UNDANG-UNDANG DARURAT Nomor 41 Tahun 1950 tentang MENAIKAN BEA YANG DIKENAKAN UNTUK MEMPEROLEH DOKUMEN-DOKUMEN IMIGRASI (berlaku 1 Januari 1951)
Pembukaan
Menimbang
- bahwa dipandang perlu untuk menaikkan bea yang dikenakan untuk memperoleh dokumen-dokumen Imigrasi yang tertentu;
bahwa karena keadaan-keadaan yang mendesak, peraturan ini perlu segera diadakan;
Mengingat :
Pasal 96 ayat (1) dan Pasal 117 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
Mengingat pula :
"Penetapan Izin Masuk" (Staatsblad 1916 - 47) seperti yang telah diubah dan ditambah dan "Ordonansi Izin Masuk" (Staatsblad 1949 - 331);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG MENAIKKAN BEA YANG DIKENAKAN UNTUK MEMPEROLEH DOKUMEN-DOKUMEN IMIGRASI.
Pasal 1
"Penetapan Izin Masuk" (Staatsblad 1916 - 47), seperti yang telah diubah dan ditambah, selanjutnya diubah dan ditambah lagi sebagai berikut :
Pasal 3
- (1) "Surat Izin Mendarat" diberikan di atas kapal dan dikenakan pembayaran sebesar R.150.- (seratus lima puluh rupiah). Pembayaran itu dilakukan dengan mata uang negara asing, di mana visum untuk bepergian ke Indonesia diminta oleh yang berkepentingan, dan sebelum visum itu diberikan kepadanya.
2. (B) Ayat 2 pasal 3 dibatalkan.
3. (C) Jumlah yang disebutkan pada ayat (2) Pasal 9, masing-masing R. 150 (seratus lima puluh rupiah) dan R. 250.- (dua ratus lima puluh rupiah), diubah menjadi masing-masing R. 250.- (dua ratus lima rupiah) dan R. 500.- (lima ratus rupiah).
4. (D) Ayat (3) Pasal 9 dibaca sebagai berikut :
- (3) Apabila yang berkepentingan dapat menyatakan dengan cukup memuaskan Kepala Kantor Imigrasi, bahwa "Kartu Izin Masuk"nya telah hilang bukan karena salahnya, maka kepadanya dapat diberikan duplikat "Kartu Izin Masuk",dengan dikenakan pembayaran uang sebesar uang pendaratan yang disebutkan dalam pasal 3.
6. (E) Uang sejumlah R.100.- (seratus rupiah) yang disebut dalam ayat (5) pasal 11, diubah menjadi R.300.- (tiga ratus rupiah).
7. (F) Pada Pasal I 1, ditambahkan ayat ke 6 yang berbunyi sebagai berikut :
- (6) Apabila yang berkepentingan dapat menyatakan dengan cukup memuaskan Kepala Kantor lmigrasi, bahwa "Surat Izin Penduduk"nya telah hilang bukan karena salahnya, maka kepadanya dapat diberikan duplikat "Surat Izin Penduduk", dengan dikenakan pembayaran uang sebesar yang disebutkan dalam ayat yang terdahulu.
9. (G) Jumlah uang sebesar R.100.- (seratus rupiah) yang disebut pada akhir sub 11 peraturan peralihan "Penetapan Izin Masuk" diubah menjadi R. 150.- (seratus lima puluh rupiah).
"Ordonansi Izin Masuk" (Staatsblad 1949 - 331) diubah sebagai berikut : Jumlah yang disebutkan dalam Pasal 8 ayat (1) sebesar R.100.- (seratus rupiah) diubah menjadi R.150.- (seratus lima puluh rupiah).
Pasal 8 dibatalkan.
Menteri Kehakiman dan Menteri Keuangan diwajibkan melaksanakan Undang-undang Darurat ini.
Pasal 8
"Ordonansi Izin Masuk" (Staatsblad 1949 - 331) diubah sebagai berikut : Jumlah yang disebutkan dalam Pasal 8 ayat (1) sebesar R.100.- (seratus rupiah) diubah menjadi R.150.- (seratus lima puluh rupiah).
Pasal 9
4. (D) Ayat (3) Pasal 9 dibaca sebagai berikut :
- (3) Apabila yang berkepentingan dapat menyatakan dengan cukup memuaskan Kepala Kantor Imigrasi, bahwa "Kartu Izin Masuk"nya telah hilang bukan karena salahnya, maka kepadanya dapat diberikan duplikat "Kartu Izin Masuk",dengan dikenakan pembayaran uang sebesar uang pendaratan yang disebutkan dalam pasal 3.
Pasal 11
6. (E) Uang sejumlah R.100.- (seratus rupiah) yang disebut dalam ayat (5) pasal 11, diubah menjadi R.300.- (tiga ratus rupiah).
Pasal 96
"Penetapan Izin Masuk" (Staatsblad 1916 - 47), seperti yang telah diubah dan ditambah, selanjutnya diubah dan ditambah lagi sebagai berikut :
(A) Ayat (1) Pasal 3 dibaca sebagai berikut :
- (1) "Surat Izin Mendarat" diberikan di atas kapal dan dikenakan pembayaran sebesar R.150.- (seratus lima puluh rupiah). Pembayaran itu dilakukan dengan mata uang negara asing, di mana visum untuk bepergian ke Indonesia diminta oleh yang berkepentingan, dan sebelum visum itu diberikan kepadanya.
2. (B) Ayat 2 pasal 3 dibatalkan.
3. (C) Jumlah yang disebutkan pada ayat (2) Pasal 9, masing-masing R. 150 (seratus lima puluh rupiah) dan R. 250.- (dua ratus lima puluh rupiah), diubah menjadi masing-masing R. 250.- (dua ratus lima rupiah) dan R. 500.- (lima ratus rupiah).
4. (D) Ayat (3) Pasal 9 dibaca sebagai berikut :
- (3) Apabila yang berkepentingan dapat menyatakan dengan cukup memuaskan Kepala Kantor Imigrasi, bahwa "Kartu Izin Masuk"nya telah hilang bukan karena salahnya, maka kepadanya dapat diberikan duplikat "Kartu Izin Masuk",dengan dikenakan pembayaran uang sebesar uang pendaratan yang disebutkan dalam pasal 3.
6. (E) Uang sejumlah R.100.- (seratus rupiah) yang disebut dalam ayat (5) pasal 11, diubah menjadi R.300.- (tiga ratus rupiah).
7. (F) Pada Pasal I 1, ditambahkan ayat ke 6 yang berbunyi sebagai berikut :
- (6) Apabila yang berkepentingan dapat menyatakan dengan cukup memuaskan Kepala Kantor lmigrasi, bahwa "Surat Izin Penduduk"nya telah hilang bukan karena salahnya, maka kepadanya dapat diberikan duplikat "Surat Izin Penduduk", dengan dikenakan pembayaran uang sebesar yang disebutkan dalam ayat yang terdahulu.
9. (G) Jumlah uang sebesar R.100.- (seratus rupiah) yang disebut pada akhir sub 11 peraturan peralihan "Penetapan Izin Masuk" diubah menjadi R. 150.- (seratus lima puluh rupiah).
"Ordonansi Izin Masuk" (Staatsblad 1949 - 331) diubah sebagai berikut : Jumlah yang disebutkan dalam Pasal 8 ayat (1) sebesar R.100.- (seratus rupiah) diubah menjadi R.150.- (seratus lima puluh rupiah).
Pasal 8 dibatalkan.
Menteri Kehakiman dan Menteri Keuangan diwajibkan melaksanakan Undang-undang Darurat ini.
Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1951.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang Darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 1950. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, SUKARNO

Penandatangan: MENTERI KEHAKIMAN, WONGSONEGORO.

Penandatangan: MENTERI KEUANGAN, SJAFRUDDIN PRAWINEGARA.

Penandatangan: Diundangkan pada tanggal 30 Desember 1950 MENTERI KEHAKIMAN, WONGSONEGORO.
PENJELASAN
Pembukaan
UMUM.
1. Dalam ordonansi-ordonansi yang diundangkan dalam Staatsblad 1949-273, 295, 330 dan 331, maka yang dituju ialah, pertama: untuk mengubah "Penetapan Izin Masuk" (Staatsblad 1916 No. 47) dan kedua : akan menetapkan, "Ordonansi Izin Masuk" yang baru pengganti Ordonansi Izin Masuk yang sampai kini dipakai (L.N. 1917 - 693), juga antara lain telah diadakan perubahan mengenai kenaikan beberapa tarip yang harus dibayar guna pemberian beberapa dokumen-dokumen imigrasi (Surat Izin Mendarat, Surat Izin Masuk, Surat Izin Penduduk).
2. Seperti kemudian ternyata kenaikan-kenaikan tarip tersebut tidak cukup tinggi, berhubung dengan kenyataan, bahwa pembayaran-pembayaran yang dikenakan itu masih jauh di bawah perimbangan perbandingan harga yang telah berobah, dan juga kalau dibandingkan dengan kenaikan seluruhnya segala perongkosan, yang sekarang masih menunjukkan tanda-tanda akan terus memuncak lagi.
3. Apalagi jumlah uang yang dimaksudkan itu belumlah ada artinya kalau dibandingkan dengan pentingnya dan berharganya dokumen yang diterimanya seperti "Surat Izin Masuk" (untuk berdiam dalam waktu yang ditentukan) dan "Surat Izin Penduduk", (untuk berdiam tetap).
4. Apalagi kini untuk beberapa perbuatan yang diterima oleh umum, yang dihasilkan dari aturan Imigrasi, ada yang sama sekali tidak dipungut pembayaran, sedang ada pula beberapa perbuatan yang dipungut pembayaran tetapi jumlahnya sangat kecil dan tidak berarti.
5. Sebaliknya, disebabkan oleh pengluasan pekerjaan Jawatan Imigrasi yang besar, yang telah dialami, sedang pengluasan itu seterusnya masih akan berlaku, hal mana semua itu sangat memberati anggaran Belanja Negara.
6. Bukanlah tugas Jawatan Imigrasi dari tahun ketahun makin bertambah berat dan makin bertambah banyak ragamnya, hal mana bukan saja sebagai akibat dari perhubungan internasional yang makin sulit, apalagi sesudah perang, tetapi juga berhubung dengan penyelesaian atas kejadian-kejadian yang tak terbilang banyaknya, mengenai orang-orang yang sesudah peperangan tak dapat menyatakan kedudukan kenegaraannya, apalagi mengenai beberapa ribu surat-surat permohonan yang masih ada di beberapa Kantor Pamong Praja dalam menunggu penyelesaian, surat-surat permohonan mana diterima dari orang-orang yang menghendaki "Surat izin Penduduk" (vergunning tot vestiging), karena mereka telah lama tinggal di Indonesia.
7. Akan tetapi tidak hanya pokok-pokok yang baru diterangkan di atas saja yang mendorong, bahwa kini harus dipikirkan perbaikan yang berarti atas tarip-tarip tersebut, tetapi lain-lain alasan-alasan yang sangat menghendaki kenaikan dalam waktu singkat, juga mendesak kejurusan itu.
8. Memang adalah suatu kewajiban moril dari Pemerintah dalam mengerjakan soalsoal yang bersifat kesosialan yang diserahkan kepada penjagaannya, dengan tidak usah mempertimbangkan lebih dahulu apakah di hadapan pengeluaran-pengeluaran untuk itu ada pula penerimaan-penerimaan yang cukup - dalam hal ini dapat kita ingat antara lain pada "Kesehatan R. at", "Pengajaran" dan lain-lain soal yang sangat banyak meminta korban keuangan, dan yang di hadapannya hampir tak ada penerimaan -, tetapi semua itu adalah sangat berlainan dengan sifat usaha Pemerintah seperti Jawatan Imigrasi.
9. Jika pada dua Jawatan disebutkan pertama, seperti yang telah diterangkan di atas, sifat kesosialan yang dikemukakan dan dipentingkan, dengan tidak terikat oleh kemauan seseorang, maka pada Jawatan Imigrasi yang diutamakan ialah pelayaran Jawatan terhadap mereka terlebih-lebih orang-orang asing yang dengan sebab apapun juga, berkehendak supaya diizinkan masuk atau tinggal di Indonesia. Jika pada dua Jawatan yang bersifat sosial tersebut di atas, orang-orang yang berkepentingan hanya mempunyai rol yang pasip, maka pada Jawatan Imigrasi adalah kebalikannya, yaitu : perbuatan-perbuatan yang aktip adalah datangnya dari orang-orang yang berkepentingan sendiri.
10. Oleh karena Jawatan Imigrasi diadakan dan dengan memakai alat-alat yang berharga, ialah dengan maksud, disatu pihak untuk melindungi Negara dari masuknya anasiranasir yang tidak diingini, dilain pihak dengan tulus hati memberi kesempatan kepada orangorang asing mencari nafkah atau berusaha dalam lapangan ekonomi, maka tentulah diizinkan pula hendaknya dari pihak Negara menuntut penggantian yang layak dari mereka untuk pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan guna keperluan mereka.
11. Penggantian ini sesuai hendaknya dengan sifat dan bentuk perbuatan yang diberikan oleh Jawatan kepada mereka.
12. Satu kesimpulan yang dapat diterima oleh pikiran, yaitu satu Jawatan yang mempunyai maksud dan inti-sari seperti Jawatan Imigrasi hendaknya sedapat mungkin dapat membelanjai sendiri.
13. Maksud dan susunan begitu pula tumbuhnya dari semua itu mengakibatkan, disamping adanya Kantor Pusat Jawatan dan beberapa Kantor Cabang, telah dibukanya Kantor Cabang di Den Haag dan di Singapore, karena sangat dirasakan keperluannya, lagi pula di samping itu Kedutaan-kedutaan dan Consul-consul di luar Negeri harus selalu melakukan
- 4 - pekerjaan tata-usaha yang langsung berhubungan dengan pekerjaan Imigrasi yang dilakukan di Negeri ini.
14. Biarpun belanja-belanja yang dikeluarkan oleh dinas Perwakilan Luar Negeri untuk itu, sebagian dipikul oleh bea-bea yang diterima dari pemberian surat-surat (leges), tetapi itu tetap tak mencukupi dan pula tak sepadan dengan pelayanan yang diterimanya untuk kepentingan mereka.
15. Sungguh berat sekali pengeluaran-pengeluaran yang dimaksud di atas dalam negeri-negeri yang disebut bermata uang kuat, sedangkan memelihara Kantor-kantor cabang di Singapore dan di Den Haag memakan biaya tambahan juga.
16. Karena itu, sudah barang tentu, bahwa terhadap pengangkatan-pengangkatan di luar negeri diperdapat suatu cara yang dapat menampung akibat-akibat kerugian yang mungkin timbul dalam perbedaan-perbedaan kurs mata uang.
17. Dalam hal ini telah diperdapat sekarang suatu penyelesaian dengan cara melakukan pembayaran-pembayaran di luar negeri, yang ditetapkan atas dasar mata uang yang kuat yang berlaku sekarang, yaitu dengan dollar U.S.A. yang semua negeri-negeri yang bermata uang lemah sangat benar membutuhinya, terutama karena dari daerah ini harus diminta pegiriman-pengiriman alat-alat yang penting.
18. Pembayaran-pembayaran visum, transit-visum dan lain-lain "edorsements" serta uang pendaratan harus dilakukan oleh sipeminta (orang asing), itu, atas dasar yang disebut di atas yaitu memakai mata uang yang berlaku di Negeri, di mana permintaan itu dilakukan dan di mana ia tinggal.
19. Pada penjelasan pasal demi pasal yang disertakan, azas-azas ini lebih lanjut diterangkan dan diselesaikan.
20. Kesimpulannya, jika kita memikirkan, bahwa Undang-undang Imigrasi yang modern berdasarkan kepada azas saling ganti-mengganti dan tarip-tarip Imigrasi sekarang di Negeri ini dibandingkan dengan tarip-tarip yang diperbuat dalam beberapa negeri yang lain, adalah sangat ringan, maka nyatalah sekarang, bahwa suatu tambahan dan peninjauan kembali seluruhnya tarip-tarip, yang sampai kini berlaku berdasarkan pertimbanganpertimbangan yang diterangkan di atas, sungguh syah adanya.
21. Kerena terlebih dahulu perlu dipelajari seluas-luasnya dan berhubung dengan garis-garis pedoman yang prinsipil dari Pemerintah belum ada, maka belumlah ada kemungkinan untuk memajukan Undang-undang Imigrasi yang serba baru.
22. Oleh sebab itu sementara waktu sebagai peraturan peralihan, dipadailah dengan mengadakan perobahan-perobahan detail yang dirasa mendesak dalam perundang-undangan yang telah ada.
## PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.
##
PENJELASAN
Pasal 1
. - (A) Berhubung dengan apa yang telah diterangkan mengenai hal ini dalam bagian umum dari memori penjelasan dapatlah disini dicukupi dengan catatan, bahwa kenaikan uang pembayaran dari R. 100,- (seratus rupiah) menjadi R.150,- (seratus lima puluh rupiah), dengan mengingat perobahan perbandingan-perbandingan harga pada dewasa ini, dan didorong pula oleh keharusan yang nyata, sungguh dapat dibenarkan guna mempertinggi pendapatan Negara. Selanjutnya harap diperhatikan Penjelasan rencana bagian Umum serta Penjelasan