Unknown Unknown Nomor L2 Tahun 1950 tentang penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan Desa di Kabupaten Situbondo sebagai pedoman dan jaminan keterlibatan bag se1uruh pemangku kepentingan untuk melaksanakan proses perencanaan pembangunan daerah; - b. bahwa guna pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu (berlaku Unknown)
Pembukaan
berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintatran Desa
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan narna lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis
11. 1 1. Musyawaratr Desa atau yang disebut dengan n€una lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. L2. Peraturan Desa adalah peraturan perundangundangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
13. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan selanjutnya disinglat Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan Desa dan kelurahan (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah).
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daeratr dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
15. Perencanaan Pembangunan adalatr suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial di Kabupaten Situbondo dalam janska waktu tertentu.
16. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daeratr, yang selanjutnya disingkat RPJPD, adalah dokumen perencanaan untuk periode 2O (dua puluh) tahun.
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
18. Rencana Strategis SKPD yang selanjutnya disebut dengan Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
19. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
20. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah atau disebut Renja-SKPD adatah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 {satu) tahun.
21. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun yang memuat visi dan misi Kepala Desa, rencana penyelenggaraan pemerintalran Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan aratr kebi$akan pembangunan Desa.
22. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKPDesa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka walrtu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberd ayaarn masyarakat Desa.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tatrunan Pemerintatran Desa, yang dibatras dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
24. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagl Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
25. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daeratr kabupaten/kota, setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
26. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter Desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumberdaya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemqjuan dan permasalahan yang dihadapi di Desa.
27. Visi adalah Gambaran tentang Kondisi Ideal Desa yang diinginkan.
28. Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.
29. Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagl daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuarr penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.
30. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
31. Kegiatan adalah bagtan dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit keq'a pada SKPD sebagai bagran dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
32. Pagu Indikatif adalah rancangan awal program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Desa.
33. Musyawaratr Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
34. Musrenbang Desa adalah forum musyawarah Desa untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari Dusun/Kampung serta menyepakati kegiatan antar dusun/kampung sebagai dasar penyusunan RKPDesa pada tahun berikutnya.
35. Pemangku Kepentingan adalatr pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daeratr.
36. Peserta adalah pihak yang memiliki hak pengambilan keputusan dalam Musrenbang melalui pembahasan yang disepakati bersama.
37. Narasumber adalah pihak pemberi informasi yang perlu diketahui peserta Musrenbang untuk memperkuat proses pengambilan keputusan hasil Musrenbangdes.
38. Delegasi Musrenbang adalah individu yang dipilih oleh dan dari masyarakat peserta Musrenbang untuk mewakili dalam proses perencanaan.
BAB I - KETENTUAIT T'MUM
Pasal 2
Petunjuk Teknis Penyelengaraa.n Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa di Kabupaten Situbondo sebagaimana tersebut dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran I dan merupakan bagran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Diundangkan di-litubondo pada tanggal 3 E' tUt't 2016

## Pasal 3

Petunjuk Teknis Penyelengaraan Musyawaratr Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan pedoman bagr Pemerintah Desa di Lingkungan Pemerintah Ifubupaten Situbondo dalam penyelenggaraan Musrenbang Desa di Kabupaten Situbondo.

## Pasal 4

Keluaran dari penyelenggaraa.n Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa berupa Peraturan Desa tentang RKPDesa, dengan contoh format sebagaimana tersebut dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo pada tanggal 3 0 JUN 2010

BI'PATI SITI'BONDO,



SEI(RETARIS DAERAII I(ABT'PATEIT SITT'BOIIDO, et SYAIFIILI,AH

BTRITA DATRATI KABTIPATTN SITI'BOITDO TAHI'N 2OL6ITOMOR Ib

LAMPIRAN I Peraturan B.upati Situbondo

ranggal'3Q-JUN 2016

ttomor : l9

Tahun 2016

## PEIT'ITJIIK TEKITIS PEIYY-ELEITGGARAAIY MUSYAWARA}I PERTIYCAIYAAIY PTMBAITGTIIYAIT DESA DI KABUPATEN SITT'BOITDO

## I. MUSRTITBAIYG DESA.

## TuJuan A.

Musrenbang Desa diselenggarakan dengan tujuan sebagai berikut:

- Merumuskan prioritas kegiatan pembangunan skala kewenangan Desa untuk RKPDesa setiap tatrun yang akan dibiayai melalui APBDesa Tahun berjalan; a.
- Merumuskan prioritas pembangunan skala antar Desa yang akan diusulkan dalam Musrenbang Kecamatan melalui sumber dana percepatan membangun Desa dan pagu SKPD maupun sumber pendanaan lainnya dalam APBD Kabupaten Situbondo; b.
- memilih dan menetapkan Delegasi Desa yang akan mengikuti Musrenbang Kecamatan. c.

## B. Masukan

Berbagai hal yang perlu disiapkan dalam penyelenggaraan Musrenbang Desa, adalah :

2. Identifikasi daftar nama Calon Peserta dan Narasumber,
1. Surat Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun RKPDesa.
3. Hasil evaluasi RKPDesa dan APB-Desa tahun sebelumnya,
5. Informasi prioritas kebi$akan pembangunan daerah dalam RKPD dan RPJMD Kabupaten Situbondo yang akan datang,
4. Hasil evaluasi RPJM-Desa untuk prioritas kegiatan pembangunan Tahun be{alan dan analisa prioritas program dan kegiatan dalam RPJM Desa untuk yang akan dilaksanakan.
6. Informasi pagu anggaran dari ADD, Bag Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk Desa, Dana Desa dari APBN, dan lain-lain pendapatan Desa yang sah.
7. jumlatr kepala keluarga miskin; a.
7. Data hasil analisa keadaan darurat bencana alam dan kerawanan sosial khususnya mengenai masalah dan prioritas kegiatan Desa sebelumnya, disamping itu juga sebagai alat mengkqii ulang dokumen RPJM-Desa, data yang diperlukan antara lain:
9. jumlah pengangguran; b.
10. jumlah angka kematian ibu, bayr dan balita; d.
11. jumlah anak putus sekolah dan/atau rawan putus sekolah; c.
12. jumlah kasus grzl buruk dan kekurangan gzt terutama bag ibu, bayi dan balita; e.
- g. data lain yang dianggap sebagai isu-isu strategis.
- f. data kejadian bencana misalnya, banjir, longsor, kekeringan, kejadian Luar Biasa dan kerawanan sosial lainnya; dan

## C. Keluaran

1. Untuk Desa, berupa :
- a. Daftar prioritas program dan kegiatan pembangunan skala kewenangan Desa beserta Desain pagu anggaran yang disusun 13,#.ffffitr#:n.fftr RKPDeSa yang akan dibiayai melalui
- b. Daftar usulan prioritas kegiatan pembangunan antar Desa dalam satu wilayah kecamatan yang bersumber dari dana percepatan membangun Desa untuk penyusunan RKPD Tahun bersangkutan yang akan dikawal dalam musrenbangcam tahun berjalan, meliputi
- 1) Pembangunan Infrastruktur dasar Jdan antar Desa meliputi: Jalan poros Desa; Jalan membuka akses Desa tertinggal/perbatasan; jalan membuka akses pelayanan publik
- 2) Pembangunan Jembatan penghubung antar Desa;
- 3) Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Desa dan antar Desa, seperti : Pasar milik pemkab di Desa; Irigasi Desa yang mencakup antar Desa; terminal Desa, dll)
- 4) Infrastruktur Kesehatam, meliputi : Rrstu, Ponkesdes; dll.
- 5) Insfrastruktur pendidikan Dasar, meliputi : Rehab SDN/ SMpN, dll.
- d. Berita Acara dan daftar hadir Musrenbang Desa beserta 1ampiran pendukungnya.
- c. Daftar narna Delegasi Desa untuk mengikuti Musrenbang di Kecamatan dengan jumlah sebanyak 6 (enam) orang yang terairi dari Kepala Desa, BPD, Unsur tembaga/Tokoh Agama/Tokoh Masyarakat/Masyarakat Miskin yang ada di Desa dengan ketentuan sebanyak 3Oo/o (tiga puluh perseratus) adalah keterwakilan dari unsur perempuan yang hadir dan dipilih secara Musrenbang Desa,; partisipatif dalam

## Mekanlsme D

Mekanisme pelaksanaan Musrenbang Desa terdiri dari beberapa tahapal yaitu :

- a. Kepala Desa menetapkan Tim Penyusun RKPDesa. dengan jumlah ganjil Paling kurang 7 (tujuh) orang dengan ketentu an 3oo/o (tiga puluh perseratus) keterwakilan dari unsur perempuan, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :
1. Tahap Persiapan, antara lain sebagai berikut :
- 1) Kepala Desa sebagai Pengendali Kegiatan;
- 3) 1 (satu) orang dari unsur LPMD sebagai Koordinator Pelaksana Kegiatan;
5. 2l Selcretaris Desa sebagai Penanggungiawab Kegiatan;
6. 41 4 {empat) orang dari unsur Masyarakat yang berkompeten dalam pembangunan sebagai Anggota dan mengakomodir unsur perempuan.
7. U Menyrapkan keleng]&lt;apan pelaksanaan Musrenbang Desa;
- b. Tugas Tim Penyusunan RKPDesa adalah sebagai berikut:
9. 2l Menyusun jadwal kegiatan Desa;
- 4) Melakukan identifikasi Caton Peserta Musrenbang Desa;
- 3) Menyusun tata tertib pelaksanaan Musrenbarrg Desa;

- Mengumumkan secara terbuka mengenai jadwal, agenda, dan tempat penyelenggaraan Musrenbang Desa dengan jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum kegiatan dilakukan, &amp;gtr peserta dapat melakukan pendaftaran dan/atau diundang; s)
- Membuka pendaftaran darrtl atau mengundang Calon Peserta Musrenbang Desa dan Narasumber; 6)
- Memandu dan memfasilitasi setiap tahapan Musrenbag Desa mulai dari persiapxr/pra Musrenbang Desa, pelaksanaan Musrenbang Desa sampai dengan penJrusunan dokumen RKPDesa. 7l
- 8) Merumuskan hasil Musrenbang Desa dalam bentuk Berita Acara beserta kelengkapannya;
- 9) Mendokumentasikan seluruh proses mulai dari persiapan sampai dengan pasca Musrenbang Desa.
2. Tahap Pelaksanaarr, antara lain sebagai berikut :
- b. Pemaparan Kepala Desa atas prioritas kegiatan pembanguan Desa;
- a. Pendaftaran peserta;
- c. Khusus Desa pemaparan prioritas program dan kegiatan didasarkan pada kewenangan Desa dan antar Desa;
- e' Pemaparan Kepala SKPD atau yang mewakili mengenai informasi prioritas program dan kegiatan SKpD;
- d. Pemapara.n Camat mengenai prioritas permasalahan dap rencana prioritas kebijakan pembangunan daerah;
- f' Pemaparan Tim Penyusun RKPDesa melalui Koordinator pelaksa,a Kegiatan mengenai matrik rencana program dal kegiatan beserta pagu indikatif berikut sumber dananya, baik kewenangan Desa maupun kewenang€u:r antar Desa;
- h' Pemilihan dan penetapan Delegasi Desa sebanyak 6 (enam) orang dengan ketentuan sebanyak 3Oo/o (tiga puluh perseratus) adalah keterwakilan dari unsur perempuan, dengan tugas sebagai berikut :
- g. Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan RKPDesa Tahun yang akan datang untuk dijadikan pembahasan bersama BpD dalam penetapan Peraturan Desa tentang RKpDesa;
- 1) Menyempurnakan Rancangan RKPDesa bersama Tim Penyusun RKpDesa sesuai hasil musrenbang Desa;
- 2l Mengikuti Musrenbang Kecamatan sesuai dengan pilihan bidangnya;
- 3) Menyampaikan hasil pengawalannya kepada Kepala Desa dan masyarakat pada forum-forum pertemuan di Desa.
- i' Penandatanganan Berita Acara oleh Peserta Musrenbalg desa oleh Kepala Desa, 1 (satu) orang unsur l-embaga/Tokoh Agama/Tokoh Masyarakat, 1 (satu) orang unsur dari Delegasi Dusun dag 1 (satu) orang unsur Kecamatan.

3. Tahap Pasca Musrenbang Desa, dilakukan melalui beberapa kegiatan, sebagai berikut :
- b. Pengiriman dokumen Peraturan Desa RKPDesa ke Bappeda Kabupaten Situbondo sebagai bahan Penyusunan Rancangan RKPD;
- a. Penyempurrraan rancangan RKPDesa berdasarkan hasil masukan dari Musrenbang Desa yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa RKPDesa Tatrun yang akan datang, serta prioritas program kegiatan antar Desa yang akan diusulkan melalui Musrenbang Kecamatan baik yang pembiayaannya bersumber dari dana percepatan membangun Desa dan atau pagu SKPD tatrun yang akan datang;
- c. Mensosialisasikan kepada masyarakat dan/atau pertemuan di Desa, papan pengumuman dan/atau bentuk lain sesuai kondisi Desa;
- d. Melakukan pengawalan pada Forum Musrenbang Kecamatan agar usulan Desa dapat masuk dalam rencana kegiatan pembangunan Kecamatan, baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN dan sumber dana lainnya.

## t. Peserta dan Narasumber

## 1. Peserta.

Peserta Musrenbang Desa adalah perwakilan dari komponen masyarakat (individu atau kelompok) yang berada di Desa, meliputi Delegasi Dusun, Wakil RT/RW, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Unsur Perempuan, Pengurus TK/PAUD unsur Masyarakat Miskin, Wakil Kelompok Anak, Remaja/Pemuda, Organisasi Kemasyarakatan, Pengusaha, Kelompok Tarti/Nelayan, Buruh, Komite Sekolatr, Wakil Lembaga Kemasyarakatan Desa dan lain-lain sesuai kondisi Desa.

## 2. Narasumber.

Narasumber adalah pihak-pihak pemberi informasi, meliputi Kepala Desa, Ketua dan para Anggota BPD, Camat dan Aparat Kecamatan, UPT Dinas, Kepala Sekolah, dan Fasilitator/Konsultan Program dan lembaga lain yang berada di Desa atau Kecamatan yang bersangkutan.

## F. I[aktu Pelaksanaan

Waktu Pelaksanaan Musrenbang Desa dan penyusunan RKPDesa dilaksanakan pada bulan Juli tahun berkenaan. Sedang!&lt;an penetapan Rancangan RKPDesa mer{adi Peraturan Desa tentang RKPDesa selambatlambatnya pada Minggu Pertama Bulan September tahun berkenaan.

## G. Pemblalraan

PembiayaarL pelaksanaan Musrenbang Desa bersumber dari APBDesa dan/atau sumber lainnya yang sah.

## Pelaporan H.

RKPDesa yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Desa selanjutnya disampaikan kepada Camat paling lambat 31 Desember talrun berjalan dan dibuat dalam rangkap 4 (empat) masing-masing untuk Desa, Kecamatan, Pemerintahan Desa dan Bappeda berikut So,p Copynga sebagai bahan pelaksanaan Musrenbang RKPD di Kecamatan (Musrenbang Kecamatan).



Menlmbang :

Mengingat :

LAMPIRAII II Peraturan Bupati Situbondo

ranggal' 30 JUN 2016

Nomor : tF Tahun 2016

## COITTOH FORMAT PTRATT'RAIT DESA TEIYTAITG RTITCAITA KTR.IA PEMTRIITTAII DESA

## PEUIRIITTAII XABIIPATEN SITUBONDO

rEcAlIA:rAN...

DESIA ...

Alamat 3...TGIp: ________________

PERATITRAIY DESA ...

IIOUOR ... TAIflrtrr ...

## TTITTAIYG

RTNCAITA K.ER.IA PEMTRINTAII DESA TAITTIIII ...

## DIITGAIY RAIIUAT TI'HAN YAIYG MAIIA ESA

I(tpALlI DESA ...t...,

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 29 Ayat (3) undang-undang Nomor 6 Tahun 2ot4 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan peraturan Desa tentang Rencana Kerja pemerintah oesa Tahun ...;
1. lJndang-undang Nomor 12 Tahun 19so tentang Pembentukan Daeratr-daerah Ifubupaten dalam ringkungan Propinsi Jawa Timur (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 19so Nomor L9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor g dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1gs0 Nomor 4Ll sebagaimana telah \_diubah dengan undang-Undang Nomor 2 Tahun 196s (Lembaran Negara -RepubHf Indonesia Tahun 196s Nomor 19, Tambatran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2T3Ol;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2ao4 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Iembarai Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2oo4 Nomor i0+, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor a22Ll; 2.
5. undang-undang Nomor 33 Tahun 2oo4 tentang ferimbang€u:r Keuangan antara pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa3g); 3.

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2OO5 tentang Pengesahan lrternational couenant on fuonomic, Sociat Ard culfitral RUhrs (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20os Nomo 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45571;
2. undang-undang Nomor 6 Tahun 2oL4 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tatrun 2ol4 Nomor 7, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a95); 5.
3. undang-undang Nomor 2s rahun zot4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republi[ Indonesia Tahun 2o14 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5582); 6.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 200s tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo5 Nomor L4a, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aszgl; 7.
5. Peraturan Pemerintah Nomor g rahun 20og tentang Tahapan, Tatacara pen5rusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaa.n Rencana pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonJsia Tahun 2oo7 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a%Tl; 9.
6. Peraturan Pemerintah Nomor T9 Tahun 200s tentang Pedoman Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara depublik Indonesia Tahun 2o0s Nomor 16s, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor a593); 8.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4s rahun 2oL4 tentang Peraturan Pelaksanaan undang-undang Nomor 6 Tahun 2oL4 tentang Desa (LemLaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo7 Nomor 123,Tambahan krnbaran Negara Republik Indonesia Nomor SS39); 10.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun zot4 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran pendap"t"i lan Belanja Negara (Iembaran -Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169, Tambarran Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor S55g); 11.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis peraturan di Desa; L2.
10. Peraturan Menteri Datam Negeri Nomor 113 tatrun 2oL4 tentang Pengelolaan Keuangan Desa 13.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor l,l4 tahun zo!4 tentang Pedoman Pembangunan Desa; 14.
12. Peraturan Daerah Kebupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2015 tentang susunan organisasi dan Tata Kerja Pemerintah \_ Desa (Lembaran Daeratr KabupatJn Situbondo Tahun 2}rc Nomor 1); 15.
13. Peraturan Daerah Kebupaten situbondo Nomor 9 Tahun 2006 tentang Badan permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten situbondo Tahun 2oor Nomor os); 16.

- L7. Peraturan Daerah Kabupaten situbondo Nomor L2 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2OAT Nomor O8);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2006 tentang Sumber-Sumber pendapatan Desa (Irmbaran Daerah Kabupaten Situbondo Tatrun 2oo7 Nomor 09) ;
- Peraturan Daerah Kabupaten situbondo Nomor LT Tahun 2006 tentang Perencana€ul pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten situbondo tahun 2oa7 Nomor 13); 19.
20. Peraturan Bupati situbondo 2l Tahun 2oL2 tentang Pedoman umum penyelenggaraan program solusi Kemiskinan (pouertyl solution program (psp) di kabupaten situbo\_ndo (Berita oaeiah rauupaten Situbondo Tahun 2Ot2 Nomor 2ll.

(Ketenfrian dalam Konsldenart Mengtngat dlsesualkorn dengan perkenbangan rcgala,st petztttnart penutdangunda ngon gortg berlakul

Dengan Kesepakatan Bersama BADAIT PERMUSYAWARATAIT DESA ... dan KtPALlt DtsA ...

## MEMUTUSI(AIII:

KIR.'A

MENCTAPKAN : PERATIIRAIT DESA TENTANG RTilCATA

PEItrERIIYTATI DTSA TAIII'III ...

## BAB I KETEilTUAN T'UUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerinta-tran dan kepentingan masyarakat ""G*p"t dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
1. Desa adalah Desa ... (nama desa)
3. Pemerintah Desa adarah pemerintah Desa (nama desa)
4. Pemerintah adalah pemerintah Rrsat. 5.
4. Badan Permusyawaratan Desa adalah yang seranjutnya disebut BpD adarah rembaga yang melaksaiakan ru"g*i pemeri"Bh3, yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan ketemrakilan wilayah d; ditetapkan secara demokratis.
6. Daeratr adalah Kabupaten Situbondo. 6.

7. Pemerintahan Daerah addah Pemerintah Daerah dan Dewan Pemrakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerinta.tran menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9. Bupati adalah Bupati Situbondo.
8. Pemerintah Daeratr adalah Pemerintatr Kabupaten Situbondo.
10. Kecamatan adalah Wilayah Ke{a Camat sebagai Perangkat Daerah.
5. 1 1. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelatr dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
12. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubung€rn dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
13. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
8. Pembangunan Desa adalatr upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejatrteraan masyarakat Desa. L4.
9. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. 15.
10. Pemberdayaan Masyarakat Dega adatah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetatruan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampu€u3., kesadaran, serta memanf,aatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. 16.
11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. 17.
12. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan selanjutnya disingkat Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa dan kelurahan (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalatran dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah). 18.

5

19. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten di Kecamatan yang selanjutnya disingkat Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan adalah forum musyawarah stakeholders Tingkat Kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari Desa serta menyepakati kegiatan lintas Desa di wilayah Kecamatan tersebut, sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah lhbupaten.
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat (RPJM Desa) adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun yang memuat visi dan misi Kepala Desa, rencana penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan pembangunan Desa; 20.
3. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka wal&lt;tu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, p€ffibinaan kemasyarakatan, dan pemberd ay aarl masyarakat De sa. 2L.
4. Kondisi Obyektif Desa adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, pelindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan basr masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagun€ran teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal. 22.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa, yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. 23.
6. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagr Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pembe rdayaan masyarakat. 24.
7. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangr Dana Alokasi Khusus. 25.
8. Profil Desa adalah gambaran menyelumh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumberdaya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemqiuan dan permasalahan yang dihadapi di desa. 26.

6

27. Visi adalah Gambaran tentang Kondisi Ideal Desa yang diinginkan.
2. Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien. 28.

## BAB II

## SISTETUATIKA PElYn SUIIAII RI(P Desa

## Pasal 2

- (U RKP Desa Tahun disusun dengan sistematika sebagai berikut :
- a. BAB I PENDAHULUAN
- 1.1
- t.2
- 1.3

Dst. (sesual Sfstemad,ka Hasll Pendamptngan To,lutn Berkena.an / sesrral dengan ketentttqn dalam petufrtnan penntdang-undangan gang berlaku).

- Penjabaran sistematika RKP Desa Tatrun ... sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam La.mpiran merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini. {21

## Pasal 3

RKP Desa Tahun ... merupakan landasan dan pedoman bagr Pemerintahan Desa, Iembaga Kemasyarakatan Desa dan ::syarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun

## Pasal 4

Pelaksanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menJrusun Rencana Ke{a dan Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungiawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Desa.

## Pasal 5

RKP Desa dapat diubah dalam hal :

- b. terdapat perubahan mendasar atas kebiiakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.
- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau

Diundangkan di .. pada tanggal

## Pasal 6

Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal S dibahas dan disepakati bersama dengan BPD dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

## BAB III

## KE,TEilTUAIT PIITUTUP

## Pasal 7

Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Desa Tatrun Anggaran ...

## Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam kmbaran Desa.

Ditetapkan di pada tanggal

rEPAL/r DESA...,

(rsAMA LrtYcr(aP/ TANPA ctl"aRl aaaaaaaaaaaaaaaat

::::T*SDESA

(NAMA LENGKAP/TAfiPA GTLAR}

LEMBARAIY DESA ... TATIIIN ... NOMOR ...

## Catatan :

Ketenfiiqn garlg diafir .dalam raperdes ini bisa berubah ses4ai dengan peykembangan regilasi / peraturan perund,ang-undangan AarW bertatcu poao tahun berkennnn RKPdes ditetapkan.

BI'PATI SITT'BOIIDO,

DADAITG WIGIARTO