PERATURAN DAERAH KOTA BI Nomor 16 Tahun 2013 tentang PENGENDALIAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH KE AIR ATAU SUMBER AIR (berlaku 20 Desember 2013)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat :
WALIKOTA BITUNG
PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG NOMOR 16 TAHUN 2013
TENTANG
PENGENDALIAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH KE AIR ATAU SUMBER AIR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BITUNG,
- a. bahwa air merupakan salah satu sumber daya alam memiliki fungsi sangat penting bagi kehidupan dan perikehidupan manusia, sebagai rahmat Tuhan Yang Maha Esa yang harus dapat dimanfaatkan untuk memenuhi hajat hidup orang banyak, serta Makhluk hidup lainnya sehingga merupakan modal dasar dan faktor utama pembangunan;
- b. bahwa air merupakan komponen lingkungan hidup yang penting untuk dilestarikan bagi kelangsungan hidup dan kehidupan manusia dan makhluk lainnya;
- c. bahwa untuk melestarikan fungsi air perlu dilakukan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air secara bijaksana dengan memperhatikan kepentingan generasi sekarang dan mendatang serta keseimbangan ekologis;
- d. bahwa Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Izin Pembuangan Air Limbah Ke Air atau Sumber Air, sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan pada saat ini, sehingga perlu dilakukan penyempurnaan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengendalian Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
19. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Kep51/MENLH/10/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 122 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : Kep51/MENLH/10/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi Kegiatan Industri;
22. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep-52/MENLH/X/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi Kegiatan Hotel;
23. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep-52/MENLH/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Rumah Sakit;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Daerah;
25. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 111 Tahun 2003 tentang Pedoman Mengenai Syarat dan Tata Cara Perizinan serta Pedoman Kajian Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air;
26. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 112 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik;
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BITUNG dan
WALIKOTA BITUNG
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH KE AIR ATAU SUMBER AIR
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Bitung.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Bitung dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bitung.
4. Instansi yang Berwenang adalah Badan Lingkungan Hidup Kota Bitung.
5. Instansi Perizinan adalah Instansi yang berwenang dalam pengelolaan izin.
6. Air adalah semua air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, kecuali air laut dan air fosil.
7. Sumber air adalah wadah air yang terdapat diatas dan dibawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini aquifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk, dan muara.
8. Air limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan atau kegiatan yang berwujud cair.
9. Baku mutu air limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam air atau sumber air dari suatu usaha dan atau kegiatan.
10. Instalasi Pengolahan Air Limbah selanjutnya disebut IPAL adalah sarana pengolahan air limbah yang berfungsi untuk menurunkan kadar pencemar yang terkandung dalam air limbah hingga baku mutu yang ditentukan.
11. Instalasi Pengolahan Air Limbah Terpadu selanjutnya disebut IPAL Terpadu adalah IPAL yang dilakukan bersama-sama (kolektif) sebelum dibuang ke air atau sumber air.
12. Pengolahan air limbah secara darurat adalah pengolahan air limbah di luar sistem IPAL dikarenakan adanya gangguan pada salah satu atau lebih unit IPAL atau IPAL tidak berfungsi secara optimal.
13. Izin Pembuangan Air Limbah adalah izin yang diberikan kepada perorangan dan atau badan usaha yang karena kegiatan usahanya membuang air limbah ke air atau sumber air.
14. Tim teknis adalah tim yang dibentuk oleh Instansi yang berwenang dalam melaksanakan tugas penilaian atau evaluasi terhadap kelayakan pengelolaan air limbah oleh suatu usaha dan atau kegiatan serta penilaian terhadap daya tampung sumber air yang akan dipergunakan sebagai sarana pembuangan air limbah.
15. Orang adalah perseorangan dan atau kelompok orang dan atau badan hukum.
MAKSUD DAN TUJUAN
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
- (1) Pengaturan pembuangan air limbah ke air atau sumber air dimaksudkan sebagai salah satu upaya untuk melakukan pengendalian terhadap setiap usaha dan atau kegiatan yang melakukan pembuangan air limbah dari usaha dan atau kegiatan ke air atau sumber air.
- (2) Pengaturan pembuangan air limbah ke air atau sumber air bertujuan agar air dapat dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya sehingga dapat menunjang pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan.
BAB III - SUBJEK DAN OBJEK
Pasal 3
- (1) Subjek dalam Peraturan Daerah ini adalah orang dan atau badan usaha yang membuang air limbah ke air atau sumber air.
- (2) Objek dalam Peraturan Daerah ini adalah air limbah yang berasal dari suatu usaha dan atau kegiatan yang dibuang ke air atau sumber air setelah memenuhi baku mutu sesuai dengan peraturan yang berlaku.
BAB III - SUBJEK DAN OBJEK
Pasal 4
- (1) Air limbah yang mengandung radioaktif tidak termasuk ke dalam pengertian objek ## BAB IV PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN
Bagian Pertama Pengelolaan
BAB III - SUBJEK DAN OBJEK
Pasal 5
- (1) Pelaksanaan pengelolaan air limbah meliputi kegiatan :
- a. pengolahan air limbah melalui IPAL atau unit yang dimaksudkan untuk menurunkan konsentrasi pencemar, dan atau
- b. pemakaian bahan kimia atau mikroorganisme /bakteri atau bahan lainnya yang berfungsi sebagai bahan penolong untuk menurunkan konsentrasi pencemar dan atau
- c. pembuangan air limbah dari IPAL melalui saluran khusus pembuangan air limbah.
- (2) Setiap orang dan badan usaha dilarang :
- a. melakukan pembuangan air limbah melebihi baku mutu yang ditetapkan;
- b. melakukan pembuangan air limbah melalui proses pengenceran;
- c. melakukan pembuangan air limbah secara sekaligus atau secara dadakan dalam satu saat;
- d. melakukan pembuangan air limbah melebihi volume maksimal yang telah diizinkan dalam izin pembuangan air limbah;
- e. melakukan pembuangan air limbah yang disatukan dengan saluran air hujan dan atau air lainnya yang tidak ada kaitannya dengan air limbah.
BAB III - SUBJEK DAN OBJEK
Pasal 6
Pengolahan air limbah melalui IPAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dapat dilaksanakan melalui :
- a. IPAL milik sendiri; atau
- b. jasa usaha pengolahan air limbah; atau
- c. IPAL milik usaha dan atau kegiatan lain
BAB III - SUBJEK DAN OBJEK
Pasal 7
Pengaturan pengelolaan air limbah melalui jasa usaha pengolahan air limbah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.
BAB III - SUBJEK DAN OBJEK
Pasal 8
- (1) IPAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 wajib dilengkapi dengan alat ukur debit yang mampu menghitung atau menunjukkan akumulasi jumlah air limbah yang dibuang dalam jangka waktu tertentu.
- (2) Alat ukur debit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada saluran akhir IPAL.
BAB III - SUBJEK DAN OBJEK
Pasal 9
- (1) Apabila IPAL tidak berfungsi secara optimal sehingga tidak mampu melakukan pengolahan air limbah hingga memenuhi baku mutu yang ditetapkan, maka penanggungjawab usaha dan atau kegiatan wajib melakukan upaya penanggulangan darurat.
- (2) Upaya penanggulanggan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui cara sebagai berikut :
- a. pengolahan air limbah secara darurat, antara lain proses netralisasi, penampungan sementara dan atau pengangkutan ke tempat yang ditentukan oleh Instansi yang berwenang; dan atau
- b. penanggungjawab kegiatan wajib menghentikan kegiatan produksi yang menimbulkan air limbah.
- (3) Upaya penanggulangan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) berlangsung hingga IPAL mampu melakukan pengolahan air limbah secara optimal.
BAB III - SUBJEK DAN OBJEK
Pasal 10
- (1) Penanggung jawab kegiatan usaha wajib menyediakan saluran khusus pembuangan air limbah sesuai kajian dalam dokumen pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Saluran pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. Memudahkan petugas pengawas dalam melaksanakan pemeriksaan;
- b. Terpisah dengan saluran air hujan atau saluran lainnya yang tidak ada kaitannya dengan air limbah;
- c. Mampu menampung seluruh air limbah, sehingga tidak terjadi luapan air limbah yang keluar dari saluran;
- d. Mampu menahan rembesan air limbah ke dalam tanah atau sumbersumber air.
Bagian Kedua
Pemantauan
BAB III - SUBJEK DAN OBJEK
Pasal 11
- (1) Orang atau badan usaha yang melakukan pembuangan air limbah ke air atau sumber air wajib melakukan pemantauan kualitas air limbah yang dihasilkan karena usaha atau kegiatannya.
- (2) Kewajiban melakukan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut :
- a. melakukan pengujian kualitas air limbah sekurang-kurangnya satu kali dalam setiap bulan melalui laboratorium rujukan;
- b. melakukan pencatatan harian debit air limbah dalam format yang telah ditentukan; dan
- c. melakukan pemantauan beroperasinya sistem pengolahan air limbah.
BAB III - SUBJEK DAN OBJEK
Pasal 12
- (1) Tatacara pelaksanaan pengujian kualitas air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dilaksanakan sebagai berikut :
- a. titik pengambilan sampel air limbah sekurang-kurangnya dari outlet IPAL;
- b. pengambilan sampel air limbah dilaksanakan oleh petugas dari laboratorium rujukan; dan
- c. hasil pengujian sampel air limbah dilaporkan oleh penanggungjawab usaha dan atau kegiatan kepada Instansi yang berwenang selambatlambatnya 3 (tiga) bulan sekali.
- (2) Tatacara pelaksanaan pencatatan harian debit air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b dilaksanakan sebagai berikut :
- a. pencatatan harian debit air limbah dilaksanakan oleh petugas pencatat yang ditunjuk pihak penanggungjawab usaha dan atau kegiatan;
- b. pencatatan sebagimana dimaksud pada huruf a dituangkan dalam buku Catatan Harian Debit Air Limbah yang ditanda-tangani oleh petugas pencatat dan penaggungjawab usaha dan atau kegiatan; dan
- c. hasil pencatatan harian debit air limbah dilaporkan kepada Instansi yang Berwenang selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sekali.
- (3) Tatacara pelaksanaan pemantauan beroperasinya sistem pengolahan air dilaksanakan sebagai berikut :
- a. pemantauan terhadap semua unit IPAL, termasuk saluran inlet dan outlet IPAL oleh petugas pengelola lingkungan yang ditunjuk pihak penanggungjawab usaha dan atau kegiatan;
- b. melaksanakan pencatatan pemakaian bahan kimia yang digunakan dalam operasional IPAL, meliputi jenis dan kualitas bahan kimia;
- c. pencatatan sebagaimana dimaksud pada huruf b dituangkan dalam buku catatan operasional IPAL yang ditandatangani oleh petugas pengelola lingkungan dan penanggungjawab usaha dan atau kegiatan; dan
- d. melaksanakan evaluasi kinerja sistem IPAL
BAB III - SUBJEK DAN OBJEK
Pasal 13
- (1) Untuk kepentingan penelitian, Instansi yang Berwenang dapat memerintahkan penanggungjawab usaha dan atau kegiatan untuk melakukan pengujian kualitas air limbah melalui satu atau beberapa laboratorium rujukan dengan biaya dibebankan kepada penanggungjawab usaha dan atau kegiatan.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
- a. penelitian beban pencemaran air atau sumber-sumber air;
- b. penelitian kualitas air limbah dari suatu usaha dan atau kegiatan dalam rangka penanganan sengketa lingkungan hidup;
- c. penelitian kualitas air limbah dari suatu usaha dan atau kegiatan dalam rangka pengujian kualitas oleh Instansi yang Berwenang; dan
- d. kepentingan penelitian lainnya ## BAB V
PERIZINAN
Bagian Pertama Izin Pembuangan Air Limbah
BAB III - SUBJEK DAN OBJEK
Pasal 14
- (1) Setiap orang yang melakukan pembuangan air limbah ke air atau sumber air wajib memiliki izin Pembuangan Air Limbah.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada :
- a. orang dan badan usaha yang membuang air limbah dari hasil usaha dan atau kegiatannya;
- b. badan usaha yang membuang air limbah karena kegiatan usahanya bergerak dalam jasa pelayanan pengolahan air limbah; dan
- c. orang dan badan usaha yang melakukan pembuangan air limbah melalui jasa usaha pengelola air limbah sebagaimana dimaksud pada huruf b, atau IPAL milik usaha dan atau kegiatan lain.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan untuk setiap lokasi pembuangan air limbah.
- (4) Izin tidak dapat dipindah tangankan.
BAB III - SUBJEK DAN OBJEK
Pasal 15
- (1) Air limbah yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah ini mencakup :
- a. limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Cair yang telah melalui pengolahan terlebih dahulu sehingga bukan lagi limbah B3;
- b. air limbah domestik bagi usaha dan atau kegiatan pemukiman ( real estate ), rumah makan (restoran), perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama;
- c. air limbah bagi usaha dan/atau kegiatan pertambangan biji emas atau tembaga;
- d. air limbah bagi usaha dan/atau kegiatan minyak dan gas serta panas bumi;
- e. air limbah bagi usaha dan/atau kegiatan pengolahan buah-buahan dan/atau sayuran;
- f. air limbah bagi usaha dan/atau kegiatan industri pertrokimia hulu;
- g. air limbah bagi usaha dan/atau kegiatan industri rayon;
- h. air limbah bagi usaha dan/atau kegiatan industri Purified Terephthalic Acid dan poly Ethylene Terephthalate ;
- i. air limbah (limbah cair) bagi kegiatan industri;
- j. air limbah (limbah cair) bagi kegiatan hotel;
- k. air limbah (limbah cair) bagi kegiatan rumah sakit;
- l. air limbah (limbah cair) bagi kegiatan industri pertanian;
- m. air limbah (limbah cair) bagi kawasan industri;
- n. semua air limbah lainnya yang berskala kota yang dibuang ke air atau sumber air;
- (2) Air limbah rumah tangga dikecualikan dari air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan akan diatur dengan peraturan daerah tersendiri.
BAB III - SUBJEK DAN OBJEK
Pasal 16
- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri dari beberapa golongan yang ditetapkan
BAB III - SUBJEK DAN OBJEK
Pasal 17
- (1) Izin Pembuangan Air Limbah diterbitkan Instansi Perizinan setelah mendapat rekomendasi dari Instansi yang berwenang.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya memuat keputusan tentang :
- a. subjek dan objek pemegang izin;
- b. air dan atau sumber air yang dipergunakan sebagai tempat pembuangan air limbah;
- c. debit maksimal air limbah yang boleh dibuang dalam setiap hari;
- d. waktu pembuangan air limbah; dan
- e. baku mutu air limbah.
- (3) Keputusan pemberian izin harus mencantumkan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
Bagian Kedua Tata Cara
BAB III - SUBJEK DAN OBJEK
Pasal 18
- (1) Untuk memperoleh izin pembuangan air limbah, penanggungjawab usaha dan atau kegiatan atau kuasanya mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota dan Kepala Instansi Perizinan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi persyaratan sebagai berikut :
- a. data dan informasi dengan mempergunakan formulir yang diterbitkan oleh Instansi Perizinan;
- b. dokumen pengelolaan lingkungan hidup atau yang disamakan dengan itu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. kajian teknis dampak pembuangan air limbah bagi usaha dan atau kegiatan yang belum mencantumkannya dalam dokumen pengelolaan lingkungan hidup; dan
- d. persyaratan lain yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf c diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.
BAB III - SUBJEK DAN OBJEK
Pasal 19
Jenis persyaratan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf d terdiri dari:
- a. fotocopy Akte Pendirian perusahaan bagi badan usaha;
- b. fotocopy Izin Gangguan, SITU, dan SIUP;
- c. fotocopy Kartu Tanda Penduduk penanggungjawab usaha dan atau kegiatan;
- d. fotocopy hasil pengujian kualitas air limbah;
- e. nota perhitungan desain teknis IPAL;
- f. gambar alur air limbah dari proses produksi sampai titik pembuangan ke air atau sumber air; dan
- g. formulir Surat Pernyataan yang disediakan.
BAB III - SUBJEK DAN OBJEK
Pasal 20
- (1) Sebelum dilaksanakan penerbitan keputusan pemberian atau penolakan izin, dilaksanakan evaluasi persyaratan administrasi oleh instansi perizinan dan evaluasi teknis oleh tim teknis.
- (2) Evaluasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut:
- a. melaksanakan evaluasi terhadap sumber-sumber air limbah;
- b. melaksanakan evaluasi terhadap kinerja pengelolaan air limbah;
- c. melaksanakan evaluasi terhadap kualitas dan kuantitas air limbah yang dibuang;
- d. melaksanakan evaluasi terhadap kelengkapan sarana pengelolaan air limbah;
- e. melaksanakan evaluasi terhadap prosedur operasi standar pengelolaan air limbah .
- (3) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Tim Teknis dan Pihak pemohon izin.
- (4) Susunan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tatacara pelaksanaan tugasnya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.
BAB III - SUBJEK DAN OBJEK
Pasal 21
- (1) Jangka waktu pemenuhan persyaratan teknis oleh pemohon izin selambatlambatnya 60 (enam puluh) hari kalender sejak dilaksanakannya evaluasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.
- (2) Jangka waktu proses penerbitan keputusan pemberian izin selambatlambatnya 14 (empat belas) hari sejak dipenuhinya persyaratan administrasi dan teknis secara lengkap dan benar.
BAB III - SUBJEK DAN OBJEK
Pasal 22
- (1) Apabila
BAB III - SUBJEK DAN OBJEK
Pasal 23
- (1) Pemberian izin diterbitkan apabila pemohon izin telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.
- (2) Penolakan izin dikeluarkan apabila pemohon izin tidak bisa memenuhi persyaratan secara administrasi dan atau secara teknis.
- (3) Penolakan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan selambatlambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak pemohon izin tidak bisa memenuhi persyaratan administrasi dan atau teknis.
BAB III - SUBJEK DAN OBJEK
Pasal 24
- (1) Keputusan penolakan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) disampaikan secara tertulis dengan disertai
PENJELASAN
Pembukaan
secara serta alasan yang mendasari keluarnya keputusan penolakan.
- (2) Keputusan penolakan izin disertai larangan untuk membuang air limbah ke air dan atau sumber air.
- (3) Pemohon izin yang permohonannya ditolak, dapat mengajukan permohonan ulang dengan melampirkan persyaratan yang baru.
## Bagian Keempat Masa Berlakunya Izin
##
PENJELASAN
Pasal 25
- (1) Izin Pembuangan Air Limbah berlaku selama 5 (lima) tahun sepanjang tidak terjadi perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2). - (2) Izin yang telah habis masa berlakunya dapat diajukan permohonan izin baru dengan tatacara dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini. - (3) Permohonan izin baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Walikota melalui Kepala Instansi Perizinan paling lama 90 (Sembilan puluh) hari kerja sebelum masa izin berakhir.
PENJELASAN
Pasal 26
Pemegang izin wajib melaporkan dan mengembalikan izin kepada Walikota apabila usaha dan atau kegiatan dialihkan proses produksinya sehingga tidak menghasilkan air limbah atau dihentikan kegiatan usahanya, selambatlambatnya 60 (enam puluh) hari sejak terjadinya pengalihan proses produksinya.
PENJELASAN
Pasal 27
- (1) Izin dinyatakan tidak berlaku lagi apabila memenuhi salah satu unsur, yaitu : - a. terjadi perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2); atau b. berakhirnya kegiatan atau pemegang izin tidak melaksanakan kegiatan selama 2 (dua) tahun secra berturut-turut; atau - c. adanya pencabutan izin. - (2) Dalam hal izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemegang izin dapat mengajukan permohonan izin kembali dengan mengikuti prosedur dan tatacara perolehan izin. - (3) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan apabila : - a. pemegang izin melakukan pelanggaran