Unknown Unknown Nomor 3 Tahun 2013 tentang BAGIAN DESA DARI TIASIL PENERIMAAI{ PA"'NT DATRAH DAN RITRIBUSI DAERAII DENGN{ RAIIMAT TT'I{AT{ YAITG MAHA ESA BT'PATI TULT,IYGAGI,NG, - a. bahwa Desa mempunyai peran penting pemungutan pajak Daerah dan Retribusisehingga atas peran tersebut Desa berhak mendapa,I.. .sebagian hasil pendapatan pajak dan Retribusi Daerah sebagai salah satu pendapatan Desa; dalam Daerah, untuk Daerah sumber - b. 9syl dengan berlakunya peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2'r4-tentad peraturan pelaksana Undangundang Nomor 6 Tatrun 2or4 tentang Desa maka perlu T"l.k"lq" penyesuaian terhadap -keteniul yang diatur dalam peratura' Daerah Kabupaten rrirrrg"gung Nomor 18 Tatrun 2or3 tentang Bagian oesa dari Hasil Penerimaan pajak Daeratr dan Retribusi Oaerah; - bahwa berdasarkan pertimbangan sebegnimana dimaksud huruf a dan b *.ti o"du- ;encabut Peraturan Daerah Kabupaten Tulungdg""S No*o, lg Tahun 2013 da' menga-tur kembari peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung tentang Bagra' o""" aari Hasil Penerimaan p4jak Daeratr aan netribusi DaeralU c. - l"d l8 ayat (6) Undang Undang Dasar Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 1. - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 19SO Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkurrg"" Propinsi Jawa fimur (Iembaran Negara i"p.rutit Indonesia Tahun l9s0 Nomor 19, Tamb"tr.r, kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 19so Nomor 4rl sebagaimana telatr diubah dengan undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun l96s Nomor 19, Tamb.rr"tt lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2TJOI; 2. -t&lt; - 3' undang-undang Nomor 2g Tahun 2009 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oog Nomor 130, Tambahan l'embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5oa9); - 4' Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2orr tentang Pembentukan peraturan perundang\_undangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2orL Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S23al; - 5' undang-Undang Nomor 6 Tahun 2or4 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2or4 Nomor Z, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a95); - 6 ' Undang-undang Nomor 23 Tahun 2or4 tentang Pemerintahan -Daerah (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2or4 Nomor z+"+, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ssgT) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor -g Tahun 2015 (Lembaran N3gara nepuUtit&lt; Indonesia Tahun 20 15 Nomor s8 Tambahan *mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 56Z9); 7. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2OI4 Tentang peiaturan pelaksana Undang\_ undang Nomor 6 Tahun 2or4 Tentang o"o (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun zot+ Nomor r2s Tambahan Iembarar Negara Republik Indonesia Nomor 553e); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa rl"ri terakhir dengan Peraturan Menteri Daram wegeri Nomor 2r Tahun 20ll; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor r 13 Tahu n 2oL4 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; - 10' Peraturan Daerah Kabupaten T\rlungagung Nomor 16 2OIO tentang pajak Daerah 1f*rriU"."., Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2OlO Nomor 01 Seri B), sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Kabupaten T\rlungagung Nomor 12 Tahun 2Ol2 (Lembaran Daerah Kabupaten T\rlungagung Tahun 2or2 Nomor Ol Seri B); ', - 11' Peraturan Daerah Kabupaten T\rlungagung Nomor LT Tahun 2010 tentang penyelengg*"..t Lii Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Xabupaten T\rlungagung Tahun 2010 Nomo Ol Seri Ci: - Peraturan Daerah Kabupaten T\rlungagung Nomor 19 Tahun 2010 tentang pengelolaan pirsampahan (lembaran Daerah Kabupaten T\rrungagung Tahun 2ol0 Nomor 03 Seri C); t2. - Peraturan Daeratr Kabupaten T\rrungagung Nomor 21 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan lzin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Tuiungagung Tahun 2010 Nomor 05 Seri C); 13. 14. Peraturan Daeratr Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2or2 tentang penyelengg"t att ;." pelayanan Pasar (*mbaran Daeratr Kabupaten Ttrlungagung Tahun 2oL2 Nomor 06 seri E) sebagai-*" ierai diubah dengan peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 12 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2or4 i,rorrro, o1 seri B); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2or4 tentang pembentukan prod;k Hukum Daerah (*mbaran Daerah Kabupaten T'lungagung Tahun 2Ol4 Nomor 12 Seri E); Dengan persetuJuan Berlama, DEWAIT PERITAKITAN RAIffAT DATRAII I{ABI'PATEII TT'LI'NGAGT'ITG dan BT'PATI TULT'NGAGI'ITG MEMUTUSI(AIY : MENEIAPI(AN : PERATTIRAIY DATRAII TEIYTANG BAGIAN DESA DARI IIASIL PENERIMAAIT PA"'NT DATRAII DAN R TRIBUSI DAERAH. (berlaku 14 Januari 2016)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BT'PATI TULI'IVGAGT,ITG PROVINSI JAIPA TIMT,R
PERATURAIT DAERAH I$BT'PATEN TULUNGAGUNG NOMOR 3 TAHI,N 2OL6
TENTANG
BAGIAN DESA DARI TIASIL PENERIMAAI{ PA"'NT DATRAH DAN RITRIBUSI DAERAII
DENGN{ RAIIMAT TT'I{AT{ YAITG MAHA ESA
BT'PATI TULT,IYGAGI,NG,
- a. bahwa Desa mempunyai peran penting pemungutan pajak Daerah dan Retribusisehingga atas peran tersebut Desa berhak mendapa,I.. .sebagian hasil pendapatan pajak dan Retribusi Daerah sebagai salah satu pendapatan Desa; dalam Daerah, untuk Daerah sumber
- b. 9syl dengan berlakunya peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2'r4-tentad peraturan pelaksana Undangundang Nomor 6 Tatrun 2or4 tentang Desa maka perlu T"l.k"lq" penyesuaian terhadap -keteniul yang diatur dalam peratura' Daerah Kabupaten rrirrrg"gung Nomor 18 Tatrun 2or3 tentang Bagian oesa dari Hasil Penerimaan pajak Daeratr dan Retribusi Oaerah;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebegnimana dimaksud huruf a dan b *.ti o"du- ;encabut Peraturan Daerah Kabupaten Tulungdg""S No*o, lg Tahun 2013 da' menga-tur kembari peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung tentang Bagra' o""" aari Hasil Penerimaan p4jak Daeratr aan netribusi DaeralU c.
- l"d l8 ayat (6) Undang Undang Dasar Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 1.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 19SO Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkurrg"" Propinsi Jawa fimur (Iembaran Negara i"p.rutit Indonesia Tahun l9s0 Nomor 19, Tamb"tr.r, kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 19so Nomor 4rl sebagaimana telatr diubah dengan undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun l96s Nomor 19, Tamb.rr"tt lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2TJOI; 2.
-t&lt;
2
- 3' undang-undang Nomor 2g Tahun 2009 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oog Nomor 130, Tambahan l'embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5oa9);
- 4' Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2orr tentang Pembentukan peraturan perundang\_undangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2orL Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S23al;
- 5' undang-Undang Nomor 6 Tahun 2or4 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2or4 Nomor Z, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a95);
- 6 ' Undang-undang Nomor 23 Tahun 2or4 tentang Pemerintahan -Daerah (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2or4 Nomor z+"+, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ssgT) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor -g Tahun 2015 (Lembaran N3gara nepuUtit&lt; Indonesia Tahun 20 15 Nomor s8 Tambahan *mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 56Z9);
7. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2OI4 Tentang peiaturan pelaksana Undang\_ undang Nomor 6 Tahun 2or4 Tentang o"o (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun zot+ Nomor r2s Tambahan Iembarar Negara Republik Indonesia Nomor 553e);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa rl"ri terakhir dengan Peraturan Menteri Daram wegeri Nomor 2r Tahun 20ll;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor r 13 Tahu n 2oL4 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- 10' Peraturan Daerah Kabupaten T\rlungagung Nomor 16 2OIO tentang pajak Daerah 1f*rriU"."., Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2OlO Nomor 01 Seri B), sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Kabupaten T\rlungagung Nomor 12 Tahun 2Ol2 (Lembaran Daerah Kabupaten T\rlungagung Tahun 2or2 Nomor Ol Seri B); ',
- 11' Peraturan Daerah Kabupaten T\rlungagung Nomor LT Tahun 2010 tentang penyelengg*"..t Lii Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Xabupaten T\rlungagung Tahun 2010 Nomo Ol Seri Ci:
I
- Peraturan Daerah Kabupaten T\rlungagung Nomor 19 Tahun 2010 tentang pengelolaan pirsampahan (lembaran Daerah Kabupaten T\rrungagung Tahun 2ol0 Nomor 03 Seri C); t2.
- Peraturan Daeratr Kabupaten T\rrungagung Nomor 21 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan lzin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Tuiungagung Tahun 2010 Nomor 05 Seri C); 13.
14. Peraturan Daeratr Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2or2 tentang penyelengg"t att ;." pelayanan Pasar (*mbaran Daeratr Kabupaten Ttrlungagung Tahun 2oL2 Nomor 06 seri E) sebagai-*" ierai diubah dengan peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 12 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2or4 i,rorrro, o1 seri B);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2or4 tentang pembentukan prod;k Hukum Daerah (*mbaran Daerah Kabupaten T'lungagung Tahun 2Ol4 Nomor 12 Seri E);
Dengan persetuJuan Berlama, DEWAIT PERITAKITAN RAIffAT DATRAII
I{ABI'PATEII TT'LI'NGAGT'ITG dan
BT'PATI TULT'NGAGI'ITG
MEMUTUSI(AIY :
MENEIAPI(AN : PERATTIRAIY DATRAII TEIYTANG BAGIAN DESA DARI IIASIL PENERIMAAIT PA"'NT DATRAII DAN R TRIBUSI DAERAH.
BAB I - K TENTUAIT T'}TUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daeratr adalah Kabupaten Tulungagung.
2. 2, Pemerintah Daerah adalah pemerintah Kabupaten Tulungagung.
3. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
4. 4' Pajak Daerah yang selajutnya dapat disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa ## BAB II
MAITSI'D DAN TUJUAN
BAB I - K TENTUAIT T'}TUM
Pasal 2
Maksud ditetapkannya peraturan Daerah ini adarah untuk memberikan dasar hukum bagi Pemerintah Daerah dalam memberikan bagi hasil pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa.
BAB I - K TENTUAIT T'}TUM
Pasal 3
T\rjuan ditetapkannya peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan kepastian besaran bagi hasil pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa.
RUAITG LIITGKT'P
BAB III - RUAITG LIITGKT'P
Pasal 4
Ruang lingkup yang diatur meliputi:
- a' Jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dibagihasilkan kepada Desa;
- b. Besaran Bagi Hasil pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c. Penyaluran, Pengelolaan dan pertanggungiawaban.
BAA IV
JENIS PA^'AI( DAERAII DAIY REfRIBUSI DAERAH YAITG DIBAGIHASILKAIY KEPADA DESA
pasal S
Jenis Pajak Daerah yang dibagihasilkan kepada Desa adalah:
- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
7. Pajak Parkir; s.
8. Pajak Air Tanah; h.
9. Pajak Sarang Burung Walet; i.
10. Pqjak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan: dan j.
11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. k.
BAB III - RUAITG LIITGKT'P
Pasal 6
Golongan Retribusi Daerah yang dibagihasilkan kepada Desa adalah:
- a. Retribusi Jasa Umum, meliputi:
1. Retribusi Pelayanan persampahan/Kebersihan;
2. Retribusi Pelayanan pasar.
I
- b. Retribusi Perizrnan Tertentu, melipuli:
- l. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
2. Retribusi Izin Gangguan.
BESARAI{ BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DATRAH
BAB V - BESARAI{ BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DATRAH
Pasal 7
- Besaran bagi hasil pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa ditetapkan sebesar l0% (sepuluh per seratus). (1)
- Penganggaran untuk bagi hasil pajak Daerah dan Retribusi Daerah dihitung dari realisasi penerimaan pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada tahun anggaran sebelumnya. (21
- Penerimaan bagi hasil pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilaksanakan ## BAB VI
PEIYYALT,RAN' PEI| GEIOI,AAII DAIT PERTAITGGT,IICI'AUABAN
pasal g
- (l) Bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Desa disalurkan dari Rekening Kas umum Daerah kepada pemerintah Desa melalui rekening Kas Desa.
- (2) Persyaratan dan tata cara penyaluran bagi hasil pqiak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai64la dimaksud pada ayat (r), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB V - BESARAI{ BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DATRAH
Pasal 9
- (1) Penerimaan Desa yang berasal dari bagi hasil pajak Daerah dan Retribusi Daerah, harus dimasukkan daram ApBDesa masing-masing sebagai sumber pendapatan Desa.
- (2) sumber pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (l), dikerola dan dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan pengelolaan dan pertanggungiawaban keuangan Desa.
PEITUTI'P
BAB VII - PEITUTI'P
Pasal 10
Dengan berlakukanya peraturan Daerah ini, maka peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 18 Tahun 2013 tentang Bagian Desa dari Hasil penenmaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2014 Nomor 1 Seri B) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten T\rlungagung.

Penetapan: Ditetapkan di Tulungagung pada tanggal 14 Januari 2016 Lembaran Daerah Kabupaten T\rlungagung Tahun 2016 Nomor 4 Seri E NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR 49-3/2016 ## PEN.'ELASAI{ ## ATAS ## PERATT'RAIY DAERAII I(ABUPATEIY TT'LT,I| GAGT,NG NOMOR 3 TAHTIIT 2016 ## TENTAITG ## BAGIAIC DESA DARI IIASIL PEITERIMAAIT ## PA.'AK DATRAII DAIT RETRIBUSI DATRAII ## UMUM I Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam menyelenggarakan kewenangannya, Desa memerlukan sumber-sumber pendapatan untuk membiayai penyelenggaraan kewenangan tersebut. Sesuai ketentuan dalam peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2or4 tentang Desa, salah satu sumber pendapatan Desa adalah bagi hasil pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah hak Desa yang diberikan dari sebagian pendapatan daerah yang berasal dari pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Bagi hasil tersebut diberikan kepada Desa berdasarkan alasan bahwa Desa secara umum mempunyai peranan penting bagi daerah dalam melakukan pemungutan pajak Daerah dan Retribusi Daerah. peranan penting tersebut antara rain adalah sebagian besar objek pajak Daerah dan Retribusi Daerah berada di Desa, sehingga Desa secara langsung maupun tidak langsung ikut menjaga keamanan, ketertiban dan keselamatan objek pajak dan Retribusi Daerah. Disamping itu, untuk jenis-jenrs pajak Daerah dan Retribusi Daerah tertentu, Desa juga berperan dalam proses pemungutannya sehingga sudah selayalnya untuk mendapatkan sebagian hasil pendapatan daerah dari Pajak Daerah dan Retribusi Derah tersebut. Dengan terbitnya peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Turungagung Nomor rg rahun 2ol3 tentang Bagran Desa dari Has penerimaan pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu dicabut dan mengatur kembali Bagian Desa dari Hasil penerimaan pajak Daerah dan Retribusi Daerah. ## PASALDEMI PASAL IL Pasal I Cukup Jelas. Pasal 2 Cukup Jelas. Pasal 3 Cukup Jelas. Pasal 4 Cukup Jelas. Pasal 5 Cukup Jelas. Pasal 6 Cukup Jelas. Pasal 7 Cukup Jelas Pasal 8 Cukup Jelas. Pasal 9 Cukup Jelas. Pasal l0 Cukup Jelas. Pasal 1l Cukup Jelas.