PERATURAN BUPATI MA Nomor 55 Tahun 2015 tentang PENYAMPAIAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN BANJAR (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN PERATURAN BUPATI BANJAR NOMOR 55 TAHUN 2015
TENTANG
PENYAMPAIAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN BANJAR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANJAR,
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan ketentuan dalam Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 dipandang perlu Regulasi Daerah yang mengatur tentang Penyampaian Laporan pertanggungjawaban Pelakanaan APBD sebagai acuan dan pedoman dalam pelaksanaan pelaporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD di Kabupaten Banjar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar;
Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang PembPentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndangn Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor );
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Stándar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5272);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01);
23. Peraturan Bupati Banjar Nomor 49 tahun 2011 tentang sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 49).
24. Peraturan Bupati Banjar Nomor 23 tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2014 Nomor 23).
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN BUPATI TENTANG PENYAMPAIAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN BANJAR
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Bupati adalah Bupati Banjar.
3. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara/daerah selama suatu periode.
4. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.
5. Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD.
6. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu.
7. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
8. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.
9. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA dan pembiayaan, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
10. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang
PENJELASAN
Pembukaan
atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Neraca, LO, LPE, LRA, LPSAL, LAK dan CaLK dalam rangka pengungkapan yang memadai.
11. Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan
setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.
12. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL akhir.
13. Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disebut SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan Pemerintah.
14. Sistem Pengendalian Intern adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh manajemen yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian efektivitas, efisiensi, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan keandalan penyajian laporan keuangan Pemerintah.
15. Sistem Akuntansi Pemerintahan adalah rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah.
16. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
17. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan Pengguna Anggaran yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada Entitas Pelaporan.
18. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah kepala badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
19. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah daerah.
20. Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah.
21. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
22. Perusahaan Daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
## BAB II
## TUJUAN
##
PENJELASAN
Pasal 2
Penyampaian pelaporan pertanggungjawaban keuangan bertujuan untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi di lingkungan Pemerintah Daerah sehingga kepada setiap pengelola keuangan daerah diwajibkan untuk menyampaikan laporan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan sesuai ketentuan dalam b
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB IV

## BATAS WAKTU PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN

## Pasal 6

- (1) Komponen laporan keuangan yang disampaikan adalah yang sudah bersifat final, lengkap dan sesuai dengan kaidah akuntansi.
- (2) Penyampaian Laporan Keuangan dilakukan dalam batas waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (3) Penyampaian Laporan dilengkapi dengan Dokumen pertanggungjawaban pengelolaan Keuangan berupa :
- a. Buku Kas Umum;
- b. Ringkasan pengeluaran per-rincian obyek yang disertai bukti-bukti pengeluaran yang sah atas pengeluaran dari setiap rincian obyek yang tercantum dalam ringkasan pengeluaran per-rincian obyek;
- c. Bukti atas penyetoran PPN/PPh ke kas Negara;
- d. Berita acara pemeriksaan kas
- e. Register penutupan kas
- f. Laporan penutupan kas bulanan.
- (4) Bendahara secara administratif wajib mempertanggungjawabkan SPJ kepada PA/KPA paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (5) Bendahara secara fungsional wajib mempertanggungjawabkan SPJ kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (6) Untuk pelaksanaan pemeriksaan keuangan, dokumen pertanggungjawaban disampaikan pula kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

## BAB V

## SANKSI ADMINISTRASI

## Pasal 7

- (1) Setiap keterlambatan penyampaian Laporan Keuangan oleh Pengguna Anggaran/kuasa Pengguna Anggaran pada satuan kerja perangkat daerah yang disebabkan oleh kesengajaan dan/atau kelalaian, Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah dapat memberi sanksi berupa

penangguhan pelaksanaan anggaran atau penundaan pencairan dana (uang persediaan).

- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membebaskan Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran dari kewajiban penyampaian Laporan Keuangan.

## Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura pada tanggal 25 Nopember 2015

PENJABAT BUPATI BANJAR, ttd

H. RACHMADI KURDI

Diundangkan di Martapura pada tanggal 25 Nopember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR, ttd

## H. NASRUN SYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2015 NOMOR 55

A. NERACA

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANJAR

NOMOR TAHUN 2015

TANGGAL NOPEMBER 2015

## PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR NERACA

Per 31 Desember 20X1 dan 20X0

(Dalam Rupiah)

| Uraian | 20X1 | 20X0 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| ASET ASET LANCAR Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara Penerimaan Kas di BLUD Investasi Jangka Pendek | | |
| Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Lainnya Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran | | |
| Piutang Dana Perimbangan | | |
| Bagian Lancar Pinjaman kepada Negara | | |
| Perusahaan | | |
| Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah | | |
| Pusat | | |
| Daerah | | |
| Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan | | |
| Piutang Lainnya | | |
| Persediaan | | |
| Pinjaman kepada Perusahaan Daerah | | |
| Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya | | |
| Investasi dalam Surat Utang Negara | | |
| Investasi dalam Proyek Pembangunan | | |
| Investasi Non Permanen Lainnya | | |
| Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah Daerah | | |
| Permanen Lainnya | | |
| Investasi | | |

| ASET TETAP | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Tanah | |
| Peralatan dan Mesin | |
| Gedung dan Bangunan | |
| Jalan, Irigasi, dan Jaringan | |
| Aset Tetap Lainnya | |
| Konstruksi dalam Pengerjaan | |
| Akumulasi Penyusutan | |
| Jumlah Aset Tetap | |
| Dana Cadangan | |
| Jumlah Dana Cadangan | |
| ASET LAINNYA Tagihan Penjualan Angsuran Tuntutan Perbendaharaan Tuntutan Gaji Rugi Kemitraan dengan Pihak Ketiga Aset Tak Berwujud Aset Lain-lain Jumlah Aset Lainnya | |
| KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Utang Bunga Bagian Lancar Utang Dalam Negeri Pemerintah Pusat Bagian Lancar Utang Dalam Negeri Pemerintah Daerah Lainnya Bagian Lancar Utang Dalam Negeri Lembaga Keuangan Bukan Bank Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Bagian Lancar Utang Jangka | |
| - - - Obligasi Panjang Lainnya Utang Jangka Pendek Lainnya Jumlah Kewajiban Jangka KEWAJIBAN JANGKA PANJANG Utang Dalam Negeri - Pemerintah Pusat Utang Dalam Negeri - Pemerintah Lainnya Utang Dalam Negeri - Lembaga Bank Utang Dalam Negeri - Lembaga Bukan Bank Utang dalam Negeri - Obligasi | |
| Pendek Daerah Keuangan Keuangan Utang Jangka Panjang Lainnya Jumlah Kewajiban Jangka Panjang | |
| EKUITAS | |
| DANA CADANGAN | DANA CADANGAN |

## B. LAPORAN OPERASIONAL UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31DESEMBER....

## (Dalam Rupiah)

| NO | Uraian | 20X1 | 20X0 | Kenaikan/ Penurunan | (%) |
|----------|--------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------|-------|
| 1 | Pendapatan | | | | |
| 1.1 | Pendapatan Asli Daerah | | | | |
| 1.1.1 | Pendapatan Pajak Daerah | | | | |
| 1.1.2 | Pendapatan Retribusi Daerah | | | | |
| 1.1.3 | Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | | | | |
| 1.1.4 | Pendapatan Asli Daerah Lainnya | | | | |
| 1.2 | Pendapatan Transfer | | | | |
| 1.2.1 | Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan | | | | |
| 1.2.1 .1 | Dana Bagi Hasil Pajak | | | | |
| 1.2.1 .2 | Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) | | | | |
| 1.2.1 .3 | Dana Alokasi Umum | | | | |
| 1.2.1 .4 | Dana Alokasi Khusus | | | | |
| 1.2.2 | Transfer Pemerintah Pusat- Lainnya | | | | |
| 1.2.2 .1 | Dana Otonomi Khusus | | | | |
| 1.2.2 .2 | Dana Penyesuaian | | | | |
| 1.2.3 | Transfer Pemerintah Provinsi | | | | |
| 1.2.3 .1 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak | | | | |
| 1.2.3 | Pendapatan Bagi Hasil Lainnya | | | | |
| .2 1.4 | Lain-lain Pendapatan yang Sah | | | | |
| 1.4.1 | Pendapatan Hibah | | | | |
| 1.4.2 | Pendapatan Dana Darurat | | | | |
| 1.4.3 | Pendapatan Lainnya | | | | |
| 2 | Jumlah Pendapatan | | | | |
| 2.1 | Beban Beban Pegawai | | | | |
| 2.2 2.3 | Belanja Persediaan Belanja Jasa | | | | |
| 2.4 | Beban | | | | |
| 2.5 | Pemeliharaan Dinas | | | | |
| | Beban Perjalanan Beban Bunga | | | | |
| 2.6 2.7 | Beban Subsidi | | | | |
| 2.8 | Beban Hibah | | | | |
| 2.9 | Beban Bantuan Sosial | | | | |
| 2.10 | Beban Penyusutan | | | | |
| 2.11 | Beban Transfer | | | | |

| 2.12 | Beban Lain-lain |
|--------|------------------------------------------------------|
| | Jumlah Beban |
| | Jumlah Transfer |
| | SURPLUS/(DEFISIT) DARI OPERASI |
| 3 | SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL |
| 3.1 | Surplus Penjualan Aset Non Lancar |
| 3.1.1 | Surplus Penyelesaian Kewajiban Panjang |
| 3.1.2 | Defisit Penjualan Aset Non Lancar |
| 3.1.3 | Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang |
| 3.1.4 | Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional |
| 3.1.5 | SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA |
| 3.1.6 | POS LUAR BIASA |
| | Pendapatan Luar Biasa |
| 3.2 | Beban Luar Biasa |
| 3.2.1 | Jumlah Pos Luar Biasa |
| 3.2.2 | SURPLUS/(DEFISIT) DARI OPERAS-LO |

## C. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

## PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR

SKPD...

## LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

## UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

| No. | URAIAN | 20X1 | 20X0 |
|-------|-------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1 | EKUITAS AWAL | XXX | XXX |
| 2 | SURPLUS/DEFISIT-LO | XXX | XXX |
| 3 | Dampak kumulatif perubahan kebijakan / kesalahan mendasar : | | |
| 4 | KOREKSI NILAI PERSEDIAAN | XXX | XXX |
| 5 | SELISIH REVALUASI ASET TETAP | XXX | XXX |
| 6 | LAIN-LAIN | XXX | XXX |
| 7 | EKUITAS AKHIR | XXX | XXX |

## D. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

## PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR SKPD ... LAPORAN REALISASI ANGGARAN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER....

(Dalam Rupiah)

| Nomo r Urut | Uraian | Anggara n 20X1 | Realisas i 20X1 | % | Realisas i 20X0 |
|---------------|--------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-----|-------------------|
| 1 | Pendapatan | | | | |
| 1.1 | Pendapatan Asli Daerah | | | | |
| 1.1.1 | Pendapatan pajak daerah | | | | |
| 1.1.2 | Pendapatan retribusi daerah | | | | |
| 1.1.3 | Pendapatan hasil pengelolaan Kekayaan daerah yang Dipisahkan | | | | |
| 1.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Jumlah | | | | |
| 2.1 | Belanja | | | | |
| 2.1.1 | Belanja Pegawai | | | | |
| 2.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | | | | |
| 2.2 | Belanja Modal | | | | |
| 2.2.1 | Belanja Tanah | | | | |
| 2.2.2 | Belanja Peralatan dan Mesin | | | | |
| 2.2.3 | Belanja Gedung dan Bangunan | | | | |
| 2.2.4 | Belanja Jalan,Irigas i dan Jaringan | | | | |
| 2.2.5 | Belanja Aset Tetap Lainnya | | | | |
| 2.2.6 | Belanja Aset Lainnya | | | | |
| | Jumlah Surplus / (Defisit) | | | | |

## E. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

## PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

| PENDAHULUAN | PENDAHULUAN | PENDAHULUAN |
|---------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Bab I | Pendahuluan | Pendahuluan |
| | 1.1 | Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan |
| | 1.2 | Landasan hukum penyusunan laporan keuangan |
| | 1.3 | Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan |
| Bab II | Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD | Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD |
| | 2.1 | Ekonomi Makro/Ekonomi Regional |
| | 2.2 | Kebijakan keuangan |
| | 2.3 | Indikator pencapaian target kinerja APBD |
| Bab III | Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan | Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan |
| | 3.1 | Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan |
| | 3.2 | Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan |
| Bab IV | Kebijakan akuntansi | Kebijakan akuntansi |
| | 4.1 | Entitas pelaporan |
| | 4.2 | Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan |
| | 4.3 | Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan |
| | 4.4 | Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP |
| | 4.5 | Kebijakan akuntansi tertentu |
| Bab V | Penjelasan pos-pos laporan keuangan | Penjelasan pos-pos laporan keuangan |
| | 5.1 | LRA |
| | | 5.1.1 Pendapatan-LRA |
| | | 5.1.2 Belanja |
| | | 5.1.3 Pembiayaan |
| | 5.2 | Laporan Perubahan SAL |
| | | 5.2.1 Perubahan SAL |

| | 5.3 | LO | |
|---------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| | | 5.3.1 | Pendapatan-LO |
| | | 5.3.2 | Beban |
| | | 5.3.2 | Kegiatan Non Operasional |
| | | 5.3.4 | Pos Luar Biasa |
| | 5.4 | Laporan Perubahan Ekuitas | Laporan Perubahan Ekuitas |
| | | 5.4.1 | Perubahan Ekuitas |
| | 5.5 | Neraca | |
| | | 5.5.1 | Aset |
| | | 5.5.2 | Kewajiban |
| | | 5.5.3 | Ekuitas |
| | 5.6 | Laporan Arus Kas | Laporan Arus Kas |
| | | 5.6.1 | Arus Kas dari Operasi |
| | | 5.6.2 | Arus Kas dari Investasi Aset Non Keuangan |
| | | 5.6.3 | Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan |
| | | 5.6.4 | Arus Kas dari AKtivitas Transitoris |
| Bab VI | Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan | Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan | Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan |
| Bab VII | Penutup | Penutup | Penutup |

PENJABAT BUPATI BANJAR,


H. RACHMADI KURDI