Unknown BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN TENTANG Nomor 2 Tahun 2017 tentang TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA DALAM RANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH, PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DAN PENGELOLAAN PRODUK HUKUM DAERAH PADA PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN (berlaku 19 Januari 2017)
Pembukaan
Menimbang a
.
BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA DALAM RANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH, PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DAN PENGELOLAAN PRODUK HUKUM DAERAH
PADA PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,
bahwa dalam rangka mewujudkan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah, Pengelolaan Pendapatan Daerah dan Pengelolaan Produk Hukum Daerah yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab, kepada Pegawai Negeri Sipil yang memegang Jabatan Struktural tertentu perlu diberikan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, bi
- bahwa untuk pemberian tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja kepada Pegawai Negeri Sipil yang memegang Jabatan Struktural tertentu, perlu ditetapkan besaran tambahan penghasilan,
- bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan b di atas, perlu diatur dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan, c
1
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347),
Mengingat
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494), 2
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), 3.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438), 4.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310), 5
- Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pokokpokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Lembaran Dacrah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2008 Nomor 29), 6.
- Peraturan Daerah Nomor &amp; Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016 Nomor 6): 7
- Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2009 Nomor 38) sebagaimana tclah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 38 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2014 Nomor 9), 8.
Menetapkan
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA DALAM RANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH, PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DAN PENGELOLAAN PRODUK HUKUM DAERAH PADA PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN.
BABI KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Selatan.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
5. Asisten Sekretaris Daerah adalah Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komcring Ulu Selatan.
6. Pejabat Struktural adalah pejabat pemangku jabatan struktural yaitu suatu kedudukan yang menunjukkan tugas tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi perangkat daerah.
7. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Setda adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
8. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Asct Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
9. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penclitian dan Pengembangan yang selanjutnya disebut Bappeda Litbang adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
10. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut BPPRD adalah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
11. Tambahan Penghasilan ## BAB II TUJUAN
Pasal 2
Pemberian TPBK bertujuan :
- a. Meningkatkan kinerja Pejabat Struktural yang ditugaskan dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah, Pengelolaan Aset Daerah, Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah, Pengelolaan Pendapatan Daerah dan Pengelolaan Produk Hukum Daerah,
2. . Meningkatkan kesejahteraan pegawai, b.
3. Meningkatkan tertib administrasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah, Pengelolaan Pendapatan Dacrah dan Pengelolaan Produk Hukum Daerah yang tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efektif, cfisien, ckonomis, transparan, dan bertanggung jawab.
BAB III - RUANG LINGKUP DAN BESARAN
Pasal 3
TPBK diberikan kepada :
- a. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan, pengelolaan asset, penyusunan perencanaan pembangunan daerah, Pengclolaan Pendapatan Daerah dan Pengelolaan Produk Hukum Daerah,
2. Asisten Sekretaris Daerah bidang Pemerintahan dan Kesejahtaraan Rakyat, b.
3. Asisten Sekretaris Dacrah bidang Ekonomi dan Pembangunan,
4. Pejabat Struktural Eselon II, III dan IV pada Bappeda Litbang.
5. MP AN Asisten Sekretaris Dacrah bidang Administrasi Umum, Pejabat Struktural Eselon II, III dan IV pada BPKAD,
6. Pejabat Struktural Eselon II, III dan IV pada BPPRDLD.
7. TR . Pejabat Struktural Eselon III dan IV pada Bagian Keuangan Setda.
8. Pejabat Struktural Eselon III pada Bagian Hukum Setda. 1
Besaran TPBK diberikan setiap bulan sesuai peringkat jabatan sebagai bcrikut :
Pada Setda:
2. Eselon Il.b sebesar Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah),
1. Esclon Ila sebesar Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah),
3. Eselon III.a pada Bagian Keuangan sebesar Rp. 2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah),
4. Eselon Illa pada Bagian Hukum sebesar Rp. 2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah),
5. Eselon IV.a pada Bagian Keuangan sebesar Rp. 1.330.000,00 (Satu Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah),
Pada BPKAD:
1. Eselon II.b sebesar Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah),
2. Esclon IIl.a scbcsar Rp. 3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah),
4. Eselon IV.a sebesar Rp. 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah),
3. Eselon Ill.b sebesar Rp. 2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah),
Pada Bappeda Litbang,
1. Eselon Il.b sebesar Rp. 4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah),
2. Eselon IILa sebesar Rp. 2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus
2. Ribu Rupiah),
3. Eselon III.b sebesar Rp. 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah),
4. Eselon Va sebesar Rp. 1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah):
Pada BPPRD,
1. Eselon Il.b sebesar Rp. 4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah), a
2. Esclon IILa scbcsar Rp. 2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah),
3. Eselon IV.a sebesar Rp. 1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), 4.
3. Eselon III.b sebesar Rp. 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah),
BAB III - RUANG LINGKUP DAN BESARAN
Pasal 5
Besaran TPBK yang diterima sudah termasuk Pajak Penghasilan (PPh).
BAB IV - PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN ## Pasal 6
Pasal 6
- (1) TPBK diberikan setiap bulan kepada masing-masing Pejabat Struktural didasarkan pada penilaian : a. kehadiran.
- b. beban kerja sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Penilaian beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan setiap akhir bulan oleh atasan langsung dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (3) Terhadap ketidakhadiran berlaku pemotongan dengan rumus sebagai berikut :
- (4) Terhadap Pejabat Struktural yang ditugaskan oleh Kepala SKPD atau atasan langsung untuk melaksanakan tugas ke instansi di luar kantor atau dari kantor/tcmpat tugas ke luar kantor tidak dikenakan pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).


POTONGAN TK PER BLN

- 1006 x (TK/HK) x TPBK

POTONGAN IZIN PER BLN

'7596 x (IZIN/HK) x TPBK

POTONGAN TA PER BLN

- 3046 x (TA/HK) x TPBK

POTONGAN PC PER BLN

- 30Y6 x (PC/HK) x TPBK

Keterangan :

TK

- Ketidakhadiran Tanpa Keterangan

IZIN

- Ketidakhadiran karena izin

TA

- Tidak Apel

- PC

- Pulang Cepat

HK

- Jumlah total hari kerja pada bulan berkenaan

- TPBK - Besaran tambahan penghasilan berdasarkan beban Kerja

## BAB V

## MEKANISME PEMBAYARAN

## Pasal 7

Pembayaran TPBK dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut :

- a. Absensi dan Penilaian beban kerja, direkap dan diterbitkan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya oleh atasan langsung/ Kepala SKPD melalui pejabat pengelola kepegawaian pada SKPD yang bersangkutan.
- b. Berdasarkan rekap absensi dan penilaian beban kerja yang telah diterbitkan, pejabat pengelola kepegawaian pada SKPD menyusun Daftar TPBK dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini, selanjutnya disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran.
- c. Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP-LS kepada pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran mclalui PPK-SKPD. a
- d. Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran menerbitkan SPM-LS selanjutnya diajukan kepada kuasa BUD untuk penerbitan SP2D.

## Pasal 8

Percepatan pembayaran TPBK dapat dilakukan pada waktu tertentu, antara lain :

- a. Pelaksanaan cuti bersama menjelang Idul Fitri ) dan
- b. Pada bulan Descmbcr setiap tahun anggaran.


/

Apabila terjadi mutasi Jabatan, maka pembayaran TPBK diberikan secara proporsional dengan rumusan sebagai berikut :

Jumlah yang dibayarkan -Jml hari kerja yang dijalani x (NILAI TPBK) Jml hari kerja pd bulan berkenaan

## Pasal 10

- (1) PNS yang diangkat sebagai pelaksana tugas pada jabatan struktural diberikan TPBK sebesar 80 Y4 (delapan puluh persen) dari Besaran TPBK pada jabatan dimaksud sebagaimana tersebut pada pasal 4.
- (2) PNS yang menduduki jabatan struktural dan juga merangkap sebagai pelaksana tugas pada jabatan satu tingkat diatasnya, hanya diberikan satu jenis TPBK yang lebih tinggi.

## BAB VI ALOKASI ANGGARAN

## Pasal li

- (1) Belanja TPBK dibebankan pada APBD.
- (2) Belanja TPBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan melalui DPA-SKPD Bagian Keuangan Sekretariat Daerah, DPA-SKPD BPKAD, DPA-SKPD Bappeda Litbang dan DPA-SKPD BPPRD.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 12

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah, Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Pengelolaan Pendapatan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Berita Dacrah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2015 Nomor 1) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah, Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Pengelolaan Pendapatan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016 Nomor 7), dicabut dan dinyatakan tidak beriaku lagi.


£

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

f

Ditetapkan di Muaradua Pada tanggal 19 Januari 2017


|

BAGIAN

TGL/ PARAF

0

|

HUKUM

(7G £

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,



Diundangkan di Muaradua Pada tanggal Y$ Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN,

nd

H.I NDAR

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN TAHUN 2017 NOMOR .&amp;..

L

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN NOMOR &amp;£ TAHUN 2017 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BERDAARKAN BEBN KERJA DALAM RANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH, PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DAN PENGELOLAAN PRODUK HUKUM DAERAH PADA PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

## PENILAIAN BEBAN KERJA PERSEORANGAN

BULAN

TAHUN

TMT

S/D

## DAFTAR NILAI

| | PNS YANG DINILAI | ATASAN LANGSUNG |
|------------|--------------------|-------------------|
| Nama | . | |
| NIP | | Ka |
| Golongan | | |
| Jabatan | | |
| Unit Kerja | 0. | |

| NO | URAIAN BEBAN KERJA | VOLUME | NILAI |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|
| 1 | | Jumlah Surat yang diselesaikan (Berdasarkan Buku Agenda Surat Menyurat) | dokumen | A/B/C/D y |
| 2 | |Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Daerah yang dikerjakan (SPD/SP2D/Laporan Realisasi Anggaran) | dokumen | A/B/C/D y' |
| 3 | (Jumlah Dokumen Pengelolaan Aset Daerah yang dikerjakan (Laporan Bulanan Barang Milik Daerah) | dokumen | A/B/C/D Isi |
| 4 | | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang dikerjakan (Laporan TEPPA, dll sesuai tupoksi) | dokumen | A/B/C/D )s |
| 5 | | Jumlah Dokumen Pendapatan Daerah yang dikerjakan (Pajak, Retribusi, dll sesuai tupoksi) | dokumen | A/B/C/D y |
| 6 | (Jumlah Dokumen Produk Hukum Daerah yang dikerjakan SK, dil sesuai tupoksi) | dokumen | A/B/C/D Isi - |

(Perda,

Perbup,

## PEJABAT YANG DINILAI

ATASAN LANGSUNG

Tanda tangan

NAMA

NIP

- y' Keterangan

- A - Amat Baik

- B - Baik

- C - Cukup

- D - Kurang


| BAGIAN

Te

PARAF

|

HUKUM

I-totp £

|

4

Tanda tangan

NAMA

NIP


pa



LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN NOMOR &amp; TAHUN 2017

TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA DALAM RANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH, PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DAN PENGELOLAAN PRODUK HUKUM DAERAH PADA PEMERINTAH KABUPATEN

TENTANG OGAN KOMERING ULU SELATAN

## DAFTAR TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA

BULAN

TAHUN

TMT

S/D

| NO | NAMA NIP JABATAN | BEDA an YA | poTONGAN | TPBK YANG DIBAYAR | PPh | JUMLAH BERSIH DITERIMA | TANDA TANGAN |
|------|--------------------|--------------|------------|---------------------|-------|--------------------------|----------------|
| 1 | » | 3 | Z | 5-3-4 | | 7-5-6 | |
| 3 | | | | | | | |

## PEJABAT PENGELOLA KEPEGAWAIAN SKPD

Tanda tangan

NAMA

NIP

GBUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,


SA

k

|

BaGiaN

HUKUM

TGL /PARAE

N riil

/

,

1