PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Untuk Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015; 1. Undang -Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643); 2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478 ); 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 8. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011; 9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/ Permentan/ OT.140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K pada Padi Sawah Spesifik Lokasi; 10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/ Permentan/ SR.140/10/2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 491); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. 12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/ Permentan/ SR.140/8/2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 491); 13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/MDAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian; 14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82/ Permentan/ OT.140/8/2013 tentang Pembinaan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 1055); 15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 130/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2015; 16. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 669/ Kpts/ OT.160/2/2012 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Perumusan Kebijakan Pupuk; 17. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1971/Kpts/OT.160/5/2012 Tentang Pembentukan Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi di Tingkat Pusat; 18. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 90 Tahun 2014 tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Untuk Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015. 19. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah; 20. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah; (berlaku 29 Januari 2015)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
:
:
- a. bahwa pupuk mempunyai peranan penting dalam upaya meningkatkan produksi dan produktivitas komoditas pertanian guna mewujudkan ketahanan pangan;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 90 Tahun 2014 telah ditetapkan Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian untuk Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Untuk Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015;
1. Undang -Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478 );
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/ Permentan/ OT.140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/ Permentan/ SR.140/10/2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 491);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/ Permentan/ SR.140/8/2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 491);
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/MDAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82/ Permentan/ OT.140/8/2013 tentang Pembinaan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 1055);
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 130/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2015;
16. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 669/ Kpts/ OT.160/2/2012 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Perumusan Kebijakan Pupuk;
17. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1971/Kpts/OT.160/5/2012 Tentang Pembentukan Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi di Tingkat Pusat;
18. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 90 Tahun 2014 tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Untuk Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015.
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah;
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG HARGA ECERAN TERTINGGI DAN KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN UNTUK KECAMATAN DI KABUPATEN PESISIR SELATAN
Menetapkan : TAHUN 2015.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
3. Camat adalah Camat se Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Pupuk Bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani dan/ atau petani disektor pertanian meliputi Pupuk Urea, Pupuk SP-36, Pupuk ZA, Pupuk NPK dan Jenis Pupuk Bersubsidi lainnya yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
5. Pupuk Bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani dan/ atau petani di sektor pertanian.
6. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disebut HET adalah harga pupuk Bersubsidi yang dibeli oleh petani/ kelompok tani di Penyalur Lini IV yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
7. Sektor Pertanian adalah Sektor yang berkaitan dengan usaha budidaya tanaman yang meliputi Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan Rakyat, Hijauan Makanan Ternak dan Budidaya Ikan/Udang.
8. Petani adalah perorangan warga Negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman pangan atau tanaman hortikultura dengan luasan tertentu.
9. Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman perkebunan dengan luasan tertentu.
10. Produsen adalah perusahaan yang memproduksi Pupuk Urea SP-36, ZA, dan atau NPK Phonska serta Pupuk Organik di dalam Negeri.
11. Distributor pupuk adalah badan usaha yang sah, yang ditunjuk oleh
12. produsen pupuk untuk melakukan penyimpanan, penjualan serta pemasaran pupuk bersubsidi dalam partai besar untuk dijual kepada pengecer resmi.
12. Pengecer resmi adalah perorangan atau badan usaha yang ditunjuk oleh distributor untuk melakukan penjualan pupuk bersubsidi secara langsung kepada konsumen akhir (Petani / pekebun).
13. Kelompok Tani adalah kumpulan petani yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan; kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumberdaya, kesamaan komoditas dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangakan usaha anggotanya.
14. Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok yang selanjutnya disingkat RDKK adalah rencana kebutuhan pupuk bersubsidi untuk satu tahun yang disusun ## BAB II
PERUNTUKAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Pupuk bersubsidi diperuntukan bagi petani dan pekebun.
- (2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukan bagi perusahaan tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.
BAB III - ALOKASI
Pasal 3
- (1) Kebutuhan pupuk bersubsidi dihitung berdasarkan usulan rencana kebutuhan pupuk dari kecamatan dengan memperhatikan anjuran pemupukan berimbang, spesifik lokasi dan standar teknis serta kebutuhan pupuk bersubsidi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana tercantum pada ayat (1) dirinci lebih lanjut menurut subsektor, kecamatan, jenis, jumlah, dan sebaran bulanan, sebagaimana tercantum pada
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran I sampai dengan XV dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 4

- (1) Kekurangan kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) di Kecamatan tertentu akan dipenuhi melalui realokasi antar Kecamatan.
- (2) Kekurangan pupuk di kecamatan dalam wilayah kabupaten dapat dipenuhi melalui realokasi antar kecamatan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan setelah memperhatikan usulan dari Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan Kecamatan.

## Pasal 5

- (1) Realokasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) dapat dilakukan apabila serapan pupuk bersubsidi terus menerus melebihi 100 (seratus) persen.
- (2) Apabila realokasi di kecamatan tidak dapat dilakukan karena daya serap pupuk bersubsidi melebihi 100 (seratus) persen untuk subsektor, maka Bupati mengusulkan tambahan alokasi pupuk bersubsidi kepada Gubernur.

## BAB IV

## JENIS, HARGA ECERAN TERTINGGI DAN

## PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI

## Bagian Kesatu

Jenis

## Pasal 6

- (1) Pupuk bersubsidi sebagaimana tercantum pada pasal 2 ayat (1) terdiri dari pupuk Urea, SP-36, ZA, NPK dan Pupuk Organik yang diadakan oleh produsen.
- (2) Produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu PT. Pupuk Iskandar Muda dan PT. Petrokimia Gresik.

## Bagian Kedua

## Harga Eceran Tertinggi

## Pasal 7

- (1) Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi ditetapkan sebagai berikut:
- (2) HET pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk pembelian
3. oleh Petani dan Pekebun di kios pengecer resmi secara tunai dalam karung sebagai berikut :
- (3) Kemasan karung pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diberi label tambahan yang berbunyi ' Pupuk Bersubsidi Pemerintah ' ' Barang Dalam Pengawasan ' yang mudah dibaca dan tidak mudah hilang/ terhapus.

- a. Pupuk Urea = Rp. 1.800,- per kg;

- b. Pupuk SP-36 = Rp. 2.000,- per kg;

- c. Pupuk ZA = Rp. 1.400,- per kg;

- d. Pupuk NPK = Rp. 2.300,- per kg; dan

- e. Pupuk Organik = Rp. 500,- per kg

- a. Pupuk Urea = 50 Kg.

- b.

- Pupuk SP-36 = 50 Kg.

- c. Pupuk ZA = 50 Kg.

- d.

- Pupuk NPK = 50 Kg.

- e. Pupuk Organik = 40 Kg.

## Bagian Ketiga

## Penyaluran

## Pasal 8

Penyaluran pupuk bersubsidi dilakukan oleh produsen, distributor pupuk dan pengecer resmi pupuk yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 9

- (1) Distributor pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ditetapkan oleh produsen setelah mendapat rekomendasi dari Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dan persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Distributor pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempunyai gudang di kecamatan yang menjadi wilayah tanggung jawabnya.

## Pasal 10

- (1) Pengecer resmi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ditetapkan oleh distributor setelah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan dan Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Perindustrian, Perdagangan dan Pasar
- (2) Pengecer resmi hanya dapat melakukan penebusan pupuk bersubsidi dari satu distributor yang menunjuknya.

## Pasal 11

Penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Produsen melaksanakan penyaluran pupuk bersubsidi di gudang Lini II dan lini III produsen kepada distributor di wilayah tanggung jawabnya;
- b. Distributor melaksanakan penyaluran pupuk bersubsidi dari gudang Lini III Distributor kepada pengecer di wilayah tanggung jawabnya;
- c. Dalam pelaksanaan pengangkutan, distributor menggunakan sarana angkutan yang terdaftar pada produsen dengan mencantumkan identitas khusus sebagai angkutan pupuk bersubsidi.
- d. Pengecer resmi melaksanakan penyaluran pupuk bersubsidi di Lini IV kepada petani/kelompok tani/ Pekebun;
- e. Penyaluran Pupuk Bersubsidi dari kios pengecer ke kelompok tani/petani/ pekebun dilakukan dengan berpedoman kepada Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok yang disampaikan oleh masing - masing Dinas terkait pada awal tahun dan diberlakukan untuk satu tahun; dan,
- f. Jika kebutuhan jumlah pupuk bersubsidi kurang dibandingkan dengan kebutuhan pupuk sebagaimana tercantum dalam rekap RDKK, maka penyaluran pupuk kepada kelompok tani / petani oleh kios pengecer dihitung dengan berpedoman kepada proporsi alokasi pupuk dan kebutuhan pada rekapitulasi RDKK;

## Pasal 12

Pengecer resmi harus memasang papan nama yang dilengkapi dengan papan harga pupuk bersubsidi sebagimana ditetapkan pemerintah, ditempat yang mudah dilihat dan terbaca oleh pembeli.

## BAB V

## KEWAJIBAN DAN LARANGAN

## Pasal 13

- (1) Produsen, distributor pupuk dan pengecer resmi wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani sesuai kebutuhan yang ditetapkan.
- (2) Distributor dan pengecer resmi wajib menyediakan pupuk bersubsidi untuk kebutuhan 2 (dua) minggu ke depannya.
- (3) Pengecer resmi yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).

## Pasal 14

Distributor pupuk dan pengecer resmi dilarang memperjualbelikan pupuk bersubsidi diluar peruntukannya dan/ atau diluar wilayah tanggung jawabnya.

## BAB V

## PENGAWASAN DAN PELAPORAN

## Bagian Kesatu

## Pengawasan

## Pasal 15

- (1) Pengawasan terhadap pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi meliputi jenis, jumlah, mutu, wilayah pemasaran dan Harga Eceran Tertinggi (HET) serta waktu pengadaan dan penyaluran.
- (2) Produsen berkewajiban melakukan monitoring/pengawasan penyediaan dan penyaluran pupuk dimasing - masing wilayah tanggung jawabnya.
- (3) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten dan Pelaksana Harian Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kecamatan wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayahnya.
- (4) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten dan Pelaksana Harian Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kecamatan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh penyuluh.

## Bagian Kedua

## Pelaporan

## Pasal 16

- (1) Produsen wajib menyampaikan laporan bulanan pengadaan, penyaluran dan persediaan pupuk bersubsidi secara berkala kepada Dinas Kabupaten Terkait dan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten Pesisir Selatan.
- (2) Distributor pupuk wajib menyampaikan laporan pengadaan, penyaluran dan penyediaan pupuk bersubsidi yang dikuasainya setiap bulan secara berkala kepada Produsen dengan tembusan kepada Dinas Kabupaten Terkait dan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten Pesisir Selatan.
- (3) Pengecer resmi wajib menyampaikan laporan realisasi pengadaan, penyaluran dan persediaan pupuk bersubsidi setiap bulan secara berkala kepada Distributor pupuk dengan tembusan kepada Dinas Kabupaten Terkait.
- (4) Laporan penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dirinci menurut kecamatan dan subsektor.

## Pasal 17

- (1) Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Kabupaten melaporkan realisasi penyaluran pupuk dan hasil pengawasan kepada Bupati.
- (2) Pelaksana Harian Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Kecamatan menyampaikan realisasi penyaluran pupuk dan hasil pengawasan kepada Bupati.

## Pasal 18

- (1) Camat selaku Koordinator Pelaksana Harian Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestida Kecamatan menyampaikan laporan realisasi penyaluran pupuk dan hasil pengawasan kepada Bupati.
- (2) Bupati menyampaikan laporan realisasi penyaluran pupuk dan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi setiap bulannya kepada Gubernur.

BAB VII

## SANKSI

## Pasal 19

- (1) Produsen wajib memberikan teguran kepada distributor pupuk yang melanggar ketentuan Pasal 11.
- (2) Apabila distributor pupuk tidak mengindahkan teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) minggu, produsen wajib memberikan skorsing sampai dengan pencabutan yang bersangkutan sebagai distributor.

## Pasal 20

- (1) Bupati dapat memberikan sanksi administrasi terhadap distributor dan pengecer resmi yang melanggar ketentuan terhadap Pasal 13 dan Pasal 14.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi teguran tertulis dan/ atau mengusulkan kepada produsen untuk dicabut sebagai distributor pupuk atau pengecer resmi pupuk bersubsidi.

## Pasal 21

- (1) Apabila distributor pupuk dan kios pengecer resmi terbukti melakukan penyimpangan/ penyelewengan penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud Pasal 13, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dapat mencabut rekomendasi mengenai usaha perdagangan pupuk bersubsidi.
- (2) Dalam hal pencabutan rekomendasi terhadap distributor pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), produsen berkewajiban memberhentikan yang bersangkutan sebagai distributor.
- (3) Dalam hal terjadi pencabutan rekomendasi terhadap pengecer, distributor berkewajiban memberhentikan pengecer resmi bersangkutan sebagai pengecer.

## Pasal 22

- (1) Apabila distributor pupuk tidak menyalurkan pupuk bersubsidi kepada pengecer resmi sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan, dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Kios pengecer resmi yang tidak menyalurkan pupuk berubsidi kepada petani yang menjadi tanggung jawabnya dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Distributor wajib memberikan sanksi kepada pengecer resmi yang melanggar ketentuan perundang-undangan dan melaporkannya kepada Komisi Pengawas Pupuk Bersubsidi dan Pestisida Kabupaten.
- (4) Komisi Pengawas Pupuk Bersubsidi dan Pestisida Kabupaten dapat memberikan sanksi administrasi berupa teguran kepada produsen yang tidak mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

## BAB VII

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Harga Eceran Tertinggi dan Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Untuk Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 20 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan 2 Nomor Tahun 2014 tentang Harga Eceran Tertinggi dan Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Untuk Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2014, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

## Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan Pada Tanggal 29 Januari 2015

BUPATI PESISIR SELATAN

dto

NASRUL ABIT

Ditetapkan di Painan Pada tanggal 29 Januari 2015

## SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

dto

## E R I Z O N

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2015 NOMOR : 3