PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUPATI Nomor 6 Tahun 2013 tentang PENGELOLAAN SAMPAH (berlaku 23 Desember 2013)
Pembukaan
Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih dari sampah perlu dilakukan pengelolaan sampah secara komprehensif dan terpadu dengan melibatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha secara proporsional, efektif dan efisien;
- b. bahwa masalah persampahan perlu dikelola secara komprehensif dan terpadu agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat dan aman bagi lingkungan serta dapat mengubah perilaku masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah;
4. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);
10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 933);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2011 Nomor 20);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR dan
BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH.
BAB I - KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu Pengertian
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Selayar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Selayar.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas menangani kebersihan/pengelolaan sampah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani kebersihan/pengelolaan sampah.
6. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani kebersihan/pengelolaan sampah.
7. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
8. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
9. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsetrasi dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
10. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
11. Tempat sampah rumah tangga adalah wadah penampungan sampah berupa tong plastik.
12. Tempat penampungan sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
13. Tempat pengelolaan sampah terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan penggunaan ulang, pendauran ulang, pemilahan, pengumpulan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.
14. Tempat pemrosesan akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
15. Kawasan permukiman adalah kawasan hunian dalam bentuk klaster, apartemen, kondominium, asrama, dan sejenisnya.
16. Kawasan komersial adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha perdagangan atau jasa yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
17. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang.
18. Kawasan khusus adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional.
19. Kompensasi adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah terhadap pengelolaan sampah yang berdampak negatif terhadap orang.
20. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.
21. Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.
22. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga dan berasal dari kawasan komersial, fasilitas umum, fasilitas sosial dan/atau fasilitas lainnya.
23. Insentif adalah upaya untuk memotivasi masyarakat secara positif agar mentaati ketentuan di bidang pengelolaan persampahan guna lebih meningkatkan pemeliharaan lingkungan.
24. Disinsentif adalah upaya memberikan hukuman kepada perseorangan, badan usaha atau lembaga yang melanggar ketentuan di bidang Pengelolaan Sampah untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan dan pencemaran lingkungan.
25. Badan Layanan Umum Daerah Persampahan, yang selanjutnya disingkat BLUD Persampahan adalah Unit Pelaksana Teknis pada SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.
BAB I - KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu Pengertian
Pasal 2
Pengelolaan sampah diselenggarakan atas asas :
tanggung jawab;
berkelanjutan;
manfaat;
keadilan;
kesadaran;
kebersamaan;
keselamatan;
keamanan; dan
nilai ekonomi.
BAB I - KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu Pengertian
Pasal 3
Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.
RUANG LINGKUP
BAB II - RUANG LINGKUP
Pasal 4
- (1) Sampah yang dikelola ## BAB III
TUGAS DAN WEWENANG
Bagian Kesatu
Tugas
BAB II - RUANG LINGKUP
Pasal 5
Pemerintah Daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
BAB II - RUANG LINGKUP
Pasal 6
- (1) Tugas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas :
- a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
- b. melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan dan penanganan sampah;
- c. memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah;
- d. melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
- e. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah; dan
- f. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana berupa :
9. a.
10. tempat pembuangan sampah sementara;
- b. tempat pembuangan sampah akhir;
- c. pengangkutan sampah dari tempat pembuangan sampah sementara ke tempat pembuangan sampah akhir; dan
- d. tempat pembuangan sampah di tempat-tempat umum dan di jalan-jalan umum yang dipandang perlu.
Bagian Kedua
Wewenang
BAB II - RUANG LINGKUP
Pasal 7
- (1) Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan :
- a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah ## BAB IV Hak
BAB II - RUANG LINGKUP
Pasal 8
Setiap orang, badan usaha atau lembaga berhak :
- a. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah dan/atau kebersihan;
- b. berpartisipasi dalam pengelolaan sampah dan/atau kebersihan;
- c. mendapatkan informasi dalam pengelolaan sampah dan/atau kebersihan; dan
- d. mendapatkan pembinaan dalam pelaksanaan pengelolaan sampah dan/atau kebersihan.
Bagian Kedua
Kewajiban
BAB II - RUANG LINGKUP
Pasal 9
- (1) Setiap orang, badan usaha atau lembaga pengguna lahan/lokasi wajib melakukan upaya atas kebersihan bangunan, halaman, saluran, kebersihan setapak, lingkungan dan tempat sekitarnya.
- (2) Setiap orang, badan usaha atau lembaga yang menjajakan barang dengan cara dijinjing, dipikul atau didorong dengan gerobak atau alat angkutan lainnya atau pedagang kaki lima wajib menyediakan tempat sampah untuk menampung sampah yang dihasilkannya sebelum diangkut ke TPA oleh petugas.
- (3) Setiap orang, badan usaha atau lembaga yang menghasilkan limbah buangan baik padat maupun cair atau gas yang mengandung zat-zat berbahaya baik secara sendiri maupun secara kelompok, wajib melakukan pengelolaan dengan melengkapi tempat usahanya dengan bak atau tangki penampungan limbah buangan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- (4) Setiap orang, badan usaha atau lembaga pengelola kawasan komersial, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya wajib memelihara kebersihan.
- (5) Setiap kendaraan beroda empat atau lebih wajib dilengkapi dengan tempat sampah tertutup.
PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH
Bagian Kesatu
Perencanaan
BAB V - PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH
Pasal 10
- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana pengurangan dan penanganan sampah yang dituangkan dalam rencana strategis dan rencana kerja tahunan SKPD.
- (2) Rencana pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
- a. target pengurangan sampah paling sedikit 7 % (tujuh persen) dari sampah yang dihasilkan;
- b. target penyediaan sarana dan prasarana pengurangan dan penanganan sampah mulai dari sumber sampah sampai dengan TPA;
- c. pola pengembangan kerja sama daerah, kemitraan dan partisipasi masyarakat;
- d. kebutuhan penyediaan pembiayaan yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat; dan
- e. rencana pengembangan dan pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan dalam memenuhi kebutuhan mengguna ulang, mendaur ulang, dan penanganan akhir sampah.
Bagian Kedua
Pelaksanaan
BAB V - PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH
Pasal 11
- (1) Pemerintah Daerah dalam mengurangi sampah dilakukan dengan cara pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan/atau pemanfaatan kembali sampah.
- (2) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan :
- a. pemantauan dan supervisi pelaksanaan rencana pemanfaatan bahan produksi ramah lingkungan oleh pelaku usaha; dan
- b. fasilitasi kepada masyarakat dan dunia usaha dalam mengembangkan dan memanfaatkan hasil daur ulang, pemasaran hasil produk daur ulang, dan guna ulang sampah.
BAB V - PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH
Pasal 12
Pemerintah Daerah menangani pengelolaan sampah dengan cara :
- a. pemilahan;
- b. pengumpulan;
- c. pengangkutan;
- d. pengolahan; dan
- e. pemrosesan akhir sampah.
BAB V - PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH
Pasal 13
- (1) Pemilahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dilakukan melalui memilah sampah dari sumbernya sesuai dengan jenis sampah.
- (2) Pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyediakan fasilitas tempat sampah organik dan anorganik di setiap rumah tangga, kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya.
BAB V - PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH
Pasal 14
Pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dilakukan sejak pemindahan sampah dari tempat sampah rumah tangga ke TPS/TPST sampai ke TPA.
BAB V - PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH
Pasal 15
- (1) Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dilaksanakan dengan cara :
- a. sampah rumah tangga ke TPS/TPST menjadi tanggung jawab penghasil sampah atau lembaga pengelola sampah yang dibentuk oleh RT/RW;
- b. sampah dari TPS/TPST ke TPA menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- c. sampah kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, dan kawasan khusus dari sumber sampah ke TPS/TPST dan/atau TPA, menjadi tanggung jawab pengelola kawasan; dan
- d. sampah dari fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya dari sumber sampah dan/atau dari TPS sampai ke TPA menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah.
- (3) Alat pengangkutan sampah harus memenuhi persyaratan keamanan, kesehatan lingkungan, kenyamanan, dan kebersihan.
BAB V - PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH
Pasal 16
- (1) Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d dilakukan dengan mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah yang dilaksanakan di TPS/TPST dan TPA.
- (2) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memanfaatkan kemajuan teknologi yang ramah lingkungan.
BAB V - PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH
Pasal 17
Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e dilakukan dengan pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan ke media lingkungan secara aman.
BAB V - PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH
Pasal 18
- (1) Pemerintah Daerah menyediakan TPS/TPST dan TPA sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Penyediaan TPS/TPST dan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan teknis sistem pengolahan sampah yang aman dan ramah lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Penyediaan TPS/TPST dan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.
Bagian Ketiga
Lembaga Pengelola
BAB V - PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH
Pasal 19
Pemerintah daerah memfasilitasi pembentukan lembaga pengelola sampah di tingkat Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Dusun/Lingkungan, Desa/Kelurahan, Kecamatan, kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya.
- (1) Pemerintah Daerah dalam melakukan pengurangan dan penanganan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 dapat membentuk BLUD Persampahan.
- (2) Ketentuan mengenai pembentukan BLUD Persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
Lembaga pengelola sampah di tingkat RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, mempunyai tugas :
- a. memfasilitasi tersedianya tempat sampah rumah tangga dan alat angkut dari tempat sampah rumah tangga ke TPS; dan
- b. menjamin terwujudnya tertib pemilahan sampah pada masing-masing rumah tangga.
Lembaga pengelola sampah di tingkat RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, mempunyai tugas :
- a. mengoordinasikan lembaga pengelola sampah di tingkat rukun tetangga; dan
- b. mengusulkan kebutuhan tempat penampungan sampah sementara kepada Kepala Dusun/Kepala Lingkungan.
Lembaga pengelola sampah di tingkat Dusun/Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, mempunyai tugas :
- a. mengoordinasikan lembaga pengelola sampah di tingkat rukun warga;
- b. mengawasi terselenggaranya tertib pengelolaan sampah mulai dari tingkat rukun tetangga sampai tingkat rukun warga; dan
- c. mengusulkan kebutuhan tempat penampungan sampah sementara dan tempat pengolahan sampah terpadu kepada Kepala Desa/Lurah.
Lembaga pengelola sampah di tingkat Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, mempunyai tugas :
- a. mengoordinasikan lembaga pengelola sampah di tingkat Dusun/Lingkungan;
- b. mengawasi terselenggaranya tertib pengelolaan sampah mulai dari tingkat rukun tetangga sampai tingkat Dusun/Lingkungan; dan
- c. mengusulkan kebutuhan tempat penampungan sampah sementara dan tempat pengolahan sampah terpadu kepada camat.
Lembaga pengelola sampah di tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, mempunyai tugas :
- a. mengoordinasikan lembaga pengelola sampah di tingkat Desa/Kelurahan;
- b. mengawasi terselenggaranya tertib pengelolaan sampah mulai dari tingkat rukun warga sampai tingkat Desa/Kelurahan dan lingkungan kawasan; dan
- c. mengusulkan kebutuhan tempat penampungan sampah sementara dan tempat pengelohan sampah terpadu kepada SKPD atau BLUD persampahan.
Lembaga pengelola sampah di kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, mempunyai tugas :
- a. menyediakan tempah sampah rumah tangga di masing-masing kawasan;
- b. mengangkut sampah dari sumber sampah ke TPS/TPST atau ke TPA; dan
- c. menjamin terwujudnya tertib pemilahan sampah.
Bagian Keempat Insentif dan Disinsentif Pasal 27
- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada lembaga dan badan usaha yang melakukan :
- a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah;
- b. pelaporan atas pelanggaran yang terjadi terhadap larangan;
- c. pengurangan timbulan sampah; dan/atau
- d. tertib penanganan sampah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada perseorangan yang melakukan :
- a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah; dan/atau
- b. pelaporan atas pelanggaran yang terjadi terhadap larangan.
- (1) Insentif kepada lembaga dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa :
- a. pemberian penghargaan; dan/atau
- b. pemberian subsidi.
- (2) Insentif kepada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dapat berupa :
- a. pemberian penghargaan;
- b. pemberian kemudahan perizinan dalam pengelolaan sampah;
- c. pengurangan retribusi daerah dalam kurun waktu tertentu;
- d. penyertaan modal daerah; dan/atau
- e. pemberian subsidi.
- (3) Tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
Pemerintah Daerah dapat memberikan disinsentif kepada lembaga, badan usaha dan/atau perseorangan yang melakukan :
- a. pelanggaran terhadap larangan; dan
- b. pelanggaran tertib penanganan sampah.
- (1) Disinsentif kepada lembaga dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dapat berupa :
- a. penghentian subsidi; dan/atau
- b. denda dalam bentuk uang/barang/jasa.
- (2) Disinsentif kepada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dapat berupa :
- a. penghentian subsidi;
- b. penghentian pengurangan retribusi daerah; dan/atau
- c. denda dalam bentuk uang/barang/jasa.
- (3) Tata cara pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
KERJA SAMA DAN KEMITRAAN
Bagian Kesatu
Kerja Sama
- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan Pemerintah Daerah lainnya dalam pengelolaan sampah.
- (2) Lingkup kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
- a. penyediaan/pembangunan TPA;
- b. sarana dan prasarana TPA;
- c. pengangkutan sampah dari TPS/TPST ke TPA;
- d. pengelolaan TPA; dan/atau
- e. pengelolaan sampah menjadi produk lainnya yang ramah lingkungan.
- (3) Tata cara kerja sama antar daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kedua
Kemitraan
- (1) Pemerintah Daerah dapat bermitra dengan badan usaha dalam pengelolaan sampah.
- (2) Lingkup kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
- a. penarikan retribusi pelayanan persampahan;
- b. penyediaan/pembangunan TPS atau TPST, TPA, serta sarana dan prasarana pendukungnya;
- c. pengangkutan sampah dari TPS/TPST ke TPA;
- d. pengelolaan TPA; dan/atau
- e. pengelolaan produk olahan lainnya.
- (3) Tata cara kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
PERIZINAN
- (1) Setiap orang, badan usaha atau lembaga yang akan melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib memiliki izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Dalam hal perseorangan, badan usaha atau lembaga melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administrasi.
- (5) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berupa :
- a. uang paksa; dan /atau
- b. pencabutan izin.
- (6) Tata cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.
PERAN MASYARAKAT
- (1) Pemerintah Daerah meningkatkan peran masyarakat dalam pengelolaan sampah.
- (2) Bentuk peran masyarakat dalam pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. menjaga kebersihan lingkungan;
- b. aktif dalam kegiatan pengurangan, pengumpulan, pemilahan, pengangkutan dan pengolahan sampah; dan
- c. pemberian saran, usul, pengaduan, pertimbangan dan pendapat dalam upaya peningkatan pengelolaan sampah di wilayahnya.
- (1) Peningkatan peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan cara :
- a. sosialisasi; dan
- b. kegiatan gotong royong.
- (2) Peningkatan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan cara :
- a. mengembangkan informasi peluang usaha di bidang persampahan; dan/atau
- b. pemberian insentif.
- (3) Peningkatan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf c dilaksanakan dengan cara :
- a. penyediaan media komunikasi; dan
- b. aktif dan secara cepat memberi tanggapan.
LARANGAN
Setiap orang, badan usaha atau lembaga dilarang :
- a. mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun;
- b. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan;
- c. melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di TPA;
- d. membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan;
- e. membuang sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah;
- f. membakar sampah plastik atau sampah lainnya yang mengandung plastik;
- g. membakar sampah di tempat terbuka yang dapat menimbulkan polusi udara atau mengganggu lingkungan; dan
- h. menggunakan lahan untuk di manfaatkan sebagai TPA.
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
- (1) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pengelolaan sampah dilakukan oleh SKPD terkait.
- (2) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan :
- a. penyuluhan dan pembinaan teknis pengelolaan sampah;
- b. pemeriksaan instalasi, timbulan sampah dan/atau alat transportasi; dan
- c. meminta laporan dan/atau keterangan dari pihak yang bertanggung jawab atas kegiatan pengelolaan sampah.
PEMBIAYAAN DAN KOMPENSASI Bagian Kesatu Pembiayaan
- (1) Pemerintah Daerah wajib membiayai penyelenggaraan pengelolaan sampah.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Bagian Kedua
Kompensasi
- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan kompensasi kepada orang sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
- a. relokasi;
- b. pemulihan lingkungan;
- c. biaya kesehatan dan pengobatan; dan/atau
- d. kompensasi dalam bentuk lain.
Tata cara pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 40 sebagai berikut :
- a. pengajuan surat pengaduan kepada Pemerintah Daerah;
- b. Pemerintah Daerah melakukan investigasi atas kebenaran aduan dan dampak negative pengelolaan sampah; dan
- c. Menetapkan bentuk kompensasi yang diberikan ## BAB XII
MEKANISME PENGADUAN DAN
PENYELESAIAN SENGKETA PERSAMPAHAN Bagian Kesatu
Mekanisme Pengaduan
BAB XI
Pasal 20
Setiap orang, badan usaha atau lembaga dapat melakukan pengaduan secara tertulis kepada pengelola sampah yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, yang berkaitan dengan pengelolaan sampah.
BAB V - PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH
Pasal 21
Lembaga pengelola sampah di tingkat RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, mempunyai tugas :
- a. memfasilitasi tersedianya tempat sampah rumah tangga dan alat angkut dari tempat sampah rumah tangga ke TPS; dan
- b. menjamin terwujudnya tertib pemilahan sampah pada masing-masing rumah tangga.
BAB V - PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH
Pasal 22
Lembaga pengelola sampah di tingkat RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, mempunyai tugas :
- a. mengoordinasikan lembaga pengelola sampah di tingkat rukun tetangga; dan
- b. mengusulkan kebutuhan tempat penampungan sampah sementara kepada Kepala Dusun/Kepala Lingkungan.
BAB V - PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH
Pasal 23
Lembaga pengelola sampah di tingkat Dusun/Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, mempunyai tugas :
- a. mengoordinasikan lembaga pengelola sampah di tingkat rukun warga;
- b. mengawasi terselenggaranya tertib pengelolaan sampah mulai dari tingkat rukun tetangga sampai tingkat rukun warga; dan
- c. mengusulkan kebutuhan tempat penampungan sampah sementara dan tempat pengolahan sampah terpadu kepada Kepala Desa/Lurah.
BAB V - PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH
Pasal 24
Lembaga pengelola sampah di tingkat Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, mempunyai tugas :
- a. mengoordinasikan lembaga pengelola sampah di tingkat Dusun/Lingkungan;
- b. mengawasi terselenggaranya tertib pengelolaan sampah mulai dari tingkat rukun tetangga sampai tingkat Dusun/Lingkungan; dan
- c. mengusulkan kebutuhan tempat penampungan sampah sementara dan tempat pengolahan sampah terpadu kepada camat.
BAB V - PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH
Pasal 25
Lembaga pengelola sampah di tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, mempunyai tugas :
- a. mengoordinasikan lembaga pengelola sampah di tingkat Desa/Kelurahan;
- b. mengawasi terselenggaranya tertib pengelolaan sampah mulai dari tingkat rukun warga sampai tingkat Desa/Kelurahan dan lingkungan kawasan; dan
- c. mengusulkan kebutuhan tempat penampungan sampah sementara dan tempat pengelohan sampah terpadu kepada SKPD atau BLUD persampahan.
BAB V - PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH
Pasal 26
Lembaga pengelola sampah di kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, mempunyai tugas :
- a. menyediakan tempah sampah rumah tangga di masing-masing kawasan;
- b. mengangkut sampah dari sumber sampah ke TPS/TPST atau ke TPA; dan
- c. menjamin terwujudnya tertib pemilahan sampah.
BAB V - PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH
Pasal 27
- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada lembaga dan badan usaha yang melakukan :
- a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah;
- b. pelaporan atas pelanggaran yang terjadi terhadap larangan;
- c. pengurangan timbulan sampah; dan/atau
- d. tertib penanganan sampah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada perseorangan yang melakukan :
- a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah; dan/atau
- b. pelaporan atas pelanggaran yang terjadi terhadap larangan.
- (1) Insentif kepada lembaga dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa :
- a. pemberian penghargaan; dan/atau
- b. pemberian subsidi.
- (2) Insentif kepada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dapat berupa :
- a. pemberian penghargaan;
- b. pemberian kemudahan perizinan dalam pengelolaan sampah;
- c. pengurangan retribusi daerah dalam kurun waktu tertentu;
- d. penyertaan modal daerah; dan/atau
- e. pemberian subsidi.
- (3) Tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB V - PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH
Pasal 28
Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
BAB V - PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH
Pasal 29
Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
BAB V - PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH
Pasal 30
Pemerintah Daerah dapat memberikan disinsentif kepada lembaga, badan usaha dan/atau perseorangan yang melakukan :
- a. pelanggaran terhadap larangan; dan
- b. pelanggaran tertib penanganan sampah.
BAB V - PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH
Pasal 31
- (1) Disinsentif kepada lembaga dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dapat berupa :
- a. penghentian subsidi; dan/atau
- b. denda dalam bentuk uang/barang/jasa.
- (2) Disinsentif kepada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dapat berupa :
- a. penghentian subsidi;
- b. penghentian pengurangan retribusi daerah; dan/atau
- c. denda dalam bentuk uang/barang/jasa.
- (3) Tata cara pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
KERJA SAMA DAN KEMITRAAN
Bagian Kesatu
Kerja Sama
BAB VI - KERJA SAMA DAN KEMITRAAN
Pasal 32
- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan Pemerintah Daerah lainnya dalam pengelolaan sampah.
- (2) Lingkup kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
- a. penyediaan/pembangunan TPA;
- b. sarana dan prasarana TPA;
- c. pengangkutan sampah dari TPS/TPST ke TPA;
- d. pengelolaan TPA; dan/atau
- e. pengelolaan sampah menjadi produk lainnya yang ramah lingkungan.
- (3) Tata cara kerja sama antar daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kedua
Kemitraan
BAB VI - KERJA SAMA DAN KEMITRAAN
Pasal 33
- (1) Pemerintah Daerah dapat bermitra dengan badan usaha dalam pengelolaan sampah.
- (2) Lingkup kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
- a. penarikan retribusi pelayanan persampahan;
- b. penyediaan/pembangunan TPS atau TPST, TPA, serta sarana dan prasarana pendukungnya;
- c. pengangkutan sampah dari TPS/TPST ke TPA;
- d. pengelolaan TPA; dan/atau
- e. pengelolaan produk olahan lainnya.
- (3) Tata cara kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
PERIZINAN
BAB VII
Pasal 34
- (1) Setiap orang, badan usaha atau lembaga yang akan melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib memiliki izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Dalam hal perseorangan, badan usaha atau lembaga melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administrasi.
- (5) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berupa :
- a. uang paksa; dan /atau
- b. pencabutan izin.
- (6) Tata cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.
PERAN MASYARAKAT
BAB VIII - PERAN MASYARAKAT
Pasal 35
- (1) Pemerintah Daerah meningkatkan peran masyarakat dalam pengelolaan sampah.
- (2) Bentuk peran masyarakat dalam pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. menjaga kebersihan lingkungan;
- b. aktif dalam kegiatan pengurangan, pengumpulan, pemilahan, pengangkutan dan pengolahan sampah; dan
- c. pemberian saran, usul, pengaduan, pertimbangan dan pendapat dalam upaya peningkatan pengelolaan sampah di wilayahnya.
BAB VIII - PERAN MASYARAKAT
Pasal 36
- (1) Peningkatan peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan cara :
- a. sosialisasi; dan
- b. kegiatan gotong royong.
- (2) Peningkatan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan cara :
- a. mengembangkan informasi peluang usaha di bidang persampahan; dan/atau
- b. pemberian insentif.
- (3) Peningkatan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf c dilaksanakan dengan cara :
- a. penyediaan media komunikasi; dan
- b. aktif dan secara cepat memberi tanggapan.
LARANGAN
BAB IX - LARANGAN
Pasal 37
Setiap orang, badan usaha atau lembaga dilarang :
- a. mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun;
- b. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan;
- c. melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di TPA;
- d. membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan;
- e. membuang sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah;
- f. membakar sampah plastik atau sampah lainnya yang mengandung plastik;
- g. membakar sampah di tempat terbuka yang dapat menimbulkan polusi udara atau mengganggu lingkungan; dan
- h. menggunakan lahan untuk di manfaatkan sebagai TPA.
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
BAB X - PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 38
- (1) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pengelolaan sampah dilakukan oleh SKPD terkait.
- (2) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan :
- a. penyuluhan dan pembinaan teknis pengelolaan sampah;
- b. pemeriksaan instalasi, timbulan sampah dan/atau alat transportasi; dan
- c. meminta laporan dan/atau keterangan dari pihak yang bertanggung jawab atas kegiatan pengelolaan sampah.
PEMBIAYAAN DAN KOMPENSASI Bagian Kesatu Pembiayaan
BAB XI
Pasal 39
- (1) Pemerintah Daerah wajib membiayai penyelenggaraan pengelolaan sampah.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Bagian Kedua
Kompensasi
BAB XI
Pasal 40
- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan kompensasi kepada orang sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
- a. relokasi;
- b. pemulihan lingkungan;
- c. biaya kesehatan dan pengobatan; dan/atau
- d. kompensasi dalam bentuk lain.
BAB XI
Pasal 41
Tata cara pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 40 sebagai berikut :
- a. pengajuan surat pengaduan kepada Pemerintah Daerah;
- b. Pemerintah Daerah melakukan investigasi atas kebenaran aduan dan dampak negative pengelolaan sampah; dan
- c. Menetapkan bentuk kompensasi yang diberikan ## BAB XII
MEKANISME PENGADUAN DAN
PENYELESAIAN SENGKETA PERSAMPAHAN Bagian Kesatu
Mekanisme Pengaduan
BAB XI
Pasal 42
Setiap orang, badan usaha atau lembaga dapat melakukan pengaduan secara tertulis kepada pengelola sampah yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, yang berkaitan dengan pengelolaan sampah.
Bagian Kedua Sengketa Persampahan
BAB XI
Pasal 43
Sengketa yang timbul dari pengelolaan sampah terdiri atas :
- a. sengketa antara pemerintah daerah dengan pengelolah sampah; dan
- b. sengketa antara pengelolah sampah dengan masyarakat.
Bagian Ketiga
Mekanisme Penyelesaian Sengketa
BAB XI
Pasal 44
- Penyelesaian sengketa persampahan dapat dilakukan melalui :
- (1) a. penyelesaian di luar Pengadilan; atau b. penyelesaian di dalam Pengadilan.
- (2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan mediasi, negosiasi, arbitrase/pilhan lain dari para pihak yang bersengketa.
- (3) Penyelasian sengketa di dalam pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui gugatan perbuatan melawan hukum.
KETENTUAN PENYIDIKAN
BAB XIII - KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 45
- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang kebersihan/pengelolaan sampah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang
kebersihan/pengelolaan sampah agar keterangan dan laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang kebersihan/pengelolaan sampah;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang kebersihan/pengelolaan sampah;
- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang kebersihan/pengelolaan sampah;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan barang bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang kebersihan/pengelolaan sampah;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang kebersihan/pengelolaan sampah;
- i. memanggil orang untuk didengarkan keterangan dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang kebersihan/pengelolaan sampah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
BAB XIII - KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 46
- (1) Setiap orang, badan usaha dan lembaga yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.
BAB XV - KETENTUAN PENUTUP Pasal 47
Pasal 47
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Penetapan: Ditetapkan di Benteng pada tanggal 23 Desember 2013

Penandatangan: BUPATI KEPULAUAN SELAYAR, ## SYAHRIR WAHAB

Penetapan: Diundangkan di Benteng pada tanggal 23 Desember 2013

Penandatangan: ## SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR, ## ZAINUDDIN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2013 NOMOR 34
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NOMOR 6 TAHUN 2013
## TENTANG
## PENGELOLAAN SAMPAH
## 1. UMUM
Jumlah Penduduk dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi dan pola konsumsi masyarakat dapat mengakibatkan bertambahnya volume sampah.
Selama ini sebagian besar masyarakat masih memandang sampah sebagai barang sisa yang tidak berguna, bukan sebagai sumber daya yang perlu dimanfaatkan. Masyarakat dalam mengelola sampah masih bertumpu pada pendekatan akhir yaitu sampah dikumpulkan, diangkut dan dibuang ke tempat pemrosesan akhir sampah.
Paradigma pengelolaan sampah yang bertumpuh pada pendekatan akhir sudah saatnya ditinggalkan dan diganti dengan paradigma baru pengelolaan sampah. Paradigma baru memandang sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai dan dapat dimanfaatkan, misalnya untuk kompos, pupuk ataupun untuk bahan baku industri.
Dalam rangka menyelenggarakan pengelolaan sampah secara terpadu dan komprehensif, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta tugas dan wewenang Pemerintahan Daerah untuk melaksanakan Pelayanan Publik, diperlukan payung hukum dalam bentuk Peraturan Daerah.
## 2. PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 2
Huruf a Yang dimaksud dengan 'asas tanggung jawab' adalah bahwa Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab Pengelolaan Sampah dalam mewujudkan hak masyarakat