PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG Nomor 9 Tahun 2017 tentang PENYELENGGARAAN USAHA PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN (berlaku Unknown)
Pembukaan
Mengingat:
BUPATITULUNGAGUNG PROVINS! JAWA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG
PENYELENGGARAAN USAHA PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATITULUNGAGUNG,
Menimbang: a. bahwa dengan adanya perkembangan usaha perindustrian diperlukan adanya suatu iklim usaha perindustrian dan perdagangan dan perdagangan yang semakin meningkat yang sehat dan tertib;
- b. bahwa sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah di bidang perindustrian dan perdagangan, dipandang perlu adanya peraturan penyelenggaraan usaha perindustrian dan perdagangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perindustrian dan Perdagangan;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indop.esia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492;
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia TAhun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2016, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4742);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha lndustri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 329, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5797);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5806);
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/MDAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Izin Usaha Perdagangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07 /M-DAG/PER/2/2017;
14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37 /MDAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2017;
15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/MINDAG/PER/8/2012 tentang Penyelenggaraan Waralaba;
16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77 /MDAG/PER/12/2013 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan Secara Simultan Bagi Pencegahan Perdagangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14/M› DAG/PER/3/2016;
17. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 11/MIND/PER/3/2014 tentang Program Restrukturisasi Mesin dan/ a tau Peralatan Industri Kecil dan Industri Menengah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 21/M-IND/PER/2/2015;
18. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 05/MIND/PER/2/2014 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Kawasan Industri dan Izin Perluasan Kawasan Industri;
19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 87 /MINDAG/PER/ 10/2015 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu;
20. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/MINDAG/PER/6/2016 tentang Ketentuan Imbal Beli Untuk Pengadaan Barang Pemerintah Asal Impor;
21. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 64/MIND/PER/7 /2016 tentang Besaran Jumlah Tenaga Kerja dan Nilai Investasi Untuk Klarifikasi Usaha Industri;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
dan
BUPATITULUNGAGUNG
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tulungagung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
3. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Tulungagung.
5. Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung.
6. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung.
7. Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan industri.
8. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/ atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah a tau manfaat lebih tinggi, termasuk juga jasa industri.
9. Perusahaan industri adalah setiap orang yang melakukan kegiatan dibidang usaha industri yang berkedudukan di Daerah.
10. Perusahaan kawasan industri adalah perusahaan yang mengusahakan pengembangan dan pengelolaan kawasan industri.
11. Izin Usaha Industri yang selanjutnya disingkat dengan IUI adalah izin yang diberikan kepada setiap orang untuk melakukan kegiatan usaha Industri.
12. Izin Perluasan Usaha Industri yang selanjutnya disebut IPUI adalah izin yang diberikan kepada Perusahaan Industri untuk melakukan Perluasan.
13. Izin Usaha Kawasan Industri yang selanjutnya disingkat dengan IUKI adalah 1zm yang diberikan untuk melakukan pengembangan dan pengelolaan Kawasan Industri.
14. Izin Perluasan Kawasan Industri yang selanjutnya disebut perluasan kawasan adalah penambahan luas lahan kawasan industri dan luas lahan sebagaimana tercantum dalam IUKI.
15. Izin Prinsip adalah izin yang diberikan kepada badan usaha yang berbentuk badan hukum untuk melakukan penyediaan lahan, pembangunan infrastruktur Kawasan Industri serta pemasangan/instalasi peralatan dan kesiapan lain yang diperlukan dalam rangka memulai pembangunan Kawasan Industri.
16. Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan/atau melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/ a tau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.
17. Tanda Daftar Gudang yang selanjutnya disebut TDG adalah bukti pendaftaran gudang yang diberikan kepada pemilik Gudang
18. S tandar Nasional adalah Standar menyelenggarakan Standardisasi. Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI yang ditetapkan oleh lembaga yang pengembangan dan pembinaan di bidang
19. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.
20. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPM PTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung.
21. Tanda Daftar Perusahaan yang selanjutnya disingkat TDP adalah tanda daftar yang diberikanDinas kepada perusahaan yang telah mendaftarkan kegiatan usahanya.
22. Gudang adalah suatu ruangan tidak bergerak yang dapat ditutup dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum, melainkan untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang› barang perniagaan dan memenuhi syarat-syarat lain yang ditetapkan.
23. Gudang Tertutup adalah gudang yang meupakan bangunan tertutup yang menggunakan pendingin atau tidak menggunakan pen din gin
24. Gudang terbuka adalah gudang yang merupakan lahan terbuka dengan batas-batas tertentu.
25. Gudang berbentuk Silo atau tangki adalah suatu ruangan tempat kusus untuk menyimpan barang dalam bentuk cair, gas, curah atau biji-bijian yang konstruksinya terbut dari baja, besi, aluminium, beton atau dari kayu yang fungsi dan kekuatannya disesuikan dengan karakteristik barang yang disimpan.
26. Usaha Pergudangan adalah kegiatan usaha jasa pergudangan yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau perorangan melalui pemanfaatan gudang miliknya sendiri dan/ atau pihak lain untuk mendukung dan memperlancar kegiatan usaha perdagangan barang.
27. Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/ atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain BAB II ASAS DAN TUJUAN
Bagian Kesatu Asas
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Kebijakan usaha perindustrian dan perdagangan berasaskan:
- a . kepentingan nasional;
- b. demokrasi ekonomi;
- C. kepastian berusaha;
- d. pemerataan persebaran;
- e. persaingan usaha yang sehat;
- f. keterkaitan industri;
- g. kepastian hukum;
- h. adil dan sehat;
1. keamanan berusaha;
- j. akuntabel dan transparan;
- k. kemandirian;
1. kemitraan;
- m. kemanfaatan;
- n. kesederhanaan;
- o. kebersamaan; dan
- p. berwawasan lingkungan.
Bagian Kedua
Tujuan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Kebijakan Perindustrian dan Perdagangan bertujuan untuk:
- a. meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata dengan memanfaatkan dana, sumber daya alam, sumber daya manusia dan/ atau hasil budidaya serta BAB III PERIZINAN Bagian Kesatu Umum Pasal4
- (1) Setiap usaha perindustrian dan perdagangan wajib memiliki izin.
- (2) Jenis perizinan dalam usaha perindustrian dan perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. IUI;
- b. IPUI;
- C. IUKI;
- d. IPKI;
- e. SIUP;
- f. TDP;
- g. TDG; dan
- h. STPW;
- (3) Perizinan diberikan kepada setiap usaha perindustrian dan perdagangan yang akan melakukan kegiatan usaha industri atau perdagangan.
- (4) Pengajuan izin sebagaimana dimaksud ayat pada ayat ( 1) tidak dipungut biaya.
Bagian Kedua Izin Usaha Industri
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
- ( 1) Industri kecil dan Industri Menengah wajib memiliki IUI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5
- ( 1) Industri kecil dan Industri Menengah wajib memiliki IUI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a.
- (2) Kriteria industri kecil dan industri menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut:
- a. Industri kecil merupakan industri yang mempekerjakan paling banyak 19 (sembilan belas) orang Tenaga Kerja dan memiliki Nilai Investasi kurang dari Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
- b. Industri menengah merupakan industri yang memenuhi keten tuan se bagai beriku t :
1. mempekerjakan paling banyak 19 (sembilan belas) orang Tenaga Kerja dan memiliki Nilai Investasi paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah); atau
2. mempekerjakan paling sedikit 20 (dua puluh) orang Tenaga Kerja dan memiliki Nilai Investasi paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).
- (3) IUI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. Identitas perusahaan;
- b. Nomor pokok wajib pajak;
- c. Jumlah tenaga kerja;
- d. Nilai investasi; dan
- e. Luas lahan lokasi industri/perdagangan.
- (4) IUI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh Bupati
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 6
- (1) Setiap Perusahaan Industri yang telah memiliki IUI dan akan melakukan perluasan kapasitas produksi, wajib memiliki IPUI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b.
- (2) IPUI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh Bupati.
- (3) Ketentuan IPUI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak dilakukan perluasan.
- (4) Setiap Perusahaan Industri yang melakukan perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), wajib memberitahukan secara tertulis tentang kenaikan produksinya sebagai akibat dari kegiatan perluasan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan yang tercantum dalam IUI, paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal dimulai kegiatan perluasan.
- (5) IPUI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama perusahaan yang bersangkutan masih melaksanakan kegiatan usahanya.
- (6) Tata cara dan persyaratan permohonan IPUI diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Bagian Keempat
Izin Usaha Kawasan Industri
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 7
- (1) Setiap usaha kawasan industri wajib memiliki IUKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c.
- (2) Perusahaan yang akan menjalankan kegiatan usaha Kawasan Industri dan mengajukan permohonan IUKI harus terlebih dahulu memperoleh Izin Prinsip.
- (3) Ketentuan permohonan IUKI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
- a. menyiapan lahan Kawasan Industri sampai dapat digunakan dengan luas lahan 50 (lima puluh) hektar dan menyediakan untuk industri kecil seluas 5 (lima) hektar dalam satu hamparan;
- b. membangun sebagian infrastruktur dasar Kawasan Industri;
- c. membentuk pengelola Kawasan Industri; dan
- d. membangun gedung pengelola.
- (4) IUKI hanya diberikan seluas lahan yang telah siap digunakan dan dikuasai yang dibuktikan dengan Surat Pelepasan Hak atau sertifika t.
- (5) Pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan melalui pemeriksaan lapangan yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.
- (6) Permohonan IUKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya melalui DPM PTSP.
- (7) IUKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama kawasan industri tersebut masih dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan usahanya.
- (8) Tata cara dan persyaratan permohonan IUKI diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kelima
Izin Perluasan Kawasan Industri
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 8
- (1) Setiap kawasan industri yang telah memiliki IUKI dan melakukan perluasan kawasan industri wajib memiliki IPKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d.
- (2) Pengajuan IPKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berlokasi dalam satu Kabupaten tidak memerlukan Persetujuan Prinsip.
- (3) IPKI diberikan apabila Perusahaan Kawasan Industri yang bersangkutan telah memperoleh Izin Usaha Kawasan Industri dengan ketentuan:
- a. memiliki Izin Lingkungan atas Kawasan Industri perluasan;
- b. memiliki Izin Lokasi perluasan;
- c. lahan yang direncanakan sebagai areal perluasan telah dikuasai dan dibuktikan dengan Surat Pelepasan Hak (SPH) atau sertifikat; dan
- d. berada dalam Kawasan Peruntukan Industri.
- (4) Perusahaan industri yang mengajukan permohonan IPKI disampaikan kepada Bupati melalui DPM PTSP.
- (5) IPKI berlaku selama perusahaan industri yang bersangkutan beroperasi sesuai dengan jenis industri dan ketentuan yang tercantum dalam IPKI tersebut.
- (6) Tata cara dan persyaratan permohonan IPKI diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Bagian Keenam
Surat Izin Usaha Perdagangan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 9
- (1) Setiap usaha perdagangan barang dan/atau jasa yang berkedudukan atau berdomisili di daerah wajib memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e.
- (2) U saha Perdagangan kecil, dan mikro dikecualikan dari kewajiban memperoleh SIUP, kecuali yang bersangkutan memerlukan.
- (3) Kriteria Usaha Perdagangan adalah sebagai berikut:
- a. Usaha kecil adalah perusahaan yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- b. Usaha menengah adalah perusahaan yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).
- (4) SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama perusahaan yang bersangkutan masih melaksanakan kegiatan usahanya.
- (5) Tata cara dan persyaratan permohonan SIUP diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 10
- ( 1) Dalam hal perusahaan yang telah memperoleh SIUP bermaksud untuk melakukan perubahan modal, kekayaan bersih, domisili, dan penanggung jawab, maka wajib mengajukan peru bahan SIUP.
- (2) Tata cara dan persyaratan permohonan perubahan SIUP diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Bagian Ketujuh
Tanda Daftar Perusahaan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 11
- (1) Setiap perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas (PT), koperasi, persekutuan komanditer (CV), firma (Fa), perseorangan, dan bentuk usaha lainnya (BUL), termasuk perusahaan asing dengan status kantor pusat, kantor tunggal, kantor cabang, kantor pembantu, anak perusahaan, agen perusahaan dan perwakilan perusahaan yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di daerah dan telah memiliki ijin, wajib memiliki TDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f.
- (2) Dikecualikan dari wajib daftar perusahaan sebagaimana pada ayat ( 1) adalah:
- a. Setiap perusahaan negara yang berbentuk perusahaan jawatan (PERJAN) seperti diatur dalam Undang-Undang yang berlaku;
- b. Setiap perusahaan kecil perorangan yang dijalankan oleh pribadi pengusahanya sendiri atau dengan mempekerjakan hanya anggota keluarganya sendiri yang terdekat serta tidak memerlukan ijin usaha dan tidak merupakan suatu badan hukum atau suatu persekutuan.
- (3) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melakukan pendaftaran perusahaan dalam daftar perusahaan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak perusahaan mulai menjalankan kegiatannya.
- (4) Pendaftaran Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui DPM PTSP.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 12
- (1) TDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan dan wajib diperpanjang kembali paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa berlakunya berakhir.
- (2) Perusahaan yang telah memiliki TDP wajib memberikan informasi kepada masyarakat dengan memasang papan nama ditempat yang mudah dibaca dan dilihat oleh umum.
- (3) Perusahaan yang telah memiliki TDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan nama dan nomor TDP pada dokumen resmi perusahaan.
- (4) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat nama, alamat lengkap dan nomor TDP.
- (5) Tata cara dan persyaratan permohonan TDP diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 13
- (1) Perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas yang menjual sahamnya melalui Pasar Modal, wajib mendaftarkan ke DPM JYI'SP, untuk memperoleh TDP Perusahaan Terbatas Terbuka (JYI'.Tbk).
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila terjadi perubahan Anggaran Dasar, wajib melaporkan ke DPM PTSP dengan menyebutkan alasan-alasannya untuk diberikan TDP Perusahaan Terbatas Terbuka (PT.Tbk) yang baru.
Bagian Kedelapan
Tanda Daftar Gudang
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 14
- ( 1) Setiap usaha baik korporasi atau perorangan yang memiliki dan/ atau mempergunakan Gudang wajib memiliki TDG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f.
- (2) TDG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada usaha dalam bentuk usaha bersama dan/ atau perorangan yang telah memiliki SIUP dan TDP.
- (3) TDG mempunyai masa berlaku selama gudang tersebut digunakan untuk menyimpan barang yang diperdagangkan dan wajib didaftar ulang setiap 5 (lima) tahun.
- (4) Pendaftaran TDG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui DPM JYI'SP.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 15
- ( 1) Gudang yang wajib didaftarkan adalah ruangan yang dipergunakan untuk menyimpan barang-barang dagangan.
- (2) Gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari gudang tertutup dan gudang terbuka.
- (3) Setiap perusahaan usaha pergudangan wajib menyelenggarakan administrasi mengenai barang-barang yang masuk dan keluar
gudang sehingga dapat diawasi lalu-lintas barang dari dan ke gudang tersebut.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kriteria gudang diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 16
- ( 1) Perusahaan a tau perorangan yang melakukan penyimpanan barang tertentu dalam gudang yang melebihi jangka waktu 3 (tiga) bulan dalam kondisi normal wajib melaporkan kepada Dinas.
- (2) Untuk dapat melakukan penyimpanan di gudang melebihi kebutuhan dari 3 (tiga) bulan, pemilik gudang wajib memiliki Surat Keterangan Penyimpanan Barang (SKPB) dari Dinas.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan-ketentuan TDG adalah gudang› gudang yang berada pada kawasan berikat dan/ a tau gudang yang melekat dengan usaha perindustriannya.
- (4) Tata cara dan persyaratan permohonan TDG diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kesem bilan
Surat Tanda Pendaftaran W aralaba
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 17
- (1) Setiap perusahaan dan/atau perorangan yang menerima Waralaba wajib memiliki STPW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf h.
- (2) STPW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang dalam jangka waktu yang sama.
- (3) STPW dinyatakan tidak berlaku apabila:
- a. jangka waktu STPW berakhir;
- b. perjanjian waralaba berakhir; atau
- c. pemberi waralaba dan/ atau penerima waralaba menghentikan kegiatan usahanya.
- (4) Tata cara dan persyaratan permohonan TDG diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 18
Pemberi waralaba dan penerima waralaba yang telah memiliki STPW wajib menggunakan logo waralaba.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 19
Pemberi waralaba dan penerima waralaba wajib menggunakan bahan baku, peralatan usaha serta menjual barang dagangannya paling sedikit 80% dari barang dan atau jasa produksi dalam negeri.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 20
Pemberi waralaba harus bekerjasama dengan pengusaha kecil dan menengah di daerah penerima waralaba atau pemasok barang
dan/atau jasa sepanjang memenuhi ketentuan persyaratan yang telah ditetapkan pemberi waralaba.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 21
- ( 1) Pemberi waralaba dan penerima waralaba hanya dapat melaksanakan usaha terbatas pada izin usaha yang dimilikinya.
- (2) Dalam hal tertentu pemberi waralaba dan penerima waralaba dapat menjual barang barang pendukung usaha utama.
- (3) Barang pendukung usaha utama yang dijual sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 10% dari total jenis barang yang dijual.
- (4) Pengawasan ketentuan dari pasal ini dilakukan oleh tim pengawas waralaba daerah.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 22
Ketentuan lebih lanjut mengenai waralaba diatur dalam Peraturan Bupati.
Bagian Kesepuluh
Perubahan Perusahaan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 23
- ( 1) Perusahaan yang telah mendapatkan ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan bermaksud melakukan perubahan nama, alamat kantor perusahaan, bentuk perusahaan, nama dan alamat pemilik/ penanggung jawab perusahaan, wajib memberitahukan secara tertulis kepada Bupati melalui DPM PTSP setelah mendapat penetapan perubahan.
- (2)
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 24
- (1) Dalam hal Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) hilang atau rusak/tidak terbaca, perusahaan yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan penggantian kepada Bupati melalui DPM PTSP.
- (2) Permohonan penggantian Perizinan yang hilang dan rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan surat asli bagi yang rusak, atau Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian setempat yang menerangkan bahwa surat Perizinan perusahaan yang bersangkutan telah hilang.
- (3) ## BAB IV
SISTEM INFORMASI
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 25
- ( 1) Setiap perusahaan yang telah memiliki Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) wajib menginformasikan usahanya.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) disampaikan setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Dinas dan DPM PfSP.
- (3) Prosedur dan unsur-unsur data yang dilaporkan selanjutnya diatur dengan Peraturan Bupati.
BABV
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Bagian Kesatu Pembinaan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 26
- ( 1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dalam rangka mendukung kemampuan penyelenggaraan usaha perindustrian dan Perdagangan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan dalam bentuk pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi, monitoring dan/ atau evaluasi, pendidikan dan pelatihan.
- (3) Pemerintah Daerah menyusun rencana pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap 1 (satu) tahun sekali.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 27
Untuk memberikan perlindungan kepada konsumen dan pelayanan kepada pemohon izin, Dinas secara pro aktif dapat melakukan pelayanan secara langsung di tempat perusahaan.
Bagian Kedua Pengawasan dan Pengendalian
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 28
- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap usaha Perindustrian dan Perdagangan.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan untuk membina kedisiplinan terhadap peraturan penyelenggaraan usaha Perindustrian dan Perdagangan.
- (3) Kedisiplinan terhadap peraturan penyelenggaraan usaha Perindustrian dan Perdagangan yang dilaksanakan oleh Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. pemanfaatan sumber daya manusia industri;
- b. pemanfaatan sumber daya alam;
- c. manajemen energi;
- d. SNI, spesifikasi teknis, dan/ atau pedoman tata cara;
- e. Data Industri dan Data Kawasan Industri;
- f. standar Kawasan Industri;
- g. Perizinan Industri dan perizinan Kawasan Industri; dan
- h. keamanan dan keselamatan alat proses, hasil produksi, penyimpanan dan pengangkutan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengawasan dan pengendalian diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 29
- ( 1) Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilaksanakan oleh DPM PTSP selaku instansi yang melaksanakan tugas di bidang pelayanan perizinan satu pintu.
- (2) Pengawasan dan pengendalian perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh DPM PTSP.
- (3) DPM PTSP dan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya dapat berkoordinasi dengan instansi terkait.
BAB VI - SANKS! ADMINISTRATIF
Pasal 30
- ( 1) Perusahaan yang beroperasi tidak sesuai dengan penzman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 25 ayat ( 1) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), an tara lain:
- a. peringatan tertulis;
- b. pembekuan sementara;
- c. pencabutan;
- d. penyegelan;
- e. penutupan sementara; atau
- f. penutupan tempat usaha.
- (3) Tata cara penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB VII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 31
- ( 1) Perusahaan industri dan perdagangan yang telah memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini apabila masa berlakunya belum mencapai 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal diterbitkannya, dinyatakan masih berlaku sampai habis masa berlakunya.
- (2) Paling lambat 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini mulai berlaku, perusahaan industri dan perdagangan yang telah memiiki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dengan masa berlaku selamanya wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 32
Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 33
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 16 Tahun 2002 tentang Izin Usaha lndustri (IUI), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Surat Izin Pemakaian Gudang (SIPG) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 34
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung.

Penetapan: Ditetapkan di Tulungagung pada tanggal 31 Mei 201 7

Penandatangan: BUPATI TULUNGAGUNG, SYAHRI MULYO kan di Tulungagung al 5 Juni 2017 S DAERAH pada ## Ir. INDRA FAUZI, MM Pembina Utama Madya NIP. 19590919 199003 1 006 Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 201 7 Nomor 8 Seri E NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR 1059 /2017
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR 9 TAHON 2017
## TENTANG
## PENYELENGGARAAN USAHA PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
## I. UMUM
Terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan sebagian kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan perdagangan kepada pemerintah kabupaten/kota. Salah satu kewenangan disini adalah terkait dengan penerbitan perizinan-perizinan di bidang perindustrian dan perdagangan. Kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ini selaras dengan substansi dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
Adapun penerapan dari undang-undang tersebut diatas semakin mudah manakala didukung oleh regulasi teknis, diantaranya Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2007 tentang Waralaba, Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri, Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri, beserta peraturan-peraturan yang lebih teknis lainnya.
Diharapkan dengan terbitnya regulasi di bidang perindustrian dan perdagangan ini, dapat mampu meningkatkan iklin usaha perindustrian dan perdagangan khususnya di Kabupaten Tulungagung, sehingga pada akhirnya dapat mewujudkan kondisi masyarakat yang sejahtera.
Di Kabupaten Tulungagung selama ini telah terbit Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 16 Tahun 2002 tentang Izin Usaha Industri (IUI), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Surat Izin Pemakaian Gudang (SIPG) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang dijadikan pedoman dalam pemberian perizinan di bidang perindustrian dan perdagangan. Namun demikian seiring dengan terbitnya peraturan perundang-undangan baru dan lebih tinggi yang mengatur tentang usaha perindustrian dan perdagangan, maka sudah seharusnya dilakukan penyusunan kembali terhadap peraturan daerah tersebut. Berdasarkan latar belakang ini maka perlu disusun Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan U saha Perindustrian dan Perdagangan.
## II. PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 2
Huruf a Yang dimaksud dengan "asas kepentingan nasional" adalah setiap kebijakan Perdagangan harus mengutamakan kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat di