PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT Nomor 31 Tahun 2016 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 37 TAHUN 2015 TENTANGPENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (berlaku 8 Oktober 2016)
Pembukaan
Menimbang
GUBERNUR SULAWESI BARAT
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 31 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 37 TAHUN 2015 TENTANGPENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SULAWESI BARAT,
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan di bidang perizinan yang cepat, efektif, efisien dan transparan, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 37 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- b. bahwa untuk memperjelas pelimpahan kewenangan Gubernur di bidang perizinan, maka Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 37 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, diubah;
- C. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf adanhuruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan AtasPeraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 37 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Mengingat 1 Undang-UndangNomor26 Tahun 2004 tentangPembentukanProvinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, TambahanLembaran Negara RebuplikIndonesaiNomor 4422);
5. 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
7. 4 Undang-UndangNomor 4 Tahun 2009 tentangPertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
SALINAN
5. Undang-UndangNomor 25 Tahun 2009 tentangPelayananPublik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimanatelahdiubahbeberapa kali, terakhirdenganUndang-UndangNomor9Tahun 2015 tentangPerubahanKeduaAtasUndang-UndangNomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah MenjadiUndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor58, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor5679);
7. PresidenNomor 97 Tahun 2014 tentangPenyelenggaraanPelayananTerpaduSatuPintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
8. PeraturanMenteri Negara PendagayagunaanAparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/04/2006 tentangPedomanPenyusunanStandarPelayananPublik;
9. PeraturanMenteriDalamNegeriNomor 20 Tahun 2008 tentangPedomanOrganisasi Unit PelayananPerizinanTerpadu;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Daerah ProvinsiSulawesiBaratNomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 36); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah ProvinsiSulawesiBaratNomor 7 Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 64);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun
9. 2009 tentangOrganisasidan Tata KerjaInspektorat, BadanPerencanaan Pembangunan, PenelitiandanPengembangan Daerah Serta LembagaTeknis Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 4, TambahanLembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 37) sebagaimanatelahdiubahbeberapa kali, terakhirdenganPeraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 8 Tahun 2012 tentangPerubahanKetigaAtasPeraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2009 tentangOrganisasi Dan Tata KerjaInspektorat, BadanPerencanaan Pembangunan, PenelitiandanPengembangan Daerah Serta LembagaTeknis Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2012 Nomor 8, TambahanLembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat
Nomor 65);
13. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 37 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu(BeritaDaerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2015Nomor37);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
PERATURAN GUBERNUR TENTANGPERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 37 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.
Pasal I
KetentuanPasal 6 dalamPeraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 37 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu(Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2015 Nomor 37),ditambahkan 1 (satu) hurufpadaayat (3) danayat (4) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 6
- (1) PenyelenggaraanPTSP olehPemerintahProvinsidilaksanakanolehBadanKoordinasiPenanaman Modal
2. Daerah danPelayananPerizinanTerpadu.
- (2) Gubernurmelimpahkankewenangan di bidangperizinandan non perizinankepadaBadanKoordinasiPenanaman Modal Daerah danPelayananPerizinanTerpadu.
- (3) Pelimpahankewenangan di bidangperizinandan perizinansebagaimanadimaksudpadaayat (1) meliputi:
non
- a. penerbitan;
- b. penolakan; dan
- c. pencabutan.
- (4) Penerbitan, penolakanataupencabutanizinsebagaimanadimaksudpadaayat (3) dilaksanakandanditandatanganiolehKepala BKPMD &amp; P2T atasnamaGubernur.
Pasal II
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Penetapan: Ditetapkan di Mamuju Padatanggal 18 Oktober 2016

Penandatangan: GUBERNUR SULAWESI BARAT, ttd H. ANWAR ADNAN SALEH

Penetapan: Diundangkan di Mamuju Padatanggal 18 Oktober 2016

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH PROVINSISULAWESI BARAT, ttd H.ISMAIL ZAINUDDIN ## BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2016 NOMOR 31

Distribusi: Salinan Sesuai Dengan Aslinya Mamuju, tanggal

Penandatangan: KEPALA BIRO HUKUM SH MPd Pangkat Pembina Utama Muda Nip 19651005 198812 1 002