KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 29 Tahun 1996 tentang PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 28 TAHUN 1994 TENTANG TIM KOORDINASI WILAYAH PERTUMBUHAN BRUNEI DARUSSALAM-MALAYSIA- PHILIPINA (berlaku 18 April 1996)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan pengelompokan baru Kabinet Pembangunan VI sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 388/M Tahun 1995 dan berdasarkan perkembangan kebutuhan yang terjadi, perlu diadakan perubahan dalam susunan keanggotaan Tim Koordinasi Wilayah Pertumbuhan Brunei Darussalam-Malaysia-Philipina yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1994;
- b. berdasarkan hal tersebut di atas, dipandang perlu mengubah Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1994;
2. Keputusan Presiden Nomor 96/M Tahun 1993;
3. Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1994 tentang Tim Koordinasi Wilayah Pertumbuhan Brunei Darussalam-Malaysia-Philipina;
4. Keputusan Presiden Nomor 388/M Tahun 1995.
Mengingat
:
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
MEMUTUSKAN
Pasal 4
MEMUTUSKAN : ________________
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
: BRUNEI DARUSSALAM-MALAYSIA-PHILIPINA.
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 28 TAHUN 1994 TENTANG TIM KOORDINASI WILAYAH PERTUMBUHAN
PERTAMA : 1.
Mengubah diktum PERTAMA, sehingga berbunyi sebagai berikut:
"Membentuk Tim Koordinasi Wilayah Pertumbuhan Brunei Darussalam-Malaysia-Philipina yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Tim Koordinasi, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
1. Menteri Koordinator Bidang Produksi dan Distribusi, sebagai Ketua merangkap Anggota;
2. Menteri Perhubungan, Wakil Ketua sebagai Anggota;
3. Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi, sebagai Anggota;
4. Menteri Perindustrian dan Perdagangan, sebagai Anggota;
5. Menteri Pertanian, sebagai Anggota;
6. Menteri Tenaga Kerja, sebagai Anggota;
7. Menteri Kehutanan, sebagai Anggota;
8. Menteri Pertambangan dan Energi, sebagai Anggota;
9. Menteri Keuangan, sebagai Anggota;
10. Menteri Pekerjaan Umum, sebagai Anggota;
11. Menteri Dalam Negeri, sebagai Anggota;
12. Menteri Kehakiman, sebagai Anggota;
13. Menteri Negara Perrencanaan Pembangunan Nasional/Ketua BAPPENAS, sebagai Anggota;
14. Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua BKPM, sebagai Anggota;
15. Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertahanan Nasional, sebagai Anggota;
16. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Kalimantan Barat, sebagai Anggota;
17. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Kalimantan Timur, sebagai Anggota;
18. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Sulawesi Utara, sebagai Anggota.
2. Mengubah diktum KEEMPAT butir ke-2, sehingga berbunyi sebagai berikut:
9. "2. Untuk menunjang kelancaran tugas Tim Koordinasi di bidang Administrasi, ketua Tim Koordinasi dapat membentuk Sekretariat Tim Koordinasi dengan menggunakan satuan kerja di lingkunngan Kantor Menteri Koordinator Bidang Produksi dan Distribusi".
3. Mengubah diktum KELIMA, sehingga berbunyi sebagai berikut:
11. " Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan kegiatan Tim Koordinasi dibebankan kepada Anggaran Belanja Kantor Menteri Koordinator Bidang Produksi dan Distribusi."
KEDUA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 April 1996 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SOEHARTO