PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT Nomor 18 Tahun 2016 tentang HONORARIUM DAN BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI KETUA, (berlaku 3 Juni 2016)
Pembukaan
Menimbang
:
Mengingat :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1), Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Komisi Informasi terdiri atas Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi Provinsi, dan jika dibutuhkan Komisi Informasi Kabupaten/kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (6), Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pendanaan Komisi Informasi Provinsi berasal dari Anggaran Pendapatan dab Belanja Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Honorarium dan Biaya Perjalan Dinas Bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Barat;
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
SALINAN
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pementah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
9. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2011 tentang Honorarium Bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Komisi Informasi Pusat;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 26);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN GUBERNUR TENTANG HONORARIUM DAN BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA KOMISI INFORMASI PROVINSI SULAWESI BARAT.
Pasal 1
- (1). Dalam rangka penyelenggaraan keterbukaan informasi public di Provinsi Sulawesi Barat, dibentuk Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Barat.
- (2). Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang, terdiri dari ketua, wakil ketua dan 3 (tiga) orang anggota.
- (3). Anggota Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), secara administrasi ditetapkan oleh Gubernur atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
Pasal 2
Dalam menjalankan tugas, fungsi dan kewajibannya ketua, wakil ketua dan anggota diberikan honorarium setiap bulan dan biaya perjalanan dinas yang besarannya ditetapkan oleh Gubernur.
Pasal 3
- 1) Besaran honorarium ketua, wakil ketua dan anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan sebesar 50% dari honorarium Komisi Informasi Pusat dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- 2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Sulawesi Barat pada setiap tahun anggaran berkenaan setelah termuat dalam Standar Biaya Masukan Perintah Provinsi Sulawesi Barat.
- 3) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
Pasal 4
Biaya perjalan dinas bagi ketua, wakil ketua dan anggota Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Barat sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, diberikan setara dengan Eselon III (tiga) Golongan IV.a atau Golongan IV.b yang besarannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pasal 5
Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
Pasal 6
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahiunya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Penetapan: Ditetapkan di Mamuju pada tanggal 3 Juni 2016

Penandatangan: GUBERNUR SULAWESI BARAT,

Verifikasi: ttd. H. ANWAR ADNAN SALEH

Penetapan: Diundangkan di Mamuju pada tanggal 3 Juni 2016

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT, ttd. ## H. ISMAIL ZAINUDDIN

Penandatangan: BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2016 NOMOR 18 Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM, Drs. YAKUB F. SOLON, SH, M.Pd Pangkat : Pembina Utama Muda Nip : 19651005 198812 1 002