PERATURAN BUPATI SITUBONDO Nomor 12 Tahun 2014 tentang BEASISWA KEPADA MAHASISWA BERPRESTASJ DARI KELUARGA TIDAK MAMPU DI KABUPATEN SITUBONDO (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI SITUBONDO
PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR -2.~ TAHUN 2014 TENTANG
BEASISWA KEPADA MAHASISWA BERPRESTASJ
DARI KELUARGA TIDAK MAMPU DI KABUPATEN SITUBONDO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SITUBONDO,
- a. bahwa dalam rangka menjamin pemerataan pendidikan, kesempatan memperoleh meningkatkan akses dan mutu pendidikan serta relcvansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan pcrubahan kehidupan lokal, nasional dan global secara terarah dan berkesinambungan, maka perlu adanya pemberian beasisv.:a pendidikan khususnya bagi mahasiswa berprestasi dari keluarga tidak mampu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Beasisv.'a kepada Mahasiswa Berprestasi dari Keluarga Tidak Mampu di Kabupaten Situbondo.
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Dacrah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 1 9, Tam bahan Lem bar an Negara Repu blik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;
i
2
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Dae rah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pcmcrintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Pcrubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintahan Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Menetapkan
- Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pcmcrintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lem baran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), scbagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 ten tang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 11 Tahun 2013 ten tang Penyelenggaraan Pendidikan Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2013 Nomor 11 ).
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG BEASISWA KEPADA MAHASISWA BERPRESTASI DARI KELUARGA TIDAK MAMPU DI KABUPATEN SITUBONDO
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo.
6. Prestasi akademik adalah nilai tertinggi yang dicapai oleh siswa dalam Ujian Akhir Nasional.
7. Prestasi non akademik adalah kemampuan yang menonjol ## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Bagian Kesatu Maksud
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 2
Maksud Pemberian beasiswa kepada mahasiswa berprestasi dari kcluarga tidak mampu pada Perguruan Tinggi adalah untuk membantu meringankan beban untuk mendorong mahasiswa. orang tua aktivitas mahasiswa serta dan kreativitas
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 3
Pemberian beasiswa bertujuan untuk:
- a. meningkatkan SDM di Kabupaten Situbondo agar lebih berkualitas dan berdaya saing;
- b. meningkatkan perluasan kesempatan belajar, pcningkatan mutu dan relevansi lulusan sesuai kebutuhan masyarakat bagi mahasiswa dari keluarga ridak mampu.
~
BAB III - SASARAN
Pasal 4
- ( l ) Sasaran pemberian beasiswa adalah lulusan satuan pendidikan SMA/SMK/MA/MAK atau bentuk lain yang sederajat di Kabupaten Situbondo maksimal 1 (satu) tahun yang memiliki potensi akademik memadai dan kurang mampu secara ekonomi serta telah sah diterima pada Perguruan Tinggi.
- (2) Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Perguruan Tinggi Negeri yaitu Universitas Negeri Jember;
- b. Perguruan Tinggi Swasta (lokal) meliputi: Univcrsitas Abdurachman Saleh Situbondo dan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Kabupaten Situbondo.
- (1) Pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat berkelanjutan sampai batas waktu yang ditentukan sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.
- (2) Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diberikan paling lama 4 (empat) tahun dengan evaluasi perkem bangan akademik setiap semester, dengan Indeks Prestasi Kumulatif serendah-rendahnva 2,75.
BAB IV
SIFAT
BAB III - SASARAN
Pasal 5
PERSYARATAN
BAB III - SASARAN
Pasal 6
Untuk mendapatkan beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi persyaratan :
- a. penduduk asli Situbondo yang dibuktikan dengan akte kelahiran, KTP dan KK;
- b. berasal dari keluarga kurang mampu/pra sejahtera yang dibuktikan dengan Kartu BLT, Jamkesmas, Raskin dan/ a tau Surat Keterangan Tidak Mampu dari Desa/Kelurahan/Kecamatan;
- c. memiliki prcstasi akademik peringkat 1-10 (satu sampai sepuluh) di SMA/SMK/MA/MAK yang dibuktikan dengan fotokopi raport tahun terakhir yang disahkan oleh Kepala Sekolah, atau prestasi non kademik yang dibuktikan dengan sertifikat penghargaan minimal tingkat Kabupaten;
- d. sah terdaftar sebagai mahasiswa Perguruan Tinggi yang dibuktikan dengan surat keterangan aktif kuliah dan kartu identitas kemahasiswaan;
- e. mengisi surat pernyataan bersedia mengikuti pendidikan dengan sungguh-sungguh.
BAB VI - TATA CARA PEMBERIAN BEASISWA Pasal 7
Pasal 7
- ( 1) Pelaksanaan seleksi dan verifikasi bagi calon penenma program beasiswa dilaksanakan oleh panitia seleksi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tcrdiri dari :
- a. unsur dari Pemerintah Kabupaten Situbondo;
- b. unsur dari Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo;
- c. unsur dari Dewan Riset Daerah (DRD} Kabupaten Situbondo;
- d. unsur dari Dewan Pendidikan Kabupaten Situbondo;
- e. unsur dari Universitas Negeri Jember; dan
- f. unsur dari Forum Studi Anggaran Daerah Situbondo (FOSAOS).
- (3) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk:
- a. mencliti persyaratan administrasi calon pencrima beasiswa;
- b. melakukan seleksi dan verifikasi calon penerima beasiswa;
- c. mengusulkan daftar calon penenma beasiswa kepada Bupa ti melalui Kepala
"
Dinas;
- d. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses penyaluran dan pemanfaatan beasiswa.
- (4) Calon penerima beasiswa yang telah lulus seleksi diusulkan kepada Bupati dengan dilampiri Berita Acara Hasil Seleksi dan Verifikasi dari Panitia Seleksi, guna ditetapkan sebagai Penerima Beasiswa Bagi Mahasiswa Berprestasi Dari Keluarga Tidak Mampu Di Kabupaten Situbondo.
- (5) Komponen beasiswa yang diberikan terdiri atas:
- a. biaya kuliah meliputi : biaya pendaftaran, biaya daftar ulang, SPP, biaya praktik, biaya PKL, biaya KKN, biaya skripsi dan wisuda;
- b. biaya hidup; dan
- c. asrama/ kost.
- (6) Khusus untuk mahasiswa penerima beasiswa pada Perguruan Tinggi Swasta di Kabupaten Situbondo hanya mendapatkan biaya kuliah tanpa biaya hid up dan asrarna/kost sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Besaran pernbiayaan beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku pada masing-masing Universitas/Perguruan Tinggi.
- (8) Rincian besaran pembiyaan beasiswa sebagairnana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
BAB VII - PEMBATALAN PEMBERIAN BEASISWA Pasal 8
Pasal 8
- (1) Pemberian bcasiswa dapat dibatalkan, apabila:
- a. rnahasiswa yang bersangkutan telah rneninggal dunia yang dibuktikan dengan surat keterangan kematian dari desa atau kecamatan seternpat;
- b. tidak aktif sebagai mahasiswa atau dinyatakan Drop Out (DO) yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Perguruan Tinggi;
- c. ditemukan bukti bahwa rnahasiswa yang bersangkutan tidak memenuhi sebagaimana yang dipersyaratkan; kriteria
- d. rnenerima beasiswa sejenis dari lernbaga lain;
- e. mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan bersalah oleh Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena suatu perkara pidana atau perbuatan kejahatan yang terbukti telah dilakukannya;
- f. yang bersangkutan tidak lagi terdaftar atau tercatat sebagai mahasiswa di Perguruan Tinggi;
- g. selama dua semester berturut-turut IPK menu run a tau kurang dari 2, 75 yang dibuktikan dengan Kartu Hasil Studi (KHS) dari Perguruan Tinggi.
- (2) Jika mahasiswa yang bersangkutan terbukti menerima beasiswa sejenis dari lembaga lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, maka beasiswa yang telah diterima wajib dikembalikan ke kas daerah .
BAB VIII - MEKANISME PENY ALURAN Pasal 9
Pasal 9
Bcasiswa untuk biaya kuliah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) huruf a disalurkan langsung kepada rekening Univcrsitas, sedangkan untuk biaya hidup dan asrama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) huruf b dan huruf c disalurkan mclalui rekening mahasiswa yang bersangkutan.
BAB VIII - MEKANISME PENY ALURAN Pasal 9
Pasal 10
Anggaran untuk pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pada Anggaran Pcndapatan dan Belanja Daerah.
BAB VIII - MEKANISME PENY ALURAN Pasal 9
Pasal 11
- ( 1) Pengawasan pelaksanaan pemberian beasiswa secara internal dilukukan oleh panitia seleksi, sedangkan pengawasan eksternal dilakukan oleh masyarakat baik secara individu maupun kelompok.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan dengan prinsip edukatif, persuasif, transparan dan akuntabel.
KETENTUAN PENUTUP
BAB IX - Pasal 12
Pasal 12
Peraturan Bupati m1 berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar sctiap orang mcngetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.
Ditctapkan di Situbondo pada tanggal
11 JUL 2014 BUPATI SITUBONDO,
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Situbondo pada tanggal ~, 1 JUL 201 4 SEKRETARIS DAERAH KABUPATENITUBONDO, SERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2014 NOMOR ~',f . -•- n-•