PERATURAN DAERAH KABUPATEN BI Nomor 17 Tahun 2003 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN MUARO JAMBI (berlaku 15 Desember 2003)
Pembukaan
Menimbang
:
Mengingat :
PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
NOMOR 17 TAHUN 2003
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN MUARO JAMBI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUARO JAMBI,
- a. bahwa untuk melaksanakan urusan rumah tangga daerah dibidang koperasi, perindustrian dan perdagangan maka perlu dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan Kabupaten Muaro Jambi;
- b. bahwa pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
1. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3898);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
MENETAPKAN :
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN MUARO JAMBI.
Pasal 2
- (1). Susunan organisasi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan adalah:
- a. Kepala Dinas;
- b. Bagian Tata Usaha, membawahi;
- -Sub Bagian Keuangan dan Program;
- -Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
- c. Bidang Perindustrian, membawahi;
- -Seksi Bina Usaha Mandiri;
- -Seksi Sarana Industri dan Bimbingan Produksi;
- d. Bidang Perdagangan, membawahi;
- -Seksi Bina Usaha;
- -Seksi Distribusi dan Metrologi;
- e. Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, membawahi;
- -Seksi Kelembagaan dan SDM;
- -Seksi Bina Usaha.
- f. Bidang Pembiayaan dan Fasilitasi, membawahi;
- -Seksi Permodalan;
- -Seksi Pengawasan dan Pengendalian;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2). Bagan Struktur organisasi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan adalah sebagaimana terlampir dalam Peraturan Daerah ini.
Pasal 3
Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga daerah dibidang pembinaan Koperasi, usaha kecil dan menengah, Perindustrian dan Perdagangan.
Pasal 4
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 di atas, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan mempunyai fungsi:
- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan;
- b. Pembinaan koperasi, usaha kecil dan menengah;
- c. Pembinaan industri dan perdagangan;
- d. Pembinaan metrologi;
- e. Pembiayaan dan fasilitasi pengembangan usaha;
- f. Pengawasan dan pengendalian koperasi, industri dan perdagangan;
- g. Pengelolaan tata usaha kantor;
- h. Pendataan dan pelaporan.
Pasal 5
Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh satuan unit kerja di lingkungan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan.
Pasal 6
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 di atas, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
- a. Penyelenggaraan urusan keuangan;
- b. Penyelenggaraan urusan kepegawaian;
- c. Pengelolaan urusan rumah tangga dinas;
- d. Pengelolaan surat menyurat dan arsip.
Pasal 7
Sub Bagian Keuangan dan program mempunyai tugas menyelenggarakan urusan keuangan dinas, meliputi perencanaan anggaran, pembukuan, perbendaharaan dan pelaporan keuangan sesuai dengan pedoman, peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan serta penyusunan program kegiatan.
Sub Bagian Umum dan perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan administrasi surat menyurat dan arsip, pelaksanaan urusan kepegawaian dan urusan keuangan serta pengelolaan perlengkapan kantor.
Pasal 9
Bidang Perindustrian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan dibidang bimbingan industri.
Pasal 10
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 di atas, Bidang Perindustrian mempunyai fungsi:
- a. Penyusunan Perencanaan;
- b. Bimbingan teknis, penyediaan/pengadaan sarana dan prasarana industri;
- c. Bimbingan produksi;
- d. Pemantauan dan pengendalian limbah industri;
- e. Bimbingan usaha industri;
- f. Pendataan dan pelaporan.
Pasal 11
Seksi Bina Usaha Industri mempunyai tugas memberikan bimbingan teknis/manajemen usaha, fasilitasi kerjasama, kemitraan, menyelenggarakan perizinan, pembinaan asosiasi dalam rangka pengembangan usaha industri.
Pasal 12
Seksi Sarana Industri dan Bimbingan Produksi mempunyai tugas melakukan bimbingan dalam rangka penyediaan, pengadaan dan penggunaan bahan baku, mesin dan peralatan industri.
Pasal 13
Bidang Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan dalam rangka pembinaan sektor perdagangan.
Pasal 14
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 di atas, Bidang Perdagangan mempunyai fungsi:
- a. Penyusunan rencana pengembangan sektor perdagangan;
- b. Bimbingan usaha perdagangan;
- c. Pembinaan perdagangan Luar Negeri;
- d. Pemantauan distribusi barang dan harga;
- e. Penyelenggaraan kegiatan promosi komoditas perdagangan;
- f. Pembinaan kemetrologian.
Pasal 15
Seksi Bina Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan bimbingan teknis dan manajemen usaha, perizinan serta rekomendasi dalam rangka pengembangan/peningkatan kegiatan usaha sektor perdagangan.
Seksi Distribusi dan Metrologi mempunyai tugas melakukan pengawasan/pembinaan terhadap penggunaan ukuran dan satuan masa, timbangan, arus panjang dan volume yang digunakan dalam kegiatan perdagangan serta perindustrian mata dagangan.
.
Pasal 17
Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan dalam rangka pembinaan koperasi, perindustrian dan perdagangan.
Pasal 18
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 di atas, Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai fungsi:
- a. Penyusunan rencana kegiatan;
- b. Pembinaan kelembagaan, koperasi, usaha kecil dan menengah;
- c. Bimbingan usaha koperasi, usaha kecil dan menengah;
- d. Fasilitasi pengembangan kerjasama dan advokasi.
Pasal 19
Seksi Kelembagaan dan Sumber Daya mempunyai tugas memberikan bimbingan dalam rangka pendirian koperasi, mengesahkan badan hukum pendirian dan pembubaran koperasi, pembinaan organisasi dan tata kerja, pengawasan dan pengendalian AD/ART koperasi serta peningkatan sumber daya manusia.
Pasal 20
Seksi Bina Usaha mempunyai tugas memberikan bimbingan teknis dan manajemen dalam rangka meningkatkan kemampuan wira usaha koperasi, usaha kecil dan menengah.
Pasal 21
Bidang Pembiayaan dan fasilitasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan dalam rangka perkuatan komponen pembiayaan dan fasilitasi sumber permodalan.
Pasal 22
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 diatas, Bidang Pembiayaan dan Fasilitasi mempunyai fungsi:
- a. Penyusunan rencana kegiatan;
- b. Pembinaan teknis permodalan, unit simpan pinjam, koperasi simpan pinjam dan lembaga keuangan mikro;
- c. Koordinasi pelaksanaan kegiatan administrasi pembiayaan dan fasilitasi usaha USP, KSP dan LKM;
- d. Pengawasan dan pengendalian usaha USP, KSM dan LKM;;
- e. Pendataan, pelaporan dan evaluasi kegiatan.
Pasal 23
Seksi Permodalan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan program menyiapkan bahan petunjuk teknis, memfasilitasi bantuan perkuatan modal, bimbingan teknis administrasi permodalan pada usaha koperasi, usaha kecil dan menengah, industri dan perdagangan.
Seksi Pengawasan dan Pengendalian mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan program, pemantauan dan pengendalian pemanfaatan fasilitas kredit usaha yang diberikan Pemerintah kepada Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.
Pasal 25
## Bagian Keenam KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 25
Pasal 26
Setiap pejabat dilingkungan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan wajib melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi dalam pelaksanaan tugas serta membuat laporan tertulis sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan disampaikan kepada Pimpinan.
BAB IV - ESELONERING, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN Pasal 27
Pasal 27
Tingkatan Eselonering jabatan struktural dilingkungan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan adalah :
- a. Kepala Dinas Eselon II b;
- b. Kepala Bagian/Kepala Bidang Eselon III a;
- c. Kepala Subbagian/Kepala Seksi Eselon IV a.
BAB IV - ESELONERING, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN Pasal 27
Pasal 28
Pejabat dilingkungan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Kalangan Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat-syarat jabatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
BAB IV - ESELONERING, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN Pasal 27
Pasal 29
Pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 diatas, harus melalui Badan Pertimbangan Kepangkatan dan Jabatan.
BAB V - KETENTUAN PENUTUP Pasal 30
Pasal 30
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 32 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dinyatakan tidak berlaku lagi.
BAB V - KETENTUAN PENUTUP Pasal 30
Pasal 31
Uraian tugas serta hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
BAB V - KETENTUAN PENUTUP Pasal 30
Pasal 32
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi.

Penetapan: Ditetapkan di Sengeti pada tanggal 15 Desember 2003

Penandatangan: BUPATI MUARO JAMBI, dto H. AS'AD SYAM

Penetapan: Diundangkan di Sengeti pada tanggal 11 Februari 2004

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI, dto MUCHTAR MUIS LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2004 NOMOR 07 SERI D NOMOR 07 BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN MUARO JAMBI LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI NOMOR : 17 TAHUN 2003 TANGGAL : 15 DESEMBER 2003 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Penandatangan: ## BUPATI MUARO JAMBI, DTO H. AS'AD SYAM
LAMPIRAN
LAMPIRAN
LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN

MUARO JAMBI

NOMOR

: 17 TAHUN 2003

TANGGAL : 15 DESEMBER 2003

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_


## BUPATI MUARO JAMBI,

DTO

H. AS'AD SYAM

## PENJELASAN ATAS

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG

## ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN MUARO JAMBI

## I. PENJELASAN UMUM

Sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka dipandang perlu melakukan penataan kembali terhadap struktur organisasi dan tata kerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan sebagai unit kerja operasional Pemerintah Kabupaten yang mempunyai fungsi teknis tertentu.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup Jelas

Pasal 2 Cukup Jelas

Pasal 3 Cukup Jelas

Pasal 4 Cukup Jelas

Pasal 5 Cukup Jelas

Pasal 6 Cukup Jelas

Pasal 7 Cukup Jelas

Pasal 8 Cukup Jelas

Pasal 9 Cukup Jelas

Pasal 10 Cukup Jelas

Pasal 11Cukup Jelas

Pasal 12 Cukup Jelas

Pasal 13 Cukup Jelas

Pasal 14 Cukup Jelas

Pasal 15 Cukup Jelas

Pasal 16 Cukup Jelas

Pasal 17 Cukup Jelas

Pasal 18 Cukup Jelas

Pasal 19 Cukup Jelas

Pasal 20 Cukup Jelas

Pasal 21 Cukup Jelas

Pasal 22 Cukup Jelas

Pasal 23 Cukup Jelas

Pasal 24 Cukup Jelas

Pasal 25 Cukup Jelas

Pasal 26 Cukup Jelas

Pasal 18 Cukup Jelas

Pasal 19 Cukup Jelas

Pasal 20 Cukup Jelas

Pasal 21 Cukup Jelas

Pasal 22 Cukup Jelas

Pasal 23 Cukup Jelas

Pasal 24 Cukup Jelas

Pasal 25 Cukup Jelas

Pasal 26 Cukup Jelas

Pasal 27 Cukup Jelas

Pasal 28 Cukup Jelas

Pasal 29 Cukup Jelas

Pasal 30 Cukup Jelas

Pasal 31 Cukup Jelas

Pasal 32 Cukup Jelas