PERATURAN DAERAH KABUPATEN MA Nomor 05 Tahun 2006 tentang PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KELURAHAN KABUPATEN MAROS (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Kabupaten Maros;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1.
- Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Undangundang (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
SALINAN
Menetapkan
12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588);
Dengan Persetujuan Bersama,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAROS dan BUPATI MAROS
MEMUTUSKAN :
: PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KELURAHAN KABUPATEN MAROS.
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :
- a. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para Menteri;
- b. Daerah adalah Daerah Kabupaten Maros;
- c. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- d. Bupati adalah Bupati Maros;
- e. Perangkat Daerah adalah organisasi / lembaga pada Pemerintah Daerah Kabupaten Maros yang bertanggung jawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- f. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Maros;
- g. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Maros;
- h. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan;
- i. Kepala Kelurahan selanjutnya disebut Lurah adalah Kepala Kelurahan yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan;
- j. Sekretaris Kelurahan dan Seksi adalah Sekretaris Kelurahan dan Seksi pada Organisasi Kelurahan Kabupaten Maros;
- k. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Organisasi Kelurahan Kabupaten Maros.
BAB II - PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN
Pasal 2
- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan;
- (2) Kelurahan merupakan perangkat Perangkat Daerah yang berkedudukan dalam wilayah kecamatan;
- (3) Kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat;
- (4) Pembentukan kelurahan sebagaimana pada ayat (1) pasal ini harus sekurangkurangnya memenuhi syarat :
- a. Jumlah penduduk;
- b. Luas wilayah;
- c. Bagian wilayah kerja;
- d. Sarana dan prasarana pemerintahan.
BAB III - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 3
Lurah mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang diberikan oleh Camat sesuai karakteristik wilayah dan kebutuhan daerah serta melaksanakan tugas pemerintahan lainnya
BAB III - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 4
- (1) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pasal 4, Lurah mempunyai fungsi :
- a. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
- b. Pemberdayaan masyarakat;
- c. Pelayanan masyarakat;
- d. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- e. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- f. Pembinaan lembaga kemasyarakatan;
- g. Pelaksanaan pelayanan administrasi dan ketatausahaan;
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan atas kebijakan Bupati;
- (2) Penjabaran tugas pokok dan fungsi jabatan pada Kelurahan akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati
SUSUNAN ORGANISASI
BAB IV - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 5
- (1) Susunan Organisasi Kelurahan terdiri dari :
- a. Lurah;
- b. Sekretariat;
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
- e. Seksi Kesejahteraan Sosial;
- f. Kelompok Jabatan fungsional.
- (2) Sekretariat dan Seksi serta Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah;
- (3) Sekretariat Kelurahan dipimpin oleh Sekretaris Kelurahan;
- (4) Bagan Struktur Organisasi Kelurahan sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan daerah ini, adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

## BAB V

## KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

## Pasal 6

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai bidang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan dengan keahlian dan kebutuhan.

## Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud pada pasal 15 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya ;
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas usul dan bertanggung jawab kepada Lurah;
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimasud ayat (1) pasal ini, ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja ;
- (4) Jenis, jenjang dan pembinaan Jabatan Fungsional dimaksud ayat (1) pasal ini, diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VI

## PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

## Pasal 8

- (1) Lurah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Camat dari Pegawai Negeri Sipil melalui keputusan sidang Baperjakat;
- (2) Sekretaris Kelurahan dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan dari Bupati atas usul Camat dengan sepengetahuan Lurah;
- (3) Pejabat Fungsional pada Kelurahan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Lurah melalui Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Baperjakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VII TATA KERJA

## Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Lurah dan unit organisasi serta Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam lingkup Pemerintah Daerah serta instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

## Pasal 10

Lurah dan Satuan Organisasi dalam lingkungan Unit Kerja bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugasnya

## Pasal 11

Lurah dan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

## Pasal 12

Lurah dan Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

## Pasal 13

Setiap laporan yang diterima oleh Lurah dan Satuan Unit dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan bahan pemberian petunjuk kepada bawahan.

## Pasal 14

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada Atasan, tembusan laporan wajib pula disampaikan kepada satuan organisasi lain melalui Lurah yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

## Pasal 15

Dalam melaksanakan tugasnya, Lurah dibantu oleh Kepala satuan organisasi di bawahnya dan Kelompok Jabatan Fungsional dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

## BAB IX

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 16

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 28 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Maros dinyatakan tidak berlaku lagi.

## Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maros.

Ditetapkan di Maros pada tanggal

## BUPATI MAROS,


## H. A. NADJAMUDDIN AMINULLAH

Diundangkan di Maros pada tanggal

## SEKRETARIS DAERAH


## Drs. H. MUSLIMIN ABBAS, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Madya

N i p

: 580 010 908

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2006 NOMOR


Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM &amp; HAM

## AGUSTAM,S.IP,M.Si

Pangkat : Pembina TK.I (IV/b)

Nip

: 19730820 199202 1 001