PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG Nomor 3 Tahun 2016 tentang IZIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR DAN RETRIBUSI PENGOLAHAN LIMBAH CAIR (berlaku 12 Agustus 2016)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI KETAPANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG NOMOR 3 TAHUN 2016
TENTANG
IZIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR DAN RETRIBUSI PENGOLAHAN LIMBAH CAIR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KETAPANG,
- a. bahwa setiap orang berhak sejahtera dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat, oleh karena itu lingkungan hidup perlu dijaga kelestariannya;
- b. bahwa untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup dari pencemaran, terutama dari limbah cair, diperlukan pengawasan dan pengendalian oleh Pemerintah Daerah melalui izin pembuangan limbah cair;
- c. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pungutan dalam bentuk Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
- d. bahwa Retribusi Pengelolaan Limbah Cair merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mendorong kemandirian daerah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Pembuangan Limbah Cair dan Retribusi Pengolahan Limbah Cair.
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan UndangUndang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KETAPANG
dan BUPATI KETAPANG
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR DAN RETRIBUSI PENGOLAHAN LIMBAH CAIR.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Ketapang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Ketapang.
4. Kantor Lingkungan Hidup adalah Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Ketapang.
5. Limbah cair adalah bahan hasil samping kegiatan ekonomi atau proses produksi atau pemukiman dalam bentuk cair yang masuk atau dimasukkan ke dalam sumber air atau media lingkungan dalam jumlah atau kandungan dan cara tertentu yang mengakibatkan perubahan kualitas sumber air atau media lingkungan.
6. Baku Mutu Limbah Cair adalah batas kadar dan jumlah unsur pencemar yang ditenggang adanya dalam limbah cair untuk dibuang dari suatu jenis kegiatan tertentu.
7. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
8. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
9. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
10. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
11. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, yang selanjutnya disebut Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
12. Tenaga Teknis adalah tenaga teknis yang berpendidikan paling kurang Sarjana Muda D.III di bidang Lingkungan Hidup atau Sarjana Teknik Lingkungan (S.1) atau telah mempunyai Sertifikat AMDAL Type A.
13. Tim Peneliti adalah Tim yang diberi tugas melaksanakan penelitian kelayakan izin pembuangan limbah cair dari kegiatan usaha.
14. Izin Pembuangan Limbah Cair adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah sebagai salah satu upaya untuk melakukan pengendalian bagi kegiatan usah yang melakukan pembuangan limbah cair ke sumber air dan/atau media lingkungan.
15. Izin Pembuangan Limbah Cair bertujuan agar air yang terdapat dalam sumber air dan/atau media lingkungan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk memenuhi berbagai kebutuhan manusia serta untuk melindungi kelestarian hidup flora, fauna dan mikro organisme yang bermanfaat yang terdapat dalam sumber air atau media lingkungan.
16. Industri adalah kegiatan usaha penghasil produk massal yang menghasilkan air limbah dalam proses produksinya.
17. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
18. Kuasa Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas Bendahara Umum Daerah.
19. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
20. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Milik Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
21. Orang Pribadi adalah orang perseorangan baik warga Negara Indonesia maupun asing.
22. Retribusi Pengolahan Limbah Cair, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pengolahan limbah cair yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
23. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
24. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa umum.
25. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan pelayanan pengolahan limbah cair.
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
27. Benda berharga adalah dokumen lain yang dipersamakan dengan SKRD yang diporforasi sebagai alat pembayaran retribusi.
28. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
29. Kadaluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang.
30. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data atau informasi yang meliputi keadaan harta, kewajiban atau utang, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyebaran barang/jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan perhitungan rugi laba.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 2
- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan pembuangan limbah cair, wajib memiliki izin pembuangan limbah cair.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis kepada Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 3
- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, harus dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
- a. Gambar konstruksi Instalasi Pengolahan Air Limbah beserta saluran pembuangan limbah cair;
- b. Rekaman hasil analisa kualitas limbah cair yang dibuang dari laboratorium rujukan;
- c. Surat pernyataan akan melakukan pengelolaan limbah cair sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- d. Surat pernyataan kesanggupan untuk melakukan pembayaran ganti rugi dan/atau pemulihan kualitas sumber air yang tercemar akibat pembuangan limbah cair dari kegiatannya.
- (2) Bupati dapat menentukan persayaratan tambahan yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan penelitian dalam rangka pemberian izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 4
- (1) Setiap kegiatan pembuangan limbah cair, wajib melakukan pengelolaan.
- (2) Limbah cair yang dibuang ke sumber air dan/atau media lingkungan harus memenuhi baku mutu limbah cair yang telah ditetapkan.
- (3) Pengelolaan limbah cair sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. tersedianya sarana dan prasarana pengolahan atau Instalasi Pengolahan Air Limbah;
- b. tersedianya saluran pembuangan yang memudahkan pengawas melakukan pemeriksaan;
- c. tersedianya alat ukur debit limbah;
- d. melakukan pencatatan harian debit limbah yang dibuang;
- e. dikecualikan terhadap huruf c, dan d adalah bagi usaha kecil/home industri;
- f. melakukan analisa kualitas limbah cair yang dibuang melalui laboratorium rujukan paling sedikit 4 (empat) kali dalam setahun;
- g. melaporkan hasil analisa kualitas limbah cair yang dibuang secara rutin dalam setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati melalui instansi yang menangani bidang lingkungan hidup; dan
- h. tidak melakukan proses pengenceran.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 5
- (1) Untuk memproses permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diperlukan adanya saran teknis dari Tim Peneliti.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan Tim Peneliti dan tata cara penelitian ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 6
- (1) Persetujuan atau penolakan izin diberikan dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah berkas permohonan izin diterima secara lengkap.
- (2) Dalam hal permohonan izin ditolak, maka penolakan izin disampaikan secara tertulis dengan disertai
PENJELASAN
Pembukaan
yang mendasari penolakan dimaksud.
## BAB III BENTUK DAN MASA BERLAKUNYA IZIN
##
PENJELASAN
Pasal 7
- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berlaku selama jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai ketentuan yang berlaku. - (2) Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
PENJELASAN
Pasal 8
- (1) Setiap 1 (satu) tahun sekali pemegang izin diwajibkan untuk melakukan daftar ulang. - (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.
PENJELASAN
Pasal 9
- (1) Izin dinyatakan tidak berlaku apabila: - a. habis masa belakunya; - b. berakhirnya kegiatan; atau - c. pencabutan izin. - (2) Pencabutan izin dilakukan apabila: - a. pemegang izin tidak melakukan kegiatan usaha selama 2 (dua) tahun sejak dikeluarkannya izin; - b. melakukan pelanggaran