PERATURAN BUPATI PAMEKASAN Nomor 1 Tahun 2015 tentang PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
BUPATI PAMEKASAN PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI PAMEKASAN NOMOR 1 TAHUN 2OT7
TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PAMEKASAN,
- 4. bahwa dalam rangka lebih memberikan kepastian hukum demi terciptanya peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan nonp errzinan, perlu mengatur tentang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- b. bahwa sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, T\rgas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, maka Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 40 Tahun 2AII tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu perlu disesuaikan;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan; c.
Mengingat : 1.
- Undang-Undang Nomor t2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor L9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9L, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO7 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a72a\ 2.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO9 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 112, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 3.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OLI tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OlI Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 523a\; 4.
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 201,4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OI4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 15 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791;
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2OI4 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 22t, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor II4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 2Ol5 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 9.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2A16 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota; 10.
- 1 1. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 80 Tahun 2Ol4 tentang Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Pengendalian Ketat Skala Regional di Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2Ol4 Nomor 8O Seri E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2OL6 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2016 Nomor l0);
72. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 23 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2OOB Nomor 1 Seri E);
14. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, T\rgas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2016 Nomor 63);
MEMUTUSKAN:
MenetapKan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERTZINAN.
BAB I - KSTENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah Pamekasan. Daerah adalah Pemerintah Kabupaten
2. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pamekasan.
2. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pamekasan. 4.
3. Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu. 5.
4. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 6.
5. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 7.
6. Pendelegasian wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungiawaban perizinan dan nonperizinan, termasuk penandatanganannya atas nama pemberi wewenang. 8.
7. Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Tim Teknis PTSP adalah kelompok kerja yang dibentuk sesuai kebutuhan dalam rangka penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang mempunyai kewenangan memberikan rekomendasi atas penerbitan perizinan dan nonp erizinan. 9.
MAI{SUD DAIV TUJUAN
BAB II - MAI{SUD DAIV TUJUAN
Pasal 2
Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:
- b. terpenuhinya hak masyarakat dan penanam modal untuk mendapatkan pelayanan perizinan dan nonperizinan.
- a. terwujudnya pelayanan perizinan dan nonperizinan yang cepat, efektif, efisien, dan transparan, serta memberikan kepastian hukum; dan
BAB II - MAI{SUD DAIV TUJUAN
Pasal 3
T\rjuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kemudahan dalam proses perizinan dan dan nonperizinan.
BAB III - PENDELDGASIAN KEUTENANGAT{
Pasal 4
- (1) Bupati mendelegasikan kewenangan kepada Kepala Dinas untuk memberikan pelayanan atas sebagian bentuk pelayanan perizinan dan nonperizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah meliputi penetapan Standar Operasional Prosedur, penandatanganan, dan penarikan retribusi.
2. (21 Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas bertanggung jawab kepada Bupati.
BAB TV
PEIYYELENGGARAAI{ PELAYAI$AN PERIZIITAN
BAB III - PENDELDGASIAN KEUTENANGAT{
Pasal 5
- (1) Dalam penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas dapat dibantu oleh Tim Teknis PTSP.
- (2) Tim Teknis PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Perangkat Daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan penzinan, yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB III - PENDELDGASIAN KEUTENANGAT{
Pasal 6
Kepala Dinas dapat menerbitkan, menolak, atau membatalkan izin setelah mendapatkan rekomendasi dari Tim Teknis PTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
JEITIS PERIZINAN
BAB V - JEITIS PERIZINAN
Pasal 7
- (1) Jenis perizinan dan nonperizinan pada Dinas meliputi bidang urusan:
- a. perencanaan dan pembangunan daerah;
- b. penanaman modal;
- d. pariwisata dan kebudayaan;
- c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
- e. perindustrian dan perdagangan;
- g. lingkungan hidup;
- f. kesehatan;
- h. peternakan;
- j. ketenagakerjaan;
- i. perikanan;
- k. pendidikan; dan
- l. perhubungan.
- (2) Penjabaran jenis perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB VI

## PENGADUAN

Pasal 8

- (1) Jika dalam pemberian pelayanan perizinan oleh Dinas tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka pemohon dapat menyampaikan pengaduan.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis melalui media yang disediakan.
- (3) Pengaduan yang disampaikan harus ditanggapi oleh Dinas paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja.

## BAB VII

## PEMBINAAN, PENGAWASAN, MONITORTNG, DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Perangkat Daerah teknis berkewajiban dan bertanggung jawab melaksanakan pembinaan dan pengawasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelayanan pertzinan dan nonperizinan yang diberikan oleh Dinas sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pembinaan dan pengendalian pelayanan perizinan dan nonperizinan secara administratif dikoordinasikan oleh Kepala Dinas.
- (4) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dibentuk Tim Pembinaan dan Pengendalian dengan Keputusan Bupati.

## BAB VIII PELAPORAN

Pasal 10

Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan yang didelegasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 setiap bulan Bupati dengan tembusan Pimpinan Perangkat Daerah terkait.

## BAB IX

## SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 1 1

- (1) Pegawai yang ditugaskan pada Dinas diutamakan memiliki kompetensi di bidangnya.
- (2) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan tunjangan khusus sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

## BAB X

## KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2OIl tentang Pendelegasian Wewenang Penandatangan Perizinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan pada tanggal 3 Januari 2OI7 EKASAN,


Diundangkan di Pamekasan pada tanggal 3 Januari 2Ol7

SEKRETARIS DAERAH


BERITA DAERAH UPATEN PAMEKASAN TAHUN 2017 NOMOR 1

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PAMEKASAN NOMOR l TAHUN 2OT7 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PEzuZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

TERPADU SATU PINTU

## DIT"TIR JEITIS PERIZINAIT DAN ITOIIPERIZINAN

| ilo. | JEITIS PERIZII{AJT | PERAITGKAT DAERAH TEKNIS |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| t. | a. lzin Persetujuan Pemanfaatan Ruang b. Izin tokasi | BAPPEDA |
| 2. | a, lnn Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Izin Prinsip PMDN Perluasan Izin Usaha Tetap Izin Usaha Tetap Perluasan PMDN Persetujuan Prinsip Non PMA/PMDN Rekomendasi Penvelenqsaraan Hiburan b. c. d. e. f. | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 3. | Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (non kecil dan kecil) | DINAS PEKERJMN UMUM DAN PENATMN RUANG |
| 4. | a. Izin Mendirikan Bangunan b. Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| 5. | a. Izin Sarana Pariwisata b. Izin Penyelenggaraan Usaha Hiburan atau Karaoke c. lzin Membawa Cagar Budaya ke luar Kabupaten dalam wilavah Provinsi Jawa Timur | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN |
| 6. | Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Izin Usaha tusat Perbelanjaan (IUPP) Izin Usaha Toko Modern {IUTM} Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (rUPPT) f. Tanda Daftar Gudang (TDG) g. lzinUsaha Industri (lul)/Tanda Daftar Industri (rDr) h. Izin Pemondokan (Rurnah Kos/Rumah Kontrakan) a. b. c. d. e. | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| 7, | Izin Penyelenggaraan Optik Izin Penyelenggaraan Laboratorium Izin Penyelenggaraan Apotek Izin Pendirian Rumah Sakit (Tipe C dan D) Izin Operasional Rumah Sakit Izin Penyelenggarakan Klinik Izin Toko Obat Izin Pengobatan Tradisional Izin Usaha Mikro Obat Tradisionai (UMOT) Izin Penyelenggaraan Unit Transfusi Darah Izin Toko Alat Kesehatan | DINAS KESEHATAN |

-

r'\v'rqlq' qsurq'rq gtttrrv

tllr!rtrlll\r!

I

I lltvllltt

;;;;;;

ffi;ffi"*

b. Inn Usaha Produksi Benih/Bibit Pertanian

Izin Pemakaian Kendaraan/Alat Berat

HOLTIKULTURA DAN

PERKEBUNAN

PERANGKAT DAERAH

| | l. lzin Operasional fuskesmas m.lzin Produksi Makanan dan Minuman pada Industri Rumah Tangga n. lzin Penvelenggaraan Pelavanan Hemodialisa | |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 8. | a. lzin Lingkungan b, lzin Gangguan c. IzinTempat Penampungan Sementara Limbah B3 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 9. | d. lzin Pemanfaatan Are'Lancor dan Taman Kota Izin Rumah Potong Hewan Izin Usaha Pemotongan Hewan Izin Peredaran Obat Hewan/Bahan Asal Hewan Izin Usaha Peternakan Izin Pelayanan Kesehatan Hewan Y lzin Dokter Hewan Praktek i lzin Pelayanan Jasa Medik Veteriner ) Izin Tenaga Kesehatan Hewan Bukan Dokter Hewan a. b. c. d. e. | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN |
| 10. | Tanda Daftar Usaha Pembudidayaan Ikan Kecil Tanda Daftar Nelayan a. b. | DINAS PERIKANAN |
| 11 | a. lzin Usaha Pelatihan Kerja Lembaga Swasta dan Penambahan Jurusan b. Izin Mendirikan Tempat Kursus | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| t2. | a. lzin Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh Masyarakat b. Izin Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal | DINAS PENDIDIKAN |
| 13. | a. lzinTrayek b. Izin Pemasangan Lampu Penerangan Jalan c. lzin Pas Kecil SGT kebawah | DINAS PERHUBUNGAN |
| 14. | Izin Pemanfaatan Sarana Olahraga | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| 15. | Sewa Gedung Serba Guna Sewa Gedune Islamic Center a. b. | BAGIAN UMUM |
| 16. | a. Sewa Videotron b. Izin Reklame | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| T7, | Izin Penzumpulan Sumbanean Sosial | DINAS SOSIAL |
| 18. | a. Inn Usaha Simpan Pinjam untuk Koperast dengan wilayah keanggotaan dalam wilayah Kabupaten b. lzin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu, dan Kantor Kas Koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam wilayah Kabupaten c. Izin Pemanfaatan eks PJKA | DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO |
| 19. | a. Izin Usaha Pertanian yang kegiatan usahanya dalam wilayah Kabupaten b. lzin Usaha Produksi Benih/Bibit Pertanian | DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN |
| 20. | Izin Pemakaian Kendaraan/Alat Berat | PERANGKAT DAEMH TERKAIT |


ACHMAD SYAFII

BUPATI PAMEKASAN ,