KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 146 Tahun 1999 tentang PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 135 TAHUN 1999 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA MENTERI NEGARA KOORDINATOR (berlaku 1 Desember 1999)
Pembukaan
Menimbang :
bahwa untuk lebih meningkatkan pelaksanaan tugas Kabinet Periode 1999-2004 dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, dipandang perlu menyempurnakan kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja menteri negara koordinator sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 135 Tahun 1999;
Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden Nomor 135 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara Koordinator;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 135 TAHUN 1999 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA MENTERI NEGARA KOORDINATOR.
Pasal 4
2. Keputusan Presiden Nomor 135 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara Koordinator;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 135 TAHUN 1999 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA MENTERI NEGARA KOORDINATOR.
Pasal I
Pasal 6
"Pasal 6
Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, masing-masing Menko mengkoordinasi:
1. Menko Polkam;
- 1) Menteri Dalam Negeri;
- 2) Menteri Luar Negeri;
- 3) Menteri Pertahanan;
- 4) Menteri Hukum dan Perundang-undangan;
- 5) Menteri Negara Otonomi Daerah;
- 6) Menteri Negara Urusan Hak-hak Asasi Manusia;
- 7) Jaksa Agung;
- 8) Kepala Badan Koordinasi Intelijen Negara;
- 9) Kepala Lembaga Sandi Negara;
- 10) Pimpinan Instansi lain yang dianggap perlu.
2. Menko Ekuin
- 1) Menteri Keuangan;
- 2) Menteri Pertambangan dan Energi;
- 3) Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
- 4) Menteri Pertanian;
- 5) Menteri Kehutanan dan Perkebunan;
- 6) Menteri Perhubungan;
- 7) Menteri Tenaga Kerja;
- 8) Menteri Eksplorasi Laut dan Perikanan;
- 9) Menteri Negara Pekerjaan Umum;
- 10) Menteri Negara Pariwisata dan Kesenian;
- 11) Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara;
- 12) Menteri Negara Riset dan Teknologi;
- 13) Menteri Negara Lingkungan Hidup;
- 14) Menteri Negara Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah;
- 15) Kepala Badan Urusan Logistik;
- 16) Kepala Badan Pusat Statistik;
- 17) Kepala Badan Standardisasi Nasional;
- 18) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 19) Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
- 20) Kepala Badan Pengelolaan Badan Usaha Milik Negara;
- 21) Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- 22) Kepala Badan Pertanahan Nasional;
- 23) Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan;
- 24) Pimpinan Instansi lain yang dianggap perlu.
3. Menko Kesra dan Taskin
- 1) Menteri Kesehatan;
- 2) Menteri Pendidikan Nasional;
- 3) Menteri Agama;
- 4) Menteri Permukiman dan Pengembangan Wilayah;
- 5) Menteri Negara Transmigrasi dan Kependudukan;
- 6) Menteri Negara Pemuda dan Olah Raga;
- 7) Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan;
- 8) Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
- 9) Menteri Negara Masalah-masalah Kemasyarakatan;
- 10) Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional;
- 11) Pimpinan Instansi lain yang dianggap perlu."
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Desember 1999

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd ABDURRAHMAN WAHID

Distribusi: Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KABINET RI

Penandatangan: Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan I, Lambock V. Nahattands