PERATURAN BUPATI MA Nomor 4 Tahun 2016 tentang PELESTARIAN HASIL PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN DI KABUPATEN MAJENE (berlaku 19 Januari 2016)
Pembukaan
Mengingat:
~ 1 ~
BUPATI MAJENE PROVINSI SULAWESI BARAT
PERATURAN BUPATI MAJENE NOMOR 4 TAHUN 2016
TENTANG
PELESTARIAN HASIL PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN DI KABUPATEN MAJENE
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAJENE,
Menimbang: a. bahwa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) Perdesaan merupakan program penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat telah memasuki masa akhir pelaksanaan;
- b. bahwa hasil-hasil Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) Perdesaan perlu dilakukan upaya pelestarian agar terlindungi, berkembang dan berkelanjutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelestarian Hasil Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) Perdesaan di Kabupaten Majene;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2104 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Penghapusan dan penggabungan Desa (LembaranDaerah Kabupaten Majene Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majene Nomor 16);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pembentukan Desa di Wilayah Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majene Nomor 22 );
10. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2012 Nomor 10);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELESTARIAN HASIL PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI (PNPM MANDIRI) PERDESAAN DI KABUPATEN MAJENE.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Majene.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Majene.
4. Badan Pemerintahan Desa/Kelurahan, Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak adalah Badan Pemerintahan Desa/Kelurahan, Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan AnakKabupaten Majene.
5. Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan hasil-hasil PNPM Mandiri dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya melalui pengelolaan yang baik agar terjamin keberlanjutannya.
6. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri yang selanjutnya disebut PNPM Mandiri Perdesaanadalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat yang ada di Kabupaten Majene mulai sampai batas waktu berakhirnya program, yang meliputi Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan.
7. Hasil PNPM Mandiri yang dimaksud adalah kegiatan dan hasil pembangunan sarana prasarana sosial dasar, aset produktif dana perguliran berupa Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Simpan Pinjam Perempuan (SPP), dan kelembagaan yang dibiayai dari PPK, PNPM Mandiri Perdesaan mulai sampai dengan berakhirnya program yang merupakan milik bersama masyarakat di wilayah Kecamatan.
8. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
9. Camat adalah Pemimpin dan Koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
10. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat ## BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah untuk dijadikan pedoman dalam rangka pelestarian hasil PNPM Mandiri Perdesaan di Kabupaten Majene.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah:
- a. adanya kepastian hukum terhadap keberadaan dan keberlanjutan hasil PNPM Mandiri Perdesaan;
- b. terlindunginya keberadaan dan hasil PNPM Mandiri Perdesaan di Kabupaten Majene;
- c. berkembangnya hasil PNPM Mandiri Perdesaan melalui pengelolaan dan pemanfaatan yang baik sehingga terjadi kesinambungan;dan
- d. pemanfaatan keberadaan dan hasil PNPM Mandiri Perdesaan untuk menanggulangi kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat.
RUANG LINGKUP
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 3
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini mengatur hal-hal sebagai berikut:
- a. Prinsip-prinsip;
- b. Pelestarian Hasil PNPM Mandiri Perdesaan;
- c. Badan Kerjasama Desa;
- d. Badan Kerjasama Antar Desa;
- e. Unit-Unit Kerja BKAD;
- f. Unit Pengelola Kegiatan;
- g. Asosiasi BKAD dan Asosiasi UPK;
- h. Pelestarian PNPM Mandiri Perdesaan;
- i. Keuangan;
- j. Pelaporan, Pembinaan, dan Pengawasan;
- k. Penyelesaian Perselisihan;
- l. Ketentuan Peralihan; dan
- m. Ketentuan Penutup.
PRINSIP-PRINSIP
BAB IV - PRINSIP-PRINSIP
Pasal 4
Pelestarian Hasil PNPM Mandiri Perdesaan dilaksanakan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:
- a. Bertumpu pada pembangunan manusia, yaitu setiap kegiatan diarahkan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia seutuhnya;
- b. Demokratis, setiap pengambilan keputusan pembangunan dilakukan secara musyawarah dan mufakat dengan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat miskin;
- c. Transparansi dan akuntabilitas yaitu masyarakat harus memiliki akses yang memadai terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan, sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dipertanggung-gugatkan, baik secara moral, teknis, legal maupun administratif;
- d. Desentralisasi, yaitu kewenangan pengelolaan kegiatan pembangunan sektoral dan kewilayahan dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah atau masyarakat, sesuai dengan kapasitasnya;
- e. Keberpihakan pada orang/masyarakat miskin, yaitu semua kegiatan yang dilaksanakan mengutamakan kepentingan dan kebutuhan masyarakat miskin dan kelompok masyarakat yang kurang beruntung;
- f. Otonomi yaitu masyarakat diberi kewenangan secara mandiri untuk berpartisipasi dalam menentukan dan mengelola kegiatan pembangunan secara swakelola;
- g. Partisipasi/pelibatan masyarakat yaitu masyarakat terlibat secara aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan pembangunan dan secara gotong-royong menjalankan pembangunan;
- h. Prioritas usulan yaitu pemerintah dan masyarakat harus memprioritaskan pemenuhan kebutuhan untuk pengentasan kemiskinan, kegiatan mendesak dan bermanfaat bagi sebanyak-banyaknya masyarakat, dengan mendayagunakan secara optimal berbagai sumberdaya yang terbatas;
- i. Kesetaraan dan keadilan gender yaitu laki-laki dan perempuan mempunyai kesetaraan dalam perannya di setiap tahap pembangunan dan dalam menikmati secara adil manfaat kegiatan pembangunan tersebut;
- j. Kolaborasi yaitu semua pihak yang berkepentingan dalam penanggulangan kemiskinan didorong untuk mewujudkan
kerjasama dan sinergi antar-pemangku kepentingan dalam penanggulangan kemiskinan;dan
- k. Keberlanjutan yaitu setiap pengambilan keputusan harus mempertimbangkan kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat, tidak hanya untuk saat ini tetapi juga di masa depan, dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.
BAB V - PELESTARIAN HASIL PNPM MANDIRI PERDESAAN
Pasal 5
Hasil PNPM Mandiri yang dimaksud adalah kegiatan dan hasil pembangunan sarana prasarana sosial dasar, aset produktif dana perguliran berupa Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Simpan Pinjam Perempuan (SPP), dan kelembagaan yang dibiayai dari PPK, PNPM Mandiri Pedesaan, mulai sampai dengan berakhirnya program yang merupakan milik bersama masyarakat di wilayah Kecamatan.
BAB V - PELESTARIAN HASIL PNPM MANDIRI PERDESAAN
Pasal 6
Pelestarian dilakukan dengan terlebih dahulu dilakukan inventarisasi Hasil PNPM Mandiri Perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 untuk menghasilkan data yang akurat dalam rangka pengadministrasian dan bahan penentuan kebijakan.
BAB V - PELESTARIAN HASIL PNPM MANDIRI PERDESAAN
Pasal 7
Pelestarian hasil PNPM Mandiri Perdesaan ditempuh melalui upaya sebagai berikut:
- a. hasil berupa sarana dan prasarana sosial dasar yang sudah diserahterimakan kepada Pemerintah Desa untuk dicatat menjadi Barang Milik Desa;
- b. hasil berupa praktik perencanaan pembangunan partisipatif diintegrasikan dengan atau ke dalam sistem perencanaan pembangunan daerah;
- c. aset produktif yang berupa dana bergulir adalah milik bersama masyarakat di wilayah kecamatan untuk dikelola dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat agar berkembang dan berkesinambungan; dan
- d. kelembagaan yang meliputi prinsip sistim, tata nilai dan aturan main yang telah ada dapat dilestarikan dalam rangka memberikan wadah dan pengorganisasian pengelolaan serta pemanfaatan hasil PNPM Mandiri Perdesaan maupun untuk kepentingan pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Desa.
BAB VI BADAN KERJASAMA DESA (BKD)
BAB V - PELESTARIAN HASIL PNPM MANDIRI PERDESAAN
Pasal 8
- (1) Ditingkat Desa dibentuk Badan Kerjasama Desa (BKD).
- (2) Pembentukan BKD difasilitasi oleh Kepala Desa dan Ketua BPD.
- (3) Pembentukan BKD diputuskan melalui Musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (4) Anggota BKD terdiri dari unsur:
- a. Pemerintah Desa;
- b. Badan Permusyawaratan Desa;
- c. Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- d. Tokoh masyarakat; dan
- e. Tokoh perempuan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang
- (5) Anggota BKD adalah perwakilan Desa dalam setiap pelaksanaan MAD dalam rangka Kerja Sama Antar Desa.
BADAN KERJASAMA ANTAR DESA (BKAD)
BAB VII
Pasal 9
- (1) Dalam rangka pelestarian hasil PNPM Mandiri Perdesaan ditingkat kecamatan dibentuk Badan Kerjasama Antar Desa.
- (2) Pembentukan BKAD difasilitasi oleh Camat.
- (3) Pembentukan dan penetapan BKAD diputuskan melalui Musyawarah Antar Desa dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa.
- (4) Pembentukan BKAD disesuaikan dengan kebutuhan dan
BAB VII
Pasal 10
- (1) Anggota BKAD terdiri dari Badan Kerjasama Desa
- (2) Pengurus BKAD dipilih dari dan oleh anggota BKAD dalam Forum MAD
- (3) Pengurus BKAD tidak merangkap sebagai Kepala Desa
- (4) Susunan pengurus BKAD sekurang-kurangnya terdiri dari:
- a. Ketua;
- b. Sekretaris; dan
- c. Bendahara.
- (5) Jumlah pengurus BKAD disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan yang diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BKAD.
- (6) Pengurus BKAD bertanggung jawab kepada Forum MAD.
BAB VII
Pasal 11
BKAD mempunyai tugas:
- a. merumuskan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang akan dilaksanakan berkaitan dengan pelestarian hasil PNPM Mandiri Perdesaan dan objek kerja sama antar desa lainnya;
- b. menetapkan hasil keputusan MAD;
- c. melaksanakan keputusan bersama dari hasil MAD;
- d. menjaga kelestarian dan keberlanjutan hasil PNPM Mandiri Perdesaan;
- e. memfasilitasi penanganan dan penyelesaian masalah yang timbul dari pelaksanaan Kerjasama Antar Desa di wilayah kerjanya; dan
- f. melaporkan hasil pelaksanaan Peraturan Bersama Kepala Desa melalui Forum MAD untuk selanjutnya dilaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.
BAB VII
Pasal 12
BKAD mempunyai fungsi:
- a. penyiapan bahan perumusan rancangan keputusan bersama;
- b. perencanaan strategis, meliputi perumusan, pembahasan, dan penetapan rencana strategis sesuai dengan objek kerja sama;
- c. penjabaran Peraturan Bersama Kepala Desa dalam bentuk program kerja dan rencana teknis tindak lanjut;
- d. pelaksanaan program kerja dan tindak lanjut yang diperlukan;
- e. penanganan masalah-masalah yang timbul dalam proses kerja sama antar desa; dan
- f. pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi dari hasil pemeriksaan.
BAB VII
Pasal 13
Pengurus BKAD mempunyai hak, sebagai berikut:
- a. melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama BKAD, kecuali untuk menjual, memindahkan hak aset bergerak dan/atau tidak bergerak;
- b. menggunakan sarana dan prasarana serta memperoleh insentif yang dituangkan dalam RAB-BKAD yang disetujui dan ditetapkan dalam MAD;
- c. insentif sebagaimana dimaksud dalam huruf b di atas disesuaikan dengan kemampuan keuangan; dan
- d. penggunaan jasa surplus Unit Pengelola Kegiatan sesuai ketentuan yang telah disetujui dan ditetapkan melalui Forum MAD.
BAB VII
Pasal 14
Dalam menjalankan kegiatannya pengurus BKAD mempunyai kewajiban, sebagai berikut:
- a. melaksanakan seluruh keputusan MAD;
- b. mengajukan rencana kerja serta anggaran pendapatan dan belanja pada Forum MAD;
- c. membuat laporan keuangan dan pelaksanaan tugas berjalan setiapbulan kepada Camat.
- d. membuat laporan pertanggungjawaban keuangan dan pelaksanaan tugas tahunan kepada MAD.
BAB VII
Pasal 15
- (1) Syarat untuk dapat dipilih menjadi pengurus BKAD adalah :
- a. Warga Negara Republik Indonesia yang terdaftar secara sah sebagai penduduk kecamatan setempat dan telah bertempat tinggal di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. jujur, tanggung jawab serta memiliki komitmen kuat untuk perencanaan, pengembangan, dan pelestarian hasil kerja sama;
- d. mempunyai jiwa kader dan pengabdian masyarakat;
- e. mempunyai pengalaman dalam berorganisasi;
- f. memiliki visi pemberdayaan masyarakat;
- g. mempunyai keterampilan komunikasi dan fasilitasi;
- h. mempunyai kemampuan/keterampilan dalam melakukan resolusi penyelesaian masalah;
- i. mempunyai motivasi untuk mengembangkan lembaga dan/atau organisasi;
- j. pendidikan minimal SMA atau sederajat; dan
- k. pernah aktif di kegiatan PPK/PNPM Mandiri Perdesaan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun;
- l. apabila yang bersangkutan akan mencalonkan diri manjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan Kepala Desa, yang bersangkutan wajib mengundurkan diri dari Pengurus BAKD.
- (2) Masa bakti pengurus BKAD adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditetapkan dan dapat dipilih kembali.
- (3) Pengurus BKAD yang berhenti sebelum masa baktinya berakhir penggantinya dipilih dari dan oleh anggota dalam Forum MAD.
BAB VII
Pasal 16
- (1) Pengurus BKAD dapat diberhentikan karena:
- a. mengundurkan diri;
- b. melanggar Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga BKAD;
- c. berhalangan tetap;
- d. habis masa jabatannya; atau
- e. tidak memenuhi syarat sebagai pengurus BKAD.
- (2) Pengurus BKAD dapat diberhentikan sewaktu-waktu dengan alasan tidak lagi menjadi anggota BKD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BKAD.
BAB VII
Pasal 17
- (1) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12, disusun Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BKAD;
- (2) Ketentuan dalam Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya mengatur:
- a. nama, sifat dan tempat kedudukan;
- b. maksud dan tujuan;
- c. keanggotaan, pengangkatan dan pemberhentian anggota dan pengurus;
- d. hak dan kewajiban anggota dan pengurus;
- e. pengorganisasian;
- f. keuangan;
- g. perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- h. pembubaran BKAD; dan
- i. ketentuan lainnya yang memerlukan pengaturan lebih lanjut dalam AD sebagaimana pasal-pasal dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Ketentuan dalam Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjabarkan secara teknis hal yang diatur dalam Anggaran Dasar BKAD.
UNIT-UNIT KERJA BKAD
BAB VIII - UNIT-UNIT KERJA BKAD
Pasal 18
- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya BKAD dapat membentuk unit-unit kerja.
- (2) Unit-unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Unit Pengelola Kegiatan (UPK);
- b. Badan Pengawas (BP) UPK; dan
- c. Unit Kerja Lainnya yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Pembentukan unit kerja harus mendapat persetujuan dari Forum MAD.
Bagian kesatu
Unit Pengelola Kegiatan dan Kepengurusan
BAB VIII - UNIT-UNIT KERJA BKAD
Pasal 19
- (1) UPK bertanggung jawab dalam hal pengelolaan dana bergulir baik UEP maupun SPP.
- (2) Tata cara pengelolaan dana bergulir sebagaimana pada ayat (1) diatur dalam Standar Operasional Prosedur UPK.
- (3) Dalam pengembangan usahanya UPK dapat mengelola jenis usaha lain setelah mendapat persetujuan dari BKAD melalui Forum MAD.
Bagian Kedua
Kepengurusan
BAB VIII - UNIT-UNIT KERJA BKAD
Pasal 20
- (1) Yang dimaksud dengan pengurus UPK adalah:
- a. Ketua;
- b. Sekretaris; dan
- c. Bendahara.
- (2) Pengurus UPK diangkat dan ditetapkan oleh BKAD melalui Forum MAD kemudian ditetapkan melalui surat keputusan Camat.
- (3) Mekanisme dan tata kerja pengurus UPK diatur lebih lanjut dalam Standar Operasional Prosedur UPK.
BAB VIII - UNIT-UNIT KERJA BKAD
Pasal 21
Syarat untuk dapat diangkat dan ditetapkan menjadi pengurus UPK adalah:
- a. Warga Negara Republik Indonesia yang terdaftar secara sah sebagai penduduk kecamatan setempat dan telah bertempat tinggal di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. jujur, tanggung jawab serta memiliki komitmen kuat untuk perencanaan, pengembangan, dan pelestarian aset-aset UPK;
- d. mempunyai jiwa kepemimpinan dan pengabdian masyarakat;
- e. mempunyai pengalaman dalam berorganisasi;
- f. memiliki visi pemberdayaan masyarakat;
- g. mempunyai keterampilan komunikasi dan fasilitasi;
- h. mempunyai kemampuan/ketrampilan dalam melakukan resolusi penyelesaian masalah;
- i. mempunyai motivasi untuk mengembangkan lembaga dan/atau organisasi;
- j. pendidikan minimal SMA atau sederajat;
- k. berusia minimal 25 (dua puluh lima) tahun dan maksimal 50 (lima puluh) tahun;
- l. pernah aktif di kegiatan PPK/PNPM Mandiri Perdesaansekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun;
- m. mempunyai kemampuan mengoperasikan komputer minimal program word dan excel;
- n. tidak sedang tersangkut proses pidana karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; dan
- o. tidak pernah dihukum pidana karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- p. apabila yang bersangkutan akan mencalonkan diri manjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan Kepala Desa, yang bersangkutan wajib mengundurkan diri dari Pengurus UPK.
BAB VIII - UNIT-UNIT KERJA BKAD
Pasal 22
Mekanisme dan tata cara pemilihan pengurus UPK diatur dalam Anggara Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BKAD
BAB VIII - UNIT-UNIT KERJA BKAD
Pasal 23
Pengurus UPK diberhentikan karena:
- a. melanggar Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga BKAD;
- b. berhalangan tetap;
- c. mengundurkan diri;
- d. tidak memenuhi syarat sebagai pengurus UPK; dan
- e. telah berusia 58 (lima puluh delapan) tahun.
BAB VIII - UNIT-UNIT KERJA BKAD
Pasal 24
- (1) Tugas pokok dan fungsi UPK adalah mengelola, melestarikan, memelihara dan mengembangkan dana bergulir baik UEP maupun SPP.
- (2) Pengurus UPK bertanggungjawab kepada BKAD melalui Forum MAD.
- (3) Pengurus UPK wajib memberikan laporan tahunan yang dibacakan dalam Forum MAD.
- (4) Laporan Tahunan tersebut minimal memuat:
- a. Laporan kegiatan organisasi;
- b. Laporan perkembangan keuangan/Neraca;
- c. Laporan perguliran;
- d. Laporan perkembangan kelompok penerima manfaat;
- e. Laporan kas, bank dan saldo pinjaman; dan
- f. Laporan administrasi dan umum.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana pada ayat (4) selain dibacakan dalam Forum MAD juga dibuat laporan tertulisnya untuk disampaikan kepada BKAD dan camat.
- (6) Membuat rencana kerja dan rencana anggaran tahun yang akan datang.
- (7) Tugas pokok, fungsi, hak, tanggung jawab dan kewenangan pengurus UPK diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BKAD.
BAB VIII - UNIT-UNIT KERJA BKAD
Pasal 25
- (1) Pengurus UPK wajib membuat laporan perkembangan keuangan UPK setiap bulan.
- (2) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
- a. Laporan perkembangan Pinjaman;
- b. Laporan kolektibilitas pinjaman;
- c. Laporan operasional UPK;
- d. Laporan pengawasan rekening;
- e. Laporan Kas dan Bank;dan
- f. Neraca Laba Rugi.
- (3) Laporan bulanan sebagaimana pada ayat (2) disampaikan kepada Badan Pengawas, BKAD dan camat.
- (4) Mekanisme, tata cara dan format pelaporan diatur lebih lanjut dalam Standar Operasional Prosedur UPK yang ditetapkan BKAD.
Bagian Ketiga Badan Pengawas UPK
BAB VIII - UNIT-UNIT KERJA BKAD
Pasal 26
- (1) BPUPK bertanggung jawab dalam hal pengawasan dan pemeriksaan seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh UPK.
- (2) Tata cara pemeriksaan dan pengawasansebagaimana pada ayat (1) diatur dalam Standar Operasional Prosedur BP UPK yang ditetapkan BKAD.
BAB VIII - UNIT-UNIT KERJA BKAD
Pasal 27
- (1) Badan pengawas UPK terdiri dari 1 (satu) orang ketua merangkap anggota dan 2 (dua) orang anggota.
- (2) Pengurus BP UPK dipilih oleh BKAD melalui Forum MAD kemudian ditetapkan melalui surat keputusan Camat.
- (3) Masa kerja pengurus BP UPK adalah 3(tiga) tahun terhitung sejak ditetapkandan setelahnya dapat dipilih kembali.
BAB VIII - UNIT-UNIT KERJA BKAD
Pasal 28
Syarat untuk dapat dipilih menjadi pengurus BP UPK adalah:
- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. jujur, tanggung jawab serta memiliki komitmen untuk pengabdian kepada masyarakat;
- c. pendidikan minimal SMA atau sederajat;
- d. pernah aktif di kegiatan PPK/PNPM Mandiri Perdesaan minimal 3 (tiga) tahun;
- e. mengerti tentang sistem akuntansi dan pembukuan;
- f. tidak sedang tersangkut proses pidana karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- g. tidak pernah dihukum pidana karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
BAB VIII - UNIT-UNIT KERJA BKAD
Pasal 29
Mekanisme dan tata cara pemilihan pengurus BP UPK diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BKAD.
BAB VIII - UNIT-UNIT KERJA BKAD
Pasal 30
Pengurus BP UPK dapat diberhentikan karena:
- a. melanggar Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga BKAD;
- b. berhalangan tetap;
- c. mengundurkan diri;
- d. habis masa jabatannya; atau
- e. tidak memenuhi syarat sebagai Pengurus BP UPK.
BAB VIII - UNIT-UNIT KERJA BKAD
Pasal 31
- (1) Tugas pokok dan fungsi BP UPK adalah mengawasi dan memeriksa seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh UPK.
- (2) Pemeriksaan dan Pengawasan sebagaimana pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 4 bulan satu kali dalam satu tahun berjalan.
- (3) Pengurus BP UPK bertanggung jawab kepada BKAD melalui Forum MAD.
- (4) Pengurus BP UPK wajib memberikan laporan tahunan yang dibacakan dalam Forum MAD.
- (5) Laporan Tahunan tersebut memuat hasil-hasil pemeriksaan terhadap seluruh kegiatan UPK.
- (6) Laporan sebagaimana pada ayat (4) selain dibacakan dalam Forum MAD juga dibuat laporan tertulisnya untuk disampaikan kepada BKAD.
- (7) Tugas pokok, fungsi, hak, tanggungjawab dan kewenangan BP UPK diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar dan Rumah Tangga BKAD.
ASOSIASI BKAD DAN ASOSIASI UPK
BAB IX - ASOSIASI BKAD DAN ASOSIASI UPK
Pasal 32
- (1) Dalam rangka menjaga standar dan mutu pengelolaan PNPM Mandiri Perdesaan di tingkat Daerah dapat dibentuk Asosiasi BKAD dan Asosiasi UPK.
- (2) Asosiasi BKAD dan Asosiasi UPK berfungsi sebagai medium:
- a. berbagi pengalaman dan pembelajaran praktik pemberdayaan masyarakat;
- b. koordinasi dalam rangka pelestarian hasil PNPM Mandiri Perdesaan;
- c. penguatan jejaring antar BKAD dan UPK se Kabupaten Majene;
- d. advokasi dan penyampaian aspirasi pelaku-pelaku PNPM Perdesaan; dan
- e. perwakilan/representasi pelaku-pelaku PNPM Perdesaan dalam membangun kemitraan dan kerja sama dengan lintas pelaku dan lintas wilayah kecamatan.
- (3) Asosiasi BKAD dan Asosiasi UPK dapat membentuk kepengurusan di tingkat Kabupaten.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang kepengurusan Asosiasi BKAD dan Asosiasi UPK diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BKAD.
PELESTARIAN PNPM MANDIRI PERDESAAN
BAB X - PELESTARIAN PNPM MANDIRI PERDESAAN
Pasal 33
- (1) Pelestarian hasil PNPM Mandiri Perdesaan pada dasarnya merupakan keberlanjutan dari dan sampai dengan berakhirnya waktu pengelolaan PNPM Mandiri Perdesaan.
- (2) Pelestarian PNPM Mandiri Perdesaan sebagaimana pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BKADdan Standar Operasional Prosedur Pelestarian PNPM Mandiri Perdesaan.
- (3) Standar Operasional Prosedur Pelestarian PNPM Mandiri Perdesaan meliputi:
- a. Standar Organisasi UPK;
- b. Standar Organisasi BP UPK;
- c. Standar Organisasi Tim Verifikasi;
- d. Standar Organisasi Tim Pendanaan;
- e. Standar Operasional Prosedur (SOP) Perguliran;
- f. Standar Penanganan Pinjaman Bermasalah;
- g. Standar Pengelolaan Kelompok; dan
- h. Standar lainya sesuai kebutuhan.
- (4) Standar Operasional Prosedur Pelestarian PNPM MandiriPerdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Forum MAD.
KEUANGAN
BAB XI - KEUANGAN
Pasal 34
- (1) Sumber keuangan Pelestarian Hasil Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan berasal dari dana surplus UPK, APB Desa, dan sumber pendanaan lain yang sah.
- (2) Mekanisme perencanaan dan penganggaran yang berasal dari dana surplus UPK diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BKAD dan Standar Operasional Prosedur.
- (3) Segala jenis usaha maupun aset dan kekayaanhasil pelestarian dan pengembangan PNPM MandiriPerdesaan harus dibukukan dan diinventarisasi oleh UPK.
- (4) Kebijakan akuntansi ditetapkan oleh UPK.
- (5) Pengurus dan Unit-Unit Kerja BKAD wajib membuat laporan keuangan secara periodik dan berjenjang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing kegiatan.
BAB XII - PELAPORAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 35
- (1) BKAD menyampaikan laporan pelestarian Hasil PNPM Mandiri Perdesaan kepada Kepala Badan Pemerintahan Desa/Kelurahan, Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak melalui Camat setiap bulan.
- (2) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pelestarian hasil PNPM Mandiri Perdesaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh Pemerintah Daerah meliputi:
- a. melakukan evaluasi dan pengawasan Pelestarian; dan b. memberikan bimbingan, supervisi, dan konsultasi Pelestarian dan kerja sama antar desa.
- (4) Dalam rangka pengawasan salinan Peraturan Bersama Kepala Desa disampaikan kepada Kepala Badan Pemerintahan Desa/Kelurahan, Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak melalui Camat.
- (5) Salinan Peraturan Bersama Kepala Desa disampaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah ditetapkan.
- (6) Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terlibat turut meminjam dan menunggak dana bergulir Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM MPd akan dilimpahkan ke Dewan Kode Etik Kab. Majene untuk penanganan selanjutnya.
BAB XIII - PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 36
- (1) Setiap perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Pelestarian dan atau kerja sama antar desa harus diselesaikan secara musyawarah dan mufakat serta dilandasi dengan semangat kekeluargaan.
- (2) Penyelesaian perselisihan difasilitasi oleh Camat.
- (3) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara adil, tidak memihak, dan bersifat final dan mengikat.
- (4) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, penyelesaian perselisihan diselesaikan oleh Pengadilan Negeri Majene.
BAB XIII - PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 37
Mekanisme penyelesaian perselisihan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BKAD.
BAB XIV - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 38
- (1) Pengelolaan PNPM Mandiri yang selama ini sudah ada dan berjalan tetap dapat dilaksanakan sampai ditetapkan kembali dengan mengikuti Peraturan Bupati ini.
- (2) Pengurus BKAD, BP UPK dan Pengurus UPK yang dipilih sebelum terbitnya peraturan bupati ini dapat terus melaksanakan tugasnya sampai dengan habis masa jabatannya.
- (3) Ketentuan masa jabatan sebagaimana pada ayat (2) mengacu pada Peraturan Bupati ini.
BAB XV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 39
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah KabupatenMajene.

Penetapan: Ditetapkan di Majene pada tanggal 19 Januari 2016

Penandatangan: BUPATI MAJENE,

Verifikasi: CAP/TTD H. KALMA KATTA

Penetapan: Diundangkan di Majene pada tanggal 19 Januari 2016

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE,

Verifikasi: CAP/TTD ## H. SYAMSIAR MUCHTAR M. BERITA DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2016 NOMOR 4.