PERATURAN DAERAH KABUPATEN MEI.AWI Nomor 2 Tahun 2006 tentang PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI NOMOR 2 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PER (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang a. bahwa Peraturan Pemerintah untuk penyesuaian terhadap Peraturan daerah Kabupaten Melawi Nomor 2 tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan
dengan diberlakukannya Nomor 37 Tahun 2005 maka dipandang perlu Keuangan Pimpinan dan Anggota DP.D Kabupaten Melawi;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud pzda huruf a, tersebut di atas perlu ditetapkan Peraturan Daeral Kabupaten Melawi
Mengingat
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokoler (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3363)
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1991 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3459);
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Peyelengara yang bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); I ·
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. 5.·Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
6. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Sekadau di Propinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 149, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4344);
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomior 4389);
9. 9, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Normor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
10. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); ,
11. ' 11. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Keprotokolan Mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952\);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3952);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022)
5. Undang-...
Menetapkan
14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentangKedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilaan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4569).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MELAWI dan
BUPATI MELAWI
MEMUTUSKAN
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI NOMOR 2 T AHUN 2005 TENT ANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MELAWL
Pasal I
I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 2 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Melawi (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3), diubah sebagai berikut
1. Ketentuan Pasal 1 Angka 19 diubah, sehingga Pasal 1 Angka 19 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 1
Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :
19. Tunjangan Kesejahteraan adalah Tunjangan yang disediakan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD, berupa pemberian
2. jaminan pemeliharaan kesehatan, penyediaan rumah jabatan Pimpinan DPRD dan Perlengkapannya, Rumah Dinas dan Perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD, pemberian pakaian dinas, uang duka wafat/tewas dan bantuan biaya pengurusan jenazah;
Pasal 10
- Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari:
- a. Uang Representasi;
- b. Tunjangan Keluarga;
- c. Tunjangan Beras;
- d. Uang Paket;
- e. Tunjangan Jabatan,
- f. Tunjangan Panitia Musyawara;
- g. Tunjangan Komisi;
- h. Tunjangan Panitia Anggaran;
- i. Tunjangan Badan Kehormatan;
- j. Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya,
- k. Tunjangan Khusus PPh Pasal 21
- L. Tunjangan Perumahan;
- m. Lang Duka tewas dan wafat serta pengurusan jenasah;
- n. Uang jasa pengabdian.
Pasal 14
Pimpinan atau Anggota DPRD, yang duduk dalam Panitia Musyawarah atau Komisi atau Panitia Anggaran atau Badan Kehormatan atau Alat Kelengkapan lainnya yang diperlukan, diberikan tunjangan alat kelengkapan sebagai berikut:
- a. Ketua sebesar 7,5 % (tujuh setengah perseratus), dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
- b. Wakil Ketua sebesar 5 % (lima perseratus), dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
- c. Sekretaris sebesar 4 % (empat perseratus), dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
- d. Anggota sebesar 3 % (tiga perseratus). dari Tunjagan Jabatan Ketua DPRD:
Pasal 16
4. Ketentuan Pasal 16 diubah , sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 21
- L. Tunjangan Perumahan;
- m. Lang Duka tewas dan wafat serta pengurusan jenasah;
- n. Uang jasa pengabdian.
3. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut
Pimpinan atau Anggota DPRD, yang duduk dalam Panitia Musyawarah atau Komisi atau Panitia Anggaran atau Badan Kehormatan atau Alat Kelengkapan lainnya yang diperlukan, diberikan tunjangan alat kelengkapan sebagai berikut:
- a. Ketua sebesar 7,5 % (tujuh setengah perseratus), dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
- b. Wakil Ketua sebesar 5 % (lima perseratus), dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
- c. Sekretaris sebesar 4 % (empat perseratus), dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
- d. Anggota sebesar 3 % (tiga perseratus). dari Tunjagan Jabatan Ketua DPRD:
4. Ketentuan Pasal 16 diubah , sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:
- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya, diberikan jaminan pemeliharaan kesehatan dalam bentuk pembayaran premi asuransi kesehatan kepada, Lembaga Asuransi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Keluarga pimpinan dan Anggota DPRD, yang mendapat pemeliharaan kesehatan, yaitu suami atau istri beserta 2 (dua ) orang anak;
- (3) Besarnya premi asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya general check-up 1 (satu) kali dalam satu tahun bagi Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (4) Pembayaran Premi Asuransi sebagamana dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada APBD.
- (5) Besarnya Premi Asuaransi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), setelah mendapatkan pertimbangan dari pimpinan DPRD, ditetapkan dengan keputusan bupati.
5. Ketentuan
PENJELASAN
Pasal 16
ayat () diubah, sebagaimana tercantum dalam penjelasan angka 4 6. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:
PENJELASAN
Pasal 21
- t1) Dalam hal Pemerintah Daerah, belum dapat menyediakan rumah jabatan Pimpinan atau Rumah Dinas Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan; - (33) Pemberian tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud ayat (2), harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta standar harga setempat yang berlaku; - (2) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan, terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/ janji; - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati. I I 7. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:
PENJELASAN
Pasal 22
- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD, disediakan Pakaian Dinas dan Atributnya yaitu berupa: - a. Pakai sipil harian 2 (dua) pasang dalam satu tahun; - b. Pakaian sipil resmi disediakan l (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; - c. Pakai sipil lengkap disediankan 1 (satu) pasang dalam 5 (lima) tahun; dan - d. pakaian dinas harian lengan panjang I (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun. - (2) Standar satuan harga dan kualitas bahan pakaian, sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini, ditetapkan kemudian dengan Peraturan Bupati Melawi, dengan mempertimbangkan prinsip penghematan, kepatutan dan kewajaran. 8. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:
PENJELASAN
Pasal 25
- (1) Belanja Penunjang Kegiatan, disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD; - (2) Belanja Penunjang Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, disusun berdasarkan Rencana Kerja Tahunan yang ditetapkan Pimpinan DPRD - (3) Rencana Kerja DP'RD dapat berupa kegiatan: - a. Rapat-rapat; - b. Kunjingan Kerja; - c. Penyiapan Rancangan Peraturan Daerah, pengkajian dan penelaahan peraturan daerah; - d. peningkatan kualitas sumber daya manusia dan profesionalisme; - e. Koordinasi dan Konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan 9. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:
PENJELASAN
Pasal 26
.. j
PENJELASAN
Pasal 26
- (1) Sekretaris DPRD menyusun Belanja DPRD, yang terdiri