PERATURAN DAERAH RI Nomor 97 Tahun 2012 tentang RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA WALIKOTATARAKAN, bahwa untuk rnelaksanakan ketentuan (berlaku 1 Januari 2013)
Pembukaan
Mengingat
WALIKOTATARAKAN
PROVINSI KALIMANTANUTARA
PERATURAN DAERAH KOTATARAKAN
NOMOR
5
TAHUN
2016
TENTANG
RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN
MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING
DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA
WALIKOTATARAKAN,
bahwa untuk rnelaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pernerintah Nornor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mernperkerjakan Tenaga Kerja Asing perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mernperkerjakan Tenaga Kerja Asing.
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang .Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nornor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotarnadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nornor 82, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 3711) ;
3. Undang-Undang Nornor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nornor 244, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir dengan Undang-Undang Nornor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nornor 58, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 2 16, Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 5358);
7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 ten tang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 964) sebagaimana diu bah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 ten tang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1599);
Dengan Persetujuan Bersama
dan DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKOTATARAKAN
WALIKOTATARAKAN
MEMUTUSKAN:
PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING. RETRIBUSI TENTANG DAERAH PERATURAN
Menetapkan
BABI
KETENTUANUMUM
BAB II - NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 2
- (2) Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk:
- a. instansi pemerintah;
- b. perwakilan negara asing;
- c. badan internasional;
- d. lembaga sosial;
- e. lembaga keagamaan; dan
- f. jabatan tertentu di lembaga pendidikan.
Pasa14
- (1) Subjek Retribusi Perpanjangan IMTAmeliputi Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing yang memperoleh Perpanjangan IMTA.
- (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi.
BABIII
GOLONGANRETRIBUSI
Pasa15
Retribusi Perpanjangan IMTAdigolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.
BABIV
CARAMENGUKURTINGKATPENGGUNAANJASA
Pasa16
Tingkat penggunaan jasa diukur ## BAB VIII
MASARETRIBUSI
Pasal
10
Masa Retribusi Perpanjangan IMTA ditetapkan
Pasal
11
- (1) Besarnya jumlah pokok retribusi ditetapkan dengan SKRD.
- (2) Bentuk, isi, dan tata cara penerbitan SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
BABX
TATACARAPEMUNGUTAN
Pasal
12
- (1) Retribusi Perpanjangan IMTA dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.
TATACARA PEMBAYARAN
Pasal
13
- (1) Pembayaran Retribusi harus dibayar tunai dan sekaligus untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Dalam hal tenaga kerja asing bekerja tidak sampai 12 (dua belas) bulan, kelebihan pembayaran dikembalikan kepada Wajib Retribusi.
- (3) Retribusi yang terutang dilunasi paling lamb at 7 (tujuh) hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. 7
- (4) Pembayaran retribusi dilakukan di rekening kas umum daerah atau tempat lain yang ditunjuk Walikota sesuai waktu yang ditentukan.
- (5) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi daerah harus disetor ke rekening kas umum daerah paling lambat lx24 (satu kali dua puluh em pat) jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Walikota.
- (6) Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran retribusi berupa SSRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan dicatatkan dalam buku penerimaan retribusi.
6
- (7) Ketentuan mengenar tata cara pembayaran, tempat pembayaran, penyetoran dan pengembalian Retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.
- (8) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya at au kurang membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (9) Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) didahului dengan Surat Teguran.
BABXII PEMANFAATAN
BAB XI - TATACARA PEMBAYARAN
Pasal 14
- (1) Pemanfaatan penenmaan Retribusi Perpanjangan IMTA untuk mendanai penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, biaya dampak negatif dari perpanjangan IMTA, dan diutamakan untuk kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi Perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
BABXIII INSENTIF PEMUNGUTAN
BAB XI - TATACARA PEMBAYARAN
Pasal 15
- (1) Instansi Pelaksana Pemungut Retribusi yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang tenaga kerja dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
BABXIV
KETENTUANPENYIDIKAN
BAB XI - TATACARA PEMBAYARAN
Pasal 16
- (1) Selain Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan sesuai dengan Peraturan Daerah ini.
7
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan terse but menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehu bungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi; C
- d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi; d
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti terse but;
- f. meminta ban tuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi; f.
- g. menyuruh berhenti dan ' atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dari ' atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
- l. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; i.
- J. menghentikan penyidikan; dan zatau
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuar dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BABXV KETENTUANPIDANA
BAB XI - TATACARA PEMBAYARAN
Pasal 17
3
- (1)Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi Terutang yang tidak atau kurang dibayar. 3
- (2) Pengenaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kewajiban wajib retribusi untuk membayar retribusinya.
- (3)Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masuk ke Kas Daerah.
8
2
3
NA MA
dr.H. Khainl
M.kes
Dca:
DiSon
JABATAN
SEKDA
Kak
Hukum
Drs. H.)aini
M
kadiSoSmker
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Tarakan tanggal 9 November 2016 pada SEK ETARIS DAERAH KOTA TARAKAN, LEMBARAN DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2016 NOMOR 21 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA NOMOR 2/REG.TRK/2016 M.Si ## BAB XVI ## KETENTUAN PENUTUP Pasal 18

Penetapan: Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran 0 erah Kota Tarakan Ditetapkal di Tarakan pada November al 7 tang WALIKOT ARAKAN SOFANRAGA 2016 P{R;
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURANDAERAHKOTATARAKAN NOMOR 5 TAHUN 2016
TENTANG
## RETRIBUSI PERPANJANGANIZINMEMPEKERJAKAN TENAGAKERJA ASING
## I. UMUM
Sesuai ketentuan
PENJELASAN
Pasal 150
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis retribusi daerah dapat ditambah sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Penambahan jenis retribusi daerah tersebut sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, Retribusi Perpanjangan IMTAditetapkan sebagai jenis Retribusi Daerah yang baru. Penetapan Retribusi Perpanjangan IMTA sebagai Retribusi Daerah memberikan peluang kepada Daerah untuk menambah sumber pendapatan dalam rangka mendanai urusan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah. Retribusi Perpanjangan IMTA merupakan pembayaran