PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN Nomor 4 Tahun 2016 tentang PEDOMAN TATA TERTIB DAN MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN MUSYAWARAH DESA (berlaku 11 Januari 2016)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI TUBAN PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR 4 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN TATA TERTIB DAN MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN MUSYAWARAH DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TUBAN,
- a. bahwa Musyawarah Desa merupakan musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Musyawarah Desayang partisipatif, demokratis, transparan dan akuntabel dengan berdasarkan kepada hak dan kewajiban masyarakat dipandang perlu menyusun Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembar Negara Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembar Negara Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, sebagaimana telah diubah beberapa kaliterakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor123 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5539)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
10. PeraturanMenteriDalam Negeri Nomor80Tahun 2015tentangPembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TUBAN
dan
BUPATI TUBAN
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN TATA TERTIB DAN MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN MUSYAWARAH DESA.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Tuban.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Tuban.
3. Bupati adalah Bupati Tuban.
4. Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Tuban.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat ## BAB II
PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH DESA
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
- (2) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penataan Desa;
- b. perencanaan Desa;
- c. kerja sama Desa;
- d. rencana investasi yang masuk ke Desa;
- e. pembentukan BUM Desa;
- f. penambahan dan pelepasan aset Desa; dan
- g. kejadian luar biasa.
- (3) Musyawarah Desa diselenggarakan paling sedikitsatu kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai kebutuhan.
- (1) Musyawarah Desa diselenggarakan secara partisipatif, demokratis, transparan dan akuntabel dengan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Musyawarah Desa, masyarakat Desa, Pemerintah Desa dan BPD didampingi oleh Camat atau petugas yang ditunjuk, tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat Desa dan/atau pihak terkait.
- (2) Camat melakukan koordinasi pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di wilayahnya.
TATA TERTIB MUSYAWARAH DESA
Bagian Kesatu
Umum
BAB III - Bagian Kesatu
Pasal 5
- (1) Musyawarah Desa diselenggarakan oleh BPD yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
- a. tokoh adat;
- b. tokoh agama;
- c. tokoh masyarakat;
- d. tokoh pendidik;
- e. perwakilan kelompok tani;
- f. perwakilan kelompok nelayan;
- g. perwakilan kelompok perajin;
- h. perwakilan kelompok perempuan;
- i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
- j. perwakilan kelompok masyarakat miskin.
- (4) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Musyawarah Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
- (5) Setiap unsur masyarakat yang menjadi peserta Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4), melakukan pemetaan aspirasi dan kebutuhan kelompok masyarakat yang diwakilinya sebagai bahan yang akan dibawa pada forum Musyawarah Desa.
Bagian Kedua
Tata Cara Penyiapan Musyawarah Desa
Paragraf 1
Umum
BAB III - Bagian Kesatu
Pasal 6
- (1) BPD bersama dengan Kepala Desa mempersiapkan rencana Musyawarah Desa dalam dua bentuk yaitu:
- a. Musyawarah Desa terencana; dan
- b. Musyawarah Desa mendadak;
- (2) Musyawarah Desa terencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipersiapkan BPD pada tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Perencanaan pada tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi rencana kegiatan beserta Rencana Anggaran Biaya.
- (4) Rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
- a. pemetaan aspirasi dan kebutuhan masyarakat;
- b. panitia;
- c. jadwal kegiatan;
- d. tempat penyelenggaraan;
- e. sarana/prasarana pendukung;
- f. media pembahasan;
- g. peserta, undangan dan pendampping; dan
- h. pengolahan hasil Musyawarah Desa.
- (5) Rencana kegiatan dan RAB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dengan mengutamakan swadaya gotong royong dan penghematan keuangan Desa.
- (6) Penghematan keuangan Desa sebagai dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan dengan cara menggabungkan pembahasan tentang beberapa hal yang bersifat strategis di dalam sebuah Musyawarah Desa.
BAB III - Bagian Kesatu
Pasal 7
- (1) Panitia Musyawarah Desadiketuai oleh Sekretaris BPD serta dibantu oleh anggota BPD, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD), unsur masyarakat dan perangkat Desa.
- (2) Keanggotaan panitia Musyawarah Desa bersifat sukarela.
- (3) Susunan kepanitiaan Musyawarah Desa disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
BAB III - Bagian Kesatu
Pasal 8
- (1) Jadwal kegiatan Musyawarah Desa disusun
BAB III - Bagian Kesatu
Pasal 9
- (1) Tempat penyelenggaraan Musyawarah Desa dapat dilaksanakan di gedung balai Desa, gedung pertemuan milik Desa, lapangan Desa, rumah warga Desa dan/atau gedung sekolah yang ada di Desa atau tempat lainnya yang layak.
- (2) Tempat penyelenggaraan Musyawarah Desa harus berada di wilayah Desa.
- (3) Tempat penyelenggaraan Musyawarah Desa disesuaikan dengan kondisi obyektif Desa dan kondisi sosial budaya masyarakat.
BAB III - Bagian Kesatu
Pasal 10
- (1) Sarana/prasarana Musyawarah Desadisediakan melalui swadaya gotong royong dengan mengutamakan pendayagunaan sarana/prasarana yang sudah ada di Desa sesuai dengan kondisi obyektif Desa dan sosial budaya masyarakat.
- (2) Dalam hal pendayagunaan sarana/prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan secara swadaya gotong royong, BPD meminta Pemerintah Desa untuk menyediakan pembiayaan.
BAB III - Bagian Kesatu
Pasal 11
- (1) BPD dengan difasilitasi oleh Pemerintah Desa mempersiapkan Musyawarah Desa yang tak terduga atau mendadak pada tahun anggaran berjalan sesuai dengan kondisi obyektif sebagai penyebab diadakannya Musyawarah Desa.
- (2) BPD menyelenggarakan rapat anggota untuk membahas dan menetapkan:
- a. status urusan Desa termasuk hal yang bersifat strategis; dan
- d. rencana kegiatan dan RAB.
Paragraf 2
Penyusunan Bahan Pembahasan
BAB III - Bagian Kesatu
Pasal 12
- (1) BPD mempersiapkan penyelenggaraan Musyawarah Desa
BAB III - Bagian Kesatu
Pasal 13
- (1) Pemerintah Desa memfasilitasi penyelenggaraan Musyawarah Desa dengan mempersiapkan bahan pembahasan.
- (2) Bahan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan
BAB III - Bagian Kesatu
Pasal 14
- (1) BPD melakukan pemetaan aspirasi dan kebutuhan masyarakat mengenai hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa.
- (2)
BAB III - Bagian Kesatu
Pasal 15
- (1) BPD membentuk dan menetapkan panitia Musyawarah Desa
BAB III - Bagian Kesatu
Pasal 16
- (1) Panitia Musyawarah Desa mempersiapkan jadwal kegiatan, tempat dan sarana/prasarana Musyawarah Desa
BAB III - Bagian Kesatu
Pasal 17
- (1) Pemerintah Desa memfasilitasi Musyawarah Desa dengan menyediakan dana penyelenggaraan kegiatan Musyawarah Desa.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).
- (3) Pendanaan penyelenggaraan Musyawarah Desa menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari belanja operasional BPD.
Paragraf 6
Penyiapan Susunan Acara dan Media Pembahasan
BAB III - Bagian Kesatu
Pasal 18
- (1) Panitia Musyawarah Desa mempersiapkan susunan acara dan media pembahasan
BAB III - Bagian Kesatu
Pasal 19
- (1) Peserta Musyawarah Desa berasal dari Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat Desa yang diundang secara resmi sebagai peserta Musyawarah Desa.
- (2) Panitia Musyawarah Desa menetapkan jumlah peserta dan pendamping Musyawarah Desa
BAB III - Bagian Kesatu
Pasal 20
- (1) Panitia Musyawarah Desa mempersiapkan undangan peserta Musyawarah Desa secara resmi dan secara tidak resmi.
- (2) BPD menyampaikan undangan Musyawarah Desa paling lambat 2 (dua) minggu terhitung sebelum hari dan tanggal penyelenggaraan Musyawarah Desa.
- (3) Undangan resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada unsur masyarakat secara perseorangan dan/atau kelompok masyarakat dengan dibubuhi tanda tangan Sekretaris BPD selaku ketua panitia Musyawarah Desa.
- (4) Undangan tidak resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan secara terbuka melalui media komunikasi yang ada di Desa, sepertipengeras suara di masjid, papan mengumuman, pesan singkat melalui telepon seluleratau surat elektronik.
BAB III - Bagian Kesatu
Pasal 21
- (1) Panitia Musyawarah Desa melakukan registrasi peserta Musyawarah Desa yang terdiri dari Pemerintah Desa, BPD dan unsur masyarakat.
- (2) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan yang berkepentingan langsung dengan materi Musyawarah Desa.
BAB III - Bagian Kesatu
Pasal 22
- (1) Setiap warga Desa berhak untuk hadir sebagai peserta untukMusyawarah Desa terbuka untuk umum dan tidak bersifat rahasia,
- (2) Warga Desa yang mendapat informasi undangan secara tidak resmi dan berkehendak hadir sebagai peserta, yang bersangkutan harus mendaftarkan diri kepada panitia Musyawarah Desa paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sebelum hari dan tanggal penyelenggaraan Musyawarah Desa.
- (3) Warga Desa sebagai peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki hak suara yang sama dengan warga Desa yang diundang secara resmi dalam pengambilan keputusan.
- (4) Dalam hal warga desa yang hadir tetapi yang bersangkutan tidak mendaftarkan diri sebagai peserta Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terhadap yang bersangkutan tidak memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan.
BAB III - Bagian Kesatu
Pasal 23
- (1) Kepala Desa, anggota BPD dan Perangkat Desa yang berhalangan hadir harus memberitahukan ketidakhadirannya dengan alasan yang benar.
- (2) Dalam hal Kepala Desa berhalangan dapat diwakilkan kepada Sekretaris Desa atau Perangkat Desa yang ditunjuk secara tertulis.
Bagian Ketiga Tata Cara Penyelenggaraan Musyawarah Desa
Paragraf 1
Pimpinan, Sekretaris dan Pemandu Acara Musyawarah Desa
BAB III - Bagian Kesatu
Pasal 24
- (1) Ketua BPD bertindak selaku pimpinan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1).
- (2) Anggota BPD, unsur masyarakat atau unsur LPMD yang merupakan bagian dari panitia Musyawarah Desa bertindak selaku sekretaris atau pemandu acara Musyawarah Desa.
- (3) Dalam hal Ketua BPD selaku pimpinan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) berhalangan hadir, posisi pimpinan Musyawarah Desa dapat digantikan oleh wakil ketua atau anggota BPD lainnya.
- (4) Dalam hal Ketua BPD berhalangan hadir, harus memberitahukan ketidakhadirannya dengan alasan yang jelas.
Paragraf 2
Pendaftaraan Peserta
BAB III - Bagian Kesatu
Pasal 25
- (1) Peserta yang hadir dalam kegiatan Musyawarah Desa harus menandatangani daftar hadir yang telah disiapkan panitia.
- (2) Musyawarah Desa dimulai dan dibuka oleh pimpinan musyawarah apabila daftar hadir telah ditandatangani oleh 2/3 dari jumlah undangan yang telah ditetapkan sebagai peserta Musyawarah Desa yang diundang secara resmi.
Paragraf 3 Penundaan Kegiatan
BAB III - Bagian Kesatu
Pasal 26
- (1) Pimpinan Musyawarah Desa harus melakukan penundaan acara apabila jumlah peserta Musyawarah Desa yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) belum tercapai atau terpenuhi sampai dengan batas waktu untuk dilakukan pembukaan Musyawarah Desa.
- (2) Pimpinan Musyawarah Desa mengumumkan pengunduran waktu paling lama 3 (tiga) jam.
- (3) Jika waktu pengunduran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah berakhir dan peserta Musyawarah Desa yang hadir belum memenuhi ketentuan, pimpinan Musyawarah Desa meminta pertimbangan dari Kepala Desa atau pejabat yang mewakili, tokoh masyarakat dan unsur pendamping desa yang hadir.
- (4) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pimpinan musyawarah menentukan waktu untuk mengadakan musyawarah berikutnya selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah waktu musyawarah pertama.
- (5) Dalam hal setelah dilakukan penundaaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) penyelenggaraan Musyawarah Desa yang kedua tetap dihadiri peserta yang tidak mencapai ketentuan, pimpinan Musyawarah Desa tetap melanjutkan kegiatan Musyawarah Desa dengan dihadiri oleh peserta yang ada.
PENJELASAN
Pembukaan
Materi Pembicaraan
## Paragraf 4
PENJELASAN
Pasal 27
- (1) Dalam rangka penyampaian pemberian informasi secara lengkap kepada peserta Musyawarah Desa, pimpinan Musyawarah Desa menjelaskan pandangan resmi BPD