PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN Nomor 3 Tahun 1945 tentang PEI{YELENGGARAAN MADRASAH DINIYAII AWALIYAH (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang : a.
- bahwa tujuan Pendidikan Nasional adalah untuk membentuk manusia yang beriman dan bertakwa kepada T\rhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang baik serta bertanggung jawab;
- bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan bidang pendidikan, Pemerintah Kabupaten Pamekasan telah menetapkan kebijakan strategis yaitu peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan termasuk pendidikan agama; b.
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Madrasah Diniyah Awaliyah; c.
Mengingat
:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a3O1); 3.
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OlI tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OlI Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 523a1; 4.
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2A14 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OI4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44961, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2AI5 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670); 6.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2AO7 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor I24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a7691; 7.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2OlO tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OIO Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OIO Nomor Il2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157); 8.
9. Peraturan Pemerintah Nomor t2 Tahun 2OL7 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OI7 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 60a1); 9.
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2Ol4 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan; 10.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 11.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 Nomor 17); t2.
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN dan BUPATI PAMEKASAN
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG MADRASAH DINIYAH AWALIYAH. PET{YELENGGARAAN
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal I
Pasal 2
Penyelenggaraan Madrasah Diniyah Awaliyah dilaksanakan
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal I
Pasal 3
Penyelenggaraan Madrasah Diniyah Awaliyah berfungsi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan tambahan Pendidikan Agama Islam bagi peserta didik yang belajar di sekolah umum.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal I
Pasal 4
Penyelenggaraan Madrasah Diniyah Awaliyah bertujuan memberikan bekal kemampuan agama Islam kepada anak usia sekolah untuk mengembangkan kehidupannya sebagai warga muslim/muslimah yang beriman Kepada Allah SWT, beramal sholeh, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, mandiri dan bertanggung jawab.
BAB III - MASA PENDIDII(AN
Pasal 5
Madrasah Diniyah Awaliyah merupakan jalur pendidikan non formal yang menyelenggarakan jenis pendidikan agama Islam tingkat dasar dengan masa pendidikan 4 (empat) tahun.
BAB IV - PESERTA DIDIK Pasal 6
Pasal 6
Peserta didik Madrasah Diniyah Awaliyah berusia paling rendah 6 (enam) tahun.
BAB IV - PESERTA DIDIK Pasal 6
Pasal 7
Setiap peserta didik berkewajiban untuk:
- b. menjaga norma atau kaidah dalam pendidikan untuk menjamin kelayakan dan keberhasilan wajib belajar Diniyah Awaliyah;
- a. mematuhi dan melaksanakan semua peraturan sekolah;
- c. menghormati tenaga pendidik; dan
- d. ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban, dan keamanan sekolah.
BAB IV - PESERTA DIDIK Pasal 6
Pasal 8
Setiap peserta didik mempunyai hak sebagai berikut:
- b. mendapatkan perlakuan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan;
- a. memperoleh pengajaran dan pendidikan agama Islam;
- c. mengikuti program pendidikan yang bersangkutan atas dasar pendidikan berkelanjutan; dan
- d. memperoleh penilaian hasil belajarnya.
BAB V - TENAGA KEPEI{DIDII{AN
Pasal 9
- (1) Tenaga pendidik Madrasah Diniyah Awaliyah adalah orang yang khusus diangkat oleh penyelenggara dengan tugas mendidik dan mengajar pada Madrasah Diniyah Awaliyah.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai tenaga pendidik, yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan sebagai tenaga pendidik.
BAB V - TENAGA KEPEI{DIDII{AN
Pasal 10
Setiap tenaga pendidik berkewajiban untuk:
- b. mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan; dan
- a. menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis;
- c. memberikan teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya.
Setiap tenaga pendidik mempunyai hak sebagai berikut:
- b. memperoleh pembinaan karir ## BAB VI
KURIKULUM
BAB V - TENAGA KEPEI{DIDII{AN
Pasal 12
Program pembelajaran pada Madrasah Diniyah Awaliyah sekurang-kurangnya memuat:
- b. kurikulum muatan lokal, yang disesuaikan dengan kebutuhan.
- a. kurikulum inti, terdiri dari mata pelajaran Al-Qur'an, Al-Hadits, Aqidah, Akhlak, Fiqih, Sejarah Kebudayaan Islam, Bahasa Arab, dan Praktek Ibadah; dan/atau
BAB V - TENAGA KEPEI{DIDII{AN
Pasal 13
Bagi Penyelenggara TPA Paket A atau TQA, wajib menyesuaikan dengan masa pendidikan dan kurikulum Diniyah Awaliyah.
PENGELOLAAN, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN
BAB VII - PENGELOLAAN, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN
Pasal 14
- (1) Pengelolaan Madrasah Diniyah Awaliyah menjadi tanggung jawab Penyelenggara.
2. (21 Pemerintah Daerah melalui Dinas membantu dalam pengelolaan, pembinaan, dan pengawasan di bidang sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
BAB VIII - KEUIAJI BAN PEITYELEI{GGARA
Pasal 15
Setiap pendirian Madrasah Diniyah Awaliyah wajib dilengkapi izin operasional dari Kantor Kementerian Agama.
BAB f,T
EVAI,UASI DAJT SYAIIADATI
BAB VIII - KEUIAJI BAN PEITYELEI{GGARA
Pasal 16
- (1) Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan terhadap peserta didik, tenaga kependidikan, lembaga, dan ptogram pendidikan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan.
- (2) Evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh Penyelenggara untuk memantau proses kemajuan dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan.
BAB VIII - KEUIAJI BAN PEITYELEI{GGARA
Pasal 17
- (1) Sertifikat hasil akhir belajar peserta didik diterbitkan oleh penyelenggara Pendidikan Madrasah Diniyah Awaliyah.
- (2) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk syahadah atau surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Diniyah Awaliyah.
BAB X - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18
Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
BAB X - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan.

Penetapan: Diundangkan di Pamekasan pada tanggal 8 Juni 2Ol7

Penetapan: Ditetapkan di Pamekasan pada tanggal 8 Juni 2OLT ACHMAD SYAFII BUPATLPAMEKASAN,

Penandatangan: PIt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN, MOHAMAD ALWI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2OI7 NOMOR 3 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN NOMOR 64-3 /2OL7