PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor 29 Tahun 2013 tentang PEDOMAN PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI MASYARAKAT KOTA MANADO (berlaku 3 Januari 2002)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
:
WALIKOTA MANADO
PERATURAN WALIKOTA MANADO NOMOR ^ TAHUN 2013
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI MASYARAKAT KOTA MANADO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MANADO, a.
bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan untuk meringankan beban keluarga yang anggota keluarganya meninggal dunia, rjiaka perlu diberikan santunan kematian bagi kehjarga yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Kota Manadp, dan/atau tercatat dalam kartu keluarga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan spbagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Manado tentang Pedoman Pemberiaja Santunan Kematian Bagi Masyarakat Kota Manado; i
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 19^9 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi;
i
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; &gt; i
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang jNomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; j
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Kabupaten/Kota; tentang Pemerintah, Daerah 5
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangep Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 6
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor Tahun 2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Manado Tahun Anggaran 2013;
10. Peraturan Walikota Nomor Tahun 2013 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Manado Tahun Anggaran 2013;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI MASYARAKAT KOTA MANADO
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
1. Kota adalah Kota Manado.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Manado.
3. Walikota adalah Walikota Manado.
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Barang Milik Daerah selanjutnya disingkat Kepala BPK-BMD adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan DanBarangMilik DaerahKota Manado.
5. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado.
6. Lurah adalah Lurah dari Orang yang meninggal dunia.
7. Kepala Lingkungan adalah Kepala Lingkungan dari Orang yang meninggal dunia.
8. Kartu Tanda Penduduk selanjutnya disingkat KTP adalah Kartu Tanda Penduduk Kota Manado.
9. Kartu Keluarga selanjutnya disingkat KK adalah Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Manado.
10. Penduduk Kota Manado selanjutnya disingkat Penduduk adalah Penduduk Kota Manado yang memiliki KTP dan KK yang masih berlaku.
11. Keluarga adalah ikatan suatu kumpulan orang yang terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih yang terikat oleh ikatan pertalian darah atau ikatan sosial lainnya yang tinggal dalam satu rumah dan sudah melaksanakan tanggung jawab sosial dan ekonominya secara mandiri.
12. Santunan kematian selanjutnya disebut santunan adalah pemberian bantuan dana tunai dari Pemerintah Kota Manado kepada keluarga dari Orang yang meninggal dunia yang merupakan Penduduk.
13. Ahli Waris adalah Suami/Isteri, Anak, Orang Tua dari Orang yang meninggal dunia.
14. Penerima Santunan Kematian adalah Ahli Waris sebagaimana pada poin 9 (sembilan) diatas.
MAKSUD DAN TUJUAN
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
- (1) Maksud diberikannya santunan adalah untuk membantu meringankan beban keluarga yang anggota keluarganya meninggal dunia.
- (2) Tujuan diberikannya santunan adalah untuk. membantu biaya pemakaman/ kremasi.
BAB III - PEMBERIAN SANTUNAN
Pasal 3
- (1) Setiap penduduk Kota yang meninggal dunia diberikan santunan untuk keperluan proses pemakaman/kremasi.
- (2) Santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada ahli waris dari orang yang meninggal dunia.
- (3) Apabila orang yang meninggal dunia tidak mempunyai ahli waris, maka santunan diserahkan kepada Kepala Lingkungan setempat untuk keperluan proses pemakaman/kremasi.
- (4) Kepala Lingkungan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) wajib menggunakan dana santunan untuk membiayai keperluan proses pemakaman/kremasi orang yang meninggal dunia.
PERSYARATAN DAN TATA CARA
Bagian Pertama Persyaratan
BAB IV - PERSYARATAN DAN TATA CARA
Pasal 4
- (1) Persyaratan untuk memperoleh santunan oleh ahli waris adalah sebagai berikut:
- a. permohonan tertulis dari ahli waris yang ditujukan kepada Walikota Cq. Kepala BPK-BMD selaku PPKD;
- b. foto copy kutipan akta kematian atau foto copy bukti pengambilan kutipan akta kematian atau Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan sebanyak 2 (dua) rangkap;
- c. KTP dan KK dari orang yang meninggal dunia;
- d. foto copy KTP ahli waris sebanyak 2 (dua) rangkap; dan
- e. foto copy KK ahli waris sebanyak 2 (dua) rangkap;
- (2) Persyaratan untuk memperoleh santunan oleh Kepala Lingkungan adalah sebagai berikut :
- a. permohonan tertulis dari Kepala Lingkungan dan diketahui Lurah setempat yang ditujukan kepada Walikota Cq. Kepala BPK-BMD selaku PPKD;
- b. foto copy kutipan akta kematian atau foto copy bukti pengambilan kutipan akta kematian atau Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan sebanyak 2 (dua) rangkap;
- c. KTP dan KK dari orang yang meninggal dunia; dan
- d. foto copy KTP Kepala Lingkungan sebanyak 2 (dua) rangkap;
- (3) Persyaratan yang harus diserahkan untuk memperoleh santunan kematian oleh Kepala Lingkungan adalah sebagai berikut:
- a. permohonan tertulis dari ahli waris/penerima kuasa yang ditujukan kepada Walikota Cq. Kepala BPK-BMD selaku PPKD;
- b. foto copy kutipan akta kematian atau foto copy bukti pengambilan kutipan akta kematian atau Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan sebanyak 2 (dua) rangkap;
- c. KTP dan KK dari orang yang meninggal dunia;
- d. foto copy KTP ahli waris/penerima kuasa sebanyak 2 (dua) rangkap; dan
- e. surat kuasa ahli waris kepada Kepala Lingkungan yang diketahui oleh Lurah setempat.
- (4) Permohonan tertulis sebagaimana format yang tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini;

## Pasal 5

- (1) Dalam hal yang meninggal dunia adalah anak yang belum memiliki akte kelahiran maka orang tua anak tersebut wajib membuat surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya.
- (2) Apabila anak yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lagi mempunyai orang tua kandung, maka Kepala Lingkungan dapat membuat surat keterangan yang menerangkan bahwa anak tersebut adalah penduduk lingkungan setempat.
- (3) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus diketahui oleh Lurah setempat.
- (4) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan :
- a. surat keterangan lahir dari rumah sakit/puskesmas/klinik bersalin atau Lurah setempat; dan
- b. KK.
- (5) Surat pernyataan dari orang tua kandung sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- (6) Surat Keterangan Kepala Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Bagian Kedua

Tata Cara

Pasal 6

Tata cara pengurusan santunan adalah sebagai berikut:

- a. Kepala BPK-BMD menyampaikan permohonan dari pemohon kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk diverifikasi paling lama 1 hari kerja;
- b. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil memverifikasi kelengkapan dokumen kependudukan dan menyampaikan hasil verifikasi kepada Kepala BPK-BMD dalam waktu paling lama 1 hari kerja;
- c. pembayaran santunan dilakukan secara tunai oleh Kepala BPK-BMD selaku PPKD dengan menggunakan uang persediaan.

## BAB V

## BESAR SANTUNAN

Pasal 7

Besaran santunan yang diberikan adalah Rp.2.500.000,(Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap 1 (satu) kematian.

## BAB VI PERTANGGUNG JAWABAN

## Pasal 8

- (1) Pertanggungjawaban pemberian santunan oleh PPKD berupa;
- a. bukti kwitansi penerimaan yang ditanda tangani oleh ahli waris/penerima kuasa; dan
- b. bukti pendukung sebagaimana dimaksud dalam pasal 4.
- (2) Pertanggungjawaban oleh penerima santunan berupa Daftar Pengeluaran Riil sebagaimana format yang tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

## BAB VII

## PEMBIAYAAN

## Pasal 9

- (1) Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Manado;
- (2) Apabila tidak tersedia dana santunan sosial pada tahun anggaran berkenaan akan dibayarkan pada tahun anggaran berikutnya.

## Pasal 10

Dikecualikan dari pemberian santunan adalah kematian karena keinginan sendiri/bunuh diri dan kematian karena aborsi.

## Pasal 11

- Pengajuan permohonan santunan disampaikan paling lambat 7 (tujuh) C\_ hari setelah meninggal dunia.

## BAB VIII

## KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 12

Pada saat Peraturan ini mulai ini berlaku maka pemberian bantuan dana duka berdasarkan Surat Keputusan Walikota Manado nomor 841.3/01/2002 tentang pemberian dana duka bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil dan Keluarga di Lingkungan Pemerintah Kota Manado tetap berlaku khusus bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil dan Keluarga yang bukan Penduduk Kota Manado.

r

c

## BAB IX

## KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Manado.

Ditetapkan di Manado pada tanggal 0\ oiqb&amp;Ep- 2013

WALIKOTA MANADO,


Diundangkan di Manado pada tanggal

2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA MANADO,

M. H. F. SENDOH

BERITA DAERAH KOTA MANADO TAHUN 2013 NOMOR

Lampiran I

Nomor

Tanggal

Tentang

PEDOMAN PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI MASYARAKAT KOTA MANADO

## SURAT PERMOHONAN SANTUNAN KEMATIAN

Kepada Yth .-Walikota Manado Ub. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah di.-

Tempat

Sehubungan dengan meninggalnya ayah/ibu/anak/saudara/

Nama

Alamat

:

Maka bersama ini kami selaku ahli waris/kuasa ahli waris

Nama

Alamat

Nomor Telepon

Hubungan Keluarga

Mengajukan permohonan kepada Bapak Walikota kiranya dapat diberikan santunan kematian yang akan dipergunakan untuk biaya pemakaman. Sebagai kelengkapan administrasi kami lampirkan :

1. Surat keterangan kematian dari Kelurahan
2. KTPasli
3. Kartu Keluarga asli

Demikian disampaikan atasnya diucapkan terima kasih.

^\_

Pemohon,

WALIKOTA MANADO,


c

r

Lampiran II

Nomor

Tanggal

Tentang

PEDOMAN PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI MASYARAKAT KOTA MANADO

## DAFTAR PENGELUARAN RIL

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama

Alamat

Nomor Telepon

Hubungan Keluarga

Dengan ini kami menyatakan sesungguhnya bahwa jumlah uang sebesar Rp.2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) adalah

benar digunakan untuk pelaksanaan pemakaman almarhum/almarhumah atas nama

dan kami bertanggungjawab atas penggunaan dana tersebut

Ahli Waris,

Meterai 6000

WALIKOTA MANADO,


c

Lampiran III

Nomor

Tanggal

Tentang

PEDOMAN PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI MASYARAKAT KOTA MANADO

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama (Ayah/Ibu)

Alamat

Menerangkan bahwa anak yang meninggal dunia adalah benar anak kandung kami.

Demikian Keterangan ini dibuat dengan benar dan apabila di kemudian hari ternyata tidak benar maka saya bersedia dituntut dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Mengetahui

Lurah,

Orang Tua,

•)(•

WALIKOTA MANADO,


V

c

\

Lampiran IV

Nomor

Tanggal

Tentang

PEDOMAN PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI MASYARAKAT KOTA MANADO

## SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama

Alamat

Jabatan

Alamat

Menerangkan bahwa nama saudara/saudari adalah

benar penduduk

Kota

Manado beralamat

Lingkungan di

Kelurahan sebagaimana tercatat

dalam Kartu Keluarga nomor

Dan KTP nomor dengan masa berlaku dari tanggal

s/d tanggal/bulan/tahun sebagaimana terlampir.

Demikian Keterangan ini dibuat dengan benar dan apabila di kemudian hari ternyata tidak benar maka saya bersedia dituntut dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Mengetahui

Lurah,

Kepala Lingkungan,

WALIKOTA MANADO,