PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK Nomor 15 Tahun 2016 tentang PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SISTEM ONLINE PADA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI KOTA PONTIANAK (berlaku 1 April 2016)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Kota Pontianak, agar berjalan secara transparan, berkeadilan, jujur dan akuntabel dipandang perlu menyelenggarakan Penerimaan Peserta Didik Baru secara online;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Online Pada Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Kota Pontianak;
Mengingat
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah UndangUndangNomor 27 Tahun 1959 tentangPenetapanUndangUndang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 430l);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5410);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SISTEM ONLINE PADA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI KOTA PONTIANAK.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Luar Daerah adalah Wilayah Luar Kota Pontianak.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Walikota adalah Walikota Pontianak.
5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Pontianak.
6. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Pontianak.
7. Kepala Bidang Pendidikan Dasar adalah Kepala Bidang Dasar Dinas Pendidikan Kota Pontianak.
8. Kepala Bidang Pendidikan Menengah adalah Kepala Bidang Menengah Dinas Pendidikan Kota Pontianak.
9. Satuan Pendidikan adalah satuan pendidikan dasar dan menengah yang meliputi Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, Serta Lembaga Pendidikan Yang Menyelenggarakan Paket A/Ula, Program Paket B/Wustha dan Program paket C.
10. Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat UN adalah kegiatan pengukuran dan penilaian pencapaian kompetensi kelulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu.
11. Ujian Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan adalah kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi peserta didik yang dilakukan oleh sekolah/madrasah/penyelenggara program pendidikan kesetaraan untuk semua mata pelajaran.
12. Nilai Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan selanjutnya disebut Nilai S/M/PK adalah nilai gabungan antara nilai ujianS/M/PK dan rata-rata nilai Rapor atau rata-rata Nilai Derajat Kompetensi.
13. Nilai Ujian Nasional yang selanjutnya disebut Nilai UN adalah nilai yang diperoleh peserta didik dari Ujian Nasional.
14. Ijazah adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menyatakan bahwa seseorang peserta didik telah menyelesaikan suatu jenjang pendidikan dan diberikan setelah dinyatakan lulusan Ujian.
15. Sekolah Tujuan adalah sekolah yang menjadi sekolah pilihan bagi Calon Peserta Didik.
16. Sertifikat Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disebut SHUN adalah surat keterangan yang berisi Nilai UN serta tingkat capaian kompetensi lulusan yang diberikan kepada peserta didik setelah menempuh Ujian Nasional pada jenjang Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, dan Sekolah Menengah Kejuruan Tahun 2015.
17. Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disebut SKHUN adalah Surat Keterengan yang diberikan kepada peserta didik setelah menempuh ujian nasional untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, dan Sekolah Menengah Kejuruan sebelum Tahun 2015
18. Kuota Kelas adalah jumlah maksimum Peserta Didik dalam satu kelas.
19. Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Online selanjutnya disingkat PPDB Sistem Online adalah kegiatan Penerimaan Calon Peserta Didik Baru yang memenuhi syarat tertentu untuk memperoleh pendidikan pada jenjang satuan pendidikan yang lebih tinggi dengan Sistem Online.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Maksud diselenggarakan PPDB Sistem Online Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Kota adalah untuk menjamin terlaksananya Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru secara transparan, berkeadilan, jujur dan akuntabel.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
PPDB Sistem Online bertujuan memberikan kesempatan yang seluas luasnya kepada setiap warga negara agar memperoleh pelayanan pendaftaraan secara cepat, transparan dan dapat di pertanggung jawabkan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:
- a. azas dan prinsip PPDB Sistem Online;
- b. persyaratan calon peserta didik baru;
- c. penyelenggaraan PPDB Sistem Online;
- d. kuota dan daya tamping PPDB Sistem Online;
- e. tata cara pendaftaran;
- f. tata cara seleksi;
- g. pengumuman;
- h. pengendali, evaluasi dan pelaporan; dan
- i. ketentuan penutup.
BAB III - AZAS DAN PRINSIP PPDB SISTEM ONLINE Pasal 5
Pasal 5
Azas PPDB Sistem Online adalah:
- a. obyektif, artinya bahwa PPDB Sistem Online harus memenuhi ketentuan umum yang di atur dalam peraturan ini;
- b. transparan, artinya pelaksanaan PPDB Sistem Online bersifat terbuka dan dapat di ketahui oleh masyarakat termasuk orang tua calon peserta didik;
- c. akuntabel, artinya PPDB Sistem Online dapat di pertanggungjawabkan kepada masyarakat baik prosedur maupun hasilnya;
- d. kompetitif, artinya PPDB Sistem Online dilakukan melalui seleksi
BAB III - AZAS DAN PRINSIP PPDB SISTEM ONLINE Pasal 5
Pasal 6
Prinsip PPDB Sistem Online adalah:
- a. semua lulusan Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah/Sederajat memiliki kesempatan memperoleh pendidikan pada jenjang SMP;
- b. semua lulusan Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah/ Sederajat memiliki kesempatan memperoleh pendidikan pada jenjang Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan; dan
- c. pada dasarnya tidak ada penolakan PPDB Sistem Online kecuali daya tampung sekolah yang bersangkutan tidak mencukupi dan waktu proses PPDB Sistem Online telah berakhir.
BAB III - AZAS DAN PRINSIP PPDB SISTEM ONLINE Pasal 5
Pasal 7
Persyaratan calon Peserta Didik Baru kelas VII (tujuh) pada Sekolah Menengah Pertama adalah :
- a. telah Lulus Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah /Sederajat dan memiliki ijazah; dan
- b. berusia setinggi-tingginya 18 Tahun.
BAB III - AZAS DAN PRINSIP PPDB SISTEM ONLINE Pasal 5
Pasal 8
Persyaratan calon Peserta Didik Baru kelas X (sepuluh) pada Sekolah Menengah Atas adalah :
- a. telah Lulus Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah/Sederajat dan memiliki ijazah;
- b. memiliki SHUN/SKHUN Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah/ Sederajat; dan
- c. berusia setinggi-tingginya 21 Tahun.
BAB III - AZAS DAN PRINSIP PPDB SISTEM ONLINE Pasal 5
Pasal 9
Persyaratan calon Peserta Didik Baru kelas X (sepuluh) pada Sekolah Menengah Kejuruan adalah :
- a. telah Lulus Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah/Sederajat dan memiliki ijazah;
- b. memiliki SHUN/SKHUN Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah/ Sederajat;
- c. berusia setinggi-tingginya 21 Tahun; dan
- d. persyaratan lain diatur lebih lanjut melalui petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Pontianak
PENYELENGGARAAN PPDB SISTEM ONLINE
Bagian Kesatu Kepanitiaan
BAB V - PENYELENGGARAAN PPDB SISTEM ONLINE
Pasal 10
- (1) Kegiatan PPDB Sistem Online dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dengan
BAB V - PENYELENGGARAAN PPDB SISTEM ONLINE
Pasal 12
- (1) Setiap calon peserta didik diberi kesempatan satu kali mendaftar dengan lima pilihan sekolah.
- (2) Calon Peserta Didik asal sekolah dari Kota Pontianak lulusan tahun berjalan dapat langsung mendaftarkan ke satuan pendidikan peserta PPDB Sistem Online.
- (3) Calon Peserta Didik lulusan sebelum tahun berjalan, calon peserta didik lulusan dari luar Provinsi Kalimantan Barat/Luar Negeri serta paket A dan Paket B (Sederajat), harus melakukan proses Pra-pendaftaran.
- (4) Calon peserta didik baru dari sekolah asing melampirkan surat rekomendasi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar atau Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- (5) Calon peserta didik baru yang mendaftarkan ke SMP wajib menyerahkan ijazah Asli Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah/sederajat dan fotokopi yang telah dilegalisir dan bagicalon peserta didik baru lulusan sebelum tahun 2015 wajib menyerahkan Ijazah dan SKHUN/SKHUASBN Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah/Sederajat asli serta fotokopi yang telah dilegalisir.
- (6) Calon peserta didik baru yang mendaftarkan ke Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan wajib menyerahkan Ijazah dan SHUN/SKHUN Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Ibtidaiyah/ Sederajat asli serta fotokopi yang telah dilegalisir.
- (7) Calon peserta didik baru dinyatakan berdomisili di Kota Pontianak, apabilacalon peserta didik baru terdaftar dalam Kartu Keluarga Kota Pontianak.
- (8) Calon peserta didik baru yang berdomisili di Kota Pontianak diwajibkan menunjukkan Kartu Keluarga Asli dan menyerahkan fotokopinya pada saat pendaftaran.
- (9) Calon peserta didik baru yang melakukan Pendaftaran wajib mengisi formulir yang telah disediakan dengan menyerahkan kelengkapan persyaratan sesuai dengan ketentuan.
- (10) Pendaftar yang telah memenuhi persyaratan memperoleh tanda bukti pendaftaran.
- (11) Pendaftar yang karena sesuatu dan lain hal harus mengundurkan diri dalam PPDB Sistem Online dinyatakan gugur dan tidak dapat melakukan pendaftaran kembali di seluruh Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri peserta PPDB Sistem Online.
BAB V - PENYELENGGARAAN PPDB SISTEM ONLINE
Pasal 13
- (1) Pra-pendaftaran bertempat di Dinas Pendidikan Kota Pontianak.
- (2) Calon peserta didik baru mendaftar di sekolah peserta PPDB Sistem Online sesuai dengan jenjang sekolah (Sekolah Menengah Pertama/ Sekolah Menengah Atas/ Sekolah Menengah Kejuruan) yang dekat dengan tempat tinggal calon peserta didik.
BAB VI - KUOTA DAN DAYA TAMPUNG PPDB SISTEM ONLINE Pasal 14
Pasal 14
Kuota Calon Peserta Didik Baru pada PPDB Sistem Online di Kota Pontianakdiatur sebagai berikut :
- a. calon peserta didik baru penduduk Kota Pontianak mendapat kuota 95% (sembilanpuluh lima persen) dari daya tampung masing-masing Satuan Pendidikan Peserta PPDB Sistem Online; dan
- b. calon peserta didik baru yang bukan penduduk Kota Pontianak mendapatkan kuota 5% (lima persen) dari daya tampung masing-masing Satuan Pendidikan Peserta PPDB Sistem Online.
BAB VI - KUOTA DAN DAYA TAMPUNG PPDB SISTEM ONLINE Pasal 14
Pasal 15
- b. calon peserta didik baru yang bukan penduduk Kota Pontianak mendapatkan kuota 5% (lima persen) dari daya tampung masing-masing Satuan Pendidikan Peserta PPDB Sistem Online.
BAB VI - KUOTA DAN DAYA TAMPUNG PPDB SISTEM ONLINE Pasal 14
Pasal 16
Pendaftaran yang dilakukan secara langsung oleh calon peserta didik baru ke sekolah peserta PPDB Sistem Online dengan cara :
- a. menyerahkan formulir yang sudah diisi; dan
- b. menyerahkan persyaratan lainnya sesuai jenjang sekolah yaitu:
1. Ijazah Asli;
2. SHUN/SKHUN;
3. Foto; dan
4. Keterangan Dokter (khusus Sekolah Menengah Kejuruan).
TATA CARA SELEKSI PPDB SISTEM ONLINE
BAB VIII
Pasal 17
- (1) Seleksi PPDB Sistem Online Jenjang Sekolah Menengah Pertama Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Pertama dilakukan dengan cara :
BAB VIII
Pasal 18
- (1) Hasil Seleksi yang ditampilkan pada website adalah hasil sementara, hasil resmi akan ditampilkan pada papan pengumuman sekolah peserta PPDB Sistem Online serta ditandatangani dan dicap basah oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Apabila kuota daya tampung di masing-masing sekolah tidak terpenuhi, maka akan diatur kemudian pengumuman kedua atas kebijakan Kepala Sekolah diketahui dan disetujui oleh Kepala Dinas Pendidikan.
BAB X - PENGENDALI, EVALUASI DAN PELAPORAN Pasal 19
Pasal 19
- (1) Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan PPDB Sistem Online dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan dengan membentuk dan menugaskan Tim Pengendali yang berkedudukan di Kantor Dinas Pendidikan.
- (2) Tugas Tim Pengendali PPDB Sistem Online Kota Pontianak adalah:
- a. mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan PPDB Sistem Online Kota Pontianak dengan mengacu pada ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam petunjuk teknis;
- b. menerima laporan pelaksanaan PPDB Sistem Online Kota Pontianak dari setiap satuan Pendidikan peserta;
- c. menyampaikan rekapitulasi laporan pelaksanaan secara tertulis kepada Kepala Dinas Pendidikan;
- d. mengevaluasi pelaksanaan PPDB Sistem Online Kota Pontianak; dan
- e. memberikan saran tindak lanjut untuk peningkatan mutu pelayanan PPDB Sistem Online tahun berikutnya.
- (3) Pengendalian dan pengawasan dimaksudkan untuk menjamin agar kegiatan PPDB Sistem Online dapat terlaksana sesuai dengan prinsip-prinsip PPDB Sistem Online dan ditujukan untuk meningkatkan mutu pelayanan PPDB Sistem Online.
- (4) Pengendalian dan pengawasan dilakukan terhadap keseluruhan proses pelaksanaan PPDB Sistem Online Kota Pontianak mulai dari perencanaan, persiapan,pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan.
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP Pasal 20
Pasal 20
Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2013 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Online pada Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2013 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Online pada Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2014 Nomor 27), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP Pasal 20
Pasal 21
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Penetapan: Ditetapkan di Pontianak pada tanggal 1 April 2016

Penandatangan: WALIKOTA PONTIANAK, ttd SUTARMIDJI

Penetapan: Diundangkan di Pontianak pada tanggal 1 April 2016

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK, ttd MOCHAMAD AKIP BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2016 NOMOR 15