PERATURAN BUPATI BALANGAN Nomor 16 Tahun 2008 tentang TUGAS POKOK, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNSUR.UNSUR ORGANISASI PELAKSANA HARIAN BADAN NARKOTIKA KABUPATEN BALANGAN BUPATI BALANGAN, - bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan, maka perlu dilakukan perumusan tugas pokok dan uraian tugas unsur-unsur organisasi Perangkat Daerah; a - bahwa dalam rangka menunjang kelancaran tugas yang sesuai dengan batas kewenangan dan tanggung jawab Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten Balangan, dipandang perlu untuk (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATT BALANGAN
PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 16 TAHUN 2OO9
TENTANG
TUGAS POKOK, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNSUR.UNSUR ORGANISASI PELAKSANA HARIAN BADAN NARKOTIKA KABUPATEN BALANGAN
BUPATI BALANGAN,
- bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan, maka perlu dilakukan perumusan tugas pokok dan uraian tugas unsur-unsur organisasi Perangkat Daerah; a
- bahwa dalam rangka menunjang kelancaran tugas yang sesuai dengan batas kewenangan dan tanggung jawab Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten Balangan, dipandang perlu untuk menetapkan tugas pokok, uraian tugas dan fungsi unsurunsur organisaslnYa; b.
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Balangan tentang Tugas Pokok, Uraian Tugas dan Fungsi unsur-unsur organisasi Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten Balangan; c.
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3841) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang PokokPokok Kepegawaian (Ldmbaran Negara Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3890); 1.
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupiten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4265);
:
Menetapkan :
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia 20A4 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20A4 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terkhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 48M);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik !ndonesia Nomor a737'l;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2AO7 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik lndonesia Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
8. l0.Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 43);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nornor 44);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI BAIANGAN TENTANG TUGAS POKOK URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNSUR-UNSUR ORGANISASI PELAKSANA HARTAN BADAN NARKOTIKA KABUPATEN BALANGAN.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam peraturan iniyang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD Kabupaten Balangan, merupakan unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
4. Bupatiadalah Bupati Balangan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Elalangan.
6. Pelaksana Harian tsadan Nad&lt;otika Kabupaten, selanjutnya disebut Lakhar BNK adalah Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten Balangan.
7. Kepala Pelaksana Harian BNK yang selanjutnya disebut Kalakhar BNK adalah Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten Balangan.
8. Satuan Tugas, selanjutnya disebut Satgas adalah satgas pada Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten Balangan.
9. Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekusor dan bahan adiktif lainnya selanjutnya disebut dengan P4GN adalah Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekusor dan bahan adiktif lainnya di Kabupaten Balangan.
TUGAS POKOK, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNSU R-UNSUR ORGAIII ISASI
Bagian Pertama
Pelaksana Harian Badan Narkotika KabupaEn Balangan
BAB II - TUGAS POKOK, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNSU R-UNSUR ORGAIII ISASI
Pasal 2
- (1) Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten Balangan mempunyai tugas pokok memberikan dukungan teknis, administratif dan operasional kepada BNK di bidang P4GN.
- (2) Uraian tugas dimaksud pada ayat (1) di atas sebagai berikut :
- a. merencanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan penyusunan program;
- b. merumuskan kebijakan di bidang Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. menetapkan kebijakan teknis, program dan rencana pencegahan penyalahgu!'laan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekusor dan bahan adiktif lainnya;
- d. menetapkan kebijakan teknis, program dan rencana pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekusor dan bahan adiktif lainnya;
- e. menetapkan kebijakan teknis, penyalahgunaan dan peredaran bahan adiktif lainnya; program dan rencana penanggulangan gelap narkotika, psikotropika, prekusor dan
- f. merencanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan pengelolaan kesekretariatan di bidang keuangan, proses administrasi penegakan peraturan perundang-undangan dibidang P4GN, urusan ketatausahaan, rumah tangga, kepegawaian dan perlengkapan;
- g. merencanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan hubungan kerjasama , dengan instansi terkait baik daerah maupun vertikal guna kelancaran pelaksanaan tugas;
4. merumuskan program kerja
BAB II - TUGAS POKOK, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNSU R-UNSUR ORGAIII ISASI
Pasal 3
Unsur-unsur organisasi Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten Balangan terdiri dari :
- a. Sekretariat;
- b. Seksi Pencegahan;
- c. Seksi Pemberantasan;
- d. Seksi Penaggulangan; dan
- e. Satuan Tugas.
Bagian Kedua
Sekretariat
5
BAB II - TUGAS POKOK, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNSU R-UNSUR ORGAIII ISASI
Pasal 4
- (1) Sekretariat mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan penyusunan program dan rencana kegiatan Pelaksana Harian BNK, mengelola urusan keuangan, mengelola urusan ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan, hubungan masyarakat dan keprotokolan serta mengelola urusan administrasi kepegawaian, organisasi dan ketatalaksanaan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. menyusun program, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaXsanaafi kEgiatin pengumputan, pengolahan, analisis dan penyajian data P4GN;
- b. menyusun program, membina, mengatur, mengendalikan .dan mengevaluasl peti'fsanaah kdgiatan penyusunan program dan rbncana kegiatan serta laporan;
- c. menyusun program, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi . pelaksanaan penyusunan ren€na anggaran;
- d. menyusun program, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi penjelolaari penatausahaan keuangan dan penyusunan laporan pertanggung jawaban keuangan;
- e. menyusun program, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan urusan ketatausahaan;
- f. menyusun program, membina, mengatur, mengendalikan. dan mengevaluasi pensielolaari ur-usan' rumah tangga dan perlengkapan, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- g. menyusun program, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi v. pengielotaari Sdministrasi kepegawaian dan -efektivitas organisasi dan ketatalaksanaan;
- h. memberikan saran, pertimbangan dan telaahan serta melaporka.n hasil pelaksanaan tugas se6agai bahan evaluasi dan informasi untuk kebijakan dan petunjuk selanjutnYa; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnYa
- (3) Untuk metaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyaifungsi :
- a. penyusunan program, pembinaan,, pengaturan dan evaluasi kegiatan penyusunan prbgrim dan iencana kegiatan Pelaksana Harian BNK;
- b. penyusunan program, pembinaan, pengaturan dan. evaluasi kegiatan penyusunan rencana anggaran, .pengeiola-n penatausahaan keuangan dan penyusunan laporan pertanggung jawaban keuangan;
- c. penyusunan program, pembinaan, pengaturan dan evaluasi pengelolaatl ylu:?l ketatausahari, rumah tangga dan perlengkapan, hubungan masyarakat dan keprotokolan; dan
- d. penyusunan program, pembinaan,. pengaturan dan evaluasi pengelolaan bdniinistrasi k6pelawaiari dan efektivitas organisasi dan ketatalaksanaan.
BAB II - TUGAS POKOK, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNSU R-UNSUR ORGAIII ISASI
Pasal 5
Sekretariat terdiri dari :
- a. Sub Bagian Umum dan KePegawaian,
- b. Sub Bagian Program dan Pelaporan,
- c. Sub Bagian Keuangan.
,
BAB II - TUGAS POKOK, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNSU R-UNSUR ORGAIII ISASI
Pasal 6
- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas. .mengelola dan melaksanlkan urusan ketatausahaan, surat menyurat, ekspedisi dan kearsipan, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan keprotokolan, perjalanan dinas, pen getolaan administrasi kepegawaian, organisasi dan ketatalaksanaan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan urusan ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan, kehumasan dan keprotokolan, administrasi kepegawaian, organisasi dan ketatalaksanaan;
- b. mengelola urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan, pencetakan dan ekspedisi;
- c. melaksanakan kegiatan penyimpanan, pemilahan, pemindahan dan penjadwalan retensi serta pemusnahan arsip;
- d. melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan dlnas, akomodasi tamu, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- e. melaksanakan pengaturan tata ruang kantor, penerangan, penyediaan air bersih, pengawasan keamanan dan kebersihan lingkungan kantor serta mengatur perparkiran;
- t. melaksanakan urusan rumah tangga berkenaan dengan pengawasan dan pemeliharaan gedung, kendaraan dinas dan rumah jabatan;
- g. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan barang serta melaksanakan kegiatan pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan, distribusi, inventarisasi dan penghapusan barang-barang inventaris;
- h. melaksanakan inventarisasi dan penyimpanan barang sesuai manual administrasi barang;
- i. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan pegawai
BAB II - TUGAS POKOK, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNSU R-UNSUR ORGAIII ISASI
Pasal 7
- (1) Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan program dan rencana kegiatan serta menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Pelaksana Harian BNK.
,
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaiberikut :
- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan penyusunan program dan rencana kegiatan Pelaksana Harian BNK;
- b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penyusunan program dan ren€na kegiatan;
- c. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data P4GN dalam berbagai bentuk;
5. 'd. menyiapkan bahan penyusunan program dan rencana kegiatan terintegrasi;
- e. melaksanakan kerjasama penyusunan program dan rencana kegiatan terintegrasi;
- f. menyiapkan dokumen perencanaan kegiatan Pelaksana Harian BNK;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana strategis;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan;
- i. menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi program dan rencana kegiatan;
- j. menyiapkan bahan dan mengolah laporan realisasi program dan kegiatan;
- k. menyiapkan bahan dan menyusun menyiapkan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati/Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahunan dan Lima Tahunan, serta menyusun Laporan Akuntabilitas Kineria lnstansi Pemerintah Pelaksana Harian BNK;
- l. memberikan saran, pertimbangan dan telaahan serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan evaluasi dan informasi untuk kebijakan dan petunjuk selanjutnya; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.
BAB II - TUGAS POKOK, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNSU R-UNSUR ORGAIII ISASI
Pasal 8
- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyusun rencana anggaran, melaksanakan penatausahaan administrasi keuangan dan menyusun laporan pertanggu ngjawaban keuangan;
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penyusunan anggaran dan pengelolaan penatausahaan keuangan;
- b. menyiapkan bahan dan mengkoordinasikan pembuatan renmna anggaran dan perubahan anggaran kegiatan;
- c. menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran belanja tidak langsung, anggaran belanja langsung, rencana penerimaan dan pendapatan Pelaksana Harian BNK;
- d. menyiapkan bahan dan mengelola penatausahaan keuangan;
- e. menyiapkan bahan tindak lanjut taporin hasil pemeriksaan serta laporan pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan;
- f. menyiapkan bahan dan mengkoordinasikan pembuatan Iaporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran serta memelihara arsip administrasi keuangan;
- g. Mengevaluasi realisasi pendapatan dan belanja untuk keperluan perencanaan tahun anggaran yang akan datang;
- h. menyiapkan bahan dan mengusulkan pejabat pengelola perbendaharaan;
11. memberikan saran, pertimbangan dan teraahan serta meraporkan hasir pelaksanaan tugas sebagai nanin eviluasi-oan'iiiirrisirntrlli"-orlaran oan petunjuk selanjutnya; dan t.
12. ffiLttffiHllig:t lain vans diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas dan J.
Bagian Ketiga
Seksi Pencegahan
Pasal g
- ('l) seksi Pencegahan,lgTprnyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengendatian pembanguhan' sisteir- lnior*i.i . sosialisiii ;il penyutuhan serta BXE[:.' d a n hren genioans ka ;- Gi#k;ft;ii"a rn -pi;i;dr' ;asya rakat da ram
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
- ; b. menyusun program, mengkoordina.sikan, membina, qepgqtur, mengendarikan 3ilh3""1Y;Jrfluasi,sosialis"asi arn oii"mihr.i inforrasi pa-GN densai oerbasii
- a' menyusun program, mengkoordinasikan, membina, m,engatur, mengendalikan da n mengevaluasi pembarig un"n oin p"ngemuangah siite-m'informasi p4GN
- c' menyusun program, mengJ&lt;oordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi penyululan CrGN;'-"' ",
- d' menyusun-.p-lggra.m' .mgngro.ordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan 3:1ff"t%Js:xx'i,ifl1"J"-'iainp;il;;'p,s"n,".vararEioii";G;ffiili;;
- e' XIT'#:H:-Pr!9ram, mengkoordinasikan, m9q!lna,.mengatur, mengendatikan datam po[:ll'"t' pengembangan ketembagaan'oan.p"".iiiiprci masyarakat
- t' ;:",S,::[}an .saran, .pertimbangan dan te.taahan serta metaporkan hasit petunjuk J3ilijlffiri"*Xn'' bahin evaluasi oan iniorm;;i ,"trif"oitiiiirn'i'Jn memberikan
- s' iffifffi},:mfi,::" lain vans diberikan oleh atasan sesuai bidans tusas dan
- (3) untuk meraksanakan .tygas . sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi Pencegahan mempunyai ftingsi :
- b. penyusunan. program, koordilqsi, p\_eryQinaan, pengaturan, pengendarian dan eva I uas i sosia I isasi dan penyu lu n jn "ildN';-J"n
- a' penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaruasi pembangunan dan pengdniuingJn intorhlryFidr,i' ; n'
- c. penyusunan program, koordinli,\_ pembinaan, pengaturan, pengendalian dan ;.'#:il -5"31?:il ri3l,*r. i, penf e m ui nd ; C6',iii" g rb #' oa n p a rtis ip as i
Bagian Xeempat
"
Seksi pemberantasan
BAB II - TUGAS POKOK, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNSU R-UNSUR ORGAIII ISASI
Pasal 10
- (1) seksi Pemberantasan mempunyai .. fugas pokok meraksanakan koordinasi, pembinaan dan, pengendalian' penyelidikln, plninortrn dan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan dan peredrrrn g"Lf narkotika, psikotropika, prekusor dan bahan adiktif rainnya serta pengerorarn irn b"ngamanan barang bukti.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
2. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan operasional dan razia terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekusor dan bahan adiktif lainnya; a
3. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi penyelidikan dan penyelidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekusor dan bahan adiktif lainnya; b.
4. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi penindakan dan penegakan hukum penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekusor dan bahan adiktif lainnya; ,c.
5. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi inventarisasi dan administrasi barang bukti penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekusor dan bahan adiktif lainnya; d.
6. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi penyimpanan dan pengamanan barang bukti penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekusor dan bahan adiktif lainnya; e.
- f. memberikan saran, pertimbangan dan telaahan serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan evaluasi dan informasi untuk keb'ljakan dan petunjuk selanjutnya; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas dan tanggungjawabnya.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemberantasan mempunyai fungsi :
10. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi kegiatan razia dan penyelidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekusor dan bahan adiktif lainnya; a.
11. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi penindakan dan penegakan hukum penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekusor dan bahan adiktif lainnya; b.
12. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pengadministrasian barang bukti penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekusor dan bahan adiktif lainnya; dan c.
13. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi penyimpanan dan pengamanan barang bukti penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekusor dan bahan adiktif lainnya. d.
Bagian Kelima
Seksi Penanggulangan
BAB II - TUGAS POKOK, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNSU R-UNSUR ORGAIII ISASI
Pasal 11
t
- (1) Seksi Penanggulangan mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengembangan dan pengendalian terapi dan rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekusor dan bahan adiktif lainnya.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi inventarisasi korban dan dampak negatif penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekusor dan bahan adiktif lainnya;
- b. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengembangkan, mengendalikan dan mengevaluasi diagnosa dan terapi terhadap korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, prekusor dan bahan adiktif lainnya;
5. a menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengembangkan, mengendalikan dan mengevaluasi pelayanan medik terhadap korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, prekusor dan bahan adiktif lainnya;
- d. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur mengembangkan, , mengendalikan dan mengevaluasi psikoterapi terhadap korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, prekusor dan bahan adiktif lainnya;
- e. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengembangkan, mengendalikan dan mengevaluasi rehabilitasi medik terhadap komplikasi penyakit korban penyalahgunan narkotika, psikotropika, prekusor dan bahan adiktif lainnya;
- t. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengembangkan, mengendalikan dan mengevaluasi rehabilitasi psikis terhadap korban penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekusor dan bahan adiktif lainnya;
- g. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengembangkan, mengendalikan dan mengevaluasi rehabilitasi sosial dan keagamaan korban penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekusor dan bahan adiktif lainnya;
- h. memberikan saran, pertimbangan dan telaahan serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan evaluasi dan informasi untuk kebijakan dan petunjuk selanjutnya; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas dan tanggungjawabnya.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penanggulangan mempunyai fungsi :
- a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, pengembangan, pengendalian dan evaluasi diagnosa dan terapi korban penyalagunaan narkotika, psikotropika, prekusor dan bahan adiktif lainnya;
- b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, pengembangan, pengendalian dan evaluasi pelayanan medik, psikoterapi korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, prekusor dan bahan adiktif lainnya;
- c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, pengembangan, pengendalian dan evaluasi rehabilitasi medik korban penyalahgunaan natrkotika, psikotropika, prekusor dan bahan adiktif lainnya; dan
- d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, pengembangan, pengendalian dan evaluasi rehabilitasi psikis, rehabilitasi sosial dan keagamaan korban penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekusor dan bahan adiktif lainnya.
Bagian Keenam
Satuan Tugas
BAB II - TUGAS POKOK, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNSU R-UNSUR ORGAIII ISASI
Pasal 12
- (1) Satuan Tugas mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas-tugas operasional Pelaksana Harian BNK.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan tugas-tugas Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Ketua BNK.
Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional
BAB II - TUGAS POKOK, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNSU R-UNSUR ORGAIII ISASI
Pasal 13
- (1) Pada Pelaksana Harian BNK dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai .tugas melaksanakan sebagian tugas Pelaksana Harian BNK sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
BAB II - TUGAS POKOK, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNSU R-UNSUR ORGAIII ISASI
Pasal 14
- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompokkelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh Bupati dan bertanggung jawab kepada Kalakhar BNK.
- (3) Jumlah dan Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan ## BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN
BAB II - TUGAS POKOK, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNSU R-UNSUR ORGAIII ISASI
Pasal 15
- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kalakhar BNK.
- (2) Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kalakhar BNK.
- (3) Masing-masing sub bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
BAB II - TUGAS POKOK, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNSU R-UNSUR ORGAIII ISASI
Pasal 16
- (1) Pelimpahan wewenang dan penunjukan pejabat yang mewakili Kalakhar BNK dilaksanakan sesuai ketentuan sebagai berikut :
- a. Dalam hal Kalakhar BNK berhalangan sementara, maka ditunjuk Sekretaris sebagai Pelaksana Harian (Plh);
- b. Dalam hal Kalakhar dan Sekretaris berhalangan sementara, maka ditunjuk salah seorang Kepala Seksi sebagai Pelaksana Harian (Plh) ## BAB IV KETENTUAN PENUTUP
BAB II - TUGAS POKOK, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNSU R-UNSUR ORGAIII ISASI
Pasal 17
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka semua ketentuan sebelumnya yang mengatur penanganan tugas P4GN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan dinyatakan tidak berlaku.
;-\
BAB II - TUGAS POKOK, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNSU R-UNSUR ORGAIII ISASI
Pasal 18
Ketentuan lebih lanjut mengenai hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenaiteknis pelaksanaannya, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB II - TUGAS POKOK, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNSU R-UNSUR ORGAIII ISASI
Pasal 19
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Penetapan: Diundangkan di Paringin pada taqggal

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH X M. RIDUAN DARLAN