PERATURAN DAERAH KABUPATEN RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG KE DALAM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2012 (berlaku 31 Januari 2012)
Pembukaan
Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana ditetapkan dalam UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara serta berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta dalam kaitannya dengan pengelolaan keuangan Daerah Kabupaten Sintang, perlu dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan bermanfaat untuk masyarakat;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a di atas dan dalam kaitannya dengan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang dan dalam rangka mendukung penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Sintang, maka Pemerintah Kabupaten Sintang memandang perlu untuk melakukan penyertaan modal ke dalam Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sintang, guna meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usaha Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sintang dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan penyediaan air bersih yang memenuhi standar kemanfaatan umum bagi masyarakat Kabupaten Sintang;
Mengingat :
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang;
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
19. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
20. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4330) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINTANG dan BUPATI SINTANG
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG KE DALAM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2012.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Sintang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sintang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh Lembaga Negara atau Pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum.
6. Pengundangan adalah penempatan Peraturan PerundangUndangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah atau Berita Daerah.
7. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD, adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Perusahaan Daerah adalah semua perusahaan yang didirikan dengan Peraturan Daerah atau kuasa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah yang modalnya untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, kecuali jika ditentukan lain dengan atau ## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Maksud dan tujuan dari Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Sintang ke dalam modal Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sintang adalah:
- a. untuk memenuhi kebutuhan dalam rangka melaksanakan pembangunan daerah, guna pembiayaan penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sintang;
- b. untuk meningkatkan modal Perusahaan daerah Air Minum dalam kaitannya dengan peningkatan kualitas jasa pelayanan bagi pemenuhan kebutuhan air minum yang memenuhi standar kesehatan guna menyelenggarakan kemanfaatan umum bagi masyarakat Kabupaten Sintang.
PENYERTAAN MODAL
BAB III - PENYERTAAN MODAL
Pasal 3
Pemerintah Kabupaten Sintang melakukan penyertaan modal ke dalam modal Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sintang yang didirikan
BAB III - PENYERTAAN MODAL
Pasal 4
Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sintang ke dalam Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sintang merupakan penyisihan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten SIntang.
BAB III - PENYERTAAN MODAL
Pasal 5
Dengan Peraturan Daerah ini, Pemerintah Kabupaten Sintang melakukan penyertaan modal ke dalam Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sintang pada Tahun Anggaran 2012 dengan nominal sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang bersumber dari APBD Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2012.
PELAKSANAAN PENGURUSAN KEUANGAN SERTA PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA
BAB IV - PELAKSANAAN PENGURUSAN KEUANGAN SERTA PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA
Pasal 6
Pelaksanaan pengurusan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Sintang ke dalam modal Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sintang dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB IV - PELAKSANAAN PENGURUSAN KEUANGAN SERTA PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA
Pasal 7
- (1) Penyaluran dana penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Sintang ke dalam modal Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sintang yang disalurkan dari penyisihan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2012 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan tata cara Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (2) Penggunaan laba bersih, setelah terlebih dahulu dikurangi dengan penyusutan, cadangan tujuan dan pengurangan lain yang wajar dalam Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sintang, yang diperoleh dari Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAN PENGAWASAN
BAB V - LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAN PENGAWASAN
Pasal 8
- (1) Direksi Perusahaan daerah Air Minum wajib menyampaikan laporan seluruh kegiatan Perusahaan, yang terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan kegiatan operasional dan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas disampaikan kepada Bupati.
- (4) Mengenai cara dan waktu penyampaian laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB V - LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAN PENGAWASAN
Pasal 9
Pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap kepengurusan dan pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sintang dilakukan oleh Dewan Pengawas.
KETENTUAN PENUTUP
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sintang.

Penetapan: Ditetapkan di Sintang pada tanggal 31 Januari 2012

Penandatangan: BUPATI SINTANG, MILTON CROSBY

Penetapan: Diundangkan di Sintang pada tanggal 29 Februari 2012

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG, ZULKIFLI HAJI AHMAD LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2012 NOMOR 6

Penandatangan: Salinan Yang Sah Sesuai Aslinya An. Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang Kepala Bagian Hukum, ## G.A. ANDERSON, SH., MM PEMBINA NIP. 19590617 199603 1 001