PERATURAN DAERAH KABUPATEN RI Nomor BET Tahun 2007 tentang PEDOMAN PENGKAPUSANPENJUALAN KENDARAAN PERORANGAN DIKAS KENDARAAN DINAS OPERASIONAL MILIK PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR : TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN PENGHAPUSAN/ PENJUALAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS DAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL MILIK PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN (berlaku 24 April 2007)
Pembukaan
Menimbang:
bahwa Kendaraan Dinas yang terdiri dari Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Operasional Dinas adalah merupakan Bagian dari Barang Milik Daerah:
- b. bahwa Barang Milik Daerah jenis Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Operasional bYasainari Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 tahun 2004 yang telah berumur lebih
lambahan Lembaran Negara Rebulik Indonesia Nomor 4355):
- . Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 ): 5.
- . Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 ): 6.
- . Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daetah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438 ).: 7
- . Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 8 Tentang Penjualan Kendaraan:
- . Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik / Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah dalam rangka Otonomi 9 Daerah:
.
- 10.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 94,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578 ) dan telah diubah lagi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006, dan diubah lagi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007:
11. Peraturan Pemerintah Nomor &amp;6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah :
- 12 Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2004:
13. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 152 lanun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah.
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
Dan BUPATI PESISIR SELATAN
MEMUTUSKAN :
enetapkan
:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TENTANG PEDOMAN PENGHAPUSAN / PENJUALAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS DAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL MILIK PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan :
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1045 :
- Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daeral sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah: 3
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebu DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupater Pesisir Selatan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintat Daerah.
- Kendaraan Perorangan Dinas adalah Kendaraan Perorangar dinas yang dipergunakan oleh Pejabat Negara: 5.
- Kendaraan dinas Operasional Perkantoran adalah Kendaraar Dinas yang digunakan untuk kelancaran tugastugas Perkantoran: 6.
- Kendaraan Dinas Operasional Khusus adalah Kendaraan Dinas yang Penggunaanya khusus untuk pelayanan masyarakat:
- Penghapusan adalah kegiatan atau tindakan untuk melepaskan pemilikan atau penghapusan pencatatannya dari Daftar Investaris Barang Daerah: 8.
- Kas Daerah adalah Tempat penyimpan uang yang ditunjuk oleh Bupati. 9
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 2
- (1) Bupati sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan Barang Milik Daerah berwenang dan bertanggung jawab atas pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan Kendaraan Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan ketentuan ayat (1) Bupati berhak mengatur dan mengurus Barang Milik Daerah, dalam hal ini Kendaraan Dinas.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 3
- (1) Kendaraan Dinas yang dapat dijual adalah Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Operasional.
- (2) Kendaraan Dinas Operasional sebagaimana maksud ayat (1) terdiri dari :
- a. Kendaran Dinas Operasional Perkantoran:
- b. Kendaraan Dinas Operasional Khusus:
- (3) Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Operasional yang telah dijual. dihapus dari Daftar Inventaris Barang Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 4
- (1) Kendaraan Perorangan Dinas yang diperuntukan pemakaiannya bagi Bupati dan Wakil Bupati hanya dapat dijual 1 (satu) buah kepada yang bersangkutan setelah masa jabatannya berakhir atau setelah umur kendaraan mencapai 5 (ima) tahun atau lebih.
- (2) Kendaraan Dinas Operasional Perkantoran baik roda 2 (dua) maupun roda 4 (empat) yang setelah berumur lebih 5 (lima) tahun atau karena rusak dan tidak efesien lagi bagi keperluan dinas dapat dijual melalui penghapusan kepada Pegawai Negeri.
- (3) Kendaran dinas operasional khusus seperti Truck, Ambulance, mobil Pemadam Kebakaran, Alat Berat, kendaraan diatas air yang telah telah berumur 10 ( sepuluh ) tahun dan telah ada penggantiannya atau rusak berat dan tidak effesien lagi keperluan Dinas dapat dihapuskan
- (4) Penghapusan atau penjualan Kendaraan Dinas Operasional dan Kendaraan Dinas perorangan dapat dilaksanakan sepanjang tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 7
- (1) Pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa penghapusan/penjualan Kendaraan Dinas yang bernilai lebih Rp. 5.000.000.000,(lima miliar rupiah), dilakukan setelah mendapat persetujuan DPRD
- (2) Usul untuk memperoleh persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas diajukan oleh Bupati :
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 8
Pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa penghapusan / penjualan Kendaraan Dinas yang bernilai sampai dengan Rp.5.000.000.000,(lima miliar rupiah) dilakukan oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan Bupati
BAB VI - PENYETORAN Pasal 9
Pasal 9
- (1) Apabila ada biaya perbaikan selama 1 (satu) tahun terakhir atas kendaraan tersebut, maka biaya dimaksud harus dibayar lunas sekaligus oleh pembeli sebelum Surat Perjanjian ditandatangani
2. IN Pembayaran harna nemhelian kendaraan dilakukan denaan mencicil, yang baru dapat dilunaskan sekurang-kurangnya
BAB VI - PENYETORAN Pasal 9
Pasal 11
Bagi mereka yang tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana tersebut dalam Pasal 9 dan Pasal 10 tersebut diatas, dapat dicabut haknya untuk membeli Kendaraan Perorangan Dinas Milik Daerah.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP Pasal 12
Pasal 12
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Penetapan: Ditetapkan di Painan Pada Tanggal 24 April 2007 BUPATI PESISIR SELATAN dto -NASRUL ABIT L

Penetapan: Diundangkan di Painan Pada Tanggal 23 Juli 2007 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN dto Drs. H.ADRIL NIP. 010087271 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2007 NOMOR: 10 SERI: E 2 dapat dijual Kepada Pejabat Negara dan Pegawai Negeri Sipil pada akhir masa jabatannya dan Anggota DPRD. Dalam Penjualan Kendaraan dinas dimaksud agar dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, perlu diatur lebih lanjut dengan Peraturan daerah yang merupakan dasar pedoman dan acuan yang dapat dipertanggungjawabkan oleh Pemerintah Daerah. ## Il. PASAL DEMI PASAL 3 Pasal Pasal 4 1/d Pasal Cukup Jelas Ayat (1) Ayat (2) Cukup Jelas Pasal Usia Kendaraan roda dua dan roda empat yang telah mencapai 7 ( tujuh ) tahun dihitung sejak tanggal pembelian kendaraan. (3) Ayat (4) s/d Pasal 8 Usia Kendaraan roda dua dan roda empat yang telah mencapai 10 (sepuluh) tahun dihitung sejak tanggal pembelian, yang diralisasikan setelah ada penggantinya. Cukup Jelas