PERATURAN BUPATI MA Nomor 26 Tahun 2015 tentang RENCANA AKSI DAERAH PENYEDIAAN AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN KABUPATEN BANJAR TAHUN 2015-2019 (berlaku 30 Juni 2015)
Pembukaan
Menimbang : a.
bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi dan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2015, Target di akhir RPJMN 2019 adalah tersedianya universal acces atau cakupannya akses sebesar 100 % untuk air minum dan juga sanitasi sebagai upaya pengamanan air minum dan berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah 050/691/SJ/2014 tentang pedoman Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2015 Perumusan kebijakan penyusunan Rancangan Awal RKPD Tahun 2015;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar;
Mengingat : 1.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 03 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959, Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Menetapkan :
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tunjangan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 470);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENYEDIAAN AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN KABUPATEN BANJAR 2015-2019.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banjar.
3. Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banjar.
5. Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banjar.
6. Satuan Perangkat Kerja Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan.
7. Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan selanjutnya disingkat dengan RAD AMPL adalah dokumen operasionalisasi kebijakan daerah jangka menengah dalam pengembangan pelayanan air minum dan sanitasi yang menerapkan pendekatan berbasis masyarakat dan pendekatan kelembagaan dalam rangka mendukung percepatan pencapaian Target di akhir RPJMN 2019 adalah tersedianya universal access atau cakupan akses sebesar 100% untuk air minum dan juga sanitasi.
8. Sumber air minum yang layak meliputi air minum perpipaan dan air minum non-perpipaan terlindung yang berasal dari sumber air berkualitas dan berjarak sama dengan atau lebih dari 10 meter dari tempat pembuangan kotoran dan/atau terlindung dari kontaminasi lainnya, dan sumber air minum yang berasal dari air ledeng, keran umum, sumur bor atau pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung, serta air hujan.
9. Sumber air minum tak layak adalah sebagai sumber air minum yang tak layak digunakan yang berasal dari sumber air di mana jarak antara sumber air dan tempat pembuangan kotoran kurang dari 10 meter dan/atau tidak terlindung dari kontaminasi lainnya dan sumber air yang berasal dari sumur galian yang tak terlindung, mata air tak terlindung, air yang diangkut dengan tangki/drum kecil, dan air permukaan dari sungai, danau, kolam, dan saluran irigasi/drainase.
10. Fasilitas sanitasi yang layak didefinisikan sebagai sarana yang aman, higienis, dan nyaman, yang dapat menjauhkan pengguna dan lingkungan di sekitarnya dari kontak dengan kotoran manusia.
11. Fasilitas sanitasi yang layak adalah sarana yang aman, higienis, dan nyaman, yang dapat menjauhkan pengguna dan lingkungan di sekitarnya dari kontak dengan kotoran manusia, antara lain kloset dengan leher angsa, toilet guyur (flush toilet) yang terhubung dengan sistem pipa saluran pembuangan atau tanki septik, termasuk jamban cemplung (pit latrine) terlindung dengan segel slab dan ventilasi, serta toilet kompos.
12. Fasilitas sanitasi yang tidak layak adalah sarana yang tidak aman, tidak hygienis dan tidak nyaman untuk digunakan, antara lain meliputi toilet yang mengalir ke selokan, saluran terbuka, sungai, atau lapangan terbuka, jamban cemplung tanpa segel slab, wadah ember dan toilet gantung.
13. Pendekatan berbasis masyarakat adalah pendekatan yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dan penentu dalam penyelenggaraan pelayanan, melalui proses pemberdayaan dan partisipasi aktif masyarakat.
14. Pendekatan berbasis lembaga adalah pendekatan penyelenggaraan pelayanan melalui dinas, badan, perusahaan daerah, dan lembaga swasta.
15. Indikator sasaran RPJMN 2015-2019 Bidang Infrastruktur di bidang air minum adalah tercapainya 100% pelayanan air minum yakni 85% penduduk terlayani akses sesuai Standart Pelayanan Minimal (SPM) dan 15% sesuai kebutuhan dasar (basic needs) .
16. Indikator sasaran RPJMN 2015-2019 Bidang Infrastruktur di bidang sanitasi adalah tercapainya 100% pelayanan sanitasi (air limbah domestik, sampah dan drainase lingkungan) yakni 85% penduduk terlayani akses sesuai Standart Pelayanan Minimal (SPM) dan 15% sesuai kebutuhan dasar (basic needs) .
17. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat dengan SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
18. Indikator SPM bidang air minum adalah tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari.
19. Indikator SPM bidang sanitasi adalah tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai dengan target SPM 60%, dan tersedianya sistem air limbah skala komunitas/kawasan/kota dengan target SPM 5%.
20. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
21. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.
22. Isu strategis adalah permasalahan utama dan tantangan utama yang dinilai paling prioritas untuk ditangani selama periode perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah dan/atau panjang, dan menentukan tujuan pembangunan.
23. Arah kebijakan adalah pedoman tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.
24. Strategi adalah langkah-langkah mendasar/jitu berisikan program-program indikatif untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.
25. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
26. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
27. Koordinasi adalah kegiatan yang meliputi pengaturan hubungan kerjasama dari beberapa instansi/pejabat yang mempunyai tugas dan wewenang yang saling berhubungan dengan tujuan untuk menghindarkan kesimpangsiuran dan duplikasi.
28. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
29. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar.
30. Air Minum dan Penyehatan Lingkungan yang selanjutnya disingkat AMPL adalah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Banjar.
31. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjar.
32. Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat PAMSIMAS adalah Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat Kabupaten Banjar.
33. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar.
KABUPATEN BANJAR 2015-2019
BAB II - PERAN, FUNGSI, DAN KEDUDUKAN RAD AMPL
Pasal 2
RAD-AMPL Daerah 2015-2019 berperan sebagai rencana pengembangan kapasitas daerah untuk perluasan program pelayanan air minum dan penyehatan lingkungan serta pengadopsian pendekatan AMPL berbasis masyarakat selama tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 dalam rangka mendukung percepatan pencapaian Universal Access Tahun 2019.
BAB II - PERAN, FUNGSI, DAN KEDUDUKAN RAD AMPL
Pasal 3
RAD-AMPL Daerah 2015-2019 berfungsi sebagai:
- a. Rencana peningkatan kinerja pelayanan air minum dan sanitasi yang menerapkan pendekatan PAMSIMAS dan pendekatan kelembagaan;
- b. Instrumen kebijakan pengembangan pelayanan air minum dan sanitasi jangka menengah daerah 2015-2019;
- c. 'Channel' internalisasi program/kegiatan dengan pendekatan PAMSIMAS ke dalam program/kegiatan SKPD yang menangani bidang AMPL;
- d. Acuan alokasi anggaran APBD bagi program-program peningkatan kinerja pelayanan AMPL; dan
- e. Acuan pelaksanaan replikasi program mengacu pada pola PAMSIMAS.
BAB II - PERAN, FUNGSI, DAN KEDUDUKAN RAD AMPL
Pasal 4
RAD-AMPL Daerah 2015-2019 disusun ## BAB III
PELAKSANAAN RAD AMPL DAERAH 2015-2019
BAB II - PERAN, FUNGSI, DAN KEDUDUKAN RAD AMPL
Pasal 5
Pelaksanaan RAD AMPL Daerah 2015-2019 adalah melalui RKPD, Renja SKPD, APBD Daerah, serta dapat melalui integrasi RAD AMPL Daerah ke dalam program/kegiatan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dunia usaha, dan masyarakat.
BAB II - PERAN, FUNGSI, DAN KEDUDUKAN RAD AMPL
Pasal 6
Dalam hal pelaksanaan RAD AMPL Daerah 2015-2019 dengan dana di luar APBD Daerah maka pelaksanaan program/kegiatan tersebut dikoordinasikan oleh Bappeda dan SKPD teknis terkait.
BAB II - PERAN, FUNGSI, DAN KEDUDUKAN RAD AMPL
Pasal 7
Pendanaan pelaksanaan RAD AMPL Daerah 2015-2019 terbuka bagi sumbersumber pendanaan diluar APBD dan APBN, dengan tetap berpedoman pada mekanisme yang disepakati antara Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar dengan pihak penyandang dana.
BAB II - PERAN, FUNGSI, DAN KEDUDUKAN RAD AMPL
Pasal 8
- (1) Pelaksanaan RAD AMPL Daerah 2015-2019 tetap harus
BAB II - PERAN, FUNGSI, DAN KEDUDUKAN RAD AMPL
Pasal 9
Dokumen RAD AMPL Kabupaten Banjar 2015-2019 adalah sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Banjar ini.

## BAB IV

## PEMANTAUAN DAN EVALUASI RAD AMPL DAERAH 2015-2019

## Pasal 10

- (1) Pemantauan pelaksanakan RAD AMPL dilakukan minimal 2 kali dalam setahun.
- (2) Evaluasi pelaksanaan RAD AMPL dilakukan pada setiap akhir tahun pelaksanaan.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi RAD AMPL menjadi bahan penyusunan kebijakan AMPL tahun berikutnya dan merupakan informasi publik.
- (4) Kepala SKPD kabupaten/kota melakukan pemantauan dan evaluasi program/kegiatan RAD-AMPL yang menjadi tanggung jawab SKPD masingmasing.
- (5) Dalam hal hasil pemantauan dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan hasil, kepala SKPD melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (6) Kepala SKPD melalui Tim Teknis Penyusun RAD AMPL menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Kepala Bappeda.
- (7) Masyarakat berhak menyampaikan pendapat dan masukan kepada Pemerintah Daerah melalui Tim Teknis Penyusun RAD AMPL atas kinerja pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan daerah.
- (8) Masyarakat berhak memperoleh informasi tentang hasil tindak lanjut pendapat dan masukannya tersebut.

- (9) Kepala Bappeda Kabupaten melakukan evaluasi terhadap laporan hasil pemantauan dan evaluasi yang telah diolah Tim Teknis Penyusun RAD AMPL.
- (10) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Bappeda menyampaikan rekomendasi dan langkah- langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala SKPD.
- (11) Kepala SKPD menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan kepada Kepala Bappeda.
- (12) Kepala Bappeda melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Bupati.

## BAB V KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura pada tanggal 30 Juni 2015

BUPATI BANJAR,

H. PANGERAN KHAIRUL SALEH

Diundangkan di Martapura pada tanggal 30 Juni 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

## H. NASRUN SYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2015 NOMOR 26