PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor TAHUN Tahun 1993 tentang PENETAPAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN JANDA/DUDANYA (berlaku 10 Juni 1993)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa dengan adanya perbaikan gaji pokok Pegawai Negeri Sipil yang berlaku terhitung mulai tanggal 1 April 1992 yang kemudian diperbaiki lagi dan berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari 1993, masing-masing sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1993, maka terdapat perbedaan pensiun pokok antara yang dipensiunkan sejak bulan April 1992 dengan yang dipensiunkan sebelumnya, dan pensiun pokok antara yang dipensiunkan sejak bulan Januari 1993 dengan yang dipensiunkan sebelumnya;
- b. bahwa berhubung dengan itu, dipandang perlu menetapkan kembali pensiun pokok bagi pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya yang dipensiunkan sebelum dan setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1992 dan yang dipensiunkan sebelum dan setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1993;
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai Dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2906);
3. Undang-...
Menetapkan
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098), jis Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1992 (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 90) dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1993 (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 21);
MEMUTUSKAN :
: PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN JANDA/DUDANYA.
Pasal 1
Terhitung mulai tanggal 1 April 1992 :
- a. Pensiunan Pegawai Negeri Sipil yang dipensiunkan sebelum bulan April 1992, pensiun pokoknya disesuaikan menurut Daftar I-A sampai dengan Daftar I-Q sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I Peraturan Pemerintah ini;
- b. Pensiunan janda/duda Pegawai Negeri Sipil yang dipensiunkan sebelum bulan April 1992, pensiun pokoknya disesuaikan menurut Daftar II-A sampai dengan Daftar Ii-Q sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Pemerintah ini;



- c. Pensiunan janda/duda Pegawai Negeri Sipil yang tewas yang dipensiunkan sebelum bulan April 1992, pensiun pokoknya disesuaikan menurut Daftar III-A sampai dengan Daftar III-Q sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Pemerintah ini.

## Pasal 2

Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan pensiunan janda/duda yang pensiun pokoknya ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1992, dibulatkan pensiun pokoknya sebagai berikut :

- a. bagi Pegawai Negeri Sipil menurut Daftar IV-A sampai dengan Daftar IV-Q sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Pemerintah ini;
- b. bagi janda/duda Pegawai Negeri Sipil menurut Daftar V-A sampai dengan Daftar V-Q sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Pemerintah ini;
- c. bagi janda/duda Pegawai Negeri Sipil yang tewas menurut Daftar VI-A sampai dengan Daftar VI-Q sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Pemerintah ini.

## Pasal 3

Terhitung mulai tanggal 1 Januari 1993 :

- a. Pensiunan Pegawai Negeri Sipil yang dipensiunkan sebelum bulan Januari 1993, pensiun pokoknya disesuaikan menurut Daftar I-A sampai dengan Daftar I-Q sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII;



- b. Pensiunan janda/duda Pegawai Negeri Sipil yang dipensiunkan sebelum bulan Januari 1993, pensiun pokoknya disesuaikan menurut Daftar II-A sampai dengan Daftar II-Q sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII;
- c. Pensiunan janda/duda Pegawai Negeri Sipil yang tewas yang dipensiunkan sebelum bulan Januari 1993, pensiun pokoknya disesuaikan menurut Daftar III-A sampai dengan Daftar III-Q sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX.

## Pasal 4

Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan pensiunan janda/duda yang pensiun pokoknya ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1993 dibulatkan pensiun pokoknya sebagai berikut :

- a. bagi Pegawai Negeri Sipil menurut Daftar IV-A sampai dengan Daftar IV-Q sebagaimana tercantum dalam Lampiran X;
- b. bagi janda/duda Pegawai Negeri Sipil menurut Daftar V-A sampai dengan Daftar V-Q sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI;
- c. bagi janda/duda Pegawai Negeri Sipil yang tewas menurut Daftar VI-A sampai dengan Daftar VI-Q sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII.


## Pasal 5

Penyesuaian pensiun pokok maksimal berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1992 ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1993, ditetapkan atas dasar masa kerja golongan dan masa kerja pensiun terakhir yang dimiliki pada saat yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

## Pasal 6

Penyesuaian pensiun pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pasal 3, dan Pasal 5, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

## Pasal 7

Di atas pensiun pokok, kepada penerima pensiun diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan pangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.

## Pasal 8

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.




## Pasal 9

Ketentuan-ketentuan teknis pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara baik secara bersama maupun secara tersendiri menurut bidangnya masing-masing.

## Pasal 10

- (1) Ketentuan pensiun pokok bagi pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya yang dipensiunkan sebelum dan setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1992 mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 April 1992.
- (2) Ketentuan pensiun pokok bagi pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya yang dipensiunkan sebelum dan setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1993 mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 1993.

## Pasal 11

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.




Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Juni 1993 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 Juni 1993 MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA

ttd.

MOERDIONO