UNDANG-UNDANG RI Nomor 7 Tahun 1959 tentang PENGUBAHAN ORDONANSI PAJAK KEKAYAAN (berlaku 26 September 1959)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa berhubung dengan keadaan keuangan Negara pada dewasa ini dianggap perlu untuk mengadakan beberapa perubahan dalam Ordonansi Pajak Kekayaan 1932 (Staatsblad 1932 No. 405), sebagaimana telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undangundang No.21 tahun 1957 (Lembaran-Negara tahun 1957 No. 41);
- b. bahwa karena keadaan yang memaksa perubahan tersebut perlu segera diatur dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang;
Mengingat
:
pasal 23 ayat (2) jo. pasal 22 ayat (1) Undang-undang Dasar;
Mendengar
:
Menteri Keuangan;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG TENTANG PERATURAN ORDONANSI PAJAK KEKAYAAN 1932 (STAATSBALD 1932 NO. 405).
Pasal 1
Ordonansi Pajak Kekayaan 1932 (Staatsblad 1932 No. 405), sebagaimana telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undangundang No. 21 tahun 1957 (Lembaran-Negara 1957 No. 41), diubah seterusnya sebagai berikut :
- I. Ketentuan pada huruf E dalam pasal 9 angka I, ke-1 dibaca sebagai berikut :
2. ,,E.Benda lainnya dikirakan menurut nilai uangnya,kecuali jika nilai jualnya lebih tinggi".
- II. Ketentuan pada masing-masing huruf A dan huruf C dalam pasal 9 angka II dibaca sebagai berikut :
4. ,,A.Tanah dikirakan menurut nilai uangnya, kecuali jika nilai jualnya lebih tinggi".
5. ,,C. Benda lainnya dikirakan menurut nilainya, kecuali jika nilai jualnya lebih tinggi".
III. Pasal 15 dibaca sebagai berikut :
"Jika jumlah kekayaan bersih kurang dari lima ratus ribu rupiah, maka tidak terutang pajak. Apabila kekayaan bersih berjumlah lima ratus ribu rupiah atau lebih, maka terutang lima rupiah dari setiap jumlah seribu rupiah penuh yang melebihi jumlah tiga ratus ribu rupiah".
Pasal 9
2. ,,E.Benda lainnya dikirakan menurut nilai uangnya,kecuali jika nilai jualnya lebih tinggi".
- II. Ketentuan pada masing-masing huruf A dan huruf C dalam pasal 9 angka II dibaca sebagai berikut :
4. ,,A.Tanah dikirakan menurut nilai uangnya, kecuali jika nilai jualnya lebih tinggi".
5. ,,C. Benda lainnya dikirakan menurut nilainya, kecuali jika nilai jualnya lebih tinggi".
Pasal 15
## III. Pasal 15 dibaca sebagai berikut :
Pasal 23
Mendengar
:
Menteri Keuangan;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG TENTANG PERATURAN ORDONANSI PAJAK KEKAYAAN 1932 (STAATSBALD 1932 NO. 405).
Ordonansi Pajak Kekayaan 1932 (Staatsblad 1932 No. 405), sebagaimana telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undangundang No. 21 tahun 1957 (Lembaran-Negara 1957 No. 41), diubah seterusnya sebagai berikut :
- I. Ketentuan pada huruf E dalam pasal 9 angka I, ke-1 dibaca sebagai berikut :
2. ,,E.Benda lainnya dikirakan menurut nilai uangnya,kecuali jika nilai jualnya lebih tinggi".
- II. Ketentuan pada masing-masing huruf A dan huruf C dalam pasal 9 angka II dibaca sebagai berikut :
4. ,,A.Tanah dikirakan menurut nilai uangnya, kecuali jika nilai jualnya lebih tinggi".
5. ,,C. Benda lainnya dikirakan menurut nilainya, kecuali jika nilai jualnya lebih tinggi".
III. Pasal 15 dibaca sebagai berikut :
"Jika jumlah kekayaan bersih kurang dari lima ratus ribu rupiah, maka tidak terutang pajak. Apabila kekayaan bersih berjumlah lima ratus ribu rupiah atau lebih, maka terutang lima rupiah dari setiap jumlah seribu rupiah penuh yang melebihi jumlah tiga ratus ribu rupiah".
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mulai berlaku pada hari ditetapkan dan untuk pertama kali dilakukan terhadap pengenaan pajak kekayaan tahun 1960.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 September 1959.

Penandatangan: Menteri Muda Kehakiman, SAHARDJO. LEMBARAN NEGARA TAHUN 1959 NOMOR 100;

Penetapan: Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Bogor pada tanggal 26 September 1959. Presiden Republik Indonesia, SOEKARNO
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
## NOMOR 7 TAHUN 1959 PERUBAHAN ORDONANSI PAJAK KEKAYAAN.
##
PENJELASAN
Pasal 1
Dalam menghitung pajak kekayaan, maka benda yang merupakan kekayaan seseorang nilainya dihitung menurut nilai jual atau nilai uang pada waktu membelinya. Dalam keadaan yang biasa maka kedua-dua ukuran untuk menetapkan nilai benda itu mustahil jauh perbedaannya. Oleh karena nilai uang rupiah dewasa ini, jika dibandingkan dengan uang rupiah zaman yang lampau, sangat turunnya, maka timbullah suatu keadaan yang janggal, bahwa barang-barang seperti tanah, perhiasan dan lain-lainnya, yang dibeli dizaman yang lampau, jika harganya dinilai dengan nilai uang (pasa saat membelinya), akan sangat rendah, jauh sekali berbeda harganya apabila dijual pada waktu ini. Oleh karena nilai sesuatu barang umumnya terikat pada penghargaan