Unknown Unknown Nomor 38 Tahun 2012 tentang SUSUNAN ORAGANISASI DAN TATAKERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) K..tu~UPATEN LABUHANBATU (berlaku 28 Desember 2012)
Pembukaan
Menimbang a. bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa di Ka bu paten Labuhanbatu, perlu penyempurnaan pengaturan mengenai susunan organisasi dan tatakerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang telah ada;
b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tetang Unit Layanan Pengadaan, perlu menyesuaikan dengan Ketentuan
Mengingat yang diatur dalam Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 05 Tahun 2012 Ten tang Susunan Organisasi dan TataKerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Labuhanbatu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati ten tang Perubahan Atas Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 05 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) Ka bu paten Labuhanbatu.
1. Undang-Undang Nomor 7 Ort Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Suma.tera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun l 956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Unda.ng Nomor 8 Tahun 1974 ten tang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas
,.
'
3
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N omor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha yang tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38.S l);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286};
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ten tang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nornor 11 Tahun 2008 tentang · Informasi dan Transaksi Elektronik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
j
5
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundangan - undangan (Lem baran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 ten tang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
6
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4 741);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 ten tang Penyelenggaraan . Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerinlah Nomor 29 Tahun 2000 ten tang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);
16. Peraturan Presiden Nomor l Ofi Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
17. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana tclah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
•
J
.
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dae rah sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ten tang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 7 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Bararig Milik Daerah;
20. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan;
21. Peraturan Daerah Nomor 34 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2008 Nomor 24 Seri D Nomor 5);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 35 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja DinasDinas Daerah Kabupaten Labuhanbatu (Lembaran Daerah Ka bu paten
II
'
Labuhanbatu Tahun 2008 Nomor 35 Seri D Nomor 6);
- tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Labuhanbatu (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2008 Nomor 36 Seri D Nomor 7) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nornor 32 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Ka bu paten Labuhanbatu Nomor 36 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tekriis Daerah Kabupaten Labuhanbatu (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2012 Nomor 32 Seri D Nomor 32 ; Kabupaten Tahun 2008 23. Peraturan Daerah Labuhanbatu Nomor 36
24. Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor 050 / 40 / Pemb / 2012 ten tang Pembentukan Tim Penyusunan Peraturan Bupati tentang Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu.
Menetapkan
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENT ANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATU RAN BUPATI LABUHANBATU NOMOR 05 TAHUN 2012 TENTANG SUSUNAN ORGANISAS I DAN TATA KERJA UNIT LA YANAN PENGADAAN (ULP) KABUPATEN LABUHANBATU
Pasal I
Beberapa Ketentuan dalam Pcraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 05 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Labuhanbatu diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan Pasal 8 hurup c dan huruf d diubah, sehingga Pasal 8 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :
Pasal 7
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud daiam Pasal 7, ULP memiliki kewenangan ·:
Pasal 8
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud daiam Pasal 7, ULP memiliki kewenangan ·:
- a. menetapkan Dokumen Pengadaan;
- b. menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
- c. menetapkan Penyedia Barang / Pekerjaan Konstruksi / Jasa Lainnya dengan nilai diatas
Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- d. menetapkan Penyedia Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
- e. mengusulkan Penyedian Barang/ J asa yang melakukan perbuatan dan tindakan penipuan,pemalsuan dan pelanggaran hukum lainnya kepada PA/KPA/Kepala Daerah untuk dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.
2. Ketentuan Pasal 10 ayat (3) diubah dan di tarn bah 2 (dua) ayat, sehingga Pasal 10 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:
Pasa110
Pasal 9
- (1) Kepala ULP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) hutuf a berkedudukan setara eselon III.
Pasal 10
Pasa110
- (1) Kepala ULP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) hutuf a berkedudukan setara eselon III.
- (2) Kepala ULP sebgaimana dimaksud pada ayat (1) mempuyai fungsi pengkoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa di leingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Kepala ULP dalam melaksanakan Iungsi sebagaimana maksud ayat (2) di atas mempuyai tugas :
- a) merrurnpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan ULP;
- b) menyusun dan melaksanakan strategi Pengadaan Barang/ Jasa ULP;
- c) menyusun program kerja dan anggaran ULP;
- d) mengawasi seluruh kegiatan pengadaan barang/ jasa di ULP dan melaporkan apabila ada penyimparigan dan/ atau indikasi pe nyimparigari;
- e) rnembuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- f) mclaksanakan pengembangan dan pernbinaan Sumber Daya Manusia ULP;
- g) menugaskan anggota Pokja sesuai dengan beban kerja masmgmasmg;
- h) mengusulkan pen cm pa tan/ pemindahan/ pemberhentian anggota Pokja ULP kepada Bupati dan/atau PA/KPA;
10. ii mengusulkan Staf Pendukung ULP sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Kcpala ULP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat merangkap dan bertugas sebagai anggota Pokja ULP.
- (5) Kepala ULP sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) Persyaratan Sertifikasi Pengadaan Barang/ Jasa dapat dikecualikan.
Pasal 12
Pasa l 12
- (1) Kelompok Kerja ULP sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf d mernpuyai tugas melakukan pemilihan Penyedia Ba rang/ Jasa yang meliputi :
- a. melakukan kaji ulang terhadap spesifikasi dan Harga Perkiraan Seridiri paket-paket yang akan dilelang/ seleksi;
- b. rnengusulkan perubahan Harga Perkiraan Sendiri, Kerangka Acuan Kerja/ spesifikasi teknis pekerj aan dan rancangan kon trak kepada PPK;
4. rencana pemilihan barang/jasa dan dokumen menyusun penyedia menetapkan peng~daan; c.
- d. melakukan pemilihan penyedia barang/jasa mulai dari pengumuman kualifikasi atau pelelangan sampai dengan menjawab sanggah;
- e. rnengusulkan penetapan pemenang kepada PA pada Bupati un tuk Penyedia Barang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya yang bernilai di atas Rp. 100.000.000.000,(seratus miliar rupiah) dan penyedia Jasa Konsultansi yang bernilai di atas Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) melalui Kepala ULP;
menetapkan Pemenang urituk : f.
- 1) Pelelangan a tau Periunjukan Langsung untuk paket pengadaan barang / pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 100.000.000.000,(seratus miliar rupiah); atau
- 2) Seleksi atau · Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
10.000.000.000,00 (sepuluh mi liar rupiah).
- g. menyampaikan Serita Acara Hasil Pelelangan kepada PPK melalui Kepala ULP;
- h. membuat laporan mengenai proses dan hasil Pengadaan Barang/ Jasa kepada Kepala ULP;
1. memberikan data dan informasi kepada Kepala ULP merigenai Penyedia Barang / Jasa yang melakukan perbuatan seperti penipuan , pemalsuan dan pelanggaran lainnya; dan
- J. mengusulkan bantuan Tim Tek.nis dan/ atau Tim Ahli kepada Kepala ULP.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Pckja dan setiap anggota Pokja ULP mempuyai kewenangan yang sama dalam pengarnbilan keputusan yang ditetapkan berdasarkan suara terbanyak.
- (3) Penetapan pcmenang oleh Pokja ULP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, tidak bisa diganggu gugat oleh Kepala ULP.
- (4) Anggota Pokja ULP dapat bertugas dan menjadi Pejabat Pengadaan di luar ULP.
- (5) Kelompok Kerja dalam rangka mendukung proses evaluasi dan klarifikasi terhadap dokumen penawaran dan penyedia jasa jika diperlukan dapat berkoordinasi dengan Kelompok Kerja yang lain dengan memperhatikan pengadaan barang/ jasa sejenis.
Pasal 24
Pasal24
- ( 1) Pembiayaan pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa oleh ULP dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Labuhanbatu pada masing-rnasing SKPD, dengan ketentuan pembiayaan mengenai honorarium segera dibayarkan oleh PA/ KPA/ PPK pada saat penyerahan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP).
- (2) Pembiayaan honorarium untuk Kepala, Sekretariat (Sekretaris dan Seksi-Seksi) ULP dibayarkan selama proses pengadaan yaitu 6 (enam ) bulan.
Pasal II
1. Pengadaan Barang/ Jasa yang sedang dilaksanakan, dilanjutkan dengan tetap berpedoman pada ketentuan sebelum diubah berdasarkan Peraturan Bupati ini.
2. Dengan ditetapkannya Peraturan ini maka Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 05 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan TataKerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Labuhanbatu masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini.
3. Peraturan in i mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
4.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang rncngetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

Penetapan: Ditetapkan di Rantauprapat pada tanggal 28 Desember 2012

Penandatangan: ## BUPATILABUHANBATU, dto ## TIGOR PANUSUNAN SIREGAR Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 38 Tahun 2012 Tariggal 28 Desember 20 i 2