KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 117 Tahun 1999 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 97 TAHUN 1993 TENTANG TATA CARA PENANAMAN MODAL (berlaku 30 September 1999)
Pembukaan
Menimbang
:
bahwa dalam rangka lebih meningkatkan pelayanan perizinan penanaman modal, dipandang perlu menyempurnakan Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1993 tentang Tata Cara Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 1998;
Mengingat
: 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indofnesia Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2818) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2943);
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2853) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2944);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1996 tentang Tempat Penimbunan Berikat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3638) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1997 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3717);
7. Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1976 tentang Pokok-pokok Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;
8. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1981 jis. Nomor 183 Tahun 1998 dan Nomor 37 Tahun 1999 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal;
9. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1992 tentang Pemanfaatan Tanah, Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan untuk usaha Patungan dalam rangka Pananaman Modal Asing;
10. Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1993 tentang Tata Cara Penanaman Modal, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 115 Tahun 1998;
11. Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1996 tentang Kawasan Industri;
Menetapkan
MEMUTUSKAN:
: KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 97 TAHUN 1993 TENTANG TATA CARA PENANAMAN MODAL
Pasal 1
Mengubah beberapa ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1993 tentang Tata Cara Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 115 Tahun 1998, sebagai berikut:
1. Menambah ketentuan baru diantara Pasal 1 dan Pasal 2 yang dijadikan Pasal 1 A, yang berbunyi sebagai berikut :
"Pasal 1 A
- (1) Kewenangan pemberian persetujuan dan perizinan pelaksanaan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2), ayat (3), ayat (5) huruf a, ayat (8) dan ayat (9) untuk permohonan penanaman modal dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri, dapat dilimpahkan kepada Gubernur Kepala Daerah Propinsi.
- (2) Untuk melaksanakan lebih lanjut pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Gubernur Kepala Daerah Propinsi menugaskan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah.
- (3) Tata cara penanaman modal dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Menteri Negara Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal."
Pasal 2
"Pasal 2
- (1) Kewenangan pemberian persetujuan penanaman modal dalam rangka Penanaman Modal Asing sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970, dilimpahkan Menteri Negara Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal kepada Menteri Luar Negeri dan Gubernur Kepala Daerah Propinsi.
- (2) Khusus kepada Gubernur Kepala Daerah Propinsi diberikan pula pelimpahan wewenang pemberian perizinan pelaksanaan penanaman modal, sepanjang belum dibentuk instansi yang menangani penanaman modal di Daerah Kabupaten dan Daerah Kota.
- (3) Untuk melaksanakan pelimpahan kewenangan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Menteri Luar Negeri menugaskan Kepala Perwakilan Republik Indonesia, sedangkan untuk pelaksanaan ayat (1) dan ayat (2), Gubernur Kepala Daerah Propinsi menugaskan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah.
- (4) Calon penanam modal yang akan mengadakan usaha dalam rangka Penanaman Modal Asing mempelajari lebih dahulu Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Bagi Penanaman Modal Asing dan apabila diperlukan
PENJELASAN
Pembukaan
lebih lanjut dapat menghubungi Badan Koordinasi Penanaman Modal, Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah, atau Perwakilan Republik Indonesia.
- (5) Setelah mengadakan penelitian yang cukup mengenai bidang usaha yang terbuka dan ketentuan-ketentuan lain yang
- 5 - bersangkutan, calon penanam modal mengajukan permohonan kepada Menteri Negara Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau Gubernur Kepala Daerah Propinsi, dalam hal ini Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah, atau Kepala Perwakilan Republik Indonesia dengan mempergunakan Tata Cara Permohonan yang ditetapkan oleh Menteri Negara Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.
- (6) Apabila permohonan mendapatkan persetujuan, Menteri Negara Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau Gubernur Kepala Daerah Propinsi, dalam hal ini Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah, atau Kepala Perwakilan Republik Indonesia menerbitkan Surat Persetujuan Penanaman Modal tersebut kepada calon penanaman modal, yang berlaku juga sebagai Persetujuan Prinsip.
- (7) Menteri Negara Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau Gubernur Kepala Daerah Propinsi, dalam hal ini Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah, atau Kepala Perwakilan Republik Indonesia menyampaikan rekaman Surat Persetujuan Penanaman Modal Asing kepada instansi Pemerintah terkait.
- (8) Apabila penanam modal telah memperoleh Surat Persetujuan Penanaman Modal Asing dan setelah dipenuhi persyaratan yang ditetapkan, maka :
- a. Menteri Negara Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau Gubernur Kepala Daerah Propinsi, dalam hal ini Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah, mengeluarkan :
- 1) Angka Pengenal Importir Terbatas (APTT);
- 2) Keputusan Pemberian Fasilitas/Keringanan Bea Masuk dan Pungutan Impor Lainnya;
- 3) Persetujuan atas Rencana Penggunaan Tenaga Asing Pendatang (RPTKA) yang diperlukan sebagai dasar bagi Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah untuk menerbitkan Izin Kerja Bagi Tenaga Kerja Asing Pendatang yang diperlukan;
- 4) Izin Usaha Tetap atas nama Menteri yang membidangi usaha tersebut sesuai pelimpahan wewenang.
- b. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota mengeluarkan izin lokasi sesuai Rencana Tata Ruang.
- c. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota mengeluarkan hak atas tanah dan menerbitkan sertifikat tanah sesuai ketentuan yang berlaku.
- d. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten/Kota atau Satuan Kerja Teknis atas nama Bupati/Walikota Kepala Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan, atau Kepala Dinas Pengawasan Pembangunan Kota (P2K) untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta atas nama Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta, mengeluarkan izin Mendirikan Bangunan (IMB).
- e. Sekretaris Wilayah Daerah Kabupaten/Kota atas nama Bupati/Walikota Kepala Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan Kepala Kantor Ketertiban untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta, atas nama Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta mengeluarkan izin berdasarkan Undang-undang Gangguan (UUG/HO).
- (9) Kewajiban untuk memiliki izin UUG/HO tidak berlaku bagi Perusahaan Industri yang jenis industrinya wajib memiliki AMDAL dan atau yang berlokasi di dalam Kawasan
## Industri/Kawasan Berikut.
- (10)Setelah memperoleh Surat Persetujuan Penanaman Modal dari Menteri Negara Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau Gubernur Kepala Daerah Propinsi, dalam hal ini Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah, atau Kepala Perwakilan Republik Indonesia, penanam modal dalam waktu yang ditetapkan menyampaikan Daftar Induk barang-barang modal serta bahan baku dan bahan penolong yang akan diimpor kepada Menteri Negara Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau Gubernur Kepala Daerah Propinsi, dalam hal ini Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah.
- (11)Berdasarkan penilaian terhadap Daftar Induk sebagaimana dimaksud dalam ayat (10), Menteri Negara Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau Gubernur Kepala Daerah Propinsi, dalam hal ini Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah, mengeluarkan Keputusan Fasilitas/Keringanan Bea Masuk dan Pungutan Impor Lainnya.
- (12)Permohonan untuk perubahan atas rencana penanaman modal yang telah memperoleh persetujuan, termasuk perubahan untuk perluasan proyek, disampaikan oleh penanam modal kepada Menteri Negara Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanam Modal atau Gubernur Kepala Daerah Propinsi, dalam hal ini Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah, untuk mendapatkan persetujuan dengan mempergunakan tata cara yang telah ditetapkan oleh Menteri Negara Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.
- (13)Penanaman modal yang telah memperoleh Surat Persetujuan Penanaman Modal Asing dari Kepala Perwakilan Republik Indonesia wajib mengajukan permohonan perizinan pelaksanaan kepada Menteri Negara Investasi/Kepala Badan Koordinasi
Penanaman Modal atau Gubernur Kepala Daerah Propinsi, dalam hal ini Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah."
3. Mengubah
PENJELASAN
Pasal 2
A sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut : ## "Pasal 2A - (1) Pemberian perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (5) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, serta Pasal 2 ayat (8) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, dilaksanakan melalui pelayanan satu atap sesuai kewenangan masing-masing di bawah koordinasi Bupati/Walikota Kepala Daerah Kabupaten/Kota dan khusus untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta di bawah koordinasi Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta. - (2) Petunjuk pelaksanaan koordinasi pelayanan satu atap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri setelah mendapat pertimbangan teknis dari Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional dan Menteri Negara Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal." 4. Menambah ketentuan baru di antara Pasal 2 A dan Pasal 3, yang dijadikan Pasal 2 B, yang berbunyi sebagai berikut : ## "Pasal 2 B Tata cara penanaman modal dalam rangka Penanaman Modal Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diatur lebih lanjut oleh Menteri Negara Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal." ## Pasal II Keputusan Presiden ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 September 1999 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE