PERATURAN BUPATI ROTE NDAO Nomor 3 Tahun 2016 tentang GARA TIMUR PERATURAN BUPATI ROTE NDAO NOMOR 4S'TAHUN 2016 TENT ANG SUSUNAN ORGAifISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI ROTE NDAO PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN BUPATI ROTE NDAO NOMOR 4S'TAHUN 2016
TENT ANG SUSUNAN ORGAifISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA BSA
BUPATI ROTE NDAO,
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Role Ndao Nomor 3 Tahun 2016 lentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan;
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 lentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur [Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2002 Nomor 221, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4148);
2. Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); scbagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); ten tang Republik 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
3. Pcraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia$ Tahun 2016 Nomor 114, Tarnbahan Lembaran Negara~ Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
5. Peraturan Dacrah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2016 Nomor 055, Ta.mbahan Lembaran Daerah Kabupatcn Rote Ndao Nomor 135);
MEMUTUSKAN :
SUSUNAN ORGANISASJ DAN TATA KERJA KECAMATAN Menetapkan
RABI KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Pcraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Kabupaten adalah Kabupaten Rote Ndao.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pcmerintah Kabupalen Rote Ndao.
3. Bupati adalah Bupati Rote Ndao.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Rote Ndao.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Ka bupaten Rote Ndao.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pemban tu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao.
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao.
8. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
9. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten dalam wilayah Kecamatan
10. Camat adalah Kepala Kecamatan
11. Lurah adalah Kepala Kelurahan
BAB II - PEMBENTUKAN
Pasal 2
Dengan Peraruran Bupati ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamalan. o/
BAB II - PEMBENTUKAN
Pasal 3
Kecamatan sebagaimana di maksud dalam Pasal 2 terdiri dari
- a. Kecamatan Rote Barat
- b. Kecamatan Rote Barat Daya
- c. Kecarnatan Rote Barat Laut
- d. Kecamatan Lobalain
- e. Kecamatan Rote Tengah
- f. Kecamatan Pantai Baru
- g. Kecamatan Rote Timur
- h. Kecamatan Landu Leko
- i. Kecamatan Ndao Nuse
- j. Kecamatan Rote Selatan
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Keaatu Kedudukan
BAB ID - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 4
- (1) Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
- (2) Kecamatan sebagaimana di maksud pada ayat (1) di pimpin olch Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kcpada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Ba,ian Kedua Tugas dan Fungs i
BAB ID - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 5
- ( 1) Camat mempunyai tugas :
- a. menyelcnggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- um um; c. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban
- d. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan ..§ Peraturan Bupati;
- e. mengoordinasikan pemeliharaan parasarana dan sarana pelayanan~ umum;
- f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
- h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah kabupaten yang ada di kecamatan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang di perintahkan oleh peraturan perundangundangan.
- (2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (1), Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (3) Camat dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) dan ayat {2) di bantu oleh perangkat kecamatan.
Bagi.an Ketiga Susunan Organiaui
BAB ID - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 6
- ( 1) Susunan Organisasi Kccamatan terdiri dari :
- a. Camat.
- b. Sekretariat, terdiri dari :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
2. Sub Bagian Keuangan, Aset, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- f. Seksi Ekonomi dan Pembangunan; dan
- g. Scksi Kesejahteraan Sosial dan Perlindungan Masyarakat.
- (2) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan sebagaimana ! tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan ~ dari Peraturan Bupati ini.

## BABIV PERANGKATKECAMATAN

## Bagian Kesatu Kelurahan

Pasal 7

Parafraf 1

Kedudukan

- (1) Perangkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) Pasal 5, adalah Kelurahan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat.
- (2) Kelurahan dipimpin oleh kepala kelurahan yang di sebut Lurah selaku perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada camat.

Paragraf2

Togas dan Fungsi

## Pasal 8

Lurah sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 mempunyai tugas:

- a. melaksanakan kegiatan pernerintahan kelurahan;
- b. melakukan pemberdayaan masyarakat;
- c. melaksanakan pelayanan masyarakat;
- d. memelihara ketentraman dan ketertiban umum;
- e. memelihara sarana clan prasarana serta fasilitas pelayanan umum;
- f. melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh camat; dan,
- g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan

Pasal 9

Paragraf 3 Susunan Organisasi

## (I) Susunan Organisasi Ke1urahan terdiri dari :

- a. Lurah;
- b. Sekretariat;
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Pembangunan dan Kemasyarakatan; dan
- e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.

f'YY"

$

..

,•

- (2) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan sebagaimana tercanturn dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BABV TATAKERJA

## Pasal 10

Dalam melaksanakan tugasnya, kecarnatan dan kelurahan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi scrta kornunikasi, baik dalam lingkungan sendiri maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugasnya masing-masing.

## Pasal 11

Camat berkewajiban memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan dari kelurahan dan unsur-unsur pembantu dan pclaksana yang berada dalam lingkungan kerjanya

## Pasal 12

- (l) Sekretariat kecamatan dipimpin oleh Sekrctaris Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Carnal.
- (2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
- (3) Masing-masing Sub Bagian pada kecamatan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Camat.
- (4} Sekretariat Kelurahan dipimpin oleh Sekretaris Lurah yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Lurah.
- (5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang bcrkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah.

## BAB VI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

## Pasal 13

Camat, Sekretaris Camat, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada kecamatan, Lurah, Sekretaris Lurah dan para Kepala Seksi pada kelurahan ! diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturanriy perundang-undangan yang berlaku

Rol

## BAB VD

## KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Pejabat yang ada tetap melaksanakan tugas sampai ditetapkannya pejabat yang bani berdasarkan Peraturan Bupati ini.

## BAB VIII

## KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

HaJ-haJ yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati,

## Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mcngetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao . ..,./


Baa Diundangkan pada tanggal,

f3

~vti•~&lt;U"

2016

AERAH KABUPATEN ROTE NDAO,

..#

JJONAS MATHEOS SELLY

E

BERJTA DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2016 NOMOR Ot{O'J


LAMPIRAN 11 PERATURAN BUPATr ROTE NDAO

NOMOR

TAHUN 2016

TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN

: Garis Komando

: Garis Koordinasi

Keterangan :