PERATURAN DAERAH RI Nomor 7 Tahun 2012 tentang POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (berlaku 31 Mei 2012)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATISAROLAIIGUN
.. PERATURAN DAERAH KABµPATEN SAROLANGUN NOMOR 7 TAHUN 2012
TENTANG
POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SAROLANGUN,
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 151 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 330 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Deereli perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tent.ang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3809) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahuri 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
1
- . 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578\",
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN
dan
BUPATISAROLANGUN
MEMUTUSKAN :
POKOK-POKOK
Menetapkan: PERATURAN
DAERAH
TENTANG
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Daerah otonom selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri bab lainnya yang sah.
40. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tida.k dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. .\_
41. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai.
43. Prakiraan Maju (fonoard estimate} adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.
42. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah adalah pendekatan penganggaran
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Ruang lingkup keuangan daerah meliputi:
- a. hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjarnan;
- b. kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. penerimaan daerah;
- d. pengeluaran daerah;
- e. kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah;
- f. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
- a. asas umum pengelolaan keuangan daerah;
lill Pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah meliputi:
- b. pejabat-pejabat yang mengelola keuangan daerah;
- d. penyusunan RKPD, KUA, PPAS, RKA-SKPD dan RKA-PPKD;
- c. asas umum d.an struktu.l' t\.PBD;
- e. penyusunan dan penetapan APBD;
- f. pelaksanaan dan perubahan APBD;
- g. penatausahaan keuangan daerah;
- h. pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- i. pelaporan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- j. pengendalian defisit dan penggunaan surplus APBD;
- k. pengelolaan kas umum daerah;
- m. pengelolaan investasi daerah;
1. pengelolaan piutang daerah;
- n. pengelolaan ba:rang milik daerah·,
- o. pengelolaan dana cadangan;
- q. pembinaan dan pengawasan penge1olaan keuangan daerah;
- p. pengelolaan utang daerah;
- r. penyelesaian kerugian daerah;
- s. pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah;
- t. pengaturan pengelolaan keuangan daerah.
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Bagian Pertama
Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
PasaJ 4
- (1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan
BAB II - PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 5
- (2) APBD merupakan anggaran berbasis kinerja.
- (1) Dasar Pengelolaan Keuangan Daerah dalam tahun anggaran tertentu adalah APBD.
- (3) APBD harus lebih berorientasi pada kepentingan masyarakat
- (4) Periode APBD sama dengan tahun APBN yaitu 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
Bagian Kedua
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah
BAB II - PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 6
- ( 1) Bupati adalah pemegang kekuasaan umum pengelolaan keuangan daerah dan mewakili daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (2) Bupati melaksanakan kekuasaan umum pengelolaan keuangan daerah
BAB II - PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 7
- ( 1) Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf a mempunyai tugas koordinasi dibidang:
- b. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang daerah;
- a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD;
- c. penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
- d. penyusunan Raperda APBD, Perubahan APBD, dan pertanggungjawaban peiekseneen APBD;
- f. penyusunan Iaporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan
- e. tugas-tugas pejabat perencana daerah, PPKD, dan pejabat pengawas keuangan daerah;
- g. penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- a. memimpin tim anggaran pemerintah daerah;
- (2) Selain tugas-tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) koordinator pengelolaan keuangan daerah juga mempunyai tugas :
- b. menyiapkan pedoman pelaksanaan APBD;
- c. menyiapkan pedoman pengelolaan barang daerah;
- d. memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD, DPA-PPKD; dan
- e. melaksanakan tugas-tugas koordinasi pengelolaan keuangan daerah lainnya
BAB II - PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 8
- (1) PPKD mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
- b. menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;
- d. melaksanakan fungsi BUD;
- c. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- e. menyu'i:&gt;un laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan
- f. melaksanakan tugas lainnya
BAB II - PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 9
- ( 1) PPKD selaku BUD menunjuk pejabat di lingkungan satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku kuasa BUD.
- (2) Penunjukan kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- {3) Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
- a. menyiapkan anggaran kas;
- b. menyiapkan SPD;
- d. menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah;
- c. menerbitkan SP2D; dan
- (4) Kuasa BUD selain melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (3), juga melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, huruf k, huruf m, huruf n, dan huruf o.
- (5) Kuasa BUD bertanggungjawab kepada PPKD.
Bagian Kelima
Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Daerah
BAB II - PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 10
Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf b mempunyai tugas :
- a. menyusun RKA-SKPD;
•
- b. menyusun DPA-SKPD;
- d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas be ban anggaran belanja;
- e. melakukan l)engujian atas tagihan dan memerintahkan l)embayaran;
- f. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
- h. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- g. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang teiah ditetapkan;
- i. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- j. menyusun dan menyarnpaikan laporan keuangan SKPD yang dipirnpinnya;
- k. rnengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- m. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati rnelalui sekretaris daerah.
1. rnelaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya
BAB II - PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 11
- (1) Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang dalam rnelaksanakan tugastugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat melirnpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala unit kerja pada SKPD selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.
- (3) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atas usul kepala SKPD.
- (2) Pelirnpahan sebagian kewenangan sebagaimana tersebut pada ayat (1)
BAB II - PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 12
- (l) Pejabat pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan dapat menunjuk pejabat pada unit kerja SKPD selaku PPTK.
- (2) PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) merrrpurryai tugas mencakup ·.
- a. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
•
- c. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
- b. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
Pasai 13
- (1) Penunjukan PPTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1)
BAB II - PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 14
- ( 1) Dalam rangka melaksanakan wewenang atas penggunaan anggaran yang dimuat dalam DPA-SKPD, kepala SKPD menetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD).
- (2) PPK-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. meneliti kelengkapan SPP-LS yang diajukan oleh PPTK;
- c. menyiapkan SPM; dan
- b. meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU dan SPP-TU yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
- d. menyiapkan laporan keuangan SKPD.
- (3) PPK-SKPD tidak boleh merangkap sebagai pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan negara/ daerah, bendahara, dan/ a tau PPTK.
Bagian Kesembilan
Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran
BAB II - PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 15
- (1) Bupati atas usul PPKD menetapkan bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pada SKPD.
- (2) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) adalah pejabat fungsional.
- (3) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran baik secara langsung maupun tidak langsung dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/ penjualan, serta membuka rekening/ giro pos atau menyimpan uang pada suatu bank a tau lembaga keuangan Iainnya atas nama pribadi.
- (4) Dalam hal Pengguna Anggaran melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kuasa Pengguna Anggaran, Bupati menetapkan bendahara penerimaan pembantu dan bendahara pengeluaran pembantu pada unit kerja terkait.
- (5) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran secara fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PPKD selaku BUD.
BAB III - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD Bagian Pertama Asas Umum APBD
Pasal 16
•
- ( 1) APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah.
- (3) APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.
- (2) Penyusunan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tu~uan bernega:ra.
- (4J APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.
BAB III - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD Bagian Pertama Asas Umum APBD
Pasal 17
- ( 1) Semua penerimaan dan pengeluaran daerah, baik dalam bentuk uang, barang dan/ataujasa dianggarkan dalam APBD.
- (3) Seluruh pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dianggarkan secara bruto dalam APBD.
- (2) Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan..
- (4J Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD harus
BAB III - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD Bagian Pertama Asas Umum APBD
Pasal 18
- ( 1) Dalam menyusun APBD, penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup.
- (2) Penganggaran untuk setiap pengeluaran APBD harus didukung dengan dasar hukum yang mdan.dasinya.
BAB III - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD Bagian Pertama Asas Umum APBD
Pasal 19
APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu} tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
Bagian Kedua Struktur APBD
BAB III - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD Bagian Pertama Asas Umum APBD
Pasal 20
- ( 1) APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari :
- a. pendapatan daerah;
- b. belanja daerah; dan
- c. pembiayaan daerah.
- (2) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf a meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak. perlu dibaya1" kembali oleh daerah.
- (3) Belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi semua pengeluaran dari rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.
- (4) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
Bagian Ketiga
Pendapatari Daerah
BAB III - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD Bagian Pertama Asas Umum APBD
Pasal 21
..
Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- b. Dana Perimbangan; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.
BAB III - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD Bagian Pertama Asas Umum APBD
Pasal 22
- (1) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, kelompok, jenis, obyek, dan rincian obyek pendapatan.
2. (3} Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, kelompok, jenis, obyek, dan rincian obyek pembiayaan.
- (2) Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat ll) huruf b dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek, dan rincian obyek belanja.
BAB III - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD Bagian Pertama Asas Umum APBD
Pasal 23
- ( 1) Kelompok Pendapatan Asli Daerah dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas:
- b. retribusi daerah;
- a. pajak daerah;
- c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- d. 1ain-1ain Pendapatan As1i Da.erah yang sah.
- (2) Jenis pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dirinci menurut obyek pendapatan sesuai dengan Undang-Undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (3) Jenis basil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada. a.ya.t ( 1) huruf c dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup:
- b. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN; dan
- a. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah) BUMD;
- c. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.
- (4) Jenis lain-lain Pendapat.an A.sli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut obyek pendapatan yang antara lain:
- a. basil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan secara tunai atau angsuran/ cicilan;
- b. jasa giro;
- c. pendapatan bunga;
- d. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah;
- e. penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk l~n sebagai akibat dari penjualan dan/ atau pengadaan barang dan/ atau jasa oleh daerah;
- g. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- f. penerimaan keuntungan dari seli~ih nilai tukar rupiah terhadap mata. uang asing;
- h. pendapatan denda pajak:
- j. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
- i. pendapatan denda retribusi;
- k. pendapatan dari pengembalian;
1. fasilitas sosial dan fasilitas umum;
..
- m. pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; dan
- n. pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
BAB III - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD Bagian Pertama Asas Umum APBD
Pasal 24
- (1) Kelompok Pendapatan Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 burui b meirpun :
- a. Dana Bagi Hasil;
- b. Dana Alokasi Umum; dan
- c. Dana Alokasi Khusus.
- (2) Jenis dana bagi basil dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup :
- a. bagi basil pajak; dan
- b. bagi basil bukan pajak.
- (3) .Jenis dana alokasi umum hanya terdiri ataa obiek pendapatan dana alokasi umum.
- (4) Jenis dana alokasi khusus dirinci menurut objek pendapatan menurut kegiatan yang ditetapkan oleh pemerintah.
BAB III - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD Bagian Pertama Asas Umum APBD
Pasal 25
Kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah dibagi menurut jenis pendapatan yang mencakup :
- a. Hibah berasal dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya, badan/ lembaga/ organisasi swasta dala.m negeri, kelompok masyarakat/perorangan, dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat;
- b. dana darurat dari pemerintah dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam;
- c. dana bagi hasil pajak dari provinsi;
- e. bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya.
- d. dana penyesuaian yang ditetapkan pemerintah; dan
BAB III - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD Bagian Pertama Asas Umum APBD
Pasal 26
- (1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/ atau jasa termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang berasal dari pernerintah, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai hibah sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) diatur deism Pereturen Bupati.
Bagian Keempat Belanja Daerah Pasal27
- (1) Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Belanja penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (l) diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidjkan, kesehatan, fasilitas sosial dan iasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.
- (3) Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal
BAB III - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD Bagian Pertama Asas Umum APBD
Pasal 28
- (1) Klasifikasi belanja menurut urusan pernerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) terdiri darii belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan.
- (2) Klasifikasi belanja menurut urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) mencakup :
- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. pekerjaan umum;
- d. perumahan rakyat;
- e. penataan ruang;
- f. perencanaan pembangunan;
- g. perhubungan;
- h. lingkungan hidup;
- i. pertanahan;
- j. kependudukan dan catatan sipil;
1. keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- k. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- m. sosial;
- n. ketenagakerjaan;
- o. koperasi dan usaha kecil dan menengah;
- p. penanaman modal;
- q. kebudayaan;
- r. kepemudaan dan olah raga;
- s. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
- t. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian;
- u. ketahanan pangan;
- v. pemberdayaan masyarakat dan desa;
- w. statistik;
- x. kearsipan;
- y. komunikasi dan informatika;dan
- z. perpustakaan.
- (3) Klasifikasi belanja menurut urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) mencakup:
- a. pertanian;
- b. kehutanan;
- c. energi dan sumber daya mineral;
- d. pariwisata;
- e. kelautan dan perikanan;
- f. perdagangan;
- g. industri; dan
- h. ketransmigrasian.
7. .. (4) Belanja menurut urusan pemerintahan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundangundangan dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan yang diklasifikasikan menurut urusan wajib dan urusan pilihan .
BAB III - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD Bagian Pertama Asas Umum APBD
Pasal 29
Klasifikasi belanja menurut fungsi yang digunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara terdiri dari:
- a. pelayanan umum;
- b. ketertiban dan ketentraman;
- c. ekonomi;
- d. lingkungan hidup;
- e. perumahan dan fasilitas umum;
- f. kesehatan;
- g. pariwisata dan budaya;
- h. pendidikan; dan
- i. perlindungan sosial.
BAB III - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD Bagian Pertama Asas Umum APBD
Pasal 30
Klasifikasi belanja menurut organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) disesuaikan dengan susunan organisasi pada masing-masing pemerintah daerah.
BAB III - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD Bagian Pertama Asas Umum APBD
Pasal 31
Klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
BAB III - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD Bagian Pertama Asas Umum APBD
Pasal 32
- ( l) Belanja menuru.t kelompok belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) terdiri dari:
- a. belanja tidak langsung; dan
- b. belanja langsung.
- (2) Kelompok belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.
- {3) Kelompok belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.
Paragraf 1 Belanja Tidak Langsung
BAB III - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD Bagian Pertama Asas Umum APBD
Pasal 33
Kelompok belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1). Huruf a dibagi menurutjenis belanja yang terdiri dari:
- a. belanja pegawai;
- b. bunga;
- c. subsidi;
- d. hibah;
- e. bantuan sosial;
- f. belanja bagi hasil;
- g. bantuan keuangan; dan
- h. belanja tidak terduga.
BAB III - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD Bagian Pertama Asas Umum APBD
Pasal 34
- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dianggarkan dalam belanja pegawai.
BAB III - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD Bagian Pertama Asas Umum APBD
Pasal 35
- ( 1) Pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil
BAB III - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD Bagian Pertama Asas Umum APBD
Pasal 37
- (1) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak. ·
- (2) Perusahaan/lembaga tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perusahaan/lembaga yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan umum masyarakat.
3. \3) Perusahaan./lembaga penerima belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terlebih dahulu dilakukan audit sesuai dengan ketentuan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
- (4) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, penerima subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan pertanggungiawaban penggunaan dana subsidi kepada Bupati.
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan sesuai dengan keperluan perusahaan/lembaga penerima subsidi dalam peraturan daerah tentang APBD yang peraturan pelaksanaannya lebih lanjut dituangkan dalam Peraturan Bupati.
BAB III - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD Bagian Pertama Asas Umum APBD
Pasal 38
- (1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalarn bentuk uang, barang dan/ atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.
- (2) Belanja hibah diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan kemarnpuan keuangan daerah, rasionalitas dan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.
- (3) Pemberian hibah dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang atau jasa dapat diberikan kepada pemerintah daerah tertentu sepanjang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
BAB III - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD Bagian Pertama Asas Umum APBD
Pasal 39
- (1) Hibah kepada pemerintah bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan rungsi pemerintahan di daeran.
- (2) Hibah kepada perusahaan daerah bertujuan untuk menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Hibah kepada pemerintah daerah Iainnya bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan layanan dasar um um.
- (4) Hibah kepada masyarakat dan organisasi kemasyarakatan bertujuan untuk meningkatkan partisipasi penyelenggaraan pembangunan daerah atau secara fungsional terkait dengan dukungan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (5) Belanja hibah kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan pemerintah daerah kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan setiap akhir tahun anggaran.
BAB III - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD Bagian Pertama Asas Umum APBD
Pasal 40
- (1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 bersifat bantuan yang tidak mengikat/ tidak secara terus menerus dan tidak wajib serta harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah.
- (2) Hi bah yang diberikan secara tidak mengikat/ tidak secara terus menerus diartikan bahwa pemberian hibah tersebut ada batas a~imya tergantung pada kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan atas kegiatan tersebut dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. (3} Naskah perjanjian hibah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat identitas penerima hibah, tujuan pemberian hibah, jumlah uang yang dihibahkan.
BAB III - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD Bagian Pertama Asas Umum APBD
Pasal 41
- (1) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf e digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada kelompok/ anggota masyarakat, dan partai politik.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diberikan secara selektif, tidak terus menerus / tidak mengi.kat serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (3) Bantuan sosial yang diberikan secara tidak terus menerus/ tidak mengikat diartikan bahwa pemberian bantuan tersebut tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
- (4) Khusus kepada partai politik, bantuan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan dalam bantuan sosial.
BAB III - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD Bagian Pertama Asas Umum APBD
Pasal 42
Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf f digunakan untuk menganggarkan dana bagi basil yang bersumber dari pendapatan kabupaten kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah kepada pemerintah daerah Iainnya sesuai dengan ketentuan perundangundangan.
BAB III - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD Bagian Pertama Asas Umum APBD
Pasal 43
- (l) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalamPasal 33 huruf g digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/ atau peningkatan kemampuan keuangan.
- (2) Bantuan keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah/ pemerintah desa penerima bantuan.
- (3) Bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) peruntukan dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan.
- (4) Pemberi bantuan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD atau anggaran pendapatan dan belanja desa penerima bantuan.
BAB III - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD Bagian Pertama Asas Umum APBD
Pasal 44
- (1) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf h merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup,
- (2) Kegiatan yang bersifat tidak biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat di daerah.
- (3) Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan buktibukti yang sah.
BAB III - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD Bagian Pertama Asas Umum APBD
Pasal 45
- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a dianggarkan pada belanja organisasi berkenaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan,
- (2) Belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h hanya dapat dianggarkan pada belanja SKPKD.
Paragraf 2 Belanja Langsung
BAB III - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD Bagian Pertama Asas Umum APBD
Pasal 46
Kelompok belanja langsung dari suatu kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (I) huruf b dibagi menurutjenis belanja yang terdiri dari:
- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa; dan
- c. belanja modal.
BAB III - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD Bagian Pertama Asas Umum APBD
Pasal 47
Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a untuk pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.
BAB III - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD Bagian Pertama Asas Umum APBD
Pasal 48
- (I) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.
- (2) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/ penggandaan, sewa rumah/gedung/ gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas dan pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultansi, dan lain-lain pengadaan barang/ jasa, dan belanja lainnya yang sejenis.
BAB III - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD Bagian Pertama Asas Umum APBD
Pasal 49
- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf c digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan.
- (2) Nilai aset tetap berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.
- (3) Bupati menetapkan batas minimal· kapitalisasi (capitalization threshold) sebagai dasar pembebanan belanja modal. ..
BAB III - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD Bagian Pertama Asas Umum APBD
Pasal 50
Belanja langsung yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal untuk melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah dianggarkan pada belanja SKPD berkenaan. Bagian Kelima
Surplus/ (Defisit) APBD
BAB III - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD Bagian Pertama Asas Umum APBD
Pasal 51
Selisih antara anggaran pendapatan daeirah dengan anggaran belanja daerah mengakibafkan terjadinya surp1us atau defisit APBD.
BAB III - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD Bagian Pertama Asas Umum APBD
Pasal 52
- (1) Surplus APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 terjadi apabila anggaran pendapatan daerah lebih besar dari anggaran belanja daerah.
- (2) Dalam hal APBD diperkirakan surplus, diutamakan untuk pembayaran pokok utang, penyertaan modal (investasi) daerah, pemberian pinjaman kepada pemerintah daerah lain dan/ a tau pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial.
- (3) Pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat \2) diwu.judkan dalam bentuk program dan kegiatan pe1ayanan dasar masyarakat yang dianggarkan pada SKPD yang secara fungsional terkait dengan tugasnya melaksanakan program dan kegiatan tersebut.
BAB III - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD Bagian Pertama Asas Umum APBD
Pasal 53
- (1) Defisit anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 terjadi apabila anggaran pendapatan daerah lebih kecil dari anggaran belanja daerah.
- (2) Batas maksimal defisit APBD untuk setiap tahun anggaran berpedoman pada penetapan batas maksimal detisit APBD olch Menteri Keuangan.
- (3) Dalam hal APBD diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut yang diantaranya dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, penerimaan kembali pemberian pmjarnan, dan penerimaan piutang atau pencairan dana cadangan.
BAB III - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD Bagian Pertama Asas Umum APBD
Pasal 54
- ( 1) Pemerintah daerah wajib melaporkan posisi surplus I defisit APBD kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan setiap semester dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan penundaan atas penyaluran dana perimbangan.
Bagian Keenam Pembiayaan Daerah
BAB III - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD Bagian Pertama Asas Umum APBD
Pasal 55
- (2) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
- (1) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.
- a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya;
- b. pencairan dana cadangan·,
- c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
•
- d. penerimaan pinjaman; dan
- e. penerimaan kembali pemberian pinjaman.
- (3) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
- a. pembentukan dana cadangan;
- c. pembayaran pokok utang; dan
- b. penyertaan modal pemerintah daerah;
- d. pemberian pinjaman.
- (5) Jumlah pembiayaan neto harus dapat menutup defi.sit anggaran.
- (4) Pembiayaan neto merupakan selisih lebih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan.
Paragraf 1
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)
BAB III - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD Bagian Pertama Asas Umum APBD
Pasal 56
Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf a mencakup pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan.
Paragraf 2 Dana Cadangan
BAB III - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD Bagian Pertama Asas Umum APBD
Pasal 57
- (1) Pemerintah daerah dapat membentuk dana cadangan guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus / sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan daerah.
- (3) Peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup penetapan tujuan pembentukan dana cadangan, program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan, sumber dana cadangan, dan tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
- (4) Rancangan peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas bersamaan dengan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (5) Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Kepala Daerah bersamaan dengan penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (6) Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah, kecuali dari Dana Alokasi Khusus, pinjaman daerah dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (7) Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada rekening tersendiri.
- (8) Penerimaan hasil bunga/ deviden rekening dana cadangan rlan penempatan dalam portofolio dicantumkan sebagai penambah dana cadangan berkenaan dalam daftar dana cadangan pada
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran rancangan peraturan daerah tentang APBD.
- (9) Pembentukan dana cadangan dianggarkan pada pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran yang berkenaan.

## Pasal 58

- (1) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf b digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Jumlah yang dianggarkan tersebut pada ayat (1) yaitu sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan berkenaan.

## Pasal 59

Penggunaan atas dana cadangan yang dicairkan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah sebagaimana dimaksud daiam Pasa1 58 ayat (I) dianggarkan dalam belanja langsung SKPD pengguna dana cadangan berkenaan, kecuali diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan.

## Paragraf 3

Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

## Pasal 60

Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf c digunakan, antara lain untuk menganggarkan hasil penjualan perusahaan milik daerah/BUMD dan penjualan aset milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga, atau hasil divestasi penyertaan modal pemerintah daerah.

## Paragraf 4 Penerimaan Pinjaman Daerah

## Pasal 61

Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf d digunakan untuk menganggarkan penerimaan pmjarnan daerah termasuk penerimaan atas penerbitan obligasi daerah yang akan direalisasikan pada tahun anggaran berkenaan.

## Paragraf 5 Pemberian Pinjaman Daerah dan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah

## Pasal 62

- (1) Pemberian pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) huruf d digunakan untuk menganggarkan pinjaman yang diberikan kepada pemerintah daerah lainnya.
- (2) Penerimaan kembali pemberian pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf e digunakan untuk menganggarkan posisi penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pemerintah daerah lainnya.

## Paragraf 6 Penerimaan Piutang Daerah

## Pasal 63

Penerimaan piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) digunakan untuk menganggarkan penerimaan yang bersumber dari pelunasan piutang Pihak ketiga, seperti berupa penerimaan piutang daerah dari pendapatan daerah, pemerintah, pemerintah daerah lain, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank dan penerimaan piutang lainnya.

## Paragraf 7 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

## Pasal 64

Penyertaan modal pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) huruf b digunakan untuk mengelola kekayaan pemerintah daerah yang diinvestasikan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

## Pasal 65

- \ l) Penyertaan rnodai [mvestasi) jangka pendek merupakan investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas dan beresiko rendah serta dimiliki selama kurang dari 12 (duabelas) bulan.
- (2) Penyertaan modal (investasi) jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1} mencakup depcsitc berjangka waktu 3 (tiga} bulan sampai dengan 12 (duabelas) bulan yang dapat diperpanjang secara otomatis, pembelian Surat Utang Negara (SUN), Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Surat Perbendaharaan Negara (SPN).
- (3) Penyertaan modal (investasi) jangka panjang digunakan untuk menampung penganggaran investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (duabelas) bulan yang terdiri dari investasi permanen dan non-permanen.
- (4) Penyertaan modal (Investasi) jangka panjang sebagairnana dimaksud pada ayat (3) antara lain surat berharga yang dibeli pemerintah daerah dalam rangka mengendalikan suatu badan usaha, misalnya Lembaran Negara pembelian surat berharga untuk menambah kepemilikan modal saham pada suatu badan usaha, surat berharga yang dibeli pemerintah daerah untuk tujuan menjaga hubungan baik dalam dan luar negeri, surat berharga yang tidak dimaksudkan untuk dicairkan dalam memenuhi kebutuhan kas jangka pendek.

- (5) Investasi permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertujuan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau tidak ditarik kembali, seperti kerjasama daerah dengan pihak ketiga dalam bentuk penggunausahaan/ pemanfaatan aset daerah, penyertaan modal daerah pada BUMD dan/atau badan usaha lainnya dan investasi permanen lainnya yang dimiliki pemerintah daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- (6) Investasi non permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertujuan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali, seperti pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh tempo, dana yang disisihkan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan/pemberdayaan masyarakat seperti bantuan modal kerja, pembentukan dana secara bergulir kepada kelompok masyarakat, pemberian fasilitas pendanaan kepada usaha mikro dan menengah.
- (7) Penyertaan modal (investasi) jangka panjang pemerintah daerah dapat dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan.

## Pasal 66

- (1) Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 55 ayat (3) huruf b, dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan.
- (2) Divestasi pemerintah daerah dianggarkan dalam penerimaan pembiayaan pada jenis hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (3) Divestasi pemerintah daerah yang dialihkan untuk diinvestasikan kembali dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan pada jenis penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah.
- (4) Penerimaan basil atas investasi pemerintah daerah dianggarkan dalam kelompok pendapatan asli daerah pada jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

## Paragraf 8 Pembayaran Pokok Utang

## Pasal 67

Pembayaran pokok utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) huruf c digunakan untuk menganggarkan pembayaran kewajiban atas pokok utang yang dihitung berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

## BAB IV

## PENYVSVNAN RANCANGAN APBD Bagian Pertama Rencana Kerja Pemerintahan Daerah

## Pasal 68

RPJMD untuk jangka waktu lima tahun merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman kepada RPJP Daerah dengan memperhatikan RPJM Nasional dan standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh pemerintah.

## Pasal69

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 42 ditetapkan paling lambat tiga bulan setelah Bupati dilantik.

## Pasal 70

- masing-masing. (1) SKPD menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang bersifat indikatif sesuai dengan tugas dan fungsinya
- ( 1) ayat dimaksud .. pada sebagaimana (2) Penyusunan Renstra-SKPD berpedoman pada RPJMD.

## Pasal 71

- (1) Pemerintah daerah menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD dengan menggunakan bahan dari Renja SKPD untuk jangka waktu satu tahun yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah.
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat ll) memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan dan kewajiban daerah, rencana kerja yang terukur dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (2) Renja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) merupakan penjabaran dari Renstra SKPD yang disusun berdasarkan evaluasi pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya.
- (4) Kewajiban daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempertimbangkan prestasi capaian standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 72

- (I] RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai RKPD diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Penyusunan RKPD diselesaikan selambat-lambatnya akhir bulan Mei tahun anggaran sebelumnya.

## Bagian Kedua Kebijakan Umum APBD

## Pasal 73

- (1 l Bupati berdasarkan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1), menyusun rancangan kebijakan umum APBD.
- (2) Penyusunan rancangan kebijakan umum APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setiap tahun.
- (3) Bupati menyampaikan rancangan kebijakan umum APBD tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat l2) sebagai landasan penyusunan RAPBD kepada DPRD selambat-lambatnya pertengahan bulan Juni tahun anggaran berjalan.
- (4) Rancangan kebijakan Umum APBD yang telah dibahas Bupati bersama DPRD dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya disepakati menjadi Kebijakan Umum APBD.

## Bagian Ketiga Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

## Pasal 74

- (1) Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati, pemerintah daerah dan DPRD membahas rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disampaikan oleh Bupati.
2. l3) Pembahasan prioritas dan p1afon anggaran sernentara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
- (2) Pembahasan prioritas dan plafon anggaran sementara sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan paling lam bat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran sebelumnya. ·
- a. menentukan skala prioritas dalam urusan wajib dan urusan pilihan;
- b. menentukan urutan program dalam masing-masing urusan;
- (4) Kebijakan umum APBD, dan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah dibahas dan disepakati bersama Bupati dan DPRD dituartgkan dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama oleh Bupati dan pimpinan DPRD.
- c. menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program.
- (5) Bupati berdasarkan nota kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menerbitkan pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagai pedoman kepala SKPD menyusun RKA-SKPD.

## Bagian Keempat Rencana Kerja dan Anggaran SKPD

## Pasal 75

- (l) Berdasarkan pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 74 ayat (5), Kepala SKPD menyusun RKA-SKPD.
- (2) RKA-SKPD disusun dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu dan penganggaran berdasarkan prestasi kerja.

## PasaI 76

Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah dilaksanakan dengan menyusun prakiraan maju yang berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk program dan kegiatan yang direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan dan merupakan implikasi kebutuhan dana untuk pelaksanaan program dan kegiatan tersebut pada tahun berikutnya.

## Pasal 77

Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan penganggaran terpadu dilakukan dengan mengintegrasikan seluruh proses perencanaan dan penganggaran di lingkungan SKPD untuk menghasilkan dokumen rencana kerja dan anggaran.

## Pasal 78

- (1) Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan prestasi kerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan dari kegiatan dan program termasuk efisiensi dalam pencapaian keluaran dan hasil tersebut.

- (2) Penyusunan anggaran berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan berdasarkan capaian kinerja, indikator kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal.
- (3) Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.

## Pasal 79

RKA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, memuat rencana pendapatan, belanja untuk masing-masing program dan kegiatan menurut fungsi untuk tahun yang direncanakan, dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan, serta prakiraan maju untuk tahun beriku tnya.

## Bagian Kelima Penyiapan Raperda APBD

## Pasal 80

- (l) RKA-SKPD yang telah disusun oleh kepala SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) disampaikan kepada PPKD.
- (3) Pembahasan oleh TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk menelaah kesesuaian antara RKA-SKPD dengan kebijakan umum APBD, prioritas dan p1afon anggaran sementara, prakiraan maju yang telah disetujui tahun anggaran sebelumnya, dan dokumen perencanaan lainnya, serta capaian kinerja, indikator kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal.
- (2) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya dibahas oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah {TAPD}.

## Pasal 81

- (1) PPKD menyusun rancangan peratinran daerah tentang APBD berikut dokumen pendukung berdasarkan IRKA-SKPD yang telah ditelaah oleh TAPD.
- (2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas nota keuangan, dan rancangan APBD.

## BAB V

PENETAPAN APBD Bagian Pertama Penyampaian dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

## Pasal 82

persetujuan bersama. Bupati menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang APBD kepada DPRD disertai penjelasan dan dokumen pendukungnya pada minggu pertama bulan Oktober tahun sebelumnya untuk dibahas dalam rangka memperoleh

- (1) Tata cara pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD dilakukan sesuai dengan peraturan tata tertib DPRD mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 83

- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menitikberatkan pada kesesuaian antara kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara dengan program dan kegiatan yang diusulkan dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD.

## Bagian Kedua

Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

## PasaJ 84

- (1) Pengambilan keputusan bersama DP.RD dan Bupati terhadap rancangan peraturan daerah tentang A.PBD dilakukan selambat-lambatnya satu bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakari.
- (2) Atas dasar persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menyiapkan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.

## Pasal 85

- (1) Apabila DPRD sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam PasaJ 84 ayat (IJ tidak mengambil keputusan bersama dengan Bupati terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD, Bupati melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap bulan, yang disusun dalam rancangan peraturan Bupati tentang APBD.
- (3) Rancangan peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (l} dilaksanakan setelah memperoleh pengesahan dari Gubernur bagi kabupaten.
- (2) Pengeluaran setinggi-tingginya untuk keperluan setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diprioritaskan untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib.
4. (4J Pengesahan terhadap rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud.
- (5) Apabila sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum disahkan, rancangan peraturan Kepala Daerah tentang APBD ditetapkan menjadi peraturan Bupati tentang APBD.

## Bagian Ketiga

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD

## Pasal 86

- ( 1) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun ten tang APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD, sebelum ditetapkan oleh Bupati paling lambat tiga hari kerja disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi.
- (3) Apabila Gubemur tidak memberikan basil evaluasi dalam waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak rancangan diterima, maka Kepala Daerah dapat menetapkan rancangan peraturan daerah tentang APBD menjadi Bupati tentang APBD dan rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD menjadi peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.
- (2) Basil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Gubernur kepada Bupati selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari terhitung se5ak diterimanya rancangan dimaksud.

- (4) Apabila Gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi, Bupati menetapkan rancangan dimaksud menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
- (5) Apabila Gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi, Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan selambat-lambatnya tujuh hari terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (6) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Bupati, dan DPRD, dan Bupati tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, Gubemur membatalkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dimaksud sekaligus menyatakan berlakunya pagu f\PBD tahun sebelumnya.

## Pasal 87

- (l} Paling lama tujuh hari setelah keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat ('.6), Bupati harus memberhentikan pelaksanaan peraturan daerah dan selanjutnya DPRD bersama Bupati mencabut peraturan daerah dimaksud.
- (2) Pencabutan peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah ten tang APBD.
- (3) Pelaksanaan pengeluaran atas pagu APBD tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat l6) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## Pasal88

Gubernur menyampaikan basil evaluasi yang dilakukan atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD kepada Menteri Dalam Negeri.

## Pasal 89

Hasil evaluasi atas rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD ditetapkan dengan Keputusan Gubemur untuk APBD Kabupaten.

## Pasal 90

- (1) Penyempumaan basil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (5) dilakukan Bupati bersama dengan Panitia Anggaran DPRD.
- (3) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar penetapan peraturan daerah tentang APBD.
- (2) Hasil penyempumaan sebagaimana tersebut pada ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan DPRD.
- (4) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan pada sidang paripuma berikutnya.
- (5) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Gubernur untuk APBD kabupaten, paling lambat tiga hari kerja setelah keputusan tersebut ditetapkan.

## Bagian Keempat Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD

## Pasal 91

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD yang telah dievaluasi ditetapkan oleh Bupati menjadi Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati ten tang Penjabaran APBD.
- (2) Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat {l) dilakukan selambat-lambatnya tanggal 31 Desember .. tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Kepala Daerah menyampaikan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD kepada Gubernur bagi kabupaten selambat-lambatnya tujuh hari kerja setelah ditetapkan.

## PELAKSANAAN

## BAB VI APBD

Bagian Pertama

Asas Umum Pelaksanaan APBD

## Pasal 92

- (1) SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya, dan/ atau yang tidak cukup tersedia anggarannya dalam APBD.
2. {2) Pelaksanaan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat {l), harus didasarkan pada prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua

Penyiapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD

## Pasal 93

- (1) PPKD paling lambat tiga hari kerja setelah APBD ditetapkan, memberitahukan kepada semua kepala SKPD agar menyusun dan menyampaikan rancangan DPA-SKPD.
2. {2) Rancangan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat {l), merinci sasaran yang hendak dicapai, fungsi, program, kegiatan, anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut, dan rencana penarikan dana tiap-tiap satuan kerja serta pendapatan yang diperkirakan.
- (3) Kepala SKPD menyerahkan rancangan DPA-SKPD yang telah disusunnya kepada PPKD paling lambat enam hari kerja setelah pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan.

## Pasal 94

- (1) Tim anggaran pemerintah daerah rrrelakukan verifikasi rancangan DPASKPD bersama-sama dengan kepala E,KPD yang bersangkutan.
2. [~). Verifikasi atas rancangan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselesaikan paling lambat 15 hari kerja, sejak ditetapkannya peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.

- (3) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKD mengesahkan rancangan DPA-SKPD dengan persetujuan sekretaris daerah.
- (4) DPA-SKPD yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada kepala SKPD yang bersangkutan, kepada satuan kerja pengawasan daerah, dan BPK selambat-lambatnya tujuh hari kerja sejak tanggal disahkan.
- (5) DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar pe1aksanaan anggaran oleh kepala SKPD selaku pengguna anggaran/barang.

## Bagian Ketiga .. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Daerah

## Pasal 95

- (1) Semua penerimaan daerah dilakukan melalui rekening kas umum daerah.
- (2) Bendahara penerimaan wajib menyetor seluruh penerimaannya ke rekening kas umum daerah selambat-lambatnya dalam waktu satu hari kerja.
- (3) Setiap penerimaan harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah atas setoran dimaksud.

## Pasal 96

- (1) SKPD dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam peraturan daerah.
- (2) SKPD yang mempunyai tugas memungut dan/ atau menerima dan/ atau kegiatannya berdampak pada penerimaan daerah wajib mengintensifkan pemungutan dan penerimaan tersebut.

## Pasal 97

- ( 1) Penerimaan SKPD yang merupakan penerimaan daerah tidak dapat dipergunakan langsung untuk pengeluaran.
- (2) Komisi, rabat, potongan atau penerimaan lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dapat dinilai dengan uang, baik secara langsung sebagai akibat dari penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi dan/ atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan bunga, jasa giro atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan dana anggaran pada bank serta penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atas kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah.
- (3) Semua penerimaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila berbentuk uang harus segera disetor ke kas umum daerah dan berbentuk barang menjadi milik/aset daerah yang dicatat sebagai inventaris daerah.

## Pasal 98

- ( 1) Pengembalian atas kelebihan pajak, retribusi, pengembalian tuntutan ganti rugi dan sejenisnya dilakukan dengan membebankan pada rekening penerimaan yang ber-sangkutan untuk pengembalian penerimaan yang terjadi dalam tahun yang sama.
- (2) Untuk pengembalian kelebihan penerimaan yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya dibebankan pada rekening belanja tidak terduga.

## Bagian Keempat Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah

## Pasal 99

- (1) Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
- (2) Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan daerah tentang APBD ditetapkan dan ditempatkan dalam lembaran daerah.
- (3) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib.

## Pasal 100

Pembayaran atas beban APBD dapat dilakukan berdasarkan SPD, atau DPASKPD, atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD.

## Pasal 101

- [I] Gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah dibebankan dalam APBD.
- (2) Pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil daerah berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

## Pasal 102

Bendahara pengeluaran sebagai wajib pungut Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening Kas Negara pada bank pemerintah atau bank lain yang ditetapkan Menteri Keuangan sebagai bank persepsi atau pos giro dalam jangka waktu sesuai ketentuan perundang-undangan.

## Pasal 103

- (1) Pelaksanaan pengeluaran atas beban APBD dilakukan berdasarkan SPM yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penerbitan SP2D oleh kuasa BUD.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kuasa BUD berkewajiban untuk:
- a. meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh pengguna anggaran;
- b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBD yang tercantum dalam perintah pembayaran;
- d. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan;
- e. memerintahkan pencairan dana sebagai dasar pengeluaran daerah; dan
- f. menolak pencairan dana, apabila perintah pembayaran yang diterbitkan oleh pengguna anggaran tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

## Pasal 104

- (1) Penerbitan SPM tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas SK.PD, kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dapat diberikan uang persediaan yang dikelola oleh bendahara pengeluaran.
- (3) Bendahara pengeluaran melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya setelah:
- a. meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran;
- b. menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran; dan
- c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan.
- (4) Bendahara pengeluaran wajib menolak permtah bayar dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi.
- (5) Bendahara pengeluaran bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya.

## Pasal 105

Kepala Daerah dapat memberikan izin pembukaan rekening untuk keperluan pelaksanaan pengeluaran di lingkungan SK.PD.

## Pasal 106

Setelah tahun anggaran berakhir, Kepala SK.PD selaku pengguna anggaran dilarang menerbitkan SPM yang membebani tahun anggaran berkenaan.

## Bagian Kelima Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Daerah

## Pasal 107

- ( 1) Pengelolaan anggaran pembiayaan daerah dilakukan oleh PPKD.
- (2) Semua penerimaan clan pengeluaraan pembiayaan daerah dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah.

## Pasal 108

- (1) Pemindahbukuan dari rekening dana cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dilakukan berdasarkan rencana pelaksanaan kegiatan, setelah jumlah dana cadangan yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan yang berkenaan mencukupi.
- (3) Pemindahbukuan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan surat perintah pemindahbukuan oleh kuasa BUD atas persetujuan PPKD.
- (2) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi sejumlah pagu dana cadangan yang akan digunakan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan.

## Pasal 109

- ( 1) Penjualan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pencatatan penerimaan atas penjualan kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada bukti penerimaan yang sah.

## Pasal 110

- (l) Penerimaan pinjaman daerah didasarkan padajumlah pinjaman yang akan diterima dalam tahun anggaran yang bersangkutan sesuai dengan yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman berkenaan.
- (2) Penerimaan pinjaman da1am bentuk mata uang asing dibukukan da1am nilai rupiah.

## Pasal 111

Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah didasarkan pada perjanjian pemberian pinjaman daerah sebelumnya, untuk kesesuaian pengembalian pokok pinjaman dan kewajiban lainnya yang menjadi tanggungan pihak peminjam.

## Pasal 112

- (1) Jumlah pendapatan daerah yang disisihkan untuk pembentukan dana cadangan dalam tahun anggaran bersangkutan sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dalam peraturan daerah.
- (2) Pemindahbukuan jumlah pendapatan daerah yang disisihkan yang ditransfer dari rekening kas umum daerah ke rekening dana cadangan dilakukan dengan surat perintah pemindahbukuan oleh kuasa BUD atas persetujuan PPKD.

## Pasal 113

Penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah berkenaan.

## Pasal 114

Pembayaran pokok utang didasarkan pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian pinjaman dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari seluruh kewajiban pemerintah daerah yang harus diselesaikan dalam tahun anggaran yang berkenaan.

## Pasal 115

Pemberian pinjaman daerah kepada pihak lain berdasarkan Keputusan Bupati atas persetujuan DPRD.

## Pasal 116

Pelaksanaan pengeluaran pembiayaan penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran pokok utang dan pemberian pinjaman daerah dilakukan berdasarkan SPM yang diterbitkan oleh PPKD.

## Pasal 117

Dalam rangka pelaksanaan pengeluaran pembiayaan, kuasa BUD berkewajiban untuk:

- b. menguji kebenaran perhitungan pengeluaran pembiayaan yang tercantum dalam perintah pembayaran;
- a. meneliti kelengkapan perintah pembayaran/pemindah bukuan yang diterbitkan oleh PPKD;

- c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan;
- d. menolak pencairan dana, apabila perintah pembayaran atas pengeluaran pembiayaan tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

## BAB VII

## LAPORAN REALISASl SEMESTER PERT.A.MA APBD DAN PERUBAHAN APBD Bagian Pertama Laporan Realisasi Semester Pertama APBD

## Pasal 118

- ( 1) Pemerintah daerah menyusun laporan realisasi semester pertama APBD . dan prognosis untuk enam bulan berikutnya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRD selambat-lambatnya pada akhir bulan Juli tahun anggaran yang bersangkutan, untuk dibahas bersama antara DPRD dan pemerintah daerah.

## Bagian Kedua Perubahan APBD

## Pasaf 119

- (1) Penyesuaian APBD dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan, dibahas bersama DPRD dengan pemerintah daerah dalam rangka penyusunan prakiraan perubahan atas APBD tahun anggaran yang bersangkutan, apabila terjadi:
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
- a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD;
- c. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
- d. keadaan darurat; dan
- (2) Dalam keadaan darurat, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD, dan/atau disampaikan dalam laporan realisasianggaran.
- e. keadaan luar biasa.
- (3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sekurangkurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut ·.
- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- c. berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan

## Pasal 120

- (1) Perubahan APBD hanya dapat dilakukan satu kali dalam satu tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.
- (2) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat { 1) huruf e adalah keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/ atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (Lima puluh persen].

## Pasal 121

- (1) Pemerintah daerah mengajukan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran yang bersangkutan untuk mendapatkan persetujuan DPRD sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir.
2. {2) Persetujuan DPRD terhadap rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selambat-Iarnbatnya tiga bulan sebelum berakhi