UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor TAHUN Tahun 1997 tentang HUKUMDISIPLIN PRAJURIT ANGKATAN BERSENJATA REPUBLIK INDONESIA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dalam fungsinya sebagai kekuatan pertahanan keamanan dan kekuatan sosial politik merupakan bagian tidak terpisahkan dari rakyat Indonesia, lahir dari kancah perjuangan kemerdekaan bangsa, dibesarkan, dan berkembang bersama-sama rakyat Indonesia dalam mempertahankan dan mengisi kemerdekaan;
- b. bahwa dalam rangka mengemban fungsi sebagaimana dimaksud pada huruf a, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia tetap kosisten dengan sikap dan tekadnya sebagai prajurit pejuang dan pejuang prajurit untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan serta melestarikan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana dimaksud dalam Sapta Marga dan Sampah Prajurit;
- c. bahwa Angkatan Bersama Republik Indonesia sebagai salah satu Modal Dasar Pembangunan Nasional perlu senantiasa ditingkatkan profesionalismenya melalui pemantapan disiplin, yang merupakan syarat mutlak dalam tata kehidupan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia agar terwujud prajurit yang profesional efektif, efisien, dan modern sehingga mampu berperan lebih besar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sebagai stabilisator dan dinamisator Pembangunan Nasional;
- Mengingat :
- d. bahwa hukum disiplin prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang saat ini masih diatur dalam Wetsboek van Krijgtucht voor Nederlands Indie (Staatsblad 1934 Nomor 168) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1947, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ketatanegaraan Republik Indonesia dan pertumbuhan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sehingga Undang-undang tersebut perlu dicabut dan diganti;
- e. bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana dimaksud pada huruf a,b,c, dan d perlu menetapkan Undang-undang tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia;
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3234, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1988 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3368);
3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3369).
Menetapkan
Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:
: UNDANG-UNDANG TENTANG HUKUM DISIPLIN PRAJURIT ANGKATAN BERSENJATA REPUBLIK INDONESIA.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :
1. Disiplin prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia adalah ketaatan dan kepatuhan yang sungguh-sungguh setiap prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang didukung oleh kesadaran yang bersendikan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit untuk menunaikan tugas dan kewajiban serta bersikap dan berperilaku sesuai dengan aturan-aturan atau tata kehidupan prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
2. Hukum disiplin prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia adalah serangkaian peraturan dan norma untuk mengatur, menegakkan, dan membina disiplin atau tata kehidupan prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia agar setiap tugas dan kewajibannya dapat berjalan dengan sempurna.
3. Tindakan disiplin adalah tindakan seketika yang dapat diambil oleh setiap atasan terhadap bawahan yang melakukan pelanggaran hukum disiplin prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
4. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan oleh Atasan yang Berhak Menghukum terhadap prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang atas dasar ketentuan Undang-undang ini melakukan pelanggaran hukum disiplin prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
5. Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Prajurit adalah warga negara yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam usaha pembelaan negara dengan menyandang senjata, rela berkorban jiwa raga, berperan serta dalam pembangunan nasional, dan tunduk pada hukum militer.
6. Bawahan adalah setiap prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang karena pangkat dan/atau jabatannya berkedudukan lebih rendah daripada prajurit Angkatan Bersenjatan republik Indonesia yang lain.
7. Atasan adalah setiap prajurit Angkatan Bersenjata republik Indonesia yang karena pangkat dan/atau jabatannya berkedudukan lebih tinggi daripada prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang lain.
8. Atasan langsung adalah atasan yang mempunyai wewenang komando langsung terhadap bawahan yang bersangkutan.
9. Atasan yang Berhak Menghukum yang selanjutnya disingkat Ankum adalah atasan yang oleh atau atas dasar Undang-undang ini diberi kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin kepada setiap prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang berada di bawah wewenang komandonya.
10. Ankum Atasan adalah atasan langsung dari Ankum yang menjatuhkan hukuman disiplin.
11. Panglima adalah Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini berlaku bagi:
- a. prajurit;
- b. mereka yang ## BAB II
DISIPLIN PRAJURIT, PELANGGARAN HUKUMAN DISIPLIN PRAJURIT, TINDAKAN DISIPLIN DAN HUKUMAN DISIPLIN
Bagian Kesatu
Disiplin Prajurit
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
- (1) Untuk menegakkan tata kehidupan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, setiap prajurit dalam menunaikan tugas dan kewajibannya wajib bersikap dan berperilaku disiplin;
- (2) Disiplin prajurit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan mematuhi semua peraturan dan norma yang berlaku bagi prajurit dan melaksanakan semua perintah kedinasan atau yang bersangkutan dengan kedinasan dengan tertib dan sempurna, kesungguhan, keikhlasan hati, dan gembira
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
- (1) Disiplin prajurit diatur dalam peraturan disiplin dan ketentuan-ketentuan tata tertib prajurit.
- (2) Peraturan disiplin dan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Panglima.
Bagian Kedua
Pelanggaran Hukum Disiplin Prajurit
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5
- (1) Pelanggaran hukum disiplin prajurit meliputi pelanggaran hukum disiplin murni dan pelanggaran hukum disiplin tidak murni.
- (2) Pelanggaran hukum disiplin murni merupakan setiap perbuatan yang bukan tindak pidana, tetapi bertentangan dengan perintah kedinasan atau perbuatan yang tidak sesuai dengan tata kehidupan prajurit.
- (3) Pelanggaran hukum disiplin tidak murni merupakan setiap perbuatan yang merupakan tindak pidana yang sedemikian ringan sifatnya sehingga dapat diselesaikan secara hukum disiplin prajurit.
- (4) Penentuan penyelesaian secara hukum disiplin prajurit tersebut pada ayat (3) merupakan kewenangan Perwira Penyerah Perkara yang selanjutnya disingkat Papera setelah menerima saran pendapat hukum dari Oditurat.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 6
- (1) Setiap prajurit yang nyata-nyata telah melakukan pelanggaran hukum disiplin prajurit diambil tindakan disiplin dan/atau dijatuhi hukuman displin.
- (2) Setiap prajurit yang telah melakukan satu atau lebih pelanggaran hukum disiplin prajurit hanya dapat dijatuhi satu jenis hukuman disiplin.
Bagian Ketiga
Tindakan Disiplin
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 7
- (1) Setiap Atasan berwenang mengambil tindakan disiplin terhadap setiap bawahan yang melakukan pelanggaran hukum disiplin prajurit dan segera melaporkan kepada Ankum yang bersangkutan.
- (2) Tindakan disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa tndakan fisik dan/atau teguran lisan untuk menumbuhkan kesadaran dan mencegah terulangnya pelanggaran hukum disiplin prajurit.
- (3) Tindakan disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghapuskan kewenangan Ankum untuk menjatuhkan hukuman disiplin.
Bagian Keempat
Hukuman Disiplin
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 8
Jenis hukuman disiplin prajurit terdiri dari:
- a. teguran;
- b. penahanan ringan paling lama 14 (empat belas) hari;
- c. penahanan berat paling lama 21 (dua puluh satu) hari.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 9
- (1) Dalam hal-hal khusus, jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf b dan c dapat diperberat dengan tambahan waktu penahanan paling lama 7 (tujuh) hari.
- (2) Hal-hal khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
- a. negara dalam keadaan bahaya;
- b. dalam kegiatan operasi militer;
- c. dalam suatu kesatuan yang disiagakan;
- d. seorang prajurit yang telah dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 2 (dua) kali dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan.
PENYELESAIAN PELANGGARAN HUKUM DISIPLIN PRAJURIT
Bagian Kesatu
Atasan yang Berhak Menghukum
BAB III
Pasal 10
- (1) Ankum di lingkungan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, secara berjenjang adalah sebagai berikut:
- a. Ankum berwenang penuh;
- b. Ankum berwenang terbatas;
- c. Ankum berwenang sangat terbatas.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Panglima.
BAB III
Pasal 11
- (1) Ankum berwenang penuh mempunyai wewenang untuk menjatuhkan semua jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 kepada setiap prajurit yang berada di bawah wewenang komandonya.
- (2) Ankum berwenang terbatas mempunyai wewenang untuk menjatuhkan semua jenis hukuman disiplin sebagaimana dalam Pasal 8 kepada setiap prajurit yang berada di bawah wewenang komandonya kecuali penahanan berat terhadap Perwira.
- (3) Ankum berwenang sangat terbatas mempunyai wewenang untuk menjatuhkan hukuman disiplin teguran dan penahanan ringan kepada setiap Bintara dan Tamtama yang berada di bawah wewenang komandonya.
BAB III
Pasal 12
- (1) Setiap Ankum berwenang:
- a. melakukan atau memerintahkan melakukan pemeriksaaan terhadap prajurit yang berada di bawah wewenang komandonya;
- b. menjatuhkan hukuman disiplin terhadap setiap prajurit yang berada di bawah wewenang komandonya;
- c. menunda pelaksanaan hukuman disiplin yang telah dijatuhkannya.
- (2) Ankum Atasan berwenang:
- a. menunda pelaksanaan hukuman;
- b. memeriksa dan memutus pangajuan keberatan;
- c. mengawasi dan mengendalikan Ankum di bawahnya, agar kewenangan-kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang ini dilaksanakan secara adil, bijaksana, dan tepat.
- (3) Tata cara pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal ini diatur lebih lanjut oleh Panglima.
Bagian Kedua
Penyelesaian Pelanggaran Hukum Disiplin Prajurit
BAB III
Pasal 13
Penyelesaian pelanggaran hukum disiplin prajurit dilaksanakan melalui kegiatan:
- a. pemeriksaan;
- b. penjatuhan hukuman disiplin;
- c. pencatatan dalam buku Hukuman.
BAB III
Pasal 14
Pemeriksaan dilakukan oleh:
- a. Ankum;
- b. Perwira atau Bintara yang yang mendapat perintah dari Ankum; atau
- c. Pejabat yang berwenang untuk itu.
BAB III
Pasal 15
- (1) Pemeriksaan berwenang memanggil secara resmi seorang prajurit yang diduga melakukan pelanggaran hukum disiplin prajurit.
- (2) Prosedur pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Panglima.
- (3) Pemeriksaan berwenang meminta keterangan para saksi dan mengumpulkan alat-alat bukti lainnya.
BAB III
Pasal 16
- (1) Pemeriksaan dilakukan secara langsung tanpa paksaan yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
- (2) Berita Acara Pemeriksaan dan alat-alat bukti lainnya disatukan dalam Berkas Perkara Disiplin dan dilaporkan kepada Ankum.
BAB III
Pasal 17
- (1) Ankum, setelah menerima Berkas Perkara Disiplin, wajib segera mengambil keputusan untuk menjatuhkan atau tidak menjatuhkan hukuman disiplin.
- (2) Pengambilan keputusan oleh Ankum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendengar pertimbangan Staf dan/atau Atasan langsung pelanggar serta dapat pula mendengar pelanggar yang bersangkutan.
- (3) Ankum tidak boleh menjatuhkan hukuman apabila tidak sepenuhnya yakin tentang dapat dihukumnya pelanggar atau apabila Ankum mengambil keputusan untuk tidak menjatuhkan hukuman. Selanjutnya, Ankum wajib membuat catatan dalam berkas perkara disiplin yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak dijatuhi hukuman.
BAB III
Pasal 18
- (1) Dalam hal Ankum mengambil keputusan untuk menjatuhkan hukuman disiplin, penjatuhan hukuman disiplin dilaksanakan dalam sidang disiplin.
- (2) Pada waktu menentukan jenis dan lamanya hukuman disiplin Ankum wajib mengusahakan terwujudnya keadilan di samping efek jera serta
BAB III
Pasal 19
Keputusan hukuman disiplin dituangkan dalam Surat Keputusan Hukuman Disiplin.
Bagian Ketiga Pelaksanaan Hukuman Disiplin Prajurit
BAB III
Pasal 20
- (1) Hukuman Disiplin dilaksanakan segera setelah dijatuhkan oleh Ankum.
- (2) Hari penjatuhan hukuman berlaku sebagai hari pertama dari waktu hukuman yang ditentukan, kecuali jika pelaksanaan hukuman pada hari itu ditunda.
- (3) Waktu hukuman berakhir pada waktu apel pagi hari berikutnya dari hari terakhir hukuman yang harus dijalani.
BAB III
Pasal 21
- (1) Hukuman Disiplin berupa penahanan untuk Perwira dilaksanakan di tempat kediaman, kapal, mes, markas, kemah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Ankum.
- (2) Hukuman Disiplin berupa penahanan untuk Bintara dan Tamtama dilaksanakan di bilik hukuman atau di tempat lain yang ditunjuk oleh Ankum.
BAB III
Pasal 22
Bagi terhukum disiplin yang sakit dan dirawat penahanan pelaksanaan hukumannya ditunda.
BAB III
Pasal 23
- (1) Dalam hal pelaksanaan hukuman disiplin berupa penahanan ringan terhukum disiplin dapat dipekerjakan di luar tempat menjalani hukuman.
- (2) Dalam hal pelaksanaan hukuman disiplin berupa penahanan berat terhukum disiplin dapat dipekerjakan di luar tempat menjalani hukuman.
BAB III
Pasal 24
- (1) Hukuman disiplin dicatat dalam Buku Hukuman dan Buku Data Personel yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan tentang pelaksanaan hukuman disiplin diatur lebih lanjut oleh Panglima.
Bagian Keempat
Pengajuan Keberatan
BAB III
Pasal 25
- (1) Setiap prajurit ysng dijatuhi hukuman disiplin berhak mengajukan keberatan mengenai sebagian atau seluruh perumusan hukuman, jenis, dan/atau berat ringannya hukuman disiplin yang dijatuhkan.
- (2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis, sopan, pantas dan diajukan secara hierarkis.
- (3) Dalam pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhukum dapat mengajukan satu atau dua orang perwira dalam kesatuannya untuk memberikan nasihat dengan persetujuan Ankum.
BAB III
Pasal 26
- (1) Keberatan diajukan kepada Ankum Atasan melalui atasan langsungnya dalam tenggang waktu 4 (empat) hari setelah hukuman dijatuhkan.
- (2) Setiap Atasan dan Ankum wajib menerima dan meneruskan pengajuan keberatan terhadap keputusan hukuman dsiplin yang dijatuhkannya kepada Ankum Atasan.
- (3) Keberatan terhadap hukuman disiplin yang telah diajukan tidak dapat ditarik kembali kecuali atas persetujuan Ankum Atasan.
BAB III
Pasal 27
- (1) Ankum Atasan yang berwenang memutuskan keberatan wajib segera mengambil keputusan berupa menolak atau mengabulkan seluruh atau sebagian keberatan yang diajukan.
- (2) Dalam hal keberatan ditolak seluruhnya, Ankum Atasan menguatkan keputusan yang telah dibuat oleh Ankum yang menjatuhkan hukuman disiplin.
- (3) Dalam hal keberatan diterima seluruhnya, Ankum Atasan membatalkan keputusan yang telah dibuat oleh Ankum yang menjatuhkan hukuman disiplin.
- (4) Dalam hal keberatan atau diterima sebagian, Ankum Atasan mengubah keputusan yang dibuat oleh Ankum yang menjatuhkan hukuman disiplin.
BAB III
Pasal 28
- (1) Dalam hal terhukum disiplin tidak menerima keputusan terhadap keberatan yang diajukannya, yang bersangkutan berhak mengajukan keberatan sekali lagi kepada Ankum Atasan dari Ankum yang telah memutus keberatan yang diajukan sebelumnya.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam tenggang waktu 2 (dua) hari terhitung setelah keputusan terhadap keberatan yang diajukan sebelumnya diberitahukan.
- (3) Ketentuan Pasal 26 ayat (2) dan (3) berlaku pula untuk Pasal ini.
BAB III
Pasal 29
Keputusan hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh Panglima merupakan keputusan terakhir.
BAB III
Pasal 30
Pengajuan keberatan tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan hukuman disiplin yang akan atau sedang dijalankan, kecuali atas perintah Ankum atau Ankum Atasan.
KETENTUAN-KETENTUAN LAIN
BAB IV - KETENTUAN-KETENTUAN LAIN
Pasal 31
Apabila Ankum menerima penyerahan berkas perkara dari Pengadilan dilingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan penyelesaiannya sebagai pelanggaran hukum disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, maka Ankum menyelesaikan pelanggaran sesuai dengan hukum disiplin prajurit.
BAB IV - KETENTUAN-KETENTUAN LAIN
Pasal 32
- (1) Dalam hal seorang prajurit telah melakukan suatu tindak pidana yang menjadi kewenangan Pengadilan di lingkungan Peradilan Militer untuk memeriksa dan mengadilinya atau perkara itu telah diadilinya, maka terhadap pelaku tindak pidana tidak boleh dijatuhi hukuman disiplin bersamaan dengan pidana yang akan atau sudah dijatuhkan.
- (2) Apabila hak penuntutan terhadap suatu pelanggaran yang hanya diancam pidana denda gugur karena pembayaran maksimum denda secara sukarela, maka terhadap pelaku tersebut tidak boleh dijatuhi hukuman didiplin.
- (3) Penjatuhan hukuman disiplin oleh Ankum tidak menghapuskan tuntutan pidana atau gugatan perkara-perkara lainnya.
- (4) Hak menjatuhkan hukuman disiplin gugur karena kadaluwarsa setelah 6 (enam) bulan terhitung :
- a. sejak hari Ankum menerima laporan pelanggaran disiplin atau menerima berkas Berita Acara Pemeriksaan;
- b. sejak hari Ankum menerima Surat Keputusan Penyelesaian menurut Hukum Disiplin Prajurit dari Papera;
- c. sejak hari Ankum menerima penyerahan berkas perkara dari Hukim pada Pengadilan di lingkungan Peradilan Militer.
BAB IV - KETENTUAN-KETENTUAN LAIN
Pasal 33
Menjalani hukuman disiplin berupa penahanan dianggap sebagai dinas.
BAB IV - KETENTUAN-KETENTUAN LAIN
Pasal 34
- (1) Setiap Perwira yang mendapat cukup petunjuk untuk menyangka bahwa seorang bawahan telah bersalah melakukan pelanggaran hukum disiplin prajurit yang berat, berwenang melakukan atau memerintahkan penahanan sementara apabila dipandang perlu dan wajib segera melaporkan kepada Ankum yang membawahkan langsung pelanggar.
- (2) Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 2 x 24 (dua puluh empat) jam.
- (3) Bawahan tersebut wajib mematuhi penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
BAB IV - KETENTUAN-KETENTUAN LAIN
Pasal 35
- (1) Seorang prajurit yang telah berulang-ulang melakukan pelanggaran hukum disiplin prajurit dan/atau nyata-nyata tidak mempedulikan segala hukuman disiplin yang dijatuhkan sehingga dipandang tidak patut lagi dipertahankan sebagai prajurit, maka prajurit yang demikian diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas keprajuritan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Panglima.
BAB V - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 36
Semua ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai atau yang berhubungan dengan disiplin prajurit yang sudah ada pada saat mulai berlakunya Undang-ndang ini tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan atau belum diganti ## BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
BAB V - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 37
Dengan berlakunya Undang-undang ini Wetboek van Krijgstucht voor Nederlands Indie (Staatsblad 1934 Nomor 168) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 1947 yang disebut Kitab Undang-undang Hukum Disiplin Tentara (KUHDT) dinyatakan tidak berlaku lagi.
BAB V - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 38
Hal-hal yang belum diatur dalam Undang-undang ini akan diatur lebih lanjut dengan peraturan perundang-undang tersendiri.
BAB V - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 39
Undang-undang ini dapat juga disebut "Undang-undang Hukum Disiplin Prajurut".
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 3 Oktober 1997 MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Verifikasi: ttd. MOERDIONO Pasal 40 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Disahkan di Jakarta pada tanggal 3 Oktober 1997 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Verifikasi: ttd. SOEHARTO
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
## NOMOR26 TAHUN 1997
## TENTANG
## HUKUMDISIPLIN PRAJURIT
## ANGKATAN BERSENJATA REPUBLIK INDONESIA
## UMUM
Angkatan Bersenjata Republik Indonsia merupakan bagian tidak terpisahkan dari Rakyat Indonesia, lahir dari kancah perjuangan kemerdekaan bangsa dibesarkan dan berkembang bersama-sama rakyat Indonesia dalam mempertahankan dan mengisi kemerdekaan. Dengan demikian, Angkatan Bersenjata republik Indonesia mengemban fungsi sebagai kekuatan pertahanan keamanan dan kekuatan sosial politik.
Prajurit Angkatan bersenjata Republik Indonesia yang ber-Sapta Marga dan ber-Sumpah Prajurit sebagai bhayangkari negara dan bangsa, dalam bidang pertahanan keamanan negara adalah penindak dan penyanggah awal, pengaman, pengawal, penyelamat bangsa dan negara, serta berbagai kader, pelopor, dan pelatih rakyat guna menyiapkan kekuatan pertahanan keamanan negara dalam menghadapi setiap bentuk ancaman musuh atau lawan dari manapun datangnya.
Dalam bidang sosial politik, bertindak selaku stabilisator dan dinamisator, bersama-sama dengan kekuatan sosial politik lainnya bertugas menyukseskan Pembangunan Nasional dalam rangka perjuangan bangsa mengisi kemerdekaan serta meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Dengan menghayati dan meresapi nilai-nilai Sapta Marga dan Sumpah prajurit, setiap prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia memiliki sendi-sendi disiplin yang kukuh, kode etik dalam pergaulan, kode kehormatan dalam perjuangan, kode moral dalam perilaku dan pengamalan, serta sistem nilai dalam tata kehidupan yang mantap.
Disiplin prajurit pada hakekatnya merupakan:
- a. suatu ketaatan yang dilandasi oleh kesadaran lahir dan batin atas pengabdiannya pada nusa dan bangsa serta merupakan perwujudan pengendalian diri untuk tidak melanggar perintah kedinasan dan tata kehidupan prajurit;
- b. sikap mental setiap prajurit yang bermuara pada terjaminnya kesatuan pola pikir. pola sikap, dan pola tindak sebagai perwujudan nilai-nilai Sapta Marga dan Sumpah Prajurit. Oleh karena itu disiplin prajurit menjadi syarat mutlak dalam kehidupan prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan diwujudkan dalam penyerahan seluruh jiwa raga dalam menjalankan tugasnya berdasarkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta kesadaran pengabdian bagi nusa dan bangsa;
2. c ciri khas prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dalam melakukan tugasnya, karena itu disiplin prajurit harus menyatu dalam diri setiap prajurit dan diwujudkan pada setiap tindakan nyata.
Disiplin secara umum pada tingkat tertentu pada dasarnya memiliki sikap ketergantungan pada kuasa orang lain atau peraturan perundang-undangan, sehingga diperlukan alat kekuasaan untuk memaksakan ketaatan berupa peranti pengendalian sosial dalam tata kehidupan yang berwujud undang-undang disiplin. namun, pada tingkat biasa ketaatan tersebut telah tumbuh menjadi kesadaran.
Pada tingkat ini ketaatan yang dipaksakan itu telah ditransformasikan menjadi suatu tanggung jawab sosial.
Disiplin Prajurit mutlak harus ditegakkan demi tumbuh dan berkembangnya Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dalam mengemban dan mengamalkan tugas yang telah dipercayakan oleh bangsa dan negara kepadanya. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban setiap prajurit untuk menegakkan disiplin.
Upaya penegakan disiplin di dalam tata kehidupan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia memerlukan suatu tatanan disiplin prajurit berupa Undang-undang tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
Perwira, dalam upaya penegakan disiplin prajurit, memegang peranan penting dalam kepemimpinan Angkatan Bersenjata republik Indonesia, karena baik buruknya Angkatan Bersenjata Republik Indonesia ditentukan oleh kualitas Perwiranya.
Kepribadian Perwira harus dapat diwujudkan sebagai figur prajurit yang layak disebut "pemimpin kepajuritan paripurna". Setiap Perwira dituntut tanggung jawab lebih dari Bintara dan Tamtama dalam kehidupan keprajuritan, sehingga seorang Perwira diharapkan mempunyai kemampuan yang lebih besar, karena itu seorang Perwira diberi kepercayaan untuk membina disiplin khususnya yang berkedudukan sebagai Atasan yang Berhak Menghukum dengan kewenangan menghukum disiplin yang dikukuhkan dengan undang-undang.
Setiap Perwira, dalam fungsinya sebagai Atasan dalam tata kehidupan prajurit, harus berani mengambil tindakan terhadap setiap pelanggaran yang dilakukan oleh bawahannya, dalam upaya menegakkan dan membina disiplin prajurit, karena itu setiap Atasan harus bertindak adil, tegas dan pasti, serta bijaksana untuk menyadarkan kembali bawahannya kepada kepribadian Prajurit
Dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 1947 yang disebut sebagai Kitab Undang-undang Hukum Disiplin Tentara (KUHDT) terdapat ketentuan-ketentuan yang dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ketentaraan dan perkembangan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sehingga perlu diubah dan disempurnakan seperti mengenai dasar filosofis, politis, sosiologis, jenis hukuman pelaksanaan hukuman, dan pengajuan keberatan.
Dalam Undang-undang ini tidak dikenal lagi sebutan hukuman pokok dan hukuman tambahan.
## PASAL DEMI PASAL
##
PENJELASAN
Pasal 1
Angka 1 cukup jelas. Angka 2 cukup jelas. Angka 3 cukup jelas. Angka 4 cukup jelas. Angka 5 cukup jelas. Angka 6 cukup jelas. Angka 7 cukup jelas. Angka 8 cukup jelas. Angka 9 cukup jelas. Angka 10 cukup jelas. Angka 11 cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 2
Ayat (1) Cukup jelas. Huruf a Cukup jelas Huruf b Yang dimaksud dengan mereka yang berdasarkan peraturan angan tunduk pada hukum yang berlaku bagi prajurit antara lain: - 1) Prajurit Siswa; - 2) Militer Tituler; - 3) Mobilisan pada waktu negara dalam keadan bahaya. Ayat (2) Cukup jelas. Bagi prajurit yang sedang menjalani penahanan, pidana penjara, kurungan, dan tutupan, berlaku ketentuan tata tertib tempat menjalani penahanan atau tempat menjalani pidana, pembinaan disiplinnya diserahkan sementara dari