PERATURAN DAERAH KABUPATEN BI Nomor 2 Tahun 2001 tentang PAJAK PENGAMBILAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C (berlaku 27 Februari 2001)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat
:
- a. bahwa dalam rangka menggali Pendapatan Asli Daerah dalam Kabupaten Muaro Jambi Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C merupakan salah satu Sumber Pendapatan Daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a diatas, perlu menetapkan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi;
1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903) Juncto Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262); Juncto Undangundang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan kedua Undangundang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3986);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685); Juncto Undangundang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691);
10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
11. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04-PW.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan dibidang Pajak Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistim dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan lain-lain;
Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TENTANG PAJAK PENGAMBILAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
- a. Kabupaten adalah Kabupaten Muaro Jambi.
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi.
- c. Bupati adalah Bupati Muaro Jambi.
- d. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Muaro Jambi;
- e. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C yang selanjutnya disebut Pajak adalah pungutan daerah atas pengambilan bahan galian Golongan C;
- f. Bahan Galian Golongan C adalah bahan galian golongan C sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Ekspoloitasi bahan galian golongan C adalah pengambilan bahan galian golongan C dari sumber alam didalam dan atau permuaan bumi untuk di manfaatkan;
- h. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang di gunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
- i. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang di gunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ketempat lain yang ditetapkan oleh Bupati;
- j. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang;
- k. Surat Ketetapan Pajak Derah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak , jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak , besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
- l. Surat Ketatapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atasa jumlah pajak yang ditetapkan;
- m. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya di singkat SKPDLB adalah Surat keputsan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
- n. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan kredit pajak, atau tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;
- o. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga dan denda;
BAB II - NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK Pasal 2
Pasal 2
- (1) Dengan nama pajak pengambilan Bahan Galian Golongan C dipungut pajak atas kegiatan ekspolitasi bahan galian golongan C.
- (2) Objek Pajak adalah kegiatan eksolitasi bahan galian golongan C.
- (3) Bahan galian golongan C sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
- a. Asbes ;
- b. Batu Tulis;
- c. Batu Setengah Permata;
- d. Batu Kapur;
- e. Batu Apung;
- f. Batu Permata;
- g. Bentonit;
- h. Dolomit;
- i. Feldspar;
- j. Garam Batu (halite);
- k. Grafit;
- l. Granit;
- m. Gips;
- n. Kalsit;
- o. Kaolin;
- p. Leusit;
- q. Magnesit;
- r. Mika;
- s. Marmer;
- t. Nitrat;
- u. Opsidien;
- v. Oker;
- w. Pasir dan Kerikil;
- x. Pasir Kuarsa;
- y. Perlit
- z. Phospat;
30. aa. Talk;
31. bb. Tanah Serap(fullers earth);
- cc. Tanah Liat;
- dd. Tawas;
34. ee. Tras;
35. ff. Yarosif;
36. gg. Zeolit;
BAB II - NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK Pasal 2
Pasal 3
- (1) Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengspoliatasi atau mengambil bahan galian golongan C.
- (2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan ekspolitasi bahan galian golongan C.
DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK
BAB III - DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK
Pasal 4
- (1) Dasar pengenaan pajak adalah nilai jual eksploitasi galian golongan C.
- (2) Nilai Jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume /tonase hasil ekspolitasi dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis bahan galian golongan C.
- (3) Nilai Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada masing-masing jenis bahan galian golongan C ditetapkan secara periodik oleh Bupati sesuai dengan harga rata-rata yang berlaku setempat;
BAB III - DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK
Pasal 5
Besarnya tarif pajak ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen) dari nilai jual.
BAB IV - WILAYAH PEMUNGUTAN DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK
Pasal 6
- (1) Pajak yang terutang dipungut dalam kabupaten.
- (2) Besarnya pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
BAB V - MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH Pasal 7
Pasal 7
Masa pajak adalah jangka waktu tertentu yang lamanya ditetapkan oleh Bupati sebagai dasar untuk menghitung besarnya pajak terutang.
BAB V - MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH Pasal 7
Pasal 8
Tahun pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun takwin kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwin.
BAB V - MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH Pasal 7
Pasal 9
Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat kegiatan eksploitasi bahan galian C dilakukan.
BAB V - MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH Pasal 7
Pasal 10
- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi dan tatacara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Bupati.
BAB VI - TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK Pasal 11
Pasal 12
- (1) Wajib pajak yang membayar sendiri, SPTPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terutang.
- (2) Dalam jangka waktu (sepuluh) tahun sesudah terutangnya pajak, Bupati dapat menerbitkan :
- a. SKPDKB;
- b. SKPDKBT;
- c. SKPDN;
- (3) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diterbitkan :
BAB VI - TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK Pasal 11
Pasal 13
- (1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD.
- (2) Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 X 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.
- (3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan SSPD.
BAB VI - TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK Pasal 11
Pasal 14
- (1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), Harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen ) sebulan, dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (4) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan, dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dan Ayat (4) ditetapkan oleh Bupati.
BAB VI - TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK Pasal 11
Pasal 15
- (1) Setiap Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (2) Bentuk,jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ,ditetapkan oleh Bupati.
TATA CARA PENEGIHAN PAJAK
BAB VIII - Pasal 16
Pasal 16
- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksaan penegihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang.
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis, sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
BAB VIII - Pasal 16
Pasal 17
- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan surat paksa.
- (2) Pejabat yangditunjuk menerbitkan surat paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.
BAB VIII - Pasal 16
Pasal 18
Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 X 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan surat paksa, pejabat yang ditunjuk segera menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.
BAB VIII - Pasal 16
Pasal 19
Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum juga melunasi utang pajaknya, setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan surat perintah melaksanakan penyitaan, pejabat yang ditunjuk mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Pelelangan Negara.
BAB VIII - Pasal 16
Pasal 20
Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, juru sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak.
BAB VIII - Pasal 16
Pasal 21
Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan pajak daerah ditetapkan oleh Bupati.
BAB IX - PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK Pasal 22
Pasal 22
- (1) Bupati ## BAB X
BAB IX - PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK Pasal 22
Pasal 23
- (1) Bupati karena jabatan atau permohonan Wajib Pajak dapat:
- a. Membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT yang dalam penerbitannya penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
- b. Membatalkan atau mengurangkan ketetapan pajak yang tidak benar;
- c. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilapan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi admistrasi atau SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan selambat-lambatnya 30 (tga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas.
- (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 12 (dua belas) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah harus memberikan keputasan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan;
BAB XI - KEBERATAN DAN BANDING Pasal 24
Pasal 24
Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atas suatu :
- a. SKPD;
- b. SKPDKB;
- c. SKPDKBT;
- d. SKPDLB;
- e. SKPDN;
- f. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga
BAB XI - KEBERATAN DAN BANDING Pasal 24
Pasal 25
- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan keberatan.
- (2) Pengajuan Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.
BAB XI - KEBERATAN DAN BANDING Pasal 24
Pasal 26
Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 atau banding sebgaimana dimaksud dalam pasal 26 dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYRAN PAJAK
BAB XII - PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYRAN PAJAK
Pasal 27
- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampui, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembeyaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Bupati atau Pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembyaran kelebihan pajak.
BAB XII - PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYRAN PAJAK
Pasal 28
Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan uang pajak lainnya, sebgaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (4) , pembayaran dilakukan dengaan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.
DALUWARSA
BAB XIII - DALUWARSA
Pasal 29
- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak , daluwarsa setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan daerah.
- (2) Daluwarsa penagihan pajak sebagaimana ]dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
- a. Diterbitkan Teguran dan Surat Paksa atau ;
- b. Ada pengakuan utang dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung ;
- c. Diterbitkan SKPDKB atau SKPDKBT.
KETENTUAN PIDANA
BAB XIV - KETENTUAN PIDANA
Pasal 30
- (1) Wajib Pajak yang karena kealpannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi tidak benar atau tidak lengkap atau melampaui keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda sebnyak 2 (dua) kali pajak terutang.
- (2) Wajib Pajak yang degan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjaara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutsng.
- (3) Setiap Wajib Pajak yang melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana atau menyampaikan surat pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dengan denda paling tinggi 4 (empat) kali jumlah pajak terutang.
BAB XIV - KETENTUAN PIDANA
Pasal 31
Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak atau berakhirnya bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak.
PENYIDIKAN
BAB XV - PENYIDIKAN
Pasal 32
- (1) Pejabat Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khususnya sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah sebagimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah :
- a. Menerima, mencari dan mengumpulkan , dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
- b. b.Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehungan dengan tindak pidana perpajakan daeurah tersebut;
- c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;
- d. Memeriksa buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;
- g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan penyidikan;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud Ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
BAB XVI - KETENTUAN PENUTUP Pasal 33
Pasal 33
Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Bupati.
BAB XVI - KETENTUAN PENUTUP Pasal 33
Pasal 34
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi.

Penetapan: Ditetapkan di Sengeti Pada tanggal 27 Februari 2001

Penandatangan: BUPATI MUARO JAMBI DTO, Z. BACHRI SALEH, SH.

Penetapan: DIUNDANGKAN DI SENGETI PADA TANGGAL 12 MARET 2001

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI DTO, MUCHTAR MUIS DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2001 NOMOR 2 SERI A TAHUN 2001
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI NOMOR 2 TAHUN 2001
## TENTANG
## PAJAK PENGAMBILAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C
## I. PENJELASAN UMUM.
Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah juncto Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 telah menempatkan perpajakan daerah sebagai salah satu perwujudan kewajiban warga negara terhadap Pemerintah Kabupaten, Dalam
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 2
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 3
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 4
Undang-undang Nomor 18 Tahun 1987 ditegaskan bahwa pajak daerah diatur dengan Peraturan Daerah. Dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 yang pada prinsipnya menegaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah antara lain Pajak Daerah, diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai dengan pembentukan Peraturan Daerah ini menetapkan ketentuan-ketentuan pokok yang memeberikan pedoman kebijakan dan arahan bagi Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, sekaligus menetapkan pengaturan untuk menjamin penerapan prosedur pemungutannya. Walaupun pada hakekatnya Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C merupakan beban masyarakat namun tetap dijaga kebijakan tersebut dapat memberikan beban yang adil. ## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 4
Cukup jelas Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Yang dimaksud dengan nilai pasar adalah harga rata-rata yang berlaku dilokasi setempat dalam kabupaten yang bersangkutan. Apabila nilai pasar dari hasil pengambilan bahan galian golongan c sulit diperoleh, maka digunakan harga standar yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang dalam bidang penambangan bahan galian golongan c. Ayat (3) Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 5
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 6
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 7
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 8
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 9
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 10
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 11
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 12
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 13
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 14
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 15
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 16
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 17
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 18
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 19
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 20
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 21
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 22
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 23
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 24
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 25
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 26
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 27
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 28
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 29
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 30
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 31
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 32
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 33
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 34
Cukup jelas