersebut tidak bertentangan dengan Pasal 4 Undang-Undang.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Tanda pengiriman dibuktikan dengan cap pos, dokumen pengiriman atau bukti pengiriman lainnya.



Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5) Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

## Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Ayat (4) Cukup jelas

Ayat (5)

Ketentuan yang berlaku dalam klasifikasi antara lain adalah mengikuti klasifikasi internasional yang sesuai dengan Klasifikasi Locarno (Locarno Agreement) yang berlaku.

## Pasal 13

Ayat (1)

Dalam hal ini, jika diketahui bahwa suatu Permohonan Desain Industri tidak sesuai dengan Pasal 13 Undang-Undang, terhadap Permohonan tersebut harus dilakukan pemecahan, dimana Permohonan hasil pemecahan tersebut memiliki Tanggal Penerimaan Permohonan yang sama untuk setiap pecahannya. Apabila Pemohon tidak menanggapi pemberitahuan ini, maka yang akan didaftar adalah desain yang paling dominan.



Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan 'diumumkan' adalah dipermaklumkan kepada masyarakat melalui media Berita Resmi Desain Industri, kemudian hari, pengumuman dapat pula dilakukan melalui media lain.

Yang dimaksud dengan 'Sarana Khusus' antara lain: papan pengumuman, jurnal, internet, dan sarana lainnya yang memungkinkan untuk memuat suatu pengumuman.

Untuk tujuan pengumuman, Direktorat Jenderal melakukan klasifikasi dan memeriksa hal-hal yang dianggap tidak jelas atau tidak patut jika Permohonan tersebut diumumkan.

Ayat (2)

Cukup jelas



## Pasal 17

Ayat (1)

Apabila dalam pengumuman suatu Permohonan Desain Industri dikhawatirkan akan menyebabkan keresahan dalam masyarakat, maka pengumuman atas suatu Permohonan dapat dilakukan tanpa mencantumkan gambar atau foto dari Desain Industri tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

## Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada Pemohon yang menganggap perlu penundaan tersebut demi kepentingannya.

## Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud 'memperluas lingkup Permohonan Desain Industri' adalah memperluas penampakan-penampakan (appeareance) yang dimintakan perlindungan terhadap Permohonan Desain Industri yang diajukan semula.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas



Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 21

Yang dimaksud 'belum mendapat keputusan' adalah Permohonan yang belum terdaftar dalam Daftar Umum Desain Industri.

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan 'pemeriksaan substantif' adalah pemeriksaan terhadap Permohonan berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-Undang untuk menentukan aspek kebaruan Desain Industri yang dimohonkan dan memastikan bahwa Permohonan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, atau kesusilaan.

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Sebagai contoh, apabila memuat hal-hal yang telah dilindungi oleh suatu peraturan perundang-undangan di bidang Hak Kekayaan Intelektual untuk Pemohon yang berbeda, Direktorat Jenderal dapat menolak Permohonan tersebut, diantaranya meliputi suatu lukisan atau karya seni lainnya di bidang Hak Cipta, misalnya karya arsitektur, pola pakaian, tampilan pada layar komputer, sketsa atau gambar rencana dan lain-lain.






Sedangkan di bidang paten misalnya, suatu produk yang semata-mata memiliki fungsi/kegunaan, sebagai contoh: kait atau paku yang bentuknya sudah tetap dan lain-lainnya. Untuk bidang merek, misalnya suatu logo untuk membedakan barang sejenis dan lain-lainnya.

Selain itu, terhadap Permohonan yang memuat sesuatu yang berkaitan dengan pemilikan umum atau pemilikan oleh negara atas suatu Desain Industri, Direktorat Jenderal dapat menolak Permohonan tersebut. Sebagai contoh 'pemilikan umum' misalnya hasil kerajinan atau karya seni tradisional dan lain-lain. Sedangkan contoh 'pemilikan oleh negara' adalah lambang negara atau publik, bendera negara atau publik, simbol keagamaan atau kepercayaan atau adat istiadat.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan 'pembanding yang relevan' adalah pembanding yang tercakup dalam bidang penelusuran yang sama yang telah ada sebelumnya terhitung sejak Tanggal Penerimaan Permohonan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas



## Pasal 25

Perbaikan Permohonan oleh Pemohon dan keputusan Direktorat Jenderal untuk menerima atau menolak perbaikan Permohonan dalam ketentuan Pasal ini harus dilakukan dalam kurun waktu sebelum berakhirnya batas waktu pemberian Sertifikat Desain Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) Peraturan Pemerintah ini.

Yang dimaksud dengan perbaikan dalam Pasal ini adalah menghilangkan unsurunsur yang mengandung hal-hal yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama atau kesusilaan.

## Pasal 26

Perbaikan Permohonan oleh Pemohon dan keputusan Direktorat Jenderal untuk menerima atau menolak perbaikan Permohonan dalam ketentuan Pasal ini harus dilakukan dalam kurun waktu sebelum berakhirnya batas waktu pemberian Sertifikat Desain Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) Peraturan Pemerintah ini.

## Pasal 27

Pengajuan keberatan atas keputusan penolakan Direktorat Jenderal oleh Pemohon dan keputusan Direktorat Jenderal untuk menerima atau menolak keberatan dalam ketentuan Pasal ini harus dilakukan dalam kurun waktu sebelum berakhirnya batas waktu pemberian Sertifikat Desain Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) Peraturan Pemerintah ini.

## Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas



Pasal 30

Yang dimaksud dengan 'salinan' adalah salinan berisi ketereangan yang menyangkut Desain Industri tersebut, antara lain nama Pendesain, Pemegang Hak, dan/atau Kuasa atas Desain Industri tersebut.

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas



Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4465




PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

## LAMPIRAN

## PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2005

TANGGAL 4 JANUARI 2005

## DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

## FORMULIR PERMOHONAN PENDAFTARAN DESAIN INDUSTRI

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Diisi oleh Petugas

Tanggal Permohonan :

.....

Tanggal Penerimaan :

.....

Nomor Permohonan :

.....

| Dengan ini Saya / Kami 1) Nama Pemohon : Warga Negara : Alamat 2) : Telepon/Facsimile : NPWP : | Diisi oleh Petugas (.....) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Mengajukan permohonan pendaftaran Desain Industri | |
| Melalui/tidak melalui *) Konsultan HKI Nama Konsultan HKI : Alamat 2) : Nama Lembaga 3) : Alamat Lembaga : Nomor Konsultan HKI : Alamat E-mail : Telepon/Facsimile : | (.....) |
| Judul Desain Industri : | (.....) |
| Tanggal dan tempat pertama kali Desain Industri tersebut diumumkan : | (.....) |
| Nama dan kewarganegaraan Pendesain-pendesainnya 4) ..., ......, ..... ..., ......, ..... ..., ......, ..... | (.....) |
| Permohonan pendaftaran Desain Industri ini diajukan dengan/tidak dengan*) hak prioritas : Negara Tanggal penerimaan permohonan pertama kali Nomor Prioritas ..., .............. ........ | (.....) (.....) |


Kelas Desain Industri (Kelas Locarno) :

(.....)

Bersama ini Saya/Kami lampirkan 5) :

1 (satu) rangkap :

- ( ) Surat Kuasa;

- ( ) Surat Pernyataan pengalihan hak atas Desain Industri;

- ( ) Bukti pemilikan hak atas Desain Industri;

- ( ) Bukti Prioritas dan terjemahannya;

- ( ) Dokumen (permohonan) Desain Industri dengan prioritas dan terjemahannya;

- ( ) Dokumen Lain (sebutkan).

- 3 (tiga) rangkap :

- ( ) Uraian Desain Industri atau Keterangan Gambar;

- ( ) Contoh Fisik;

- ( ) Gambar atau foto Desain Industri (sebutkan jumlahnya).









(.....)

Demikian permohonan ini Saya/Kami *) ajukan untuk dapat diproses lebih lanjut.

Yang mengajukan Permohonan

Desain Industri 6)

( \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ )

## Keterangan :

- 1) Jika lebih dari satu orang Pemohon, cukup satu saja yang dicantumkan dalam formulir ini, sedangkan lainnya harap ditulis pada lampiran tambahan.
- 2) Alamat surat menyurat.
- 3) Jika Konsultan HKI yang ditunjuk sesuai ketentuan yang berlaku, yang bekerja pada lembaga tertentu dan bergerak di bidang HKI, maka sebutkan nama lembaga yang bersangkutan.
- 4) Jika lebih dari ruang yang disediakan agar ditulis pada lampiran tambahan.
- 5) Berilah tanda silang pada jenis dokumen yang Saudara lampirkan.
- 6) Jika permohonan Desain Industri diajukan oleh :
- Lebih dari satu orang, maka satu orang ditunjuk oleh kelompok/group sebagai Pemohon;
- Konsultan HKI, yang berhak menandatangani adalah Konsultan HKI sebagaimana diatur dalam Undangundang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desaain Industri.
9. *) Coret yang tidak perlu.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd.

Dr. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO