PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA Nomor 18 Tahun 2013 tentang PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA (berlaku 1 Januari 2014)
Pembukaan
Menimbang :
BUPATI KAYONG UTARA
PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR 18 TAHUN 2013
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YAMG MAHA ESA
BUPATI KAYONG UTARA,
- a. bahwa dalam rangka untuk memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah, pemerintah daerah secara bertahap meningkatkan akuntabilitas penggunaan belanja perjalanan dinas dengan prinsip kebutuhan nyata;
- b. bahwa untuk tertib administrasi dan tertib pelaksanaan perjalanan dinas bagi pejabat negara, pimpinan dan anggota DPRD, pegawai negeri sipil dan pegawai tidak tetap di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara perlu menetapkan pedoman pelaksanaan perjalanan dinas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara;
Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Pimpinan Serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 72/PMK.02/2013 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2014;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 19);
Menetapkan
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 20);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2010 Nomor 36);
MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA.
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Barat.
4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
5. Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati.
6. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
7. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Utara.
8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kayong Utara.
9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kayong Utara.
10. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang di pimpinnya.
11. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan penggunaan anggaran dalam melaksanakan tugas dan fungsi SKPD.
12. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang/jasa yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan.
13. Perjalanan Dinas adalah perjalanan dinas yang dilakukan untuk kepentingan daerah dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kemabli ketempat kedudukan semula atas perintah pejabat yang berwenang.
14. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah kegiatan perjalanan/kunjungan kerja ke Negara-negara yang memiliki hubungan diplomatik yang dilakukan oleh pejabat negara, pimpinan dan anggota DPRD serta pegawai di lingkungan pemerintah daerah dalam rangka efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
15. Perjalanan Dinas Dalam Negeri adalah kegiatan perjalanan/kunjungan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia untuk kepentingan daerah atas perintah pejabat yang bewenang.
16. Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah perjalanan dinas yang dilakukan dari daerah menuju ibukota negara atau propinsi atau kabupaten/kota diluar daerah dan kembali ke daerah.
17. Perjalanan Dinas Dalam daerah adalah perjalanan dinas yang dilakukan di wilayah Kabupaten Kayong Utara yang jaraknya sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) kilo meter dari tempat kedudukan ke tempat tujuan untuk kepentingan Daerah atas Perintah Pejabat yang Berwenang.
18. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah surat perintah yang diterbitkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sebagai dasar penerbitan Surat Perintah Perjalanan Dinas.
19. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah surat perintah yang diterbitkan dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan perjalanan dinas.
20. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berwenang menandatangani SPT dan SPPD sesuai ketentuan yang berlaku.
21. Pelaksana SPPD adalah Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil serta Pegawai Tidak Tetap yang melaksanakan perjalanan dinas.
22. Tempat Kedudukan adalah lokasi kantor/satuan kerja perangkat daerah.
23. Lumpsum perjalanan dinas adalah uang harian yang dibayarkan sekaligus untuk semua biaya yang terdiri dari uang makan, uang saku dan transport lokal. Besaran Lumpsum/uang harian ditentukan oleh tingkat perjalanan dinas antara tingkat Pejabat Negara, tingkat A sampai dengan tingkat D.
24. At Cost (biaya riil) perjalanan dinas adalah pertanggungjawaban mengenai biaya-biaya perjalanan dinas yang dibayarkan ## BAB II
PRINSIP PERJALANAN DINAS
Pasal 2
Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan ## BAB III
RUANG LINGKUP PERJALANAN DINAS
Pasal 3
Ruang lingkup perjalanan dinas, meliputi:
- a. perjalanan dinas luar negeri; dan
- b. perjalanan dinas dalam negeri.
Bagian Kesatu
Kegiatan Perjalanan Dinas Luar Negeri
BAB IV - PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI
Pasal 4
- (1) Pejabat Negara, pimpinan dan anggota DPRD, serta PNS di lingkungan pemerintah daerah dapat melakukan perjalanan dinas ke luar negeri.
- (2) Perjalanan dinas ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka:
- a. kerjasama pemerintah daerah dengan pihak luar negeri;
- b. pendidikan dan pelatihan;
- c. studi banding;
- d. seminar/lokakarya/konferensi;
- e. promosi potensi daerah;
- f. kunjungan persahabatan/kebudayaan;
- g. pertemuan Internasional; dan/atau
- h. penandatanganan perjanjian internasional.
- (3) Perjalanan dinas ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan sangat selektif untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan peningkatan hubungan kerjasama luar negeri.
- (4) Perjalanan dinas ke luar negeri dapat dilakukan apabila pelaksanaan tugasnya di dalam negeri tidak ada yang mendesak.
- (5) Pelaksanaan tugas di dalam negeri yang mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain:
- a. terjadi bencana alam;
- b. pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD;
- c. pemilihan presiden dan wakil presiden; dan
- d. pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah.
- (6) Hasil-hasil perjalanan dinas ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara konkrit dapat dimanfaatkan bagi peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dan kepentingan Daerah.
Bagian Kedua
Dokumen Perjalanan Dinas Luar Negeri
BAB IV - PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI
Pasal 5
- (1) Pejabat Negara, pimpinan dan anggota DPRD, serta PNS di lingkungan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dalam melakukan perjalanan dinas ke luar negeri harus memiliki dokumen administrasi perjalanan dinas ke luar negeri.
- (2) Dokumen administrasi perjalanan dinas ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Surat izin pemerintah;
- b. Paspor dinas ( service passport );
- c. Exit permit ;
- d. Visa;
- e. Kerangka acuan kerja; dan
- f. Surat undangan.
- (3) Selain dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperlukan dokumen lainnya dalam hal kegiatan:
- a. kerjasama pemerintah daerah dengan pihak luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, ditambah dengan dokumen naskah kerjasama, Surat Kuasa Penuh dalam rangka kerjasama, dan Surat konfirmasi Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan.
- b. pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, ditambah dengan dokumen surat keterangan beasiswa.
- c. promosi potensi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e, ditambah dengan dokumen surat konfirmasi Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan.
- d. kunjungan persahabatan/kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f, ditambah dengan dokumen surat konfirmasi Perwakilan Republik Indonesia.
- e. penandatanganan perjanjian internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf h, ditambah dengan dokumen naskah kerjasama, Surat Kuasa Penuh dalam rangka kerjasama, dan surat konfirmasi Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan.
BAB IV - PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI
Pasal 6
- (1) Surat izin pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a diusulkan dengan Surat Menteri.
- (2) Surat Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan setelah memenuhi persyaratan.
BAB IV - PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI
Pasal 7
Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) untuk bupati/wakil bupati, pimpinan dan anggota DPRD, serta PNS di lingkungan pemerintah daerah, meliputi:
- a. surat permohonan gubernur kepada Menteri; dan
- b. dokumen administrasi perjalanan dinas ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
Bagian Ketiga
Tata Cara Administrasi Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri
BAB IV - PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI
Pasal 8
- (1) Pejabat Negara, pimpinan dan anggota DPRD, serta PNS di lingkungan pemerintah daerah mengajukan permohonan perjalanan dinas ke luar negeri untuk mendapat surat izin Pemerintah.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain:
- a. nama dan jabatan;
- b. nomor induk pegawai bagi pegawai negeri sipil;
- c. tujuan kegiatan;
- d. manfaat;
- e. kota/negara yang dituju;
- f. agenda;
- g. waktu pelaksanaan; dan
- h. sumber pembiayaan.
BAB IV - PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI
Pasal 9
Bupati mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 bagi bupati/wakil bupati, pimpinan dan anggota DPRD, serta PNS di lingkungan pemerintah daerah kepada Sekretaris Jenderal melalui gubernur.
BAB IV - PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI
Pasal 10
- (1) Perjalanan dinas ke luar negeri yang dilakukan secara rombongan dilakukan paling banyak 5 (lima) orang termasuk pimpinan rombongan.
- (2) Perjalanan dinas ke luar negeri secara rombongan dapat dilakukan lebih dari 5 (lima) orang dalam hal:
- a. pendidikan dan pelatihan;
- b. perundingan dalam rangka kerjasama dengan pihak luar negeri; dan
- c. delegasi kesenian dalam rangka promosi potensi daerah.
BAB IV - PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI
Pasal 11
Jangka waktu pelaksanaan perjalanan dinas ke luar negeri paling lama 7 (tujuh) hari, kecuali untuk hal-hal yang sangat penting dan tidak memungkinkan untuk ditinggalkan.
BAB IV - PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI
Pasal 12
- (1) Bupati/wakil bupati, pimpinan dan anggota DPRD, serta PNS di lingkungan pemerintah daerah yang melakukan perjalanan dinas ke luar negeri harus melapor ke perwakilan Republik Indonesia di luar negeri untuk mendapat pengesahan.
- (2) Dalam hal wilayah tujuan perjalanan dinas ke luar negeri tidak terdapat perwakilan Republik Indonesia, bupati/wakil bupati, pimpinan dan anggota DPRD, serta PNS di lingkungan pemerintah daerah yang melaksanakan perjalanan dinas luar negeri harus mendapat pengesahan dari pejabat setempat yang berwenang.
Bagian Keempat
Pelaporan Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri
BAB IV - PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI
Pasal 13
- (1) Bupati/wakil bupati, pimpinan dan anggota DPRD, serta PNS di lingkungan pemerintah daerah yang telah melakukan perjalanan dinas ke luar negeri, wajib membuat laporan tertulis hasil perjalanan dinas ke luar negeri.
- (2) bupati/wakil bupati, pimpinan dan anggota DPRD, serta PNS di lingkungan pemerintah daerah melaporkan hasil-hasil perjalanan dinas ke luar negeri kepada Gubernur.
- (3) Laporan hasil perjalanan dinas ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah selesai melakukan perjalanan dinas.
- (4) Pejabat/pegawai dapat melaksanakan perjalanan dinas ke luar negeri berikutnya setelah menyelesaikan seluruh kewajiban pelaporan.
BAB IV - PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI
Pasal 14
Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dijadikan sebagai bahan pembinaan bagi gubernur.
BAB V - PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
Pasal 15
- (1) Perjalanan dinas dalam negeri dilakukan oleh:
- a. Bupati/wakil bupati;
- b. Pimpinan dan anggota DPRD;
- c. PNS di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
- d. PTT.
- (2) Perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
- a. perjalanan dinas luar daerah; dan
- b. perjalanan dinas dalam daerah.
Bagian Kesatu Kegiatan Perjalanan Dinas Dalam Negeri
BAB V - PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
Pasal 16
Perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dilakukan dalam rangka:
- a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
- b. mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya di luar tempat kedudukan;
- c. menempuh ujian dinas/ujian jabatan yang diadakan di luar tempat kedudukan;
- d. mengikuti pendidikan dinas di luar tempat kedudukan;
- e. mengikuti diklat/bimbingan teknis di luar tempat kedudukan;
- f. ditugaskan melakukan monitoring dan evaluasi berkaitan dengan pekerjaan di luar tempat kedudukan;
- g. ditugaskan melakukan pelaporan berkaitan dengan pekerjaan di luar tempat kedudukan;
- h. ditugaskan melakukan pengawasan/pemeriksaan berkaitan dengan pekerjaan di luar tempat kedudukan;
- i. ditugaskan mengikuti rapat-rapat koordinasi dan atau konsultasi berkaitan dengan pekerjaan di luar tempat kedudukan dan
- j. ditugaskan melakukan studi banding berkaitan dengan pekerjaan diluar tempat kedudukan.
Bagian Kedua Perjalanan Dinas Luar Daerah
BAB V - PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
Pasal 17
- (1) Perjalanan dinas luar daerah dapat dilakukan perorangan atau secara rombongan.
- (2) Perjalanan dinas luar daerah yang dilakukan secara rombongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 6 (enam) orang.
- (3) Perjalanan dinas luar daerah secara rombongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeculaikan dalam hal:
- a. bimbingan teknis;
- b. pendidikan dan pelatihan;
- c. studi pembelajaran, studi banding/kunjungan kerja; dan
- d. delegasi kesenian atau pameran dalam rangka promosi potensi daerah.
- (4) Perjalanan dinas luar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), harus mempertimbangkan asas kepatutan dan kewajaran.
BAB V - PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
Pasal 18
- (1) Jangka waktu pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah:
- a. ke kabupaten atau kota dalam wilayah Provinsi Kalimantan Barat paling lama 3 (tiga) hari;
- b. keluar Provinsi Kalimantan Barat paling lama 4 (empat) hari.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeculikan dalam hal kegiatan studi pembelajaran, studi banding/kunjungan kerja, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, delegasi kesenian atau pameran dalam rangka promosi potensi daerah sesuai dengan undangan dari instansi pemerintah atau pemerintah daerah lainnya yang melebihi batas waktu dengan tetap
BAB V - PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
Pasal 19
- (1) Perjalanan dinas dalam daerah dapat dilakukan perorangan atau secara rombongan;
- (2) Perjalanan dinas dalam daerah yang dilakukan secara rombongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling banyak 4 (empat) orang.
- (3) Perjalanan dinas dalam daerah secara rombongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikecualikan dalam hal:
- a. penelitian;
- b. survey;
- c. pemeriksaan oleh aparat internal;
- d. pelayanan kesehatan puskesmas apung;
- e. penyuluhan dan sosialisasi;
- f. kunjungan kerja bupati/wakil bupati;
- g. reses anggota DPRD;
- h. pameran dalam rangka promosi potensi daerah; dan
- i. kegiatan lain yang diperintahkan oleh Pejabat yang berwenang.
- (4) Perjalanan dinas luar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), harus mempertimbangkan asas kepatutan dan kewajaran.
BAB V - PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
Pasal 20
- (1) Jangka waktu pelaksanaan perjalanan dinas dalam daerah paling lama 3 (tiga) hari.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan dalam hal:
- a. Penelitian;
- b. Survey;
- c. pemeriksaan oleh aparat internal;
- d. pelayanan kesehatan puskesmas apung;
- e. kunjungan kerja bupati/wakil bupati;
- f. penyuluhan;
- g. reses anggota DPRD; dan
- h. pameran dalam rangka promosi potensi daerah;
- i. kegiatan lain yang diperintahkan oleh Pejabat yang berwenang.
Bagian Keempat
Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah
BAB V - PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
Pasal 21
Biaya perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b, hanya diberikan uang harian.
BAB V - PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
Pasal 22
Perjalanan dinas dalam daerah yang dilakukan dalam wilayah Kabupaten Kayong Utara yang jaraknya kurang dari 10 (sepuluh) kilo meter dari tempat kedudukan ke tempat tujuan, tidak diperkenankan menggunakan biaya perjalanan dinas.
Bagian Kelima
Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah
BAB V - PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
Pasal 23
- (1) Biaya perjalanan dinas luar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a, terdiri dari:
- a. uang harian;
- b. biaya transport;
- c. biaya penginapan;
- d. uang representasi; dan
- e. sewa kendaraan dalam kota.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. uang makan;
- b. uang transportasi lokal; dan
- c. uang saku.
- (3) Biaya transport sebagaimana pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
- a. perjalanan dinas dari Tempat Kedudukan sampai Tempat Tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal bus/stasiun/ bandara/pelabuhan keberangkatan;
- b. retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.
- (4) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, merupakan biaya penginapan atau bukti pertanggungjawaban yang diperlukan untuk menginap:
- a. di hotel; atau
- b. ditempat menginap lainnya.
- (5) Dalam hal pelaksana SPPD tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari batas tertinggi satuan biaya yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini sesuai dengan tingkatan pelaksana SPPD dan dibayarkan secara lumpsum .
- (6) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dapat diberikan kepada pejabat yaitu Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, dan Sekretaris Daerah.
- (7) Sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dapat diberikan kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, dan Sekretaris Daerah untuk keperluan pelaksanaan tugas di tempat tujuan.
- (8) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sudah termasuk biaya untuk pengemudi dan bahan bakar minyak.
BAB V - PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
Pasal 24
Khusus untuk Ajudan Pejabat Negara dalam rangka perjalanan dinas mendampingi Pejabat Negara dapat menginap di hotel yang sama dengan tarif terendah.
BAB V - PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
Pasal 25
- (1) Biaya perjalanan dinas keluar daerah dan perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), digolongkan dalam 5 (lima) tingkatan, yaitu:
- a. Pejabat Negara untuk Bupati dan Wakil Bupati;
- b. Tingkat A untuk Pimpinan/Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II;
- c. Tingkat B untuk Pejabat Eselon III/PNS Golongan IV;
- d. Tingkat C untuk Pejabat Eselon IV/PNS Golongan III; dan
- e. Tingkat D untuk PNS Golongan II/I, dan Pegawai Tidak Tetap.
- (2) Tingkat pembiayaan perjalanan dinas bagi Tenaga Ahli di DPRD atau Tenaga Ahli Fraksi di DPRD disetarakan dengan Pejabat Eselon III/PNS Golongan IV.
- (3) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. uang harian dibayarkan secara lumpsum ;
- b. biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil berdasarkan fasilitas transport;
- c. biaya penginapan dibayarkan secara riil ;
- d. uang representasi dibayarkan secara lumpsum ;
- e. sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil .
- (4) Besaran biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, yang melebihi batas tertinggi, dibayarkan sesuai batas tertinggi sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran II Huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 26

Pembayaran biaya perjalanan dinas dilakukan dengan ketentuan:

- a. diberikan uang panjar berdasarkan perkiraan besarnya jumlah biaya perjalanan dinas yang dituangkan dalam rincian biaya perjalanan dinas, dan sisa pembayaran biaya rampung dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai dilakukan;
- b. dalam hal perjalanan dinas harus segera dilakukan, sementara biaya perjalanan dinas belum dapat dibayarkan, maka biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan setelah selesai perjalanan dinas dilakukan.

## Pasal 27

Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS, PTT dan Tenaga Ahli DPRD dan Tenaga Ahli Fraksi di DPRD dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang bersamaan atau biaya penginapan yang telah ditanggung oleh penyelenggara kegiatan selama kegiatan berlangsung.

## Pasal 28

- (1) Pembiayaan perjalanan dinas ke luar negeri bersumber dari:
- a. APBN;
- b. APBD; dan
- c. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Satuan biaya perjalanan dinas ke luar negeri yang bersumber dari APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Biaya perjalanan dinas ke luar negeri yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. uang harian, terdiri dari uang makan, uang saku, transport lokal, dan biaya penginapan, dibayarkan secara lumpsum ;
- b. biaya transportasi, dibayarkan sesuai biaya riil ;
- c. uang representasi, dibayarkan secara lumpsum ; dan
- d. sewa kendaraan dalam kota, dibayarkan sesuai biaya riil .
- (4) Klasifikasi uang harian perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, yaitu:
- a. Golongan A untuk Pejabat Negara (Bupati dan Wakil Bupati);
- b. Golongan B untuk Pimpinan/Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II;
- c. Golongan C untuk pejabat Eselon III/PNS Golongan IV; dan
- d. Golongan D untuk pejabat Eselon IV/PNS Golongan III/II.
- (5) Uang representasi dan sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan huruf d, diberikan kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan anggota DPRD, dan Sekretaris Daerah.
- (6) Satuan biaya uang harian perjalanan dinas ke luar negeri yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Satuan biaya transportasi dari Negara Tempat Kedudukan ke Negara Tujuan atau sebaliknya dan sewa kendaraan dalam kota Negara tujuan disesuaikan dengan biaya riil.
- (8) Satuan biaya transportasi dalam negeri, uang refresentasi dan sewa kendaraan dalam kota di dalam negeri bagi Pelaksana SPPD keluar Negeri disesuaikan dengan satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri.

## Pasal 29

- (1) Pembiayaan perjalanan dinas dalam negeri bersumber dari APBD.
- (2) Satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 30

Format rincian biaya perjalanan dinas luar negeri dan perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 31

- (1) Biaya Perjalanan Dinas dibebankan pada anggaran masing-masing SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara.
- (2) Pejabat yang berwenang memberi perintah perjalanan dinas agar memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas dan ketersediaan dana yang diperlukan untuk melaksanakan perjalanan dinas sebagaimana dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

## Pasal 32

- (1) Pembayaran biaya perjalanan dinas diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah berkenaan.
- (2) Pembayaran biaya perjalanan dinas dapat dilakukan dengan mekanisme Uang Persediaan dan/atau mekanisme Pembayaran Ganti Uang.
- (3) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dengan mekanisme Uang Persediaan dan mekanisme Ganti Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pelaksana SPPD oleh Bendahara Pengeluaran berdasarkan persetujuan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dengan melampirkan SPT, SPPD dan dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas.

## BAB VI

## PENERBITAN SPT DAN SPPD Bagian Kesatu Pelaksanaan

Pasal 33

- (1) Perjalanan dinas dilaksanakan setelah diterbitkan SPT dan SPPD oleh Pejabat yang Berwenang.
- (2) SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 1 (satu) orang atau lebih.
- (3) SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 1 orang.
- (4) Format SPT dan SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Tata Naskah Dinas yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara.

Bagian Kedua Penerbitan SPT

Pasal 34

Pejabat yang berwenang menerbitkan dan menandatangani SPT adalah:

- a. Perjalanan dinas ke luar negeri untuk:
1. Bupati/Wakil Bupati dan PNS ditandatangani oleh Bupati;
2. Pimpinan dan Anggota DPRD ditandatangani oleh Pimpinan DPRD.
- b. Perjalanan dinas dalam negeri untuk perjalanan dinas luar daerah:
1. Bupati ditandatangani oleh Bupati;
2. Wakil Bupati ditandatangani oleh Bupati, apabila Bupati tidak berada ditempat dapat ditandatangani oleh Wakil Bupati;
3. Pimpinan dan Anggota DPRD ditandatangani oleh Pimpinan DPRD;
4. Pejabat Eselon II ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati;
5. Pejabat Eselon III/IV, staf PNS golongan IV/III/II, dan PTT ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;
6. Pejabat Eselon III/IV, staf PNS golongan IV/III/II, Tenaga Ahli DPRD atau Staf Ahli Fraksi DPRD, dan PTT dilingkungan Sekretariat DPRD, ditandatangani oleh Sekretaris DPRD.
- c. Perjalanan dinas dalam negeri untuk perjalanan dinas dalam daerah:
1. Bupati ditandatangani oleh Bupati;
2. Wakil Bupati ditandatangani oleh Bupati, apabila Bupati tidak berada ditempat dapat ditandatangani oleh Wakil Bupati;
3. Pimpinan dan Anggota DPRD ditandatangani oleh Pimpinan DPRD;
4. Pejabat Eselon II ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati;
5. Pejabat Eselon III/IV, staf PNS golongan IV/III/II, dan PTT dilingkungan SKPD ditandatangani oleh Kepala SKPD yang bersangkutan.

## Bagian Ketiga Penerbitan SPPD

## Pasal 35

- (1) Pejabat yang berwenang menerbitkan dan menandatangani SPPD:
- a. Bupati/Wakil Bupati ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;
- b. Pejabat Eselon II/III/IV, staf PNS golongan IV/III/II, dan PTT ditandatangani oleh kepala SKPD di lingkungan SKPD yang bersangkutan;
- c. Pejabat Eselon II/III/IV, staf PNS golongan IV/III/II, Pimpinan dan Anggota DPRD, Tenaga Ahli DPRD/Staf Ahli Fraksi DPRD dan PTT dilingkungan Sekretariat DPRD, ditandatangani oleh Sekretaris DPRD.
- (2) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menerbitkan dan menandatangani SPPD untuk perjalanan dinas ke luar negeri dan perjalanan dinas dalam negeri.
- (3) Khusus perjalanan dinas yang akan dilakukan oleh Pelaksana SPPD dilingkungan Sekretariat DPRD, harus sepengetahuan/disetujui Pimpinan DPRD.

## BAB VII PERTANGGUNGJAWABAN

## Pasal 36

- (1) Pelaksana SPPD yang melakukan perjalanan dinas luar negeri wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban berupa:
- a. SPT yang telah ditandatangani Pejabat yang berwenang;
- b. SPPD yang telah ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang, dan telah ditandatangani oleh pejabat di tempat pelaksanaan Perjalanan Dinas atau pihak terkait yang menjadi Tempat Tujuan Perjalanan Dinas;
- c. Surat Ijin Pemerintah;
- d. Passpor dinas (service passport) ;
- e. Visa;
- f. Surat undangan; dan
- g. Laporan hasil perjalanan dinas.
- (2) Pelaksana SPPD dalam negeri wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban, antara lain:
- a. SPT yang telah ditandatangani Pejabat yang berwenang;
- b. SPPD yang telah ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang, dan telah ditandatangani oleh pejabat di tempat pelaksanaan Perjalanan Dinas atau pihak terkait yang menjadi Tempat Tujuan Perjalanan Dinas;
- c. Bukti pembayaran transportasi sesuai moda transportasi yang digunakan berupa tiket pesawat, boarding pass, airport tax, retribusi, bus, taxi, speed boad, kapal laut dan/atau kereta api;
- d. Bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan;
- e. Bukti pembayaran hotel dan tempat menginap lainnya;
- f. Apabila tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya dilakukan dengan surat pernyataan dari yang bersangkutan;
- g. Fotocopy surat undangan, fax atau sejenis lainnya yang dijadikan dasar perjalanan dinas tersebut dilaksanakan;
- h. Laporan perjalanan dinas;
- i. Jika perjalanan dinas dalam rangka studi pembelajaran, studi banding atau kunjungan kerja dilengkapi dengan dokumentasi.

## Pasal 37

Dokumen pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 disampaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah perjalanan dinas dilaksanakan.

## Pasal 38

- (1) Pejabat yang berwenang wajib bertanggungjawab atas ketertiban pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilingkungan SKPD masing-masing.
- (2) Pejabat yang berwenang dan Pelaksana SPPD wajib bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh daerah sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya dengan perjalanan dinas dimaksud.
- (3) Terhadap kesalahan, kelalaian, dan kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pelaksana SPPD dapat dikenakan sanksi berupa:
- a. tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- b. sanksi administratif dan tindakan-tindakan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## BAB VIII

## KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

PNS yang menduduki jabatan eselon sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini sebelum ditetapkannya peraturan pelaksanaan mengenai Jabatan ASN dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, disetarakan dengan:

- a. jabatan eselon II setara dengan jabatan pimpinan tinggi pratama;
- b. jabatan eselon III setara dengan jabatan administrator; dan
- c. jabatan eselon IV setara dengan jabatan pengawas;

Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana pada tanggal Desember 2013

BUPATI KAYONG UTARA,

HILDI HAMID

Diundangkan di Sukadana pada tanggal Desember 2013

SEKERTARIS DAERAH,

HENDRI SISWANT0

BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2013 NOMOR

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA

NOMOR

: TAHUN 2013

TANGGAL : DESEMBER 2013

## SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI (Dalam US $)

| | | GOLONGAN | GOLONGAN | GOLONGAN | GOLONGAN |
|----|----------------------|------------|------------|------------|------------|
| NO | NEGARA | GOL. A | GOL. B | GOL. C | GOL.D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | AMERIKA UTARA : | | | | |
| | Amerika Serikat | 527 | 473 | 417 | 343 |
| | Kanada | 447 | 404 | 368 | 307 |
| 2 | EROPA BARAT : | | | | |
| | Austria | 504 | 453 | 318 | 317 |
| | Belgia | 466 | 419 | 282 | 281 |
| | Perancis | 512 | 464 | 382 | 381 |
| | Rep. Federasi Jerman | 443 | 411 | 282 | 281 |
| | Belanda | 463 | 416 | 272 | 271 |
| | Swiss | 509 | 456 | 322 | 321 |
| 3. | EROPA UTARA | | | | |
| | Denmark | 472 | 427 | 275 | 241 |
| | Finlandia | 453 | 409 | 353 | 313 |
| | Nerwegia | 517 | 465 | 288 | 286 |
| | Swedia | 466 | 436 | 342 | 341 |
| | Inggris | 587 | 534 | 432 | 431 |
| 4. | EROPA SELATAN : | | | | |
| | Bosnia Herzegovina | 456 | 420 | 334 | 333 |
| | Kroasia | 483 | 444 | 353 | 352 |
| | Spanyol | 457 | 413 | 287 | 286 |
| | Yunani | 422 | 379 | 242 | 241 |
| | Italia | 520 | 472 | 372 | 371 |
| | Portugal | 425 | 382 | 242 | 241 |
| | Serbia | 401 | 361 | 313 | 277 |
| 5. | ASIA TIMUR : | | | | |
| | Rep. Rakyat cina | 378 | 238 | 207 | 206 |
| | Hongkong | 472 | 320 | 287 | 286 |
| | Jepang | 519 | 303 | 262 | 261 |
| | Korea selatan | 421 | 326 | 297 | 296 |
| 6. | ASIA TENGGARA : | | | | |
| | Philipina | 412 | 278 | 222 | 221 |
| | Singapura | 424 | 290 | 224 | 221 |
| | Malaysia | 381 | 253 | 212 | 211 |
| | Thailand | 397 | 275 | 211 | 201 |
| | Myanmar | 368 | 250 | 197 | 196 |
| | Laos | 380 | 262 | 202 | 196 |
| | Viatnam | 383 | 265 | 204 | 196 |
| | Brunai darusalam | 374 | 256 | 197 197 | 196 196 |
| | Kamboja Timor leste | 296 392 | 223 354 | 229 | 196 |

| 7. | ASIA FASIFIK : | | | | |
|------|------------------|-----|-----|-----|-----|
| | Australia | 439 | 403 | 272 | 271 |
| | Selandia baru | 392 | 246 | 222 | 221 |
| | Kaledonia baru | 425 | 387 | 276 | 244 |
| | Papua nugini | 385 | 353 | 237 | 192 |
| | Fiji | 363 | 329 | 221 | 179 |

BUPATI KAYONG UTARA,

HILDI HAMID

## C. BATAS TERTINGGI BIAYA HOTEL/PENGINAPAN PER MALAM

| NO | URAIAN | BATAS TERTINGGI BIAYA HOTEL PER MALAM |
|------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Pejabat Negara (Bupati/Wakil Bupati) | Rp. 1.200.000 |
| 2 | Eselon II/Pimpinan dan Anggota DPRD | Rp. 800.000 |
| 3 | Eselon III/Gol IV/Tenaga Ahli DPRD/Staf Ahli DPRD | Rp. 600.000 |
| 4 | Eselon IV/Gol III | Rp. 500.000 |
| 5 | Staf Gol II/I/PTT | Rp. 400.000 |

## KETERANGAN :

Apabila dalam provinsi tersebut tidak terdapat hotel berbintang sesuai dengan peruntukan bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan anggota DPRD, PNS, dan PTT, maka diberikan biaya penginapan pada hotel yang tertinggi di provinsi yang menjadi tujuan perjalanan dinas.

## D. FASILITAS TRANSPORTASI PEJABAT NEGARA, DPRD, PNS DAN PTT.

| | | FASILITAS MODA TRANSPORTASI | FASILITAS MODA TRANSPORTASI | FASILITAS MODA TRANSPORTASI | FASILITAS MODA TRANSPORTASI |
|----|--------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| NO | JABATAN | PESAWAT UDARA | KAPAL LAUT | KERETA API/BUS/ MINIBUS | SPEED BOAT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Bupati/Wakil Bupati | Bisnis | VIP/Kelas I A | Eksekutif | Standar |
| 2. | Pimpinan DPRD | Bisnis | Kelas I B | Eksekutif | Standar |
| 3. | Pejabat Eselon II/Anggota DPRD | Ekonomi | Kelas I B | Eksekutif | Standar |
| 4. | Pejabat Eselon III/Gol.IV/Tenaga Ahli DPRD/Fraksi DPRD | Ekonomi | Kelas II A | Eksekutif | Standar |
| 5. | Pejabat Eselon IV/Gol. III | Ekonomi | Kelas II A | Eksekutif | Standar |
| 6. | PNS Gol. II/I/PTT | Ekonomi | Kelas II A | Eksekutif | Standar |

## E. BATAS TERTINGGI BIAYA SEWA KENDARAAN (per delapan jam)

| NO | JENIS KENDARAAN | BATAS TERTINGGI |
|------|--------------------------|-------------------|
| 1 | Roda 4 (empat) | Rp. 650.000 |
| 2 | Roda 6 (enam) Bus Sedang | Rp. 1.800.000 |
| 3 | Roda 6 (enam) Bus Besar | Rp. 2.800.000 |

## F. UANG REPRESENTASI

| NO | JABATAN | BATAS TERTINGGI |
|------|---------------------------|-------------------|
| 1 | Bupati/Wakil Bupati | Rp. 125.000/hari |
| 2 | Pimpinan dan Anggota DPRD | Rp. 100.000/hari |
| 3 | Sekretaris Daerah | Rp. 100.000/hari |

BUPATI KAYONG UTARA,

HILDI HAMID

## LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA

NOMOR : TAHUN 2013

TANGGAL: DESEMBER 2013

## FORMAT RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

| NO. | PERINCIAN BIAYA | JUMLAH | KETERANGAN |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. 2. 3. 4. 5. | Uang Harian (Hari x Rp ...) Biaya Penginapan (Hari x Rp ...) Biaya Transportasi (Hari x Rp ...) - (Sukadana - Tempat Tujunan) - (Tempat Tujuan - Sukadana) Uang Refresentasi Sewa Kendaraan Dalam Kota | Rp. ... Rp. ... Rp. ... Rp. ... Rp. ... Rp. ... | Pejabat Negara, Tingkat A, B, C, D Hotel Bintang, I, 2, 3, 4 & 5 Sesuai harga dan alat transportasi yang digunakan |
| | Terbilang # ... | | # |
| | | | jenis |
| | Jumlah | Rp. ... | |

Sukadana, ... 2014

Telah dibayar sejumlah

Rp ...

Bendahara Pengeluaran,

...

NIP ...

Telah menerima jumlah uang sebesar

Rp ...

Yang Menerima,

...

NIP ...

Keterangan : (*disesuaikan dengan klasifikasi dalam Lampiran I dan II)

## PERHITUNGAN SPPD RAMPUNG

Ditetapkan sejumlah Yang telah dibayar semula Sisa kurang/lebih



: Rp ...

Pejabat Yang Berwenang/Bendahara Pengeluaran,

...

NIP ...

Kepala SKPD ...,

...

NIP ...

BUPATI KAYONG UTARA,

HILDI HAMID