PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA Nomor - Tahun 2012 tentang PEMELIHARAAN HEWAN BERESIKO RABIES (berlaku 5 Maret 2012)
Pembukaan
Mengingat
BUPATI MINAHASA UTARA
PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA NOMOR : ITa TAHUN 2012
TENTANG
PEMELIHARAAN HEWAN BERESIKO RABIES
Dengan Rahmat Tuhan Maha Esa Yang
BUPATI MINAHASA UTARA,
- Menimbang a.
- b bahwa penyakit rabies disamping menyerang hewan, juga menyerang manusia karena gigitannya, bahkan dapat mengakibatkan kematian apabila tidak dilakukan penanganan yang benar;
- bahwa penyakit rabies adalah penyakit hewan nenular yang disebabkan oleh rhabdovirus yang sangat berbahaya karena menyerang syaraf pusat serta bersifat zoonosis
- bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pemeliharaan Hewan Beresiko Rabies, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemeliharaan Hewan Beresiko Rabies;
1
- 2 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Lembaran Negara No 4343);
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuanketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor '6 4844);
Memperhatikan
- 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentarig Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesía Nomor 5015);
- Keputusan Bersama Menteri Kesehatan, Menteri Pertanian dan Menteri Dalam Negeri Nomor 279 A/Menkes)SK/VIII/1978, Nomor 522/Kpts/Um/1978, Nomor 43/Tahun 1978 tentang Peningkatan Pemberantasan dan Penanggulangan Rabies;
- 9 Keputusan Menteri Pertanian Nomor 363/Kpts/Um/5/1982 tentang Pedoman Khusus Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Rabies di Daerah;
- 8 Keputusan Menteri Pertanian Nomor 487 /Kpts/Um/6/1981 tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan Menular;
10. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pemeliharaan Hewan Beresiko Rabies;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Minahasa Utara;
- 11 Keputusan Bersama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Utara, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan, Masingmasing Nomor 113a Tahun 1994, Nomor 27 Tahun 1994, dan Nomor 312/IV Tahun 1994 tentang Koordinasi Pemberantasan Rabies Terpadu se-Sulawesi;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran Tahun 2010;
14. Peraturan Bupati Minahasa Utara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun Anggaran 2012
- Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1982 tentang Koordinasi Bagi Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Rabies di
Menetapkan
MEMUTUSKAN
PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA TENTANG PEMELIHARAAN HEWAN BERESIKO RABIES
BAB. I KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan
2. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Minahasa Utara;
2. 1 . Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Utara;
3. 3 Hewan adalah semua hewan yang beresiko rabies anjing, kucing dan monyet; yaitu
5. Vaksinasi adalah tindakan memberikan vaksin pada hewan;
5. 4 Vaksin adalah vaksin rabies;
6. Vaksinator adalah orang yang melakukan vaksinasi;
7. 8 Kartu vaksinasi adalah kartu Yang digunakan untuk pencatatan dan sebagai bukti bahwa hewan tersebut sudah divaksin.
8. 7 Eliminasi adalah tindakan pemusnahan hewan;
BAB. II
OBJEK DAN SUBJEK PEMELIHARAAN
Pasal 2
Objek pemeliharaan adalah semua hewan yang beresiko rabies yang biasa hidup bersama-sama dengan manusia, Yaitu anjing; kucing dan monyet:
Pasal 3
- Subjek pemeliharaan adalah pemilik hewan yang beresiko rabies.
BAB III - KETENTUAN PEMELIHARAAN HEWAN
Pasal 4
- Pemilik hewan diwajibkan memiliki Surat Kepemilikan Hewan Yang dikeluarkan oleh Hukum Tua/Lurah;
Pemeliharaan hewan di daerah wajib ## BAB IV PELAKSANAAN VAKSINASI
BAB III - KETENTUAN PEMELIHARAAN HEWAN
Pasal 5
- 1) Vaksinasi dilakukan oleh Dokter Hewan, Paramedis atau petugas yang berwenang dari Dinas yang menangani fungsi peternakan.
- (3) Tempat Pelaksanaan Vaksinasi di Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) Dinas Pertanian Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Mirahasa Utara;
- (2) Masyarakat yang telah dilatih atau memiliki sertifikat serta surat izin sebagai vaksinator yang dapat melakukan vaksinasi rabies;
- (4) Bagi petugas yang melakukan vaksinasi , diberikan insentif dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (5) Panduan teknis mengenai pelaksanaan vaksinasi akan diatur lebih lanjut dnegan Peraturan Kepala Dinas.
BAB V - SANKSI
Pasal 6
Dalam hal pemilik hewan tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, maka diberikan sanksi berupa:
- b Apabila hewan menggigit manusia, maka seluruh biaya pengobatan ditanggung oleh pemilik hewan.
- a Hewan dapat dieliminasi oleh petugas dari Dinas yang membidangi peternakan, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kepolisian.
PEMBIAYAAN
BAB VI - PEMBIAYAAN
Pasal 7
Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan ini dibebankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Utara. A pada
Peraturan Bupati ini mulai berlaku tanggal diundangkan pada
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Utara-p

Penetapan: Ditetapkan di Airmadidi Pada tanggal 5 Maret 2012

Penetapan: Diundangkan di Airmadidi Pada tanggal 2012