UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 17 Tahun 1964 tentang LARANGAN PENARIKAN CEK KOSONG (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang : 1. a. bahwa di dalam praktek perbankan seringkali terjadi bahwa suatu cek yang diajukan pada bank atas nama cek tersebut ditarik guna diminta pembayarannya ternyata tidak terjamin dengan dana yang cukup pada bank tersebut (lazim dinamakan cek kosong);
- b. bahwa perbuatan penarikan cek kosong itu telah dilakukan sedemikian rupa sehingga merupakan manipulasi-manipulasi yang dapat mengacaukan dan menggagalkan usaha-usaha Pemerintah pada dewasa ini di dalam melaksanakan stabilitas/perbaikan-perbaikan di bidang moneter dan perekonomian pada umumnya;
- c. bahwa di samping hal-hal tersebut dalam huruf b di atas, penarikan cek-cek kosong itu dapat pula mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap lalu lintas pembayaran dengan cek pada khususnya dan perbankan pada umumnya;
2. a. bahwa demi tercapainya stabilisasi/perbaikan-perbaikan dalam bidang moneter serta untuk mencegah hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap lalu lintas pembayaran dengan cek dan perbankan pada umumnya, perlu ditetapkan ketentuan-ketentuan tentang penarikan cek kosong tersebut;
- b. bahwa pengaturan ini adalah pula dalam rangka pengamanan usahausaha mencapai tujuan revolusi;
3. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas perlu pula merubah Undang-undang No. 7 Drt. tahun 1955 sebagaimana telah dirobah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang No. 1 Prp tahun 1960;
Mengingat : ________________
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat 1 dan pasal 20 ayat 1 Undang-undang Dasar;
2. Undang-undang No. 7 Drt tahun 1955, No. 8 Drt tahun 1958, No. 21 Prp tahun 1959 dan No. 1 Prp tahun 1960jo Penetapan Presiden No. 5 tahun 1959;
3. Undang-undang No. 10 Prp tahun 1960 jo Keputusan Presiden No. 239 tahun 1964;
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong;
Memutuskan :
Menetapkan : Undang-undang tentang Larangan Penarikan Cek Kosong.
Pasal 1
Barangsiapa menarik suatu cek, sedangkan ia mengetahui atau patut harus menduga, bahwa sejak saat ditariknya untuk cek tersebut tidak tersedia dana yang cukup pada bank atas nama cek tersebut ditarik (cek kosong) dipidana dengan mati, pidana seumur hidup atau pidana penjara sementara selamalamanya dua puluh tahun dan pidana denda sebanyak-banyaknya empat kali jumlah yang ditulis dalam cek kosong yang bersangkutan.
Pasal 2
Apabila penarikan cek kosong tersebut dalam pasal 1 dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan orang atau suatu yayasan, maka tuntutan-pidana dilakukan dan pidana dijatuhkan baik terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan atau yayasan itu, baik terhadap mereka yang melakukan penarikan cek kosong itu, maupun terhadap kedua-duanya.
Pasal 3
Tindakan pidana tersebut dalam pasal 1 dan pasal 2 adalah kejahatan.
BAB II.
Tentang Penambahan Undang-undang No. 7 Drt tahun 1955.
Pasal 4
- "o. Undang-undang No. 17 tahun 1964 tentang Larangan Penarikan Cek Kosong (Lembaran-Negara tahun 1964 No. 101, Tambahan LembaranNegara No. 2692)."
BAB III
Penutup.
Pasal 5
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkannya.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam LembaranNegara Republik Indonesia.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Disahkan di Jakarta pada tanggal 26 September 1964. Pd. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd Dr. SUBANDRIO.

Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 26 September 1964. SEKRETARIS NEGARA, ttd MOHD. ICHSAN. LEMBARAN NEGARA TAHUN 1964 NOMOR 101

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## UNDANG-UNDANG NO. 17 TAHUN 1964 TENTANG
## LARANGAN PENARIKAN CEK KOSONG.
UMUM.
Dengan pesatnya kemajuan perekonomian Indonesia, maka kebiasaan-kebiasaan di dalam kalangan perdagangan di Indonesia mengalami perubahan-perubahan juga sesuai dengan pesatnya kemajuan perekonomian tersebut. Lembaga-lembaga perdagangan yang pada zaman sebelum perang dunia ke-II hanya dipergunakan oleh pedagang-pedagang besar yang kebanyakan terdiri dari bangsa Asing di Indonesia, sekarang ini dengan cepat sekali dipergunakan pula oleh pedagang-pedagang bangsa Indonesia. Lembaga perdagangan yang antara lain sudah lazim dipergunakan oleh kaum pedagang bangsa Indonesia pada waktu ini adalah cara pembayaran dengan cek.
Betapa pentingnya cara pembayaran dengan cek tersebut kita ketahui semua dari hasrat Pemerintah agar di Indonesia didirikan bank-bank sebanyak-banyaknya guna antara lain melayani cara pembayaran tersebut.
Guna ketertiban dan kelancaran usaha perbankan dari penggunaan cek-cek itu maka oleh Pemerintah telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1955 tentang Pengawasan terhadap Urusan Kredit (Lembaran-Negara tahun 1955 No. 2) Dalam rangka pengawasan terhadap urusan kredit (perbankan) itu kini dapat diketahui timbulnya praktekpraktek yang sangat tidak sehat yang pada garis besarnya berkisar pada penggunaan lembaga cek untuk maksud-maksud manipulasi ialah dengan jalan penarikan-penarikan cek tanpa menyediakan dana yang cukup pada bank atas mana cek ditarik semenjak saat ditariknya cek itu. Dalam hubungan ini perlu dijelaskan hal-hal sebagai berikut.
Mengingat bahwa Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Wetboekvan koophandel) dalam bidang Hukum Perdata hanya mewajibkan seseorang yang menarik cek untuk menyediakan dana yang cukup pada bank atas mana cek ditarik pada hari cek itu diajukan kepada bank guna pembayarannya, maka orang merasa tidak perlu untuk menyediakan dana yang dipergunakan itu sebelum cek itu diajukan pada bank yang bersangkutan guna diminta pembayarannya.
Mengingat adanya selisih waktu yang cukup antara saat cek itu ditarik dan saat cek itu diajukan pada bank guna diminta pembayarannya, dalam waktu mana cek itu dapat berpindah dari tangan ketangan sebagai alat pembayaran, maka timbullah nafsu orang-orang yang tak bertanggung-jawab untuk mempergunakan kesempatan itu guna tujuan-tujuan manipulasi.
Orang-orang yang tidak bertanggung-jawab ini kemudian menarik cek-cek semaumaunya dalam jumlah-jumlah yang sangat besar dengan hanya menyediakan dana sebagian (kecil) saja dari jumlah cek-cek yang ditariknya itu pada bank yang bersangkutan, karena menurut perhitungannya jumlah dana yang sebagian (kecil) disediakannya itu sudah cukup untuk menampung, pembayaran-pembayaran apabila cek-cek itu diajukan pada bank. Hal ini berarti bahwa orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu telah menciptakan alat-alat pembayaran dalam jumlah-jumlah yang amat besar guna kepentingan dirinya sendiri yang dalam praktek telah menambah jumlah alat-alat pembayaran yang beredar sampai bermilyar-milyar rupiah, hal mana betul-betul menimbulkan kekacauan-kekacauan dalam bidang moneter yang dengan sendirinya mempengaruhi pula tingkat harga barang-barang.
Di samping itu perhitungan dari manipulan-manipulan termaksud di atas dapat melesat, sehingga pada saat cek-ceknya diajukan pada bank tidak tersedia dana yang diperlukan dan cek-cek tersebut ditolak oleh bank-bank sebagai cek-cek kosong. Praktekpraktek demikian itu apabila dibiarkan berlarut-larut akan merupakan pula:
- --perlawanan yang terang-terangan terhadap maksud Pemerintah untuk menumbuhkan kebiasaan melakukan pembayaran dengan cek dalam masyarakat pada umumnya dan di kalangan perdagangan khususnya, maksud mana telah pula dipertegas oleh P.Y.M. Presiden sendiri dengan Keputusannya No. 470 tahun 1961 tanggal 23 Agustus 1 961 tentang merubah lalu-lintas pembayaran yang terutama bersifat Kartal dengan lalu-lintas pembayaran yang terutama bersifat Giral;
--
- --faktor-faktor yang mengakibatkan berkurangnya/hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga cek pada umumnya dan perbankan khususnya;
- --penghambatan terhadap Rencana Pembangunan Semesta Berencana yang telah ditetapkan oleh M.P.R.S. dengan ketetapannya No. 11 tahun 1960 dan terhadap kemajuan perekonomian bangsa Indonesia khususnya.
Walaupun oleh Dewan Moneter telah dikeluarkan Surat Keputusan Dewan Moneter No. 53 yang maksudnya juga mencegah penarikan cek kosong sebagai usaha dibidang Hukum Publik, kemudian Bank Indonesia menetapkan pula ketentuan-ketentuan guna mencegah penarikan cek kosong tersebut sebagai tindakan dibidang Hukum Administratif, namun segala usaha serta tindakan-tindakan ini belum mampu mencegah penarikan cek-cek kosong.
Guna menertibkan keadaan tersebut di atas perlu segera diadakan tindakan yang cukup keras untuk mencegah hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap lalu-lintas pembayaran dengan cek pada khususnya dan perbankan pada umumnya.
## PASAL DEMI PASAL,
##
PENJELASAN
Pasal 1
. Seorang penarik cek telah melakukan kejahatan yang dimaksud di dalam pasal ini apabila ia tidak menyediakan dana yang cukup pada bank