PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor TAHUN Tahun 1997 tentang RENCANA TATA RUANG WILAYAH NASIONAL (berlaku 30 Desember 1997)
Pembukaan
Menimbang
-
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR47 TAHUN 1997 TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH NASIONAL
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
a. bahwa ruang wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dengan letak dan kedudukan yang strategis sebagai negara kepulauan merupakan sumber daya alam yang perlu dikelola secara terkoordinasi dan terpadu dengan sumber daya manusia dan sumber daya buatan dalam pola pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional;
- b. sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, dan sebagai pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, dipandang perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang merupakan pedoman perumusan kebijakan pokok pemantapan ruang wilayah nasional, serta penataan ruang wilayah Propinsi Daerah Tingkat I dan wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II;
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
Mengingat
: 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH NASIONAL.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
1. Ruang a dalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara sebagai suatu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya;
2. Tata ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang, baik direncanakan maupun tidak;
3. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang;
4. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan ## BAB II
RUANG LINGKUP DAN TUJUAN
Bagian Pertama Ruang Lingkup
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Ruang lingkup Peraturan Pemerintah tentang Rencana Tata Ruang wilayah Nasional ini mencakup strategi dan arahan kebijakasanaan pemanfaatan ruang wilayah nasional sampai dengan 100 meter dibawah permukaan bumi, satu kilometer di atas permukaan bumi dan batas luar zona ekonomi ekslusif.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Rencana Tata Ruang wilayah Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi :
- a. tujuan nasional pemanfaatan ruang untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan;
- b. pola pemanfaatan dan struktur ruang wilayah nasional;
- c. kriteria dan pola pengelolaan kawasan lindung, kawasan budi daya dan kawasan tertentu.
Bagian Kedua Tujuan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
Tujuan nasional pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a yaitu :
- a. mencapai pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- b. meningkatkan kesinambungan dan keserasian perkembangan antar wilayah serta keserasian antar sektor melalui pemanfaatan ruang kawasan secara serasi, selaras dan seimbang serta berkelanjutan;
- c. meningkatkan kemampuan memelihara pertahanan keamanan negara yang dinamis dan memperkuat integrasi nasional;
- d. meningkatkan kualitas lingkungan hidup serta mencegah timbulnya kerusakan fungsi dan tatanannya.
RUANG WILAYAH NASIONAL
Bagian Pertama
Umum
BAB III - POLA PEMANFAATAN DAN STRUKTUR
Pasal 5
- (1) Untuk mewujudkan tujuan nasional pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan strategi dan arahan kebijaksanaan pengembangan pola pemanfaatan ruang wilayah nasional.
- (2) Strategi dan arahan kebijaksanaan pengembangan pola pemanfaatan ruang wilayah nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
- a. strategi dan arahan kebijaksanaan pengembangan kawasan lindung;
- b. strategi dan arahan kebijaksanaan pengembangan kawasan budi daya;
- c. strategi dan arahan kebijaksanaan pengembangan kawasan tertentu.
BAB III - POLA PEMANFAATAN DAN STRUKTUR
Pasal 6
- (1) Strategi dan arahan kebijaksanaan pengembangan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a meliputi langkah-langkah untuk memelihara dan mewujudkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan mencegah timbulnya kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Untuk memelihara dan mewujudkan kelestarian fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penetapan dan perlindungan terhadap kawasan lindung yang telah ditetapkan BAB IV Peraturan Pemerintah ini.
- (3) Kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digambarkan secara indikatif dalam
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 1997

Penandatangan: ## MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Verifikasi: ttd. MOERDIONO LEMBARAN NEGARA REPUBLIK I NDONESIA TAHUN 1997 NOMOR 96

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan pemerintah ini dengn penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 1997

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Verifikasi: ttd. SOEHARTO
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I Peraturan Pemerintah ini.
- (4) Perlindungsn terhadap kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara pelestarian fungsi dan tatanan lingkungan hidup alam, lingkungan hidup sosial, dan lingkungan hidup buatan untnuk meningkatkan kualitas dan fungsinya.
- (5) Perlindungan pelestarian fungsi dan tatanan lingkungan kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pada daerah yang berbatasan wilayah administratifnya diserasikan satu sama lain.

## Pasal 7

- (1) Strategi dan arahan kebijaksanaan pengembangan kawasan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b meliputi langkah-langkah pengembangan kawasan budi daya secara terpadu.
- (2) Pengembangan kawasan budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat 91) meliputi pengembangan berbagai usaha dan/atau kegiatan, pengembangan sistem permukiman, pengembangan jaringan transportasi nasional, pengembangan energi dan jaringan kelistrikan nasional, pengembangan jaringan telekomunikasi nasional, serta pengembangan jaringan prasarana dan sarana air baku nasional.
- (3) Untuk mewujudkan keterkaitan antara satu kegiatan dengan kegiatan lainnya yang saling mendukung serta mencegah dampak negatif yang dapat terjadi terhadap kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kehidupan politik, sosial, dan budaya masyarakat setempat dilakukan penetapan kawasan budi daya berdasarkan kriteria kawasan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 1 Bagian Kedua pada BAB IV Peraturan Pemerintah ini.
- (4) Di dalam kawasan budi daya dipilih kawasan-kawasan yang dapat berperan mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan tersebut dan kawasan di sekitarnya, serta dapat mewujudkan pemerataan pemanfaatan ruang di wilayah nasional.


- (5) Kawasan budi daya, termasuk di dalamnya yang meliputi kawasan yang dapat berperan mendorong pertumbuhan ekonomi dan mewujudkan pemerataan pemanfaatan ruang di wilayah nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) digambarkan secara indikatif dalam Lampiran I dan Lampiran III Peraturan Pemerintah ini.

## Pasal 8

- (1) Strategi dan arahan kebijaksanaan pengembangan kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c meliputi langkah-langkah pengembangan kawasan tertentu secara terpadu.
- (2) Pengembangan kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk :
- a. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- b. meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
- c. mempercepat pertumbuhan kawasan sangat tertinggal;
- d. menjamin upaya pertahanan keamanan negara;
- e. memperkuat integrasi nasional;
- f. melestarikan fungsi lingkungan hidup;
- g. meningkatkan daya dukung lingkungan hidup.
- (3) Untuk melaksanakan pengembangan kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penetapan kawasan tertentu berdasarkan kriteria kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Paragraf I bagian ketiga pada BAB IV Peraturan Pemerintah ini.
- (4) Kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlampir pada Lampiran VI Peraturan Pemerintah ini.

Bagian Kedua Pola Pemanfaatan Ruang Wilayah Nasional

## Pasal 9

Pola pemanfaatan ruang wilayah nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b menggambarkan sebaran kawasan lindung dan kawasan budi daya.


## Pasal 10

- (1) Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 meliputi :
- a. kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya;
- b. kawasan perlindungan setempat;
- c. kawasan suaka alam;
- d. kawasan pelestarian alam;
- e. kawasan cagar budaya;
- f. kawasan rawan bencana alam;
- g. kawasan lindung lainnya.
- (2) Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. kawasan hutan lindung;
- b. kawasan bergambut;
- c. kawasan resapan air.
- (3) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. sempadan pantai;
- b. sempadan sungai;
- c. kawasan sekitar danau/waduk.
- d. kawasan sekitar mata air;
- e. kawasan terbuka hijau kota termasuk didalamnya hutan kota.
- (4) Kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
- a. cagar alam;
- b. suaka margasatwa;
- (5) Kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
- a. taman nasional;
- b. taman hutan raya;
- c. taman wisata alam.
- (6) Kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tidak terbagi lagi dalam kawasan yang lebih kecil.


- (7) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi antara lain kawasan rawan letusan gunung berapi, gempa bumi, tanah longsor, serta gelombang pasang dan banjir.
- (8) Kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi :
- a. taman buru;
- b. cagar biosfir;
- c. kawasan perlindungan plasma mutfah;
- d. kawasan pantai berhutan bakau.

## Pasal 11

- (1) Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 meliputi :
- a. kawasan hutan produksi;
- b. kawasan hutan rakyat;
- c. kawasan pertanian;
- d. kawasan pertambangan;
- e. kawasan peruntukan industri;
- f. kawasan pariwisata;
- g. kawasan pemukiman.
- (2) Kawasan hutan Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. kawasan hutan produksi terbatas;
- b. kawasan hutan produksi tetap;
- c. kawasan hutan yang dapat dikonversi.
- (3) Kawasan hutan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak terbagi lagi menjadi kawasan yang lebih kecil.
- (4) Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
- a. kawasan pertanian tanah basah;
- b. kawasan pertanian tanah kering;
- c. kawasan tanaman tahunan/perkebunan;
- d. kawasan peternakan;
- e. kawasan perikanan.


- (5) Kawasan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi bahan-bahan galian yang dibagi atas tiga golongan, yaitu golongan bahan galian vital; atau golongan bahan galian yang tidak termasuk dalam kedua golongan di atas.
- (6) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi tanah yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan rencana tata ruang wilayah yang ditetakan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II yang bersangkutan.
- (7) Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau disediakan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.
- (8) Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi kawasan yang didominasi oleh lingkungan hunian dengan fungsi utama sebagai tempat tinggal.

## Pasal 12

- (1) Sebaran kawasan lindung dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 meliputi kawasan hutan lindung, kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan kawasan cagar budaya yang digambarkan secara indikatif dalam Lampiran I Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Sebaran kawasan budidaya dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 digambarkan secara indikatif dalam Lampiran I Peraturan Pemerintah ini.

Bagian Ketiga

Struktur Ruang Wilayah Nasional

## Pasal 13

Struktur ruang wilayah nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b disusun berdasarkan arahan sebagai berikut :

- a. arahan pengembangan sistem permukiman nasional;
- b. arahan pengembangan Jaringan transportasi nasional;
- c. arahan pengembangan energi dan jaringan kelistrikan nasional;
- d. arahan pengembangan jaringan telekomunikasi nasional; dan
- e. arahan pengembangan prasarana dan sarana air baku nasional.


## Pasal 14

- (1) Arahan pengembangan sistem permukiman nasional sebagai mana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dilakukan melalui pengembangan pusat-pusat permukiman sebagai pusat pelayanan ekonomi, pusat pemerintahan dan pusat pelayanan jasa baik bagi kawasan permukiman dan daerah sekitarnya.
- (2) Pusat-pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pusat-pusat permukiman perkotaan dan pusat-pusat permukiman perdesaan.
- (3) Pusat-pusat permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikembangkan saling terkait dengan tingkatan fungsi kota sebagai Pusat Kegiatan Nasional, Pusat Kegiatan Wilayah dan Pusat Kegiatan Lokal.
- (4) Pusat-pusat permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat 92) dipilih dari wilayah desa yang mempunyai potensi cepat berkembang dan dapat meningkatkan perkembangan desa sekitarnya.
- (5) Pusat-pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditujukan untuk melayani perkembangan berbagai usaha dan/atau kegiatan dan permukiman masyarakat dalam wilayahnya dan wilayah sekitarnya.
- (6) Pusat Kegiatan Nasional, Pusat Kegiatan Wilayah dan Pusat Kegiatan Lokal, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlampir pada Lampiran II Peraturan Pemerintah ini.

## Pasal 15

- (1) Arahan pengembangan jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b ditujukan untuk menunjang kegiatan sosial, ekonomi, pertahanan keamanan negara, menggerakkan dinamika pembangunan, dan memantapkan kesatuan wilayah nasional dengan mendukung peruntukan ruang di kawasan budi daya dan penyebaran pusat-pusat permukiman, serta sektor terkait lainnya.
- (2) Jaringan transportasi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghubungan antarpulau, pusat permukiman, kawasan produksi, pelabuhan laut dan udara, sehingga terbentuk satu kesatuan sistem transportasi darat, laut dan udara.
- (3) Jaringan transportasi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jaringan transportasi darat, jaringan transportasi laut, dan jaringan transportasi udara.


- (4) Jaringan transportasi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan saling meliputi wilayah nasional dengan luar negeri, antarwilayah dan antarkota, dan dalam keterkaitan intra dan intermoda transportasi.

## Pasal 16

Jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) meliputi jaringan jalan darat, jaringan jalur kereta api, jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan, serta jaringan transportasi jembatan dan terowongan antarpulau.

## Pasal 17

- (1) Jaringan jalan darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 terdiri dari jaringan arteri dan jaringan kolektor primer.
- (2) Jaringan arteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan untuk melayani dan menghubungkan kota-kota antar-Pusat Kegiatan Nasional, antar-Pulau Kegiatan Nasional dan PusatKegiatan Wilayah, dan antarkota yang melayani kawasan berskala besar dan/atau cepat berkembang dan/atau pelabuhan-pelabuhan utama.
- (3) Jaringan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan untuk melayani dan menghubungkan kota-kota antar-Pulau Kegiatan Wilayah, antar Pusat Kegiatan Wilayah dan Pusat Kegiatan Lokal dan/atau kawasan-kawasan berskala kecil dan/atau pelabuhan pengumpan regional dan pelabuhan pengumpan lokal.
- (4) Arahan pengembangan jaringan jalan darat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) digambarkan secara indikatif dalam Lampiran II Peraturan Pemerintah ini.

## Pasal 18

- (1) Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 meliputi jalur kereta antarkota dan jalur kereta api perkotaan.
- (2) Jaringan jalur kereta api antarkota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dititik beratkan pengembangannya pada:


- a) jalur kereta api kapasitas tinggi di Pulau Jawa;
- b) jalur kereta api lintas Sumatera;
3. c).jalur kereta api untuk melayani angkutan barang khusus di Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi.
- (3) Jalur kereta api perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dititikberatkan pengembangannya pada jalur kereta api untuk angkutan massal di kota-kota besar.
- (4) Arah pengembangan jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) digambarkan secara indikatif pada Lampiran II Peraturan Pemerintah ini.

## Pasal 19

- (1) Jaringan transportasi sungai, danau, dan penyebrangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 meliputi jaringan transportasi sungai, jaringan transportasi danau, dan jaringan transportasi penyeberangan termasuk alur pelayaran dan sarananya.
- (2) Jaringan transportasi sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dititikberatkan pengembangannya di Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera dan Pulau Irian Jaya.
- (3) Jaringan transportasi danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dititikberatkan pengembangannya pada danau-danau besar.
- (4) Jaringan transportasi penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dititikberatkan pengembangannya pada penyeberangan lintas utara, lintas tengah, dan lintas selatan dalam wilayah nasional.
- (5) Arah pengembangan jaringan transportasi sungai, jaringan transportasi danau, dan jaringan transportasi penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), (3) dan ayat (4) di gambarkan secara indikatif dalam Lampiran II Peraturan Pemerintah ini.

## Pasal 20

- (1) Alur pelayanan sungai dan danau sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) ditetapkan dengan klasifikasi alur.
- (2) Penetapan klasifikasi alur pelayanan sungai dan danau dilakukan dengan memperhatikan serana dan pertimbangan teknis dari instansi yang bertanggung jawab di bidang pengairan.
- (3) Penetapan klasifikasi alur palayanan sungai dan danau ditetapkan oleh instansi yang berwenang.


- (4) Alur pelayaran penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) ditetapkan oleh instansi yang berwenang dan dicantumkan dalam peta laut dan buku petunjuk pelayaran.

## Pasal 21

Jaringan transportasi jembatan dan terowongan antarpulau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dititkberatkan untuk melayani arus lalu lintas antarpulau yaitu antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatera, antara Pulau Jawa dan Pulau Madura, antara Pulau Jawa dan Pulau Bali, serta di kawasan yang mendukung kelancaran kerjasama antara Pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain.

## Pasal 22

- (1) Jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) berupa pelabuhan laut dan alur pelayaran di laut.
- (2) Pelabuhan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan dalam klasifikasi pelabuhan laut utama dan pelabuhan pengumpan.

## Pasal 23

- (1) Pelabuhan laut utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) meliputi pelabuhan utama primer, pelabuhan utama sekunder, dan pelabuhan utama tersier.
- (2) Pelabuhan utama primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk melayani kegiatan dan alih muat angkutan laut nasional dan internasional dalam jumlah besar dan Jangkauan pelayanan sangat luas serta berfungsi sebagai simpul jaringan transportasi laut internasional.
- (3) Pelabuhan utama sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk melayani kegiatan dan alih muat angkutan laut nasional dan internasional dalam jumlah besar dan jangkauan pelayanan sangat luas serta berfungsi sebagai simpul jaringan transportasi laut nasional.
- (4) Pelabuhan utama tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk melayani kegiatan dan alih muat angkutan laut nasional dan internasional dalam jumlah menengah dan jangkauan pelayanan menengah.
- (5) Arah pengembangan pelabuhan utama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digambarkan secara indikatif dalam Lampiran II dan Lampiran IV Peraturan Pemerintah ini.


## Pasal 24

- (1) Pelabuhan pengumpan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) meliputi pelabuhan pengumpan regional dan pelabuhan pengumpan lokal.
- (2) Pelabuhan pengumpan regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk melayani kegiatan dan alih muat angkutan laut dalam jumlah kecil dan jangkauan pelayanan dekat serta berfungsi sebagai pengumpan pelabuhan utama.
- (3) Pelabuhan pengumpan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk melayani kegiatan alih muat angkutan laut dalam jumlah kecil dan jangkauan dekat serta berfungsi sebagai pengumpan pelabuhan utama dan pengumpan pelabuhan regional.
- (4) Arah pengembangan pelabuhan pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan secara indikatif dalam Lampiran II dan Lampiran IV Peraturan Pemerintah ini.

## Pasal 25

Alur pelayanan di laut sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (1) ditentukan oleh instansi yang berwenang dan dicantumkan dalam peta laut dan buku petunjuk pelayaran.

## Pasal 26

- (1) Jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) berupa bandar udara dan ruang lalu lintas udara.
- (2) Bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan dalam klasifikasi pusat penyebaran primer, pusat penyebaran sekunder, pusat penyebaran tersier, dan bandar udara bukan pusat penyebaran.

## Pasal 27

- (1) Pusat penyebaran primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) diarahkan untuk melayani penumpang dalam jumlah besar dengan lingkup pelayanan nasional atau beberapa propinsi dan berfungsi sebagai pintu utama untuk ke luar negeri.
- (2) Pusat penyebaran sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) diarahkan untuk melayani penumpang dalam jumlah sedang dengan lingkup pelayanan dalam satu propinsi dan terhubungkan dengan pusat penyebaran primer.


- (3) Pusat penyebaran tersier sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) diarahkan untuk melayani penumpang dalam jumlah rendah dengan lingkup pelayanan pada beberapa kabupaten dan terhubungkan dengan pusat penyebaran primer dan pusat penyebaran sekunder.
- (4) Bandar udara bukan pusat penyebaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) diarahkan untuk melayani penumpang dengan jumlah kecil dan tidak mempunyai daerah cakupan atau layanan.
- (5) Arah pengembangan bandar udara sebagai pusat penyebaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digambarkan secara indikatif pada Lampiran II dan Lampiran V Peraturan Pemerintah ini.

## Pasal 28

Ruang lalu lintas udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) ditentukan oleh instansi yang berwenang dan dicantumkan dalam buku petunjuk penerbangan.

## Pasal 29

- (1) Arahan pengembangan energi dan kelistrikan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c ditujukan untuk menunjang kegiatan sosial, ekonomi, pertahanan keamanan negara, menggerakkan dinamika pembangunan, dan memantapkan kesatuan wilayah nasional dengan mendukung peruntukan ruang di kawasan budi daya dan penyebaran pusat-pusat permukiman.
- (2) Pengembangan energi dan jaringan kelistrikan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengembangan jaringan kelistrikan
- (3) Pengembangan jaringan kelistrikan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselaraskan dengan pengembangan pusat-pusat permukiman, pusat-pusat produksi, dan pusat-pusat distribusi.
- (4) Arahan pengembangan jaringan kelistrikan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digambarkan secara indikatif dalam Lampiran II Peraturan Pemerintah ini.


## Pasal 30

- (1) Arahan pengembangan jaringan telekomunikasi nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d ditujukan untuk menyediakan arus informasi agar dapat menunjang kegiatan sosial, ekonomi, memggerakkan dinamika pembangunan, dan memantapkan kesatuan wilayah nasional dengan mendukung peruntukan ruang di kawasan budi daya dan penyeberangan pusat-pusat permukiman.
- (2) Pengembangan jaringan telekomonikasi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengembangan stasiun bumi dan pengembangan jaringan transmisi.
- (3) Pengembangan stasiun bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk memeberikan pelayanan jasa telekomunikasi di seluruh wilayah nasional.
- (4) Pengembangan jaringan transmisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk melayani jasa telekomunikasi di seluruh wilayah nasional.
- (5) Arahan pengembangan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan secara indikatif pada Lampiran II Peraturan Pemerintah ini.

## Pasal 31

- (1) Arahan pengembangan jaringan prasarana dan sarana air baku nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e ditujukan untuk memenuhi kebutuhan air baku bagi penyediaan air bersih dan kebutuhan air baku berbagai usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Pengembangan jaringan prasara dan sarana air baku nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengembangan waduk di daerah aliran sungai termasuk jaringan distribusi ke kawasan-kawasan yang dilayaninya.
- (3) Pengembangan waduk sebagiamana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan air baku dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Arahan pengembangan jaringan prasarana dan sarana air baku nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan secara indikatif pada Lampiran II Peraturan Pemerintah ini.


## BAB IV KRITERIA DAN POLA PENGELOLAAN KAWASAN LINDUNG,

## KAWASAN BUDI DAYA DAN KAWASAN TERTENTU

Bagian Pertama Kriteria dan Pola Pengelolaan Kawasan Lindung

Paragraf 1 Kriteria Kawasan Lindung

Pasal 32

Kriteria kawasan lindung berupa ukuran dan/atau persyaratan yang digunakan untuk penentuan kawasan-kawasan yang perlu ditetapkan sebagai kawasan berfungsi lindung.

Pasal 33

- (1) Kriteria kawasan lindung untuk kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a adalah:
- a. kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbangan mempunyai jumlah nilai (skor) 175 atau lebih;
- b. kawasan hutan yang mempunyai lereng lapangan 40% atau lebih; dan/atau
- c. kawasan hutan yang mempunyai ketinggian di atas permukaan laut 2000 m atau lebih.
- (2) Kriteria kawasan lindung untuk kawasan bergambut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b yaitu kawasan tanah bergambut dengan ketebalan 3 meter atau lebih yang terdapat di bagian hulu sungai dan rawa.
- (3) Kriteria kawasan lindung untuk kawasan resapan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c yaitu kawasan bercurah hujan yang tinggi, berstruktur tanah yang mudah meresapkan air dan mempunyai geomorfologi yang mampu meresapkan air hujan secara besar-besaran.


## Pasal 34

- (1) Kriteria kawasan lindung untuk sempadan pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a yaitu daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.
- (2) Kriteria kawasan lindung untuk sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf b adalah:
- a. Garis sempadan sungai bertanggul ditetapkan dengan batas lebar sekurang-kurangnya 5 (lima) meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggungl.
- b. Garis sempadan sungai tidak bertanggul ditetapkan berdasarkan pertimbangan teknis dan sosial ekonomis oleh Pejabat yang berwenang.
- c. Garis sempadan sungai yang bertanggul dan tidak bertanggul yang berada di wilayah perkotaan dan sepanjang jalan ditetapkan tersendiri oleh Pejabat yang berwenang.
- (3) Kriteria kawasan lindung untuk kawasan sekitar danau/waduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf c yaitu daratan sepanjang tepian danau/waduk yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik danau/waduk antara 50 - 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.
- (4) Kriteria kawasan lindung untuk kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf d yaitu kawasan di sekitar mata air dengan jari-jari sekurang-kurangnya 200 meter.
- (5) Kriteria kawasan lindung untuk kawasan terbuka hijau kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf e adalah:
- a. lokasi sasaran kawasan terbuka hijau termasuk didalamnya hutan kota antara lain di kawasan permukiman, industri, tepi sungai/pantai/jalan yang berada di kawasan perkotaan;
- b. hutan yang terletak di dalam wilayah perkotaan atau sekitar kota dengan luas hutan minimal 0,25 hektar;
- c. hutan yang terbentuk dari komunitas tumbuhan yang berbentuk kompak pada satu hamparan, berbentuk jalur atau merupakan kombinasi dari bentuk kompak dan bentuk jalur;
- d. jenis tanaman untuk hutan kota adalah tanaman tahunan berupa pohon-pohonan, bukan tanaman hias atau herba, dari berbagai jenis baik jenis asing atau eksotik maupun jenis asli atau domestik;


- e. jenis tanaman untuk kawasan terbuka hijau kota adalah berupa pohon-pohonan dan tanaman hias atau herba, dari berbagai jenis baik jenis asing atau eksotik maupun jenis asli atau domestik.

## Pasal 35

- (1) Kriteria kawasan lindung untuk kawasan cagar alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf a adalah:
- a. kawasan yang ditunjuk mempunyai keanekaragaman jenis tumbuhan dan swasta serta tipe ekosistemnya; dan/atau
- b. mewakili formasi biota tertentu dan/atau unit-unit penyusunnya;
- c. mempunyai kondisi alam, baik biota maupu fisiknya yang masih asli dan tidak atau belum diganggu manusi; dan/atau
- d. mempunyai luas dan bentuk tertentu agar menunjang pengelolaan yang efektif dengan daerah penyangga yang cukup luas; dan/atau
- e. mempunyai ciri khas dan dapat merupakan satu-satunya contoh di suatu daerah serta keberadaannya memerlukan konservasi;
- (2) Kriteria kawasan lindung untuk kawasan suaka margasatwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf b adalah:
- a. kawasan yang ditunjuk merupakan tempat hidup dan perkembangbiakan dari satu jenis satwa yang perlu dilakukan upaya konservasinya; dan/atau
- b. memiliki keanekaragaman satwa yang tinggi; dan/atau
- c. merupakan tempat dan kehidupan begi jenis satwa migran tertentu; dan/atau
- d. memunyai luas yang cukup sebagai habitat jenis satwa yang bersangkutan.

## Pasal 36

- (1) Kriteria kawasan lindung untuk taman nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) huruf a adalah:
- a. wilayah yang ditetapkan mempunyai luas yang cukup untuk menjamin kelangsungan proses ekologis secara alami;
- b. memiliki sumber daya alam yang khas dan unik baik berupa jenis tumbuhan maupun jenis satwa dan ekosistemnya serta gejala alam yang masih utuh dan alami;


- c. satu atau beberapa ekosistem yang terdapat di dalamnya secara materi atau secara fisik tidak dapat diubah oleh eksploitasi maupun pendudukan oleh manusia;
- d. memiliki keadaan alam yang asli dan alami untuk dikembnagkan sebagai pariwisata alam;
- e. merupakan kawasan yang dapat dibagi ke dalam zona inti, zona pemanfaatan dan zona lain yang dapat mendukung upaya pelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
- (2) Kriteria kawasan lindung untuk taman hutan raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) huruf b adalah:
- a. merupakan wilayah dengan ciri khas baik asli maupun buatan, baik pada kawasan yang ekosistemnya masih utuh ataupun kawasan yang sudah berubah;
- b. memiliki keindahan alam, tumbuhan, satwa, dan gejala alam;
- c. mudah dijangkau dan dekat dengan pusart-pusat pemukiman penduduk;
- d. mempunyai luas wilayah yang memungkinkan untuk pembangunan koleksi tumbuhan dan/atau satwa baik jenis asli dan/atau bukan asli.
- (3) Kriteria kawasan lindung untuk taman wisata alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) huruf c adalah:
- a. mempunyai daya tarik alam berupa tumbuhan, satwa beserta ekosistemnya yang masih asli serta formasi geologi yang indah, unik dan nyaman;
- b. mempunyai luas yang cukup untuk menjamin pelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya untuk dimanfaatkan bagi pariwisata dan rekreasi alam;
- c. kondisi lingkungan disekitarnya mendukung upaya pengembangan pariwisata alam;
- d. mudah dijangkau dan dekat dengan pusat-pusat permukiman penduduk.

## Pasal 37

Kriteria kawasan lindung untuk cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (6) yaitu tempat serta ruang di sekitar bangunan bernilai budaya tinggi, situs purbakala dan kawasan dengan bentukan geologi tertentu yang mempunyai manfaat tinggi untuk pengembangan ilmu pengetahuan.


## Pasal 38

Kriteria kawasan lindung untuk kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (7) yaitu kawasan yang diidentifikasi sering dan berpotensi tinggi mengalami bencana alam seperti letusan gunung berapi, gempa bumi dan tanah longsor serta gelombang pasang dan banjir.

## Pasal 39

- (1) Kriteria kawasan lindung untuk kawasan taman buru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (8) huruf a adalah:
- a. areal yang ditunjuk mempunyai luas yang cukup dan lapangannya tidak membahayakan; dan/atau
- b. kawasan yang terdapat satwa buru yang dikembangbiakkan sehingga memungkinkan perburuan secara teratur dengan mengutamakan segi rekreasi, olahraga, dan kelestarian satwa.
- (2) Kriteria kawasan lindung untuk kawasan cagar biosfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (8) huruf b adalah
- a. kawasan yang mempunyai keperwakilan ekosistem yang masih alami dan kawasan yang sudah mengalami degradasi, modifikasi, dan/atau binaan;
- b. kawasan yang mempunyai komunitas alam yang unik, langka, dan indah; dan/atau
- c. merupakan bentang alam yang cukup luas yang mencerminkan interaksi antara komunitas alami dengan manusia beserta kegiatannya secara harmonis; dan/atau
- d. tempat bagi penyelenggaraan pemantauan perubahan-perubahan ekologi melalui kegiatan penelitian dan pendidikan.
- (3) Kriteria kawasan lindung untuk kawasan perlindungan plasma nutfah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (8) huruf c adalah:
- a. areal yang memiliki jenis plasma nutfah tertentu yang belum terdapat di dalam kawasan konservasi yang telah ditetapkan;
- b. areal dengan luasan tertentu yang memungkinkan kelangsung proses pertumbuhan jenis plasma nutfah tersebut.
- (4) Kriteria kawasan lindung untuk kawasan pengungsian satwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (8) huruf d adalah:
- a. areal yang ditunjuk merupakan daerah kehidupan satwa yang sejak semula menghuni areal tersebut; dan/atau


- b. areal tempat pemindahan satwa sebagai tempat kehidupan baru bagi satwa tersebut;
- c. mempunyai luas tertentu yang memungkinkan berlangsungnya proses hidup dan kehidupan serta berkembangbiaknya satwa tersebut.
- (5) Kriteria kawasan lindung untuk kawasan pantai berhutan bakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (8) huruf e yaitu kawasan minimal 130 kali nilai rata-rata perbedaan air pasang tertinggi dan terendah tahunan diukur dari garis air surut terendah ke arah darat yang merupakan habitat hutan bakau.

## Paragraf 2 Pengelolaan Kawasan Lindung

## Pasal 40

- (1) Pola pengelolaan kawasan lindung bertujuan untuk mencegah timbulnya kerusakan fungsi lingkungan hidup dan melestarikan fungsi lindung kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, kawasan cagar budaya, dan kawasan lindung lainnya, serta menghindari berbagai usaha dan/atau kegiatan di kawasan rawan bencana.
- (2) Sararan pengelolaan kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk:
- a. meningkatkan fungsi lindung terhadap tanah, air, iklim, tumbuhan, dan satwa, serta nilai budaya dan sejarah bangsa;
- b. mempertahankan keanekaragaman hayati, satwa, tipe ekosistem dan keunikan alam.
- (3) Pola pengelolaan kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi langkah-langkah pengelolaan kawasan lindung dan pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan lindung.

## Pasal 41

- (1) Langkah-langkah pengelolaan kawasan memberikan perlindungan kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a berupa:
- a. mencegah terjadinya erosi, bencana banjir, sedimentasi dan menjaga fungsi hidroorologis tanah di kawasan hutan lindung sehingga ketersediaan unsur hara tanah, air tanah dan air permukaan selalu dapat terjamin;

b.

mengendalikan...


- b. mengendalikan hidrologi wilayah, berfungsi sebagai penambat air dan pencegah banjir, serta untuk melindungi ekosistem yang khas di kawasan bergambut;
- c. memberikan ruang yang cukup bagi resapan air hujan pada kawasan resapan air untuk keperluan penyediaan kebutuhan air tanah dan penanggulangan banjir, baik untuk kawasan bawahannya maupun kawasan yang bersangkutan.
- (2) Langkah-langkah pengelolaan kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b berupa:
- a. menjaga sempadan pantai untuk melindungi wilayah pantai dari kegiatan yang mengganggu kelestarian fungsi pantai;
- b. menjaga sempadan sungai untuk melindungi sungai dari kegiatan manusia yang dapat mengganggu dan merusak kualitas air sungai, kondisi fisik pinggir dan dasar sungai serta mengammankan aliran sungai;
- c. menjaga kawasan sekitar danau/waduk untuk melinsungi danau/waduk dari berbagai usaha dan/atau kegiatan yang dapat menggagu kelestarian fungsi danau/waduk;
- d. menjaga kawasan sekitar mata air untuk melindungi mata air dari bebagai usaha dan/atau kegiatan yang dapat merusak kualitas air dan kondisi fisik kawasan sekitar;
- e. menjaga kawasan terbuka hijau kota di dalamnya hutan kota untuk melindungi kota dari polusi udara, dan kegiatan manusia yang dapat mengganggu kelestarian lingkungan kota, serta untuk mengendalikan tata air, meningkatkan upaya pelestarian habitat flora dan fauna, meningkatkan nilai estetika lingkungan perkotaan dan kenyamanan kehidupan di kota.
- (3) Langkah-langkah pengelolaan kawasan suuaka alam sebagaimana dimaksu