PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN Nomor 2 Tahun 2016 tentang RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN
NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG
RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PESAWARAN,
:
- a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf j dan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah guna membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah melalui pungutan Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
3. : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5577) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 1);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESAWARAN
dan
BUPATI PESAWARAN
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Pesawaran
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pesawaran.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Pesawaran.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Pesawaran
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha ataupun kesatuan yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan bentuk apapun firma, kongsi koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan atau organisasi masa, oganisasi sosial politik, atau organisasi lainnya. Lembaga dan bentuk lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Retribusi Penyediaan dan/atau penyedotan kakus adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan Penyediaan dan/atau penyedotan kakus oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
9. Tinja adalah kotoran atau hasil buangan yang dikeluarkan dari alat pencernaan ke luar tubuh manusia melalui dubur, mengandung zat-zat makanan yang tidak dapat dicernakan dan zat-zat yang tidak berasal dari makanan, misal jaringan yang aus, mikroba yang mati, feses, kotoran.
10. Kendaraan Tinja adalah kendaraan milik Pemerintah Daerah yang berfungsi untuk menyedot tinja.
11. Kakus adalah jamban atau suatu bangunan yang berfungsi menampung tinja manusia.
12. Penyedotan kakus adalah suatu pekerjaan pengambilan tinja manusia, penampungan tinja manusia ke dalam kendaraan tinja dan selanjutnya diangkut ke Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).
13. Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja (IPLT) adalah suatu prasarana yang berfungsi untuk mengelola lumpur tinja dan membuang hasilnya yang memenuhi syarat ke badan air.
14. Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
15. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.
16. Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
19. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPORD adalah surat yang dipergunakan wajib retribusi untuk melaporkan data obyek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah
20. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan Tagihan Reribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
21. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi.
22. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengola data, keteranngan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan professional ## BAB II NAMA OBJEK DAN SUBYEK RETRIBUSI
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 2
Dengan nama Retribusi Pelayanan Penyediaan dan/atau Penyedotan kakus dipungut atas pelayanan penyediaan kakus dan/atau Penyedotan Kakus oleh Pemerintah Daerah.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 3
- (1) Obyek Retribusi Penyediaan dan/atau penyedotan kakus adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
- (2) Dikecualikan dari obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan Pihak Swasta.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 4
Subyek Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati fasilitas pelayanan pemakaian kakus dan/atau penyedotan kakus yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
BAB III - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 5
- (1) Pemerintah Daerah menetapkan dan menyediakan tempat atau lokasi pembuangan akhir tinja di IPLT.
- (2) Setiap orang pribadi dan/atau badan yang menghendaki penyediaan dan/atau penyedotan kakus mengajukan permohonan ke Dinas.
- (3) Wajib retribusi harus mengisi formulir yang telah disediakan dengan mencantumkan data diri yang lengkap dan benar.
BAB IV - GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 6
Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus digolongkan dalam Retribusi Jasa Umum.
BAB V - TATA CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNA JASA
Pasal 7
Tingkat pengguna jasa diukur ## BAB VI
PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA RETRIBUSI
BAB V - TATA CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNA JASA
Pasal 8
- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa umum ditetapkan dengan ## BAB VII STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
BAB V - TATA CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNA JASA
Pasal 9
- (1) Struktur besarnya tarif retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus diukur ## BAB VIII WILAYAH PUNGUTAN
BAB V - TATA CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNA JASA
Pasal 10
Retribusi yang terhutang dipungut di wilayah Kabupaten Pesawaran.
PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN
BAB IX - PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN
Pasal 11
- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) dokumen lain yag dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Hasil pemungutan retribusi disetor secara bruto ke Rekening Kas Umum Daerah.
BAB IX - PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN
Pasal 12
- (1) Pembayaran retribusi dilakukan petugas pemungut yang ditunjuk dengan menggunakan SKRD dan/atau SKRD tambahan atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Petugas pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyetorkan pembayaran Retribusi tersebut ke Kas Daerah melalui Bendahara Penerimaan Dinas paling lambat 1 hari kerja berikutnya.
BAB IX - PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN
Pasal 13
- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai dan lunas.
- (2) Pembayaran Retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sejak terbitnya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penentuan tempat pembayaran, angsuran dan penundaan retribusi Bupati.
BAB X - PENAGIHAN
Pasal 14
- (1) Penagihan Retribusi yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD dengan didahului surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.
- (2) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai tindak awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis diterima Subjek Retribusi, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Tata cara penagihan dan penerbitan surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis diatur dengan Peraturan Bupati.
TATA CARA PENGURANGAN, PEMBEBASAN RETRIBUSI DAN PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA
BAB XI - TATA CARA PENGURANGAN, PEMBEBASAN RETRIBUSI DAN PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA
Pasal 15
- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, pembebasan retribusi dan Penghapusan Piutang Retribusi yang kedaluwarsa.
- (2) Pengurangan dan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat fungsi Objek Retribusi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara pemberian pengurangan, pembebasan retribusi dan Penghapusan Piutang Retribusi yang kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB XI - TATA CARA PENGURANGAN, PEMBEBASAN RETRIBUSI DAN PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA
Pasal 16
- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ## BAB XII
SANKSI ADMINISTRATIF
BAB XI - TATA CARA PENGURANGAN, PEMBEBASAN RETRIBUSI DAN PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA
Pasal 17
- (1) Wajib retribusi yang tidak membayar retribusi terhutang tepat waktu atau kurang bayar dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang dan dibayar dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).
- (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didahului dengan surat teguran.
BAB XIII - INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 18
- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat memberikan Insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ## BAB XIV PENYIDIKAN
BAB XIII - INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 19
- (1) PPNS di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PPNS tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.
- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi.
- c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi.
- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi.
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi.
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa.
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tidak pidana retribusi.
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagi tersangka atau saksi.
- j. menghentikan penyidikan.
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk melancarkan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
BAB XV - KETENTUAN PIDANA
Pasal 20
Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
BAB XVI - PENUTUP
Pasal 21
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penetapannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran.

Penetapan: Ditetapkan di Gedong Tataan. pada tanggal 1 April 2016

Penandatangan: BUPATI PESAWARAN, dto DENDI RAMADHONA K.

Penetapan: Diundangkan di Gedong Tataan pada tanggal 1 April 2016

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN, dto ## HENDARMA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2016 NOMOR 14 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG : 2/PSW/2016

Penandatangan: Sesuai Dengan Salinan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB PESAWARAN, dto SUSI PATMININGTYAS, S.H. Pembina Tk. I NIP. 19661015 199503 2 002