Unknown WALIKOTA TANGERANG SELATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS Nomor 29 Tahun 2013 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN NOMOR I9 TAHUN 2011 TENT ANG TU GAS PO KOK, FUNGSI DAN TATA KERJA SADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
WALIKOTA TANGERANG SELATAN
PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 29 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN NOMOR I9 TAHUN 2011 TENT ANG TU GAS PO KOK, FUNGSI DAN TATA KERJA SADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA TANGERANG SELATAN,
- a. bahwa untuk menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan Sadan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 16a/LHP/XVII.SRG/06/2013 tanggal 5 Juni 2013 mengenai belum optimalnya pengelolaan pajak air tanah antara lain disebabkan adanya peraturan yang bersifat tumpang tindih terkait fungsi pengawasan, pengambilan/ pemakaian air tanah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Tangerang Selaan Nomor 19 Tahun 2 0 1 1 ten tang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Lingkungan Hidup Daerah Kata Tangerang Selatan;
PARAF HIERARKI
A
Asisten Tata Pemerintahan dan KESRA
I
:
I
/+
Kepala Bagian Hukum SETDA
I
:
I
M
PARAF HIERARKI
Wakil Wahkota
Sekretaris Daerah
464/
PARAF KOORDINASI
Kepala Bagian Organisasi SETDA
Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok­ pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N omor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan Di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
| PARAF HIERARKI |
|-------------------------------------|
| Asisten Tata Pemerintahan dan KESRA |
| Kepala Bagian Hukum SETDA |
PARAF KOORDINASI
6. Undang-Undang Nomor 1 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 1 6 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
PARAF HIERARKI
Asisten Tata Pemerintahan dan KESRA
Kepala Bagian Hukum SETDA
PARAF KOORDINASI
Kepala Bagian Organisasi SETDA
'
'
Menetapkan
- 1 1 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2 0 1 1 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 1 1 . Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 06 Tahun 2010 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kata Tangerang Selatan (Tambahan Lembaran Daerah Kata Tangerang Selatan Tahun 2010 Nomor 0610);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 19 TAHUN 2011 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN.
Pasall
Ketentuan Pasal 16 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi se bagai beriku t:
Pasal 16
- ( 1 ) Sub Bidang Pengendalian Kerusakan Sumberdaya Air mempunyai Tugas perencanaan, pelaksanaan, pembinaan dan koordinasi, pengawasan dan pengendalian Bidang Pengendalian Kerusakan Sumberdaya Air.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , Sub Bidang Pengendalian Kerusakan Sumberdaya Air menyelenggarakan fungsi :
PARAF HIERARKI
Asisten Tata Pemerintahan dan KESRA
Kepala Bagian Hukum SETDA
PARAF KOORDINASI
Ke anisasi SETDA
- a . penyelenggaraan penyusunan rencana kerja, kinerja dan anggaran tahunan Sub Bidang Pengendalian Kerusakan Sumberdaya Air;
- b. perencanaan kegiatan pengumpulan data bahan perumusan kebijakan Sub Bidang Pengendalian Kerusakan Sumberdaya Air;
- c. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penganalisisan data Sub Bidang Pengendalian Kerusakan Sumberdaya Air;
- d. pelaksanaan kegiatan terkait Sub Bidang Pengendalian Kerusakan Sumberdaya Air ;
- e. pelaksanaan analisis kerusakan sumberdaya air;
- f. pelaksanaan penetapan dan kebijakan zonasi air tanah skala kota secara berkelanjutan;
- g. pelaksanaan penyusunan peta potensi dan konservasi air tanah skala kota secara berkelanjutan;
- h. pelaksanaan penetapan sistem informasi air tanah yang terpadu untuk skala kota;
- data inventarisasi dan identifikasi 1. pelaksanaan pengguna air;
- j. pelaksanaan analisis data inventarisasi dan identifikasi pengguna air tanah dan informasi pendukung lainnya skala kota;
- k. pelaksanaan pembinaan teknis dan pengawasan dalam pelaksanaan pengeboran serta pengambilan air tanah dangkal, air tanah dalam dan air permukaan;
- I. pelaksanaan rekomendasi pengeboran, pengambilan air tanah dangkal, air tanah dalam, air permukaan, galian dan debit air yang diizinkan;
- m. pelaksanaan pemulihan, konservasi dan pengawasan pengendalian sumber daya air skala kota dari penurunan kualitas lingkungan;
- n. pengawasan atas pengendalian kerusakan lahan dan atau tanah akibat kegiatan yang berdampak atau kegiatan yang diperkirakan akan berdampak;
| PARAF HIERARKI |
|-------------------------------------|
| Asisten Tata Pemerintahan dan KESRA |
| Kepala Bagian Hukum SETDA |
PARAF KOORDINASI
- o. pelaksanaan koordinasi lintas sektoral, dalam kegiatan pengendalian kerusakan sumberdaya air;
- p. pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga lainnya terkait sub Bidang Pengendalian Kerusakan Sumberdaya Air;
- q. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan Bidang Pengendalian Pencemaran Air;
- r. pembinaan dan memfasilitasi prosedur hukum kepada bawahannya pelanggaran (secara disiplin berjenjang) yang melakukan dengan berpedoman kepada peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil; dan
- s. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
Pasal II
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kata Tangerang Selatan.

Penetapan: Ditetapkan di Tangerang Selatan. padatanggal 2 1 November 2013 arr

Penetapan: Diundangkan di Tangerang Selatan. pada tanggal 2 1 November 2013

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN, BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2 0 1 3 N0M0R29