PERATURAN WALIKOTA RI Nomor 27 Tahun 1959 tentang MEKANISME PENGATURAN PENDAPATAN PUSKESMAS DAN JARINGANNYA DALAM PELAKSANAAN PROGRAM JAMKESMAS DAN JAMPERSAL SUMBER DANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN) TAHUN ANGGARAN 2011 (berlaku 10 Maret 2011)
Pembukaan
Menimbang | : a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Walikota Banjarmasin. |
| Mengingat | : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan DaerahTingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); |
| | 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4286); |
| | 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); |
| | 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, |
r^\
f"^
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonsia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4778) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indoensai Nomor 16 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4848);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4286);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4816);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 631/ MENKES/PER/m/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan Tahun 2011;
r\
n
Menetapkan
PERTAMA
16. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 903/ MENKES/PER/V/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Tahun 2011;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1097/ MENKES/PER/VI/2011 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Kesehatan Dasar Jamkesmas Tahun 2011;
18. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
19. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 18 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 18);
20. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 25 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2011 (Lembahan Daerah Tahun 2010 Nomor 25).
MEMUTUSKAN :
- PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN TENTANG MEKANISME PENGATURAN PENDAPATAN PUSKESMAS DAN JARINGANNYA DALAM PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT (JAMKESMAS) DAN JAMINAN PERSALINAN (JAMPERSAL) SUMBER DANA ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA NEGARA (APBN) TAHUN ANGGARAN 2011.
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjarmasin.
3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin.
5. Jaminan Kesehatan adalah suatu cara penyelenggaraan jaminan kesehatan masyarakat yang ## BAB II
TATA CARA PENGELOLAAN DANA JAMKESMAS DAN JAMPERSAL
Pasal 2
- (1) Dana Jamkesmas untuk pelayanan dasar di Puskesmas dan jaringannya serta Jaminan Persalinan menjadi satu kesatuan, disalurkan langsung dari bank operasional Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN Jakarta V ke Rekening Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin sebagai penanggungjawab program atas nama institusi yang dikelola oleh Tim Pengelola Jamkesmas Kabupaten/Kota untuk pelayanan dasar dan persalinan di fasilitas kesehatan tingkat pertama.
- (2) Pengelolaan Dana Jampersal dilakukan sebagai bagian dari pengelolaan dana Jamkesmas.
Pasal 3
- (1) Dana Jamkesmas dan Jampersal merupakan belanja bantuan sosial yang bersumber dari APBN yang dimaksudkan untuk mendorong percepatan pencapaian MDG"s pada Tahun 2015, sekaligus peningkatan kualitas pelayanan kesehatan termasuk persalinan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan, sehingga pengaturannya tidak melalui mekanisme pengelolaan APBD, dengan demikian tidak langsung menjadi pendapatan daerah.
- (2) Sebagai belanja bantuan sosial, dana Jamkesmas dan Jampersal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas diperuntukkan untuk pelayanan kesehatan masyarakat miskin yang terdaftar dalam data base Jamkesmas dan pelayanan persalinan bagi seluruh ibu hamil/ibu bersalin yang tidak mempunyai jaminan kesehatan.
- (3) Setelah danaJamkesmas dan Jampersal disalurkan Pemerintah melalui SP2D kerekening Kepala Dinas Kesehatan sebagai penanggungjawab program, maka status dana tersebut berubah menjadi dana masyarakat(sasaran program), yang ada di rekening Dinas Kesehatan.
- (4) Setelah Puskesmas dan jaringannya serta fasilitas kesehatan lainnya (swasta yang bekerjasama), melakukan pelayanan kesehatan dan mendapatkan pembayaran klaim dari Tim Pengelola Jamkesmas Kota Banjarmasin, maka status dana tersebut berubah menjadi pendapatan atau penerimaan fasilitas kesehatan.
- (5) Dana pelayanan kesehatan dasar dan persalinan yang diklaim oleh Puskesmas dan Jaringannya dari Dana Jamkesmas dan Jampersal merupakan pendapatan atau penerimaan Puskesmas dan Jaringannya.
- (6) Dana hasil Pendapatan atau penerimaan Puskesmas dan Jaringannya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), disetorkan dan tercatat di kantor kas daerah sebagaipendapatan puskesmas.
- (7) Jasa Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) pasal ini dari pendapatan pelayanan kesehatan dasar program Jamkesmas dibayarkan sesuai dengan tarif Peraturan Daerah yang berlaku dan 100% untukjasa tenaga kesehatan penolong persalinan.
- (8) Jasa Pelayanan Kesehatan Dasar dan Persalinan di Puskesmas dan Jaringannya dianggarkan dalam DPA APBD Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin.
- (9) Dana yang telah menjadi pendapatan fasilitas kesehatan swasta (yang bekerjasama) sepenuhnya menjadi pendapatan fasilitas tersebut, termasuk Bidan Praktik, Dokber Praktik, Klinik Bersalin, dan sebagainya. Pengaturannya diserahkan pada ketentuan yang berlaku pada fasilitas kesehatan swasta masing-masing.
Pasal 4
- (1) Besaran tarif pelayanan kesehatan dasar (Jamkesmas) di Puskesmas dan Jaringannya
Pasal 5
- (1) Agar penyelenggaraan Program Jamkesmas dan Jampersal terlaksana dengan baik, lancar, transparan dan akuntabel, Kepala Dinas Kesehatan melakukan pengendalian dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Program ini dilapangan.
- (2) Pengendalian dan pertanggungjawaban Kepala Dinas Kesehatan dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
PENUTUP
BAB III - PENUTUP
Pasal 6
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.
BAB III - PENUTUP
Pasal 7
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat keleiruan dalam Peraturan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- r*\
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin. \

Penetapan: Ditetapkan di Banjarmasin Pada tanggal 10 Maret 2011

Penandatangan: WALIKOTA BANJARMASIN,^* .MUHIDIN

Penetapan: Diundangkan di Banjarmasin Pada tanggal 11 Maret 2011

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN, ## H.ZULFADU GAZAU BERTTA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2011 NOMOR ..?.?A