PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor TAHUN Tahun 1994 tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. WIJAYA KARYA (berlaku 19 Juli 1994)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa untuk lebih meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usaha Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Wijaya Karya, perlu dilakukan penambahan penyertaan modal Negara ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Wijaya Karya;
- b. bahwa kekayaan Negara berupa tanah seluas 257.345 m2 yang masing-masing terletak di Desa Pondok Jagung dan Desa Lengkong Wetan Kecamatan Serpong, Kabupaten Tangerang seluas 120.045 m2 dan di Desa Jimbaran Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Bali seluas 137.300 m2 yang pada saat ini dikelola oleh Departemen Pekerjaan Umum dapat dialihkan dan ditetapkan menjadi tambahan penyertaan modal Negara ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Wijaya Karya;
- c. bahwa penambahan penyertaan modal Negara tersebut, perlu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1971 (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2059);
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2894) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1972 (Lembaran Negara Tahun 1972 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2987);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1971 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara ("PN") "Wijaya Karya" menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO), (Lembaran Negara Tahun 1972 Nomor 51);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1983 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Jawatan (PERJAN), Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3246) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1983 (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 37);
MEMUTUSKAN : ________________
Menetapkan :
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. WIJAYA KARYA.
BAB I - PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL
Pasal 1
Negara Republik Indonesia melakukan penambahan penyertaan modal ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Wijaya Karya yang didirikan
BAB I - PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL
Pasal 2
- (1) Penambahan penyertaan modal Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berupa tanah seluas 257.345 m2 yang masing-masing terletak di Desa Pondok Jagung dan Desa Lengkong Wetan Kecamatan Serpong, Kabupaten Tangerang seluas 120, 045 m2 dan di Desa Jimbaran Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Bali seluas 137.300 m2 yang pada saat ini dikelola oleh Departemen Pekerjaan Umum.
- (2) Nilai penambahan penyertaan modal Negara ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Wijaya Karya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebesar Rp.1.561.665.833,-(satu milyar lima ratus enam puluh satu juta enam ratus enam puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah).
BAB II
PENYERTAAN MODAL
BAB I - PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL
Pasal 3
Pelaksanaan penambahan penyertaan modal Negara ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Wijaya Karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dilakukan menurut ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1971, dengan ## BAB III
KETENTUAN PENUTUP
BAB I - PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL
Pasal 4
Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur oleh Menteri Keuangan dan Menteri Pekerjaan Umum baik secara bersama maupun sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
BAB I - PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL
Pasal 5
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar...
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 Juli 1994 MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Verifikasi: ttd. MOERDIONO Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Juli 1994 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Verifikasi: ttd. SOEHARTO