UNDANG-UNDANG RI Nomor 39 Tahun 1960 tentang PENYALURAN MILITER WAJIB DARURAT KEDALAM RANGKA WAJIB MILITER (berlaku 15 Oktober 1960)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa dianggap perlu menampung para Militer Wajib Darurat yang diadakan menurut peraturan-peraturan Penguasa Perang Pusat berdasarkan Undang-undang Keadaan Bahaya 1957 dan penyaluran mereka kedalam rangka wajib militer sebagai yang diatur dalam Undang-undang Wajib Militer;
- b. bahwa karena keadaan memaksa soal tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
- Mengingat : 1. a. Peraturan Penguasa Perang Pusat untuk Angkatan Darat No. Prt/Peperpu/038/1959 tertanggal 26 Pebruari 1959 serta keputusan-keputusan pelaksanaannya;
- b. Keputusan Penguasa Perang Pusat Angkatan Laut No. Z 1/ 4/11 tertanggal 18 Nopember 1959;
- a dan b berhubungan dengan pasal 61 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 23 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 139) tentang Keadaan Bahaya juncto Peraturan Pemerintah Pengganti Undan-undang No. 22 tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 66);
2. Undang-undang No. 66 tahun 1958 (Lembaran-Negara tahun 1958 No. 117) tentang Wajib Militer;
3. Pasal 30 dan pasal 22 ayat (1) dari Undang-undang Dasar;
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 10,tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 31);
Mendengar :
Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 21 September 1960;
Memutuskan :
Menetapkan :
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang penyaluran Militer Wajib Darurat kedalam rangka wajib Militer.
Pasal 1
- (1) Yang dimaksud dengan Militer Wajib Darurat dalam peraturan ini ialah mereka yang telah dipanggil dan diangkat sebagai Militer Wajib Darurat oleh yang berwajib
Pasal 2
- (1) Militer Wajib Darurat yang telah menyelesaikan pendidikan pertama dengan atau tidak dengan disertai dinas wajib dan telah mendapat pengangkatan sebagai Prajurit/Bintara Wajib Militer Darurat /Perwira Cadangan Darurat dan yang selanjutnya masih tetap aktip dalam dinas tentara dianggap sebagai Prajurit/ Bintara. Wajib Militer/Perwira Cadangan menurut Undang-undang Wajib Militer dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
- a. Apabila yang bersangkutan itu menjalankan dinas militernya
Pasal 3
Militer Wajib Darurat yang telah menyelesaikan pendidikan pertama dengan atau tidak dengan disertai dinas wajib dan telah dikembalikan kemasyarakat dengan disertai pengangkatan sebagai Prajurit Wajib
Militer Darurat/Bintara Wajib Militer Darurat/ Perwira Cadangan Darurat, dianggap sebagai Militer Wajib menurut ketentuan dalam Undang-undang Wajib Militer yang telah menyelesaikan pendidikan dan dinas pertama seperti dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) huruf a Undangundang Wajib Militer: mereka itu dianggap sebagai Prajurit Wajib Militer/Bintara Wajib Militer/Perwira Cadangan sejak pengangkatannya dan yang selanjutnya berada dalam keadaan diluar dinas
Pasal 4
Para Militer Wajib tersebut dalam pasal-pasal 2 dan 3 dianggap sebagai Militer Wajib termasuk golongan penerimaan tahun mereka masuk dalam pendidikan/dinas militer.
Pasal 5
Bagi mereka tersebut dalam pasal-pasal 2 dan 3 selanjutnya berlaku semua ketentuan-ketentuan termaktub dalam Undang-undang No. 66 tahun 1958 (Lembaran-Negara tahun 1958 No. 117) tentang Wajib Militer dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.
Pasal 28
Para Militer Wajib tersebut dalam pasal-pasal 2 dan 3 dianggap sebagai Militer Wajib termasuk golongan penerimaan tahun mereka masuk dalam pendidikan/dinas militer.
Bagi mereka tersebut dalam pasal-pasal 2 dan 3 selanjutnya berlaku semua ketentuan-ketentuan termaktub dalam Undang-undang No. 66 tahun 1958 (Lembaran-Negara tahun 1958 No. 117) tentang Wajib Militer dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di JakartaIndonesia, pada tanggal 15 Oktober 1960. Ajun Sekretaris Negara, SANTOSO. LEMBARAN NEGARA TAHUN 1960 NOMOR 124.

Penetapan: Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Oktober 1960. Pejabat Presiden Republik DJUANDA.
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1960
tentang
## PENYALURAN MILITER WAJIB DARURAT KEDALAM RANGKA WAJIB MILITER.
## UMUM.
Pada waktu sekarang terdapat tenaga-tenaga Militer Wajib Darurat yang menjalankan dinas wajib militer atas panggilan Penguasa Perang berdasarkan Undang-undang Keadaan Bahaya tahun 1957 yo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 23 tahun 1959. (Perhatikan jangka waktu peralihan yang tersebut pada
PENJELASAN
Pasal 61
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini sebagaimana telah diperpanjang dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 22 tahun 1960, Lembaran-Negara 1960 No. 66). Peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Penguasa Perang itu ialah : - a. Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat selaku Penguasa Perang Pusat untuk daerah Angkatan Darat No. Prt/Perperpu/ 038/1959 tertagggal 26 Pebruari 1959, No. Kpts/Peperpu/ 0722/1959 tertanggal 20 Juni 1959 No. Kpts/Peperpu/0784/ 1959, tertanggal 20 Juni 1959; - b. Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Laut selaku Penguasa Perang Pusat daerah Angkatan Laut No. z.1/4/11 tertanggal 18 Nopember 1959; Menurut ketentuan dalam pasal 61 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 23 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 139) tentang Keadaan Bahaya juncto Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 22 tahun 1960 (Lembaran-Negara 1960 No. 66), maka peraturan-peraturan Peraturan Penguasa Perang Pusat untuk Daerah Angkatan Darat/Laut selambat-lambatnya sejak tanggal 15 Desember 1960 tidak berlaku lagi, hal mana berarti bahwa menurut hukum sejak saat itu para Militer Wajib Darurat tidak terikat lagi pada sesuatu peraturan yang dapat - 2 - mewajibkan mereka untuk meneruskan dinas militer, apabila tidak disusulkan peraturan lain. Mengingat bahwa sekarang ini sudah ada Undang-undang Wajib Militer, maka sudahlah pada tempatnya untuk menyalurkan persoalan wajib militer darurat tersebut dalam rangka militer menurut Undang-undang No. 66 tahun 1953. Untuk penyaluran termaksud perlu diadakan ketentuan-ketentuan sebagai yang termaktub dalam Peraturan ini. Dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang ini, maka tidak ada lagi Militer Wajib Darurat dengan segala akibatnya: yang ada sekarang hanyalah militer wajib dengan wajib militer berdasarkan Undang-undang No. 66 tahun 1958. Alasan untuk mengeluarkan ketentuan-ketentuan yang dimaksud di