PERATURAN GUBERNUR GUBERNUR Nomor 112 Tahun 2017 tentang NOMENKLATUR JABATAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA DINAS PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK BERDASARKAN ANALISA JABATAN (berlaku 15 Agustus 2017)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kepastian penataan
- jabatan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, perlu disusun nomenklatur jabatan Pegawai Negeri Sipil sebagai pedoman perencanaan, rekruitmen, penempatan, pengendalian dan pengembangan Pegawai Negeri Sipil;
•
- b. bahwa berdasa.rkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu rnenetapkan Peraturan Gubernur tentang Nomenklatur Jabatan Pegawai Negeri Sipil ·pada Dinas Pemberdayaan, · Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Berdasarkan Analisa Jabatan;
2. Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan
3. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentu.kan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
SALINAN
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;
8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kamus Jabatan Fungsional Umum Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana pada Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
11. Peraturan Gubernur Nomor 160 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Analisis Jabatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;
12. Peraturan Gubernur Nomor 394 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk;
13. Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Jabatan Pelaksana pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2017;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG NOMENKLATUR JABATAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA DINAS PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK BERDASARKAN ANALISA JABATAN.
Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan
1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penYelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Ibukota Jakarta. Khusus
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Khusus Ibukota Jakarta. Daerah Provinsi Daerah
5. Perangkat Daerah- adalah Perangkat Khusus Ibukota Jakarta. Daerah Provinsi Daerah
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja Perangkat Daerah atau Subordinat SKPD.
8. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BPSDM adalah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk yang selanjutnya disingkat DPPAPP adalah Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disingkat Biro ORB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
13. Nomenklatur jabatan PNS yang selanjutnya disebut nomenklatur jabatan adalah susunan jabatan PNS yang diperlukan dalam satu satuan organisasi negara untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu.
14. Analisis Jabatan adalah proses, metode dan teknik untuk· memperoleh data jabatan yang diolah menjadi informasi jabatan dan disajikan untuk kepentingan program kepegawaian serta memberikan umpan balik bagi organisasi dan tatalaksana, pengawasan dan akuntabilitas.
15. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan -tinggi pada instansi pemerintah.
16. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik dan administrasi pemerintahan serta pembangunan meliputi jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan pelaksana.
17. Jabatan Fungsiona - 1 adalah sekelompok jabatan yang berisi fungs: \_, dan tugas dengan pelayanan· fungsional yang ## BAB IV
RUANG LINGKUP
- (1) Nomenklatur jabatan pada DPPAPP meliputi :
- a. jabatan pimpinan tinggi;
MAKSUD DAN TUJUAN
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
Nomenklatur jabatan dimaksudkan sebagai pedoman dalam perencanaan, rekruitmen, penempatan, pengendalian dan pengembangan pegawai pada DPPAPP.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3
Nomenklatur jabatan bertujuan untuk mevcrujudkan tertib administrasi dan kepastian penempatan pegawai dalam jabatan pada DPPAPP.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 4
Nomenklatur jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, disusun ## BAB III
KEGUNAAN
Pasal 6
- (1) Nomenklatur jabatan pada DPPAPP meliputi :
- a. jabatan pimpinan tinggi;
MAKSUD DAN TUJUAN
Nomenklatur jabatan dimaksudkan sebagai pedoman dalam perencanaan, rekruitmen, penempatan, pengendalian dan pengembangan pegawai pada DPPAPP.
Nomenklatur jabatan bertujuan untuk mevcrujudkan tertib administrasi dan kepastian penempatan pegawai dalam jabatan pada DPPAPP.
Nomenklatur jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, disusun ## BAB III
KEGUNAAN
- (1) Nomenklatur jabatan ini dipergunakan untuk penataan pegawai dalam hal perencanaan kebutuhan, rekruitmen penempatan, pengendalian, pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan kesejahteraan.
- (2) Penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kewenangannya dilakukan oleh :
- a. DPPAPP;
- b. BKD;
- c. BPSDM; dan
- d. Biro ORB.
- b. jabatan administrasi, terdiri dari :
1. Jabatan Administrator;
2. Jabatan Pengawas; dan
3. Jabatan Pelaksana.
- c. Jabatan fungsional.
- (2) Nomenklatur jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan Gubernur ini.

## BAB V

## PERU13AHAN NOMENKLATUR JABATAN

## Pasal 7

- (1) Perubahan nomenklatur jabatan pada DPPAPP dapat dilakukan untuk jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b angka 3 dan huruf c sesuai dengan kebutuhan organisasi.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan kepada Sekretaris Daerah melalui Biro ORB dilengkapi dengan dokumen analisis\_ jabatan.
3. Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diverifikasi dan divalidasi oleh Biro ORB bersama SKPD/UKPD terkait. (3)

## BAB VI

## PENGENDALIAN DAN EVALUASI

## Pasal 8

- (1) Pengendalian dan evaluasi terhadap nomenklatur jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b angka 3 dilaksanakan oleh Biro ORB bersama SKPD/UKPD terkait.
- (2) Anggaran pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada. ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksana.an Anggaran (DPA) Biro ORB.

## BAB VII

## KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 9

Ketentuan yang mengatur tentang nomenklatur jabatan pada peta jabatan DPPAPP yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini dinyatakan masih berlaku spanjang tidak · bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini.

6

## BAB VIII

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 10

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2016 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan, dan Keluarga Berencana (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 62128), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Agustus 2017

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, ttd

DJAROT SAIFUL HIDAYAT

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2017 NOMOR 72064

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


## Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus

Ibukota Jakarta

Nomor 112 TAHUN 2017

Tanggal 15 Agustus 2017

## NOMENKLATUR JABATAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA DINAS PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK

| Na_ma Jabatan | Keterangan |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 2 | 3 |
| Kepala Dinas | |
| Sekretaris Dinas | |
| a. Kepala Subbagian Umum | |
| 1) Pengurus Barang | |
| 2) Pengurus Barang Pembantu | |
| 3) Umum Pengolah | |
| 4) Pengadministrasi Umum | |
| 5) Pengadministrasi Pimpinan | |
| b. Kepala Subbagian Kepegawaian | |
| 1) Pengelola Kepegawaian | |
| 2) Pengolah. Kepegawaian | |
| 3) Pengadministrasi | |
| Kepegawaian | |
| c. Kepala Subbagian Perencanaan dan Anggaran | |
| 1) Pengelola Perencanaan dan Anggaran | |
| Pengolah Perencanaan dan Anggaran | |
| 2) 3) Pengadministrasi Perencanaan dan Anggaran | |
| d. Kepala Subbagian Keuangan | |
| 1) Bendahara Pengeluaran 2) Bendahara Pengeluaran Pem-bantu | |
| 3) Verifikator Keuangan | |
| 4) Pengolah Data Keuangan | |
| 5) Pengadministrasi Data | |
| Keuangan | |
| Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat a. Kepala Seksi Pemberdayaan dan Penggerakan Masyarakat | |
| 2) Pengolah Pemberdayaan dan - Penggerakan Masyarakat | |
| 3) Pengadministrasi Pemberdayaan dan Penggerakan Masyarakat | |
| Caraka | |
| 4) | |
| 2) Pengolah Peningkatan Partisipasi Tepat Guna Pengadministrasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan | Masyarakat dan Teknologi |
| 3) Teknologi Tepat Guna | |
| | Publik |
| Kepala Seksi Pengelolaan dan Kemitraan Ruang Ramah Anak | |
| c. Terpadu | |
| 1) Pengelola Pengelolaan dan Kemitraan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak | Publik |
| 3) Pengadministrasi Pengelolaan dan Kemitraan Ruang Publik | |
| Terpadu Ramah Anak | |
| Pengolah Pengelolaan dan Kemitraan Ruang Ramah Anak _ | |
| Terpadu | |
| 2) | |

| Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak a. Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan | Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak a. Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1) Pengelola Jaringan Informasi dan Data 2) Pengolah Jaringan Informasi dan Data 3) Pengadministrasi Jaringan Informasi dan | |
| 2) 3) Pengadministrasi Hubungan Antar Lembaga Seksi Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pengelola Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi | 2) 3) Pengadministrasi Hubungan Antar Lembaga Seksi Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pengelola Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi |
| Pengolah Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi | |
| 2) 3 Pengadministrasi Advokasi dan Komunikasi, Informasi Edukasi | |
| Pengadministrasi Bina Kesertaan Keluarga Seksi Pengendalian Penduduk 1) Pengelola Pengendalian Penduduk 2) Pengolah Pengendalian Penduduk Pengadministrasi Pengendalian Penduduk Seksi Jaringan Informasi dan Data Data | |
| Pengelola Bina Ketahanan | |
| Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga a. Seksi Bina Kesertaan Keluarga Berencana | |
| Pengolah Bina | |
| Pengolah Penguatan Jejaringan Kelembagaan Perempuan dan Anak 3) Pengadministrasi Penguatan Jejaringan Kelembagaan Perempuan dan Anak | |
| Kepala Berencana Kepala Pengelola Bina Kesertaan Keluarga Berencana 2) Pengolah Bina Kesertaan Keluarga Berencana Berencana | Kepala Berencana Kepala Pengelola Bina Kesertaan Keluarga Berencana 2) Pengolah Bina Kesertaan Keluarga Berencana Berencana |
| 1) | |
| 3) | |
| b. Kepala | |
| 3) | |
| c. Kepala | |
| Kepala Bidang Penggerakan dan Ketahanan Keluarga a. Kepala Seksi Hubungan Antar Lembaga | |
| Pengolah Hubungan Antar Lembaga | |
| b. Kepala 1) | |
| dan | |
| Caraka | |
| 4) c. Seksi Bina Ketahanan Keluarga | |
| Kepala 1) Keluarga | |
| 2) Ketahanan Keluarga 3) Pengadministrasi Bina Ketahanan Keluarga | |
| Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Kota Administrasi Jakarta Pusat | |
| Kepala Pengendalian Penduduk | |
| a. Kepala Subbagian Tata Usaha , 1) Bendahara Pengeluaran Pembantu 2) | |
| 3) 4) Verifikator 5) Pengolah | |
| Keuangan Pembantu Kepegawaian | |
| Pengadministrasi Umum | |
| 6) | |
| Pengurus Barang Pembantu Pengolah Tata Usaha Keuangan | |

| 1 | 2 | |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | b. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat | |
| | 1) Pengolah Pemberdayaan Masyarakat | |
| | 2) Pengadministrasi Pemberdayaan Masyarakat | |
| | c. Kepala Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | |
| | 1) Pengolah Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | |
| | 2) Pengadministrasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | |
| | d. Kepala Seksi Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | d. Kepala Seksi Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | 2) Pengadministrasi Pengendalian Penduduk dan Keluarga 1) Pengolah Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | |
| | Berencana | |
| | e. Kepala Seksi Penggerakan dan Ketahanan Keluarga | e. Kepala Seksi Penggerakan dan Ketahanan Keluarga |
| | 1) Pengolah Penggerakan dan Ketahanan Keluarga | |
| | 2) Pengadministrasi Penggerakan dan Ketahanan Keluarga | |
| f. | Kepala Satuan Pelaksana PPAPP Kecamatan | |
| | 1) Pengadministrasi | |
| | Penyuluh Keluarga | |
| | g. Berencana Kepala Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan | g. Berencana Kepala Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan |
| | Pengendalian Penduduk Kota Administrasi Jakarta Utara | |
| a. | Kepala Subbagian Tata Usaha | |
| | 1) Bendahara Pengeluaran Pembantu 2) Pengurus Barang Pembantu | |
| | 3) Pengolah | |
| | 4) Verifikator Keuangan Pembantu Tata Usaha Keuangan | |
| | 5) Pengolah Kepegawaian | |
| | 6) Pengadministrasi Umum | |
| b. | Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat | Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat |
| | 1) Pengolah Pemberdayaan Masyarakat | |
| | 2) Pengadministrasi Pemberdayaan Masyarakat | |
| | Kepala Seksi Pemberdayaan Perempuan dan | Kepala Seksi Pemberdayaan Perempuan dan |
| c. | Perlindungan Anak 1) Pengolah Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | |
| | 2) Pengadministrasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | |
| d. | Kepala Seksi Pengendalian Penduduk dan Keluarga | Kepala Seksi Pengendalian Penduduk dan Keluarga |
| | Berencana 1) Pengolah Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | |
| | 2) Pengadministrasi Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | |
| e. | Kepala Seksi Penggerakan dan Ketahanan Keluarga | Kepala Seksi Penggerakan dan Ketahanan Keluarga |
| | 1) Pengolah Penggerakan dan Ketahanan Keluarga 2) | |
| f. | Pengadministrasi Penggerakan dan Ketahanan Keluarga Kepala Satuan Pelaksana PPAPP Kecamatan | |
| g. | 1) Pengadministrasi Keluarga | |
| | Penyuluh Berencana | Penyuluh Berencana |
| 9 | Kepala Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kota Administrasi Jakarta Barat | Kepala Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kota Administrasi Jakarta Barat |
| a. | Kepala Subbagian Tata Usaha | Kepala Subbagian Tata Usaha |
| | 1) Bendahara Pengeluaran Pembantu | |
| | 2) Pengurus Barang Pembantu | |
| | 3) Pengolah Tata Usaha Keuangan | |
| | 4) Verifikator Keuangan Pembantu | |
| | 5) Pengolah Kepegawaian | |
| | 6) Pengadministrasi Umum | |
| | 7) Penyiap Berkas | |

| 1 | | 2 | |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| | b. | Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat 1) Pengolah Pemberdayaan Masyarakat | |
| | | 2) Pengadministrasi Pemberdayaan Masyarakat | |
| | c. | | |
| | | Kepala Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | |
| | | 1) Pengolah Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengadministrasi Pemberdayaan Perempuan dan | |
| | | 2) Perlindungan Anak | |
| | d. Kepala Seksi Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | d. Kepala Seksi Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | |
| | 1) | Pengolah Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | |
| | 2) | Pengadministrasi Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | |
| | e. | Kepala Seksi Penggerakan dan Ketahanan Keluarga | |
| | 1) | | |
| | | Pengolah Penggerakan dan Ketahanan Keluarga | |
| | | 2) Pengadministrasi Penggerakan dan Ketahanan Keluarga | |
| | f. | Kepala Satuan Pelaksana PPAPP Kecamatan | |
| | | 1) Pengadministrasi | |
| | g. | Keluarga | |
| | | Penyuluh Berencana | |
| | Pengendalian Penduduk Kota Administrasi Jakarta Selatan Kepala Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan | Pengendalian Penduduk Kota Administrasi Jakarta Selatan Kepala Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan | 10 |
| | a. Kepala | Subbagian Tata Usaha | |
| | 1) | Bendahara Pengeluaran Pembantu | |
| | 2) 3) | Pengurus Baran.g Pembantu | |
| | 4) | Pengolah Tata Usaha Keuangan | |
| | | Verifikator Keuangan Pembantu | |
| | 5) | Pengolah Kepegawaian | |
| | 6) | | |
| | | Pengadministrasi Umum | |
| | b. Kepala 1) | Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pengolah Pemberdayaan Masyarakat | |
| | 2) | Pengadministrasi Pemberdayaan Masyarakat | |
| | | Kepala Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | |
| | c. | 1) Pengolah Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2) Pengadministrasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | |
| | | Kepala Seksi Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | |
| | d. | | |
| | | 1) Pengolah Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2) Pengadministrasi Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | |
| | e. | Kepala Seksi Penggerakan dan Ketahanan Keluarga | |
| | | 1) Pengolah Penggerakan dan Ketahanan Keluarga | |
| | f. | 2) Pengadministrasi Penggerakan dan Ketahanan Keluarga | |
| | | Kepala Satuan Pelaksana PPAPP Kecamatan | |
| | | Pengadministrasi | |
| | | 1) | g. |
| | Pengendalian Penduduk Kota Administrasi Jakarta Timur Kepala Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan | Pengendalian Penduduk Kota Administrasi Jakarta Timur Kepala Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan | 11 |
| | a. | Kepala Subbagian Tata Usaha | |

| 2 2) Pengurus Barang Pembantu | 2 2) Pengurus Barang Pembantu |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3) Pengolah Tata Usaha Keuangan | 3) Pengolah Tata Usaha Keuangan |
| Kepala Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu | Kepala Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu |
| Penduduk | Penduduk |
| Kepala Subbagian Tata Usaha 1) Bendahara Pengeluaran Pembantu | Kepala Subbagian Tata Usaha 1) Bendahara Pengeluaran Pembantu |
| 2) Pengurus Barang Pembantu 3) | 2) Pengurus Barang Pembantu 3) |
| 5) | 5) |
| Seksi Pemberdayaan dan . Perlindungan Anak | Seksi Pemberdayaan dan . Perlindungan Anak |
| 1) Pengolah Pemberdayaan dan Perlindungan Anak | 1) Pengolah Pemberdayaan dan Perlindungan Anak |
| Kepala Seksi Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1) Pengolah Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | Kepala Seksi Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1) Pengolah Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| Seksi Penggerakan dan Ketahanan Keluarga | Seksi Penggerakan dan Ketahanan Keluarga |
| Pengolah Penggerakan dan Ketahanan Keluarga Pengadministrasi Penggerakan dan Ketahanan Keluarga | Pengolah Penggerakan dan Ketahanan Keluarga Pengadministrasi Penggerakan dan Ketahanan Keluarga |
| 1) | 1) |
| Pengadministrasi .. | Pengadministrasi .. |
| Penyiap | Penyiap |
| 1) | 1) |
| 2) Penyuluh Keluarga Berencana• | 2) Penyuluh Keluarga Berencana• |
| Verifikator Keuangan Pembantu Pengadministrasi Umum | Verifikator Keuangan Pembantu Pengadministrasi Umum |
| Pengolah Tata Usaha Keuangan 4) Kepala | Pengolah Tata Usaha Keuangan 4) Kepala |
| 2) Pengadministrasi Pemberdayaan dan Perlindungan Anak | 2) Pengadministrasi Pemberdayaan dan Perlindungan Anak |
| 2) Pengadministrasi Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 2) Pengadministrasi Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| Kepala | Kepala |
| Satuan Pelaksana PPAPP Kecamatan | Satuan Pelaksana PPAPP Kecamatan |
| Kepala | Kepala |
| 2) | |

| 1 | | 2 | 3 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 13 | Pusat Pengembangan dan Pelatihan Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Serta Keluarga Berencana | Pusat Pengembangan dan Pelatihan Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Serta Keluarga Berencana | |
| | a. Kepala Subbagian Tata Usaha | a. Kepala Subbagian Tata Usaha | |
| | 1) | . Bendahara Pengeluaran Pembantu | |
| | 2) | Pengurus Barang Pembantu | |
| | 3) | | |
| | | Pengolah Tata Usaha Keuangan | |
| | 4) | Verifikator Keuangan Pembantu | |
| | 5) | Pengadministrasi Umum | |
| | 6) | Penyiap | |
| | Kepala Satuan Pelaksana Pelatihan Pemberdayaan dan Perlindungan Anak | Kepala Satuan Pelaksana Pelatihan Pemberdayaan dan Perlindungan Anak | |
| | 1) | Pengolah Pelatihan Pemberdayaan dan Perlindungan Anak | |
| | 2) | Pengadministrasi Pelatihan Pemberdayaan dan Perlindungan | |
| | 3) | Anak | |
| | c. | Caraka | |
| | | Kepala Satuan Pelaksana Pelatihan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1) | |
| | | Pengolah Pelatihan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | |
| | 2) | Pengadministrasi Pelatihan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | |
| | d. • | Kepala Satuan Pelaksana Penelitian dan Pengembangan | |
| | . 1) | Pengolah Penelitian dan Pengembangan | |
| | • | Pengadministrasi Penelitian dan Pengembangan | |
| e | | .2) Widyaiswara _ | |
| 14 | Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak | Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak | |
| | a. Kepala Subbagian Tata Usaha | a. Kepala Subbagian Tata Usaha | |
| | 1) | Bendahara Pengeluaran Pembantu | |
| | 2) | Pengurus Barang Pembantu | |
| | 3) | Pengolah Tata Usaha Keuangan | |
| | • 4) | Pengadministrasi Umum • | |
| | b. Kepala Pencegahan | Satuan Pelaksana Pelayanan, 'Pendampingan dan Kekerasan Perempuan dan Anak Kota Administrasi Jakarta Pusat 1) Pengelola Pelayanan, Pendampingan dan Pencegahan Kekerasan Perempuan dan Anak | |
| | 2) | Pengadministrasi Pelayanan, Pendampingan dan Pencegahan Kekerasan Perempuan dan Anak | |
| c. | Kepala Satuan Pelaksana Pelayanan, Pendampingan dan Pencegahan Kekerasan Perempuan dan Anak Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu | Kepala Satuan Pelaksana Pelayanan, Pendampingan dan Pencegahan Kekerasan Perempuan dan Anak Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu | |
| | 1) | Pengelola Pelayanan, Pendampingan dan Pencegahan Kekerasan Perempuan dan Anak | |
| | 2) | Pengadministrasi Pelayanan, Pendampingan dan Pencegahan Kekerasan Perempuan dan Anak | |
| d. | Kepala Satuan Pelaksana Pelayanan, Pendampingan dan Pencegahan Kekerasan Perempuan dan Anak Kota Administrasi Jakarta Barat _ | Kepala Satuan Pelaksana Pelayanan, Pendampingan dan Pencegahan Kekerasan Perempuan dan Anak Kota Administrasi Jakarta Barat _ | |
| | 1) | Pengelola Pelayanan, Pendampingan dan Pencegahan Kekerasan Perempuan dan Anak • | |
| | 2) | Pengadministrasi Pelayanan, Pendampingan dan Pencegahan Kekerasan Perempuan dan Anak | |

| 1 | | | |
|-----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| | e. | 2 Kepala Satuan Pelaksana Pelayanan, Pendampingan dan Pencegahan Kekerasan Perempuan dan Anak Kota Administrasi Jakarta Selatan | 4 |
| | 1) | Pengelola Pelayanan, Pendampin.gan. dan Pencegahan Kekerasan Perempuan Perempuan dan Anak | |
| | 2) | Pengadministrasi Pelayanan, Pendampingan dan Pencegahan Kekerasan Perempuan dan Anak | |
| f. | | Kepala Satuan Pelaksana Pelayanan, Pendampingan dan Pencegahan Kekerasan Perempuan dan Anak Kota Administrasi Jakarta Timur | |
| | 1) | Pengelola Pelayanan, Pendampingan dan Pencegahan Kekerasan Perempuan dan Anak | |
| | 2) | Pengadministrasi Pelayanan, Pendampingan dan Pencegahan Kekerasan Perempuan dan Anak | |

## GUBERNUR PROVINSI DAERAH KFIUSUS IBUKOTA JAKARTA,


DJAROT SAIFUL HIDAYAT