PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA Nomor 17 Tahun 2015 tentang GARA PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA NOMOR 17 TAHUN 2015 TENTANG PEMBERIAN BANTUAN BEASISWA KEPADA MAHASISWA DIPLOMA TIGA (03), DIPLOMA EMPAT (D4)/STRATA 5ATU (51), DAN STRATA DUA (S2) KABUPATEN KOLAKA UTARA (berlaku 29 September 2015)
Pembukaan
Menimbang
- Mengingat
SUPATI KOLAKA UTARA PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA NOMOR 17 TAHUN 2015
TENTANG
PEMBERIAN BANTUAN BEASISWA KEPADA MAHASISWA DIPLOMA TIGA (03), DIPLOMA EMPAT (D4)/STRATA 5ATU (51), DAN STRATA DUA (S2) KABUPATEN KOLAKA UTARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
SUPATI KOLAKA UTARA
bahwa dalam rangka peningkatan sumber daya manusia, Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara perlu memberikan bantuan beasiswa kepada mahasiswa diploma tiga (03), diploma empat (04)/strata satu (S1), dan strata dua (S2) dari Kabupaten Kolaka
- a. Utara mulai tahun 2015;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Bantuan Beasiswa kepada mahasiswa diploma tiga (03), diploma empat (D4)/strata satu (S1), dan strata dua (S2) Kabupaten Kolaka Utara. .
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003, tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
j
~,- r:
c
r:
!
'
Menetapkan
- 7, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dalam Perpu No.2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5589);
8. Peraturan Pemerintah 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun ·2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan DaESrah,sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor450);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN BANTUAN BEASISWA KEPADA MAHASISWA DIPLOMA TIGA (03), DIPLOMA EMPAT (D4)/STRATA SATU (S1), STRATA SATU (S1) DAN STRATA DUA (S2) KABUPATEN KOLAKA UTARA
BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah ;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kolaka Utara;
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Nasional, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kolaka Utara;
5. Beasiswa adalah biaya yang diberikan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara kepada mahasiwa diploma tiga (D3), diploma empat (D4)/strata satu (51). dan strata dua (52) baik di dalam negeri maupun di luar negeri;
6. Mahasiswa adalah mahasiswa yang berasal dari Kolaka Utara yang mengikuti pendidikan pada perguruan tinggi negeri di dalam negeri, perguruan tinggi swasta kerjasama maupun perguruan tinggi di luar negeri;
7. Orangtua mahasiswa adalah orangtua mahasiswa yang berdomisili di Kabupaten Kolaka Utara dibuktikan dengan Kartu Keluarga (KK);
8. Perguruan Tinggi adalah Perguruan Tinggi Negeri Dalam Negeri, Perguruan Tinggi Swasta Kerjasama dan Perguruan Tinggi Luar Negeri.
C'
BAB II - MAKSUD, TUJUAN DAN AZAS
Pasal 2
Bantuan beasiswa diberikan dengan maksud untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia mahasiswa.
BAB II - MAKSUD, TUJUAN DAN AZAS
Pasal 3
Bantuan beasiswa diberikan dengan tujuan untuk memberi motivasi dan membantu mahasiswa yang menempuh pendidikan pada Perguruan Tinggi Dalam Negeri dan Perguruan Tinggi Luar Negeri agar dapat menyelesaikan studi sesuai dengan ketentuan.
BAB II - MAKSUD, TUJUAN DAN AZAS
Pasal 4
Bantuan beasiswa diberikan dengan ## BAB III
KRITERIA PENERIMA BANTUAN BEASiSWA
BAB II - MAKSUD, TUJUAN DAN AZAS
Pasal 5
- (1) Terdaftar sebagai mahasiswa pada Perguruan Tinggi Dalam Negeri yang bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara;
- (2) Terdaftar sebagai mahasiswa di Perguruan Tinggi Luar Negeri;
- (3) Indeks Prestasi minimal 3,00 pada Perguruan Tinggi Dalam Negeri dan Indeks Prestasi 2,75 pada Perguruan Tinggi Luar Negeri;
- (4) Orang tua mahasiswa berdomisili di Kabupaten Kolaka Utara yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga (KK);
BABIV HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA Pasal6 .
Mahasiswa berhak menerima bantuan beasiswa sesuai dengan kriteria dan ketentuan lain yang dipersyaratkan dalam Peraturan ini.
BAB II - MAKSUD, TUJUAN DAN AZAS
Pasal 7
Kewajiban mahasiswa penerima bantuan beasiswa ada\ah sebagal berikut :
1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Bertekad penuh untuk belajar, gigih meraih prestasi;
3. Menjaga nama baik Kabupaten Kolaka Utara dengan menghindarkan perbuatan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang belaku;
4. Mempergunakan bantuan beasiswa sesuai dengan peruntukannya untuk mendukung proses pendidikan pada Perguruan Tinggi;
5. Mahasiswa dan orang tua harus bersedia menandatangani surat pernyataan/perjanjian yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Nasional, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kolaka Utara;
BABV
BESARAN BANTUAN BEASISWA
BAB II - MAKSUD, TUJUAN DAN AZAS
Pasal 8
8esarnya bantuan beasiswa· kepada mahasiswa diploma· tiga (03), strata satu(S 1 )/diploma empat (D4), dan strata dua (82) disesuaikan dengan biaya perkuliahan pertahun dari perguruan tinggi ditambah dengan biaya hidup dan sewa rumah (kost), kecuali Beasiswa Luar Negeo Sebesar Rp. 100.000.000,00 pertahun;
BAB II - MAKSUD, TUJUAN DAN AZAS
Pasal 9
Bantuan beasiswa diberikan untuk jenjang pendidikan Strata 1 (satu) maksimal 4 (empat) tahun atau 8 (delapan) semester dan Diploma 3 (tiga) maksimal 3 (tiga) tahun atau 6 (enam) semester.
- (1) Bantuan Beasiswa kepada Mahasiswa Kedoteran yang mengikuti Pendidikan Profesi Dokter Umum sebesar Rp. 30.000.000,00 pertahun selama 2 Tahun.
- (2) Bantuan Beasiswa kepada Mahasiswa Kedokteran yang mengikuti Pendidikan Profesi Dokter Gigi sebesar Rp. 20.000.000,00 pertahun selama 2 Tahun.
- (3) Bantuan Beasiswa kepada Mahasiswa Farmasi yang mengikuti Pendidikan Profesi Apoteker sebesar Rp. 15.000.000,00 pertahun selama 1Tahun.
BABVI
PROSEDUR PENYALURAN BANTUAN BEASrSWA
BAB II - MAKSUD, TUJUAN DAN AZAS
Pasal 11
- (1) Pada tahun pertama mahasiswa mendaftarkan diri ke sekretariat Cerdas Kolaka Utaraku pada Dinas Pedidikan Nasional, Pemuda dan Olahraga dengan menyerahkan bukti registrasi dari Perguruan Tinggi, Kartu Keluarga (KK), surat aktif kuliah yang ditandatangani oleh Dekan atau Pejabat yang berwenang dari masing-masing Fakultas, dan foto copy rekening Bank atas nama mahasiswa yang bersangkutan dan persyaratan lain yang ditentukan sesuai dengan peraturan ini ;
- (2) Pada tahun kedua dan seterusnya mahasiswa menyerahkan surat keterangan aktif kuliah dan Kartu Hasil Studi (KHS) ke Sekretariat Cerdas Kolaka Utaraku pada Dinas Pendidikan Nasional, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kolaka Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
- (3) Dinas Pendidikan Nasional, Pemuda dan Olahraga memverifikasi berkas mahasiswa selanjutnya diusulkan kepada Bupati untuk memperoleh persetujuan;
- (4) Berkas mahasiswa yang telah mendapat persetujuan Supati diberikan ke Sadan PengeloJaanKeuangan dan Aset Daerah;
- (5) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merealisasikan bantuan beasiswa melalui rekening masing-masing mahasiswa;
BAB II - MAKSUD, TUJUAN DAN AZAS
Pasal 12
- Dana Bantuan Beasiswa kepada mahasiswa Diploma Tiga (Dill), Diploma Empat (D4)/Strata Satu (51), dan Strata Dua (52) bersumber dari APBD Kabupaten Kolaka Utara.
BABVIII
BANTUAN BEASISWA GUGUR
BAB II - MAKSUD, TUJUAN DAN AZAS
Pasal 13
Bantuan beasiswa gugur apabila :
1. Mahasiswa yang bersangkutan meninggal dunia;
2. Terlibat perbuatan yang melanggar hukum yang dibuktikan dengan surat penetapan dari Pejabat yang berwenang;
3. Mahasiswa drop Out dan atau diberhentikan oleh Perguruan Tinggi yang bersangkutan;
4. Mahasiswa pindah iurusan dan atau pindah Perguruan Tinggi.
BABIX
KETENTUAN LAIN
BAB II - MAKSUD, TUJUAN DAN AZAS
Pasal 14
- (1) Mahasiwa yang menerima bantuan jika telah menyelesaikan pendidikannya wajib mengabdikan diri di kabupaten Kolaka Utara;
- (2) Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) yang masuk ke Perguruan Tinggi dan sudah mendapat bantuan beasiswa dari Pemerintah diluar bantuan beasiswa Kabupaten Kolaka Utara sebagaimana tertuang pada peraturan ini tidak berhak mendapat bantuan beasiswa dari APBD Kabupaten Kolaka Utara;
c
- (3) Bantuan beasiswa tidak berlaku bagi mahasiswa yang melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi;
- (4) Bantuan beasiswa pada Peraturan Bupati ini hanya berlaku bagi program Diploma Tiga (D3), Diploma Empat (D4)/Strata Satu (51), dan Strata Dua (52).
BABX
SANKSI
BAB II - MAKSUD, TUJUAN DAN AZAS
Pasal 15
- (1) Mahasiswa yang terlibat dalam perbuatan melawan hukum dibuktikan dengan surat penetapan dari Pejabat yang berwenang diwajibkan mengembalikan seluruh bantuan beasiswa yang telah diterima;
- (2) Mahasiswa yang terbukti menyalah gunakan bantuan beasiswa harus mengembalikan bantuan beasiswa yang telah diterima;
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), apabiJa tidak dipenuhi oleh mahasiswa selanjutnya diserahkan kepada pihak yang berwenang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
BABXI
KETENTUAN PENUTUP
BAB II - MAKSUD, TUJUAN DAN AZAS
Pasal 16
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Int, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
BAB II - MAKSUD, TUJUAN DAN AZAS
Pasal 17
- (1) Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.
- (2)
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara

Penetapan: Ditetapkan di Lasusua Pada tanggal .. 'Z..\.~-f¥-...m~..f.. ··1.QtS"'"

Penandatangan: BUPATIKOL~ARA C ~ SDAMAHMUD

Penetapan: Diundangkan di Lasusua pada tanggal .;?J.. September 2015 DAERAH KOLAKA UTARA Drs. DAR, M.M. mbina Utama Madya, IVle NIP. 195805201986031 001 BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2015 NOMOR ... 11.. . ~ .. ~ . r-' ## SUPATI KOLAKA UTARA ## PROVINSI SULAWESI TENGGARA PERATURAN BUPATJ KOLAKA UTARA NOMOR 11) . /TAHUN 2015 ## TENTANG ## PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAKSANAAN 'liN USAHA MIKRO DAN KECIL KEPADA CAMAT 01 KABUPATEN KOLAKA UTARA

Penandatangan: ## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KOLAKA UTARA Menimbang Mengingat

Penandatangan: Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil perlu menetapkan peraturan Bupati tentang pendelegasian kewenangan pelaksanaan izin Usaha Mikro dan Kecil kepada Camat di kabupaten Kolaka Utara 1. Pasal18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pernbentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4339); 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93 tambahan lembaran Negara RI Nomor 4866); 4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 45, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia. Nomor 5512) 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah dengan peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Menetapkan Pemerintah Oaerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246 tambahan lembaran Negara RJNo. 5589); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang pelaksanaan Undangundang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kedl dan Menengah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);

Penandatangan: 7. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2014 tentang pedoman pemberian izin Usaha Mikro dan Kecll, ## MEMUTUSKAN ## PENOELEGASIANKEWENANGAN PELAKSANAAN IJIN USAHA MIKRO OAN KECll (IUMK) KEPAOACAMAT 01 KABUPATEN KOLAKA UTARA BABI ## KETENTUANUMUM Pasall Dalam peraturan Daerah ilii yang dimaksud dengan 1. Oaerah adalah Kabupaten Kolaka Utara 2. Perrierintah Oaerah adalah Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara

Penandatangan: 3. Bupati adalah Bupati Kolaka Utara 4. Camat adalah Camat dikabupaten Kolaka Utara 5. Usaha Mikro adalah Usaha Produktif milik orang perorangan dan atau badan Usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kedl dan Menengah 6. Usaha Kedl adalah Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan Usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dlrniliki, dikuasai atau menjadi Usaha Menengah atau Usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kedl sebagaimana dimaksud dalam Undangundang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kedl dan Menengah 7. Izin Usaha Mikro dan Kedl yang selanjutnya disingkat dengan IUMK adalah tanda legalitas kepada seseorang atau pelaku Usaha atau Kegiatan tertentu dalam bentuk izin Usaha Mikro dan Kedl dalam bentuk satu lembar.

Penandatangan: Ruang Lingkup pengaturan dalam peraturan Bupati ini meliputi pemberian 'zin Usaha Mikro Kedl kepada pelaku Usaha Mikro dan Kedl ## BAB "' ## PENDELEGASIANKEWENANGAN ## Pasal3

Penandatangan: Bupati Mendelegasikan kewenangannya kepada Camat sebagai pelaksanaan Izin Usaha Mikro Kedl. ## BABXIV ## KETENTUANPENUTUP ## Pasal4

Penetapan: Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara | PARAF KOORDi~l--- | PARAF KOORDi~l--- | PARAF KOORDi~l--- | |---------------------|---------------------------|---------------------| | NO | UNITI ( SATUAN ~<ER..;,~. | P A A r | | 1 | | | | 2 | | | | 3 | | 3 | | 4 | | 4 | | | | 5 |

Penetapan: Ditetapkan di Kolaka Utara Pada tanggal ..29- 09- 2015 B~~A' CSDAMAHMUD

Penandatangan: BUPATI KOLAKK UTARA,

Penetapan: Diundangkan di Kolaka Utara Pada tanggal

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA, Drs\_HISKANDAR MM Nip: 19580520198603 1 001 .: . , '--" , ~~ rr ., .' , . . , .. \. . '" ', .!. Menimbang ## Mengingat

Penandatangan: ## BUPATIKOLAKAUTARA PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Penandatangan: ## PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA NOMOR \3 TAHUN 2015 ## TENTANG ## KRITERIA DESA KHUSUS ## DAN PEMBERIAN TUNJANGAN KHUSUS BAGI GURU ## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Penandatangan: ## BUPATI KOLAKA UTARA

Penandatangan: - a. bahwa dalam rangka peningkatan layanan pendidikan yang berkualitas secara bertahap dan berkelanjutan pada desa khusus, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kolaka Utara tentang Kriteria Desa Khusus dan Pemberian Tunjangan Khusus Bagi Guru; 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran'Negara Republik Indonesia Nomor4301); 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339); 3. Undang-Undarig Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 .Nomor 82 ( Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 ). 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Derah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dala", Perpu No. 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Derah (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5589); . 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara .Pemerintah, Pemerintah Oaerah Provinsi dan Pemerintah Oaerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); ,""'\_ \,\_ , '" " ## Menetapkan 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negai"a Republik Indonesia Nomor 5016); 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

Penandatangan: 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pemenuhan Kebutuhan, Peningkatan Profesionalisme, dan Peningkatan Kesejahteraan Guru, Kepala Sekolah/Madrasah, dan Pengawas di Kawasan Perbatasan dan Pulau Keeil Terluar; , ## MEMUTUSKAN

Penandatangan: PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA TENTANG KRiTERIA DAERAH KHUSUS DAN PEMBERIAN TUNJANGAN KHUSUS BAGI GURU ## BABi ## KETENTUAN UMUM ## Pasal1

Penandatangan: - Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan desa khusus ini adalah : - a. Desa yang terpeneil atau terbelakang; - b. Desa dengan kondisi masyarakat adat yang terpenciI; - c. Desa yang mengalami bencana alam, bencana sosial atau desa yang berada dalam keadaan darurat; ## BAB II ## Bagian Pertama ## Pasal2 - (1) Kriteria desa tertinggal atau terbelakang sebagaimana dimaksud dalam pasal1 huruf a adalah sebagai berikut: - a. akses transportasi sulit dijangkau dan mahal disebabkan oleh tidak tersedianya jalan raya, tergantung pada jadwal tertentu, tergantung pada cuaca, satu-satunya dengan jalan kaki, memiliki hambatan dan tantangan alam yang besar; - b. tidak tersedia dan I atau sangat. terbatasnya layanan fasilitas umum, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas listrik, fasilitas informasi dan komunikasi; - c. tingginya harga-harga dan I atau sulitnya ketersediaan bahan pangan, sandang dan papan atau perumahan untuk pemenuhan kebutuhan hidup. . - (2) Kriteria desa dengan kondisi masyarakat adat yang terpencil sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf b adalah adanya resistensi masyarakat lokal terhadap peru bahan nilai·nilai budaya, sosial, dan adat istiadat: - (3) Kriteria desa yang mengalami bencan alam, bencana sosial, atau desa yang berada dalam keadaan darurat lain sebagaimana dimaksud dalam pasal1 huruf c adalah sebagai berikut : ~ -'\_. ... " : ________________\_ -r ,""" ,. - a. minimnya fasilitas perlindungan keamanan, baik fisik maupun non fisik; . - b. hilangnya fasilijas sarana peJayanan umum berupa fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas listrik, fasilitas informasi dan komunikasi dan sarana air bersih dan I atau - c. ditetapkan sebagai daerah bencana alam, bencana sosial, atau desa yang berada dalam keadaan darurat lain oleh pejabat pemerintah yang berwenang. ## Pasal3

Penandatangan: Penetapan Desa Khusus sebagaimana dalam pasal1 ditetapkan dalam Keputusan Bupati Kolaka Utara yang merupakan dasar pemberian tunjangan khusus bagi guru yang bertugas di desa khusus. ## Pasal4

Penandatangan: Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian tunjangan khusus bagi guru sebagai akibat dari penetapan desa khusus diatur dalam Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Nasional, Pemuda dan Olahraga ## BAB III ## KETENTUAN PENUTUP ## Pasa'5

Penetapan: Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan peraturan. Bupati ini dengan penetapannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara. i | PARAF KOORtHNASr~" | PARAF KOORtHNASr~" | |----------------------|----------------------| | NO | |

Penetapan: Ditetapkan di Lasusua Pada tanggal 0 ( svn i 2015 BUPATIKOLAKA~RA BERITA DAERAHKABUPATEN KOLAKA U ARA TAHUN .. ZJUs:.. · NOMO'R :.\3

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATE OLAKA UTARA Drs; H XSKANDAR RAHIM, M.M ..