PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 15 Tahun 2015 tentang PENGALOKASIAN DANA DESA (berlaku 27 April 2015)
Pembukaan
Mengingat
:
BUPATI HALMAHERA SELATAN
PERATURAN BUPATI HALMAHERA SELATAN NOMOR 15 TAHUN 2015
TENTANG
PENGALOKASIAN DANA DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MA H A ESA
BUPATI HALMAHERA SELATAN,
- a. bahwa berdasarkan Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, salah satu sumber pendapatan Desa berasal dari alokasi dana desa yang merupakan bagian ;
2. Menimbang : dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten
- b. bahwa berdasarkan Pasal 96 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Daerah mengalokasikan alokasi dana desa dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setiap tahun anggaran; ;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 96 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ketentuan mengenai tata cara pengalokasian Alokasi Dana Desa diatur dengan Peraturan Bupati; ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Bupati Kabupaten Halmahera Selatan tentang Pengalokasian Dana Desa;
1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara R.I. Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara R.I. Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3961);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara R.I. Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4264);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2014 (Lembaran Negara R.I. Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 5589);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Negara R.I. Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara R.I. Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4693);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2005 Nomor 165, Tamabahan Lemabara Negara R.I. Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara R.I. Tahun 2007 Nomor 82, Tamabahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara R.I. Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lemabara Negara R.I. Nomor 5265);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5694);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. sebagaimana telah diubah Kedua Kali dengan Peraturan Menteri Dalam Nageri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahaera Selatan Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pembentukan 55 (Lima Puluh Lima) Desa Pada 7 (Tujuh) Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten Halmahera Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2006 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 13);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan-Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten halmahera Selatan Tahun 2007 Nomor 8);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2007 Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI HALMAHERA SELATAN TENTANG PENGALOKASIAN DANA DESA
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Halmahera Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan.
4. Camat adalah Perangkat Daerah yang mengepalai wilayah kerja kecamatan.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batasbatas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, ## BAB II
MAKSUD, TUJUAN, DAN PRINSIP
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Pemerintah Daerah memberikan Dana Desa kepada Desa dalam rangka mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Tujuan penggunaan Dana Desa sebagai berikut:
- a. meningkatkan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai kewenangannya;
- b. meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa;
- d. mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat; dan
- c. meningkatkan pemerataan pembangunan, kesejahteraan, kesempatan berpartisipasi, dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa;
- e. meningkatkan kemandirian desa.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
Prinsip pengelolaan Dana Desa meliputi:
- a. pengelolaan keuangan Dana Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa;
- b. seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Dana Desa digunakan secara hemat, terarah, dan terkendali.
PROSEDUR PEMBERIAN DANA DESA
BAB III - PROSEDUR PEMBERIAN DANA DESA
Pasal 5
- (1) Pemerintah mengalokasikan Dana Desa setiap tahun anggaran.
- (2) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.
- (3) Pengalokasian Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi masing-masing Desa dengan mempertimbangkan :
- b. jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.
- a. kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, dan;
BAB III - PROSEDUR PEMBERIAN DANA DESA
Pasal 6
- (1) Pemerintah Desa mengajukan permohonan Dana Desa kepada Bupati Cq. BPM dan OTDES dalam 3 (tiga) tahapan.
- (2) Permohonan Dana Desa dilampiri dengan :
- a. Usulan rencana kegiatan dalam RKP Desa yang disepakati BPD dan direkomendasikan oleh Camat; dan,
- b. Surat Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Bendahara Desa.
- (3) Dana Desa diberikan kepada Pemerintah Desa melalui rekening Pemerintah Desa masing-masing desa dan merupakan bagian dari pendapatan desa.
- a. Pemerintah Daerah melalui rekening kas daerah di Bank Pembangunan Daerah Maluku Cabang Labuha mentransfer dana ke rekening milik Bank Muamalat Cabang Pembantu Labuha;
- (4) Pemberian Dana Desa dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :
- b. Bank Muamalat Cabang Pembantu Labuha mentransfer dana sebagaimana dimaksud pada huruf a ke rekening masing-masing Pemerintah Desa pada Bank Muamalat Cabang Pembantu Labuha;
- (5) Penyaluran Dana Desa dilakukan dalam 3 (tiga) tahap sebagai berikut :
- a. tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh perseratus);
- c. tahap II pada bulan Agustus 40% (empat puluh perseratus); dan,
- d. tahap III pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh perseratus).
BAB III - PROSEDUR PEMBERIAN DANA DESA
Pasal 7
- (1) Pemerintah Daerah menyalurkan Dana Desa apabila Pemerintah Desa telah melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2).
- (2) Pemerintah Daerah menunda penyaluran Dana Desa bagi Desa yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2).
PENGHITUNGAN DANA DESA
BAB IV - PENGHITUNGAN DANA DESA
Pasal 8
- (1) Besaran Dana Desa tiap tahun anggaran diperhitungkan dengan rumus sebagai berikut:
DD = DDKab - DDSil
Keterangan:
- a. DD
:
DD untuk seluruh Desa;
DD Kab :
DD yang diterima Kabupaten;
DDSil
:
DD yang digunakan untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Besaran DD yang diberikan kepada Desa di perhitungkan dengan rumus sebagai berikut:
DDx = BDx X ADD
Keterangan :
- a. DDx
: DD yang diberikan kepada Desax;
- b. BDx
-
Nilai Bobot Desa untuk Desax;
- c. DD :
DD untuk seluruh Desa.
- (3) Besaran DD yang diberikan kepada masing-masing Desa (DDx) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB IV - PENGHITUNGAN DANA DESA
Pasal 9
- (1) Nilai bobot Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) merupakan nilai Desa x yang ditentukan
BAB IV - PENGHITUNGAN DANA DESA
Pasal 10
Penggunaan alokasi DD untuk kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dihitung sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
BAB IV - PENGHITUNGAN DANA DESA
Pasal 11
- (1) Rencana penggunaan DD dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa.
- (2) Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan Desa bertujuan agar penggunaan DD didasarkan atas proses perencanaan partisipatif.
- (4) Hasil musyawarah perencanaan pembangunan Desa dituangkan dalam usulan RKPDesa.
- (3) Musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan Kepala Desa, Perangkat Desa, anggota BPD, lembaga kemasyarakatan Desa, dan tokoh masyarakat.
- (5) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
BAB IV - PENGHITUNGAN DANA DESA
Pasal 12
Pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari DD berpedoman pada RKPDesa.
BAB V - PENATAUSAHAAN PENGGUNAAN DANA DESA
Pasal 13
- (1) Penatausahaan DD tidak terpisahkan dari pengelolaan APBDesa.
- (3) Bendahara Desa dalam melaksanakan penatausahaan DD berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penatausahaan DD dilakukan oleh Bendahara Desa.
BAB V - PENATAUSAHAAN PENGGUNAAN DANA DESA
Pasal 14
- (1) Penatausahaan DD berupa laporan pelaksanaan kegiatan dansurat pertanggungjawaban disertai dengan bukti-bukti pengeluaran dilakukan oleh Bendahara Desa.
- (2) Bendahara Desa melaporkan pelaksanaan kegiatan penatausahaan DD kepada Kepala Desa setiap bulan.
- (4) Camat melaporkan pelaksanaan pengelolaan DD yang kepada Bupati yang meliputi laporan perkembangan fisik dan keuangan serta laporan permasalahan yang dihadapi.
- (3) Kepala Desa melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Camat setiap 3 (tiga) bulan.
BAB VI - PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN
Pasal 15
Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas pengelolaan DD dilaksanakan oleh Kepala Desa, Bendahara Desa, tim pendamping tingkat kecamatan, dan tim pendamping tingkat Daerah.
.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Selatan.

Penetapan: Ditetapkan di Labuha pada tanggal 27 April 2015

Penandatangan: BUPATI HALMAHERA SELATAN, MUHAMMAD KASUBA

Penetapan: Diundangkan di Labuha pada tanggal 27 April 2015

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN, HELMI SURYA BOTUTIHE, SE, M.M NIP. 19650621 198603 1001 BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2015 NOMOR 15