PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN Nomor 3 Tahun 2012 tentang RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI (berlaku 31 Mei 2012)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN
NOMOR 3 TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TABANAN,
- a. bahwa Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,sehingga perlu pengaturan berdasarkan prinsip demokrasi,pemerataan dan keadilan,peran serta masyarakat,dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi;
- b. bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengamanatkan pengaturan Retribusi dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerahdaerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali,terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABANAN
dan
BUPATI TABANAN
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
PERATURAN
DAERAH
TENTANG
RETRIBUSI
PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Bupati adalah Bupati Tabanan.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabanan.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan .
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi adalah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kabupaten Tabanan.
7. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pembayaran atas pelayanan penggunaan jasa pelayanan pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi.
8. Nilai Jual Objek Pajak ,yang selanjutnya disingkat NJOP,adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar,dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli,NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis,atau nilai perolehan baru,atau NJOP pengganti.
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan /atau modal yang merupakan kesatuan,baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besaran jumlah retribusi terhutang.
12. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
BAB II - Pasal 2
Pasal 2
Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut retribusi atas pelayanan penggunaan jasa pelayanan pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi.
BAB II - Pasal 2
Pasal 3
Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk Menara Telekomunikasi dengan
BAB II - Pasal 2
Pasal 4
- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan ruang untuk Menara Telekomunikasi .
- (2) Wajib Retribusi adalah setiap orang atau badan yang memanfaatkan ruang untuk Menara Telekomunikasi wajib membayar retribusi.
BAB III - GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 5
Pasal 5
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum
BAB IV - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 6
Pasal 6
## BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 6
BAB IV - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 6
Pasal 7
Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan dengan ## BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
BAB IV - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 6
Pasal 8
- (1) Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan sebesar 2% (dua pesen) dari NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah NJOP yang digunakan sebagai dasar penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan Menara Telekomunikasi yang bersangkutan.
BAB IV - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 6
Pasal 9
- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga ) tahun sekali.
BAB IV - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 6
Pasal 10
Retribusi yang terhutang dipungut di Wilayah Kabupaten Tabanan
BAB VIII - MASA RETRIBUSI Pasal 11
Pasal 11
Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun.
PENENTUAN PEMBAYARAN,TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN,DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN
BAB IX - PENENTUAN PEMBAYARAN,TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN,DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN
Pasal 12
- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis,kupon dan kartu langganan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB IX - PENENTUAN PEMBAYARAN,TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN,DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN
Pasal 13
- (1) Retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Pembayaran dilakukan di Kas Umum Daerah atau ditempat lain/unit pelayanan terpadu dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke kas Daerah paling lambat 1 x 24 jam.
- (4) Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran retribusi dan dicatat dalam buku penerimaan retribusi
- (5) Tata cara pembayaran,penetapan tempat pembayaran ,angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB X - SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 14
Pasal 14
Wajib Retribusi yang tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar,dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari jumlah retribusi yang terhutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
BAB XI - TATA CARA PENAGIHAN Pasal 15
Pasal 15
- (1) Penagihan retribusi terutang didahului dengan Surat Teguran
- (2) Pengeluaran surat teguran yang sejenis sebagai tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terhutang.
- (4) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat.
BAB XII - PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA Pasal 16
Pasal 16
- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
- a. diterbitkan surat teguran; dan
- b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi
BAB XII - PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA Pasal 16
Pasal 17
- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Kabupaten yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) .
- (3) Tata cara penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati
BAB XXIII - KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 18
Pasal 18
- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah berwenang melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;.
- c. meminta keterangan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubugan dengan tindak pidana retribusi Daerah;
- d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana retribusi Daerah;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang ,benda,dan/ atau dokumen yang dibawa ;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah.
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- j. menghentikan penyidikan;dan/atau.
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah sesuai dengan ketenuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
BAB XXIV - KETENTUAN PIDANA Pasal 19
Pasal 19
- (1) Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat(2), diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,(lima puluh juta rupiah ).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
BAB XXIV - KETENTUAN PIDANA Pasal 19
Pasal 20
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan.

Penetapan: Ditetapkan di Tabanan pada tanggal 31 Mei 2012

Penandatangan: BUPATI TABANAN, NI PUTU EKA WIRYASTUTI

Penetapan: Diundangkan di Tabanan pada tanggal

Penandatangan: WAKIL BUPATI TABANAN, I KOMANG GEDE SANJAYA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN NOMOR
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN
## NOMOR 3 TAHUN 2012
## TENTANG
## RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI
## I. UMUM
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaiamana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah memiliki kewenangan yang lebih besar dalam mengelola keuangan dan menyelenggarakan jalannya pemerintahan di Daerah. Penyerahan sebagian urusan di bidang perhubungan kepada Pemerintah Kabupaten Tabanan adalah merupakan realisasi nyata dari pelaksanaan Otonomi Daerah.
Bahwa dengan semakin banyaknya jumlah pendirian menara telekomunikasi maka perlu dilaksanakan upaya untuk mengatur pendirian menara telekomunikasi sebagai suatu cara untuk mengendalikan penyebaran pendirian menara telekomunikasi agar senantiasa mengacu kepada tingkat kebutuhan,penataan tata ruang,keamanan masyarakat dan kepentingan umum .
Bahwa dalam upaya memberikan landasan hukum yang kuat terhadap retribusi pengendalian menara telekomunikasi di Kabupaten Tabanan perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
## II. PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
: Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 2
: Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 3
: Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 4
: Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 5
: Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 6
: Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 7
: Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 8
: Cukup jelas : Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 10
: Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 11
: Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 12
: Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 13
: Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 14
: Cukup jelas : Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 16
: Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 17
: Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 18
: Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 19
: Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 20
: Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABANAN NOMOR