PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG Nomor 1 Tahun 2017 tentang PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN (berlaku 10 Januari 2017)
Pembukaan
Menimbang:
Mengingat:
BUPATITULUNGAGUNG PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATITULUNGAGUNG,
bahwa dalam rangka mengimplementasikan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang› Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014, serta untuk meningkatkan produksi dan produktivitas temak yang sehat sehingga dapat mewujudkan perlindungan bagi masyarakat di bidang kesehatan hewan, maka perlu menyusun Peraturan Daerah tentang Petemakan dan Kesehatan Hewan;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5014), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360)
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3101);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3509);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan . Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang lzin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2012 tentang Alat dan Mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5296);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5391);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
8. . 21. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2013 tentang Budi Daya Hewan Peliharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 115);
22. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/permentan/OT 140/9/2007 tentang Pedoman Pengawasan Mutu Pakan;
23. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/permentan/OT 140/4/2009 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pakan;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
dan
BUPATITULUNGAGUNG
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERA TURAN
DAERAH
TENTANG
PETE RN AKAN
DAN
KESEHATAN HEWAN.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
2. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
3. Pemerintah Tulungagung. Daerah adalah Pemerintah Kabupaten
4. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit, bakalan, Ternak Ruminansia Indukan, pakan, alat dan mesin peternakan, budi daya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, dan pengusahaan, pembiayaan, serta sarana dan Prasarana.
5. Kesehatan hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perlindungan sumber daya Hewan, kesehatan Masyarakat, dan lingkungan serta penjaminan keamanan Produk Hewan, kesejahteraan hewan, dan peningkatan akses pasar untuk mendukung kedaulatan, kemandirian dan ketahanan pangan asal hewan.
6. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang hidup dan berada di habitatnya.
7. Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disingkat RPH adalah suatu bangunan atau komplek bangunan di daerah dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan selain unggas bagi konsumsi masyarakat luas.
8. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku
- industri, jasa dan/ atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
9. Peternak adalah orang perseorangan Warga Negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan.
10. Perusahaan peternakan adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan di Daerah yang mengelola usaha peternakan dengan kriteria dan skala tertentu.
11. Peternakan rakyat adalah usaha peternakan yang diselenggarakan sebagai usaha sampingan yang jumlah maksimum kegiatannya untuk tiap jenis ternak dengan kriteria dan skala tertentu.
12. Budi daya adalah kegiatan untuk memproduksi hasil-hasil ternak dan hasil ikutannya bagi konsumen.
13. Usaha di bidang peternakan adalah kegiatan yang menghasilkan produk dan jasa yang menunjang usaha budi daya ternak.
14. Produk hewan adalah semua bahan yang berasal dari hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian, dan/ atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia.
15. Usaha di bidang kesehatan hewan adalah kegiatan yang menghasilkan produk dan/ atau jasa yang menunjang upaya dalam mewujudkan kesehatan hewan.
16. Pakan adalah bahan makanan tunggal atau campuran, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diberikan kepada hewan untuk kelangsungan hidup, berproduksi dan berkembang biak.
- 1 7. Setiap orang adalah orang perorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
18. Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner yang selanjutnya disingkat NKV adalah sertifikat sebagai bukti tertulis yang sah telah dipenuhinya persyaratan higiene dan sanitasi jaminan keamanan produk hewan pada Unit Usaha Produk Hewan.
19. Higiene adalah segala upaya yang berhubungan dengan masalah kesehatan, serta berbagai usaha untuk mempertahankan atau untuk memperbaiki kesehatan.
20. Sanitasi pangan asal hewan adalah upaya pencegahan terhadap kemungkinan bertumbuh dan berkembangbiaknya jasad renik pembusuk dan pathogen dalam makanan, minuman, peralatan dan bangunan yang dapat merusak pangan asal hewan dan membahayakan kesehatan manusia.
21. Pangan asal hewan adalah pangan yang berasal dari hewan berupa daging, susu dan telur.
22. Unit usaha pangan asal hewan adalah unit usaha yang dijalankan secara teratur dan terus menerus pada suatu tempat untuk tujuan komersial yang meliputi Rumah Potong Hewan Ruminasia (RPH-R), Rumah Potong Hewan U nggas (RPH-U), Rumah Potong Hewan Babi (RPH-B), usaha budidaya unggas petelur, usaha pemasukan / pengeluaran, distributor, ritel dan atau pengolahan pangan asal hewan.
23. Rumah Potong Hewan Unggas yang selanjutnya disingkat RPH-U adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong unggas bagi konsumsi masyarakat.
24. Usaha pemasukan (importir) pangan asal hewan adalah suatu usaha yang kegiatannya melakukan pemasukan pangan asal hewan dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
25. Usaha pengeluaran (eksportir) pangan asal hewan adalah usaha yang kegiatannya melakukan pengeluaran pangan asal hewan ke luar wilayah Negara Republik Indonesia.
26. Usaha distribusi pangan asal hewan adalah suatu usaha yang kegiatannya mengumpulkan pangan asal hewan untuk selanjutnya dijual kepada usaha ritel dan atau usaha pengolahan pangan asal hewan.
27. Usaha ritel (pengecer) pangan asal hewan adalah suatu usaha yang kegiatannya menjual pangan asal hewan kepada konsumen umum.
28. Usaha pengolahan pangan asal hewan adalah suatu usaha yang kegiatannya melakukan pengolahan pangan asal hewan dengan cara pemanasan (perebusan, pengasapan, penggorengan, pasteurisasi), fermentasi, dengan atau tanpa bahan pengawet.
29. Veteriner adalah segala urusan yang berkaitan dengan hewan, produk hewan, dan penyakit hewan.
30. Otoritas veteriner adalah kelembagaan Pemerintah dan/atau kelembagaan yang dibentuk Pemerintah dalam pengambilan keputusan tertinggi yang bersifat teknis kesehatan hewan dengan melibatkan keprofesionalan dokter hewan dan dengan mengerahkan semua lini kemampuan profesi mulai dari mengindentifikasikan masalah, menentukan kebijakan, mengoordinasikan pelaksana kebijakan, sampai dengan mengendalikan teknis operasional di lapangan.
31. Dokter hewan adalah orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran hewan, sertifikat kompetensi dan kewenangan medik veteriner dalam melaksanakan pelayanan kesehatan hewan.
32. Kesehatan masyarakat veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan produk hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.
33. Dokter hewan penanggung jawab kesmavet adalah dokter hewan yang diserahi tugas sebagai penanggung jawab keamanan dan mutu di unit usaha pangan asal hewan termasuk pemeriksaan ante mortem dan post mortem di RPH› R/RPH-U.
34. Auditor NKV adalah petugas pemerintah dengan latar belakang pendidikan dokter hewan, sarjana peternakan, sarjana lain di bidang pangan dan gizi atau paramedic veteriner yang telah mengikuti pelatihan auditor NKV dan memiliki sertifikat auditor NKV.
35. Obat hewan adalah sediaan yang dapat digunakan untuk mengobati hewan, membebaskan gejala, atau memodifikasi proses kimia dalam tubuh yang meliputi sediaan biologik, farmakoseutika, premiks dan sediaan alami.
36. Kesejahteraan hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia.
37. Tenaga kesehatan hewan adalah orang yang menjalankan aktivitas di bidang kesehatan hewan ## BAB II
ASAS, MAKSUD, DAN TUJUAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Usaha peternakan dan kesehatan hewan berasaskan:
- a. kemanfaatan dan keberlanjutan;
- b. keamanan dan kesehatan;
- c. kerakyatan dan keadilan;
- d. keterbukaan dan keterpaduan;
- e. kemandirian;
- f. kemitraan dan keprofesionalan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Peraturan Daerah ini disusun dengan maksud untuk memberikan dasar hukum untuk pengawasan dan perizinan usaha petemakan
dan kesehatan hewan sehingga terwujud kesehatan hewan yang melindungi kesehatan manusia dan hewan beserta ekosistemnya sebagai prasyarat terselenggaranya peternakan yang maju, berdaya saing dan berkelanjutan serta penyediaan pangan yang aman, sehat, utuh dan halal.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
Pengaturan usaha peternakan dan kesehatan hewan bertujuan untuk:
- a. mengelola sumber daya hewan secara bermartabat, bertanggung jawab dan berkelanjutan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat;
- b. mencukupi kebutuhan pangan, barang dan jasa asal hewan secara mandiri, berdaya saing dan berkelanjutan serta penyediaan pangan yang aman, sehat, utuh dan halal bagi peningkatan kesejahteraan peternak dan masyarakat menuju pencapaian ketahanan pangan daerah;
- c. melindungi, mengamankan dan/atau menjamin daerah dari ancaman yang dapat mengganggu kesehatan atau kehidupan manusia, hewan, tumbuhan dan lingkungan;
- d. mengembangkan sumber daya hewan bagi kesejahteraan peternak dan masyarakat; dan
- e. memberi kepastian hukum dan kepastian berusaha dalam bidang peternakan dan kesehatan hewan.
SUMBERDAYA
Bagian Kesatu Lahan
BAB III - SUMBERDAYA
Pasal 5
Untuk menjamin kepastian terselenggaranya peternakan dan kesehatan hewan diperlukan penyediaan lahan yang memenuhi persyaratan teknis peternakan dan kesehatan hewan.
BAB III - SUMBERDAYA
Pasal 6
- (1) Penyediaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan dengan berpedoman pada tata ruang wilayah di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang› undangan.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan tata ruang wilayah yang mengakibatkan perubahan peruntukan lahan peternakan dan kesehatan hewan, lahan pengganti harus disediakan terlebih dahulu di tempat lain yang sesuai dengan persyaratan petemakan dan kesehatan hewan dan agroekosistem.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi lahan peternakan dan kesehatan hewan untuk kegiatan pendidikan dan/ atau penelitian dan pengembangan.
Bagian Kedua Air
BAB III - SUMBERDAYA
Pasal 7
- ( 1) Air yang dipergunakan untuk kepentingan petemakan dan kesehatan hewan harus memenuhi persyaratan baku mutu air sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Apabila ketersediaan air terbatas pada suatu waktu dan kawasan, kebutuhan air untuk hewan perlu diprioritaskan setelah kebutuhan masyarakat terpenuhi.
BAB IV
PETE RN AKAN
Bagian Kesatu
Umum
BAB III - SUMBERDAYA
Pasal 8
- ( 1) U saha petemakan dapat diselenggarakan dalam bentuk:
- a . perusahaan petemakan; dan
- b. peternakan rakyat.
- (2) Perusahaan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) h uruf a, berskala:
- a. budi daya petemakan ayam ras petelur dengan jumlah lebih dari 10.000 ekor induk;
- b. budi daya peternakan ayam ras pedaging dengan jumlah lebih dari 15.000 ekor/siklus;
- c. budi daya petemakan itik, angsa dan entok, dengan jumlah lebih dari 15.000 ekor campuran;
- d. budi daya peternakan kalkun dengan jumlah lebih dari 10. 000 ekor;
- e. budi daya peternakan burung puyuh dengan jumlah lebih dari 25.000 ekor campuran;
- f. budi daya peternakan burung dara dengan jumlah lebih dari 25.000 ekor campuran;
- g. budi daya peternakan kambing dan/ a tau domba dengan jumlah lebih dari 300 ekor campuran;
- h. budi daya peternakan sapi perah denganjumlah lebih dari 20 ekor campuran;
1. budi daya peternakan sapi potong dengan jumlah lebih dari 100 ekor campuran;
- J. budi daya peternakan kerbau dengan jumlah lebih dari 75 ekor campuran;
- k. budi daya peternakan kuda dengan jumlah lebih dari 50 ekor campuran;
1. budi daya peternakan kelinci dengan jumlah lebih dari 1.500 ekor campuran; dan
- m. budi daya peternakan babi dengan jumlah lebih dari 125 ekor campuran.
- (3) Peternakan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berskala di bawah skala usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
BAB III - SUMBERDAYA
Pasal 9
Jenis usaha peternakan terdiri atas:
- a. pakan;
- b. alat dan mesin peternakan;
- c. budi daya peternakan; dan
- d. unit usaha pangan asal hewan.
5. ( 1) Setiap orang yang melakukan budi daya ternak wajib mencukupi kebutuhan pakan dan kesehatan ternaknya.
- (2) Pemerintah Daerah membina pelaku usaha peternakan untuk mencukupi dan memenuhi kebutuhan pakan yang baik untuk ternaknya.
Bagian Kedua
Pakan
BAB III - SUMBERDAYA
Pasal 11
- (1) Setiap orang yang memproduksi pakan dan/atau bahan pakan untuk diedarkan secara komersial wajib memiliki izin usaha produksi pakan dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pakan yang dibuat untuk diedarkan secara komersial harus memenuhi standar atau persyaratan teknis minimal dan keamanan pakan serta memenuhi ketentuan cara pembuatan pakan yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berlabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam memenuhi ketentuan cara pembuatan pakan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setiap orang dilarang:
- a. mengedarkan pakan yang tidak layak dikonsumsi;
- b. menggunakan dan/atau mengedarkan pakan ruminansia yang mengandung bahan pakan yang berupa darah, daging dan/atau tulang; dan/atau
- c. menggunakan pakan yang dicampur hormon tertentu dan/atau antibiotik imbuhan pakan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan memperoleh izin usaha produksi pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB III - SUMBERDAYA
Pasal 12
- ( 1) Alat dan mesin perternakan meliputi alat dan mesin yang digunakan untuk melaksanakan fungsi:
- a. perbibitan dan budi daya;
- b. peny1apan, pembuatan, penyimpanan dan pemberian pakan;dan
- c. panen, pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan.
- (2) Alat dan mesin petemakan yang diproduksi dan/ atau dimasukkan ke dalam Daerah harus memberikan keselamatan dan keamanan pemakainya.
- (3) Setiap orang yang melakukan usaha di bidang pengadaan dan/ a tau peredaran alat dan mesin petemakan wajib memiliki izin usaha alat dan mesin petemakan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan memperoleh izm usaha alat dan mes1n peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB III - SUMBERDAYA
Pasal 13
- (1) Budi daya merupakan usaha untuk menghasilkan hewan peliharaan dan produk hewan.
- (2) Pengembangan budi daya dapat dilakukan dalam suatu kawasan budi daya sesuai dengan ketentuan tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
- (3) Pelaksanaan budi daya dengan memanfaatkan satwa liar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB III - SUMBERDAYA
Pasal 14
- ( 1) Budi daya ternak hanya dapat dilakukan oleh perusahaan peternakan, peternakan rakyat serta pihak tertentu untuk kepentingan khusus.
- (2) Perusahaan peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) wajib memiliki izin usaha peternakan.
- (3) Peternakan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) wajib memiliki tanda daftar usaha peternakan.
- (4) Perusahaan petemakan, peternakan rakyat dan pihak tertentu yang mengusahakan ternak wajib mengikuti tata cara budi daya ternak yang baik dengan tidak mengganggu ketertiban umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan memperoleh izin usaha peternakan dan tanda daftar usaha peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB III - SUMBERDAYA
Pasal 15
- ( 1) Peternak dapat melakukan kemitraan usaha di bidang budi daya temak
BAB III - SUMBERDAYA
Pasal 16
- ( 1) Pelaku usaha pangan asal hewan dapat dilakukan oleh perorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia yang berusaha di bidang:
- a. Rumah Potong Hewan Unggas (RPH-U);
- b. U saha pemasukan dan usaha pengeluaran bahan pangan asal hewan;
- c. U saha distribusi;
- d. Usaha ritel; dan/atau
- e. Usaha pengolahan pangan asal hewan.
- (2) Pelaku usaha distribusi dan atau usaha ritel pangan asal hewan melipu ti:
- a. Pelaku usaha yang mengelola gudang pendingin ( cold storage), dan toko/kios daging (meat shop) ;
- b. Pelaku usaha yang mengelola unit pendingin susu (milk cooling centre), dan gudang pendingin susu;
- c. Pelaku usaha yang mengemas dan melabel telur.
BAB III - SUMBERDAYA
Pasal 17
Setiap unit usaha pangan asal hewan wajib memiliki NKV sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BABV
KESEHATAN HEWAN
Bagian Kesatu
Umum
BAB III - SUMBERDAYA
Pasal 18
Penyelenggaraan kesehatan hewan dilaksanakan dalam bentuk:
1. pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan; dan
2. penyelenggaraan usaha kesehatan hewan.
Bagian Kedua
Pengendalian dan Penanggulangan Penya.kit Hewan
Paragraf 1
Umum
BAB III - SUMBERDAYA
Pasal 19
Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 angka 1 meliputi kegiatan:
1. pengamatan dan pengidentifikasian penyakit hewan;
2. pencegahan penyakit hewan;
3. pengamanan penyakit hewan;
4. pemberantasan penyakit hewan; dan
5. pengobatan hewan.
Paragraf 2
Pengamatan dan Pengidentifikasian Penyakit Hewan
BAB III - SUMBERDAYA
Pasal 20
- (1) Pengamatan dan pengidentifikasian penyakit hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 angka 1 dilakukan melalui kegiatan surveilans, penyidikan, pemeriksaan dan pengujian, pemeriksaan dini, dan pelaporan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut terkait dengan pelaksanaan kegiatan surveilans, penyidikan, pemeriksaan dan pengujian, pemeriksaan dini, dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
Paragraf 3
Pencegahan Penyakit Hewan
BAB III - SUMBERDAYA
Pasal 21
- ( 1) Pencegahan penyakit hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 angka 2 meliputi pencegahan muncul, berjangkit, dan menyebamya penyakit hewan di wilayah Daerah.
- (2) Pencegahan penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tindakan pengebalan, pengoptimalan kebugaran hewan, dan biosecurity.
- (3) Pengebalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui vaksinasi, pemberian antisera, dan peningkatan status gizi hewan.
- (4) Pengoptimalan kebugaran hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara penerapan pnns1p kesejahteraan hewan.
- (5) Biosecurity sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara pemisahan sementara hewan baru dari hewan lama, hewan sakit dari hewan sehat, pembersihan dan desinfeksi, pembatasan lalu lintas hewan, produk hewan, dan media pembawa penyakit hewan lainnya dalam unit usaha atau perusahaan peternakan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut terkait dengan pencegahan penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
Paragraf 4 Pengamanan Penyakit Hewan
BAB III - SUMBERDAYA
Pasal 22
- ( 1) Pengamanan penyakit hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 angka 3 meliputi kegiatan:
- a. penerapan prosedur biosaf ety dan biosecurity;
- b. pengebalan hewan;
- c. pengawasan lalu lintas hewan, produk hewan, dan media pembawa penyakit hewan lainnya diluar wilayah kerja karantina;
- d. kesiagaan darurat veteriner; dan
- e. penerapan kewaspadaan dini.
- (2) Ketentuan lebih lanjut terkait dengan pencegahan penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diatur dalam Peraturan Bupati.
Paragraf 5
Pemberantasan Penyakit Hewan
BAB III - SUMBERDAYA
Pasal 23
- (1) Pemberantasan penyakit hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 angka 4 meliputi kegiatan: a. penutupan wilayah;
- b. pembatasan lalu lintas hewan rentan, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya yang beresiko tinggi;
- c. pengebalan hewan;
- d. pengisolasian hewan sakit atau terduga sakit;
- e. penanganan hewan sakit;
- f. pemusnahan bangkai hewan;
- g. pengeradikasian penyakit hewan; dan
- h. pendepopulasian hewan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut terkait dengan pemberantasan penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB III - SUMBERDAYA
Pasal 24
- ( 1) Pengobatan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 angka 4 meliputi tindakan :
- a. pencegahan penyakit (preventif);
- b. penyembuhan penyakit (kuratif);
- c. peningkatan kesehatan (promotif); dan
- d. pemulihan kesehatan (rehabilitatif).
- (2) Pengobatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab pemilik hewan, peternak atau perusahaan peternakan, baik sendiri maupun dengan bantuan tenaga kesehatan hewan.
- (3) Pengobatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menggunakan obat keras dan/ atau obat yang diberikan secara parenteral harus dilakukan dibawah pengawasan dokter hewan.
- (4) Hewan atau kelompok hewan yang menderita penyakit menular dan tidak dapat disembuhkan
- (1)
- ( 1) Obat hewan yang dibuat dan disediakan dengan maksud untuk diedarkan harus memiliki nomor pendaftaran.
- (2) Untuk memiliki nomor pendaftaran, setiap obat hewan harus didaftarkan, dinilai, diuji dan diberikan sertifikat mutu setelah lulus penilaian dan pengujian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (1) Obat keras yang digunakan untuk pengamanan penyakit hewan dan/ atau pengobatan hewan sakit hanya dapat diperoleh dengan resep dokter hewan.
- (2) Pemakaian obat keras harus dilakukan oleh:
- a. dokter hewan; atau
- b. tenaga kesehatan hewan di bawah pengawasan dokter hewan.
- ( 1) Setiap orang yang berusaha di bidang peredaran obat hewan wajib memiliki izin usaha peredaran obat hewan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan memperoleh izin usaha peredaran obat hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
Paragraf 3
Alat dan Mesin Kesehatan Hewan
Pasal30
BAB III - SUMBERDAYA
Pasal 25
- (1) Alat dan mes1n kesehatan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 angka 2 digunakan untuk melaksanakan fungsi:
BAB III - SUMBERDAYA
Pasal 27
- ( 1) Obat hewan yang dibuat dan disediakan dengan maksud untuk diedarkan harus memiliki nomor pendaftaran.
- (2) Untuk memiliki nomor pendaftaran, setiap obat hewan harus didaftarkan, dinilai, diuji dan diberikan sertifikat mutu setelah lulus penilaian dan pengujian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB III - SUMBERDAYA
Pasal 28
- (1) Obat keras yang digunakan untuk pengamanan penyakit hewan dan/ atau pengobatan hewan sakit hanya dapat diperoleh dengan resep dokter hewan.
- (2) Pemakaian obat keras harus dilakukan oleh:
- a. dokter hewan; atau
- b. tenaga kesehatan hewan di bawah pengawasan dokter hewan.
BAB III - SUMBERDAYA
Pasal 29
- ( 1) Setiap orang yang berusaha di bidang peredaran obat hewan wajib memiliki izin usaha peredaran obat hewan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan memperoleh izin usaha peredaran obat hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
Paragraf 3
Alat dan Mesin Kesehatan Hewan
BAB III - SUMBERDAYA
Pasal 30
- (1) Alat dan mes1n kesehatan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 angka 2 digunakan untuk melaksanakan fungsi:
- a. pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan;
- b. kesehatan masyarakat veteriner;
- c. kesejahteraan hewan; dan
- d. pelayanan kesehatan hewan.
- (2) Setiap orang yang melakukan usaha di bidang pengadaan dan/atau peredaran alat dan mesin kesehatan hewan wajib memiliki izin usaha alat dan mesin kesehatan hewan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan memperoleh izin usaha alat dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
Paragraf 4
Kesehatan Masyarakat Veteriner
BAB III - SUMBERDAYA
Pasal 31
- (1) Kesehatan masyarakat veteriner meliputi:
- a. penjaminan higiene dan sanitasi;
- b. penjaminan keamanan, kesehatan, keutuhan dan kehalalan produk hewan; dan
- c. pengendalian dan penanggulangan zoonosis.
- (2) Setiap orang yang mempunyai unit usaha produk hewan wajib mengajukan permohonan untuk memperoleh NKV sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan unit usaha yang memproduksi dan/atau mengedarkan produk hewan yang
dihasilkan oleh unit usaha skala rumah tangga yang belum memenuhi persyaratan NKV.
BAB III - SUMBERDAYA
Pasal 32
- ( 1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan penjaminan higiene dan sanitasi melalui:
- a. pengawasan, inspeksi dan audit terhadap tempat produksi, rumah potong hewan, tempat pemerahan, tempat penyimpanan, tempat pengolahan, dan tempat penjualan atau penjajaan, serta alat dan mesin produk hewan;
- b. pembinaan terhadap orang yang terlibat secara langsung dengan aktifitas tersebut.
- (2) Kegiatan higiene dan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan oleh dokter hewan berwenang di bidang kesehatan masyarakat veteriner.
BAB III - SUMBERDAYA
Pasal 33
- (1) Dalam rangka menjamin produk hewan yang aman, sehat, utuh dan halal, Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan, pemeriksaan, pengujian, sertifikasi dan registrasi produk hewan. standardisasi,
- (2) Pengawasan dan pemeriksaan produk hewan berturut-turut dilakukan di tempat produksi, pada waktu pemotongan, penampungan, dan pengumpulan pada waktu dalam keadaan segar, sebelum pengawetan dan pada waktu peredaran setelah pengawetan.
- (3) Standardisasi, sertifikasi, dan registrasi produk hewan dilakukan terhadap produk hewan yang diproduksi di dan/ atau dimasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk diedarkan dan/ atau dikeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (4) Produk hewan yang diproduksi di dan/atau dimasukkan ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk diedarkan wajib disertai sertifikat veteriner dan sertifikat halal.
- (5) Produk hewan yang dikeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib disertai sertifikat veteriner dan sertifikat halal jika dipersyaratkan oleh negara pengimpor.
- (6) Untuk pangan olahan asal hewan, selain wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pangan.
BAB III - SUMBERDAYA
Pasal 34
Pengendalian dan penanggulangan zoonosis di Daerah dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Paragraf 5
RPH-U
BAB III - SUMBERDAYA
Pasal 35
Pemotongan unggas yang dagingnya diedarkan harus mengiku ti cara penyembelihan yang memenuhi kaidah penyembelihan yang aman, sehat, utuh, dan halal, serta memenuhi ketentuan kesehatan masyarakat veteriner, kesejahteraan hewan, dan kaidah agama.
Paragraf 6 Pelayanan Kesehatan Hewan
BAB III - SUMBERDAYA
Pasal 36
- ( 1) Pelayanan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 angka 5 meliputi pelayanan jasa laboratorium veteriner, pelayanan jasa laboratorium pemeriksaan dan pengujian veteriner, pelayanan Jasa medik veteriner dan/ a tau pelayanan jasa di pusat kesehatan hewan a tau pos kesehatan hewan.
- (2) Setiap orang yang melakukan usaha di bidang pelayanan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin usaha pelayanan kesehatan hewan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud Peraturan Bupati. pelayanan pada ayat kesehatan (2) diatur hewan dalam
BAB III - SUMBERDAYA
Pasal 37
- (1) Untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan hewan, Pemerintah Daerah mengatur penyediaan dan penempatan tenaga kesehatan hewan di daerah.
- (2) Tenaga kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tenaga medik veteriner, sarjana kedokteran hewan dan tenaga paramedik veteriner.
- (3) Tenaga medik veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas dokter hewan dan dokter hewan spesialis.
- (4) Tenaga paramedik veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki diploma kesehatan hewan, ijazah sekolah kejuruan kesehatan hewan dan/ atau sertifikat pelatihan paramedik kesehatan hewan.
BAB III - SUMBERDAYA
Pasal 38
- ( 1) Tenaga kesehatan hewan yang melakukan pelayanan kesehatan hewan wajib memiliki Surat Izin Praktik Layanan J asa Medik Veteriner.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara persyaratan memperoleh 1zm praktek pelayanan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB VI - OTORITAS VETERINER
Pasal 39
- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan Kesehatan Hewan di seluruh wilayah Kabupaten Tulungagung.
- (2) Dalam menyelenggarakan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban meningkatkan penguatan tugas, fungsi, dan wewenang Otoritas Veteriner Kabupaten.
BAB VI - OTORITAS VETERINER
Pasal 40
- (1) Otoritas Veteriner Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) mempunyai tugas menyiapkan rumusan dan melaksanakan kebijakan dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan.
- (2) Otoritas Veteriner Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Pejabat Otoritas Veteriner.
BAB VI - OTORITAS VETERINER
Pasal 41
- (1) Pejabat Otoritas Veteriner di tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) diangkat oleh Bupati.
--
- (2) Pejabat Otoritas Veteriner dimaksud pada ayat (1) Kabupaten diangkat sebagaimana
BAB VI - OTORITAS VETERINER
Pasal 42
- (1) Otoritas Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 mempunyai fungsi:
- a. pelaksana Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- b. penyusunan standar dan meningkatkan mutu penyelenggaraan Kesehatan Hewan ;
- c. pengidentifikasi masalah dan pelaksana pelayanan Kesehatan Hewan;
- d. pelaksana pengendalian dan penanggulangan Penyakit Hewan;
- e. pengawas dan pengendali pemotongan Temak Ruminansia Betina Produktif dan/ atau Ternak Ruminansia Indukan;
- f. pengawas tindakan penganiayaan dan penyalahgunaan terhadap Hewan serta aspek Kesejahteraan Hewan lainnya;
- g. pengelola Tenaga Kesehatan Hewan;
- h. pelaksana pengembangan profesi kedokteran Hewan;
1. pengawas penggunaan Alat dan Mesin Kesehatan Hewan;
- j. pelaksana perlindungan Hewan dan lingkungannya;
- k. pelaksana penyidikan dan pengamatan penyakit Hewan;
1. penjamin ketersediaan dan mutu Obat Hewan;
- m. penjamin keamanan Pakan dan bahan pakan asal Hewan;
- n. penelusuran prasarana dan sarana serta pembiayaan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner; dan
- o. pengelola medik akuatik dan Medik Konservasi.
- (2) Otoritas Veteriner kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) berwenang mengambil keputusan tertinggi di kabupaten yang bersifat teknis Kesehatan Hewan.
- (3) Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan melibatkan keprofesionalan Dokter Hewan dan dengan mengerahkan semua lini kemampuan profesi.
- (4) Keterlibatan keprofesionalan Dokter Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan mulai dari identifikasi
masalah, rekomendasi kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, sampai dengan pengendalian teknis operasional penyelenggaraan Kesehatan Hewan di lapangan.
BAB VI - OTORITAS VETERINER
Pasal 43
- ( 1) Dalam menyelenggarakan Kesehatan Hewan, Otoritas Veteriner Kabupaten mengacu kepada Siskeswanas yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan Siskeswanas sesuai dengan kewenangannya;
- a. meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan penyelenggaraan Kesehatan Hewan; dan
- b. melaksanakan koordinasi dengan
BAB VI - OTORITAS VETERINER
Pasal 44
Ketentuan lebih lanjut mengenai Otoritas Veteriner dan Siskeswanas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 43 diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB VI - OTORITAS VETERINER
Pasal 45
- (1) Untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan hewan, Pemerintah daerah mengatur penyediaan dan penempatan
tenaga kesehatan hewan di wilayah kabupaten sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Tenaga kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tenaga medik veteriner, sarjana kedokteran hewan, dan tenaga paramedik veteriner.
- (3) Tenaga medik veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas dokter hewan dan dokter hewan spesialis.
- (4) Tenaga paramedik veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki diploma kesehatan hewan dan/ atau ijazah sekolah kejuruan kesehatan hewan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria tenaga kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB VI - OTORITAS VETERINER
Pasal 46
- ( 1) Tenaga medik veteriner melaksanakan segala urusan kesehatan hewan
BAB VI - OTORITAS VETERINER
Pasal 47
- ( 1) Tenaga kesehatan hewan yang melakukan pelayanan kesehatan hewan wajib memiliki surat izin praktik kesehatan hewan yang dikeluarkan oleh bupati.
- (2) Untuk mendapatkan surat izin praktik kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tenaga kesehatan hewan yang bersangkutan mengajukan surat permohonan untuk memperoleh surat izin praktik kepada bupati disertai
dengan sertifikat kompetensi dari organ1sas1 profesi kedokteran hewan.
BAB VI - OTORITAS VETERINER
Pasal 48
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan kesehatan hewan dan tenaga kesehatan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 4 7 diatur dengan Peraturan Bupati .
BAB VII - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 49
- ( 1) Pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan usaha peternakan dan kesehatan hewan dilakukan oleh Bupati melalui Dinas yang menangani fungsi Peternakan dan kesehatan hewan.
- (2) Untuk kepentingan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap pemegang izin wajib memberikan data dan keterangan yang diperlukan.
BAB VIII - SANKS! ADMINISTRATIF Pasal 50
Pasal 50
Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (2), Pasal 12 ayat (3), Pasal 14 ayat (2), Pasal 14 ayat (3), Pasal 29 ayat ( 1), Pasal 30 ayat (2), Pasal 35, Pasal 36 ayat (2), Pasal 38 ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB IX - KETENTUAN PERALIHAN Pasal 51
Pasal 51
Izin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya izin.
BABX
KETENTUAN PENUTUP
BAB IX - KETENTUAN PERALIHAN Pasal 51
Pasal 52
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 9 Tahun 2002 tentang Izin Usaha Peternakan (Lembaran Daerah Kabupaten
Tulungagung Tahun 2002 Nomor 06 Seri B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 15 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2006 Nomor 01 Seri C) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB IX - KETENTUAN PERALIHAN Pasal 51
Pasal 53
,,
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung.

Penetapan: Ditetapkan di Tulungagung pada tanggal 10 Januari 2017 BUPAT TULUNGAGUNG, ;? SYAHRIMULYO Diundan kan di Tulungagung pada t ggal 10 Januari 2017 SEKR IS DAERAH Ir. INDRA FAUZI, MM Pembina Utama Madya NIP. 19590919 199003 1 006 Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2017 Nomor 1 Seri E NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR 05-1/2017
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG
## PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
## I. UMUM
Hewan sebagai karunia dan amanat Tuhan Yang Maha Esa mempunyai peranan penting dalam penyediaan pangan asal hewan dan hasil hewan lainnya serta jasa bagi manusia yang pemanfaatannya perlu diarahkan untuk kesejahteraan masyarakat.
Kesehatan hewan dan masyarakat veteriner mempunyai peranan penting dalam meningkatkan produkitivitas temak dan melindungi masyarakat dari bahaya residu dan pencemaran mikroba yang terkandung didalamnya sebagai akibat perlakuan selama produksi dan peredaran bahan pangan asal hewan.
Penyelenggaraan petemakan dan kesehatan hewan tersebut diantaranya merupakan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Tulungagung, diantaranya sebagaimana diamanatkan dalam
PENJELASAN
Pasal 29
Mendasarkan pertimbangan tersebut di