PERATURAN BUPATI TABALONG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN TABALONG TAHUN ANGGARAN 2012 Nomor 21 Tahun 2012 tentang KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN TABALONG TAHUN ANGGARAN 2012 (berlaku 4 I 2007)
Pembukaan
Mengingat
BUPATI TABALONG
PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 21
TAHUN 2012
TENTANG
KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN TABALONG TAHUN ANGGARAN 2012
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TABALONG,
- Menimbang bahwa peranan pupuk sangat penting dalam meningkatkan produktivitas dan produksi komoditas pertanian dalam rangka
- a. mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional;
- b. bahwa untuk meningkatkan kemampuan petani dalam penerapan pemupukan berimbang diperlukan adanya subsidi pupuk, sehingga perlu menetapkan Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2012;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat ·II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Kpnsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
{
. .
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4844};
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
8. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang Dalam Pengawasan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang Dalam Pengawasan;
9. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237 IKptsi OT.210I 412003 tentang Pedoman Pengawasan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An-organik;
10. Keputusan Menteri 239 I KptsiOT.21014 12003 Pupuk An -organik; Pertanian Nomor tentang Pengawasan Formula
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 02/ Pert/ HK.060/2/2006 tentang Pupuk Organik Pembenah Tanah;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 I Perm en tan I OT. 140 I 4 I 2007 ten tang Rekomendasi Pemupukan N, P danK pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17 IMDAGIPERI6/ 2011 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694)
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 871Permentani SR.130/12I2011 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2012;
16. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 075 Tahun 2011 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 20 12;
Menetapkan
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN TABALONG TAHUN ANGGARAN 2012.
Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tabalong.
4. Dinas adalah Dinas Tanaman Pangan Peternakan dan Perikanan Kabupaten Tabalong.
5. Kepala Din as adalah Kepala Dinas Tan am an Pang an Peternakan dan Perikanan Kabupaten Tabalong.
6. 6 . Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Bupati.
7. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
8. Pupuk an-organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan/ a tau biologi, dan merupakan hasil industri a tau pabrik pembuat pupuk.
9. Pupuk organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman dan/ a tau hewan yang telah melalui proses rekayasa, 'dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk mensuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
10. Pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan.
11. Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: ditetapkan di penyalur resmi di Lini IV. Jenis pupuk bersubsidi terdiri dari urea berwarna pink (merah muda), SP-36, ZA, NPK dan pupuk organik granul. 12. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan temak dan budidaya ikan dan/ a tau udang. I 13. Petani.. ... ... ... ... . \_\_ ..J 13. Petani adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman pangan atau hortikultura dengan luasan tertentu. 14. Pekebun adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman perkebunan dengan luasan tertentu. 15. Petemak adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman hijauan pakan temak dengan luasan tertentu. 16. Pembudidaya ikan atau udang adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri a tau bukan, untuk budidaya ikan dan/ a tau udang yang tidak memiliki izin usaha. 17. Kelompoktani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumberdaya pertanian untuk bekerjasama meningkatkan produktifitas usahatani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usahatani yang diusahakan petani, pekebun, petemak, dan pembudidaya ikan dan/ a tau udang anggota kelompoktani dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi. 18. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) adalah perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun kelompoktani berdasarkan luasan areal usahatani yang diusahakan petani, pekebun, petemak dan pernbudidaya ikan/ dan a tau udang anggota kelompoktani dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi. 19. Produsen adalah perusahaan yang memproduksi dan atau rnengadakan pupuk an-organik (urea, ZA, SP-36, NPK) dan pupuk organik didalam negeri.

Penandatangan: 20. Penyalur Lini III adalah distributor sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang berlaku.

Penandatangan: 21. Penyalur Lini IV adalah pengecer resmi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang berlaku. ## BAB II ## PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI ## Pasal2 - (1) Pupuk bersubsidi diperuntukan bagi petani, pekebun, petemak yang mengusahakan lahan paling luas 2 (dua) hektar setiap musirn tanam per keluarga petani kecuali pembudidaya ikan dan/atau udang paling luas 1 (satu) hektar. - (2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, petemakan atau perusahaan perikanan budidaya . - (3) Pupuk bersubsidi sebagairnana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak 1 Januari 2012 sampai 31 Desember 2012. ## BAB III ## ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI ## Pasal 3 - (1) Alokasi pupuk bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dengan mempertimbangkan alokasi pupuk bersubsidi tahun anggaran 2012 di daerah. I (2) Alokasi pupuk ... ... . ..\_. - - -•• - (2) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut sub sektor, kecamatan, jenis, jumlah kebutuhan, sebagaimana tercantum tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I sampai dengan XXVI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) agar memperhatikan usulan yang diajukan oleh petani, pekebun, petemak, dan pembudidaya ikan dan/ a tau udang berdasarkan RDKK yang telah disetujui oleh Penyuluh Pertanian dan diketahui oleh Kepala Desa/ Lurah setempat.
- (4) Dinas yang membidangi tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan dan pembudidaya ikan danj atau udang wajib melaksanakan pembinaan kepada kelompoktani untuk menyusun RDKK sesuai luas areal usaha tani dan/ a tau kemampuan penyerapan pupuk ditingkat petani di wilayahnya.

## Pasal4

- (1) Kekurangan alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi di suatu wilayah kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), dapat dipenuhi melalui realokasi antar wilayah, dan sub sektor .
- (2) Realokasi sebagaimana dimaksud pad a ayat ( 1) ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.
- (3) Untuk memenuhi kebutuhan petani, realokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan terlebih dahulu sebelum penetapan dari Bupati berdasarkan rekomendasi dari Kepala Dinas.
- (4) Apabila alokasi pupuk bersubsidi di kabupaten atau kecamatan pada bulan berjalan tidak mencukupi, produsen dapat menyalurkan alokasi pupuk bersubsidi di wilayah bersangkutan dari sisa alokasi bulan-bulan sebelumnya dan/ a tau dari alokasi bulan berikutnya sepanjang tidak melampaui alokasi 1 (satu) tahun.

## BABIV

## PENY ALURAN DAN HET PUPUK BERSUBSIDI

## Pasal S

- (1 ) Distributor bertanggung jawab atas kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini Ill sampai ke Lini IV sesuai tanggung jawabnya .
- (2) Distributor hanya menyalurkan pupuk bersubsidi kepada pengecer yang ditunjuk.
- (3) Distributor dilarang melakukan penjualan pupuk bersubsidi kepada pedagang atau pihak lain yang tidak ditunjuk sebagai pengecer.
- (4) Distributor wajib menyampaikan daftar pengecer kepada Dinas yang terkait, serta Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida.
- (5) Untuk kelancaran pendistribusian pupuk di daerah, distributor dapat menambah jumlah pengecer dengan mempertimbangkan keperluan dilapangan dengan mengutartl.akan gabungan kelompoktani (gapoktan) yang memenuhi syarat sebagai pengecer.

## Pasal6

- (1) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sampai ke penyalur Lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang berlaku.

I (2) Penyaluran ... ... .

I

...\_ \_ ,

- (2) Penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian di penyalur Lini IV ke petani atau kelompoktani diatur sebagai berikut :
- a. Penyaluran pupuk bersubsidi di tingkat penyalur Lini IV berdasarkan RDKK sesuai dengan wilayah tanggung jawabnya;
- b. Penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada huruf a memperhatikan kebutuhan kelompoktani dan alokasi di masing-masing wilayah;
- c. Penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan prinsip 6 (enam) tepat yaitu tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu, dan mutu.
- (3) Untuk kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di Lini IV ke petani atau kelompoktani sebagaimana dimaksud pacta ayat (2) , Pemerintah Daerah melakukan pendataan RDKK diwilayahnya, sebagai dasar pertimbangan dalam pengalokasian pupuk bersubsidi sesuai alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan.
- (4) Optimalisasi pemanfaatan pupuk bersubsidi ditingkat petani/kelompoktani dilakukan melalui pendampingan penerapan pemupukan berimbang spesifik lokasi oleh Penyuluh Pertanian.
- (5) Pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi di penyalur Lini IV ke petani atau kelompoktani dilakukan oleh petugas pengawas yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dari KPPP Kabupaten Tabalong.

## Pasal 7

Distributor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dan penyalur di Lini IV wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani, pekebun, peternak, dan pembudidaya ikan dan/ a tau udang diwilayah tanggung jawabnya sesuai alokasi yang telah ditetapkan.

## Pasal8

- (1) Penyalur di Lini IV yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi sesuai HET.
- (2) HET pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :
- (3) HET pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pacta ayat (2) berlaku untuk pembelian oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan danj atau udang di penyalur Lini IV secara tunai dalam kemasan sebagai berikut :

- a. Pupuk urea

- Rp.l.800,- per kg;

- b. Pupuk ZA

Rp.1.400,- per kg;

- c. Pupuk SP-36

Rp.2.000,- per kg;

- d. Pupuk NPK

- Rp.2.300,- per kg;

- e. Pupuk organik

Rp. 500,- per kg;

- a. Pupuk urea

- 50 kg atau 25 kg;

- b. Pupuk ZA

- 50 kg;

- c. Pupuk SP-36

- 50 kg;

- d. Pupuk NPK

- e. Pupuk organik

50 kg atau 20 kg;

40 kg atau 20 kg;


## BAB VIII

## KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pacta saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Tabalong Nomor 15 tahun 2011 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2011 Nomor 1 7) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung pad a tanggal 1 A (US t u· 2G 1 2

Diundangkan di Tanjung pada tanggal 1 Acustuli 2012