PERATURAN BUPATI BATU BARA Nomor 23 Tahun 2016 tentang TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN ANGGARAN 2016 &amp; | M4 § § &gt; BUPATI BATU BARA PROVINSI SUMATERA UTARA PERATURAN BUPATI BATU BARA NOMOR TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
:
:
a.
bahwa untuk menindak lanjuti ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka perlu diatur Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pemerintah Kabupaten Batu Bara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);
2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang PajakDaerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberiandan Pemanfaan Insentif Pajak Daerah dan Retibusi Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahanatas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Batu Bara;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 9 Tahun 2010 tentang tentang Pajak Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara;
MEMUTUSKAN:
MENETAPKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Pemberian dan pemanfaatan Insentif pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan ## BAB II INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI
Bagian Kesatu
Penerimaan Insentif
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
- (1) Insentif diberikan kepada Instansi Pelaksana Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- (2) Insentif sebagaimana damaksud pada ayat (1) secara proporsional dibayarkan kepada :
- a. Pejabat dan pegawai Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi sesuai dengan tanggung jawab masing-masing:
- b. Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah;
- c. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
- d. Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan pada tingkat desa / kelurahan dan kecamatan, kepala desa / lurah atau sebutan lain atau camat, dan tenaga lainnya yang ditugaskan oleh instansi Pelaksana Pemungutan Pajak dan
- e. Pihak lain yang membantu Instansi Pelaksana Pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (3) Pemberian Insentif kepada Bupati, Wakil Bupati, dan sekretaris daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dapat diberikan dalam hal belum diberlakukan ketentuan mengenai remunerasi di daerah yang bersangkutan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
- (1) Instansi Pelaksanaan Pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi Insentif apabila mencapai kineija tertentu.
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat
- a. Kineija instansi;
- b. Semangat keija bagi pejabat atau pegawai Instansi;
- c. Pendapatan daerah; dan
- d. Pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Pemberian Instensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
- (4) Dalam hal target kineija suatu triwulan tidak tercapai, Insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.
- (5) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan Insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.
Bagian Kedua Sumber Insentif
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5
Insentif bersumber dari pendapatan Pajak dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Ketiga Besaran Insentif
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 6
- (l)Besamya Insentif ditetapkan paling tinggi 5 % (lima perseratus) dari rencana penerimaan Pajak dan Retribusi dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis Pajak dan Retribusi.
- (2) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berkenaan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 7
- (1) Besarnya pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c untuk setiap bulannya dikelompokkan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 8
- (1) Besaran pemberian Insentif Pajak Daerah kecuali PBB-P2 sebagai berikut :
- a. Bupati sebesar 15% (lima belas perseratus)
- b. Wakil Bupati sebesar 6% (enam perseratus)
- c. Pejabat dan seluruh staf Dinas Pendapatan sebesar 79%(tujuh puluh sembilan perseratus)
- (2) Besaran pemberian Insentif Pajak Daerah khusus PBB-P2 ditetapkan sebagai
berikut :
- a. Bupati sebesar 8% (delapan perseratus)
- b. Wakil Bupati 4% (empat perseratus)
- c. Pejabat dan seluruh staf pada Dinas Pendapatan serta camat, desa / lurah sebesar 88% (delapan puluh delapan perseratus)
- (3) Besaran pemberian Insentif Retribusi Daerah ditetapkan sebagai berikut :
- a. Bupati sebesar 6% (delapan perseratus)
- b. Wakil Bupati sebesar 4% (empat perseratus)
- c. Instansi Pengelola / Penghasil Retribusi sebesar 70% (tujuh puluh perseratus)
- d. Pejabat pada Dinas Pendapatan selaku koordinator Pendapatan sektor Retribusi Daerah sebesar 20% (dua puluh perseratus)
- (4) Penerima Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada pasal ini ayat (1) huruf c, ayat (2) huruf c, dan ayat (3) huruf c dan d ditetapkan dengan keputusan Bupati.
PENGANGGARAN, PELAKSANAAN,
DAN BERTANGGUNGJAWABAN
BAB III - PENGANGGARAN, PELAKSANAAN,
Pasal 9
- (1) Kepala Instansi Pelaksanaan Pemungutan Pajak dan Retribusi menyusun penganggaran Insentif pemungutan Pajak dan / atau Retribusi
BAB III - PENGANGGARAN, PELAKSANAAN,
Pasal 10
Dalam hal target penerimaan Pajak dan Retribusi pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, pembayaran Insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian Insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
BAB III - PENGANGGARAN, PELAKSANAAN,
Pasal 11
Pertanggungjawaban pemberian Insentif dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB IV - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 12
Pemberian Insentif dapat dibayarkan sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berkenaan dan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Lima Puluh pada tanggal IS 3&lt; jni 3ol&amp; Pit. SEKETARIS DAERAH BERITA DAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2016 NOMOR

Distribusi: Salinan sesuai dengan aslinya

Penandatangan: KEPALA BAGIAN HUKUM RAHMAD SIRAIT, SH NIP. 19660707 198602 1 001 ## BAB V KETENTUAN PENUTUP ## Pasal 13

Penandatangan: Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batu Bara.

Penetapan: Ditetapkan di Lima Puluh pada tanggal \% &gt; ' OWi 5 01 &amp;