Unknown Unknown Nomor 79 Tahun 2017 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUASIN NOMOR 79 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2017 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
- a. bahwa dalam rangka memenuhi aspirasi daerah dan permasalahan teknis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Banyuasin, dan sehubungan dengan adanya penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai akibat dari adanya perubahan pendapatan daerah Kabupaten Banyuasin, maka perlu adanya penyesuaian Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banyuasin;
- b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan suatu Dokumen Perencanaan yang menjadi Pedoman Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu diatur dengan Peraturan Bupati Banyuasin.
4. Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181);
4. Undang ...
.,,..
t ••
4. Undang-Undang Nornor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nornor 4 7, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 4286);
5. Undang-Undang Nornor 15 Tahun 2004 tentang Perneriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagairnana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ten tang Pedoman j Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diub 1 ah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2014- 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2014 Nomor 64);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tahun 2016 tentang Anggaran Daerah Kabupaten Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Nomor 20); Banyuasin Nomor 20 Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 201 7 Banyuasin Tahun 2016
13. Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 79 Tahun 2016 ten tang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 201 7 (Berita Daerah Ka bu paten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 79);
14. Peraturan . . .
I
'
'
'
Menetapkan
~
bTb 'lM
r
\ij 'b-) . J.tu .
3
1118 · 01D -Wh
14. Peraturan Bupati K!abupaten Banyuasin Nomor 207 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabup~ten Banyuasin Tahun Anggaran 201 7 (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 207).
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI BANYUASIN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUASIN NOMOR 79 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2017.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 79 Tahun 2016 teritang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 201 7 (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 79), diubah sebagai berikut :
Ketentuan dalam Pasal 6. ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 6
- (2) Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagaimana terlampir.
Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuasin.

Penetapan: Ditetapkan di Pangkalan Balai Pada tanggal 2S ~"-' t2017 I

Penetapan: Diundangkan di Pangkalan Balai Pada tanggal Qg ff&gt;r..,~}.\_;~ 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUASIN, BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2017 NOMOR 1'1