UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 13 Tahun 1968 tentang BANK SENTRAL DENGAN RACHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang :
- a. bahwa sebagai langkah ke arah perbaikan ekonomi rakyat perlu diadakan penilaian kembali daripada semua landasan kebijaksanaan ekonomi, keuangan dan pembangunan dengan maksud untuk memperoleh keseimbangan yang tepat antara upaya yang diusahakan dan tujuan yang hendak dicapai yaitu terciptanya masyarakat adil dan makmur yang diridhoi Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan Pancasila;
- b. bahwa dalam rangka pengamanan Keuangan Negara pada umumnya dan pengawasan serta penyehatan tata-perbankan pada khususnya, dianggap perlu segera dihidupkan kembali suatu Bank Sentral yang dapat menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya, satu dan lain sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor XXIII/MPRS/1966.
- c. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas perlu segera meninjau kembali peraturan perundangan yang berlaku terhadap Bank Negara Indonesia Unit I dan menetapkan suatu Undang-undang tentang Bank Sentral;
Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 23 dan Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945;
2. Pasal 55 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor XXIII/MPRS/1966.
3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor XLIV/MPRS/1968.
4. Undang-undang Nomor 14 tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan.
5. Undang-undang Nomor 32 tahun 1964 tentang Peraturan Lalu-Lintas Devisa.
Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong.
Memutuskan :
Mencabut : Penetapan Presiden nomor 8, 9, 10, 11, 13, 16, 17 dan 18 tahun 1965 dan Undang-undang Nomor 11 tahun 1953 tentang Pokok Bank Indonesia dengan segala perobahan dan tambahannya
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG BANK SENTRAL.
Pasal 1
- (1) Dengan nama Bank Indonesia didirikan suatu Bank Sentral di Indonesia.
- (2) Bank Indonesia adalah milik Negara dan merupakan badan hukum , yang berhak melakukan tugas dan usaha ## BAB II.
KETENTUAN UMUM.
Pasal 2
Yang dimaksud dalam Undang-undang ini dengan :
- a. "Bank" adalah Bank Indonesia;
- b. "Gubernur" adalah Gubernur Bank Indonesia;
- c. "Pengganti-Gubernur" adalah Pengganti-Gubernur Bank Indonesia;
- d. "Direktur" adalah Direktur Bank Indonesia;
- e. "Direksi" adalah Gubernur dan Direktur-direktur Bank Indonesia.
Pasal 3
- (1) Bank berkedudukan serta berkantor Pusat di Ibu Kota Republik Indonesia dan dapat mempunyai kantor-kantor di seluruh wilayah Republik Indonesia.
- (2) Bank dapat mempunyai perwakilan-perwakilan dan koresponden-koresponden di luar-negeri.
BAB III.
MODAL.
Pasal 4
- (1) Modal Bank berjumlah Rp. 1.000.000.000,- (seribu juta rupiah) yang merupakan kekayaan Negara yang dipisahkan.
- (2) Modal termaksud dalam ayat (1) dapat ditambah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
Pasal 5
- (1) Bank mempunyai cadangan umum yang dibentuk dan dipupuk menurut ketentuan dalam Pasal 47 ayat (6) huruf a.
- (2) Cadangan umum dipergunakan untuk menutup kerugian yang mungkin diderita terhadap modal Bank.
Pasal 6
- (1) Bank membentuk cadangan tujuan, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 47 ayat (6) huruf b.
- (2) Setiap cadangan yang diadakan oleh Bank harus jelas ternyata dalam tata-buku Bank.
BAB IV.
TUGAS POKOK BANK.
Pasal 7
Tugas pokok Bank adalah membantu Pemerintah dalam:
- a. Mengatur, menjaga dan memelihara kestabilan nilai Rupiah;
- b. Mendorong kelancaran produksi dan pembangunan serta memperluas kesempatan kerja; guna meningkatkan taraf hidup rakyat.
BAB V.
HUBUNGAN BANK SENTRAL DENGAN PEMERINTAH.
Pasal 8
- (1) Bank menjalankan tugas pokok tersebut dalam Pasal 7, ## BAB VI.
DEWAN MONETER.
Pasal 9
- (1) Dewan Moneter membantu Pemerintah dalam merencanakan dan menetapkan kebijaksanaan moneter seperti termaksud dalam Pasal 8, dengan mengajukan patokan-patokan dalam rangka usaha menjaga kestabilan moneter, kepenuhan kesempatan kerja dan peningkatan taraf hidup rakyat.
- (2) Dewan Moneter memimpin dan mengkoordinir pelaksanaan kebijaksanaan moneter yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.
Pasal 10
- (1) Dewan Moneter terdiri atas 3 (tiga) orang anggota, yaitu Menteri-menteri yang membidang Keuangan dan Perekonomian serta Gubernur Bank.
- 2) Antara Anggota-anggota Dewan Moneter dan Anggota-anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga menurut garis lurus maupun garis ke samping, termasuk menantu dan ipar.
- (3) Jika seorang Anggota Direksi sesudah pengangkatannya masuk hubungan keluarga yang terlarang dengan seorang Anggota Dewan Moneter sebagai dimaksudkan dalam ayat (2), maka Anggota Direksi yang bersangkutan tidak boleh terus memangku jabatannya tanpa izin Presiden.
- (4) Jika dipandang perlu, Pemerintah dapat, menambahkan beberapa orang Menteri sebagai Anggota penasehat kepada Dewan Moneter.
- (5) Sekretariat Dewan Moneter diselenggarakan oleh Departemen Keuangan.
Pasal 11
- (1) Dewan Moneter diketuai oleh Menteri Keuangan.
- (2) Anggota Dewan Moneter pada tiap kali ia berhalangan, menunjuk seorang wakil yang atas kuasanya dapat turut serta dalam Sidang-sidang Dewan Moneter dengan mempunyai hak suara.
Pasal 12
- (1) Dewan Moneter bersidang sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari sekali dan selanjutnya setiap kali apabila seorang Anggota memintanya.
- (2) Dalam pembicaraan mengenai hal-hal yang bersifat tehnis, Anggota Dewan Moneter masing-masing berhak menunjuk penasehat ahli yang dapat menghadiri Sidang Dewan.
- (3) Dewan Moneter dapat meminta Komisaris Pemerintah untuk menghadiri Sidang-sidang Dewan.
Pasal 13
- (1) Keputusan Dewan Moneter diambil dengan hikmah musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila Gubernur tidak dapat memufakati hasil musyawarah Dewan Moneter, maka ia dapat mengajukan pendapatnya kepada Pemerintah.
Pasal 14
Tata-tertib dan cara menjalankan pekerjaan Dewan Moneter ditetapkan oleh Dewan Moneter.
BAB VII.
DIREKSI.
Pasal 15
- (1) Bank dipimpin oleh Direksi yang terdiri atas seorang Gubernur dan sekurang-kurangnya 5 (lima) dan sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang Direktur.
- (2) Sebanyak-banyak 2 (dua) orang Direktur ditunjuk oleh Presiden sebagai Pengganti-Gubernur untuk mewakili Gubernur apabila Gubernur berhalangan.
- (3) a. Gubernur dan Direktur diangkat oleh Presiden atas usul Dewan Moneter untuk masa jabatan 5 (lima) tahun. Setelah waktu itu berakhir, yang bersangkutan dapat diangkat kembali;
- b. Untuk dapat diangkat sebagai Gubernur dan Direktur, yang bersangkutah harus WargaNegara Indonesia yang memiliki keahlian dan akhlak serta moral yang baik.
Pasal 16
- (1) Tugas dan kewajiban Direksi ialah :
- a. melaksanakan segala pekerjaan Bank sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang ini;
- b. melaksanakan kebijaksanaan moneter yang telah ditetapkan oleh Pemerintah;
- c. menentukan kebijaksanaan dalam pengurusan Bank.
- (2) Atas pelaksanaan tugas dan kewajiban tersebut dalam ayat (1) Direksi bertanggung-jawab kepada Pemerintah.
- (3) Keputusan Direksi diambil dengan hikmah musyawarah untuk mufakat.
- (4) Direksi mengangkat dan memberhentikan pegawai-pegawai Bank menurut peraturan kepegawaian Bank tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan
Pasal 17
- (1) Presiden dapat memberhentikan Gubernur dan Direktur-direktur meskipun masa jabatan yang bersangkutan belum berakhir :
- a. karena meninggal dunia;
- b. karena melakukan sesuatu atau bersikap yang merugikan Bank atau yang bertentangan dengan kepentingan Negara;
karena sesuatu hal yang menyebabkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan wajar;
- d. atas permintaan sendiri.
- (2) Dalam hal-hal dimana diduga terdapat tuduhan tersebut dalam ayat (1) huruf b, Gubernur dan Direktur-direktur dapat diberhentikan untuk sementara dari tugasnya oleh Pemerintah. Pemberhentian sementara tersebut diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasan yang menyebabkan tindakan tersebut.
- (3) Gubernur dan Direktur-direktur yang dikenakan pemberhentian sementara diberi kesempatan untuk membela diri secara tertulis kepada Presiden dalam waktu 2 (dua) minggu setelah yang bersangkutan diberitahukan tentang keputusan tersebut.
- (4) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian sementara tidak ada pengesahan
atau keputusan Presiden tentang hal ini, maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal menurut hukum.
- (5) Apabila pelanggaran sebagaimana disebut dalam ayat
- (1) huruf b, merupakan suatu pelanggaran hukum pidana, maka pemberhentian itu akan merupakan pemberhentian tidak dengan hormat.
Pasal 18
- (1) Antara para anggota Direksi satu sama lainnya tidak boleh ada hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk menantu dan ipar. Jika sesudah pengangkatannya mereka masuk hubungan keluarga yang terlarang itu, maka salah seorang di antara mereka itu, tidak boleh melanjutkan jabatannya tanpa izin Presiden.
- (2) Gubernur dan Direktur-direktur tidak boleh berdagang atau mempunyai kepentingan pada salah satu perusahaan manapun juga, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Gubernur dan Direktur-direktur tidak dapat merangkap jabatan lain, kecuali dengan persetujuan Pemerintah.
Pasal 19
Gaji dan penghasilan lainnya bagi Gubernur dan Direktur- direktur ditetapkan oleh Presiden.
Pasal 20
Peraturan-peraturan yang ada tentang tuntutan ganti rugi terhadap Pegawai Negeri bukan Bendaharawan berlaku juga terhadap Anggota Direksi dan Pegawai-pegawai Bank.
Pasal 21
- (1) Direksi mewakili Bank di dalam dan di luar Pengadilan.
- (2) Direksi dapat menyerahkan kekuasaan mewakili tersebut pada ayat (1) kepada seorang atau beberapa orang Direktur yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seorang beberapa orang Pegawai Bank, baik sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang/badan lain.
BAB VIII.
KOMISARIS PEMERINTAH.
Pasal 22
- (1) Komisaris Pemerintah mengawasi pengurusan Bank sebagai Perusahaan.
- (2) Komisaris Pemerintah diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri Keuangan.
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai Komisaris Pemerintah, yang bersangkutan harus Warga-Negara Indonesia yang memiliki keahlian dan akhlak serta moral yang baik.
- (4) Pengangkatan Komisaris Pemerintah berlaku untuk 3 (tiga) tahun. Setelah waktu itu berakhir, ia dapat diangkat kembali.
- (5) Antara Komisaris Pemerintah dan Anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk menantu dan ipar. Apabila sesudah pengangkatannya Komisaris Pemerintah masuk hubungan keluarga yang terlarang itu, maka ia tidak boleh melanjutkan jabatannya tanpa izin Presiden.
Pasal 47
- (2) Cadangan umum dipergunakan untuk menutup kerugian yang mungkin diderita terhadap modal Bank.
- (1) Bank membentuk cadangan tujuan, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 47 ayat (6) huruf b.
- (2) Setiap cadangan yang diadakan oleh Bank harus jelas ternyata dalam tata-buku Bank.
BAB IV.
TUGAS POKOK BANK.
Tugas pokok Bank adalah membantu Pemerintah dalam:
- a. Mengatur, menjaga dan memelihara kestabilan nilai Rupiah;
- b. Mendorong kelancaran produksi dan pembangunan serta memperluas kesempatan kerja; guna meningkatkan taraf hidup rakyat.
BAB V.
HUBUNGAN BANK SENTRAL DENGAN PEMERINTAH.
- (1) Bank menjalankan tugas pokok tersebut dalam Pasal 7, ## BAB VI.
DEWAN MONETER.
- (1) Dewan Moneter membantu Pemerintah dalam merencanakan dan menetapkan kebijaksanaan moneter seperti termaksud dalam Pasal 8, dengan mengajukan patokan-patokan dalam rangka usaha menjaga kestabilan moneter, kepenuhan kesempatan kerja dan peningkatan taraf hidup rakyat.
- (2) Dewan Moneter memimpin dan mengkoordinir pelaksanaan kebijaksanaan moneter yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.
- (1) Dewan Moneter terdiri atas 3 (tiga) orang anggota, yaitu Menteri-menteri yang membidang Keuangan dan Perekonomian serta Gubernur Bank.
- 2) Antara Anggota-anggota Dewan Moneter dan Anggota-anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga menurut garis lurus maupun garis ke samping, termasuk menantu dan ipar.
- (3) Jika seorang Anggota Direksi sesudah pengangkatannya masuk hubungan keluarga yang terlarang dengan seorang Anggota Dewan Moneter sebagai dimaksudkan dalam ayat (2), maka Anggota Direksi yang bersangkutan tidak boleh terus memangku jabatannya tanpa izin Presiden.
- (4) Jika dipandang perlu, Pemerintah dapat, menambahkan beberapa orang Menteri sebagai Anggota penasehat kepada Dewan Moneter.
- (5) Sekretariat Dewan Moneter diselenggarakan oleh Departemen Keuangan.
- (1) Dewan Moneter diketuai oleh Menteri Keuangan.
- (2) Anggota Dewan Moneter pada tiap kali ia berhalangan, menunjuk seorang wakil yang atas kuasanya dapat turut serta dalam Sidang-sidang Dewan Moneter dengan mempunyai hak suara.
- (1) Dewan Moneter bersidang sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari sekali dan selanjutnya setiap kali apabila seorang Anggota memintanya.
- (2) Dalam pembicaraan mengenai hal-hal yang bersifat tehnis, Anggota Dewan Moneter masing-masing berhak menunjuk penasehat ahli yang dapat menghadiri Sidang Dewan.
- (3) Dewan Moneter dapat meminta Komisaris Pemerintah untuk menghadiri Sidang-sidang Dewan.
- (1) Keputusan Dewan Moneter diambil dengan hikmah musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila Gubernur tidak dapat memufakati hasil musyawarah Dewan Moneter, maka ia dapat mengajukan pendapatnya kepada Pemerintah.
Tata-tertib dan cara menjalankan pekerjaan Dewan Moneter ditetapkan oleh Dewan Moneter.
BAB VII.
DIREKSI.
- (1) Bank dipimpin oleh Direksi yang terdiri atas seorang Gubernur dan sekurang-kurangnya 5 (lima) dan sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang Direktur.
- (2) Sebanyak-banyak 2 (dua) orang Direktur ditunjuk oleh Presiden sebagai Pengganti-Gubernur untuk mewakili Gubernur apabila Gubernur berhalangan.
- (3) a. Gubernur dan Direktur diangkat oleh Presiden atas usul Dewan Moneter untuk masa jabatan 5 (lima) tahun. Setelah waktu itu berakhir, yang bersangkutan dapat diangkat kembali;
- b. Untuk dapat diangkat sebagai Gubernur dan Direktur, yang bersangkutah harus WargaNegara Indonesia yang memiliki keahlian dan akhlak serta moral yang baik.
- (1) Tugas dan kewajiban Direksi ialah :
- a. melaksanakan segala pekerjaan Bank sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang ini;
- b. melaksanakan kebijaksanaan moneter yang telah ditetapkan oleh Pemerintah;
- c. menentukan kebijaksanaan dalam pengurusan Bank.
- (2) Atas pelaksanaan tugas dan kewajiban tersebut dalam ayat (1) Direksi bertanggung-jawab kepada Pemerintah.
- (3) Keputusan Direksi diambil dengan hikmah musyawarah untuk mufakat.
- (4) Direksi mengangkat dan memberhentikan pegawai-pegawai Bank menurut peraturan kepegawaian Bank tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan
- (1) Presiden dapat memberhentikan Gubernur dan Direktur-direktur meskipun masa jabatan yang bersangkutan belum berakhir :
- a. karena meninggal dunia;
- b. karena melakukan sesuatu atau bersikap yang merugikan Bank atau yang bertentangan dengan kepentingan Negara;
karena sesuatu hal yang menyebabkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan wajar;
- d. atas permintaan sendiri.
- (2) Dalam hal-hal dimana diduga terdapat tuduhan tersebut dalam ayat (1) huruf b, Gubernur dan Direktur-direktur dapat diberhentikan untuk sementara dari tugasnya oleh Pemerintah. Pemberhentian sementara tersebut diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasan yang menyebabkan tindakan tersebut.
- (3) Gubernur dan Direktur-direktur yang dikenakan pemberhentian sementara diberi kesempatan untuk membela diri secara tertulis kepada Presiden dalam waktu 2 (dua) minggu setelah yang bersangkutan diberitahukan tentang keputusan tersebut.
- (4) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian sementara tidak ada pengesahan
atau keputusan Presiden tentang hal ini, maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal menurut hukum.
- (5) Apabila pelanggaran sebagaimana disebut dalam ayat
- (1) huruf b, merupakan suatu pelanggaran hukum pidana, maka pemberhentian itu akan merupakan pemberhentian tidak dengan hormat.
- (1) Antara para anggota Direksi satu sama lainnya tidak boleh ada hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk menantu dan ipar. Jika sesudah pengangkatannya mereka masuk hubungan keluarga yang terlarang itu, maka salah seorang di antara mereka itu, tidak boleh melanjutkan jabatannya tanpa izin Presiden.
- (2) Gubernur dan Direktur-direktur tidak boleh berdagang atau mempunyai kepentingan pada salah satu perusahaan manapun juga, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Gubernur dan Direktur-direktur tidak dapat merangkap jabatan lain, kecuali dengan persetujuan Pemerintah.
Gaji dan penghasilan lainnya bagi Gubernur dan Direktur- direktur ditetapkan oleh Presiden.
Peraturan-peraturan yang ada tentang tuntutan ganti rugi terhadap Pegawai Negeri bukan Bendaharawan berlaku juga terhadap Anggota Direksi dan Pegawai-pegawai Bank.
- (1) Direksi mewakili Bank di dalam dan di luar Pengadilan.
- (2) Direksi dapat menyerahkan kekuasaan mewakili tersebut pada ayat (1) kepada seorang atau beberapa orang Direktur yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seorang beberapa orang Pegawai Bank, baik sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang/badan lain.
BAB VIII.
KOMISARIS PEMERINTAH.
- (1) Komisaris Pemerintah mengawasi pengurusan Bank sebagai Perusahaan.
- (2) Komisaris Pemerintah diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri Keuangan.
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai Komisaris Pemerintah, yang bersangkutan harus Warga-Negara Indonesia yang memiliki keahlian dan akhlak serta moral yang baik.
- (4) Pengangkatan Komisaris Pemerintah berlaku untuk 3 (tiga) tahun. Setelah waktu itu berakhir, ia dapat diangkat kembali.
- (5) Antara Komisaris Pemerintah dan Anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk menantu dan ipar. Apabila sesudah pengangkatannya Komisaris Pemerintah masuk hubungan keluarga yang terlarang itu, maka ia tidak boleh melanjutkan jabatannya tanpa izin Presiden.
- (1) Komisaris Pemerintah berhak meminta segala keterangan dan memeriksa segenap buku dan surat Bank serta ia dapat minta bantuan Direktorat Akuntan Negara untuk memeriksa buku-buku dan surat-surat tersebut jika dipandangnya perlu untuk menjalankan kewajibannya.
- (2) Direksi wajib memberikan segala
PENJELASAN
Pembukaan
yang diperlukan oleh Komisaris Pemerintah untuk melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya.
- (3) Komisaris Pemerintah berhak menghadiri rapat Direksi
PENJELASAN
Pasal 24
. - (1) Dalam menjalankan tugasnya Komisaris Pemerintah dibantu oleh sebuah Sekretariat yang pembiayaannya dibebankan pada Bank. - (2) Komisaris Pemerintah menerima uang jasa yang besarnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan dibebankan pada Bank. BAB IX. ## SATUAN HITUNG UANG.
PENJELASAN
Pasal 25
. - (1) Satuan hitung uang Indonesia adalah Rupiah. Sebagai singkatannya dipakai tanda "Rp". - (2) Rupiah Indonesia dibagi dalam 100 (seratus) sen. - (3) Tiap perbuatan yang mengenai uang atau mempunyai tujuan pembayaran ataupun tujuan kewajiban yang harus dipenuhi dengan uang, jika dilakukan di Indonesia, dilakukan dalam uang Rupiah Indonesia, kecuali jika dengan tegas diadakan ketentuan lain dengan peraturan perundangan. BAB X. ## PERINCIAN TUGAS BANK. ## Pengedaran uang.
PENJELASAN
Pasal 26
. - (1) Bank mempunyai hak tunggal untuk mengeluarkan uang kertas dan uang logam. - (2) Uang termaksud pada ayat (1) pasal ini merupakan alat pembayaran yang sah di Indonesia. - (3) Sebelum permulaan tahun Anggaran Pemerintah menentukan jumlah maksimum uang yang berdasarkan ayat (1) akan beredar dalam tahun yang bersangkutan dan mencantumkannya dalam Nota Keuangan. - (4) Jenis, nilai dan ciri-ciri uang yang akan dikeluarkan ditentukan oleh Bank, dan diberitahukan kepada umum dengan jalan pengumuman dalam Berita-Negara. - (5) Uang yang dikeluarkan oleh Bank dibebaskan dari bea meterai. - (6) Uang yang mengalir kembali ke dalam kas Bank dan oleh karena dianggap tidak layak lagi untuk diedarkan kembali, diberi tanda oleh Bank dan cara pemberian tanda itu diumumkan dengan penempatan dalam Berita-Negara. - (7) Uang yang telah diberi tanda demikian, tidak berharga lagi dan tidak ditukar oleh Bank, jika uang itu karena pencurian atau sebab lain beredar lagi.
PENJELASAN
Pasal 27
. - (1) Uang dapat ditukar di kantor pusat Bank dan Kantor- kantor cabangnya pada tiap hari kerja pada waktu jam kas yang ditetapkan oleh Bank. - (2) Bank tidak memberi penggantian kerugian jika uang hilang atau musnah, Bank tidak memberi penggantian kerugian untuk bagian-bagian uang uang kecuali jika ada jaminan yang dianggap perlu untuk mencegah timbulnya kerugian Bank. - (3) Jika ada persangkaan kejahatan atau