PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG Nomor 6 Tahun 2013 tentang PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG NOMOR 4 TAHUN 2006 TENTANG PEMBERIAN BANTUAN KBUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK PEMENANG PEMILU TAHUN 2004 DI KOTA PADANG PANJANG (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeii Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan Penganggaran Dalam APBD Pengajuan Penyaluran dan Pelaporan Pertangungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, maka Pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Pemenang Pemilu Tahun 2004 yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 4 Tahun 2006, perlu dicabut karena tidak sesuai lagi dengan 352
Mengingat
:
- peraturan perundangan-undangan van, berlaku;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangar ·sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Pemenang Pemilu Tahun 2004 di Kota Padang Panjang.
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan
Menetapkan
:
Keuangan Partai Politik;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2011 tentang Pembentukan Produ Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Padang Panjani Nomor 8Tahun 2008 tentang Pokok-pokol Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembarai Daerah Kota Padang Panjang Tahun 200* Nomor 8 Sen E.2).
Dengan Persetnjuan Bersama
DEWAN PERWAKELAN RAKYAT DAERAH
KOTA PADANG PANJANG dan
WALDKOTA PADANG PANJANG
MEMUTUSKAN:
PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG NOMOR 4 TAHUN 2006 TENTANG PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK PEMENANG PEMELU TAHUN 2004 DI KOTA PADANG PANJANG.
Pa&amp;al 1
Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai PoUtik Pemenang Pemilu Tahun 2004 di Kota Padang Panjang. (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2006 Nomor 4 Seri E.6) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
3
A*1'-11""
"
rill
I'll
I
»~r~™~r*~.-
.-
•-T--J-r-T-1- TUT
•
Pasal 2
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang Panjang.

Penetapan: Ditetapkan di : Padang Panjang pada tanggal : 3 Juli 2013 ## WALEKOTA PADANG PANJANG, dto SUTRSYAM

Penetapan: Diundangkan di: Padang Panjang pada tanggal : 3 Juli 2013

Penandatangan: ## SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG, dto ## BUDI HARIYANTO LEBIBARAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2013 NOMOR 6 SERIE.4