PERATURAN BUPATI BALANGAN Nomor 22 Tahun 2008 tentang PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN BUPATI BALANGAN, (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian lntern Pemerintah, perlu adanya suatu sistem pengendalian intern Pemerintah di tingkat kabupaten;
- b. bahwa berkenaan dengan maksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Balangan tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian lntern Pemerintah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Balangan;
Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945',
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4286), 2.
- Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesla Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4355); 3.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4400), 4.
5. Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 2 Tahun 2003 -tentan{ pemb6ntukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupiten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 ilo*ot 5, tambanan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4265)',
6. Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepubliklndonesiaTahun2004Nomorl2STambahan Lembaran Negara Republik lndonesia, Nomor 4437) sebagaimana telan beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negari Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tairbahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 itlomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 457 8)',
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, pemeriitahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambagan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 60 Tahun2oostentangSistemPengendalianlntern Pemerintah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 200g Nom oi 127, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4890);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagliman telah diubah dengan peraturan Menteri Dalair Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Balangan (Lembara-nDaerahKabupatenBalanganTalu.n2008 irlo*o, 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 43);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 200stentangPembentukan,organisasidanTataKerja perangkat baerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 03'
Menetapkan :
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 44);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 45);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 10 Tahun 2OO9 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 55).
MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI BALANGAN TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN BALANGAN.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Balangan.
3. Bupati adalah BuPati Balangan.
4. perangkat Daerah adalah perangkat daerah .$bupaten sebagaimana telah diaturialam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007.
5. lnspektorat Kabupaten Balangan adalah aparat pengawasan intern Pemerintah Kabupaten Balangan yang bertanggung jawab langsung kepada BuPati.
6. Sistem pengendalian lntern (SPl) adalah proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan d.an seluruh peiawai untu-X memberikan keyakinan memadatai atas tercapainya tujuan orglnisasi melakui kegiatan yang efektif dan.efisien, keandalan pelaporan kei;angan, pengamanin aset nLgara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
7. Sistem Pengendalian lntern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP adalah Sistem Pengendalian lntern yang diselenggarakan secara menyeluruh terhadap proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan serta perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan anggaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan.
8. Pengawasan lntern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan y?ng m6madai bahwa keglatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik. 8.
9. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, yang selanjutnya disingkat BPKP, adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. 9.
10. Audit, adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- Untuk mencapai pengelolaan keuangan daerah yang efektif, .. efisien, transparan, dan akunta-bel, Bupati Balangan melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Kabupaten Balangan. (1)
- (2) Pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan sebagaimqng dimiksud pada ayat 1i;, OiiaXsanakan dengan berpedoman pada SPIP sebagaimana diatur Oitam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentaig Sistem Pengendalian lntern Pemerintah dan peraturan pelaksanaannya.
- (3) SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pehcapaian -tujuLn penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Balangan, keandalan peliporan keuangan, pengamanan aset daerah, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
KABUPATEN BALANGAN
BAB II - PENYELENGGARAAN SPIP PADA PEMERINTAH
Pasal 3
- (1) perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten BalangaLr wajib menerlpkan SPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yang meliputi unsur:
- a. Lingkungan Pengendalian;
- c. Kegiatan Pengendalian;
- b. Penilaian Risiko;
- d. lnformasi dan Komunikasi; dan
- e. Pemantauan Pengendalian lntern.
- (2) Uraian dan pengaturan unsur SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sesuai dengan Pasat 4 sampai dengan Pasal 46 Peraturan pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian lntern Pemerintah.
- (3) Penerapan unsur SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan menyatu dan mLnjadi bagian integral dari kegiatan perangkat daerah.
BAB II - PENYELENGGARAAN SPIP PADA PEMERINTAH
Pasal 4
- (1) Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan dikobrdinasit&lt;an oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan.
- (2) Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada aya! (1] dilaksa.nakan
BAB II - PENYELENGGARAAN SPIP PADA PEMERINTAH
Pasal 5
- (1) Dalam proses pembangunan dan pengembangan SPIP dibentuk Satuan Tugas SPIP Pemerintah Kabupaten Balangan.
- (2) Ketentuan lebih tanjut mengenai susunan dan tugas pokok Satuan Tugas SPIP Pemerint.rr', Kabupaten Balangan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Balangati
PENGUATAN EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN SPIP
BAB III - PENGUATAN EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN SPIP
Pasal 6
- (1) Pemimpin Perangkat Daerah bertanggung jawab atas efektivitas penyelenggaraan SPI di lingkungan masing-masing.
- (2) Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah termasuk akuntabilitas keuangan Daerah.
BAB III - PENGUATAN EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN SPIP
Pasal 7
- (1) Pengawasan intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilakukan oleh lnspektorat Kabupaten Balangan.
- (2) lnspektorat Kabupaten Balangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengawasan intern melalui:
- a. audit;
- b. reviu;
- c. evaluasi;
- d. pemantauan; dan
- e. kegiatan Pengawasan lainnYa.
BAB III - PENGUATAN EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN SPIP
Pasal 8
lnspektorat Kabupaten Balangan melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dar fungsi perangkat. daerah yaig didanai dengan Anggiran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan.
KETENTUAN PENUTUP
BAB II - PENYELENGGARAAN SPIP PADA PEMERINTAH
Pasal 46
- (3) Penerapan unsur SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan menyatu dan mLnjadi bagian integral dari kegiatan perangkat daerah.
- (1) Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan dikobrdinasit&lt;an oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan.
- (2) Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada aya! (1] dilaksa.nakan
- (1) Dalam proses pembangunan dan pengembangan SPIP dibentuk Satuan Tugas SPIP Pemerintah Kabupaten Balangan.
- (2) Ketentuan lebih tanjut mengenai susunan dan tugas pokok Satuan Tugas SPIP Pemerint.rr', Kabupaten Balangan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Balangati
PENGUATAN EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN SPIP
- (1) Pemimpin Perangkat Daerah bertanggung jawab atas efektivitas penyelenggaraan SPI di lingkungan masing-masing.
- (2) Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah termasuk akuntabilitas keuangan Daerah.
- (1) Pengawasan intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilakukan oleh lnspektorat Kabupaten Balangan.
- (2) lnspektorat Kabupaten Balangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengawasan intern melalui:
- a. audit;
- b. reviu;
- c. evaluasi;
- d. pemantauan; dan
- e. kegiatan Pengawasan lainnYa.
lnspektorat Kabupaten Balangan melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dar fungsi perangkat. daerah yaig didanai dengan Anggiran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan.
KETENTUAN PENUTUP
Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar semua orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kabupaten Balangan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Paringin pada tanggal 14 Juni 2010 I "=^*=tARrs DAERAH f{xaeueAr7ilBALANGAN, M. RIDUAN DARLAN