PERATURAN DAERAH KOTA MA Nomor 1 Tahun 2007 tentang KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PER (berlaku 23 Januari 2007)
Pembukaan
Menimbang :
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pearturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka dipandang perlu merubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan
Mengingat :
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar.
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan DaerahDaerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokoler (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3363);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batasbatas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 2970);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Keprotokolan Mengenai tata Tempat, tata Upacara, dan Tata Penghormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3432);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4417);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4659);
17. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2005 Nomor 1 Seri A Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2006 Nomor 8 Seri A Nomor 3);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAKASSAR
dan
WALIKOTA MAKASSAR
MEMUTUSKAN
Menetapkan :
PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAKASSAR.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar (Lembaran daerah Nomor 1 Seri A Nomor 1) sebagaiamana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2006 Seri A Nomor 3 ) diubah sebagai berikut :
1. Diantara angka 15 dan angka 16 Pasal 1 disipkan 2 (dua) angka yakni angka 15a dan angka 15b, sehingga berbunyi sebagai berikut :
2. '15a. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah tunjangan berupa uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya.
3. '15b. Dana Operasional adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, kemudahan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas dan fungsi Pimpinan DPRD sehari-hari.
2. Ketentuan Pasal 1 angka 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
- '19. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan berupa pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan, pakaian dinas kepada Pimpinan dan Anggota DPRD, penyediaan rumah jabatan Pimpinan DPRD dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD, serta rumah dinas bagi Anggota DPRD dan perlengkapannya.
3. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
'Pasal 10
Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas :
- a. Uang Representasi;
- b. Tunjangan Keluarga;
- c. Tunjangan Beras;
- d. Uang paket;
- e. Tunjangan jabatan;
- f. Tunjangan Panitia Musyawarah;
- g. Tunjangan Komisi;
- h. Tunjangan panitia Anggaran;
- i. Tunjangan Badan Kehormatan; dan
- j. Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya.'
4. Di antara Pasal 10 dan pasal 11 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 10 A yang berbunyi sebagai berikut :
'Pasal 10 A
- (1) Selain penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan penerimaan lain berupa Tunjangan Komunikasi Intensif.
- (2) Selain penerimaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pimpinan DPRD diberikan Dana Operasional.'
5. Ketetuan Pasal 11 ayat (5) dihapus, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :
'Pasal 11
- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Uang Repsentasi.
- (2) Uang Representasi Ketua DPRD setara dengan gaji Pokok Walikota yang ditetapkan Pemerintah.
- (3) Uang Representasi Wakil Ketua DPRD sebesar 80 % (delapan puluh perseratus) dari Uang Representasi Ketua DPRD.
- (4) Uang Representasi Anggota DPRD sebesar 75 % (tujuh puluh lima perseratus) dari Uang Representasi Ketua DPRD.'
6. Ketetuan Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 11 A yang berbunyi sebagai berikut :
'Pasal 11 A
- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Keluarga dan Yunjangan Beras.
- (2) Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya sama dengan ketentuan yang berlaku pada Pegawai Negeri Sipil.'
7. Di antara Pasal 14 dan Pasal 15 disipkan 4 (empat) pasal, yakni Pasal 14 A, Pasal 14 B, Pasal 14 C dan Pasal 14 D, sehingga berbunyi sebagai berikut :
'Pasal 14 A
Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud Pasal 10 A ayat (1) diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan paling tinggi 3 (tiga) kali uang representasi Ketua DPRD.
'Pasal 14 B
- (1) Dana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 A ayat (2) diberikan kepada Ketua DPRD setiap bulan paling tinggi 6 (enam) kali uang representasi yang bersangkutan.
- (2) Dana Opearsional yang diberikan kepada Wakil Ketua DPRD paling tinggi 4 (empat) kali uang representasi yang bersangkutan.
'Pasal 14 C
- (1) Penetapan besarnya Tunjangan Komunikasi Intensif dan dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 A dan Pasal 14 B mempertimbangkan beban tugas dan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Penggunaan Tunjangan Komunikasi Intensif dan dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan asas manfaat dan efesiensi dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.
'Pasal 14 D
Tunjangan Komunikasi Intensif dan dana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 A dan Pasal 14 B dibayarkan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2006.'
8. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
'Pasal 15
- (1) Pajak penghasilan Pasal 21 Pimpinan dan Anggota DPRD atas penghasilan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 dibebankan pada APBD..
- (2) Pajak penghasilan Pasal 21 Pimpinan dan Anggota DPRD atas penerimaan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 A dibebankan kepada yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.'
9. Diantara Pasal 21 dan Pasal 22 bagian Kedua disisipkan 1 (satu) bagian, yakni Bagian Kedua A, dan Ketentuan Pasal 22 bagian Kedua diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
'Bagian Kedua A
'Uang Duka dan Bantuan Pengurusan Jenazah'
Pasal 10
- (2) Belanja Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Pasal 10 A, Pasal 20, Pasal 22, dan Pasal 23 dianggarkan dalam Pos DPRD.
Pasal 16
- (3) Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 21, serta Belanja Penunjang Kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), dianggarkan dalam Pos Sekretaris DPRD yang diuraikan ke dalam jenis belanja sebagai berikut :
Pasal 21
- (1) Sekretaris DPRD menyusun belanja Pimpinan dan Anggota DPRD yang terdiri atas penghasilan, penerimaan lain, tunjangan PPh Pasal 21 dan tunjangan kesejahteraan serta belanja penunjang kegiatan DPRD yang diformulasikan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Sekretariat DPRD.
Pasal 22
- (1) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia tidak dalam menjalankan tugas, kepada ahli waris diberikan uang duka sebesar 2 (dua) kali uang representasi.
- (2) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia dalam menjalankan tugas, kepada ahli waris diberikan uang duka sebesar 6 (enam) kali uang representasi.
- (3) Selain uang duka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada ahli waris diberikan bantuan pengurusan jenazah.'
Pasal 25
'Pasal 25
- (1) Sekretaris DPRD menyusun belanja Pimpinan dan Anggota DPRD yang terdiri atas penghasilan, penerimaan lain, tunjangan PPh Pasal 21 dan tunjangan kesejahteraan serta belanja penunjang kegiatan DPRD yang diformulasikan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Sekretariat DPRD.
- (2) Belanja Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Pasal 10 A, Pasal 20, Pasal 22, dan Pasal 23 dianggarkan dalam Pos DPRD.
- (3) Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 21, serta Belanja Penunjang Kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), dianggarkan dalam Pos Sekretaris DPRD yang diuraikan ke dalam jenis belanja sebagai berikut :
- a. Belanja Pegawai;
- b. Belanja barang dan Jasa;
- c. Belanja Modal.
- (4) Sekretaris DPRD mengelola belanja DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.'
Pasal II
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kota Makassar.

Penetapan: Ditetapkan di Makassar Pada tanggal 23 Januari 2007

Penandatangan: WALIKOTA MAKASSAR, ## H. ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN

Penetapan: Diundangkan di Makassar Pada tanggal 23 Januari 2007

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH, ## H. SUPOMO GUNTUR LEMBARAN DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR 1 TAHUN 2007
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR 1 TAHUN 2007
## TENTANG
## PERUBAHAN KEDUA ATAS
## PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR
## NOMOR 1 TAHUN 2005
## TENTANG
## KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAKASSAR
## I. PENJELASAN UMUM
Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mengubah beberapa ketentuan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Pearturan daerah Nomor 8 Tahun 2006. Perubahan tersebut dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
dan untuk penyesuaian penganggarannya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah..
Dalam rangka mendorong peningkatan kinerja DPRD tersebut, maka selain penerimaan penghasilan yang selama ini di terima oleh Pimpinan dan Anggota DPRD Peraturan Daerah ini menetapkan pemberian tunjangan komunikasi intensif setiap bulan yang digunakan untuk kegiatan menampung dan menjaring aspirasi masyarakat. Khusus kepada Pimpinan DPRD diberikan dana operasional setiap bulan guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD yang besarnya disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan keuangan daerah.
Pemberian tunjangan komunikasi intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD serta dana operasional bagi Pimpinan DPRD mempertimbangkan prinsip kesetaraan dan berjenjang.
Prinsip kesetaraan dicerminkan dari adanya kesetaraan antara Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan Pimpinan DPRD memperoleh dana operasional. Sejalan dengan itu penggunaan dana operasional uang diterima oleh Pimpinan DPRD dimaksud tetap memperhatikan asas manfaat dan efesiensi dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD.
Prinsip berjenjang tercermin dari perbandingan besarnya tunjangan kmunikasi intensif dari yang diterima oleh Pimpinan dan Anggota DPRD yang tidak lebih besar dari yang diterima oleh Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi. Besarnya tunjangan komunikasi intensif Pimpinan dan Anggota DPRD dan Dana Operasional Pimpinan DPRD tidak lebih besar dari yang diterima oleh Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi.
Perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005 juga diperlukan karena adanya penyesuaian penganggaran penghasilan dan penerimaan Pimpinan bdan Anggota DPRD dengan perubahan struktur jenis belanja APBD sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
Pasal I
Angka 1
Cukup Jelas
Angka 2
Cukup Jelas
Angka 3
PENJELASAN
Pasal 10
Cukup Jelas Angka 4
PENJELASAN
Pasal 10
A Cukup Jelas Angka 5 Pasal 11 Cukup Jelas Angka 6 Pasal 11 Cukup Jelas Angka 7 Pasal 14 A Cukup Jelas Pasal 14 B Cukup Jelas Pasal 14 C Ayat (1) Mempertimbangkan beban tugas antara lain dikaitkan dengan jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah kecamatan dan kelurahan di Kota dan tingkat kesulitan jangkauan pelayanan. Kemampuan keuangan daerah antara lain dikaitkan dengan ketersediaan keuangan daerah setelah seluruh pendapatan daerah dianggarkan untuk mendanai urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dan kewajibankewajiban lainnya yang mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan seperti pembayaran cicilan dan pokok utang pinjaman daerah dan/atau pelunasan kewajiban pemerintah daerah kepada pihak ketiga ## Ayat (2) Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 14
D Cukup Jelas ## Angka 8
PENJELASAN
Pasal 15
Cukup Jelas ## Angka 9
PENJELASAN
Pasal 22
Uang duka wafat dan bantuan pengurusan jenazah dibebankan dalam APBD dan diberikan kepada ahli waris pada saat Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia. ## Angka 10
PENJELASAN
Pasal 25
Ayat (1) Cukup jelas. Yang dimaksud dengan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) adalah dkumen prencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan SKPD serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya. Ayat (2) Cukup Jelas