Unknown Unknown Nomor 13 Tahun 2005 tentang IZIN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU PADA KAWASAN HUTAN PRODUKSI POLA PARTISIPASI MASYARAKAT DI KABUPATEN KERINCI (berlaku 1 Januari 2005)
Pembukaan
Menimbang :
- a. bahwa dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 541/KptsII/200 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 05.1/KPTS-II/2000 tentang Kriteria dan Standar Perizinan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan dan Perizinan Pemungutan Hasil Hutan
pada Hutan Produksi Alam, maka ketentuan Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu Pada Kawasan Hutan Pola Partisipasi Masyarakat di Kabupaten Kerinci yang diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2002 yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 tahun 2002 Seri B Nomor 6 Tanggal 14 Januari 2002 harus ditinjau kembali dan dicabut ;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci.
Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undangundang (LN. Tahun 1958 Nomor 108, TLN. Nomor 1643);
2. Undang-undang Republik Indonesi Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (LN.Tahun 1990 Nomor 49, TLN Nomor 3419 );
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (LN. Tahun 1997 Nomor 41, TLN. Nomor 3685)
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ( LN.Tahun 1997 Nomor 68, TLN Nomor 3699 );
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (LN Tahun 1999 Nomor 75, TLN Nomor 3851);
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ( LN.Tahun 1999 Nomor 167, TLN Nomor 3888 );
7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (LN. Tahun 2000 Nomor 246, TLN. Nomor 4048);
8. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
9. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor );
10. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
11. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
12. Peraturan pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (LN. Tahun Nomor 119);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan lain-lain;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah;
16. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 485 / KPTS-II / 1989 tanggal 18 September 1989 tentang Sistem Silvikultur Pengelolaan
17. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 316/KPTSII/1999 tanggal 07 Mei 1999 tentang Tata Usaha Hasil Hutan.
18. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 541/KPTS-II/2002 tanggal 21 Februari 2002 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 05.1/KPTS-II/2000 tentang Kriteria dan Standar Perizinan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan dan Perizinan Pemungutan Hasil Hutan pada Hutan Produksi Alam
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten .
Dengan persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KERINCI DAN BUPATI KERINCI
M E M U T U S K A N :
Menetapkan :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI NOMOR 9 TAHUN 2002 TENTANG IZIN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU PADA KAWASAN HUTAN PRODUKSI POLA PARTISIPASI MASYARAKAT DI KABUPATEN KERINCI
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembar Daerah Kabupaten Kerinci.

Penetapan: Ditetapkan di Sungai Penuh Pada tanggal 11 Januari 2005

Penandatangan: BUPATI KERINCI dto H. FAUZI SIIN
PENJELASAN
Pembukaan
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI NOMOR 13 TAHUN 2005
## T E N T A N G PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI NOMOR 9 TAHUN 2002 TENTANG IZIN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU PADA KAWASAN HUTAN PRODUKSI POLA PARTISIPASI MASYARAKAT DI KABUPATEN KERINCI
## I. PENJELASAN UMUM
Dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggungjawab dan dalam upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah, maka dengan keluarnya Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 541/Kpts-II/200 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 05.1/KPTS-II/2000 tentang Kriteria dan Standar Perizinan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan dan Perizinan Pemungutan Hasil Hutan pada Hutan Produksi Alam, maka ketentuan Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu Pada Kawasan Hutan Pola Partisipasi Masyarakat di Kabupaten Kerinci yang diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2002 yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 tahun 2002 Seri B Nomor 6 Tanggal 14 Januari 2002 harus ditinjau kembali dan dicabut dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 13 Tahun 2005 Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 13 Tahun 2005 Seri C Nomor 8.
## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
Pasal I Cukup Jelas
Pasal II Cukup Jelas
Disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci :
Nomor :
1 Tahun 2005
Tanggal :
11 Januari 2005
Tentang :
Persetujuan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci tentang 16 (enam belas ) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci
## Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci
Nomor
: 13 Tahun 2005
Tanggal
: 17 Januari 2005
S e r i
: C
Nomor
: 8
## SEKRETARIS DAERAH KERINCI
## Ir. ZUBIR MUCHTAR
Pembina Tk I NIP. 430 004 969