Unknown Unknown Nomor URUT Tahun 2008 tentang PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEHRETARIATT DAERAH WARIAT DEWAN PER (berlaku Unknown)
Pembukaan
Mengingat
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tertang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Seiatan.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otcnom Kabupaten dalam Lingkungan Proninsi Sumatera Tengah Jis Undang-undang Nomor 21 Drt. Tahun 1957 Jo Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25 ):
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999, tentang Perubahan Undangundang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokokpokok Kepegawaian (Lembaran Negara 2
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4379):
- Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150): 3
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undangundang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah:
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138), 5.
- Peraturan Pemerintah Nomor &amp; Tahun 1988, tentang Koordinasi kegiatan Instansi Vertikal di Daerah: 6
- '| Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578 ):
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593): 8
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737). 9
- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, tentang Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Reoublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741):
- 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah:
- 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah:
- 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perobahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN dan
BUPATI PESISIR SELATAN E UTUSKAN
enetapkan
:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN.
BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan:
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantu dengan prinsip otunomi seluasluasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:
3. Pemerintah Daerah adalah BupatiWakil Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah: 3
4. Perangkat Daerah adalah organisasi / lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan:
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah:
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan,
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan,
8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan:
9. Sekretaris Dewan Perwaki:.:. Rakyat Daerah adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan,
6. 10.Staf ahli adalah Staf Ahli Pemerintah Daerah yang berasal dani dalam daerah,
7. 11.Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Jabatan Fungsional Sekretariat Daerah :
8. 12.Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
BAB H
PEMBENTUKAN
Pasal 2
Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
BAB III - ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
Pasal 3
- (1) Sekretariat Daerah merupakan unsur staf.
- (2) Sekretariat Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab Kepada Bupati.
BAB III - ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
Pasal 4
- (1) Sekretariat Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyusun kebijakan, mengkoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.
- (2) Sekretariat Daerah dalam menyelenggarakan tugas dan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyusunan kebijakan Pemerintahan Daerah:
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah:
- C. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintahan Daerah:
- d. Pembinaan administrasi dan aparatur Pe-nerintahan Daerah:
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugasnya.
BAB III - ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
Pasal 5
- (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Staf Ahli Bupati.
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai jumlah, pembidangan dan Uraian Tugas Staf Ahli lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.
Susunan Organisasi
BAB III - ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
Pasal 6
- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten terdiri dari :
- a. Sekretaris Daerah.
- b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari:
1. Bagian Alministrasi Pemerintahan Umum, membawahi :
- 1) Sub Bagian Pengawasan dan Tugas Pembantuan.
- 2) Sub Trantib, Perlindungan Masyarakat dan
7. Kependudukan.
- 3) Sub Bagian Pertanahan dan Kerjasama
9. Pembangunan.
2. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat, membawahi :
- 1) Sub Bagian Pendidikan dan Kesehatan.
- 2) Sub Bagian Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- 3) Sub Bagian Keluarga Berencana dan Agama.
|
3. Bagian Administrasi Kemasyarakatan, membawahi :
- 1) Sub Bagian Kesatuan Bangsa dan Politik.
- 2) Sub Bagian Kepemudaan.
- 3) Sub Bagian Keolahragaan.
4. Bagian Pemerintahan Nagari.
- 1) Sub Bagian Pemberdayaan Masyarakat.
- 2) Sub Bagian Kelembagaan dan Aparatur Pemerintahan Nagari.
- 3) Sub Bagian Bina Keuangan Pemerintahan Nagari.
- C. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari :
1. Bagian Administrasi Pembangunan, membawahi :
- 1) Sub Bagian Perencanaan Pembangunan, Litbang dan Statistik.
- 2) Sub Bagian Ke PU an, Perhubungan, Budaya dan Pariwisata.
- 3) Sub Bagian Pengendalian Pembangunan, Evaluasi dan Pelaporan.
2. Bagian Administrasi Sumber Daya Alam, membawahi :
- 1) Sub Bagian Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan.
- 2) Sub Bagian Peternakan, Kelautan dan Perikanan.
- 3) Sub Bagian Pertambangan / Energi dan Lingkungan Hidup.
3. Bagian Administrasi Perekonomian, membawahi :
- 1) Sub Bagian Koperasi dan UKM.
- 2) Sub Bagian Perindustrian dan Perdagangan.
- 3) Sub Bagian Penanaman Modal dan BUMN/D.
4. Bagian Humas dan Dokumentasi, membawahi :
- 1) Sub Bagian Pemberitaan dan Publikasi.
- 2) Sub Bagian Protokol, Sandi dan Telekomunikasi.
- 3) Sub Bagian Dokumentasi dan Pengolahan Data Elektronik.
Asisten Administrasi Umum, terdiri dar :
1. Bagian Umum, membawahi :
- 1) Sub Bagian Administrasi dan Kepegawaian.
- 2) Sub Bagian Perlengkapan.
- 3) Sub Bagian Rumah Tangga.
2. Bagian Hukum dan Perundang-undangan, membawahi
- 1) Sub Bagian Peraturan Perundang-Undangan.
- 2) Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM.
- 3) Sub Bagian Dokumentasi Hukum.
3. Bagian Organisasi dan Tatalaksana, membawahi
- 1) Sub Bagian Kelembagaan.
- 2) Sub Bagian Ketatalaksanaan.
- 3) Sub Bagian Analisis Jabatan.
4. Bagian Perencanaan dan Keuangan, membawahi :
- 1) Sub Bagian Perencanaan dan Program.
- 2) Sub Bagian Administrasi Pengelolaan Keuangan.
- 3) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
- (2) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum dalam
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Penetapan: Diundangkan di Painan

Penetapan: Ditetapkan di : Painan Pada Tanggal : 1 September 2008

Penandatangan: BUPATI PESISIR SELATAN dto NASRUL ABIT Pada tanggal 1 September 2008

Penandatangan: ## SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN dto ## H. ROSMAN EFFENDI,SE,SH,MM,MBA Pembina Utama Muda/ NIP. 010122943 Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2008 Nomor 2 Seri D-1
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB IV

## ORGANISASI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

## Bagian Kesatu

## Kedudukan

## Pasal 7

- (1) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD.
- (2) Sekretaris DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris yang secara Terus operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## Bagian Kedua Tugas Pokok dan Fungsi Pasal 8

- (1 Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (3), Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai fungsi :
2. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan OPRD: »
3. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD : CT
4. Penyelenggaraan Rapat-rapat DPRD: »
5. Fasilitasi hubungan kemasyarakatan: NA h
6. p Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

## Bagian Ketiga Susunan Organisasi Pasal 9

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terdiri dari :
- a. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, terdiri dari :
1. Bagian Umum, membawahi :
- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- 2) Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga.
6. 2.Bagian Humas dan Dokumentasi.
- 1) Sub Bagian Humas.
- 2) Sub Bagian Komunikasi dan Dokumentasi.

- 3.Bagian Persidangan dan Perundang-undangan, membawahi :
- 1) Sub Bagian Persidangan dan Risalah.
- 2) Sub Bagian Hukum dan Perundang-undangan.
4. Bagian keuangan, membawahi :
- 1) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi Anggaran Daerah.
- 2) Sub Bagian Administrasi Pengelolaan Keuangan.
- b. Kelompok jabatan fungsional.
- (2 Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Pasal 10

Penjabaran Tugas pokob, Fungsi dan Uraian tugas dari Sekretariat Dasrah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## BAB V

## KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 11

- (1) Pada Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat ditetapkan Jabatan Fungsional berdasarkan keahlian dan spesialisasi

yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

- (2) Kelompok Jabatan Funysiwnal mempunyai tugas melaksanakan tugas khusus sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang dan jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya dan dipimpin oleh secrang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (4) Jenis, Jenjang dan kelompok jabatan fungstonal diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (5) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

## BAB VI

## TATA KERJA

## Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, intergrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengarnbil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- 2) Setiap pimpinan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya
- 3) Setiap pimpinan satsvan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petuniuk dan bertanggung jawah kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya, wajib diolah dan diproses serta dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan
5. Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. (5)
- (8) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

## BAB VII

## KEPEGAWAIAN DAN ESELONERING Bagian Kesatu Kepegawaian

## Pasai 14

Kepegawaian dan kepangkatan diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Bagian Kedua

## Esefonering

## Pasat 15

Eselonering dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten adalah :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Jabatan Struktural Eselon Il.a
2. Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Jabatan Struktural Esetion Il.b
3. Kepala Bagian adalah Jabatan Struktural Eselon Ill.a
4. Kepala Sub Bagian adalah Jabatan Strukturat Eselon IV.a

## Pasa! 16

Staf Ahli Pemerintah Daerah adalah Jabatan Struktural Eselon It.b

## Pasal 17

Eselonering dilingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah :

1. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Jabatan Struktural Eselon II.b
2. Kepata Bagian adatah Jabatan Struktural Eselon Ili.a
3. Kepala Sub Bagian adatan Jabatan Strukturai Eselon IV.a

## BAB VIII

## PEMBIAYAAN

## Pasal 18

Segala pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas berkaitan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini di bebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

## BAB IX

## KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 19

Sekretaris Daerah, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pejabat Struktural lainnya tetap melaksanakan tugas sebagaimana biasanya sampai ditetapkannya Sekretaris Daerah, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pejabat Struktural lainnya pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

## BAB X

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 20

- (1) Dengan beriakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, dan Peraturan Daerah 36

Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupzicn Pesisir Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Diundangkan di Painan

Ditetapkan di

:

Painan

Pada Tanggal

:

1 September 2008

BUPATI PESISIR SELATAN

dto

NASRUL ABIT

Pada tanggal 1 September 2008

## SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

dto

## H. ROSMAN EFFENDI,SE,SH,MM,MBA Pembina Utama Muda/ NIP. 010122943

Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

Tahun 2008 Nomor 2 Seri D-1

## PENJELASAN ATAS

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG

## PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

## |. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturar. Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang sebagai pengganti Undangundang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, telah terjadi Perubahan yang sangat mendasar dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, dalam artian Daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan Pemerintahan diluar yang menjadi urusan Pemerintah. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan Daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan

38

pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dengan peruvahan temninologi pembagian urusan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, maka dalam implementasi kelembagaan setidak-tidaknya terwadahi fungsi-fungsi Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang terdiri dari Urusan Wajib dan Urusan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib adalah urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah yang terkait dengan pelayanan dasar bagi masyarakat, Urusan Pemerintahan yang bersifat Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang diprioritaskan oleh Pemerintah Daerah untuk diselenggarakan yang terkait dengan upaya mengembangkan potensi kekhasan Daerah.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi luas, nyata dan bertanggungjawab serta penyelenggaraan Pemerintahan. pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat secara efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan Daerah, maka disusun Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Dasar Utama penyusunan Organisasi Dinas datam bentuk suatu organisasi disesuaikan dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah yang terdiri dari unsur wajib dan unsur pilihan, namun tidak setiap penanganan urusan Pemerintahan dibentuk kedalam organisasi

tersendiri tetapi disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan Daerah.

Untuk penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,Kepala Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi diwadahi dalam Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD.

Berdasarkan pertimbangan faktor-faktor tersebut diatas, agar pelayanan dapat diwujudkan secara optimal dengan adanya penanganan kewenangan yang lebih intensif dan profesiona! sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat dilakukan secara prima sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat.

Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai Tugas' Pokok dan Fungsi serta Struktur Organisasi dan Tata Kerja, sedangkan fungsi Bagian, Bidang dan Uraian Tugas bagi pemegang jabatan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. F

## I. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan Pasai 20

Cukup Jelas.



DTO