Unknown BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Nomor 1 Tahun 2016 tentang PERSYARATAN AKUNTAN PUBLIK PADA KANTOR AKUNTAN PUBLIK YANG MELAKUKAN PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA (berlaku 28 Maret 2016)
Pembukaan
Menimbang
- a. bahwa Akuntan Publik yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik yang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara adalah Akuntan Publik pada Kantor Akuntan Publik yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh BPK;
- b. bahwa Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 10/ K/ I-XIII. 2/7 /2 008 ten tang Persyaratan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang Melakukan Pemeriksaan Keuangan Negara sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan organisasi dan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan tentang Persyaratan Akuntan Publik pada Kantor Akuntan Publik yang Melakukan Pemeriksaan Keuangan Negara;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5215);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2015 tentang Praktik Akuntan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5690);
5. Surat Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 31jSKjI-VIII.3j8j2006 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan, Keputusan, dan Naskah Dinas pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
6. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4707);
7. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penggunaan Pemeriksa danj atau Tenaga Ahli dari Luar Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 45);
Menetapkan
MEMUTUSKAN:
PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN TENTANG PERSYARATAN AKUNTAN PUBLIK PADA KANTOR AKUNTAN PUBLIK YANG MELAKUKAN PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA.
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan rm disertai dengan dokumen sebagai berikut:
1. fotokopi surat izin usaha sebagai KAP dari Menteri Keuangan yang sudah dilegalisasi;
2. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)KAP;
3. bagan orgamsasi yang menunjukkan bahwa dalam melakukan pemeriksaan, Akuntan Publik menerapkan paling sedikit 2 (dua) jenjang pengendalian atau supervisi secara bertingkat, yaitu Akuntan Publik yang bertanggung jawab (partner in charge) dan Pengawas Menengah yang melakukan pengawasan terhadap Pemeriksa dalam melakukan pemeriksaan; dan
- d. surat pernyataan bermaterai yang menyatakan bahwa KAP bersedia untuk menjalani evaluasi oleh BPK sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

## Pasa15

Persyaratan dokumen yang harus dilengkapi oleh Akuntan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a:

- a. daftar riwayat hidup;
- b. fotokopi salinan izin praktik dari Menteri Keuangan;
- c. fotokopi NPWP;
- d. fotokopi sertifikat Pendidikan Sertifikasi di bidang pemeriksaan keuangan negara untuk tingkat Akuntan Publik;
- e. surat pernyataan bermaterai sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini yang memuat:
1. Akuntan Publik tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun atau lebih;
2. sanggup untuk mengikuti Pendidikan Profesi Berkelanjutan di bidang akuntansi, keuangan negara, dan pemeriksaan sektor publik;
3. melaporkan kepada BPK apabila menemukan unsur pidana dalam melakukan pemeriksaan keuangan negara; dan
4. mematuhi SPKN, PMP, Kode Etik Profesi, Kode Etik BPK, dan ketentuan peraturan perundangundangan lainnya;
- f. rekomendasi tertulis (asli) dari Asosiasi Profesi Akuntan Publik yang diakui pemerintah.

## Pasa16

Persyaratan dokumen yang harus dilengkapi oleh Tenaga Kerja Profesional Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 huruf a:

- a. daftar riwayat hidup;
- b. NPWP;

- c. fotokopi sertifikat Pendidikan Sertifikasi di bidang pemeriksaan keuangan negara;
- d. surat pernyataan bermaterai sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini yang memuat:
1. Tenaga Kerja Profesional Pemeriksa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun atau lebih;
2. sanggup untuk mengikuti Pendidikan Berkelanjutan di bidang akuntansi, keuangan negara, dan pemeriksaan sektor publik;
3. melaporkan kepada BPK apabila menemukan unsur pidana dalam melakukan pemeriksaan keuangan negara; dan
4. mematuhi SPKN, PMP, Kode Etik Profesi, Kode Etik BPK, dan ketentuan peraturan perundangundangan lainnya;
- e. surat pernyataan bermaterai dari pimpinan KAPyang menyatakan Tenaga Kerja Profesional Pemeriksa merupakan Tenaga Kerja Profesional Pemeriksa pada KAPyang mengajukan permohonan untuk Terdaftar di BPK sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

## Pasa17

Cabang KAPyang berkeinginan menjadi KAP Terdaftar di BPK wajib memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.

## BABIV

## PENETAPAN KAP TERDAFTAR DI BPK

## Pasa18

- (1) BPK melakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen permohonan untuk menjadi KAPTerdaftar di BPK sebagaimana diatur dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasa16.
- (2) BPK dapat melakukan klarifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen kepada KAP yang mengajukan permohonan untuk menjadi KAPTerdaftar di BPK.

## Pasa19

- (1) BPK menerbitkan Surat Tanda Terdaftar bagi KAP yang memenuhi persyaratan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (2) Surat Tanda Terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada Menteri Keuangan, Menteri Badan Usaha Milik Negara, Menteri Dalam Negeri, dan Asosiasi Profesi Akuntan Publik yang diakui pemerintah.
- (3) BPK memuat KAPTerdaftar di BPK dalam website BPK beserta informasi Akuntan Publik dan Tenaga Kerja Profesional Pemeriksa.

## PasallO

- (1) Perubahan data dan informasi mengenai KAPTerdaftar di BPK harus diberitahukan secara tertulis oleh KAP yang bersangkutan kepada BPK disertai dokumen pendukung sebagaimana diatur dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.
- (2) Apabila perubahan tidak diberitahukan kepada BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPK mengeluarkan KAPdari KAPTerdaftar di BPK.

## BABV

## PROGRAM PENDIDIKAN AKUNTAN PUBLIK

## DAN TENAGA KERJA PROFESIONAL PEMERIKSA

## Pasalll

- . (1) Program Pendidikan bagi Akuntan Publik dan Tenaga Kerja Profesional Pemeriksa meliputi:
- a. Pendidikan Sertifikasi; dan
- b. Pendidikan Profesi Berkelanjutan.
- (2) Biaya pendidikan bagi Akuntan Publik dan Tenaga Kerja Profesional Pemeriksa menjadi beban Akuntan Publik dan Tenaga Kerja Profesional Pemeriksa yang mengikuti pendidikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pendidikan Sertifikasi dan Pendidikan Profesi Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Sekretaris Jenderal BPK.

## Pasal12

- (1) Pendidikan Sertifikasi diselenggarakan oleh BPK paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Pendidikan Sertifikasi diikuti oleh:
- a. Akuntan Publik dan Tenaga Kerja Profesional Pemeriksa yang belum memiliki sertifikasi pendidikan; dan/ atau
- b. Akuntan Publik dan Tenaga Kerja Profesional Pemeriksa yang sertifikasinya sudah tidak berlaku lagi.
- (3) Akuntan Publik dan Tenaga Kerja Profesional Pemeriksa yang telah dinyatakan lulus dalam Pendidikan Sertifikasi berhak memperoleh sertifikat.

## Pasal13

- (1) Pendidikan Profesi Berkelanjutan diikuti oleh Akuntan Publik dan Tenaga Kerja Profesional Pemeriksa yang telah memiliki sertifikat Pendidikan Sertifikasi dari BPK.

- (2) Pendidikan Profesi Berkelanjutan diselenggarakan oleh BPKdan/ atau pihak lain.
2. (3)Akuntan Publik dan Tenaga Kerja Profesional Pemeriksa yang mengikuti Pendidikan Profesi Berkelanjutan wajib sebagaimana menyampaikan salinan sertifikat dimaksud pada ayat (1) kepada BPK.
3. Berkelanjutan dinyatakan tidak berlaku dalam hal Akuntan Publik dan Tenaga Kerja Profesional Pemeriksa tidak memenuhi syarat Pendidikan Profesi Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam SPKN. (4) Sertifikat yang diperoleh melalui Pendidikan Profesi
- (5) Syarat untuk mengikuti Pendidikan Profesi Berkelanjutan yaitu dalam 2 (dua) tahun wajib memenuhi 80 (delapan puluh) jam pendidikan dengan ketentuan:
- a. paling sedikit 20 (dua puluh) jam dari 80 (delapan puluh) jam Program Pendidikan terse but harus diselesaikan pada tahun pertama; dan
- b. paling sedikit 24 (dua puluh empat) Jam dari 80 (delapan puluh) jam Program Pendidikan tersebut harus berhubungan dengan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

## BABVI PENGHARGAAN

## Pasal14

BPK dapat memberikan penghargaan kepada Akuntan Publik, Tenaga Kerja Profesional Pemeriksa, dan 'atau KAP yang melakukan pemeriksaan keuangan negara.

## BAB VII

## PENGHAPUSAN AKUNTAN PUBLIK DAN KAP DAR! DAFTAR AKUNTAN PUBLIK DAN KAP TERDAFTAR DIBPK

## Pasal15

BPK melakukan pemutakhiran database KAPTerdaftar di BPK berdasarkan hasil evaluasi dan informasi dari Kementerian Keuangan dan Asosiasi Profesi Akuntan Publik yang diakui Pemerintah.

## Pasal16

KAP yang telah terdaftar di BPK dihapuskan dari KAP Terdaftar di BPK apabila hasil evaluasi menyatakan bahwa KAPtidak memenuhi persyaratan sebagai KAPTerdaftar di BPK.

## Pasal17

- (1) BPK memberitahukan secara tertulis KAP yang dihapuskan dari KAP Terdaftar di BPK kepada KAP yang bersangkutan, Menteri Keuangan, dan Asosiasi Profesi Akuntan Publik yang diakui pemerintah.
- (2) KAP yang dihapus dari KAP Terdaftar di BPK dapat mengajukan kembali permohonan sebagai KAP Terdaftar di BPK dengan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.

## BABIX

## KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal18

KAP yang sudah terdaftar sebagai KAP Terdaftar di BPK masih tetap terdaftar sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Peraturan ini.

## BABX

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasa119

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, semua Keputusan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 10/K/X-XIII.2/7/2008 tentang Persyaratan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang Melakukan Pemeriksaan Keuangan Negara, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan ini.

## Pasa120

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 10/K/I-XIII.2/7/2008 tentang Persyaratan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang Melakukan Pemeriksaan Keuangan Negara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Maret 2016

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA, ttd

YASONNA H. LAOLY


Salinan sesuai dengan aslinya

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

Kepala Direktorat Utama

Pembinaan dan Pengembangan Hukum Keuangan Negara,


------------~--

(/6Nizam Burhanuddin

## Pasa121


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan BPK ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Maret 2016

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

KETUA, ttd

HARRY AZHAR AZIS

KANTOR AKUNTAN PUBLIK YANG MELAKUKAN PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA PADA PUBLIK AKUNTAN PERSYARATAN LAMPlRAN I PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG

## SURAT PERMOHONAN SEBAGAI KAP TERDAFTAR DI BPK-RI

[tempat], [tanggal] [bulan] [tahun]

Nomor

Lampiran:

Perihal

## Kepada:

Yth. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan dhi. Direktorat Evaluasi dan Pelaporan Pemeriksaan Jln. Jenderal Gatot Subroto No. 31 Jakarta 10210

## Dengan hormat,

2016 tentang Persyaratan Akuntan Publik pada Kantor Akuntan Publik yang Melakukan Pemeriksaan Keuangan Negara, bersama ini kami mengajukan permohonan sebagai KAP Terdaftar di BPK. Adapun data profil Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik kami adalah sebagai berikut: Tahun Berdasarkan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor

## A. Data Pemohon

1. Nama
2. 2.
3. Alamat Tempat Tinggal
4. 3.
5. Nomor Induk Kependudukan
4. Nomor Telepon dan Faksimile
5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
6. Jabatan di KAP

r

\_--

- Struktur Organisasi 3.

- Surat Pernyataan Bersedia dievaluasi oleh BPK 4.

2. NPWPKAP

I--

Melengkapi permohonan ini, kami lampirkan dokumen sesuai dengan yang dipersyaratkan BPK.

## Dokumen yang dipersyaratkan untuk KAP

1. lzin Usaha KAPdari Kementerian Keuangan

## B. Data Kantor Akuntan

1. Nama Kantor Akuntan Publik

2. Alamat KAP

3. Nomor Telepon dan Faksimile

4. Alamat e-mail dan Zatau website

5. NPWP

6. Nomor dan Tanggal lzin Usaha KAP dari Kementerian Keuangan

7. Nama Pimpinan

- KAP

8. Akuntan Publik dan Tenaga Kerja Profesional Pemeriksa Bersertifikat Pendidikan Pemeriksaan Keuangan Negara di BPK

- a. Akuntan Publik

1. [diisi nama AP]

2. dst.

- b. Tenaga Kerja Profesional Pemeriksa:

1. [diisi nama Tenaga Kerja Profesional Pemeriksa]

2. dst.

7. Nomor dan Tanggal Register

- Akuntan

8. Nomor dan Tanggal Keanggotaan IAPI

9. Nomor dan Tanggal lzin Akuntan 'Publik dari Kementerian Keuangan

10. Nomor dan Tanggal Sertifikat Pendidikan Pemeriksaan Keuangan Negara di BPK

I--

I--

Saya yang bertanda-tangan di bawah ini menyatakan bahwa data dan informasi yang saya sampaikan adalah benar adanya dan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari, saya bersedia untuk bertanggung jawab.

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

1. Sertifikat Pendidikan Sertifikasi di Bidang Pemeriksaan Keuangan Negara yang diselenggarakan oleh BPK

2. NPWPPribadi

3. Daftar Riwayat Hidup

4. Surat Pernyataan Tenaga Kerja Profesional Pemeriksa sesuai Format Lampiran IV

5. Surat Pernyataan Pimpinan KAPatas Tenaga Kerja Profesional Pemeriksa

6. KTP

yang didaftarkan] [diisi dengan nama Pemeriksa Pemeriksa 2

[diisi dengan nama Pemeriksa yang didaftar kan]

## Pemeriksa 1

Dokumen yang Dipersyaratkan untuk Tenaga Kerja ProCesional Pemeriksa

6. Daftar Riwayat Hidup

7. Surat Pernyataan Akuntan Publik sesuai Format Lampiran III

8. KTP

5. NPWPPribadi

- Surat Rekomendasi dari Asosiasi Profesi Akun tan Publik 3.

f.---

- Sertifikat Pendidikan Sertifikasi di Bidang Pemeriksaan Keuangan Negara yang Diselenggarakan oleh BPK 4.

## Dokumenyang dipersyaratkan untuk Akuntan Publik [diisi dengan nama AP yang didaftarkan]

1. Izin Praktik Akun tan Publik dari Kernenterian Keuangan

2. Register Negara untuk Akuntan

Nama Lengkap

[materai]

Pemohon,

Atas perhatian Bapakjlbu, kami mengucapkan terima kasih.

KETUA

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA, ttd

HARRY AZHAR AZIS

Salinan sesuai dengan aslinya

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

Kepala Direktorat Utama

Pembinaan dan Pengembangan Hukum Keuangan Negara,


f!6NizaUl Burhanuddin

PADA KANTOR AKUNTAN PUBLIK YANG MELAKUKAN PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA PUBLIK AKUNTAN LAMPIRAN II PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESI~ NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PERSYARATAN

## SURAT PERNYATAAN BERSEDIA DIEVALUASI OLEH BPK

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

Kantor Akuntan Publik [diisi dengan nama KAP] bersedia untuk menjalani evaluasi oleh BPK RI, terkait:

1. Persyaratan administrasi sebagai KAPTerdaftar di BPK.

2. Pelaksanaan dan hasil pemeriksaan yang dilakukan KAP.

Jenis Kelamin

Tempat/Tanggal Lahir

Nomor Register

Akuntan

J abatan

di KAP

Alamat KAP

[diisi dengan nama Partner KAP], dalam hal ini mewakili

Kantor Akuntan Publik [diisi dengan nama KAP]

Laki-laki / Perempuan

Nama Partner KAP

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Jelas

[tempat], [tanggaij [bulan] [tahun] Yang membuat pernyataan, (Materai)

Demikian Surat Penyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan hukum yang berlaku.

## KETUA

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd HARRY AZHAR AZIS

Salinan sesuai dengan aslinya

## BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

Kepala Direktorat Utama

Pembinaan dan Pengembangan Hukum Keuangan Negara,


f!6Nizarn. Burhanuddin

LAMPI RAN III PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PERSYARATAN AKUNTAN PUBLIK PADA KANTOR AKUNTAN PUBLIK YANG MELAKUKAN PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA

## SURAT PERNYATAAN AKUNTAN PUBLIK

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Akuntan

J enis Kelamin

Tempat/Tanggal Lahir

NamaKAP

Jabatan

Alamat KAP

Telepon/HP

Faksimile

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun atau lebih;
2. sanggup untuk mengikuti Pendidikan Profesi Berkelanjutan di bidang akuntansi, keuangan negara, dan pemeriksaan sektor publik;
3. melaporkan kepada BPK apabila menemukan unsur pidana dalam melakukan pemeriksaan keuangan negara; dan
4. mematuhi SPKN, PMP, Kode Etik Profesi, Kode Etik BPK, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Nama Jelas

[tempat], [tanggan [bulan] [tahun] Yang membuat pernyataan, (Materai)

Demikian Surat Pernyatan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan hukum yang berlaku.

## KETUA

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd HARRY AZHAR AZIS

Salinan sesuai dengan aslinya

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

## REPUBLIK INDONESIA

Kepala Direktorat Utama

Pembinaan dan Pengembangan Hukum Keuangan Negara, ae-~

&lt;=----------:;;;&gt;-----~--~----~--~~- f!6Nizarn. Burhanuddin

PADA KANTOR AKUNTAN PUBLIK YANG MELAKUKAN PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA PUBLIK AKUNTAN PERSYARATAN LAMPIRAN IV PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG

## SURAT PERNYATAAN TENAGA KERJA PROFESIONAL PEMERIKSA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

J enis Kelamin

Tempat /Tanggal Lahir

NamaKAP

Jabatan

Alamat KAP

Telepon/HP

Faksimile

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun atau lebih;
2. sanggup untuk mengikuti Pendidikan Profesi Berkelanjutan di bidang akuntansi, keuangan negara, dan pemeriksaan sektor publik;
3. melaporkan kepada BPK apabila menemukan un sur pidana dalam melakukan pemeriksaan keuangan negara; dan
4. mematuhi SPKN, PMP, Kode Etik Profesi, Kode Etik BPK, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

NamaJelas

[tempat], [tanggan [bulan] [tahun]

Yangmembuat pernyataan,

(Materai)

Demikian Surat Pernyatan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan hukum yang berlaku.

## KETUA

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd HARRY AZHAR AZIS

Salinan sesuai dengan aslinya

## BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

## REPUBLIK INDONESIA

Kepala Direktorat Utama

Pembinaan dan Pengembangan Hukum Keuangan Negara,


(/6Niza:rn Burhanuddin

PADA KANTOR AKUNTAN PUBLIK YANG MELAKUKAN PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA PUBLIK AKUNTAN PERSYARATAN LAMPIRANV PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG

## SURAT PERNYATAAN PIMPINAN KAP ATAS TENAGA KERJA PROFESIONAL PEMERIKSA

Telepon/HP

Faksimile

Merupakan Tenaga Pemeriksa Profesional pada Kantor Akuntan Publik [diisi dengan nama KAP] .

J enis Kelamin

NamaKAP

Jabatan

Alamat

Laki-laki/ Perempuan

Kerja Profesional

Pemeriksa

Tenaga

Nama

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Saudara:

Telepon/HP

Faksimile

Laki-laki / Perempuan

J enis Kelamin

NamaKAP

Jab atan

Alamat

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

Nama Jelas

[tempat], [tangga~ [bulan] [tahun]

Yang membuat pernyataan,

(Materai)

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan sebenar- benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. Apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, saya bersedia dituntut di muka pengadilan.

## KETUA

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd HARRY AZHAR AZIS

Salinan sesuai dengan aslinya

## BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

## REPUBLIK INDONESIA

Kepala Direktorat Utama

Pembinaan dan Pengembangan Hukum Keuangan Negara,


f!6Nizam Burhanuddin


.Jln, Jenderal Gatot Subroto No. 31, Jakarta Pusat 10210, Indonesia Teip. (+62) 21-5720958 Faksmile (+62) 21-5720958 e-mail: dit.epp@bpkgo.id

## Tembusan

1. Ketua BPK;

2. WakilKetua BPK;

3. Menteri Keuangan;

4. MenteriBadan Usaha MilikNegara;

5. MenteriDalam Negeri;

6. Kepala Ditama Revbang BPK;

7. Ikatan Akuntan Publik Indonesia.

NIP

(Nama)

Direktorat Evaluasi

dan Pelaporan Pemeriksaan

Kepala Direktorat,

[tempat], [tanggaij [bulan] [tahun]

BADANPEMEIDKSAKEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

## KETUA

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd HARRY AZHAR AZIS

Salinan sesuai dengan aslinya

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Kepala Direktorat Utama

Pembinaan dan Pengembangan Hukum Keuangan Negara,


IJ6Nizarn. Burhanuddin