PERATURAN WALIKOTA BI Nomor 14 Tahun 2016 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALlKOTA BITUNO NOMOR 43 TAHUN 2015 TENTANG SISTEM DAFTAR HADIR ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BITUNG (berlaku 1 Agustus 2016)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
WALlKOTA BITUNG PROVINS! SULAWESI UTARA
PERATURAN WALIKOTA BITUNG NOMOR 14 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALlKOTA BITUNO NOMOR 43 TAHUN 2015 TENTANG SISTEM DAFTAR HADIR ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BITUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BITUNG,
- a. bahwa berdasarkan basil evaluasi pelaksanaan ketentuan jam kerja .erta penerapan aiatem daftar h&amp;dir elektronik di lingkungan Pemcrintah Kot.a Bitung, maka PeratUran Walikota. Bitung Nomor 43 Tahun 2015 tentang Sistem Daftar Hadir Elektronik di Lingkungan .Pernerintah Kota Bitung dalam beberapa rumusan ketentuannya harusdisesuaikan sehingga perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, pcrlu menetapkan Peraturan Walikota Bitung tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bitung Nomor 43 Tahun 2015 tentang Sistem Daftar Hadir Elektrornk di Lingkungan Pemerintah Kota Bitung;
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat JI Bitung (Lembaran Negara Republilc Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republilc Indonesia Nomor 3421);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republilc Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republilc Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republilc Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republilc Indonesia Nomor . 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan
•
•
Menetapkan:
Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Dialplin Pegawai Negerl Slpil (Lembaran Negara Republik Indoneala Tahun 2010 Nomor 164, Tambahan Lemb&amp;ran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Harl Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
7. Keputusan Menter! Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor· 08 Tahun 1996 tentang Pedoman Pelaksanaan Harl Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
MEMUTUSKAN :
PERATURAN WAUKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BITUNO NOMOR 43 TAHUN 2015 TENTANO SISTEM DAFTAR HADIR ELEKTRON!K DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTABITUNG
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wallkota Bitung Nomor 43 Tahun 2015 tentang Slstem Daftar Hadlr Elektronlk di Lingkungan Pemerintah Kota Bitung diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut
Pasal 1
Dalam Peraturan Wallkota ini, yang dimaksud dengan :
- I. Daerah adalah Kota Bitung.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bitung.
2. Kepala Daerah adalah W alikota Bitung.
4. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN (Aparatur Sipil Negara) secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemeiintahan .
5. Harl Kerja adalah hari dimana PNS harus melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selama jam kerja yang ditentukan.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah yang ada pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
7. Unit Kerja adalah Bagian darl SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang.
Pasal 2
- (1) Setiap PNS wajib:
- a. masuk kerja, melaksanakan tugas dan pulang dengan menaati ketentuan hari dan jam kerja; dan
- b. menglkuti pelaksanaan Upacara Bendera yang dilaksanakan setiap harl Senin di tempat/lokasi yang d.itetapkan.
•
•
- (2) Upacara Bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sebagai salab satu Jangkah memantapkan nilai-nilai kebangsaan yang berla.ndukan pad.a Pancaalla.
- (3) Apabila terdapat tanggal 17 atau peringatan hari besar· Bangsa dan Nep.ra Indoneaia dalam minggu tersebut, maka Upacara Bendera dllaksanakan pada tanggal 17 atau pada peringatan harl besar Bangsa dan Negara Indonesia.
- (4) Apabila Upacara Bendera tidak dilakaanakan pada harl Senin oleh karena ketentuan sebagaimana dimekaud pada ayat (3}, maka. dilaksanakan apel pagi di SKPD/Unit Kerja masing-masing dan wajib diikuti oleh seluruh PNS.
- (5) Apel pagi untuk seluruh PNS dapat dilaksanakan pada harl kerja lainnya di tempat/lokasi yang ditetapkan oleh karena kebutuhan penyelenggaraan tugas pemcrintahan.
- (6) Apel � aebapimana dlmakaud p&amp;da ayat (4), dilakaanakan oobqat u.rana in!ormasi dan evaluasi pelaksanaan tugas.
Pasal 3
- (I) Harl kerja sebagaimana dimakoud dalam Pasal 2 huruf a adalah 5 (lima) hari.
- (2) 5 (lima) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalab harl Senin sampai dengan hari Jumat .
- (3) Harl danjam kerja Lembaga Pendidikan dan SKPD/Unit Kerjayang berfungai memberikan pela.yanan yang aifatnya mendeuk, dan/atau yang menea.kup kepentingan masyarakat luas dan yang melaksanakan tugas pelayanan terus-menerus selama 24 jam termasuk pada harl libur ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala SKPD setelah mendapatkan persetujuan dari Kepala Daerah.
Pasal 4
- (1) Jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, ditetapkan sebagai berikut:
- (2) Apabila jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dimulai lebih awal oleh karena pelaksanaan kegiatan Pemerintah Daerah maka untuk jam pulang diperhitungkan dari kelebihan jumlah jam masuk kerja.
- (3) Ketentuan mengenai jam kerja pada bulan Ramadhan diatur tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 5
- a. Harl Senin sampai dengan Hari Kamis
- Jam 08.00 - 16.00
- Waktu istirabat
Jam 12.30 - 13.00
- b. Harl Jumat
Jam 07.30 - 16.00
Waktu istirabat
Jam 11.30 - 12.30
- (1) Apabila berhalangan hadir, wajib memberitahukan kepada atasan langsung, apabila atasan langsung berhalangan kepada atasan secara berjenjang.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (!) dalarn ha! PNS yang bersangku tan :
- a. tidak hadir;
•
•
- b. terlambat;
- c. pulang cepat;
- e. ti.dale mengisi daftar hadir secara elektronik.
- d. tidak berada di tempat tugas; dan/atau
- (3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara PNS yang bersangkutan mengajukan Surat Permohonan lzin/Pemberitahuan kepada atasan langsung sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lamp!ran I Peraturan ini.
- (4) Terhadap permohonan aebaplmana dimakaud pada ayat (3), � abat Y,&amp;nl berwenang :
- a. Sekretaris Daerah mengeluarkan surat keterangan untuk para Aaiaten, St.af Ahli dan Kepala SKPD;
- c. Aaisten Pemerintahan dan 'Ke8Cjahteraan Rakyat mengeluarkan aurat keterangan untuk para Camat;
- b. para Asisten sesuai bidang koordinasi mengeluarkan surat keterangan untuk Kepala Bagian pada Sekreta.riat Daerahf
- d. Kepala SKPD mengeluarkan surat keterangan untuk kepala UPT dan PNS di lingkungan kerjanya kecuali PNS di lingkungan kerja UPT;
- e. Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah dan Kepala UPT mengeluarkan aurat keterangan untuk PNS di lingkungan kerjanyaj
12. sesual format sebagalmana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran II Peraturan ini.
- (5) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dikeluarkan paling banyak 5 (lima) kali dalam 1 (satu) bulan.
- (6) Untuk pelayanan administraai kepegawaian dan peleksenaan pembinaan disiplin PNS, maka setiap SKPD/Unit Kerja wajib menyampaikan lg: Badan Kepegawalan Daerah Pendidikan dan Pelatihan Kota Bitung pada minggu pertama bulan berikutnya dokumen :
- b. rekapitulasi daftar hadir setiap bulan dalam bentuk softcopy dan hardcopy untuk SKPD /Unit Kerja yang menggunakan sistem daftar hadir elektronik.
- a. daftar hadir manual dan rekapitulasi daftar hadir setiap bulan dalam bentuk softcopy dan hardcopy untuk SKPD /Unit Kerja yang melakukan pengisian daftar hadir secara manual;
6. Ketentuan Pasal 6 dihapus.
7. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut

## Pasal 7

- (1) Setiap PNS wajib mengisi daftar hadir pada setiap hari kerja dengan menggunakan sistem daftar hadir elektronik di SKPD/unit kerja masingmasing.
- (2) Pengisian daftar hadir sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, dengan perincian sebagai berikut :
- b. satu kali pada saat pulang kerja.
- a. satu kali pada saat masuk kerja; dan
- (3) Pengisian daftar hadir sebagaimana dlmaksud pada ayat (2) huruf a dlmulai 30 (tiga puluh) menit sebelum masuk kerja.
- (4) Pengisian daftar hadir yang dilakukan sebelum waktu sebagaimana dlmaksud pada ayat (3) tidak dapat terekam oleh sistem aplikasi daftar hadir elektronik.

4

•

•

8. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut

## Pasal 13

- ( l) PNS yang masuk kerja terlambat atau pulang cepat dan tidak melakukan pengisian daftar hadir secara elektronik, maka ditetapkan waktu keterlambatannya selama 210 menit atau waktu pulang cepatnya selama 210 menit.
- (2) Keterlambatan masuk kerja dan/atau pulang cepat dalam sebulan, dihitung secara kumulatif dan dikonversi 7 \I, (tujuh setengah) jam sama dengan 1 (satu) hari tidak masuk kerja.
8. Lampiran II diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
9. Lampiran IV diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 2016.

Agar setiap orang mengeta.huinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bitung.

,

:-,\ WALIK@TA BITUNG,

Ditetapkan di Bitung Pada tanggal 29 Juli 2016 \_.\_ -� · ;


MAXI

Diundangkan di Bitung Pada-tanggal 29 Juli 2016



BERITA DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2016 NOMOR 14

•



•

LAMPIRAN II: KEPUTUSAN WALIKOTA BITUNG

NOMOR

TANGGAL:

TENTANG:

14 TAHUN 2016

29 JULI 2016

PERUBAHAN

ATAS

PERATURAN

WALIKOTA BITUNG NOMOR 43 TAHUN

2015

TENTANG

SISTEM

DAFTAR

HADIR

ELEKTRONIK DILINGKUNGAN

PEMERINTAH KOTA BITUNG

FORMATSURATKETERANGAN

SURAT KETERANGAN NOMOR:

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nam a

NIP

Jabatan

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama

NIP

Pangkat/Golongan

Jabatan

,. diberikan izin terlambat/pulang cepat/tidak berada di

Pada hari

tanggal

tempat tugas/tidak mengisi daftar hadir*) karena keperluan penting atau mendesak.

···································································································································

Surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya .

Bitung, ,, ,,, 11 , ,,,,,, ,,,,,, ,,,,,,

... **)

Na ma/NIP

- *) caret yang tidak perlu

- **) Pejabat yang berwenang

WALIKOTA BITUNG,

Sallnan ... ual dengain Nlinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAmUNG,



MAXIMILIAAN JONAS LOMBAN

•

LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN WALIKOTA BITUNG

NOMOR

:

14 TAHUN 2016

TANGQAL:

29 JULI 2016

TENTANG: PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA B!TUNG NOMOR 43 TAHUN 2015 TENTANG S!STEM DAFTAR HADIR ELEKTRONIK DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BITUNG

## FORMAT REKAPITULASI KEHADIRAN PEGAWAI

## KOP SKPD/UNIT KERJA

## REKAPITULA.Sl KEHADIRAN PEGAWAI

SKPD/Unit Kerja

Bulan


| NO | NAMA/ NIP | JABATAN/ GOL | JMLH HARJ KERJA | TERLAMBAT/ PULANG CEPAT (HAR!) | ClJTI (HARJ) | SAKIT (HAR!) | !ZIN (HAR!) | TANPA KET (HARJ) | TUGAS LUAR (HARJ) | KEl |
|------|-------------|----------------|-------------------|----------------------------------|----------------|----------------|---------------|--------------------|---------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

•

Bitung, ,,,,,,,, ,,,,,, ,,,,,, ,,,,,,

Kepala SKPD/Unit Kerja

Nama/NIP

.· ' WALIKOTA BITUNG, . I ,· ,


'·

&lt;;.

--=-

:=:;:,l

·

���

Vr(E::\_===-

" MAXIMILIAAN JONAS LOMBAN ... \_ "; -:-:--

Salinan SNual clengan ·llnya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDmUNG,