PERATURAN WALIKOTA MA Nomor 13 Tahun 2016 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MALANG NOMOR 40 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2016 (berlaku 5 Agustus 2016)
Pembukaan
Menimbang :
- bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Malang Tahun 2016 dalam perkembangan tidak sesuai dengan asumsi, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan, keadaan darurat, dan keadaan luar biasa, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Malang Nomor 40 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016;
Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2014-2019;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 137);
13
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
54
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
Menetapkan
:
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019;
40
18. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2016;
19. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Malang Tahun 2005-2025;
20. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Malang Tahun 2010-2030;
21. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Malang Tahun 2013-2018;
22. Peraturan Walikota Malang Nomor 30 Tahun 2015 tentang Penyempurnaan Indikator Kinerja Daerah Kota Malang Tahun 2013-2018;
23. Peraturan Walikota Malang Nomor 40 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016;
MEMUTUSKAN :
40
PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MALANG NOMOR TAHUN 2015 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2016.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016, diubah sebagai berikut :
1. Pasal 2 ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 2
- (1) RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD dengan menggunakan bahan dari rancangan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rancangan kerangka ekonomi makro, prioritas pembangunan, rencana kerja yang terukur dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (3) RKPD disusun untuk menjami keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
- (4) RKPD menjadi pedoman untuk :
- a. menyusun Kebijakan Umum APBD dan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016;
- b. menyusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016;
- c. menyusun RKA-SKPD.
Pasal 3
- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah melaksanakan program dan kegiatan dalam RKPD yang selanjutnya dituangkan dalam APBD Tahun Anggaran 2016 dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016.
- (2) Penambahan program dan kegiatan yang belum masuk dalam RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada KUAPPAS sepanjang program dan kegiatan dimaksud sifatnya pendampingan/tindak lanjut bantuan dari Pemerintah Pusat.
Plafon anggaran sementara Belanja Langsung pada masing-masing SKPD akan dirumuskan pada penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 sesuai kemampuan keuangan daerah.
Pasal 5
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melakukan pemantauan/ pengendalian terhadap pelaksanaan RKPD Tahun 2016.
4.
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini

## Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang pada tanggal 5 Agustus 2016

WALIKOTA MALANG,

ttd.

MOCH. ANTON

Diundangkan di Malang pada tanggal 5 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG, ttd.

CIPTO WIYONO

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2016 NOMOR 13

Salinan sesuai aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

TABRANI, SH, M.Hum. Pembina NIP. 19650302 199003 1 019

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MALANG NOMOR 40 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2016

## BAB I

## PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Sebagai tindak lanjut amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan bagian dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan mekanisme tahunan dituangkan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan penyusunannya mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah(RKP). RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Daerah, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Malang dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur yang disusun berdasarkan rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju.

Penjabaran tahun ketiga dari RPJMD Kota Malang Tahun 2013-2018 telah dituangkan kedalam rencana tahunan sebagaimana Peraturan Walikota Malang Nomor 40 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Malang Tahun 2016.

Adapun RKPD 2016 tersebut telah dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan APBD Tahun 2016, setelah sebelumnya melalui proses penyepakatan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2016 sebagaimana amanat Ayat (1) Pasal 83 Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Seiring dengan berjalannya waktu, pelaksanaan RKPD Kota Malang Tahun 2016 mengalami dinamika terkait dengan perubahan kondisi yang ada, Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan antara lain terjadinya perlambatan ekonomi global dan nasional yang berdampak pada perlambatan ekonomi daerah yang dapat digambarkan dari pertumbuhan ekonomi Kota Malang pada tahun 2013 sebesar 6,18%, tahun 2014 sebesar 5,82% dan pada tahun 2015 sebesar 5,22%.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, bahwa RKPD dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan, seperti :

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
- b. Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
- c. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- d. Pergeseran kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Bahwa dalam pelaksanaan sampai dengan satu semester pada tahun perencanaan atau tahun berjalan (2016) ini telah ditemukan berbagai kondisi yang layak dijadikan dasar pertimbangan untuk melakukan perubahan atas dokumen RKPD Tahun 2016. Kondisi ini diperoleh dari hasil evaluasi atas kinerja pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan triwulan ke dua tahun 2016, dimana beberapa poin yang ditemukan, antara lain sebagai berikut:

1. Perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah yang berdampak terhadap pagu yang mengakibatkan terjadinya penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, penambahan atau penghapusan kegiatan;
2. Faktor lain yang mengakibatkan perlunya dilakukan pergeseran kegiatan antar SKPD, perubahan lokasi dan/atau kelompok sasaran, dan penghapusan kegiatan;
3. Adanya kegiatan pada tahun 2015 yang belum dapat diselesaikan, sehingga harus dilanjutkan pada tahun 2016 tapi belum dimasukkan dalam dokumen RKPD atau APBD tahun 2016; dan/atau
4. Kegiatan baru yang harus ditampung dalam Perubahan RKPD Tahun 2015 sebagai upaya untuk mempercepat pencapaian visi dan misi daerah.

Sehubungan dengan hal di atas, maka perlu dilakukan :

'Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016.' Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016 ini dirasakan sangat penting untuk konsistensi dan keselarasan serta kesinambungan upaya pencapaian visi dan misi Walikota Malang dengan lebih efisien dan efektif.

Pada sisi lain, penyusunan dokumen Perubahan RKPD Tahun 2016 ini merupakan pedoman bagi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan selanjutnya, yang meliputi Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2016, Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2016, serta Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2016, sesuai dengan amanat Undang- Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Sebagai Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah, penyusunan Perubahan RKPD tahun 2016 disusun berdasarkan RKPD 2016, dengan menjaga kesinambungan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, evaluasi dan pengawasan, dan tetap memperhatikan dan menekankan pada integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar wilayah, antar ruang, antar waktu, antar urusan pemerintahan maupun antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi termasuk Pemerintah Kabupaten/Kota.

## 1.2. Maksud, Tujuan, dan Dasar Pertimbangan Perubahan

1.2.1. Maksud

Maksud dari Perubahan RKPD tahun 2016 adalah sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUA-PAPBD) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD (PPAS-PAPBD) yang akan disampaikan kepada Badan Anggaran DPRD untuk dibahas, disepakati dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Walikota dan Pimpinan DPRD. Selanjutnya perubahan RKPD ini akan dijabarkan dalam Perubahan RKA SKPD sebagai lampiran Raperda Perubahan APBD untuk dibahas, disepakati dan disetujui DPRD.

## 1.2.2. Tujuan

Penyusunan Perubahan RKPD tahun 2016 ini bertujuan untuk mewujudkan program pembangunan Kota Malang yang terintegrasi dan berkelanjutan sesuai dengan visi, misi dan amanat RPJMD, dengan menyelaraskan program dan kegiatan prioritas pembangunan Kota Malang dengan dinamika terkini. Selanjutnya untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan dengan:

1. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional yang sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada saat ini, dan memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah untuk memberikan jaminan kepastian kebijakan sebagai komitmen Pemerintah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan;
2. Diperolehnya suatu perubahan rencana pembangunan tahunan yang sesuai dengan kebutuhan daerah dan perkembangan yang terjadi di daerah, dengan melihat sumber daya yang ada.
3. Memberikan gambaran mengenai perubahan proyeksi Kerangka Ekonomi Daerah tahun 2016 sebagai patokan dalam penyusunan perubahan rencana pendapatan yang akan digunakan untuk mendanai belanja dan pembiayaan pembangunan daerah;
4. Menyelaraskan dinamika dan perubahan kondisi yang ada dengan tujuan kegiatan prioritas semua SKPD yang disatukan melalui penetapan target Penetapan Kinerja dalam rangka pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Malang, sehingga RKPD ini bisa menjadi instrumen bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Laporan

Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKPD);

## 1.3. Dasar Hukum

Landasan hukum penyusunan Perubahan RKPD ini adalah:

1. Undang- Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 4410);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
9. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 137);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019.
20. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 40 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2016;
21. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 61);
22. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Malang Tahun 2010-2030;
23. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 3);
24. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 4);
25. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 5);
26. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 6);
27. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Malang Tahun 2013-2018;
28. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2014 Nomor 18);
29. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2014 Nomor 19);
30. Peraturan Walikota Malang Nomor 30 Tahun 2015 tentang Penyempurnaan Indikator Kinerja Daerah Kota Malang Tahun 2013-2018;
31. Peraturan Walikota Malang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Malang Nomor 89 Tahun 2015 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2016.

## 1.4. Hubungan Antar Dokumen

Memperhatikan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan bahwa penyusunan APBD berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara dan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman penyusunan APBD, maka untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, perubahan RKPD Tahun 2016 yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun 2016 untuk menyusun Perubahan APBD Tahun 2016.

## 1.5. Sistematika Dokumen RKPD

Dokumen Perubahan RKPD tahun 2015 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I : Pendahuluan, menjelaskan (1) Latar Belakang yang menguraikan mengenai pengertian serta proses penyusunan RKPD Perubahan 2016, (2) Maksud, tujuan

penyusunan Perubahan RKPD 2016, (3) Dasar Hukum, (4) Hubungan Antar Dokumen, yang menjelaskan kedudukan dan keterkaitan antara dokumen Perubahan RKPD 2016 dengan dokumen perencanaan lainnya, (5) Sistematika Dokumen RKPD.

Evaluasi Hasil RKPD tahun lalu dan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan, Memuat kompilasi hasil evaluasi capaian indikator pelaksanaan RKPD Tahun 2015 dan gambaran penyerapan sampai dengan Bulan

BAB II : Mei Tahun 2016.

BAB III :

Arah kebijakan keuangan dan program kegiatan, memuat tentang arah kebijakan keuangan mulai dari pendapatan, belanja dan pembiayaan serta program dan kegiatan yang berisi kegiatan lanjutan tahun 2015, pergeseran kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.

Rencana program dan kegiatan prioritas daerah tersebut mencakup semua rencana program dan kegiatan prioritas yang akan dianggarkan melalui belanja tidak langsung, belanja langsung dan pengeluaran pembiayaan.

BAB IV : Penutup, memuat kaidah pelaksanaan Perubahan RKPD Tahun 2016

## BAB II

## EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

## 2.1 EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD

## 2.1.1 Evaluasi Indikator Kinerja Utama Pembangunan Daerah

Untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kota Malang telah ditetapkan Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2015 tentang Indikator Kinerja Utama sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 94 Tahun 2015, bahwa Indikator Kinerja Utama Kota Malang Tahun 2013-2018 diukur berdasarkan 38 (tiga puluh delapan) indikator kinerja utama dengan target s/d. Tahun 2018 sebagai berikut

Tabel 2.1 INDIKATOR KINERJA UTAMA KOTA MALANG TAHUN 2013-2018

| | | TARGET | TARGET | TARGET | TARGET | TARGET | TARGET |
|-----|------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| NO. | INDIKATOR | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | Angka Partisipasi Kasar SD/MI (%) | 99,63 | 99,63 | 99,63 | 99,63 | 99,63 | 99,63 |
| 2 | Angka Partisipasi Murni SD/MI (%) | 88,92 | 88,92 | 88,95 | 88,97 | 88,99 | 89,03 |
| 3 | Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs (%) | 92,71 | 93,01 | 93,71 | 94,01 | 94,71 | 95,01 |
| 4 | Angka Partisipasi Murni SMP/MTs (%) | 67,07 | 68,01 | 69 | 70 | 71 | 72 |
| 5 | Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK/MA (%) | 80,66 | 84,66 | 88,66 | 92,66 | 96,66 | 100 |
| 6 | Angka Partisipasi Murni SMA/SMK/MA (%) | 58,76 | 60,76 | 62,76 | 64,76 | 66,76 | 68,76 |
| 7 | Angka Melek Huruf | 99,71 | 99,88 | 99,9 | 99,92 | 99,94 | 99,95 |
| 8 | Persentase Angka Kelulusan | | | | | | |
| | - SD/MI | 99,21 | 99,21 | 99,22 | 99,23 | 99,24 | 99,25 |
| | - SMP/MTs. | 99,63 | 99,63 | 99,64 | 99,66 | 99,67 | 99,68 |
| | - SMA/MA/SMK | 99,08 | 99,08 | 99,31 | 99,54 | 99,77 | 100 |
| 9 | Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup | 15,66 | 17 | 16,5 | 16 | 15,5 | 15 |
| 10 | Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup | 149,75 | 135 | 130 | 128 | 125 | 120 |

| NO. | INDIKATOR | TARGET | TARGET | TARGET | TARGET | TARGET | TARGET |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 11 | Rasio Tenaga Medis per satuan penduduk (per 1.000 penduduk | 0,49 | 1,08 | 1,08 | 1,1 | 1,1 | 1,12 |
| 12 | Rasio Posyandu per satuan balita | 1 : 103 | 1 : 103 | 1 : 103 | 1 : 102 | 1 : 102 | 1 : 101 |
| 13 | Persentase penduduk miskin yang mendapatkan fasilitas pengobatan gratis | 62,28 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 |
| 14 | Angka Usia Harapan Hidup (AHH) | 70,82 | 70,92 | 70,95 | 70,98 | 71 | 71,1 |
| 15 | Persentase Koperasi sehat | 43,54 | 46,9 | 49,61 | 56,69 | 59,32 | 62,34 |
| 16 | KontribusiUKM terhadap Total PDRB | 54,39 | 54,41 | 54,51 | 54,67 | 54,73 | 54,87 |
| 17 | Persentase sektor perdagangan, hotel dan restoran terhadap total PDRB | 39,86 | 39,9 | 39,92 | 39,95 | 39,99 | 40,04 |
| 18 | Persentase sektor industri pengolahan terhadap total PDRB | 32,02 | 32,02 | 32,02 | 32,02 | 32,02 | 32,02 |
| 19 | Tingkat Pengangguran Terbuka | 7,14 | 7,07 | 6,9 | 6,8 | 6,7 | 6,59 |
| 20 | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja | 12,79 | 75 | 78 | 80 | 83 | 85 |
| 21 | Ketersediaan pangan (food availiability) | 8,64 | 10,81 | 10,86 | 10,91 | 10,96 | 11,01 |
| 22 | Angka kemiskinan | 4,85 | 4,65 | 4,27 | 3,88 | 3,48 | 3,1 |
| 23 | Persentase penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang mendapatkan penanganan | 40,44 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 |
| 24 | Persentase korban bencana yang tertangani | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 25 | Indeks Pembangunan Gender (IPG) | 72,99 | 73,49 | 74,09 | 74,79 | 75,59 | 76,49 |
| 26 | Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) | 75,41 | 75,91 | 76,51 | 77,21 | 78,01 | 78,91 |
| 27 | Persentase penurunan kerusuhan bermotif SARA | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 28 | Persentase penurunan angka kriminalitas | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |

| NO. | INDIKATOR | TARGET | TARGET | TARGET | TARGET | TARGET | TARGET |
|-------|---------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 29 | Persentase penurunan kasus pelanggaran Perda | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 30 | Luasan kawasan kumuh | 608,6 | 593,26 | 520 | 360 | 260 | 80 |
| 31 | Persentase jalan kota dalam kondisi baik | 90,59 | 92 | 65 | 96 | 97 | 98 |
| 32 | Persentase layanan air bersih | 84 | 85 | 85,5 | 87 | 90 | 95 |
| 33 | Persentase luasan RTH | 15,92 | 15,93 | 15,94 | 15,95 | 15,96 | 15,97 |
| 34 | Persentase pelanggaran tata ruang yang tertangani | 90,48 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 35 | Jumlah SKPD yang ditetapkan sebagai WBK | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 36 | Nilai SAKIP Kota Malang | 63,64 | 65 | 65 | 66 | 67 | 68 |
| 37 | Opini BPK | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP |
| 38 | Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) | 75,34 | 76,65 | 77,16 | 77,66 | 78,16 | 78,66 |

Adapun hasil evaluasi terhadap capaian Indikator Kinerja Utama tersebut dapat di gambarkan sebagaimana tabel 2.2

Tabel 2.2 EVALUASI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2014 S/D. 2015 DAN TARGET CAPAIAN AKHIR TAHUN 2016

| INDIKATOR KINERJA UTAMA | REALISASI 2014 | REALISASI 2015 | TARGET 2016 |
|---------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI | 93,92% | 95,99% | 99,63 |
| 2. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI | 82,46% | 85,87% | 88,97 |
| 3. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs | 93,16% | 76,83% | 94,01 |
| 4. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs | 68,90% | 58,52% | 70 |
| 5. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA | 93,83% | 117,39% | 92,66 |
| 6. Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA | 69,99% | 90,89% | 64,76 |
| 7. Angka Melek Huruf | 97,51% | 99,91% | 99,92 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------|
| 8. | Angka Kelulusan | | | |
| - SD | - SD | 99,89% | 99% | 99,23 |
| - SMP | - SMP | 97,07% | 99% | 99,66 |
| - SMA | - SMA | 96,63% | 98% | 99,54 |
| 9. | Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup (KH) | 15,75 | 9,44 | 16 |
| 10. | Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup (KH) | 97,97 | 65,13 | 128 |
| 11. | Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk (per 1.000 penduduk) | 1,94 | 1,57 | 1,1 |
| 12. | Rasio Posyandu per Satuan Balita | 1:100 | 1:94 | 1 : 102 |
| 13. | Persentase Penduduk Miskin yang mendapatkan fasilitas pengobatan gratis | 100% | 100,00% | 76 |
| 14. | Angka Usia Harapan Hidup (AHH) | 71,14 | 71,14 | 70,98 |
| 15. | Persentase koperasi sehat | 38% | 38,06% | 56,69 |
| 16. | Kontribusi UKM terhadap Total PDRB | 54,81% | 35,86% | 54,67 |
| 17. | Persentase sektor perdagangan, hotel dan restoran terhadap total PDRB | 39,86% | 37,67% | 39,95 |
| 18. | Persentase sektor industri pengolahan terhadap total PDRB | 11,55% | 22% | 32,02 |
| 19. | Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) | 1,73 | 1,76% | 6,8 |
| 20. | Tingkat partisipasi angkatan kerja | 66,74% | 51% | 80 |
| 21. | Ketersediaan pangan (food availability) | 8,13 | 8,86 | 10,91 |
| 22. | Angka kemiskinan | 4,73 | 4,20% | 3,88 |
| 23. | Persentase penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang mendapatkan penanganan | 5,19% | 18,87% | 17 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 |
|----|---------------------------------------------------|--------|--------|-------|
| 24 | Persentase korban bencana yang tertangani | 100% | 100% | 100 |
| 25 | Indeks Pembangunan Gender (IPG) | 72,24 | 72,99 | 74,79 |
| 26 | Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) | 75,41 | 72,99 | 77,21 |
| 27 | Persentase penurunan kerusuhan bermotif SARA | 0% | 17% | 15 |
| 28 | Persentase penurunan angka kriminalitas | 0% | 28,41% | 16 |
| 29 | Persentase penurunan kasus pelanggaran Perda | 4% | 4,37% | 5 |
| 30 | Luasan kawasan kumuh | 608,6 | 550,10 | 360 |
| 31 | Persentase jalan kota dalam kondisi baik | 97% | 98% | 96 |
| 32 | Persentase layanan air bersih | 62% | 64% | 87 |
| 33 | Persentase luasan RTH | 12,39% | 15,98% | 15,95 |
| 34 | Persentase pelanggaran tata ruang yang tertangani | 100% | 100% | 95 |
| 35 | Jumlah SKPD yang ditetapkan sebagai WBK | 0 | 0 | 4 |
| 36 | Nilai SAKIP Kota Malang | 57,69 | 61,91 | 66 |
| 37 | Opini BPK | WTP | WTP | WTP |
| 38 | Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) | 75 | 79,56 | 77,66 |

Evaluasi terhadap capaian Indikator Kinerja Utama tersebut secara umum dapat digambarkan melalui capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Malang 5 tahun terakhir, dimana IPM Kota Malang menduduki peringkat ke-3 (tiga) diantara kabupaten/kota di Jawa Timur dengan urutan Kota Surabaya, Kota Mojokerto dan ketiga adalah Kota Malang.

Sedangkan secara komposit Indeks Kesehatan yang dihitung dari Angka Harapan Hidup berada pada peringkat 16 (enam belas) apabila dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Untuk Indeks Pendidikan yang dihitung dari Rata-rata Lama Sekolah dan

Melek Huruf Kota Malang masih tetap menduduki peringkat pertama di antara Kabupaten/Kota di jawa Timur. Dan Untuk Indeks Ekonomi yang di hitung dari Kemampuan daya Beli menduduki peringkat ke 3 (tiga) di antara Kabupaten/Kota di Jawa Timur.

Gambar 2.1 GRAFIK NILAI IPM KOTA MALANG 5 TAHUN TERAKHIR


Peningkatan nilai IPM Kota Malang disebabkan adanya peningkatan pada sisi-sisi komposit pembentuk IPM yaitu Angka Harapan Hidup, Rata-rata Lama Sekolah, serta Kemampuan Daya Beli di masyarakat.

Apabila dibandingkan dengan IPM Jawa Timur. pada tahun 2014 IPM Kota Malang masih berada pada posisi diatas nilai Indeks JawaTimur.

Gambar 2.2 GRAFIK PERBANDINGAN NILAI IPM KOTA MALANG DAN JAWA TIMUR TAHUN 2014


Secara umum Indeks Pembangunan Manusia Kota Malang apabila dibandingkan dengan wilayah di Malang Raya yang terdiri dari Kota Malang, Kabupaten Malang dan Kota Batu, masih menduduki peringkat ke-1 baik secara keseluruhan maupun secara komposit per komponen pembentuk Indeks Pembangunan Manusia (Indeks Kesehatan, Indeks Pendidikan dan Indeks Daya Beli)

Disamping IPM, untuk mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi salah satu Indikator yang digunakan adalah pertumbuhan ekonomi, berdasarkan PDRB bahwa Kota Malang pada 3 tahun terakhir berangsur naik mulai tahun 2011 sebesar 6,04, tahun 2012 sebesar 6,26, tahun 2013 sebesar 6,18, tahun 2014 sebesar 5,82 dan tahun 2015 sebesar 5,22. Adapun pelambatan ekonomi pada 2 (dua) tahun terakhir dipengaruhi adanya pelambatan ekonomi global dan nasional.

Seiring dengan berbagai upaya penjabaran dan implementasi program pembangunan terjadi distorsi pembangunan salah satunya kemiskinan. Berbagai strategi untuk mengatasi distorsi tersebut menunjukkan hasil yang menggembirakan bahwa angka kemiskinan Kota Malang 3 tahun terakhir berangsur menurun dari 4,85% pada tahun 2013 dan 4,20% pada tahun 2015 sebagaimana gambar tersebut dibawah ini.

Gambar 2.3 ANGKA KEMISKINAN KOTA MALANG TAHUN 2013 S/D. 2015


## 2.1.2 Evaluasi realisasi penyerapan anggaran.

Penyerapan anggaran memang penting untuk mendorong terciptanya multiplier effect terhadap ekonomi sehingga belanja pemerintah turut menjadi penentu pertumbuhan ekonomi. Kegagalan target penyerapan anggaran akan berakibat hilangnya manfaat belanja. Karena dana yang telah dialokasikan ternyata tidak semuanya dapat dimanfaatkan yang berarti terjadi dana yang menganggur. Padahal apabila pengalokasian anggaran efisien, maka meskipun dengan adanya keterbatasan sumber dana, negara masih dapat mengoptimalkan pendanaan kegiatan strategis lainnya.

Adapun evaluasi realisasi penyerapan anggaran pada jenis Belanja Langsung pada masing-masing SKPD Kota Malang dapat digambarkan sebagai berikut.

Tabel 2.3

## PENYERAPAN ANGGARAN BERDASARKAN SKPD S/D. AKHIR BULAN MEI TAHUN 2016

| No. | Uraian | ANGGARAN BELANJA LANGSUNG | REALISASI BELANJA LANGSUNG | PERSENTASE (%) |
|-------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat | 11.315.890.000,00 | 2.840.146.492,00 | 25,10 |
| 2 | Badan Kepegawaian Daerah | 6.000.000.000,00 | 1.717.232.049,00 | 28,62 |
| 3 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 6.000.000.000,00 | 2.041.639.624,00 | 34,03 |
| 4 | Badan Lingkungan Hidup | | | 15,03 |
| 5 | Badan Pelayanan Perizinan Terpadu | 5.175.632.000,00 | 777.873.067,00 | 23,81 |
| 6 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 7.100.000.000,00 | 1.690.582.600,00 | 38,33 |
| 7 | Badan Pengelola | 3.500.000.000,00 | 1.341.494.109,00 | 19,03 |
| 8 | Keuangan dan Aset Daerah | 15.000.000.000,00 | 2.854.242.145,00 | 13,14 |
| 9 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bagian Hubungan | 14.416.000.000,00 11.525.000.000,00 | 1.894.969.150,00 2.868.925.780,00 | 24,89 |
| | Masyarakat Bagian Hukum | | 1.143.132.110,00 | 22,36 |
| 10 | Bagian Kerjasama dan | 5.112.260.000,00 | | |
| 11 | Penanaman Modal | 1.520.000.000,00 | 574.368.000,00 | 37,79 |
| 12 13 | Bagian Kesejahteraan Rakyat | 15.000.000.000,00 3.500.000.000,00 | 3.993.427.500,00 791.915.000,00 | 26,62 22,63 |
| 14 | Bagian Organisasi Bagian Pembangunan | 3.000.000.000,00 | 530.706.000,00 | 17,69 |
| 15 | Bagian Pemerintahan | 12.160.000.000,00 | 3.295.466.600,00 | 27,10 |
| 16 | Bagian Perekonomian | 1.147.500.000,00 | 549.686.900,00 | 47,90 |
| 17 | Bagian Umum | 22.500.000.000,00 | 5.215.142.319,00 | 23,18 |
| | | | 26.107.025.544,00 | 38,38 |
| 18 19 | Dinas Kebersihan dan Pertamanan Dinas Kebudayaan dan | 68.015.683.400,00 9.307.660.000,00 | 2.044.435.408,00 | 21,97 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|---------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------|
| 20 | Dinas Kepemudaan dan Olahraga | 7.000.000.000,00 | 1.478.420.718,00 | 21,12 |
| 21 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 4.500.000.000,00 | 1.562.602.673,00 | 34,72 |
| 22 | Dinas Kesehatan | 65.357.010.300,00 | 9.749.149.592,16 | 14,92 |
| 23 | Dinas Ketenagakerjaan | 5.000.000.000,00 | 453.943.916,00 | 9,08 |
| 24 | dan Transmigrasi Dinas Komunikasi dan Informatika | 10.000.000.000,00 | 3.776.165.818,00 | 37,76 |
| 25 | Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah | 4.500.000.000,00 | 2.193.668.686,00 | 48,75 |
| 26 | Dinas Pasar | 10.250.000.000,00 | 2.444.491.646,00 | 23,85 |
| 27 | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Pengawasan Bangunan | 224.539.267.225,00 | 4.671.325.190,00 | 2,08 |
| 28 | Dinas Pendapatan Daerah | 15.500.000.000,00 | 1.953.002.515,00 | 12,60 |
| 29 | Dinas Pendidikan | 178.306.469.930,03 | 44.317.134.509,00 | 24,85 |
| 30 | Dinas Perhubungan | 8.372.520.000,00 | 1.912.105.416,00 | 22,84 |
| 31 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | 10.216.196.000,00 | 3.042.676.321,00 | 29,78 |
| 32 | Dinas Pertanian | 6.632.060.000,00 | 1.936.677.556,00 | 29,20 |
| 33 | Dinas Sosial | 7.150.000.000,00 | 1.835.963.022,00 | 25,68 |
| 34 | Inspektorat | 3.323.084.622,00 | 796.884.075,00 | 23,98 |
| 35 | Kantor Ketahanan | 2.500.000.000,00 | 778.015.000,00 | 31,12 |
| 36 | Pangan Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah | 5.000.000.000,00 | 1.756.320.116,00 | 35,13 |
| 37 | Kecamatan Blimbing | 950.000.000,00 | 135.626.131,00 | 14,28 |
| 38 | Kecamatan | 1.160.000.000,00 | 180.887.640,00 | 15,59 |
| 39 | Kedungkandang Kecamatan Klojen | 950.000.000,00 | 352.010.103,00 | 37,05 |
| 40 | Kecamatan Lowokwaru | 950.000.000,00 | 457.766.726,00 | 48,19 |
| 41 | Kecamatan Sukun | 1.160.000.000,00 | 418.