PERATURAN WALIKOTA MA Nomor 55 Tahun 2012 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN NOMOR 09 TAHUN 2012 TENTANG MEKANISME PELAKSANAAN PEMBAYARAN ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA BANJARMASIN, - a. bahwa dengan telah diberlakukannya Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin, terjadi Pemisahan Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah dan Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin; - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah harus dilaksanakan dengan efektif, efisien, tertib, transparan dan bertanggung jawab sesuai ketentuan perundangundangan yang berlaku; - c. bahwa Wallkota Banjarmasin selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah berwenang untuk (berlaku 13 Agustus 2012)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat:
WALIKOTA BANJARMASIN
PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 55 TAHUN 2012
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN NOMOR 09 TAHUN 2012 TENTANG MEKANISME PELAKSANAAN PEMBAYARAN ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BANJARMASIN,
- a. bahwa dengan telah diberlakukannya Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin, terjadi Pemisahan Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah dan Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah harus dilaksanakan dengan efektif, efisien, tertib, transparan dan bertanggung jawab sesuai ketentuan perundangundangan yang berlaku;
- c. bahwa Wallkota Banjarmasin selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah berwenang untuk menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf b dan c, dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota Banjarmasin tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 09 Tahun 2012 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
n
s-\
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor53, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor4389);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan Dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
r\
Menetapkan:
3
18. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Npmor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
19. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 25 Tahun 2008 tentang PokokPokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 25);
20. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 18 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 18);
21. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 25 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 25);
22. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan
6. r^ Lembaran Daerah Nomor 23).
MEMUTUSKAN :
PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN NOMOR 09 TAHUN 2012 TENTANG MEKANISME PELAKSANAAN PEMBAYARAN ATAS BEBAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD).
Pasal I
Ketentuan Pasal 7 ditambahkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (2) huruf c, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 6
- f. Belanja bersifat wajib dan mengikat sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) poin a, b dan c.
Pasal 7
- (1) Pengeluaran belanja yang dilakukan melalui SPP-LS adalah :
- a. Belanja TidakLangsung Belanja Pegawai yang meliputi gaji dan tunjangan
- b. Belanja Langsung -Belanja Pegawai yang meliputi honorarium dan uang lembur dengan nilai di atas Rp. 25 juta.
- c. Belanja perjalanan dinas dalam daerah dan luardaerah dengan nilai di atas Rp. 25 juta.
- d. Belanja transportasi dan akomodasi dengan nilai di atas Rp. 25 juta.
- e. Belanja untuk pengadaan barang dan jasa dengan menggunakan penyedia barang dan jasa/ pihak ketiga dengan nilai di atas Rp. 10 juta.
- f. Belanja bersifat wajib dan mengikat sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) poin a, b dan c.
- g. Belanja Internet,
- h. Belanja Modal.
- i. Belanja Bunga, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial dengan nilai di atas Rp. 5 juta, Belanja Bantuan Keuangan dan BelanjaTak Terduga.
- j. Dana DAK
- k. Pengeluaran Pembiayaan.
Untuk poin b, c, dan d bukan merupakan belanja dengan jumlah yang dipecah-pecah atau kumpulan beberapa tanda terima atau kumpulan beberapa bulan.
n
- (2) Pengeluaran belanjayang dapat diajukan melalui SPP-TU adalah :
- a. Belanja Barang dan Jasa dengan nilai di bawah Rp. 5 juta serta yang memenuhi kriteria: sangat mendesak dan kebutuhannya melebihi sisa uang persediaan yang ada pada benaahara pengeluaran.
- b. Ganti rugi pengadaan tanah.
- c. Dana DAK khusus Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin.
- (3) Pengeluaran belanja selain yang diatur dalam ayat (1) dan (2) di atas, diajukan melafui Uang Persediaan (SPP-UP) yang besarnya ditetapkan oleh Walikota, termasukpengeluaran berikut:
- a. Belanja pegawai yang meliputi honorarium dan uang lembur dengan nilai di bawah Rp. 25 juta.
- b. BelanjaBarangdan Jasa dengan nilai dibawah Rp. 10 juta.
Pasal II
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 13 Agustus 2012.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Penetapan: Ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal 13 Agustus 2012

Penandatangan: Uu. WALIKOTA BANJARMASIN,^

Penetapan: Diundangkan di Banjarmasin pada tanggal 13 Agustus 2Oi2 ^JY^JpKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASInJ^C BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2012 NOMOR ... ^» r\ / ## PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN HUKUM Nomor : 188.45/^ /KUM Banjarmasin, 13 Agustus 2012 Yth.

Penandatangan: BapakWalikotaBanjarmasin di- Banjarmasin ## NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Distribusi: Disampaikan dengan hormat Kepada Dari Tentang

Penandatangan: Bapak Walikota Banjarmasin

Penandatangan: Kepala BagianHukum Setdako Banjarmasin

Penandatangan: PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN NOMOR 09 TAHUN 2012 TENTANG MEKANISME PELAKSANAAN PBMBAYARAN ATAS BEBAN APBD. Konsep dan substansi berasal dari BPKAD KotaBanjarmasin. 1 (satu) berkas

Penandatangan: PERATURAN WALIKOTA Catatan
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran

Untuk mohon tanda tangan atas

4.

KEPALA BAGIAN HUKUM,

W

IWAN FITRIADY, SH.MH. Pembina NIP. 19681225 199803 1 004

7

Disposisi Pimpinan :

ASISTEN ADMINISTRASI

OfroUno fu^

'3 AT /2. U

Tindak lanjut staf

SEKRETARIS DAERAH

yfr-to*&amp;Jte£f/

WAKIL WALIKOTA


WALIKOTA

d

Kuklu


Jl. RE. MARTAD1NATA NO. 1 BANJARMASIN 70111 TELP. 52546,54934,68142-68145 - FACS (0511) 533933 KOTAK POS 79

;

8

O

r^

Yth.

Bapak Walikota Banjarmasin di-

Banjarmasin

## NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat

Kepada

Dari

Tentang

Catataa

Lampirart

Untuk mohon tanda tajigan atas

:

Bapak Walikota Banjarmasin

: KepalaBagianHukum Setdako Banjarmasin

•

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN NOMOR 09 TAHUN 2012 TENTANG MEKANISME PELAKSANAAN PEMBAYARAN ATAS BEBAN APBD.

:

Konsep dansubstansi berasal dari BPKAD KotaBanjarmasin.

:

1 (satu) berkas

; PERATURAN WALIKOTA

/


## PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN HUKUM

Banjarmasin, 13 Agustus 2012

Nomor : 188. 45/^H /KUM

KEPALA BAGIAN HUKUM,


IWAN FITRIADY, SH.MH. Pembina NIP.19681225 199803 1004

Disposisi Pimpinan:

| ASISTEN ADMINISTRASI | SEKRETARIS DAERAH | WAKIL WALIKOTA | WALIKOTA |
| | | | <•*- |

Tindak lanjut staf