PERATURAN WALIKOTA MA Nomor O Tahun 2017 tentang PENYEDIAAN DANA BELANJA YANG BERSIFAT MENGIKAT DAN YANG BERSIFAT WAJIB SERTA BELANJA YANG BERSIFAT TETAP KHUSUS KELOMPOK BELANJA LANGSUNG DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2017 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
:
WALIKOTA PEMATANGSIANTAR PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN WALIKOTA PEMATANGSIANTAR
NOMOR O / TAHUN 2017
TENTANG
PENYEDIAAN DANA BELANJA YANG BERSIFAT MENGIKAT DAN YANG BERSIFAT WAJIB SERTA BELANJA YANG BERSIFAT TETAP KHUSUS KELOMPOK BELANJA LANGSUNG DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2017
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PEMATANGSIANTAR,
- a. bahwa sehubungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2017 belum ditetapkan, maka sesuai Pasal 132 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, menyatakan pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum raneangan peraturan daerah tentang APBD ditetapkan dan ditempatkan dalam lembaran daerah;
- b. Pasal 132 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, menyatakan bahwa pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk untuk belanja bersifat mengikat dan belanja bersifat wajib yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 menyatakan apabila DPRD sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2) tidak menetapkan persetujuan bersama dengan kepala daerah terhadap raneangan peraturan daerah tentang APBD, kepala daerah melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap bulan;
- d. bahwa untuk menjamin kelangsungan pemenuhan belanja yang bersifat mengikat dan yang bersifat wajib serta yang bersifat tetap pada satuan keija perangkat daerah (SKPD) dilingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantar perlu menetapkan Peraturan Walikota Pematangsiantar tentang Penyediaan Dana Belanja Yang Bersifat Mengikat Dan Yang Bersifat Wajib Serta Belanja Yang Bersifat Tetap Khusus Kelompok Belanja Langsung Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2017.
: 1. Pasal
- 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah - ©tonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang -Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang -Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
10. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pematangsiantar dan Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 ' Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3328);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun \_ 2. QQ 4 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi - Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembafali Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Kinerja Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); dan Instansi Pemerintah
21. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
,
22. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah - (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2i Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
27. Peraturan . Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penetapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintahan Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
29. Peraturan ~ Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
30. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12.9932 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Penjabat Walikota Pematangsiantar ProvinsfSumatera Utara;
31. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar;
32. Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 02 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota dan Staf Ahli Walikota Pematangsiantar;
33. Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 03 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kota Pematangsiantar;
13. 34.Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 04 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Keija Dinas-Dinas Daerah Kota Pematangsiantar;
,
Menetapkan
35. Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 05 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Keija Badan-Badan Daerah Kota Pematangsiantar;
36. Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 06 Tahun 2017 tentang . Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Keija Kecamatan dan Kelurahan di Kota Pematangsiantar.
MEMUTUSKAN :
: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYEDIAAN DANA BELANJA YANG BERSIFAT MENGIKAT DAN YANG BERSIFAT WAJIB SERTA BELANJA YANG BERSIFAT TETAP KHUSUS BELANJA LANGSUNG DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2017.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Pematangsiantar.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Perangkat daerah adalah unsur pembantu walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Perangkat daerah kota adalah unsur pembantu walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kota.
6. Pemerihtah Kota adalah Pemerintah Kota Pematangsiantar.
7. Walikota adalah Walikota Pematangsiantar.
8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD Kota Pematangsiantar adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
9. Sekretariat Daerah Kota adalah Sekretariat Daerah Kota Pematangsiantar.
10. 10.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD Kota Pematangsiantar.
11. 11.Sekretaris Daerah Kota adalah Sekretaris Daerah Kota Pematangsiantar;
12. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretaris DPRD Kota Pematangsiantar.
13. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Pematangsiantar.
14. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kota Pematangsiantar.
15. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kota Pematangsiantar.
16. Unit Pelaksaria Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan / atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
17. Unit Pelaksana Teknis Badan, yang selanjutnya disingkat UTTB adalah unsur pelaksana teknis Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan / atau kegiatan teknis penunjang tertentu,
18. 18.Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah kabupaten / kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten / kota.
19. Jabatari Pelaksaria adalah sekelompok pegawai aparatur sipil negara yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayariari publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
20. Kecamatan adalah perangkat daerah kota yang bersifat kewilayahan yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kelurahan.
21. Kelurahan adalah perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagai tugas camat.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disingkat dengan APBD adalah Renoana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
23. Belanja yang bersifat mengikat adalah belanja yang dibutuhkan secara terns menerus dan hams dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang bersangkutan.
24. Belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk teijadinya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan dan kesehatan dan / atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga.
25. Belanja yang bersifat tetap adalah pengelnaran yang dibatasi hanya untuk belanja pegawai, layanan jasa dan keperluan kantor sehari-hari.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2
Pasal 2
Maksud dan tujuan dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman bagi pemerintah daerah Kota Pematangsiantar untuk membiayai belanja daerah atas beban APBD yang bersifat mengikat dan bersifat wajib serta belanja yang bersifat tetap khusus kelompok Belanja Langsung sebelum diundangkannya Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 3
Peraturan Walikota ini mengatur hal-hal yang berkenaan dengan penyediaari daria belanja yang bersifat mengikat dan bersifat wajib serta belanja yang bersifat tetap khusus kelompok Belanja Langsung pada Kode Rekening sebagai berikut:
| 5.2 | BELANJA LANGSUNG |
|---------------|---------------------------------------------------------|
| 5.2.1.02.02 | Honorarium Pegawai Honorer / fidak Tetap |
| 5.2.1.02.03 | Honorarium Pelayanan Non PNS Daerah |
| 5.2.1.02.04 | Honorarium Tenaga Keamanan / Kesehatan / Unsur |
| 5.2. 2.01.06 | Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas |
| 5.2 . 2.02.04 | Belanja Bahan Obat-Obatan |
| 5.2.2.03.01 | Belanja Telepon |
| 5.2.2.03.02 | Belanja Air |
| 5.2.2.03.03 | Belanja Listrik |
| 5.2.2.05.03 ' | Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas |
| 5.2.2.11.05 | Belanja Makanan Pasien |
| 5.2.2.11.06 | Belanja Makanan dan Minuman Rumah Tangga KDH/ Wakil KDH |
| 5.2 . 2.15.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah |
| 5.2 . 2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah |
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Pematangsiantar pada tanggal 20

Penandatangan: Pit. SEKRETARIS DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR ^ BERITA DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2017 NOMOR : 0 / ## BAB IV KETENTUAN PERALIHAN ## Pasal 4

Penandatangan: - (1) Batas akhir berlakunya Peraturan Walikota ini adalah setelah diundangkannya Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017. - (2) Pada saat telah ditetapkannya dan diundangkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, maka seluruh dokumen anggaran dan penatausahaan terkait dengan belanja bersifat wajib dan belanja bersifat mengikat khusus kelompok Belanja Langsung dilakukan penyesuaian guna keselarasan tata usaha keuangan daerah baik secara manual dan / atau terkomputerisasi dengan mengunakan aplikasi SIMDA. ## BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 5

Penetapan: Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pematangsiantar.

Penetapan: Ditetapkan di Pematangsiantar pada tanggal 2.0 JAtovari 20 \ J

Penandatangan: Pj. WALIKOTA PEMATANGSIANTAR, ANTHONY SIAHAAN
LAMPIRAN
LAMPIRAN
LAMPIRAN

: PERATURAN WALIKOTA PEMATANGSIANTAR

NOMOR .

TANGGAL : ^ TENTANG : PENYEDIAAN DANA BELANJA YANG BERSIFAT MENGIKAT DAN YANG BERSIFAT WAJIB SERTA BELANJA YANG BERSIFAT TETAP KHUSUS KELOMPOK BELANJA LANGSUNG DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN PEMATANGSIANTAR TAHUN ANGGARAN 2017. KOTA BELANJA DAERAH

20 Mvari 20 q

07 Tflhvn ^ 17

| 5.2 | BELANJA LANGSUNG | UNTUK SKPD |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 5.2 . 1.02.02 | Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap | Seluruh SKPD |
| 5.2 . 1.02.03 | Honorarium Pelayanan Non PNS Daerah | Seluruh SKPD |
| 5.2 . 1.02 .04 | Honorarium Keamanan / Kesehatan / Unsur Masyarakat Tenaga | Dinas Kesehatan, Satuan Polisi Pamong Praja |
| 5.2 . 2.01.06 | Belanja Bahan Bakar Minyak /Gas | Seluruh SKPD |
| 5.2 . 2.02.04 | Belanja Bahan Obat-Obatan | Dinas Kesehatan |
| 5.2 . 2.03.01 | Belanja Telepon | Seluruh SKPD |
| 5.2 . 2.03 . 02 | Belanja Air | Seluruh SKPD |
| 5.2 . 2.03.03 | Belanja Listrik | Seluruh SKPD |
| 5.2 . 2.05.03 | Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas | Seluruh SKPD |
| 5.2 . 2.11.05 | Belanja Makanan Pasien | Dinas Kesehatan |
| 5.2 . 2.11.06 | Belanja Makanan dan Minuman Rumah Tangga KDH / Wakil KDH | Sekretariat Daerah |
| 5.2 . 2.15.01 | Belanja Peijalanan Dinas Dalam Daerah | Sekretariat Daerah, BPPPD, BPKD, Irtspektorat Daerah, DPRD/ Setwan |
| 5.2 . 2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | Sekretariat Daerah, BPPPD, BPKD, Inspektorat Daerah, DPRD/Setwan |

Pj. WALIKOTA PEMATANGSIANTAR,


ANTHONY SIAHAAN

==S-