Unknown Unknown Nomor 19 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Satu Tempat Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkantoran. PROVINSI BANTEN PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 21 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 19 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAYANAN SATU TEMPAT PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA TANGERANG SELATAN, (berlaku Unknown)
Pembukaan
Mengingat
[ SALINAN
BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN
No.21,2014
PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN. Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Satu Tempat Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkantoran.
PROVINSI BANTEN
PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 21 TAHUN 2014 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 19 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAYANAN SATU TEMPAT PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA TANGERANG SELATAN,
Menimbang
- a. bahwa sebagai wujud nyata akselerasi pelaksanaan Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) telah diatur ketentuan teknis melalui Peraturan Walikota Nomor 1 9 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Satu Tempat Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- b. bahwa sejalan dengan itikad Pemerintah Daerah dalam tata kelola pemerintahan yang baik, selain dengan mendekatkan dan menyederhanakan pelayanan kepada Wajib Pajak untuk memenuhi kewajibannya juga diperlukan keselarasan dengan perkembangan teknologi informasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 1 9 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Satu Tempat Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
l
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan Di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
5. Undang-Undang Nomor 1 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 1 Tahun 2010 ten tang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
8. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 15/PMK.07/2014 dan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tahapan Persiapan dan Pelaksanaan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 117);
9. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 0710);
4. 1 0 . Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Tangerang Selatan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2 0 1 1 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 0811);
5. 1 1. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 16 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2012 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 16 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Serita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2014 Nomor ) ;
Menetapkan
- 1 2 . Peraturan Walikota Nomor 1 9 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Satu Tempat Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kata Tangerang Selatan Tahun 2012 Nomor 19);
MEMUTUSKAN:
PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 1 9 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAYANAN SATU TEMPAT PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.
Pasall
Beberapa ketentuan Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Satu Tempat Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kata Tangerang Selatan Tahun 2012 Nomor 19) diubah sebagai berikut:
1. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal SA dan Pasal SB yang berbunyi sebagai berikut:
Pasal 5A
Dikecualikan dari PST yang diatur dalam Peraturan Walikota ini dalam hal Mutasi Objek Pajak dan/atau Subjek Pajak dari peralihan hak atas tanah dan/ atau bangunan baik sebagian a tau seluruhnya berdasarkan laporan bulanan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)/Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) yang diterima oleh Dinas.
Pasal 5B
Mutasi Objek Pajak dan/atau Subjek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal SA ditindaklanjuti oleh Dinas tanpa melalui mekanisme PST.
2. Diantara angka 2 dan angka 3 Huruf B
Pasal 5
Dikecualikan dari PST yang diatur dalam Peraturan Walikota ini dalam hal Mutasi Objek Pajak dan/atau Subjek Pajak dari peralihan hak atas tanah dan/ atau bangunan baik sebagian a tau seluruhnya
Mutasi Objek Pajak dan/atau Subjek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal SA ditindaklanjuti oleh Dinas tanpa melalui mekanisme PST.
2. Diantara angka 2 dan angka 3 Huruf B BAB I
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 2a, sehingga huruf B sehingga menjadi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kota Tangerang Selatan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan. Pada tanggal 26 Agustus 2014.

WALIKOTA TANGERANG SELATAN, ttd/cap

AIRIN RACHMI DIANY

Diundangkan di Tangerang Selatan. Pada tanggal 26 Agustus 2014.

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN,

## ttd/cap

## DUDUNG E. DIREDJA

SERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2014 NOMOR 21

Salinan Sesuai Dengan Aslinya Plt. Kepala Bagian Hukum, ttd/cap

Ir. H. Nur Selamet, MM. Pembina Tk. I IV /b Nip. 19630215 199601 1 001