KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 50 Tahun 1998 tentang PENETAPAN KAWASAN TERBATAS LALU LINTAS DI WILAYAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA (berlaku 23 Maret 1998)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa kemacetan lalu lintas di wilayah Jakarta telah mencapai ambang batas yang perlu segera ditanggulangi, dan sangat mempengaruhi peran Daerah Khusus Jakarta untuk dapat berfungsi secara efektif sebagai ibukota Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 1990 tentang Sususnan Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Negara Negara Republik Indonesia Jakarta;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, dipandang perlu menetapkan jalan tertentu di Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang penggunaannya dapat dikenakan Retribusi Izin Penggunaan Prasarana Jalan dengan Keputusan Presiden;
Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1990 tentang Susunan Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3430);
Menetapkan
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3755);
MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENETAPAN KAWASAN TERBATAS LALU LINTAS DI WILAYAH DAERAH KHUSUS
: IBUKOTA JAKARTA.
Pasal 1
- (1) Dalam upaya menanggulangi kemacetan lalu lintas di wilayah tertentu di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, ditetapkan kawasan terbatas lalu lintas.
- (2) Kawasan terbatas lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi seluruh ruas Jalan Jenderal Sudirman, Jalan M.H. Thamrin dan Jalan Medan Merdeka Barat, serta sebagian ruas Jalan Jenderal Gatot Soebroto, yang batas-batasnya sebagaimana tertuang dalam peta terlampir sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Presiden ini.
Pasal 2
- (1) Kawasan terbatas lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 pada hari dan jam tertentu hanya dapat dilalui kendaraan bermotor yang memiliki stiker yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang merupakan bukti pembayaran Retribusi Izin Penggunaan Prasarana Jalan.
- (2) Stiker sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperuntukkan bagi kendaraan bermotor milik perorangan dan instansi Pemerintah dan swasta yang bekerja atau melakukan kegiatan kerja atau usaha di lokasi yang terletak disepanjang jalan tertentu yang diatur dalam Keputusan Presiden ini
- (3) Dikecualikan dari pemakaian stiker sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah segala jenis kendaraan angkutan umum, kendaraan Presiden, Wakil Presiden, Tamu Negara/Pemerintah dan rombongan yang menyertainya, pemadam kebakaran, ambulans, dan kendaraan aparat penegak hukum di jalan.
Pasal 3
Hari dan jam tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), adalah setiap hari kerja:
- a. pagi hari, dari jam 07.30 WIB sampai dengan jam 09.30 WIB;
- b. sore hari, dari jam 17.00 WIB sampai dengan jam 19.00 WIB.
Pasal 4
Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
Pasal 5
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Maret 1998

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SOEHARTO
LAMPIRAN
LAMPIRAN
LAMPIRAN TIDAK DAPAT DISERTAKAN