PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG Nomor 5 Tahun 2016 tentang PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH Bagian Hukum Setda Kabupaten Bandung Tahun 2016 BUPATI BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH (berlaku 14 Juni 2016)
Pembukaan
Menimbang : a.
bahwa pemerintahan daerah mempunyai kewenangan menetapkan peraturan daerah dan peraturan lain berbentuk produk hukum daerah untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan dalam satu kesatuan sistem hukum nasional;
3
- b. bahwa dalam rangka tertib regulasi, pembentukan produk hukum daerah perlu dilaksanakan secara terencana, terpadu, dan sistematis guna mewujudkan metode dan standar yang tepat dalam pembentukan produk hukum daerah yang baik;
- c. bahwa dengan telah diundangkannya UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan pembentukan peraturan perundangundangan sehingga perlu diganti;
4
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Mengingat : 1.
- Pasal 18 ayat (6) UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan PerundangUndangan Dalam Pembentukan Peraturan PerundangUndangan Dan Pembinaannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5729);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 dan Nomor 77 Tahun 2012 tentang Parameter Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1254);
7
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG
dan
BUPATI BANDUNG
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH.
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Bupati adalah Bupati Bandung.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Produk Hukum Daerah adalah produk hukum berbentuk peraturan meliputi Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Peraturan Bersama Kepala Daerah, Peraturan DPRD dan berbentuk keputusan meliputi Keputusan Bupati, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD.
7. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah produk hukum berbentuk peraturan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
8. Peraturan Bupati adalah produk hukum berbentuk peraturan yang ditetapkan Bupati untuk melaksanakan amanat peraturan perundangundangan yang lebih tinggi.
9. Peraturan Bersama Kepala Daerah yang selanjutnya disingkat PBKDH adalah produk hukum berbentuk peraturan yang ditetapkan oleh 2 (dua) atau lebih kepala daerah.
10. Keputusan Bupati adalah produk hukum berbentuk penetapan yang ditetapkan Bupati yang memiliki sifat konkrit, individual, dan final.
11. Keputusan DPRD adalah produk hukum berbentuk penetapan yang ditetapkan Pimpinan DPRD yang memiliki sifat konkrit, individual, dan final.
12. Keputusan Pimpinan DPRD adalah produk hukum berbentuk penetapan yang ditetapkan Pimpinan DPRD yang memiliki sifat konkrit, individual, dan final.
13. Keputusan Badan Kehormatan DPRD adalah produk hukum berbentuk penetapan yang ditetapkan Ketua Badan Kehormatan DPRD yang memiliki sifat konkrit, individual, dan final.
14. Program Pembentukan Perda yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Perda yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
15. Pengundangan adalah penempatan Produk Hukum Daerah dalam lembaran daerah, tambahan lembaran daerah, berita daerah, atau tambahan berita daerah.
16. Autentifikasi adalah salinan Produk Hukum Daerah sesuai aslinya.
17. Konsultasi adalah tindakan secara langsung ataupun tidak langsung yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada pemerintah provinsi dan/atau pemerintah pusat terhadap masukan atas Rancangan Produk Hukum Daerah.
18. Fasilitasi adalah tindakan pembinaan berupa pemberian pedoman dan petunjuk teknis, arahan, bimbingan teknis, supervisi, asistensidan kerja sama serta monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan/atau Gubernur kepada Daerah terhadap materi muatan Rancangan Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan sebelum ditetapkan guna menghindari dilakukannya pembatalan.
19. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Rancangan Perda yang diatur sesuai Undang-Undang dibidang Pemerintahan Daerah dan peraturan perundangundangan lainnya untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau Peraturan Perundangundangan yang lebih tinggi.
20. Nomor Register yang selanjutnya disingkat Noreg adalah pemberian nomor dalam rangka pengawasan dan tertib administrasi untuk mengetahui jumlah Rancangan Perda yang dikeluarkan Pemerintah Daerah sebelum dilakukannya penetapan dan Pengundangan.
14
21. Pembatalan adalah tindakan yang menyatakan tidak berlakunya terhadap seluruh atau sebagian buku, bab, bagian, paragraf, pasal, ayat, dan/atau
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran materi muatan Perda, Peraturan Bupati, PBKDH dan Peraturan DPRD karena bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan, yang berdampak dilakukannya pencabutan atau perubahan. 22. Bertentangan Dengan Kepentingan Umum adalah kebijakan yang menyebabkan terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketentraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan, dan gender.

23. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
24. Pelaksana Harian adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara yang diangkat dengan Keputusan Bupati dan berlaku paling lama 3 (tiga) bulan.
25. Pelaksana Tugas adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap yang diangkat dengan Keputusan Bupati dan berlaku paling lama 1 (satu) tahun.
26. Penjabat adalah pejabat sementara untuk jabatan Bupati yang melaksanakan tugas pemerintahan pada daerah tertentu sampai dengan pelantikan pejabat definitif.

27. Sekretariat Daerah adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
28. Sekretaris Daerah adalah pimpinan Sekretariat Daerah.
29. Sekretariat DPRD adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, menyelenggarakan administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

30. Sekretaris DPRD adalah pimpinan Sekretariat DPRD.
31. Bagian Hukum adalah unit kerja pada Sekretariat Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang hukum.
32. Badan Pembentukan Perda yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD yang mempunyai tugas dan wewenang di bidang pembentukan Perda.
33. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam Rancangan Perda sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

34. Perancang Peraturan Perundang-undangan adalah pegawai negeri sipil yang telah diangkat dalam jabatan fungsional perancang yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya.
35. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan yang ditetapkan dengan Perda.
36. Hari adalah hari kerja.

## Bagian Kedua Asas Paragraf 1 Asas Pembentukan Pasal 2

Asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dalam pembentukan Produk Hukum Daerah meliputi :

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

## Paragraf 2 Asas Materi Muatan Pasal 3

Materi muatan Produk Hukum Daerah harus mencerminkan asas:

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;
- f. bhinneka tunggal ika;
- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

## BAB II BENTUK DAN JENIS PRODUK

## HUKUM DAERAH

Bagian Kesatu Bentuk Produk Hukum Daerah

Pasal 4

Produk Hukum berbentuk:

- a. peraturan; dan
- b. penetapan.

Daerah

## Bagian Kedua Jenis Produk Hukum Daerah

Paragraf 1

Umum

Pasal 5

Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:

- a. Perda;
- b. Peraturan Bupati;
- c. PBKDH; dan
- d. Peraturan DPRD.

## Pasal 6

Produk Hukum Daerah berbentuk penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas:

- a. Keputusan Bupati;
- b. Keputusan DPRD;
- c. Keputusan Pimpinan DPRD; dan
- d. Keputusan Badan Kehormatan DPRD.

## Paragraf 2 Perda Pasal 7

- (1) Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, memuat materi muatan:
- a. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
- b. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi.
- (2) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## Pasal 8

- (1) Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) memuat materi muatan untuk mengatur :
- a. kewenangan Daerah;
- b. kewenangan yang lokasinya dalam Daerah;
- c. kewenangan yang penggunanya dalam Daerah;
- d. kewenangan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah; dan/atau
- e. kewenangan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah.
- (2) Perda dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan atau pelaksanaan Perda seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

- (3) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (4) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (5) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4), Perda dapat memuat ancaman sanksi yang bersifat mengembalikan pada keadaan semula dan sanksi administratif.
- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa:
- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. penghentian sementara kegiatan;
- d. penghentian tetap kegiatan;

- e. pencabutan sementara izin;
- f. pencabutan tetap izin;
- g. denda administratif; dan/atau
- h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Paragraf 3 Peraturan Bupati dan PBKDH Pasal 9

Peraturan Bupati ditetapkan Bupati untuk melaksanakan Perda atau atas kuasa Peraturan Perundangundangan.

## Pasal 10

PBKDH ditetapkan Bupati dan kepala daerah lain untuk melaksanakan Perda atau atas kuasa peraturan perundangundangan.

## Paragraf 4

## Peraturan DPRD Pasal 11

(1) Peraturan DPRD ditetapkan oleh Pimpinan DPRD untuk melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang serta hak dan kewajiban DPRD.

- (2) Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Peraturan DPRD tentang tata tertib;
- b. Peraturan DPRD tentang kode etik; dan
- c. Peraturan DPRD tentang tata beracara badan kehormatan.

## Paragraf 5

## Keputusan Bupati Pasal 12

Keputusan Bupati ditetapkan oleh Bupati untuk melaksanakan Perda, Peraturan Bupati, serta peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

## Paragraf 6

## Keputusan DPRD Pasal 13

Keputusan DPRD ditetapkan oleh Pimpinan DPRD untuk menetapkan hasil rapat paripurna DPRD.

## Paragraf 7 Keputusan Pimpinan DPRD Pasal 14

Keputusan Pimpinan DPRD ditetapkan oleh Pimpinan DPRD untuk menetapkan hasil rapat pimpinan DPRD.

## Paragraf 8 Keputusan Badan Kehormatan DPRD

## Pasal 15

Keputusan Badan Kehormatan DPRD ditetapkan oleh Ketua Badan Kehormatan DPRD untuk menetapkan hasil rapat paripurna DPRD mengenai penjatuhan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti melanggar Peraturan DPRD tentang tata tertib dan/atau Peraturan DPRD tentang kode etik.

## BAB III

## PEMBENTUKAN Pasal 16

- (1) Pembentukan Produk Hukum Daerah yang berbentuk peraturan terdiri atas:
- a. perencanaan;
- b. penyusunan;
- c. pembahasan;
- d. penetapan; dan
- e. Pengundangan.

- (2) Pembentukan Produk Hukum Daerah yang berbentuk penetapan terdiri atas:
- a. penyusunan;
- b. pembahasan;
- c. penetapan; dan
- d. penomoran.

## BAB IV PERDA

Bagian Kesatu Perencanaan

Paragraf 1 Umum

Pasal 17

Perencanaan Rancangan Perda meliputi kegiatan:

- a. penyusunan Propemperda;
- b. perencanaan penyusunan Rancangan Perda kumulatif terbuka; dan
- c. perencanaan penyusunan Rancangan Perda di luar Propemperda.

## Paragraf 2 Tata Cara Penyusunan

## Propemperda di Lingkungan Pemerintah Daerah Pasal 18

Bupati menugaskan pimpinan Perangkat Daerah dalam penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah.

## Pasal 19

- (1) Penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Bagian Hukum.
- (2) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait.

- (3) Instansi vertikal terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
- a. instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; dan/atau
- b. instansi vertikal terkait sesuai dengan:
1. kewenangan;
2. materi muatan; atau
3. kebutuhan.
- (4) Hasil penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Bagian Hukum kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## Pasal 20

Bupati menyampaikan hasil penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah kepada Bapemperda melalui Pimpinan DPRD.

## Paragraf 3 Tata Cara Penyusunan Propemperda di Lingkungan DPRD

## Pasal 21

- (1) Penyusunan Propemperda dilingkungan DPRD dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Ketentuan mengenai penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan DPRD.

Paragraf 4 Tata Cara Penyusunan Propemperda Pasal 22

- (1) Penyusunan Propemperda dilaksanakan oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat daftar Rancangan Perda yang didasarkan atas:

- a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. rencana pembangunan Daerah;
- c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
- d. aspirasi masyarakat Daerah.
- (3) Penyusunan Propemperda memuat daftar urutan yang ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Perda.
- (4) Penyusunan dan penetapan Propemperda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Perda tentang APBD.

- (5) Penetapan skala prioritas pembentukan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Bapemperda dan Bagian Hukum berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d.

## Pasal 23

- (1) Hasil penyusunan Propemperda antara DPRD dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) disepakati menjadi Propemperda dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- (3) Dalam Propemperda dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:

- a. akibat putusan Mahkamah Agung;
- b. APBD;
- c. penataan kecamatan; dan
- d. penataan desa.
- (4) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Bupati dapat mengajukan Rancangan Perda di luar Propemperda karena alasan:
- a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaaan konflik, atau bencana alam;
- b. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain;
- c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan Perda yang dapat disetujui bersama oleh Bapemperda dan Bagian Hukum;
- d. akibat Pembatalan oleh Gubernur; dan
- e. perintah dari ketentuan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan.

## Pasal 24

Penyebarluasan Propemperda dilakukan bersama oleh Bupati dan DPRD yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.

## Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 24 diatur dengan Perda tersendiri.

Bagian Kedua Penyusunan

Paragraf 1 Umum

Pasal 26

(1) Penyusunan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan berdasarkan Propemperda.

- (2) Penyusunan Rancangan Perda dapat berasal dari DPRD atau Bupati.

## Paragraf 2 Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik

## Pasal 27

- (1) Pemrakarsa dalam mempersiapkan Rancangan Perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.
- (2) Penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Rancangan Perda yang berasal dari pimpinan Perangkat Daerah mengikutsertakan Bagian Hukum.

- (3) Penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Rancangan Perda yang berasal dari anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda, dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (4) Pemrakarsa dalam melakukan penyusunan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan pihak ketiga yang mempunyai keahlian sesuai materi yang akan diatur dalam Rancangan Perda.

- (5) Penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pokok pikiran dan materi muatan yang akan diatur.
- (6) Penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Perda.
- (7) Pemrakarsa dalam melakukan penyusunan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memperhatikan asas umum pengelolaan keuangan daerah.

## Pasal 28

- (1) Bagian Hukum melakukan penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Perda yang diterima dari Perangkat Daerah.

- (2) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap sistematika dan materi muatan Naskah Akademik Rancangan Perda.
- (3) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rapat penyelarasan dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan.
- (4) Bagian Hukum melalui Sekretaris Daerah menyampaikan kembali Naskah Akademik Rancangan Perda yang telah dilakukan penyelarasan kepada Perangkat Daerah disertai dengan penjelasan hasil penyelarasan.

## Paragraf 3 Penyusunan Rancangan Perda di Lingkungan Pemerintah Daerah

## Pasal 29

- (1) Bupati

memerintahkan

Perangkat

Daerah

pemrakarsa

untuk

menyusun

Rancangan berdasarkan

Perda

Propemperda.

- (2)

- Dalam menyusun Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk tim penyusun Rancangan Perda.

- (3) Keanggotaan tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:

- a. Bupati;

- b. Sekretaris Daerah;

- c. Perangkat Daerah pemrakarsa;

- d. Bagian Hukum;

- e. Perangkat Daerah terkait; dan

- f. Perancang Peraturan Perundang- Undangan.

- (4) Bupati dapat mengikut sertakan instansi vertikal yang terkait dan/atau akademisi dalam keanggotaan tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang ketua yang ditunjuk oleh Perangkat Daerah pemrakarsa.
- (6) Dalam hal ketua tim adalah pejabat lain yang ditunjuk, pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa tetap bertanggungjawab terhadap materi muatan Rancangan Perda yang disusun.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan keanggotaan, dan tugas tim penyusun Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## Pasal 30

Dalam penyusunan Rancangan Perda, tim penyusun dapat mengundang peneliti dan/atau tenaga ahli dari lingkungan perguruan tinggi atau organisasi kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan.

## Pasal 31

Ketua tim penyusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (5) melaporkan kepada Sekretaris Daerah mengenai perkembangan dan/atau permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan Rancangan Perda untuk mendapatkan arahan atau keputusan.

## Pasal 32

Rancangan Perda yang telah disusun diberi paraf koordinasi oleh ketua tim penyusun dan Perangkat Daerah pemrakarsa.

## Pasal 33

Ketua tim penyusun menyampaikan hasil Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi.

## Pasal 34

(1) Sekretaris Daerah menugaskan Kepala Bagian Hukum untuk mengoordinasikan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.

- (2) Dalam mengoordinasikan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bagian Hukum dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

## Pasal 35

- (1) Sekretaris Daerah menyampaikan hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 kepada pemrakarsa dan pimpinan Perangkat Daerah terkait untuk mendapatkan paraf persetujuan pada setiap halaman Rancangan Perda.

- (2) Sekretaris Daerah menyampaikan Rancangan Perda yang telah dibubuhi paraf persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.
- (3) Setiap Rancangan Perda yang merupakan konsep akhir yang akan disampaikan kepada DPRD harus dipaparkan ketua tim kepada Bupati.

## Penyusunan Rancangan Perda

Paragraf 4 di Lingkungan DPRD

Pasal 36

Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda berdasarkan Propemperda.

## Pasal 37

- (1) Rancangan Perda yang telah diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD disertai penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.
- (2) Penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
- a. pokok pikiran dan materi muatan yang diatur;
- b. daftar nama; dan
- c. tanda tangan pengusul.
- (3) Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat(1) yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan, memuat: dan
- a. latar belakang tujuan penyusunan;

48

- b. sasaran yang ingin diwujudkan;
- c. pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
- d. jangkauan dan arah pengaturan.
- (4) Penyampaian Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.

## Pasal 38

Dalam hal Rancangan Perda mengatur mengenai:

- a. APBD;
- b. pencabutan Perda; atau
- c. perubahan Perda yang hanya terbatas mengubah beberapa materi,

penyampaian Rancangan Perda tersebut disertai dengan penjelasan atau keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.

## Pasal 39

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) kepada Bapemperda untuk dilakukan pengkajian.
- (2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan,dan pemantapan konsepsi Rancangan Perda.

## Pasal 40

Bapemperda menyampaikan hasil pengkajian Rancangan Perda kepada Pimpinan DPRD.

## Pasal 41

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan hasil pengkajian Bapemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada anggota DPRD paling lama 7 (tujuh) Hari sebelum rapat paripurna DPRD.
- (3) Dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
- a. pengusul memberikan penjelasan;
- b. fraksi dan anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan
- c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan fraksi dan anggota DPRD lainnya.

- (4) Rapat paripurna DPRD memutuskan usul Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa:
- a. persetujuan;
- b. persetujuan dengan pengubahan; atau
- c. penolakan.
- (5) Dalam hal persetujuan dengan pengubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, Pimpinan DPRD menugaskan komisi, gabungan komisi, Bapemperda, atau panitia khusus untuk menyempurnakan Rancangan Perda tersebut.

Perda dimaksud pada ayat (5) disampaikan kembali kepada Pimpinan

- (6) Penyempurnaan Rancangan sebagaimana DPRD.

## Pasal 42

Rancangan Perda yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk dilakukan pembahasan.

## Pasal 43

Apabila dalam satu masa sidang, DPRD dan Bupati menyampaikan Rancangan Perda mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah Rancangan Perda yang disampaikan oleh DPRD dan Rancangan Perda yang disampaikan oleh Bupati digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Bagian Ketiga Pembahasan Paragraf 1 Persiapan Pasal 44

Pembahasan Rancangan Perda yang berasal dari Bupati disampaikan dengan surat pengantar Bupati kepada Pimpinan DPRD.

## Pasal 45

- (1) Surat pengantar Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, paling sedikit memuat:
- a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
- b. sasaran yang ingin diwujudkan; dan
- c. materi pokok yang diatur,

yang menggambarkan keseluruhan substansi Rancangan Perda.

- (2) Dalam hal Rancangan Perda yang berasal dari Bupati disusun berdasarkan Naskah Akademik, Naskah Akademik disertakan dalam penyampaian Rancangan Perda.

## Pasal 46

Dalam rangka pembahasan Rancangan Perda di DPRD, Perangkat Daerah pemrakarsa memperbanyak Rancangan Perda sesuai jumlah yang diperlukan.

## Pasal 47

- (1) Bupati membentuk tim dalam pembahasan Rancangan Perda di DPRD.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Sekretaris Daerah atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

- (3) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan perkembangan dan/atau permasalahan dalam pembahasan Rancangan Perda di DPRD kepada Bupati untuk mendapatkan arahan dan keputusan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan keanggotaan, dan tugas tim pembahasan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## Pasal 48

Pembahasan Rancangan Perda yang berasal dari DPRD disampaikan dengan surat pengantar Pimpinan DPRD kepada Bupati.

## Pasal 49

- (1) Surat pengantar Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 paling sedikit memuat:
- a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
- b. sasaran yang ingin diwujudkan; dan
- c. materi pokok yang diatur,

yang menggambarkan keseluruhan substansi Rancangan Perda.

- (2) Dalam hal Rancangan Perda yang berasal dari DPRD disusun berdasarkan Naskah Akademik, Naskah Akademik disertakan dalam penyampaian Rancangan Perda.

## Pasal 50

Dalam rangka pembahasan Rancangan Perda yang berasal dari DPRD di DPRD, Sekretariat DPRD memperbanyak Rancangan Perda sesuai jumlah yang diperlukan.

## Pasal 51

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Bupati dibahas oleh DPRD dan Bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.

## Paragraf 2

## Pembicaraan Tingkat I Pasal 52

Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) meliputi:

- a. dalam hal Rancangan Perda berasal dari Bupati dilakukan dengan:
1. penjelasan Bupati dalam rapat paripurna DPRD mengenai Rancangan Perda;

2. pemandangan umum fraksi terhadap Rancangan Perda; dan
3. tanggapan dan/atau jawaban Bupati terhadap pemandangan umum fraksi.
- b. dalam hal Rancangan Perda berasal dari DPRD dilakukan dengan:
1. penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Bapemperda, atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna DPRD mengenai Rancangan Perda;
2. pendapat Bupati terhadap Rancangan Perda;
3. tanggapan dan/atau jawaban fraksi terhadap pendapat Bupati; dan

- c. pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.

## Paragraf 3 Pembicaraan Tingkat II

Pasal 53

Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) meliputi:

- a. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna DPRD yang didahului dengan:
1. penyampaian laporan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, atau pimpinan panitia khusus yang berisi pendapat fraksi dan hasil pembahasan; dan

60

2. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna DPRD.
- b. pendapat akhir Bupati.

## Pasal 54

Rancangan Perda yang telah mendapatkan persetujuan dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, disampaikan Pimpinan DPRD kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) Hari sejak disetujui untuk ditetapkan.

## Paragraf 4

## Pengambilan Keputusan Pasal 55

- (1) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

- (2) Dalam hal Rancangan Perda tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati, Rancangan Perda tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa sidang itu.

## Pasal 56

- (1) Rancangan Perda dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Penarikan kembali Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Bupati, disampaikan dengan surat Bupati disertai alasan penarikan.
- (3) Penarikan kembali Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh DPRD, dilakukan dengan Keputusan Pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan.

## Pasal 57

- (1) Rancangan Perda yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Bupati.
- (2) Penarikan kembali Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh Bupati.
- (3) Rancangan Perda yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.

Bagian Keempat

## Evaluasi Rancangan Perda Pasal 58

- (1) Bupati menyampaikan Rancangan Perda kepada Gubernur paling lama 3 (tiga) Hari sebelum ditetapkan oleh Bupati yang mengatur tentang:

- a. rencana pembangunan jangka panjang daerah;
- b. rencana pembangunan jangka menengah daerah;
- c. APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- d. pajak daerah;
- e. retribusi daerah;
- f. tata ruang daerah;
- g. rencana pembangunan industri; dan
- h. pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi desa.
- (2) Bupati menyampaikan Rancangan Perbup tentang penjabaran APBD kepada Gubernur paling lama 3 (tiga) Hari sebelum ditetapkan oleh Bupati.

## Pasal 59

Dalam hal Gubernur menyatakan hasil Evaluasi Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau Bertentangan Dengan Kepentingan Umum, dan/atau kesusilaan, Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak hasil Evaluasi diterima.

## Bagian Kelima Noreg Pasal 60

(1) Bupati menyampaikan Rancangan Perda kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak menerima Rancangan Perda dari Pimpinan DPRD untuk mendapatkan Noreg Perda.

- (2) Bupati mengajukan permohonan Noreg kepada Gubernur setelah Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Perda yang dilakukan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59.

## Pasal 61

- (1) Rancangan Perda yang telah mendapat Noreg dari Gubernur ditetapkan oleh Bupati dengan membubuhkan tanda tangan paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak Rancangan Perda disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati.

- (2) Rancangan Perda yang telah mendapat Noreg sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap Rancangan Perda yang dilakukan Evaluasi ditetapkan oleh Bupati dengan membubuhkan tanda tangan dihitung sejak proses Keputusan Gubernur untuk Evaluasi dilaksanakan.
- (3) Dalam hal Bupati tidak menandatangani Rancangan Perda yang telah mendapat Noreg sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Rancangan Perda tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan dalam lembaran daerah.
- (4) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan sah dengan kalimat pengesahannya berbunyi, 'Perda ini dinyatakan sah'.

- (5) Pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Perda sebelum Pengundangan naskah Perda ke dalam lembaran daerah.

## Pasal 62

Rancangan Perda yang belum mendapatkan Noreg belum dapat ditetapkan Bupati dan belum dapat diundangkan dalam lembaran daerah.

Bagian Keenam Penetapan, Penomoran, Pengundangan, dan Autentifikasi

Paragraf 1

Penetapan

Pasal 63

Rancangan Perda yang telah diberikan Noreg ditetapkan Bupati untuk dilakukan penetapan dan Pengundangan.

## Pasal 64

- (1) Penandatanganan Rancangan Perda yang telah diberikan Noreg dilakukan oleh Bupati.
- (2) Dalam hal Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan sementara atau berhalangan tetap penandatanganan Rancangan Perda dilakukan oleh Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian atau Penjabat Bupati.

## Pasal 65

- (1) Penandatanganan Perda dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
- a. DPRD;
- b. Sekretaris Daerah;
- c. Bagian Hukum berupa minute;dan
- d. Perangkat Daerah pemrakarsa.

## Paragraf 2 Penomoran Pasal 66

- (1) Penomoran Produk Hukum Daerah berupa Perda dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum.
- (2) Penomoran Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan nomor bulat.

## Paragraf 3

## Pengundangan Pasal 67

- (1) Perda yang telah ditetapkan, diundangkan dalam lembaran daerah.
- (2) Lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan secara resmi oleh Bupati.
- (3) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pemberitahuan secara formal suatu Perda, sehingga mempunyai daya ikat pada masyarakat.

## Pasal 68

- (1) Tambahan lembaran daerah memuat penjelasan Perda.
- (2) Tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan nomor tambahan lembaran daerah.
- (3) Tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan bersamaan dengan Pengundangan Perda.
- (4) Nomor tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kelengkapan dan penjelasan dari lembaran daerah.

## Pasal 69

- (1) Perda mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan kecuali ditentukan lain di dalam Perda yang bersangkutan.
- (2) Perda yang telah diundangkan disampaikan kepada Gubernur.

## Pasal 70

- (1) Sekretaris Daerah mengundangkan Perda. (2) Dalam hal Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan sementara atau berhalangan tetap Pengundangan Perda dilakukan oleh Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian Sekretaris Daerah.

## Pasal 71

Perda dimuat dalam jaringan dokumentasi dan informasi hukum.

## Paragraf 4

## Autentifikasi Pasal 72

- (1) Perda yang telah ditandatangani dan diberi penomoran selanjutnya dilakukan Autentifikasi.
- (2) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum.

## Pasal 73

Penggandaan dan pendistribusian Perda di lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Bagian Hukum dengan Perangkat Daerah pemrakarsa.

Bagian Ketujuh Pembatalan

## Pasal 74

Bupati menyampaikan Perda kepada Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

## Pasal 75

(1) Dalam hal Gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri membatalkan keseluruhan materi muatan Perda, Bupati harus menghentikan pelaksanaan Perda yang dibatalkan dengan mengeluarkan surat kepada Perangkat Daerah dan selanjutnya DPRD bersama Bupati mencabut Perda dimaksud paling lama 7 (tujuh) Hari setelah keputusan pembatalan diterima. (2) Dalam hal Gubernur atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri membatalkan sebagian materi muatan Perda, Bupati harus menghentikan pelaksanaan Perda yang dibatalkan dengan

mengeluarkan surat kepada Perangkat Daerah dan selanjutnya DPRD bersama Bupati merubah mengubah Perda dimaksud paling lama 7 (tujuh) Hari setelah keputusan pembatalan diterima.

## Pasal 76

Dalam hal Bupati dan/atau DPRD tidak dapat menerima keputusan Pembatalan Perda, Bupati dan/atau DPRD dapat mengajukan keberatan beserta alasannya kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah paling lama 14 (empat belas) hari sejak keputusan Pembatalan Perda diterima.

## Pasal 77

- (1) Dalam hal alasan keberatan tidak dikabulkan seluruhnya oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, maka DPRD bersama Bupati mencabut Perda dimaksud.
- (2) Dalam hal alasan keberatan dikabulkan seluruhnya oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, maka Perda tetap berlaku.
- (3) Dalam hal alasan keberatan dikabulkan sebagian