PERATURAN DAERAH KABUPATEN BI Nomor 18 Tahun 2003 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MUARO JAMBI (berlaku 15 Desember 2003)
Pembukaan
Menimbang
:
Mengingat :
PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI NOMOR 18 TAHUN 2003
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MUARO JAMBI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUARO JAMBI,
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan urusan rumah tangga daerah dibidang Kesehatan maka perlu dibentuk organisasi dan tata kerja Dinas Kesehatan sebagai unit operasional Pemerintah Kabupaten;
- b. bahwa pembentukan organisasi dan tata kerja Dinas sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
1. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3898);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
MENETAPKAN :
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MUARO JAMBI.
Pasal 2
- (1). Susunan organisasi Dinas Kesehatan adalah:
- a. Kepala Dinas;
- b. Bagian Tata Usaha, membawahi;
- -Sub Bagian Kepegawaian Keuangan;
- -Sub Bagian Keuangan dan Umum;
- c. Bidang Penyusunan Program dan Pengembangan Kesehatan, membawahi;
- -Seksi Pengembangan dan Penyusunan program;
- -Seksi Evaluasi Data dan Informasi;
- d. Bidang Kesehatan Keluarga dan Promkes, membawahi;
- -Seksi Kesehatan Keluarga Gizi dan KB;
- -Seksi Promosi Kesehatan;
- e. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahi;
- -Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar, Rujukan dan Rumah Sakit;
- -Seksi Kefarmasian dan Napza.
- f. Bidang Pemberantasan Penyakit Menular, dan Penyehatan Lingkungan Pemukimam, membawahi;
- -Seksi Pemberantasan Penyakit Menular;
- -Seksi Penyehatan Lingkungan Pemukiman;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas, terdiri dari :
- -Gudang Farmasi;
- -Pusat Kesehatan Masyarakat;
- -Laboratorium Kesehatan;
- (2). Bagan Struktur organisasi Dinas Kesehatan adalah sebagaimana terlampir dalam Peraturan Daerah ini.
Pasal 3
Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah dibidang Kesehatan dalam rangka pelaksanaan azas desentralisasi.
Pasal 4
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 di atas, Dinas Kesehatan mempunyai fungsi:
- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Kesehatan;
- b. Penyelenggaraan penyusunan program dan pengembangan kesehatan;
- c. Pembinaan Kesehatan keluarga, gizi dan KB;
- d. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
- e. Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Permukiman;
- f. Pengawasan dan pengendalian kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat;
- g. Pengelolaan tata usaha kantor.
Pasal 5
Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh satuan unit kerja di lingkungan Dinas Kesehatan.
Pasal 6
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 di atas, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
- a. Penyelenggaraan administrasi kepegawaian;
- b. Penyelenggaraan urusan keuangan;
- c. Pengelolaan perlengkapan kantor dan rumah tangga dinas;
- d. Pengelolaan surat menyurat dan arsip.
Pasal 7
Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi pegawai dan melakukan pembinaan karier dan kesejahteraan pegawai sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 8
Sub Bagian Keuangan Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan keuangan dinas, meliputi perencanaan anggaran, perbendaharaan dan pembukaan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang telah ditetapkan juga merencanakan dan mengelola perlengkapan kantor serta menyelenggarakan urusan rumah tangga dinas, surat menyurat dan arsip.
Pasal 9
Bidang penyusunan program dan pengembangan kesehatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas kesehatan dibidang penyusunan program dan pengembangan kesehatan.
Pasal 10
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 di atas, Bidang Penyusunan Program dan Pengembangan kesehatan mempunyai fungsi :
- a. Perencanaan dan penyusunan program kesehatan;
- b. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan program kesehatan;
- c. Mengevaluasi program dan pelaporan upaya kesehatan di Kabupaten;
- d. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisa data dan penyajian informasi kesehatan.
Pasal 11
Seksi Pengembangan dan penyusunan program mempunyai tugas menyiapkan bahan serta koordinasi untuk penelitian dan pengembangan program kesehatan, merencanakan dan menyusun program kesehatan.
Pasal 12
Seksi evaluasi data dan informasi mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan dan koordinasi evaluasi program dan pelaporan upaya kesehatan di Kabupaten serta melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisa data dan penyajian informasi kesehatan.
Pasal 13
Bidang Kesehatan keluarga dan promosi kesehatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan dibidang kesehatan keluarga dan promosi kesehatan.
Pasal 14
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 di atas, Bidang kesehatan keluarga dan promosi kesehatan mempunyai fungsi:
- a. Penyusunan program;
- b. Bimbingan kesehatan ibu dan anak;
- c. Bimbingan gizi keluarga;
- d. Penyelenggaraan Keluarga berencana;
- e. Penyelenggaraan promosi kesehatan;
- f. Evaluasi dan pelaporan.
Pasal 15
Seksi Kesehatan keluarga, gizi dan KB mempunyai tugas memberikan bimbingan kesehatan keluarga, mengumpulkan bahan pembinaan, pengaturan, dan memonitor gizi masyarakat serta penyelenggaraan keluarga berencana.
Pasal 16
Seksi Promosi Kesehatan mempunyai tugas merencanakan, menyiapkan bahan/materi serta menyelenggarakan bimbingan dan penyuluhan kesehatan serta memotivasi guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga kesehatan
.
Pasal 17
Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan di bidang pelayanan kesehatan.
Pasal 18
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 di atas, Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai fungsi:
- a. Penyusunan program;
- b. Penyelenggaraan kesehatan dasar, rujukan, dan rumah sakit;
- c. Penyelenggaraan kebutuhan obat-obatan dan alat kesehatan;
- d. Pembinaan paramedis;
- e. Evaluasi dan pelaporan.
Pasal 19
Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar, rujukan dan rumah sakit mempunyai tugas melakukan pembinaan teknis dan managemen pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit dan poliklinik kesehatan.
Pasal 20
Seksi Kefarmasian dan Napza mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan dan rencana kebutuhan obat-obatan, alat kesehatan pada puskesmas dan puskesmas pembantu dan pengadaannya serta pembinaan pengawasan pengelolaan obat-obatan pada puskesmas dan puskesmas pembantu, dan bimbingan serta pengawasan/pembinaan kasus napza.
Pasal 21
Bidang Pemberantasan penyakit menular dan penyehatan lingkungan permukiman mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan dibidang pemberantasan penyakit menular dan penyehatan lingkungan permukiman.
Pasal 22
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 diatas, Bidang Pemberantasan penyakit menular dan penyehatan lingkungan permukiman mempunyai fungsi:
- a. Penyusunan program;
- b. Penyelenggaraan pemberantasan penyakit menular;
- c. Penyelenggaraan penyehatan lingkungan permukiman;
- d. Evaluasi dan pengawasan;
- e. Pendataan dan pelaporan.
Pasal 23
Seksi Pemberantasan penyakit menular mempunyai tugas mendeteksi dan mengamati gejala-gejala dari penyakit baik menular maupun tidak menular, mencegah berkembangnya penyakit serta melakukan upaya pemberantasan penyakit.
Pasal 24
Seksi Penyehatan lingkungan permukiman mempunyai tugas mengumpulkan bahan pembinaan, evaluasi kegiatan di bidang sarana air minum, jamban keluarga, kesehatan tempat-tempat umum, penyehatan makanan dan minuman serta lingkungan permukiman.
Pasal 25
Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan Kabupaten
Pasal 27
Gudang Farmasi mempunyai tugas koordinasi dalam menyusun rencana kebutuhan obat-obatan dan perbekalan medis, menyimpan dan mendistribusikannya kepada pusat-pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit dan poliklinik pemerintah.
Pasal 28
Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) mempunyai tugas menyusun rencana kegiatan, menyelenggarakan dan memberikan pelayanan teknis kesehatan dasar kepada masyarakat.
Pasal 29
Laboratorium kesehatan mempunyai tugas memberikan pelayanan dalam rangka pemeriksaan/penelitian atas diagnosa medis guna mengetahui kadar, tingkatan dan jenis penyakit pasien.
Pasal 30
Setiap pejabat dilingkungan Dinas Kesehatan wajib melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi dalam pelaksanaan tugas serta membuat laporan tertulis sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada Pimpinan.
BAB IV - ESELONERING, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN Pasal 31
Pasal 31
Tingkatan Eselonering jabatan struktural dilingkungan Dinas Kesehatan adalah :
- a. Kepala Dinas Eselon II b;
- b. Kepala Bagian/Kepala Bidang Eselon III a;
- c. Kepala Subbagian/Kepala Seksi/Kepala UPTD Eselon IV a.
BAB IV - ESELONERING, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN Pasal 31
Pasal 32
Pejabat dilingkungan Dinas Kesehatan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Kalangan Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat-syarat jabatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
BAB IV - ESELONERING, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN Pasal 31
Pasal 33
Pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 diatas harus melalui Badan Pertimbangan Kepangkatan dan Jabatan.
BAB IV - ESELONERING, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN Pasal 31
Pasal 34
Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 32 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dinyatakan tidak berlaku lagi.
BAB IV - ESELONERING, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN Pasal 31
Pasal 35
Uraian tugas serta hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
BAB IV - ESELONERING, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN Pasal 31
Pasal 36
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi.

Penetapan: Ditetapkan di Sengeti pada tanggal 15 Desember 2003

Penandatangan: BUPATI MUARO JAMBI, dto H. AS'AD SYAM

Penetapan: Diundangkan di Sengeti pada tanggal 11 Februari 2004

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI, dto MUCHTAR MUIS LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2004 NOMOR 08 SERI D NOMOR 08 ## BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN KABUPATEN MUARO JAMBI \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI NOMOR : 18 TAHUN 2003 TANGGAL : 15 DESEMBER 2003 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ UPTD 1. Gudang Farmasi 2. Puskesmas dan 3. Laboratorium

Penandatangan: BUPATI MUARO JAMBI, DTO H. AS'AD SYAM
LAMPIRAN
LAMPIRAN
LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN

MUARO JAMBI

NOMOR

: 18 TAHUN 2003

TANGGAL : 15 DESEMBER 2003

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_


UPTD

1. Gudang Farmasi
2. Puskesmas dan
3. Laboratorium

BUPATI MUARO JAMBI,

DTO

H. AS'AD SYAM

## PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG

## ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MUARO JAMBI

## I. PENJELASAN UMUM

Sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka dipandang perlu melakukan penataan kembali terhadap struktur organisasi dan tata kerja Dinas Kesehatan sebagai unit kerja operasional Pemerintah Kabupaten yang mempunyai fungsi teknis tertentu.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup Jelas

Pasal 2 Cukup Jelas

Pasal 3 Cukup Jelas

Pasal 4 Cukup Jelas

Pasal 5 Cukup Jelas

Pasal 6 Cukup Jelas

Pasal 7 Cukup Jelas

Pasal 8 Cukup Jelas

Pasal 9 Cukup Jelas

Pasal 10 Cukup Jelas

Pasal 11Cukup Jelas

Pasal 12 Cukup Jelas

Pasal 13 Cukup Jelas

Pasal 14 Cukup Jelas

Pasal 15 Cukup Jelas

Pasal 16 Cukup Jelas

Pasal 17 Cukup Jelas

Pasal 18 Cukup Jelas

Pasal 19 Cukup Jelas

Pasal 20 Cukup Jelas

Pasal 21 Cukup Jelas

Pasal 22 Cukup Jelas

Pasal 23 Cukup Jelas

Pasal 24 Cukup Jelas

Pasal 25 Cukup Jelas

Pasal 26 Cukup Jelas

Pasal 18 Cukup Jelas

Pasal 19 Cukup Jelas

Pasal 20 Cukup Jelas

Pasal 21 Cukup Jelas

Pasal 22 Cukup Jelas

Pasal 23 Cukup Jelas

Pasal 24 Cukup Jelas

Pasal 25 Cukup Jelas

Pasal 26 Cukup Jelas

Pasal 27 Cukup Jelas

Pasal 28 Cukup Jelas

Pasal 29 Cukup Jelas

Pasal 30 Cukup Jelas

Pasal 31 Cukup Jelas

Pasal 32 Cukup Jelas

Pasal 33 Cukup Jelas

Pasal 34 Cukup Jelas

Pasal 35 Cukup Jelas

Pasal 36 Cukup Jelas