PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU Nomor 49 Tahun 2013 tentang URAIAN TUGAS KEPALA BADAN, (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Banjarbaru sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna secara maksimal, dipandang perlu adanya uraian tugas Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, dan Tim Teknis;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dengan Peraturan walikota tentang Uraian Tugas Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, dan Tim Teknis pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Banjarbaru;
Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang PokokPokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang PokokPokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah ICabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah;
3
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2013 Nomor 6);
14. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 40 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2013 Nomor 40);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU TENTANG URAIAN TUGAS KEPALA BADAN, SEKRETARIS, KEPALA BIDANG, KEPALA SUB BAGIAN, KEPALA SUB BIDANG, DAN TIM TEKNIS PADA BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL KOTA BANJARBARU.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Banjarbaru.
3. Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru.
5. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal adalah Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Banjarbaru.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Banjarbaru.
7. Sekretaris adalah Sekretaris pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Banjarbaru.
8. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Banjarbaru.
9. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Banjarbaru.
10. Kepala Sub Bidang adalah Kepala Sub Bidang pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Banjarbaru.
, A
11. Tim Teknis yang berfungsi sebagai Tim kerja yang beranggotakan masingmasing wakil dari perangkat daerah teknis dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
URAIAN TUGAS KEPALA BADAN, SEKRETARIS, KEPALA BIDANG, KEPALA SUB BAGIAN, KEPALA SUB BIDANG, DAN TIM TEKNIS PADA BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL
Bagian Kesatu
Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal
BAB II
Pasal 2
Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menetapkan visi, misi, rencana strategis, dan rencana kerja pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal berpedoman pada peraturan/ketentuan yang berlaku;
- b. meru mu skan kebijaksanaan teknis yang berhubungan dengan pengelolaan bidang pelayanan perijinan, pelayanan non perijinan, pelayanan perijinan paralel, dan bidang penanaman modal pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal dengan berpedoman pada program tahun yang lalu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. mengkoordinasikan pelayanan perijinan, non perijinan, perijinan paralel dan penanaman modal secara rutin sehingga tercipta kenyamanan suasana pelayanan;
- d. mengkoordinasikan dan mengkaji potensi unggulan daerah dalam penanaman modal sesuai karakteristik daerah untuk memenuhi pihak yang berkepentingan;
- e. mendistribusikan, mendelegasikan, mengatur dan mengawasi tugas kepada Sekretaris dan Kepala Bidang sesuai bidang tugas masing-masing;
- f. meningkatkan pelaksanaan tugas lingkup pelayanan perijinan, non perijinan, perijinan paralel, dan penanaman modal sesuai Standar Operasi Pelayanan (SOP) sehingga tercipta pelayanan yang efektif dan efesien;
- g. meningkatkan pengembangan aparatur di bidang pelayanan dan penanaman modal
BAB II
Pasal 3
Sekretaris mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. merencanakan dan menyusun program kerja tahunan kesekretariatan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal
BAB II
Pasal 4
Kepala Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. merencanakan dan menyusun rencana kegiatan administrasi umum dan kepegawaian dengan
BAB II
Pasal 5
Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. merencanakan dan menyusun rencana kegiatan perencanaan dan keuangan dengan berpedoman pada peraturan/ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas, memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan sesuai bidang tugas masing-masing agar pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan perencanaan dan keuangan dengan berpedoman pada rencana kerja agar kegiatan berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
- d. melaksanakan kegiatan perencanaan dan keuangan meliputi penyusunan program dan kegiatan, penganggaran serta administrasi keuangan meliputi pembayaran, pembukuan dan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. melaksanakan verifikasi dan validasi dokumen keuangan berpedoman pada peraturan/ketentuan yang berlaku agar tertib administrasi;
- f. menganalisa dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan perencanaan dan keuangan melalui data dan informasi agar kegiatan berjalan dengan lancar;
- g. membuat telahaan, rancangan konsep surat, rekomendasi, dan bahan naskah lainnya yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan dan keuangan agar kegiatan berjalan dengan balk.
- h. menilai hasil kerja bawahan sesuai pekerjaan yang dicapai untuk dijadikan penilaian prestasi kerja;
- i. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan untuk bahan kebijakan pimpinan agar dapat diproses lebih lanjut;
- j. menyampaikan laporan hasil kerja kepada atasan sebagai pertanggungjawaban tugas balk tertulis maupun lisan;
melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Bagian Ketiga Kepala Bidang Pelayanan Perijinan
BAB II
Pasal 6
Kepala Bidang Pelayanan Perijinan mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. merencanakan dan menyusun program kerja tahunan bidang pelayanan perijinan
BAB II
Pasal 7
Tim Teknis Perijinan mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menerima, meneliti, memilah, mengklasifikasi berkas permohonan perijinan sesuai program, prosedur dan ketentuan yang berlaku;
- b. memberikan petunjuk/
PENJELASAN
Pembukaan
kepada masyarakat pemohon di bidang perijinan;
- c. membuat tanda terima berkas permohonan perijinan yang telah memenuhi persyaratan dan menetapkan waktu penyelesaiannya;
- d. memproses dan menyelesaikan berkas permohonan bidang perijinan;
- e. menyiapkan bahan-bahan penandatanganan untuk perijinan yang telah memenuhi persyaratan kepada Kepala Badan;
- f. melaksanakan pencatatan dan registrasi di bidang pelayanan perijinan;
- g. melaksanakan koordinasi dengan tim teknis terkait dengan pelaksanaan kegiatan pelayanan perijinan pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal;
- h. memberikan saran / telaahan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
- i. membuat laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan evaluasi sebagai bahan pertanggungjawaban tugas;
- j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan
## Bagian Keempat
Kepala Bidang Pelayanan Non Perijinan
##
PENJELASAN
Pasal 8
Kepala Bidang Pelayanan Non Perijinan mempunyai tugas sebagai berikut: - a. merencanakan dan menyusun program kerja tahunan bidang pelayanan non perijinan berdasarkan hasil kerja tahun lalu untuk dijadikan pedoman kegiatan yang akan dilaksanakan; - b. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan bidang pelayanan non perijinan dengan berpedoman pada rencana kerja agar kegiatan berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan; - c. melaksanakan pembinaan, monitoring, pengawasan dan evaluasi