PERATURAN BUPATI SINTANG TENTANG Nomor 5 Tahun 2015 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SINTANG NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang:
BUPATI SIN TANG
PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR 2% TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SINTANG NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SINTANG, a.
- bahwa untuk menciptakan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Sintang, serta pernyesuaian terhadap peraturan perundang­ undangan yang berlaku, maka perlu merubah Peraturan Bupati Sin tang nomor 5 tahun 20 1 5 ten tang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud daJam huruf a, dan untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaannya maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sin tang Nornor 5 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang;
- Mengingat 1.
- Undang­Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang­Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang­ Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang­Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang­Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dar Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)%
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembar?? Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesa Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indones1a Nomor 4150);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. U · . 2 014 tentang ndang-Undang Nomor 23 Tahun ·blik Pemerintahan baerah (embaran Negara\_""?""7""; Indonesia Tahun 2014 Nomor 214, T?"",g7); Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo' ,' scbagaimana telah diubah dcngan Undang-U' Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Repu+ I Indonesia Tahun 1958, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. 13 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tc'[ Dana Perimbangan (Lembaran Negara Repu 1 Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575)%
3. 14 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 22005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. 15 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan Dan Pegawasan Penyelenggaraa Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
19. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
20. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;
Menetapkan :
21. P : eraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Daerah tentang Pedoman Pengelolaan Keuanga teri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Ien Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
22. : N 55 Tahun Peraturan Menteri Dalam Negeri lomor d 2008 tentang Tata Cara Penatausahaa",,"" P . ban Bend ara enyusunan Laporan Pertanggungawa Serta Penyampaiannya;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 20ll : Hibah dan Bantuan tentang Pedoman Pemberian 1 d Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan 1an Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan ' · . 39 Tahun Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2012;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25) scbagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor l);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sin tang Tahun 2013 Nomor 5, (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SINTANG NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG.
Pasal 1
Beberapa ketentuan dalam Peratuaran Bupati Sintang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang diubah sebagai berikut:
- I. Ketentuan Pasal 1 ditambah 3 (tiga) angka baru yaitu angka 72, angka 73 dan angka 74, yang berbuny sebagai berikut:
72. . Uang Surat Permintaan Pembayaran Penggant''c~ Persediaan Nihil yang selanjutnya disebut °' ~a Nihil adalah dokumen yang diterbitkan ole! ber1s1 Bendahara Pengeluaran, yang pertanggungjawaban Uang Pesediaan.
2. 73 . Uang Surat Perintah Membayar Penggantan Persediaan Nihil yang sclanjutnya disebut SPM­ GU Nihil adalah dokumen yang diterbitkan ole PA/KPA sebagai pertanggungiawaban Uang Persedian.
3. Surat Perintah Pencairan Dana Pengganti Uang Persediaan Nihil yang selanjutnya disebut SP2D­ GU Nihil adalah Surat Pengesahan yang diterbitkan oleh BUD/Kuasa BUD atas SPM­GU Nihil yang dibuat oleh PA/KPA. 74
2. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 4
Ruang lingkup sebagaimana climaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam
Pasal 5
Ruang lingkup sebagaimana climaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII, Lampiran IX, Lampiran X, Lampiran XI, Lampiran XII, Lampiran XII, Lampiran XIII, Lampiran XIV, Lampiran XV, Lampiran XVI, Lampiran XVll, Lampiran XVlll, Lampiran XIX, Larnpiran XX, Lampiran XXI, Lampiran XXII, Lampiran XXIII, Lampiran XXIV, Lampiran XXV, Lampiran XXVI, dan Lampiran XXVII yang merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 5 mengalami perubahan pada Lampiran II, Huruf D angka 9 dan 10 diubah dan ditambah 9a. dan 9b, Huruf E ditambah angka 14 dan 15, dan Huruf F angka 5 diubah dan ditambah angka 8 dan angka 9, dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.
4. Ketentuan Pasal 5 mengalami perubahan pada Lampiran III, Huruf D angka 6 diubah, dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.


5. Ketentuan Pasal 5 mengalami perubahan pada Lampiran VIII, dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III
6. Ketentuan Pasal 5 mengalami perubahan pada Lampiran XII, dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV
7. Ketentuan Pasal 5 mengalami perubahan pada Lampiran XV, dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V
8. Ketentuan Pasal 5 mengalami perubahan pada Lampiran XXII, dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI

## Pasal II

Peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabu paten Sintang.

2015 Ditetapkan di Sintang pada tanggal ? ?7 Ru


BUPATI SINTANG, ( a (

Diundangkan di Sintang pada tanggal 23 /PR 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG, (


YOSEPHA HASNAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2015 NOMOR 8¢

:4n1$93 «) ·

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR

:

i).! TAHUN 2015 16.A 2015 E � BAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SINTANG NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN ANGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG

TANGGAL : '

TENTANG

:

[

## PENGELUARAN ATAS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

## D. Surat Permintaan Pembayaran - Langsung (SPP -- LS)

9. Pengadaan Makan dan/atau Minum dengan nilai sampai dengan Rp.10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah), dengan kelengkapan:
- a. Bon Tagihan;
- b. Kuitansi Pembayaran/Tanda Bukti Pembayaran;
- c. NPWP dan NPWPD:
- d. SITU/SIUP;

'

- e. Rekening Bank rekanan;
- f. Undangan atau Dasar Pelaksanaan Kegiatan;
- g. Daftar Hadir; dan/atau
- h. Notulen Rapat/Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan.

9a.Pengadaan makan dan/atau minum dengan nilai diatas Rp.10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah), dengan kelengkapan:

- a. Surat permohonan proses pengadaan dari Pengguna Anggaran kepada Pejabat Pengadaan; (contoh format lampiran VI)
- b. Surat Permintaan penawaran dari Pejabat Pengadaan Barang/Jasa kepada Pihak penyedia barang; (contoh format lampiran Vll)
- c. Surat Jawaban dari rekanan; (contoh format lampiran VIII)
- d. Berita Acara Klarifikasi Serta Negosiasi Harga; (contoh format lampiran IX)
- e. Surat Penetapan Penyedia Barang/ Jasa dari Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Kepada Pengguna Anggaran; (contoh format lampiran X)
- f. Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa oleh PA atau Pejabat Pembuat Komitmen; (contoh format lampiran XI)
- g. Surat Perintah Kerja;
- h. Faktur/tagihan dari penyedia;
- i. Kuitansi Pembayaran/Tanda Bukti Pembayaran;
- j. Berita Acara Pembayaran;
- k. NPWP dan NPWPD;
- I. SITU /SIUP;
- m. Rekening Bank Rekanan;
- n. Daftar Hadir;
- o. Notulen/Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan; dan/atau
- p. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan.