PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah serta, (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN PROVINSI SULAWESI UTARA
PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 63' TAHUN 2017
TENT ANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN 2018
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah serta, Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, serta ketentuan pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2017 ten tang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan RKPD Tahun 2018 dan Perubahan RKPD Tahun 2018, maka perlu ditetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2018;
\
Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tent.ang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tent.ang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tent.ang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­ Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Card Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 32);
5. 1 1 . Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 20052025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2015 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 20162021(Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2016 Nomor 8);
Menetapkan
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapat.an dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2016 Nomor 20);
14. Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2016 tent.ang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2016 Nomor 97);
MEMUTUSKAN:
- PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN 2018.
Pasal 1
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2018, yang disebut RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2018, dengan kerangka dan uraian RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

## Pasal 2

- (1) RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2018 memuat Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2016 dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah, Permasalahan Pembangunan Daerah, Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah, Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah serta Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah.

.

.

- (2) RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi:
- a. pedoman bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (RAPBD) Tahun 2018; dan
- b. pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dalam menyusun program dan kegiatan prioritas yang akan dibiayai Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN) Tahun 2018.

## Pasal 3

- ( 1 ) Perangkat Daerah (PD) Kabupaten Bolaang Mongondow Sdatan mernbuat laporan kinerja triwulan dan tahunan atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing program.
- (2) Laporan sebagairnana dirnaksud dalam ayat (1), disampaikan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengernbangan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
- (3) Laporan kinerja rnenjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis dan evalusi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh Perangkat Daerah (PD) yang bersangkutan.

## Pasal 4

Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengernbangan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan menelaah kesesuaian antara Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah (PD) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2018.

Peraturan Bupati iru mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengeiahuinya, memeriniahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Ditetapkan di Bolaang Uki pada tanggal 30 Mei 2017

� BUPATIBOLAANG

�HE SONMAY�


Ditetapkan di Bolaang Uki

pada tanggal

30 Mei

2017

SEK RAH

KABUPATEN B DOW SELATAN,

J


BERlTA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN 2017 NOMOR