PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA Nomor 18 Tahun 2015 tentang RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2016 (berlaku 5 Mei 2015)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
:
:
BUPATI BENGKULU UTARA PROVINSI BENGKULU
PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA NOMOR 18 TAHUN 2015
TENTANG
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2016
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BENGKULU UTARA,
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 2 huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015, maka perlu disusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bengkulu Utara.
1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
SALINAN
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
16. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bengkulu Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2011 Nomor 4).
17. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 17 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2008 Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tahun 2011 Nomor 6).
MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA
Menetapkan : TAHUN 2016.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Utara.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara untuk periode 5 (lima) tahun terhitung tahun 2011 sampai dengan tahun 2016.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara.
6. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat Renstra adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja yang selanjutnya disingkat Renja adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.
BAB II - RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH Pasal 2
Pasal 2
RKPD Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2016 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2016 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, merupakan penjabaran tahun kelima dari RPJMD Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2011- 2016
BAB II - RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH Pasal 2
Pasal 3
- (1) RKPD Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun ditempuh dengan partisipasi masyarakat.
- (2) RKPD Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai pedoman penyusunan RAPBD Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2016 serta merupakan pedoman bagi SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara dalam merencanakan dan melaksanakan tugastugas pemerintahan dan pembangunan daerah serta menjadi acuan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah.
BAB II - RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH Pasal 2
Pasal 4
Uraian dari RKPD Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Arga Makmur Pada tanggal, 25 Mei 2015

Penandatangan: ## SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA

Verifikasi: ttd SAID IDRUS ALBAR BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2015 NOMOR 18

Distribusi: Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Penandatangan: KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI HUKUM Setdakab.Bengkulu Utara ZULKARNAIN Pembina Tingkat I (IV/b) Nip.196407051988031010 ## BAB III PENUTUP ## Pasal 5

Penandatangan: Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

Penetapan: Ditetapkan di Arga Makmur Pada Tanggal 25 Mei 2015

Penandatangan: BUPATI BENGKULU UTARA, ttd H. M. IMRON ROSYADI ## BAB I ## PENDAHULUAN ## 1.1. Latar Belakang

Penandatangan: Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dinyatakan bahwa pemerintah daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Penjabaran RPJMD dimaksud bertujuan untuk mewujudkan pencapaian visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah. Oleh karena itu, RKPD mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat: - a. Secara substansial, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan SKPD penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah dalam 1 (satu) tahun;

Penandatangan: - b. Secara normatif, menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD);

Penandatangan: - c. Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan di bidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta pembangunan daerah yang menjadi tanggung jawab masing- masing Kepala SKPD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Rencana Kerja SKPD;dan - d. Secara faktual, menjadi tolok ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai suatu dokumen resmi rencana daerah, RKPD juga mempunyai kedudukan, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan, untuk itu maka sesuai amanat dalam kedua undang-undang diatas, Bappeda merupakan institusi yang ditunjuk dan berfungsi sebagai koordinator dalam penyelenggaraan perencanaan daerah yang juga mengkoordinasikan perencanaan-perencanaan yang bersifat sektoral di daerah. Dokumen RKPD secara umum mempunyai nilai strategis, antara lain:

Penandatangan: - a. Merupakan instrumen pelaksanaan RPJMD untuk mewujudkan visi dan misi kepala daerah. - b. Menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja SKPD, berupa program/ kegiatan SKPD dan/atau lintas SKPD. - c. Mewujudkan konsistensi program dan sinkronisasi pencapaian sasaran RPJMD. - d. Menjadi landasan penyusunan KUA dan PPAS untuk menyusun RAPBD. - e. Menjadi pedoman dalam mengevaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD. - f. Menjadi instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016, merupakan penjabaran dari Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2011-2016, sebagaimana yang diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu, RKPD Tahun 2016 memuat langkah-langkah untuk mendukung perwujudan visi Kabupaten Bengkulu Utara yaitu 'Terwujudnya Masyarakat Bengkulu Utara yang Mandiri, Maju, dan Bermartabat' yang menjadi visi Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2011-2016. Selain sebagai penjabaran RPJMD Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 20112016, RKPD Tahun 2016 juga disusun dengan mempertimbangkan perkembangan terakhir kondisi daerah pada Tahun 2013 serta permasalahan dan tantangan prioritas yang diestimasi akan terjadi pada Tahun 2014 yang hasilnya diformulasikan menjadi tema pembangunan Tahun 2016. Selanjutnya tema ini mendasari rencana aksi RKPD 2016 sebagai pelaksanaan prioritas pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2011-2016. RKPD Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 merupakan penjabaran tahun kelima dari RPJMD Kabupaten Bengkulu periode Tahun 2011-2016. RPJMD Kabupaten Bengkulu Tahun 2011-2016 telah direalisasikan dengan tetap berpedoman pada proses perencanaan yang telah menjadi skala prioritas dalam matriks prioritas RPJMD Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2011-2016, dan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun pelaksanaan periodesasi RPJMD Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2011-2016 telah dievaluasi target kinerjanya oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara untuk menjadi dasar perbaikan dalam penyusunan kebijakan perencanaan Tahun 2016. Realisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2011-2016, merupakan dokumen perencanaan periode kedua RPJPD Tahun 20062026 yang tetap berpedoman pada proses perencanaan: politik, teknokratik, partisipatif, bottom-up dan top-down . Selain merupakan penjabaran utama dari RPJMD Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2011-2016, RKPD Tahun 2016 juga mencakup subtansi prioritas pembangunan daerah, rancangan kerangka ekonomi makro daerah, arah kebijakan keuangan daerah, program dan kegiatan SKPD, lintas SKPD, kewilayahan, dan memuat kegiatan dalam kerangka regulasi dan kerangka anggaran.

Penandatangan: Rencana Kerja Pembangunan Daerah, selanjutnya menjadi pedoman bagi penyelenggaraan pembangunan daerah oleh seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yang secara substansi memuat rencana kerja, program, dan indikasi kegiatan yang bersifat terukur dan berorientasi pada pendekatan fungsi/subfungsi pembangunan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya yang tersedia dengan tetap berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah beserta perubahan-perubahannya. Penyusunan RKPD Kabupaten Bengkulu Utara juga berpedoman pada arah kebijakan pembangunan nasional, arah kebijakan pembangunan daerah, tahapan dan tatacara penyusunan, tahapan dan tatacara penyusunan perubahan, pengendalian dan evaluasi, serta konsistensi perencanaan dan penganggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ## 1.1.1 Tahapan Penyusunan RKPD

Penandatangan: Tahapan dan proses Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 secara operasional mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dilakukan dengan tatacara sebagai berikut : 1. Persiapan penyusunan RKPD meliputi: pembentukan Tim Penyusun RKPD, orientasi mengenai RKPD, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah. 2. Perumusan rancangan awal RKPD: - a. Perumusan rancangan awal RKPD dilakukan melalui serangkaian kegiatan sebagai berikut: - 1) Pengolahan data dan informasi. - 2) Analisis gambaran umum kondisi daerah. - 3) Analisis ekonomi dan keuangan daerah. - 4) Evaluasi kinerja tahun lalu. - 5) Penelaahan terhadap kebijakan pemerintah pusat dalam rancangan RKP Tahun 2016. - 6) Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD yang selaras dengan pencapaian sasaran dan program prioritas sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD. Perumusan permasalahan pembangunan daerah. - 7) Perumusan rancangan kerangka ekonomi dan kebijakan keuangan daerah. - 8) Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah beserta pagu indikatif. - 9) Perumusan program prioritas beserta pagu indikatif. - 10) Pelaksanaan forum konsultasi publik. - 11) Penyelarasan rencana program prioritas daerah beserta pagu indikatif. - b. Rancangan awal RKPD menjadi acuan perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif Rancangan Renja SKPD Tahun 2016. - c. Perumusan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan pada prioritas, sasaran dan program yang tercantum dalam rancangan awal RKPD yang akan disusun kedalam rancangan Renja SKPD Tahun 2016 harus selaras dan konsisten dengan yang ditetapkan dalam Renstra SKPD. 3. Penyusunan Rancangan RKPD 7. Penyusunan rancangan RKPD Tahun 2016 merupakan penyempurnaan rancangan awal RKPD Tahun 2016 berdasarkan masukan dari rancangan Renja SKPD Tahun 2016 dan untuk mengharmoniskan serta mensinergikan dengan prioritas dan sasaran pembangunan nasional untuk provinsi dan sasaran pembangunan provinsi bagi kabupaten. 4. Pelaksanaan Musrenbang RKPD 9. Musrenbang RKPD Tahun 2016 merupakan forum antarpemangku kepentingan guna membahas rancangan RKPD Tahun 2016. Sesuai dengan pentahapan, musrenbang dibagi menjadi Musrenbang RKPD Kabupaten di kecamatan, Musrenbang RKPD Kabupaten di Kabupaten dan Musrenbang RKPD Provinsi di Provinsi. 5. Perumusan Rancangan Akhir RKPD Tahun 2016 11. Untuk mewujudkan sinergi, harmonisasi, dan sinkronisasi pembangunan antara pusat dan daerah serta antardaerah,dan rancangan akhir RKPD Provinsi, dilakukan dengan proses sebagai berikut: - a. Rancangan akhir RKPD Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 dirumuskan berdasarkan masukan Berita Acara Kesepakatan Hasil Musrenbang RKPD Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016, dengan memperhatikan hasil Musrenbang RKPD Provinsi Bengkulu Tahun 2016, serta dengan memperhatikan rancangan RKP Tahun 2016 yang bertema ' Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk Meletakkan Fondasi Pembangunan yang Berkualitas'.

Penandatangan: - b. Rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang tercantum dalam Lampiran II Berita Acara Kesepakatan Hasil Musrenbang RKPD sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, juga disajikan sebagai lampiran dari RKPD untuk menjelaskan isi dari Bab V Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah

Penandatangan: 6. Penetapan Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016.

Penandatangan: - a. Bupati menerima secara resmi naskah Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD Tahun 2016 dari Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA);

Penandatangan: - b. Bupati menetapkan Peraturan Peraturan Bupati tentang RKPD Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016;

Penandatangan: - c. Bupati memberikan pengantar dan arahan untuk menggunakan RKPD Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016. Mengenai keterkaitan proses/tahapan mekanisme penyusunan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 serta proses penyusunannya, maka secara lebih jelas dapat dilihat pada Gambar 1.1 sebagai berikut: Gambar 1.1 Alur Penyusunan RKPD Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 Sumber: Bappenas, 2014. ## 1.2. Dasar Hukum Penyusunan Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan RKPD Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 adalah : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang - Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan SPM (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

Penandatangan: 11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

Penandatangan: 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Penandatangan: 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

Penandatangan: 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517); 15. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bengkulu Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2011 Nomor 4).

Penandatangan: 16. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 17 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016; 17. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2008 Nomor 2); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tahun 2011 Nomor 6). ## 1.3. Hubungan Antar Dokumen ## Keterkaitan Antara Dokumen RKPD dengan Dokumen RPJMD, Renstra SKPD, Renja SKPD Serta Tindaklanjutnya dengan Proses Penyusunan RAPBD

Penandatangan: Mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pada dasarnya suatu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) disusun sebagai suatu penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah. Oleh karena itu RPJMD disusun dan ditetapkan paling lambat enam bulan terhitung setelah kepala daerah dilantik mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanan Rencana Pembangunan Daerah. RPJMD nantinya akan menjadi acuan dasar dalam menentukan arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah yang pada intinya memuat mengenai arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum anggaran, dan program prioritas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Sebagai suatu output perencanaan, RPJMD Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2011-2016, tidak dapat dipisahkan keberadaannya dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya. RPJMD Kabupaten Bengkulu Utara 2011-2016 ini tetap harus terintegrasi dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen perencanaan lainnya baik di tingkat nasional maupun daerah, terutama dengan dokumen perencanaan dan penganggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Adapun dokumen perencanaan dan penganggaran tersebut meliputi (1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), (2) Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), (3) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), dan (4) Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD). Secara substansi, keberadaan dokumen RPJMD Kabupaten Bengkulu Utara 2011-2016 ini dengan dokumen perencanaan tersebut membentuk keterkaitan yang bersifat hierarkis, yaitu dokumen dengan jangka waktu yang lebih pendek. Secara diagramatis keterkaitan hubungan dokumen RPJMD Kabupaten Bengkulu Utara 2011-2016 dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya tersebut dapat dilihat pada Gambar 1.2 sebagai berikut. ## Gambar 1.2 Hubungan Keterkaitan antara RKPD dengan Dokumen Perencanaan Dan Penganggaran lainnya Sumber : Bappenas, 2012. Mengacu pada Gambar 1.2 dapat diketahui bahwa secara rinci hubungan RKPD dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya adalah sebagai berikut : -  RKPD disusun dengan memperhatikan pokok-pokok arah kebijakan dalam RKP Nasional melalui mekanisme Musrenbang; -  RKPD disusun dengan berpedoman pada RPJM Daerah yang di dalamnya memuat mengenai penjabaran visi, misi, dan arah kebijakan pembangunan daerah; -  RKPD ini nantinya menjadi pedoman bagi penyusunan rencana kerja SKPD yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi dari tiap SKPD; -  RKPD ini nantinya dijabarkan dalam RAPBD dengan berpedoman juga kepada rencana kerja SKPD. Memperhatikan hubungan keterkaitan sebagaimana dijelaskan di atas, maka dalam penyusunan RKPD Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016, ini harus memperhatikan keberadaan dari dokumen RKP, RPJMD Kabupaten Bengkulu Utara dan Rencana Kerja SKPD. Selanjutnya, dokumen perencanaan lainnya seperti Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), baik RTRW Nasional, RTRW Provinsi, maupun RTRW Kabupaten Bengkulu Utara tidak terpisahkan dari dokumen perencanaan tata ruang wilayah. Gambaran umum, untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam Gambar 1.3 sebagai berikut. ## Gambar 1.3 Hubungan Antara RKPD Kabupaten Bengkulu Utara Dengan ## Dokumen Perencanaan Lainnya. Sumber : Bappenas, 2012. ## 1.4. Sistematika Dokumen RKPD

Penandatangan: Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, sistematika penyusunan Dokumen RKPD Tahun 2016 sekurang-kurangnya memuat hal sebagai berikut: ## BAB I. PENDAHULUAN Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan awal RKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. ## 1.1. Latar Belakang Mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, proses penyusunan RKPD, kedudukan RKPD tahun rencana dalam periode dokumen RPJMD, keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen RPJMD, Renstra SKPD, Renja SKPD serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD. ## 1.2. Dasar Hukum Penyusunan Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD, baik yang berskala nasional, maupun lokal. Pada subbab dicantumkan semua peraturan perundang-undangan terkait. ## 1.3. Hubungan antar Dokumen Bagian ini menjelaskan hubungan RKPD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya. Keterhubungan dengan dokumen lain, seperti: RPJPN, RPJPD provinsi, RTRW nasional, RTRW provinsi, dan RTRW kabupaten. ## 1.4. Sistematika Dokumen RKPD Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RKPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab. ## 1.5. Maksud dan Tujuan Memberikan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan dokumen RKPD bagi daerah. ## BAB II. EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu menguraikan tentang hasil evaluasi RKPD tahun lalu, selain itu juga memperhatikan dokumen RPJMD dan dokumen RKPD tahun berjalan sebagai bahan acuan. Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan menguraikan tentang kondisi geografi, demografi, pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan, dan permasalahan pembangunan. ## 2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah Bagian ini sangat penting untuk menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Bagian ini dijabarkan berdasarkan hasil analisis dan kajian gambaran umum kondisi daerah pada tahap perumusan. ## 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD Mencakup telaahan terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah, berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun lalu dan realisasi RPJMD yang bersumber dari telaahan hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan/atau dari laporan pertanggung jawaban APBD menurut tahun-tahun yang berkenaan. Mengemukakan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah tahun lalu. Evaluasi meliputi seluruh program dan kegiatan yang dikelompokkan menurut kategori urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah, menyangkut realisasi capaian target kinerja keluaran kegiatan dan realisasi target capaian kinerja program tahun lalu terhadap RPJMD. ## 2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah. Permasalahan pembangunan daerah berisi uraian rumusan umum permasalahan pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis isu permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah, dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi SKPD. ## BAB III. RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH Memuat
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini, dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I

: Pendahuluan

BAB II

: Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian

Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan

BAB III

: Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah

BAB IV

: Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

BAB V

: Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah

BAB VI

: Penutup

Lampiran-Lampiran

Diundangkan di Arga Makmur Pada tanggal, 25 Mei 2015

## SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA

ttd SAID IDRUS ALBAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2015 NOMOR 18

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI HUKUM Setdakab.Bengkulu Utara

ZULKARNAIN Pembina Tingkat I (IV/b)

Nip.196407051988031010

## BAB III PENUTUP

## Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

Ditetapkan di Arga Makmur Pada Tanggal 25 Mei 2015

BUPATI BENGKULU UTARA, ttd

H. M. IMRON ROSYADI

## BAB I

## PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dinyatakan bahwa pemerintah daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Penjabaran RPJMD dimaksud bertujuan untuk mewujudkan pencapaian visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Oleh karena itu, RKPD mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat:

- a. Secara substansial, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan SKPD penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah dalam 1 (satu) tahun;
- b. Secara normatif, menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD);
- c. Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan di bidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta pembangunan daerah yang menjadi tanggung jawab masing- masing Kepala SKPD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Rencana Kerja SKPD;dan
- d. Secara faktual, menjadi tolok ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Sebagai suatu dokumen resmi rencana daerah, RKPD juga mempunyai kedudukan, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan, untuk itu maka sesuai amanat dalam kedua undang-undang diatas, Bappeda merupakan institusi yang ditunjuk dan berfungsi sebagai koordinator dalam penyelenggaraan perencanaan daerah yang juga mengkoordinasikan perencanaan-perencanaan yang bersifat sektoral di daerah.

Dokumen RKPD secara umum mempunyai nilai strategis, antara lain:

- a. Merupakan instrumen pelaksanaan RPJMD untuk mewujudkan visi dan misi kepala daerah.
- b. Menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja SKPD, berupa program/ kegiatan SKPD dan/atau lintas SKPD.
- c. Mewujudkan konsistensi program dan sinkronisasi pencapaian sasaran RPJMD.
- d. Menjadi landasan penyusunan KUA dan PPAS untuk menyusun RAPBD.
- e. Menjadi pedoman dalam mengevaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- f. Menjadi instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016, merupakan penjabaran dari Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2011-2016, sebagaimana yang diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu, RKPD Tahun 2016 memuat langkah-langkah untuk mendukung perwujudan visi Kabupaten Bengkulu Utara yaitu 'Terwujudnya Masyarakat Bengkulu Utara yang Mandiri, Maju, dan Bermartabat' yang menjadi visi Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2011-2016. Selain sebagai penjabaran RPJMD Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 20112016, RKPD Tahun 2016 juga disusun dengan mempertimbangkan perkembangan terakhir kondisi daerah pada Tahun 2013 serta permasalahan dan tantangan prioritas yang diestimasi akan terjadi pada Tahun 2014 yang hasilnya diformulasikan menjadi tema pembangunan Tahun 2016. Selanjutnya tema ini mendasari rencana aksi RKPD 2016 sebagai pelaksanaan prioritas pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2011-2016.

RKPD Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 merupakan penjabaran tahun kelima dari RPJMD Kabupaten Bengkulu periode Tahun 2011-2016. RPJMD Kabupaten Bengkulu Tahun 2011-2016 telah direalisasikan dengan tetap berpedoman pada proses perencanaan yang telah menjadi skala prioritas dalam matriks prioritas RPJMD Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2011-2016, dan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun pelaksanaan periodesasi RPJMD Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2011-2016 telah dievaluasi target kinerjanya oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara untuk menjadi dasar perbaikan dalam penyusunan kebijakan perencanaan Tahun 2016. Realisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2011-2016, merupakan dokumen perencanaan periode kedua RPJPD Tahun 20062026 yang tetap berpedoman pada proses perencanaan: politik, teknokratik, partisipatif, bottom-up dan top-down . Selain merupakan penjabaran utama dari RPJMD Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2011-2016, RKPD Tahun 2016 juga mencakup subtansi prioritas

pembangunan daerah, rancangan kerangka ekonomi makro daerah, arah kebijakan keuangan daerah, program dan kegiatan SKPD, lintas SKPD, kewilayahan, dan memuat kegiatan dalam kerangka regulasi dan kerangka anggaran.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah, selanjutnya menjadi pedoman bagi penyelenggaraan pembangunan daerah oleh seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yang secara substansi memuat rencana kerja, program, dan indikasi kegiatan yang bersifat terukur dan berorientasi pada pendekatan fungsi/subfungsi pembangunan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya yang tersedia dengan tetap berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah beserta perubahan-perubahannya.

Penyusunan RKPD Kabupaten Bengkulu Utara juga berpedoman pada arah kebijakan pembangunan nasional, arah kebijakan pembangunan daerah, tahapan dan tatacara penyusunan, tahapan dan tatacara penyusunan perubahan, pengendalian dan evaluasi, serta konsistensi perencanaan dan penganggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 1.1.1 Tahapan Penyusunan RKPD

Tahapan dan proses Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 secara operasional mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dilakukan dengan tatacara sebagai berikut :

1. Persiapan penyusunan RKPD meliputi: pembentukan Tim Penyusun RKPD, orientasi mengenai RKPD, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.
2. Perumusan rancangan awal RKPD:
- a. Perumusan rancangan awal RKPD dilakukan melalui serangkaian kegiatan sebagai berikut:
- 1) Pengolahan data dan informasi.
- 2) Analisis gambaran umum kondisi daerah.
- 3) Analisis ekonomi dan keuangan daerah.
- 4) Evaluasi kinerja tahun lalu.
- 5) Penelaahan terhadap kebijakan pemerintah pusat dalam rancangan RKP Tahun 2016.
- 6) Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD yang selaras dengan pencapaian sasaran dan program prioritas sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD. Perumusan permasalahan pembangunan daerah.
- 7) Perumusan rancangan kerangka ekonomi dan kebijakan keuangan daerah.
- 8) Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah beserta pagu indikatif.

- 9) Perumusan program prioritas beserta pagu indikatif.
- 10) Pelaksanaan forum konsultasi publik.
- 11) Penyelarasan rencana program prioritas daerah beserta pagu indikatif.
- b. Rancangan awal RKPD menjadi acuan perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif Rancangan Renja SKPD Tahun 2016.
- c. Perumusan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan pada prioritas, sasaran dan program yang tercantum dalam rancangan awal RKPD yang akan disusun kedalam rancangan Renja SKPD Tahun 2016 harus selaras dan konsisten dengan yang ditetapkan dalam Renstra SKPD.
3. Penyusunan Rancangan RKPD
7. Penyusunan rancangan RKPD Tahun 2016 merupakan penyempurnaan rancangan awal RKPD Tahun 2016 berdasarkan masukan dari rancangan Renja SKPD Tahun 2016 dan untuk mengharmoniskan serta mensinergikan dengan prioritas dan sasaran pembangunan nasional untuk provinsi dan sasaran pembangunan provinsi bagi kabupaten.
4. Pelaksanaan Musrenbang RKPD
9. Musrenbang RKPD Tahun 2016 merupakan forum antarpemangku kepentingan guna membahas rancangan RKPD Tahun 2016. Sesuai dengan pentahapan, musrenbang dibagi menjadi Musrenbang RKPD Kabupaten di kecamatan, Musrenbang RKPD Kabupaten di Kabupaten dan Musrenbang RKPD Provinsi di Provinsi.
5. Perumusan Rancangan Akhir RKPD Tahun 2016
11. Untuk mewujudkan sinergi, harmonisasi, dan sinkronisasi pembangunan antara pusat dan daerah serta antardaerah,dan rancangan akhir RKPD Provinsi, dilakukan dengan proses sebagai berikut:
- a. Rancangan akhir RKPD Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 dirumuskan berdasarkan masukan Berita Acara Kesepakatan Hasil Musrenbang RKPD Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016, dengan memperhatikan hasil Musrenbang RKPD Provinsi Bengkulu Tahun 2016, serta dengan memperhatikan rancangan RKP Tahun 2016 yang bertema ' Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk Meletakkan Fondasi Pembangunan yang Berkualitas'.
- b. Rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang tercantum dalam Lampiran II Berita Acara Kesepakatan Hasil Musrenbang RKPD sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, juga disajikan sebagai lampiran dari RKPD untuk menjelaskan isi dari Bab V Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah
6. Penetapan Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016.
- a. Bupati menerima secara resmi naskah Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD Tahun 2016 dari Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA);
- b. Bupati menetapkan Peraturan Peraturan Bupati tentang RKPD Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016;

- c. Bupati memberikan pengantar dan arahan untuk menggunakan RKPD Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016.

Mengenai keterkaitan proses/tahapan mekanisme penyusunan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 serta proses penyusunannya, maka secara lebih jelas dapat dilihat pada Gambar 1.1 sebagai berikut:

Gambar 1.1 Alur Penyusunan RKPD Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016


Sumber: Bappenas, 2014.

## 1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan RKPD Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 adalah :

1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

- Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan SPM (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
15. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bengkulu Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2011 Nomor 4).
16. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 17 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2008 Nomor 2);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tahun 2011 Nomor 6).

## 1.3. Hubungan Antar Dokumen

## Keterkaitan Antara Dokumen RKPD dengan Dokumen RPJMD, Renstra SKPD, Renja SKPD Serta Tindaklanjutnya dengan Proses Penyusunan RAPBD

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pada dasarnya suatu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) disusun sebagai suatu penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah. Oleh karena itu RPJMD disusun dan ditetapkan paling lambat enam bulan terhitung setelah kepala daerah dilantik mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanan Rencana Pembangunan Daerah. RPJMD nantinya akan menjadi acuan dasar dalam menentukan arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah yang pada intinya memuat mengenai arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum anggaran, dan program prioritas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Sebagai suatu output perencanaan, RPJMD Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2011-2016, tidak dapat dipisahkan keberadaannya dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya. RPJMD Kabupaten Bengkulu Utara 2011-2016 ini tetap harus terintegrasi dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen perencanaan lainnya baik di tingkat nasional maupun daerah, terutama dengan dokumen perencanaan dan penganggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Adapun dokumen perencanaan dan penganggaran tersebut meliputi (1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), (2) Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), (3) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), dan (4) Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD).

Secara substansi, keberadaan dokumen RPJMD Kabupaten Bengkulu Utara 2011-2016 ini dengan dokumen perencanaan tersebut membentuk keterkaitan yang bersifat hierarkis, yaitu dokumen dengan jangka waktu yang lebih pendek. Secara diagramatis keterkaitan hubungan dokumen RPJMD Kabupaten Bengkulu Utara 2011-2016 dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya tersebut dapat dilihat pada Gambar 1.2 sebagai berikut.

## Gambar 1.2 Hubungan Keterkaitan antara RKPD dengan Dokumen Perencanaan Dan Penganggaran lainnya

Sumber : Bappenas, 2012.


Mengacu pada Gambar 1.2 dapat diketahui bahwa secara rinci hubungan RKPD dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya adalah sebagai berikut :

-  RKPD disusun dengan memperhatikan pokok-pokok arah kebijakan dalam RKP Nasional melalui mekanisme Musrenbang;
-  RKPD disusun dengan berpedoman pada RPJM Daerah yang di dalamnya memuat mengenai penjabaran visi, misi, dan arah kebijakan pembangunan daerah;
-  RKPD ini nantinya menjadi pedoman bagi penyusunan rencana kerja SKPD yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi dari tiap SKPD;
-  RKPD ini nantinya dijabarkan dalam RAPBD dengan berpedoman juga kepada rencana kerja SKPD.

Memperhatikan hubungan keterkaitan sebagaimana dijelaskan di atas, maka dalam penyusunan RKPD Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016, ini harus memperhatikan keberadaan dari dokumen RKP, RPJMD Kabupaten Bengkulu Utara dan Rencana Kerja SKPD. Selanjutnya, dokumen perencanaan lainnya seperti Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), baik RTRW Nasional, RTRW Provinsi, maupun RTRW Kabupaten Bengkulu Utara tidak terpisahkan dari dokumen perencanaan tata ruang wilayah. Gambaran umum, untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam Gambar 1.3 sebagai berikut.

## Gambar 1.3 Hubungan Antara RKPD Kabupaten Bengkulu Utara Dengan

## Dokumen Perencanaan Lainnya.


Sumber : Bappenas, 2012.

## 1.4. Sistematika Dokumen RKPD

Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, sistematika penyusunan Dokumen RKPD Tahun 2016 sekurang-kurangnya memuat hal sebagai berikut:

## BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan awal RKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

## 1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, proses penyusunan RKPD, kedudukan RKPD tahun rencana dalam periode dokumen RPJMD, keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen RPJMD, Renstra SKPD, Renja SKPD serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

## 1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD, baik yang berskala nasional, maupun lokal. Pada subbab dicantumkan semua peraturan perundang-undangan terkait.

## 1.3. Hubungan antar Dokumen

Bagian ini menjelaskan hubungan RKPD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya. Keterhubungan dengan

dokumen lain, seperti: RPJPN, RPJPD provinsi, RTRW nasional, RTRW provinsi, dan RTRW kabupaten.

## 1.4. Sistematika Dokumen RKPD

Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RKPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab.

## 1.5. Maksud dan Tujuan

Memberikan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan dokumen RKPD bagi daerah.

## BAB II. EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu menguraikan tentang hasil evaluasi RKPD tahun lalu, selain itu juga memperhatikan dokumen RPJMD dan dokumen RKPD tahun berjalan sebagai bahan acuan.

Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan menguraikan tentang kondisi geografi, demografi, pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan, dan permasalahan pembangunan.

## 2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah

Bagian ini sangat penting untuk menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Bagian ini dijabarkan berdasarkan hasil analisis dan kajian gambaran umum kondisi daerah pada tahap perumusan.

## 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Mencakup telaahan terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah, berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun lalu dan realisasi RPJMD yang bersumber dari telaahan hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan/atau dari laporan pertanggung jawaban APBD menurut tahun-tahun yang berkenaan.

Mengemukakan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah tahun lalu. Evaluasi meliputi seluruh program dan kegiatan yang dikelompokkan menurut kategori urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah, menyangkut realisasi capaian target kinerja keluaran kegiatan dan realisasi target capaian kinerja program tahun lalu terhadap RPJMD.

## 2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah.

Permasalahan pembangunan daerah berisi uraian rumusan umum permasalahan pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis isu permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah, dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi SKPD.

## BAB III. RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

## 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Mengemukakan tentang arahan nasional dibidang ekonomi yang bersumber dari dokumen RKP, RKPD provinsi dan juga kebijakan dibidang ekonomi dalam dokumen RPJMD kabupaten. Arah kebijakan ekonomi daerah ditujukan untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi kepala daerah, serta isu strategis daerah, sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun rencana.

## 3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Berisikan uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah, berdasarkan hasil analisis.

## BAB IV. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi isu strategis dan masalah mendesak ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.

Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta indikasi prioritas kegiatannya, juga memperhatikan apa yang diusulkan oleh SKPD berdasarkan prakiraan maju pada RKPD tahun sebelumnya.

## 4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Menjelaskan tentang hubungan visi/misi dan tujuan/sasaran pembangunan 5 (lima) tahunan yang diambil dari dokumen RPJMD.

## 4.2. Prioritas dan Pembangunan

Suatu prioritas pembangunan daerah tahun (n) pada dasarnya adalah gambaran prioritas pembangunan tahun rencana yang diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun rencana.

## BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun Rencana Kerja

Pembangunan Daerah (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat. Diuraikan dari program dan kegiatan yang paling bermanfaat atau memiliki nilai kegunaan tinggi bagi masyarakat.

## BAB VI. PENUTUP

Memuat arahan kepala daerah bagi satuan kerja pemerintah daerah dalam rangka menyusun dokumen rencana kerja satuan kerja perangkat daerah.

## 1.5. Maksud dan Tujuan

## 1.5.1 Maksud

Secara umum, penyusunan RKPD Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 dimaksudkan untuk :

- a. Meningkatkan konsistensi antar kebijakan yang dilakukan berbagai organisasi publik dan antara kebijakan makro dan mikro maupun antara kebijakan dan pelaksanaan.
- b. Meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perumusan kebijakan dan perencanaan program.
- c. Menyelaraskan perencanaan program dan penganggaran.
- d. Meningkatkan akuntabilitas pemanfaatan sumberdaya dan keuangan publik.
- e. Terwujudnya penilaian kinerja kebijakan yang terukur, perencanaan, dan pelaksanaan sesuai RPJMD, sehingga tercapainya efektifitas perencanaan.
- f. Terciptanya sinergitas dan sinkronisasi pelaksanaan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan daerah serta terciptanya efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.

## 1.5.2 Tujuan

Tujuan dari penyusunan RKPD Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 adalah:

- a. Untuk menciptakan sinergitas pelaksanaan pembangunan daerah antar-wilayah, antar-sektor pembangunan, dan antartingkat pemerintahan serta untuk mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah;
- b. Adanya tersedianya dokumen perencanaan tahunan sebagai pedoman penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja masingmasing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
- c. Sebagai Landasan Penyusunan KUA dan PPAS untuk menyusun RAPBD;
- d. Mewujudkan konsistensi program dan sinkronisasi pencapaian sasaran RPJMDTersedianya dokumen perencanaan tahunan sebagai pedoman penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

## BAB II

## EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2014 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

- 2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah
- 2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi
- 2.1.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah
- 2.1.1.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Luas wilayah Kabupaten Bengkulu Utara seluas 4.324,6 Km 2 , mengacu pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah di Provinsi Bengkulu. Kabupaten Bengkulu Utara dengan Ibukota Arga Makmur, yang terdiri dari 17 Kecamatan secara administrasi termasuk ke dalam Wilayah Provinsi Bengkulu. Jelasnya dapat di lihat pada Gambar 2.1. Secara administratif berbatasan dengan wilayah-wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara dengan Kabupaten Muko-Muko;
- b. Sebelah selatan dengan Kabupaten Bengkulu Tengah;
- c. Sebelah timur dengan Provinsi Jambi, Kabupaten Lebong dan Rejang Lebong; dan
- d. Sebelah barat dengan Samudera Hindia.

Jumlah kecamatan di Kabupaten Bengkulu Utara pada Tahun 2008 sebanyak 12 Kecamatan disebabkan oleh adanya pemekaran Kabupaten Bengkulu Utara dengan dasar hukum terbitnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah di Provinsi Bengkulu. Sehubungan dengan kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan langsung kepada masyarakat pada Tahun 2010, Kabupaten Bengkulu Utara melakukan pemekaran kecamatan yaitu Kecamatan Air Padang dan Kecamatan Hulu Palik, sehingga pada Tahun 2010 total kecamatan yang ada di Kabupaten Bengkulu Utara berjumlah 14 Kecamatan. Pada Tahun 2012 Kabupaten Bengkulu Utara melakukan pemekaran wilayah Kecamatan yaitu Kecamatan Arma Jaya, Kecamatan Tanjung Agung Palik, dan Ulok Kupai, sehingga pada Tahun 2012 total Kecamatan yang ada di Kabupaten Bengkulu Utara berjumlah 17 Kecamatan. Pada Tahun 2015 ini Kabupaten Bengkulu Utara kembali melakukan pemekaran wilayah Kecamatan yaitu Kecamatan Pinang Raya dan Kecamatan Marga Sakti Sebelat, sehingga pada Tahun 2015 ini total Kecamatan yang ada di Kabupaten Bengkulu Utara berjumlah 19 Kecamatan.

Gambar 2.1. Peta Administrasi Kabupaten Bengkulu Utara


Sumber: Rancangan RTRW Kabupaten Bengkulu Utara, 2013 - 2033 (belum masuk 2 Kecamatan baru yaitu Pinang raya dan Marga sakti Sebelat)

## 2.1.1.1.2 Letak dan Kondisi Geografis

## a. Posisi Astronomis

Posisi astronomis Kabupaten Bengkulu Utara terletak posisi geografis Kabupaten Bengkulu Utara terletak antara 101° 32'-102° 8' BT dan 2°15'-4° LS.

## b. Kondisi Geostrategik

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu, Kota Bengkulu ditetapkan sebagai tiga ibukota pemerintahan yaitu sebagai ibukota provinsi, Ibukota Kotamadya Bengkulu dan Kabupaten Bengkulu Utara. Mengingat luasnya wilayah Kabupaten Bengkulu Utara dan semakin kompleksnya permasalahan pembangunan dan kemasyarakatan seiring dengan perkembangan pembangunan, maka sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1976, Ibukota Kabupaten Bengkulu Utara dipindahkan ke Kota Arga Makmur pada Tanggal 8 Oktober 1976.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003, Kabupaten Bengkulu Utara dimekarkan menjadi dua kabupaten yaitu Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Muko-Muko. Kemudian pada Tahun 2008, Kabupaten Bengkulu Utara kembali memekarkan wilayahnya yaitu Kabupaten Bengkulu Tengah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah di Provinsi Bengkulu dan sejak saat itu pengelolaan wilayah serta Pemerintahan Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Muko-Muko dan Kabupaten Bengkulu Tengah menjadi terpisah.

Kota Arga Makmur sebagai Ibukota Kabupaten Bengkulu Utara, dari Kota Bengkulu (Ibukota Provinsi Bengkulu) dapat ditempuh melalui beberapa alternatif jalan dengan jarak sebagai berikut :

- 1) Melalui Lubuk Durian dengan jarak 76 Km.
- 2) Melalui Lais dengan jarak 72 Km.
- 3) Melalui Tanjung Agung Palik-Dusun Kali dengan jarak 60 Km.
- 4) Melalui Tanjung Agung Palik-Dusun Curup-Kemumu dengan jarak 63 Km.
- 5) Melalui Kota Agung-Dusun Curup-Dusun Kali dengan jarak 74 Km.

Jarak antara Kota Arga Makmur ke ibukota-ibukota kecamatan di wilayah Kabupaten Bengkulu Utara disajikan pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Jarak Antara Kota Arga Makmur ke Ibukota Kecamatan di Kabupaten Bengkulu Utara

| NO | Kecamatan | Jarak (KM) |
|------|---------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Arga Makmur | 1 |
| 2 | Arma Jaya | 12 |
| 3 | Air Besi | 17 |
| 4 | Padang Jaya | 20 |
| 5 | Tanjung Agung Palik | 19 |
| 6 | Hulu Palik | 24 |
| 7 | Air Padang | 18 |
| 8 | Lais | 27 |
| 9 | Kerkap | 28 |
| 10 | Batik Nau | 43 |
| 11 | Giri Mulya | 40 |
| 12 | Air Napal | 40 |
| 13 | Ketahun | 62 |
| 14 | Ulok Kupai | 105 |
| 15 | Napal Putih | 127 |
| 16 | Putri Hijau | 125 |
| 17 | Enggano | 270 |

Sumber : Potensi Desa Kabupaten Bengkulu Utara, 2013 (Hasil Validasi Data).

## c. Kondisi/ kawasan

Kondisi secara umum Kabupaten Bengkulu Utara ditinjau dari pola ruang eksisting wilayah perencanaan, dapat dikelompokkan meliputi pedalaman, terpencil, pesisir, pegunungan serta kepulauan. Wil