PERATURAN BUPATI SINTANG TENTANG Nomor 142 Tahun 2016 tentang STANDAR BIAYA LANGSUNG PERSONIL DAN BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL UNTUK KEGIATAN KONSULTANSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2017 (berlaku 1 Januari 2017)
Pembukaan
Menimbang
BUPATI SINTANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR 142 TAHUN 2016
TENTANG
STANDAR BIAYA LANGSUNG PERSONIL DAN BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL UNTUK KEGIATAN KONSULTANSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2017
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SINTANG,
- a. bahwa dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang agar dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, keterbukaan, bersaing, transparan dan tidak diskriminatif, sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi fisik, keuangan maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas Pemerintah Kabupaten Sintang dan pelayanan masyarakat, maka perlu ditetapkan Standar Biaya Langsung Personil dan Biaya Langsung Non Personil Untuk Kegiatan Konsultansi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sintang;
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
9. Peraturan ...
Menetapkan
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7);
MEMUTUSKAN :
: PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA PERSONIL DAN BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL UNTUK KEGIATAN KONSULTANSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2017.
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Bupati adalah Bupati Sintang.
2. Peraturan Bupati adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Bupati Sintang.
3. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
5. Pengguna Barang/Jasa adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang dan/atau Jasa milik Negara/Daerah di masing-masing SKPD.
6. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
7. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
8. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
9. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disebut PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
10. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa lainnya.
11. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
12. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
13. Aset Daerah adalah semua harta kekayaan milik daerah baik barang berwujud maupun barang tidak berwujud.
14. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
15. Biaya Langsung Personil yang selanjutnya disingkat BLP, adalah biaya yang dikeluarkan untuk membiayai tenaga ahli dan tenaga pendukung.
16. Biaya Langsung Personil terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu Biaya Langsung Personil untuk pengadaan jasa Undangan Internasional dan Biaya Langsung Personil untuk pengadaan jasa Undangan Nasional.
17. Biaya Langsung bagi seorang Tenaga Ahli yang memberikan jasa konsultansi dihitung menurut jumlah satuan waktu tertentu (bulan, minggu, hari, jam) ditetapkan ## BAB II
BIAYA LANGSUNG PERSONIL DAN BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL
Pasal 2
Standar Biaya Langsung Personil dan Biaya Langsung Non Personil Untuk Kegiatan Konsultansi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2017 adalah merupakan BLP dan BLNP yang digunakan sebagai acuan penyusunan dan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja, sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V dan Lampiran VI Peraturan ini.

## Pasal 3

Standar Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Sintang dalam pelaksanaan kegiatan konsultansi Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2017.

## Pasal 4

- (1) Standar BLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:
- a. biaya personil untuk pengadaan jasa undangan Internasional;
- b. biaya untuk pengadaan jasa undangan Nasional.
- (2) Mata Uang yang dipergunakan untuk undangan internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat menggunakan mata uang internasional yang telah disepakati bersama pada dokumen sumber pendanaannya.
- (3) Mata uang yang dipergunakan untuk undangan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah dalam bentuk mata uang rupiah.

## Pasal 5

Biaya Langsung Non Personil khusus untuk komponen Reimbursable jenis pengeluaran Biaya Pembelian Kebutuhan Proyek, setelah proyek selesai dilaksanakan, maka kebutuhan proyek yang telah dibeli harus diserahkan sebagai Aset Pemerintah Kabupaten Sintang.

## Pasal 6

Biaya personil bagi seorang tenaga ahli yang memberikan jasa konsultansi dihitung menurut jumlah satuan waktu tertentu (bulan, minggu, hari, dan jam) dikalikan dengan biaya langsung personil yang ditetapkan berdasarkan pengalaman profesional riil sejak lulus dari pendidikan tinggi, dan akreditasi dari asosiasi profesi, atau lembaga yang ditunjuk Pemerintah (bagi konsultan perorangan).

## Pasal 7

Untuk konsultan perseorangan yang berasal dari Dosen/Pegawai Negeri harus mendapatkan ijin tertulis dari Rektor/ Eselon I/Pimpinan dari tenaga ahli bersangkutan.

## Pasal 8

Apabila tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, bekerja dengan paruh waktu, perhitungan biaya langsung personil didasarkan pada Satuan Biaya Orang Jam (SBOJ).

## Pasal 9

Dalam hal tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, diperuntukan bagi penugasan penuh (full time) harus memperoleh ijin cuti di luar tanggungan negara dan perhitungan biaya langsung personil berdasarkan pada Satuan Biaya Orang Bulan (SBOB).

## Pasal 10

Pemberi jasa konsultansi yang bersifat nir laba (non profit making firm) seperti: Lembaga Pemerintah (Universitas, Lembaga Penelitian, Rumah Sakit), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) serta Lembaga Sosial lainnya, Unit Biaya Langsung Personil diperhitungkan maksimum 70 % (tujuh puluh persen) dari biaya yang berlaku sesuai BLP.

## Pasal 11

Dasar Perhitungan konversi maksimum BLP menurut satuan waktu adalah sebagai berikut:

1. SBOM = SBOB / 4,1;

2. SBOH = (SBOB/22) x 1,1;

3. SBOJ = (SBOH/8) x 1,3;

Dasar Perhitungan BLP dilakukan sebagai berikut:

BLP = GD + BBS + BBU + TP + K + BL;

| KOMPONEN BLP | UNDANGAN | UNDANGAN |
|------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| | NASIONAL | INTERNASIONAL |
| Gaji Dasar - GD (Basic Salary) | 1 x GD | 1 x GD |
| Beban Biaya Sosial - BBS (Social Charge) | (0,3 - 0,4) x GD | (0,3 - 0,6) x GD |
| Beban Biaya Umum - BBU (Overhead) | (0,5 - 1,3) x GD | (0,7 - 1,4) x GD |
| Tunjangan Penugasan - TP | (0,1 - 0,3) x GD | (0,1 - 0,3) x GD |
| Keuntungan - K | 0,1 x (GD + BBS + BBU) | 0,1 x (GD + BBS + BBU) |
| Total Biaya Langsung Personil | (2,2 - 3,1) x GD | (2,4 - 3,6) x GD |

## BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang pada tanggal 30 Desember 2016

BUPATI SINTANG,

JAROT WINARNO

Diundangkan di Sintang pada tanggal 30 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,

YOSEPHA HASNAH BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2016 NOMOR 142