Unknown Unknown Nomor 11 Tahun 2009 tentang KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI NOMOR 11 TAHUN 2009
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI NOMOR 11 TAHUN 2009
TENTANG
KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SERDANG BEDAGAI,
:
:
a.
bahwa kepala desa dan perangkat desa diberikan penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005;
- bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan keuangan kepala desa dan perangkat desa sebagaimana dimaksud huruf a diatur dengan Peraturan Daerah sesuai ketentuan dalam Pasal 28 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentangDesa; b.
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kedudukan Keuangan KepalaDesadanPerangkatDesa; c.
1.
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134; Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor4150);
2. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor4346);
2. 3 . Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir denganUndang-UndangNomor12Tahun2008tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4844);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pamerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor4857);
Menetapkan
:
7. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelengaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4595);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
dan
BUPATI SERDANG BEDAGAI
MEMUTUSKAN:
PERATURAN DAERAH TENTANG KEDUDUKAN KEUANGANKEPALADESADANPERANGKATDESA.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
DalamPeraturanDaerahiniyangdimaksuddengan:
1. DaerahadalahDaerahKabupatenSerdangBedagai.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalamUndang-UndangDasarNegaraRepublikIndonesiaTahun1945
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraPemerintahanDaerah.
4. Bupati adalahBupatiSerdangBedagai.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang disingkat dengan sebutan DPRD adalahDewanPerwakianRakyatDaerahKabupatenSerdangBedagai;
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah KabupatenSerdangBedagai.
7.
- Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, ## BAB II
KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap setiap bulan dan/atau tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (2) Penghasilan tetap dan atau tunjangan lainnya yang diterima Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam APBDesa minimal sama dengan upah minimum RegionalKabupaten.
- (3) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggarkan dalamAPBDsesuaidengankemampuanKeuanganDaerah.
- (4) Rincian penghasilan tetap dan/atau tunjangan lainya sebagaimana dimaksudpadaayat(2),diaturlebihlanjutdenganperaturanbupati.
KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN SEKRETARIS DESA YANG BERSTATUS PEGAWAI NEGERI SIPIL
BAB III - KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN SEKRETARIS DESA YANG BERSTATUS PEGAWAI NEGERI SIPIL
Pasal 3
- (1) PegawaiNegeri Sipil yangdipilih danditetapkan menjadi Kepala Desa dan atau Sekretaris Desa dibebaskan untuk sementara waktu dari jabatan organiknya selama menjadi Kepala Desa dan atau Sekretaris Desa akan tetapi tidak kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Gaji dan penghasilan lainnya yang berhak diterima oleh Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap dibayar oleh instansi induk.
- (3) Kepala Desa dengan perangkat desa yang berstatus pegawai negeri sipil tidakmendapatpenghasilantetapyangdidanaidariAPBDesa
KETENTUAN PENUTUP
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan lain yang telah ada selama ini yang mengatur tentang kedudukan keuangan kepala desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Serdang Bedagai dinyatakan dicabut dan tidakberlakulagi.
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5
Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur denganPeraturanBupati
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6
PeraturanDaerahinimulaiberlakupadatanggaldiundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten SerdangBedagai. DitetapkandiSeiRampah Padatanggal17Desember2009

Penandatangan: BUPATISERDANGBEDAGA dto H.T.ERRYNURADI DiundangkandiSeiRampah padatanggal 17Desember2009

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI dto H. HARIS FADILLAH LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2009 NOMOR : 11