PERATURAN BUPATI MA Nomor 03 Tahun 2017 tentang PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK JAMINAN PER (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI BIMA
PERATURAN BUPATI BIMA NOMOR 03 TAHUN 2017
TENTANG
PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK JAMINAN PERSALINAN KABUPATEN BIMA TAHUN ANGGARAN 2017
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BIMA,
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan dan penggunaan Dana Alokasi Khusus Non fisik Jaminan Persalinan sebagaimana di maksud dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2016 tentang Petunjuk Tehnis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun 2017, perlu ditetapkan dengan peraturan bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan Dana Jaminan Persalinan (Jampersal) Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2017.
- 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial;
11. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Bima;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2016 tentang Petunjuk Tehnis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidan Kesehatan tahun 2017;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bima;
22. Peraturan daerah Kabupaten Bima Nomor 6 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 30 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bima (Berita Daerah Kabupaten Bima Tahun 2016 Nomor 358);
23. Peraturan Bupati Bima Nomor 37 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
24. Perjanjian Kerjasama antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan cabang Bima dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Bima tentang Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Bagi Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tahun Anggaran 2016;
MEMUTUSKAN :
MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK JAMINAN PERSALINAN KABUPATEN BIMA TAHUN ANGGARAN 2017.
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- a. Daerah adalah Kabupaten Bima
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- e. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang pelayanan Jaminan Persalinan (Jampersal) sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- d. Kepala Daerah adalah Bupati Bima.
- f. Dana Alokasi Khusus Non Fisik Jaminan Persalinan yang selanjutnya disingkat DAK Non Fisik Jampersal adalah dana yang digunakan untuk mendekatkan akses bagi ibu hamil, ibu bersalin dan ibu nifas yang tinggal di daerah yang jangkauannya jauh/terpencil terhadap fasilitas kesehatan. Dana Jampersal ini diarahkan untuk: biaya operasional Rumah Tunggu Kelahiran (RTK), biaya operasional (ibu hamil, bersalin, nifas, tenaga kesehatan dan pendamping di RTK), dan biaya transportasi dan/atau perjalanan dinas ibu hamil, nifas, beserta tenaga kesehatan/pendamping dari rumah ke RTK maupun RTK ke fasilitas kesehatan dan sebaliknya.
- h. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD RSUD adalah Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Bima.
- g. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
- i. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat PUSKESMAS adalah Pusat Kesehatan Masyarakat yang ada di daerah Kabupaten Bima.
- k. Biaya Rujukan adalah biaya yang dikeluarkan untuk penggantian bahan bakar, perawatan kendaraan, insentif sopir dan insentif tenaga kesehatan pendamping selama rujukan, yang besarannya sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bima yang berlaku.
- j. Rumah Tunggu Kelahiran selanjutnya disingkat RTK adalah tempat tinggal sementara pasien dan keluarga/pendamping yang dilaksanakan sebelum, selama atau sesudah kelahiran anak.
- l. Pendamping adalah keluarga/kader/tenaga kesehatan atau siapa saja yang ditunjuk oleh ibu hamil/bersalin/nifas selama menempati RTK.
- n. Jaminan Kesehatan Nasional Nusa Tenggara Barat disingkat (JKN NTB) adalah Jaminan Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat Miskin dan Ibu Hamil yang tidak memiliki Jaminan Kesehatan, sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional Nusa Tenggara Barat.
- m. Biaya Operasional RTK adalah biaya yang dikeluarkan untuk kelancaran operasional RTK berupa pembayaran rekening listrik, air, kebersihan dan biaya makan pasien dan keluarga/pendamping selama menempati rumah RTK di sekitar Puskesmas atau di sekitar Rumah Sakit.
BAB II
Pasal 2
RUANG LINGKUP DAN/ ALOKASI BESARAN BIAYA DAK NON FISIK JAMPERSAL
- (1) Ruang Lingkup Kegiatan Jampersal DAK Non fisik meliputi; Rujukan Persalinan dari rumah ke fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten, Sewa dan operasional rumah tunggu kelahiran (RTK), Pertolongan Persalinan, KB pasca persalinan dan perawatan bayi baru lahir.
- (2) Penggunaan dana DAK Non Fisik Jampersal meliputi:
- 1) Rujukan Ibu hamil/bersalin normal dari rumah ibu hamil ke fasilitas pelayanan kesehatan primer (Puskesmas) baik melalui rumah tunggu kelahiran dan atau langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan primer (Puskesmas).
- a. Biaya Rujukan (pergi dan pulang) ibu hamil/bersalin ke fasilitas pelayanan kesehatan yang mempunyai kompetensi pertolongan persalinan meliputi ;
- 2) Rujukan ibu hamil/bersalin resiko tinggi :
- b) Rujukan untuk pelayanan perawatan kehamilan ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/tersier (Rumah Sakit) atas indikasi media.
- a) Rujukan dari Rumah ibu hamil ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/tersier (Rumah Sakit) atau dari fasilitas pelayanan kesehatan primer (Puskesmas) ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/tersier (Rumah Sakit) baik melalui rumah tunggu kelahiran dan atau langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/tersier (Rumah Sakit).
- b. Biaya Sewa dan operasional Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) termasuk makan dan minum bagi pasien, keluarga pendamping dan petugas kesehatan/kader.
- d. Dukungan manajemen/pengelolaan Jampersal DAK Non Fisik Dinas Kesehatan kabupaten Bima meliputi : kegiatan pengelolaan keuangan, sosialisasi, verifikasi klaim, survei dan kontrak RTK, pembinaan, pendampingan petugas kesehatan dan dukungan administrasi.
- c. Pertolongan persalinan, perawatan kehamilan resiko tinggi atas indikasi di fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten dengan fasilitas sama dengan peserta JKN.
- (3) Jenis dan besaran biaya DAK Non Fisik sebagai berikut:
Besarnya
| No 1. | JENIS PELAYANAN DAN PENGELUARAN | JENIS PELAYANAN DAN PENGELUARAN | JENIS PELAYANAN DAN PENGELUARAN | JENIS PELAYANAN DAN PENGELUARAN | JENIS PELAYANAN DAN PENGELUARAN | JENIS PELAYANAN DAN PENGELUARAN | JENIS PELAYANAN DAN PENGELUARAN | Biaya ( Rp ) |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
BAB II
Pasal 3
Pembayaran Jampersal masing-masing untuk operasional di Rumah sakit, Puskesmas dan jaringannya yang disesuaikan dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dana DAK Non Fisik Jampersal Dinas Kesehatan Kabupaten Bima melalui Pemerintah Daerah Kabupaten Bima/Dinas Kesehatan Kabupaten Bima.
BAB II
Pasal 4
Dengan ditetapkan standar biaya Jaminan Persalinan (Jampersal) sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3), maka jenis dan besaran operasional Jaminan Persalinan di Rumah Sakit, Puskesmas, Pos Kesehatan Desa, dinyatakan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP Pasal 5
Pasal 5
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bima.

Penetapan: Ditetapkan di : Bima

Penandatangan: BUPATI BIMA, Hj. INDAH DHAMAYANTI PUTRI

Penetapan: Diundangkan di : Bima

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH, pada tanggal : 3 Januari 2017 Drs. H. M. TAUFIK HAK Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 1963 1231 198702 1 049 BERITA DAERAH KABUPATEN BIMA TAHUN 2016 NOMOR : 375