PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI Nomor 13 Tahun 2016 tentang PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH (berlaku 21 September 2016)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat
:
BUPATI PATI PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PATI,
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
Menetapkan :
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI
dan
BUPATI PATI
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pati.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Pati.
6. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati.
7. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Pati.
8. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Pati.
9. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pati.
10. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Pati.
11. Kecamatan adalah kecamatan di Kabupaten Pati.
12. Kelurahan adalah Kelurahan di Kabupaten Pati.
13. Tipe A adalah kriteria tipelogi Perangkat Daerah ## BAB II
Pasal 2
Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:
- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat DPRD;
- c. Inspektorat;
- d. Dinas Daerah;
- e. Badan Daerah;
- f. Kecamatan.
Pasal 3
Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut:
- a. Sekretariat Daerah Tipe A;
- b. Sekretariat DPRD Tipe A;
- c. Inspektorat Tipe A;
- d. Dinas Daerah, terdiri dari :
1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
2. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan;
3. Dinas Kelautan dan Perikanan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
4. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga, serta pariwisata;
5. Dinas Kesehatan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
6. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan sub urusan kebakaran;
7. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian, serta bidang statistik;
8. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah;
9. Dinas Lingkungan Hidup Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan bidang kehutanan;
10. Dinas Ketahanan Pangan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan;
11. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta pertanahan;
12. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
13. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
14. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu serta bidang energi dan sumber daya mineral;
15. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
16. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan dan urusan pemerintahan bidang perindustrian;
17. Dinas Perhubungan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
18. Dinas Pertanian Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian;
19. Dinas Sosial Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, pemberdayaan perempuan, pelindungan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana; dan
20. Dinas Tenaga Kerja Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi.
Badan Daerah terdiri dari :
1. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang keuangan;
3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan.
Pasal 4
Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f terdiri dari:
- a. Kecamatan Batangan Tipe A;
- b. Kecamatan Cluwak Tipe A;
- c. Kecamatan Dukuhseti Tipe A;
- d. Kecamatan Gabus Tipe A;
- e. Kecamatan Gembong Tipe A;
- f. Kecamatan Gunungwungkal Tipe A;
- g. Kecamatan Jaken Tipe A;
- h. Kecmaatan Jakenan Tipe A;
- i. Kecamatan Juwana Tipe A;
- j. Kecamatan Kayen Tipe A;
- k. Kecamatan Margorejo Tipe A;
- l. Kecamatan Margoyoso Tipe A;
- m. Kecamatan Pati Tipe A;
- n. Kecamatan Pucakwangi Tipe A;
- o. Kecamatan Sukolilo Tipe A;
- p. Kecamatan Tambakromo Tipe A;
- q. Kecamatan Tayu Tipe A;
- r. Kecamatan Tlogowungu Tipe A;
- s. Kecamatan Trangkil Tipe A;
- t. Kecamatan Wedarijaksa Tipe A; dan
- u. Kecamatan Winong Tipe A.
Pasal 5
- (1) Kelurahan dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat.
- (2) Untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat Pati, dibentuk Kelurahan, yang terdiri dari :
- a. Kelurahan Pati Wetan;
- b. Kelurahan Pati Lor;
- c. Kelurahan Pati Kidul;
- d. Kelurahan Parenggan;
- e. Kelurahan Kalidoro.
Pasal 6
Ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Pasal 7
Dalam menetapkan besaran dan susunan organisasi Perangkat Daerah, Bupati harus ## BAB III
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
Pasal 8
- (1) Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk unit pelaksana teknis.
- (2) unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Perangkat Daerah induknya.
Pasal 9
- (1) Selain unit pelaksana teknis dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdapat unit pelaksana teknis dinas Daerah di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan Daerah.
- (2) Satuan pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal dan nonformal.
Pasal 10
- (1) Rumah Sakit Umum Daerah RAA Soewondo, Rumah Sakit Umum Daerah Kayen dan Puskesmas sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah RAA Soewondo, Rumah Sakit Umum Daerah Kayen dan Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah.
STAF AHLI
BAB IV
Pasal 11
- (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu staf ahli.
- (2) Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 3 (tiga) staf ahli.
KEPEGAWAIAN
BAB V - KEPEGAWAIAN
Pasal 12
Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
KETENTUAN LAIN-LAIN
BAB VI - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 13
- (1) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
- (2) Anggaran Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
BAB VI - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 14
Rumah Sakit Umum Daerah RAA Soewondo dan Rumah Sakit Umum Daerah Kayen tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai organisasi dan tata kerja Rumah Sakit Daerah diundangkan.
BAB VI - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 15
Badan Penanggulangan Bencana Daerah tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya Perangkat Daerah baru yang melaksanakan sub urusan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
KETENTUAN PERALIHAN
BAB VII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 16
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, organisasi Perangkat Daerah dan pejabat yang ada tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru
BAB VII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 17
Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan mulai 1 Januari 2017.
BAB VII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 18
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, unit pelaksana teknis yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang pembentukan unit pelaksana teknis yang baru.
KETENTUAN PENUTUP
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19
Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, maka:
- a. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Pati nomor 27);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Pati nomor 28), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 68);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Pati nomor 29), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Pati nomor 7), kecuali Pasal 1 angka 12 sampai dengan angka 14, Pasal 2 ayat (2) huruf g, sampai dengan huruf i, dan Pasal 21 sampai dengan Pasal 37;
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Pati nomor 30);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Pati nomor 31);
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pati.

Penetapan: Ditetapkan di Pati Pada tanggal 21 September 2016 BUPATI PATI, ttd. HARYANTO

Penetapan: Diundangkan di Pati Pada tanggal 30 September 2016

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI, ttd. ## DESMON HASTIONO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2016 NOMOR 13
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI
## NOMOR 13 TAHUN 2016
TENTANG
## PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
## I. UMUM
Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2106, terjadi perubahan yang berdampak signifikan terhadap pembentukan Perangkat Daerah yang menitik beratkan pada prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran ( rightsizing ) berdasarkan beban kerja sesuai kondisi riil di Kabupaten Pati.
Dasar utama pembentukan Perangkat Daerah sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yaitu adanya Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Atas dasar pembagian urusan itulah, perangkat dibentuk berdasarkan intensitas beban tugas dan urusannya. Perangkat Daerah mengelola unsur manajemen yang meliputi sarana dan prasarana, personil, metode kerja dan penyelenggaraan fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengoordinasian, penganggaran, pengawasan, penelitian dan pengembangan, standardisasi, dan pengelolaan informasi sesuai dengan substansi urusan pemerintahannya.
Dalam pembentukan Perangkat Daerah ini, dipertimbangkan pula faktor luas wilayah, jumlah penduduk, kemampuan keuangan Daerah serta besaran beban tugas sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah sebagai mandat yang wajib dilaksanakan oleh setiap Daerah melalui Perangkat Daerah. Selain itu, pembentukan Perangkat Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, juga berdasarkan pada asas efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas, Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dan intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Kabupaten Pati.
Peraturan Daerah ini menetapkan Perangkat Daerah terdiri dari 2 (dua) tipe, yaitu sekretariat Daerah, sekretariat DPRD dan inspektorat tipe A, dinas tipe A, dinas tipe B, badan tipe A, badan tipe B, dan kecamatan tipe A. Tipelogi A dan B menunjukkan besaran beban tugas dan intesitas urusan. Tipe A menunjukkan beban tugas besar dan tipe B menunjukkan beban tugas sedang. Penetapan tipe Perangkat Daerah tersebut didasarkan pada perhitungan jumlah nilai variabel beban kerja. Variabel beban kerja terdiri dari variabel umum dan variabel teknis. Variabel umum, meliputi jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah anggaran pendapatan dan belanja Daerah dengan bobot sebesar 20% (dua puluh persen) dan variabel teknis yang merupakan beban utama dengan bobot sebesar 80% (delapan puluh persen). Pada tiap-tiap variabel, baik variabel umum maupun variabel teknis ditetapkan 5 (lima) kelas interval, dengan skala nilai dari 200 (dua ratus) sampai dengan 1.000 (seribu).
Pengelompokan organisasi Perangkat Daerah tersebut di atas menjadi : sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas daerah, badan daerah, dan kecamatan didasarkan pada konsepsi pembentukan organisasi yang terdiri atas 5 (lima) elemen, yaitu kepala Daerah (strategic apex), sekretaris Daerah (middle line), dinas Daerah (operating core), badan/fungsi penunjang (technostructure), dan staf pendukung (supporting staff). Dinas Daerah merupakan pelaksana fungsi inti (operating core) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus sesuai bidang Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Badan Daerah melaksanakan fungsi penunjang (technostructure) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus untuk menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi inti (operating core).
Mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kepala Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana, dan unsur penunjang. Unsur staf diwadahi dalam sekretariat Daerah dan sekretariat DPRD.
Unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah diwadahi dalam dinas Daerah. Unsur pelaksana fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam badan Daerah. Unsur penunjang yang khusus melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam inspektorat. Di samping itu, terdapat pula kecamatan sebagai Perangkat Daerah yang bersifat kewilayahan untuk melaksanakan fungsi koordinasi kewilayahan dan pelayanan tertentu yang bersifat sederhana dan intensitas tinggi.
Oleh karenanya, pengaturan penataan dan pembentukan Perangkat Daerah dalam Peraturan Daerah ini telah sesuai dengan asas-asas dan pertimbangan-pertimbangan agar pembentukannya dilaksanakan secara efisien, efektif, dan rasional sesuai dengan kebutuhan nyata dan kemampuan Kabupaten Pati serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta komunikasi kelembagaan antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.
## II. PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 2
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 3
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 4
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 5
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 6
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 7
Huruf a Yang dimaksud dengan asas 'Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah' adalah Perangkat Daerah hanya dibentuk untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan Tugas Pembantuan. ## Huruf b Yang dimaksud dengan asas 'intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah' adalah penentuan jumlah dan susunan Perangkat Daerah didasarkan pada volume beban tugas untuk melaksanakan suatu Urusan Pemerintahan atau volume beban tugas untuk mendukung dan menunjang pelaksanaan Urusan Pemerintahan. ## Huruf c Yang dimaksud dengan asas 'efisiensi' adalah pembentukan Perangkat Daerah ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh. ## Huruf d Yang dimaksud dengan asas 'efektivitas' adalah pembentukan Perangkat Daerah harus berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna. ## Huruf e Yang dimaksud dengan asas 'pembagian habis tugas' adalah pembentukan Perangkat Daerah yang membagi habis tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan kepada Perangkat Daerah dan tidak terdapat suatu tugas dan fungsi yang dibebankan pada lebih dari satu Perangkat Daerah. ## Huruf f Yang dimaksud dengan asas 'rentang kendali' adalah penentuan jumlah Perangkat Daerah dan jumlah unit kerja pada Perangkat Daerah didasarkan pada kemampuan pengendalian unit kerja bawahan. ## Huruf g Yang dimaksud dengan asas 'tata kerja yang jelas' adalah pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah mempunyai hubungan kerja yang jelas, baik vertikal maupun horizontal. ## Huruf h Yang dimaksud dengan asas 'fleksibilitas' adalah penentuan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah memberikan ruang untuk menampung tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Peraturan Pemerintah ini ditetapkan.
PENJELASAN
Pasal 8
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 9
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 10
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 11
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 12
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 13
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 14
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 15
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 16
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 17
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 18
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 19
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 20
Cukup Jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 99