PERATURAN BUPATI RI Nomor 53 Tahun 2013 tentang Pertanggungiawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan clan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2012, maka dipandang perlu untuk (berlaku 6 September 2013)
Pembukaan
Menimbang
BUPATI SINTANG
PERATURAN BuPATI SINTANG
NOMOR 53 TAHUN 2013
TENT ANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAW ABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2012
DENG AN RAHMA T TUHAN YANG MAHA ESA
BUP A TI SINT ANG,
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pertanggungiawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan clan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2012, maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Bupati Sintang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2012 sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
- b. bahwa melaksanakan maksud tersebut dalam huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sintang;
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat JI Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
4. Mengingat I. Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nornor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4844);
9. - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemcrintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4438);
10. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nornor 24 Tahun 2004 tantang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota\_ Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 441 6) sebagaimana telah diubah beberapa kah terakhir dengan Peraturan Pemenntah Nomor 21 Tahun 2007 (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 712);
14. P · tah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Peraruran emenn Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
13. p Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 1: ��� ;: Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
15. Peraruran Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4585);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
22. Peraruran Pemerintah Nornor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupateri/Kota (Lembaran Negara Republik Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nornor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
24. Peraruran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Peraruran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2013 ( Lernbaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3);
25. Peraruran Daerah Kabupaten Sintang Nomor I Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lernbaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nornor I, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor I);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Ncmor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraruran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2013 ( Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5);
Menetapkan
27. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Be\anja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2011 Nomor 25);
28. P � raturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2011-2015 ( Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2012 Nomor 3);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2012 Nomor 9 );
30. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 6 );
MEMUTUSKAN;
PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH K.ABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2012.
Pasal 1
Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2010 terdiri atas :
- I. Pendapatan
- a. Pendapatan Asli Daerah
Rp.
- b. Dana Perimbangan
- c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah
Jumlah Realisasi Pendapatan
2. Belanja
- a. Belanja Tidak Langsung
- 1) Belanja Pegawai
- 2) Belanja Subsidi
- 3) Belanja Hibah
.
- S) Belanja Banruan Keuangan
- 4) Belanja Bantuan Sosial
- 6) Belanja Tidak Terduga
49.9C3.179.084,51
Rp. 780.049.462.490,00
Rp.
84.041.454.909,79
375.333.943.107,00
Rp.
Rp.
13.288.477.457,00
Rp.
27.417.263.532,00
Rp.
221.512.000,00
Rp.
46.889.224.400,00
Rp.
3.759.052.125,00
Rp.
913.994.096.483,Sl
Rp. 466.909.472.621,00
Be\anja ...
- b. Belanja Langsung
- 1) Belanja Pegawai
Rp. 26.957.435.900,00
- 2) Belanja Barang dan Jasa
Rp. 260.106.649.659,00
- 3) Belanja Modal
RJ?. 166.030 Z9Q.Q2Z,OO
RQ. i53.094.876. l86,00
Jumlah Belanja
Rp. 920.004.348.807,00
Surplus/ (Defisit)
Rp. (6.010.252.323,49)
3. Pembiayaan
- a. Penerimaan
Rp. 154. 735. 762. 999,20
- b. Pengeluaran
Rp. lQ.261 .52 � .296,00
Jumlah Pembiayaan Netto
Rp. 143.974.237. 703,20
Pasal 2
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal I. sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I.

## Pasal 3

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Jebih lanjut dirinci ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran, sebagaimana tercantum dalarn Lampiran II.

## Pasal 4

Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari.Peraturan Bupati ini.

Pasal 5 ...

(


BERITA DAER..A..H K.ABUPATE:\' SfNTAl\'G TAHUN 2013 NOMOR 531

## Pasal 5

Peraruran Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar seriap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang pada tanggal 6 September 2013


� l\·IIL TON CROSBY