PERATURAN BUPATI RI Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pengaturan Lalu Lintas Ruas Jalan Dalam Kota Tuban; BUPATITUBAN PROVINS! JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI TUBAN NOMOR 35 TAHUN 2016 TENTANG PENGATURAN LALU LINTAS RUAS JALAN DALAM KOTA TUBAN (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
- b. huruf a di atas, maka perlu menetapkan tentang Pengaturan Lalu Lintas Ruas Jalan Dalam Kota Tuban;
BUPATITUBAN PROVINS! JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI TUBAN NOMOR 35 TAHUN 2016
TENTANG
PENGATURAN LALU LINTAS RUAS JALAN DALAM KOTA TUBAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TUBAN,
a. bahwa dalam rangka pengendalian lalu lintas dan penanggulangan terjadinya kemacetan serta mengantisipasi dan menekan angka kecelakaan kendaraan bermotor, maka perlu dilakukan pengaturan arus lalu lintas dalam Kota Tuban; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada Peraturan Bupati
Mengingat 1.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang› Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 ten tang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas;
12. Peratu.ran Menteri Perhubungan Nomor PM 34 Tahun 2014 tentang Marka Jalan;
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tuban sebagaimana telah diubah dengan Peratu.ran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 15 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Tu.ban Tahun 2011 Seri D Nomor 2);
15. Peraturan Bupati Tuban Nomor 08 Tahun 2012 tentang Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan Kabupaten Tuban,
MEMUTUSKAN
Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENGATURAN LALU LINTAS RUAS JALAN DALAM KOTA TUBAN.
Pasal 1
Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan pengaturan lalu lintas Ruas Jalan Dalam Kota Tuban.
Pasal 2
- (1) Pengaturan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas setiap kendaraan angkutan penumpang umum antar kota dalam provinsi dan/ atau antar kota antar provinsi serta angkutan barang wajib melalui jalan-jalan pada ruas jalan sebagai berikut:
- a. JI. Pahlawan;
- b. JI. HOS Cokroaminoto;
- c. JI. M. Yamin;
- d. JI. Gajah Mada;
- e. JI. Dr. Wahidin Sudirohusodo;
- f. JI. Letda Sucipto;
- g. JI. Soekarno-Hatta;
- h. JI. Raya Semarang;
1. JI. RE. Martadinata;
- j. JI. PB. Sudirman;
- k. JI. Manunggal.
- (2) Pengaturan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas pada ruas ruas jalan tertentu. diatur dengan sistem lalu lintas satu arah untuk semua kendaraan yang meliputi jalan› jalan pada ruasjalan sebagai berikut:
- a. Jl. Manunggal;
- b. Jl. HOS Cokroaminoto.
- c. Jl. Basuki Rachmad Segmen Simpang 3 Gardu Papak Simpang 4 Kembang ljo.
- (3) Pengaturan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas pada ruas-ruas jalan tertentu diatur dengan sistem lalu lintas satu arah untuk roda 4 atau lebih yang meliputi jalan -jalan pada ruas jalan sebagai berikut :
- a. Jl. Patimura;
- b. Jl. Diponegoro segmen Simpang 4 Kembang Ijo Simpang 3 Samudra Swalayan;
- c. Jl. Pemuda;
- d. Jl. PB. Sudirman segmen Simpang 3 Makam Agung Simpang 3 Manunggal Utara;
- e. Jl. AKBP Suroko;
- f. Jl. KH. Mustain;
- g. Jl. Sunan Bonang.
- (4) Pengaturan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas pada ruas jalan tertentu diatur dengan sistem lalu lintas dua arah untuk semua kendaraan (kecuali mobil penumpang umum, bus, truck) yang meliputi jalan-jalan pada ruas jalan sebagai berikut :
- a. Jl. Basuki Rachmad segmen Simpang 3 Gardu Papak Bundaran SMAN 1 Tuban;
- b. JI. WR. Supratman;
- c. Jl. Brawijaya;
- d. Jl. Veteran;
- e. Jl. RM. Suryo;
- f. Jl. RA. Kartini;
- g. Jl. KH. Ahmad Dahlan;
- h. Jl. KH. Wachid Hasyim;
- i. Jl. KH. Agus Salim;
- j. Jl. Ronggolawe;
- k. Jl. Dr. Sutomo;
1. Jl. Sunan Kalijogo;
- m. Jl. Slamet Riyadi
- n. Jl. Pierre Tendean;
- o. Jl. Pramuka;
- p. Jl. Mastrip;
- q. Jl. Diponegoro segmen Simpang 3 Gardu Laut Simpang 3 Samudra Swalayan;
- n. Jl. Ronggolawe segmen Simpang 3 Pemuda Simpang 3 Randugede;
- o. Jl. Teuku Umar;
- p. Jl. RE. Martadinata;
- q. Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo;
- r. Jl. Gajah Mada;
- s. Jl. M. Yamin;
- t. Jl. Pahlawan;
- u. Jl. Letda Sucipto;
- v. Jl. PB. Sudirman segmen Simpang 3 Makam Agung Simpang 3 Gardu Laut;
- w. serta ruas jalan lokal dan lingkungan di dalam Kota Tuban, yang belum disebutkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (5) Pengaturan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas sebagai lajur khusus sepeda/becak pada ruas jalan sebagai berikut:
- a. Jl. AKBP Suroko;
- b. Jl. KH. Mustain.
Pasal 3
- ( 1) Setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan berupa :
- a. Rambu lalu lintas;
- b. Marka jalan;
- c. Alat pemberi isyarat lalu lintas (APILL);
- d. Alat pengendali pengamanan pengguna jalan;
- e. Alat pengawasan dan pengamanan jalan.
- (2) Penyediaan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
"
- (3) Penetapan kebijakan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas yang berupa perintah, larangan, peringatan atau petunjuk harus dinyatakan dengan rambu lalu lintas, marka jalan, dan/ atau alat pemberi isyarat lalu lintas.
Pasal 4
- (1) Dinas Perhubungan Kabupaten Tuban bertanggung jawab atas:
- a. identifikasi masalah lalu lintas bidang sarana dan prasarana;
- b. inventarisasi dan analisis situasi arus lalu lintas;
- c. inventarisasi dan analisis dampak arus lalu lintas;
- d. penetapan tingkat pelayanan;
- e. perencanaan, pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan perlengkapan jalan; dan
- f. sosialisasi pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas.
- (2) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tuban bertanggung jawab atas:
- a. identifikasi masalah lalu lintas bidangjalan;
- b. inventarisasi dan analisis situasi arus lalu lintas;
- c. inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung jalan;
- d. penetapan tingkat pelayanan; dan
- e. perbaikan geometrik ruas jalan dan/ atau persimpangan.
- (3) Kepolisian Resort Tuban bertanggungjawab atas:
- a. inventarisasi dan analisis situasi arus lalu lintas;
- b. inventarisasi dan analisis angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas;
- c. evaluasi analisis dampak lalu lintas;
- d. optimalisasi operasional rekayasa lalu lintas;
- e. penegakan hukum; dan
- f. pengaturan, penjagaan dan pengawalan lalu lintas.
..
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Tuban pada tanggal 22 .Agusb 2&amp;16

Penandatangan: ## SEKRETARIS DAERAH, ## Pasal 5 - (1) Pembinaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Tuban,. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tuban dan Kepolisian Resort Tuban. - (2) Pembinaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan dengan pen era pan prinsip koordinasi dan sinkronisasi. ## Pasal 6 Apabila ditemukan pelanggaran terhadap pengguna Lalu Lintas dan Angkutan Jalan maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. ## Pasal 7

Penandatangan: Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini,. maka Peraturan Bupati Tuban Nomor 30 Tahun 2015 tentang Pengaturan Lalu Lintas Ruas Jalan Dalam Kata Tuban dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. ## Pasal 8

Penetapan: Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tuban.

Penetapan: Ditetapkan di Tuban pada tanggal 22 .Agu$WS !G!l6 H. FATHUL RUDA