PERATURAN DAERAH KOTA MA Nomor 10 Tahun 2016 tentang PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN PEMBINAAN TERHADAP PEREDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL (berlaku 14 Desember 2016)
Pembukaan
Menimbang
WALIKOTA MAGELANG PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG
PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN PEMBINAAN TERHADAP PEREDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MAGELANG,
- a. bahwa minuman beralkohol atau minuman keras pada hakekatnya membahayakan kesehatan jasmani dan rohani, mengancam kehidupan masa depan generasi bangsa, dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat serta menjadi salah satu faktor pendorong terjadinya tindak kekerasan dan kriminalitas, sehingga perlu adanya pengendalian, penertiban dan pembinaan;
- b. bahwa sesuai dengan perkembangan kondisi masyarakat Kota Magelang yang dinamis, sehingga Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2002 tentang Minuman Beralkohol/ Minuman Keras sudah tidak dapat mengakomodir peredaran, penjualan dan pengawasan minuman beralkohol di Kota Magelang sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, dengan mempertimbangkan karakteristik daerah dan budaya lokal, Walikota dapat menetapkan pembatasan peredaran minuman beralkohol;
Mengingat
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Pengendalian, Pengawasan Dan Pembinaan Terhadap Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol;
2. : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar NegaraRepublik
3. Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2473);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Sertifikasi Kompetensi Dan Sertifikasi Usaha Di Bidang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5311);
14. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol;
15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
16. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2015 Nomor 6);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG dan WALIKOTA MAGELANG
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN PEMBINAAN TERHADAP PEREDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Magelang.
4. Pejabat penerbit izin adalah pejabat yang diberi tugas dan wewenang di bidang perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
5. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C2H5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.
6. Minuman Beralkohol Tradisional adalah Minuman Beralkohol yang dibuat secara tradisional dan turun temurun yang dikemas secara sederhana dan pembuatannya dilakukan sewaktu-waktu, serta dipergunakan untuk kebutuhan upacara keagamaan.
7. Minuman Beralkohol Campuran/Oplosan adalah Minuman Beralkohol yang dibuat dan dicampur dengan cara tertentu dari bahan yang mengandung etil alkohol (C2H5OH) dan/atau metil alkohol (CH3OH) atau bahan berbahaya lainnya.
8. Pengendalian adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui, menilai dan mengarahkan agar peredaran Minuman Beralkohol dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan pencarian, pengumpulan dan analisa data dan/atau keterangan lainnya terhadap segala bentuk pelanggaran usaha peredaran dan/atau penjualan minuman beralkohol di Kota Magelang.
10. Peredaran Minuman Beralkohol adalah kegiatan menyalurkan Minuman Beralkohol yang dilakukan oleh distributor, sub distributor, dan penjual langsung untuk diminum di tempat.
11. Penjualan Minuman Beralkohol adalah kegiatan usaha menjual Minuman Beralkohol untuk dikonsumsi di Hotel, Restoran dan Bar.
12. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha perseorangan atau badan usaha yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan usaha perdagangan Minuman Beralkohol.
13. Distributor adalah perusahaan yang ditunjuk oleh produsen Minuman Beralkohol produk dalam negeri dan/atau Importir Terdaftar Minuman Beralkohol (IT-MB) produk asal impor dan penjual langsung melalui sub distributor di wilayah pemasaran tertentu.
14. Sub Distributor adalah perusahaan yang ditunjuk oleh distributor untuk mengedarkan Minuman Beralkohol produk dalam negeri dan/atau produk asal impor kepada penjual langsung di wilayah pemasaran tertentu.
15. Penjual Langsung Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut Penjual Langsung adalah perusahaan yang menjual Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum lansung di Hotel, Restoran dan Bar.
16. Hotel, Restoran, Bar adalah tempat sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pariwisata.
17. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut SIUP-MB adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus Minuman Beralkohol di Hotel,Restoran dan Bar.
18. Importir Terdaftar Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat IT-MB adalah perusahaan yang mendapatkan penetapan untuk melakukan kegiatan impor minuman beralkohol.
19. Penyidikan tindak pidana di bidang Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang minuman beralkohol yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
20. Penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undangundang untuk melakukan penyidikan.
21. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
MAKSUD DAN TUJUAN
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan perlindungan dan menjaga kesehatan, ketertiban, serta ketentraman masyarakat dari dampak buruk terhadap penyalahgunaan Minuman Beralkohol.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk menjaga keamanan dan ketertiban agar tidak terjadi tindak kekerasan dan kriminalitas sebagai dampak dari peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol.
RUANG LINGKUP
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 3
Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:
- a. kewenangan Pemerintah Daerah;
- b. klasifikasi Minuman Beralkohol;
- c. perizinan;
- d. penjualan Minuman Beralkohol;
- e. pelaporan;
- f. pengendalian dan pengawasan;
- g. larangan; dan
- h. sanksi
BAB IV - KEWENANGAN
Pasal 4
Dalam pengendalian dan pengawasan peredaran Minuman Beralkohol, Pemerintah Daerah berwenang:
- a. menerbitkan SIUP-MB bagi Penjual Langsung;
- b. menetapkan tempat tertentu lainnya sebagai tempat yang dilarang untuk memperdagangkan Minuman Beralkohol;
- c. melakukan pengendalian terhadap penjualan Minuman Beralkohol; dan
- d. melakukan pengawasan terhadap produksi, peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol dan Minuman Beralkohol Tradisional untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan di wilayah Daerah.
BAB IV - KEWENANGAN
Pasal 5
- (1) Minuman Beralkohol terdiri dari Minuman Beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri atau asal impor.
- (2) Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan dalam golongan sebagai berikut:
- a. Minuman Beralkohol golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C2H5OH) dengan kadar sampai dengan 5% (lima persen);
- b. Minuman Beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C2H5OH) dengan kadar lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen); dan
- c. Minuman Beralkohol golongan C adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C2H5OH) dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).
- (3) Minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan.
- (4) Ketentuan mengenai jenis Minuman Beralkohol
BAB IV - KEWENANGAN
Pasal 6
Minuman beralkohol yang berasal dari dalam negeri dan impor adalah minuman beralkohol yang memenuhi standar mutu produksi, standar keamanan dan mutu pangan.
PERIZINAN
BAB V - PERIZINAN
Pasal 7
- (1) Setiap Perusahaan yang bertindak sebagai Penjual Langsung yang memperdagangkan Minuman Beralkohol golongan B dan golongan C wajib memiliki SIUP-MB.
- (2) SIUP-MB yang dimiliki Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga untuk memperdagangkan Minuman Beralkohol golongan A.
BAB V - PERIZINAN
Pasal 8
SIUP-MB untuk Penjual Langsung berlaku untuk setiap satu gerai atau outlet.
BAB V - PERIZINAN
Pasal 9
- (1) SIUP-MB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) diterbitkan oleh Walikota.
- (2) Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melimpahkan penerbitan SIUP-MB kepada Pejabat Penerbit Izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB V - PERIZINAN
Pasal 10
Permohonan SIUP-MB untuk Penjual Langsung Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) disampaikan kepada Pejabat Penerbit Izin.
BAB V - PERIZINAN
Pasal 11
- (1) Walikota menerbitkan SIUP-MB paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permohonan secara lengkap dan benar.
- (2) SIUP-MB berlaku untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Perpanjangan SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) :
- a. dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sebelum masa berlakunya berakhir; dan
- b. mengembalikan asli SIUP-MB kepada Pejabat Penerbit Izin.
- (4) Penjual Langsung yang mengalami perubahan data dan/atau informasi yang tercantum pada SIUP-MB wajib mengganti SIUP-MB dengan melampirkan dokumen data pendukung perubahan.
PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL
BAB VI - PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL
Pasal 12
Penjualan Minuman Beralkohol untuk diminum langsung di tempat, hanya dapat dijual di hotel, bar, dan restoran yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VI - PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL
Pasal 13
Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 hanya dapat diberikan kepada konsumen yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih dengan menunjukkan kartu identitas kepada petugas pramuniaga.
BAB VI - PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL
Pasal 14
- (1) Penjual Langsung hanya dapat memperdagangkan Minuman Beralkohol yang berasal dari Distributor atau Sub Distributor.
- (2) Khusus untuk penjualan Minuman beralkohol Golongan A, Distributor, atau Sub Distributor wajib bertanggung jawab terhadap Penjual Langsung yang ditunjuk.
- (3) Penjual Langsung paling banyak hanya dapat memperoleh 5 (lima) penunjukan yang berasal dari Produsen atau IT-MB atau Distributor atau Sub Distributor atau kombinasi keempatnya.
LABEL EDAR MINUMAN BERAKOHOL
BAB VII - LABEL EDAR MINUMAN BERAKOHOL
Pasal 15
- (1) Pada setiap kemasan Minuman Beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C yang beredar dan dijual di wilayah Daerah wajib dilengkapi dengan label.
- (2) Label sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib menggunakan bahasa Indonesia, angka Arab dan huruf Latin dan paling kurang memuat keterangan mengenai :
- a. nama produk;
- b. kadar alkohol;
- c. daftar bahan yang digunakan;
- d. berat bersih atau isi bersih;
- e. nama dan alamat pihak yang memproduksi;
- f. pencantuman tulisan 'Minuman Beralkohol'.
PELAPORAN
BAB VIII - PELAPORAN
Pasal 16
- (1) Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan B dan golongan C wajib menyampaikan laporan realisasi penjualan Minuman Beralkohol kepada Walikota melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan dengan tembusan kepada Gubernur Jawa Tengah melalui Kepala Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah yang membidangi perdagangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara penyampaian dan bentuk laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.
BAB VIII - PELAPORAN
Pasal 17
Pejabat Penerbit Izin dapat meminta data dan informasi mengenai kegiatan penjualan Minuman Beralkohol kepada Penjual Langsung.
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
BAB IX - PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
Pasal 18
- (1) Pengendalian penjualan Minuman Beralkohol dilakukan terhadap Penjual Langsung Minuman Beralkohol.
- (2) Pengawasan penjualan Minuman Beralkohol dilakukan terhadap produksi, peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol, dan Minuman Beralkohol Tradisional untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan di wilayah Daerah.
BAB IX - PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
Pasal 19
- (1) Pengendalian dan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Dalam Pengawasan peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol dibentuk Tim Terpadu yang ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsurunsur:
- a. perangkat daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang perindustrian dan perdagangan;
- b. perangkat daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang kesehatan;
- c. perangkat daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang pariwisata;
- d. perangkat daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang keamanan dan ketertiban;
- e. instansi terkait lainnya.
- (4) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketuai oleh Kepala satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang perdagangan.
- (5) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Terpadu dapat mengikutsertakan aparat Kepolisian sebagai unsur pendukung.
- (6) Pembiayaan kegiatan Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
BAB IX - PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
Pasal 20
Dalam hal diperlukan atau diperoleh informasi peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Kepala perangkat daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang perindustrian dan perdagangan secara sendiri atau bersama dengan instansi terkait lainnya dapat melakukan pengawasan peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol.
BAB IX - PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
Pasal 21
Ketentuan lebih lanjut tentang prosedur dan tata cara pengendalian dan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol diatur dengan Peraturan Walikota.
BAB X - PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 22
- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan Minuman Beralkohol.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan laporan kepada instansi yang berwenang dalam hal terjadi pelanggaran terhadap larangan peredaran, penjualan, dan/atau konsumsi Minuman Beralkohol.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh orang perseorangan dan/atau kelompok masyarakat.
- (4) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak atas jaminan perlindungan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
LARANGAN
BAB XI - LARANGAN
Pasal 23
Setiap orang dilarang:
- a. memproduksi Minuman Beralkohol golongan A, golongan B, golongan C, Minuman Beralkohol Tradisional, dan/atau Minuman Beralkohol Campuran/Oplosan.
- b. memasukkan, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menjual Minuman Beralkohol golongan A, golongan B, golongan C, Minuman Beralkohol tradisional, dan/atau Minuman Beralkohol Campuran/Oplosan di wilayah Daerah:dan/atau
- c. mengonsumsi Minuman Beralkohol golongan A, golongan B, golongan C, Minuman Beralkohol tradisional, dan/atau Minuman Beralkohol Campuran/Oplosan.
BAB XI - LARANGAN
Pasal 24
- (1) Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tidak berlaku untuk kepentingan terbatas.
- (2) Kepentingan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
3. a.
4. kepentingan adat;
- b. ritual keagamaan;
- c. farmasi; dan
- d. tempat-tempat yang diizinkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB XII - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 25
- (1) Setiap Perusahaan yang melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (1), Pasal 7, Pasal 11 ayat (4), Pasal 12 , Pasal 13 , Pasal 14, Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 23 dikenakan sanksi administratif berupa :
- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. penghentian sementara kegiatan;
- d. penghentian tetap kegiatan;
- e. pencabutan sementara izin;
- f. pencabutan tetap izin;
- g. denda administratif;dan/atau
- h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pelaksanaan pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.
BAB XIII - PENYIDIKAN
Pasal 26
- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut:
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
- g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan / atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
- i. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang berlaku.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
KETENTUAN PIDANA
BAB XIV - KETENTUAN PIDANA
Pasal 27
- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 23 huruf c diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 ayat (2), Pasal 23 a, dan Pasal 23 b diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.
KETENTUAN PENUTUP
BAB XV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2002 tentang Minuman Beralkohol/Minuman Keras (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2002 Nomor 36, Seri E No. 21) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB XV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Magelang.

Penetapan: Ditetapkan di Magelang pada tanggal 14 Desember 2016

Penandatangan: WALIKOTA MAGELANG,

Verifikasi: ttd SIGIT WIDYONINDITO

Penetapan: Diundangkan di Magelang pada tanggal 14 Desember 2016

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG, ttd SUGIHARTO LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2016 NOMOR 10 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG, PROVINSI JAWA TENGAH : (10/2016)
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 10 TAHUN 2016
## TENTANG
## PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN PEMBINAAN TERHADAP PEREDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL
## I.UMUM
Minuman beralkohol pada dasarnya dapat menimbulkan kerugian terhadap kesehatan manusia dan gangguan ketertiban serta ketentraman masyarakat, sehingga diperlukan pengendalian, pengawasan dan pembinaan terhadap peredaran dan penjualan, dan perizinannya.
Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka Pemerintah Daerah perlu melakukan langkah-langkah pengendalian, pengawasan dan peredaran dan penjualan minuman beralkohol yang dilaksanakan secara terkoordinasi antara instansi terkait dengan semua pihak yang berkepentingan untuk dapat bersinergi ikut berperan dalam mengendalikan dan mengawasi peredaran minuman beralkohol agar tidak menimbulkan dampaknegatif bagi kehidupan sosial masyarakat.
Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pemberian izin perdagangan barang kategori dalam pengawasan skala kabupaten/kota (SIUP-MB golongan B dan C untuk Pengecer, Penjualan langsung) untuk diminum di tempat. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka diperlukan pengaturan mengenai pengendalian, pengawasan dan pembinaan terhadap peredaran dan penjualan minuman beralkohol.
## II. PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 2
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 3
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 4
Cukup jelas. Pasal 5 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Yang dimaksud dengan 'barang dalam pengawasan' adalah semua barang berupa apapun, baik yang berasal dari impor maupun yang berasal dari hasil produksi dalam negeri, yang dengan atau berdasarkan peraturan perundang-udangan, ditunjuk sebagai barang-barang dalam pengawasan Pemerintah. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 Yang dimaksud dengan 'gerai' adalah meja/kedai tempat menjual barang-barang sedangkan outlet adalah toko/sebuah tempat penjualan. Pasal 9 Cukup jelas. Pasal 10 Cukup jelas. Pasal 11 Cukup jelas. Pasal 12 Yang dimaksud dengan 'hotel' adalah tempat/usaha penyediaan akomodasi berupa kamar-kamar di dalam suatu bangunan, yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan/atau fasilitas lainnya secara harian dengan tujuan memperoleh keuntungan. Yang dimaksud dengan 'restoran' adalah tempat/usaha penyediaan jasa makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian di suatu tempat tetap yang tidak berpindah-pindah dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba. Yang dimaksud dengan 'bar' adalah usaha penyediaan minuman beralkohol dan non alkohol dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindahpindah.
PENJELASAN
Pasal 13
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 14
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 15
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 16
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 17
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 18
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 19
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 20
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 21
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 22
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 23
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 24
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 25
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 26
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 27
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 28
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 29
Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 57