PERATURAN BUPATI TOBAN Nomor 45 Tahun 2016 tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI TOBAN NOMOR 45 TAHON 2011 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang a. bahwa guna meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil, maka dipandang perlu menyesuaikan tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan beban kerja atau kondisi kerja atau kelangkaan profesi dan/ a tau pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Tuban Nomor 45 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Bupati Tu.ban Nomor 45 Tahun 2013;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tuban Nomor 45 Tahun 2011 tentang Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil;
Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung J awab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 06 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2007 Seri E Nomor 21);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI TUBAN NOMOR 45 TAHUN 2011 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL.
Pasal I
Peraturan Bupati Tuban Nomor 45 Tahun 2011 tentang Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri E Nomor 30) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati :
- a. Nomor 39 Tahun 2012 (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri E Nomor 30)
- b. Nomor 45 Tahun 2013 (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2013 Seri E Nomor 43)
diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Tuban.
2. Bupati adalah Bupati Tuban.
3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban.
4. Tambahan penghasilan adalah penghasilan yang diberikan kepada PNS untuk meningkatkan kesejahteraannya
Pasal 6
- (1) Tambahan penghasilan yang berupa tunjangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) diberikan kepada PNS dengan ketentuan:
- a. Tunjangan Daerah diberikan dengan memperhatikan faktor intensitas kerja, disiplin kerja, tanggungjawab, dan pelaksanaan tugas; dan
- b. Tunjangan Daerah diberikan kepada Pejabat Struktural dengan memperhatikan jenjang eselon, Pejabat Fungsional diberikan berdasarkan f j:njangjabatannya dan Fungsional Umum.
\,
- (2) Tunjangan Daerah diberikan setiap bulan dengan besaran sebagaimana tersebut pada
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran I dan II .

## Pasal 6 B

- (1) Tunjangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 A ayat (1) terdiri dari :
- a. Tunjangan Daerah yang diberikan berdasarkan tingkat kehadiran PNS; dan
- b. Tunjangan Daerah yang diberikan berdasarkan laporan kerja individu serta serapan anggaran SKPD.
- (2) Tunjangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar 50 % (lima puluh persen) dari besaran tunjangan daerah berdasarkan tingkat kehadiran PNS.
- (3) Tunjangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar 50 % (lima puluh persen) dari besaran tunjangan daerah dengan ketentuan:
1. 75% (tujuh puluh lima persen) dari besaran tunjangan daerah berdasarkan laporan kerja individu; dan
2. 25% (dua puluh lima persen) dari besaran tunjangan daerah berdasarkan serapan anggaran SKPD.

## Pasal 6 C

Tingkat kehadiran PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 B ayat (1) huruf a diperhitungkan dari jumlah kehadiran PNS pada hari kerja setiap bulannya dan apabila PNS tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah, dikurangi 3 % (tiga persen) per hari dari besaran tunjangan daerah berdasarkan tingkat kehadiran PNS.

## Pasal 6 D

- (1) Laporan kerja individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 B ayat (1) huruf b merupakan laporan kegiatan dinas setiap PNS pada setiap hari.
- (2) Laporan kerja individu dibuat dalam buku laporan kerja PNS sebagaimana tercantum dalam lampiran III, yang dibuat setiap hari oleh PNS dan diparaf oleh atasan langsung.
- (3) Dalam hal atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan \;' ia;at dimintakan kepada atasan atasan langsungnya.


- (4) Dalam hal PNS tidak memenuhi laporan kerja individu maka PNS tidak menerima tunjangan daerah yang diberikan berdasarkan laporan kerja individu dan dapat menerima tunjangan daerah yang diberikan berdasarkan serapan anggaran SKPD dan tingkat kehadiran apabila memenuhi ketentuan yang di persyara tkan.

## Pasal 6 E

- (1) Tunjangan Daerah berdasarkan serapan anggaran SKPD diberikan apabila SKPD PNS yang bersangkutan dapat memenuhi target serapan anggaran SKPD.
- (2) Target serapan anggaran SKPD adalah 70 % (tujuh puluh persen) dari Surat Penyediaan Dana (SPD) yang batas penentuan target serapan anggaran SKPD pada tanggal 15 Desember 2016.
- (3) Dalam hal SKPD tidak memenuhi target serapan anggaran SKPD maka tunjangan daerah yang berdasarkan serapan anggaran SKPD tidak diberikan kepada semua PNS pada SKPD tersebut, sedangkan tunjangan daerah yang berdasarkan pada tingkat kehadiran dan laporan kerja individu dapat diberikan -apabila memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan.
3. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) dihapus, ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga berbunyi se bagai beriku t :

## Pasal 7

- (1) Dihapus
- (2) Tunjangan Daerah yang diterima Pejabat Struktural, Staf dan Pejabat Fungsional tidak diberikan apabila:
- a. menjalani cuti di luar tanggungan negara ;
- b. menjalani cuti besar ;
- c. tidak hadir tanpa keterangan yang sah lebih da.ri 5 (lima) hari selama 1 bulan;
- d. menjalani cuti alasan penting lebih dari 12 (dua belas) hari ;
- e. menjalani cuti sakit lebih dari 12 (dua belas) hari ;
- f. mengikuti tugas belajar ;
- g. menjalani tugas di luar instansi Pemerintah Kabupaten Tuban ;
- h. menjalani bebas tugas ( masa persiapan pensiun) ;

J


- i. menjadi kepala desa ; atau i ;iberhentikan sementara dari jabatan negeri.

- (3) Tunjangan Daerah diberikan kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban kecuali Guru, Pengawas Sekolah dan Pegawai Negeri yang ditempatkan sebagai karyawan/karyawati pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Badan Layanan Umum Daerah.
4. Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 7 A sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 7 A

Pencairan tunjangan daerah ini dengan kelengkapan berkas sebagai berikut:

- a. Daftar hadir PNS per hari dalam •1 (satu) bulan mengetahui Kepala SKPD;
- b. Rekapitulasi pemberian tunjangan daerah yang memuat jumlah kehadiran PNS dalam 1 (satu) bulan, laporan kerja individu dan serapan anggaran SKPD sebagaimana contoh pada lampiran IV;
- c. Penetapan target serapan anggaran SKPD yang ditetapkan oleh Kepala SKPD sesuai aplikasi SIMDA Keuangan;
- d. Tanda terima tambahan penghasilan sebagaimana contoh pada lampiran V.
5. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 9

- (1) Tambahan Penghasilan ini terhitung mulai tanggal 1 September 2016.
- (2) Pencairan Tunjangan Daerah untuk Tahun 2016 direalisasikan menggunakan Surat Perintah Membayar (SPM) nihil yang berakhir tanggal 31 Desember 2016.
6. Lampiran diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran I ,II, III, IV dan V Peraturan Bupati ini.


## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tuban.

Ditetapkan di Tuban pada tanggal 5 'September 2916


Diundangkan diJuban pada tanggal 5 September 2116

1

SEKRETARIS DAERAH,

NA


BERITA DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2016 SERIE NOMOR 42

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI TUBAN NOMOR 38 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATITUBAN NO MOR 45 TAHUN 2011 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL

## DAFTAR BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEJABAT STRUKTURAL DAN STAF

| NO | ESELON | TUNJANGAN | KETERANGAN |
|------|--------------|----------------|--------------|
| 1 | Eselon II a | Rp. 900.000,00 | 1 BULAN |
| 2 | Eselon II b | Rp. 800.000,00 | 1 BULAN |
| 3 | Eselon III a | Rp. 700.000,00 | 1 BULAN |
| 4 | Eselon III b | Rp. 600.000,00 | 1 BULAN |
| 5 | Eselon IV a | Rp. 500.000,00 | 1 BULAN |
| 6 | Eselon IV b | Rp. 400.000,00 | 1 BULAN |
| 7 | Eselon Va | Rp. 300.000,00 | 1 BULAN |
| 8 | Staf | Rp. 200.000,00 | 1 BULAN |

BUPATI

H. FATHUL HUDA


..

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI TUBAN NOMOR 38 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATITUBAN NO MOR 45 TAHUN 2011 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL

## DAFTAR BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEJABAT FUNGSIONAL

## JENJANG KEAHLIAN

| NO | JABATAN FUNGSIONAL | TUNJANGAN | KETERANGAN |
|------|----------------------|----------------|--------------|
| 1 | Madya | Rp. 500.000,00 | 1 BULAN |
| 2 | Muda | Rp. 400.000,00 | 1 BULAN |
| 3 | Pertama | Rp. 300.000,00 | 1 BULAN |

## JENJANG KETERAMPILAN

| NO | JABATAN FUNGSIONAL | TUNJANGAN | KETERANGAN |
|------|--------------------------|----------------|--------------|
| 1 | Penyelia | Rp. 400.000,00 | 1 BULAN |
| 2 | Pelaksana Lanjutan/Mahir | Rp. 300.000,00 | 1 BULAN |
| 3 | Pelaksana/Terampil | Rp. 200.000,00 | 1 BULAN |
| 4 | Pelaksana Pemula/Pemula | Rp. 200.000,00 | 1 BULAN |

BUPATI


LAMPIRAN Ill PERATURAN BUPATI TUBAN NOMOR )8 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATITUBAN NOMOR 45 TAHUN 2011 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEG ERI SIPIL

## LAPORAN KERJA INDIVIDU

BULAN: ________________

SKPD

Nama

NIP

Jabatan

| NO | TANGGAL | URAIAN KEGIATAN | PARAF ATASAN• LANGSUNG | KET |
|------|-----------|-------------------|--------------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Mengetahui:

Kepala SKPD

Atasan Langsung

BUPATI

TUBAN ,

4

H. FATHUL HUDA


LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI TUBAN NOMOR 38 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATITUBAN NOMOR 45 TAHUN 2011 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEG ERI SIPIL

## REKAPITULASI PEMBERIAN TUNJANGAN DAERAH BULAN: ________________

SKPD

Mengetahui:

Kepala SKPD

*) -diisi

✓ jika individu/PNS membuat laporan kerja individu

- diisi jika individu/PNS tidak membuat laporan kerja individu


"

l

e

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI TUBAN NOMOR 38 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATITUBAN NO MOR 45 TAHUN 2011 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGA WAI NEG ERi SIPIL

## TANDA TERIMA TUNJANGAN DAERAH PNS KABUPATEN TUBAN

BULAN: ________________

SKPD

| No | Nama /NIP | Tunjangan Daerah berdasarkan kehadiran ( Rp) | Laporan Kerja / Serapan Anggaran | Laporan Kerja / Serapan Anggaran | Jumlah Uang ( Rp) | PPh 21 ( Rp) | Jumlah uang yang diterima ( Rp) | Tanda tangan ( Rp) |
|------|-------------|------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------|----------------|-----------------------------------|----------------------|
| | Nama /NIP | Tunjangan Daerah berdasarkan kehadiran ( Rp) | Individu Rp) ( | SKPD Rp) | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | (3+4+5) | | | |

Mengetahui:

Kepala SKPD

BUPATI TUBAN ,

4

H. FATHUL HUDA