PERATURAN BUPATI MA Nomor 48 Tahun 2015 tentang PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN ANGGARAN 2016 (berlaku 28 September 2015)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 48 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN ANGGARAN 2016
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
BUPATI TUBAN,
bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Pasal 5 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, maka dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tuban, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toban Tahun Anggaran 2016;
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nom,or 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Hibah Daerah
13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah keempat kali dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21.Tahun 2011;
5. . 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Toban Nomor 06 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toban Tahun 2007 Seri E Nomor 21).
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN ANGGARAN 2016.
Pasal 1
Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toban Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tercantum dalam
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tuban.

Penetapan: Ditetapkan di Tuban

Penetapan: Diundangkan di Tuban pada tanggal 28 September 2015 SEKRT.S DAERAH 1 I atn1:lvANA BERITA DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2015 SERI .,A NOMOR 7

Penandatangan: LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TUBAN NOMOR 48 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PELAKSANMN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN ANGGARAN 2016 ## BABI ## PENDAHULUAN ## A. Latar Belakang

Penandatangan: Dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Pasal 5 ayat (2) huruf a, Pemerintah Kabupaten Tuban menyusun kebijakan tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2016 sebagai dasar pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2016 agar dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. ## B. Tujuan

Penandatangan: Tujuan diberlakukannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016. ## C. Sistematika

Penandatangan: Peraturan Bupati ini terdiri dari enam bab dengan sistematika sebagai berikut: Bab I Pendahuluan Bab II Azas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah Bab III Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Bab IV Pelaksanaan APBD BabV Bab VI Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa f Bab VII Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan t f' Penatausahaan Keuangan Daerah ## BAB II ## AZAS UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH ## Azas Umum dalam Pengelolaan Keuangan Daerah adalah: - a. Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang› undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. - b. Secara tertib adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan. - c. Taat pada peraturan perundang-undangan adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan. - d. Efektif merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil. - e. Efisien merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu. - f. Ekonomis merupakan pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah. - g. Transparan merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas› Iuasnya tentang keuangan daerah. - h. Bertanggung jawab merupakan perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggung jawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Distribusi: - i. Keadilan adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan/ atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang obyektif. - j. Kepatutan tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional. - k. Manfaat untuk masyarakat adalah bahwa keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat. ## BAB Ill ## KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH ## A. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah

Penandatangan: Bupati selaku kepala pemerintah daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan dan mempunyai kewenangan: 1. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD; 2. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang daerah; 3. Menetapkan kuasa pengguna anggaran/ pengguna barang; 4. Menetapkan bendahara penerimaan dan/ atau bendahara pengeluaran; 5. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah; 6. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah; 7. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik daerah; dan 8. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.

Penandatangan: Selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah Bupati melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada:

Penandatangan: 1. Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah;

Penandatangan: 2. Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD); dan

Penandatangan: 3. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku Pejabat Pengguna Anggaran.

Penandatangan: Pelimpahan sebagaimana tersebut di atas ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan prinsip pemisahan kewenangan antara yang /' tm;merintahkan, menguji, dan yang menerima atau mengeluarkan uang. ## B. Koordinator Pengelola Keuangan Daerah

Penandatangan: Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah berkaitan dengan peran dan fungsinya dalam membantu Bupati menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah termasuk pengelolaan keuangan daerah mempunyai tugas koordinasi dibidang : 1. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD; 2. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang daerah; 3. Penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD; 4. Penyusunan Raperda APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; 5. Tugas-tugas pejabat perencana daerah, PPKD, dan pejabat pengawas keuangan daerah; dan 6. Penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Penandatangan: Selain tugas koordinasi sebagaimana tersebut di atas Sekretaris Daerah mempunyai tugas: 1. Memimpin TAPD; 2. Menyiapkan pedoman pelaksanaan APBD; 3. Menyiapkan pedoman pengelolaan barang daerah; 4. Memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD /DPPA-SKPD; dan

Penandatangan: 5. Melaksanakan tugas-tugas koordinasi pengelolaan keuangan daerah lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah.

Penandatangan: Koordinator pengelolaan keuangan daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati. ## C. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)

Penandatangan: Kepala SKPKD selaku PPKD mempunyai tugas: 1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah; 2. Menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD; 3. Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; 4. Melaksanakan fungsi BUD; 5. Menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan

Penandatangan: 6. Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah. PPKD dapat melimpahkan kepada pejabat lainnya dilingkungan SKPKD untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut : 1. Menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD; 2. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD; 3. Melaksanakan pemungutan pajak daerah; 4. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah daerah; 5. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah; 6. Menyajikan informasi keuangan daerah; dan 7. Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah. PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD berwenang: 1. Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD; 2. Mengesahkan DPA-SKPD /DPPA-SKPD; 3. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD; 4. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah; 5. Melaksanakan pemungutan pajak daerah; 6. Menetapkan SPD; 7. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah; 8. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah; 9. Menyajikan informasi keuangan daerah; dan 10. Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah. PPKD selaku BUD menunjuk pejabat di lingkungan satuan kerja pengelola :uangan daerah selaku kuasa BUD. /' i ..i

Penandatangan: PPKD bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. ## D. Kuasa BUD

Penandatangan: Penunjukan kuasa BUD ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan mempunyai tugas: 1. Menyiapkan anggaran kas; 2. Menyiapkan SPD; 3. Menerbitkan SP2D; 4. Menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah; 5. Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/ atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk; 6. Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD; 7. Menyimpan uang daerah; 8. Melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/ menatausahakan investasi daerah; 9. Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah; 10. Melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah; 11. Melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah; dan 12. Melakukan penagihan piutang daerah. Kuasa BUD bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada BUD. ## E. Pengguna Anggaran

Penandatangan: Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran mempunyai tugas: 1. Menyusun RKA-SKPD; 2. Menyusun DPA-SKPD; 3. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja; 4. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya; 5. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran; t~ 6. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak; 7. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan; 8. Menandatangani SPM; 9. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya; 10. Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya; 11. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya; 12. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;

Penandatangan: 13. Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah; dan

Penandatangan: 14. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. ## F. Kuasa Pengguna Anggaran

Penandatangan: Pengguna Anggaran dalam melaksanakan tugasnya dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala unit kerja pada SKPD selaku Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan pertimbangan tingkatan. daerah, besaran SKPD, besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi, rentang kendali, dan/ atau pertimbangan objektif lainnya yang ditetapkan oleh Bupati atas usul kepala SKPD. Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana tersebut di atas, meliputi: 1. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja; 2. Melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya; 3. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran; 4. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan; 5. Menandatangani SPM-LS dan SPM-TU; 6. Mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya; dan 7. Melaksanakan tugas-tugas kuasa pengguna berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh anggaran. anggaran lainnya pejabat pengguna Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengguna Anggaran. ## G. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pengguna Anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan menunjuk pejabat pada unit kerja SKPD selaku PPTK berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, anggaran kegiatan, beban kerja, lokasi, dan/ atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya dan mempunyai tugas mencakup: 1. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan; 2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan 3. Menyiapkan dokumen anggaran mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan. PPTK bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengguna Anggaran dan/ atau Kuasa Pengguna Anggaran. ## H. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD

Penandatangan: Untuk melaksanakan anggaran yang dimuat dalam DPA-SKPD, kepala SKPD menetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD sebagai PPK-SKPD dan mempunyai tugas:

Verifikasi: 1. Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/ disetujui oleh PPTK; 2. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran; 3. Melakukan verifikasi SPP; 4. Menyiapkan SPM; 5. Melakukan verifikasi harian atas penerimaan; t, 6. Melak:sanak:an ak:untansi SKPD; dan ## 7. Menyiapkan laporan keuangan SKPD. PPK-SKPD tidak: boleh merangkap sebagai pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan negara/ daerah, bendahara, dan/ atau PPTK.

Penandatangan: PPK-SKPD bertanggung jawab atas pelak:sanaan tugasnya kepada Kepala SKPD. ## I. Bendahara Penerimaan

Penandatangan: Bupati atas usul PPKD menetapkan bendahara penerimaan untuk melak:sanak:an tugas kebendaharaan dalam rangka pelak:sanaan anggaran padaSKPD. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahak:an, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelak:sanaan APBD pada SKPD. Bendahara penerimaan baik secara langsung maupun tidak: langsung dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak: sebagai penjamin atas kegiatan/ pekerjaan/penjualan, serta membuka rekening/giro pos atau menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan Iainnya atas nama pribadi. Bendahara penerimaan secara fungsional bertanggung jawab atas pelak:sanaan tugasnya kepada PPKD selaku BUD. ## J. Bendahara Penerimaan Pembantu

Penandatangan: Dalam hal Pengguna Anggaran melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kuasa Pengguna Anggaran, Bupati menetapkan bendahara penerimaan pembantu pada unit kerja terkait. Bendahara penerimaan pembantu wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya. Bendahara penerimaan melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh bendahara penerimaan pembantu sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan kas. 1, ## K. Bendahara Pengeluaran

Penandatangan: Bupati atas usul PPKD menetapkan bendahara pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran padaSKPD. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah rangka pelaksanaan APBD pada SKPD. dan dalam Bendahara pengeluaran baik secara langsung maupun tidak langsung dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/ pekerjaan/penjualan, serta membuka rekening/giro pos atau menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan Iainnya atas nama pribadi. Bendahara pengeluaran secara fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PPKD selaku BUD.

Penandatangan: Bendahara pengeluaran sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara pada bank yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagai bank persepsi atau pos giro dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ## L. Bendahara Pengeluaran Pembantu

Penandatangan: Dalam hal Pengguna Anggaran melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kuasa Pengguna Anggaran, Bupati menetapkan bendahara pengeluaran pembantu pada unit kerja terkait. Bendahara pengeluaran pembantu wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh pengeluaran yang menjadi tanggung jawabnya. Bendahara pengeluaran melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh bendahara pengeluaran pembantu sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan kas. ## M. Pembantu Bendahara Pengeluaran t j

Penandatangan: Untuk mendukung kelancaran tugas perbendaharaan, bendahara pengeluaran dapat dibantu oleh pembantu bendahara yang ditetapkan oleh Kepala SKPD dan melaksanakan fungsi sebagai kasir, pembuat dokumen t ;geluaran uang atau pengurusan gaji. ## BAB IV ## PELAKSANAAN APBD ## A. Azas Umum Pelaksanaan APBD 1. Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dikelola dalam APBD. 2. Setiap SKPD yang mempunyai tugas memungut dan/atau menerima pendapatan daerah wajib melaksanakan pemungutan dan/ atau penerimaan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. 3. Penerimaan SKPD dilarang digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang› undangan. 4. Penerimaan SKPD berupa uang atau eek disetor ke rekening kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja. 5. Jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap pengeluaran belanja. 6. Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanjajika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD. 7. Setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas be ban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD. 8. Pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ## B. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Daerah Anggaran Pendapatan Daerah dalam satu Tahun Anggaran meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam 1 (satu) Tahun Anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah, dengan penegasan sebagai berikut: 1. Semua pendapatan daerah dilaksanakan melalui rekening kas umum daerah;

Verifikasi: 2. Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan; 3. Pendapatan daerah dikelompokkan atas: - a. Pendapatan Asli Daerah; - b. Dana Perimbangan;dan - c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah. 4. Setiap SKPD yang memungut pendapatan daerah wajib mengintensifkan pemungutan pendapatan yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya serta menyetorkan ke Kas Daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah pemungutan dan Buku Kas Umum Penerimaan ditutup; 5. Dalam rangka meningkatkan peneriman Daerah, Satuan Kerja pemungut harus dapat merealisir target Pendapatan Asli Daerah (PAD) minimal yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tiap Tahun Anggaran dengan tahapan sebagai berikut: 6. SKPD dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah kecuali diatur khusus oleh Peraturan Perundangan; 7. Setiap pendapatan harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah; 8. Komisi, rabat, potongan atau pendapatan lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dapat dinilai dengan uang, baik secara langsung sebagai akibat dari penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi dan/ atau pengadaan barang dan jasa termasuk pendapatan bunga, jasa giro atau pendapatan lain sebagai penyimpangan dana anggaran pada bank serta pendapatan dari hasil pemanfaatan barang daerah atas kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah. 9. Pengembalian atas kelebihan pendapatan dilakukan dengan membebankan pada pendapatan yang bersangkutan untuk pengembalian pendapatan yang terjadi dalam tahun yang sama dan harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah; 10. Untuk pengembalian kelebihan pendapatan yang terjadi pada tahun› tahun sebelumnya dibebankan pada belanja tidak terduga dan harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. 11. Semua pendapatan dana perimbangan melalui rekening kas umum daerah dan dicatat sebagai pendapatan daerah. 12. Dalam rangka meningkatkan Penerimaan Daerah, SKPD pemungut harus dapat merealisasi target Pendapatan Asli Daerah (PAD) minimal yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tiap Tahun Anggaran. - a. - Triwulan ke I - b. Triwulan ke II - c. Triwulan ke III 15 % 40 % 75 % - d. Triwulan ke IV 100 % 13. SKPD yang bertanggung jawab menangani pemungutan Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut: ## a) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah: - 1) Pajak Hotel. - 2) Pajak Restoran. - 3) Pajak Hiburan. - 4) Pajak Reklame. - 5) Pajak Penerangan Jalan (PPJ) - 6) Pajak Parkir. - 7) Pajak Air Tanah - 8) Pajak Sarang Burung. - 9) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. - 10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB› P2) - 11) Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). - 12) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Gedung Kantor). - 13) Bagian Laba dari Bank Jatim. - 14) Pendapatan denda Pajak Daerah. - 15) Penerimaan Jasa Giro. - 16) Penerimaan Bunga Deposito. ## b) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga: Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Bangunan, Gedung Kantor dan Rumah Dinas). ## c) Dinas Kesehatan: - 1) Retribusi Pelayanan Kesehatan. - 2) Retribusi Laboratorium Kesehatan. - 3) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Bangunan dan Rumah Dinas}. - 4) Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). ## d) Dinas Pekerjaan Umum: - 1) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan. - 2) Retribusi Penyediaan/Penyedotan Kakus. - 3) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Tanah dan Bangunan, Kendaraan Bermotor / Alat Berat). - 4) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Tempat Bermain Anak, Gedung Olah Raga Rangga Jaya Anoraga). - 5) Hasil Kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan. ## e) Dinas Perhubungan: - 1) Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum. - 2) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor. - 3) Retribusi Kekayaan Daerah (Sewa Tanah Pangkalan Truck Compreng dan Kios di Parkir Bus Wisata Kebonsari). - 4) Retribusi Terminal. - 5) Retribusi Tempat Parkir Khusus (Pangkalan Truck Compreng, Parkir Bus Wisata Kebonsari) - 6) Retribusi Ijin Trayek ## fl Dinas Perekonomian dan Pariwisata: - 1) Retribusi Pelayanan Pasar Daerah. - 2) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Sewa Kios di Sunan Bonang, Goa Akbar, Lapangan Tennis, Basuki Rahmat, Sewa Tanah Karangwaru, Sewa Gedung Budaya Loka, Sewa Billbord Bertiang). - 3) Bagian Laba PD.Aneka Tambang. - 4) Bagian Laba PDAM. - 5) Hasil Eksekusi Jaminan Bongkar Reklame. - 6) Hasil Bunga Pinjaman. - 7) Fasilitas Umum. ## g) Dinas Pertanian: - 1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Sewa Rumah Dinas dan Sewa Laban). - 2) Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan sebelum dipotong. - 3) Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan sesudah dipotong. - 4) Penjualan Hasil Perkebunan. ## h) Dinas Perikanan dan Kelautan: - 1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Sewa Tanah dan Bangunan). - 2) Retribusi Tempat Pelelangan Ikan. - 3) Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak dipisahkan (Penjualan Hasil Perikanan). ## i) Bagian Perlengkapan dan Aset Setda Kabupaten Tuban: Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Sewa Lapangan Tenis, Sewa Lahan). ## j) Badan Penyuluh Pertanian dan Ketahanan Pangan: - 1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Sewa Lahan). - 2) Hasil Bunga Pinjaman. ## k) Badan Pelayanan Perijinan Terpadu: - 1) Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (1MB). - 2) Retribusi Ijin Gangguan (HO). - 3) Retribusi Ijin Usaha Perikanan. ## 1) Rumah Sakit DR. R. Koesma Tuban: - 1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Sewa Rumah Dinas). - 2) Retribusi Tempat Parkir Khusus. - 3) Pendapatan BLUD. ## m) Kecamatan: - 1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Sewa Rumah Dinas). - 2) Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB).Retribusi Ijin Gangguan (HO). ## C. Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah 1. Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. 2. Bukti yang lengkap dan sah harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud. ## 3. Bukti pengeluaran belanja atas beban APBD yang : - a. mempunyai nilai nominal sampai dengan Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), tidak dikenakan Bea Meterai; - b. mempunyai nilai nominal lebih dari Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dikenakan Bea Meterai dengan tarif sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah); - c. mempunyai nilai nominal lebih dari Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dikenakan Bea Meterai dengan tarif sebesar Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah). 4. Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan daerah tentang APBD ditetapkan dan ditempatkan dalam lembaran daerah.

Penandatangan: 5. Pengeluaran kas dimaksud angka 4 tidak termasuk untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati. 6. Belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib adalah: - a. Belanja yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang bersangkutan, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa. - b. Belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan dan kesehatan dan/ atau melaksanakan kewajiban kepada fihak ketiga. 7. Belanja menurut kelompok belanja terdiri dari ## a. Belanja tidak langsung - Kelompok belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. ## b. Belanja langsung. Kelompok belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. 8. Kelompok belanja tidak langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari : ## a. Belanja pegawai - 1) Belanja pegawai merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Penandatangan: - 2) Uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan tunjangan Bupati dan Wakil Bupati serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dianggarkan dalam belanja pegawai.

Distribusi: - 3) Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah diberikan kepada pejabat dan pegawai Instansi pelaksana pemungut pajak dan retribusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian dan pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 4. Bunga Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran utang jangka ## b. bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. ## c. Subsidi

Penandatangan: - 1) Belanja subsidi dianggarkan sesuai dengan keperluan perusahaan/lembaga penerima subsidi dalam Peraturan Daerah tentang APBD yang peraturan pelaksanaannya lebih lanjut dituangkan dalam Peraturan Bupati. - 2) Belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan umum masyarakat agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak. - 3) Perusahaan/lembaga penerima belanja subsidi harus terlebih dahulu dilakukan audit sesuai dengan ketentuan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara.

Penandatangan: - 4) Perusahaan/lembaga penerima belanja subsidi bertanggung jawab atas penggunaan uang/barang dan/ atau jasa yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya kepada Bupati. ## d. Hibah - 1) Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa: - a) Hibah adalah Pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah Pusat atau pemerintah daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau BUMD, dan/ atau Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah; - b) Pemberian hibah berupa uang, barang atau jasa, dapat diberikan kepada: - a) Pemerintah Pusat; - b) Pemerintah Daerah lainnya; - c) Badan Usaha Milik Negara/BUMD; dan/atau - d) Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia. - 2) Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat; - 3) Pemberian hibah harus memenuhi kriteria paling sedikit: - a) Peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan; - b) Tidak wajib, tidak mengikat, dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan - c) Memenuhi persyaratan penerima hibah. 4) 9) - Hibah kepada pemerintah pusat dilakukan dengan ketentuan: - a) Hibah dimaksud sebagai penerimaan negara; dan atau - b) Hanya untuk mendanai kegiatan dan/ atau penyediaan barang dan jasa yang tidak dibiayai dari APBN; 5) Hibah dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lain, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia. dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan; - 6) Hibah berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek belanja hibah, dan rincian objek belanja hibah pada PPKD. - 7) Hibah berupa barang atau jasa dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan dalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalamjenis belanja barang dan jasa, obyek belanja hibah barang atau jasa dan rincian objek belanja hibah barang atau jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga pada SKPD. 8)

Penandatangan: - Setiap pemberian hibah baik berupa uang, barang, atau jasa dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang ditandatangani bersama oleh Bupati atau pejabat yang diberi wewenang dan penerima hibah, paling sedikit memuat ketentuan mengenai: - a) Pemberi dan penerima hibah; - b) Tujuan pemberian hibah; - c) Besaran/ rincian penggunaan hibah yang akan diterima; - d) Hak dan kewajiban; - e) Tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan - f) Tata cara pelaporan hibah. Tata cara penganggaran, pelaksanaan, dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja hibah sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan. ## e. Bantuan sosial - 1) Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada Individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. - 2) Anggota/kelompok masyarakat meliputi: - a) Individu, keluarga, dan/ atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum. - b) Lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/ atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. - 3) Bantuan sosial berupa uang kepada individu dan/ atau keluarga terdiri dari bantuan sosial kepada individu dan/ atau keluarga yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. - 4) Bantuan sosial yang direncanakan dialokasikan kepada individu dan/ atau keluarga yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarannya pada saat penyusunan APBD. - 5) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/ atau keluarga yang bersangkutan. - 6) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya tid
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan Bupati ini.


## Pasal 2

Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.

## Pasal 3

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2014 ten tang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah beserta berubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tuban.

Ditetapkan di Tuban



Diundangkan di Tuban

pada tanggal 28 September 2015 SEKRT.S DAERAH 1

I

atn1:lvANA

BERITA DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2015 SERI .,A NOMOR 7

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TUBAN NOMOR 48 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PELAKSANMN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN ANGGARAN 2016

## BABI

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Pasal 5 ayat (2) huruf a, Pemerintah Kabupaten Tuban menyusun kebijakan tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2016 sebagai dasar pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2016 agar dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

## B. Tujuan

Tujuan diberlakukannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.

## C. Sistematika

Peraturan Bupati ini terdiri dari enam bab dengan sistematika sebagai berikut:


Bab I Pendahuluan

Bab II Azas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah

Bab III Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah

Bab IV Pelaksanaan APBD

BabV

Bab VI Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa

f

Bab VII Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan

t

f'

Penatausahaan Keuangan Daerah

## BAB II

## AZAS UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

## Azas Umum dalam Pengelolaan Keuangan Daerah adalah:

- a. Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang› undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
- b. Secara tertib adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
- c. Taat pada peraturan perundang-undangan adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- d. Efektif merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.
- e. Efisien merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.
- f. Ekonomis merupakan pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.
- g. Transparan merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas› Iuasnya tentang keuangan daerah.
- h. Bertanggung jawab merupakan perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggung jawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
- i. Keadilan adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan/ atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang obyektif.
- j. Kepatutan tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional.
- k. Manfaat untuk masyarakat adalah bahwa keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.


## BAB Ill

## KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

## A. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah

Bupati selaku kepala pemerintah daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan dan mempunyai kewenangan:

1. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD;
2. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang daerah;
3. Menetapkan kuasa pengguna anggaran/ pengguna barang;
4. Menetapkan bendahara penerimaan dan/ atau bendahara pengeluaran;
5. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah;
6. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
7. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik daerah; dan
8. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.

Selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah Bupati melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada:

1. Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah;
2. Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD); dan
3. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku Pejabat Pengguna Anggaran.

Pelimpahan sebagaimana tersebut di atas ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan prinsip pemisahan kewenangan antara yang /' tm;merintahkan, menguji, dan yang menerima atau mengeluarkan uang.


## B. Koordinator Pengelola Keuangan Daerah

Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah berkaitan dengan peran dan fungsinya dalam membantu Bupati menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah termasuk pengelolaan keuangan daerah mempunyai tugas koordinasi dibidang :

1. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD;
2. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang daerah;
3. Penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
4. Penyusunan Raperda APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
5. Tugas-tugas pejabat perencana daerah, PPKD, dan pejabat pengawas keuangan daerah; dan
6. Penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Selain tugas koordinasi sebagaimana tersebut di atas Sekretaris Daerah mempunyai tugas:

1. Memimpin TAPD;
2. Menyiapkan pedoman pelaksanaan APBD;
3. Menyiapkan pedoman pengelolaan barang daerah;
4. Memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD /DPPA-SKPD; dan
5. Melaksanakan tugas-tugas koordinasi pengelolaan keuangan daerah lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah.

Koordinator pengelolaan keuangan daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

## C. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)

Kepala SKPKD selaku PPKD mempunyai tugas:

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
2. Menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;
3. Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
4. Melaksanakan fungsi BUD;
5. Menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan
6. Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah.


PPKD dapat melimpahkan kepada pejabat lainnya dilingkungan SKPKD untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut :

1. Menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;
2. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
3. Melaksanakan pemungutan pajak daerah;
4. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah daerah;
5. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
6. Menyajikan informasi keuangan daerah; dan
7. Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah.

PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD berwenang:

1. Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
2. Mengesahkan DPA-SKPD /DPPA-SKPD;
3. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
4. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
5. Melaksanakan pemungutan pajak daerah;
6. Menetapkan SPD;
7. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
8. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
9. Menyajikan informasi keuangan daerah; dan
10. Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah.

PPKD selaku BUD menunjuk pejabat di lingkungan satuan kerja pengelola

:uangan daerah selaku kuasa BUD.


/' i

..i

PPKD bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## D. Kuasa BUD

Penunjukan kuasa BUD ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan mempunyai tugas:

1. Menyiapkan anggaran kas;
2. Menyiapkan SPD;
3. Menerbitkan SP2D;
4. Menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah;
5. Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/ atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;
6. Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
7. Menyimpan uang daerah;
8. Melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/ menatausahakan investasi daerah;
9. Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah;
10. Melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
11. Melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah; dan
12. Melakukan penagihan piutang daerah.

Kuasa BUD bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada BUD.

## E. Pengguna Anggaran

Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran mempunyai tugas:

1. Menyusun RKA-SKPD;
2. Menyusun DPA-SKPD;
3. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
4. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
5. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;

t~


6. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
7. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
8. Menandatangani SPM;
9. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya;
10. Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
11. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
12. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
13. Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah; dan
14. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## F. Kuasa Pengguna Anggaran

Pengguna Anggaran dalam melaksanakan tugasnya dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala unit kerja pada SKPD selaku Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan pertimbangan tingkatan. daerah, besaran SKPD, besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi, rentang kendali, dan/ atau pertimbangan objektif lainnya yang ditetapkan oleh Bupati atas usul kepala SKPD.

Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana tersebut di atas, meliputi:

1. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
2. Melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
3. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
4. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
5. Menandatangani SPM-LS dan SPM-TU;
6. Mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya; dan


7. Melaksanakan tugas-tugas kuasa pengguna berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh anggaran. anggaran lainnya pejabat pengguna

Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengguna Anggaran.

## G. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

Pengguna Anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan menunjuk pejabat pada unit kerja SKPD selaku PPTK berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, anggaran kegiatan, beban kerja, lokasi, dan/ atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya dan mempunyai tugas mencakup:

1. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan
3. Menyiapkan dokumen anggaran mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

PPTK bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengguna Anggaran dan/ atau Kuasa Pengguna Anggaran.

## H. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD

Untuk melaksanakan anggaran yang dimuat dalam DPA-SKPD, kepala SKPD menetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD sebagai PPK-SKPD dan mempunyai tugas:

1. Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/ disetujui oleh PPTK;
2. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
3. Melakukan verifikasi SPP;
4. Menyiapkan SPM;
5. Melakukan verifikasi harian atas penerimaan;


t,

6. Melak:sanak:an ak:untansi SKPD; dan

## 7. Menyiapkan laporan keuangan SKPD.

PPK-SKPD tidak: boleh merangkap sebagai pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan negara/ daerah, bendahara, dan/ atau PPTK.

PPK-SKPD bertanggung jawab atas pelak:sanaan tugasnya kepada Kepala SKPD.

## I. Bendahara Penerimaan

Bupati atas usul PPKD menetapkan bendahara penerimaan untuk melak:sanak:an tugas kebendaharaan dalam rangka pelak:sanaan anggaran padaSKPD.

Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahak:an, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelak:sanaan APBD pada SKPD.

Bendahara penerimaan baik secara langsung maupun tidak: langsung dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak: sebagai penjamin atas kegiatan/ pekerjaan/penjualan, serta membuka rekening/giro pos atau menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan Iainnya atas nama pribadi.

Bendahara penerimaan secara fungsional bertanggung jawab atas pelak:sanaan tugasnya kepada PPKD selaku BUD.

## J. Bendahara Penerimaan Pembantu

Dalam hal Pengguna Anggaran melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kuasa Pengguna Anggaran, Bupati menetapkan bendahara penerimaan pembantu pada unit kerja terkait.

Bendahara penerimaan pembantu wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya.

Bendahara penerimaan melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh bendahara penerimaan pembantu sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan kas.


1,

## K. Bendahara Pengeluaran

Bupati atas usul PPKD menetapkan bendahara pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran padaSKPD.

Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah rangka pelaksanaan APBD pada SKPD. dan dalam

Bendahara pengeluaran baik secara langsung maupun tidak langsung dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/ pekerjaan/penjualan, serta membuka rekening/giro pos atau menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan Iainnya atas nama pribadi.

Bendahara pengeluaran secara fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PPKD selaku BUD.

Bendahara pengeluaran sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara pada bank yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagai bank persepsi atau pos giro dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## L. Bendahara Pengeluaran Pembantu

Dalam hal Pengguna Anggaran melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kuasa Pengguna Anggaran, Bupati menetapkan bendahara pengeluaran pembantu pada unit kerja terkait.

Bendahara pengeluaran pembantu wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh pengeluaran yang menjadi tanggung jawabnya.

Bendahara pengeluaran melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh bendahara pengeluaran pembantu sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan kas.

## M. Pembantu Bendahara Pengeluaran

t j

Untuk mendukung kelancaran tugas perbendaharaan, bendahara pengeluaran dapat dibantu oleh pembantu bendahara yang ditetapkan oleh Kepala SKPD dan melaksanakan fungsi sebagai kasir, pembuat dokumen t ;geluaran uang atau pengurusan gaji.



## BAB IV

## PELAKSANAAN APBD

## A. Azas Umum Pelaksanaan APBD

1. Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dikelola dalam APBD.
2. Setiap SKPD yang mempunyai tugas memungut dan/atau menerima pendapatan daerah wajib melaksanakan pemungutan dan/ atau penerimaan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
3. Penerimaan SKPD dilarang digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang› undangan.
4. Penerimaan SKPD berupa uang atau eek disetor ke rekening kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja.
5. Jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap pengeluaran belanja.
6. Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanjajika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD.
7. Setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas be ban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD.
8. Pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## B. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Daerah

Anggaran Pendapatan Daerah dalam satu Tahun Anggaran meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam 1 (satu) Tahun Anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah, dengan penegasan sebagai berikut:

1. Semua pendapatan daerah dilaksanakan melalui rekening kas umum daerah;
2. Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan;
3. Pendapatan daerah dikelompokkan atas:
- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Dana Perimbangan;dan

- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.
4. Setiap SKPD yang memungut pendapatan daerah wajib mengintensifkan pemungutan pendapatan yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya serta menyetorkan ke Kas Daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah pemungutan dan Buku Kas Umum Penerimaan ditutup;
5. Dalam rangka meningkatkan peneriman Daerah, Satuan Kerja pemungut harus dapat merealisir target Pendapatan Asli Daerah (PAD) minimal yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tiap Tahun Anggaran dengan tahapan sebagai berikut:
6. SKPD dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah kecuali diatur khusus oleh Peraturan Perundangan;
7. Setiap pendapatan harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah;
8. Komisi, rabat, potongan atau pendapatan lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dapat dinilai dengan uang, baik secara langsung sebagai akibat dari penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi dan/ atau pengadaan barang dan jasa termasuk pendapatan bunga, jasa giro atau pendapatan lain sebagai penyimpangan dana anggaran pada bank serta pendapatan dari hasil pemanfaatan barang daerah atas kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah.
9. Pengembalian atas kelebihan pendapatan dilakukan dengan membebankan pada pendapatan yang bersangkutan untuk pengembalian pendapatan yang terjadi dalam tahun yang sama dan harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
10. Untuk pengembalian kelebihan pendapatan yang terjadi pada tahun› tahun sebelumnya dibebankan pada belanja tidak terduga dan harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
11. Semua pendapatan dana perimbangan melalui rekening kas umum daerah dan dicatat sebagai pendapatan daerah.
12. Dalam rangka meningkatkan Penerimaan Daerah, SKPD pemungut harus dapat merealisasi target Pendapatan Asli Daerah (PAD) minimal yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tiap Tahun Anggaran.

- a.

- Triwulan ke I

- b. Triwulan ke II

- c. Triwulan ke III

15 %

40 %

75 %

- d. Triwulan ke IV

100 %


13. SKPD yang bertanggung jawab menangani pemungutan Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut:

## a) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah:

- 1) Pajak Hotel.
- 2) Pajak Restoran.
- 3) Pajak Hiburan.
- 4) Pajak Reklame.
- 5) Pajak Penerangan Jalan (PPJ)
- 6) Pajak Parkir.
- 7) Pajak Air Tanah
- 8) Pajak Sarang Burung.
- 9) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- 10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB› P2)
- 11) Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- 12) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Gedung Kantor).
- 13) Bagian Laba dari Bank Jatim.
- 14) Pendapatan denda Pajak Daerah.
- 15) Penerimaan Jasa Giro.
- 16) Penerimaan Bunga Deposito.

## b) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga:

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Bangunan, Gedung Kantor dan Rumah Dinas).

## c) Dinas Kesehatan:

- 1) Retribusi Pelayanan Kesehatan.
- 2) Retribusi Laboratorium Kesehatan.
- 3) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Bangunan dan Rumah Dinas}.
- 4) Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

## d) Dinas Pekerjaan Umum:

- 1) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.
- 2) Retribusi Penyediaan/Penyedotan Kakus.



- 3) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Tanah dan Bangunan, Kendaraan Bermotor / Alat Berat).
- 4) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Tempat Bermain Anak, Gedung Olah Raga Rangga Jaya Anoraga).
- 5) Hasil Kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan.

## e) Dinas Perhubungan:

- 1) Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum.
- 2) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
- 3) Retribusi Kekayaan Daerah (Sewa Tanah Pangkalan Truck Compreng dan Kios di Parkir Bus Wisata Kebonsari).
- 4) Retribusi Terminal.
- 5) Retribusi Tempat Parkir Khusus (Pangkalan Truck Compreng, Parkir Bus Wisata Kebonsari)
- 6) Retribusi Ijin Trayek

## fl Dinas Perekonomian dan Pariwisata:

- 1) Retribusi Pelayanan Pasar Daerah.
- 2) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Sewa Kios di Sunan Bonang, Goa Akbar, Lapangan Tennis, Basuki Rahmat, Sewa Tanah Karangwaru, Sewa Gedung Budaya Loka, Sewa Billbord Bertiang).
- 3) Bagian Laba PD.Aneka Tambang.
- 4) Bagian Laba PDAM.
- 5) Hasil Eksekusi Jaminan Bongkar Reklame.
- 6) Hasil Bunga Pinjaman.
- 7) Fasilitas Umum.

## g) Dinas Pertanian:

- 1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Sewa Rumah Dinas dan Sewa Laban).
- 2) Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan sebelum dipotong.
- 3) Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan sesudah dipotong.
- 4) Penjualan Hasil Perkebunan.

## h) Dinas Perikanan dan Kelautan:

- 1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Sewa Tanah dan Bangunan).

- 2) Retribusi Tempat Pelelangan Ikan.
- 3) Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak dipisahkan (Penjualan Hasil Perikanan).

## i) Bagian Perlengkapan dan Aset Setda Kabupaten Tuban:

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Sewa Lapangan Tenis, Sewa Lahan).

## j) Badan Penyuluh Pertanian dan Ketahanan Pangan:

- 1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Sewa Lahan).
- 2) Hasil Bunga Pinjaman.

## k) Badan Pelayanan Perijinan Terpadu:

- 1) Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (1MB).
- 2) Retribusi Ijin Gangguan (HO).
- 3) Retribusi Ijin Usaha Perikanan.

## 1) Rumah Sakit DR. R. Koesma Tuban:

- 1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Sewa Rumah Dinas).
- 2) Retribusi Tempat Parkir Khusus.
- 3) Pendapatan BLUD.

## m) Kecamatan:

- 1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Sewa Rumah Dinas).
- 2) Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB).Retribusi Ijin Gangguan (HO).

## C. Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah

1. Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
2. Bukti yang lengkap dan sah harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

## 3. Bukti pengeluaran belanja atas beban APBD yang :

- a. mempunyai nilai nominal sampai dengan Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), tidak dikenakan Bea Meterai;


- b. mempunyai nilai nominal lebih dari Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dikenakan Bea Meterai dengan tarif sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);
- c. mempunyai nilai nominal lebih dari Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dikenakan Bea Meterai dengan tarif sebesar Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah).
4. Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan daerah tentang APBD ditetapkan dan ditempatkan dalam lembaran daerah.
5. Pengeluaran kas dimaksud angka 4 tidak termasuk untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
6. Belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib adalah:
- a. Belanja yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang bersangkutan, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa.
- b. Belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan dan kesehatan dan/ atau melaksanakan kewajiban kepada fihak ketiga.
7. Belanja menurut kelompok belanja terdiri dari

## a. Belanja tidak langsung

- Kelompok belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

## b. Belanja langsung.


Kelompok belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

8. Kelompok belanja tidak langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari :

## a. Belanja pegawai

- 1) Belanja pegawai merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- 2) Uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan tunjangan Bupati dan Wakil Bupati serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dianggarkan dalam belanja pegawai.
- 3) Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah diberikan kepada pejabat dan pegawai Instansi pelaksana pemungut pajak dan retribusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian dan pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
4. Bunga Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran utang jangka

## b.

bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, menengah, dan jangka panjang.

## c. Subsidi

- 1) Belanja subsidi dianggarkan sesuai dengan keperluan perusahaan/lembaga penerima subsidi dalam Peraturan Daerah tentang APBD yang peraturan pelaksanaannya lebih lanjut dituangkan dalam Peraturan Bupati.
- 2) Belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan umum masyarakat agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.



- 3) Perusahaan/lembaga penerima belanja subsidi harus terlebih dahulu dilakukan audit sesuai dengan ketentuan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara.
- 4) Perusahaan/lembaga penerima belanja subsidi bertanggung jawab atas penggunaan uang/barang dan/ atau jasa yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya kepada Bupati.

## d. Hibah

- 1) Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa:
- a) Hibah adalah Pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah Pusat atau pemerintah daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau BUMD, dan/ atau Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah;
- b) Pemberian hibah berupa uang, barang atau jasa, dapat diberikan kepada:
- a) Pemerintah Pusat;
- b) Pemerintah Daerah lainnya;
- c) Badan Usaha Milik Negara/BUMD; dan/atau
- d) Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.
- 2) Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat;
- 3) Pemberian hibah harus memenuhi kriteria paling sedikit:
- a) Peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
- b) Tidak wajib, tidak mengikat, dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan
- c) Memenuhi persyaratan penerima hibah.


4)

9)

- Hibah kepada pemerintah pusat dilakukan dengan ketentuan:
- a) Hibah dimaksud sebagai penerimaan negara; dan atau
- b) Hanya untuk mendanai kegiatan dan/ atau penyediaan barang dan jasa yang tidak dibiayai dari APBN;

5)

Hibah dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lain, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia. dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;

- 6) Hibah berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek belanja hibah, dan rincian objek belanja hibah pada PPKD.
- 7) Hibah berupa barang atau jasa dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan dalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalamjenis belanja barang dan jasa, obyek belanja hibah barang atau jasa dan rincian objek belanja hibah barang atau jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga pada SKPD.

8)

- Setiap pemberian hibah baik berupa uang, barang, atau jasa dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang ditandatangani bersama oleh Bupati atau pejabat yang diberi wewenang dan penerima hibah, paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
- a) Pemberi dan penerima hibah;
- b) Tujuan pemberian hibah;
- c) Besaran/ rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
- d) Hak dan kewajiban;
- e) Tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan
- f) Tata cara pelaporan hibah.

Tata cara penganggaran, pelaksanaan, dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja hibah sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

## e. Bantuan sosial

- 1) Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada Individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
- 2) Anggota/kelompok masyarakat meliputi:
- a) Individu, keluarga, dan/ atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum.
- b) Lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/ atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
- 3) Bantuan sosial berupa uang kepada individu dan/ atau keluarga terdiri dari bantuan sosial kepada individu dan/ atau keluarga yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- 4) Bantuan sosial yang direncanakan dialokasikan kepada individu dan/ atau keluarga yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarannya pada saat penyusunan APBD.
- 5) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimb