PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor 23 Tahun 2013 tentang PENYELENGGARAANPENDAFTARANPENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL DI KABUPATEN SITUBONDO (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI SITUBONDO
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO NOMOR b TAHUN 2013 TENTANG
PENYELENGGARAANPENDAFTARANPENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL DI KABUPATEN SITUBONDO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SITUBONDO,
- a. bahwa sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta guna tertib administrasi Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, perlu dilakukan penataan penyelenggaraan dan penertiban dokumen kependudukan secara terpadu, terarah, terkoordinasi dan berkesinambungan;
- b. bahwa peraturan pelaksana di bidang pendaftaran penduduk clan pencatatan sipil sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Situbondo sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan tuntutan masyarakat sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Situbondo.
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
...
2
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1961 tentang Perubahan atau Penambahan Nama Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2154);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1964 tentang Pendaftaran Orang Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
"""'
3
14. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintahan Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 2989);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 736);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 ten tang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
21. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
22. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 119);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35A Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2003 tentang Spesifikasi, Pengadaan, dan Pengendalian Blanko Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Buku Register, dan Kutipan Akta Catatan Sipil;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Serta Togas Pokok Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi;
,-...,
Menetapkan
4
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 1991 Seri C Nomor 5);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 2);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 3).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO
Dan
BUPATI SITUBONDO
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL DI KABUPATEN SJTUBONDO.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Situbondo.
5. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, adalah Dinas Kependudukan, dan Catatan Sipil Kabupaten Situbondo.
6. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Situbondo.
,,,...,
5
7. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
8. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
9. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah Kabupaten Situbondo dalam waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
4. I 0. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap di wilayah Kabupaten Situbondo sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang› undangan.
11. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
12. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
13. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
14. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/ a tau Surat Keterangan Kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta perubahan status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
15. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut Penduduk Rentan Adminduk adalah Penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen penduduk yang disebabkan oleh bencana alam, kerusakan sosial; atau bertempat tinggal di daerah terpencil.
16. Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkem bangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran.
11. 1 7. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
18. Kartu Keluarga selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga.
6
19. Kepala Keluarga adalah :
- a. Orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertenggung jawab terhadap keluarga;
- b. Orang yang bertempat tinggal seorang diri; atau
- c. Kepala kesatrian, asrama, rumah yatim piatu dan lain› lain dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama› sama.
20. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
21. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam Register Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
22. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan.
23. Register Akta Catatan Sipil adalah daftar yang memuat data autentik mengenai peristiwa penting meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak yang diterbitkan dan disahkan oleh pejabat berwenang ## BAB II
HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh:
- a. dokumen kependudukan;
- b. pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- c. perlindungan atas data pribadi;
- d. kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
- e. informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas dirinya dan/ atau keluarganya;
- f. ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta penyalahgunaan Data Pribadi oleh Instansi Pelaksana.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
KEWENANGAN PENYELENGGARAAN DAN INSTANSIPELAKSANA
Bagian Kesatu
Kewenangan Pemerintah Daerah
BAB III - KEWENANGAN PENYELENGGARAAN DAN INSTANSIPELAKSANA
Pasal 4
Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, yang dilakukan oleh Bupati dengan kewenangan meliputi:
- a. koordinasi dalam penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- b. pembentukan Instansi Pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang Administrasi Kependudukan;
- c. pengaturan teknis penyelenggaraan Kependudukan
BAB III - KEWENANGAN PENYELENGGARAAN DAN INSTANSIPELAKSANA
Pasal 5
- (1) Dinas Kependudukan dan Catalan Sipil adalah Instansi Pelaksana yang mempunyai tugas untuk melaksanakan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban meliputi:
- a. melaksanakan pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting;
- b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap Penduduk atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
- c. menerbitkan Dokumen Kependudukan;
- d. mendokumentasikan hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas Peristiwa Kependudukan clan Peristiwa Penting; clan
- f. melakukan verifikasi dan validasi data serta informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimak:sud pada ayat (1) huruf a, untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam pada tingkat kecamatan, dilakukan oleh pegawai pencatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan.
- (3) Kewajiban sebagaimana climaksud pada ayat (1) untuk persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama menurut peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.
Paragraf2
Kewenangan Dinas Kependudukan clan Catatan Sipil
BAB III - KEWENANGAN PENYELENGGARAAN DAN INSTANSIPELAKSANA
Pasal 6
- (1) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewenangan yang meliputi:
- a. memperoleh keterangan dan data yang benar tentang Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dilaporkan Penduduk;
9
- b. memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialami Penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;
- c. memberikan keterangan atas laporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pembuktian kepada lembaga peradilan; dan
- d. mengelola data dan mendayagunakan informasi basil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil untuk kepentingan pembangunan.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a dan huruf b, berlaku juga bagi KUA Kecamatan, khusus untuk pencatatan nikah, talak, cerai, clan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam.
- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai kewenangan untuk mendapatkan data hasil pencatatan peristiwa perkawinan, perceraian, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam dari KUA Kecamatan.
Bagian Ketiga
Pejabat Pencatatan Sipil clan Petugas Registrasi
BAB III - KEWENANGAN PENYELENGGARAAN DAN INSTANSIPELAKSANA
Pasal 7
- ( 1) Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil karena jabatannya diangkat sebagai Pejabat Pencatatan Sipil.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan melakukan :
- a. verifikasi kebenaran data;
- b. pembuktian pencatatan, atas namajabatannya;
- c. mencatat data dalam register Akta Pencatatan Sipil;
- d. menerbitkan kutipan Akta Pencatatan Sipil;
- e. membuat Catatan Pinggir pada Akta Pencatatan Sipil.
BAB III - KEWENANGAN PENYELENGGARAAN DAN INSTANSIPELAKSANA
Pasal 8
- (1) Dalam rangka membantu Kepala Desa atau Lurah dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam memberikan pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ditunjuk Petugas Registrasi yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
- (2) Pedoman pengangkatan dan pemberhentian serta tugas pokok Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
PENDAFTARANPENDUDUK
Bagian Kesatu
Pencatatan dan Penerbitan Biodata Penduduk
Pasa19
- ( 1) Penduduk wajib melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui Kepala Desa atau Lurah dan Ca.mat untuk dicatatkan biodatanya;
- (2) Warga Negara Indonesia yang datang dari Luar Negeri karena pindah dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas serta Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melapor secara langsung kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk dicatatkan biodatanya;
- (3) Pencatatan Biodata Penduduk dilakukan sebagai dasar pengisian dan pemutakhiran Database Kependudukan.
Nomor
Bagian Kedua Induk Kependudukan (NIK)
BAB IV - PENDAFTARANPENDUDUK
Pasal 10
- ( 1) Setiap penduduk wajib memiliki NIK.
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup dan selamanya.
- (3) NIK diberikan oleh Pemerintah dan diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setelah Biodata Penduduk direkam dalam Bank Data Kependudukan Nasional menggunakan SIAK.
- (4) NIK sebagaimana dimaksud ayat (1) dicantumkan dalam setiap Dokumen Kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan paspor, surat izin mengemudi, nomor pokok wajib pajak, polis asuransi, sertifikat hak atas tanah, dan penerbitan dokumen identitas lainnya yang digunakan se bagai tanda pengenal dalam pelayanan publik.
Bagian Ketiga
Penerbitan Kartu Keluarga (KK)
BAB IV - PENDAFTARANPENDUDUK
Pasal 11
- ( 1) KK diterbitkan dan diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setelah ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
- (2) Penerbitan KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
BAB IV - PENDAFTARANPENDUDUK
Pasal 12
- ( 1) KK memuat keterangan mengenai :
- a. kolom nomor KK;
- b. nama lengkap kepala keluarga dan anggota keluarga;
- c. NIK;
- d. jenis kelamin;
- e. alamat;
- f. tempat lahir;
- g. tanggal lahir;
- h. agama;
1. pendidikan;
7. J· pekerjaan;
- k. status perkawinan;
1. status hubungan dalam keluarga;
- m. kewarganegaraan;
- n. dokumen imigrasi;
- o. nama orang tua.
- (2) Nomor KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berlaku untuk selamanya, kecuali terjadi perubahan kepala keluarga.
- (3) Nomor KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri 16 (enam belas) digit didasarkan pada kombinasi variabel kode wilayah, tanggal pencatatan dan nomor seri KK.
- (4) Keterangan mengenai kolom agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama menurut peraturan perundang› undangan atau bagi penghayat kepencayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dalam database kependudukan.
Bagian Keempat
Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
BAB IV - PENDAFTARANPENDUDUK
Pasal 13
- ( 1) Penduduk WNI dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 1 7 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pemah kawin wajib memiliki KTP.
- (2) Orang Asing yang mengikuti status orang tuanya yang memiliki Izin Tinggal Tetap dan sudah berumur 1 7 (tujuh belas) tahun wajib memiliki KTP.
- (3) KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Pemerintah Daerah dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil berlaku secara nasional serta digunakan sebagai tanda pengenal dalam pelayanan publik.
- (4) Penduduk wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku KTP kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil apabila masa berlakunya telah berakhir.
- (5) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP.
- (6) Penduduk yang telah memiliki KTP wajib membawa saat bepergian.
BAB IV - PENDAFTARANPENDUDUK
Pasal 14
- (1) KTP mencantumkan:
- a. gambar lam.bang Garuda Pancasila dan peta wilayah Negara Republik Indonesia;
- b. keterangan tentang NIK;
- c. nama;
- d. tempat tanggal lahir;
- e. jenis kelamin;
- f. agama;
- g. status perkawinan;
- h. golongan darah;
1. alamat;
- J. pekerjaan;
- k. kewarganegaraan;
- l. pas foto;
- m. masa berlaku;
- n. tempat dan tanggal dikeluarkan KTP;
- o. tanda tangan pemegang KTP; dan
- p. tanda tangang dari pejabat yang mengeluarkan.
- (2) Keterangan tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama menurut peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan.
- (3) Pas foto penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf I, dengan ketentuan :
- a. berukuran 2 cm x 3 cm;
- b. 70% (tujuh puluh persen) tampak wajah dan dapat menggunakan jilbab dan tidak diperbolehkan menggunakan cadar;
- c. penduduk yang lahir pada tahun ganjil, latar belakang pas foto berwarna merah;
- d. penduduk yang lahir pada tahun genap, latar belakang pas foto berwarna biru.
- (4) Ketentuan masa berlaku KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m, adalah :
- a. WNI berlaku selama 5 (lima) tahun, kecuali bila terjadi perubahan data;
- b. Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tinggal Tetap disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Tetap;
- c. penduduk yang berusia 60 (enam puluh) tahun ke atas berlaku seumur hidup.
- (5) Dalam hal Dinas Kependudukan clan Catatan Sipil menerima laporan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada penduduk diterbitkan perubahan KTP.
BAB IV - PENDAFTARANPENDUDUK
Pasal 15
Persyaratan dan tata cara penerbitan KTP diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
Bagian Kelima
Pendaftaran Peristiwa Kependudukan
Paragraf 1 Pindah Datang Penduduk
BAB IV - PENDAFTARANPENDUDUK
Pasal 16
- ( 1) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melakukan pendaftaran Pindah Datang Penduduk WNI dengan klasifikasi perpindahan sebagai berikut:
- a. dalam satu desa/kelurahan;
- b. antar desa/kelurahan dalam satu kecamatan;
- c. antar kecamatan dalam satu kabupaten; d. antar kabupaten dalam satu provinsi; atau e. antar provinsi.
- (2) Pelaporan pendaftaran perpindahan Penduduk WNI dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa surat pengantar RT/ RW, KK, dan KTP untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah.
- (3) Pada saat diserahkan Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimasud pada ayat (2) kepada Penduduk, KTP yang bersangkutan dicabut oleh Instansi yang menerbitkan Surat Keterangan Pindah dan diserahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk dimusnahkan.
- (4) Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selarna 30 (tiga puluh) hari kerja;
- (5) Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) berlaku sebagai pengganti KTP, selama KTP baru belum diterbitkan.
BAB IV - PENDAFTARANPENDUDUK
Pasal 17
Persyaratan dan tata cara Pindah Datang Penduduk diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
Paragraf 2 Pendaftaran Penduduk yang
bertranamigrasi
BAB IV - PENDAFTARANPENDUDUK
Pasal 18
- (1) Persyaratan pelaporan Pendaftaran Penduduk yang akan bertransmigrasi rneliputi :
- a. Surat Pengantar RT /RW;
- b. KK;
- C. KTP;
- d. Kartu Seleksi Caton Transmigran; dan
- e. Surat Pemberitahuan Pemberangkatan.
- (2) Pelaporan penduduk yang akan bertransmigrasi sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Instansi yang rnenangani urusan transmigrasi.
Paragraf 3
Pendaftaran Pindab Datang Orang Asing
BAB IV - PENDAFTARANPENDUDUK
Pasal 19
- (1) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melakukan pendaftaran Pindah Datang Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Izin Tinggal Tetap di wilayah Kabupaten Situbondo dengan klasifikasi sebagairnana dirnaksud dalam Pasal 16 ayat (1).
- (2) Pendaftaran Pindah Datang Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan menerbitkan Surat Keterangan Pindah Datang.
BAB IV - PENDAFTARANPENDUDUK
Pasal 20
Persyaratan dan tata cara Pindah Datang Orang Asing diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
Paragraf4
Penclaftaran Perpinclahan Penduduk WNI ke Lu.ar Negeri
BAB IV - PENDAFTARANPENDUDUK
Pasal 21
- (1) Penduduk WNI yang akan pindah ke luar negeri wajib melaporkan rencana kepindahannya kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
- (2) Perpindahan Penduduk ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dengan tujuan untuk menetap selama 1 (satu) tahun atau lebih dari 1 (satu) tahun secara berturut-turut.
- (3) Pendaftaran Pindah Keluar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan menerbitkan Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri.
BAB IV - PENDAFTARANPENDUDUK
Pasal 22
Persyaratan dan tata cara Perpindahan Penduduk WNI ke Luar Negeri diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
S
Paragraf
Penclaftaran Kedatangan WNI dari Luar Negeri
BAB IV - PENDAFTARANPENDUDUK
Pasal 23
- (1) Penduduk WNI yang datang dari luar negeri wajib melaporkan kedatangannya kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
- (2) Pendaftaran WNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
BAB IV - PENDAFTARANPENDUDUK
Pasal 25
- ( 1) Dinas Kependudukan dan Cata tan Sipil wajib melakukan pendataan Penduduk Rentan Adminduk yang meliputi:
- a. penduduk korban bencana alam;
- b. penduduk korban bencana sosial;
- c. orang terlantar; dan
- d. komunitas terpencil.
- (2) Pendataan Penduduk Rentan Adminduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat dilakukan di tempat sementara.
- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penerbitan Surat Keterangan Kependudukan untuk Penduduk Rentan Adminduk.
Paaal 26
Persyaratan dan tata cara Pendataan Penduduk Rentan Adminduk diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
Tidak Mampu
Bagian Ketujuh Pelaporan Penduduk yang Melaporkan Sendiri
BAB IV - PENDAFTARANPENDUDUK
Pasal 27
- ( 1) Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap Peristiwa Kependudukan yang menyangkut dirinya dapat di ban tu oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau meminta bantuan kepada orang lain.
- (2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) adalah penduduk yang tidak mampu karena faktor umur, sakit keras, cacat fisik, atau cacat mental.
- (3) Orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keluarganya atau orang yang diberi kuasa.
Paaal 28
Pelaporan penduduk yang tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat ( 1) dilakukan dengan pengisian formulir yang telah ditetapkan.
BABV
PENCATATAN SIPIL
Bagian Kesatu Pencatatan Kelahiran
BAB IV - PENDAFTARANPENDUDUK
Pasal 29
- {l) Setiap peristiwa kelahiran wajib dilaporkan dan dicatatkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak terjadinya kelahiran.
- (2)
BAB IV - PENDAFTARANPENDUDUK
Pasal 30
- Pencatatan kelahiran dalam Register Akta Kelahiran dan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran terhadap peristiwa kelahiran anak di wilayah Kabupaten Situbondo yang tidak diketahui asal-usul atau keberadaan orang tuanya, dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
BAB IV - PENDAFTARANPENDUDUK
Pasal 31
Persyaratan dan tata cara Pencatatan Kelahiran diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati
Bagian Kedua Pencatatan Lahir Kati
BAB IV - PENDAFTARANPENDUDUK
Pasal 32
- (1) Setiap lahir mati wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak lahir mati.
- (2) Lahir mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan menerbitkan Surat Keterangan Lahir Mati.
BAB IV - PENDAFTARANPENDUDUK
Pasal 33
Persyaratan dan tata cara Pencatatan Lahir Mati diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati
Bagian Ketiga Pencatatan Perkawinan
BAB IV - PENDAFTARANPENDUDUK
Pasal 34
- (1) Perkawinan yang sah
BAB IV - PENDAFTARANPENDUDUK
Pasal 35
- ( 1) Pembatalan Perkawinan wajib dilaporkan oleh Penduduk yang mengalami pembatalan perkawinan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2)
BAB IV - PENDAFTARANPENDUDUK
Pasal 36
- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2)
BAB IV - PENDAFTARANPENDUDUK
Pasal 37
- ( 1) Pembatalan perceraian bagi Penduduk wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil paling lama 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan mengenai pembatalan perceraian setelah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2)
BAB IV - PENDAFTARANPENDUDUK
Pasal 39
- ( 1) Dinas Kependudukan dan Cata tan Sipil menyelenggarakan Pencatatan Pengangkatan Anak, bagi anak yang mempunyai Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Situbondo;
- (2) Pengangkatan anak. dilakukan setelah mendapat Penetapan Pengadilan dan wajib dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak
diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan oleh Penduduk yang bersangkutan.
- (3)
BAB IV - PENDAFTARANPENDUDUK
Pasal 40
- (1) Pengangkatan anak Warga Negara Asing oleh Warga Negara Indonesia yang dilakukan di luar negeri, setelah dilakukan pencatatan pada Perwakilan Republik Indonesia setempat untuk mendapat Surat Keterangan Pengangkatan Anak.
- (2) Pengangkatan anak Warga Negara Asing sebagaimana dimaksud ayat (3) wajib dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil oleh penduduk yang bersangkutan paling lam.bat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan datang.
- (3)
BAB IV - PENDAFTARANPENDUDUK
Pasal 41
- (1) Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil paling lambat 30 {tiga puluh hari) sejak tanggal Surat Pengakuan Anak oleh ayah dan disetujui oleh ibunya dari anak yang bersangkutan.
- (2) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengakuan anak yang lahir diluar hubungan perkawinan yang sah.
- (3)
BAB IV - PENDAFTARANPENDUDUK
Pasal 42
- {l) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melalrukan perkawinan dan melaporkan Akta Perkawinan.
- (2) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengesahan anak yang lahir diluar hubungan perkawinan yang sah.
- (3) ## BAB VI
PEMBETULAN DAN PEMBATALAN
BAB IV - PENDAFTARANPENDUDUK
Pasal 44
- (1) Pembetulan KK, KTP dan/atau Akta Catatan Sipil hanya dilakukan untuk KK, KTP dan/atau Akta Catatan Sipil yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
- (2) Pembetulan KK, KTP dan/ a tau Akta Cata tan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek KK, KTP dan/ a tau Akta Cata tan Sipil.
- (3) Pembetulan KK, KTP dan/atau Akta Catatan Sipil diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
BAB IV - PENDAFTARANPENDUDUK
Pasal 45
- (1) Pencatatan pembatalan KK, KTP dan/atau Akta Catatan Sipil dilakukan untuk KK, KTP dan/atau Akta Catatan Sipil sebagai akibat dari adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Pencatatan pembatalan KK, KTP dan/ atau Akta Catatan Sipil diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati
BLANKO DOKUMEN KEPENDUDUKAN
Bagian Kesatu Pengadaan
Pasa146
- (1) Pengadaan blanko dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan memilih Perusahaan Percetakan yang telah mempunyai kualifikasi izin percetakan dokumen sekuriti sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jenis formulir dan blanko yang dipergunakan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
- (1) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menyelenggarakan pembukuan pencetakan serta penggunaan blangko setiap bulan.
- (2) Hasil pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Jawa Timur.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. nama dan alamat Perusahaan Percetakan yang melakukan pencetakan blanko;
- b. jumlah blanko yang dicetak;
- c. jumlah dokumen yang diterbitkan.
SANKS! ADMINISTRATIF DAN BIAVA PELAYANAN Pasal 49
- (1) Setiap Penduduk dikenai Sanksi Administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Kependudukan dalam hal:
- a. pindah datang bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap;
- b. pindah datang ke luar negeri bagi Penduduk WNI;
- c. pindah datang dari luar negeri bagi Penduduk WNI;
- d. pindah datang dari luar negeri bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas;
- e. perubahan status Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas menjadi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap;
- f. pindah ke luar negeri bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap;
- g. perubahan KK;
- h. perpanjangan KTP.
- ( 1) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1), terhadap penduduk WNI paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Penduduk Orang Asing paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (1) Setiap penduduk yang berpergian tidak membawa KTP dikenakan denda administratif paling banyak Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Setiap Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang berpergian tidak membawa Surat Keterangan Tempat Tinggal dikenai denda administratif paling banyak Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
Dalam hal pejabat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melakukan tindakan atau sengaja melakukan tindakan yang memperlambat pengurusan Dokumen Kependudukan dan Akta Catatan Sipil dalam batas tertentu dikenakan sanksi berupa denda administratif paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50,
- Pasal 51, dan Pasal 52 merupakan penerimaan daerah.
Biaya pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri
KETENTUAN PIDANA
Setiap penduduk yang dengan sengaja memalsukan Surat dan/ atau Dokumen Kependudukan dan Catatan Sipil dalam melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya, dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
BAB IX - KETENTUAN PIDANA
Pasal 46
Setiap Orang atau Badan Hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan dan/ atau mendistribusikan blangko dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2), dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyard rupiah).
BAB VII - BLANKO DOKUMEN KEPENDUDUKAN
Pasal 48
- (1) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menyelenggarakan pembukuan pencetakan serta penggunaan blangko setiap bulan.
- (2) Hasil pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Jawa Timur.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. nama dan alamat Perusahaan Percetakan yang melakukan pencetakan blanko;
- b. jumlah blanko yang dicetak;
- c. jumlah dokumen yang diterbitkan.
BAB VIII - SANKS! ADMINISTRATIF DAN BIAVA PELAYANAN Pasal 49
Pasal 49
- (1) Setiap Penduduk dikenai Sanksi Administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Kependudukan dalam hal:
- a. pindah datang bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap;
- b. pindah datang ke luar negeri bagi Penduduk WNI;
- c. pindah datang dari luar negeri bagi Penduduk WNI;
- d. pindah datang dari luar negeri bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas;
- e. perubahan status Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas menjadi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap;
- f. pindah ke luar negeri bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap;
- g. perubahan KK;
- h. perpanjangan KTP.
BAB VIII - SANKS! ADMINISTRATIF DAN BIAVA PELAYANAN Pasal 49
Pasal 50
- ( 1) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1), terhadap penduduk WNI paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Penduduk Orang Asing paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
BAB VIII - SANKS! ADMINISTRATIF DAN BIAVA PELAYANAN Pasal 49
Pasal 51
- (1) Setiap penduduk yang berpergian tidak membawa KTP dikenakan denda administratif paling banyak Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Setiap Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang berpergian tidak membawa Surat Keterangan Tempat Tinggal dikenai denda administratif paling banyak Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
BAB VIII - SANKS! ADMINISTRATIF DAN BIAVA PELAYANAN Pasal 49
Pasal 52
Dalam hal pejabat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melakukan tindakan atau sengaja melakukan tindakan yang memperlambat pengurusan Dokumen Kependudukan dan Akta Catatan Sipil dalam batas tertentu dikenakan sanksi berupa denda administratif paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
BAB VIII - SANKS! ADMINISTRATIF DAN BIAVA PELAYANAN Pasal 49
Pasal 53
Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50,
- Pasal 51, dan Pasal 52 merupakan penerimaan daerah.
BAB VIII - SANKS! ADMINISTRATIF DAN BIAVA PELAYANAN Pasal 49
Pasal 54
Biaya pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri
KETENTUAN PIDANA
BAB IX - KETENTUAN PIDANA
Pasal 55
Setiap penduduk yang dengan sengaja memalsukan Surat dan/ atau Dokumen Kependudukan dan Catatan Sipil dalam melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya, dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
BAB IX - KETENTUAN PIDANA
Pasal 56
Setiap Orang atau Badan Hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan dan/ atau mendistribusikan blangko dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2), dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyard rupiah).
Pasa.l57
Setiap penduduk yang dengan sengaja mendaftarkan diri sebagai Kepala Keluarga at.au Anggota Keluarga lebih dari 1 (satu) KK atau memiliki KTP lebih dari 1 (satu), dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 {dua puluh limajuta rupiah).
BAB IX - KETENTUAN PIDANA
Pasal 58
Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Pasal 56 dan Pasal 57 adalah Tindak Pidana Administrasi Kependudukan.
PENYIDIKAN
Pasa159
- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melalrukan penyidikan tindak tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Pasal 56 dan Pasal 57.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari orang atau badan hukum tentang adanya dugaan tindak pidana administrasi kependudukan;
- b. memeriksa laporan atau keterangan atas adanya dugaan tindak pidana administrasi kependudukan;
- c. memanggil orang untuk dimintai keterangan atas adanya dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud hurufb;
- d. membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan.
- e. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang administrasi kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang› undangan.
KETENTUAN PENUTUP
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 60
Hal~hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang yang mengatur mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 61
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksana yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan dan Pencatatan Sipill dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 62
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 08 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Situbondo, dicabut dan dinyatakan tidak berlalru.
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 63
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo.

Penetapan: Diundangkan di Situbondo pada tanggal 1 Q JAN 2013 Plt. SEKKEThRIS DXERAH KABUPATEE EKOTEIWARSO KDW LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2013 NOMOR 6