PERATURAN BUPATI RI Nomor 04 Tahun 2017 tentang PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT (berlaku 1 Maret 2017)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI LAHAT PROVINSI SUMATERA SELATAN PERATURAN BUPATI LAHAT TAHUN 2017
TENTANG
PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LAHAT,
- a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan maka surat Keputusan Bupati Lahat Nomor 09 Tahun 2001 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil perlu diperbarui;
- C. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menunjuk Pejabat yang diberi wewenang untuk menetapkan pemberian cuti bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lahat;
- b. bahwa untuk memperlancar dan efektifnya pelaksanaan pemberian cuti Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lahat dilakukan pendelegasian wewenang; perlu
- d. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf C diatas perlu diatur dengan Peraturan Bupati Lahat.
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821); 73,
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor Tambahan Lembaran Negara RI Nomor diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 224,
7. 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 57 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 74,
- 7 . Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 04 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lahat.
- 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
MEMUTUSKAN:
- PERATURAN BUPATI LAHAT TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH
Menetapkan KABUPATEN LAHAT
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan
2. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Lahat.
1. Bupati adalah Bupati Lahat.
3. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lahat.
4. 5 Dinas adalah Dinas Daerah Kabupaten Lahat.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Lahat.
6. 6 Badan adalah Badan Daerah Kabupaten Lahat.
8. Cuti Pegawai Negeri Sipil , yang selanjutnya disingkat cuti , adalah keadaan tidak masuk kerja yang dizinkan dalam jangka waktu tertentu.
8. 7 Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. 9 Pendelegasian wewenang adalah Pelimpahan sebagian Wewenang Bupati kepada Pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lahat:
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 2
- (1) Bupati Lahat memberikan Cuti kepada Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lahat.
- a. Cuti di luar Negara untuk persalinan keempat dan seterusnya;
- (2) Jenis- jenis Cuti dimaksud ayat (1) meliputi
- b. Cuti yang dipergunakan ke luar negeri, kecuali cuti besar yang akan digunakan untuk menjalankan kewajiban agama.
Scanned by CamScanner
BAB II - PENDELEGASIAN WEWENANG Pasal 3
Pasal 3
- (1) Untuk memperlancar proses pelaksanaan pemberian cutl di Iingkungan Pemerintah Kabupaten Lahat, memberlkan delegasl wewenang kepada Pejabat sebagaimana tersebut dalam lajur 2 untuk memberlkan cuti sebagaimana tersebut dalam lajur 3 terhadap PNS sebagaimana tersebut dalam lajur 4 lamplran Keputusan inl: perlu
1. Cuti Tahunan
- (2) Jenis-jenis cuti yang didelegasikan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut
2. Cuti Besar
3. Cuti Sakit
5. Cuti Karena Alasan Penting
4. Cuti Bersalin
8. 6 Cuti Di seterusnya.
BAB III - SYARAT CUTI Pasal 4
Pasal 4
Cuti Tahunan
- a. Dapat diberikan kepada PNS yang telah bekerja terus menerus sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
- C. Tidak dapat dipecah-pecah hingga jangka waktu dari 3 (tiga) hari kerja.
- b. Lamanya cuti adalah 12 (dua belas) hari kerja;
- d. Apabila akan dijalankan ditempat yang sulit perhubungannya, maka jangka waktu cuti tersebut dapat ditambah untuk paling lama 14 (empat belas) hari termasuk hari libur .
5. f Apabila tidak diambil lebih dari 2 (dua) tahun berturut turut; dapat diambil dalam tahun berikutnya untuk paling lama 24 (dua puluh empat) hari kerja termasuk cuti dalam tahun yang sedang berjalan:
6. Apabila tidak diambil dalam tahun yang bersangkutan dapat diambil dalam tahun berikutnya untuk pallng lama 18 (delapan belas) harl kerja termasuk cuti dalam tahun yang sedang berjalan;
9. Diajukan secara tertulis kepaua pejabal memberikan cuti melalui saluran hirarkhi, paling lambat 7 hari sebelum pelaksanaan cuti.
8. h.Diberikan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti .
1. menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak berhak atas cuti tahunan.
. Cuti Besar
- a. Dapat diberikan kepada PNS yang telah bekerja sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun secara terus menerus.
2. PNS yang menjalani cuti besar tidak berhak lagi atas cuti tahunan dalam tahun yang bersangkutan.
- b. Lamanya cuti besar adalah 3 (tiga) bulan.
- d. Dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban agama.
BAB III - SYARAT CUTI Pasal 4
Pasal 5
5. f Selama menjalankan cuti, PNS menerima penghasilan penuh yaitu gaji pokok dan penghasllan laln yang berhak diterimanya ## BAB IV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 5
BAB III - SYARAT CUTI Pasal 4
Pasal 6
- (1) Permohonan cuti yang akan dipergunakan ke luar negeri diajukan sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelum tanggal pelaksanaan cuti yang dimohon dan untuk permohonan cuti lainnya sekurang-kurangnya 2 (dua) minggu sebelum tanggal pelaksanaan cuti yang diajukan.
- (2) Wewenang pemberian segala macam cuti yang dijalankan di luar Negeri, kecuali cuti besar yang digunakan untuk menjalankan kewajiban agama tidak boleh didelegasikan.
- (4) Pejabat yang diberikan delegasi wewenang, agar segera menindaklanjuti permohonan cuti yang dapat diprroses sesuai Peraturan Bupati ini.
- (3) Surat izin cuti yang ditetapkan Perangkat Daerah, agar dibuat tembusan kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Inspektorat Kabupaten Lahat.
- (5) Untuk menjamin kelancaran pelaksanaan pekerjaan, maka pemberian cuti dalam waktu yang sama, hanya dapat diberikan oleh pejabat yang 5 % ( lima persen) dari jumlah kekuatan pegawai yang ada dalam lingkungannya.
- (7) Pegawai Negeri Sipil yang menjalankan cuti , kecuali cuti di luar tanggungan Negara menerima penghasilan penuh.
- (6) Apabila ada kepentingan yang sedang menjalankan cuti tahunan, cuti besar dan cuti karena alasan penting dapat dipanggil kembali bekerja dan sisa jangka waktu cuti yang belum dijalankan menjadi hak Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan. tetap
- (8) Pegawai Negeri Sipil yang menjalankan cuti besar tidak berhak menerima tunjangan jabatan, Tunjangan jabatan tersebut dipotong langsung oleh Pimpinan yang bersangkutan dan kemudian disetorkan kembali kepada Kas Negara.
- (9) Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan cuti tahunan; pengambilan waktu pelaksanaan cuti tidak boleh diambil bersamaan dengan cuti bersama.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP Pasal 7
Pasal 7
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lahat

Penetapan: Ditetapkan di Lahat Pada tanggal 1 Maret 2017 H. SAIFUDIN ASWARI RIVAI

Penetapan: Diundangkan di Lahat Pada tanggal 1

Penandatangan: SEKRETARIS DERAH KABUPATEN LAHAT, BERITA DAERAH KABUPATEN LAHAT TAHUN 2017 NOMOR 11
LAMPIRAN
LAMPIRAN
## LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LAHAT

NOMOR

TAHUN 2017

TANGGAL

1 Maret

2017

TENTANG

## PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT

| NO | PEJADAT | JENIS CUTI | TERHADAP |
|------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 2 | 3 | 4 |
| | Sekretaris Daerah | L. Cuti Tahunan 2. Cuti Bersalin | 1 . Pejabat Eselon II 2. Camat 3. Kabag dilingkungan Setda Kab. Lahat. |
| 2 | Sekretaris Dacrah | 1 . Cuti Tahunan 2. Culi Besar 3 Cuti Sakit 4 Cuti Bersalin 5 Cuti Karena Alasan Penting 6. Cuti di luar tanggungan Negara untuk persalinan keempat dan seterusnya. | 1 . Pejabat Eselon III, kecuali Camat dan Kabag di lingkungan Setda Kab Lahat. 2. JFU/Pelaksana Gol III/d keatas. 3 . keatas |
| 3 | Asisten Bidang Administrasi Umum | 1 . Cuti Tahunan 2 Cuti Besar 3 . Cuti Sakit 4 Cuti Bersalin 5 Cuti Karena Alasan Penting 6. Cuti di luar tanggungan Negara untuk persalinan keempat dan seterusnya | 1. Pejabat Eselon IV di lingkungan Setda Kab. Lahat dan Kecamatan. 2. JFU/Pelaksana ke bawah di lingkunag Setda Kab Lahat dan Kecamatan 3. JFT Tingkat Terampil Gol. III/d ke bawah di lingkungan Setda Kab Lahat dan Kecamatan |
| | Kepala SKPD Kepala Badan, Dinas, Sekretaris Dewan Inspektur dan Camat | 1 Cuti Tahunan 2. Cuti Besar 3 . 4. Cuti Bersalin 5. Cuti Karena Alasan Penting 6. Cuti di luar tanggungan Negara untuk persalinan keempat dan seterusnya | 1 Pejabat Eselon IV dan V JFU/Pelaksana Gol III/d ke bawah 3. JFT Tingkat terampil |

H. SAFUDIN ASWARI RIVA'I