PERATURAN DAERAH PROVINSI MA Nomor 1 Tahun 2014 tentang ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014 (berlaku 1 Januari 2014)
Pembukaan
Mengingat
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2014
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBENUR SUMATERA BARAT,
- bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD untuk a.
- Menimbang memperoleh persetujuan bersama,
- bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukar: sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Anggaran Tahun 2014 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati bersama antara pemerintah daerah dengan DPRD: b.
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun c. Anggaran 2014.
- l. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan UndangUndang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swantantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646),
Ti
Ia
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569),
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688), sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988),
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3851):
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286),
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355),
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400),
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421),
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), 9.
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438),
11. Undang Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 504)),
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepaia Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028):
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090),
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712):
La
La
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 5340),
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575),
17. Peraturan Pemerintah Nomor $6 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor $6 Tahun 2005 tentang Sistim Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155),
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 457):
19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614),
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614),
21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupater/Kota ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439):
La
Li
22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165):
2. | Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman 23 Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219),
24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, '' Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272),
4. . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 25 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ,
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014,
28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-515 Tahun 2014 tentang Evaluasi: Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 dan Rancangan Peraturan Gubernur Sumatera Barat tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014:
29. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
Li
Menetapkan
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERH PROVINSI SUMATERA BARAT
dan
GUBERNUR SUMATERA BARAT
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014
Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 sebagai berikut :
1. Pendapatan Daerah
serta
Rp.
3.497.297.058.000,00
2. Belanja Daerah...
2. Pembiayaan Daerah : 3.
- a. Penerimaan
- b. Pengeluaran
Rp.
- Rp.
Surplus/(Defisit)...
Rp.
Rp.
225.C00.000.000,00
- 53.919.543.332,00 (-)
Penibiayaan Netto...
Rp
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan
Rp
Pasal 2
- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah
Rp.
- b. Dana perimbangan sejumlah
Rp.
3,608.888.673.630,00
( 111.591.615.830,00)
man
171.080.456.668,00
59.488.840.838,00
1.568.556.942.000,00
1.359.925.006.000,00
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah
Rp.
568.815.110.000,00
- 2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pajak Daerah sejumlah
- b. Retribusi Daerah sejumlah
4. Rp. 1.262.050.267.000,00
Rp.
13.036.290.000,00
- c. Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah
Rp.
99.508.220.000,00
- c. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah
2. Rp
193.962.165.000,00
- Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan : (3) a. Dana bagi hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak sejumlah ... Rp. 175.930.500.000,00
- b. Dana Alokasi Umum sejumlah
Rp.
- c. Dana Alokasi Khusus sejumlah
Lain-lain pendapatan daerah yang syah sebagaimana
dari jenis pendapatan
:
- a. Hibah sejumlah
6. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
1.129.886.306.000,00
Rp.
54.108.200.000,00
dimaksud pada ayat
Rp.
Rp.
huruf c terdiri
13.551.500.000,00
555.263.610.000,00
'
Pasal 3
- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Belanja Tidak Langsung sejumlah
- b. Belanja Langsung sejumlah
- Rp. 1.830.141.858.202,00
1.778.746.815.628,00
Rp.
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a terdiri jenis belanja :
- a. Belanja Pegawai sejumlah
- b. Belanja Hibah sejumlah
Rp.
622.380.703.500,00
Rp.
- c. Belanja Bantuan Sosial sejumlah
552.263.610.000,00 00
- d. Belanja Bagi Hasil sejumlah
- e. Belanja Bantuan Keuangan sejumlah
Rp.
Rp.
Rp.
539.172.265.000,00
97.904.033.550,00
- f£. Belanja Tidak Terduga sejumlah
Rp.
18.421.246.152,00
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja Pegawai sejumlah
- b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah
Rp.
111.041.633.316,00
Rp.
844.998.332.682,00
- c. Belanja Modal sejumlah
Rp.
Pasal 4
- (0) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Penerimaan sejumlah
Rp.
822.706.849.630,00
225.000.000.000,00
- b. Pengeluaran sejumlah
Rp.
53.919.543.332,00
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri jenis pembiayaan :
Rp.
- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) sejumlah
225.000.000.000,00
- dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
- (3) Pengeluaran sebagaimana a. Penyertaan Modal (Investasi) pemerintah daerah sejumlah ... Rp. 53.919.543.332,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan
Rp
59.488.840.838,00
Pasal 5
Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari : t

1. Lampiran I

Ringkasan APBD:

- 2.

- Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi,

- 3.

- LampiranIII Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi,

Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan,

- 4.

- LampiranIV

Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan,

- Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara, Lampiran V 5.
- Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan, 6.
- Lampiran VI
- Lampiran VII Daftar Piutang, 7
- Lampiran VIII 8.
- Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah,
- 9.
- Lampiram IX Daftar Perkiraan penambahan dan pengurangan asset tetap daerah,
- 10.
- Lampiran X Daftar Perkiraan penambahan dan pengurangan asset lainnya,
- 11 Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini,
12. Lampiran XII Daftar dana cadangan daerah, dan
13. Lampiran XIII Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

## Pasal 6

- @). Dalam keadaan darurat dan keperluan mendesak Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan/ atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
2. Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu kondisi yang sekurang kurangnya memenuhi kriteria :
- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang,
- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya,
- c. berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah, dan
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (3). Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengeluaran untuk membiayai kegiatan sekurang-kurangnya yang memenuhi kriteria :
- b. kegiatan lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.
- a. kegiatan pemenuhan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan, dan
- (&amp;. Pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai kegiatan keadaan darurat dan keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) terlebih dahulu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

## Pasal 7

Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

## Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat.

La

Ditetapkan di Padang padatanggal 3 Maret 2014

GUBERNUR SUMATERA BARAT,


- -


Diundangkan di Padang 3 Maret 2014

padatanggal

SEKRETARIS DAERAH

PROVI S TER RAT

Lc

ASMAR

Li

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2014NOMOR 92