Unknown Unknown Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha yang diantaranya (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
- a. bahwa Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 2O Tahun 2OLl tentang Retribusi Jasa Usaha yang diantaranya menetapkan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah belum mencantumkan seluruh Tarif retribusi milik Pemerintah Kota Payakumbuh;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 2O Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor B Tahun 197O tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Payakumbuh (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 2a Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3951);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 4286);
4. Undarg-Undang Nomor I Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor O5, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 28 Thhun 2OO9 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 130, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali teralhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2Ol5 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O15 Nomor 58, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 56571;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2Ol4 tentang Administrasi Pemerintahan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 292, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 56O1);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2OO6 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2O11 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 20O6 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 2O Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (kmbaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2O11 Nomor 3O);
t
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PAYAKUMBUH
dan
WALIKOTA PAYAKUMBUH
MEMUTUSI(AN:
PERATU]RAII DAERAII TENTAI{G PERTIBAIIA.IT ATAS PERATURAI| DAERAII I{OMOR 20 TAHI'N 2OI1 TEI{TAITG
MenetaPltan REIRIBUSI JASA USAIIA.
Pasal I
Pasal 6
Struktur dan besartya tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah sebagaimana tercantum pada
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam kmbaran Daerah Kota Payakumbuh.

Ditetapkan di Payakumbuh r Pld" tanggal 14 AEt*htc totb \dvelrxoT e PAr+KUMBUH, q

g-,,ffi,,y,

/



Diundangkan di Payakumbuh pada tanggal t4 lsqstve 'talh SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH,


LEMBARAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2016 NOMOR..I9

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH PROVINSI SUMATERA BARAT : (rF 12016l.


LAMPIRAN

NOMOR

TANGGAL

TENTANG

PERATURAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH

19 TAHUN 2016

,4 Aq1a*ttE totb

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 20 TAHUN 2OI1 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah :

- {1) Terhadap pemakaian bangunan milik Pemerintah Daerah dikenakan Retribusi perbulan sebagai berikut :

- Tlpe A ukuran lebih dari 90 M2 a.

Rp. 75.O00,-

- lYpe B ukuran lebih dari 54 M2 s/d 90 M2 Rp. 60.0O0,-

- b.

- c. 'IYpe C ukuran lebih dari 36 M2 s/d 54 M2

- d. Tlpe D ukuran dibawah dari 36 M2

- e. Asrama

- Rp.50.000,-

Rp.4O.O0O,-

Rp.75OO/Kamar/Hari.

- (2) Untuk pemakaian diluar kedinasan atas kendaraan bermotor dan/atau alat berat, alat bantu pengaspalan, alat pertanian dan bus milik Pemerintah Daerah dikenakan Retribusi sebagai berikut :

| Baby Roller Kapasitas 1 Too a. | Rp. 15O.OOO,-/hari. |
|--------------------------------------------------|-----------------------|
| Vibrator Roller Kapasitas 4 Ton b. | Rp. 150.0OO,-/hari. |
| Tandem Roller Kapasitas 2,5 Ton c. | Rp. 150.0OO,-/hari. |
| Tandem Roller Kapasitas 6 s/d 8 ton d. | Rp. 150.000,-/hari. |
| Theu Whel Roller Kapasitas 6 s/d 8 Ton e. | Rp. 150.0OO,-/hari. |
| Buldozer f. | Rp. 125.0OO,-/jam. |
| Excavator 6. | Rp. 25O.OOO,-/jam. |
| Excavator l,oader h. | Rp. 250.000,-/jam. |
| Loader i. | Rp. 15o.000,-/jam. |
| Motor Grider j. | Rp. 200.000,-/jam. |
| Pan Mixer k. | Rp. 1O0.OOO,-/jam. |
| Mobil Ginset l. | Rp. 350.00O,-/jam. |
| Ginset m. | Rp. 150.000,-/hari |
| Stamper n. | Rp. 1OO.OOO,-/hari |
| Aspalt Recycling Tipe Super Asten Cook 043 o. | Rp. 400.000,-/hari |
| Compressor Merk Sullair Tipe 185 & 15 DPQ-CA p. | Rp. 200.000,-/hari |
| Aspalt Sprayer Bitelli GX. 120 q. | Rp. 2O0.000,-/hari |
| Aspalt/C.Cutter Mitsubishi T. MCD-2 14 r. | Rp. 3OO.O0O,-/hari. |
| Plate Compactor, Mikasa Tipe MVC-I1O H S. | Rp. 1OO.OOO,-/hari |
| Alat Pembuat Marka Jalan t. | Rp. 250.OOO,-/hari |
| Mesin Press Con Block (blok maker) dan Genset u. | Rp. 2OO.OOO,-/hari |
| Truk v. | Rp. 15O.0OO,-/hari |
| Bus Pemda Roda 4 (empat) w. | Rp. 25O.OOO,-/hari |
| Bus Pemda Roda 6 (enam) x. | Rp. 3OO.OO0,-/hari |
| Hand Tractor v. | Rp 2O.fiX),-/hart |
| Pompa Air z, | Rp. 20.000,-/hari |

I v

- aa. Hand Sprayer

- bb. Telescopid

Rp.5.000,-/hari

Rp. lso.OoO/hari

- Mesin Potong Rumput cc.

Rp. 20.000,-/hari

- Kantor Terrnlnal Agrtbtsnls urcrfian 2OO Rp. SOO.OOOT-/bttl4rt trz dd.

- krung Sortlr 7!pe A ukuran 360 W ee.

Rp. 3OO.OOO,-lhtlan

- r. Cudang Petglrrytano;n fipe A ukuran Rp. 2(n # SOO.OOO/hilan

- sc. Mobll Ttttkbryendtngln

hh.

- ii. tobll?lckUp

- i,. Ruangcn Derynndfngnn

- kk. SrrrrrnaPengola.hllmfuh

- ll Rlce Mllllng Untt/aMQ

Rp. 4OO.OOO,-/hrrrt

BecokMotor

Rp. 35.UtO,-/hara

Rp. 7OO.OOO,-/hdl

RIr. 7OO.OOO,-/hart

Rp. 75o.OOo,-1bilon

Rp. 7.2OO.Ooo,-/hilan

Reaper

- 1\asler Pdt pete.ato/r. Pad;ll !3.

- Cottscller..Iagang (Petontok Jagilng) oo.

- ilesln Pencacah, Sa npah pp.

- ilesln Pencacah,Ietznd qq.

Em.

Rp. 2O.OOO,- / lto,rl.

Rp. 2O.q)O,- / rto'rf.

Rp. 2O.OOO,- / hatt

Rp. 2O.OOO,- / ltc;rl

Rp. 2O.OOO,- / hart

- (3) Untuk Pemakaian Perlengkapan/ Peralatan Musik dikenakan Retribusi sebagai berikut :
- a. Untuk Pemakaian yang bersifat Komersil dikenakan Retribusi Rp. 4OO.0OO,- Dalam Daerah dan Rp. 500.000,- diluar Daerah;
- b. Untuk Pemakaian yang bersifat Non Komersil dikenakan Retribusi Rp. 250.000,- Dalam Daerah dan Rp. 300.000,- diluar Daerah.
- (4) Untuk Pemakaian Tenda dan Kursi Milik Pemerintah Daerah dikenakan Retribusi sebagai berikut :
- (5) Untuk Pemakaian Gedung Pertemuan / Aula dan Bangunan Milik Pemerintah Daerah dikenakan Retribusi Sebagai Berikut :
6. a
7. . Aula Balai Kota untuk keperluan pemerintah ...dlltrrpus.
8. b
9. . Aula Balai Kota untuk keperluan Swasta Rp. 125.O00,-/hari.
10. c
11. . Aula Sekolah/SKB...

Rp. 5O.0OO,-/hari.

- Rp. 4O.OOO,-/hari. b. Tenda Ukuran 3x4 Meter

Rp. 30.000,-lhari.

Rp. 60.OO0,-/hari.

- a. Tenda Ukuran 4 x 6 Meter

- c. Tenda Gonjong Ukuran 2 x 3 Meter

- d. Pentas Ukuran 3x4 Meter

- e. Meja Bulat Plastik.

... dlhapus

- f. Kursi Plastik... ... Rp. sOo,-/hari.

Rp. 75.O00,-/hari.

- (6) Untuk pemakaian Sound System Milik Pemerintah Daerah dikenakan retribusi sebesar Rp.50.00O,- (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap kali kegiatan atau tidak melebihi I (satu) hari;
- (7) Untuk Sewa Kantin milik Pemerintah Daerah dikenakan Retribusi sebesar Rp. 3.OOO.0OO,- (tiga juta rupiah) untuk 1 (satu) tahun;

- (8) Pengambilan Hak Sewa Pertokoan :
2. -Pasar Ibuh

Rp. 4.50O.0O0,-per m2.

- Rp. 5.5O0.0OO,-pr'r m2. -Pusat Pertokoan Payakumbuh
- -Dengan mempertimbangkan nilai investasi dan letak ekonomis
- (9) Retribusi terhadap hak sewa dijadikan borough dikenakan biaya 1% dari jumlah kredit.
- (lO)Retribusi yang diatur dikecualikan untuk Kegiatan-kegiatan Pemerintah, Sosial Kemasyarakatan dan atau Sosial Keagamaan setelah mendapat izin tertulis dari Walikota.

K

MBUH

I

"r^rffi:

zuZA FALEPI


l^

I