PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN Nomor 04 Tahun 2013 tentang PENYELENGGARAANKEPARIWISATAAN (berlaku 28 Juni 2013)
Pembukaan
Menimbang :
PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR 04 TAHUN 2013
TENTANG
PENYELENGGARAANKEPARIWISATAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TUBAN,
- a. bahwa hakekatnya kekayaan alam, seni budaya, tradisi masyarakat dan keanekaragaman potensi kepariwisataan yang dimiliki Daerah · dapat menjadi modal dasar pengembangan kepariwisataan;
- b. bahwa perkembangan kepariwisataan memegang peran penting sebagai pusat pengembangan dan pertumbuhan ekonomi dalam menciptakan iklim yang sehat dan dinamis melalui pengelolaan kegiatan usaha dan potensi kepariwisataan di Daerah;
- c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2001, Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2001 dan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2001 serta Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2003, sudah tidak sesuai lagi dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan;
Mengingat: Negara
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabµpaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 ' Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Undang:-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik I~donesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5123);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5116);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran f-Jegara Republik Indonesia Nomor 5262);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1205/MENKES/ PER/2004 tentang Pedoman Persyaratan Kesehatan Pelayanan Sehat Pakai Air (SPA);
17. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.85/ HK.501/MKP/2010 tentang tentang Tata Cara Usaha Jasa Perjalanan Wisata;
18. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.86/ HK.501/MKP/2010 tentang Usaha Penyediaan Akomodasi;
19. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.87 / HK.501/MKP/2010 tentang Usaha Jasa Makanan dan Minuman;
20. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.88/ HK.501/MKP/2010 tentang Usaha Kawasan Pariwisata;
4
21. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.89/HK.501/MKP/2010 tentang Usaha Jasa Transportasi Wisata;
22. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.90/HK.501/MKP/2010 tentang Usaha daya Tarik Wisata;
23. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata PM.91/HK 501/MKP/2010 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi; Nomor Usaha
24. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata PM.92/HK.501/MKP/2010 tentang Usaha Pramuwisata; Nomor Jasa
25. Peraturan Menteri Kebudayaan PM.93 /HK.SO 1 /MKP /2010 dan Pariwisata Nomor ten tang Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran;
26. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.94/HK.501/MKP/2010 tentang Usaha Jasa Konsultan Pariwisata;
27. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata PM.95/HK.501/MKP/2010 tentang Usaha Informasi Pariwisata; Nomor Jasa
28. Peraturan Menteri Kebudayaan dan P~wisata Nomor PM.96/HK.501/MKP/2010 tentang Usaha Wisata Tirta;
29. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.97 /HK.501/MKP/2010 tentang Usaha SPA
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 0 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tuban (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2008 Seri E Nomor 7);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban ~omor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tuban sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 15 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Tu ban Tahun 2011 Seri D Nomor2); '
33. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2013 Seri E Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 01);
Dengan Persetujuan Benama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TUBAN dan
BUPATITUBAN
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN.
BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Tuban.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tuban.
3. Bupati adalah Bupati Tuban.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tuban.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD yang membidangi urusan penyelenggaraan kepariwisataan.
6. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu urituk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
7. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
8. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah Daerah dan pengusaha.
10. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
.,
11. Daerah Tujuan Wisata yang selanjutnya disebut Destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas, pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dengan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
12. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
13. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
14. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam menghasilkan barang dan/ atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
15. Kawasan Strategi Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
16. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.
17. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan kepariwisataan.
18. Penyelenggaraan Kepariwisataan adalah pengaturan terhadap pelaksanaan kegiatan kepariwisataan.
19. Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang selanjutnya di singkat TDUP adalah surat , tanda pendaftaran yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah kepada perusahaan untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata di Daerah.
20. Sehat Pakai Air yang selanjutnya disingkat SPA adalah upaya kesehatan tradisional yang menggunakan pendekatan holistic, melalui perawatan menyeluruh dengan menggunakan metode kombinasi keterampilan hidroterapi, pijat (massage) yang diselenggarakan secara terpadu untuk menyeimbangkan tubuh, pikiran dan perasaan (body, mind and spirit).
21. Usaha Mikro Kecil Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria usaha mikro, kecil dan menengah sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang usaha mikro kecil dan menengah.
BABII
ASAS, FUNGSI DAN TUJUAN Paaal2
Kepariwisataan diselenggarakan
Pasal 3
Kepariwisataan berfungsi :
- a. memenuhi kebutuhan jasmani, rohani dan intektual setiap wisatawan;
- b. meningkatkan peran serta pelaku usaha pariwisata; dan
- c. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.
Pasal 4
Kepariwisataan bertujuan untuk :
- a. meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- b. mengurangi kemiskinan;
- c. mengurangi pengangguran;
- d. meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah;
- e. melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya;
- f. melestarikan dan memajukan kebudayaan serta perlindungan terhadap nilai-nilai keagamaan;
- g. memupuk rasa cinta tanah air;
8. h . memperkukuh jati diri dan kesatuan bangsa;
- i. mengangkat citra bangsa; dan
10. j . mempererat persahabatan antar bangsa.
BAB III - PRINSIP PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN Pasal 5
Pasal 5
Kepariwisataan diselenggarakan dengan prinsip :
. .
- a . menjunjung tinggi norma agama dan · nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan houbungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan;
- b. menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal;
- c. memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan secara proporsional;
- d. memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
- e. memberdayakan masyarakat setempat;
- f. menjamin keterpaduan antar sektor, antar daerah, antar pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antar pemangku kepentingan;
- g. mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam , bidang pariwisata sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;dan
- h . memperkukuh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia . .
BABIV
PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN Pembangunan Kepariwisataan
BAB III - PRINSIP PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN Pasal 5
Pasal 6
Pembangunan kepariwisataan daerah dilakukan
- ( 1) Pembangunan Kepariwisataan dilakukan
Dalam hal bersifat khusus atau sebagai kegiatan rintisan, Pemerintah D. aerah dapat menyelenggarakan kegiatan wisata secara mandin atau kerjasama dengan usaha pariwisata dan/atau masyarakat setempat.
Pemerintah Daerah mendorong penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing di bidang kepariwisataan . sesuai dengan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah.
- (1) Wilayah, lokasi, bangunan yang karena memiliki sifat khusus dan/atau telah digunakan oleh masyarakat sebagai daya tarik wisata, wajib dilindungi agar tidak beralih fungsi atau merugikan kepentingan umum.
- (2) Wilayah, lokasi, bangunan yang karena memiliki sifat khusus dan/ atau telah digunakan oleh masyarakat sebagai daya tarik wisata, diatur
Pemerintah . Daerah bersama lembaga yang terkait menyelenggarakan penelitian dan pengembangan Kepariwisataan untuk mendukung pembangunan Kepariwisataan.
Industri Pariwisata
Bagian Kedua Pasal 13
BAB III - PRINSIP PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN Pasal 5
Pasal 7
Pembangunan Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a antara lain meliputi pembangunan struktur industri pariwisata, daya saing produk pariwisata, kemitraan usaha pariwisata, kredibilitas bisnis, serta tanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya.
BAB III - PRINSIP PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN Pasal 5
Pasal 8
- ( 1) Pembangunan Kepariwisataan dilakukan
BAB III - PRINSIP PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN Pasal 5
Pasal 9
Dalam hal bersifat khusus atau sebagai kegiatan rintisan, Pemerintah D. aerah dapat menyelenggarakan kegiatan wisata secara mandin atau kerjasama dengan usaha pariwisata dan/atau masyarakat setempat.
BAB III - PRINSIP PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN Pasal 5
Pasal 10
Pemerintah Daerah mendorong penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing di bidang kepariwisataan . sesuai dengan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah.
BAB III - PRINSIP PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN Pasal 5
Pasal 11
- (1) Wilayah, lokasi, bangunan yang karena memiliki sifat khusus dan/atau telah digunakan oleh masyarakat sebagai daya tarik wisata, wajib dilindungi agar tidak beralih fungsi atau merugikan kepentingan umum.
- (2) Wilayah, lokasi, bangunan yang karena memiliki sifat khusus dan/ atau telah digunakan oleh masyarakat sebagai daya tarik wisata, diatur
BAB III - PRINSIP PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN Pasal 5
Pasal 12
Pemerintah . Daerah bersama lembaga yang terkait menyelenggarakan penelitian dan pengembangan Kepariwisataan untuk mendukung pembangunan Kepariwisataan.
Industri Pariwisata
BAB III - PRINSIP PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN Pasal 5
Pasal 13
Pembangunan Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a antara lain meliputi pembangunan struktur industri pariwisata, daya saing produk pariwisata, kemitraan usaha pariwisata, kredibilitas bisnis, serta tanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya.
BAB III - PRINSIP PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN Pasal 5
Pasal 14
- (1) Pembangunan Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b antara lain meliputi pemberdayaan masyarakat, pembangunan daya tarik wisata, pembangunan prasarana, penyediaan fasilitas umum, serta pembangunan fasilitas pariwisata secara terpadu dan berkesinambungan.
- (2) Pembangunan Destinasi Pariwisata dalam rangka pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), melibatkan U saha Mikro, Kecil dan Menengah sebagai pendukung penyediaan produk lokal pariwisata.
- (3) Pembangunan Destinasi Pariwisata dalam rangka pembangunan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui p~nganekaragaman atraksi seni dan budaya Daerah.
- (4) Pembangunan Destinasi Pariwisata dalam rangka pembangunan prasarana dan penyediaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui optimalisasi fasilitas dan sarana Kepariwisataan yang mencerminkan ciri khas Daerah.
Bagian Keempat
Pemasaran
BAB III - PRINSIP PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN Pasal 5
Pasal 15
- (1) Pembangunan pemasaran sebagaimana dimaksud dalani Pasal 7 huruf c antara lain meliputi pemasaran Pariwisata bersama, terpadu, dan berkesinambungan di tingkat Kabupaten, Propinsi dan \_ nasional dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan · serta pemasaran yang bertanggung jawab dalam membangun citra Daerah sebagai bestinasi Pariwisata yang berdaya saing.
- (2) Pembangunan Pemasaran Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khususnya dalam melaksanakan promosi pariwisata yang melibatkan pemangku kepentingan di bidang pariwisata dilakukan oleh Badan Promosi Pariwisata Daerah.
Bagian Kelima
BAB III - PRINSIP PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN Pasal 5
Pasal 16
. Pembangunan kelembagaan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d antara lain meliputi:
- a. pengembangan organisasi Pemerintah Daerah, swasta, dan masyarakat;
- b. pengembangan sumberdaya manusia;
- c. regulasi; dan
- d. mekanisme operasional di bidang Kepariwisataan.
Usaha Pariwisata meliputi :
- a . daya tarik wisata;
- b. kawasan pariwisata;
BABV
KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA DAN JALUR WISATA Bagian kesatu Kawaaan Strategis Pariwiaata Paaal 17
- (1) Peneta,pan Kawasan Strategis pariwisata dilakukan dengan
BAB III - PRINSIP PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN Pasal 5
Pasal 19
- c. j asa transportasi wisata;
- d. jasa perjalanan wisata;
- e. jasa makanan dan minuman;
- f. penyediaan akomodasi;
- g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
6. h . penyelenggaraan Pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran;
- i. jasa informasi pariwisata;
- j. jasa konsultan pariwisata;
- k. jasa pramuwisata;
1. wisata tirta; dan
- m. spa.
BAB III - PRINSIP PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN Pasal 5
Pasal 20
Pemerintah Daerah mengembangkan dan melindungi usaha mikro, kecil, menengah,' dan koperasi dalam bidang usaha pariwisata dengan cara :
- a . membuat kebijakan pencadangan usaha pariwisata untuk usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi; dan
- b. memfasilitasi kemitraan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi dengan usaha skala besar dalam bidang usaha pariwisata.
BAB III - PRINSIP PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN Pasal 5
Pasal 21
Pengelolaan Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Badan Usaha milik pemerintah/swasta, BUMD atau perseorangan.
Bagian Kedua Usaha Daya Tarik Wisata Paragraf 1 Umum
BAB III - PRINSIP PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN Pasal 5
Pasal 22
- (1) Usaha Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a merupakan usaha yang kegiatannya mengelola:
- a. daya tarik wisata alam;
- b. daya tarik wisata budaya; dan
- c. daya tarik wisata buatan/binaan manusia.
- (2) Usaha Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyelengarakan kesenian/pertunjukan budaya/hiburan.
Usaha Daya Tarik Wisata Alam
BAB III - PRINSIP PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN Pasal 5
Pasal 23
- (1) Usaha daya tarik wisata alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a merupakan usaha pemanfaatan sumber daya alam dan tata lingkungannya.
- (2) Kegiatan usaha daya tarik wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , meliputi:
2. a . pengelolaan usaha daya tarik wisata alam; dan
- b. penyediaan sarana dan fasilitas bagi masyarakat di sekitarnya untuk berperan serta dalam kegiatan usaha daya tarik wisata . alam.
Usaha Daya Tarik Wisata Budaya
BAB III - PRINSIP PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN Pasal 5
Pasal 24
Usaha daya tarik wisata budaya sebagaimana dimaksud daiam Pasal 22 ayat (1) hurufb meliputi:
- a. usaha pengembangan seni budaya sebagai daya tarik wisata; dan
- b. usaha pengelolaan daya tarik wisata budaya.
Paragraf4
BAB III - PRINSIP PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN Pasal 5
Pasal 25
- (1) Usaha daya tarik wisata buatan/binaan manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c merupakan usaha pemanfaatan potensi kawasan yang dibuat atau diciptakan sebagai daya tarik wisata.
- (2) Kegiatan Usaha daya tarik wisata buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
3. a . pembangunan sarana dan prasarana bagi wisatawan;
- b. pengelolaan usaha daya tarik wisata buatan; dan
- c. penyediaan sarana dan fasilitas bagi masyarakat di sekitamya untuk berperan serta dalam kegiatan usaha daya tarik wisata buatan/binaan manusia.
Bagian Ketiga
BAB III - PRINSIP PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN Pasal 5
Pasal 26
•
- (1) Usaha kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b merupakan usaha yang kegiatannya membangun dan/atau mengelola kawasan dengan luas tertentu untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.
- (2) Usaha kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penyewaan lahan yang telah dilengkapi dengan pi;-asarana sebagai tempat untuk menyelenggarakan usaha Pariwisata dan fasilitas pendukunglainnya;dan
- b. penyediaan bangunan untuk menunjang kegiatan Pariwisata di dalam kawasan Pariwisata.
Baglan Keempat
Usaha Jasa Transportasl Wlsata
.
BAB III - PRINSIP PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN Pasal 5
Pasal 27
- (1) Usaha Jasa Transportasi Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c merupakan usaha khusus yang menyediakan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi regular /umum.
- (2) Usaha jasa transportasi wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan ciri-ciri sebagai berikut:
- a. mengangkut wisatawan atau rombongan;
- b. rnerupakan pelayanan angkutan dari dan menuju daerah tujuan wisata atau tempat lain penunjang pariwisata; dan
- c. jenis angkutan dapat berupa angkutan bermotor.
Bagian Kelima
Usaha Jasa Perjalanan Wisata
BAB III - PRINSIP PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN Pasal 5
Pasal 28
- (1) Usaha jasa perjalanan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d merupakan usaha biro perjalanan wisata .dan usaha agen perjalanan wisata.
- (2) Usaha biro perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi usaha penyediaan jasa perencanaan perjalana,n dan/atau jasa ' pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah.
- (3) Usaha biro perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memiliki paket Wisata yang merupakan rangkaian dari perjalanan wisata yang tersusun lengkap disertai harga dan persyaratan tertentu.
- (4) Usaha agen perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi usaha jasa pemesanan sarana, pemesanan tiket dan pemesanan akomodasi serta pengurusan dokumen perjalanan.
Bagian Keenam
Usaha Jasa Makanan dan Minuman
BAB III - PRINSIP PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN Pasal 5
Pasal 29
- (1) Usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 h1.,1ruf e merupakan usaha makanan dan minuman yang dilengkapi dengan perlengkapan untuk proses pembuatan dan/atau penyajian.
- (2) Usahajasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa :
3. a . restoran;
- b. jasa boga;
- c. kafe; dan
- d. kedai minuman.
- (3) Usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, c dan d dapat menyelenggarakan kesenian/hiburan yang dilakukan oleh artis baik dari dalam negeri maupun luar negeri.
BAB III - PRINSIP PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN Pasal 5
Pasal 30
- (1) Usaha Penyediaan Akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f merupakan usaha yang menyediakan pelayanan penginapan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya.
- (2) Usaha Penyediaan Akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi usaha Hotel Bintang, Hotel Melati, Pondok Wisata, Bumi Perkemahan dan Akomodasi lainnya yang digunakan untuk tujuan Pariwisata.
- (3) Usaha Hotel dan Pondok Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibedakan
BAB III - PRINSIP PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN Pasal 5
Pasal 33
I
Usaha jasa informasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf i merupakan usaha yang menyediakan data, berita, feature, advertorial, foto, · video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebar dalam bentuk bahan cetak, elektronik dan / atau periklanan.
Bagian Kesebelas
BAB III - PRINSIP PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN Pasal 5
Pasal 34
Usahajasa konsultan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf j merupakan usaha yang menyediakan saran dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran di bidang kepariwisataan.
BAB III - PRINSIP PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN Pasal 5
Pasal 35
- ( 1) Usaha jasa Pramuwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf k adalah usaha yang menyediakan dan/atau mengkoordinasikan tenaga pramuwisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
- (2) Jasa Pramuwisata merupakan jasa yang diberikan oleh seseorang berupa bimbingan, penerangan dan petunjuk tentang daya tarik wisata serta membantu segala sesuatu yang diperlukan oleh wisatawan sesuai dengan etika profesinya.
BAB III - PRINSIP PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN Pasal 5
Pasal 36
Usaha wisata tirta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf 1 merupakan usaha yang menyelenggarakan wisata dan olahraga air, wisata memancing termasuk penyediaan sarana dan prasarana yang dikelola secara komersial.
BAB III - PRINSIP PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN Pasal 5
Pasal 37
- (1) Usaha SPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf m merupakan perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimqangkan jiwa dan raga dengan tetap ## BAB VII
KETENTUAN PERIZINAN
Bagian Kesatu
Umum
BAB III - PRINSIP PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN Pasal 5
Pasal 39
- ( 1) Setiap pengusaha yang menyelenggarakan usaha pariwisata wajib memiliki izin dari Bupati.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dal~ bentuk TDUP.
- (3) Pengusaha yang mengajukan TDUP dapat mengajukan permohonan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) secara bersamaan.
BAB III - PRINSIP PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN Pasal 5
Pasal 40
Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 meliputi:
- a . izin daya tarik wisata;
- b. izin kawasan pariwisata;
- c. izin jasa transportasi wisata;
- d. izin jasa perjalanan wisata;
- e. izinjasa makanan dan minuman;
- f. izin penyediaan akomodasi;
- g. izin penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
- h. izin penyelenggaraan Pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran;
- i. izin jasa informasi pariwisata;
- j . izin jasa konsultasi pariwisata;
- k. izin jasa pramuwisata;
1. izin wisata tirta; dan
- m. izin SPA
BAB III - PRINSIP PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN Pasal 5
Pasal 41
- (1) TDUP berlaku selama Perusahaan menjalankan · kegiatan usaha kepariwisataan.
- (2) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun.
BAB III - PRINSIP PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN Pasal 5
Pasal 42
- (1) TDU:R harus memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku; ·
- b. fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (1MB);
- c. fotokopi izin gangguan;
- d. fotokopi akta pendirian perusahan kecuali bagi perorangan;
- e. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- f. fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)/Tanda Daftar Perusahaan (TDP); dan
- g. profil perusahaan.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
Bagian Kedua
BAB III - PRINSIP PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN Pasal 5
Pasal 43
- (1) Untuk mendapatkan TDUP wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan mengisi formulir permohonan yang telah disediakan dengan melampirkan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
- (2) Bagi Perseroan Terbatas (PT) persyaratan sebagaimna dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf d, berupa fotokopi pengesahan akta pendirian perusahaan.
- (3) Apabila pengesahan akta pendirian perusahaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) belum ada, dapat diganti dengan fotokopi bukti pembayaran pengesahan akta pendirian perusahaan dan/atau perubahannya dari pejabat yang berwenang.
- (4) Bagi pemohon TDUP yang tidak dapat mengurus sendiri, dapat menguasakan kepada pihak lain atau pihak ketiga untuk mengurusnya dengan melampirkan Surat Kuasa yang ditandatangani . oleh kedua belah pihak dengan materai yang cukup.
- (5) Permohonan TDUP dapat diterima apabila persyaratan administrasi dan persyaratan teknis dinyatakan lengkap untuk dicantumkan dalam daftar usaha pariwisata.
- (6) Bupati atau pejabat yang ditunjuk wajib menerbitkan TDUP apabila permohonan dinyatakan lengkap dan benar paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pencantuman ke dalam daftar usaha pariwisata.
- (7) Apabila berkas permohonan yang diterima dinyatakan tidak benar, maka Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat menolak permohonan TDUP paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan didaftarkan dengan disertai alasan penolakan.
- (8) Pemohonan TDUP yang telah ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dapat diajukan kembali, setelah alasan penolakan dipenuhi.
BAB III - PRINSIP PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN Pasal 5
Pasal 44
- (1) TDUP memuat ketentuan yang wajib ditaati oleh pemegang.
- (2) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditempatkan pada tempat yang mudah dilihat dan dibaca oleh umum.
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Bagian Kesatu
Hak
BAB VIII - HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Pasal 45
Pemerintah Daerah berhak mendapatkan data dan informasi kegiatan usaha pariwisata yang dilakukan oleh Badan Usaha dan perorangan.
BAB VIII - HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Pasal 46
Setiap pengusaha pariwisata berhak :
- a. mendapatkan kemudahan pelayanan dari Pemerintah Daerah;
2. . b. memperoleh kesempatan dalam melakukan Usaha Pariwisata;
- c. terdaftar sebagai pelaku Usaha Pariwisata;
- d. mendapat fasilitas dari Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. membentuk dan menjadi anggota asosiasi kepariwisataan; dan
- f. mendapat perlindungan hukum dalam melakukan kegiatan usahanya.
BAB VIII - HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Pasal 47
- ( 1) Setiap orang berhak :
- a. memperoleh kesempatan memenuhi kebutuhan wisata;
- b. melakukan Usaha Pariwisata;
- c. terdaftar sebagai pelaku Usaha Pariwisata;
- d. berperan dalam proses pembangunan kepariwisataan; dan/atau
- e. mendapatkan penghargaan atas jasa penemuan, pelestarian dan penyelamatan benda cagar budaya.
- (2) Setiap orang dan/atau masyarakat di dalam dan di sekitar destinasi pariwisata mempunyai hak prioritas :
- a . menjadi pekerja/buruh;
- b. konsinyasi; dan/atau
- c. pengelolaan.
BAB VIII - HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Pasal 48
Setiap wisatawan berhak memperoleh :
- a. informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata;
- b. pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar;
- c. perlindungan hukum dan keamanan serta kenyamanan;
- d. pelayanan kesehatan;
- e. perlindungan hak pribadi; dan
- f. perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang memiliki resiko tinggi.
BAB VIII - HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Pasal 49
Wisatawan yang memiliki keterbatasan fisik, anak-anak dan lanjut usia berhak mendapatkan fasilitas khusus sesuai dengan kebutuhannya .
BAB VIII - HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Pasal 50
Dalam penyelenggaraan kepariwisataan, Pemerintah Daerah berkewajiban :
- a . menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, keamanan, dan kenyamanan serta keselamatan wisatawan;
- b. menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi, dan memberikan kepastian hukum;
- c. memelihara, mengembangkan dan melestarikan aset Daerah yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali;
- d. mengaw'asi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas; dan
- e. menyelenggarakan pelatihan sumber daya manusia pariwisata.
BAB VIII - HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Pasal 51
Setiap orang berkewajiban :
- a. menjaga dan melestarikan daya tarik wisata dan lingkungan destinasi pariwisata;
- b. membuat terciptanya sapta pesona wisata;
- c. berperilaku santun sesuai norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai› nilai yang hidup dalam masyarakat setempat; dan
- d. membantu terciptanya suasana aman, tertib dan bersih.
BAB VIII - HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Pasal 52
. Setiap wisatawan berkewajiban :
- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya dan nilai› nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memelihara dan melestarikan lingkungan;
- c. turut serta menjaga kenyamanan, ketertiban dan keamanan lingkungan; dan
- d. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum.
BAB VIII - HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Pasal 53
Setiap pengusaha yang menyelenggarakan usaha pariwisata, berkewajiban :
- a . menjaga dan menghormati norma agama adat istiadat, budaya dan nilainilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggungjawab;
- c. memberikan pelayanan yang prima dan tidak diskriminatif;
- d. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan;
- e. memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang beresiko tinggi;
- f. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat dan menguntungkan;
- g. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja'lokal;
- h. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
- i. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
- J. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
- k. memelihara lingkungan yang sehat, bersih dan asri;
1. memelihara kelestarian lingkungn alam dan budaya;
- m. menjaga citra daerah melalui kegiatan usaha pariwisata secara bertanggung jawab; dan
- n. menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bagian Ketiga
Larangan
BAB VIII - HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Pasal 54
Setiap orang dilarang :
- a . merusak sebagian atau seluruh fisik daya tarik wisata; dan
- b. melaku,kan tindakan yang merugikan wisatawan.
BAB IX - BADAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH Pasal 55
Pasal 55
- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembentukan badan Promosi Pariwisata Daerah yang berkedudukan di Daerah.
- (2) Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga swasta dan bersifat mandiri.
- (3) Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai:
- a. koordinator promosi pariwisata yang dilakukan dunia usaha baik di pusat maupun Daerah; dan
- b. mitra kerja Pemerintah Daerah.
- (4) Badan, Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksµ\_d pada ayat (1) mempunyai tugas :
- a. meningkatkan citra kepariwisataan Indonesia;
- b. meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara dan penerimaan devisa;
- c. meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara;
- d. menggalang pendanaan dari sumber selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. melakukan riset dalam rangka pengembangan usaha dan bisnis pariwisata.
- (5) Badan Promosi Pariwisata Daerah dalam melaksanakan kegiatannya wajib berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah, Badan Promosi Pariwisata Propinsi dan Badan Promosi Pariwisata Indonesia.
BAB IX - BADAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH Pasal 55
Pasal 56
Struktur organisasi Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud Dalam Pasal 55 ayat ( 1) terdiri atas :
- a. unsur penentu kebijakan; dan
- b. unsur pelaksana.
BAB IX - BADAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH Pasal 55
Pasal 57
- (1) Unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimanaa dimaksud dalam Pasal 56 huruf a, berju~lah 9 (sembilan) orang anggota terdiri atas :
2. a . wakil asosiasi kepariwisataan 5 (lima) orang;
- b. wakil asosiasi profesi 2 (dua) orang; dan
- c. pakar / akademisi 2 (dua) orang.
- (2) Unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua yang dibantu oleh seorang sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota.
- (3) Keanggotaan dan tugas pokok unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan masa tugas paling lama 4 (empat) tahun.
BAB IX - BADAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH Pasal 55
Pasal 58
- (1) Unsur penentu kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 membentuk Unsur Pelaksana untuk menjalankan tu.gas operasional Badan Promosi Pariwisata Daerah.
- (2) Unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Daerah dipimpin oleh seorang direktut eksekutif dan dibantu oleh beberapa direktur sesuai kebutuhan.
- (3) Masa kerja unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Daerah paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.
BAB IX - BADAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH Pasal 55
Pasal 59
- (1) Sumber pembiayaan Badan Promosi Pariwisata Daerah berasal dari:
2. a . pemangku kepentingan; dan
- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bantuan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersifat hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pengelolaan dana yang bersumber dari non-Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan non Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah wajib diaudit oleh akuntan publik dan diumumkan kepada masyarakat.
BABX
KOORDINASI
BAB IX - BADAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH Pasal 55
Pasal 60
- ( 1) Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan kepariwisataan, Pemerintah Daerah melakukan koordinasi strategis lintas sektor pada tataran kebijakan, program, dan kegiatan pariwisata.
- (2) Koordinasi strategis lintas sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a . bidang pelayanan kepabeanan, keimigrasian, dan karantina;
- b. bidang keamanan dan ketertiban;
- c. bidang prasarana umum yang mencakup jalan, air bersih, listrik, telekomunikasi, dan kesehatan lingkungan;
- d. bidang transportasi darat, laut dan udara; dan
- e. bidang promosi pariwisata dan kerja sama luar negeri.
KERJASAMA DAN KEMITRAAN
Bagian Kesatu
Kerjasama
BAB XI - KERJASAMA DAN KEMITRAAN
Pasal 61
- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerja sama dalam rangka penyelenggaraan kepariwisataan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan:
- a. Pemerintah;
- b. Pemerintah Provinsi;
- c. Pemerintah Kabupaten/Kota;
- d. Luar Negeri; dan
- e. Dunia usaha.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi
kerja sama:
- a. pelaksanaan kebijakan pengembangan pariwisata daerah;
- b. pengembangan wisata unggulan;
- c. pengembangan wisata lintas batas; dan
- d. kerjasama lain sesuai kesepakatan bersama.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Kedua
Kemitraan
BAB XI - KERJASAMA DAN KEMITRAAN
Pasal 62
- (1) Pemerintah Daerah membentuk kemitraan dunia usaha dan/atau lembaga lain dalam rangka penyelenggaraan kepariwisataan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan melalui :
- a. pendidikan dan pelatihan kompetensi sumber daya manusia;
- b. penelitian dan pengembangan;
- c. pengelolaan aset dan daya tarik wisata; dan
- d. kegiatan lain sesuai kesepakatan yang saling menguntungkan.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk perjanjian.
PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA, TENAGA KERJA, STANDARISASI DAN SERTIFIKASI
Pelatihan Sumber Daya Manusia
BAB XII - PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA, TENAGA KERJA, STANDARISASI DAN SERTIFIKASI
Pasal 63
- (1) Pelatihan di bidang pariwisata merupakan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia pariwisata dengan tujuan meningkatkan mutu pelayanan.
- (2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelatihan sumber daya manusia pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Kedua
BAB XII - PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA, TENAGA KERJA, STANDARISASI DAN SERTIFIKASI
Pasal 64
- (1) Pengusaha pariwisata dapat mempekerjakan tenaga kerja ahli Warga Negara Asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tenaga kerja ahli Warga Negara Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu mendapat rekomendasi dari organisasi asosiasi pekerja profesional kepariwisataan.
Bagian Ketiga
BAB XII - PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA, TENAGA KERJA, STANDARISASI DAN SERTIFIKASI
Pasal 65
- ( 1) Tenaga kerja di bidang kepariwisataan memiliki standar kompetensi.
- (2) Standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sertifikasi kompetensi.
- (3) Sertifikasi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh lembaga sertifikasi profesi yang telah mendapat lisensi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi penyelenggaraan sertifikasi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
BAB XII - PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA, TENAGA KERJA, STANDARISASI DAN SERTIFIKASI
Pasal 66
- (1) Produk, pelayanan, dan pengelolaan Usaha Pariwisata memiliki standar usaha.
- (2) Standar usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (lilakukan melalui sertifikasi usaha.
- (3) Sertifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh lembaga mandiri yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi penyelenggaraan sertifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
BAB XIII - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Bagian Keaatu Pembinaan Pasal 67
Pasal 67
- (1) Dalam rangka pembinaan terhadap penyelenggaraan kepariwisataan dilakukan monitoring dan evaluasi.
- (2) Pelaksanan monitoring dan evaluasi diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah melalui SKPD yang berwenang di bidang kepariwisataan.
Bagian Kedua Pemberitahuan Pertunjukan
BAB XIII - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Bagian Keaatu Pembinaan Pasal 67
Pasal 68
- (1) Setiap penyelenggara hiburan atau kesenian atau pertunjukan/pergelaran seni budaya untuk kepentingan umum baik dalam gedung maupun di luar gedung yang diselenggarakan oleh usaha jasa pariwisata, kepanitiaan, dan perorangan wajib memberitahukan rencana pertunjukan kepada Bupati atau pejabat yang diberi kewenangan.
- (2) Pemberitahuan rencana pertunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum pelaksanaan pertunjukan.
- (3) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat meminta keterangan pada penyelenggara terkait dengan rencana pertunjukan yang akan dilaksanakan.
- (4) Bupati atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan surat jawaban pemberitahuan dan dapat diserati dengan berita acara penandatanganan pemyataan kesanggupan dari penyelenggara untuk mematuhi peraturan yang berlaku paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum pelaksanaan pertunjukan.
SANKS! ADMINISTRASI
Bagian Kesatu
Bagi Pengusaha dan Wisatawan
BAB XIV - SANKS! ADMINISTRASI
Pasal 69
- (1) Setiap wisatawan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dikenakan sanksi berupa teguran lisan disertai dengan pemberitahuan mengenai hal yang harus ditaati.
- (2) Apabila wisatawan telah diberi teguran dan pernberitahuan sebagairnana dirnaksud pada ayat ( 1) akan tetapi tidak rnengindahkan, wisatawan yang bersangkutan dapat diusir dari lokasi wisata.
BAB XIV - SANKS! ADMINISTRASI
Pasal 70
- (1) Setiap Pengusaha pariwisata yang tidak rnern~nuhi ketentuan sebagairnana dalarn TDUP dan/atau kewajiban sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal 39 dikenai sanksi adrninistrasi.
- (2) Sanksi adrninistrasi sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) berupa :
3. a . teguran tertulis;
- b. pernbatasan kegiatan usaha; dan
- c. pernbekuan sernentara kegiatan usaha.
BAB XV - SANKSI ADMINISTRASI Pasal 71
Pasal 71
- ( 1) Setiap orang a tau badan yang dengan sengaja rnelakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 39, dikenakan sanksi adrninistrasi.
- (2) Sanksi adrninistrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a . peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu rnasing-rnasing 1 (satu) bulan;
- b. penghentian sementara kegiatan usaha paling lama 3 (tiga) bulan;
- c. penutupan kegiatan usaha.
KETENTUAN PENYIDIKAN
BAB XVI - KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 72
- (1 ) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang kepariwisataan sebagaimana dirnaksud dalam Undang-Undang Hukurn Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) adalah:
- a . rnenerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya;
- b. rnelakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di ternpat kejadian;
- c. menyuruh berhenti seseorang dan rnerneriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. rnelakukan penyitaan benda atau surat;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. memanggil orang untuk didengar keterangannya · dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
KETENTUAN PIDANA Pasa173
- (1) Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum merusak fisik daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a dipidana ## BAB XVIII
KETENTUAN PERALIHAN
BAB XVII - KETENTUAN PIDANA Pasa173
Pasal 74
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka perizinan di bidang kepariwisataan yang telah diperoleh sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai berakhimya izin.
BABXIX
KETENTUANPENUTUP
BAB XVII - KETENTUAN PIDANA Pasa173
Pasal 75
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :
1. Peraturan Daerah Kabupaten Toban Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pengaturan Usaha Rumah Makan (Lembaran Daerah Kabupaten Toban Tahun 2001 Seri B Nomor 4);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 16 Tahun 2001 tentang Pengaturan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2001 Seri B Nomor 5);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pengaturan Usaha Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2001 Seri B Nbmor 8);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 15 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Penyelenggaraan Kesenian (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2001 Seri B Nomor 6). dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB XVII - KETENTUAN PIDANA Pasa173
Pasal 76
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tuban.

Penetapan: Ditetapkan di Tuban pada tanggal 28 Juni 2013

Penandatangan: BUPATI TU~AN, ttd H. FATHUL HUDA

Penetapan: Diundangkan di Tuban pada tanggal 8 Juli 2013

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH, ttd HERi SISWORO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2013 SERIE NOMOR 23
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATORAN DAERAH KABUPATEN TOBAN NOMOR 04 TAHON 2013 TENTANG
## PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN
## I. UMUM
Sebagai Daerah yang dikenal memiliki kekuatan Budaya dan potensi Pariwisata yang menarik serta perlu terus dikelola dan dikembangkan, segala aspek pengaturan Penyelenggaraan Pariwisata harus diatur sedemikian rupa sehingga terwujud kepastian hukum terhadap usaha pariwisata di Daerah. Selain itu pengaturan penyelenggaraan kepariwisataan dapat pula mendukung tumbuhnya investasi di bidang kepariwisataan dengan tetap mengedepankan aspek perlihdungan terhadap nilai-nilai budaya, agama, dan karakteristik Daerah.
Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, perlu dilakukan penyesuaian dan pengaturan terhadap penyelenggaraan Kepariwisataan, jenis Usaha pariwisata, perizinan, Kelembagaan Pariwisata, Kewajiban serta Larangan bagi para Wisatawan dan pelaku usaha parawisata dalam suatu Peraturan Daerah.
Pengaturan yang menyeluruh dan komprehensif akan menjadi pedoman dalam penyelenggaraan usaha kepariwisataan dan sekaligus memberikan kepastian hak guna mendorong iklim investasi bidang pariwisata.
## II. PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 2
Hurufa Yang dimaksud dengan "asas manfaat" adalah bahwa pelaksanaan pembangunan pariwisata harus dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada seluruh lapisan masyarakat. Manfaat ini bisa dalam bentuk manfaat ekonomi berupa terciptanya peluang usaha dan kesempatan kerja serta manfaat sosial dan budaya berupa kesempatan untuk memperoleh informasi dan pengetah\lan akibat adanya interaksi sosial yang terjadi akibat adanya kegiatan pariwisata. Hurufb Yang dimaksud dengan "asas kekeluargaan" adalah bahwa pelaksanaan pembangunan pariwisata harus dilaksanakan semangat sosial yang dapat mengakibatkan memudarnya nilai-nilai kekeluargaan secara bersama-sama dan dijiwai dengan kebersamaan, menghindari adanya benturan yang menjadi jiwa dan roh kehidupan sosial masyarakat. ## Hurufc Yang dimaksud dengan "asas adil dan merata" adalah bahwa setiap warga masyarakat berhak ikut serta dalam pelaksanaan kegiatan pariwisata. Sedangkan merata diartikan semua warga negara berhak menikmati hasil-hasil kegiatan pembangunan kepariwisataan sesuai nilai-nilai darmabakti, sumbangan tenaga dan fikiran yang diberikan kepada bangsa dan negara. ## Hurufd Yang dimaksud dengan "asas keseimbangan" adalah bahwa pembangunan pariwisata dilaksanakan secara seimbang tidak hanya menekankan kepada pembangunan ekonomi tetapi juga seimbang dengan pembangunan mental dan karakter sosial serta individu melalui interaksi sosial yang terbangun sebagai akibat dari adanya kegiatan pariwisata disuatu daerah. ## Hurufe Yang dimaksud "asas kemandirian" adalah bahwa pembangunan kepariwisataan harus dapat membangun semangat kemandirian bangsa untuk tidak tergantung secara sosial maupun ekonomi dari adanya kegiatan pariwisata disuatu daerah. ## Huruff Yang dimaksud "asas kelestarian" ad. alah bahwa pelaksanaan pembangunan pariwisata harus selalu dilaksanakan dengan prinsip menjaga kelestarian sumber daya , baik sumberdaya alam maupun sumberdaya sosial dan budaya. Hal ini penting karena tanpa adanya penerapan prinsip pelestarian maka kegiatan pariwisata dapat terjebak pada eksploitasi sumber daya yang berlebihan yang pada gilirannya dapat menimbulkan degradasi sumber daya kerusakan lingkungan yang tidak menguntungkan bagi · perkembangan pembangunan pariwisata itu sendiri. ## 'Hurufg Yang dimaksud dengan "asas partisipatif' adalah bahwa pelaksanaan pembangunan pariwisata dilaksanakan dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat secara aktif pada semua tahapan pelaksanaan pemba.ngunan kepariwisataan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat dapat lebih banyak mengambil peran, serta menikmati hasil-hasil pembangunan kepariwisataan untuk tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Disamping itu, keterlibatan masyarakat pada semua tahapan pembangunan pariwisata dapat meningkatkan tanggung jawab sosial masyarakat