Unknown BUPATI SELUMA PROVINSI BENGKULU Nomor 4 Tahun 2014 tentang PEMBERLAKUAN KOMPILASI HUKUM ADAT KABUPATEN SELUMA (berlaku 19 Juni 2014)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa hukum adat merupakan bagian dari hukum nasional yang mengandung nilai-nilai budaya, adat istiadat dan kebudayaan masyarakat sebagai pedoman untuk mengatur tata kehidupan sosial kemasyarakatan dengan tujuan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat;
- b. bahwa pelaksanaan hukum adat di Kabupaten Seluma menunjukkan kemunduran, mulai pudar dan dikesampingkan oleh masyarakat sehingga perlu segera ditumbuhkembangkan kembali;
- c. bahwa untuk mendukung pelestarian dan pelaksanaan hukum adat agar dapat kembali hidup dan berkembang dalam masyarakat, dipandang perlu untuk memberlakukan hukum adat di wilayah Kabupaten Seluma;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c
perlu menetapkan Peraturan Daerah Tentang Pemberlakuan Hukum Adat;
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
- Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
8. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 15 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Seluma, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 15 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Seluma;
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SELUMA dan BUPATI SELUMA
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERLAKUAN KOMPILASI HUKUM ADAT KABUPATEN SELUMA.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Seluma.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Seluma.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma.
6. Kecamatan dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati atau walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
7. Kelurahan dipimpin oleh Lurah yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan dari Bupati/Walikota.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Dengan Peraturan Daerah ini, diberlakukan Hukum Adat sebagai bagian dari pengaturan tatanan kehidupan sosial masyarakat di Kabupaten Seluma.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Hukum adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku di seluruh wilayah Kabupaten Seluma.
BAB II - PELAKSANA HUKUM ADAT
Pasal 4
- (1) Pelaksanaan dan penegakan hukum adat dilaksanakan oleh Lembaga Adat dan BMA.
- (2) Tata cara adat istiadat dapat dilakukan penyesuaian dengan adat setempat sepanjang tidak merubah akar budaya yang ada.
- (3) Lembaga adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk di setiap desa/kelurahan.
- (4) Pada tingkat Daerah dan Kecamatan dibentuk BMA.
- (5) Struktur organisasi Lembaga Adat dan BMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam kompilasi hukum adat.
BAB III - KOMPILASI HUKUM ADAT
Pasal 5
- (1) Kompilasi hukum adat disusun dan ditetapkan oleh BMA.
- (2) Penyusunan kompilasi hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan lembaga adat di setiap tingkatan.
- (3) Selain lembaga adat, dalam penyusunan kompilasi hukum adat dapat melibatkan tokoh masyarakat dan/atau tenaga ahli.
BAB III - KOMPILASI HUKUM ADAT
Pasal 6
- (1) Untuk pertama kalinya, kompilasi hukum adat adalah sebagaimana tercantum dalam
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seluma.

Penetapan: Ditetapkan di Tais pada tanggal 19 Juni 2014

Penandatangan: BUPATI SELUMA, H. BUNDRA JAYA

Penetapan: Diundangkan di Tais pada tanggal 8 Agustus 2014

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH

Verifikasi: KABUPATEN SELUMA, ttd ## H. SYAFRUDIN DA, SH.MM ## LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SELUMA TAHUN 2014 NOMOR 4

Distribusi: Salinan sesuai dengan aslinya

Penandatangan: ## KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI MIRIN AJIB,SH.MH Nip. 19660725 199403 1003 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SELUMA, PROVINSI BENGKULU : 3 TAHUN 2014
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran Peraturan Daerah ini.
- (2) Perubahan terhadap ketentuan kompilasi hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan jalan musyawarah dan mufakat antara BMA dan lembaga adat.
- (3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan memperhatikan perkembangan adat istiadat, budaya, dan kehendak masyarakat.
- (4) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh BMA, dan disampaikan kepada Bupati, Camat, dan Kepala Desa/Lurah.

## Pasal 7

- (1) Kompilasi hukum adat disusun dengan sistematika sebagai berikut :
- a. Pendahuluan;
- b. Buku I tentang Perangkat Adat;
- c. Buku II tentang Hukum Adat Tana Serawai;
- d. Buku III tentang Adat Istiadat Tana Serawai;
- e. Buku IV tentang Budaya Tana Serawai; dan
- f. Buku V tentang Seni Tradisional Tana Serawai.
- (2) Sistematika kompilasi hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah dengan memperhatikan perkembangan adat istiadat, budaya, dan kehendak masyarakat.

## BAB IV HUBUNGAN KERJA DAN PEMBINAAN

## Pasal 8

- (1) BMA dan Lembaga Adat tidak merupakan bagian dari organisasi pemerintah.
- (2) Hubungan kerja antara pemerintah, Badan Musyawarah Adat, dan Lembaga Adat adalah bersifat fungsional dan konsultatif.

## Pasal 9

- (1) Bupati wajib melaksanakan pembinaan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat, dan lembaga adat beserta hak-hak tradisionalnya.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat mendelegasikan kewenangannya kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait.
- (3) Camat dan Kepala Desa/Lurah wajib melaksanakan pembinaan dan fasilitasi kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat, dan lembaga adat beserta hak-hak tradisionalnya sesuai dengan wilayah kerjanya.

## Pasal 10

BMA wajib melakukan pembinaan kepada lembaga adat sesuai tingkatannya.

## BAB V

## PEMBIAYAAN

## Pasal 11

Pembiayaan BMA dan Lembaga Adat bersumber dari:

- a. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten;
- b. Sumbangan masyarakat dan Badan lain yang tidak mengikat;
- c. Usaha lain yang sah.

## BAB VI

## PELANGGARAN DAN SANKSI ADAT

## Pasal 12

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan hukum adat dapat dikenakan sanksi adat.
- (2) Sanksi adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan ditetapkan dalam kompilasi hukum adat.
- (3) Penyelesaian terhadap pelanggaran hukum adat dilaksanakan oleh lembaga adat dengan berpedoman pada kompilasi hukum adat.
- (4) Dalam kasus tindak pidana pelanggaran atau kejahatan tertentu, sanksi adat yang telah dikenakan tidak mengurangi berlakunya ketentuan pidana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seluma.

Ditetapkan di Tais pada tanggal 19 Juni 2014

BUPATI SELUMA,


H. BUNDRA JAYA

Diundangkan di Tais pada tanggal 8 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN SELUMA, ttd

## H. SYAFRUDIN DA, SH.MM

## LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SELUMA TAHUN 2014 NOMOR

4

Salinan sesuai dengan aslinya

## KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI


MIRIN AJIB,SH.MH Nip. 19660725 199403 1003

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SELUMA, PROVINSI BENGKULU : 3 TAHUN 2014

## PENJELASAN

ATAS

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN SELUMA NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG

PEMBERLAKUAN KOMPILASI HUKUM ADAT KABUPATEN SELUMA

## a. PENJELASAN UMUM

Hukum adat adalah hukum yang bentuknya tidak tertulis, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat yang menimbulkan sanksi bagi yang melanggarnya.

Hukum adat disatu sisi perlu dipertahankan tetapi di sisi lain materi hukum adat tidak dapat di muat dalam peraturan perundang-undangan karena hukum adat adalah hukum tidak tertulis. Jika materi hukum adat diatur telah di atur dalam Peraturan Daerah maka hukum adat tersebut telah menjadi hukum positif dan tertulis.

Oleh karena itu Peraturan Daerah ini hanya memuat pokok pemberlakuan hukum adat yang diselenggarakan oleh Lembaga Adat dan Badan Musyawarah Adat, sedangkan materi hukum adat tidak diatur karena hukum adat lahir dan tumbuh dari masyarakat. Hukum adat tersebut dikompilasikan dalam Kompilasi Hukum Adat Tanah Serawai oleh Badan Musyawarah Adat Kabupaten Seluma dengan maksud untuk dapat dipelajari dan dilestarikan, selanjutnya Badan Musyawarah Adat diberikan kewenangan untuk melakukan perubahan materi kompilasi hukum adat sesuai perkembangan sosial, adat istiadat, dan budaya masyarakat melalui musyawarah adat.

Selain itu diatur pula masalah pengenaan sanksi adat yang pengaturannya diatur dalam Kompilasi Hukum Adat Tanah Serawai. Namun, dalam kasus tindak pidana pelanggaran atau kejahatan tertentu, sanksi adat yang telah dikenakan tidak mengurangi berlakunya ketentuan pidana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## b. PASAL PER PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SELUMA NOMOR 4