Unknown Unknown Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, maka Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas terwujudnya upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia; - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu (berlaku 6 Mei 2016)
Pembukaan
Menimbang :
BI'PATI TULT'I{GAGT'ITG PROVITSI JAWA TIMT'R
PERATT'RAI{ DAERAII I(ABUPATEI{ TULUI{GAGI'I|G I{OMOR 14 TAHI'I{ 2016 TEITTAITG
XTSB'AIITERAAN LAI|JUT USIA
DEITGAI{ RAIIMAT TI'I{AIT YAITG ilAIIA ESA
BI'PATI TItLttIf cacaclntc,
- a. bahwa Lanjut Usia sebagai Warga Negara Republik Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam semua aspek kehidupan, serta memiliki potensi dan kemampuan yang dapat dikembangkan untuk memajukan kesejahteraan diri, keluarga dan masyarakat;
- b. bahwa pertumbuhan Lansia di Kabupaten T\.rlungagung semakin meningkat sementara perhatian terhadap kesejahteraan lanjut usia belum memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas, sehingga diperlukan upaya pengembangan dan peningkatan;
3. bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, maka Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas terwujudnya upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kesejahteraan Lanjut Usia;
5. Mengingat : l. Pasal 18 ayat {6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
a,
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan la.njut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 37961;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886); 4.
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2OO3 tentang Ketenagakerjaan (tembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a2791; 5.
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2OO9 tentang Kesejahteraan Sosial (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49671; 6.
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2OO9 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 144, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 7.
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2OO9 tentang Rumah Sakit (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5O72); 8.
7. Undang-Undang Nomor t2 Tahun 201 I tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 1 1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 523a|; 9.
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tanrtbahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791; 10.
9. 1 1. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2OO4 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan la.njut Usia (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OA4 Nomor 144, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor aaS1);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2oo5 tentang pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor a593); 12.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2ol2 Tentang Penyelenggara€rn Kesejahteraan Sosial (Irmbaran Negara 13.
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
14. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2OO4 tentang Komisi Nasional Lanjut Usia;
15. Peraturan Menteri Sosial Nomor 10/HUK/1998 tentang l,srnfaga-l,embaga Kesejahteraan lanjut Usia;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6O Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Komisi Daerah l,anjut Usia dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanganan Lanjut Usia di Daerah;
17. Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2Ol2 tentang Penghargaan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum daerah;
19. Keputusan Menteri Peke{aan Umum Nomor 3O/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Asesbilitas Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2O07 tentang Kesejahteraan Lansia (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 tahun 20O7, seri E );
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG Dan BUPATI TULUNGAGUNG
MEMUTUSKAN :
MenetaPKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG KESBJAHTERAAN LANSIA.
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
3. Bupati adalah Bupati T\rlungagung.
4. Lanjut Usia yang selanjutnya disebut Lansia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun keatas'
5. Kesejahteraan Lansia adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan,dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan para l,ansia memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
6. l,ansia Potensial adalah Lansia yang masih mampu melakukan peke{aan dan/atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan/atau jasa'
7. Lansia Tidak Potensial adalah Lansia yang tidak berdaya mencari nalkah
sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain.
8. Lansia Terlantar adalah Lansia yang karena suatu sebab tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya baik rohani, jasmani maupun sosialnya.
9. Karang Werdha adalah wadah untuk menampung kegiatan para la.nsia.
3. l0. Lembaga Kesejahteraan Sosial tanjut Usia yang selanjutnya disingkat LKSLU adalah lembaga yang menyelenggarakan pelayanan sosial bagi lanjut usia.
11. Bantuan Sosial adalah upaya pemberian bantuan yang bersifat tidak tetap agar l.ansia Potensial dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.
12. Perlindungan Sosial adalah upaya Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat untuk memberikan kemudahan pelayanan bagi Lansia Tidak Potensial agar dapat mewujudkan dan menikmati taraf hidup yang wajar.
13. Kesehatan adalah keadaan sejahtera badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
14. Pembinaan adalah upaya meningkatkan harkat dan martabat hidup [.ansia, sehingga gairah hidup tetap terpelihara, lewat organisasi atau perkumpulan khusus bagi para [.a.nsia.
15. Aksesibilitas adalah kemudahan untuk memperoleh dan menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas umum bagi L,ansia untuk memperlancar mobilitas Lanjut Usia.
16. Masyarakat adalah peror€rngan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan organisasi kemasyarakatan.
10. l7.Bangunan Umum adalah bangunan yang berfungsi untuk kepentingan publik, baik berupa fungsi keagamaan, fungsi usaha, maupun fungsi sosial dan budaya.
18. Dunia Usaha adalah adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
19. Panti werda adalah sistem pelayanan kesejahteraan bagi lanjut usia yang terlantar.
AZAS, PRINSIP, DAN TUJUAN
BAB II - AZAS, PRINSIP, DAN TUJUAN
Pasal 2
Upaya peningkatan kesejahteraan sosial Lansia diselenggarakan berazaskan
- a. keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- b. kekeluargaan;
- c. keseimbangan;
- d. keserasian; dan
- e. keselarasan dalam perikehidupan.
BAB II - AZAS, PRINSIP, DAN TUJUAN
Pasal 3
Penyelenggaraan Kesejahteraan Lansia didasarkan pada prinsip :
- a. kemandirian;
- b. keperansertaan;
- c. kepedulian;
- d. pengembangan diri; dan
- e. kemartabatan.
BAB II - AZAS, PRINSIP, DAN TUJUAN
Pasal 4
Upaya peningkatan kesejahteraan sosial Lansia bertujuan untuk :
- a. memperpanjang usia harapan hidup dan masa produktif Lansia;
- b. mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan Lansia;
- c. memelihara sistem nilai budaya dan kekerabatan masyarakat di Daerah serta untuk lebih mendekatkan diri kepada T\rhan Yang Maha Esa;
- d. meningkatkan dukungan dan komitmen dari Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan masyarakat terhadap terwujudnya kesejahteraan Lansia;
- e. meningkatkan pengetahuan, sikap, perilaku keluarga lansia dalam peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarganya.
BAB III - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 5
- (1) I"ansia mempunyai hak yang sama dalam kehidupan bemasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- (2) Sebagai penghormatan dan penghargaan kepada lansia diberikan hak untuk meningkatkan kesejahteraan sosial berupa penyelenggaraan pelayanan yang meliputi:
- a. pelayanan keagamaan dan mental spiritual;
- b. pelayanan kesehatan;
- c. pelayanan kesempatan keqia;
- d. pelayanan pendidikan dan pelatihan;
- e. kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum;
- f. kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum;
- g. perlindungansosial;
- h. bantuan sosial.
- (3) Bagi lansia tidak potensial mendapatkan pelayanan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kecuali huruf c, huruf d, dan huruf h.
12. (a) Bagi lansia potensial mendapatkan pelayanan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kecuali huruf g.
- (5) Penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan dunia usaha sesuai dengan kewenangan dan kapasitas masing- masing.
BAB III - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 6
Setiap Lansia berperan serta dalam membimbing, mengamalkan, menularkan, mewariskan dan memberikan keteladanan kepada generasi penerus dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
BAB III - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 7
Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada:
- a. lansia, atau kelompok lansia yang befasa dalam upaya peningkatan kesejahteraan Masyarakat; dan
- b. perorangan, kelompok, keluarga, organisasi / lembaga dan badan usaha yang be{asa dalam upaya peningkatan Kesejahteraan l,ansia.
PENYELENGGARAAN
Bagial Kesatu
Pelayanan Keagamaan dan Mental Spiritual
BAB IV - PENYELENGGARAAN
Pasal 8
- (1) Pelayanan keagamaan dan mental spiritual bagi Lansia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, dimaksudkan untuk mempertebal rasa keimanan dan ketakwaan terhadap Tlrhan Yang Maha Esa.
- (2) Pelayanan keagamaan dan mental spiritual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggaralan melalui peningkatan kegiatan keagamaan sesuai dengan agama dan keya}jnannya masing-masing, meliputi:
- a. bimbingan keagamaan dan kerohanian; dan
- b. penyediaan Aksesibilitas pada tempat peribadatan.
Bagian Kedua
Pelavanan Kesehatan
BAB IV - PENYELENGGARAAN
Pasal 9
- Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (21 huruf b, dimaksudkan untuk memelihara dan meningkatkan der4iat kesehatan dan kemampuan Lansia agar kondisi fisik, mental, dan sosialnya dapat berfungsi secara wajar. (1)
- Pelayalan Kesehatan bagi Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui: {21
- a. penyuluhan dan penyebarluasan informasi Kesehatan (promosi Kesehatan) Lansia melalui media cetak, elektronik, audio visual dan media informasi lain:
- b. upaya penyembuhan (kuratif) yang diperluas pada bidang pelayanan geriatric / gerontologr ditingkat Puskesmas sampai Rumah Sakit;
- c. pengembangan lembaga perawatan lansia dan peningkatan Sumberdaya manusia Kesehatan geriatric;
- d. pengembangan Pos Pelayanan Terpadu yang terintegrasi dengan program pelayanan Lansia dan Puskesmas Santun Lansia serta poli dan rawat inap Lansia di Rumah Sakit.
- Pengembangan Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dibiayai oleh Pemerintah Daerah dan/ atau Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3)
- (4) Untuk meningkatkan pelayanan Kesehatan bagi lansia yang tidak marnpu, dibiayai oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan
A
peraturan perundang- undangan.
Bagian Ketiga
Pelayanan Kesempatan Ke{a
Paragraf 1
Umum
- (1) Pelayanan kesempatan keq'a sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat {2) huruf c, dimaksudkan memberi peluang bagi Lansia Potensial untuk mendayagunakan pengetahuan, keahlian, kemampuan, keterampilan, dan pengalannan yang dimiliki.
2. Pelayanan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada sektor formal dan non formal, melalui perseorang€rn, kelompok/organisasi, atau lembaga baik Pemerintah Daerah maupun Masyarakat. (21
Paragraf 2 Sektor Formal
BAB IV - PENYELENGGARAAN
Pasal 10
Pelayanan kesempatan kerja dalam sektor formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (21, dilaksanakan melalui kebiiakan pemberian kesempatan kerja bagi Lansia Potensial untuk memperoleh pekerjaan.
BAB IV - PENYELENGGARAAN
Pasal 11
Pelayanan kesempatan kerja dalam sektor formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (21, dilaksanakan melalui kebiiakan pemberian kesempatan kerja bagi Lansia Potensial untuk memperoleh pekerjaan.
BAB IV - PENYELENGGARAAN
Pasal 12
- Dunia usaha memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada tenaga kerja l,ansia Potensial yang memenuhi persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan untuk memperoleh pekeda€rn sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. (1)
- Penetapan persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan
BAB IV - PENYELENGGARAAN
Pasal 13
- (1) Pelayanan kesempatan keda dalam sektor non formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (21 dilaksanakan melalui kebijakan menumbuhkan iklim usaha basl l,ansia Potensial yang mempunyai keterampilan dan/atau keahlian untuk melakukan usaha sendiri'
2. {21 Penumbuhan iklim usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan melalui:
- a. bimbingan dan pelatihan manqjemen yang seha! dan
- b. pemberian fasilitasi kemudahan dalam pelayanan perizinan usaha, mengakses pada lembaga keuangan baik perbankan dan/atau koperasi untuk menambah modal usaha.
BAB IV - PENYELENGGARAAN
Pasal 14
Masyarakat dan dunia usaha berperan serta secara aktif dalam menumbuhkan iklim usaha bagi Lansia Potensial melalui kemitraan bidang peningkatan kualitas usaha/produksi, pemasaran, bimbingan dan pelatihan keterampilan di bidang usaha yang dimiliki.
BAB IV - PENYELENGGARAAN
Pasal 15
- (1) Bagi Lansia Potensial yang mempunyai keterampilan dan/atau keahlian untuk melakukan usaha sendiri atau kelompok usaha bersama dapat diberikan melalui bantuan usaha ekonomi produktif.
- (2) Pemberian bantuan usaha ekonomi produklif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk bantuan stimulan usaha yang bersifat tidak tetap disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
Bagian Keempat
Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan
BAB IV - PENYELENGGARAAN
Pasal 16
- Pelayanan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d, dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, kemampuan, dan pengalaman la.nsia Potensial sesuai dengan potensi yang dimilikinya. (1)
- Pelayanan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk pemberian pendidikan dan pelatihan sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Masyarakat dan dunia usaha. (2)
Bagran Kelima
Pelayanan Untuk Mendapatkan Kemudahan
Dalam Penggunaan Fasilitas, Sarana dan Prasarana Umum
BAB IV - PENYELENGGARAAN
Pasal 17
- Pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e, dilaksanakan melalui: (1)
- a. pemberian kemudahan dalam pelayanan administrasi pemerintahan dan masyarakat pada umumnya;
- b. kemudahan dalam pelayanan dan keringanan biaya
- c. pemberian kemudahan dalam melakukan peq'alanan; dan
- d. penyediaan fasilitas rekreasi dan olah raga khusus.
- Pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan sarana (21
dan prasarana umum, dimaksudkan untuk memberikan Aksesibilitas terutama di tempat umum yang dapat menghambat mobilitas Lansia.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kemudahan dalam penggunaan fasilitas dan sarana prasarana umum sebgaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21 diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagran Keenam Pemberian Kemudahan l,ayanan dan Bantuan Hukum
BAB IV - PENYELENGGARAAN
Pasal 18
- Pemberian kemudahan layanan dan bantuan hukum s€bagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f, dimaksudkan untuk melindungi dan memberikan rasa aman kepada Lansia. (1)
- Pemberian kemudahan layanan dan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilaksanakan melalui : (21
- a. penyuluhan dan konsultasi hukum;
- b. layanan dan bantuan hukum di luar dan/atau di dalam pengadilan; dan
- c. pendampingan sosial bagi Lansia yang berhadapan dengan hukum di luar pengadilan.
Baglan Ketujuh Perlindungan Sosial
BAB IV - PENYELENGGARAAN
Pasal 19
- (1) Pemberian perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (21 huruf g, dimaksudkan untuk memberikan pelayanan bagl Lansia . Tidak Potensial agar terhindar dari resiko.
- (2) Resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (l) meliputi berbagai gangguan dan ancaman, baik fisik, mental maupun sosial yang dapat mengakibatkan ketidakmampuan l,ansia menjalankan peran sosialnya.
- (3) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
- a. pendampingan sosial, baik yang dilaksanakan di kediaman Lansia maupun di lembaga konsultasi Kesejahteraan l,ansia yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah maupun Masyarakat;
- b. penyediaan pusat-pusat konsultasi Kesejahteraan Ia.nsia terutama di unit-unit pelayanan sosial baik dikelola Pemerintah Daerah maupun Masyarakat;
- c. pemberian jaminan sosial dalam bentuk santunan langsung di luar panti bagi l,ansia yang hidup dan dipelihara ditengah-tengah keluarga atau Masyarakat lainnya yang dalam keadaan jompo sedangkan fagi mereka yang tidak memiliki keluarga dan terlantar diberikan santunan melalui sistem panti; dan
- d. bantuan pemakaman terhadap Lansia yang meninggal dunia yang tidak diketahui identitasnya dilakukan secara bermartabat adalah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat setempat.
BAB IV - PENYELENGGARAAN
Pasal 20
- (1) Pemerintah Daerah membentuk Panti Werda guna menatnpung Lansia terlantar.
2. (2\ Pembentukan Panti Werda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menyesuaikan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Disamping Pemerintah Daerah, dalam rangka memberikan perlindungan kepada l-a.nsia terlantar, masyarakat dan dunia usaha dapat membentuk LKSLU dan Panti Werda.
BAB IV - PENYELENGGARAAN
Pasal 21
Mekanisme pembentukan dan pengelolaan LKSLU serta Panti Werda diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
Bagran Kedelapan
Bantuan Sosial
BAB IV - PENYELENGGARAAN
Pasal 22
- Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (21 huruf h, diberikan kepada L,ansia Potensial yang tidak mampu agar lansia dapat memenuhi kebutuhannya dan meningkatkan taraf kesejahteraannya. (1)
- Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat tidak perrnanen, baik dalam bentuk material, finansial, fasilitas pelayanan dan informasi. (21
- Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pada Lansia yang sudah diseleksi dan memperoleh bimbingan sosial. (3)
BAB IV - PENYELENGGARAAN
Pasal 23
Pemberian bantuan sosial bertujuan untuk:
- a. memenuhi kebutuhan hidup minimal Lansia Potensial yang tidak mampu;
- b. membuka dan mengembangkan usaha dalam rangka meningkatkan pendapatan dan kemandirian; dan
- c. mendapatkan kemudahan dalam memperoleh kesempatan berusaha.
BAB IV - PENYELENGGARAAN
Pasal 24
Pemberian bantuan sosial dilakukan dengan
BAB IV - PENYELENGGARAAN
Pasal 25
- Pemberian bantuan sosial diberikan kepada Lansia potensial yang tidak mampu, baik perorangan atau kelompok untuk melakukan usaha sendiri atau kelompok usaha bersama dalam sektor non formal. (1)
- Pemberian bantuan sosial dapat dilaksanakan di dalam/luar LKSLU dan /atau dalam bentuk: (21
- a. pelayanan Harian t.ansia;
- pelayanan melalui Keluarga Sendiri; b.
- pelayanan melalui keluarga pengganti; c.
- Usaha Ekonomi Produktif (UEP); dan d.
- Kelompok Usaha Bersama (KUBE). e.
BAB IV - PENYELENGGARAAN
Pasal 26
- Dalam rangka pemberian bantuan sosial, Pemerintah Daerah melakukan Pembinaan terhadap Iansia Potensial yang tidak mampu. (1)
- Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilakukan melalui bimbingan, pemberian informasi, dan/atau bentuk Pembinaan lainnya. (21
- Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian bantuan sosial dan Pembinaan Lansia sebagaispll4 dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. (3)
KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI
BAB V - KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI
Pasal 27
- Di Kelurahan/Desa dibentuk lembaga Karang Werdha yang merupakan wadah bagi kegiatan lansia. (l)
- Karang Werdha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga sosial kemasyarakatan mitra Kelurahan / Desa dalam bentuk memberdayakan l,ansia. (2)
- (3) Pengoordinasian Karang Werdha dilakukan oleh Forum Keg'asama Karang Werdha yang merupakan jaringan kerjasama antar Karang Werdha lingkup Kecamatan.
- Pembinaan Karang Werdha sebagaimana dimalsud pada ayat (l) dilakukan oleh Lurah / Kepala Desa. (4)
BAB V - KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI
Pasal 28
- Dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial Lansia di tingkat Daerah, dibentuk Komisi l,ansia Daerah dengan Keputusan Bupati. (1)
- Komisi Lansia Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (l) pada dasarnya mempunyai tugas mengoordinasikan pelaksanaan upaya peningkatan Kesejahteraan Lansia, memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam menyusun kebijakan upaya peningkatan Kesej ahteraan Lansia. (2)
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29
Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak peraturan daerah ini diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten T\rlungagung.

Penetapan: Ditetapkan di pada tanggal Tulungagung 16 Mei 2016 BI'PATI SYAHRI MULYO di T\rlungagung 24 Oktober 2016 DAERAH pada Pembina Utama Madya NIP. 19590919 199003 1006 kmbaran Daerah Kabupaten T\rlungagung Tahun 2016 Nomor 16 Seri E PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR 146NOREG 14/2016 z\, ## PEruELII,SAIT ## ATAS ## PERATT'RAI| DAERATI KABT'PATEtr TULUNGAGT'ITG ## I{OMOR 14 TAHttIt 2016 TEI{TAI{G ## KESE AIITERAAIT LAI{i'ITT USIA ## uuttu I. l,ansia sebagai bagran integral dari bangsa Indonesia, memiliki kemampuan dan pengalaman dalam mangarungi kehidupannya. Kemampuan dan pengalaman itu sangat bermanfaat apabila dikembangkan dalam kancah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sebagai wa-rga negara Indonesia, para l,ansia telah mendharmabaktikan seluruh hidup dan kehidupannya dalam proses pembangunan di tanah air. Kedudukan, hak, dan kewajiban Lansia sama dengan warga negara lainnya dalam negara Indonesia yang berdasarkan pancasila dan UndangUndang Dasar 1945. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentangKesejahteraan Lansia dan petunjuk pelaksanaannya dalam peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lansia, memuat tentang pembinaan, pemberdayaan, pelayanan dan bantuan sosial dan sebagainya, mengukuhkan posisi dan potensi Lansia untuk semakin berperan dan berkembang di dalam Iingkungan masyarakatnya. Peran pemerintah, masyarakat, dan keluarga menjadi tumpuan bagi kemandirian Lansia potensial maupun bagi I-ansia non potensial. Peran yang sangat penting dan mulia ini, dapat terwujud dan terlaksana, apabila upaya pembinaan, pemberdayaan, pelayanan, komunikasi dan koordinasi operasional kegiatan itu dilandasi oleh Peraturan Daerah Selanjutnya Peraturan Daerah ini, meliputi pelayanan keagamaan dan mental spiritual, pelayanan kesehatan, pelayanan kesempatan kerja, pelayanan pendidikan dan latihan, pelayanan untuk mendapatkarr kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana umum, pemberian kemudahaan dan layanan bantuan hukum, pemberian perlindungan sosial dan bantuan sosial dan pemberian penghargaan kepada masyarakat. Sementara itu Karang Werda sebagai wadah peran masyarakat untuk berkecimpung dalam penanganan masalah Lansia serta Komisi Kabupaten Lansia juga diatur di dalam Peraturan Daeran ini juga. ## PASAL DEMI PASAL II Pasal I Cukup jelas. Pasal 2 Cukup jelas. Pasal 3 Cukup jelas. Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 5 Cukup jelas. Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat(21 Huruf a Bimbingan keagamaan dan kerohanian dimaksudkan untuk memberikan tuntunan dan pegangan hidup serta ketenangal bagi lansia di hari tuanya agar lebih memantapkan keyakinan sesuai dengan egama dan kepercayaan masing\_masing antara lain : berupa pengajian, ceramah, siraman rohali dan sebagainya. Huruf b Penyediaan aksebilitas pada tempat\_tempat peribadatan dimaksudkan agar dalam membangun tempat beribtdah seperti masjid, gereja, pura, wihara, dan termpat ibadah lainnya perlu memperhatikan kemudahan bagi Lansia daram melaksanakan ibadah. Pasal 9 Cukup jelas. Pasal 10 Ayat (1) Ketentuan ini disamping untuk memberikan kesempatan kepada Lansia untuk bekeq'a sesuai dengan pengetahuan, Leahlian, dan kemampuannya, juga dimaksudkan agar- l,ansia tersebut dapat mengalihkan keahlian dan kemampuannya kepada generasi penerus. Ayat (2) Yang dimaksud dengan sektor formal merupakan bidang usaha yang menghasilkan barang dan atau jasa yang diatur secara normatif. sektor nonformal merupakan bentuk usaha yang mandiri dan tidak terikat secara resmi dengan aturan\_aturan normatif. Pasal 11 Cukup jelas. Pasal 12 Cukup jelas. Pasal 13 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat(21 Penumbuhan iklim usaha telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undalgT dan kebijakan pemerintah, arrtara=fain UrrA"rrg\_ undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kec . peralsanaan penumbuhan iklim usaha bagi Lansia didasarkan p"a. p"i"trr"r, perundang-undangan dan kebijalan pemerintah yani aaa'aan luga l:"-y*U"" dengan kondisi fisik, mental, dan sosial *J.t ti.rgt.,.rgu' LanslaPasal 14 Cukup jelas. Pasal 15 Cukup jelas. Pasal 16 Cukup jelas. Pasal 17 Ayat (1) ## Huruf a Yang dimaksud dengan pelayanan administrasi adalah kemudahaa bagi l,ansia dalam urusan administrasi antara lain Kartu Tanda Penduduk (KTP) seumur hidup, pelayanan membayar pajak, pengambilan uang, dan pelayanan kesehatan. ## Huruf b Kemudahan dalam pelayanan dan keringanan biaya merupakan suatu penghargaan bagi lansia yang akan menilrnati dan/atau memenuhi berbaga i kebutuhan baik transportasi maupun akomodasi seperti tiket (bus, kereta api, pesawat, kapal laut) dan penginapan. ## Huruf c Kemudahan dalam melal&lt;ukan peq'alanan merupakan suatu penyediaan fasilitas bagi Lansia, dalam bentuk antara lain penyediaan loket khusus, tempat duduk khusus, dan kartu wisata khusus, agar mereka tidak mendapat hambatan dalam melakukan peq'alanan seperti meraksanakan ibadah, ziarah atau wisata. ## Huruf d Penyediaan fas itas rekreasi dan olah raga khusus dimaksudkan sebagai upaya untuk memberikan rasa senang, bahagra, dan kebugaran kepada Lansia agar dapat mengisi *attu tuarr! dengan menikmati rekreasi dan olah raga yang secana khusus disediakan baginya. ## Ayat (2) Yang dimaksud dengan pemberian kemudahan dalam penggunaan sarana dan prasarana umum yaifu tersedianya sarana dan pl"sarana umum yang dapat memudahkan mobilitas Lansia di tempat\_ tempat umum, seperti jalan untuk kursi roda, jalan bagi mlreka y.rrg bertongkat, pintu, tangga, lift khusus untuk bangrinan berrinit&lt;at, dan tempat penyeberangan bagi pejalan kaki. ## Ayat (3) Cukup jelas. ## Pasal 18 ## Ayat (1) Melindungi dan memberikan rasa aman pada Lansia dimaksudkan memberikan suasana yang nyaman, tentram, terhindar dari berbagai perasaa-n stress, depresi, rendah diri, terkucil / terisolasi atau bentuk gangguan sosial lainnya akibat tekanan- tekanan sosial maupun proses peradilan. ## Ayat (21 Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. ## Hurufc Yang dimaksud pendampingan sosial bagr Lansia yang berhadapan dengan hukum adalah \_"\_i".ik"r, U"rri.r.r, penguatan sosial psikologis kepada Lansia di luar sidang .A. ' pengadilan agar memiliki ketegaran dan keteguhan hati dalam menghadapi proses persidargan maupun putusan pengadilan. Pasal 19 Ayat (l) Perlindungan bagi l,ansia dapat diselenggarakan baik di dalam maupun di luar panti sosial oleh Pemerintah atau masyarakat dalam kurun waktu tak terbatas sampai l,ansia tersebut meninggal dunia. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 2O Cukup jelas. Pasal 21 Cukup jelas. Pasal 22 Cukup jelas. Pasal 23 Cukup jelas. Pasal 24 Cukup jelas. Pasal 25 Cukup jelas. Pasal 26 Cukup jelas. Pasal 27 Cukup jelas. Pasal 28 Cukup jelas. Pasal 29 Cukup jelas.