PERATURAN GUBERNUR MA Nomor 28 Tahun 2014 tentang TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA BERDASARKAN BEBAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2014 (berlaku 6 Januari 2014)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
:
GUBERNUR MALUKU UTARA
PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA NOMOR : 6 TAHUN 2014 TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA BERDASARKAN BEBAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2014
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR MALUKU UTARA,
a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan dan kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara, kepada Pegawai Negeri Sipil dapat diberikan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
- b. bahwa tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud huruf a, disesuaikan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapakan Peraturan Gubernur Maluku Utara tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara berdasarkan Beban Kerja Tahun Anggaran 2014.
3. : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia
- Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3616);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2009 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11);
13. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 11 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 11);
14. Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Tahun 2014 Nomor 1).
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA BERDASARKAN BEBAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2014.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Provinsi Maluku Utara;
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Gubernur adalah Gubernur Maluku Utara;
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
7. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana
pendapatan, belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana Pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD;
Bagian Pertama RUANG LINGKUP
BAB II - Bagian Pertama RUANG LINGKUP
Pasal 2
- (1). Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara
BAB II - Bagian Pertama RUANG LINGKUP
Pasal 3
Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mendorong kinerja Pegawai Negeri Sipil.
Bagian Ketiga
BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN
BAB II - Bagian Pertama RUANG LINGKUP
Pasal 4
Besaran tambahan penghasilan ## BAB III PENGANGGARAN DAN PELAKSANAAN
BAB II - Bagian Pertama RUANG LINGKUP
Pasal 5
- (1). Besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dianggarkan di SKPD Sekretariat daerah Provinsi Maluku Utara dan masingmasing SKPD;
- (2). Penganggaran sebagaimana dimaksud Ayat (1) ditetapkan pada APBD Belanja Tidak Langsung jenis belanja pegawai pada kode rekening berkenaan;
BAB II - Bagian Pertama RUANG LINGKUP
Pasal 6
Penganggaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban atas pelaksanan belanja tambahan penghasilan bagi pegawai negeri sipil berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7
Besaran tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini berlaku untuk pelaksanaan Tahun Anggaran 2014, denngan ketentuan masih tetap berlaku untuk tahun anggaran berikutnya sepanjang belum dicabut, dibatalkan dan atau dikeluarkannya yang baru yang mengatur mengenai tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Keputusan Gubernur.
Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor : 3 Tahun 2013 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara bedasarkan beban kerja Tahun Anggaran 2013, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Maluku Utara.

Penetapan: Ditetapkan di Sofifi Pada Tanggal 6 Januari 2014

Penandatangan: Pj. GUBERNUR MALUKU UTARA,

Verifikasi: Ttd. A. TANRIBALI LAMO

Penetapan: Diundangkan di Sofifi, Pada Tanggal 6 Januari 2014

Penandatangan: ## SEKRETARIS DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA

Verifikasi: Ttd. H. A. MADJID HUSEN (Berita Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2014 Nomor 5 )