PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO Nomor 8 Tahun 2015 tentang PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014 (berlaku 11 Agustus 2015)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat :
WALIKOTA SAWAHLUNTO PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR 8 TAHUN 2015
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SAWAHLUNTO,
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Kepala daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19), jo Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/ Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423 );
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
- telah diubah kedua kalinya terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah ketiga kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
24. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5136) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
25. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang -Undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199 );
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
29. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2005 Nomor 2 Seri E.1);
30. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 3 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2005 Nomor 3 Seri E.2) sebagaimana telah diubah ketiga kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 8 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2007 Nomor 8);
31. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 6 Tahun 2005 tentang Penyertaan Modal Daerah Sebagai Pendiri Perseroan Terbatas Lembu Betina Subur ( Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2005 Nomor 6 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 12 Tahun 2010 ( Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2010 Nomor 12 );
32. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 1 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2008 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 9 Tahun 2014. ( Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 29 );
33. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2008 Nomor 3), sebagaimana telah diubah keempat kalinya terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 8 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 28 );
34. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2008 Nomor 4 );
35. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pokok - pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2008 Nomor 16);
36. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 5 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Sawahlunto ( Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2009 Nomor 5 );
37. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Barang Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2009 Nomor 6 );
38. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Sawahlunto Pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR ) se Kota Sawahlunto (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2010 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 4 Tahun 2012 ( Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 4 );
39. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Sawahlunto pada Bank Nagari Sumatera Barat ( Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2010 Nomor 14 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2012 ( Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 );
40. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 16 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Sawahlunto pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Sawahlunto ( Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2010 Nomor 16 );
41. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 17 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja ( Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2010 Nomor 17 );
42. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 19 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2010 Nomor 9) sebagaimana telah diubah keduakalinya terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 5 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 12);
43. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Sawahlunto ke Dalam Modal Saham Perseroan Terbatas Wahana Wisata Sawahlunto ( Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 3 );
44. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 8);
45. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 10);
46. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11);
47. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 16 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 ( Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2014 Nomor 16 );
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAWAHLUNTO dan
WALIKOTA SAWAHLUNTO
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
: PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014
Pasal 1
- ( 1 ) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat :
- a. Laporan realisasi anggaran;
- b. Neraca;
- c. Laporan arus kas; dan
- d. Catatan atas laporan keuangan.
- ( 2 ) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.
Pasal 2
Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut :
Rp. 16.012.353.193,53
- a. Pendapatan
Rp. 488.405.317.004,27
- b. Belanja
Rp. 472.392.963.810,74
Surplus/defisit
- c. Pembiayaan
- Penerimaan
Rp. 66.887.793.261,10
- Pengeluaran
Rp. 9.593.000.000,00
Pembiayaan Netto
Rp. 57.294.793.261,10
Pasal 3
Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut :
1. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 4.930.921.275,73 dengan rincian sebagai berikut :
- a. Anggaran Pendapatan setelah Perubahan Rp. 493.336.238.280,00
- b. Realisasi
Rp. 488.405.317.004,27
Selisih lebih /(kurang )
Rp. 4.930.921.275,73
2. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 85.737.701.311,36 dengan rincian sebagai berikut :
4. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. 7.986.894.004,00 dengan rincian sebagai berikut :
- a. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan
5. Selisih anggaran dengan realisasi Pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. 487.260.423,00 dengan rincian sebagai berikut :
- a. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan
- a. Anggaran Belanja Setelah Perubahan
Rp. 558.130.665.122,10
- b. Realisasi
Rp. 472.392.963.810,74
Selisih lebih /(kurang )
Rp. 85.737.701.311,36
3. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp. 80.806.780.035,63 dengan rincian sebagai berikut :
- a. Surplus/defisit setelah perubahan
Rp. ( 64.794.426.842,10 )
- b. Realisasi
Rp. 16.012.353.193,53
Selisih lebih/(kurang )
Rp 80.806.780.035,63
Rp. 74.874.687.265,10
- b. Realisasi
Rp. 66.887.793.261,10
Selisih lebih/(kurang)
Rp. 7.986.894.004,00
Rp. 10.080.260.423,00
- b. Realisasi
Rp 9.593.000.000,00
Selisih lebih/(kurang )
Rp. 487.260.423,00
Pasal 4
Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember Tahun 2014 sebagai berikut :
- a. Jumlah Aset
Rp. 1.001.156.316.004,57
- b. Jumlah Kewajiban
Rp. 23.284.585.455,56
- c. Jumlah Ekuitas Dana
Rp. 977.871.730.549,01
Pasal 5
Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2014 sebagai berikut :
Rp. 98.082.910.569,78
- a. Saldo kas awal per 1 Januari 2014
Rp. 51.527.674.206,72
- b. Arus kas dari aktivitas operasi
- c. Arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan
Rp. (87.537.388.350,00)
- d. Arus kas dari aktivitas pembiayaan
Rp. 3.669.692.868,00
- e. Arus kas dari aktivitas non anggaran
Rp. 116.164.950,00
- f. Saldo kas akhir per 31 Desember Tahun 2014
Rp. 73.881.991.679,63
Pasal 6
Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk Tahun Anggaran 2014 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos - pos laporan keuangan.
Pasal 7
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan Daerah ini yang terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran
- d. Lampiran IV :

Lampiran I.1 :

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi.

Lampiran I.2 :

Rincian Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

Lampiran I.3

- Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi,

Program dan Kegiatan;

Lampiran I.4 :

Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

Lampiran 1.5 :

Daftar Piutang Daerah;

Lampiran 1.6 :

Daftar Penyertaan Modal ( Investasi ) Daerah;

Lampiran 1.7 :

Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Asset Tetap Daerah;

Lampiran I.8 :

Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;

Lampiran 1.9 :

Daftar Kegiatan-kegiatan yang Belum Diselesaikan sampai Akhir Tahun dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya;

Lampiran 1.10 :

Daftar Dana Cadangan Daerah;

Lampiran 1.11 :

Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;

- b. Lampiran II :

Neraca

- c. Lampiran III :

Laporan Arus Kas

Catatan Atas Laporan Keuangan

## Pasal 8

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat ( 2) terdiri dari :

- a. Laporan kinerja tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini.
- b. Ikhtisar Laporan Keuangan badan usaha milik daerah/ perusahaan daerah tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.

## Pasal 9

Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

## Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Sawahlunto pada tanggal 11 Agustus 2015 WALIKOTA SAWAHLUNTO, ttd

ALI YUSUF

Diundangkan di Sawahlunto pada tanggal 11 Agustus 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO, ttd

## ROVANLY ABDAMS

LEMBARAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2015 NOMOR 8