Unknown Unknown Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, maka perlu (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 1 1 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Selatan tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor Tahun tentang pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran
- 30 2008 Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang­ Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2�i Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik ln1 esia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 1 1 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN.
BAB I - KEDUDUKAN
Pasal 1
- ( 1 ) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dipimpin oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
BAB I - KEDUDUKAN
Pasal 2
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan untuk membantu Bupati dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah.
BAB I - KEDUDUKAN
Pasal 3
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan menyelenggarakan fungsi:
- a. penetapan kebijakan teknis pengelolaan Pariwisata dan Kebudayaan secara menyeluruh dan terpadu sesuai kebijakan umum Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten dan pemerintah Daerah;
- b. pelayanan administrasi dan pengelolaan Sumber Daya Pariwisata dan Kebudayaan sesuai dengan potensi daerah;
- c. penyiapan kebijakan operasional dan pengendalian pengelolaan tempat-tempat rekreasi; �
- d. penyiapan kebijakan dan pengendalian retribusi tempat-tempat wisata;
- e. menetapkan kebijakan dan pengendalian kebersihan dan keamanan di Lingkungan objek-objek wisata;
- f. melakukan promosi terhadap objek wisata di Kabupaten;
- g. menetapkan kebijakan dan pengelolaan kebudayaan di Kabupaten;
- h. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui sekretaris daerah kabupaten; dan
1. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
BAB II - SUSUNAN ORGANISASI Pasal 4
Pasal 4
- ( 1 ) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 terdiri dari :
- a. Sekretariat membawahkan :
- 1) Subbagian Hukum dan Kepegawaian;
- 2) Subbagian Program Pelaporan; dan
- 3) Subbagian Umum dan Keuangan.
- b. Bidang Pemasaran Pariwisata, membawahkan :
- 1) Seksi Sarana Promosi;
- 2) Seksi Promosi; dan
- 3) Seksi Analisa dan Informasi Pariwisata.
- c. Bidang Destinasi Pariwisata :
- 1) Seksi Sarana Usaha Jasa Pariwisata;
- 2) Seksi Objek Wisata dan Daya Tarik; dan
- 3) Seksi Infrastruktur dan Ekosistem.
- d. Bidang Pengembangan Industri Pariwisata:
- 1) Seksi Kemitraan dan lnvestasi Usaha;
- 2) Seksi Standar dan Sertifikasi Usaha Pariwisata; dan
- 3) Seksi Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Ekonomi Kreatif.
- e. Bidang Kebudayaan :
- 1) Seksi Kesenian;
- 2) Seksi Permuseuman, Cagar Budaya dan Sejarah; dan
- 3) Seksi Pembinaan Nilai Budaya Tradisional dan dan Pengembangan Sumber Daya Kebudayaan.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 1,atuc= Bupati ini.


## BAB III TUGAS POKOK DAN FUNGSI

## Pasal 5

## Bagian Kesatu

## Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

- ( 1 ) Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mernpunyai tugas memvalidasi, mempromosikan, memimpin, mengkoordinasikan, serta menetapkan kebijakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang Bidang Pemasaran Pariwisata, Bidang Destinasi Pariwisata, Bidang Pengembangan Industri Pariwisata, dan Bidang Kebudayaan;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mempunyai fungsi:
- a. memvalidasi setiap prosedur dan mekanisme penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidangnya agar dapat memberikan hasil yang konsisten sesuai dengan yang telah ditetapkan dan terdokumentasi dengan baik;
- b. mempromosikan potensi sumber daya dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidangnya;
- c. memimpin penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidangnya;
- d. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas sekretariat dan bidang-bidang; dan
- e. menetapkan dan mensosialisasikan setiap kebijakan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidangnya.

## Bagian Kedua Sekretaris Pasal 6

- ( 1 ) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh bidang di lingkungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1 ) , Sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan menyelenggarakan fungsi: a. mengoordinasikan kegiatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
- b. mengoordinasikan penyusunan rencana (RPJMD, RKPD, Renstra, Renja), program, dan anggaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
- c. melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
- d. melaksanakan pembinaan dan penataan organisasi serta tata laksana Dinas Pariwisata dan Kcbudaln;
- e. mengoordinasikan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
- f. menyelenggarakan pengelolaan barang milik daerah;
- g. mengoordinasikan pelaksanaan pengadaan barang/jasa Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
- h. mengoordinasikan pelaporan kinerja/LAKIP, LPPD, dan pelaporan pelaksanaan lainnya sesuai tugas fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan; dan
1. melaksanakan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.


## Paragraf 1 Kepala Sub Bagian Hukum dan Kepegawaian Pasal 7

Dalam melaksanakan sebagian tugas sekretaris yang berkaitan dengan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan pelayanan administrasi bidang hukum dan kepegawaian, maka Kepala Sub Bagian Hukum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. menerima, membaca, meneliti, mengadakan dan mendistribusikan surat masuk sesuai dengan tujuan;
- b. mengarsipkan surat masuk sesuai dengan penataan pengarsipan;
- c. menerima dan menyesuaikan konsep surat sesuai dengan tata naskah dinas yang berlaku;
- d. mengharmonisasi, sinkronisasi, dan fasilitasi penyusunan produk hukum daerah yang menjadi kewenangan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
- e. mengkaji ulang dan menganalisis rancangan produk hukum daerah yang diajukan oleh bidang-bidang;
- f. memfasilitasi pengajuan naskah dinas dalam bentuk produk hukum;
- g. mernfasilitasi pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian aparatur sipil negara di lingkungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan; dan
- h. melaksanakan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

## Paragraf 2

## Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan Pasal 8

Dalam melaksanakan sebagian tugas Sekretaris yang berkaitan dengan pengumpulan data, perumusan rencana dan program, penyusunan anggaran belanja, pembukuan dan verifikasi SPP, Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan mernpunyai l''


- a. melaksanakan penyusunan program kerja tahunan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
- b. melaksanakan pembuatan laporan dan mengevaluasi kegiatan kerja tahunan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
- c. melaksanakan penyimpanan bahan penyusunan data dan analisa perencanaan dalam rangka penyusunan program kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
- d. mengkaji ulang dan menganalisis program dan rencana kerja tahunan yang diajukan oleh bidang-bidang dalam lingkup Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
- e. menghimpun data dari bidang-bidang guna penyusunan Laporan Kinerja/LAKIP, LPPD, dan laporan kedinasan lainnya;
- f. menghimpun data dari bidang-bidang guna penyusunan Rencana Kerja Anggaran dalam lingkungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
- g. melaksanakan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sesuai dengan APBD yang ditetapkan;
- h. melaksanakan penyusunan laporan bulanan sesuai dengan DPA­ Perangkat Daerah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan; dan
1. melaksanakan fungsi Jain yang diberikan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

## Paragraf 3

## Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan Pasal 9

Dalam melaksanakan sebagian tugas Sekretaris yang berkaitan dengan pengumpulan data, perumusan rencana dan program, penyusunan anggaran belanja, pembukuan dan verifikasi SPP, Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan urusan rumah tangga Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
- b. mempersiapkan administrasi perjalanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
- c. mengarsipkan bahan penyusunan anggaran rutin untuk kebutuhan barang-barang serta alat tulis kantor kantor secretariat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
- d. mempersiapkan pelayanan angkutan dan perawatan kendaraan dinas serta pemeliharaan kebersihan kantor dan halaman Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
- e. mempersiapkan dan menyusun pelaksanaan kegiatan acara-acara pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
- f. menyusun dan mempersiapkan rencana kebutuhan barang/jasa rutin, perbekalan serta alat tulis kantor Sekretariat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan; dan
- g. melaksanakan Kebudayaan. fungsi lain yang 7rikan Kepala Dinas Pariwisata dan


## Bagian Ketiga Bidang Pemasaran Pariwisata Pasal 10

- ( 1 ) Bidang Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas mengumpul dan mengolah data serta menyusun rencana dan program di bidang pemasaran pariwisata.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , Bidang Pemasaran Pariwisata mempunyai fungsi :
- a. Pemberian pelayanan administrasi dilingkungannya;
- b. Penyusunan rencana dan pelaporan kegiatan;
- c. Pengkoordinasian , pembagain dan pengaturan pelaksanaan tugas;
- d. Penyelenggaraan urusan sarana promosi;
- e. Penyelenggaraan urusan promosi; dan
- f. Penyelenggaraan urusan informasi dan analisa pemasaran.

## Paragraf 1 Seksi Sarana Promosi Pasal 1 1

- (1) Seksi Sarana Promosi mempunyai tugas melaksanakan dan mengendalikan kegiatan serta kelengkapan sarana pendukung terkait pengembangan promosi pariwisata dan partisipasi penyelenggaraan pameran/event budaya pariwisata.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Sarana Promosi mempunyai fungsi :
- a. melaksanakan pelayanan administrasi dan megkoordinasikan pelaksanaan tugas;
- b. melakukan pembinaan sarana promosi ;
- c. menyusun pelaksanaan pedoman pemasaran sarana promosi ;
- d. memberikan rekomendasi data penerbitan bahan promosi pariwisata daerah;
- e. membuat dan menyusun pengadaan sarana pemasaran ;
- f. membuat dan menyusun laporan kegiatan ; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

## Paragraf 2 Seksi Promosi Pasal 12

- ( 1 ) Seksi Promosi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Promosi dalam menyusun bahan laporan serta bahan pembinaan dan pengembangan pada Bidang promosi dan sarana promosi untuk digunakan sebagai bahan pendukung kegiatan promosi pariwisata dalam pengembangan destinasi pariwisata, sumber daya manusia kebudayaan dan pariwisata na]onal, serta melaksanakan pedoman perencanaan pemasaran.


1

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Promosi mempunyai fungsi :
- a. melaksanakan pelayanan administrasi dan megkoordinasikan pelaksanaan tugas;
- b. mengolah kalender kegiatan pariwisata untuk promosi Diam dan Luar Negeri;
- c. melaksanakan penetapan dan pedoman partisipasi penyelenggaraan pameran/event budaya dan pariwisata
- d. melakukan kerjasama pemasaran skala Kabupaten;
- e. menyusun dan Menetapkan pelaksanaan pedoman dan penyelenggaraan wisya wisata skala kabupaten;
- f. mengirim dan menerima peserta grup widya wisata;
- g. menyelenggarakan peserta pameran/event dan roadshow bekerjasama dengan pemerintah;
- h. membuat dan Menyusun Laporan kegiatan; dan
- i. melaksanakan Togas lain yang diberikan oleh atasan.

## Paragraf 3

Seksi Analisa dan Informasi pariwisata

## Pasal 13

- ( 1 ) Seksi Analisa dan Informasi Pariwisata mempunyai tugas membantu kepala bidang Destinasi dalam pelayanan administrasi, yaitu mengumpulkan, menganalisa dan mengolah semua bentuk data valid terkait informasi rangka menununjang pengembagan kepariwisataan serta memberikan informasi yang dibutuhkan untuk peningkatan Pariwisata Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Analisa dan Informasi Pariwisata mempunyai fungsi :
- a. melaksanakan pelayanan administrasi dan megkoordinasikan pelaksanaan tugas;
- b. menyusun program pengembangan sistem informasi dan analisa pemasaran pariwisata;
- c. melaksanakan kebijakan nasional dan penetapan kebijakan daerah dalam pengembangan system informasi pariwisata;
- d. memberi informasi pariwisata ke Pusat pelayanan informasi pariwisata nasional dan pembentukan pusat pelayanan informasi pariwisata di daerah;
- e. menyusun Pengembangan Sistem Informasi Pemasaran pariwisata daerah;
- f. menyusun Penerapan Branding pariwisata nasional dan penetapan tagline pariwisata daerah;
- g. membuat dan menyusun laporan kegiatan; dan
- h. melaksanakan tugas lain yan1ibcrikan oleh atasan


## Bagian Keempat Bidang Destinasi Pariwisata Pasal 14

- ( 1 ) Bidang Destinasi Pariwisata, mempunyai tugas Pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam menganalisa, merumuskan dan menyusun kebijakan dibidang Destinasi Pariwisata baik teknis maupun non teknis.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , Bidang Destinasi Pariwisata mempunyai fungsi :
- a. penyusunan program kerja Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata ;
- b. pengumpulan, pengolahan serta perumusan bahan kebijakan teknis dibidang pengembangan Destinasi Pariwisata ;
- c. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang Pengembangan Destinasi Pariwisata;
- d. pelaksanaan koordinasi dan teknis dibidang Pengembangan Destinasi Pariwisata;
- e. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Pengembangan Destinasi Pariwisata sesuai peraturan perundang­ undangan yang berlaku ;
- f. pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- g. penyusunan konsep saran dan pertimbangan bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang Pengembangan Destinasi Pariwisata ;
- h. pelaksanaan evaluasi, monitoring dan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang Pengembangan Destinasi Pariwisata ; dan
1. pelaksanaan tugas lain bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata yang diserahkan oleh atasan.

## Paragraf 1

Seksi Sarana Usaha Jasa Pariwisata

## Pasal 15

- ( 1 ) Seksi Sarana Usaha Jasa Pariwisata mempunyai tugas menyiapkan, menghimpun peraturan, bahan/materi pembinaan pada usaha jasa pariwisata serta tugas teknis lain yang berkaitan dengan sarana jasa pariwisata yang digunakan sebagai bahan pendukung pengembangan jasa dibidang Kepariwisataan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , Seksi Sarana Usaha Jasa Pariwisata mempunyai fungsi:
- a. melaksanakan pelayanan administrasi dan megkoordinasikan pelaksanaan tugas;
- b. menyusun rencana program Pengembangan Sarana Usaha Jasa Pariwisata;
- c. menyusun pelaksanaan pedoman Pelayanan Sarana Usaha Jasa Pariwisata Pariwisata ;
- d. memberikan rekomendasi data pendukung Usaha Jasa Pariwisata;
- e. membuat dan menyusun laporan kegiatan ; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;


## Paragraf 2

## Seksi Objek Wisata dan Daya Tarik Pasal 16

- ( 1 ) Seksi Objek Wisata dan Daya Tarik mempunyai tugas melaksanakan kegiatan yang berkaitan langsung dengan usaha dan fasilitasi pengembangan objek dan daya tarik wisata serta melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan dan pengembangan destinasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Objek Wisata dan Daya Tarik mempunyai fungsi :
- a. menyusun rencana kegiatan bidang Pengembangan Objek dan Daya Tarik Wisata berdasarkan data dan program bidang Pengembangan Pariwisata dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja;
- b. memimpin dan mengkoordinasikan bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan harmonis dan saling mendukung sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan yang diharapkan ;
- d. mengatur danMengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugas dan permasalahannya;
- e. memeriksa dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dengan cara mencocokkan dengan petunjuk kerja yang diberikan dan ketentuan yang berlaku agar tercapai kesesuaian dan kebenaran hasil kerja;
- f. menilai prestasi bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan pertimbangan dT peningkatan karir ;
- g. melaksanakan Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan, terhadap obyek dan Daya Tarik Wisata, atraksi wisata dan hiburan umum sesuai dengan petunjuk dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. memantau obyek dan Daya Tarik Wisata, atraksi wisata dan hiburan umum sesuai dengan kewenangan dan peraturan perundang­ undangan yang berlaku;
1. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan seksi Pengembangan obyek dan Daya Tarik Wisata secara keseluruhan;
- J. membuat laporan kegiatan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.


## Paragraf 3

## Seksi Infrastruktur dan Ekosistem Pasal 17

- ( 1 ) Seksi Infrastruktur dan Ekosistem mempunyai tugas penyusunan norma, standar prosedur dan kriteria terkait pengembangan infrastruktur dan serta pelaksanaan evaluasi dan monitoring dalam rangka peningkatan insfrastruktur dan ekosistem guna untuk mendukung pengembangan destinasi pariwisata Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Infrastruktur dan Ekositem mempunyai fungsi :
- a. melaksanakan pelayanan administrasi dan megkoordinasikan pelaksanaan tugas;
- b. menyusun rencana program Pengembangan Infrastruktur dan Ekosistem;
- c. menyusun pelaksanaan pedoman pembangunan infrastruktur Pariwisata;
- Pengembangan pendukung data rekomendasi d. memberikan Infrastruktur;
- e. membuat dan menyusun laporan kegiatan; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

## Bagian Kelima

Bidang Pengembangan lndustri Pariwisata

Pasal 18

- ( 1 ) Bidang Pengembangan industry pariwisata , mempunyai tugas Pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam menganalisa, merumuskan dan menyusun kebijakan dibidang Pengembangan industri Pariwisata baik teknis maupun non teknis./1
- (2) Bidang Pengembangan Industri Pariwisata mempunyai fungsi :
- a. penyusunan program pengembangan usaha Industri;
- b. pemantauan dan evaluasi perkembangan usaha industri serta peningkatan kerja sama dengan usaha industri lainnya;
- c. pemberian perlindungan kepastian berusaha terhadap usaha industri;
- d. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan.


## Paragraf 1 Seksi Kemitraan dan Investasi Usaha Pasal 19

- ( 1 ) Seksi Kemitraan dan lnvestasi Usaha mempunyai tugas melaksanakan persiapan rumusan kebijakan standar, norma, kriteria dan prosedur serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi terkait kegiatan kemitraan dengan pihak penyedia usaha dan pelaku usaha serta kegiatan investasi dalam menghasilkan produk usaha di bidang pariwisata.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kemitraan dan Investasi Usaha mempunyai fungsi :
- a. melaksanakan pelayanan administrasi dan megkoordinasikan pelaksanaan tugas;
- b. pemberian fasilitasi usaha pariwisata;
- c. pemberian perlindungan kepastian berusaha terhadap pelaku usaha pariwisata;
- d. memberikan peluang usaha sesuai dengan kegiatannya;
- e. penyusunan laporan kegiatan seksi; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan.

## Paragraf 2 Seksi Standar dan Sertifikasi Usaha Pariwisata Pasal 20

- ( 1 ) Seksi Standar dan Sertifikasi Usaha Pariwisata mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam penentuan, dan perumusan standarisasi, kriteria, serta prosedur dalam penerbitan dan pemberlakuan sertifikasi usaha di bidang pariwisata.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Standar dan Sertifikasi Usaha Pariwisata mempunyai fungsi:
- a. penyusunan bahan perumusan kebijakan usaha pariwisata;
- b. database usaha dan Jasa pariwisata;
- c. pengelolaan akomodasi Pariwisata;
- d. klarifikasi jenis usaha pariwisata;
- e. fasilitasi perizinan sarana dan Usaha Kepariwisataan;
- f. penyusunan Laporan kegiatan seksi; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang pimpinan,


r

## Paragraf 3

## Seksi Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Ekonomi Kreatif Pasal 21

- ( 1 ) Seksi Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Ekonomi Kreatif mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan kebijakan teknis dan pembinaan terhadap karya kreatif berbasis seni dan budaya, media, desain dan ilmu pengetahuan dan teknologi terkait pengembangan ekonomi kreatif di bidang kepariwisataan dalam menunjang dan mendukung kemajuan Sumber Daya Ekonomi Kretatif, melakukan pembinaan terhadap pelaku Ekonomi Kreatif dan pengembangan terhadap kemampuan, keahlian, dan meningkatkan Sumber Daya Ekonomi Kreatif.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Ekonomi Kreatif mempunyai fungsi :
- a. penyusunan bahan kebijakan pengembangan dan pembinaan pelaku ekonomi kreatif;
- b. penyusunan database pelaku ekonomi kreatif;
- c. pengawasan dan evaluasi kelompok ekonomi kreatif;
- d. penyusunan laporan kegiatan seksi; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan.

## Bagian Keenam Bidang Kebudayaan Pasal 22

- ( 1 ) Bidang Kebudayaan, mempunyai tugas Pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam menganalisa, merumuskan dan menyusun kebijakan dibidang Kebudayaan baik teknis maupun non teknis.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , Bidang Kebudayaan mempunyai fungsi :
- a. melaksanakan Koordinasi, Kebijakan dan pengelolaan Kebudayaan;
- b. melaksanakan Pemantauan, Pembinaan dan Evaluasi Pengembangan Kebudayaan;
- c. memverifikasi Bahan Kebijakan Pengembangan Tenaga Pembina Lembaga Adat Daerah;
- d. melaksanakan Kebijakan dalam Rangka Revitalisasi Seni yang hampir Punah;
- e. melakukan Koordinasi dan kerjasama dengan lembaga lain yang berkompeten dengan Pengembangan Kebudayaan;
- f. pelaksanaan Evaluasi dan Monitoring dalam Pengembangan;
- g. melaksanakan Perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Cagar Budaya; dan
- h. melaksanakan Tugas Lain y1berikan Pemimpin.


## Paragraf 1 Seksi Kesenian Pasal 23

- ( 1 ) Seksi Kesenian mempunyai tugas menyiapkan bahan rumusan, rancangan kebijakan, standar, norma, kriteria dan prosedur serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kesenian serta melaksanakan penetapan mengenai standarisasi pengmman dan penerimaan delegasi dibidang kesenian, melaksanakan pembentukan dan pengelolaan pusat kegiatan kesenian, pelatihan kesenian, melakukan monitoring implementasi bidang kesenian Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kesenian mempunyai fungsi :
- a. menyusun Bahan dan Data dan Informasi Kesenian (Pelaku, Karya dan Komunitas/Lembaga Seni);
- b. menyelenggarakan Bimbingan Tekhnis ,Pelatihan dan Magang dalam Rangka Peningkatan Kapasitas Pelaku Seni;
- c. membuat Konsep Kebijakan untuk Fasilitasi Pagelaran, Festival dan Pameran Kesenian;
- d. merancang Kegiatan dan Pengembangan Kesenian;
- e. merancang Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Kesenian; dan
- f. menyusun Laporan Kegiatan Pembinaan Kegiatan Kesenian.

## Paragraf 2

Seksi Permuseuman, Cagar Budaya dan Sejarah

## Pasal 24

- ( 1 ) Seksi Permuseuman, Cagar Budaya dan Sejarah mempunyai tugas menyusun data dan informasi serta inventarisasi, dokumentasi dan publikasi permasalahan yang berkaitan dengan sejarah, cagar budaya dan permuseuman, penulisan dan pengetahuan terhadap sejarah lokal, sejarah nasional, sejarah wilayah, dan sejarah kebudayaan daerah, penyelenggaraan dan pengelolaan museum, cagar budaya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Permuseuman, Cagar Budaya dan Sejarah mempunyai fungsi:
- a. penyusunan bahan perumusan kebijakan usaha pariwisata;
- b. membuat Konsep Terkait Pemberian Apresiasi Terhadap Penulisan Sejarah;
- c. menyusun Bahan Pemantauan dan Evaluasi Kesejarahan Lokal
- d. menyediakan Data dan Informasi Cagar Budaya;
- e. menyusun Kesediaan Sarana dan Prasarana Pendaftaran Cagar Buday a; �
- f. merancang Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Tim Pendaftaran Cagar Budaya;
- g. merancang Kegiatan Pendaftaran Cagar Budaya yang akan dibawa Keluar Daerah Kab/Kota, Dalam/Daerah Propinsi;
- h. merancang Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pengelolaan Museum; dan
- i. menyusun Laporan Pelaksanaan Penelolaan Museum.


## Paragraf 3 Seksi Pembinaan Nilai Budaya Tradisional dan Pengembangan Sumber Daya Kebudayaan Pasal 25

- ( 1 ) Seksi Pembinaan Nilai Budaya Tradisional dan Pengembangan Sumber Daya Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan, standar, norma, kriteria dan prosedur serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi terkait penerapan nilai-nilai budaya tradisional dan sumber daya kebudayaan Kepariwisataan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembinaan Nilai Budaya Tradisional dan Pengembangan Sumber Daya Kebudayaan mempunyai fungsi :
- a. menganalisis Data dan lnformasi Pengelolaan Kebudayaan;
- b. membuat Konsep Pemantauan, Pembinaan dan Evaluasi Pengelolaan Kebudayaan;
- c. menyelenggarakan Bimbingan Tekhnis Pelatihan dan Magang dalam rangka Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Tradisi;
- d. membuat Konsep Fasilitas Kegiatan Pelestarian Tradisi (festival);
- e. merencanakan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat; dan
- f. membuat Laporan Kegiatan Kebudayaan dan Lembaga Adat.

Bagian Ketujuh Jabatan Fungsional Pasal 26

Di lingkungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan rndang-und=gan


## BAB IV

## UNIT PELAKSANA TEKNIS

## Pasal 27

- ( 1 ) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Dinas/Badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis;
- (2) Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh Kepala;
- (3) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## BABY

## TATAKERJA

## Pasal28

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan harus menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

## Pasal29

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah mengenai hasil pelaksanaan urusan pemerintahan dibidangnya secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

## Pasal 30

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, dan analisis beban kerja terhadap seluruh jabatan di lingkungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan paling lambat l(satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Bupati ini.

## Pasal 31

Setiap unsur di lingkungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan maupun dalam hubungan antar insrsi pemerintah baik pusat maupun daerah.


1

## Pasal 32

Setiap pimpinan unit organisasi harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

## Pasal 33

Setiap pimpman unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

## Pasal 34

Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 35

Setiap pimpinan unit organisasi harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.

## Pasal 36

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

BAB VI

## PENDANAAN

Pasal 37

Segala pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.


## BAB VII

## KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 38

Pertanggungjawaban program kegiatan Tahun Anggaran 2016 serta tugas dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan diintegrasikan menjadi tugas dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

BAB Vlll

## KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.




Ditetapkan di Bolaang Uki

pada tanggal ! BUPATI BOLAANG O GONDOW SELATAN,�

g

Desernber 2016

1H RSON MAYUL

NGO DOW SELATAN'

KABUPATEN 8

Diundangkan di Bolaang Uki

pada tanggal

I ',

D ber 2016

DAERAH

SERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN 2016 NOMOR

INI

NA DAMOPOLII

LAMPJRAN