Unknown Unknown Nomor 8 Tahun 2013 tentang PELAYANAN PUBLIK (berlaku Unknown)
Pembukaan
Mengingat:
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN NOMOR 8 TAHUN 2013
TENTANG
PELAYANAN PUBLIK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,
- Menimbang : a. bahwa pemerintahan daerah sebagai penyelenggara utama pelayanan publik berkewajiban untuk melayani kebutuhan publik secara luas dan lebih baik sesuai dengan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik ( good governance ) serta bercirikan asas demokrasi sesuai amanat konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa pemberian pelayanan publik oleh pemerintah daerah harus dilakukan secara berkesinambungan dan berkualitas sesuai dengan harapan penerima layanan publik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a,dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelayanan Publik.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4125);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4289);
7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866).
12. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357).
Dengan Persetujuan Bersama:
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
dan
BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELAYANAN PUBLIK
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
4. dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Pangkajene dan Kepualaun;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
6. Komisi Pelayanan Publik Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan adalah lembaga yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun;
7. Pelayanan Publik adalah segala kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak dasar setiap warga negara dan penduduk atas suatu barang, jasa dan atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan yang terkait dengan kepentingan publik;
8. Penyelenggara Pelayanan Publik adalah lembaga dan petugas pelayanan publik baik Pemerintah Daerah maupun Badan Usaha Milik Daerah yang menyelenggarakan pelayanan publik;
9. Penerima Layanan Publik adalah orang perseorangan dan atau kelompok orang dan atau badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban terhadap suatu pelayanan publik;
10. Standar Pelayanan adalah ketentuan yang berisi norma, pedoman, dan kesepakatan mengenai kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana yang dirumuskan secara bersama-sama antara penyelenggara pelayanan publik, penerima layanan, dan pihak yang berkepentingan;
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 2
Asas penyelenggara pelayanan publik meliputi:
- a. asas kepastian hukum;
- b. asas keterbukaan;
- c. asas partisipatif;
- d. asas akuntabilitas;
- e. asas kepentingan umum;
- f. asas profesionalisme;
- g. asas kesamaan hak;
- h. asas keseimbangan hak dan kewajiban;
- i. asas efesiensi;
- j. asas efektifitas; dan
- k. asas imparsial.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 3
Tujuan Pelayanan Publik adalah:
- a. mewujudkan kepastian tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik di daerah;
- b. mewujudkan sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang baik sesuai dengan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik di daerah;
- c. terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik secara maksimal; dan
- d. mewujudkan partisipasi dan ketaatan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai mekanisme yang berlaku.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 4
Ruang lingkup pelayanan publik meliputi semua bentuk pelayanan yang berkaitan dengan kepentingan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik di Daerah.
Ruang Lingkup
BAB III
Pasal 5
HAK, KEWAJIBAN, DAN PERANSERTA MASYARAKAT
Hak
Penerima layanan publik mempunyai hak:
- a. mendapatkan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas-asas dan tujuan pelayanan publik serta sesuai standar pelayanan publik yang telah ditentukan;
- b. mendapatkan kemudahan untuk memperoleh informasi selengkaplengkapnya tentang sistem, mekanisme dan prosedur dalam pelayanan publik;
- c. memberikan saran untuk perbaikan pelayanan publik;
- d. mendapatkan pelayanan yang tidak diskriminatif, santun, bersahabat, dan ramah;
- e. menyampaikan pengaduan kepada penyelenggara pelayanan publik dan/atau Komisi Pelayanan Publik untuk mendapatkan penyelesaian;
- f. mendapatkan penyelesaian atas pengaduan yang diajukan sesuai mekanisme yang berlaku; dan
- g. mendapatkan pembelaan dan perlindungan dalam upaya penyelesaian sengketa pelayanan publik.
Kewajiban
BAB III
Pasal 6
Penerima layanan publik mempunyai kewajiban untuk:
- a. menaati mekanisme, prosedur, dan persyaratan dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- b. memelihara dan menjaga berbagai sarana dan prasarana pelayanan publik; dan
- c. mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik dan penyelesaian sengketa pelayanan publik.
BAB III
Pasal 7
Peran serta masyarakat sebagai penerima layanan publik antara lain:
Peranserta Masyarakat
- a. masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- b. pelaksanaan ketentuan pada ayat (1) dilakukan dengan cara: Berperanserta dalam merumuskan standar pelayanan publik;
- c. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat dan kemitraan dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- d. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.;
- e. menumbuhkan ketanggapsiagaan masyarakat untuk melakukan pengawsan dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- f. memberikan saran dan atau pendapat dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik; dan
- g. menyampaikan informasi dan/atau memperoleh informasi di bidang penyelenggaraan pelayanan publik.
Bagian Kesatu
TATA KELOLA PELAYANAN PUBLIK
Penyelenggara Pelayanan Publik
Penyelenggara pelayanan publik mempunyai kewajiban:
BAB IV - Bagian Kesatu
Pasal 8
- a. mengundang penerima layanan dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam penyelenggaraan pelayanan publik untuk merumuskan standar pelayanan dan melakukan pengawasan atas kinerja pelayanan publik;
- b. menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan;
- c. mengelola pengaduan dari penerima layanan sesuai mekanisme yang berlaku;
- d. menyampaikan pertanggungjawaban secara periodik atas penyelenggaraan pelayanan publik yang tata caranya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- e. memberikan kompensasi kepada penerima layanan apabila tidak mendapatkan pelayanan sesuai standar pelayanan publik yang telah ditetapkan;
- f. mematuhi ketentuan yang berlaku dalam penyelesaian sengketa pelayanan publik; dan
- g. mematuhi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tugas dan kewenangannya dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
BAB IV - Bagian Kesatu
Pasal 9
- (1) Setiap penyelenggaraan pelayanan publik berhak mendapatkan penghargaan atas prestasnya dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- (2) Ketentuan mengenai tata cara penilaian dan pemberian penghargaan atas prestasi penyelenggara pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB IV - Bagian Kesatu
Pasal 10
- (1) Untuk menjamin kualitas layanan masing-masing penyelenggara pelayanan publik wajib membentuk unit pelayanan informasi publik dan unit pengaduan bagi masyarakat;
- (2) Penyelenggara pelayanan publik pada unit pelayanan informasi publik dan unit pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik yang mempunyai kompetensi;
- (3) Masing-masing unit pelayanan informasi publik dan unit pengaduan masyarakat membantu penyelenggara pelayanan publik dalam menjalankan fungsi untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi serta mengembangkan standar pelayanan publik;
- (4) Penyelenggara pelayanan publik dapat mengadakan kerjasama dengan penyelenggara pelayanan publik lain ataupun dengan pihak ketiga yang didasarkan pada pertimbangan efesiensi dan efektifitas pelayanan publik; dan
- (5) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penyelenggara pelayanan publik wajib mengumumkan kepada masyarakat melalui media cetak dan elektronik.
Bagian Kedua Penilaian Kinerja
- (1) Penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan penilaian kinerja penyelenggaraan pelayanan publik secara periodik;
BAB IV - Bagian Kesatu
Pasal 11
- (2) Untuk melaksanakan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui pengukuran indeks kepuasan masyarakat sesuai dengan standar pelayanan publik masing-masing penyelenggara pelayanan publik;.
- (3) Apabila ditemukan ketidakpuasan nilai antara indeks kepuasan masyarakat dengan standar pelayanan publik, maka akan dilakukan pembinaan dan pengembangan kapasitas penyelenggaraan pelayanan publik; dan
- (4) Tata cara pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kapasitas penyelenggaraan pelayanan publik diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB IV - Bagian Kesatu
Pasal 12
- (1) Penyelenggara pelayanan publik wajib mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana yang diperuntukkan bagi penyandang cacat, lanjut usia, dan wanita hamil;
- (2) Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menjamin aksesibilitas pengguna layanan yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
BAB IV - Bagian Kesatu
Pasal 13
Penyelenggara pelayanan publik wajib memiliki tata perilaku sebagai kode etik dalam memberikan pelayanan publik, sebagai berikut:
- a. bertindak jujur, disiplin, proporsional, dan profesional;
- b. bertindak adil dan tidak diskriminatif;
- c. peduli, teliti dan cermat;
- d. bersikap ramah dan bersahabat;
- e. bersikap tegas, dan tidak memberikan pelayanan yang berbelit-belit;
- f. bersikap mandiri dan dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun; dan ;
- g. transparan dalam pelaksanaan dan mampu mengambil langkah-langkah yang kreatif dan inovatif.
BAB IV - Bagian Kesatu
Pasal 14
- (1) Standar pelayanan publik disusun sesuai dengan jenis dan karakteristik pelayanan publik yang meliputi prosedur dan produk layanan publik;
- (2) Penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penetapan standar persyaratan, standar biaya, dan standar waktu; dan
- (3) Masing-masing penyelenggara pelayanan publik wajib menginformasikan standar pelayanan publik kepada masyarakat.
Bagian Keenam Pengaduan Pelayanan Publik
BAB IV - Bagian Kesatu
Pasal 15
- (1) Tata cara pengaduan pelayanan publik adalah sebagai berikut:
- a. pengaduan pelayanan publik diajukan kepada penyelenggara pelayanan publik;
- b. paling lama 5 (lima) hari setelah diterimanya pengaduan, penyelenggara pelayanan publik harus menindaklanjuti pengaduan tersebut; dan
- c. apabila penyelenggara pelayanan publik tidak menanggapi sebagaimana mestinya atau tidak menerima pengaduan sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka pengaduan diajukan kepada Komisi Pelayanan Publik.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB V
Pasal 16
KOMISI PELAYANAN PUBLIK Bagian Kesatu Penetapan dan Kedudukan
- (1) Komisi Pelayanan Publik ditetapkan dengan Keputusan Bupati,
2. berkedudukan non-struktural, bersifat independen dan mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada publik dengan menyampaikan laporan kinerjanya kepada DPRD.
- (2) Komisi Pelayanan Publik berfungsi menerima pengaduan dan bertugas mengadakan verifikasi, memeriksa, dan menyelesaikan sengketa pelayanan publik.
- (3) Memberikan saran atau masukan baik diminta maupun tidak diminta kepada Bupati dan penyelenggara pelayanan publik dalam rangka memperbaiki kinerja pelayanannya melalui DPRD.
Bagian Kedua
BAB V
Pasal 17
Pertanggungjawaban
- (1) Komisi Pelayanan Publik menyampaikan pertanggungjawaban sebagaimana diatur dalam Pasal 16 secara periodik setiap 4 (empat) bulan, setiap akhir tahun dan karena hal-hal khusus serta pada akhir masa jabatan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersifat terbuka untuk umum dan dapat disebarluaskan melalui media massa.
Bagian Ketiga
BAB V
Pasal 18
Keanggotaan
- (1) Anggota Komisi Pelayanan Publik dipilih melalui proses penjaringan, penyaringan, uji kemampuan dan kelayakan ( fit and proper test ) yang dilakukan oleh DPRD bersama-sama dengan tim independen.
- (2) Komisi Pelayanan Publik terdiri dari sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang tenaga profesional di bidang pelayanan publik, informasi, dan komunikasi, kebijakan publik, politik, hukum, dan advokasi masyarakat.
- (3) Komisi Pelayanan Publik terdiri dari seorang Ketua dan Wakil Ketua merangkap anggota yang dipilih secara musyawarah dari dan oleh para anggota Komisi.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, Komisi Pelayanan Publik dibantu oleh staf Sekretariat dari unsur Pemerintah Daerah.
BAB V
Pasal 19
Syarat-syarat untuk menjadi anggota Komisi Pelayanan Publik adalah sebagai berikut:
- a. warga negara Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. mampu secara jasmani dan rohani;
- d. profesional dalam bidang pelayanan publik, informasi dan komunikasi, kebijakan publik, politik, hukum, dan advokasi masyarakat;
- e. independen dan non-partisan serta bukan merupakan pengurus partai politik ataupun organisasi yang berafiliasi pada partai politik;
- f. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana; dan
- g. tidak boleh merangkap jabatan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan
Bagian Keempat
Masa Jabatan
BAB V
Pasal 20
- (1) Komisi Pelayanan Publik bertugas selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa jabatan satu periode berikutnya apabila menunjukkan prestasi dan kinerja yang baik selama bertugas pada periode sebelumnya;
- (2) Setelah masa jabatan kedua secara berturut-turut anggota Komisi Pelayanan Publik tidak dapat dipilih kembali;
- (3) Masing-masing anggota Komisi Pelayanan Publik harus sanggup saling bekerjasama dan kinerjanya dievaluasi setiap tahun oleh DPRD; dan
- (4) Apabila hasil evaluasi yang dilakukan oleh DPRD dan masukan tim independen terhadap kinerja Komisi Pelayanan Publik dipandang tidak memadai maka dapat dilakukan penggantian secara perorangan maupun keseluruhan.
BAB V
Pasal 21
Anggota Komisi Pelayanan Publik dapat diberhentikan, diberhentikan sementara maupun diganti antarwaktu karena:
- a. masa jabatannya berakhir;
- b. mengundurkan diri secara sukarela;
- c. meninggal dunia;
- d. dipidana
BAB V
Pasal 22
Tugas dan Kewajiban
- (1) Komisi Pelayanan Publik mempunyai tugas:
- a. menerima pengaduan, memeriksa, dan menyelesaikan setiap sengketa pelayanan publik yang memenuhi syarat;
- b. membuat pengaturan mengenai mekanisme, teknis, dan prosedur penyelesaian sengketa pelayanan publik;
- c. melakukan verifikasi dan mediasi antara para pihak yang bersengketa dalam pelayanan publik; dan
- d. menindaklanjuti keluhan dan ketidakpuasan pelayanan publik, baik yang disampaikan secara langsung maupun tidak langsung oleh masyarakat.
- (2) Dalam rangka menjalankan tugasnya, Komisi Pelayanan Publikberkewajiban :
- a. meminta informasi dari pejabat penyelenggara pelayanan publik;
- b. meminta catatan atau bahan-bahan yang terkait dengan permasalahan yang ditangani;
- c. menghadirkan pihak-pihak terkait untuk kepentingan konsultasi dan/atau mediasi;
- d. meminta informasi pada penyelenggara pelayanan publik tentang pengajuan keberatan dari masyarakat dan tindak lanjut yang telah dilakukan; dan
- e. memberikan pertanggungjawaban kinerjanya kepada publik dan melaporkannya kepada DPRD dan masyarakat secara terbuka.
- (3) Penyelenggara pelayanan publik yang dimintai keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memenuhi permintaan Komisi Pelayanan Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (1) Anggaran pelayanan publik pada instansi pemerintah dibebankan pada masing-masing penyelenggara pelayanan publik.
BAB VI - PEMBIAYAAN Pasal 23
Pasal 23
- (2) Anggaran untuk pembiayaan Komisi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
BAB VII - KETENTUAN SANKSI Bagian Kesatu Pelanggaran Pasal 24
Pasal 24
- (1) Tindakan penyimpangan atau pengabaian terhadap wewenang,
2. prosedur, dan substansi pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 10, Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 15 huruf b dan huruf c, dan Pasal 22 ayat (2) merupakan pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bentuk pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran administrasi.
Bagian Kedua
BAB VII - KETENTUAN SANKSI Bagian Kesatu Pelanggaran Pasal 24
Pasal 25
Sanksi Administrasi
- (1) Pelanggaran administratif yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Jenis-jenis sanksi administrasi yang dapat dikenakan sebagaimana diatur pada ayat (1) berupa:
- a. peringatan lisan;
- b. peringatan tertulis;
- c. penundaan kenaikan pangkat;
- d. penurunan pangkat;
- e. mutasi jabatan;
- f. pembebasan tugas dan jabatan dalam waktu tertentu; dan
- g. pemberhentian tidak dengan hormat.
- (3) Mekanisme pemanggilan, pemeriksaan, dan penjatuhan sanksi administrasi dilakukan sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku.
BAB VIII
Pasal 26
KETENTUAN LAIN-LAIN
Hal-hal yang belum diatur secara teknis dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan dan berlakuefektif 9 (sembilan) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
BAB IX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27
Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan dan berlakuefektif 9 (sembilan) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Penetapan: Ditetapkan di Pangkajene pada tanggal 4 Nopember 2013

Penandatangan: BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

Verifikasi: cap/ttd SYAMSUDDIN A. HAMID

Penetapan: Diundangkan di Pangkajene Pada tanggal 4 Nopember 2013

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

Distribusi: ANWAR RECCA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN2013 NOMOR 8