PERATURAN BUPATI RI Nomor 1 Tahun 2012 tentang Np[RIAN UNIT SEKOLAH BARU SEKOLAH MENENGAH PERTAMA PE NEGERI DI KABUPATEN SINTANG (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang a. bahwa guna mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dengan tujuan berkembangnya potensi peserta didik yang berilmu, beriman, cakap, kreatif dan mandiri yang di selenggarakan melalui proses pembelajaran dengan metode komprehensif yang menyentuh unsur demokratis, berkeadilan, sistemik, pembudayaan, keteladanan dan pemberdayaan keteladanan dan pemberdayaan semua komponen masyarakat sehingga tercapai tujuan Pendidikan Nasional;
- b. bahwa dalam upaya pemerataan pembangunan di bidang pendidikan di Kecamatan dan guna meningkatkan daya tampung bagi Lulusan Sekolah Dasar serta meningkatkan mutu dan efisiensi Sekolah Menengah Pertama dipandang perlu untuk Mendirikan Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 di Kecamatan Ketungau Tengah Kabupaten Sintang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b terscbut di atas, perlu diatur dengan Peraturan Bupati Sintang;
1. Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
- undang-Undans )omor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan legara yang Bersih Dan Bebas Dari K Up s1 Kolus1 Dan Nepoti: (Le or' ' , tsme :mbaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lemlaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301 );
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4286); tentang Republik Lembaran
6. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerinlah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru Dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4586);
- I0. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 T Pelaksanaan Penyerahan Se ~. ahun 1951, tentang ebagian Dari Urusan Pemerintah Pusat Dalam Lapangan Pendidi d K 1 an, Pengajaran Dan Kebudayaan iepada Propinsi (Lembaran Negara Republk Indonesia Tahun 1951 Nomor 110, Len. ;a {' 1971): '. mbaran legara lomor
12. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemertntah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemertntahan Daerah Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
18. Peraturan Pemerinlah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2008 Nomor 91. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor I94, Tambahan Lembaran Negara Republiklndonesia Nomor 4941);
Menetapkan
90. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan ldan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105):
91. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 25. Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25);
92. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor l, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor l);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasl Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, 'Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor l Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2009 Nomor 1):
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI SJNTANG TENTANG PENDIRlAN UNIT SEKOLAH BARU SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DI KABUPATEN SINTANG.
BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
- h Daerah adalah Kabupaten Sintang.
- Pemer'tah p nn Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Dyelenggara Pemerintah Daerah. 2
- ' 'Pala Dae " Din.a"ah adalah Bupat Sintang. &lt;dalah D;
- Pemerintah . Pe . Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemenntahan oleh """nintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas omi · . : .1 1 dala, tan tugas pembantuan dengan prinsip otonom seluas-luasnya m sister d. lik Ind :. ·be · image, I lan prinsip Negara Kesatuan Republil Indonesia sebagaimana 19a, "d dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 3
nas Pendidikan Kabupaten Sintang.
- pinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang.
- p. Me" gkolah adalah 'impinan Sekolah yang menduduki jabatan 1. la eP" ~al. 8$. ~gsions dalah Wakil . . 6 1
- ep"" ,a Menteri Pendidikan Republik Indonesia 6 ~~ni adala . '
- fun! la Sekolah alai :ii Pimpinan Sekolah yang membidangi Kepa d k ·li wall kesiswaan, tan :onsenng. 9. {culum 6.
- " ~iata Menengah Pertama adalah Jenjang Pendidikan Menengah Pertama selkolah 1l. . Neget
- uf Usaha adalah Pemegang Tata Usaha dan Administrasi dalam al Tata ep" guruktural Eselon IV. 9
- , pelaksana Teknis Daerah adalah unit yang dibentuk oleh Dinas 1 2. Un 1 � ·Jikan scbagai Pelaksa11a Tek111s Daerah sebagai Pengelola pelaksana Pent 5endidikan sekolah. jalannya P .
- didikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana + """"" aam proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif ?"" ~,bangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual menge dali· di ke ibadi ke rd uli zamaan, pengene lian Ir1, epribadian ecerdasan akhlak m lia serta ,,[~mpilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
- Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD Anggaran d Bel · 1 [ah Anggaran Pendapatan lan elanja Daerah Kabupaten Sintang. adal
15. Pendidikan Menengah Tingkat Pertama adalah Pendidikan yang dilaksanakan setelah Lulusan Pendidikan Dasar.
16. Sistem Pendidikan Nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkalit secara terpadu untuk mencapai Tujuan Pendidikan Nasional.
17. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
18. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
19. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualitas sebagai guru, dosen, konselor, pamong pelajar, widyaswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain sesuai dengan kekhusussannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
- 20 · :urikulum. adalah sep � rangkat rencana pengaturan mengenai tujuan, isi, ahan pelajaran, untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
- Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan $umber belajar pada suatu lingkungan belajar. 22. E 21 .
- editasi dal Pendij. " lah kegiatan penilaian kelayakan program dalam suatu 4.% an ## BAB II
PENDIRIAN SEKOLAH
Pasal 2
Latar b la kang didirikannya Sekolah Menengah Pertama Negeri adalah guna ° [I) bangkan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang mengem :kc rd · martabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, serta agar ~ manusia yang bcriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, "yak mulia, cakap, sehat, berilmu, kreatif, mandiri dan menjadi warga berat . be . a yang demokratis serta ertanggung jawab. negara
- 2 ) Pendirian Sekolah Menengah Tingkat Pertama Negeri bertujuan :
(
- b. meningkatkan pengetahuan dan kemampuan siswa sebagai anggota masyarakat dalam mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial budaya, semesta serta dapat melanjutkan pendidikan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi.
- a. meningkatkan daya tampung lulusan Sekolah Dasar guna memenuhi pembangunan dan pengembangan bidang pendidikan di daerah;
- (3) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) Pasal ini penyelenggaraan pendidikan pada Sekolah Menengah Pertama berpedoman kepada Tujuan Pendidikan Nasional.
Pasal 3
P di° endirian Sekolah menengah Tingkat pertama Negeri dengan nama- nama dan lokasi seba :. . agammana tercantum pada
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran II Peraturan Bupati ini yang erupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

## Pasal4

Pesera -: lbyi Adik berasal dari lulusan Sekolah Dasar dan Madrasah ayah/sederajat

## Pasal 5

nee%o1%. . mate,

Fendirian Sekolah Menengah Tingkat Pertama Negeri sebagaimana Nasion � d Pasa) 3 peraturan ini sebagai bagian dari Sistem Pendidikan 'adalah tanggung jawab Pemerintah Daerah melalui Kepala Dinas.

(2) Pimpinan ...

i

.olah Menengah Tingkat Pertama terdiri atas Kepala Sekolah dan \_nan ? ~er Wakil Kepala Sekolah berdasarkan kebutuhan. "ac a«"

anisasi, tugas dan wewenang Sekolah Menengah Pertama Negeri sunan "\_,, Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan ~pk" "~angan yang berlaku. dang-un aerun' .

sc' ,ah dibantu oleh Tenaga Kependidikan lainnya dan tenaga sekol : pal? .: yang jumlahnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan " ,~Astra" ad"~~Makan8

Organisasi dari Sekolah Menengah Pertama sebagaimana dimaksud a surul"" j Pasal ini tercantum pada lampiran I Peraturan Bupati ini yang ~ada ~agian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini. ~erupaka

## Pasal6

Pendayagunaan dan pengembangan tenaga pendidik, kurikulum, g adaan, .d.k h d. ·d Pent peralatan pendilil.an, tana, lan gedung serta pemeliharaanya paeta b ku acuan, I . . d' h " Me engah Pertama Negeri menjadi tanggung jawab Pemerintah Daeralt. gekolah Ien

## Pasal 7

la Sekolah Menengah Pertama Negeri bertanggung jawab kepada Kepala Kepa! 31 ke. 1didik% di 3·.:. · Dinas Pendidikan atas penyelenggaraan egiatan penlilikan, alministras1 sekolah, pembinaan tenaga kependidikan lainnya dan pendayagunaan sarana dan prasarana.

## BAB III RENCANA INDUK PENGEMBANGAN SEKOLAH

## Pasal8

- Ill lsi Rencana Induk Pengembangan Sekolah Menengah Pertama Negeri merupakan susunan bahan kajian dan pelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan menengah dalam rangka upaya mencapai tujuan pendidikan.

2)lsi Kurikulum Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri wajib memuat oahan kajian dari mata pelajaran tentang :

- a. Pendidikan Agama;
- c. Pendidik. · utan Bahasa:
- b. Pendidik Ke ' 1 an ewarganegaraan · "
4. " Pendidikan Matematla
5. g P 1 1 an Pengetahu.an Sosial· cndidil.
6. Pendid ; 'Gan Pengetahuan Alam; · Pendidi% '
- h. p,"an Seni Budaya; · endidile
8. . dikan Tel le .. · .. Muaa, !eKnologi Informasi dan Komunikasi; n Lokal.
9. . 2Ian Jas · d ' Pena usmani lan Olahraga;

I

I

'

(2)

3)

~tum ya%

"

g berlaku secara Nasional yang ditetapkan Menteri

- u" (3) ,, Menene gah Tingkat Pertama Negeri dapat menjabarkan dan menambah . ke d t: cola! . n sesuai dengan :eadaan lingkungan dan ciri khas Sekolah se' elajara b k : ~at?',, pertama yang ersangkutan dengan tidak mengurangi kurikulum nen6 secara nasional. " terlak an8 .

21

- engah Pertama Negeri dapat menjabarkan dan menambah bahan ah Men ' d se"" mata pelajaran sesuai iengan kebutuhan setempat. ·:%a dan

## Pasal 9

gajla"

diterima sebagai siswa Sekolah Menengah Pertama seseorang atuk dapa' )

- a. ki kemampuan yang disyaratkan oleh Sekolah Menengah Pertama · Memnl yang bersangkutan.
2. han',, Sekolah Dasar/Madrasah lbtidaiyah/Sederajat; Tama.a, . '
3. aksanaan Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) Pasal ini, diatur Pelak ·· Di a4eh Menteri melalui mnas.

## Pasal 10

- [I) Siswa mempunyai hak sebagai berikut :
- a. mendapatkan hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan;
- b. memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya;
- c. mengikuti program pendidikan yang bcrsangkutan atas pendidikan berkelanjutan, baik untuk mengembangkan kemampuan diri maupun untuk memperoleh pengakuan tingkat pendidikan tertentu yang dibukukan;
- d. mendapat bantuan fasilitas belajar bea siswa atau bantuan lainnya sesuai dengan persyaratan yang. berlaku;
- c. pindah ke Sekolah Menengah Tingkat Pertama yang sejajar atau yang tingkatannya lebih tinggi sesuai dengan persyaratan penerimaan siswa pada Sckolah Menengah Pertama yang hendak dimasuki.
- Siswa mempur · k ·ibe . Inya :ewajian sebagai berikut :
- a. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bilamana ""a dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan yang rlaku:
- ' memath c. me semua peraturan yang berlaku; · engh »
- ikut at tenaga kependidikan;
- d. ormati tenaga pendidik; menghorm :
- emelih " . am, ara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban, dan anan Se] Ckolah Menengah Pertama yang bersangkutan.
- au[.[ l" ""mtan sebagaimana iraksud pada ayat () dan (2) Pasa1 ini, Jut oleh Kepala Dinas.

tua

## BAB IV

## PENILAIAN

## Pasal I I

gekolah Menengah Pertama dilaksanakan secara bertahap, aia! n dan bersifat terbuka untuk memperoleh pet!!'. ,abunga : .:. er :eterangan tentang esin" gemajuan pelajar siswa pelaksanaan kurikulum, d t be" dan ° :ko lah Me , guru tan tenaga egi?",~n lainnya dan Sekolal 1enengah Pertama sebagai satu kesatuan oen"" · pembinaan, pengembangan dan penentuan akreditasi Sekolah a [ts.sea verama Menen6

## Pasal 12

- ... pelaksanaan kurikulum dilakukan untuk mengetahui kesesuaian penilaian :kolah M h P (l) k@urikulum Sekola Ienengai 'ertama yang bersangkutan dengan an,,~si, dan tujuan pendidikan nasional dengan kemampuan siswa serta dasar, 'unt ·» bangan masyarakat. perkem
- eian terhadap guru dan tenaga kependidikan dilakukan untuk 1 2) Pent a1 menge! tah ui kemampuan dan kewenangan profesional
- 3) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini digunakan untuk : '~ pembinaan dan pengembangan guru dan tcnaga pendidik lainnya;
- b. penyempurnaan kurikulum, pengelolaan program pendidikan guru, dan tenaga kependidikan lainnya.
- (4) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (I), ayat (2) dan ayat (3) Pasal ini, dilakukan oleh Dinas.

## BABV PEMBIAYAAN

## Pasal 13

- (l) Dengan telah dilakukan Pendirian Sekolah Menengah Pertama sebagaimana dimaksud pada Lampiran II Peraturan Bupati ini, terhadap segala biaya Penyelenggaraan, sarana dan prasarana pembinaan dan pengawasan sekolah menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Bclanja Daerah Kabupaten Sintang an sumber lain yang sah.
- Pembinaan seb .:. ; 9. ;. a. : Scbagaimana dimaksud ayat (l) Pasal ini mclput.
- a pengad: ~., ~ c. b; laan pemcliharaan sarana dan prasaran,
- Ka guru, tc .. : b. b, 'tenaga kependidikan lainnya dan tenaga administrasi,
- aya perlu d.L; tasan dan pengembangan; aya Pendir

dikan dan Pengajaran.

I.

F

## BAB VI

## PENGAWASAN

Pasal 14

!

rah melalui Dinas melakukan pengawasan terhadap Sekolah Dae dd ~~#eri"" ragkat Pertama 1alam rangka pembinaan, pengembangan, . 111 , 0 e11gah peningkatan mutu dan pelayanan Sekolah Menengah M",~unga u' ~ 'sans",jacukan terhadap penyelenggaraan pendidikan dan administrasi wasan ' peng?' l \_ola!· ~ebagaimana dimaksud pada ayat (l) dan (2) Pasal ini, dilakukan s san St "· pengaa' Sekolah Menengah. 13) ngawas . ct· ' ~eh p°' ketentuan sebagaimana limaksud ayat (l), ayat (2) dan ayat (3) piaksan" atur lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan Perundang­ ~ ini, k Pas yang berlak. (ndanga

]

## BAB VII

## KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 15

~ Peraturan Perundang­­Undangan dan ketentuan yang telah ada sebelum Segala · 'd k b d . . . 1 Bllp ali ini sepanJang ll a crlenlangan engan Peraluran Bupat1 1111 Peraturan masih tetap berlaku.

## BAB VIII

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 16

Peraturan Bupati ini bcrlaku scjak tanggal ditctapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini, dengan penempatannya dalam Berita Dacrah Kabupaten Sintang.


BUPATI SINTANG, 4-

Diletapkan di Sintang pada tanggal 20 Februari 2012


(

../

d MILTON CROSBY

ndan pa,

'&amp;an di Sintang

l

°

(anggat

'SE

3a

20 Februari 2012

TARIS

zo

'R,

AHMAD

�

AERAH KABUPATEN SINTANG

ru

I

"Dun,

H

KABUPATEN SINTAING TAHUN 2012 NOMOR 66

J/

I


&lt;

00425

PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR

19

TAHUN 2012

TANGGAL

20 FEBRUARI 2012

TENTANG

: PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DI KABUPATEN SINTANG

## #TAR NAMA UNIT SEKOLAH BARU SEKOLAH MENENGAH D' pERTAMA NEGERI DI KABUPATEN SINTANG

| JNAMA io SEKOLAH | KECAMATAN | ALAMAT | KETERANGAN |
|-----------------------------|-----------------|--------------|------------------------|
| L 2 I | 3 | 4 | 5 |
| SMP NEGERI 6KETUNGAU TENGAH | KETUNGAU TENGAH | DESA LEMETAK | TAHUN OPERASIONAL 2012 |

BUPATI SINTANG, ..

K

MILTON CROSBY