PERATURAN BUPATI MA Nomor 70 Tahun 2017 tentang ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2017 - 2021 (berlaku 29 September 2017)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015 - 2019 dipandang perlu menyusun dokumen Road Map Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a konsideran menimbang ini, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Malang Tahun 2017 - 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang tentang dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
- Nomor 28 Tahun 1999 Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Negara Republik Indonesia Nomor 3846);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4286);
F:\Perbup Roadmap 2017\Perbub.doc
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015 -2019; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
MEMUTUSKAN;
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2017 -2021.
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Malang.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
6. Reformasi Birokrasi adalah proses menata ulang birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru dengan langkah-langkah bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, berpikir di luar kebiasaan yang ada, perubahan paradigma dan dengan upaya luar biasa.
7. Road Map adalah tahapan atau aktivitas-aktivitas yang harus dilakukan untuk setiap program dan kegiatan, target capaian/hasil, pelaksana, penanggung jawab, dukungan yang dibutuhkan, dan anggaran yang diperlukan.
8. Road Map Reformasi Birokrasi adalah bentuk operasionalisasi Grand Design Reformasi Birokrasi yang disusun dan dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali dan merupakan rencana rinci reformasi birokrasi dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya selama lima tahun dengan sasaran per tahun yang jelas.
F:\Perbup Roadmap 2017\Perbub.doc
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
BAB II - ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
Pasal 2
Untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah maka disusunlah Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Malang Tahun 2017 -2021.
BAB II - ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
Pasal 3
- (1) Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk memberikan arah pelaksanaan Reformasi Birokrasi agar berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, dan berkelanjutan.
- (2) Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB III

## PROGRAM REFORMASI BIROKRASI

## Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilakukan melalui program yang berorientasi pada hasil.
- (2) Program yang berorientasi pada hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. manajemen perubahan;
- b. penguatan pengawasan;
- c. penguatan akuntabilitas kinerja;
- d. penguatan kelembagaan;
- e. penguatan tata laksana;
- f. penguatan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur;

F:\Perbup Roadmap 2017\Perbub.doc

- g. penguatan peraturan perundang-undangan;
2. h.
3. i.

peningkatan kualitas pelayanan publik; dan monitoring evaluasi dan pelaporan.

## BAB IV

## TUJUAN PROGRAM REFORMASI BIROKRASI

Bagian Kesatu

Program Manajemen Perubahan

## Pasal 5

Tujuan manajemen perubahan adalah untuk mengubah secara sistematis dan konsisten dari sistem dan mekanisme kerja organisasi serta pola pikir dan budaya kerja individu dan/atau unit kerja di dalamnya menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan Reformasi Birokrasi.

Bagian Kedua Program Penguatan Pengawasan

## Pasal 6

Tujuan penguatan pengawasan adalah untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, merubah perilaku yang koruptif atau perilaku negatif untuk menjadi perilaku yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

## Bagian Ketiga Penguatan Akuntabilitas Kinerja

## Pasal 7

Tujuan penguatan akuntabilitas kinerja adalah untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja, mendorong birokrasi lebih berkinerja dan mampu mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai dengan segala sumber-sumber yang dipergunakan.

F:\Perbup Roadmap 2017\Perbub.doc

## Bagian Keempat

## Program Penguatan Kelembagaan

## Pasal 8

Tujuan penguatan kelembagaan adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kelembagaan secara proporsional sesuai dengan pelaksanaan tugas, sehingga kelembagaan menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran dan diharapkan akan dapat mendorong terciptanya budaya/perilaku yang lebih kondusif.

## Bagian Kelima

## Penguatan Ketatalaksanaan

## Pasal 9

Tujuan penguatan ketatalaksanaan adalah untuk meningkatkan efektivitas sistem proses bisnis dan prosedur kerja yang jelas, efektif, dan terukur dalam rangka mendorong efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik

## Bagian Keenam

Program Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur

## Pasal 10

Tujuan Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur adalah untuk meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia aparatur dilakukan mulai dari perencanan pegawai, pengadaan hingga pemberhentian yang didukung oleh sistem rekrutmen dan promosi aparatur berbasis kompetensi, transparan, serta memperoleh kesejahteraan yang sepadan.

F:\Perbup Roadmap 2017\Perbub.doc

## Bagian Ketujuh

## Program Penguatan Peraturan Perundang-undangan

## Pasal 11

Tujuan penataan peraturan perundang-undangan adalah untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan peraturan perundangan-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah, tidak tumpang tindih dan harmonis dengan lebih menyentuh kebutuhan masyarakat.

Bagian Kedelapan

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

## Pasal 12

Tujuan peningkatan kualitas pelayanan publik adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat dengan mendorong pelayanan lebih cepat, murah, berkekuatan hukum, nyaman, aman, jelas dan terjangkau serta menjaga profesionalisme para petugas pelayanan.

## Bagian Kesembilan

Program Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

## Pasal 13

Tujuan monitoring, evaluasi dan pelaporan adalah untuk menjamin agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi dijalankan sesuai dengan ketentuan dan target yang ditetapkan dalam Road Map Reformasi Birokrasi.

## BAB V PENUTUP

## Pasal 14

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

F:\Perbup Roadmap 2017\Perbub.doc

Diundangkan di Kepanjen pada tanggal 29 September 2017

## SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG

ttd.

## DIDIK BUDI MULJONO

Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017 Nomor 31 Seri D

## Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kepanjen pada tanggal 29 September 2017

BUPATI MALANG, ttd.

H. RENDRA KRESNA

1

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 70 TAHUN 2017 TENTANG

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2017 - 2021

## BAB I

## PENDAHULUAN

## A. LATAR BELAKANG

Reformasi Birokrasi merupakan tuntutan kebutuhan dalam rangka meningkatkan peran Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas dan memberi pelayanan kepada masyarakat secara profesional, transparan dan akuntabel untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik ( good governance ). Tuntutan pelaksanaan tugas yang demikian merupakan prasyarat bagi keberhasilan program pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan pada semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Reformasi Birokrasi diharapkan dapat meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah dalam menangani berbagai dimensi kehidupan bernegara. Baik buruknya capaian kinerja Pemerintah Daerah akan mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan dan keberhasilan pembangunan nasional. Keberlanjutan pelaksanaan reformasi birokrasi memiliki peran penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Rencana pelaksanaan reformasi birokrasi dijabarkan dalam peta jalan ( road map ) reformasi birokrasi yang akan menjadi panduan bagi pengelola reformasi birokrasi pada tingkat nasional maupun instansi pemerintah melakukan langkah-langkah konkrit memperbaiki kualitas birokrasi pemerintahan.

Road map reformasi birokrasi adalah rencana kerja rinci dan berkelanjutan yang menggambarkan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang, sekaligus sebagai alat bantu bagi Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan penyelesaian kegiatan-kegiatan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.

Road map reformasi birokrasi memiliki arti yang sangat penting, karena alasan:

1. Perubahan yang dilakukan secara terencana akan mendorong efektivitas dan efisiensi serta mengarah kepada tujuan yang ingin dicapai;
2. Perubahan yang terencana juga memberikan arahan tentang kegiatan reformasi birokrasi baik pada tingkat nasional, maupun pemerintah daerah dan sinergi di antara keduanya;
3. Perubahan terencana yang dilakukan secara serentak di seluruh jajaran instansi pemerintah juga menjadi gerakan nasional yang mendorong terciptanya budaya perubahan ke arah perbaikan;
4. Perubahan yang dilakukan dapat dimonitor dan dievaluasi secara berkelanjutan, sehingga setiap tahapan proses manajemen dapat dipastikan telah dilakukan secara tepat dan benar serta sesuai dengan rencana yang telah digariskan. Bahkan proses perubahan dapat segera diperbaiki ketika proses perubahan tidak lagi relevan dengan kondisi terkini; dan
5. Perubahan yang dilakukan untuk menjaga momentum pelaksanaan reformasi birokrasi tidak kehilangan arah, tujuan, dan target yang hendak dicapai pada tahun 2025 sebagaimana tertuang dalam Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional Tahun 2010 -2025, yaitu terciptanya Pemerintahan Kelas Dunia.

Dalam pelaksanaan Road Map Reformasi Birokrasi pemerintah daerah perlu untuk menetapkan quick wins . Program quick wins dilakukan dalam rangka memberikan dampak positif jangka pendek yang dapat dirasakan oleh publik/masyarakat sebagai outcome dari langkah-langkah reformasi birokrasi yang dilakukan oleh pemerintah.

Tujuan penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah adalah untuk memberikan arahan mengenai perubahan yang ingin dilakukan untuk mencapai sasaran reformasi birokrasi, yaitu menciptakan birokrasi yang bersih dan bebas KKN, meningkatkan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja.

Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Malang dilakukan dengan memperhitungkan harapan para pemangku kepentingan yang dipadukan dengan kemampuan Pemerintah Kabupaten dalam memenuhi keinginan dimaksud. Karena itu, Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Malang disusun dengan mengutamakan prioritas jangka pendek, jangka menengah dan capaian yang dilakukan dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Malang bersifat dinamis, karena memberikan kemungkinan dilakukannya berbagai rencana dan pelaksanaan kegiatan yang dipandang strategis pada tahun-tahun pelaksanaannya.

Secara umum Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah berisi uraian mengenai gambaran kondisi Pemerintah Daerah saat ini, kondisi yang diharapkan dalam lima tahun mendatang, permasalahan yang dihadapi serta agenda pelaksanaan reformasi birokrasi dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi serta dalam rangka mewujudkan sasaran reformasi birokrasi.

## B. SISTEMATIKA

## BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang

- B. Sistematika

## BAB II GAMBARAN REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH

- A. Gambaran Sasaran Reformasi Birokrasi

- B. Gambaran Area Perubahan

## BAB III AGENDA REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

## BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

- A. Monitoring

- B. Evaluasi

## BAB V PENUTUP

## BAB II

## GAMBARAN BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH

## A. Gambaran Sasaran Reformasi Birokrasi

| No. | Sasaran Reformasi Birokrasi | Hal-hal yang sudah dicapai/baik | Kebutuhan/Harapan |
|-------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Birokrasi yang bersih dan akuntabel | • Opini atas keuangan laporan WTP • Tingkat Kapabilitas APIP saat ini level 2 • Tingkat Kematangan Implementasi SPIP saat ini Level 2 • Nilai SAKIP Pemerintah Kabupaten Malang saat ini B • Penggunaan e- Procurement sebesar 30% | • Mempertahankan Opini WTP • Tingkat Kapabilitas APIP Level 3 • Tingkat Kematangan Implementasi SPIP Level 3 • Nilai SAKIP Pemerintah Kabupaten Malang A • Penggunaan e-Procurement sebesar 80% |
| 2 | Birokrasi yang efektif dan efisien | Indeks Reformasi Birokrasi B | Indeks Reformasi Birokrasi A |
| 3 | Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas | Survei kepuasan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Malang 77 | Survei kepuasan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Malang 80 |

Sasaran dari reformasi birokrasi terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu:

## 1. Birokrasi yang bersih dan akuntabel

Pemerintah Daerah Kabupaten Malang pada dasarnya telah melakukan langkah-langkah perubahan untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih dan bebas KKN.

Jika dilihat dari sisi sasaran untuk mewujudkan pemerintah daerah yang bersih dan bebas KKN, maka dapat diuraikan berbagai hal yang sudah dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Malang, sebagai berikut:

- a. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) telah memberikan opini WTP kepada Pemerintah Kabupaten Malang selama 3 (tiga) tahun berturut-turut untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Malang tahun 2014, 2015 dan 2016;
- b. Dalam rangka transparansi penyelenggara pemerintah daerah, pejabat yang diwajibkan untuk menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, telah menyerahkan laporan dimaksud kepada KPK;
- c. Pemerintah Kabupaten Malang telah menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), yang akan terus dikembangkan;
- d. Pemerintah Kabupaten Malang telah membuka sarana pengaduan penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dimana masyarakat dapat menyampaikan pengaduannya melalui website (www.malangkab.go.id) maupun kotak pengaduan;
- e. Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Pemerintah Kabupaten Malang sudah berhasil memperoleh nilai kategori B; melalui penyusunan:
6. -Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Malang Tahun 2016-2021;
7. -Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang.
- f. Penerapan teknologi informasi di Kabupaten Malang sudah dimulai dengan pengembangan e-government . Secara spesifik juga telah dikembangkan e-procurement untuk mendukung pengelolaan sistem lelang barang dan jasa yang lebih akuntabel.

Dari seluruh capaian yang ada, terdapat beberapa hal yang harus ditingkatkan antara lain:

- a. Pola pikir dan pemahaman para pegawai tentang peran penting penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang bersih dan bebas KKN sebagai salah satu faktor yang menjadi pilar untuk mewujudkan kepemerintahan yang baik;
- b. Perlu adanya ASN sebagai role model yang menjadi teladan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN sesuai dengan bidang tugasnya;

- c. Penegakan hukum terhadap pegawai atau pejabat yang melakukan tindakan indisipliner, sehingga dapat lebih menimbulkan efek jera;
- d. Memberikan reward dan punishment , sesuai dengan asas keadilan atas prestasi berdasarkan mekanisme dan aturan yang berlaku.

## 2. Birokrasi yang efektif dan efisien

Dalam kaitan dengan peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja, beberapa hal yang telah dicapai antara lain:

- a. Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Malang saat ini mendapatkan kategori B;
- b. Telah dicanangkan 4 (empat) Perangkat Daerah sebagai Zona Integritas (Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Badan Kepegawaian Daerah, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil);
- c. Telah menyusun Pakta Integritas Pejabat Tinggi Pratama dan Pejabat Administrasi;
- d. Pejabat Tinggi Pratama sampai dengan pelaksana, masing-masing telah menyusun dan menetapkan Perjanjian Kinerja.
5. Dari seluruh capaian yang ada, terdapat beberapa hal yang harus
6. ditingkatkan antara lain:
- a. Efisiensi penggunaan anggaran untuk seluruh kegiatan yang dilakukan masih perlu ditingkatkan, dan anggaran belanja publik terus ditingkatkan agar lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- b. Efisiensi terkait juga dengan kelembagaan Pemerintah Daerah perlu dievaluasi agar sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi;
- c. Penerimaan dan penempatan pegawai terus dilakukan secara transparan untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan;
- d. Pengawasan dan pengendalian terhadap disiplin pegawai;
- e. Penerapan pakta integritas terkait dengan janji pelayanan harus dijalankan dengan baik;
- f. Penerapan sistem penilaian kinerja yang betul-betul memperhatikan kinerja sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan reward dan punishment bagi pegawai. Pegawai yang memiliki kinerja lebih baik dari pegawai lainnya harus diberikan penghargaan yang lebih, sehingga memotivasi pegawai untuk bekerja lebih baik;

- g. Kemungkinan adanya duplikasi tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah terus dievaluasi, sehingga sumber daya dapat dipergunakan secara efisien dan efektif;
- h. Penempatan jabatan dilakukan sesuai dengan standar kompetensi dan aturan yang berlaku.
3. Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas

Kondisi saat ini untuk pelayanan publik di Kabupaten Malang antara lain:

- a. Pemerintah Kabupaten Malang merupakan salah satu role model pelayanan publik dari 72 Kabupaten/Kota di Indonesia yang dipilih oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- b. Terdapat 10 (sepuluh) Perangkat Daerah, 2 (dua) Rumah Sakit Umum Daerah, 4 (empat) Puskesmas dan 2 (dua) UPTD Pasar yang sudah bersertifikat ISO 9001: 2008;
- c. Membentuk Perangkat Daerah penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ;
- d. Unit Pelayanan pada Pemerintah Kabupaten Malang, telah menetapkan standar pelayanan dan maklumat pelayanan;
- e. Menetapkan SOP Administrasi Pemerintahan khususnya pada Unit Pelayanan;
- f. Melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM).

Dari seluruh capaian yang ada, terdapat beberapa hal yang harus ditingkatkan antara lain:

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan publik pada sektor-sektor pelayanan dasar untuk menjawab keluhan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kabupaten Malang;
- b. Melakukan evaluasi terhadap efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan di Kabupaten Malang melalui SKM;
- c. Meningkatkan fasilitas umum dan fasilitas sosial di berbagai lokasi terutama di daerah/wilayah pinggiran atau terpencil;
- d. Menerapkan budaya melayani di seluruh level unit pelayanan bahkan pada seluruh Perangkat Daerah;
- e. Menerapkan reward dan punishment untuk mendukung upaya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
- f. Memberikan fasilitas pelayanan bagi masyarakat berkebutuhan khusus.

## B. Gambaran Area Perubahan

Pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten Malang mengikuti prioritas nasional yang menjadi dasar pelaksanaan area perubahan reformasi birokrasi di daerah. Perubahan-perubahan pada area tertentu dalam lingkup birokrasi diharapkan menciptakan kondisi yang kondusif untuk mendukung pencapaian tiga sasaran reformasi birokrasi yang dijabarkan pada 8 (delapan) area perubahan, yaitu:

1. Manajemen Perubahan;
2. Penguatan Peraturan Perundang-undangan;
3. Penguatan Kelembagaan;
4. Penguatan Tatalaksana;
5. Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur;
6. Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
7. Penguatan Pengawasan; dan
8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

| No. | Area Perubahan | Fokus Perubahan | Hal-hal yang sudah dicapai/baik | Harapan |
|-------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Manajemen perubahan | Perubahan pola pikir aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang | 1. Pembentukan Tim pengarah dan penyusun Road Map Reformasi Birokrasi 2. Pembentukan Tim asesor pada masing- masing perangkat daerah 3. Melaksanakan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) 4. Melakukan bimbingan teknis perubahan mindset para Kepala Perangkat Daerah | Pola Pikir Aparatur Sipil Negara berubah dari penguasa menjadi pelayan/abdi masyarakatdari gaya priyayi menjadi melayani, pola belanja boros menjadi hemat, mewah menjadi pola sederhana, kurang kompeten menjadi kompeten, koruptif menjadi bersih, sektoral menjadi lintas sektoral. |
| 2 | Penguatan Peraturan Perundang- undangan | Penataan peraturan perundang- undangan yang jelas dan transparan | 1. Menyusun peraturan perundang-undangan 2. telah dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap peraturan perundang-undangan dan dilakukan | Adanya peraturan perundang- undangan yang berkualitas sesuai asas kepastian hukum dan tepat sasaran |

| No. | Area Perubahan | Fokus Perubahan | Hal-hal yang sudah dicapai/baik | Harapan |
|-------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | Penguatan Kelembagaan | Penataan kelembagaan perangkat daerah sebagaimana diamanatkan dalam PP No.18 Tahun 2016 | 1. Menyusun Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 2. Menyusun Peraturan Bupati tentang Perangkat Daerah 3. Menyusun Peraturan Bupati tentang UPTD 4. Menyusun kajian akademis tentang Perangkat Daerah dan UPTD | Kelembagaan perangkat daerah yang tepat ukuran, tepat fungsi, tidak tumpang tindih dan bersinergi antar instansi |
| 4 | Penguatan Tatalaksana | Pembenahan proses bisnis/tata laksana perangkat daerah | 1. Penyusunan SOP pada masing-masing perangkat daerah 2. Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pakaian Dinas 3. Penyusunan Peraturan Daerah tentang Tata Naskah Dinas | 1. SOP masing- masing perangkat daerah tersusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi 2. Tata kelola pemerintah terlaksana dengan baik 3. Mendorong efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan, dan |
| 5 | Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur | Perencanaan, pengadaan, hingga pemberhentian SDM aparatur | 1. Melakukan rekrutmen ASN menggunakan sistem CAT 2. Mengisi lowongan jabatan tinggi pratama dengan menggunakan metode seleksi terbuka | ketatalaksanaan Pengadaan dan penataan pegawai yang transparan sehingga mendapatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan berjalan |

| No. | Area Perubahan | Fokus Perubahan | Hal-hal yang sudah dicapai/baik | Harapan |
|-------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | 3. Menyusun Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja berbasis web 4. Melaksanakan aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian(SIMPEG) dan Sistem Aplikasi Pelayanan (SI APEL) untuk memudahkan manajemen SDM 5. Menyusun program wilayah bebas korupsi (WBK) | dengan baik dengan adanya pegawai yang profesional dan kompeten |
| 6. | Penguatan Akuntabilitas Kinerja | Peningkatan nilai SAKIP Kab. Malang | 1. Dokumen SAKIP yang selaras dengan dokumen perencanaan 2. Kabupaten Malang memperoleh nilai SAKIP B 3. Evaluasi SAKIP dilakukan pada seluruh Perangkat Daerah eselon II | 1. Kinerja Pemerintah Daerah lebih akuntabel 2. Peningkatan kinerja Perangkat Daerah 3. Nilai SAKIP Kabupaten Malang meningkat (A) |
| 7. | Penguatan Pengawasan | Meningkatkan peran APIP dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | 1. Hasil evaluasi SAKIP Perangkat Daerah mayoritas B 2. PMPRB mendapat predikat nilai B 3. Telah dicanangkan 4 Perang Daerah menjadi zona integritas WBK/WBBM 4. Telah ditetapkan Satgas Saber Pungli 5. Telah ditetapkan unit | 1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas APIP 2. Meningkatnya penerapan SPIP 3. Menurunnya nilai kerugian daerah 4. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan keuangan |

| No. | Area Perubahan | Fokus Perubahan | Hal-hal yang sudah dicapai/baik | Harapan |
|-------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | pengendalian gratifikasi 6. Kapabilitas APIP mencapai level 2 7. Maturitas SPIP mencapai level 2 8. Pemantauan tindak lanjut BPK RI menduduki peringkat 3 se Jawa Timur | desa sesuai ketentuan yang berlaku 5. Peningkatan kualitas dokumen perencanaan dan penganggaran 6. Peningkatan nilai PMPRB dan evaluasi SAKIP minimal B 7. Zona integritas mencapai WBK/WBBM 8. Kapabilitas APIP dan maturitas SPIP mencapai level 3 9. Meningkatnya kepatuhan ASN |
| 8. | Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat murah, berkekuatan hukum, serta terukur | 1. Mendorong inovasi pelayanan publik pada masing-masing perangkat daerah ( one agency one innovation) 2. Menjadi pilot project percontohan unit pelayanan publik tingkat nasional 3. Mengikuti lomba dan pameran pelayanan publik tingkat | 1. Peningkatan kualitas pelayanan publik cepat murah berkekuatan hukum, nyaman aman jelas dan terjangkau 2. Profesionalisme aparatur yang |
| | | | provinsi dan nasional 4. Melaksanakan pelayanan publik terpadu satu pintu | menangani pelayanan publik |

Hal-hal yang sudah dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Malang antara lain dapat dijabarkan sebagai berikut:

## 1. Manajemen Perubahan

Pada area perubahan Manajemen Perubahan fokus perubahan dilakukan pada pola pikir Aparatur Sipil Negara. Hal-hal yang sudah dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Malang antara lain:

- a. Pembentukan Tim pengarah dan penyusun Road Map Reformasi Birokrasi;
- b. Pembentukan Tim asesor pada masing-masing Perangkat Daerah;
- c. Melaksanakan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB); dan
- d. Melakukan bimbingan teknis perubahan mindset para Kepala Perangkat Daerah.

## 2. Penguatan Peraturan Perundang-undangan

Fokus perubahan dari area perubahan ini adalah Penataan peraturan perundang-undangan yang jelas dan transparan. Hal-hal yang sudah dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Malang antara lain:

- a. Menyusun peraturan perundang-undangan; dan
- b. telah dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap peraturan perundang-undangan dan dilakukan.

## 3. Penguatan Kelembagaan

Fokus perubahan dari area perubahan ini adalah Penataan kelembagaan perangkat daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016. Hal-hal yang sudah dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Malang antara lain:

- a. Menyusun Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- b. Menyusun Peraturan Bupati tentang Perangkat Daerah;
- c. Menyusun Peraturan Bupati tentang UPTD; dan
- d. Menyusun kajian akademis tentang Perangkat Daerah dan UPTD.

## 4. Penguatan Tatalaksana

Fokus perubahan dari area perubahan ini adalah Pembenahan proses bisnis/tata laksana perangkat daerah. Hal-hal yang sudah dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Malang antara lain:

- a. SOP telah disusun pada masing-masing Perangkat Daerah;
- b. Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pakaian Dinas; dan
- c. Penyusunan Peraturan Daerah tentang Tata Naskah Dinas.

## 5. Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur

Fokus perubahan dari area perubahan ini adalah Perencanaan, pengadaan, hingga pemberhentian SDM aparatur. Hal-hal yang sudah dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Malang antara lain:

- a. Melakukan rekrutmen ASN menggunakan sistem CAT;
- b. Mengisi lowongan jabatan tinggi pratama dengan menggunakan metode seleksi terbuka;
- c. Menyusun Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja berbasis web;
- d. Melaksanakan SIMPEG dan aplikasi SI APEL untuk memudahkan manajemen pelayanan kepada ASN;
- e. Menyusun sasaran kerja pegawai berbasis online;
- f. Memanfaatkan teknologi informasi yang semula manual menjadi elektronik yang terintegrasikan dengan:
7. -Informasi kepegawaian;
8. -Tata Naskah elektronik;
9. -Fitur pengaduan dan aspirasi;
10. -Informasi pendidikan dan pelatihan; dan
11. -Official website BKD.
- g. Penyusunan program wilayah bebas korupsi.

## Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Fokus perubahan dari area perubahan ini adalah Peningkatan nilai SAKIP Kabupaten Malang. Hal-hal yang sudah dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Malang antara lain:

- a. Dokumen SAKIP yang selaras dengan dokumen perencanaan;
- b. Kabupaten Malang memperoleh nilai SAKIP B; dan
- c. Evaluasi SAKIP dilakukan pada seluruh Perangkat Daerah Eselon II.

## 6. Penguatan Pengawasan

Fokus perubahan dari area perubahan Penguatan Pengawasan adalah meningkatkan peran APIP dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Hal-hal yang sudah dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Malang antara lain:

- a. Hasil evaluasi SAKIP Perangkat Daerah mayoritas B;
- b. PMPRB mendapat predikat nilai B;
- c. Telah dicanangkan 4 Perang Daerah menjadi zona integritas WBK/WBBM;
- d. Telah ditetapkan Satgas Saber Pungli;

- e. Telah ditetapkan unit pengendalian gratifikasi;
- f. Kapabilitas APIP mencapai level 2;
- g. Maturitas SPIP mencapai level 2; dan
- h. Pemantauan tindak lanjut BPK RI menduduki peringkat 3 se Jawa Timur.

## 7. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Fokus perubahan dari area perubahan ini adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat murah berkekuatan hukum, serta terukur. Hal-hal yang sudah dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Malang antara lain:

- a. Mendorong inovasi pelayanan publik pada masing-masing Perangkat Daerah ( one agency one innovation);
- b. Menjadi pilot project percontohan unit pelayanan publik tingkat nasional;
- c. Mengikuti lomba dan pameran pelayanan publik tingkat provinsi dan nasional; dan
- d. Melaksanakan pelayanan publik terpadu satu pintu.

## BAB III

## AGENDA REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH

Inti perubahan dari reformasi birokrasi adalah perubahan pada mental aparatur. Tetapi perubahan tersebut tidak dapat dilakukan hanya melalui langkah-langkah yang ditujukkan langsung kepada aparatur, tetapi juga harus ditujukan kepada seluruh sistem yang melingkup aparatur.

## 1. Manajemen Perubahan

## a. Definisi Kegiatan

Pada area manajemen perubahan, kegiatan dimaksudkan untuk meningkatkan penerapan/internalisasi asas, prinsip, nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku, termasuk penguatan budaya kinerja dan budaya pelayanan, meningkatkan penerapan budaya kerja positif di setiap instansi pemerintah, meningkatkan citra positif aparatur sebagai pelayan masyarakat, serta melakukan perubahan ke arah perbaikan yang dapat diukur, diikuti dan ditingkatkan. Kegiatan dilakaksanakan melalui membentuk Tim pengarah dan pelaksana Reformasi Birokrasi, pembentukan Tim asesor (agen perubahan) pada masing-masing perangkat daerah, bimbingan teknis/diklat perubahan mindset kepada seluruh ASN, pemantauan dan evaluasi Reformasi Birokrasi

## b. Ukuran Keberhasilan

Terbentuknya Tim Reformasi Birokrasi yaitu:

1. Tim Pengarah
2. Tim Pelaksana
3. Tim Asesor

## c. Pelaksanaan

Dilaksanakan secara berkelanjutan pada tahun 2017 -2021

## d. Penanggung Jawab

Perangkat Daerah yang bertanggung jawab pada area perubahan ini antara lain Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Kepegawaian Daerah, Badan Pendapatan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Bagian Organisasi, serta Bagian Hukum.

## e. Perkiraan Anggaran

Rp197.812.500

## f. Quickwins

Pembentukan Tim Asesor di setiap Perangkat Daerah untuk melakukan/memonitor perkembangan reformasi birokrasi Perangkat Daerah.

## 2. Penguatan Peraturan Perundang-undangan

## a. Definisi Kegiatan

Pelaksanaan pada area penguatan peraturan perundang-undangan ditentukan sesuai kondisi dan dinamika pelaksanaan reformasi birokrasi yang akan dijalankan hingga Tahun 2021. Nantinya kegiatan pada penguatan peraturan perundang-undangan di arahkan pada peningkatan keterlibatan publik dalam proses perumusan kebijakan, peningkatan kualitas regulasi yang melindungi, berpihak pada publik, harmonis, tidak tumpang tindih dan mendorong iklim kondusif bagi publik. Kegiatan dilaksanakan melalui harmonisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, melakukan kajian produk hukum daerah, dan melakukan evaluasi berkala atas pelaksanaan penyusunan produk hukum.

- b. Ukuran keberhasilan

Meningkatnya penataan peraturan perundang-undangan.

- c. Pelaksanaan Dilaksanakan secara berkelanjutan pada Tahun 2017 -

2021.

## d.

- Penanggung Jawab

Perangkat Daerah yang bertanggung jawab pada area perubahan ini adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah.

- e. Perkiraan Anggaran Rp7.984.645.000
- f. Quick Wins Meningkatnya kualitas regulasi yang melindungi, berpihak pada publik, harmonis, tidak tumpang tindih dan mendorong iklim kondusif bagi

publik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang.

##