Unknown Unknown Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdoer Rahem Kabupaten Situbondo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 21 Tahun 2011, yang pelaksanaannya ditetapkan dcngan Peraturan Bupati. 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik: Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republilc: Indonesia Nomor 9} dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaa.n Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor s. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3. Undang--Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Undang.;:Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun .2004 Nomor 126, Tamhahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sa.kit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tamba.han Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 ten tang Perubahan Nama clan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kahupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38); 6. . 8 . Peraturan Pemerinta.h Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lemberan Negara Republik lndonesia Nomor 450'2); 9. Pcraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pcmbinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerint.ah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tamhahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593}; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tent.ang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 12. Peraturan (berlaku Unknown)
Pembukaan
Mengingat
BUPATI SITUBONDO
PBRATURAII BUPATI SITUBOllDO ROMOR ~ TAHUII 3013
TUTAJIIG
PBRUBAIIAN KBDUA ATAS PBRATURAR BUPATI SITUBONDO 1'0■0R 48 TAHUJI 2010 TBIITAIIG PBDOIIAII PBIIGADAAII BARAIIG/JASA. PADA RUltL\11 BAKIT UIIUII DA.BRAH cir. ABDOBR RABB■ KABUPATBlf SITUBOlfDO
DBIIGAII RAIIIIAT TU1IAII YAlfG IIAIIA BSA
BUPATI SITUBOIIDO,
bahwa sehubungan dengan adanya perubahan atas pedoman pengadaan Barang/Jasa pada Rumah Sa.kit Umum Daerah dr. Abdoer Rahem Situbondo serta guna pelaksanaan Pasal 105 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007, disebutkan bahwa pengadaan Barang/ Jasa pada BLUD disclenggarakan berdasarkan jenjang nilai yang diatur da1arn Peratu.ran Bupati, dipandang perlu melakukan Perubahan atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 43 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdoer Rahem Kabupaten Situbondo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 21 Tahun 2011, yang pelaksanaannya ditetapkan dcngan Peraturan Bupati.
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik: Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republilc: Indonesia Nomor 9} dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaa.n Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor s. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
•
2
3. Undang--Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang.;:Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun .2004 Nomor 126, Tamhahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sa.kit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tamba.han Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 ten tang Perubahan Nama clan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kahupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);
6. . 8 . Peraturan Pemerinta.h Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lemberan Negara Republik lndonesia Nomor 450'2);
9. Pcraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pcmbinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerint.ah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tamhahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593};
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tent.ang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 ten tang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali. terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 08/PMK.02/2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang/ Jasa pada Badan Layanan Umum;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan La.yanan Umum Daerah;
15. Peraturan Daerah Ka.bupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2008).
Menet.aplraa. :
MBMUTU8KAII :
PBRUBAIIAlf DDUA ATA&amp; PBRATURAR BUPATI SITUBOIIDO IIO■OR 43 TAIIUII 3010 TBIIT.AIIG PBDOIIAII PERGADAAII BARAllfG/dA&amp;A PAD.A RUIIAII 8AIOT UIIUII DAERAR cir. ABDOBR RAHBII KABVPATBK 81TUBOIIDO
Pasal [
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Situbondo Nomor 43 Tahun 2010 ten tang pedoman pengadaan barang/ jasa pada Rumah Sakit Umum Daerah cir. Abdoer Rahem Kabupaten Situbondo sebagai bcrikut :
1. Ketentuan
Pasal 3
Pasal3
- (1) Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdoer Rahem memiliki fieksibilitas berupa. pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan barang dan/ atau jasa pemerintah.
- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pad.a ayat ( l) diberikan untuk penetapan jenjang nilai pengadaan barang/ jasa clan penetapan penyedia ha.rang/ jasa.
- (3) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap pengadaan barang dan/atau jasa yang sumber dananya berasal dari :
- a. jasa layanan;
- b. hibah tidak terikat;
- c. basil kerja sama dengan pihak lain; dan
- d. Iain-lain pendapatan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdoer Rabern Kabupaten Situbondo yang sah.
- (4) Lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3} meliputi:
9. a . pengadaan perbekalan fannasi, meliputi : Obat› obatan, Bahan Obat-obatan, Alat kesehat.an, Alat dan bahan laboratoriwn, dan Oas Medis;
- b. pengadaan makan/minum pasien;
- c. pengadaan Jasa Cleaning Service;
- d. pengadaan ceta.kan.
Pasal 7
Pasal7
Pengadaan Barang/ Jasa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Situbondo diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai yang ditentukan sebagai berikut :
- a. pengadaan Barang/Jasa dengan nilai Rp. 0 (nol rupiah) sampai dengan Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dilakukan dengan pembelian langsung kepada penyedia Barang/ Jasa dengan bukti pembelian dengan kwitansi oleh Pejabat Pengadaan menggunakan Surat Pesanan bermaterai cukup;
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Situbondo pada tanggal'" Pit. s MUIO KDW. '9Slllwaa&amp; KABVPATEII SITUBOIO&gt;O TAHU1' 2013 RO■OR 3 4 - b. pengadaan Barang/ Jasa dengan nilai diatas Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000, (lima ratus juta rupiah) dilakukan dengan Pengadaan Langsung oleh Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa menggunakan Surat Perintah Kerja; - c. pengadaan Barang/ Jasa dengan nilai diatas Rp. 500.000.000,00 (lima ratus jut.a rupiah) sampai &lt;Ieng.an Rp. 5.000.000.000,00 (lirna milyar rupiah) dilakukan dengan pelelangan sederhana oleh Panitia Pengadaan Barang/ Jasa menggunakan Kontrak; - d. pengadaan Barang/Jasa dengan nilai diatas Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dilakukan dengan pe1elangan umum/pelelangan terbatas oleh Panitia Pengadaan Barang/ Jase. menggunakan Kontrak; - e. Pengadaan Barang/Jasa dengan cara swakelola dalam batas nilai sampai dengan Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dilaksanakan berdasar pedoman pengadaan Barang/ Jasa yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD› SKPD /BLUD Unit Kerja. ## PaalD

Penandatangan: Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang dapat rnengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Penetapan: Ditetapkan di\_ Situbondo pada tanggal 1 4 FEB 2013

Penandatangan: BUPATI SITUBOIIDO, ... DADARG WIGIARTO