PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI UT ARA Nomor 7 Tahun 1956 tentang ah-tengah masyarakat. . dl Desa Parsosoran Kecamatan Garoga serta untuk meningkatkan pelayanan dl b1dang pemermtahan, pembangunan dan kemasyarakatan, maka dirasa perlu memekarkan Desa Parsosoran di Kecamatan Garoga; - b. bahwa dengan memperhatikan hal tersebut diatas dan berdasarkan kriteria kondisi sosial budaya, luas wilayah, jumlah penduduk, sarana/prasarana dan potensi desa, maka perlu dibentuk Desa Parmanuhan di Kecamatan Garoga; - c. bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara. 4. Undang-Undang Nomor 7 Ort Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupatenkabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Utara jo. UndangUndang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Dairi jo. UndangUndang Nomor 12 Tahun 1998 tentan~ Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Derah Tmgkat II Mandailing Natal jo. Undang-undang Nomor 09 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara; 1. 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587); 5. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 11 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Tapanuli Utara; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor. 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan; · Dengan /2,- 'ii, (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATITAPANULIUTARA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI UT ARA
NOMOR ot'f T AHUN 2011 TENT ANG
PEMBENTUKAN DESA PARMANUHAN DI KECAMATAN GAROGA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUFATI TAPANULI UTARA,
- a. bahwa dalam r~ngka mewujudkan aspirasi yang berkembang ditengah-tengah masyarakat. . dl Desa Parsosoran Kecamatan Garoga serta untuk meningkatkan pelayanan dl b1dang pemermtahan, pembangunan dan kemasyarakatan, maka dirasa perlu memekarkan Desa Parsosoran di Kecamatan Garoga;
- b. bahwa dengan memperhatikan hal tersebut diatas dan berdasarkan kriteria kondisi sosial budaya, luas wilayah, jumlah penduduk, sarana/prasarana dan potensi desa, maka perlu dibentuk Desa Parmanuhan di Kecamatan Garoga;
- c. bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.
4. Undang-Undang Nomor 7 Ort Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupatenkabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Utara jo. UndangUndang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Dairi jo. UndangUndang Nomor 12 Tahun 1998 tentan~ Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Derah Tmgkat II Mandailing Natal jo. Undang-undang Nomor 09 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara; 1.
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 11 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Tapanuli Utara;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor. 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan; ·
Dengan
/2,-
'ii,
,1
,
Menetapkan
Dengan Persetujuan Bersama
. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
dan
BUPATITAPANULIUTARA MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH TENT ANG PEMBENTUKAN DESA PARMANUHAN DI KECAMA TAN GAROGA.
BASI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
- a. Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Utara;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
- d. Bupati adalah Bupati Tapanuli Utara;
- e. Kecamatan adalah Kecamatan Pangaribuan yang merupakan wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
- f. Camat adalah Camat Kecamatan Pangaribuan;
- g. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat ## BAB II
PEMBENTUKAN, BATAS WILAY AH DAN PUSAT PEMERINT AHAN Bagian Pertama
Pembentukan
Pasal 2
Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Parmanuhan di Kecamatan Garoga.
,'-~-
Pasal 3
Desa Parmanuhan berasal dari sebagian Desa Parsosoran yang terdiri dari :
- a. Dusun Toba I;
.
- b. Dusun Toba II;
- c. Dusun Toba Ill;
- d. Dusun Toba IV.
Pasa14
~ngan terbentuknya Des~ Parm~nuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka w,Jayah Desa Parsosoran d1kurang1 dengan wilayah Desa Parmanuhan.
Bagian Kedua
Batas Wilayah
Pasal 5
sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, mempunyai batas wilayah Desa Parmanuhan sebagai berikut:
- a. Sebelah Utara
- b. Sebelah Selatan
- c. Sebelah Timur
- d. Sebelah Barat
- Desa Genting Salak;
: Desa Genting Garoga;
: Desa Parsesoran;
- Desa Sibalanga.
Baglan Ketiga
Pusat Pemerintahan Cesa
Pasal 6
Pusat Pemerintahan Desa Parmanuhan berkedudukan di Dusun Toba I.
Pasal 7
Peta Wilayah Desa Parmanuhan Kecamatan Garoga tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB Ill

## KEWENANGAN DESA Pasal8

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa Parmanuhan mencakup kewenangan, tugas dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus pemerintahan desa masing-masing dtserahkan pengurusannya kepada desa induk, dengan mempedemani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB IV PEMERINTAHAN CESA Bagian Pertama

Pemerintah Cesa

Pasal9

## (1) Pemerintah Desa Parmanuhan terdiri dari :

- a. Kepala Desa;
- b. Sekretaris Desa;
- c. Kepala Urusan Pemerintahan;
- d. Kepala Urusan Pembangunan;
- e. Kepala Urusan Pelayanan Umum;
- f. Kepala-kepala Dusun.
- (2) Bagan susunan organisasi Pemerintah Desa Parmanuhan sebagaimana tersebut pada lampiran 2 Peraturan Derah ini. '

'

I

## Bagian Kedua

## Bad,n Pennusyawaratan Desa

## Pasal 10

Badan Permusyawaratan Desa Parmanuhan dibentuk dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB V

## KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 11

- (1) Sebelum Kepala Desa Parmanuhan dipilih, maka diangkat Penjabat Kepala Desa Parmanuhan dengan Keputusan Bupati atas dasar usul Camat dengan memperhatikan asplrasl masyarakat Desa Parmanuhan. ·
- (2) Desa baru wajib menyediakan anggaran swadana untuk penyelenggaraan pemerintahan desa, sampai ditetapkannya APBDesa bagi Desa baru.
- (3) Desa induk dapat memberikan bantuan dana kepada desa baru untuk kegiatan pemerintahan desa sampai ditetapkannya APBDesa bagi Desa baru.
- (4) Sebelum Desa baru dapat menetapkan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa, maka semua Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa induk tetap berlaku dan dilaksanakan di desa baru.

## BAB VI

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal12

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak bertaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## Pasal13

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.

TORANG LUMBANTOBING

Oto,·

Ditetapkan di T arutung pada tanggal 20 Juni 2011

BUPATI TAPANULI UTARA,

Diundangkan di T a rut u n g pada tanggal ,:ul Juni 2011

SEKRETARIS DAERAH,


Drs. SANGGAM HUTAGALUNG PEMBINA UTAMA MADYA NIP. 195802261985031005,-

~

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2011 NOMOR 0~