Unknown Unknown Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Kelola Pengunaan Dana Pembebasan Sumbangan Pemhinaan Pendidikan (SPP) bagi Sekolatr Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejunran {SMK} daa Madrasah Aliyah (MA); s. - 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun t999 tentang Pembenhrkan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Taqiung Jabung Timur {I"embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182" Tambatran Icmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3930) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembenhrkan l(abupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muam Jambi dan l(abupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOO Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969h 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ot4 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 244, Tambatran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana t€lah diubah dengan 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor a28,6l; 4. Undang-Undang Nomor 2O Tahun 2OO3 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a3O1); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintah Daerah (l"embaran Negara Republik Indoneeia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaraa Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2Ot4 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ot4 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 246, Tambatran kmbaran Negara Republik Indnnesia Nomor 5589); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2AA4 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pernerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OA4 Nomor L26, Tambahart l,embaran Negara Republik Indoensia Nomor 47371; - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2AOT tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah KabupatenlKota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AOT Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a7371; 7, 8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2OOB tentang Virqiib Bel4iar (Lembaran Negara Republik Indoensia Tatrun 2OO8 Nomor 9O, Tambahan Lenrbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863); 9. Peraturan Pemerintatr Nomor 48 Tahrxr 2OO8 tentang Pendanaan Pendidikan (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor a86al 10. Perahrran Daerah I(abupaten Sarolangun Nomor 03 ?ahun 20OB tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah l{abupaten Sarolangun (Iembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tatrun 2OO8 Nom&lt;tr O3), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengah Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangua Nomor O3 Tahun 2012 tentang Perubatran Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tahun Susunan MEMUTUSI(AN (berlaku Unknown)
Pembukaan
berdasarkan pertirnbangan sebagain lra dimaksud dalam hunrf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Kelola Pengunaan Dana Pembebasan Sumbangan Pemhinaan Pendidikan (SPP) bagi Sekolatr Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejunran {SMK} daa Madrasah Aliyah (MA); s.
- 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun t999 tentang Pembenhrkan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Taqiung Jabung Timur {I"embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182" Tambatran Icmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3930) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembenhrkan l(abupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muam Jambi dan l(abupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOO Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969h
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ot4 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 244, Tambatran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana t€lah diubah dengan
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor a28,6l;
4. Undang-Undang Nomor 2O Tahun 2OO3 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a3O1);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintah Daerah (l"embaran Negara Republik Indoneeia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaraa Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2Ot4 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ot4 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 246, Tambatran kmbaran Negara Republik Indnnesia Nomor 5589);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2AA4 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pernerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OA4 Nomor L26, Tambahart l,embaran Negara Republik Indoensia Nomor 47371;
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2AOT tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah KabupatenlKota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AOT Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a7371; 7,
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2OOB tentang Virqiib Bel4iar (Lembaran Negara Republik Indoensia Tatrun 2OO8 Nomor 9O, Tambahan Lenrbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
9. Peraturan Pemerintatr Nomor 48 Tahrxr 2OO8 tentang Pendanaan Pendidikan (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor a86al
10. Perahrran Daerah I(abupaten Sarolangun Nomor 03 ?ahun 20OB tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah l{abupaten Sarolangun (Iembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tatrun 2OO8 Nom&lt;tr O3), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengah Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangua Nomor O3 Tahun 2012 tentang Perubatran Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tahun Susunan
MEMUTUSI(AN:
Menetapkan : PERAILJRAIiI BUPATI TENTANG TA3A KETOLA PENGGUNAAN DANA PEMBEBASAN SUMBANGAN PEMBINAAN PENDIDIIGN BAGI SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KF^IURUAI$ DA}T MADRASAH ALIYAH.
BAts I KETENTUAN UMUM
Pasal L
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
2. Kepala Daerah selarrjutnya disebut Bupati adalah Bupati Sarolangun
- ll. Pemerintah Daerah adalatr Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah,
3. Daerah adalah l(abupaten Sarolangun
5. Sumber Banhran Pendidikan yang disingkat dengan SPP adalah Pembinaan Kejuruan sebagai Frogram Wajib Bel4iar. non
5. +, Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabrrpaten Sarolangun.
6. SMA adalah Sekolah Menengah Atas baik Negeri maupun Swasta yang berada dalam lkbupaten Sarolangun.
- B. MA adalah Madrasatr Aliyah baik NegBri maupun Swasta yang berada dalam Kabupaten Sarolangtrn.
7. SMK adalah Sekolah Menengatr Kejunran baik Negeri maupun Swasta yang berada dalam Kabupaten Sarolangun.
Pasal 2
- (1| Secara umum alokasi dana pembebasan dana Sumba.ngan Pembinaan Pendidikan (SPP) berhrjuan untuk meringanlcan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka menuntaskan program weiib hlajar pendidikan dua belas tatrun.
- (2) Seeara khusue Pembebaaan dana Surnbangan Pembinaan Pendidilran (SPP) bertujuan unfik :
- b, Membebaskan pungutan siswa miskin dari selunrh pengutan dalam beatuk apapun, baik disekolah negeri nnupun swasta.
- a. Membebaskan pungutan bagi seluruh siswa/i SMA/SMK/MA terhadap biaya operasional seko*ah.
- c. Meringankan beban biaya olxrasional sekolah bagi sismra di sekolah swasta.
Pasal 4
.:iumlah satuan pembebasan dana Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) 3iang diterima oleh sekolatr, dihihrng ## BAB III
$IATTU, JENIS BIAYA, SEKOI,AH PENERIMA DAN ORGANI SASI PEI.,AKSANA
Pasal 5
P*" pembebasan Sumbangan Pembinaan Pendidikan {SPP} disalurkan pada 1*d* I, Tliwulan II, Triwulan III dan Triwulan IV setiap tahunnya.
Pasal 6
- {]1) Biaya pendidikan dibagi menjadi 3 jenis, yaitu Biaya Satuan Pendidikan, Biaya Penyelenggaraan dan/atau Pengelolaan Pendidikan serta Biaya Pribadi peserta didik.
- (p) Biaya Satuan Pendidikan adalah biaya penyelenggaraan pendidikan pada tinqfSt-sary""-ryryidilyirnqr:,lpit:,.!\_-
- b. Biaya operasional terdiri dari biaya personalia. Biaya personalia terdiri dari gqii pendidik dan tenaga kependidikan sera hrnjangian-tuqiangan yang melekat pada geii. Biaya nan personalia adalah biaya untuk batran atau pemlatan pendidikan habis pakai, dan biaya tak langsung berupa daya air, jasa telekonnunikasi, pemeliharaan sarana pra$arana transportasi, komunikasi, pajak, asuransi dll.
- \_ \_\_,i a. Biaya inveetasi adalah biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan mdal kerja tetap.
- c. Bantuan biaya pendidikan yaihr dana pendidikan yang diberikan kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak marrrpu membiayai pendidilcannya.
- e. Eiaya Fenyelenggpsaan dan/atau pengelolaan pendidikan adalah biaya penyelenggaraan danlatau pendidikan oleh pemerintah, dalam hel ini adatah pemerintah Kabupaten $arolangun.
- d. Beasiswa adalatr bantuan dana pendidikan yang diberikan kepada peserta didik yang krprestasi.
- f. Biaya pribadi peserta didik adalah biaya personal yang meliputi biaya pendidikan yang harue dilceluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelsjaran secara, teratur dan berkelanjutan.
Pasal 7
Organisasi Pelaksana/ Tim Manajemen Pasal I
Qrganisasi Pelaksana/Susunan fim Manqiemen dana Pembebasan SPP Kabupaten Sarolangun terdiri dari :
- b. Kepala Bappeda Ikabupaten $arolangun
- a. Bupati Sarolangun
Penanggungiawab
- 6r" Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sarolangun
- b. Kepala DPPKAD Kabupaten Sarolangun
'llim Felaksana Pernbebasan SPP
- t). Kasi Pendidikan SM
- a. Ihbid Dikmen
- c. Bendatrara Pengeluaran
- ct. Anggota
l"ingkat Sekolah
- b. Bendahara
- a. Penanggungiawab Kepala Sekolah
- c. Anggota
T\rgas Organisasi Pelaksana/Tim Man4iemen Pasal 9
Pasal 8
- (L) Tim sebagaimana dimaksud Pasal 8 mempunyai tugas sebagai krikut :
Pasal 9
- (L) Tim sebagaimana dimaksud Pasal 8 mempunyai tugas sebagai krikut :
- b. Menetapkan alokasi dana Pembebasan SPP per-sekolah ## BAB IV
Pasal 10
Dana Pembebasan SPP bagi sekolah Negeri dan Swasta dianggarkan melalui belaqja langsuug dalam benhrk program/kegiatan, yang uraiannya dialokasikan dalam 2 {dua) jenis belarrja, yaihr belaqia pegawai dan belanja barang dan jasa lrang dihrangkan dalam Dokr.rmen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) pada Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Sarolangun;
Tahap Penyaluran Dana Pembebasan SPP Pasal I1
Dana pembebasan SPP disalurkan secara per-triwulan ltiga bulan), yaifir :
2. Triwulan kedua {April s.d. Juni}
- t. Triwulan pertama (Januari s.d Maret)
- B. Triwulan ketiga (Juli s.d September)
4. Triwulan keempat (Oktober s.d Desember)
Tatacara Fenyaluran Dane Pernbebasan SPP Pasal L2
fatacara penyaluran dana ftmbebasan SPP :
2. PFTK mengqiukan Nota Dinas kepada K?A
1. Kepala Sekolah mengajukan permohonan pencairan dana pernbebasan SPP kepada PPfK
3. KPA menugaskan Bendahara Pengeluaran Pembantu Bidang Dikmen untuk menerbitkan Surat Perintah Membayar {SPP}
5. KPA menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang disampaikan kepada BUD untuk diterbitkan SP2D, setelah SP2D terbit Bendahara Pengeluaran Pembantu mentransferkan dana tersebut kepada rekening 'sekolah penerima.
5. ,4. Bendahara Pengeluaran Pembanhr diaa"g Dikrnen mengajukan Surat Perintatr Membayar kepada KPA setiap Triwulan sesuai alokasi anggaran per eekolah
6. Proses penyelesaian penyaluran Dana Pembebasan SPP sebagaimeura dimaksud pada angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, dan angka 5;
8. Realisasi penggunaan dana Pembebasan SPP sesuai dengan jumlah dan bukti-bukti yang syah dicatat datam Bulff l(as Umum oleh Bendahara Pengelua nr tumbantu di KPA-SKPD Dinas ftndidikan Kabupaten SaroLangun.
7. Sekolah melaporkan realisasi penggunaan dana yang diterimanya pertriwutan dengan mel'ampirkan rekap SPJ dan dokumen buki-bukti pertanggunjawaban yang syah kepada PPTK Bidang Dikrnen Dinas Pendidilran paling lambat 10 {sepuluh} hari kerja sebelum berakhirnya eetiap trivrutran dan rne*rpakan syarat peneairan triwulan beriln.rtnya.
-/
-\
- {2} Penggunaan Dana Pembebasan SPP sebagaimana dimaksud ayat tU I |pnahan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat {2} Peraturan i 1n1.
I
|
Pasal 14
D*r. Pembebasan $PP dilarang digunakan untuk :
- A. Dipinjamkan kepada pihak lain
- ll. Disimpan datam jangka waktu lama dengan mahsud dibungal€n
13. Mernbiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah dan memerlukan biaya. besar, misalnya sttrdi banding, studi tour (karya wisata) dan 1 SejeruSnya.
4. . Membiayai kegiatan yang diselengarakan oleh UFTD Kecamatan/Kabupaten/Provinsi/Rrsat, atau pihak lainnya, yang dananya telah disediakan oleh panitia.
Pasal 15
Feraturan Bupati ini berlaku sejat( tanggal di Undangkan
I Ngar setiap orang mengetatruinya, memerintahkan pengundangan kraturan punati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sarolangun.
L
r
I Siundangfuan di Sarolangi4p $adata"f,gd g dr(Intfia"rl
?o15
I S DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN,
HABRONI ROZALI
IERITA DAERAH KABUPATEN SAROI"ANGUN TAHUN 2015 NOMOR 3
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Sarolangr.rn pada t"nsg"I ! *JQniai 2015 tsuPArtrfAROrANGUN, CEK ENDRA