PERATURAN WALIKOTA BI Nomor 2 Tahun 2013 tentang PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN KEPADA INSTANSI PELAKSANA PEMUNGUT PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH (berlaku 3 Januari 2013)
Pembukaan
Mengingat
PERATURAN WALIKOTA BITUNG NOMOR 2 TAHUN 2013
TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN KEPADA INSTANSI PELAKSANA PEMUNGUT PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
WALIKOTA BITUNG,
Menimbang : a. bahwa pajak dan retribusi daerah merupakan pendapatan asli daerah dan menjadi sumber pendanaan bagi keberlangsungan pembangunan daerah dalam kerangka otonomi daerah;
- b. bahwa dalam pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan peran dan upaya aparat/instansi pelaksana pemungut pajak dan retribusi;
- c. bahwa untuk mendorong kinerja instansi dan semangat kerja bagi pejabat atau pegawai instansi sebagaimana dimaksud dalam huruf b serta meningkatkan pendapatan daerah dan pelayanan kepada masyarakat, maka pemerintah daerah dapat memberikan insentif pemungutan kepada instansi pelaksana pemungut pajak dan retribusi;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan instansi pelaksana pemungut pajak dan retribusi dapat diberi insentif apabila mencapai kinerja tertentu;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Insentif Pemungutan Kepada Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
5. : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
- Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
11. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bitung (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2008 Nomor 19) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bitung (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2012 Nomor 19);
12. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bitung Nomor 107);
13. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bitung Nomor 108);
14. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bitung Nomor 109);
15. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bitung Nomor 110);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN KEPADA INSTANSI PELAKSANA PEMUNGUT PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Bitung.
2. Kepala Daerah adalah Walikota Bitung.
3. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Bitung.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bitung.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Perpajakan dan Retribusi Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi, yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah.
7. Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi adalah Dinas/Badan/lembaga yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah.
8. Kepala Instansi adalah Kepala Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kota Bitung.
9. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa ## BAB II
INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Insentif diberikan kepada Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara proporsional kepada :
- a. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan Daerah;
- b. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan Daerah;
- c. pejabat dan pegawai Instansi Pelaksana Pemungut sesuai dengan tanggung jawab masing-masing; dan
- d. pihak lain yang membantu Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
- (1) Instansi Pelaksana Pemungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat diberi Insentif apabila mencapai kinerja tertentu.
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
- (1) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, Insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.
- (2) Dalam hal target kinerja pada akhir Tahun Anggaran Penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan Insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.
- (3) Target sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan target penerimaan per jenis Pajak dan Retribusi, untuk :
- a.
- sampai dengan triwulan I : 15 % (lima belas persen);
- b. sampai dengan triwulan II : 40 % (empat puluh persen);
- c. sampai dengan triwulan III : 75 % (tujuh puluh lima persen); dan
- d. sampai dengan triwulan IV : 100 % (seratus persen).
BESARAN INSENTIF PEMUNGUTAN
BAB III - BESARAN INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 5
- (1) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditetapkan sebesar 5% (lima persen).
- (2) Besaran Insentif kepada Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah diatur dengan rincian presentase per bulan antara :
Kepala Daerah
- 9 % (sembilan persen)
Wakil Kepala Daerah
- 6 % (enam persen)
- Sekretaris Daerah
- 3 % (tiga persen)
- (3) Besaran Insentif kepada Pejabat dan Pegawai Instansi Pelaksana Pemungut dan Pihak Lain yang membantu Instansi Pelaksana Pemungut ditetapkan secara proporsional setelah dikurangi besaran Insentif untuk Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan Keputusan Kepala Instansi masing-masing.
BAB IV - PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN
Pasal 6
- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditetapkan sebesar 5 % (lima persen) dari jumlah Anggaran Pendapatan Pajak dan Retribusi dalam APBD Tahun Anggaran berkenaan.
- (2) Pelaksanaan pemberian Insentif mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB IV - PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN
Pasal 7
- (1) Pengelolaan, pelaporan dan pertanggungjawaban atas penggunaan Insentif menjadi tanggung jawab masing-masing dari setiap Kepala Instansi.
- (2) Pertanggungjawaban Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Bitung Pada tanggal 3 Januari 2013

Penandatangan: ## SEKRETARIS DAERAH KOTA, Drs. EDISON HUMIANG, M.Si PEMBINA UTAMA MADYA NIP.19610804 198603 1 016 BERITA DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2013 NOMOR 58 ## BAB V ## KETENTUAN PENUTUP ## Pasal 8

Penandatangan: Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Bitung Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pemberian Insentif Pemungutan Kepada Instansi Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. ## Pasal 9

Penandatangan: Peraturan Walikota ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bitung.

Penetapan: Ditetapkan di Bitung Pada tanggal 3 Januari 2013

Penandatangan: WALIKOTA BITUNG, ttd HANNY SONDAKH