PERATURAN BUPATI PROVINSI SULAWESI SELATAN  LUWU PERUBAHAN ATAS  LUWU Nomor 17 Tahun 2016 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU NOMOR 17 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat :
BUPATI LUWU
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU
NOMOR : 14 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU NOMOR 17 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LUWU,
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan
Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Luwu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Luwu.
3. Bupati adalah Bupati Luwu.
4. Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Luwu.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat,
Pasal 7
- (1) Kepala Urusan atau Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya dengan memperhatikan beban kerja masing-masing perangkat desa.
Pasal 9
- (1) Kepala Urusan atau Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya dengan memperhatikan beban kerja masing-masing perangkat desa.
- (2) Dihapus.
- (3) Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
- b. Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: ditetapkan di dalam APB Desa; - c. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan; - d. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;

Penandatangan: - e. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan - f. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan. 3. Ketentuan Pasal 12 ayat 1 diubah, diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan satu (1) ayat yakni ayat (1a), sehingga keseluruhan Pasal 12 berbunyi sebagai berikut: ## Pasal 12

Penandatangan: - (1) Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c dijabat oleh Kepala Urusan yang membidangi keuangan atau perangkat desa lainnya atau Staf pada Urusan yang membidangi keuangan;

Penandatangan: 2. (1a) Bendahara sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas tidak memiliki hubungan suami atau isteri dari kepala desa; - (2) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APB Desa. ## 4. Ketentuan Bagian Keempat Belanja Desa diubah, diantara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 19a, yang berbunyi sebagai berikut: ## Pasal 19a Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan: - a. paling sedikit 70% ( tujuh puluh per seratus ) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan - b. paling banyak 30% ( tiga puluh per seratus ) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk:

Penandatangan: 1. penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa; 2. operasional pemerintahan Desa; 3. tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa; dan

Distribusi: 4. insentif rukun tetangga dan rukun warga 5. Ketentuan Pasal 22 ayat (6) diubah, huruf h diubah dan ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf l dan huruf m, sehingga keseluruhan Pasal 22 berbunyi sebagai berikut: ## Pasal 22 - (1) Kelompok belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (3) huruf b digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan. - (2) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas jenis belanja antara lain: - a. belanja bahan pakai habis; - b. belanja jasa kantor; - c. belanja pemeliharaan; - d. belanja sewa sarana mobilitas; - e. belanja sewa alat berat; - f. belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor; - g. belanja pakaian dinas dan atributnya dan pakaian kerja; - h. belanja perjalanan; - i. upah kerja; - j. honorarium; - k. pembelian barang kepada masyarakat/kelompok masyarakat; - l. pemberian uang kepada masyarakat/kelompok masyarakat; - m. belanja kursus, pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis; - n. tunjangan sidang; dan - o. belanja barang dan jasa lainnya. - (3) Pemberian barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan.

Distribusi: - (4) Bantuan uang kepada masyarakat/kelompok masyarakat/ lembaga kemasyarakatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf l diberikan dalam bentuk uang penghargaan, beasiswa, insentif, uang operasional, dan santunan. - (5) Pemberian uang beasiswa dan/atau santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan antara lain kepada: - a. siswa berprestasi; - b. masyarakat berprestasi; - c. masyarakat miskin; dan - d. masyarakat atau orang terlantar;

Distribusi: - (6) Bantuan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan antara lain kepada: - a. pengurus RT/RW; - b. guru PAUD/TK berstatus Non PNS; - c. guru TPA; - d. guru mengaji; - e. guru sekolah minggu; - f. imam desa; - g. khatib; - h. bidan desa dan/atau Perawat berstatus sukarela (non PNS) yang tidak mendapat bantuan operasional dari Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu; - i. kader pemberdayaan masyarakat; - j. kader Posyandu; - k. kader bina keluarga Balita; - l. petugas PPKB Desa; dan - m. petugas perpustakaan Desa - (7) Bantuan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan antara lain kepada: - a. lembaga kemasyarakatan desa; - b. lembaga keagamaan desa; - c. lembaga sosial dan budaya tingkat desa; dan - d. lembaga lainnya yang diakui keberadaannya oleh pemerintah desa.

Distribusi: - (8) Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a adalah bantuan uang untuk operasional lembaga RT/RW dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat desa. ## 6. Ketentuan Pasal 34 dihapus Pasal 34 Dihapus ## 7. Ketentuan Pasal 35 dihapus ## Pasal 35 Dihapus ## 8. Ketentuan Pasal 36 ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut: ## Pasal 36 - (1) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. - (2) Dalam rangka pengelolaan kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bendahara Desa membuka rekening giro pada bank milik pemerintah.

Penandatangan: - (3) Penunjukan bank milik pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan diberitahukan kepada BPD.

Penandatangan: - (4) Pencairan dana dalam Rekening Kas Desa ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa serta dibubuhi stempel Pemerintah Desa. - (5) Penerimaan pendapatan desa yang berupa uang harus disetor ke rekening kas desa paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterima uang tersebut oleh bendahara desa. - (6) Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. ## 9. Ketentuan Pasal 37 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut: ## Pasal 37 - (1) Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam peraturan desa.

Penandatangan: - (2) Kepala desa wajib mengintensifkan pemungutan pendapatan desa yang menjadi wewenang dan tanggungjawabnya. - (3) Bendahara desa dapat menyimpan uang tunai dalam Kas Desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa. - (4) Besarnya uang tunai yang dapat disimpan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling banyak Rp. 20.000.000,00 ( duapuluh juta rupiah ). ## 10. Ketentuan Pasal 46 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut: ## Pasal 46 - (1) Penatausahaan keuangan desa dilakukan oleh Bendahara Desa. - (2) Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. - (3) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. - (4) Bendahara desa wajib mengarsipkan Surat Pertanggungjawaban seluruh kegiatan yang bersumber dari APB Desa sebagai salah satu dokumen pengelolaan keuangan desa.

Penandatangan: - (5) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. ## 11. Ketentuan Pasal 53 diubah dan diganti, sehingga Pasal 53 berbunyi sebagai berikut: ## Pasal 53

Penandatangan: Kode Kegiatan menurut Bidang Kewenangan Desa, Kode Rekening, Format Peraturan Desa tentang APB Desa, Format Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa, Rencana Anggaran Biaya, Buku Pembantu Kas Kegiatan, Surat Permintaan Pembayaran, Pernyataan Tanggungjawab Belanja, Format Penatausahaan Keuangan, Format Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa, dan Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa, serta Standar Harga Satuan Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 14, Pasal 30, Pasal 39, Pasal 41 huruf a dan huruf b, Pasal 47, Pasal 48, dan Pasal 49 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati. ## 12. Ketentuan Pasal 55 ayat (3) huruf f diubah dan dihapus, sehingga Pasal 55 berbunyi sebagai berikut: ## Pasal 55 - (1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa di tingkat kecamatan dibentuk Tim Pendamping dengan Keputusan Camat. - (2) Tim Pendamping Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan struktur sebagai berikut: 3. a. 4. Penanggungjawab : Camat - b. Ketua

Penandatangan: : Sekretaris Camat - c.

Penandatangan: - Sekretaris : Kasi Ekonomi dan Pembangunan - d. - Anggota

Penandatangan: - Kepala Seksi/Staf lainnya sebagai anggota yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan. - (3) Tim Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas sebagai berikut: - a. melakukan sosialisasi secara luas mengenai kebijakan, data dan informasi tentang Dana Desa, ADD, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah ke Desa; - b. melaksanakan verifikasi kelayakan permohonan penyaluran Dana Desa, ADD, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah; - c. melakukan fasilitasi pelaksanaan musyawarah penyusunan RKP Desa dan RAPB Desa;

Penandatangan: - d. melakukan fasilitasi penyusunan Perdes APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa - e. melakukan pembinaan administrasi keuangan desa; - f. dihapus; - g. melakukan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi; dan - h. memberikan laporan kepada Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten. ## PASAL II

Penandatangan: Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Berita Daerah Kabupaten Luwu.

Penetapan: Diundangkan di Belopa pada tanggal 13 Januari 2016

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU, BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2016 NOMOR 14

Penandatangan: ## LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LUWU NOMOR : 14 TAHUN 2016 TANGGAL : 13 Januari 2016 KODE KEGIATAN MENURUT BIDANG KEWENANGAN DESA, KODE REKENING, FORMAT PERATURAN DESA TENTANG APB DESA, FORMAT PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN APB DESA, RENCANA ANGGARAN BIAYA, BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN, SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN, PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA, FORMAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN, FORMAT LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN APB DESA, DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APB DESA, SERTA STANDAR HARGA SATUAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA ## A. KODE KEGIATAN MENURUT BIDANG KEWENANGAN DESA | KODE | URAIAN BIDANG KEWENANGAN DAN KEGIATAN | KET. | |--------|----------------------------------------------|--------| | 1 | BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA | | | 1.1 | Penghasilan Tetap dan Tunjangan | | | 1.2 | Operasional Pemerintah Desa | | | 1.3 | Operasional BPD | | | 1.4 | Penetapan dan Penegasan Batas Desa | | | 1.5 | Pengeloaan Keuangan Desa | | | 1.6 | Penyediaan Jaminan Kesehatan | | | 1.7 | Pendataan dan Pengolahan Profil | | | 1.8 | Penyelenggaraan Musyawarah Desa | | | 1.9 | Pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa | |

Penandatangan: | 1.1 | Pemilihan Kepala Desa | | | 1.11 | Penyusunan RPJM Desa | | | 1.12 | Penyusunan RKP Desa | | | 1.13 | Penyusunan APB Desa | | | 1.14 | ... | | | 1.15 | ... | | | 2 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | | | 2.1 | Pengaspalan Jalan Desa | | | 2.2 | Rabat Beton Jalan Desa | | | 2.3 | Pengerasan Jalan Desa | | | 2.4 | Pelebaran Jalan Desa | | | 2.5 | Perintisan Jalan Desa | | | 2.6 | Pembangunan Jalan Usaha Tani | | | 2.7 | Pemeliharaan Jalan Aspal | | | 2.8 | Pemeliharaan Rabat Beton Jalan Desa | | | 2.9 | Pemeliharaan Jalan Desa | | | 2.1 | Pembangunan Plat Deuker | | | 2.11 | Pemeliharaan Plat Deuker | | | 2.12 | Pembangunan Jembatan Kayu | | | 2.13 | Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan Kayu | | | 2.14 | Pembangunan Jembatan Gantung | | | 2.15 | Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan Gantung | | | 2.16 | Pembangunan Jembatan Beton | | | 2.17 | Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan Beton | | | 2.18 | Pembangunan Drainase | | | 2.19 | Pemeliharaan Drainase | | | 2.21 | Pemeliharaan Talud/Bronjong | | | 2.22 | Pembangunan Embung Desa | | | 2.23 | Pemeliharaan Embung Desa | | |------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------| | 2.24 2.25 | Pembangunan Energi Baru dan Terbarukan Pembangunan Sanitasi Lingkungan | | | 2.26 | Pemeliharaan Sanitasi Lingkungan | | | 2.27 | Pembangunan Air Bersih berskala Desa | | | 2.28 | Pengelolaan Air Bersih berskala Desa | | | 2.29 | Pembangunan Irigasi Tersier | | | 2.30 | Pemeliharaan Irigasi Tersier | | | 2.31 | Pembangunan Lapangan Desa | | | 2.32 | Pemeliharaan Lapangan Desa | | | 2.33 | Pembangunan Taman | Desa | | 2.34 | Pemeliharaan Taman Desa | | | 2.35 | Pembangunan Saluran untuk Budidaya Perikanan | | | 2.36 | Pemeliharaan Saluran untuk Budidaya Perikanan | | | 2.37 | Pengelolaan Saluran untuk Budidaya Perikanan | | | 2.38 | Pengembangan Sarana dan Prasarana Produksi di Desa | | | 2.39 | Pembangunan Pasar Desa dan Kios Desa | | | 2.40 | Pengelolaan Pasar Desa dan Kios Desa | | | 2.41 | Pembangunan Sarana dan Prasarana | Budidaya Perikanan | | 2.42 | Pembangunan Tempat Pelelangan Ikan Milik | Desa | | 2.43 | Pengembangan Usaha Mikro Berbasis Desa | | | 2.44 | Pendayagunaan Keuangan Mikro Berbasis | Desa | | 2.45 | Pembangunan Keramba Jaring Apung dan | Bagan Ikan | | 2.46 | Pengelolaan Keramba Jaring Apung dan Bagan Ikan | | | 2.47 | Pembangunan Lumbung Pangan | | | 2.48 | Pengembangan Benih Lokal Kolektif | | | 2.49 | Pengembangan Ternak secara | | | 2.50 | Pembangunan Energi Mandiri | | | 2.51 | Pengelolaan Energi Mandiri | | | 2.52 2.53 | Pembangunan Tambatan Perahu | | | 2.54 | Pengelolaan Tambatan Perahu Gembalaan | | | | Pengelolaan Padang | | | 2.55 | Pengembangan Wisata Desa | Pengolahan Hasil | | 2.56 2.57 | Pengelolaan Balai Benih Ikan Pengembangan Teknologi Tepat | Guna Pertanian Perikanan | | 2.59 | Pengembangan Sistem Usaha Produksi Pertanian yang pada sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal | | | 2.58 | Pengembangan Teknologi Tepat Guna bertumpu | Pengolahan Hasil | | | Pembangunan Pos Kesehatan Desa dan Polindes Pembangunan Pos Pelayanan Terpadu | | | 2.60 2.61 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia | Dini | | 2.62 2.63 | Pengadaan dan Pengelolaan Sanggar Belajar dan Pengelolaan Sanggar Seni Budaya | | | 2.64 | | | | | Pengadaan ... | | | 2.65 | | | | 3 3.1 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN Pembinaan Ketentraman dan | Ketertiban | | 3.2 3.3 3.4 | Pembinaan Satgas Pembinaan Kerukunan Warga Pembinaan Kelembagaan Masyarakat | Linmas Desa Masyarakat | | | | Keagamaan | | 3.5 | Pembinaan | Desa | | 3.6 | Kegiatan Gotong Royong | | | 3.7 | Masyarakat Penanganan Konflik dan Mediasi di | | | 3.8 | | | | | ... | | | 4 | BIDANG PEMBERDAYAAN | Desa | | 4.1 4.2. 4.3 4.4 | Pengembangan Tenaga Kesehatan Pengelolaan Perpustakaan Desa | Masyarakat | | 4.5 | Pengelolaan Pemakaman Desa | Desa | | 4.6 | Pembinaan Bina Keluarga | | | | Balita Pendidikan dan Pelatihan Manajemen | | | 4.7 4.8 | Pemerintahan Pendidikan dan Pelatihan Pengelolaan Keuangan Desa | | | | | Desa | | 4.9 | Pendidikan dan Pelatihan Aplikasi Keuangan | | | | Pendidikan dan Pelatihan | | | 4.10 | | | | | | .... | | | | Desa | | | | MASYARAKAT Pembinaan Kader Pemberdayaan Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu | | 4.11 | Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional | |--------|------------------------------------------------------------------| | 4.12 | Pemantau dan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Zat Adiktif | | 4.13 | Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini | | 4.14 | Pemugaran Rumah Penduduk Miskin | | 4.15 | Peningkatan Kapasitas Keluarga Miskin | | 4.16 | ... | | 5 | BIDANG BELANJA TAK TERDUGA | | 5.1 | Kejadian Luar Biasa | | 5.2 | ... | | 5.3 | ... | ## B. KODE REKENING ## 1. Kode Rekening Pendapatan ## 2. Penjabaran Kode Rekening Pendapatan | KODE REKENING | KODE REKENING | KODE REKENING | KODE REKENING | URAIAN | |-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------| | 1 | | | | PENDAPATAN | | 1 | 1 | | | Pendapatan Asli Desa | | 1 | 1 | 1 | | Hasil Usaha Desa | | 1 | 1 | 1 | 1 | Hasil Usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) | | 1 | 1 | 1 | 2 | Tanah Kas Desa | | 1 | 1 | 1 | 3 | Dst... | | 1 | 1 | 2 | | Hasil Aset | | 1 | 1 | 2 | 1 | Tambatan Perahu Desa | | 1 | 1 | 2 | 2 | Pasar Desa | | 1 | 1 | 2 | 3 | Tempat Permandian Umum Desa | | 1 | 1 | 2 | 4 | Jaringan Irigasi Desa | | 1 | 1 | 2 | 5 | Jalan Desa | | 1 | 1 | 2 | 6 | Pelelangan Ikan | | 1 | 1 | 2 | 7 | Dst... | | 1 | 1 | 3 | | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | | 1 | 1 | 3 | 1 | Tenaga | | 1 | 1 | 3 | 2 | Barang/Material | | 1 | 1 | 3 | 3 | Dst... | | 1 | 1 | 4 | | Lain-Lain Pendapatan Asli Desa yang sah | | 1 | 1 | 4 | 1 | Hasil Pungutan Desa | | 1 | 1 | 4 | 2 | Hasil Tanah Kas Desa | | 1 | 1 | 4 | 3 | Hasil Bangunan Desa | |-----|-----|-----|-----|-----------------------------------------------------------| | 1 | 1 | 4 | 4 | Hasil Sewa Bangunan Lainnya | | 1 | 1 | 4 | 5 | Dst... | | 1 | 2 | | | Pendapatan Transfer | | 1 | 2 | 1 | | Dana Desa | | 1 | 2 | 2 | | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten | | 1 | 2 | 3 | | Alokasi Dana Desa | | 1 | 2 | 4 | | Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi | | 1 | 2 | 5 | | Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten | | 1 | 3 | | | Pendapatan lain-Lain | | 1 | 3 | 1 | | Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat | | 1 | 3 | 1 | 1 | Hibah dan sumbangan dari pemerintah | | 1 | 3 | 1 | 2 | Hibah dan sumbangan dari pemerintah provinsi | | 1 | 3 | 1 | 3 | Hibah dan sumbangan dari pemerintah kabupaten/kota | | 1 | 3 | 1 | 4 | Hibah dan sumbangan dari badan/lembaga/organisasi swasta | | 1 | 3 | 1 | 5 | Hibah dan sumbangan dari kelompok masyarakat/perorangan | | 1 | 3 | 1 | 5 | Dst ..... | | 1 | 3 | 2 | | Lain-Lain Pendapatan yang Sah | | 1 | 3 | 2 | 1 | Pendapatan hasil kerjasama dengan pihak ketiga | | 1 | 3 | 2 | 2 | Bantuan perusahaan yang berlokasi di desa | ## 3. Kode Rekening Belanja ## 4. Penjabaran Kode Rekening Belanja | KODE REKENING | KODE REKENING | KODE REKENING | URAIAN | KODE REKENING | KODE REKENING | |-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------|-----------------|-----------------| | 2 | | | Belanja Desa | | | | 2 | 1 | | Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | | | | 2 | 2 | | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | | | | 2 | 3 | | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | | | | 2 | 4 | | Bidang Pemberdayaan Masyarakat | | | | 2 | | 1 | Kegiatan ..... | | | | 2 | 2 | | | | Kegiatan ..... | |-------|-----|-----|-----|-----|------------------------------------------------------------| | 2 | 3 | | | | Dst. | | 2 | | 1 | | | Belanja Pegawai | | 2 | | 1 | 1 | | Penghasilan Tetap |

Penandatangan: | 2 | | 1 | 1 | 1 | Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat | | 2 | | 1 | 1 | | ..... | | 2 | | 1 | 2 | | Tunjangan |

Penandatangan: | 2 | | 1 | 2 | 1 | Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat | | 2 | | 1 | 2 | 2 | Tunjangan Anggota BPD | | 2 | | 2 | | | Belanja Barang dan Jasa | | 2 | | 2 | 1 | | Belanja Bahan Pakai Habis | | 2 | | 2 | 1 | 1 | Belanja Alat Tulis Kantor | | 2 | | 2 | 1 | 2 | Belanja Benda Pos | | 2 | | 2 | 1 | 3 | Belanja Alat dan Bahan Kebersihan | | 2 | | 2 | 1 | 4 | Belanja Alat Listrik (Lampu, Pijar, Batteray, Kabel, dll) | | 2 | | 2 | 1 | 5 | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas | | 2 | | 2 | 1 | 6 | Lain-Lain Belanja Bahan | | 2 | | 2 | 2 | | Belanja Jasa Kantor | | 2 | | 2 | | | | | 2 | | | 2 | 1 | Belanja Telepon | | | | 2 | 2 | 2 | Belanja Air | | 2 | | 2 | 2 | 3 | Belanja Listrik | | 2 2 | | 2 2 | 2 2 | 4 5 | Belanja Surat Kabar/Majalah Belanja Langganan Internet | | 2 | | | | 6 | Belanja STNK | | 2 | | 2 2 | 2 2 | 7 | Belanja Sertifikasi Tanah Desa | | 2 | | 2 | 2 | 8 | Belanja Jasa Petugas Kebersihan | | 2 | | 2 | 2 | 9 | Belanja Jasa Staf Pemerintah Desa/Operator Komputer | | 2 | | 2 | 2 | 10 | Iuran BPJS | | 2 | | 2 | 2 | 11 | Lain-Lain Jasa Kantor | | 2 | | 2 | 3 | | Belanja Pemeliharaan | | 2 | | | | 1 | Belanja pemeliharaan bangunan dan atau gedung kantor | | | | 2 | 3 | | | | 2 | | 2 | 3 | 2 | Belanja Pemeliharaan peralatan kantor | | 2 | | 2 | 3 | 3 | Belanja Pemeliharaan perlengkapan kantor | | 2 | | 2 | 3 | 4 | Belanja Pemeliharaan kendaraan dinas | | 2 | | 2 | 3 | 5 | Belanja Pemeliharaan taman | | p 2 | | 2 | 3 | 6 | Belanja Pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi | | e r 2 | | 2 | 3 | 7 | Belanja Pemeliharaan sarana dan prasarana produksi | | a 2 | | 2 | 3 | 8 | Belanja Pemeliharaan sarana dan prasarana perekonomian | | l 2 | | 2 | 3 | 9 | Belanja Pemeliharaan sarana dan prasarana sosial/keagamaan | | a t 2 | | 2 | 3 | 10 | Belanja Pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan | | a 2 | | 2 | 3 | 11 | Belanja Pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan | | 2 | | 2 | 3 | 12 | Belanja Pemeliharaan lainnya | | 2 | | 2 | | | Belanja Cetak dan Penggandaan | | 2 | | 2 | 4 4 | 1 | Belanja Cetak dan Jilid | | 2 | | 2 | 4 | 2 | Belanja Penggandaan | | 2 | | 2 | 4 | 3 | Lain-Lain Belanja Cetak dan Penggandaan | | 2 | | 2 | 5 | | Belanja Sewa Sarana Mobilitas | | 2 | 2 | 5 | 1 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat | |-----|-----|-------|-----|------------------------------------------------------------------------------| | 2 | 2 | 5 | 2 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air | | 2 | 2 | 5 | 3 | Lain-Lain Sewa Sarana Mobilitas | | 2 | 2 | 6 | | Belanja Sewa Alat Berat | | 2 | 2 | 6 | 1 | Belanja Sewa Eskavator | | 2 | 2 | 6 | 2 | Belanja Sewa Buldozer | | 2 | 2 | 6 | 3 | Lain-Lain Belanja Sewa Alat Berat | | 2 | 2 | 7 | | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | | 2 | 2 | 7 | 1 | Belanja Sewa Meja dan Kursi | | 2 | 2 | 7 | 2 | Belanja Sewa Tenda | | 2 | 2 | 7 | 3 | Belanja Sewa Generator | | 2 | 2 | 7 | 4 | Belanja Sewa Soundsystem | | 2 | 2 | 7 | 5 | Lain-Lain Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | | 2 | 2 | 8 | | Belanja Makanan dan Minuman | | 2 | 2 | 8 | 1 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | 2 | 2 | 8 | 2 | Belanja Makanan dan Minuman Tamu | | 2 | 2 | 8 | 3 | Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan | | 2 | 2 | 9 | | Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya dan Pakaian Kerja | | 2 | 2 | 9 | 1 | Belanja Pakaian Dinas Harian | | 2 | 2 | 9 | 2 | Belanja Pakaian Kerja | | 2 | 2 | 9 | 3 | Belanja Pakaian Khusus/Tradisional | | 2 | 2 | 9 | 4 | Belanja Pakaian Olahraga | | 2 | 2 | 9 | 5 | Belanja Atribut PDH | | 2 | 2 | 9 | 6 | Lain-Lain Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya & Pakaian Kerja | | 2 | 2 | 10 | | Belanja Perjalanan | | 2 | 2 | 10 | 1 | Belanja Perjalanan Dinas | | 2 | 2 | 10 | 2 | Lain-Lain Belanja Perjalanan Dinas | | 2 | 2 | 11 | | Upah Kerja | | 2 | 2 | 11 | 1 | Upah Pekerja | | 2 | 2 | 11 | 2 | Lain-Lain Upah Kerja | | 2 | 2 | 12 | | Honorarium | | 2 | 2 | 12 | 1 | Honorarium Tim | | 2 | 2 | 12 | 2 | Honorarium Kegiatan | | 2 | 2 | 12 | 3 | Honorarium Narasumber/ahli | | 2 | 2 | 13 | | Pemberian barang kepada masyarakat/kelompok masyarakat | | 2 | 2 | 13 | 1 | Alat/Bahan kebutuhan Pertanian, Perkebunan, Perikanan, dan Peternakan | | 2 | 2 | 13 | 2 | Bahan Baku Bangunan | | 2 | 2 | 13 | 3 | Alat/Bahan Pertukangan | | 2 | 2 | 13 | 4 | Barang Kebutuhan Pokok | | 2 | 2 | 13 | 5 | Dst... | | 2 | 2 | 14 | | Pemberian uang kepada masyarakat/kelompok masyarakat |

Distribusi: | 2 | 2 | 14 | 1 | Insentif | | 2 | 2 | 14 | 2 | Operasional | | 2 2 | 2 2 | 14 15 | 3 | Beasiswa/Santunan Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialiasasi & Bimbingan Teknis | | 2 | 2 | 15 | 1 | Belanja Kursus | |-----|-----|------|-------|------------------------------------------------------------------------------| | 2 | 2 | 15 | 2 | Belanja Pendidikan dan Pelatihan | | 2 | 2 | 15 | 3 | Belanja Sosialisasi | | 2 | 2 | 15 | 4 | Belanja Bimbingan Teknis | | 2 | 2 | 15 | 5 | Lain-Lain Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialiasasi &Bimbingan Teknis | | 2 | 2 | 16 | | Tunjangan Sidang | | 2 | 2 | 16 | 1 | Tunjangan Sidang BPD | | 2 | 2 | 17 | | Belanja Sewa Gedung/Gudang | | 2 | 2 | 17 | 1 | Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat | | | | | | Lain-Lain Belanja Sewa Gedung/Gudang | | 2 | 3 | | | Belanja Modal | | 2 | 3 | 1 | | Belanja Modal Pengadaan Tanah | | 2 | 3 | 1 | 1 | Belanja Modal Pengadaan Tanah Kantor | | 2 | 3 | 1 | | Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana | | | | | 2 | Kesehatan | | 2 | 3 | 1 | 3 | Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Pendidikan | | 2 | 3 | 1 | 4 | Belanja Modal Pengadaan Tanah Lapangan Olahraga | | 2 2 | 3 | 1 | 5 | Belanja Modal Pengadaan Tanah Kuburan Desa Lain-Lain Belanja Modal Pengadaan | | | 3 | 1 | 6 | | | 2 | 3 | 2 | | Belanja Modal Sarana dan Prasarana Perkantoran | | 2 | 3 | 2 | 2 | Belanja Modal Printer | | 2 | 3 | 2 | 3 | Belanja Modal Mesin Ketik | | 2 | 3 | 2 | 4 | Belanja Modal Meja | | 2 | 3 | 2 | 5 | Belanja Modal Kursi | | 2 | 3 | 2 | 6 | Belanja Modal Lemari | | 2 | 3 | 2 | 7 | Belanja Modal Rak Buku | | 2 | 3 | 2 | 8 | Belanja Modal Filing Cabinet | | 2 | 3 | 2 | 9 | Belanja Modal Dispenser | | 2 | 3 | 2 | 10 | Belanja Modal Sound System | | 2 | 3 | 2 | 11 | Belanja Modal Kamera | | 2 | 3 | 2 | 12 | Belanja Modal Jaringan Instalasi Listrik | | 2 | 3 | 2 | 13 | Belanja Modal Jaringan Instalasi Telepon | | 2 | 3 | 2 | 14 15 | Belanja Modal Gedung Kantor Belanja Kendaraan Dinas | | 2 | 3 | 2 | | | | 2 | 3 | 2 | 16 | Lain-Lain Belanja Modal Sarana dan Prasarana Perkantoran | | 2 | 3 | 3 | | Belanja Modal Pembangunan Sarana dan Prasarana Transportasi | | 2 | 3 | 3 | 1 | Belanja Modal Jalan | | 2 | 3 | 3 | 2 | Belanja Modal Jembatan | | 2 | 3 | 3 | 3 | Belanja Modal Plat Deuker | | 2 | 3 | 3 | 4 | Belanja Modal Drainase | | 2 | 3 | 3 | 5 | Belanja Modal Gorong-Gorong | | 2 | 3 | 3 | 6 | Belanja Modal Talud/Bronjong | | 2 | 3 | 3 | 7 | Belanja Modal ..... | | | | | | Belanja Modal Pembangunan Sarana dan Prasarana Produksi | | 2 | 3 | 4 | | | | 2 | 3 | 4 | 1 | Belanja Modal Dam/Bendungan | | 2 | 3 | 4 | 2 | Belanja Modal Irigasi Desa | | 2 | 3 3 | 4 | 3 4 | Belanja Modal Bangunan Gedung Pertanian Belanja Modal Peralatan Pertanian | | 2 2 | 3 | 4 4 | 5 | Belanja ... | | 2 | 3 | 5 | | Belanja Modal Pembangunan Sarana dan Prasarana Perekonomian | |-----|-----|-----|----|-----------------------------------------------------------------| | 2 | 3 | 5 | 1 | Belanja Modal Pasar Desa | | 2 | 3 | 5 | 2 | Belanja Modal Kios Desa | | 2 | 3 | 5 | 3 | Belanja Modal .... | | 2 | 3 | 6 | | BelanjaModalPembangunanSaranadanPrasaranaSosial/Keagamaan | | 2 | 3 | 6 | 1 | Belanja Modal Pembangunan sarana dan prasarana sosial/keagamaan | | 2 | 3 | 6 | 2 | sosial/keagamaan Belanja Modal Pembangunan Tempat Ibadah | | 2 | 3 | 6 | 3 | Belanja Modal .... | | 2 | 3 | 7 | | BelanjaModalPembangunanSaranadanPrasaranaPendidikan | | 2 | 3 | 7 | 1 | Belanja Modal Gedung Pendidikan | | 2 | 3 | 7 | 2 | Belanja Modal Bahan Ajar/Buku | | 2 | 3 | 7 | 3 | Belanja Modal Peralatan Pendidikan | | 2 | 3 | 7 | 4 | Belanja Modal .... | | 2 | 3 | 8 | | BelanjaModalPembangunanSaranadanPrasaranaKesehatan | | 2 | 3 | 8 | 1 | Belanja Modal Gedung Kesehatan | | 2 | 3 | 8 | 2 | Belanja Modal Peralatan Kesehatan | | 2 | 3 | 8 | 3 | Belanja Modal .... | | 2 | 3 | 9 | | Belanja Modal ... | | 2 | 3 | 9 | 1 | Belanja Modal .... | ## 5. Kode Rekening Pembiayaan ## 6. Penjabaran Kode Rekening Pembiayaan | KODE REKENING | KODE REKENING | KODE REKENING | KODE REKENING | URAIAN | KODE REKENING | |-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------|-----------------| | 3 | | | | PEMBIAYAAN | | | 3 | 1 | | | Penerimaan Pembiayaan | | | 3 | 1 | 1 | | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) | | | 3 | 1 | 2 | | Pencairan Dana Cadangan | | | 3 | 1 | 3 | | Hasil Kekayaan Desa yang dipisahkan | | | 3 | 2 | | | Pengeluaran Pembiayaan | | | 3 | 2 | 1 | | Pembentukan Dana Cadangan | | | 3 | 2 | 2 | | Penyertaan Modal Desa | | | 3 | 2 | 2 | 1 | Penyertaan Modal pada BUM Desa | | ## C. FORMAT PERATURAN DESA TENTANG APB Desa

Penandatangan: ## KEPALA DESA ..... (Nama Desa) KABUPATEN LUWU PERATURAN DESA... (Nama Desa) NOMOR ... TAHUN ... ## TENTANG ## ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN ... ## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Penandatangan: KEPALA DESA ...

Penandatangan: - a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Peraturan Bupati Luwu Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa); - b. bahwa Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa; - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa ... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran ... - Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran - Negara Republik Indonesia Nomor 5495) 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

Penandatangan: 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

Penandatangan: 5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

Penandatangan: 6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor ... Tahun ... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Tahun Anggaran ...;

Penandatangan: 8. Peraturan Bupati Luwu Nomor ... Tahun ... tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Tahun Anggaran ...;

Penandatangan: 9. Peraturan Bupati Luwu Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

Penandatangan: 10. Peraturan Bupati Luwu Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa; Menimbang

Penandatangan: 11. Peraturan Bupati Luwu Nomor 19 Tahun 2015 tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2015;

Penandatangan: 12. Peraturan Bupati Luwu Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Kepala Desa, Perangkat dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa. 13. Peraturan Desa ... Nomor ... Tahun ... tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 20... - 20...; 14. Peraturan Desa ... Nomor ... Tahun ... tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 20...; Dengan Kesepakatan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ...(Nama Desa) dan

Penandatangan: Kepala Desa ...(Nama Desa) ## MEMUTUSKAN ## Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN ... Pasal 1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ... dengan rincian sebagai berikut: 1. Pendapatan Desa Rp...... 2. Belanja Desa - a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Rp...... - b. Bidang Pembangunan Rp...... - c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp...... - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp...... - e. Bidang Tak Terduga Rp...... Jumlah Belanja Rp...... Surplus/Defisit Rp...... 3. Pembiayaan Desa - a. Penerimaan Pembiayaan Rp. ...... - b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. ... Selisih Pembiayaan ( a - b ) Rp...... Pasal 2 Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang dilengkapai dengan: 1. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 20..... - 2. - Berita Acara Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa ..... Kecamatan ..... Pasal 3 Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Penetapan: Diundangkan di ... pada tanggal ... SEKRETARIS DESA ... (Nama Desa), tanda tangan Nama LEMBARAN DESA ... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ... ## Pasal 4

Penandatangan: Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.. ## Pasal 5 Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang da
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

## 12. Ketentuan Pasal 55 ayat (3) huruf f diubah dan dihapus, sehingga Pasal 55 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 55

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa di tingkat kecamatan dibentuk Tim Pendamping dengan Keputusan Camat.
- (2) Tim Pendamping Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan struktur sebagai berikut:
3. a.
4. Penanggungjawab : Camat
- b. Ketua

: Sekretaris Camat

- c.
- Sekretaris

: Kasi Ekonomi dan Pembangunan

- d.
- Anggota
- Kepala Seksi/Staf lainnya sebagai anggota yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.
- (3) Tim Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan sosialisasi secara luas mengenai kebijakan, data dan informasi tentang Dana Desa, ADD, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah ke Desa;
- b. melaksanakan verifikasi kelayakan permohonan penyaluran Dana Desa, ADD, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah;
- c. melakukan fasilitasi pelaksanaan musyawarah penyusunan RKP Desa dan RAPB Desa;
- d. melakukan fasilitasi penyusunan Perdes APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa

- e. melakukan pembinaan administrasi keuangan desa;
- f. dihapus;
- g. melakukan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi; dan
- h. memberikan laporan kepada Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten.

## PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Berita Daerah Kabupaten Luwu.


Diundangkan di Belopa pada tanggal 13 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,


BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2016 NOMOR 14

## LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LUWU NOMOR : 14 TAHUN 2016 TANGGAL

: 13 Januari 2016

KODE KEGIATAN MENURUT BIDANG KEWENANGAN DESA, KODE REKENING, FORMAT PERATURAN DESA TENTANG APB DESA, FORMAT PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN APB DESA, RENCANA ANGGARAN BIAYA, BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN, SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN, PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA, FORMAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN, FORMAT LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN APB DESA, DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APB DESA, SERTA STANDAR HARGA SATUAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

## A. KODE KEGIATAN MENURUT BIDANG KEWENANGAN DESA

| KODE | URAIAN BIDANG KEWENANGAN DAN KEGIATAN | KET. |
|--------|----------------------------------------------|--------|
| 1 | BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA | |
| 1.1 | Penghasilan Tetap dan Tunjangan | |
| 1.2 | Operasional Pemerintah Desa | |
| 1.3 | Operasional BPD | |
| 1.4 | Penetapan dan Penegasan Batas Desa | |
| 1.5 | Pengeloaan Keuangan Desa | |
| 1.6 | Penyediaan Jaminan Kesehatan | |
| 1.7 | Pendataan dan Pengolahan Profil | |
| 1.8 | Penyelenggaraan Musyawarah Desa | |
| 1.9 | Pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa | |
| 1.1 | Pemilihan Kepala Desa | |
| 1.11 | Penyusunan RPJM Desa | |
| 1.12 | Penyusunan RKP Desa | |
| 1.13 | Penyusunan APB Desa | |
| 1.14 | ... | |
| 1.15 | ... | |
| 2 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | |
| 2.1 | Pengaspalan Jalan Desa | |
| 2.2 | Rabat Beton Jalan Desa | |
| 2.3 | Pengerasan Jalan Desa | |
| 2.4 | Pelebaran Jalan Desa | |
| 2.5 | Perintisan Jalan Desa | |
| 2.6 | Pembangunan Jalan Usaha Tani | |
| 2.7 | Pemeliharaan Jalan Aspal | |
| 2.8 | Pemeliharaan Rabat Beton Jalan Desa | |
| 2.9 | Pemeliharaan Jalan Desa | |
| 2.1 | Pembangunan Plat Deuker | |
| 2.11 | Pemeliharaan Plat Deuker | |
| 2.12 | Pembangunan Jembatan Kayu | |
| 2.13 | Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan Kayu | |
| 2.14 | Pembangunan Jembatan Gantung | |
| 2.15 | Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan Gantung | |
| 2.16 | Pembangunan Jembatan Beton | |
| 2.17 | Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan Beton | |
| 2.18 | Pembangunan Drainase | |
| 2.19 | Pemeliharaan Drainase | |
| 2.21 | Pemeliharaan Talud/Bronjong | |
| 2.22 | Pembangunan Embung Desa | |

| 2.23 | Pemeliharaan Embung Desa | |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 2.24 2.25 | Pembangunan Energi Baru dan Terbarukan Pembangunan Sanitasi Lingkungan | |
| 2.26 | Pemeliharaan Sanitasi Lingkungan | |
| 2.27 | Pembangunan Air Bersih berskala Desa | |
| 2.28 | Pengelolaan Air Bersih berskala Desa | |
| 2.29 | Pembangunan Irigasi Tersier | |
| 2.30 | Pemeliharaan Irigasi Tersier | |
| 2.31 | Pembangunan Lapangan Desa | |
| 2.32 | Pemeliharaan Lapangan Desa | |
| 2.33 | Pembangunan Taman | Desa |
| 2.34 | Pemeliharaan Taman Desa | |
| 2.35 | Pembangunan Saluran untuk Budidaya Perikanan | |
| 2.36 | Pemeliharaan Saluran untuk Budidaya Perikanan | |
| 2.37 | Pengelolaan Saluran untuk Budidaya Perikanan | |
| 2.38 | Pengembangan Sarana dan Prasarana Produksi di Desa | |
| 2.39 | Pembangunan Pasar Desa dan Kios Desa | |
| 2.40 | Pengelolaan Pasar Desa dan Kios Desa | |
| 2.41 | Pembangunan Sarana dan Prasarana | Budidaya Perikanan |
| 2.42 | Pembangunan Tempat Pelelangan Ikan Milik | Desa |
| 2.43 | Pengembangan Usaha Mikro Berbasis Desa | |
| 2.44 | Pendayagunaan Keuangan Mikro Berbasis | Desa |
| 2.45 | Pembangunan Keramba Jaring Apung dan | Bagan Ikan |
| 2.46 | Pengelolaan Keramba Jaring Apung dan Bagan Ikan | |
| 2.47 | Pembangunan Lumbung Pangan | |
| 2.48 | Pengembangan Benih Lokal Kolektif | |
| 2.49 | Pengembangan Ternak secara | |
| 2.50 | Pembangunan Energi Mandiri | |
| 2.51 | Pengelolaan Energi Mandiri | |
| 2.52 2.53 | Pembangunan Tambatan Perahu | |
| 2.54 | Pengelolaan Tambatan Perahu Gembalaan | |
| | Pengelolaan Padang | |
| 2.55 | Pengembangan Wisata Desa | Pengolahan Hasil |
| 2.56 2.57 | Pengelolaan Balai Benih Ikan Pengembangan Teknologi Tepat | Guna Pertanian Perikanan |
| 2.59 | Pengembangan Sistem Usaha Produksi Pertanian yang pada sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal | |
| 2.58 | Pengembangan Teknologi Tepat Guna bertumpu | Pengolahan Hasil |
| | Pembangunan Pos Kesehatan Desa dan Polindes Pembangunan Pos Pelayanan Terpadu | |
| 2.60 2.61 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia | Dini |
| 2.62 2.63 | Pengadaan dan Pengelolaan Sanggar Belajar dan Pengelolaan Sanggar Seni Budaya | |
| 2.64 | | |
| | Pengadaan ... | |
| 2.65 | | |
| 3 3.1 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN Pembinaan Ketentraman dan | Ketertiban |
| 3.2 3.3 3.4 | Pembinaan Satgas Pembinaan Kerukunan Warga Pembinaan Kelembagaan Masyarakat | Linmas Desa Masyarakat |
| | | Keagamaan |
| 3.5 | Pembinaan | Desa |
| 3.6 | Kegiatan Gotong Royong | |
| 3.7 | Masyarakat Penanganan Konflik dan Mediasi di | |
| 3.8 | | |
| | ... | |
| 4 | BIDANG PEMBERDAYAAN | Desa |
| 4.1 4.2. 4.3 4.4 | Pengembangan Tenaga Kesehatan Pengelolaan Perpustakaan Desa | Masyarakat |
| 4.5 | Pengelolaan Pemakaman Desa | Desa |
| 4.6 | Pembinaan Bina Keluarga | |
| | Balita Pendidikan dan Pelatihan Manajemen | |
| 4.7 4.8 | Pemerintahan Pendidikan dan Pelatihan Pengelolaan Keuangan Desa | |
| | | Desa |
| 4.9 | Pendidikan dan Pelatihan Aplikasi Keuangan | |
| | Pendidikan dan Pelatihan | |
| 4.10 | | |
| | | .... |
| | | Desa |
| | | MASYARAKAT Pembinaan Kader Pemberdayaan Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu |

| 4.11 | Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional |
|--------|------------------------------------------------------------------|
| 4.12 | Pemantau dan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Zat Adiktif |
| 4.13 | Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini |
| 4.14 | Pemugaran Rumah Penduduk Miskin |
| 4.15 | Peningkatan Kapasitas Keluarga Miskin |
| 4.16 | ... |
| 5 | BIDANG BELANJA TAK TERDUGA |
| 5.1 | Kejadian Luar Biasa |
| 5.2 | ... |
| 5.3 | ... |

## B. KODE REKENING

## 1. Kode Rekening Pendapatan


## 2. Penjabaran Kode Rekening Pendapatan

| KODE REKENING | KODE REKENING | KODE REKENING | KODE REKENING | URAIAN |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------|
| 1 | | | | PENDAPATAN |
| 1 | 1 | | | Pendapatan Asli Desa |
| 1 | 1 | 1 | | Hasil Usaha Desa |
| 1 | 1 | 1 | 1 | Hasil Usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) |
| 1 | 1 | 1 | 2 | Tanah Kas Desa |
| 1 | 1 | 1 | 3 | Dst... |
| 1 | 1 | 2 | | Hasil Aset |
| 1 | 1 | 2 | 1 | Tambatan Perahu Desa |
| 1 | 1 | 2 | 2 | Pasar Desa |
| 1 | 1 | 2 | 3 | Tempat Permandian Umum Desa |
| 1 | 1 | 2 | 4 | Jaringan Irigasi Desa |
| 1 | 1 | 2 | 5 | Jalan Desa |
| 1 | 1 | 2 | 6 | Pelelangan Ikan |
| 1 | 1 | 2 | 7 | Dst... |
| 1 | 1 | 3 | | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong |
| 1 | 1 | 3 | 1 | Tenaga |
| 1 | 1 | 3 | 2 | Barang/Material |
| 1 | 1 | 3 | 3 | Dst... |
| 1 | 1 | 4 | | Lain-Lain Pendapatan Asli Desa yang sah |
| 1 | 1 | 4 | 1 | Hasil Pungutan Desa |
| 1 | 1 | 4 | 2 | Hasil Tanah Kas Desa |

| 1 | 1 | 4 | 3 | Hasil Bangunan Desa |
|-----|-----|-----|-----|-----------------------------------------------------------|
| 1 | 1 | 4 | 4 | Hasil Sewa Bangunan Lainnya |
| 1 | 1 | 4 | 5 | Dst... |
| 1 | 2 | | | Pendapatan Transfer |
| 1 | 2 | 1 | | Dana Desa |
| 1 | 2 | 2 | | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten |
| 1 | 2 | 3 | | Alokasi Dana Desa |
| 1 | 2 | 4 | | Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi |
| 1 | 2 | 5 | | Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten |
| 1 | 3 | | | Pendapatan lain-Lain |
| 1 | 3 | 1 | | Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat |
| 1 | 3 | 1 | 1 | Hibah dan sumbangan dari pemerintah |
| 1 | 3 | 1 | 2 | Hibah dan sumbangan dari pemerintah provinsi |
| 1 | 3 | 1 | 3 | Hibah dan sumbangan dari pemerintah kabupaten/kota |
| 1 | 3 | 1 | 4 | Hibah dan sumbangan dari badan/lembaga/organisasi swasta |
| 1 | 3 | 1 | 5 | Hibah dan sumbangan dari kelompok masyarakat/perorangan |
| 1 | 3 | 1 | 5 | Dst ..... |
| 1 | 3 | 2 | | Lain-Lain Pendapatan yang Sah |
| 1 | 3 | 2 | 1 | Pendapatan hasil kerjasama dengan pihak ketiga |
| 1 | 3 | 2 | 2 | Bantuan perusahaan yang berlokasi di desa |

## 3. Kode Rekening Belanja


## 4. Penjabaran Kode Rekening Belanja

| KODE REKENING | KODE REKENING | KODE REKENING | URAIAN | KODE REKENING | KODE REKENING |
|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 2 | | | Belanja Desa | | |
| 2 | 1 | | Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | | |
| 2 | 2 | | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | | |
| 2 | 3 | | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | | |
| 2 | 4 | | Bidang Pemberdayaan Masyarakat | | |
| 2 | | 1 | Kegiatan ..... | | |

| 2 | 2 | | | | Kegiatan ..... |
|-------|-----|-----|-----|-----|------------------------------------------------------------|
| 2 | 3 | | | | Dst. |
| 2 | | 1 | | | Belanja Pegawai |
| 2 | | 1 | 1 | | Penghasilan Tetap |
| 2 | | 1 | 1 | 1 | Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat |
| 2 | | 1 | 1 | | ..... |
| 2 | | 1 | 2 | | Tunjangan |
| 2 | | 1 | 2 | 1 | Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat |
| 2 | | 1 | 2 | 2 | Tunjangan Anggota BPD |
| 2 | | 2 | | | Belanja Barang dan Jasa |
| 2 | | 2 | 1 | | Belanja Bahan Pakai Habis |
| 2 | | 2 | 1 | 1 | Belanja Alat Tulis Kantor |
| 2 | | 2 | 1 | 2 | Belanja Benda Pos |
| 2 | | 2 | 1 | 3 | Belanja Alat dan Bahan Kebersihan |
| 2 | | 2 | 1 | 4 | Belanja Alat Listrik (Lampu, Pijar, Batteray, Kabel, dll) |
| 2 | | 2 | 1 | 5 | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas |
| 2 | | 2 | 1 | 6 | Lain-Lain Belanja Bahan |
| 2 | | 2 | 2 | | Belanja Jasa Kantor |
| 2 | | 2 | | | |
| 2 | | | 2 | 1 | Belanja Telepon |
| | | 2 | 2 | 2 | Belanja Air |
| 2 | | 2 | 2 | 3 | Belanja Listrik |
| 2 2 | | 2 2 | 2 2 | 4 5 | Belanja Surat Kabar/Majalah Belanja Langganan Internet |
| 2 | | | | 6 | Belanja STNK |
| 2 | | 2 2 | 2 2 | 7 | Belanja Sertifikasi Tanah Desa |
| 2 | | 2 | 2 | 8 | Belanja Jasa Petugas Kebersihan |
| 2 | | 2 | 2 | 9 | Belanja Jasa Staf Pemerintah Desa/Operator Komputer |
| 2 | | 2 | 2 | 10 | Iuran BPJS |
| 2 | | 2 | 2 | 11 | Lain-Lain Jasa Kantor |
| 2 | | 2 | 3 | | Belanja Pemeliharaan |
| 2 | | | | 1 | Belanja pemeliharaan bangunan dan atau gedung kantor |
| | | 2 | 3 | | |
| 2 | | 2 | 3 | 2 | Belanja Pemeliharaan peralatan kantor |
| 2 | | 2 | 3 | 3 | Belanja Pemeliharaan perlengkapan kantor |
| 2 | | 2 | 3 | 4 | Belanja Pemeliharaan kendaraan dinas |
| 2 | | 2 | 3 | 5 | Belanja Pemeliharaan taman |
| p 2 | | 2 | 3 | 6 | Belanja Pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi |
| e r 2 | | 2 | 3 | 7 | Belanja Pemeliharaan sarana dan prasarana produksi |
| a 2 | | 2 | 3 | 8 | Belanja Pemeliharaan sarana dan prasarana perekonomian |
| l 2 | | 2 | 3 | 9 | Belanja Pemeliharaan sarana dan prasarana sosial/keagamaan |
| a t 2 | | 2 | 3 | 10 | Belanja Pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan |
| a 2 | | 2 | 3 | 11 | Belanja Pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan |
| 2 | | 2 | 3 | 12 | Belanja Pemeliharaan lainnya |
| 2 | | 2 | | | Belanja Cetak dan Penggandaan |
| 2 | | 2 | 4 4 | 1 | Belanja Cetak dan Jilid |
| 2 | | 2 | 4 | 2 | Belanja Penggandaan |
| 2 | | 2 | 4 | 3 | Lain-Lain Belanja Cetak dan Penggandaan |
| 2 | | 2 | 5 | | Belanja Sewa Sarana Mobilitas |

| 2 | 2 | 5 | 1 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat |
|-----|-----|-------|-----|------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | 2 | 5 | 2 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air |
| 2 | 2 | 5 | 3 | Lain-Lain Sewa Sarana Mobilitas |
| 2 | 2 | 6 | | Belanja Sewa Alat Berat |
| 2 | 2 | 6 | 1 | Belanja Sewa Eskavator |
| 2 | 2 | 6 | 2 | Belanja Sewa Buldozer |
| 2 | 2 | 6 | 3 | Lain-Lain Belanja Sewa Alat Berat |
| 2 | 2 | 7 | | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor |
| 2 | 2 | 7 | 1 | Belanja Sewa Meja dan Kursi |
| 2 | 2 | 7 | 2 | Belanja Sewa Tenda |
| 2 | 2 | 7 | 3 | Belanja Sewa Generator |
| 2 | 2 | 7 | 4 | Belanja Sewa Soundsystem |
| 2 | 2 | 7 | 5 | Lain-Lain Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor |
| 2 | 2 | 8 | | Belanja Makanan dan Minuman |
| 2 | 2 | 8 | 1 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat |
| 2 | 2 | 8 | 2 | Belanja Makanan dan Minuman Tamu |
| 2 | 2 | 8 | 3 | Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan |
| 2 | 2 | 9 | | Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya dan Pakaian Kerja |
| 2 | 2 | 9 | 1 | Belanja Pakaian Dinas Harian |
| 2 | 2 | 9 | 2 | Belanja Pakaian Kerja |
| 2 | 2 | 9 | 3 | Belanja Pakaian Khusus/Tradisional |
| 2 | 2 | 9 | 4 | Belanja Pakaian Olahraga |
| 2 | 2 | 9 | 5 | Belanja Atribut PDH |
| 2 | 2 | 9 | 6 | Lain-Lain Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya & Pakaian Kerja |
| 2 | 2 | 10 | | Belanja Perjalanan |
| 2 | 2 | 10 | 1 | Belanja Perjalanan Dinas |
| 2 | 2 | 10 | 2 | Lain-Lain Belanja Perjalanan Dinas |
| 2 | 2 | 11 | | Upah Kerja |
| 2 | 2 | 11 | 1 | Upah Pekerja |
| 2 | 2 | 11 | 2 | Lain-Lain Upah Kerja |
| 2 | 2 | 12 | | Honorarium |
| 2 | 2 | 12 | 1 | Honorarium Tim |
| 2 | 2 | 12 | 2 | Honorarium Kegiatan |
| 2 | 2 | 12 | 3 | Honorarium Narasumber/ahli |
| 2 | 2 | 13 | | Pemberian barang kepada masyarakat/kelompok masyarakat |
| 2 | 2 | 13 | 1 | Alat/Bahan kebutuhan Pertanian, Perkebunan, Perikanan, dan Peternakan |
| 2 | 2 | 13 | 2 | Bahan Baku Bangunan |
| 2 | 2 | 13 | 3 | Alat/Bahan Pertukangan |
| 2 | 2 | 13 | 4 | Barang Kebutuhan Pokok |
| 2 | 2 | 13 | 5 | Dst... |
| 2 | 2 | 14 | | Pemberian uang kepada masyarakat/kelompok masyarakat |
| 2 | 2 | 14 | 1 | Insentif |
| 2 | 2 | 14 | 2 | Operasional |
| 2 2 | 2 2 | 14 15 | 3 | Beasiswa/Santunan Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialiasasi & Bimbingan Teknis |

| 2 | 2 | 15 | 1 | Belanja Kursus |
|-----|-----|------|-------|------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | 2 | 15 | 2 | Belanja Pendidikan dan Pelatihan |
| 2 | 2 | 15 | 3 | Belanja Sosialisasi |
| 2 | 2 | 15 | 4 | Belanja Bimbingan Teknis |
| 2 | 2 | 15 | 5 | Lain-Lain Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialiasasi &Bimbingan Teknis |
| 2 | 2 | 16 | | Tunjangan Sidang |
| 2 | 2 | 16 | 1 | Tunjangan Sidang BPD |
| 2 | 2 | 17 | | Belanja Sewa Gedung/Gudang |
| 2 | 2 | 17 | 1 | Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat |
| | | | | Lain-Lain Belanja Sewa Gedung/Gudang |
| 2 | 3 | | | Belanja Modal |
| 2 | 3 | 1 | | Belanja Modal Pengadaan Tanah |
| 2 | 3 | 1 | 1 | Belanja Modal Pengadaan Tanah Kantor |
| 2 | 3 | 1 | | Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana |
| | | | 2 | Kesehatan |
| 2 | 3 | 1 | 3 | Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Pendidikan |
| 2 | 3 | 1 | 4 | Belanja Modal Pengadaan Tanah Lapangan Olahraga |
| 2 2 | 3 | 1 | 5 | Belanja Modal Pengadaan Tanah Kuburan Desa Lain-Lain Belanja Modal Pengadaan |
| | 3 | 1 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | | Belanja Modal Sarana dan Prasarana Perkantoran |
| 2 | 3 | 2 | 2 | Belanja Modal Printer |
| 2 | 3 | 2 | 3 | Belanja Modal Mesin Ketik |
| 2 | 3 | 2 | 4 | Belanja Modal Meja |
| 2 | 3 | 2 | 5 | Belanja Modal Kursi |
| 2 | 3 | 2 | 6 | Belanja Modal Lemari |
| 2 | 3 | 2 | 7 | Belanja Modal Rak Buku |
| 2 | 3 | 2 | 8 | Belanja Modal Filing Cabinet |
| 2 | 3 | 2 | 9 | Belanja Modal Dispenser |
| 2 | 3 | 2 | 10 | Belanja Modal Sound System |
| 2 | 3 | 2 | 11 | Belanja Modal Kamera |
| 2 | 3 | 2 | 12 | Belanja Modal Jaringan Instalasi Listrik |
| 2 | 3 | 2 | 13 | Belanja Modal Jaringan Instalasi Telepon |
| 2 | 3 | 2 | 14 15 | Belanja Modal Gedung Kantor Belanja Kendaraan Dinas |
| 2 | 3 | 2 | | |
| 2 | 3 | 2 | 16 | Lain-Lain Belanja Modal Sarana dan Prasarana Perkantoran |
| 2 | 3 | 3 | | Belanja Modal Pembangunan Sarana dan Prasarana Transportasi |
| 2 | 3 | 3 | 1 | Belanja Modal Jalan |
| 2 | 3 | 3 | 2 | Belanja Modal Jembatan |
| 2 | 3 | 3 | 3 | Belanja Modal Plat Deuker |
| 2 | 3 | 3 | 4 | Belanja Modal Drainase |
| 2 | 3 | 3 | 5 | Belanja Modal Gorong-Gorong |
| 2 | 3 | 3 | 6 | Belanja Modal Talud/Bronjong |
| 2 | 3 | 3 | 7 | Belanja Modal ..... |
| | | | | Belanja Modal Pembangunan Sarana dan Prasarana Produksi |
| 2 | 3 | 4 | | |
| 2 | 3 | 4 | 1 | Belanja Modal Dam/Bendungan |
| 2 | 3 | 4 | 2 | Belanja Modal Irigasi Desa |
| 2 | 3 3 | 4 | 3 4 | Belanja Modal Bangunan Gedung Pertanian Belanja Modal Peralatan Pertanian |
| 2 2 | 3 | 4 4 | 5 | Belanja ... |

| 2 | 3 | 5 | | Belanja Modal Pembangunan Sarana dan Prasarana Perekonomian |
|-----|-----|-----|----|-----------------------------------------------------------------|
| 2 | 3 | 5 | 1 | Belanja Modal Pasar Desa |
| 2 | 3 | 5 | 2 | Belanja Modal Kios Desa |
| 2 | 3 | 5 | 3 | Belanja Modal .... |
| 2 | 3 | 6 | | BelanjaModalPembangunanSaranadanPrasaranaSosial/Keagamaan |
| 2 | 3 | 6 | 1 | Belanja Modal Pembangunan sarana dan prasarana sosial/keagamaan |
| 2 | 3 | 6 | 2 | sosial/keagamaan Belanja Modal Pembangunan Tempat Ibadah |
| 2 | 3 | 6 | 3 | Belanja Modal .... |
| 2 | 3 | 7 | | BelanjaModalPembangunanSaranadanPrasaranaPendidikan |
| 2 | 3 | 7 | 1 | Belanja Modal Gedung Pendidikan |
| 2 | 3 | 7 | 2 | Belanja Modal Bahan Ajar/Buku |
| 2 | 3 | 7 | 3 | Belanja Modal Peralatan Pendidikan |
| 2 | 3 | 7 | 4 | Belanja Modal .... |
| 2 | 3 | 8 | | BelanjaModalPembangunanSaranadanPrasaranaKesehatan |
| 2 | 3 | 8 | 1 | Belanja Modal Gedung Kesehatan |
| 2 | 3 | 8 | 2 | Belanja Modal Peralatan Kesehatan |
| 2 | 3 | 8 | 3 | Belanja Modal .... |
| 2 | 3 | 9 | | Belanja Modal ... |
| 2 | 3 | 9 | 1 | Belanja Modal .... |

## 5. Kode Rekening Pembiayaan


## 6. Penjabaran Kode Rekening Pembiayaan

| KODE REKENING | KODE REKENING | KODE REKENING | KODE REKENING | URAIAN | KODE REKENING |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------|-----------------|
| 3 | | | | PEMBIAYAAN | |
| 3 | 1 | | | Penerimaan Pembiayaan | |
| 3 | 1 | 1 | | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) | |
| 3 | 1 | 2 | | Pencairan Dana Cadangan | |
| 3 | 1 | 3 | | Hasil Kekayaan Desa yang dipisahkan | |
| 3 | 2 | | | Pengeluaran Pembiayaan | |
| 3 | 2 | 1 | | Pembentukan Dana Cadangan | |
| 3 | 2 | 2 | | Penyertaan Modal Desa | |
| 3 | 2 | 2 | 1 | Penyertaan Modal pada BUM Desa | |

## C. FORMAT PERATURAN DESA TENTANG APB Desa


## KEPALA DESA ..... (Nama Desa) KABUPATEN LUWU

PERATURAN DESA... (Nama Desa) NOMOR ... TAHUN ...

## TENTANG

## ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN ...

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA ...

- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Peraturan Bupati Luwu Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa);
- b. bahwa Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa ... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran ...
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran
- Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor ... Tahun ... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Tahun Anggaran ...;
8. Peraturan Bupati Luwu Nomor ... Tahun ... tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Tahun Anggaran ...;
9. Peraturan Bupati Luwu Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Bupati Luwu Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa;

Menimbang

11. Peraturan Bupati Luwu Nomor 19 Tahun 2015 tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2015;
12. Peraturan Bupati Luwu Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Kepala Desa, Perangkat dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa.
13. Peraturan Desa ... Nomor ... Tahun ... tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 20... - 20...;
14. Peraturan Desa ... Nomor ... Tahun ... tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 20...;

Dengan Kesepakatan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ...(Nama Desa)

dan

Kepala Desa ...(Nama Desa)

## MEMUTUSKAN

## Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN ...

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ... dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa

Rp......

2. Belanja Desa

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

Rp......

- b. Bidang Pembangunan

Rp......

- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

Rp......

- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Rp......

- e. Bidang Tak Terduga

Rp......

Jumlah Belanja

Rp......

Surplus/Defisit

Rp......

3. Pembiayaan Desa

- a. Penerimaan Pembiayaan

Rp. ......

- b. Pengeluaran Pembiayaan

Rp. ...

Selisih Pembiayaan ( a - b )

Rp......

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang dilengkapai dengan:

1. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 20.....

- 2.

- Berita Acara Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa ..... Kecamatan

.....

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Diundangkan di ... pada tanggal ... SEKRETARIS DESA ... (Nama Desa), tanda tangan

Nama

LEMBARAN DESA ... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...

## Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini..

## Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa ....

Ditetapkan di ... pada tanggal ...

KEPALA DESA...(Nama Desa), tanda tangan (Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

:

Peraturan Desa ...

Nomor :

Tahun

:

## ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA..... TAHUN ANGGARAN....

| KODE REKENING | KODE REKENING | KODE REKENING | KODE REKENING | KODE REKENING | URAIAN | ANGGARAN (Rp.) | KETE- RANGAN | KETE- RANGAN | KETE- RANGAN | KETE- RANGAN | KETE- RANGAN | KETE- RANGAN | KETE- RANGAN | KETE- RANGAN | KETE- RANGAN | KETE- RANGAN |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 1 | | | | | PENDAPATAN | | | | | | | | | | | |
| 1 1 1 | 1 1 | 1 | 2 | | Pendapatan Asli Desa Hasil Usaha Desa Hasil Usaha Badan Usaha Milik Desa Tanah Kas Desa | | | | | | | | | | | |
| 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1 | 1 1 2 3 3 3 | 1 | | Barang/Material Dst... Lain-lain Pendapatan Asli Hasil Pungutan Desa Hasil Tanah Kas Desa Alokasi Dana Desa Bantuan Keuangan Bantuan Provinsi Bantuan Kabupaten | Desa yang sah | | | | | | | | | | |
| 1 1 | 3 3 | 1 | | | Pendapatan Lain-lain Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-tiga yang tidak mengikat | | | | | | | | | | | |
| 1 | 3 | | | | Lain-lain Pendapatan Desa yang sah | | | | | | | | | | | |
| 1 1 1 1 1 1 | 1 1 1 2 2 2 2 | 2 2 1 2 3 | | 1 | Dst... Pendapatan Transfer Dana Desa Bagian dari Hasil Pajak & Daerah kabupaten BELANJA | Retribusi | | | | | | | | | | |
| 1 1 1 | 1 1 | 2 2 2 | 2 | 1 2 | Hasil Aset Tambatan Perahu Pasar Desa Dst... Swadaya, Partisipasi dan Tenaga | Gotong Royong | | | | | | | | | | |
| 1 1 1 2 2 | 2 2 2 | 4 4 4 | 1 2 | 1 2 | BIDANG PENYELENGGARAAN | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | JUMLAH PENDAPATAN | | | | | | | | | | | |
| | | | | | PEMERINTAHAN | DESA | | | | | | | | | | |
| 2 | | 1 | | | PENGHASILAN | DAN TUNJANGAN | | | | | | | | | | |
| | | | 1 | | Belanja Pegawai | | TETAP | TETAP | TETAP | TETAP | TETAP | TETAP | TETAP | TETAP | TETAP | TETAP |
| | | | | | Penghasilan Tetap Penghasilan Tetap Kepala Desa | | | | | | | | | | | |
| 2 | 1 | 1 1 | 1 1 | 1 | Perangkat | | | | | | | | | | | |
| | 1 1 1 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4 | Tunjangan | | | | | | | | | | | |
| 2 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | & | | | | | | | | | | | |
| | 1 | | | 1 | | dan | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | 4 | Tunjangan Kepala Desa Perangkat | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 1 | | | | | | | | | | | |

| 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | Tunjangan Anggota BPD |
|-------|-------|-----|-----|-------|-----|---------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | 1 | 2 | | | | OPERASIONAL PEMERINTAH DESA |
| 2 | 1 | 2 | 2 | | | Belanja Barang dan Jasa |
| 2 | 1 | 2 | 2 1 | | | Belanja Bahan Pakai Habis Kantor |
| 2 | 1 | 2 | 2 1 | | 1 | Belanja Alat Tulis Belanja Benda Pos |
| 2 2 | 1 | 2 | 2 1 | | 2 | |
| | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | Belanja Alat dan Bahan Kebersihan Dst ... |
| 2 | | | | | | |
| 2 | 1 1 | 2 | 2 2 | 2 | | Belanja Jasa Kantor |
| 2 2 | 1 | 2 2 | 2 | | 1 | Belanja Telepon |
| | | | 2 | 2 | 2 3 | Belanja Air |
| 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | | Belanja Listrik |
| 2 | 1 1 | 2 2 | 2 2 | 2 | 4 5 | Belanja Surat Kabar/Majalah Belanja Langganan Internet |
| 2 | | | | 2 | 9 | Belanja Jasa Staf Pemerintah Desa/ |
| | 1 | 2 | 2 | 2 | | Operator Komputer |
| 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ... | Dst ... |
| 2 2 | 1 1 | 2 | 2 | 3 | | Belanja Pemeliharaan Belanja pemeliharaan |
| | | 2 | 2 | 3 | 1 | bangunan dan atau gedung kantor |
| 2 2 | 1 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | Belanja Pemeliharaan peralatan kantor |
| | | 2 | | | | Dst ... |
| | | | 2 | 3 | ... | Belanja Cetak dan Penggandaan |
| 2 2 | 1 1 | 2 2 | 2 2 | 4 4 | 1 | Belanja Cetak dan Jilid |
| 2 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | Belanja Penggandaan |
| | 1 | 2 | 2 | 4 | ... | Dst ... |
| 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | | Belanja Sewa Sarana Mobilitas |
| 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat |
| 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor |
| 2 | 1 1 | 2 | 2 | 7 | 1 | Belanja Sewa Meja dan Kursi |
| 2 | | 2 | 2 | 7 | ... | Dst ... |
| 2 2 | 1 1 | 2 | 2 | 8 | | Belanja Makanan dan Minuman |
| 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | 1 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Makanan dan Minuman Tamu |
| 2 | | 2 2 | 2 | 8 | 2 | Dst ... |
| | 1 | | 2 | 8 | ... | |
| 2 2 2 | 1 1 1 | 2 2 | 2 | 9 | | Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya dan Pakaian Kerja |
| 2 2 | 1 | 2 2 | 2 2 | 9 9 | 1 2 | Belanja Pakaian Dinas Harian Belanja Pakaian Kerja Dst ... |
| 2 2 | 1 1 | 2 | 2 2 | 9 | ... | |
| | 1 | 2 2 | 2 2 | 10 | | Belanja Perjalanan Belanja Perjalanan Dinas |
| | 1 | | | 10 10 | 1 2 | Dst ... |
| 2 | | 2 | 3 | | | |
| | 1 | 2 | | | | Belanja Modal |
| 2 | | | 3 | 2 | 1 | Belanja Modal Sarana dan Prasarana Perkantoran |
| 2 2 | 1 1 1 | 2 | 3 | 2 2 | 2 | Belanja Modal Komputer/Notebook Belanja Modal Printer |
| 2 | | 2 | 3 | | | |
| | | 2 | 3 | 2 | 3 | Belanja Modal Mesin Ketik |
| 2 | 1 | 2 | | | | Belanja Modal Meja |
| | | | 3 | 2 | 4 | |

| 2 2 | 1 | 2 | 3 2 | | 5 | Belanja Modal Kursi |
|-------|---------|-----|-------|-------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 2 | ... | Dst ... |
| 2 | 1 | 3 | | | OPERASIONAL | BPD |
| 2 | 1 | 3 | 2 | | Belanja Barang dan | Jasa |
| 2 | 1 | 3 | 2 1 | | | Belanja Bahan Pakai Habis |
| 2 | 1 | 3 | 2 1 | | 1 | Belanja Alat Tulis Kantor |
| 2 | 1 | 3 | 2 1 | ... | | Dst ... |
| 2 | 1 | 3 | 2 2 | | Belanja Jasa | Kantor |
| 2 | 1 | 3 | 2 2 | | 4 | Belanja Surat Kabar/Majalah |
| 2 | 1 | 3 | | | ... | Dst ... |
| | 2 | | 2 2 4 | 2 | | Belanja Cetak dan |
| 2 | 1 1 | 3 3 | 2 4 | | 1 | Penggandaan Belanja Cetak dan Jilid |
| 2 | 1 | 3 | 2 4 | | 2 | Belanja Penggandaan |
| 2 | 1 | 3 | 4 | | | |
| | | | 2 | | ... | Dst ... |
| 2 2 | 1 | 3 | 2 5 2 | | | Belanja Sewa Sarana Mobilitas |
| 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 1 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat |
| | 1 | 3 | 2 | | ... | Dst ... |
| 2 2 | 1 1 | 3 | 2 8 | 8 | 1 | Belanja Makanan dan Minuman Belanja Makanan dan Minuman Rapat |
| 2 | 1 | 3 3 | 2 2 | 8 | ... | Dst ... |
| 2 | 1 | 3 | 2 | 9 | | Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya dan |
| | 1 1 | 3 | 2 2 | 9 | 1 2 | Pakaian Kerja Belanja Pakaian Dinas Harian Belanja Pakaian Kerja |
| 2 2 2 | | 3 | | 9 | | |
| 2 | 1 | 3 | 2 | 9 | ... | Dst ... |
| 2 | 1 1 | 3 | 2 | 10 | | Belanja Perjalanan Belanja Perjalanan |
| | | 3 | 2 | 10 | 1 | Dinas |
| 2 | 1 | 3 | 2 | 10 | 2 | Dst ... |
| | 2 1 2 1 | 3 3 | 2 2 | 16 16 | 1 | Tunjangan Sidang Tunjangan Sidang BPD |
| 2 | 1 | 3 | 2 | 16 | ... | Dst ... |
| 2 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | Belanja Modal Sarana dan Prasarana Perkantoran Belanja Modal Komputer/Notebook |
| 2 | 1 1 | | | 2 | | Dst ... |
| 2 | | 3 3 | 3 3 | 2 | ... | |
| 2 | 1 1 | 4 | | | | PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA |
| | | 4 | 2 | | | Belanja Barang dan Jasa |
| 2 | 1 | 4 | 4 4 | | | Belanja Cetak dan |
| 2 | 1 | 4 | 2 2 | | 1 | Belanja Cetak |
| 2 | 1 | | 2 | 8 | | Penggandaan |
| 2 | 1 | | 2 | 8 | | Belanja Makanan dan Minuman |
| 2 | | 4 4 | | | 1 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat |
| | 1 | 4 | | 10 | | |
| | | | | | | Belanja Perjalanan |
| 2 | 1 | 4 | 2 2 | 10 | | Belanja Perjalanan Dinas |
| | | | | | 1 | |

| 2 | 1 | 4 | 2 | 11 | | Upah Kerja |
|---------|---------|-------|-------|-------|----|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | 1 | 4 | 2 | 11 | 1 | Upah Pekerja |
| 2 2 | 1 1 | 4 | 3 | | | Belanja Modal Belanja Modal Sarana dan |
| 2 | 1 | 4 4 | 3 3 | 2 2 | 16 | Prasarana Perkantoran Lain-Lain Belanja Modal Sarana dan Prasarana Perkantoran |
| 2 | 1 | 5 | | | | - Belanja Modal Patok Batas PENGELOLAAN KEUAN