KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 17 Tahun 1998 tentang DEWAN PEMANTAPAN KETAHANAN EKONOMI DAN KEUANGAN (berlaku 21 Januari 1998)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa gejolak moneter yang sedang terjadi telah memberi pengaruh yang berat terhadap kehidupan perekonomian nasional, menurunkan kemampuan dalam melaksanakan pembangunan nasional, dan memperlemah ketahanan nasional pada umumnya;
- b. bahwa untuk mengatasi akibat dan pengaruh gejolak moneter tersebut, diperlukan program reformasi dan restrukturisasi di bidang ekonomi dan keuangan serta pengendalian dan pengawasan pelaksanaannya;
- c. bahwa dalam rangka pengendalian dan pengawasan program tersebut dipandang perlu membentuk Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan;
Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
MEMUTUSKAN
Menetapkan
: KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG DEWAN PEMANTAPAN KETAHANAN EKONOMI DAN KEUANGAN.
Pasal 1
Membentuk Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan, yang susunannya terdiri dari:
Ketua : ________________
Ketua
:
Presiden Republik Indonesia
Sekretaris Jenderal
merangkap Anggota :
Sdr. Prof.Dr. Widjojo Nitisastro
Wakil Sekretaris
Jenderal merangkap
Anggota
:
Sdr. Dr. Fuad Bawazier, Direktur Jenderal Pajak, Departemen Keuangan;
Anggota :
1. Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pengawas Pembangunan;
2. Menteri Negara Koordinator Bidang Produksi dan Distribusi;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Negara Sekretaris Negara;
5. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
6. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua BAPPENAS;
7. Gubernur Bank Indonesia;
8. Sdr. Drs. Radius Prawiro, swasta;
9. Sdr. Atmosardjono Subowo, swasta;
10. Sdr. Tanri Abeng MBA, swasta.
Pasal 2
Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan melakukan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan program reformasi dan restrukturisasi ekonomi dan keuangan.
Pasal 3
Dalam pelaksanaan tugasnya Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan dibantu oleh pejabat tinggi Dana Moneter Internasional (IMF) sebagai penasehat.
Pasal 4
- (1) Sekretaris jenderal adalah pelaksanaan harian Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan bertanggung jawab atas pengendalian dan pengawasan pelaksanaan program reformasi dan restrukturisasi ekonomi dan keuangan.
- (2) Sebagai pelaksana harian Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan, Sekretaris Jenderal mempunyai kewenangan untuk mengambil langkah-langkah koordinasi dengan instansi pemerintah dan dunia usaha dalam rangka pengumpulan pendapat dan informasi serta perumusan rencana kebijakan yang perlu ditetapkan Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan.
Pasal 5
Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
Pasal 6
Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan mengadakan sidang secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan yang ditetapkan Ketua Dewan.
Pasal 7
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan tersendiri dengan Keputusan Presiden.
Pasal 8
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Januari 1998

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Verifikasi: ttd. SOEHARTO