PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 26 Tahun 1991 tentang TATA CARA PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT, PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT, DAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA SERTA HAK-HAK HAKIM AGUNG DAN HAKIM YANG DIKENAKAN PEMBERHENTIAN (berlaku 2 Mei 1991)
Pembukaan
Menimbang
: a. bahwa Hakim Agung dan Hakim adalah pejabat yang melaksanakan kekuasaan Kehakiman yang merdeka dalam menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. bahwa sehubungan dengan kedudukannya sebagaimana tersebut pada huruf a, syarat-syarat pengangkatan dan pemberhentian Hakim Agung dan Hakim perlu diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri;
- c. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 15, Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985, Pasal 24 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986, Pasal 24 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, dan Pasal 23 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pemberhentian Dengan Hormat, Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dan Pemberhentian Sementara serta Hak-hak Hakim Agung dan Hakim yang Dikenakan Pemberhentian;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2951);
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3316);
Mengingat
- 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3327);
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3344);
6. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3400);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT, PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT DAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA, SERTA HAK-HAK HAKIM AGUNG DAN HAKIM YANG DIKENAKAN PEMBERHENTIAN.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
1. Hakim Agung adalah Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda dan Hakim Anggota pada Mahkamah Agung.
2. Pimpinan Mahkamah Agung adalah Ketua, Wakil Ketua dan Ketua Muda Mahkamah Agung.
3. Hakim adalah Ketua, Wakil Ketua dan Hakim pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama.
4. Majelis Kehormatan Mahkamah Agung dan Majelis Kehormatan Hakim adalah Majelis yang memeriksa dan menerima pengajuan pembelaan diri Hakim Agung dan Hakim serta memberikan pertimbangan, pendapat dan saran atas pembelaan diri tersebut.
5. Menteri adalah Menteri Kehakiman bagi Hakim pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara serta Menteri Agama bagi Hakim pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.
PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT, PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT DAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA SERTA HAK-HAK HAKIM AGUNG DAN HAKIM YANG DIKENAKAN PEMBERHENTIAN
Bagian Pertama
Pemberhentian Dengan Hormat
BAB II - PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT, PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT DAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA SERTA HAK-HAK HAKIM AGUNG DAN HAKIM YANG DIKENAKAN PEMBERHENTIAN
Pasal 2
- (1) Hakim Agung dan Hakim diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena:
- a. permintaan sendiri secara tertulis;
- b. sakit jasmani atau rohani terus-menerus
BAB II - PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT, PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT DAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA SERTA HAK-HAK HAKIM AGUNG DAN HAKIM YANG DIKENAKAN PEMBERHENTIAN
Pasal 3
Pemberhentian dengan hormat dari jabatan Hakim Agung atau Hakim tidak dengan sendirinya diikuti pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, kecuali Hakim Agung atau Hakim yang bersangkutan:
- a. mohon berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- b.
BAB II - PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT, PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT DAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA SERTA HAK-HAK HAKIM AGUNG DAN HAKIM YANG DIKENAKAN PEMBERHENTIAN
Pasal 4
Keputusan tentang pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB II - PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT, PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT DAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA SERTA HAK-HAK HAKIM AGUNG DAN HAKIM YANG DIKENAKAN PEMBERHENTIAN
Pasal 5
Hakim Agung dan Hakim yang diberhentikan dengan hormat memperoleh hak-hak kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB II - PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT, PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT DAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA SERTA HAK-HAK HAKIM AGUNG DAN HAKIM YANG DIKENAKAN PEMBERHENTIAN
Pasal 6
Pimpinan Mahkamah Agung memberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat setelah menerima Keputusan Presiden tentang pemberhentian dengan hormat Hakim Agung.
Bagian Kedua
Pemberhentian Tidak Dengan Hormat
BAB II - PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT, PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT DAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA SERTA HAK-HAK HAKIM AGUNG DAN HAKIM YANG DIKENAKAN PEMBERHENTIAN
Pasal 7
Hakim Agung dan Hakim diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya dengan alasan :
- a. dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan;
- b. melakukan perbuatan tercela;
- c. terus-menerus melalaikan kewajiban dalam melaksanakan tugas pekerjaannya;
- d. melanggar sumpah atau janji jabatan;
- e. melanggar larangan perangkapan jabatan Hakim Agung atau Hakim.
BAB II - PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT, PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT DAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA SERTA HAK-HAK HAKIM AGUNG DAN HAKIM YANG DIKENAKAN PEMBERHENTIAN
Pasal 8
Pemberhentian tidak dengan hormat dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a diusulkan kepada Presiden setelah Hakim Agung dan Hakim tersebut dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana kejahatan
BAB II - PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT, PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT DAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA SERTA HAK-HAK HAKIM AGUNG DAN HAKIM YANG DIKENAKAN PEMBERHENTIAN
Pasal 9
- (1) Pemeriksaan terhadap Hakim Agung dan Hakim yang diduga telah melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b sampai dengan huruf e, dilakukan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Agung bagi Hakim Agung dan oleh Majelis Kehormatan Hakim bagi Hakim.
- (2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Hakim Agung dan Hakim yang bersangkutan dan disampaikan masing-masing kepada Pimpinan Mahkamah Agung bagi Hakim Agung, kepada Ketua Mahkamah Agung dan Menteri bagi Hakim.
BAB II - PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT, PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT DAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA SERTA HAK-HAK HAKIM AGUNG DAN HAKIM YANG DIKENAKAN PEMBERHENTIAN
Pasal 10
- (1) Kepada Hakim Agung dan Hakim diberikan kesempatan untuk membela diri dalam tenggang waktu 30 hari setelah diterimanya
- 7 - pemberitahuan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan di depan:
- a. Majelis Kehormatan Mahkamah Agung bagi Hakim Agung; dan
- b. Majelis Kehormatan Hakim bagi Hakim.
- (3) Hak membela diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) gugur apabila Hakim Agung atau Hakim yang bersangkutan telah menggunakan haknya pada waktu akan diberhentikan sementara dari jabatannya.
BAB II - PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT, PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT DAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA SERTA HAK-HAK HAKIM AGUNG DAN HAKIM YANG DIKENAKAN PEMBERHENTIAN
Pasal 11
- (1) Majelis Kehormatan Mahkamah Agung memberikan pertimbangan, pendapat dan saran kepada Pimpinan Mahkamah Agung atas pembelaan diri Hakim Agung.
- (2) Majelis Kehormatan Hakim memberikan pertimbangan, pendapat dan saran kepada Menteri dan Ketua Mahkamah Agung atas pembelaan diri Hakim.
- (3) Pertimbangan, pendapat dan saran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) disampaikan oleh Majelis Kehormatan dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya pembelaan diri Hakim Agung atau Hakim yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal Majelis Kehormatan memandang perlu adanya
PENJELASAN
Pembukaan
tambahan atas keterangan-keterangan yang dituangkan dalam pembelaan diri Hakim Agung atau Hakim maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat diperpanjang untuk selama-lamanya 30 (tiga puluh) hari.
##
PENJELASAN
Pasal 12
- (1) Pimpinan Mahkamah Agung setelah memperhatikan hasil pemeriksaan dan pertimbangan, pendapat dan saran Majelis Kehormatan Mahkamah Agung mengajukan usul pemberhentian tidak dengan hormat Hakim Agung yang bersangkutan kepada Presiden. - (2) Menteri setelah memperhatikan hasil pemeriksaan dan pertimbangan, pendapat dan saran Majelis Kehormatan Hakim, dengan persetujuan Ketua Mahkamah Agung mengajukan usul pemberhentian tidak dengan hormat Hakim kepada Presiden.
PENJELASAN
Pasal 13
Pimpinan Mahkamah Agung segera memberitahukan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat setelah menerima Keputusan Presiden tentang pemberhentian tidak dengan hormat Hakim Agung.
PENJELASAN
Pasal 14
- (1) Pemberhentian tidak dengan hormat dari jabatan Hakim berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat diikuti dengan pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil. - (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula dalam hal Hakim Agung berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil. - (3) Keputusan tentang pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil, diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ## Bagian Ketiga ## Pemberhentian Sementara
PENJELASAN
Pasal 15
Hakim Agung atau Hakim diberhentikan sementara, dalam hal dikenakan perintah penangkapan yang diikuti dengan penahanan.
PENJELASAN
Pasal 16
Hakim Agung dan Hakim dapat diberhentikan sementara dari jabatannya: - a. sebelum diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7; - b. karena dituntut di muka Pengadilan dalam perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tanpa ditahan.
PENJELASAN
Pasal 17
- (1) Pemberhentian sementara Hakim Agung dengan alasan telah melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b sampai dengan huruf c diusulkan oleh Pimpinan Mahkamah Agung kepada Presiden berdasarkan pertimbangan masih diperlukannya bukti-bukti tentang kesalahan Hakim Agung yang bersangkutan. - (2) Pemberhentian sementara Hakim dengan alasan dan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diusulkan oleh Menteri dengan persetujuan Ketua Mahkamah Agung kepada Presiden.
PENJELASAN
Pasal 18
Hakim Agung dan Hakim yang diberhentikan sementara dari jabatannya tidak memperoleh tunjangan jabatan.
PENJELASAN
Pasal 19
- (1) Apabila perbuatan yang menjadi alasan Hakim Agung dan Hakim dikenakan pemberhentian sementara ternyata tidak terbukti, maka kepada Presiden diusulkan pembatalan pemberhentian sementara tersebut. - (2) Pengusulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan oleh Pimpinan Mahkamah Agung apabila menyangkut pemberhentian sementara Hakim Agung dan oleh Menteri dengan persetujuan Ketua Mahkamah Agung apabila menyangkut pemberhentian sementara Hakim. - (3) Dengan pembatalan pemberhentian sementara, jabatan Hakim Agung atau Hakim beserta jabatan dan hak lainnya dikembalikan seperti semula kepada yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
PENJELASAN
Pasal 20
- (1) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diikuti dengan pemberhentian tidak dengan hormat, apabila : - a. Hakim Agung atau Hakim berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap terbukti bersalah melakukan tindak pidana kejahatan; - b. Hakim Agung berdasarkan pertimbangan Pimpinan Mahkamah Agung dan Hakim berdasarkan pertimbangan Menteri Kehakiman dengan Ketua Mahkamah Agung ternyata melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b sampai dengan huruf e. - (2) Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 14 berlaku