PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TENTANG PERUBAHAN ATAS  KEPULAUAN SANGIHE Nomor 4 Tahun 2011 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM (berlaku Unknown)
Pembukaan
bahwa untuk meiaksanakan ketentuan Pasal 108 ayat (1) huruf a dan ayat (2) serta Pasal 110 ayat (1) UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu dilakukan penyempurnaan terhadap prinsip, sasaran penetapan tarif retribusi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksucl pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum.
Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembara:n Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nornor 1822) sebagaimana yang telah diperbaharui dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Talaud di Propinsi .Sulawesi Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4183) dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2007 ten tang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Propinsi Sulawesi Utara (Lernbaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 17, Tamhahan Iemharan DI
•
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1980. Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3186);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lernbaran Negara RI Nornor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran RI Nomor 3699);
5. Undang-Undang Nomor 32 · Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844) ;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lernbaran Negara RI Nomor 5025);
•
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5049);
2. 10.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5063);
3. 11.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara RI 5072);
4. 12.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011· Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI 5234);
5. 13.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3268);
6. 14.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
7. 15.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 ten tang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4864);
8. 16.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
•
•
- 17 .Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 ten tang Organisasi Perangkat Daerah [Lernbaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4741);
- 18.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2010 N omor 119, Tam bahan Lembaran Negara RI Nomor 5161);
- 19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tabun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ter.tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 20.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umurn mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- 21.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
- 22.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah ;
- 23.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-Jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
- 24.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tabun 1998
- 25.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistim dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain- lain ;
- 26.Peraturar; Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 4 Tahun 2002 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Berrnotor (Lembaran Daerah Kabupaten Kepu1auan Sangihe Tahun 2002 Nomor 1 Seri.C);
- 27 .Peraturan Daerah Ka bu paten Kepulauan Sangihe Nomor 12 Tahun 2003 tentang Retribusi Penyelenggaraan Kebersihan dan Pengelolaan Persampahan (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2003 Nomor 6 Seri C) �
- 28.Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pelayanan Kesehatan dan Penetapan Tarif pada Rumah Sakit Umum Liun Kendage Tahuna [Lernbaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2004 Nomor 5 Seri C);
- 29.Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Norn.or 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2008 Nomor 15);
- 30.Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Lernbaga Teknis Daerah dan Lernbaga lain Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2008 Norn.or 16);
- 31.Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2009 Nomor 5);
- 32.Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2010 Nomor 5).
•
Dengan Persetujuan Bersarna
DEWAN PERWAKTLAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE dan BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,
MEMUTUSKAN
Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.
Pasal 1
1. Ketentuan Pasal 1 diubah dan ditambah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 108
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksucl pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum.
Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembara:n Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nornor 1822) sebagaimana yang telah diperbaharui dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Talaud di Propinsi .Sulawesi Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4183) dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2007 ten tang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Propinsi Sulawesi Utara (Lernbaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 17, Tamhahan Iemharan DI
•
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1980. Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3186);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lernbaran Negara RI Nornor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran RI Nomor 3699);
5. Undang-Undang Nomor 32 · Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844) ;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lernbaran Negara RI Nomor 5025);
•
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5049);
2. 10.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5063);
3. 11.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara RI 5072);
4. 12.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011· Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI 5234);
5. 13.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3268);
6. 14.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
7. 15.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 ten tang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4864);
8. 16.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
•
•
- 17 .Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 ten tang Organisasi Perangkat Daerah [Lernbaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4741);
- 18.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2010 N omor 119, Tam bahan Lembaran Negara RI Nomor 5161);
- 19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tabun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ter.tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 20.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umurn mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- 21.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
- 22.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah ;
- 23.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-Jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
- 24.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tabun 1998
- 25.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistim dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain- lain ;
- 26.Peraturar; Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 4 Tahun 2002 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Berrnotor (Lembaran Daerah Kabupaten Kepu1auan Sangihe Tahun 2002 Nomor 1 Seri.C);
- 27 .Peraturan Daerah Ka bu paten Kepulauan Sangihe Nomor 12 Tahun 2003 tentang Retribusi Penyelenggaraan Kebersihan dan Pengelolaan Persampahan (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2003 Nomor 6 Seri C) �
- 28.Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pelayanan Kesehatan dan Penetapan Tarif pada Rumah Sakit Umum Liun Kendage Tahuna [Lernbaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2004 Nomor 5 Seri C);
- 29.Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Norn.or 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2008 Nomor 15);
- 30.Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Lernbaga Teknis Daerah dan Lernbaga lain Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2008 Norn.or 16);
- 31.Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2009 Nomor 5);
- 32.Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2010 Nomor 5).
•
Dengan Persetujuan Bersarna
DEWAN PERWAKTLAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE dan BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,
MEMUTUSKAN
Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalarn Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum diubah dan ditambahkan sebagai berikut :
1. Ketentuan Pasal 1 diubah dan ditambah sehingga berbunyi sebagai berikut:
1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prmsip ', otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalarn Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Bupati adalah Bupati Kepulauan Sangihe;
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
7. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan;
8. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang
9. Retribusi Jasa Umum adalah pungutan atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmat.i oleh pribadi atau Badan;
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
11. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
12. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau tindakan rehabilitasi di bidang kesehatan;
13. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah instansi kesehatan Daerah yang memberikan pelayanan kesehatan sederhana secara merata dengan mengutamakan upaya pencegahan penyakit dan pemulihan kesehatan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu;
14. Puskesmas serta jaringan pelayanannya meliputi pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Pos Kesehatan Desa, Puskesmas Keliling, Polindes, dan Posyandu;
15. Puskesmas Pembantu adalah unit pelayanan kesehatan yang lebih sederhana dan berfungsi menunjang dan membantu melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan Puskesmas dalam ruang lingkup wilayah lebih kecil;
16. Puskesmas Keliling adalah unit pelayanan kesehatan oleh Puskesmas dengan mempergunakan kendaraan roda empat, kendaraan roda dua, transportasi laut atau transportasi lainnya dilokasi yang jauh dari sarana pelayanan yang ada;
17. Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) adalah unit pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh masyarakat di desa dibawah bimbingan tenaga kesehatan dan kader kesehatan;
18. Pondok Bersalin Desa (Polindes) adalah unit pelayanan kesehatan yang melayani ibu hamil, ibu melahirkan dan bayi di desa;
19. Pos pelayanan terpadu (Posyandu) adalah tempat pelayanan dengan menggunakan sistim lima meja yang dilakukan oleh kader kesehatan di desa yag melayani pendaftaran, pcnimbangan, pencatatan hasil penimbangan, penyuluhan pemeriksaan kehamilan dan pelayanan imunisasi kepada balita dan ibu hamil;
20. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal rawat inap;
21. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati bangsal rawat inap;
22. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat;
23. Pelayanan Medik adalah pelayanan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh tenaga medik;
24. Pelayanan Non Medik adalah pelayanan yang diberikan di Puskesmas serta jaringan pelayanannya yang berhubungan dengan masalah kesehatan dan dilaksanakan oleh tenaga non medik;
25. Pelayanan Medik Gigi dan Mulut adalah pelayanan paripurna meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang ·selaras dengan upaya pencegahan dan peningkatan kesehatan penyakit gigi dan mulut pada pasien di Puskesmas;
26. Pelayanan Konsultasi adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi disemua bidang kesehatan;
27. Pelayanan Medico Legal a tau Visum et Repertum (VER) adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan umum;
28. Tindakan Medik dan Terapi adalah tindakan pembedahan, tindakan pengobatan yang menggunakan alat dan tindakan diagnosa lainnya;
29. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, lokal atau tanpa pembiusan;
30. Tindakan Medik Non Operatif adalah tindakan tanpa pembedahan;
31. Tindakan Kecil adalah tindakan pengobatan dengan menggunakan bahan dan alat sederhana atau yang diistilahkan sama dengan yang lainnya berdasarkan diagnosa yang telah ditegakkan;
32. Tindakan Sedang adalah tindakan pengobatan dengan menggunakan bahan dan alat atau yang diistilahkan sama dengan yang lainnya berdasarkan diagnosa yang telah ditegakkan disertai dengan penyulit ringan pada saat dilakukan tindakan;
33. Tindakan Besar adalah tindakan pengobatan dengan menggunakan bahan dan alat khusus atau yang diistilahkan sama dengan yang lainnya berdasarkan diagnosa yang telah ditegakkan disertai dengan penyulit sedang pada saat dilakukan tindakan;
34. Pemulasaran Perawat.an Jenazah adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenazah, konservasi, bedah mayat yang dilakukan oleh Puskesmas untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pemakaman dan kepentingan proses peradilan;
35. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan atas pelayanan kesehatan di Puskesmas serta jaringan pelayanannya, termasuk pelayanan pendaftaran;
36.
- Jasa kesehatan adalah pelayanan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan atau pelayan kesehatan lainnya;
37. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap dengan atau tanpa makan;
38. Bahan dan Alat adalah obat, bahan kimia, alat kesehatan dan bahan lainnya yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan pelayanan kesehatan lainnya;
39. Penunjang Diagnostik adalah pelayanan untuk menunjang menegakkan diagnosa;
40. Penderita Dewasa adalah penderita laki-laki dan atau perempuan yang berusia 13 tahun keatas;
41. Penderita Anak adalah penderita laki-laki dan atau perempuan yang berusia 1 tahun sampai 13 tahun;
42. Penderita Bayi adalah penderita laki-laki dan atau perempuan yang berusia 1 hari sampai 1 tahun;
43. Penderita Asuransi Kesehatan (ASKES) adalah penderita pemilik kartu Asuransi Kesehatan;
44. Obat Generik adalah obat dengan nama resmi yang ditetapkan dalam buku Farmacope Indonesia dan INN (International Non Proprietary Names) World Health Organization (WHO) untuk zat berkhasiat yang dikandungnya;
45. Kepala Puskesmas adalah seorang dokter atau tenaga kesehatan lainnya yang diangkat, dilantik, dipindahkan dan diberhentikan berdasarkan Surat Keputusan Bupati.
46. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;
47. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia;
•
48. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia;
49. Orang Asing adalah orang yang bukan Warga Negara Indonesia;
50. Dokumen Kependudu.kan adalah Doku.men resmi yang diterbitkan oleh Instansi yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti auntentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
51. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk pencatatan atas pelaporan peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas, kartu atau surat keterangan kependudukan;
52.
- Nomor Induk Kependudukan selanjutnya disingkat dengan NIK, adalah Nomor Identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia;
53.
54.
55.
56.
57.
Kartu Keluarga selanjutnya disingkat dengan KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang narna, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga;
- Kartu Tanda Penduduk selanjutnya disingkat dengan KTP, adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana;
Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- Dokumen Identitas lainnya adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen atau Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Privat yang terkait dengan identitas penduduk, selain Dokumen Kependudukan;
58. Tempat Pemakaman Umum adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan Pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan, yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau Pemerintah Kampung;
59. Tempat Pemakaman bukan umum adalah areal tanah yang disediakan untuk kepcrluan Pemakaman jenazah yang pengelolaannya dilakukan oleh badan sosial dan / atau Badan Keagamaan;
60. Tempat Pemakaman Khusus adalah areal tanah yang disediakan untuk tempat Pemakaman yang karena faktor sejarah dan faktor kebudayaan mempunyai arti khusus;
61. Pengabuan Mayat adalah proses pembakaran Mayat menjadi abu;
62. Kremotarium adalah tempat pembakaran Mayat dan / a tau kerangka Mayat;
63. Tempat penyimpanan abu Mayat adalah tempat yang dibangun di lingkungan krematorium yang dipergunakan untuk menyimpan abu Mayat setelah dilakukan kremasi/ perabuan Mayat;
64. Kijing adalah bangunan permanen sebagai penutup makam yang menyatu dengan batu nisannya tanpa atap dan tanpa dinding;
65. Cungkup adalah bangunan permanen sebagai penutup makam yang menyatu dengan batu nisannya, beratap dan terbuka tanpa dinding;
66. Lokasi Pasar adalah suatu tempat dengan batas tertentu dengan halaman dan berbagai bentuk bangunan konstruksi permanen dan atau semi permanent yang digunakan oleh atau badan hukum untuk kegiatan jual beli;
67. Pasar adalah tempat berkumpulnya orang berjual beli barang/ bahan atau yang sejenis;
68. Pasar daerah adalah suatu tempat berlangsungnya kegiatan atau proses jual beli yang dimiliki dan atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah;
69. Halaman Pasar adalah tempat terbuka yang merupakan bagian dari lokasi pasar yang dijadikan oleh orang atau badan untuk kegiatan jual beli;
70. Pasar Hewan adalah tempat tertentu dari pasar yang diperuntukkan/digunakan orang untuk menambat dan atau melepas hewan yang akan diperjual belikan;
71. Penjual Keliling adalah setiap orang yang secara nyata melakukan kegiatan jual beli dengan cara menjajakan dagangannya di lokasi Dasar tanpa menempati suatu tempat secara tetap dan atau
•
72. Bangunan Pasar adalah bangsal, kios dan fasilitas lainnya yang ada di lokasi Pasar yang di kuasai oleh Pemerintah Daerah;
73. Alat Pemadam Kebakaran adalah alat-alat teknis yang dipergunakan untuk mencegah dan memadamkan kebakaran;
3. 7 4. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disingkat retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pemeriksaan oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran yang dimiliki dan/ a tau dipergunakan oleh masyarakat;
75. Usaha Perdagangan adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan usaha jual beli barang dalam bidang perekonornian yang bertujuan untuk memperoleh laba;
76. Metrologi adalah Ilmu Pengetahuan tentang ukur mengukur secara ruas;
77. Metrologi Legal adalah metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran, metode-metode pengukuran clan alat-alat ukur, yang menyangkut persyaratan teknik yang bertujuan meliputi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran;
78. Satuan Dasar adalah satuan yang merupakan dasar dari satuansatuan suatu besaran yang dapat diturunkan menjadi satuan turunan;
79. Lam bang Satuan adalah tanda yang menyatakan Satuan Ukuran;
80. Standar Satuan adalah suatu ukuran yang sah dipakai sebagai dasar perbandingan;
81. Alat Ukur adalah ala.t yang diperuntukan bagi pengukuran kuantitas dan atau kualitas;
82. Alat Takar adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran;
83. Alat Timbang adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan;
84. Alat Perlengkapan adalah alat yang dipakai sebagai perlengkapan atau tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang, yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan;
85. Alat Penunjuk adalah bagian dari alat ukur, yang menunjukan hasil pengukuran;
86. Tempat Usaha adalah tempat yang digunakan untuk kegiatankegiatan perdagangan, industri, produksi, usaha jasa, penyimpananpenyimpanan dokumen yang berkenaan dengan perusahaan, juga kegiatan-kegiatan penyimpanan barang-barang termasuk rumah -· .. : -, ... ,.. """h-:1ai � n ciiminakan untuk kegiatan usaha;
..
87. Men era adalah hal yang menandai dengan tanda tera sah a tau tanda tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang · berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang belum dipakai;
88. Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku yang dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera;
89. Menjustir adalah mencocokan a tau melakukan perbaikan ringan dengan tujuan agar alat yang dicocokkan atau diperbaiki itu memenuhi persyaratan tera atau tera ulang;
90. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, Ukur, Timbang, Takar dan perlengkapannya disingkat RP:- UTTP;
91. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang telah ditunjuk oleh Kepala Daerah;
92. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang;
93. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang;
94. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/ a tau denda;
95. Penagihan Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan retribusi Daerah yang diawali dengan penyampaian surat peringatan, surat teguran agar yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar retribusi sesuai dengan jumlah retribusi yang
96. Kedaluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari. suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang;
97. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/ a tau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/ atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
98.
- Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
99. Rumah Sakit adalah Institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripuma yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
100. Rumah Sakit Umum Daerah "Liun Kendage" Tahuna yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Publik yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
101. Kepala Rumah Sakit adalah Direktur RSUD "Liun Kendage" Tahuna, yang selanjutnya disebut Direktur.
102. Pelayanan Kesehatan adalah kegiatan Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit berupa Pelayanan Rawat Jalan, Pelayanan Rawat Inap dan Pelayanan Gawat Darurat yang mencakup Pelayanan Medik dan Pelayanan Non Medik.
103. Pelayanan Kesehatan Paripurna adalah pelayanan kesehatan yang meliputi upaya pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
104. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di Rumah Sakit.
105. Pelayanan Medik adalah pelayanan yang bersifat individu yang diberikan kepada pasien oleh tenaga medik berupa pemeriksaan,
106. Pelayanan Non Medik adalah Pelayanan yang diberikan kepada pasien dan pihak lain di rumah sakit yang secara tidak langsung berkaitan dengan Pelayanan Medik meliputi pelayanan Pendidikan dan Pelatihan, Pelayanan Administrasi, Pelayanan Laundry dan lain-lain pelayanan yang terkait dengan pelayanan kesehatan.
107. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.
108. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/ menanggulangi resiko kematian atau cacat.
109. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur pada ruang rawat inap.
110. Pelayanan Rawat Intensif adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien dalam keadaan kritis yang memerlukan pemantauan ketat dan intensif pada ruangan khusus dengan sarana khusus dan tenaga terampil.
111. Pelayanan Rawat Isolasi adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien yang diisolasi pada ruangan khusus yang merawat pasien dengan penyakit infeksi menular atau yang memerlukan penatalaksanaan khusus;
112. Petugas Kebersihan a.dalah pegawai atau tenaga kerja yang diberi tugas tertentu untuk menyelenggarakan kebersihan dan pengelolaan persampahan;
113. Persil adalah lahan pekarangan baik pekarangan diatasnya terdapat bangunan yang dipakai atau milik perorangan atau badan hukum, termasuk lahan pekarangan kosong yang belum dihuni;
114. Sampah adalah barang atau benda yang berbentuk padat atau setengah padat yang dibuang karena tidak terpakai lagi yang berasal dari kegiatan orang pribadi/keluarga atau badan, yang dapat berupa sampah organik, logam dan non logam yang dapat dibakar, yang dapat dibedakan atas sampah biasa dan sampah luar biasa;
115. Sampah Luar Biasa adalah sampah yang berasal dari limbah pabrik, limbah pertukangan/bengkel, bongkaran bangunan, limbah medis, bangkai hewan dan limbah tinia;
116. Limbah Tinja adalah kotoran atau hasil buangan biologis manusia dan hewan peliharaan yang telah tertampung pada septik tank jamban setiap pamakai persil atau bangunan;
- 11 7. Tempat Pembuangan Sampah Sementara disingkat TPS adalah tempat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dan atau pengelola, secara swadaya oleh masyarakat pada tiap Kampung dan Kelurahan atau lokasi tertentu untuk menampung sampah buangan sebelum diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir;
118. Tempat Pembuangan Sampah Akhir disingkat TPA adalah tempat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dan atau pengelola untuk menampung, mengolah dan memusnahkan sampah;
119. Penyelenggaraan kebersihan dan pengelolaan persampahan adalah kegiatan berupa penataan dan pemeliharaan taman, jalur hijau, drainase kota serta kegiatan pengumpulan, pemindahan dan pengangkutan sampah oleh petugas dan dari TPS ke TPA dan pemisahan, pengolahan serta pemusnahan sampah di TPA;
120. Jalan Umum adalah setiap jalan dalam kota dan jalan yang menghubungkan kota-kota dalam Kabupaten Kepulauan Sangihe yang digunakan untuk kepentingan lalu lintas umum;
121. Tempat Umum adalah ternpat-tempat . yang meliputi tanah, pekarangan umum, pelataran, lapangan, pelabuhan dan taman dan lain-lain baik yang disediakan oleh Pemerintah Daerah maupun oleh Swasta/Lembaga lainnya yang diperuntukan sebagai fasilitas umum;
122. Saluran adalah setiap galian tanah yang meliputi selokan, sungai saluran terbuka atau kanal, saluran tertutup termasuk gorong-gorong;
123. Saluran Umum adalah saluran atau parit yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dan atau masyarakat untuk mengalirkan limbah buangan dari tiap-tiap persil;
124. Saluran Buangan adalah saluran air yang dibuat dan disediakan oleh pemilik persil atau pemakai bangunan sebagai saluran pembuangan air hujan dan air cucian rumah tangga ke saluran umum;
125. Bangunan adalah setiap bangunan diatas persil meliputi rumah, gedung kantor dan bangunan-bangunan lainnya;
126. Keramaian Umum adalah kegiatan keramaian yang diselenggarakan untuk umum yang penyelenggaraannya tidak memandang tempat, sifat atau namanya dengan dipungut ataupun tanpa pembayaran bea masuk/ karcis tanda masuk;
127. Kendaraan Bermotor adalah Kendaraan yang digerakan oleh peralatan
128. Kendaraan bermotor Umum adalah Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/ atau orang dengan dipungut bayaran.
129. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor um um yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikan dan menurunkan orang dan/ atau barang.
130. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
131. Perusahan angkutan umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan / atau barang dengan kendaraan bermotor um um.
132. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan;
133. Telekomunikasi adalah setiap pe.mancaran, pengiriman, dan atau penerimaan dari setiap infrmasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya;
134. Sarana Prasarana Telekomunikasi adalah segala sesuatu yang memungkinkan dan mendukung berfungsinya telekomunikasi;
135. Jaringan Telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam bertelekomunikasi;
136. Jasa Telekomunikasi adalah layanan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dengan menggunakan jaringan telekomunikasi;
137. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah dan instansi pertahanan keamanan negara;
138. Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut menara adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum, yang didirikan diatas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa kerangka baja yang diikat berbagai simpul, dirnana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi;
139. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan mahkluk hidup lainnya melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya;
140. Penataan Ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
141. Pemanfaatan Ruang adalah rangkaian program kegiatan pelaksanaan pembangunan yang memanfaatkan ruang menurutjangka waktu yang
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: ditetapkan didalam rencana tata ruang; 142. Pengendalian Pemanfaatan Rencana Tata Ruang adalah suatu proses usaha agar rencana pemanfaatan ruang oleh instansi sektoral, pemerintah daerah, swasta serta masyarakat umumnya sesuai dengan rencana tata ruang yang ditetapkan. 2. Ketentuan Pasal 3 diubah dan ditambah sehingga berbunyi sebagai berikut: - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan; - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan; - c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catalan Sipil; - d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat; - e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; - f. Retribusi Pelayanan Pasar; . - g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; - h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran; ; 1. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; dan - J. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. 3. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: - (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi atas pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Liun-Kendage Tahuna, puskesmas, puskesmas keliling, puskesrnas pembantu, balai pengobatan dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejerns yang dimiliki dan/ a tau dikelola oleh Pemerintah Daerah; - (2) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Liun-Kendage Tahuna, puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/ atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. 4. Diantara ketentuan Pasal 8 dan 9 disisipkan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 8A yang berbunyi sebagai berikut: ## Pasal 8A - (1) Pelayanan Kesehatan di RSUD Liun Kendage dilaksanakan oleh tenaga medis, tenaga paramedis dan tenaga non paramedis yang bertugas di Instalasi Kesehatan. - (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dikenakan tarif / biaya dikelompokkan kedalam pelayanan sebagai berikut: - a. Pelayanan Rawat Jalan; - b. Pelayanan Gawat Darurat; 5. . c. Pelayanan Rawat Inap; - d. Pelayanan Penunjang Medik; - e. Pelayanan Instalasi Farmasi; - f. Pelayanan Lain-lain. - (3) Pelayanan rawat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi: - a. Rawat jalan tingkat pertama dilaksanakan oleh Dokter Umum / Dokter Gigi; - b. Rawat jalan tingkat lanjutan dilaksanakan oleh Dokter Spesialis.

Penandatangan: - (4) Pelayanan Gawat Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diselenggarakan di Instalasi Gawat Darurat secara terns menerus selama 24 jam, dilakukan oleh Dokter Umum dan tenaga kesehatan lainnya yang telah ditetapkan oleh Direktur, wajib berada di RSUD "Liun Kendage" dengan tanggung jawab meliputi : 13. a.. Pelayanan penderita baru di Instalasi Gawat Darurat; - b. Pelayanan perawatan observasi 24 jam; - c. Pengawasan penderita rawat inap di semua kelas/ruangan, diluar jam kerja. - (5) Pelayanan rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi: - a. Unit Penyakit Anak dan Perinatologi; - b. Unit Penyakit Bedah; - c. Unit Penyakit Dalam; - d. Unit Penyakit Kandungan dan Kebidanan; - e. Unit Penyakit Mata; - f. Unit Penyakit Gigi dan Mulut; - g. Unit Perawatan Intensif; - h. Unit Lain diadakan sesuai dengan perkembangan RSUD Liun 25. (6} Pelayanan Penunjang Medik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi: - a. Pemeriksaan Laboratorium; - b. Pemeriksaan Radiologik Diagnostik; - c. Pemeriksaan Elektromedik Diagnostik;

Penandatangan: - d. Pemeriksaan Diagnostik dengan peralatan canggih dan elektromedik lain yang mungkin diadakan sesuai dengan perkembangan pelayanan Rumah Sakit Umum Liun Kendage yang akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur. - (7) Pelayanan Instalasi Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e diselenggarakan oleh Instalasi farmasi RSUD Liun Kendage, yang meliputi penyediaan obat, bahan reagen, bahan habis pakai dan alat kesehatan. - (8) Pelayanan lain-lain di RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f meliputi : - a. Mobil Ambulance; - b. Mobil Jenazah; - c. Pelayanan Visum Et Repertum; - d. Pelayanan Informasi; - e. Perawatan dan Pernulasaran Jenazah; - f. Pelayanan pemeriksaan kesehatan KIR/ pengujian kesehatan; - g. Pencucian linen dan pakaian; - h. Pelayanan bagi peserta PT ASKES dan anggota keluarganya; 1. Pelayanan bagi peserta Jamkesmas; 41. J· Pelayanan bagi peserta Jamkesda; - k. Pelayanan bagi peserta asuransi lainnya. - (9) Jenis-jenis pelayanan kesehatan yang dikenakan tarif/biaya pada pelayanan Rawat Jalan yang terdiri: - a. Pelayanan Medik; - b. Pelayanan Penunjang Diagnostik; - c. Pelayanan Tindakan Medik; - d. Pelayanan Tindakan Keperawatan; - e. Pelayanan Asuhan Keperawatan; - f. Pelayanan Rehabilitasi Medik; - g. Pelayanan Konsultasi Medik Penderita/Pasien; - h. Pelayanan Konsultasi Khusus Gizi; 1. Pelayanan Gigi dan Bedah Mulut; 53. (lO)Jenis-jenis pelayanan kesehatan yang dikenakan tarif/biaya pada pelayanan rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri dari: - a. Pelayanan Medik; - b. Pelayanan Perawatan lntensif (Intensive Care Unit); - c. Pelayanan visite dan Pengawasan Dokter; - d. Pelayanan Penunjang Diagnostik; - e. Pelayanan Tindakan Medik; - f. Pelayanan Tindakan Keperawatan;

Distribusi: - g. Pelayanan Persalinan; - h. Pelayanan Rehabilitasi Medik; 1. Pelayanan Konsultasi Medik Penderita/ Pasien; - J. Pelayanan Konsultasi Khusus Gizi; - k. Pelayanan Unit Gigi clan Bedah Mulut; 65. L Asuhan Keperawatan. - (11) Penderita yang menjalani perawatan pada Unit-unit rawat map sebagaimana di:tnaksud pada ayat (5) dikenakan biaya: - a. Pelayanan Rawat Inap; - b. Jasa Konsultasi Medik; - c. Jasa Visite; - d. Perawatan Khusus Dokter / Tindakan Medik; - e. Asuhan Keperawatan; - f. Tindakan Keperawatan; - (12) Visum Et Repertum diterbitkan bila ada permintaan tertulis oleh pihak yang berwenang, meliputi : - a. Visum Et Repertum untuk kepentingan Pengadilan; - b. Visum Et Repertum untuk kepentingan Asuransi Kesehatan.

Penandatangan: - (13) Pelayanan Informasi diberikan kepada badan atau individu yang bersangkutan atas persetujuan Direktur atau Petugas yang berwenang secara tertulis meliputi pengolahan data pelayanan kesehatan dan data lain yang bersumber dari Rumah Sakit selain untuk kepentingan dinas yang bersifat rutin. - (14) Pelayanan Kir dan pengujian kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf j meliputi : - a. Pemeriksaan kesehatan untuk sekolah; - b. Pemeriksaan kesehatan untuk melamar pekerjaan; - c. Pemeriksaan kesehatan untuk asuransi dan perjalanan ke luar negen;

Distribusi: - (15) Pelayanan persalinan dilaksanakan oleh Dokter ahli, Dokter Umum, Bidan atau paramedik sesuai indikasi mediknya sebagaimana berikut:

Distribusi: - a. Persalinan Normal/ Fisiologis : oleh Bidan , Dokter Umum , dokter ahli kandungan dan kebidanan, sesuai permintaan penderita;

Distribusi: - b. Persalinan Patologis : dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab dokter ahli kebidanan dan kandungan. ## (16) Pelayanan Rehabilitasi medik dikelompokkan menjadi: - a. Rehabilitasimedik sederhana; - b. Rehabilitasi medik sedang; - c. Ortostik Prostetik sederhana; ## 5. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : ## Pasal9 Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah/jenis tindakan, pemakaian alat dan pelayanan kesehatan dasar di Rumah Sakit LiunKendage Tahuna, puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/ atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. 6. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas serta jaringannya sebagai berikut: 1. Tarif pelayanan kesehatan ditetapkan dalam bentuk paket pelayanan kesehatan yang diberikan melalui sarana kesehatan dalam sekali kunjungan, termasuk pemeriksaan tanpa penunjang diagnostik dan pen go ba tan; 2. Besarnya tarif retribusi sesuai ayat (1) Pasal ini ditetapkan sebesar Rp.6.000,- (enam ribu rupiah). 3. Rawat Inap : Rp. 15.000,- per-hari 4. Pelayanan Tindakan : - Perawatan Luka 7. Pelayanan KB : 7. Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 2 (dua) pasal yaitu Pasal lOA dan Pasal lOB sehingga berbunyi sebagai berikut: - a. Luka kecil/Perawatan luka umum - b. Luka dengan jahitan - Tindakan kecil - Tindakan sedang - Tindakan besar

Distribusi: 5. Pelayanan Persalinan :

Distribusi: - Persalinan normal : Rp. 100.000,-per-tindakan

Distribusi: - Persalinan dengan alat bantu sederhana : Rp. 150.000,-per-tindakan : Rp. 50.000,- per-tindakan : Rp. 100.000,-per-tindakan : Rp. 7.500,- per-tindakan : Rp. 7 .500,- per-jahitan : Rp. 25.000,- per-tindakan - Pasang atau cabut IUD - Pasang atau cabut inplant 8. Tindakan gigi dan mulut : - Cabut gigi susu - Cabut gigi tetap - Pembersihan karang gigi - Penambalan gigi 9. Pemeriksaan untuk mendapatkan Surat Keterangan Kesehatan - Rp. 10.000,- per-tindakan : Rp. 16.000,- per-tindakan - Rp. 16.000,- per-tindakan : Rp. 10.000,- per-tindakan - Rp. 5.000,- - Rp. 15.000,- per-tindakan : Rp. 25.000,- per-tindakan - 10.Pemeriksaan untuk mendapatkan Surat keterangan VER (visum et repertum): - Tanpa bedah mayat - Dengan bedah mayat - 11.Pemulasaran Jenazah - 12.Tarif pelayanan ambulance : Rp. 75.000,-/pemeriksaan : Rp. 125.000,-/pemeriksaan : Rp. 100.000,-/jenazah : Rp. 20.000,-/kegiatan ## Pasal lOA Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan per Instalasi pada Rurnah Sakit Umum Daerah "Liun Kendage" adalah' sebagai berikut: ## A. Rawat Jalan: 1. Retribusi Rawat Jalan dinyatakan dalam besaran tarif pelayanan kesehatan rawat jalan dan berlaku untuk 1 · (satu) kali kunjungan. 2. Retribusi Rawat ,Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jasa rumah sakit dan jasa pelayanan poliklinik rawat jalan yang dituju dan tidak termasuk obat, tindakan, pemeriksaan penunjang medik dan bahan/ alat. 3. Retribusi rawat jalan, pemeriksaan Pelayanan Medis, Penunjang Medis, Radio Diagnostik, · diagnostik elektromedik, Pelayanan konsultasi Gizi serta Rehabilitasi Medis, dibayar terpisah oleh pasien sesuai dengan tarif pemeriksaan/tindakan sejenis pasien rawat jalan sekurang-kurangnya sama dengan tindakan atau pelayanan sejenisnya pada pasien rawat inap pada kelas II. 4. Retribusi Rawat Jalan sebagaimana dimaksud pada angka 1 tercantum dalam Pasal lOB. ## B. Rawat Darurat : 1. Besamya retribusi pelayanan rawat darurat ditetapkan sekurangkurangnya 2x (dua kali} tariff konsul pasien rawat jalan. 2. Jasa pelayanan medik operatif ditetapkan sama dengan tarif tindakan medik operatif yang sejenis sebesar tarif rawat inap kelas I ditambah 25%. 3. Tarif tindakan medik non operatif dan penunjang medik ditetapkan sebesar tarif rawat inap kelas II (dua}. 4. Retribusi tindakandi instalasi gawat darurat di luar lampiran tarif tindakan di Instalasi Rawat Darurat disesuaikan dengan retribusi tindakan sejenis bagi pasien dirawat inap dan rawat jalan dengan penambahan 25%. 5. Retribusi Rawat Darurat sebagaimana . dimaksud pada angka 1 dan 2 tercantum dalam Pasal lOB. ## C. Rawat lnap : 1. Pasien yang perlu dirawat inap dapat menggunakan kelas perawatan pada ruangan perawatan dirumah sakit. 2. Pasien yang di rawat inap dikenakan jasa pelayanan sebesar 44 % dari total retribusi. 3. Pasien rawat gabung antara bayi dan ibu, tarif rawat inap bayi dikenakan sebesar 50 % dari tarif dimana ibu dirawat. 4. Jasa pelayanan rawatan bersama pada rawat map, jasa pelayanannya dihitung sesuai dengan kelas perawatannya. 5. Retribusi rawat inap sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 tercantum dalam Pasal lOB. ## D. Ruang Rawat Intensif : 1. Pasien masuk pada ruang rawat, kemudian dirawat di Intensive Care Unit/Intensive Coronary CareUnit /ICU /CVCU tarifnya disesuaikan dengan tarif Intensive Care Unit/ICU yang berlaku. 2. Pasien yang langsung masuk ICU atau CVCU baik dari !RD/Rawat Jalan, kemudian pulang atau meninggal maka tarifnya sesuai dengan tarif ICU yang berlaku. 3. Besamya jasa pelayanan untuk Ruang Rawat intensif sebesar 60% dari total retribusi. 4. Retribusi tindakan di ICU atau CVCU di luar tarif tindakan pada Pasal 1 OB disesuaikan dengan retribusi tindakan sejenis bagi pasien dirawat inap kelas I. 5. Retribusi Rawat Inap sebagaimana dimaksud pada angka 1 tercantum dalam Pasal lOB. ## E. Pelayanan Rawat Sehari : 1. Tarif Rawat Sehari/One Day Care ditetapkan sesuai dengan pola tarif yang berlaku, sekurang-kurangnya sama dengan rawat inap kelas II (dua). 2. Tindakan yang dilakukan pada pelayanan sehari adalah tindakan di luar dan di dalam kamar operasi. 3. Besarnya Retribusi ·Rawat sehari sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 tercantum dalam Pasal lOB. ## F. Pelayanan Medik Operatif - l : ________________ Jenis pelayanan medik operatif di dalam dan di luar kamar operasi adalah: - a. kecil; - b. sedang; - c. besar; - d. khusus; 2. Jasa pelayanan tindakan medik operatif terdiri dari Jasa Medik Operator, asisten operator. 3. Jasa pelayanan medik operatif ditetapkan minimal 70 persen dari total tarif. 4. Jasa Medik Anastesi nilainya sebesar seperdua bagian atau lima puluh perseratus dari jasa pelayanan operator. 5. Tindakan operasi kecil dengan anastesi umum atau lumbal atau pun lainnya, maka retribusi tarif ditambahkan dengan 25% dari jenis tindakan. 6. Besarnya tarif tindakan medik dan terapi tidak terencana (Cyto} ditetapkan sebesar tarif tindakan terencana ditambah jasa pelayanan sebesar 25% . 7. Besarnya Retribusi Pelayanan Medik sebagaimana dimaksud pada angka 1 tercantum dalam Pasal lOB. ## G. Tindakan Medik 1. Jenis tindakan medik non operatif (Intervensi Medis] meliputi : 2. medik non oneratif kecil: - b. Tindakan medik non operatif sedang; - c. Tindakan medik non operatif besar; - d. Tindakan medik non operatif khusus. 2. Tarif pelayanan tindakan . medik non operatif rawat jalan, sekurang-kurangnya setara dengan retribusi rawat inap kelas II (dua). 3. Besarnya retribusi tindakan medik non operatif se bagaimana dimaksud pada angka 1 tercantum dalam Pasal lOB. ## H. Pelayanan Penunjang Medik 1. Pelayanan Penunjang Medik meliputi : - a. Laboratorium - b. Pemeriksaan Radio Diagnostik: - 1) X-ray non kontras; - 2) X-ray kontras ; - 3) USG. - c. Pemeriksaan Diagnostik Elektromedik: 2. Besarnya Retribusi Pelayanan Penunjang Medik sebagaimana dimaksud pada angka 1 tercantum dalam Pasal 108. 3. Pada pelayanan Penunjang medik, komponen tarif yang dibebankan kepada pasien adalah jasa sarana, jasa pelayanan, dan Bahan Ha bis Pakai (BHP), dan besaran tarif dimaksud sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan perhitungan unit cost BHP yang berlaku saat itu. 4. Besarnya jasa pelayanan pada pelayanan medik maksimal sebesar 30 persen dari total tarif - I. Pelayanan Dialisis di Rumah Sakit terdiri dari pelayanan Hemodialisis (HD) dan pelayanan Continuous Ambulatory Peritoneal Dialisis (CAPD). ## J. Pelayanan Hemodialisis 1. Pelayanan Hemodialisis (HD) sebagaimana dimaksud dalam huruf I merupakan pelayanan proses pencucian darah dengan menggunakan mesin cuci darah dan sarana hemodialisis. 2. Sarana Hemodialisis se bagaimana dimaksud pada angka 1 merupakan consumable set yang meliputi Bloodline, AV Fistula, Dialisat Bicarbonat Powder/ Cairan, dan Hollow Fiber. 3. Dalam hal pasien menderita penyakit tertentu, consumable set digunakan secara single use. - a. HIV/ AIDS; dan - b. Hepatitis. - K. Pelayanan CAPD sebagaimana dimaksud dalam huruf I meliputi pelayanan pernasangan alat CAPD di tubuh pasien dan secara berkala penggantian pemakaian cairan CAPD. - L. Besaran tarif maksimum atas jasa pelayanan hemodialisis sebagaimana dimaksud dalam huruf J angka J dan pelayanan pemasangan alat CAPD sebagaimana dimaksud dalam huruf K tercantum dalam Pasal lOB. ## M. Tindakan Keperawatan 1. Jenis Tindakan Keperawatan: - a. Tindakan keperawatan kecil; - b. Tindakan keperawatan sedang; - c. Tindakan keperawatan besar; - d. Tindakan keperawatan khusus. 2. Besarnya retribusi tindakan keperawatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 tercantum dalam Pasal lOB. ## N. Rehabilitasi Medik 1. Jenis pelayanan Rehabilitasi Medik : - a. Pelayanan rehabilitasi medik : - 1) Sederhana; - 2) Sedang dan ; - 3) Canggih. - b. pelayanan orthotik / Prosthetic : - 1) Sederhana; - 2) Sedang dan; - 3) Canggih. - c. Pelayanan terapi fisik terdiri dari fisioterapi, terapi wicara, okupasi. 2. Tarif pelayanan rehabilitasi medik rawat jalan, sekurangkurangnya sama dengan tarif retribusi sejenis rawat inap kelas II (dua). 3. Besarnya retribusi Rehabilitasi Medik sebagaimana dimaksud pada angka 1 tercantum dalam Pasal lOB. ## O. Pelayanan, Penggantian obat - obatan dan BHP 1. Pengantian obat-obatan dan BHP untuk rawat inap ditetapkan 2. Harga satuan jenis obat sebagaimana dimaksud pada angka 1 ditetapkan tidak melebihi harga eceran tertinggi. 3. Pengadaan/penggunaan obat berpedoman pada Daftar Obat Esensial Nasional (DOEN) dan formularium Rumah Sakit.

Penandatangan: 4. Pengadaan obat di luar DOEN dan formularium Rumah Sakit harus atas persetujuan Direktur dan atau Ketua Komite Medik.

Penandatangan: 5. Daftar obat dan BHP tertentu yang dapat disediakan oleh Rumah Sakit ditetapkan oleh Direktur. ## P. Pelayanan Unit Transfusi Darah 1. Rumah sakit menyediakan pelayanan transfusi darah meliputi pemeriksaan, pengambilan darah donor, dan penyimpanan/ bank darah. 2. Pemberian darah kepada resipien berdasarkan permintaan dokter sesuai dengan standard prosedur operasional yang berlaku. 3. Besarnya retribusi pada Unit Transfusi Darah (UTD) sebagaimana dimaksud pada angka 1 tercantum Pasal lOB. ## Q. Konsultasi Obat-obatan clan konsultasi Gizi 1. Pelayanan konsultasi Gizi dan Obat-obatan dilakukan oleh tenaga ahli. 2. Retribusi Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 seperti tercantum dalam Pasal 108 .. ## R. Pemulasaran dan Visum Et Repertum Pemulasaran Jenazah 1. Pasien yang meninggal dunia lebih dari dua jam tidak diambil oleh keluarganya, jenazah yang dibawa ke Rumah Sakit oleh Kepolisian, Lembaga Pemasyarakatan dan masyarakat umum segera dimasukkan ke ruang khusus jenazah. 2. Perawatan jenazah yang disebabkan oleh penyebab tertentu clan memerlukan perawatan khusus yang dilakukan Rumah Sakit untuk kepentingan pelayanan kesehatan lingkungan dan persiapan pemakaman dilakukan secara khusus. 3. Pelayanan pemulasaran/perawatan jenazah meliputi: - a. Pemulasaran/perawatan jenazah - b. Konservasi (pengawetan jenazah) - c. Bedah mayat untuk mendapatkan surat keterangan sebab kematian - d. Penyimpanan jenazah - e. Penggalian jenazah dan otopsi 4. Jenazah yang tidak dikenal identitasnya maka retribusi perawatan ienazah dibebankan pada Pemerintah Daerah dan atau Instansi 5. Retribusi pemulasaran/ perawatan jenazah sebagaimana tercantum dalam Pasal lOB. ditetapkan ## S. Visum Et Repertum 1. Pembuatan visum et repertum dilakukan atas permintaan Penyidik Polri. 2. Pembuatan visum et repertum yang tidak ada penanggung jawabnya, maka retribusi dibebankanpada anggaran APBD. 3. Retribusi pemulasaran/perawatan jenazah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Pasal lOB. ## T. Pelayanan Mobil Ambulans, Mobil Ambulans Khusus/Darurat dan Mobil Jenazah 1. Mobil ambulans termasuk mobil ambulans khusus/darurat disediakan untuk pengangkutan: - a. orang sakit atau orang yang mendapat kecelakaan - b. wanita yang akan bersalin - c. tenaga medis atau paramedis dalam tugas pelayanan med is/ perawa tan - d. petugas kesehatan, medik dan atau paramedik dalam kegiatan tertentu. 2. Mobil jenazah disediakan khusus untuk keperluan pengangkutan jenazah dari tempat yang bersangkutan ke rumah sakit atau sebaliknya. 3. Besarnya tarif pemakaian luar kota ditetapkan atas dasar penggunaan jarak dihitung per Km dari Rumah Sakit sebagaimana tercantum dalam Pasal 108. 4. Besamya tarif ambulans khusus gawat darurat (118)/ ambulance care unit sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 1 OB. ## U. Pemeriksaan dan Pengujian Kesehatan 1. Pemeriksaan pegujian kesehatan meliputi : - a. Pemeriksaan kesehatan atas diri seseorang yang memerlukan Surat Keterangan Kesehatan dan tidak buta warna; - b. General Medical Cheek Up yang jenis dan macam pemeriksaanya sesuai dengan permintaan. 2. Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 untuk Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 3. Besarnya retribusi pemeriksaan dan pengujian kesehatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 tercantum dalam Pasal lOB. ## Pasal 10 B - ( 1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Liun Kendage adalah sebagai berikut : ## I. TARIF PELAYANAN KESEHATAN DI POLIKLINIK Tarif pelayanan kesehatan di Poliklinik terdiri dari : 1. Tarif Rawat Jalan (per kunjungan) 2. 2.Pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh (general check-up) disesuaikan dengan tarif per jenis pemeriksaan ditambah dengan biaya sebesar Rp 5.000,- | NO | JENIS PELAYANAN | TARIF (RP) | KETERANGAN | |------|-------------------|--------------|--------------------------------------------------------| | 1 | Dokterumum | 15.000,- | Tarif tersebut belum termasuk tarif asuhan keperawatan | | 2 | Dokter spesialis | 25.000,- | Tarif tersebut belum termasuk tarif asuhan keperawatan | ## 11. TARIF RAWAT INAP (per hari) | NO | RUANG PERAWATAN | TARIF RUANO RAWATINAP | KETERANGAN | |------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | VVIP | 250.000,- | a. Tarif termasuk akomodasi yang meliputi penggunaan fasilitas rawat inap dan makan b. Tarif tidak termasuk harga bahan habis pakai dan obat c. Harga obat disesuaikan dengan harga eceran tertinggi (HET) bahan/ obat. Khusus tarif pemakaian 02 (oksigen) adalah Rp. 2500,- per I liter per menit. | | 2 | VIP | 175.000,- | a. Tarif termasuk akomodasi yang meliputi penggunaan fasilitas rawat inap dan makan b. Tarif tidak termasuk harga bahan habis pakai dan obat c. Harga obat disesuaikan dengan harga eceran tertinggi (HET) bahan/ obat. Khusus tarif pemakaian 02 (oksigen) adalah Rp. 2500,- per I liter per menit. | | 3 | Kelas I | 125.000,- | a. Tarif termasuk akomodasi yang meliputi penggunaan fasilitas rawat inap dan makan b. Tarif tidak termasuk harga bahan habis pakai dan obat c. Harga obat disesuaikan dengan harga eceran tertinggi (HET) bahan/ obat. Khusus tarif pemakaian 02 (oksigen) adalah Rp. 2500,- per I liter per menit. | | 4 | Kelas II | 75.000,- | a. Tarif termasuk akomodasi yang meliputi penggunaan fasilitas rawat inap dan makan b. Tarif tidak termasuk harga bahan habis pakai dan obat c. Harga obat disesuaikan dengan harga eceran tertinggi (HET) bahan/ obat. Khusus tarif pemakaian 02 (oksigen) adalah Rp. 2500,- per I liter per menit. | | 5 | Kelas III | 50.000,- | a. Tarif termasuk akomodasi yang meliputi penggunaan fasilitas rawat inap dan makan b. Tarif tidak termasuk harga bahan habis pakai dan obat c. Harga obat disesuaikan dengan harga eceran tertinggi (HET) bahan/ obat. Khusus tarif pemakaian 02 (oksigen) adalah Rp. 2500,- per I liter per menit. | | 6 | ICU | 175.000,- | a. Tarif termasuk akomodasi yang meliputi penggunaan fasilitas rawat inap dan makan b. Tarif tidak termasuk harga bahan habis pakai dan obat c. Harga obat disesuaikan dengan harga eceran tertinggi (HET) bahan/ obat. Khusus tarif pemakaian 02 (oksigen) adalah Rp. 2500,- per I liter per menit. | | 7 | Perawatan bayi normal 50% dari tarif rawat inap pada kelas perawatan yang ditempati oleh ibunya. | Perawatan bayi normal 50% dari tarif rawat inap pada kelas perawatan yang ditempati oleh ibunya. | a. Tarif termasuk akomodasi yang meliputi penggunaan fasilitas rawat inap dan makan b. Tarif tidak termasuk harga bahan habis pakai dan obat c. Harga obat disesuaikan dengan harga eceran tertinggi (HET) bahan/ obat. Khusus tarif pemakaian 02 (oksigen) adalah Rp. 2500,- per I liter per menit. | | 8 | Perawatan bayi tidak normal sebesar sama dengan tarif rawat inap pada kelas perawatan yang ditempati oleh ibunya | Perawatan bayi tidak normal sebesar sama dengan tarif rawat inap pada kelas perawatan yang ditempati oleh ibunya | a. Tarif termasuk akomodasi yang meliputi penggunaan fasilitas rawat inap dan makan b. Tarif tidak termasuk harga bahan habis pakai dan obat c. Harga obat disesuaikan dengan harga eceran tertinggi (HET) bahan/ obat. Khusus tarif pemakaian 02 (oksigen) adalah Rp. 2500,- per I liter per menit. | ## III. TARIF PENGAWASAN MEDIK DAN KONSULTASI MEDIK 1. Tarif pengawasan medik (visite) (per kunjungan) Untuk kelas ruang perawatan pelaksana: | NO | RUANG | DOKTER UMUM (RP) | DOKTER SPESlALlS (RP) | |------|-----------|--------------------|-------------------------| | 1 | VVIP | 30.000,- | 60.000,- | | 2 | VIP | 25.000,- | 50.000,- | | 3 | Kelas I | 17.500,- | 35.000,- | | 4 | Kelas ll | 15.000,- | 30.000,- | | 5 | Kelas III | 12.500,- | 25.000,- | ## 2. Tarif konsultasi medik Untuk kelas ruang perawatan pelaksana dokter spesialis: | NO | RUANG | TARIF (RP) | KETERANGAN | |------|-----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | WIP | 60.000,- | a. Akornodasi clan jasa rneclik berlaku untuk setiap hari/ tiap kunjungan dokter. b. Tarif tersebut berlaku untuk dokter spesialis. c. Tarif pelayanan visite / konsultasi medik dokter urnum, 50% dari jasa dokter spesialis. | | 2 | VIP | 50.000,- | a. Akornodasi clan jasa rneclik berlaku untuk setiap hari/ tiap kunjungan dokter. b. Tarif tersebut berlaku untuk dokter spesialis. c. Tarif pelayanan visite / konsultasi medik dokter urnum, 50% dari jasa dokter spesialis. | | 3 | Kelas I | 35.000,- | a. Akornodasi clan jasa rneclik berlaku untuk setiap hari/ tiap kunjungan dokter. b. Tarif tersebut berlaku untuk dokter spesialis. c. Tarif pelayanan visite / konsultasi medik dokter urnum, 50% dari jasa dokter spesialis. | | 4 | Kelas II | 30.000,- | a. Akornodasi clan jasa rneclik berlaku untuk setiap hari/ tiap kunjungan dokter. b. Tarif tersebut berlaku untuk dokter spesialis. c. Tarif pelayanan visite / konsultasi medik dokter urnum, 50% dari jasa dokter spesialis. | | 5 | Kelas III | 25.000,- | a. Akornodasi clan jasa rneclik berlaku untuk setiap hari/ tiap kunjungan dokter. b. Tarif tersebut berlaku untuk dokter spesialis. c. Tarif pelayanan visite / konsultasi medik dokter urnum, 50% dari jasa dokter spesialis. | ## IV.TARIF TINDAKAN MEDIS 1. Tarif tindakan keperawatan (Asuhan Keperawatan) di ruang perawatan per hari adalah sebagai berikut: (per tindakan) 2. Tarif tindakan medis di ruang perawatan per hari adalah sebagai berikut: | | | TARIF PER KELAS RUANG PERAWATAN {RP) | TARIF PER KELAS RUANG PERAWATAN {RP) | TARIF PER KELAS RUANG PERAWATAN {RP) | TARIF PER KELAS RUANG PERAWATAN {RP) | |----|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------| | NO | JENIS TINDAKAN | VIP | Kelas I | Kelas II | Kelas III | | 1 | Hygiene perorangan/ 1ingkungan .. Memandikan klien di tempat tidur (membersihkan genetalia | | | | | | | externa) | 16.000 | 10.500 | 7.500 | 5.000 | | | .. Membersihkan rongga mulut (Oral Hygiene) | | | | | | | | 16.000 | 10.500 | 7.500 | 5.000 | | 2 | Nutrisi | | | | | | | - PasangNGT | 80.000 | 52.000 | 37.500 | 30.000 | | 3 | Eliminasi BAK/BAB | | | | | | | .. Pasang kateter | 80.000 | 52.000 | 37.0003 | 30.000 | | | - Melakukan huknah/ lavement | 55.000 | 40.000 | 5.000 | 30.000 | | | .. Gliserin spuit. Cerobong angin | 45.000 | 21.000 | 16.000 | 11.000 | | 4 | Perioperatif | | | | | | | - Merawat Iuka, ganti balutan / | 15.000 | 10.000 | 7.500 | 5.000 | | | ganti kasa - Merawat Iuka infeksi, | 25.000 | 20.000 | 15.000 | 10.000 | | 5 | Aktifitas clan Istirahat - Mobilisasi | 15.000 | 10.000 | 7.500 | 5.000 | |-----|-----------------------------------------|----------|----------|---------|---------| | 6 | Pemberian obat | | | | | | | - Nebulizer/ Inhalasi | 55.000 | 40.000 | 35.000 | 30.000 | | | - Memberikan injeksi : IV, IM, Subcutan | 16.000 | 10.500 | 7.500 | 5.000 | | 7 | Keseimbangan cairan dan elektrolit | | | | | | | - Pasang infus | 80.000 | 52.000 | 37.000 | 30.000 | | 8 | Tanda - tanda vital | | | | | | | - Suction (pengisapan lendir) | 55.000 | 40.000 | 35.000 | 30.000 | | 9 | Jahit luka: | | | | | | | - Lebih dari IO cm | 75.000 | 56.000 | 50.000 | 45.000 | | | - Kurang dari 10 cm | 39.000 | 28.500 | 26.000 | 22.000 | | | KELAS / RUANG PERAWATAN | JENIS TINDAKAN MEDIS | JENIS TINDAKAN MEDIS | JENIS TINDAKAN MEDIS | |-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------| | NO | | BERAT (RP) | SEDANG (RP) | RINGAN (RP) | | 1 | VVIP | 600.000,- | 500.000,- | 400.000,- | | 2 | VIP | 500.000,- | 400.000,- | 325.000,- | | 3 | Kelas I | 475.000,- | 375.000,- | 300.000,- | | 4 | Kelas II | 450.000,- | 350.000,- | 250.000,- | | 5 | Kelas III | 400.000,- | 300.000,- | 200.000,- | | 6 | ICU | 2 kali tarif kelas dipilih sebelumnya. | yang | ditempati/ | | Tarif belum termasuk obat dan BHP | Tarif belum termasuk obat dan BHP | Tarif belum termasuk obat dan BHP | Tarif belum termasuk obat dan BHP | Tarif belum termasuk obat dan BHP | ## a. Jenis tindakan medis non operatif yang termasuk kategori ringan, adalah meliputi : | NO | BAGIAN | JENIS PELAYANAN TINDAKAN MEDIS | |------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | Anak | Mantoux test | | 2 | Bedah | 1. Biopsy (pengambilan jaringan] 2. Dilatasi Phimosis 3. Eksisi Clavus 4. Ektirpasi Kista Ate:roma/ Lipoma 5. Ektraksi Kuku, roserplasty 6. Granuloma Pyogenikum 7. Pasana Gins | | 3 | Gigi dan Mulut | 1. Pengisian dan perawatan saluran akar gigi 2. Pencabutan gigi dengan dan tanpa injeksi 3. Pulpatomi 4. Penambalan gigi c; Q;nn<"',.,. | | 5. | Mata | a. Anterior/ posterior b. Cyclodialysa c. Goniotomi d. Tumor ganas/ adnesa luas e. Blekatoplasti f. Phacoemulsification g. Repair rupture cornea h. Repair rupture sklera dan komea sklera 1. Ekstraksi benda asing (corpus) dari segmen anterior J. Iridectomy k. Eviserasi 1. Enukleasi a. | |------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 6 | Onkology | Arnputasi eksisi kista b. Eksisi mamma aberrant c. Hemiglosek d. Isthmolobektomi e. Mandibulektomi partialis f. Masilektomi simleks g. Parotidektomi h. Pembedahan i. Salpingo ophorektomi bilateral j. Tiroidektomi total/ near total | | 7 | Orthopedic | a. Koreksi CTEV b. Open reduksi fraktur dengan fiksasi internal (ORIF) c. Open reduksi fraktur dengan fiksasi external (OREF) d. Repair Ruptur tendon multiple jari-jari tanzan | | 8 | Plastic | a. Eksisi hemangioma kompleks b. Fraktur maksila/ zygoma c. Kontraktur kompleks d. Labiopalatoplasti bilateral e. Rekonstruksi defek / kelainan f. Salvaging operasi mikro g. Skin grafting yang luas |

Penandatangan: | 9 | THT | h. Uretroplasti a. Angiofibroma nasofaring b. Dekompresia fasialis c. Fare head flap d. Faringotomi e. Laringo fisur / eksplorasi f. Mastoidektomi radikal g. Myringoplasty h. Neurektomi saraf vidian 1. Parotidektomi J· Pharyngeal flap k. Pronto etmoidektomi 1. Rinotomi lateralis | | 10. | Urology | a. Divertikulektomi b. Enukleasi kista ginjal c. Fistula uterovesika d. Internal urethrotomi e. Lithotripsy f. Nefropexie g. Nefrostomi open h. Operasi peyronie 1. Orchidektomi ligasi tinggi J. Orchidopexi k. Open Prostatektomi l. Psoas hiscth/ boari flap m. Pyelolithotomi n. Pyeloplasty o. Rekontruksi blassemeck p. Rekontruksi vesika q. Reparasi fistula vesiko r. Reseksi partial vesika s. Reseksi urachus t. Sistoplasti reduksi u. Uretero sigmoidostomi v. Uretero ureterostomi w. Ureterocutaneostomi x. Ureterolithotomi | | |-------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran tarif tindakan di Instalasi Rawat Darurat disesuaikan dengan retribusi tindakan sejenis bagi pasien dirawat inap dan rawat jalan dengan penambahan 25%.
5. Retribusi Rawat Darurat sebagaimana . dimaksud pada angka 1 dan 2 tercantum dalam Pasal lOB.

## C. Rawat lnap :

1. Pasien yang perlu dirawat inap dapat menggunakan kelas perawatan pada ruangan perawatan dirumah sakit.
2. Pasien yang di rawat inap dikenakan jasa pelayanan sebesar 44 % dari total retribusi.
3. Pasien rawat gabung antara bayi dan ibu, tarif rawat inap bayi dikenakan sebesar 50 % dari tarif dimana ibu dirawat.
4. Jasa pelayanan rawatan bersama pada rawat map, jasa pelayanannya dihitung sesuai dengan kelas perawatannya.
5. Retribusi rawat inap sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 tercantum dalam Pasal lOB.

## D. Ruang Rawat Intensif :

1. Pasien masuk pada ruang rawat, kemudian dirawat di Intensive Care Unit/Intensive Coronary CareUnit /ICU /CVCU tarifnya disesuaikan dengan tarif Intensive Care Unit/ICU yang berlaku.
2. Pasien yang langsung masuk ICU atau CVCU baik dari !RD/Rawat Jalan, kemudian pulang atau meninggal maka tarifnya sesuai dengan tarif ICU yang berlaku.
3. Besamya jasa pelayanan untuk Ruang Rawat intensif sebesar 60% dari total retribusi.
4. Retribusi tindakan di ICU atau CVCU di luar tarif tindakan pada Pasal 1 OB disesuaikan dengan retribusi tindakan sejenis bagi pasien dirawat inap kelas I.
5. Retribusi Rawat Inap sebagaimana dimaksud pada angka 1 tercantum dalam Pasal lOB.

## E. Pelayanan Rawat Sehari :

1. Tarif Rawat Sehari/One Day Care ditetapkan sesuai dengan pola tarif yang berlaku, sekurang-kurangnya sama dengan rawat inap kelas II (dua).
2. Tindakan yang dilakukan pada pelayanan sehari adalah tindakan di luar dan di dalam kamar operasi.
3. Besarnya Retribusi ·Rawat sehari sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 tercantum dalam Pasal lOB.

## F. Pelayanan Medik Operatif

- l : ________________ Jenis pelayanan medik operatif di dalam dan di luar kamar operasi adalah:
- a. kecil;
- b. sedang;
- c. besar;
- d. khusus;
2. Jasa pelayanan tindakan medik operatif terdiri dari Jasa Medik Operator, asisten operator.
3. Jasa pelayanan medik operatif ditetapkan minimal 70 persen dari total tarif.
4. Jasa Medik Anastesi nilainya sebesar seperdua bagian atau lima puluh perseratus dari jasa pelayanan operator.
5. Tindakan operasi kecil dengan anastesi umum atau lumbal atau pun lainnya, maka retribusi tarif ditambahkan dengan 25% dari jenis tindakan.
6. Besarnya tarif tindakan medik dan terapi tidak terencana (Cyto} ditetapkan sebesar tarif tindakan terencana ditambah jasa pelayanan sebesar 25% .
7. Besarnya Retribusi Pelayanan Medik sebagaimana dimaksud pada angka 1 tercantum dalam Pasal lOB.

## G. Tindakan Medik

1. Jenis tindakan medik non operatif (Intervensi Medis] meliputi :
2. medik non oneratif kecil:
- b. Tindakan medik non operatif sedang;
- c. Tindakan medik non operatif besar;
- d. Tindakan medik non operatif khusus.
2. Tarif pelayanan tindakan . medik non operatif rawat jalan, sekurang-kurangnya setara dengan retribusi rawat inap kelas II (dua).
3. Besarnya retribusi tindakan medik non operatif se bagaimana dimaksud pada angka 1 tercantum dalam Pasal lOB.

## H. Pelayanan Penunjang Medik

1. Pelayanan Penunjang Medik meliputi :
- a. Laboratorium
- b. Pemeriksaan Radio Diagnostik:
- 1) X-ray non kontras;
- 2) X-ray kontras ;
- 3) USG.
- c. Pemeriksaan Diagnostik Elektromedik:
2. Besarnya Retribusi Pelayanan Penunjang Medik sebagaimana dimaksud pada angka 1 tercantum dalam Pasal 108.
3. Pada pelayanan Penunjang medik, komponen tarif yang dibebankan kepada pasien adalah jasa sarana, jasa pelayanan, dan Bahan Ha bis Pakai (BHP), dan besaran tarif dimaksud sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan perhitungan unit cost BHP yang berlaku saat itu.
4. Besarnya jasa pelayanan pada pelayanan medik maksimal sebesar 30 persen dari total tarif
- I. Pelayanan Dialisis di Rumah Sakit terdiri dari pelayanan Hemodialisis (HD) dan pelayanan Continuous Ambulatory Peritoneal Dialisis (CAPD).

## J. Pelayanan Hemodialisis

1. Pelayanan Hemodialisis (HD) sebagaimana dimaksud dalam huruf I merupakan pelayanan proses pencucian darah dengan menggunakan mesin cuci darah dan sarana hemodialisis.
2. Sarana Hemodialisis se bagaimana dimaksud pada angka 1 merupakan consumable set yang meliputi Bloodline, AV Fistula, Dialisat Bicarbonat Powder/ Cairan, dan Hollow Fiber.
3. Dalam hal pasien menderita penyakit tertentu, consumable set digunakan secara single use.
- a. HIV/ AIDS; dan
- b. Hepatitis.
- K. Pelayanan CAPD sebagaimana dimaksud dalam huruf I meliputi pelayanan pernasangan alat CAPD di tubuh pasien dan secara berkala penggantian pemakaian cairan CAPD.
- L. Besaran tarif maksimum atas jasa pelayanan hemodialisis sebagaimana dimaksud dalam huruf J angka J dan pelayanan pemasangan alat CAPD sebagaimana dimaksud dalam huruf K tercantum dalam Pasal lOB.

## M. Tindakan Keperawatan

1. Jenis Tindakan Keperawatan:
- a. Tindakan keperawatan kecil;
- b. Tindakan keperawatan sedang;
- c. Tindakan keperawatan besar;
- d. Tindakan keperawatan khusus.
2. Besarnya retribusi tindakan keperawatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 tercantum dalam Pasal lOB.

## N. Rehabilitasi Medik

1. Jenis pelayanan Rehabilitasi Medik :
- a. Pelayanan rehabilitasi medik :
- 1) Sederhana;
- 2) Sedang dan ;
- 3) Canggih.
- b. pelayanan orthotik / Prosthetic :
- 1) Sederhana;
- 2) Sedang dan;
- 3) Canggih.
- c. Pelayanan terapi fisik terdiri dari fisioterapi, terapi wicara, okupasi.
2. Tarif pelayanan rehabilitasi medik rawat jalan, sekurangkurangnya sama dengan tarif retribusi sejenis rawat inap kelas II (dua).
3. Besarnya retribusi Rehabilitasi Medik sebagaimana dimaksud pada angka 1 tercantum dalam Pasal lOB.

## O. Pelayanan, Penggantian obat - obatan dan BHP

1. Pengantian obat-obatan dan BHP untuk rawat inap ditetapkan
2. Harga satuan jenis obat sebagaimana dimaksud pada angka 1 ditetapkan tidak melebihi harga eceran tertinggi.
3. Pengadaan/penggunaan obat berpedoman pada Daftar Obat Esensial Nasional (DOEN) dan formularium Rumah Sakit.
4. Pengadaan obat di luar DOEN dan formularium Rumah Sakit harus atas persetujuan Direktur dan atau Ketua Komite Medik.
5. Daftar obat dan BHP tertentu yang dapat disediakan oleh Rumah Sakit ditetapkan oleh Direktur.

## P. Pelayanan Unit Transfusi Darah

1. Rumah sakit menyediakan pelayanan transfusi darah meliputi pemeriksaan, pengambilan darah donor, dan penyimpanan/ bank darah.
2. Pemberian darah kepada resipien berdasarkan permintaan dokter sesuai dengan standard prosedur operasional yang berlaku.
3. Besarnya retribusi pada Unit Transfusi Darah (UTD) sebagaimana dimaksud pada angka 1 tercantum Pasal lOB.

## Q. Konsultasi Obat-obatan clan konsultasi Gizi

1. Pelayanan konsultasi Gizi dan Obat-obatan dilakukan oleh tenaga ahli.
2. Retribusi Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 seperti tercantum dalam Pasal 108 ..

## R. Pemulasaran dan Visum Et Repertum Pemulasaran Jenazah

1. Pasien yang meninggal dunia lebih dari dua jam tidak diambil oleh keluarganya, jenazah yang dibawa ke Rumah Sakit oleh Kepolisian, Lembaga Pemasyarakatan dan masyarakat umum segera dimasukkan ke ruang khusus jenazah.
2. Perawatan jenazah yang disebabkan oleh penyebab tertentu clan memerlukan perawatan khusus yang dilakukan Rumah Sakit untuk kepentingan pelayanan kesehatan lingkungan dan persiapan pemakaman dilakukan secara khusus.
3. Pelayanan pemulasaran/perawatan jenazah meliputi:
- a. Pemulasaran/perawatan jenazah
- b. Konservasi (pengawetan jenazah)
- c. Bedah mayat untuk mendapatkan surat keterangan sebab kematian
- d. Penyimpanan jenazah
- e. Penggalian jenazah dan otopsi
4. Jenazah yang tidak dikenal identitasnya maka retribusi perawatan ienazah dibebankan pada Pemerintah Daerah dan atau Instansi
5. Retribusi pemulasaran/ perawatan jenazah sebagaimana tercantum dalam Pasal lOB. ditetapkan

## S. Visum Et Repertum

1. Pembuatan visum et repertum dilakukan atas permintaan Penyidik Polri.
2. Pembuatan visum et repertum yang tidak ada penanggung jawabnya, maka retribusi dibebankanpada anggaran APBD.
3. Retribusi pemulasaran/perawatan jenazah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Pasal lOB.

## T. Pelayanan Mobil Ambulans, Mobil Ambulans Khusus/Darurat dan Mobil Jenazah

1. Mobil ambulans termasuk mobil ambulans khusus/darurat disediakan untuk pengangkutan:
- a. orang sakit atau orang yang mendapat kecelakaan
- b. wanita yang akan bersalin
- c. tenaga medis atau paramedis dalam tugas pelayanan med is/ perawa tan
- d. petugas kesehatan, medik dan atau paramedik dalam kegiatan tertentu.
2. Mobil jenazah disediakan khusus untuk keperluan pengangkutan jenazah dari tempat yang bersangkutan ke rumah sakit atau sebaliknya.
3. Besarnya tarif pemakaian luar kota ditetapkan atas dasar penggunaan jarak dihitung per Km dari Rumah Sakit sebagaimana tercantum dalam Pasal 108.
4. Besamya tarif ambulans khusus gawat darurat (118)/ ambulance care unit sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 1 OB.

## U. Pemeriksaan dan Pengujian Kesehatan

1. Pemeriksaan pegujian kesehatan meliputi :
- a. Pemeriksaan kesehatan atas diri seseorang yang memerlukan Surat Keterangan Kesehatan dan tidak buta warna;
- b. General Medical Cheek Up yang jenis dan macam pemeriksaanya sesuai dengan permintaan.
2. Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 untuk Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Besarnya retribusi pemeriksaan dan pengujian kesehatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 tercantum dalam Pasal lOB.

## Pasal 10 B

- ( 1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Liun Kendage adalah sebagai berikut :

## I. TARIF PELAYANAN KESEHATAN DI POLIKLINIK

Tarif pelayanan kesehatan di Poliklinik terdiri dari :

1. Tarif Rawat Jalan (per kunjungan)
2. 2.Pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh (general check-up) disesuaikan dengan tarif per jenis pemeriksaan ditambah dengan biaya sebesar Rp 5.000,-

| NO | JENIS PELAYANAN | TARIF (RP) | KETERANGAN |
|------|-------------------|--------------|--------------------------------------------------------|
| 1 | Dokterumum | 15.000,- | Tarif tersebut belum termasuk tarif asuhan keperawatan |
| 2 | Dokter spesialis | 25.000,- | Tarif tersebut belum termasuk tarif asuhan keperawatan |

## 11. TARIF RAWAT INAP (per hari)

| NO | RUANG PERAWATAN | TARIF RUANO RAWATINAP | KETERANGAN |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | VVIP | 250.000,- | a. Tarif termasuk akomodasi yang meliputi penggunaan fasilitas rawat inap dan makan b. Tarif tidak termasuk harga bahan habis pakai dan obat c. Harga obat disesuaikan dengan harga eceran tertinggi (HET) bahan/ obat. Khusus tarif pemakaian 02 (oksigen) adalah Rp. 2500,- per I liter per menit. |
| 2 | VIP | 175.000,- | a. Tarif termasuk akomodasi yang meliputi penggunaan fasilitas rawat inap dan makan b. Tarif tidak termasuk harga bahan habis pakai dan obat c. Harga obat disesuaikan dengan harga eceran tertinggi (HET) bahan/ obat. Khusus tarif pemakaian 02 (oksigen) adalah Rp. 2500,- per I liter per menit. |
| 3 | Kelas I | 125.000,- | a. Tarif termasuk akomodasi yang meliputi penggunaan fasilitas rawat inap dan makan b. Tarif tidak termasuk harga bahan habis pakai dan obat c. Harga obat disesuaikan dengan harga eceran tertinggi (HET) bahan/ obat. Khusus tarif pemakaian 02 (oksigen) adalah Rp. 2500,- per I liter per menit. |
| 4 | Kelas II | 75.000,- | a. Tarif termasuk akomodasi yang meliputi penggunaan fasilitas rawat inap dan makan b. Tarif tidak termasuk harga bahan habis pakai dan obat c. Harga obat disesuaikan dengan harga eceran tertinggi (HET) bahan/ obat. Khusus tarif pemakaian 02 (oksigen) adalah Rp. 2500,- per I liter per menit. |
| 5 | Kelas III | 50.000,- | a. Tarif termasuk akomodasi yang meliputi penggunaan fasilitas rawat inap dan makan b. Tarif tidak termasuk harga bahan habis pakai dan obat c. Harga obat disesuaikan dengan harga eceran tertinggi (HET) bahan/ obat. Khusus tarif pemakaian 02 (oksigen) adalah Rp. 2500,- per I liter per menit. |
| 6 | ICU | 175.000,- | a. Tarif termasuk akomodasi yang meliputi penggunaan fasilitas rawat inap dan makan b. Tarif tidak termasuk harga bahan habis pakai dan obat c. Harga obat disesuaikan dengan harga eceran tertinggi (HET) bahan/ obat. Khusus tarif pemakaian 02 (oksigen) adalah Rp. 2500,- per I liter per menit. |
| 7 | Perawatan bayi normal 50% dari tarif rawat inap pada kelas perawatan yang ditempati oleh ibunya. | Perawatan bayi normal 50% dari tarif rawat inap pada kelas perawatan yang ditempati oleh ibunya. | a. Tarif termasuk akomodasi yang meliputi penggunaan fasilitas rawat inap dan makan b. Tarif tidak termasuk harga bahan habis pakai dan obat c. Harga obat disesuaikan dengan harga eceran tertinggi (HET) bahan/ obat. Khusus tarif pemakaian 02 (oksigen) adalah Rp. 2500,- per I liter per menit. |
| 8 | Perawatan bayi tidak normal sebesar sama dengan tarif rawat inap pada kelas perawatan yang ditempati oleh ibunya | Perawatan bayi tidak normal sebesar sama dengan tarif rawat inap pada kelas perawatan yang ditempati oleh ibunya | a. Tarif termasuk akomodasi yang meliputi penggunaan fasilitas rawat inap dan makan b. Tarif tidak termasuk harga bahan habis pakai dan obat c. Harga obat disesuaikan dengan harga eceran tertinggi (HET) bahan/ obat. Khusus tarif pemakaian 02 (oksigen) adalah Rp. 2500,- per I liter per menit. |

## III. TARIF PENGAWASAN MEDIK DAN KONSULTASI MEDIK

1. Tarif pengawasan medik (visite) (per kunjungan)

Untuk kelas ruang perawatan pelaksana:

| NO | RUANG | DOKTER UMUM (RP) | DOKTER SPESlALlS (RP) |
|------|-----------|--------------------|-------------------------|
| 1 | VVIP | 30.000,- | 60.000,- |
| 2 | VIP | 25.000,- | 50.000,- |
| 3 | Kelas I | 17.500,- | 35.000,- |
| 4 | Kelas ll | 15.000,- | 30.000,- |
| 5 | Kelas III | 12.500,- | 25.000,- |

## 2. Tarif konsultasi medik

Untuk kelas ruang perawatan pelaksana dokter spesialis:

| NO | RUANG | TARIF (RP) | KETERANGAN |
|------|-----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | WIP | 60.000,- | a. Akornodasi clan jasa rneclik berlaku untuk setiap hari/ tiap kunjungan dokter. b. Tarif tersebut berlaku untuk dokter spesialis. c. Tarif pelayanan visite / konsultasi medik dokter urnum, 50% dari jasa dokter spesialis. |
| 2 | VIP | 50.000,- | a. Akornodasi clan jasa rneclik berlaku untuk setiap hari/ tiap kunjungan dokter. b. Tarif tersebut berlaku untuk dokter spesialis. c. Tarif pelayanan visite / konsultasi medik dokter urnum, 50% dari jasa dokter spesialis. |
| 3 | Kelas I | 35.000,- | a. Akornodasi clan jasa rneclik berlaku untuk setiap hari/ tiap kunjungan dokter. b. Tarif tersebut berlaku untuk dokter spesialis. c. Tarif pelayanan visite / konsultasi medik dokter urnum, 50% dari jasa dokter spesialis. |
| 4 | Kelas II | 30.000,- | a. Akornodasi clan jasa rneclik berlaku untuk setiap hari/ tiap kunjungan dokter. b. Tarif tersebut berlaku untuk dokter spesialis. c. Tarif pelayanan visite / konsultasi medik dokter urnum, 50% dari jasa dokter spesialis. |
| 5 | Kelas III | 25.000,- | a. Akornodasi clan jasa rneclik berlaku untuk setiap hari/ tiap kunjungan dokter. b. Tarif tersebut berlaku untuk dokter spesialis. c. Tarif pelayanan visite / konsultasi medik dokter urnum, 50% dari jasa dokter spesialis. |

## IV.TARIF TINDAKAN MEDIS

1. Tarif tindakan keperawatan (Asuhan Keperawatan) di ruang perawatan per hari adalah sebagai berikut: (per tindakan)
2. Tarif tindakan medis di ruang perawatan per hari adalah sebagai berikut:

| | | TARIF PER KELAS RUANG PERAWATAN {RP) | TARIF PER KELAS RUANG PERAWATAN {RP) | TARIF PER KELAS RUANG PERAWATAN {RP) | TARIF PER KELAS RUANG PERAWATAN {RP) |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| NO | JENIS TINDAKAN | VIP | Kelas I | Kelas II | Kelas III |
| 1 | Hygiene perorangan/ 1ingkungan .. Memandikan klien di tempat tidur (membersihkan genetalia | | | | |
| | externa) | 16.000 | 10.500 | 7.500 | 5.000 |
| | .. Membersihkan rongga mulut (Oral Hygiene) | | | | |
| | | 16.000 | 10.500 | 7.500 | 5.000 |
| 2 | Nutrisi | | | | |
| | - PasangNGT | 80.000 | 52.000 | 37.500 | 30.000 |
| 3 | Eliminasi BAK/BAB | | | | |
| | .. Pasang kateter | 80.000 | 52.000 | 37.0003 | 30.000 |
| | - Melakukan huknah/ lavement | 55.000 | 40.000 | 5.000 | 30.000 |
| | .. Gliserin spuit. Cerobong angin | 45.000 | 21.000 | 16.000 | 11.000 |
| 4 | Perioperatif | | | | |
| | - Merawat Iuka, ganti balutan / | 15.000 | 10.000 | 7.500 | 5.000 |
| | ganti kasa - Merawat Iuka infeksi, | 25.000 | 20.000 | 15.000 | 10.000 |

| 5 | Aktifitas clan Istirahat - Mobilisasi | 15.000 | 10.000 | 7.500 | 5.000 |
|-----|-----------------------------------------|----------|----------|---------|---------|
| 6 | Pemberian obat | | | | |
| | - Nebulizer/ Inhalasi | 55.000 | 40.000 | 35.000 | 30.000 |
| | - Memberikan injeksi : IV, IM, Subcutan | 16.000 | 10.500 | 7.500 | 5.000 |
| 7 | Keseimbangan cairan dan elektrolit | | | | |
| | - Pasang infus | 80.000 | 52.000 | 37.000 | 30.000 |
| 8 | Tanda - tanda vital | | | | |
| | - Suction (pengisapan lendir) | 55.000 | 40.000 | 35.000 | 30.000 |
| 9 | Jahit luka: | | | | |
| | - Lebih dari IO cm | 75.000 | 56.000 | 50.000 | 45.000 |
| | - Kurang dari 10 cm | 39.000 | 28.500 | 26.000 | 22.000 |

| | KELAS / RUANG PERAWATAN | JENIS TINDAKAN MEDIS | JENIS TINDAKAN MEDIS | JENIS TINDAKAN MEDIS |
|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| NO | | BERAT (RP) | SEDANG (RP) | RINGAN (RP) |
| 1 | VVIP | 600.000,- | 500.000,- | 400.000,- |
| 2 | VIP | 500.000,- | 400.000,- | 325.000,- |
| 3 | Kelas I | 475.000,- | 375.000,- | 300.000,- |
| 4 | Kelas II | 450.000,- | 350.000,- | 250.000,- |
| 5 | Kelas III | 400.000,- | 300.000,- | 200.000,- |
| 6 | ICU | 2 kali tarif kelas dipilih sebelumnya. | yang | ditempati/ |
| Tarif belum termasuk obat dan BHP | Tarif belum termasuk obat dan BHP | Tarif belum termasuk obat dan BHP | Tarif belum termasuk obat dan BHP | Tarif belum termasuk obat dan BHP |

## a. Jenis tindakan medis non operatif yang termasuk kategori ringan, adalah meliputi :

| NO | BAGIAN | JENIS PELAYANAN TINDAKAN MEDIS |
|------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Anak | Mantoux test |
| 2 | Bedah | 1. Biopsy (pengambilan jaringan] 2. Dilatasi Phimosis 3. Eksisi Clavus 4. Ektirpasi Kista Ate:roma/ Lipoma 5. Ektraksi Kuku, roserplasty 6. Granuloma Pyogenikum 7. Pasana Gins |
| 3 | Gigi dan Mulut | 1. Pengisian dan perawatan saluran akar gigi 2. Pencabutan gigi dengan dan tanpa injeksi 3. Pulpatomi 4. Penambalan gigi c; Q;nn<"',.,. |


| 5. | Mata | a. Anterior/ posterior b. Cyclodialysa c. Goniotomi d. Tumor ganas/ adnesa luas e. Blekatoplasti f. Phacoemulsification g. Repair rupture cornea h. Repair rupture sklera dan komea sklera 1. Ekstraksi benda asing (corpus) dari segmen anterior J. Iridectomy k. Eviserasi 1. Enukleasi a. |
|------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6 | Onkology | Arnputasi eksisi kista b. Eksisi mamma aberrant c. Hemiglosek d. Isthmolobektomi e. Mandibulektomi partialis f. Masilektomi simleks g. Parotidektomi h. Pembedahan i. Salpingo ophorektomi bilateral j. Tiroidektomi total/ near total |
| 7 | Orthopedic | a. Koreksi CTEV b. Open reduksi fraktur dengan fiksasi internal (ORIF) c. Open reduksi fraktur dengan fiksasi external (OREF) d. Repair Ruptur tendon multiple jari-jari tanzan |
| 8 | Plastic | a. Eksisi hemangioma kompleks b. Fraktur maksila/ zygoma c. Kontraktur kompleks d. Labiopalatoplasti bilateral e. Rekonstruksi defek / kelainan f. Salvaging operasi mikro g. Skin grafting yang luas |
| 9 | THT | h. Uretroplasti a. Angiofibroma nasofaring b. Dekompresia fasialis c. Fare head flap d. Faringotomi e. Laringo fisur / eksplorasi f. Mastoidektomi radikal g. Myringoplasty h. Neurektomi saraf vidian 1. Parotidektomi J· Pharyngeal flap k. Pronto etmoidektomi 1. Rinotomi lateralis |

| 10. | Urology | a. Divertikulektomi b. Enukleasi kista ginjal c. Fistula uterovesika d. Internal urethrotomi e. Lithotripsy f. Nefropexie g. Nefrostomi open h. Operasi peyronie 1. Orchidektomi ligasi tinggi J. Orchidopexi k. Open Prostatektomi l. Psoas hiscth/ boari flap m. Pyelolithotomi n. Pyeloplasty o. Rekontruksi blassemeck p. Rekontruksi vesika q. Reparasi fistula vesiko r. Reseksi partial vesika s. Reseksi urachus t. Sistoplasti reduksi u. Uretero sigmoidostomi v. Uretero ureterostomi w. Ureterocutaneostomi x. Ureterolithotomi | |
|-------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 11 | Vaskuler | a. Simpatektomi lumbal/ thoracal b. tumor pembuluh darah c. repair pembuluh darah/ arteri dengan tanpa graft vena | / |

## 2. Tarif Medik Operatif Khusus (Tarif per tindakan)

| NO | BAGIAN BEDAH | JENIS OPERASI | TARIF (RP) |
|------|----------------|-----------------------------------|--------------|
| 1 | Anak | a. Atresia Esofagus | 6.000.000,- |
| | | b. Duhamel [Operasi Usu:s) | 6.000.000,- |
| | | c. Postero Sagital Aneroctoplasty | 6.000.000,- |
| | | d. Splenektomi Partial | 7 .500.000,- |

| 2 | Digestif | a. Gastrectomi (Bilroth 1&2) b. Koledoko Jejunostomi c. Laparaskopik Kolesistektomi d. Megakolon Hierchprung e. Miles Operation f. Hartmann operation g. Pankreaktektomi h. Reseksi Esofagus + Interposisi Kolon 1. Reseksi Hepar J. Spleenektomi | 5.000.000,- 5.000.000,- 7.500.000,- 4.000.000,· 6.000.000.- 6.000.000,- 5.000.000,- 7.500.000,- 5.000.000,- 4.000.000,- 5.000.000,- |
|-----|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | Gigi dan Mulut | a. Refracturing Mal Union b. Fraktur Mid Facial c. Mandibulektomi Totalis | 5.000.000,- 5.000.000,- |
| 4 | Kebidanan dan Kandungan | a. Debulking b. Histrecktomy Radikal c. Laparascopy Operatif d. Operasi Tumor Ganas Ovarium e. Surgical Staging | 5.000.000,- 6.300.000,- 7.500.000,- 6.000.000,- 5.000.000,- |
| 5 | Mata | f. Vulvektomi a. Ablatio Retina b. Dekompresi c. Fraktur Tripodo / Multiple d. Orbitotomi Lateral e. Rekontruksi Kelopak Berat f. Rekontruksi Orbita Congenital g. Rekontruksi Saket Berat h. Triple Produser Keratoplasti dengan G1aukoma 1. Vitrektomi a. | 6.000.000,- 5.000.000,- 4.000.000,- 7.000.000,- 5.000.000,- 5.000.000,- 5.000.000,- 5.000.000,- 6.000.000,- 5.000.000,- |
| 6 | Onkology | Deseksi Kelenjar Inguinal b. Diseksi Leher Radikal Modifikasi ;· Fungsional c. Eksisi Luas Rad.ikal + Rekontruksi d. Glosektomi Totalis e. Hemiglosektomi + RND f. Hemipelvektomi g. Maksilektomi Totalis h. Mandibulektomi Partialis dengan Rekontruksi 1. Mandibulektomi Totalis J. Mastektomi Radikal k. Parotidektomi Radikal + Mandibulektomi | 5 .000 .000 .- 5.000.000,- 5.000.000,- 5.000.000,- 5.000.000,- 6.000.000,- 5.000.000,- 5.000.000,- 5.000.000,- 5.000.000,- 5.500.000,- 6.000.000,- |

| 7 | Orthopedi | a. Amputasi Forequarter b. Amputasi Hind Quarter c. Arthroscopy d. Fraktur yang kompleks (Fraktur Acetabulum, Tulang Belakang, Fraktur Pelvis) e. Ganti Sendi (total knee, HIP, Elbow) tidak termasuk alat f. Microsurgery (tulang/ saraf) g. Koreksi Scoliosis h. Koreksi Sponclilitis | 5.000.000,- 5.000.000,- 5.000.000,- 7.500.000,- 6.000.000,- 5.000.000,- 8.000.000,- 8.000.000,- 25.000.000,- |
|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8 | Paru | a. Paket A Bedah Paru terdiri dari : - Air Plumbage - Dikortikasi - Lobektomi - Muscle plombage - Pnemonektomi - Segmentektomi b.Paket B Bedah Paru, terdiri dari: - Omentumpexy - Reseksi Trachea - Slevece Lo bektomi - 'Slevece Pnemonektomi - Trakeoplasi | 25.000.000,- |
| 9 | Plastik | c. Fraktur Muka Multiple (tanpa miniplate screw) d. Free Flap surgery e. Fronto-orbital advancement pada craniosynostosis f. Le-Ford advancement surgery g. Orthognatic surgery h. Replantasi | 7.000.000,- 7.000.000,- 6.000.000,- 5.000.000,- 5.000.000,- 7.000.000,- |
| 10 | Saraf | a. Complicated Functional Neuro: - Stereotaxy sederhana - Stereotaxy kompleks - Percuteneus Kordotomi - P. Paraverteb/ visceral block b. Dekompresi saraf c. Dekompresi saraf tepi d. Ekstirpasi Tumor Scalp/ | 12.500.000,- 14.000.000,- 10.500.000,- 9.000.000,- 4.000.000,- 6.500.000,- 5.000.000,- |

| | | p. Rekontruksi meningokel - Kraniel {anterior/ posterior) - Spina bifida q. Simple Functional surgery - Percutaneus Rhizotomy/ PRGR - Pere Facet Denervation dll r. Ventrikulostomi / VE Drainage a. Fungsional Endoscopy Sinus | 9.000.000,- 9.000.000,- 7.000.000,- 7.000.000,- 5.000.000,- 5.000.000,- |
|----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 11 | THT | Surgery(FESS) b. Glosektomi Total c. Laringektomi d. Myocutaneus Flap/ Pectoral | 5.000.000,- 5.000.000,- 5.000.000,- |

| | | u. Radikal Prostatektomi v. Rekontruksi Renovaskuler w. Repair vesico vagina fistel complex x. RPLND y. TUR prostat ,. TUR Tumor Buli - buli ,L,. aa.Ureteroneo Cystosthomi bb.Urtroplasty cc.URS dd.Bivalve nefrolithotomi | 7.500.000,- 5.000.000,- 7.000.000,- 7.000.000,- 5.000.000,- 5.000.000,- 5.000.000,- 5.000.000,- 5.000.000,- 7 .500.000,- |
|----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13 | Vaskuler | a. Aneurisma Aorta b. Arteri Carotis c. Arteri Renalis Stenosis d. Grafting pada Arterial Insufisiensi e. Operasi Vaskuler yang memerlukan teknik operasi khusus f. Shunting: - Femoralis - Poplitea / tibialis - Splenorenal | 7 .500 .000,- 7.500.000,- 7.500.000,- 7.000.000,- 6.000.000,- 5.000.000,- 5.000.000,- 7.000.000,- |

## V. · TARIF PELAYANAN KESEHATAN DI INSTALASI GAWAT DARURAT

## 1. Rawat Jalan:

Tarif tindakan pemeriksaan, pengawasan, diagnostic dan konsultasi medik sebesar 25 % dari tarif yang berlaku

## 2. Rawat Inap :

Tarif tindakan .pemeriksaan, pengawasan, diagnostic dan konsultasi medik sebesar 25 % dari tarif yang berlaku untuk kelas yan akan ditempati/ dipilih.

## VI. TARIF TINDAKAN TENGGOROKAN MED IS PADA TELINGA, HID UNG DAN

## 1. Telinga (tarif per tindakan)

| JENIS TINDAKAN | JENIS TINDAKAN | TARIF (RP} |
|------------------|---------------------------------------------|--------------|
| a. | Pembersihan cairan telinga | 30.000,- |
| b. | Pembersihan serumen telinga | 30.000,- |
| c. | Parasentese | 50.000,- |
| d. | Pengambilan benda asing di telinga | 30.000,- |
| e. | Punksi hematom telinga | 50.000.- |
| f. | Pengambilan granuloma telinga | 55.000.- |
| | | 40.000.- |
| g. h. | Insisi bisul telinga Insisi abses masteroid | 45.000.- |

## 2. Hidung (tarif per tindakan)

| JENIS TINDAKAN | JENIS TINDAKAN | TARIF (RP) |
|------------------|----------------------------------------|--------------|
| a. | Pengambilan benda asing di hidung | 70.000,- |
| b. | Insisi abses septum nasi | 200.000,- |
| c. | Irigasi sinus maksilaris | 500.000,- |
| d. | Punksi sinus maksilaris | 300.000,- |
| e. | Pemasangan tampon anterior hidung | 50.000.- |
| f. | Pemasangan tampon posterior | 100.000.- |
| g. | Polipektomi dengan anasthesi satu sisi | 750.000.- |

## 3. Tenggorokan (tarif per tindakan)

| JENIS TINDAKAN | JENIS TINDAKAN | TARIF (RP) |
|------------------|---------------------------------------|--------------|
| a. | Pengambilan benda asing ditenggorokan | 750.000,- |
| b. | Punksi dan insisi abses peritonsil | 275.000,- |

- -Tarif tersebut diatas belum termasuk dengan biaya bahan / obat.
- Biaya bahan/ obat disesuaikan dengan harga eceran tertinggi (HET) yang berlaku.

## VII. TARIF TINDAKAN PERSALINAN

Tarif tindakan persalinan meliputi :

1. Persalinan tanpa penyulit (normal) (tarif per tindakan)

| | RUANO | PELAKSANA | PELAKSANA | PELAKSANA |
|----|-----------|-------------|------------------|-----------------------|
| NO | PERAWATAN | BIDAN (RP) | DOKTER UMUM (RP) | DOKTER SPESlALIS (RP) |
| 1 | WIP | 600.000,- | 650.000,- | 1.000.000,- |
| 2 | VIP | 550.000,- | 600.000,- | 900.000,- |
| 3 | Kelas I | 500.000,- | 550.000,- | 800.000,- |
| 4 | Kelas II | 450.000,- | 500.000,- | 700.000,- |
| 5 | Kelas III | 350.000,- | 400.000,- | 600.000,- |

## 2. Persalinan dengan penyulit (pervaginam) - (tarif per tindakan)

| | | PELAKSANA | PELAKSANA | KETERANGAN |
|----|-----------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| NO | RUANO PERAWATAN | DOKTER UMUM (RP) | DOKTER SPESIALIS (RP) | " Tarif tersebut diatas belum termasuk dengan biaya bahan |
| 1 | VVIP | 850.000,- | 1.200.000,- | / obat. |
| 2 | VIP | 750.500,- | 1.000.000,- | ... Biaya bahan/ obat |
| 3 | Kelas I | 700.000,- | 900.000,- | disesuaikan dengan |
| 4 | Kelas II | 650.000,- | 800.000,- | harga eceran tertingi |
| 5 | Kelas III | 450.000,- --· | 750.000,- | (HET) yang berlaku. |

## VIII. TARIF TINDAKAN MATA (tarif per tindakan)

| JENIS TINDAKAN | TARIF (RP) | KETERANGAN |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Tindakan Funduscopy direck a. b. Refraksi anomali c. Test buta wama d. Slit lamp Fluonesein e. f. Tonometri g. Autoreff | 20.000,- 30.000,- 15.000,- 30.000,- 30.000,- 20.000,- 10.000,- | - Tarif tersebut belum termasuk biaya bahan/ obat - Biaya bahan/ obat disesuaikan dengan harga eceran tertinggi (HETJ yang berlaku. |

## IX. TARIF TINDAKAN GIGI DAN MULUT (tarif per tindakan)

| NO | JENIS TINDAKAN | TARIF (RP) |
|------|------------------------------------------------------------------------------