KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 8 Tahun 2006 tentang PENGAKHIRAN TUGAS DAN PEMBUBARAN TIM PEMBERESAN BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL (berlaku 23 Juni 2006)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa Tim Pemberesan Badan Penyehatan Tahun 2005 berakhir masa tugasnya pada tanggal
Perbankan Nasional yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2004 sebagaimana telah 2 (dua) kali diperpanjang terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 5 27 Desember 2005;
- b. bahwa dalam rangka penyelesaian tugas-tugas Tim Pemberesan Badan Penyehatan Perbankan Nasional yang belum dapat terselesaikan, dipandang perlu mengatur tindak lanjut penanganannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan pengakhiran tugas dan pembubaran Tim Pemberesan Badan Penyehatan Perbankan Nasional serta penanganan lebih lanjut tugas-tugasnya yang belum selesai dengan Keputusan Presiden;
Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Peraturan ...
DISTRIBUSI II
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
3. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengakhiran Tugas dan Pembubaran Badan Penyehatan Perbankan Nasional;
4. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2004 tentang Pembentukan Tim Pemberesan Badan Penyehatan Perbankan Nasional sebagaimana telah 2 (dua) kali diperpanjang terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2005;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENGAKHIRAN TUGAS DAN PEMBUBARAN TIM PEMBERESAN BADAN
PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL.
DISTRIBUSI II
Pasal 1
Tim Pemberesan Badan Penyehatan Perbankan Nasional, selanjutnya disebut Tim Pemberesan BPPN, yang dibentuk
Pasal 2
Dalam rangka pengakhiran tugas dan pembubaran Tim Pemberesan BPPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Ketua Tim Pemberesan BPPN menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Presiden.
Pasal 3
- (1) Dengan berakhirnya tugas dan dibubarkannya Tim Pemberesan BPPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 :
DISTRIBUSI II
- a. tugas Tim Pemberesan BPPN yang belum terselesaikan, selanjutnya dilaksanakan oleh Menteri Keuangan;
- b. kekayaan negara yang terkait dengan sita eksekusi Hak Tanggungan dan sita eksekusi lainnya, penanganannya dilakukan oleh Panitia Urusan Piutang Negara.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi pula :
- a. penyelesaian program penjaminan yang sebelum ditetapkannya Keputusan Presiden ini diserahkan penyelesaiannya kepada Tim Pemberesan BPPN;
- b. penanganan dan penyelesaian transaksi Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) terhadap Pemegang Saham yang telah menandatangani Perjanjian Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham dan Pengakuan
Utang dan/atau Perjanjian Penyelesaian Sementara Kewajiban Pemegang Saham dan Pengakuan Utang, dan telah:
- 1) melakukan sebagian pembayaran atas kewajibannya kepada BPPN sebelum BPPN berakhir tugasnya dan dibubarkan; atau
- 2) menyampaikan rencana penyelesaian kewajibannya kepada Tim Pemberesan BPPN.
- c. penanganan dan penyelesaian transaksi PKPS terhadap pemegang saham yang telah menyampaikan rencana penyelesaian kewajibannya kepada Menteri Keuangan sesudah tanggal 27 Desember 2005.
- (3) Penanganan dan penyelesaian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dilakukan setelah berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Pasal 4
- (1) Dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Menteri Keuangan berwenang:
2. a . melakukan upaya damai dalam rangka percepatan pengembalian uang Negara;
melakukan ...
DISTRIBUSI II
- b. melakukan pembayaran kepada pihak ketiga
Pasal 5
Dengan pengakhiran dan pembubaran Tim Pemberesan BPPN, mantan Ketua, Wakil Ketua, pejabat BPPN lainnya dan seluruh mantan pegawai BPPN, dan mantan Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Anggota, Koordinator Pelaksana, dan seluruh anggota Kelompok Kerja dan Sekretariat Tim Pemberesan BPPN serta mantan Pejabat dan pegawai UP3, wajib memberikan segala bantuan dan/atau keterangan yang diperlukan dalam rangka penerusan tugas Tim Pemberesan BPPN.
Pasal 6
Segala biaya yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan Presiden ini ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
DISTRIBUSI II
Menteri Keuangan melaporkan secara berkala pelaksanaan Keputusan Presiden ini kepada Presiden.
Pasal 8
Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini, diatur oleh Menteri Keuangan.
Pasal 9
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 27 Desember 2005.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Juni 2006 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Penandatangan: Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum, Lambock V. Nahattands

Distribusi: DISTRIBUSI II