PERATURAN DAERAH KOTA TOMOHON TENT ANG PERUBAHAN KEDUA  TOMOHON Nomor 3 Tahun 2012 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KOTA TOMOHO N (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
WALIKOTA TOMOHON
PERATURAN DAERAH KOTA TOMOHON
NOMOR 3 TAHUN 2012
TENT ANG
PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTA TOMOHON NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KOTA TOMOHO N
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA TOMOHON ,
- a. bahwa memp rhatikan perkembangan beban tugas yang semakin dinamis dan dalam rangka memantapkan serta meningkatkan penyelenggaraan tugas pelayanan pemerintahan di bidang pendidikan daerah, kesehatan dan sosial, perhubungan, komunikasi dan informatika, kependudukan dan catatan sipil, kebudayaan dan pariwisata, pekerjaan umum, tata ruang, pertamanan dan persampahan, perindustrian dan perdagangan, pertanian, pet I rnakan dan perikanan, kehutanan dan perkebunan, energi dan sumber daya mineral dan pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah dan pemuda dan olahraga bagi upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa untuk menunjang pelaksanaan pelayanan secara optimal sebagaimana tersebut diatas, dipandang perlu merubah Peraturan Daerah Kota omohon Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Tomohon, kemudian menetapkannya dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.Il.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (lLem baran Negara Repu blik Indonesia Tah un 1999 Nomor 169, Ta bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);,,p
Menetapkan:
4. Undang-Undapg Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Und~g Nornor 33 Tahun 2004 tentang Perirnbangan Keuangan antara Pernerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor .. 126, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 4438);
6. Undang-Undafg Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pernbentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nornor 82, Tambahan Lembaran Negara Republin Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Dayrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah D 1 erah Kota Tomohon (Berita Daerah Kota Tomohon Tahun 2008 N9mor 2);
12. Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dail Tata Kerja Dinas Daerah Kota Tomohon (Berita Daerah Kora Tomohon Tahu n 2008 Nornor 4);
13. Peraturan Da rah Kota Tomohon Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 4 Tahn 2008 tcntang Organ'isasi dan Tata Kcrja Dinas Dacrah Kota Tomohon (Berita Daerah Kota Tomohon Tahun 2009 Nomor 4}.
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TOMOHON Dan
WALIKOTA TOMOHON
MEMUTUSKAN :
PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTA TOMOHON NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KOTA TOMOHON
Pasal 2
2. "Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Dinas Daerah Kota Tomohon yang terdiri dari :
.
·
1. Dinas Pendidikan Daerah;
2. Din as Kesehatan dan Sosial;
3. Dinas Tenaga Kerja;
4. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
5. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
6. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
7. Dinas Pekerjaan Umurn;
8. Dinas Tata Ruang, Pertamanan dan Persampahan;
9. Dinas Koperasi dan UMKM;
10. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
11. Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan;
12. Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
13. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
14. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Dinas Pemuda dan Olahraga.
Pasal 5
17. ( 1) Susunan Organisasi Dina,s Pendidikan Daerah terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi :
1. Sub Bagian Penyusunan Program;
2. Sub Bagian Tata Usaha;
3. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
- c. Bidang Pendidikan D sar, mernbawahi :
1. Seksi Kurikulum Sfkolah Dasar;
2. Seksi Ketenagaan yekolah Dasar;
3. Seksi Sarana Prasarana Sekolah Dasar.
- d. Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, membawahi
1. Seksi Kurikulum Sekolah Menengah Pertama;
2. Seksi Kerenagaan Sekolah Meriengah Pertarna;
3. Seksi Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama.
- c. Bidang Pcndidikan Mcncngah , mcmbawahi
:
1. Seksi Kurikulum Pendidikan Menengah;
2. Seksi Ketenagaan Ij&gt;endidikan Menengah;
3. Seksi Sarana Prasarana Pendidikan Menengah.
- f. Bidang PAUDNI, membawahi
:
1. Sek si Kurikulurn PJUDNI;
2. Seksi Ketenagaan ~AUDNI;
3. Seksi Sarana Pras rana PAUDNI.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- h. Kelompok Jabatan Fu~gsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Pendidikan Daerah Kota Tomohon dimaksud pada ayat ( 1 ), sebagaiman~\_ tercantum pada
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran T Peraturan Daerah ini.A?

:

- (3) Penjabaran tugas pokok dan fungsi susunan organisasi Dinas Pendidikan Daerah Kata Tomohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
3. Ketentuan Pasal 6 ayat ( 1), ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga keseluruhan Pasal 6 di baca dan menjadi :
3. ( 1) Susunan Organisasi Din s Kesehatan dan Sosial terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi

:

1. Sub Bagian Umurµ dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Keuarlgan dan Perlengkapan;
3. Sub Bagian Perencanaan.
- c. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahi:
1. Seksi Puskesmas, Rumah Sakit dan JPKM;
2. Seksi Pelayanan esehatan Perorangan dan Masyarakat.
- d. Bidang Pencegahan, Pemberantasan Penyakit dan Lingkungan Sehat, mernbawahi :
1. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit;
2. Seksi Lingkungan Se hat.
- e. Bidang Promosi Kesehatan, membawahi:
1. Seksi Promosi dan Kampanye Kesehatan;
2. Seksi Bina Penyuluhan Kesehatan. I
- f. Bidang Kesehatan Keluarga, mem bawahi :
1. Seksi Pelayanan Glzi;
2. Seksi Kesehatan Ibu, Anak dan Usia Lanjut.
- g. Bidang Pcmbinaan Bi ang Sosial, mcmbawahi:
1. Seksi Program Kerjasama Pembina.an, Pengembangan dan Pelaksanaan;
2. Seksi Sarana Prasarana lnformasi dan Pengawasan.
- h. Bidang Jaminan dan Bantuan Sosial, membawahi:
1. Seksi Perianggulangan Korban Bericana dan Surnbangan Sosial;
2. Seksi Jaminan Sosial, Undian dan Pengasuhan/Pengangkatan Anak.
1. Unit Pclaksana Tcknis Dinas;
- J. Kelompok Jabatan Fu11gsional.
- (2) Bagan susunan organ isasi Dinas Kesehatan dan Sosial Kota Tomohon dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan Dacrah ini.
- (3) Penjabaran tugas pokok dan fungsi susunan organisasi Dinas Kesehatan dan Sosial Kora Tomohon sebagaimana dirnaksud pada ayar (1), ditetapkan dengan Peraturan Walikota,
4. Kctcntuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) diubah, schingga Kcscluruhan Pasal 8 dibaca dan menjadi :
- (1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan informatika terdiri dari:

- b. Sekretariat, membawf11i :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
3. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
- c. Bidang Lalu Lintas dc:\n Pengawasan, membawahi :
1. Seksi Lalu Lintas;
2. Seksi Pengawasan dan Penertiban.
- d. Bidang Angkutan Jalan, membawahi: 1. Seksi Angku tan; I
2. Seksi J aringan Transportasi.
- e. Bidang Teknik Sarana Prasarana dan Perbengkelan, membawahi:
1. Seksi Teknik Saran Prasarana dan Perbengkelan;
2. Seksi Keselamatan Lalu Lintas.
- f. Bidang ~omunikasi Informati\_ka ~an Telematika, membawahi
1. Seksi Pos dan Telekomunikasi;
2. Seksi Komunikasi dan Diseminasi Informasi;
3. Seksi Si stem Inforrnasi dan Telematika.
- g. Bidang Persandian, membawahi :
1. Seksi Sarana Persilljldian;
19. '.2. Seksi Pemeliharaan dan Pengawasan.
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
1. Kelompok Jabatan Fu gsional
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan informatika Kota Tomohon dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum pada Lampiran III Peraturan Da rah ini.
- (3) Penjabaran tugas pokok dan fungsi susunan organisasi Dinas Perhubungan, Komunikaki dan informatika Kata Tomohon sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
5. Ketentuan Pasal 9 ayat ( 1) dan ayat (2) diubah, sehingga Keseluruhan Pasal 9 dibaca dan menjadi :
25. (I] Susunan Organisasi Dinas Kependud ukan dan Catatan Sipil, terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
- c. Bidang Pelayanan Pendaftaran, membawahi:
1. Seksi Nomor Induk &lt;:ependudukan dan Kartu Keluarga;
2. Seksi Kartu Tanda ijenduduk.
- d. Bidang Pelayanan Penc tatan, membawahi :
1. Seksi Kelahiran dan Kematian;
2. Seksi Perkawinan, engangkatan, Pengakuan dan Pengesahan Anak dan Perceraian. ,17

:

- e. Bidang Data dan Info masi, membawahi:
1. Seksi Perkembangan Kependudukan;
2. Seksi Data dan Informasi.
- f. Unit Pelaksanan Teknis Dinas;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil' Kata Tomohon dimaksud pada ayat ( l}, sebagaimana tercantum pada Lampiran IV Peraturan Daerah' ini. I
- (3) Penjabaran tugas poll ok dan fungsi susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Cata .an Sipil Kata Tomohon sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
6. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Keseluruhan Pasal 10 dibaca dan menjadi :
- (1) Susunan Organisasi Din s Kebudayaan dan Pariwisata, terdiri dari:
- a. Kcpala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi:
1. Suh Bagian UmuIT} dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
3. Sub Bagian Perenoanaan.
- c. Bidang Kebudayaan, membawahi :
1. Seksi Kebijakan ff dang Kebudayaan;
2. Seksi Pelaksanaan Bidang Kebudayaan.
- d. Bidang Pemasaran Pariwisata, membawahi:
1. Seksi Promosi Pariwisata;
2. Seksi Penyiapan Sarana Promosi.
- e. Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata, membawahi:
1. Seksi Pengernbangan ODTW;
2. Seksi U saha dan Sarana J asa Pariwisata.
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kata Tomohon dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum pada Lampiran V Peraturan Daerah ini.
- (3) Penjabaran tugas pokok dan fungsi susunan organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tomohon se bagaimana dimaksud pada ayat ( 1), ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
7. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Keseluruhan Pasal 11 dibaca dan menjadi :
- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, terdiri dari:
- a. Kepala Dinasyf'

- b. Sekretariat, membawahi :
1. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
2. Sub Bagian Keuangan dan Aset;
3. Sub Bagian Kepegawaian dan Hukum.
- c. Bidang Cipta Karya, tnembawahi:
1. Seksi Perencanaap dan Pengaturan;
2. Seksi Pengelolaan dan Pembangunan;
3. Seksi Pengendalian dan Pembinaan;
- d. Bidang Bina Marga, lembawahi

:

1. Seksi PerencanaJ dan Pengaturan;
2. Seksi Pengelolaa dan Pembangunan;
3. Seksi Pengendalic!f. dan Pembinaan;
4. Seksi Operasi da Pemeliharaan Peralatan.
- e. Bidang Sumber Daya Air, membawahi

:

1. Seksi Perenc:8118811 dan Pengaturan;
2. Seksi Pengelolaan an Pembangunan;
3. Seksi Pengendalian dan Pembinaan.
- g. Kelompok Jabatan F ngsional.
5. Unit Pclaksana Tckni Dinas; I + 1.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kota Tomohon dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum pada Lampiran VI Peraturan Daerah ini.
- (3) Penjabaran tugas pokok dan fungsi susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kota Tomohon sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
8. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 12 dibaca dan menjadi : I
9. ( 1) Susunan Organisasi Dinas Tataruang, Pertamanan dan Persampahan, terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, mernbawahi

:

1. Sub Bagian Umurrl dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
- c. Bidang Tata Ruang dan Tata Bangunan, membawahi :
1. Seksi Tata Ruang;
2. Seksi Tata Bangunan.
- d. Bidang Pertamanan, mernbawahi

:

1. Seksi Penataan Fasilitas Umum Publik;
2. Seksi Pemeliharal Lingkungan Kota.
- e. Bidang Persampahan, µiembawahi:
1. Seksi Sarana dan Prasarana;
2. Seksi Penanggulangan Persampahan.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.jzz

- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Tataruang, Pertamanan dan Persampahan Kota Tomohon dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada Lampiran VII Peraturan Daerah ini.
- (3) Penjabaran tugas pokok dan fungsi susunan organisasi Dinas Tataruang, Pertamanan dan Persampahan Kota Tomohon sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
9. Ketentuan Pasal 14 ayat (1 dan ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 14 dibaca dan menjadi :
- (1) Susunan Organisasi Dina.s Perindustrian dan Perdagangan, terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi

:

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
3. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
- c. Bidang Perindustrian, membawahi

:

1. Seksi Pembinaan Usaha lndustri;
2. Seksi Teknologi, Standarisasi, Informasi dan Pemasaran Industri;
3. Seksi Pengawasan dan Penanggulangan Pencemaran Sektor Industri.
- d. Bidang Perdagangan, nembawahi:
1. Seksi Perdagangan Dalam, Luar Negeri dan Promosi;
2. Seksi Kerjasama, engembangan dan Perdagangan Komoditas.
- e. Bidang Perlindungan Konsumen, membawahi

:

1. Seksi Fasilitasi Pengaduan Konsumen;
2. Seksi Pengawasan Produk, Mutu Barang dan Jasa.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- g. Kelompok Jabatan Fu gsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tomohon di maksud p da ayat ( 1) sebagaimana tercantum pada Lampiran VIII Peraturan Daerah ini.
- (3) Penjabaran tugas pol~k dan fungsi susunan organisasi Dinas Perindustrian dan Perdag gan Kota Tomohon sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), ditetapkan engan Peraturan Walikota.
10. Ketentuan Pasal 15 ayat ( 1) dan ayat (2) diubah, sehingga Keseluruhan Pasal 15 dibaca dan rnenjadi :
8. ( 1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan, terdiri dari

:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, mernbawahi

:

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Keuanzan dan Perlengkapan;
3. Sub Bagian Perencanaan Program.
- c. Bidang Tanaman Pangan, rnembawahi:
1. Seksi Produksi da Sumber Daya Padi, Jagung dan Serealia lainnya;

- d. Bidang Holtikultura, membawahi:
1. Seksi Produksi dan Sumber Daya Tanaman Sayuran, Buah-buahan dan Biof armaka;
2. Seksi Produksi d Sumber Daya Tanaman Hias.
- e. Bidang Prasarana d8f1 Sarana Pertanian dan Pemasaran Hasil Pertanian, membawahi:
1. Seksi Sarana Pro uksi Pertanian dan Kelembagaan;
2. Seksi Pengolahan ,Lahan dan Air;
3. Seksi Pengalahan Hasil dan Pemasaran.
- f. Bidang Peterriakan, membawahi :
1. Seksi Pembinaan Produ ksi dan Usaha Peternakan;
2. Seksi Kesehatan Hewan;
3. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- g. Bidang Perikanan Bu idaya, membawahi :
1. Seksi Produksi dan Sumber Daya Perikanan;
2. Seksi Sarana Prasarana Pengembangan Perikanan Budidaya;
- h. Bidang Pengalahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, membawahi:
1. Sek si Pelayanan Usaha, Pengolahan dan Pembinaan Mutu Hasil Perikanan;
2. Seksi Sarana Prasarana Pengalahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.
1. Unit Pelaksana Tekni Dinas;
- j. Kelornpok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kata Tornohon dimaksud pada ayar (1), sebagaimana tercantum pada Larnpiran IX Peraturan Daerah ini.
- (3) Penjabaran tugas pakakl dan fungsi susunan arganisasi Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanap Kata Tomahon sebagaimana dimaksud pada ayat (ll, ditetapkan dengan Pe aturan Walikota.
11. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Keseluruhan Pasal 16 dibaca dan menjadi :

.

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan, terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat,membawa i :
1. Sub Bagian Huku dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Perenc:rnaan dan Keuangan;
3. Sub Bagian Umum dan Pelengkapan.
- c. Bidang Produksi Pcr1indungan Tanaman Pcrkcbunan dan Pcngclolaan Lahan dan Air, memba\wahi :
1. Seksi Produksi dan Perlindungan Tanaman Perkebunan;
2. Seksi Pengelolaan Lahan, Air dan Perluasan Lahan Perkebunan;
- d. Bidang Pengalahan, Pemasaran Hasil dan SDM Perkebunan, membawahi:
1. Seksi Pengolahan Hasil, Pengawasan Mut.u dan Pernasaran Hasil Perkebunan;
2. Seksi Pelatihan Sur .iber Daya Manusia dan Kelembagaan Perkebunan.f'

- e. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Kehutanan, membawahi :
1. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Diklat;
2. Seksi Bimbingan &lt;;Ian Pembinaan Kelembagaan Petani.
- f. Bidang Produksi dan Perlindungan/Pengamanan Hutan dan Hasil Hutan, membawahi:
1. Seksi Penyidikan dan Perlindungan, Pengamanan Hutan;
2. Seksi Produksi dan Perlindungan Hasil Hu tan.
- g. Bidang Rehabilitasi L han dan Perhutanan Sosial, membawahi :
1. Seksi Rehabilitasi Hu tan dan Lahan;
2. Seksi Pembenihan dan Pembibitan Tanaman Hu tan.
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
1. Kelompok Jabatan Fu gsional.
- (2) Dagan susunan organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kota Tomohon dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum pada Lampiran X Peraturan Daerah ini.
- (3) Penjabaran tugas pokok dan fungsi susunan organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kota omohon sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
12. Ketentuan Pasal 17 ayat ( 1) dan ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 17 dibaca dan menjadi :
15. (I] Susunan Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, mernbawahi :
1. Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan;
2. Sub Bagian Kepegawaian;
3. Sub Bagian Umu dan Perlengkapan.
- c. Bidang Energi, membawahi

:

1. Seksi Ketenagalist ikan;
2. Seksi Min yak dan Gas Bumi.
- d. Bidang Pertambangan membawahi

;

1. Seksi Pelayanan U aha Pertambangan;
2. Seksi Pengawasan saha Pertambangan.
- e. Bidang Geologi, memb
1. Seksi Sumber Day Geologi;
2. Seksi Air Tan ah.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- g. Kelompok jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kota Tomohon dimaksud pada layat (1), sebagaimana tercantum pada Lampiran XI Peraturan Daerah ini.p

- (3) Penjabaran tugas pokolq dan fungsi susunan organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kiota Tomohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
13. Ketentuan Pasal 18 ayat ( ~),ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 18 dibaca dan menjadi :
3. ( 1) Susunan Organisasi Dirlas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membaw
1. Sub Bagian Umu /Perlengkapan;
2. Sub Bagian Huku dan Kepegawaian;
3. Sub Bagian Peren anaan dan Keuangan.
- c. Bidang Pajak, memb Lahi :
1. Seksi Pehitungan;
2. Seksi Angsuran;
3. Seksi Pendataan ~an Penetapan.
- d. Bidang Retribusi dan endapatan Lain-Lain, membawahi :
1. Seksi Pembukuan
2. Seksi Penagihan;
3. Seksi Persediaan dan Pertimbangan Keberatan.
- e. Bidang Anggaran, membawahi:
1. Seksi Perencanaad Anggaran;
2. Seksi Penyusunan Pergeseran dan Perubahan Anggaran;
3. Seksi Pengendalia Anggaran.
- f. Bidang Akuntansi, mernbawahi

:

1. Seksi Akuntansi Pendapatan;
2. Seksi Akuntansi Belanja;
3. Seksi Evaluasi dan Pelaporan Keuangan.
- f. Bidang Perbendahara n, membawahi:
1. Seksi Pengelolaan ~ana Perimbangan;
2. Seksi Pengelolaan unjangan dan Hibah;
3. Seksi pengelolaan euangan Daerah.
- g. Bidang Barang Milik Daerah, membawahi
1. Seksi Perencanaan;
2. Seksi Pembukuan;
3. SeksiPenghapusa.
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
1. Kelompok jabatan Funlgsional.
- (2) Bagan susunan organis si Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Tomohon dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum pada Lampiran XII Peraturan Daerah ini.
- (3) Penjabaran tu gas pokok fan fungsi susunan organisasi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuang n Daerah Kata Tomohon sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), di tetapkan engan Pera tu ran Walikota. 4-7

:

14. Diantara Pasal 18 dan Pas119 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 18A, yang berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 18A

- (1) Susunan Organisasi Din s Pemuda dan Olahraga, terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi

:

1. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Pere~canaan dan Keuangan;
3. Sub Bagian Orga isasi, Humas dan Hukum.
- c. Bidang Pemberdaya~ Pemuda, membawahi :

Sumber Daya dan Kapasitas Pemuda;

1. Seksi PeningkaL
2. Seksi Peningkata Kreativitas Pemuda;
3. 3.
4. Seksi Organisasi epemudaan.
- d. Bidang Pengembangah Pemuda, membawahi:
1. Seksi Kepanduan;
7. '2. Seksi Kepemimpi an dan Kepeloporan;
3. Seksi Kewirausah an Pemuda.
- e. Bidang Pembudayaan Olahraga, membawahi
1. Seksi Olahraga Perididikan; 1 kreasi;
2. Seksi Olahraga R
3. Seksi Industri Olahraga.
- f. Bidang Pcningkatan ltrcstasi Olahraga, mcmbawahi
1. Seksi Pembibitan lahragawan;
2. Seksi O lahraga Pr stasi;
3. Seksi Penerangan PTEK Keolahragaan.
- g. Unit Pelaksana Tekni ·
- h. Kelompok Jabatan Fu gsional.
- (2) Bagan susunan organis si Dinas Pcmuda dan Olahraga Kota Tomohon dimaksud pada ayat ( 1), s bagaimana tercantum pada Lampiran XIII Peraturan Daerah ini.
- (3) Penjabaran tugas pokok dan fungsi susunan organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Tomohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Waliko a"R

:

:

Diundangkan di Tomohon pada tanggal 9 ~.ret 201~ SEKRETARIS DAERAH


Drs. ARNOLD POLI, SH, MAP. PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19630815 198803 1 019

LEMBARAN DAERAH KOTA TOf110HON TAHUN 2~\_12NOMOR 3

## Pasal II

diundangkan. Agar setiap orang Peraturan Daerah ini dengan

Peraturan Daerah ini mulai be laku pada tanggal dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan penempatannya dalam Lembara1i1 Daerah Kota Tomohon.p

I

i

Ditetapkan di Tomohon pada Tanggal 7 'Maret eotz

Pit. WALIKOTA TOMOHON WAKIL ALIKOTA,


JIMMY EIDIE EMAN

## 1 { 1 2 1 1 1


(\J

r-1

(\J

0

1


## 1 1 1



;

M

## 1

1

{


(\J

0

~

(\J

.µ

'-4

.,

e

x

r,I"\ I:'-

## 1 1


n::

::&gt;.

-l

&lt;(

0

o

&lt;

z

E-

## 1 2 1 1 1




1

## 1 1

1


1

1

1

1





\

~

r.:l

~

r.:i

Q

...

~

...


...

~

"')

·~

;

1


1


,

.

,~