Unknown BUPATI SITUBOIIDO Nomor 18 Tahun 2012 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, maka dalam rangka peningkatan pembangunan dan pengembangan llmu Pengetahuan dan Teknologi yang terarah dan terpadu serta hasilnya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat, perlu membentuk Dewan Riset Daerah Kabupaten Situbondo da1am Peraturan Bupati Situbondo. 1. Undang--Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 1965 Nomor 19-, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 t.entang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan llmu Pengetahuan dan Teknologi {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republilc Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Peruba.han Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republilc Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik: Indonesia Nomor 4578); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lemharan Negara Republik Indonesia Nomor 4594); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pengelokasian Sebagian Pendapatan Badan Usaha untuk Peningkatan Kemampuan Perekayasaan, Inovasi, dan Difusi Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 734); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsetrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republilc Indonesia Nomor 4816); 10. Peraturan (berlaku Unknown)
Pembukaan
bahwa dengan a~ya perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta dengan telah diundangkannya Undang Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, maka dalam rangka peningkatan pembangunan dan pengembangan llmu Pengetahuan dan Teknologi yang terarah dan terpadu serta hasilnya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat, perlu membentuk Dewan Riset Daerah Kabupaten Situbondo da1am Peraturan Bupati Situbondo.
1. Undang--Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 1965 Nomor 19-, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 t.entang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan llmu Pengetahuan dan Teknologi {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republilc Indonesia Nomor 4437)
2
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Peruba.han Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republilc Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik: Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lemharan Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pengelokasian Sebagian Pendapatan Badan Usaha untuk Peningkatan Kemampuan Perekayasaan, Inovasi, dan Difusi Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 734);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsetrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republilc Indonesia Nomor 4816);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 tentang Dewan Riset Nasional;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedornan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 · ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedornan Pengelolaan Keuangan Daerah {Betita Negara Republik Indonesia 2011 Nomor 31 0;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Prociuk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
/"'\
Menetaplran
3
13. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 02) ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 04 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 04).
MBIIUTUSKAN:
PERATURA.R BUPATI SITUBOIIDO TENTAKG PBIIBEIITUKAN DBWAK RISBT DABRAII KABUPATM SITUBOIIDO.
BAB m - KEDUDUKAlf TUGAS POKOK
Pasal 3
Pasal s
BAB m - KEDUDUKAlf TUGAS POKOK
Pasal 4
Pua! 6
BAB m - KEDUDUKAlf TUGAS POKOK
Pasal 5
- (2) Dalam mewujudkan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat {l), DRD melakukan koordinasi di Bidang llmu Pengetahuan clan Teknologi dengan daerah -daerah lain baik wilayah Kabupaten maupun luar Kabupaten.
Pual 7
- -(1) Susunan Organisasi ORD terdiri dari
- a. Ketua, merangkap Anggota.
- b. Wakil Ketua, merangkap Anggota.
- c. Sekretaris, merangkap Anggota.
- d. Anggota.
- (2) Bagan Susunan Organisasi ORD sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB V

## PEJIJABARAK TUGAS DAN nntGSJ

## Bagi,n1Keaatu.

## KETUA

## Pua1 8

Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas :

- a. memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi ORD;
- b. membina, mengawasi dan mengendalikan anggota ORD dalam melaksa.nakan tugasnya ;
- c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas DRD pada Bupati.

## Bagian Ked.aa

## \VAKIL KETUA

## Pasal 9

W akil Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 11) huruf b, mempunyai tugas :

- a. memimpin ORD dalam hal Ketua berhalangan dan membantu Ketua dalam mengkoordinasikan kegiatan ORD serta secara umum mewakili Ketua ;
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua.


/


""

6

## Bag:lea Kettp. SEKRBTARIS

## Pual 10

- (1) Sekretaris sebagai dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan pelaksanaan dan pelaporan hasil pelaksanaan sidang-sidang DRD;
- b. memberikan dukungan teknis, pelayanan keadministrasian dan pembiayaan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DRD;
- c. melaksanakan tugas DRD sehari-hari penuh waktu;dan
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh ketua.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagi.mana dim.aksud pada ayat ( 1) Sekretaris bertanggung jawab kepada Ketua.

## Raglan Keempat

## ANGGOTA

## Pual 11

- (1) Anggota DRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat ( 1) huruf d, mempunyai tugas :
- a. memberikan masukan kepada Ketua yang berkaitan dengan pengembangan ilmu pengetahuan clan teknologi ; dan
- b. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Anggota DRD bertanggung jawab kepada Ketua.

## Pual 12

- ( 1) Keanggotaan ORD sebagaimana dimaksud dalam Pasa.l 7 ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Jumlah anggota DRD sebanyak-banyaknya berjumlah 10 (sepuluh) orang yang sekurang› kurangnya terdiri atas unsur akademisi, praktisi dan unsur pemerintah.
- (3) Keanggotaan DRD diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun clan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan untuk berikutnya.


7

- (4) Keanggotaan ORD dapat berakhir apabila:
- a. berakhimya masa jabatan;
- b. tidak memenuhi kriteria keanggotaan yang telah ditetapkan;
- c. meninggal dunia;
- d. mengundurkan diri;
- e. tidak melaksakan tugasnya;
- f. dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hl.lkum tetap,

## Paaal 13

Dalam melaksanak:an tugasnya, ORD dapat membentuk Sekretariat.

## BAB V

## TATA KERJA DAIi HUBUNGAII KERJA

## Pasa1 14

- ( 1) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimak:sud dalam Pasal 4, DRD menyelenggarakan rapat anggota paling sedikit 4 (empat) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) DRD membahas materi, saran dan pendapat dalam rangka penyusunan prioritas daerah dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

## Pasal 15

Dalam meningkatkan keahlian, kepakaran dan kompetensi individu serta pengorganisasinya, DRD bertanggung jawab mengembangkan struktur dan strata keahlian sesuai dengan kebutuhan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

## Pua.I 16

DRD dan Badan Perencanaan Pembangu.nan Daerah Kabupaten Situbondo memiliki hubungan kemitraan dalam menyiapkan arah kebijakan pembangunan ilmu pengetahuan dan Telmologi yang dituangkan dalam Agenda Riset Daerah.


Diundangkan di Situbondo pada tanggal O 2 M / 1 2012

Dn.BADIWIJONO,ST,M.11 Pembtaa Otama llucla DP. it541010 197603 i OU&gt;

## BABVD PEMBIAYAAN

## Paaal 17

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo yang melekat pada anggaran BAPPEDA.

## BABVID

## DTEJITUAN PBRUTUP

## Pual 18

Hal-hal yang belum cliatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai telmis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua DRD.

## Paaa119

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penepatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

. etapkan di Situbondo da tanggal O 2 MAR 2012 BDPATI SJTUBOlfDO,



BBRITA DABRAII KABUPATBII &amp;ITOB01'DO TABUII 2013 ROMOR 1 l.f

IAIIPIRAN

Peraturan.BupltiKabuprten Situbondo

~ ~~

M~1h12

=

## STR1JKTUR ORGAIIIBASI DEWAii RJ8BT D.ABRAH KABUPATBR BITUB010&gt;0