PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor TAHUN Tahun 1994 tentang FASILITAS PERPAJAKAN ATAS PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN /ATAU DI DAERAH-DAERAH TERTENTU (berlaku 1 Januari 1995)
Pembukaan
Menimbang : mendorong tinggi pengembangan daerahdaerah terpencil, perlu diatur tentang fasilitas perpajakan yang
a. bahwa sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah untuk berhasilnya sektor-sektor kegiatan ekonomi yang berprioritas dalam skala nasional dan untuk mendorong dapat diberikan untuk menunjang kebijaksanaan Pemerintah tersebut;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, dipandang perlu untuk mengatur ketentuan tentang fasilitas perpajakan atas penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu dengan Peraturan Pemerintah;
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3567);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG FASILITAS PERPAJAKAN ATAS PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH TERTENTU.
Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini, yang dimaksud dengan:
1. bidang-bidang usaha tertentu adalah bidang-bidang usaha di sektor-sektor kegiatan ekonomi yang mendapat prioritas tinggi dalam dalam skala nasional khususnya dalam rangka peningkatan ekspor termasuk bidang usaha perkebunan tanaman keras dan pertambangan, yang batasnya ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
- b. daerah-daerah tertentu adalah daerahterpencil yaitu daerah yang secara ekonomis mempunyai potensi yang layak dikembangkan tetapi keadaan prasarana ekonomi pada umumnya kurang memadai dan sulit dijangkau oleh transpotasi umum, sehingga untuk mengubah potensi ekonomi yang tersedia menjadi kekuatan ekonomi yang nyata, penanam modal menanggung resiko yang cukup tinggi dan masa pengembalian yang relatif panjang, termasuk daerah perairan laut yang mempunyai kedalaman lebih dari 50 (lima puluh) meter yang dasar lautnya memiliki cadangan mineral termasuk gas bumi.
Pasal 2
- (1) Bagi Wajib Pajak yang melakukan penanaman modal baru atau perluasan penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau daerah-daerah tertentu yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal I, dapat diberikan fasilitas perpajakan yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
- (2) Fasilitas perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
- a. penyusutan dan amortisasi yang dipercepat sebagai berikut:
| Kelompok harta | Masa manfaat menjadi | Tarif penyusutan dan amortisasi
Pasal 3
Fasilitas perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat pula diberikan di bidang perdagangan, investasi, dan di bidang usaha lainnya dalam rangka perjanjian dengan negara atau negara-negara lain.
Pasal 4
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
Pasal 5
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1995.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 Nopember 1994 MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA ## REPUBLIK INDONESIA ## MOERDIONO

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Nopember 1994 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Verifikasi: ttd. SOEHARTO

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
## NOMOR34 TAHUN 1994
## TENTANG
## FASILITAS PERPAJAKAN ATAS PENANAMAN
## MODALDI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU
## DI DAERAH-DAERAH TERTENTU
UMUM
Dalam Pembangunan Jangka Panjang 25 Tahun Kedua, bangsa Indonesia memasuki proses tinggal landas menuju terwujudnya masyarakat yang maju, adil, makmur dan mandiri berdasarkan Pancasila.
Dalam rangka pembangunan tersebut disadari pentingnya peningkatan peranan penanaman modal baik penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing. Dalam upaya untuk menjaga agar perkembangan pembangunan tetap berjalan sesuai dengan kebijakan pembangunan yang bertumpu pada Trilogi Pembangunan sebagaimana diamanatkan oleh Garis-garis Besar Haluan Negara, maka diperlukan kebijaksanaan yang menunjang peningkatan penanaman modal dan pemerataannya ke seluruh wilayah Republik Indonesia.
Pemungutan pajak terutama mempunyai fungsi untuk mengisi kebutuhan dana untuk membiayai pembangunan nasional. Namun selaras dengan fungsi tersebut, fungsi pajak sebagai sarana untuk menunjang kebijaksanaan pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan, menjadi semakin meningkat.
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan
PENJELASAN
Pasal 31
A Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994, kepada Wajib Pajak yang melakukan penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu, dapat diberikan fasilitas perpajakan, yaitu: -2 - a. penyusutan... - a. penyusutan dan amortisasi yang lebih dipercepat; dan/atau - b. kompensasi kerugian lebih dari 5 (lima) tahun tetapi tidak lebih dari 10 ( sepuluh) tahun; dan/atau - c. pengurangan Pajak Penghasilan