Unknown Unknown Nomor 28 Tahun 2009 tentang RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU DENGAN RAHMATTLHAN YANG MAHA ESA Bl ' PATI DEL! SERDANG bahwa dengan berlakunya Undang - Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang yang berkaitan dengan Retnbusi Perizinan Tertentu, perlu dilakukan penataan kembali; - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksut dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu; b. Memmbang Undang - Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten - Kabupaten didalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun (berlaku 4 Desember 2011)
Pembukaan
Mengingat
1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092 ),
2
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
.
3. Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
5. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.12/MEN/2007 tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan;
10. Peraturan Menteri Pekeijaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung.
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG
dan
BUPATI DELI SERDANG
MEMUTUSKAN:
:
PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
Menetapkan
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
- 1 . Daerah adalah Kabupaten Deli Serdang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Deli Serdang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Deli Serdang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Dinas Cipta Karya dan Pertambangan adalah Dinas Cipta Karya dan Pertambangan Kabupaten Deli Serdang.
7. Kepala Dinas Cipta Karya dan Pertambangan adalah Kepala Dinas Cipta Karya dan Pertambangan Kabupaten Deli Serdang.
8. Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang.
9. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang.
10. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang.
11. Kepala Dinas Perhubungan adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang.
12. Dinas Perikanan dan Kelautan adalah Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang.
13. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan adalah Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang.
14. Kantor Penanaman Modal adalah Kantor Penanaman Modal Kabupaten Deli Serdang.
15. Kepala Kantor Penanaman Modal adalah Kepala Kantor Penanaman Modal Kabupaten Deli Serdang.
16. Bagian Perekonomian adalah Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Deli Serdang.
17. Kepala Bagian Perekonomian adalah Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Deli Serdang .
18. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daeran sesuai dengan peraturan perundang -undangan;
19. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
20. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
21. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintahan Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang sumber daya alam, barang, parasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
22. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang - undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
23. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
24.
25.
Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SK ' Rn adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besamya j 45 pokok retribusi yang terutang.
26.
Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
27. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
28. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besamya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.
29.
30.
Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional ## BAB II
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
Pasal 2
- (1 ) Retribusi Perizinan Tertentu adalah pungutan retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintahan Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang sumber daya alam, barang, parasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
Jenis Retribusi Perizinan tertentu adalah :
- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuraan Beralkohol;
- c. Retribusi Izin Gangguan;
- d. Retribusi Izin Trayek;
- e. Retribusi Izin Usaha Perikanan.
BABIII
RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
Pasal 3
Dengan nama izin mendirikan bangunan dipungut retribusi atas setiap biaya pemberian izin mendirikan suatu bangunan.
Pasal 4
- (1) Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pemberian izin untuk mendirikan atau menambah suatu bangunan.
- (2) Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat ( l ) adalah :
- a. prasarana bangunan.
- b. renovasi bangunan.
- c. tangki, menara, gapura/tugu dan/ atau bangunan lainnya yang tidak dapat dihitung luasnya.
- d. teras, balkon/selasar, dan koridor .
- e. perubahan/revisi Izin Mendirikan Bangunan dan/atau perubahan fungsi Izin Mendirikan Bangunan.
- (3) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ke 47 peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agai tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap
Pasal 5
- (1) Subjek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah setiap orang pribadi atau Badan yang memerlukan pelayanan untuk mendapatkan izin mendirikan bangunan.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang berkewajiban untuk membayar Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
Pasal 6
Retribusi izin mendirikan bangunan termasuk golongan Retribusi Perizinan Tertentu.
Pasal 7
Tingkat penggunaan jasa atas pemberian pelayanan perizinan mendirikan bangunan diukur menggunakan indeks
Pasal 10
- (1) Harga satuan/tarif retribusi untuk bangunan ditetapkan sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) / mJ
- (2) Harga satuan/tarif retribusi untuk jenis bangunan konstruksi pembatas/penahan/pengaman ditetapkan sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) / m.
Bagian Keenani Indeks Terintegrasi Pasalll
- (1) Indeks terintegrasi untuk penghitungan besarnya tarif retribusi Izin mendirikan Bangunan ditetapkan
Pasal 14
Objek retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol adalah pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol disuatu tempat tertentu.
Pasal 15
- (1) Subjek Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah orang pribadi atau Badan yang memerlukan pelayanan untuk
memperoleh izin tempat penjualan minuman beralkohol yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang berkewajiban untuk melakukan pembayaran Retribusi.
Pasal 16
Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol termasuk digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.
Pasal 17
Tingkat Penggunaan Jasa izin tempat penjualan minuman beralkohol diukur ## BAB V
RETR1BUSIIZIN GANGGUAN
Bagian Kesatu Nama, Objek dan Subjek
Pasal 21
Dengan nama Izin Gangguan dipungut Retribusi atas setiap pemberian Izin Gangguan Daerah.
Pasal 22
- (1) Subjek retribusi izin gangguan adalah tiap orang pribadi atau badan yang memerlukan pelayanan untuk mendapatkan Izin Gangguan.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang berkewajiban untuk membayar Retribusi Izin Gangguan.
Pasal 23
- (1) Objek Retribusi Izin gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus untuk mencegah teijadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan keija .
- (2) Tidak termasuk objek Retribusi Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat ( I ) adalah tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
Pasal 24
Relribusi izin gangguan termasuk golongan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.
Pasal 25
Tingkat penggunaan Jasa diukur
Pasal 29
- (1) ## BAB VI RETRIBUSI IZIN TRAYEK
Bagian Kesatu Nama, Objek dan Subjek
Pasal 31
Dengan nama izin trayek dipungut Retribusi atas setiap pemberian izin trayek daerah
Pasal 32
- (1) Objek Retribusi Izin Trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.
- (2) Objek Retribusi Izin Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. izin trayek/wilayah operasi;.
- b. buku trayek (kartu pengawasan).
- c. buku wilayah operasi/kartu operasi.
- d. izin insidentil.
Pasal 33
- (1) Subjek retribusi izin trayek adalah orang pribadi atau badan yang memerlukan pelayanan untuk memperoleh izin trayek yang diberikan oleh pemerintah daerah.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang berkewajiban untuk melakukan pembayaran Retribusi.
Pasal 34
Retribusi izin trayek termasuk golongan Retribusi Perizinan Tertentu.
Bagian Ketiga
Pasal 35
Tingkat penggunaan jasa retribusi izin trayek diukur ## BAB VII RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN
Bagian Kesatu Nama,Objek dan Subjek
Pasal 39
Dengan nama izin usaha perikanan dipungut Retribusi atas setiap pemberian izin usaha perikanan daerah.
Pasal 40
- (1) Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah pemberian izin kepad orang pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan. a
- (2) Usaha Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) meliputi :
- a. usaha pembudidayaan ikan di perairan umum.
- b. usaha pembudidayaan ikan di kolam air deras.
- c. usaha pembudidayaan ikan di kolam air tenang.
- d. usaha pembudidayaan ikan hias.
7. e . usaha pembudidayaan ikan atau udang di tambak.
- f. usaha pembenihan ikan dan atau udang di Hatchery.
- g. usaha penampungan ikan di kolam pemancingan.
- h. usaha pengumpulan, penampungan, pengepakan, penjualan atau pemasaran yang dilakukan di luar pasar.
- (3) Usaha Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kapal perikanan berukuran di atas 5 (lima) GT (Gross Ton) sampai dengan 10 (sepuluh) GT (Gross Ton), dan/atau jenis alat tangkap ikan meliputi :
- a. kapal perikanan dengan alat tangkap ikan jenis purse seine.
- b. kapal perikanan dengan alat tangkap ikan jenis seine net.
- c. kapal perikanan dengan alat tangkap ikan jenis gill net.
- d. kapal perikanan dengan alat tangkap ikan jenis line fishing.
- e. kapal perikanan dengan alat tangkap ikan jenis trap.
- f. kapal perikanan dengan alat tangkap ikan jenis dredge.
- g. kapal perikanan dengan alat tangkap ikan jenis scoop net.
- h. kapal perikanan dengan alat tangkap ikan jenis long bag seine net.
- i. kapal perikanan dengan alat tangkap ikan jenis lift net.
7. j . kapal perikanan sebagai carrier boat.
- k. alat tangkap ikan jenis stow net.
- l. perahu tanpa motor.
- m. pengolahan hasil perikanan.
Pasal 41
- (1) Subjek retribusi izin usaha perikanan adalah orang pribadi dan atau Badan yang memerlukan pelayanan untuk memperoleh izin usaha perikanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang berkewajiban untuk melakukan pembayaran Retribusi.
Pasal 42
Retribusi Izin Usaha Perikanan termasuk golongan Retribusi Perizinan Tertentu.
Pasal 43
Tingkat penggunaan jasa Retribusi diukur
Pasal 45
Besarnya tarif Retribusi Izin Perikanan untuk usaha pembudidayaan ikan ditetapkan sebagai berikut :
| a. usaha pembudidayaan ikan di perairan umum dengan luasan diatas 25 m 2 | Rp | 1.000/m 2 /tahun |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|
| b . usaha pembudidayaan ikan di kolam air deras dengan luasan 50m 2 | Rp | 200/m 2 /tahun |
| c. usaha pembudidayaan ikan di kolam air tenang dengan luasan 100 m 2 | Rp | 100/m 2 /tahun |
| d . usaha pembudidayaan ikan hias | Rp | 500/m 2 /tahun |
| e. usaha pembudidayaan ikan dan/atau udang di tambak : 1. tambak teknologi sederhana dengan luasan 5000 m | Rp. | 50/m 2 /tahun |
| 2. tambak teknologi madya budidaya udang | Rp. | 50/m 2 /tahun |
| 3. tambak teknologi madya budidaya ikan | Rp. | 50/m 2 /tahun |
4. tambak teknologi maju budidaya udang
5. tambak teknologi maju budidaya udang
Rp.
50/m 2 /tahun
Rp.
- 50/mJ/tahun
- f. usaha pembenihan ikan dan/atau udang di hatchery :
1. pembenihan ikan kapasitas produksi sampai dengan 1 juta ekor setiap tahun sebesar Rp.O, - /tahun.
2. pembenihan ikan kapasitas produksi lebih dari 1 juta ekor setiap tahun sebesar Rp. 100.000, - /tahun.
3. pembenihan udang di hactry kapasitas produksi sampai dengan 1 juta ekor setiap tahun sebesar Rp. 250.000, - /tanun.
4. pembenihan udang di hactery kapasitas produksi lebih dari 1 juta sampai dengan 2 juta ekor setiap tahun sebesar Rp. 300.000,-/tahun.
5. pembenihan udang di hactery kapasitas produksi lebih dari 2 juta ekor setiap tahun sebesar Rp. 500.000, - /tahun.
- g. usaha pengumpulan, penampungan, pengepakan, penjualan atau pemasaran ikan yang dilakukan di luar pasar dengan produksi + 20.000 Kg/thn besar Rp. 50.000, - /unit usaha/tahun sedangkan yang dibawah 20.000 Kg Rp. 0/tahun.
Pasal 46
Besamya tarif Retribusi Izin Perikanan untuk usaha penangkapan ikan ditetapkan sebagai berikut :
- a. kapal perikanan dengan alat tangkap ikan jenis Purse Seine dan lain- lain sejenisnya sebesar Rp. 50.000, - /unit/tahun.
- b. kapal perikanan dengan alat tangkap ikan Seine Net dan lain- lain sejenisnya sebesar Rp. 5.000, - / unit/tahun.
- c. kapal perikanan dengan alat tangkap ikan jenis Gill Net (jaring insang) dan lain-lain sejenisnya sebesar Rp. 3.000, - / unit/tahun.
- d. kapal perikanan dengan alat tangkap ikan jenis Line Fishing (pancing) dan lain -lain sejenisnya sebesar Rp. 5.000, - / unit/tahun.
- e. kapal perikanan dengan alat tangkap ikan jenis Trap (perangkap) dan lain- lain sejenisnya sebesar Rp. 5.000, - / unit/tahua
- f. kapal perikanan dengan alat tangkap ikan jenis Dredge (penggaruk) dan lain - lain sejenisnya sebesar Rp. 5.000, - / unit/tahua
- g. kapal perikanan dengan alat tangkap ikan jenis Scoop Net dan lain-lain sejenisnya sebesar Rp. 5.000, - / unit/tahun.
- h. kapal perikanan dengan alat tangkap ikan jenis Long Bag Seine Net Oaring kantong, pukat apung) sebesar Rp. 5.000, - / unit/tahun.
- i. kapal perikanan sebagai Carrier Boat (kapal pengangkutan hasil perikanan) sebesar Rp. 50.000, - /unit/tahun.
- j. kapal perikanan dengan alat tangkap ikan jenis Lift Net (bagan tangkul, tangkul kepiting, jaring angkat dan lain - lain sejenisnya) sebesar Rp. 5.000/ unit/tahun.
- k. perahu tanpa motor ukuran kecil (5 - 7 m) sebesar Rp. 0, - /unit/tahun, ukuran sedang (7 - 9 m) sebesar Rp. 0, -/unit/tahun, ukuran besar (9 -12 m) sebesar Rp. 0, - /unit/tahun.
- l. pengolahan hasil perikanan sebesar Rp. 100.000, - /unit/tahun.
- m. kapal tangkap dengan alat tangkap dibawah standard, perahu tanpa motor Rp. 0/unit/tahun.
Pasal 47
- (1) Masa Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk mendapatkan jasa dari Pemerintah Daerah.
- (2) Saat terutang retribusi izin usaha perikanan adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
BAB VIII - WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 48
Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) yang terutang dipungut di wilayah Daerah.
PENENTUAN PEMBAYARAN,TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN, DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN
BAB IX - PENENTUAN PEMBAYARAN,TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN, DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN
Pasal 49
- ( 1 ) Besamya retribusi vang terutang ditetapkan dengan mencrbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan isi SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB IX - PENENTUAN PEMBAYARAN,TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN, DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN
Pasal 50
- ( 1 ) Pemungutan retribusi dilarang diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (4) Ketcntuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi, diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB IX - PENENTUAN PEMBAYARAN,TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN, DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN
Pasal 51
- (1) Retribusi yang terutang hams dilunasi sekaligus dimuka untuk 1 (satu) kali masa retribusi.
- (2) Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran yang sah.
- (3) Retribusi yang terutang dilunasi selambat - lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, dan ternpat pembayaran retribusi, diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB IX - PENENTUAN PEMBAYARAN,TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN, DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN
Pasal 52
- (1) Penentuan pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Ternpat Pembayaran Retribusi dilakukan di K.as Daerah atau ternpat lain yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur Retribusi temtang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (4) Angsuran pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (3) harus dilakukan secara tertentu dan berturut- turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah retribusi yang belum atau kurang dibayar.
- (5) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2%(dua persen) sebulan dari jumlah retribusi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran retribusi sebagai dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB X - SANKSIADMINISTRATIF
Pasal 53
Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktu atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratsi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besamya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
BAB XI - TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 54
- ( 1) Penagihan retribusi terutang menggunakan STRD dan didahului dengan surat teguran.
- (2) Pengeluaran surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal teguran atau peringatan surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (4) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan retribusi, diatur dengan Peraturan Bupati.
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
BAB XII - PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 55
- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Ketentuan iebih lanjut mengenai tata cara pemberian, pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
BAB XIII - PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 56
- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi. Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hams memberikan keputusan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi teriebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XIV - KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 57
- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
- a. diterbitkan Surat Teguran; atau
- b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat
- (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.
- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana diraaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XV - KEBERATAN
Pasal 59
- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan - alasan yang jelas.
- (3) Keberatan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang teijadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.
BAB XV - KEBERATAN
Pasal 60
- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus member keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
i
!
- d. memeriksa buku - buku, Catalan- catatan dan dokumen- dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah tersebut;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah tersebut;
- g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikan kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang- undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
-
&lt;
£ •
BAB XIX - KETENTUAN PIDANA
Pasal 65
- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya membayar retribusi sebagaiinana yang telah ditetapkan sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Pengenaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurang : kewajiban wajib retribusi untuk membayar retribusinya .
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran .
BAB XIX - KETENTUAN PIDANA
Pasal 66
Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1), merupakan penerimaan negara.
BAB XX - KETENTUAN PERALIHAN Pasal 67
Pasal 67
Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, retribusi terutang yang ditetapkan ## BAB XXI KETENTUAN PENUTUP
BAB XX - KETENTUAN PERALIHAN Pasal 67
Pasal 68
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Sebagai Berikut di bawah ini :
I
!
'
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Deli Serdang.

Penetapan: Ditetapkan di Lubuk Pakam pada tanggal 14 Desember 2011

Penandatangan: BUPATI DELI SERDANG, dto Drs. H. AMRITAMBUNAN

Penetapan: Diundangkan di Lubuk Pakam Pada tanggal 14 Desember 2011 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG dto Drs. AZWAR S, MSi PEMBINA UTAMA MADYA NIP. 19530112 197601 1 002 Lembaran Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahnn 2011 Nomor 8 ;