PERATURAN BUPATI MA Nomor 98 Tahun 2017 tentang PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TANAH LAUT (berlaku 31 Oktober 2017)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (1)
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pasal 20 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah dan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut;
Mengingat : 1.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1324);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
10. Peraturan Bupati Tanah laut Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 69);
Menetapkan
M E M U T U S K A N :
: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TANAH LAUT
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tanah Laut.
6. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup adalah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut.
8. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
9. Kepala UPT adalah Kepala UPT pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup.
10. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang ## BAB II
PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN
Bagian Kesatu Pembentukan
Pasal 2
- (1) Dengan Peraturan Bupati ini membentuk UPT pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup yaitu UPT Laboratorium Lingkungan.
- (2) Klasifikasi Unit Pelaksana pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu UPT Laboratorium Lingkungan kelas A.
Bagian Kedua Kedudukan
Pasal 3
UPT pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
Laboratorium Lingkungan
Paragraf 1 Susunan Organisasi
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS
Pasal 4
- (1) Susunan Organisasi UPT Laboratorium Lingkungan terdiri atas:
- a. UPT Laboratorium Lingkungan;
- b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPT Laboratorium Lingkungan sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Paragraf 2 Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas

## Pasal 5

- (1) UPT Laboratorium Lingkungan mempunyai tugas di bidang laboratorium yang meliputi pengujian, penetapan secara akurat, efisien dan layak dipercaya terhadap udara dan kebisingan, air sungai dan danau, air tanah serta air limbah serta pengembangannya dalam rangka penyajian data dan informasi bidang lingkungan hidup.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Laboratorium Lingkungan mempunyai fungsi:
- a. penyusunan kebijakan operasional pengelolaan laboratorium lingkungan;
- b. pelaksanaan pengujian dan penetapan untuk udara dan tingkat kebisingan;
- c. pelaksanaan pengujian dan penetapan untuk air sungai dan danau, air tanah serta air limbah;
- d. penyediaan informasi hasil pengujian udara, tingkat kebisingan, air sungai dan danau, air tanah serta air limbah;
- e. pengembangan teknis dan metode analisis laboratorium lingkungan sesuai dengan sistem mutu laboratorium dan standar yang berlaku; dan
- f. pengelolaan urusan ketatausahaan.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
- a. menyusun kebijakan teknis operasional pengelolaan Laboratorium Lingkungan;
- b. menetapkan perencanaan kinerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Laboratorium Lingkungan berdasarkan Renstra/Renja Dinas;
- c. melaksanakan kebijakan umum dan teknis serta mengkoordinasikan kegiatan dalam bidang laboratorium lingkungan sesuai dengan kebijakan Dinas dan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program dan rencana kegiatan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Laboratorium Lingkungan;
- e. menghimpun dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Laboratorium Lingkungan;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan hubungan kerja sama dengan unit lain / instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Laboratorium Lingkungan;

- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan laboratorium lingkungan;
- h. melaksanakan preparasi sarana pengujian dan analisa parameter kualitas lingkungan;
- i. melaksanakan pengujian dan analisa parameter kualitas lingkungan;
- j. melaksanakan pelayanan pengujian contoh/bahan sampel secara laboratoris;
- k. mengelola dan melaksanakan standar kompetensi pengelolaan sumber daya laboratorium dan manajemen mutu laboratorium lingkungan;
- l. menyiapkan bahan dan membuat laporan penerimaan dan retribusi laboratorium lingkungan;
- m. melaksanakan penanganan pengaduan hasil pengujian;
- n. melaksanakan pembinaan pengelolaan urusan ketatausahaan;
- o. mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis (UPT) Laboratorium Lingkungan; dan
- p. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan tanggungjawabnya.

## Paragraf 3 Sub Bagian Tata Usaha

## Pasal 6

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyusunan program, penatausahaan keuangan, administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan, surat-menyurat, rumah tangga, dan perlengkapan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan dan menyusun program dan kegiatan UPT Laboratorium Lingkungan;
- b. mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data pelaksanaan kegiatan UPT Laboratorium Lingkungan;
- c. menyiapkan bahan dan menyusun Rencana Kerja Anggaran dan melaksanakan pengelolaan penatausahaan keuangan;
- d. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
- e. mengelola surat-menyurat, ekspedisi, dan kearsipan;
- f. menyiapkan dan melaksanakan urusan rumah tangga dan kehumasan;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan urusan perlengkapan;

- h. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
- i. melaksanakan urusan organisasi, ketatalaksanaan dan perpustakaan;
- j. menyusun laporan kinerja dan laporan sejenis sesuai tugas dan fungsinya;
- k. melaksanakan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
- l. melaksanakan penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang;
- m. melaksanakan penyiapan bahan administrasi pengadaan, penyaluran, penghapusan dan pemindahan barang;
- n. menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan pengaduan hasil pengujian;
- o. melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Sub Bagian Tata Usaha; dan
- p. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

## Paragraf 4

## Kelompok Jabatan Fungsional

## Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPT sesuai keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompokkelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (4) Jumlah dan Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis, jenjang, dan tugas masing-masing Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

## BAB IV TATA KERJA

## Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugas, setiap unsur organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik internal maupun eksternal.
- (2) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masingmasing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (3) Setiap pimpinan unit organisasi dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bawahan masing-masing.
- (4) Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk dan arahan selanjutnya kepada bawahan.
- (6) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan juga kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai keterkaitan dan hubungan kerja.
- (7) Dalam upaya meningkatkan efektifitas kegiatan dan pelaksanaan tugas, bimbingan dan evaluasi kinerja organisasi, setiap pimpinan unit organisasi wajib mengadakan rapat atau pertemuan secara berkala.

## Pasal 9

Dalam hal Kepala UPT berhalangan sementara, maka ditunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagai Pelaksana Harian (Plh).

## BAB V ESELON, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

## Pasal 10

- (1) Kepala UPT Kelas A adalah jabatan Pengawas/Eselon IV a.
- (2) Kepala UPT Kelas B adalah jabatan Pengawas/Eselon IV a.

- (3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPT Kelas A adalah jabatan Pengawas/Eselon IV b.
- (4) Pengangkatan, pemberhentian, dan pemindahan pejabat struktural, fungsional dan nonstruktural dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VI

## PEMBIAYAAN

## Pasal 11

Pembiayaan UPT pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber pendapatan lainnya yang sah dan bersifat tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka semua peraturan perundang-undangan yang setingkat dan mengatur hal yang sama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2018.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari pada tanggal 31 Oktober 2017

BUPATI TANAH LAUT,


## H. BAMBANG ALAMSYAH

Diundangkan di Pelaihari pada tanggal 31 Oktober 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT,


## H. SYAHRIAN NURDIN

LAMPIRAN

NOMOR

TANGGAL

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT

: 98 TAHUN 2017

: 31 Oktober 2017

## BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM LINGKUNGAN


BUPATI TANAH LAUT,


H. BAMBANG ALAMSYAH