PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA Nomor 10 Tahun 2014 tentang RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2013-2018 (berlaku 8 Juli 2014)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI KAYONG UTARA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 10 TAHUN 2014
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2013-2018
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KAYONG UTARA,
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 150 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2018;
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
14. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 20102014;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 9 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaa Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2007-2027 (Lembaran Daerah
Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 6);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2008-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 23);
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA
Dengan Persetujuan Bersama dan
BUPATI KAYONG UTARA MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2013-2018.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah Kabupaten Kayong Utara.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.
6. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapantahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD, adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Satuan Kerja Parangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja-SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD yang disusun untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
11. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mendukung terwujudnya visi.
12. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
13. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
14. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
PRINSIP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
BAB II - PRINSIP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 2
- (1) Perencanaan pembangunan Daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.
- (2) Perencanaan pembangunan Daerah dilakukan Pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan
BAB II - PRINSIP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 3
RPJMD Tahun 2013-2018 dirumuskan ## BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN
BAB II - PRINSIP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 4
- (1) Penetapan RPJMD Tahun 2013-2018 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan dalam penyusunan Renstra-SKPD, RKPD, Rencana Kerja SKPD, dan perencanaan penganggaran.
- (2) Penetapan RPJMD Tahun 2013-2018 bertujuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten serta dengan kabupaten yang berbatasan.
KEDUDUKAN RPJMD
BAB IV - KEDUDUKAN RPJMD
Pasal 5
- (1) RPJMD Tahun 2013-2018 merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2013.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat visi, misi, strategi dan arah kebijakan pembangunan serta program prioritas daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun kedepan.
SISTEMATIKA RPJMD
BAB V - SISTEMATIKA RPJMD
Pasal 6
Sistematika RPJMD Tahun 2013-2018, meliputi :
- a. BAB I
PENDAHULUAN
- b. BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
- c. BAB III
GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN
KERANGKA PENDANAAN
- d. BAB IV
ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS
- e. BAB V
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
- f. BAB VI
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
- g. BAB VII
KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
- h. BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI
KEBUTUHAN PENDANAAN
- i. BAB IX
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
- j. BAB X
PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN
- k. BAB XI
PENUTUP
BAB V - SISTEMATIKA RPJMD
Pasal 7
Isi dan uraian RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tercantum dalam
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Penetapan: Ditetapkan di Sukadana pada tanggal 8 Juli 2014

Penandatangan: BUPATI KAYONG UTARA, HILDI HAMID

Penetapan: Diundangkan di Sukadana pada tanggal 17 September 2014

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA, HENDRI SISWANTO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2014 NOMOR 10 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA PROVINSI KALIMANTAN BARAT: (10/2014)
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Pasal 8

Penjabaran RPJMD lebih lanjut dituangkan dalam :

- a. RKPD;

- b. Renstra SKPD; dan

- c. Renja SKPD.

## BAB VI PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Pengendalian

## Pasal 9

- (1) Bupati melakukan pengendalian terhadap RPJMD.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. kebijakan perencanaan pembangunan daerah; dan
- b. pelaksanaan RPJMD.

## Pasal 10

- (1) Pengendalian RPJMD oleh Bupati dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Bappeda untuk keseluruhan perencanaan pembangunan daerah dan oleh Kepala SKPD untuk program dan/atau kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Pengendalian oleh Bappeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan RPJMD.
- (3) Pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan oleh SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana, dan kendala yang dihadapi.
- (4) Kepala Bappeda melaporkan hasil pemantauan dan supervisi RPJMD kepada Bupati, disertai dengan rekomendasi dan langkah-langkah yang diperlukan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian RPJMD diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Evaluasi

## Pasal 11

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap RPJMD.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi evaluasi terhadap:
- a. kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
- b. pelaksanaan RPJMD; dan
- c. hasil RPJMD.

## Pasal 12

- (1) Evaluasi RPJMD oleh Bupati dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Bappeda untuk keseluruhan perencanaan pembangunan daerah dan oleh Kepala SKPD untuk capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan SKPD periode sebelumnya.
- (2) Evaluasi Bappeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penilaian terhadap pelaksanaan proses perumusan dokumen RPJMD, pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah; dan
- b. menghimpun, menganalisis dan menyusun hasil evaluasi Kepala SKPD dalam rangka pencapaian rencana pembangunan daerah.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah periode berikutnya.

## BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 13

Dalam hal terjadi perkembangan yang berpengaruh terhadap target sasaran atau kebutuhan pembiayaan dalam RPJMD, dilakukan penyesuaian melalui penyusunan RKPD, kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah, prioritas dan plafon anggaran sementara serta anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk setiap tahunnya.

## BAB VIII

## KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana pada tanggal 8 Juli 2014

BUPATI KAYONG UTARA,


HILDI HAMID

Diundangkan di Sukadana pada tanggal 17 September 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA,


HENDRI SISWANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2014 NOMOR 10


NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA PROVINSI KALIMANTAN BARAT: (10/2014)

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2013-2018

## I. UMUM

RPJMD Kabupaten Kayong Utara merupakan dokumen perencanaan Kabupaten Kayong Utara untuk periode 5 tahun yang dimaksudkan untuk memberikan arahan sekaligus menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan di Kabupaten Kayong Utara dalam menyelenggarakan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Penyusunan RPJMD ini dilakukan dengan memperhatikan RPJM Nasional, RPJMD Provinsi Kalimantan Barat dan RTRW kabupaten/kota lainnya. RPJMD digunakan sebagai pedoman penetapan Renstra SKPD dan penyusunan RKPD serta digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 150 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2013-2018.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan 'para pemangku kepentingan' adalah akademisi, organisasi sosial kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat.

Ayat (3)

Mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah bertujuan untuk mencapai pemenuhan hak-hak dasar masyarakat sesuai dengan urusan dan kewenangan pemerintah daerah meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan 'Transparan' adalah membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

Huruf b

Yang dimaksud dengan 'Responsif' adalah dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah dan perubahan yang terjadi di daerah.

## Huruf c

Yang dimaksud dengan 'Efisien' adalah pencapaian keluaran tertentu dengan masukan terendah atau masukan terendah dengan keluaran maksimal.

## Huruf d

Yang dimaksud dengan 'Efektif' adalah kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki dengan cara atau proses yang paling optimal.

## Huruf e

Yang dimaksud dengan 'Akuntabel' adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangaan yang berlaku.

## Huruf f

Yang dimaksud dengan 'Partisipatif' adalah merupakan hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan daerah dan bersifat inklusif terhadap kelompok yang termarginalkan melalui jalur khusus komunikasi untuk mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan.

## Huruf g

Yang dimaksud dengan 'Terukur' adalah penetapan target kinerja yang akan dicapai dan cara-cara untuk mencapainya.

## Huruf h

Yang dimaksud dengan 'Berkeadilan dan berkelanjutan' adalah prinsip keseimbangan antarwilayah, sektor, pendapatan, gender dan usia.

## Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan 'pencapaian target' adalah kemajuan pelaksanaan kegiatan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 101