PERATURAN BUPATI RI Nomor 23 Tahun 2017 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BATANG HARI NOMOR 23 TAHUN 2015 TENTANG STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
- a. bahwa besaran kapasitas/isi sili nder Kendaraan Dinas Operasional/Kendaraan Dinas Jabatan yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 23 Tahun 2015 tentang Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, ti dak mengatur mengenai jenis Bahan Bakar untuk Kendaraan Operasional/Kendaraan Dinas Jabatan khusus Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 23 Tahun 2015 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah.
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
SALINAN
Memperhatikan :
Menetapkan :
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 357) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4515);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547;
13. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 23 Tahun 2015 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2015 Nomor 23).
1. Surat Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor : 028/465/Setwan tanggal 5 Desember 2016 perihal Usulan Perubahan Peraturan Bupati tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;
2. Nota Dinas Kepala Bagian Pengelolaan Barang Milik Daerah Setda Kabupaten Batang Hari Nomor : 027/05/BPBMD/2017 tanggal 10 Januari 2017 perihal Usulan Perubahan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2015 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah.
MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BATANG HARI NOMOR 23 TAHUN 2015 TENTANG STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA PEMERINTAH DAERAH.
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Angka IV huruf B dalam Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 23 Tahun 2015 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2015 Nomor 23), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :


## B. Kendaraan Dinas Operasional/Kendaraan Dinas Jabatan

| No | Jabatan | Jumlah | Jenis Kendaraan | Kapasitas/ Isi silinder maksimal) |
|------|----------------------------------------|---------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | Ketua DPRD Kabupaten Batang Hari | 1 (satu) unit | Sedan atau Minibus - Bensin - Solar | - 2.500 cc - 3.200 cc |
| 2 | Wakil Ketua DPRD Kabupaten Batang Hari | 1 (satu) unit | Sedan atau Minibus - Bensin - Solar | - 2.200 cc - 2.500 cc |
| 3 | Pejabat Eselon II | 1 (satu) unit | Sedan atau Minibus | 2.000 cc |
| 3 | Pejabat Eselon II | 1 (satu) unit | (bensin) Minibus (solar) | 2.500 cc |
| 4 | Pejabat Eselon III | 1 (satu) unit | Minibus (bensin) | 1.600 cc |
| 4 | Pejabat Eselon III | 1 (satu) unit | Minibus (solar) | 2.500 cc |
| 5 | Pejabat Eselon IV dan Staf | 1 (satu) unit | Sepeda Motor | 200 cc |

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang Hari.

Ditetapkan di : Muara Bulian

Pada Tanggal : 05 Januari 2017

BUPATI BATANG HARI


SYAHIRSAH SY

Diundangkan di : Muara Bulian

Pada Tanggal : 05 Januari 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

## ttd

BAKHTIAR BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2017 NOMOR : 4