PERATURAN GUBERNUR MA Nomor 051 Tahun 2012 tentang STANDARISASI HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN (berlaku 2 Agustus 2012)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 051 TAHUN 2012 TENTANG
STANDARISASI HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas, akuntabi- litas dan tertib pengelolaan keuangan daerah serta penyelenggaraan tugas Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Kalimantan Selatan, dipandang perlu diatur tentang standarisasi honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standarisasi Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan ;
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106) ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tangung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165) ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694) ;
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2007 Nomor 13) ;
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 2) ;
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 5) ;
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 1) ;
21. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 025 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 29) ;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDARISASI HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN.
Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Tim Anggaran Pemerintah Daerah, selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBD Provinsi Kalimantan Selatan, evaluasi penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBD Kabupaten/Kota se Kalimantan Selatan, yang terdiri dari Tim Inti dan Tim Teknis.
6. Tim Asistensi Pusat adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur yang keanggotaannya terdiri dari unsur Direktorat Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri.
7. Tim/Panitia yang dibentuk oleh PPKD adalah Tim/Panitia yang dibentuk dalam rangka memperlancar aktivitas pengelolaan keuangan daerah.
8. Tim/Panitia Penyusunan RKPD adalah Tim/Panitia yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
10. Standarisasi Honorarium adalah pembakuan upah sebagai imbalan jasa diluar gaji.
STANDAR HONORARIUM
BAB II - STANDAR HONORARIUM
Pasal 2
- (1) Besaran honorarium yang tercantum dalam daftar standar honorarium TAPD yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur ini merupakan besaran maksimal yang dapat diberikan kepada pimpinan/anggota TAPD per item kegiatan/pekerjaan dan / atau per tahapan kegiatan/pekerjaan.
- (2) Honorarium anggota TAPD, Tim Asistensi Pusat, Tim/Panitia yang dibentuk oleh PPKD dan Tim/Panitia Penyusunan RKPD, besarannya disesuaikan berdasarkan jabatan dalam kedinasan dengan tidak melampaui besaran maksimal.
- (3) Honorarium anggota TAPD, Tim Asistensi Pusat, Tim/Panitia yang dibentuk oleh PPKD dan Tim/Panitia Penyusunan RKPD, pembayarannya berdasarkan keperluan dari kegiatan/pekerjaan yang dilaksanakan.
- (4) Daftar Standar honorarium TAPD, Tim Asistensi Pusat, Tim/Panitia yang dibentuk oleh PPKD dan Tim/Panitia Penyusunan RKPD sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## BAB III

## KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal 2 Agustus 2012

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN, ttd H. RUDY ARIFFIN

Diundangkan di Banjarbaru pada tanggal 2 Agustus 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN, ttd MUHAMMAD ARSYADI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2012 NOMOR 51

## LAMPIRAN I

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 051 TAHUN 2012 TENTANG STANDARISASI HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

## DAFTAR STANDAR HONORARIUM ANGGOTA TIM INTI TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

| NO. | JABATAN DALAM TIM | BESARAN MAKSIMAL HONORARIUM |
|-------|---------------------|-------------------------------|
| 1 | Pembina | Rp.5.000.000,00 |
| 2 | Pengarah | Rp.4.500.000,00 |
| 3 | Ketua/Koordinator | Rp.4.000.000,00 |
| 4 | Wakil Ketua I | Rp.3.500.000,00 |
| 5 | Wakil Ketua II | Rp.3.500.000,00 |
| 6 | Wakil Ketua III | Rp. 3.500.000,00 |
| 7 | Sekretaris | Rp.3.000.000,00 |
| 8 | Wakil Sekretaris | Rp.2.500.000,00 |
| 9 | Anggota | Rp.2.000.000,00 |

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN, ttd H. RUDY ARIFFIN

LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR NOMOR 051 TAHUN 2012 TENTANG STANDARISASI HONORARIUM TIM ANGGARAN

## DAFTAR STANDAR HONORARIUM ANGGOTA TIM TEKNIS TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN, TIM ASISTENSI PUSAT, TIM/PANITIA YANG DIBENTUK OLEH PPKD, DAN TIM PANITIA PENYUSUNAN RKPD

| NO. | JABATAN DALAM TIM | BESARAN MAKSIMAL HONORARIUM |
|-------|---------------------|-------------------------------|
| 1 | Pembina | Rp.5.000.000,00 |
| 2 | Pengarah | Rp.4.500.000,00 |
| 3 | Ketua/Koordinator | Rp.4.000.000,00 |
| 4 | Wakil Ketua | Rp.3.500.000,00 |
| 5 | Sekretaris | Rp.3.000.000,00 |
| 6 | Wakil Sekretaris | Rp.2.500.000,00 |
| 7 | Anggota | Rp.2.000.000,00 |

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN, ttd H. RUDY ARIFFIN