Unknown BUPATI MUSI BANYUASIN PROVINSB SUMATERA SELATAN PERATURANDAERAHKABUPATENMUSI BANYUASIN TENTANG PENGANGKATAN DANPEMBERHENTIANPERANGKATDESA Nomor 7 Tahun 2000 tentang PENGANGKATAN DANPEMBERHENTIANPERANGKATDESA DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA BUPATIMUSI BANYUASIN, Menirnbang : a. bahwa Perangkat Desa telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 7 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pengangkatan Perangkat Desa; - b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2000 sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pcmberhentian Perangkat Desa sehingga perlu diganti. - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu (berlaku Unknown)
Pembukaan
Mengingat
BUPATI MUSI BANYUASIN PROVINSB SUMATERA SELATAN
PERATURANDAERAHKABUPATENMUSI BANYUASIN
NOMOR &lt;6 TAHUN2017
TENTANG
PENGANGKATAN DANPEMBERHENTIANPERANGKATDESA
DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA
BUPATIMUSI BANYUASIN,
Menirnbang : a. bahwa Perangkat Desa telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 7 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pengangkatan Perangkat Desa;
- b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2000 sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pcmberhentian Perangkat Desa sehingga perlu diganti.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah ten tang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
3. : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No.5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No.6 Tahun 1956 (Lernbaran Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II tennasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang {Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun
1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587}, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang -Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ten tang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Desa {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWANPERWAKILAN RAKYAT DAERAHKABUPATENMUSI BANYUASIN Dan
BUPATIMUSIBANYUASIN
Menetapkan:
MEMUTUSKAN :
PERATURAN PENGANGKATAN DAN
DAERAH TENTANG PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.
BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.
4. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat
Pasal 12
- (1) Dalam rangka pengangkatan Perangkat Desa, Kepala Desa membentuk Tim Seleksi Calon Perangkat Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Tim Seleksi Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) keanggotaannya berjumlah yang ditentukan oleh Kepala Desa. pada gasal
- (3) Jumlah anggota Tim Seleksi Calon Perangkat Desa paling banyak 5 (lima) orang.
- (4) Susunan keanggotaan Tim Seleksi Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri atas: pada
8. seorang Ketua;
- b. seorang Sekretaris; dan
7. c beberapa Anggota.
Pasal 13
Pengaturan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi Tim Seleksi Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Kepala Desa.
Bagian Kelima
Penjaringan dan Penyaringan Paragraf 1 Pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa
Pasal 14
- (1)Pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari kerja.
- (2)Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (11 belum mendapatkan Bakal Calon Perangkat Desa, maka jangka waktu pendaftaran diperpanjang selama 7 (tujuh) hari kerja.
- (3)Jika setelah perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap tidak mendapatkan Bakal Calon Perangkat Desa, maka pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa ditunda.
- (4)Pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa dilakukan dengan menyerahkan lamaran yang diajukan secara tertulis di atas bermeterai cukup kepada Kepala Desa melalui Tim Seleksi Calon Perangkat Desa dengan melampirkan kelengkapan administrasi persyaratan.
- (5)Dalam hal pelamar hanya 1 (satu) orang dan telah memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus, maka pelamar dapat diangkat sebagai Perangkat Desa oleh Kepala Desa setelah melakukan konsultasi dan mendapatkan rekomendasi tertulis dari Camat
Paragraf 2
Penetapan Calon Perangkat Desa
Pasal 15
- (1)Tim Seleksi Calon Perangkat Desa melakukan penelitian persyaratan administrasi masing-masing ~akal Calon Perangkat Desa.
- (2)Bakal Calon Perangkat Desa yang telah memenuhi syarat administrasi oleh Tim Seleksi Calon Perangkat Desa ditetapkan sebagai Calon Perangkat Desa yang dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Calon Perangkat Desa.
- (3)Calon Perangkat Desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mengikuti tes tertulis Calon Perangkat Desa.
Paragraf 3
Penyaringan Calon Perangkat Desa
Pasal 16
- (1)Penyaringan Calon Perangkat Desa dilaksanakan dengan tes tertulis.
- (2)Hasil Penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) diberi peringkat berdasarkan jumlah nilai yang diperoleh masingmasing Calon Perangkat Desa;
- (3)2 (dual Calon Perangkat Desa yang memperoleh nilai tertinggi diajukan kepada Kepala Desa dengan dilampiri Berita Acara Penetapan Hasil Penyaringan Calon Perangkat Desa
Paragraf 4
Konsultasi dan Rekomendasi
Pasal 17
- (1)Tim Seleksi Calon Perangkat Desa melaporkan hasil penjaringan dan penyaringan Calon Perangkat Desa kepada Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah berita acara penetapan Calon Perangkat Desa ditandatangani.
- (2)Setelah menerima laporan hasil pelaksanaan penjaringan dan penyaringan Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa paling lambat 3 (tiga) hari kerja melakukan konsultasi secara tertulis dengan Camat.
- (3)Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap Calon Perangkat Desa yang dikonsultasikan Kepala Desa berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja
- (4)Jika rekomendasi Camat menyatakan proses penjaringan dan penyaringan Calon Perangkat Desa tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Camat memerintahkan kepada Kepala Desa untuk melakukan proses penjaringan dan penyaringan ulang.
- (5)Apabila lebih dari 7 (tujuh) hari kerja Camat tidak memberikan rekomendasi tertulis, maka dianggap Camat telah menyetujui hasil penjaringan dan penyaringan Calon Perangkat Desa.
Paragraf 5
Penetapan Perangkat Desa
Pasal 18
- (1)Rekomendasi tertulis Camat yang menyatakan menyetujui hasil penjaringan dan penyaringan Calon Perangkat Desa menjadi dasar bagi Kepala Desa untuk menentukan salah satu dari Calon Perangkat Desa menjadi Perangkat Desa paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.
- (2)Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa.
- (3)Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) .disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelantikan.
Paragraf6
Pelantikan Perangkat Desa
Pasal 19
- (1)Kepala Desa melantik Perangkat Desa paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah ditetapkannya Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa.
- (2)Perangkat Desa sebelum memangku jabatannya, mengucapkan Sumpah/ Janji yang dipandu oleh pejabat yang melantik pada acara pelantikan.
- (3)Sumpah/ Janji Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)adalah sebagai berikut:
- "DemiAllah/Tuhan, saya bersumpab /berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Perangkat Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".
- (4)Pengucapan SumpahjJanji sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalarn berita acara yang ditandatangani oleh Pejabat yang melantik, Perangkat Desa yang dilantik, para saksi dan rohaniawan.
- (5) Kepala Desa selaku Pejabat yang melantik menyampaikan pemyataan pelantikan Perangkat Dcsa setelah pengucapan Sumpah/ Janji.
- (6) Serah terima jabatan dari pejabat lama kepada pejabat baru dilaksanakan pada saat setelah pelantikan dengan Berita Acara Serah Terirna Jabatan dan penyerahan Memori Serah Terima Jabatan.
BABIV LARANGAN DANSANKSI
Bagian Kesatu Larangan
Pasa120
Perangkat Desa dilarang :
- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang meriguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan / atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan kewajibannya; wewenang, tugas, hak, darr/ntau
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dany atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menenma uang, barang, dan ,'atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota darr/ atau pengurus organisasi terlarang;
1. merangkap jabatan sebagai ketua danj atau anggota BPD, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangundangan;
- J. ikut serta dan /atau terlibat dalam kampanye pemilinan umum dan /atau pemilihan Kepala Daerah;
- k. melanggar sumpah/ janji jabatan; dan
1. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
Bagian Kedua
Sanksi
Pasal 21
- (1)Dalam hal Perangkat Desa melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasa! 20 huruf a sampai dengan huruf e, dan huruf g sampai dengan huruf 1 dikenai sanksi berupa teguran tertulis oleh Kepala Desa.
- (2)Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu antara teguran satu dengan teguran berikutnya paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lama 20 (dua puluh) hari.
- (3)Dalam hal Perangkat Desa yang bersangkutan tidak menunjukkan perbaikan setelah teguran ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa memberhentikan Sementara Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Carnat.
- (4)Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling larna 30 (tiga puluh) hari.
- (5)Jika Perangkat Desa tidak menunjukkan perbaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka dilanjutkan dengan pemberhentian tetap setelah berkonsultasi dengan Camat,
- (6)Jika Perangkat Desa melakukan tindak pidana dan perkaranya telah diproses oleh aparat penegak hukum, ,maka Kepala Desa dalam memberikan sanksi tidak memerlukan teguran tertulis.
BABV
PEMBERHENTIAN
Bagian Kesatu Pemberhentian
Pasa122
- (1) Kepala Desa mernberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi secara tertulis dengan Carnat.
2. (2)Perangkat Desa berhenti karena:
- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri; dan
- c. diberhentikan;
6. (3)Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat
7. (2)huruf c karena:
- a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
- b. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- c. berhalangan tetap;
- d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa;
- e. melanggar larangan sebagai perangkat desa;
13. (4)Pemberhentian Perangkat Desa sebagairnana dimaksud pada ayat 1:2) huruf a dan huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat atau sebutan lain paling lama 14 (Empat Belas) hari setelah ditetapkan.
14. (5)Pemberhentian Perangkat Desa sebagairnana dimaksud pada ayat (2) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat atau sebutan lain untukmendapat rekomendasi tertulis.
15. (6)Rekomendasi tertulis Carnat atau sebutan lain sebagairnana dirnaksud ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian Perangkat Desa.
Bagian Kedua
Pemberhentian Sementara
Pasal 23
- (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi secara tertulis dengan Camat;
- (2) Pemberhentian sementara Perangkat Desa se'bagairriarra dimaksud pada ayat (1) karena :
- a. ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan;
- b. ditetapkan sebagai terdakwa;
- c. tertangkap tangan dan ditahan;
- d. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa yang diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang - Undangan;
- (3) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf c diputus bebas atau tidak terbukti bersalah oleh Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap maka dikernbalikan kepada jabatan sernula, paling lamb at 10 (sepuluh hari) sejak Putusan Pengadilan diterirna oleh Kepala Desa.
- (4) Jika Perangkat Desa yang diberhentikan sernentara sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) telah berakhir rnasa jabatannya, Kepala Desa harus rnerehabilitasi nama baik Perangkat Desa yang bersangkutan.
BABVI KEKOSONGAN JABATANPERANGKl\TDESA
Paca124
- (1)Dalarn hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa, tugas Perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh Pelaksana Tugas yang rnerniliki posisi jabatan dari un sur yang sarna.
- (2)Pelaksana Tugas sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Perintah Tugas yang tembusannya disampaikan kepada paling Bupati melalui Camat paling larnbat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal surat penugasan.
- (3)Pengisian jabatan Perangkat Desa yang kosong paling lambat 2 (dua) bulan sejak Perangkat Desa yang bersangkutan berhenti.
BABvn
PAKAIAN DINASDANATRIBUTPERANGKl\T DESA
Fasa125 '
Pakaian dinas dan atribut perangkat desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati yang berpedornan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
•
BABVIII
PENINGKATAN KAPASITASAPARATURDESA
Pasal 26
- (1) Perangkat Desa dan staf Perangkat Desa yang telah diangkat dengan Keputusan Kepala Desa wajib mengikuti pelatihan awal masa tugas dan program-program pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemcrintah Provinsi, Pemerintah Kabupaterr/Kota, dan Pemerintah Desa.
- (2) Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaterr/Kota, dan APBDesa, dan sumber lainyang sah.
BABIX
KESEJAHTERAANPERANGKATDESA
Pasal 27
- (1) Selain penghasilan tetap perangkat desa menerima jaminan kesehatan dan dapat menerima tunjangan tambahan penghasilan dan penerimaan lainnya yang sah dengan memperhatikan mas a kerja dan jabatan perangkat desa;
2. (2)Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBDes dan sumber lain yang sah;
BABX
PEMBIAYAAN
Pasal 28
Pembiayaan Proses Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
BABXI
KETENTUANPERALIHAN
Pasal 29
Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan masa tugas berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
BABXII
KETENTUANPENUTUP
Pasal 30
Pad a saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Nomor 7 Tahi;n 2000 tentang Tata Cara Pengangkatan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2000 Nomor 12), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 31
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggaldiundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah inidengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Penetapan: Ditetapkan di Sekayu j Pada tanggal L/ ~tprrmc,82- J/ 20 17

Penandatangan: BUPATI MUSI BANYUASIN'f ' , ~ H. DOD! REZA ALEX NOERD!N H APRIYADI

Penetapan: Diundangkan di Sekavu Pada tanggal 2017

Penandatangan: Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN , LEMBARANDAERAH KABUPATENMUSI BANYUASINTAHUN2017 NOMOR s NOREG PERATURANDAERAHKABUPATENMUSI BANYUASIN(5/MUBA/2017)