Unknown Unknown Nomor 2 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 perlu dilakukan perubahan; - huruf a, Pendapat.an dengan - b. bahwa sehubungan dengan hal terscbut pada maka perlu (berlaku Unknown)
Pembukaan
bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak: sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Bclanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja serta keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan da1azn t.ahun anggaran berjalan, dengan demikian Peraturan Daerah Kabupatcn Situbondo Nomor 2 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 perlu dilakukan perubahan;
- huruf a, Pendapat.an dengan
- b. bahwa sehubungan dengan hal terscbut pada maka perlu menetapkan
Pasal 1
- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud datsrn Pasal 1 angka 1 terdiri dari :
Pasal 18
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih clan Bebas dari Korupsi, Kolusi clan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tamba.han Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republilc: Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang Pcrbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Repub1ilc Indonesia Nomor 4355);
2
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tenta.ng Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 );
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali cliubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tent.ang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126J Tambe.ban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tent.ang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambe.ban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409 );
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehat.an (umlbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tent.ang Pcmbentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5239);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tent.ang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Prot.okoler dan Keuangan Pimpinan clan Anggota Dewan PeJwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416} sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dcngan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambehan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
3
16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republilc Indonesia Nomor 4574);
2. 17 · Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem lnfonnasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Infonnasi Keuangan Daerah. (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tent.ang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan clan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585};
21. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 t.entang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, La.poran Keterangan Pertanggungiawaban Kepala Daerah kepada DPRD dan lnformasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tcntang Pe1r1bagjan Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4
26. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 738);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standart Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
32. Peraturan Pemerint.ah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tam.bahan Lembaran Negara Nomor 5272);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310};
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Dae.rah;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungiawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi lntensif dan Dana Operasional;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
37. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 84/PMK.07 /2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Tembaka.u dan Sanksi at.as Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau;
5
38. Peratu.ran Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan Prociuk Hukum Daerah (Berita Negara Republilc Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahu.n 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
41. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 137 /PMK.07 /2012 tentang Batas Maksimal Defisit APBD clan Batas Maksimal Komulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2013;
42. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pendirian Perscroan Terbatas (Pl1 Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Syariah Situbondo (Lembaran Daerah Kabupe.ten Situbondo Tahun 2003 Nomor 5) sebapimana te1ah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pendirian Perseroan Terbatas (Pr) Bank Perkreditan Rakyat {BPR) Syariah Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2007 Nomor 5);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupa.ten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Talnm 2005 Seri A Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pcrubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005 t.entang Kedudukan Protokoler dan Keuanga.n Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Tahun 2005 Seri A Nomor 5);
44. Peraturan Daerah Kabupat.en Situbondo Nomor 2 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo, Seri E Nomor 2);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo, Seri E Nomor 03);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2006 Nomor 17);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2007 tentang Penetapan Atas Pendirian Perseroan Terbatas (Pl') Radio Suara Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2007 Nomor 6);
48. Pera.turan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor2);
6
49. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 13);
50. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 4);
51. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2011 ten tang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 5);
52. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 6);
53. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 7 Tahun 2011 tcnt.ang Retribusi ljin Oangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 7);
54. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2011 ten tang Retribusi ljin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 8);
55. Pera.turan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 9);
56. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 10);
9. 57 · Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupatcn Situbondo Tahun 2011 Nomor 11);
58. Peraturan Daerah Ka.bupaten Situbondo Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 12);
59. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2011 ten tang Retribusi Rwnah Potong Hcwan (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 13);
60. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Tem.pat Pelelangan I1can (Lembaran Daerah Ka.bupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 14);
61. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 15);
62. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Investasi Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 18);
llenetapba
7
63. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 20 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak At.as Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 20);
64. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 23 Tahun 2011 tent.ang Retribusi Pemakaian Keka.yaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 23);
65. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 24 Tahun 2011 tent.ang Retribuis Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 24);
66. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Situbondo Kepada Perusan Daerah Air Minum Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2012 Nomor 4);
67. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2012 Nomor 6);
68. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pembentukan Dana Cadangan (Lembaran Dacrah Kabupaten Situbondo Tahun 2012 Nomor 7);
69. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2012 tent.ang Anggaran Pendapa.tan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (I..embaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2012 Nomor 8).
Denpn Perae~ Bel'Nma
DBW.All PBRWAKILAJI RAKYAT DABRAII KABUPATBII SITUBOIIDO Daa BUPAfl SITUBOIIDO
IIBIIUTU8KAII :
PBRATIJRAII DABRAB TBIITAIIG PBROBABAW A110GARA11 PBIIDAPATAII DAIi BBLAIIJA DABRAB TABUB AIIGG.ARAlf 2013.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 setelah perubahan dengan rincian sebagai berikut:
1. Pendapat.an
- a. Semula
Rp. l.035.411.502.416,08
- b. Bertambah/(berkurang)
Rp.
63.693.428.841.34
- Jumlah Pendapatan setelahPerubahan
Rp. l.099.104.931.257,42
8
2. Belanja
Semula Rp. l .136.682.508.602,43 b. Bertambah/(berkurang) Rp. 85.887.387.611.09 Jumlah Be1anja setelah Perubahan Rp.1.222.569.896.213.52 Surplus/(Defisit) Setelah Perubahan Rp. (123.464.964.956,10)
3. Pembiayaan
- a. Penerimaan
- l} Semula
Rp.
150.299.362.351,35
- 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah Penerimaan setelah Perubahan
=R-p.,\_. --l2:::..1=-::•...a.43;:;.4...,.=39,;,;..7;...::•=39,;,;..5=•=2.:=.-1,.5)
Rp. 128.864.964.956,10
- b. Pengeluaran
- 1) Semula
Rp.
5.400.000.000,00
- 2} Jumlah Pengeluanm aetelah Perubehan
- Bertambah/(berkurangt \_\_
R\_p \_\_\_
. \_\_\_\_\_\_ ...,0 ...
00"""""
Rp. 5.400.000.00,00
, Jnm)ah Pembiayaan neto
setelah Perubahan
Rp. 123.464.964.956,10
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
setelah Perubahan
Rp. 0,00
Paaal2
- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud datsrn Pasal 1 angka 1 terdiri dari :
- a. Pendapatan Asli Daerah
- 1) Semula
Rp. 67 .497 .522.177 ,08
- 2) Bertambah/(berkurang) Rp. Jurnlah pendapatan asli daerah setelah Perubahan
5.692.700.310.34
Rp. 73.190.222.487,42
- b. Dana perimbangan
- 1) Semula
Rp. 828. 754.495.500,00
- 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 3.257.713.484,00 Jumlah dana perimbangan setelah Perubahan
Rp. 832.012.208.984,00
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah
- 1) Semula
Rp. 139.159.484.739,00
- 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 54.743.015.047.00 Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah Perutehan
Rp.193.902.499. 786,00
- (2) Pendapatan Asli Daerah sehagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pajak daerah
- 1) Semula
Rp.
12.883.333.949,70
- 2) Bertambah/ (berkurang) \_\_ R\_p \_\_
• ---=-l...\_.4 \_\_ 0..,..3 1 ... 0\_,.,00=•=000-==•-.:0\_,.,0
Jumlah pendapatan asli daerah
setelah Perubahan
Rp. 14.286.333.949,70
- b. Retribusi daerah
- 1) Semula
- Rp.
18.195.690.355,00
- 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah retribusi daerah setelah Perubahan
Rp.
(782.012.999.00\
- Rp. 17.413.677.356,00
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
- 1) Semula Rp.
5.385.420.127,00
- 2)
- Bertambah/(berkurang) Rp.
(1.180.293.801.18)
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan
daerah yang dipisahkan
setelah Perubahan
Rp. 4.205.126.325,82
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
- 1) Semula
- Rp.
31.033.077.745,38
- 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 6.252.007.110.52 Jumlah lain-lain pendapa.tan asli daerah setelah Perubahan Rp. 37.285.084.855,90
- (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pa.da ayat ( 1) huruf b terdiri dari jenis pendapat.an :
- a. Dana bagi basil pa.jak / Bagi hasil bukan pajak
- 1) Semula
Rp.
54.778.179.500,00
- 2) Bertambah/(berlrurang) Jumlah dana bagi basil setelah Perubahan
Rp.
3.257.713.484.00
Rp. 58.035.892.984,00
- b. Dana alokasi um.um
- 1) Semula
- Rp.
692.549.026.000,00
- 2) Bertambah/(berkurang)
=R=P=--•
\_\_\_\_\_\_
..:O=.O~O
- Jumlah dana alokasi umum setelah Perubahan
- c. Dana alokasi khusus
Rp. 692.549.026.000,00
- 1) Semula
Rp.
81.427.290.000,00
- 2) Bertambah/ (berkurang) Jumlah dana alokasi khusus setelah Perubahan
=R.-::.::P•;...\_ \_ \_ \_ \_
\_\_\_,;:;0.a.;::.0;..;:a.0
Rp. 81.427 .290.000,00
- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaima.na dimaksud pada ayat ( 1) huruf c terdiri dari :
- a. Pendapatan Hibah
- l) Semula
- Rp.
0,00
- 2} Bertambah/ (berkurang) =R=P=--• \_ \_
..:5=56=•=1=6=9-=5=00,:.;,e.:OO=
- Jumlah pendapatan hlbah setelah Peru.bahan
Rp.
556.169.500,00
- b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah
Daerah Lainnya
- 1) Semula
- Rp.
36.934.209.739,00
- 2) Bertambah/ (berkurang) Rp. Jumlah dana bagi hasil pajak setelah Pcru.bahan
11.186. 798.491,00
Rp. 48.121.008.230,00
- c. Dana pcnycsuaian dan otonomi khusus
- 1) Semula
3. Rp. 85.557.770.000,00
- 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 42.950.047.056,00 Jumlah dana penyesuaian dan otonomi Khusus setelah Perubahan Rp. 128.507.817.056,00
- d. Bantuan keuangan dari propinsi atau dari pemerintah daerah lainnya
- 1) Semula
- Rp.
16.667 .505.000,00
Bertambah/(berkurang) Rp. 50.000.000.00 Jumlah Bantuan keuangan dari provinsi atau dari Pemerintah daerah Iainnya setelah Perubahan Rp. 16.717.505.000,00
Pual3
- (1) BeJanja Daerah sebagaimana dimaksud dalazn Pasal 1 angka
- 2 terdiri dari :
- a. Belanja Tidak Langsung
- 1) Semula
Rp. 659.446.791.648,16
- 2) Bertambah/ (berkurang) Rp. ,Jnm1ah belanja tidak langsung setelah Perubahan
31.803.696.534 ,51
Rp. 691.250.488.182,67
- b. Belanja Langsung
- 1) Semula
Rp.
477.235.716.954,27
- 2) Bertambah/ (berkurang) Jumlah belanja langsung setelah Perubahan
Rp.
54.083.691.076,58
Rp. 531.319.408.030,85
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
- a. BeJanja pegawai
- 1) Semula
Rp.
575.767.058.971,16
- 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan
Rp.
27.886.812.134,51
- b. Belanja hibah
Rp. 603.653.871.105,67
- 1) SemuJa
Rp.
32.326.390.000,00
- 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah belanja hibah setelah Perubahan
=R,...,p .
...\_\_-=6=.2=3=3=.1=3-'-4.::;...:4-=o=o.=o=o
- c. Belanja bantuan sosial
Rp. 38.559.524.400,00
- 1) Semula
Rp.
9.143.900.000,00
Bertambah/ (berkurang) ... R.\_\_p. \_\_\_\_\_\_ Jumlah belanja bantuan sosial setelah Perubahan Rp.
c9 \_\_\_ s ... o---'oo"""""""".ooa...aa...;;;.o.&amp;.,;;,0"""""01
9.048.900.000POO
- d. Bclanja bantuan keuangan kepada Provinsi/Ka.bupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa
- 1) Scmula Rp. 39.709.442.677,00
- 2) Bertambah/ (berkurang) =R-.:P • ~-{l=-• 7.:..::2 =1c=.2=50-= . ... ooo-=--,""""OO...,l J11mlah belanja bantuan keuangan setelah Perubahan Rp. 37.988.192.677,00
- e. Belanja tidak terduga
- 1)
- Semula Rp.
2.500.000.000,00
- 2) Bertambah/ (berkurang) Jumlah belanja tidak tcrduga setelah Perubahan
"""Rp...,. \_\_\_\_ \_..,(5...,\_00;:;...000\_ . ..,\_.000\_, \_\_\_ 00 ... )
Rp. 2.000.000.000,00
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja pegawai
- 1) Semula
- Rp.
46.705.160.140,00
- 2) Bertambah/ (berkurang) Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan
=R-P•: ________________--...:..4=.3=0=3.=3c..,,,.76= • =1=00=,=00=
Rp. 51.008.536.240,00
- b. Belanja barang dan jasa
- 1) Semula
- Rp. 180.722.978.077,97
- 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah belanja barang danjasa setelah Perubahan
Rp.
22.019.576.198.03
- c. Belanja modal
Rp. 202.742.554.276,00
- 1) Semula Rp.
249.807.578.736,30
- 2) Bertambah/ (berkurang) Jumlah belanja modal setelah Perubahan
Rp.
27. 760. 738. 778,55
Pual4
Rp. 277 .568.317 .514 ,85
- ( 1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 terdiri dari :
- a. Penerimaan
- 1) Semula
- Rp.
150.299.362.351,35
- 2) Bertambah/ (berkurang) Jumlah penerimaan setelah Perubahan
- Rp. {21.434.397 .395,25}
- b. Pengeluaran
Rp. 128.864.964.956,10
- 1) Semula
Rp.
5.400.000.000,00
- 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah pengeluaran setelah Perubahan
\_\_\_ R\_p. \_\_\_\_\_\_ ...;;:0;.a.,;:,0~0
Rp.
5.400.000.000,00
- (2) Pencrimaan scbagaimana. diroak:Rud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA)
- 1) Semula Rp. 149.079.883.079,35
- 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (21.434.397.395.25} · JurnJah SiLPA tahun anggaran sebelumnya sctelah Perubahan Rp. 127.645.485.684,10
- b. Penerirnasn kembali pemberian pinjaman
- 1) Semula
7. Rp. 1.219.479.272,00
- 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 Jwnlah Penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah Perubahan Rp. 1.219.479.272,00
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. Pembentukan dana caclangan
- 1) Semula Rp. 5.000.000.000,00
12. \_\_\_ Rp\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 0 ... 00-.. Jumlah pembentukan dana caclangan
13. Rp. 5.000.000.000,00
- 2) Bertambah/ (berkurang) sctelah Perubehan
- b. Pcnyertaan modal (investasi) pemerintah daerah
- 1) Semula
17. Rp.
400.000.000,00
- 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 Jum1ah penyertaan modal (investasi) daerah setelah Perubahan Rp.
400.000.000,00
PualS
Uraian lebih Janjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, te.rcantum dalam La.mpiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :
1.
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I

- Ringkasan Anggaran

- Perubahan Pcndapatan dan Belanja Dacrah;

2. Lampiran II

- Ringkasan Peruba.han Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;

3. Lampiran m

: Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisaai SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

4. Lampiran IV : Rekapitulasi

- Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;


..

5. Lampiran V

: Rekapitulasi Perubahan Bclanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

6. Lampiran

- VJ :

Daftar Perubahan Jumlah Pegawai per Golongan clan per Jabs.tan;

7. Lampiran VII : Daftar kegiatan-kegiat.an tahun ini;

anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran

8. Lampiran VIII : Daftar

Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

## Pua16

Untuk landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjaba.ran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tangga.l diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo . Pada tanggal 1 9 :: ~? 2013

BUPAft 81TUBOIIDO,

Diundangkan di Si~~~~~ 3 Pada tanggaJ 1 9 :., ~ ; r'...~ , · .

8BBRBTAR18 DAERAB KABUPATD SITUBOIO&gt;O,



LBIIIIARAlf DABRAII KABUPATBII 811-UBOIIDO TAIIUII 3013 lfOIIOR \S'