Unknown Unknown Nomor 6 Tahun 2011 tentang Kerjasama Desa. - bahwa untuk melaksanakan ketentuan (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
- \ lelah diubah terakhir kali denqan Undang-Undang Nomor 12 Tahun \ 2008) 1 perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa tentang Kerjasama Desa.
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 214 Undang-undanq . Nomor 32 !ahun 2004 ten 1 ang Pemerintahan Daerah (sebagaimana
Mengingat
- 1 . Undang-undang Nemer 29 Tahun -1959 tentang Pernbentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik I n donesia Tahun 1 9 5 9 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 1 O Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara · · �epublik I n donesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389;;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1 2 5 , T a mbahan l.ernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang­ Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentanc · Perubahan Kedua Atas Undang-U ndang Norn or 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Neqara -Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaranl Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang. Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4587);
.
I
.
\
Menetapkan
- -A:
- I � . Negara Republik Indonesia Nomor-4737); Urusan Pemerintahan Antara · Peinerlntah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Gian Pemerintahan. Daerah Kabupaten (Lernbaran Negara .. . Republik Indonesia· Tahun 2007 .Nornor ?2, Tambahan Lembaran 5. Peraturan Pemerintah· Nomor 38 .tahun 2007 -tentang· Pembagian
\
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nemer 1 5 · Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Prociuk Hukum Daerah:
7. Peraturan Menter! Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Prociuk Hukum Daerah;
3. 8 . . Keputusan Menteri Dalam Negeri· Namer 64 Tahun 1.999 tentang Pedoman Umum Pengaturari Mengenai Desa;
9. Peraturan Daerah · kabupaten Mlnahasa .Nornor 1 · Tahun 2008 tentang Urusan Pernejintahan Wajib dan Pilihan yang menjadi · Kewenanqan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa tahun 2008 Nomor 2); dan
5. 1 o. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pernerintah Kecamatan dan Pemerintah Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa . . . tahun 2008 Nomor 12).
Dengan Persetujuan Bersama:
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT OAERAH KABUPATEN MINAHASA dan
BUPATI MINAHASA
...
MEMUTUSKAN
PERATURAN DAERAH KERJASAMA DESA
KABUPATEN. MINAHASA TENTANG
BAB! KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
- 1 . Daerah adalah Kabupaten Minahasa.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Minahasa. . . I .
3. Kepala Daerah adalah Bupati Minahasa.
4.
Dewan .. �.":'
MENGETAHUI/MENGESAHKAN
.SALINAN FOTO COPY TEW! OIPERIKSA KEBENARANNYA
TANGGAL: �G-
OM SEaJAl
DB«3AN
ASLINYA
o'&lt;'c\;-o�- '}o\tj..
JABATAN
:
KEPALABAGIAN HUKUM DAN
1
PERUNDANG -
JNDANGAN
Cl!r"
..
.
c-.,
�'- SC.
.
·
\
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan I . Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Minahasa.
5.
- damati adal�h Peranqkat Daerah yang\_ rnernpunyai wilayah kerja di tingkat Kecarrfatan dalarn Kabupaten Miriahasa.
6. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukurn yang memiliki batas-batas wilayah yang, berwenang untuk mengatur dan menqurus kepentingan masyarakat setempat, ## BAB II
RUANG LINGKOP
Pasal 2
- ; I ( 1 ) Desa dapat mengadakan kerjasama antar desa yang dilakukan sesuai kewenangannya untuk kepentingan desa dan diatur dengan Peraturan Bersama . I yang dilakukan Hukum Tua setelah mendapat persetujuan BPD dan dilaporkan kepada Bupati melalui Carnat.. . .
- Bupati mel (2) · · · Desa dapat melakukan kerjasarna dengan pihak ketiga dan ditetapkan · daiam peraturan bersama setelah mendapat persetuiuan BPD dan dilaporkan kepada AHUl I FOTOCOPYTE.J.AH SA EBE RAN A
.•...••..
- (3) Untuk �
.
·
\
- (3) Untuk pelaksanaan kerjasama sebagaimana dlrnaksud pada Ayat (2) dan Ayat (3) ; . . dapat dibentuk Sadan Kerjasama.
BAB m - BENTUK KERJASAMA
Pasal 3
- ( 1 ) Kerjasama Desa dapat dilakukan antara :
- a. Desa dengan desa, dalam satu kecamatan;
- b. · Desa denqan desa, lain kecamatan; dan
- c. Desa dengan pihak ketiga.
- (2) Kerjasama desa ditetapkan dalarn Peraturan Bersarna . setelah mendapat persetujuan BPD, dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.
. BAB IV BIDANG KERJASAMA
,
1
BAB m - BENTUK KERJASAMA
Pasal 4
- ( 1 ) Bidang Kerjasama Desa meliputi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, · pembangunan dan kemasyarakatan.
; .
- (2) Bidang Kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) rneliputi :
- a. Bidang Peningkatan Perekonomian Masyarakat Desa; I
. ,,
- ' b. Bidang Peningkatan Pelayanan Pendidikan;
- c. Bidang Kesehatan;
- d. Bidang Sosial Budaya; .
- e. Bidang Ketentraman dan Ketertiban; dan
-
BAB m - BENTUK KERJASAMA
Pasal 5
- dibahas dalarn rapat rnusyawarah desa
- ( 1 ) Rencana kerjasama terlebih dahulu dengan Badan Permusyawaratan Desa antara lain :
I
Bidang .�.--
.
\
. ..
- a. Bidang kerjasama; {
- b. Jangka waktu kerjasama;
3. I c. Hak dan kewajiban salarn kerjasarha; �
dan
- d. Biaya"1)elaksanaan kerjasama.
2. dan ditetapkan dengan Peraturan Bersama. '---�-Hasil · rnusyawarah des a · sebaqairnana d,imaksud ayat (1 ) , dibahas - oersama dengan desa atau pihak ketiga yang akan melakukan kerjasarna untuk disepakati (2)
AJs v1 I . .
SADAN, KERJASAMA
BAB m - BENTUK KERJASAMA
Pasal 6
- ( 1 ) Untuk pelaksanaan kerjasama sebagaimana dlrnaksud Pasal 3 dapat dibentuk Badan Kerjasarna.
- (2) Badan Kerjasama dimaksud pada Ayat (1) terdiri dari unsur Pemerintah Desa, Lembaga · Kemasyarakatan Desa dan . tokoh masyarakat dari desa yang mengadakan kerjasama.
- (3) Badan Kerjasama bertugas menyusun rencana keqiatan dan pelaksanaannya.
BAB m - BENTUK KERJASAMA
Pasal 7
- ( 1 ) Badan Kerjasama sebagaimana dimaksud pada , Pasal 6 Ayat ( 1 ) dapat rnembentuk Sekretariat.
- I (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Ayat ( 1 ) bertugas \_\_ mernbantu pelaksanaan administrasi Badan Kerjasama. · l
- (3) Sekretariat Badan Kerjasama ditetapkan dengan Keputusan Badan Kerjasama.
PERUBAHAN, PENUNDAAN ATAU PEMBATALAN KERJASAIVIA
BAB VII - PERUBAHAN, PENUNDAAN ATAU PEMBATALAN KERJASAIVIA
Pasal 8
- ( 1 ) Perubahan, penundaan dan pernbatalan terhadap bidanq kerjasama sebagaimana dimaksud Pasal 4 dilakukan oleh Hukum Tua yang rnelakukan kerjasama, dan ditetapkan dengan Keputusan Bersama Hukum Tua setelah mendapat persetujuan BPD masing-masing.
- (2) Keputusan Bersama Hukum Tua .sebagaimana dimaksud ayst (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Camat
BAB VIII .. ��.-:-
.
-
5
-
..
MENGETAHUI/MENGESAHKAN
· SALINAN FOTO COf1V TELAH !)IPERIKSA KEBEMRANNYA
BABVIII
·
DAN SESUAI QENGAN ASLIN Y A
I
TANGGAL:
o� µ7'oe,&lt;C"- '}o\ 'r
JABATAN
:
\
8-
SAMA. BIAVA PELAKSANAAN,KERU
KEPALA BAGIAN HUKUM
AN
PERUNDANG
' NDI NGA!',i
&lt;;µ;;
GEESJE TOM8\_Q1'.\_
' SH MSC
BAB VII - PERUBAHAN, PENUNDAAN ATAU PEMBATALAN KERJASAIVIA
Pasal 9
r , ,
&lt;------
- ( 1 ) Biaya pelaksanaan kerjasama antar desa dlbsbankan pada desa yang melakukan kerjasama dengan pengelolaan keuangan dipertanggugjawabkan oleh masing­ masing Hukum Tua.
- (2) Biaya pelaksanaan kerjasama desa dengan pihak ketiga disesuaikan dengan peraturan bersarna antara kedua belah pihak dan penqelolaan keuangan · . . . dipertanggungjawabkan rnaslng-rnasinq.
- (3) Dalam hal dibentuk Badari Kerjasania, maka pengelolaan ksuanqan, dipertanggungjawabkan oleh Badan Kerjasama kepada Hukum Tua masinq­ masing dan pihak ketiga.
PENYELESAIAN PERSELISIHAN'
I
Penyelesaian perselisihan antar desa dan desa denqan pihak ketiga· dilaksanakan secara musyawarah mufakat dengan mengikutsertakan BPD, dan dapat ditambah dari unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Tokoh Masyarakat.
- diselesaikan oleh Carnat dan bersifat final. · \ ( 1 ) Perselisihan kerjasama antar desa dalam satu · kecamatan difasilitasi dan ...
- (2) Perselisihan kerjasama antar desa pada kecarnatan . yang berbeda dalam satu · kabupaten difasilitasi dan diselesa.ikan oleh Bupati dan bersifat final.
- ( 1 ) Perselisihan kerjasama desa dengan pihak ketiga dalam satu kecarnatan difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat. ·
- (2) Perselisihan kerjasama desa dengan pihak ketiga pada kecamatan yang berbeda dalam satu kabupaten .difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati.
- (3) Apabila pihak ketiga tidak menerima penyelesaian. perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dan ·ayat (2) dapat mengajukan .penyelesaian ke pengadilan.
�·.7 •.•• • • . • • . .
BABX. ..
\
l
!
•
t
. I
i
I
BABX
PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALA,M KERJASAMA:ANTAR.OESA-
Peran BPD dalam Kerjasama Desa &lt;
- rencana Kerjasama Desa; a. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Desa terhadap · I
- b. mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan Kerjasama Desa.
BABXI
PENOTUP
BAB IX - PENYELESAIAN PERSELISIHAN'
Pasal 14
Peraturan D�erah ini mulai berlaku pada tanggal diundan\_gkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan penqundanqan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah . ..u.., -

Penetapan: Disahkan di Tondano . Pada Tanggal L � nt 9-t,Vt

Penandatangan: BUPATI MINAHASA ; . )\_ Ji . . :·/ ,., ,/ i . -,:'·S'. VRe$.KE RUNTU ' . •';�.,/··

Penetapan: Diundangkan di Tondano Pada tanggal Lr- A-ptzl ,;}-0l1l.

Penandatangan: RAH KABUPATEN MINAHA.SA Pit. SEKRETARIS D PE I NA UTAMA MUDA Dr : w· u KAROUWAN, MM NIP. 19560728 1 9 7 8 1 2 1 002 LEMBARA'N DAERAH KABUPATEN MINAHASA TAHWN 2011 NOMOR /,; .. ... ' , \ · . \ • . - · ' ' .
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS .
.
## fERATURA� DAERAH KABUPATEN MINAHASA -� NOMOR TAHUN 2011 TENT ANG
## KERJASAMA DESA ·
I . UMUM
,
Dalam rangka menciptakan good governance maka suatu negara hendaknya mampu mendekatkan unsur Pemerintah, unsur swasta maupun masyarakat. Hubungan sinergis antara masyarakat, pemerintah dan swasta rnenjadi penting dan strategis, di mana pemerintah diposisikan dan sebagai fasilitator, sedangkan tuqas pembangunan · menjadi tanggung jawab bersarna termasuk dunia usaba dan masyarakat, Substansl . ' pemahaman ini adalah penciptaari berbagai peluang kernltraan ataupun kerjasama . . . antar pemerintah, maupun dengan pihak ketiga, yang diimplementasikan hingga tataran pemerintah terendah, yaitu Pemerintah Desa.
· � sebaqai pelaksanaan amanat Uridang-Undang nornor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentanq Desa. · · s e ntuk kemitraan atau kerjasarna ideal yang ingin diwujudkan adalah kerjasama antara pemerintah desa, masyarakat, swasta, organisasi massa, orqanisasi politik, organisasi protesi dan LSM. Kerjasama ·antar desa maupun dengan pihak · ketiga bertujuan untuk meningkatkan akselerasi pernbanqunan desa demi pencapaian kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam ranpka memberi j aminan dan kepastian hukum, maka kerjasama desa ini perlu dilandasi · oleh Peraturan Daerah,
I I . PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup jelas. ·
PENJELASAN
Pasal 2
Ayat (1) Cukup jelas. ## Ayat (2) , Dalam ketentuan ini kerjasarna dapat cllakukan dengan membentuk perjanjian bersarna a"tau. membentuk peraturan bersarna. Yang dimaksud de.ngan "rnendapat · persetujuan BPD' 1 dalam ketentuan ini adalah persetujuan tertulis dari BPD" .. setelah diadakan rapat khusus untuk mernbahas hal. tersebut.ss; - ' I
PENJELASAN
Pasal 3
1 Ayat (1.,, Ayat (2) Cukup jelas. Cukup jelas. .. Yci'ng dimaksud dengan "pihak ketiga". antara lain lembaga, badan hukum dan perorangan di luar Pernerintah Desa. Cukup jelas. ' ## Pasal4 PembenJ�an Badan Kerjasama disesuaikan dengan kebutuhan dan memp.erhatikan cakupan objek kerjasama, · pembiayaan atau kompleksitas j enis kegiatan. ## Pasal5 Cukup jelas .. ## Pasal6 · Cukup jelas. ## Pasal7 Pernberdayaan masyarakat ditujukan untuk rnenquranqi pengangguran, memanfaatkan potensi sumberdaya manusia dan untuk menfngkatkan · jiwa/rasa memiliki