PERATURAN BUPATI MA Nomor 40 Tahun 2014 tentang MASTER PLAN E-GOVERNMENT 2015-2020 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANJAR (berlaku 13 Oktober 2014)
Pembukaan
Menimbang
:
Mengingat :
BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN BUPATI BANJAR NOMOR 40 TAHUN 2014
TENTANG
MASTER PLAN E-GOVERNMENT 2015-2020
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANJAR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANJAR,
- a. bahwa dalam rangka menunjang pengembangan dan pelaksanaan e-Government yang tepat sasaran melalui pengintegrasian sistem informasi, infrasruktur dan sumber daya manusia e-Government di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar;
- b. bahwa dengan pesatnya perkembangan Teknologi Informasi saat ini, maka perencanaan yang baik sangat diperlukan dalam investasi dan pemilihan teknologi ataupun implementasi Teknologi Informasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar;
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 03 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959, Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentangInformasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Infomasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
13. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155);
14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Penggunaan Nama Domain go.id Untuk Situs Web Resmi Pemerintah Pusat dan Daerah;
15. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informasi No 57 tahun 2003 Tentang Panduan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan E-Government Lembaga;
16. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 66 tahun 2003 Tentang Jabatan Fungsional Pranata Komputer Dan Angka Kreditnya;
17. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 69A tahun 2004 tentang Panduan Teknis Pembangunan dan Pengelolaan Infrastruktur dan Manajemen Sistem Informasi Pemerintah Pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota;
18. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41 tahun 2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
Menetapkan
19. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Wajib dan Urusan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2008 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5);
MEMUTUSKAN :
: PERATURAN BUPATI TENTANG MASTER PLAN E GOVERNMENT 2015-2020 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANJAR.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banjar.
3. Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
5. TIK adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/ atau menyebarkan informasi.
6. Komputer adalah alat untuk memproses data elektronik, mengetik, optik, atau system yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika, dan penyimpanan.
7. Master Plan E-Government adalah Dokumen Rencana Induk E-Government di Daerah yang berjangka waktu 5 tahun (2015-2020) yang menjadi acuan resmi dalam pengembangan dan penerapan E-Government pada Pemerintah Daerah.
MAKSUD, TUJUAN DAN MANFAAT
BAB II - MAKSUD, TUJUAN DAN MANFAAT
Pasal 2
Maksud
Penyusun Master Plan E-Government Pemerintah Daerah Tahun 2015-2020 diperlukan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam mewujudkan citacita Pemerintah daerah kabupaten banjar menjadi daerah berbasis TIK sebagai salah satu indikator tingkat kemajuan, kemakmuran dan daya saing suatu bangsa. Dan diharapkan membantu Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar mewujudkan E-Government menuju good governance di Kabupaten Banjar.
BAB II - MAKSUD, TUJUAN DAN MANFAAT
Pasal 3
Tujuan
Penyusunan Master Plan E-Government ini bertujuan untuk :
- a. sebagai dasar panduan strategis dalam mengelola seluruh sumber daya TIK Daerah dalam periode 2015-2020; dan
- b. memiliki landasan berpijak bagi penerapan E-Government yang komprehensif, efisien, dan efektif di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar. Masterplan E-Government ini maka akan menjadi perencanaan strategis di Daerah.
BAB II - MAKSUD, TUJUAN DAN MANFAAT
Pasal 4
Manfaat dari penyusunan Master Plan E-Government adalah :
- a. Pengembangan E-Government yang lebih efisien dalam hal:
1. meningkatkan fungsionalitas dari sistem informasi yang dibuat;
2. meningkatkan Interoporabilitas sistem;
3. meningkatkan kemampuan masalah keamanan sistem; dan
4. proses Upgrade dan Pergantian sistem dapat dilakukan dengan lebih mudah.
acuan dan panduan bagi Pemerintah Daerah dalam mengembangkan TIK :
1. mengurangi kompleksitas dari Infrastruktur TIK;
2. memaksimalkan pemanfaatan dan Infrastruktur Teknologi informasi yang sudah ada; dan
3. mengurangi resiko dalam melakukan Investasi Informasi baru dan biaya kepemilikan sistem Informasi.
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 5
Ruang Lingkup Master Plan E-Government ini mencakup :
- a. kondisi eksisting dan implementasi E-Government di Daearh saat ini;
- b. berbagai peluang dan tantangan penerapan E-Government di Daerah; dan
- c. E-strategi dalam pengembangan Masterplan E-Government di Daerah.
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 6
- (1) Master Plan E-Government disusun dengan sistematika sebagai berikut:
BAB I :
BAB II :
PENDAHULUAN;
GAMBARAN UMUM DAN VISI MISI KABUPATEN BANJAR;
BAB III :
BAB IV :
BAB V :
BAB VI :
BAB VII :
BAB VIII
:
DASAR KERANGKA PIKIR TIK KABUPATEN BANJAR;
ANALISIS KONDISI TIK KABUPATEN;
ANALISIS KEBUTUHAN E-GOVERNMENT;
STRATEGI PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT;
FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN E-GOVERNMENT; dan PENUTUP.
- (2) Uraian secara rinci Master Plan Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV

PENUTUP

PASAL 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura pada tanggal 13 Oktober 2014

BUPATI BANJAR,

H. PANGERAN KHAIRUL SALEH

Diundangkan di Martapura pada tanggal 13 Oktober 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

## H. NASRUN SYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2015 NOMOR 40