PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUPATI Nomor 21 Tahun 2016 tentang PENYELENGGARAAN CIPT A KARYA INOVASI BERBASIS TEKNOLOGI TEPAT GUNA (berlaku 30 Desember 2016)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATIBALANGAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN NOMOR 21 TAHUN 2016
TENTANG
PENYELENGGARAAN CIPT A KARYA INOVASI BERBASIS TEKNOLOGI TEPAT GUNA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BALANGAN,
- a. bahwa dalam rangka pengenalan, pemasyarakatan dan meningkatkan motivasi dan kreativitas masyarakat terhadap pengelolaan dan pemanfaatan teknologi tepat guna berbasis masyarakat;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 25 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna, perlu dilakukan pembinaan pemberdayaan masyarakat melalui Pembinaan Pelaksanaan Teknologi Tepat Guna di Kabupaten Balangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang Penyelenggaraan Cipta Karya Inovasi Berbasis Teknologi Tepat Guna;
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Menetapkan:
2
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4497);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna;
MEMUTUSKAN
:
PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN CIPTA KARYA INOVASI BERBASIS TEKNOLOGI TEPAT GUNA.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan
:
1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan.
3. Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya pengembangan masyarakat melalui penciptaan kondisi yang memungkinkan masyarakat mampu membangun diri dan lingkungannya secara mandiri melalui sumberdaya, kesempatan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat.
5. Teknologi Tepat Guna yang selanjutnya disebut TTG adalah Teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dapat menjawab permasalahan masyarakat, tidak merusak lingkungan, dapat dimanfaatkan dan dipelihara oleh masyarakat secara mudah, serta menghasilkan nilai tambah dari aspek ekonomi dan aspek lingkungan.
6. Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna selanjutnya disebut Posyantek adalah lembaga kemasyarakatan di Kecamatan, Desa dan Kelurahan yang memberikan pelayanan teknis, informasi dan orientasi berbagai jenis TTG.
7. Warung Teknologi Tepat Guna selanjutnya disebut Wartek adalah lembaga kemasyarakatan di desajkelurahan yang memberikan pelayanan teknis, informasi dan orientasi berbagai jenis TTG.
8. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten/kota dalam wilayah kerja kecamatan.
9. Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupateny kota sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat.
BAB II - SASARAN
Pasal 2
Sasaran pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTGmeliputi
- a. masyarakat penganggur, putus sekolah, dan keluarga miskin;
- b. masyarakat yang memiliki usaha mikro dan menengah; dan
- c. Posyantek dan Wartek.
BAB III - PRINSIP
Pasal 3
- (1) Pemberdayaan masyarakat melalui cipta karya inovasi, pengelolaan, pemanfaatan teknologi tepat guna berbasis masyarakat dilaksanakan ## BAB IV MEKANISME
BAB III - PRINSIP
Pasal 4
Pemberdayaan masyarakat melaui cipta karya inovasi, pengelolaan, pemanfaatan teknologi tepat guna berbasis masyarakat di Daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
BAB III - PRINSIP
Pasal 5
Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat bekerjasama dengan pihak ketiga.
:
BAB III - PRINSIP
Pasal 6
- (1) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilaksanakan
BAB III - PRINSIP
Pasal 7
Kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui cipta karya inovasi, pengelolaan, pemanfaatan TTGberbasis masyarakat dilakukan melalui;
- a. pemetaan kebutuhan;
- b. penjaringan jpengkajian;
- c. pengembangan penemuanj gagasan;
- d. pemasyarakatan; dan
- e. penerapan.
BAB III - PRINSIP
Pasal 8
- (1) Pemetaan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, antara lain dilakukan melalui pengumpulan data dan informasi jenis TTG,jenis usaha, sosial budaya dan potensi sumber daya loka1.
5
- (2) Hasil pemetaan kebutuhan TIG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk perencanaan pemanfaatan dan pengembangan TIG.
BAB III - PRINSIP
Pasal 9
Pengkajian/penjaringan TIG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan pengenalan dan pengamatan dengan menganalisis hasil pemetaan untuk pemanfaatan dan pengembangan TIG.
BAB III - PRINSIP
Pasal 10
- (1) Pengembangan TIG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, antara lain dilakukan melalui cipta karya inovasi, pengelolaan , pemanfaatan teknologi tepat guna berbasis masyarakat dan uji coba TIG.
- (2) Hasil pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk penerapan TIG di masyarakat dapat berbentuk modifikasi.
BAB III - PRINSIP
Pasal 11
- (1) Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi perlindungan hukum terhadap cipta karya inovasi, pengelolaan, pemanfaatan teknologi tepat guna berbasis masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (2) Fasilitasi perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengupayakan sertifikat paten terhadap cipta inovasi, pengelolaan, pemanfaatan teknologi tepat guna berbasis masyarakat.
BAB III - PRINSIP
Pasal 12
,
Pemerintah Daerah memfasilitasi cipta karya inovasi, pengelolaan pemanfaatan teknologi tepat guna berbasis masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 melalui gelar karya, lomba cipta inovasi TIG secara Nasional, Provinsi .dan Kabupaten/Kota.
BAB III - PRINSIP
Pasal 13
- (1) Pemasyarakatan TIG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, dilakukan melalui kegiatan antara lain:
- a. Gelar karya / pameran TIG;
- b. lokakarya TIG;
- c. temu informasi TIG;
- d. pelatihan;
- e. lomba cipta karya TIG;
- f. magang;
- g. informasi dan edukasi ITG; atau
- h. publikasi melalui media massa.
- (2) Pemasyarakatan TIG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk penyebarluasan penerapan TIG.
BAB III - PRINSIP
Pasal 14
- (1) Penerapan TIG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, dilakukan oleh masyarakat.
- (2) Dalam rangka penerapan TIG oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pemberdayaan masyarakat melalui :
- a. penjaringan/ sosialisasi;
- b. pelatihan;
- c. pemberian bantuan langsung; dan
- d. pendampingan.
BAB III - PRINSIP
Pasal 15
- (1) Penjaringany sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a dapat berbentuk penemuan alat untuk memperkenalkan karya cipta inovasi yang dapat dimanfaatkan.
- (2) Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b, dapat berbentuk :
- a. pelatihan teknis;
- b. pelatihan managemen;
- c. studi banding; dan
- d. pemagangan.
BAB III - PRINSIP
Pasal 16
- (1) Pemberian bantuan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c, dapat berupa bantuan hibah dan bantuan sosial yang diberikan dalam bentuk uang dan / atau barang.
- (2) Pemberian bantuan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk memberdayakan masyarakat dalam penerapan TIG.
LEMBAGA PELAYANAN TTG
BAB V - LEMBAGA PELAYANAN TTG
Pasal 17
- (1) Lembaga Pelayanan TIG terdiri atas
:
- a. Posyantek untuk tingkat Kecamatan; dan
- b. Wartek untuk tingkat desa /Icelurahan.
- (2) Lembaga pelayanan TIG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga pemasyarakatan.
BAB V - LEMBAGA PELAYANAN TTG
Pasal 18
Lembaga pelayanan TIG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 mempunyai tugas:
7
- a. memberikan pelayanan teknis, informasi dan promosi jenis j spesifikasi TIG;
- b. memfasilitasi pemetaan kebutuhan dan pengkajian TIG;
- c. menjembatani masyarakat sebagai pengguna TIG dengan sumber TIG;
- d. memotivasi penerapan TIG di masyarakat;
- e. memberikan layanan konsultasi dan pendampingan kepada masyarakat dalam penerapan TIG; dan
- f. memfasilitasi penerapan TTG.
BAB V - LEMBAGA PELAYANAN TTG
Pasal 19
- (1) Pembentukan lembaga pelayanan TTG berupa Posyantek ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pembentukan lembaga pelayanan TTG berupa Wartek ditetapkan dengan Keputusan Kepala DesajLurah.
BAB V - LEMBAGA PELAYANAN TTG
Pasal 20
- (1) Pengurus Posyantek dan Wartek
BAB V - LEMBAGA PELAYANAN TTG
Pasal 21
- (1) Hubungan kerja antara Posyantek dengan Kecamatan bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja antara Posyantek dengan lembaga kemasyarakatan lainnya di Kecamatan bersifat konsultatif dan koordinatif.
- (3) Hubungan kerja antara Posyantek dengan pihak ketiga di Kecamatan bersifat kemitraan.
BAB V - LEMBAGA PELAYANAN TTG
Pasal 22
- (1) Hubungan kerja antara Wartek dengan kelurahan bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja antara Wartek dengan lembaga kemasyarakatan lainnya di kelurahan bersifat koordinatif dan konsultatif.
- (3) Hubungan kerja antara Wartek dengan pihak ketiga di Desa bersifat kemitraan.
BAB V - LEMBAGA PELAYANAN TTG
Pasal 23
- (1) Hubungan kerja antara Wartek dengan Desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja antara Wartek dengan unit pengelola lainnya di Desa bersifat kemitraan.
8
- (3) Hubungan kerja an tara Wartek dengan pihak ketiga di Desa bersifat kemitraan.
BAB VI - PEMBINAAN
Pasal 24
- (1) Bupati melakukan kooordinasi, fasilitasi dan pembinaan melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dalam pemanfaatan, pengelolaan TIG di Kecamatan, Desa/Kelurahan.
- (2) Pembinaan Posyantek pada pengelolaan dan pemanfaatan TIG dilaksanakan melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan TIG berbasis masyarakat pedesaan .
BAB VI - PEMBINAAN
Pasal 25
Pembinaan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, antara lain:
- a. koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat melalui cipta karya inovasi, pengelolaan, pemanfaatan teknologi tepat guna berbasis masyarakat;
- b. supervisi pemberdayaan masyarakat melaui cipta karya inovasi, pengelolaan, pemanfaatan teknologi tepat guna berbasis masyarakat;
- c. monitoring dan evaluasi pemberdayaan masyarakat melalui cipta karya inovasi, pengelolaan, pemanfaatan teknologi tepat guna berbasis masyarakat;
- d. pemberian penghargaan atas prestasi pemberdayaan masyarakat melalui cipta karya inovasi, pengelolaan, pemanfaatan teknologi tepat guna berbasis masyarakat; dan
- e. penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan melaksanakan sosialisasi dalam upaya memberdayakan masyarakat untuk menambah keterampilan dan pengetahuan pengelolaan administrasi dalam pemanfaatan teknologi tepat guna berbasis masyarakat pedesaan.
BAB VII - PENDANAAN
Pasal 26
Pendanaan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TIG di Daerah dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber-sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
t
9
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Balangan. H. ANSHARUDDIN

Penandatangan: BUPATI BALANGAN,

Penetapan: Ditetapkan di Paringin pada tanggal 30 Desember 2016 '

Penetapan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BALANGAN, Diundangkan di Paringin pada tanggal 30 Desember 2016 ## H. RUSKARIADI

Distribusi: Salinan sesuai dengan aslinya

Penandatangan: KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATENBALANGAN ' H. M. IWANSETIADY, SH NIP. 19780929 200501 1 009 LEMBARANDAERAH KABUPATENBALANGANTAHUN2016 NOMOR 21 NOREG PERATURANDAERAHKABUPATENBALANGAN, PROVINSI KALIMANTAN SELATANNOMOR 216 TAHUN 2016 Cukup Jelas Cukup Jelas
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN NOMOR 21 TAHUN 2016
## TENTANG
## PENYELENGGARAAN CIPTA KARYA INOVASI BERBASIS TEKNOLOGI TEPAT GUNA
## I. UMUM
Salah satu permasalahan yang akan timbul terkait dengan tingkat pertumbuhan penduduk adalah pemenuhan kebutuhan pokok (pangan, papan, dan sandang). Pada saat jumlah penduduk masih sedikit, kebutuhan pangan, papan, dan sandang pun masih cukup terpenuhi dan sederhana sehingga pengolahan sumberdayanya pun masih sederhana.
Kabupaten Balangan adalah salah satu daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di Wilayah Kalimantan Selatan. Di Kabupaten Balangan memiliki banyak Sumberdaya Alam yang merupakan modal dasar bagi pembangunan di Kalimantan Selatan pada umunya dan di Kabupaten Balangan khususnya. Namum perlu disadari bahwa tanpa pengelolaan yang baik, modal terse but justru akan menjadi masalah pembangunan, jumlah penduduk yang makin tinggi menimbulkan jumlah angkatan kerja semakin tinggi. Pertambahan ini bila tidak diimbangi dengan ketersediaan lapangan kerja menyebabkan bertambahnya angka pengangguran. Belum lagi akibat minimnya pengetahuan, keterampilan maupun akses informasi yang, dimiliki sebagian besar penduduk di pedesaan menyebabkan sumber daya alam melimpah tersebut tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal.
Dalam upaya penanggulangan hal tesebut maka perlu memperkenalkan dan mengembangkan Teknologi Tepat Guna kepada masyarakat pedesaan merupakan salah satu strategi pendekatan dalam upaya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat perdesaan. Dengan adanya Cipta Inovasi, Pengelolaan , Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Berbasis Masyarakat sesuai dengan
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup Jelas Pasa12 Pasa13 ' , ## Pasa14 ## Pasa15 Cukup Jelas ' . - ## Pasala 6 Cukup Jelas ## Pasa17 ## Pasa18 ## Pasa19 Yang dimaksud dengan Pengkajian yaitu adalah melakukan analisa hasil-hasil validasi peta tematik yang berisi data dan informasi sumber daya lokal dan masalah terkait dengan TIg, daftar kebutuhan dan rencana pengelolaan, penerapan dan pengembangan TIG yang representatif bagi masyarakat di desajkelurahan
PENJELASAN
Pasal 3
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna. disebutkan bahwa pemberdayaan masyarakat melaui Cipta Inovasi, Pengelolaan, Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna berbasis masyarakat dilaksanakan secara partisipatif, keterpaduan, serta mempertimbangkan potensi sumber daya lokal yang berwawasan lingkungan. ## II. PASAL DEMI PASAL