UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 25 Tahun 1992 tentang PERKOPERASIAN (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
:
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
a. bahwa Koperasi, baik sebagai gerakan ekonomi rakyat maupun sebagai badan usaha berperan serta untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam tata perekonomian nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi;
- b. bahwa Koperasi perlu lebih membangun dirinya dan dibangun menjadi kuat dan mandiri berdasarkan prinsip Koperasi sehingga mampu berperan sebagai sokoguru perekonomian nasional;
- c. bahwa pembangunan Koperasi merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah dan seluruh rakyat;
- d. bahwa untuk mewujudkan hal-hal tersebut dan menyelaraskan dengan perkembangan keadaan, perlu mengatur kembali ketentuan tentang perkoperasian dalam suatu Undang-undang sebagai pengganti Undang-undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian;
Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945;
Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERKOPERASIAN.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:
1. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya BAB II LANDASAN, ASAS, DAN TUJUAN
Bagian Pertama Landasan dan Asas
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berdasar atas asas kekeluargaan.
Bagian Kedua Tujuan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
BAB III FUNGSI, PERAN, DAN PRINSIP KOPERASI
Bagian Pertama Fungsi dan Peran
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
Fungsi dan peran Koperasi adalah:
- a. membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya;
- b. berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat;
- c. memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan Koperasi sebagai sokogurunya;
- d. berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.
Bagian Kedua Prinsip Koperasi
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5
- (1) Koperasi melaksanakan prinsip Koperasi sebagai berikut:
- a. keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
- b. pengelolaan dilakukan secara demokratis;
- c. pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;
- d. pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;
- e. kemandirian.
- (2) Dalam mengembangkan Koperasi, maka Koperasi melaksanakan pula prinsip Koperasi sebagai berikut:
- a. pendidikan perkoperasian;
- b. kerja sama antarkoperasi.
Bagian Pertama Syarat Pembentukan
BAB IV - PEMBENTUKAN
Pasal 6
- (1) Koperasi Primer dibentuk oleh sekurang-kurangnya 20 (duapuluh) orang.
- (2) Koperasi Sekunder dibentuk oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) Koperasi.
BAB IV - PEMBENTUKAN
Pasal 7
- (1) Pembentukan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan dengan akta pendirian yang memuat Anggaran Dasar.
- (2) Koperasi mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia.
BAB IV - PEMBENTUKAN
Pasal 8
Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) memuat sekurang-kurangnya:
- a. daftar nama pendiri;
- b. nama dan tempat kedudukan;
- c. maksud dan tujuan serta bidang usaha;
- d. ketentuan mengenai keanggotaan;
- e. ketentuan mengenai Rapat Anggota;
- f. ketentuan mengenai pengelolaan;
- g. ketentuan mengenai permodalan;
- h. ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya;
- i. ketentuan mengenai pembagian sisa hasil usaha;
- j. ketentuan mengenai sanksi.
Bagian Kedua Status Badan Hukum
BAB IV - PEMBENTUKAN
Pasal 9
Koperasi memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh Pemerintah.
BAB IV - PEMBENTUKAN
Pasal 10
- (1) Untuk mendapatkan pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, para pendiri mengajukan permintaan tertulis disertai akta pendirian Koperasi.
- (2) Pengesahan akta pendirian diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah diterimanya permintaan pengesahan.
- (3) Pengesahan akta pendirian diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.
BAB IV - PEMBENTUKAN
Pasal 11
- (1) Dalam hal permintaan pengesahan akta pendirian ditolak, alasan penolakan diberitahukan kepada para pendiri secara tertulis dalam. waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah diterimanya
- 7 - permintaan.
- (2) Terhadap penolakan pengesahan akta pendirian para pendiri dapat mengajukan permintaan ulang dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya penolakan.
- (3) Keputusan terhadap pengajuan permintaan ulang diberikan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya pengajuan permintaan ulang.
BAB IV - PEMBENTUKAN
Pasal 12
- (1) Perubahan Anggaran Dasar dilakukan oleh Rapat Anggpta.
- (2) Terhadap perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut penggabungan, pembagian, dan perubahan bidang usaha Koperasi dimintakan pengesahan kepada Pemerintah.
BAB IV - PEMBENTUKAN
Pasal 13
Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pengesahan atau penolakan pengesahan akta pendirian, dan perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
BAB IV - PEMBENTUKAN
Pasal 14
- (1) Untuk keperluan pengembangan dan/atau efisiensi usaha, satu Koperasi atau lebih dapat:
- a. menggabungkan diri menjadi satu dengan Koperasi lain, atau
- b. bersama Koperasi lain meleburkan diri dengan membentuk Koperasi baru.
- (2) Penggabungan atau peleburan dilakukan dengan persetujuan
Rapat Anggota masing-masing Koperasi.
Bagian Ketiga Bentuk dan Jenis
BAB IV - PEMBENTUKAN
Pasal 15
Koperasi dapat berbentuk Koperasi Primer atau Koperasi Sekunder.
BAB IV - PEMBENTUKAN
Pasal 16
Jenis Koperasi didasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya.
BAB V - KEANGGOTAAN
Pasal 17
- (1) Anggota Koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa Koperasi.
- (2) Keanggotaan Koperasi dicatat dalam buku daftar anggota.
BAB V - KEANGGOTAAN
Pasal 18
- (1) Yang dapat menjadi anggota Koperasi ialah setiap warga negara Indonesia yang mampu melakukan tindakan hukum atau Koperasi yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
- (2) Koperasi dapat memiliki anggota luar biasa yang persyaratan, hak, dan kewajiban keanggotaannya ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
BAB V - KEANGGOTAAN
Pasal 19
- (1) Keanggotaan Koperasi didasarkan pada kesamaan kepentingan ekonomi dalam lingkup usaha Koperasi.
- (2) Keanggotaan Koperasi dapat diperoleh atau diakhiri setelah syarat sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dipenuhi.
- (3) Keanggotaan Koperasi tidak dapat dipindahtangankan.
- (4) Setiap anggota mempunyai kewajiban dan hak yang sama terhadap Koperasi sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar.
BAB V - KEANGGOTAAN
Pasal 20
- (1) Setiap anggota mempunyai kewajiban:
- a. mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta keputusan yang telah disepakati dalam Rapat Anggota;
- b. berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh Koperasi;
- c. mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasar atas asas kekeluargaan.
- (2) Setiap anggota mempunyai hak:
- a. menghadiri, menyatakan pendapat, dan memberikan suara dalam Rapat Anggota;
- b. memilih dan/atau dipilih menjadi anggota Pengurus atau Pengawas;
- c. meminta diadakan Rapat Anggota menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar;
- d. mengemukakan pendapat atau saran kepada Pengurus diluar Rapat Anggota baik diminta maupun tidak diminta;
- e. memanfaatkan Koperasi dan mendapat pelayanan yang sama antara sesama anggota;
- f. mendapatkan keterangan mengenai perkembangan Koperasi menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar.
BAB V - KEANGGOTAAN
Pasal 21
Perangkat organisasi Koperasi terdiri dari:
- a. Rapat Anggota;
- b. Pengurus;
- c. Pengawas.
- (1) Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi.
- (2) Rapat Anggota dihadiri oleh anggota yang pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Dasar.
Bagian Kedua Rapat Anggota
BAB V - KEANGGOTAAN
Pasal 22
Bagian Kedua Rapat Anggota
BAB V - KEANGGOTAAN
Pasal 23
Rapat Anggota menetapkan:
- a. Anggaran Dasar;
- b. kebijaksanaan umum dibidang organisasi manajemen, dan usaha Koperasi;
- c. pemilihan, pengangkatan, pemberhentian Pengurus dan Pengawas;
- d. rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi, serta pengesahan laporan keuangan;
- e. pengesahan pertanggungjawaban Pengurus dalam pelaksanaan tugasnya;
- f. pembagian sisa hasil usaha;
- g. penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran Koperasi.
BAB V - KEANGGOTAAN
Pasal 24
- (1) Keputusan Rapat Anggota diambil
BAB V - KEANGGOTAAN
Pasal 25
Rapat Anggota berhak meminta keterangan dan pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas mengenai pengelolaan Koperasi.
BAB V - KEANGGOTAAN
Pasal 26
- (1) Rapat Anggota dilakukan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Rapat Anggota untuk mengesahkan pertanggungjawaban Pengurus diselenggarakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku lampau.
BAB V - KEANGGOTAAN
Pasal 27
- (1) Selain Rapat Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Koperasi dapat melakukan Rapat Anggota Luar Biasa apabila keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnyaada pada Rapat Anggota.
- (2) Rapat Anggota Luar Biasa dapat diadakan atas permintaan sejumlah anggota Koperasi atau atas keputusan Pengurus yang pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Dasar.
- (3) Rapat Anggota Luar Biasa mempunyai wewenang yang sama dengan wewenang Rapat Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23
BAB V - KEANGGOTAAN
Pasal 28
Persyaratan, tata cara, dan tempat penyelenggaraan Rapat Anggota dan Rapat Anggota Luar Biasa diatur dalam Anggaran Dasar.
Bagian Ketiga Pengurus
BAB V - KEANGGOTAAN
Pasal 29
- (1) Pengurus dipilih dari dan oleh anggota Koperasi dalam Rapat Anggota.
- (2) Pengurus merupakan pemegang kuasa Rapat Anggota.
- (3) Untuk pertama kali, susunan dan nama anggota Pengurus dicantumkan dalam akta pendirian.
- (4) Masa jabatan Pengurus paling lama 5 (lima) tahun.
- (5) Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat menjadi anggota Pengurus ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
- (1) Pengurus bertugas:
- a. mengelola Koperasi dan usahanya;
- b. mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi;
- c. menyelenggarakan Rapat Anggota;
- d. mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- e. menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib;
- f. memelihara daftar buku anggota dan pengurus.
- (2) Pengurus berwenang:
BAB V - KEANGGOTAAN
Pasal 30
- a. mewakili Koperasi di dalam dan di luar pengadilan;
- b. memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar;
- c. melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan Koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan Rapat Anggota.
BAB V - KEANGGOTAAN
Pasal 31
Pengurus bertanggung jawab mengenai segala kegiatan pengelolaan Koperasi dan usahanya kepada Rapat Anggota atau Rapat Anggota Luar Biasa.
BAB V - KEANGGOTAAN
Pasal 32
- (1) Pengurus Koperasi dapat mengangkat Pengelola yang diberi wewenang dan kuasa untuk mengelola usaha.
- (2) Dalam hal Pengurus Koperasi bermaksud untuk mengangkat Pengelola, maka rencana pengangkatan tersebut diajukan kepada Rapat Anggota untuk mendapat persetujuan.
- (3) Pengelola bertanggung jawab kepada Pengurus.
- (4) Pengelolaan usaha oleh Pengelola tidak mengurangi tanggung jawab Pengurus sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31.
BAB V - KEANGGOTAAN
Pasal 33
Hubungan antara Pengelola usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dengan Pengurus Koperasi merupakan hubungan kerja atas dasar perikatan.
BAB V - KEANGGOTAAN
Pasal 34
- (1) Pengurus, baik bersama-sama, maupun sendiri-sendiri, menanggung kerugian yang diderita Koperasi, karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaiannya.
- (2) Disamping penggantian kerugian tersebut, apabila tindakan itu dilakukan dengan kesengajaan, tidak menutup kemungkinan bagi penuntut umum untuk melakukan penuntutan.
BAB V - KEANGGOTAAN
Pasal 35
Setelah tahun buku Koperasi ditutup, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum diselenggarakan rapat anggota tahunan, Pengurus menyusun laporan tahunan yang memuat sekurang-kurangnya:
- a. perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca akhir tahun buku yang baru lampau dan perhitungan hasil usaha dari tahun yang bersangkutan serta
PENJELASAN
Pembukaan
atas dokumen tersebut;
- b. keadaan dan usaha Koperasi serta hasil usaha yang dapat dicapai.
##
PENJELASAN
Pasal 36
- (1) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ditanda-tangani oleh semua anggota Pengurus. - (2) Apabila salah seorang anggota Pengurus tidak menandatangani laporan tahunan tersebut, anggota yang bersangkutan menjelaskan alasannya secara tertulis.
PENJELASAN
Pasal 37
Persetujuan