Unknown WALIKOTA BIMA Nomor 62 Tahun 2016 tentang GARA BARA T PERA TURAN WALIKOTA BIMA NOMOR b~ TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA KELURAHAN (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
WALIKOTA BIMA PROVINS! NUSA TENGGARA BARA T
PERA TURAN WALIKOTA BIMA NOMOR b~ TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA KELURAHAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BIMA,
a.
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Walikota Bima Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan, perlu ditetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kelurahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kantor Kelurahan;
1. Mengingat
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5274);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
Menetapkan
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 183, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 88);
11. Peraturan Walikota Bima Nomor ... Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 183, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 88);
MEMUTUSKAN:
PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA KANTOR KELURAHAN.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan W alikota ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Birna.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD rnenurut asas otonorni dan tugas pembantuan dengan prinsip otonorni seluas-luasnya, dalam sistern dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalarn Undang­ Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pernerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pernerintahan Daerah yang rnemirnpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. W alikota adalah W alikota Birna.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya ~isingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Birna.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pernbantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Birna.
8. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pernerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kernenterian negara dan penyelenggara Pernerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, rnernberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga fungsional yang terbagi atas berbagai kelornpok masingrnasing ## BAB II KEDUDUKAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Kelurahan merupakan perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat.
- (2) Kelurahan dipimpin oleh Lurah yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 3
- ( 1) Susunan Organisasi Kelurahan, terdiri atas:
- a. Lurah;
- b. Sekretariat
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Perekonomian;
- e. Seksi Pembangunan; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- Kelurahan tercantum bagian yang tidak (2) Bagan Susunan Organisasi Kantor dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan terpisahkan dari Peraturan W alikota ini.

## BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Lurah

## Pasal 4

- (1) Lurah mempunyai tugas membantu Camat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, perekonomian dan pembangunan dalam wilayah kelurahan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lurah mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
- b. penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat;
- c. pelaksanaan pelayanan masyarakat;
- d. penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- e. pemeliharaan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh camat terkait dengan tugas dan fungsinya.


## Bagian Kedua Sekretariat

## Pasal 5

- ( 1) Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan ASN kepada semua unsur di lingkungan kelurahan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), sekretariat mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana dan anggaran sekretariat;
- b. penyelenggaraan dan pengoordinasian urusan rencana kepegawaian;
- c. penyelenggaraan dan pengoordinasian urusan perencanaan, keaungan, tata usaha, kearsipan, rumah tangga, keamanan dan kebersihan;
- d. penyelenggaraan dan pengoordinasian urusan barang milik daerah/ negara;
- e. penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan kelurahan;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

## Bagian Ketiga

Seksi Pemerintahan

## Pasal 6

- ( 1) Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melakukan pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis bidang pemerintahan umum dan melakukan musyawarah Kelurahan serta menyiapkan bahan dan menyusun laporan pemerintahan Kelurahan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi:
- a. penyusunan Program dan Kegiatan Pemerintahan Kelurahan;
- di bidang kepada masyarakat b. pemberian Pelayanan pemerintahan;
- pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban; administrasi pengolahan data c. pengumpulan dan
- d. penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala lingkungan, ketua RW dan ketua RT;
- e. penyelenggaraan administrasi Pertanahan;
- f. fasilitasi Kegiatan dalam rangka Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Umum;
- g. pelaksanaan evaluasi dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan kelurahan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.


## Bagian Keempat Seksi Perekonomian

## Pasal 7

- ( 1) Seksi Perekonomian mempunyai tugas membantu Lurah dalam melaksanakan pengendalian, pembinaan administrasi perekonomian di kelurahan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Seksi Perekonomian mempunyai fungsi:
- a. pemberian pelayanan kepada masyarakat di bidang ekonomi;
- b. pelaksanaan fasilitasi kegiatan ekonomi serta swadaya masyarakat;
- c. pelaksanaan pembinaan terhadap koperasi, UMKM dan lembaga keuangan mikro formal maupun lembaga keuangan pembiayaan informal;
- d. fasilitasi pelaksanaan pembinaan pengelolaan lingkungan hidup; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Bagian Kelima Seksi Pembangunan

## Pasal 8

- ( 1) Seksi Pembangunan mempunyai tugas melakukan pembinaan pelaksanaan pembangunan serta partisipasi masyarakat di Kelurahan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Seksi Pembangunan mempunyai fungsi:
- a. pengoordinasian pembangunan serta menjaga dan memelihara prasarana dan sarana fisik di lingkungan Kelurahan;
- b. penyiapan bahan-bahan dalam rangka memasyarakatkan lembaga ketahanan masyarakat Kelurahan;
- c. pengumpulan bahan dan menyusun laporan di bidang pembangunan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.


## Bagian Keenam

## Kelompok Jabatan Fungsional

## Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang ctiatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang ditunjuk.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. (5} Jumlah Tenaga Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan beban kerja.

## BABV TATAKERJA

## Pasal 10

- ( 1) Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan lnstansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
- (3) Setiap pimpinan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam pelaksanaan tugas setiap pimpinan satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, pimpinan satuan organisasi wajib mengadakan rapat berkala.


## BAB VI KETENTUANPENUTUP

## Pasal 11

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Kantor Kelurahan (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2015 Nomor 225), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bima.


Diundangkan di Kota Bima pada tanggal \ f3 \)!(}em beir 2 0 16

'

M. QURAIS H. ABIDIN

Ditetapkan di Kota Bima pada tanggal \0 \)ey-e!Yl~tr

2016

/'WALIKOTA

BIMA,~

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA,


BERITA DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2016 NOMOR ?~3


LAMPI RAN PERATURAN WALIKOTA BIMA NOMOR~AHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA KELURAHAN