Unknown BUPATI BANGKALAN Nomor 4 Tahun 2009 tentang PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang:
Mengingat:
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANGKALAN,
- a. bahwa pendidikan adalah hak setiap warga negara yang menjadi kewajiban , pemerintah bersama masyarakat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa;
- b. bahwa pendidikan harus mampu menjawab berbagai tantangan sesuai dengan perkembangan, tuntutan dan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan internasional, maka pendidikan diselenggarakan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan untuk mewujudkan pemerataan dan perluasan akses peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing serta penguatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik dalam menyelenggarakan dan mengelola pendidikan sebagai satu sistem pendidikan;
- c. bahwa pendidikan merupakan salah satu urusan wajib yang menjadi. wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah, maka perlu pengaturan untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada hUM a, hUM b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten dalam Ungkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Ler)1baran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara
,
j
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nemor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pertindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nemor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nemor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomer 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
12. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
13. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nemor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4965);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kilab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
/
.
'.
•
15. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhenlian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4014);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4498);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomer 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomer 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4741);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendididikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4769);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4864);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Sentuk Produk Hukum Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
/
•
4
29. Peraluran Menleri Oalam Negeri Nemer 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Oaerah dan Berita Oaerah;
30. Peraluran Menleri Pendidikan Nasienal Nemer 22 Tahun 2006 lentang Slandar lsi unluk Saluan Pendidikan Oasar dan Menengah;
31. Peraluran Menleri Pendidikan Nasienal Nemer 23 Tahun 2006 lenlang Slandar Kempelensi Lulusan unluk Saluan Pendidikan Oasar dan Menengah;
32. Peraluran Menleri Pendidikan Nasienal Nemer 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraluran Menteri Pendidikan Nasienal Nemer 22 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasienal Nemer 23 Tahun 2006;
33. Peraluran Menleri Oalam Negeri Nemer 6 Tahun 2007 lentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Slandar Pelayanan Minimal;
34. Peraluran Menleri Pendidikan Nasienal Nemer 12 Tahun 2007 lentang Kempelensi Pengawas Sekelah;
35. Peraluran Menleri Pendidikan Nasienal Nemor 13 Tahun 2007 lenlang Slandar Kepala Sekolah;
36. Peraluran Menleri Pendidikan Nasional Nomor 14 tahun 2007 tentang Slandar Kompelensi Guru;
37. Peraluran Menleri Pendidikan Nasional Nomer 18 tahun 2007 tentang Sertifikasi Guru;
38. Peraluran Menteri Pendidikan Nasional Nemor 19 tahun 2007 tentang Pengelelaan Sistem Pendidikan Oasar dan Menengah;
39. Peraturan Menleri Pendidikan Nasional Nomer 20 tahun 2007 tentang Standart Penilaian;
40. Peraluran Menleri Pendidikan Nasional Nomor 24 tahun 2007 lentang Sarana dan Prasarana;
41. Peraluran Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 tahun 2007 tentang Slandart Proses;
42. Peraturan Menteri Pendidikan Nasienal Nomor 24 tahun 2008 tentang Tenaga Administrasi SekolahlMadrasah;
43. Peraluran Menleri Pendidikan Nasienal Nomor 25 tahun 2008 tentang Perpustakaan Sekolah;
44. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nemer 26 tahun 2008 tentang Tenaga Laboralerium Sekolah/Madrasah;
45. Peraluran Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2008 tentang Standar Kompelensi Lulusan dan Standar lsi Mata Pelajaran Agama dan Bahasa Arab pada Madrasah;
46. Peraluran Oaerah Kabupaten Bangkalan Nomer 5 Tahun 2006 tenlang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Oaerah (lembaran Oaerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2006 Nomor 4/E);
47. Peraluran Oaerah Kabupaten Bangkalan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Oinas Oaerah (Lembaran Oaerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2008 Nomor 210).
,.
•
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKALAN dan BUPATI BANGKALAN
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAHTENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN.
BABI
KETENTUAN UMUM Pasal1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Pemerintah Propinsi adalah Pemerintah Propinsi Jawa Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangkalan.
4. Daerah adalah Kabupaten Bangkalan.
5. Bupati adalah Bupati Bangkalan.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
7. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan.
9. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan patensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara, yang diselenggarakan di Kabupaten Bangkalan.
10. Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan patensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
11. Pendidikan anak usia dini yang selanjutnya disebut PAUD adaJah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki Pendidikan Dasar.
12. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah, berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk fain yang sederajat.
6
13. Pendidikan menengah adalah jenjang pendidikan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau bentuk lain yang sederajat.
14. Pendidikan tinggi adalah pendidikan formal setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, sa~ana, magister, doktor, dan spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.
15. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan beljenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
16. Pendidikan agama adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran atau kuliah pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan.
17. Pendidikan keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya.
18. Pendidikan Diniyah adalah pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan pada semua jalur dan jenjang pendidikan.
19. Pesantren atau Pondok Pesantren adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam berbasis masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan Diniyah atau secara terpadu dengan jenis pendidikan lainnya.
20. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
21. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan Iingkungan.
22. Pendidikan bertaraf intemasional adalah pendidikan yang diselenggarakan dengan menggunakan standar pendidikan nasional yang diperkaya dengan standar pendidikan negara maju.
23. Pendidikan khusus adalah pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, intelektual, mental, sosial, dan/atau memiliki patens; kecerdasan dan bakat istimewa.
24. Pendidikan layanan khusus adalah pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.
25.
- Pendidikan berbasis keunggulan daerah adalah satuan pendidikan dasar dan menengah yang menyelenggarakan pendidikan dengan acuan kurikulum yang menunjang upaya pengembangan patensi, ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat daerah.
26. Pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosiol, budaya, aspirasi, dan patensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oIeh, dan untuk masyarakat.
,
7
27. Taman Penitipan Anak yang selanjulnya disebut TPA adalah salah satu benluk saluan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program kesejahleraan sosial program pengasuhan anak, dan program pendidikan anak sejak lahir sampai dengan berusia 6 (enam) tahun.
28.
Kelompok Bermain yang selanjulnya disebul KB adalah salah salu benluk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan non formal yang menyelenggarakan program pendidikan dan program kesejahteraan bagi anak berusia 2 (dua) lahun sampai dengan 4 (empat) tahun.
29. Taman Kanak-Kanak selanjulnya disebut TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jaJur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
30.
Raudhalul Alhfal selanjutnya disebut RA dan Bustanul AthfaJ yang selanjulnya disebut BA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan agama Islam bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) lahun.
31. Taman Kanak-Kanak AI Qur'an yang selanjutnya disebut TKQ adalah salah salu bentuk saluan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan AI Qur'an bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
32.
Sekolah Oasar yang selanjutnya disebul SO adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
33.
34.
Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disebut MI adalah salah satu bentuk saluan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar di dalam binaan OepartemenAgama.
Taman Pendidikan AI Qur'an yang selanjulnya disebut TPQ adalah salah satu bentuk satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan AI Qur'an bagi anak usia 7 (tujuh) tahun keatas.
35.
Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disebul SMP adalah salah salu benluk saluan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SO, MI alau bentuk lain yang sederajat.
36. Madrasah Tsanawiyah yang selanjulnya disebul MTs adalah salah satu bentuk saluan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SO, MI atau bentuk lain yang sederajat di dalam binaan Oepartemen Agama.
37.
Sekolah Menengah Atas yang selanjulnya disebut SMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat.
•
- 38.
39.
8
- Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disebut SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dan SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat.
- Sekolah Luar Biasa yang selanjutnya disebut SLB adalah pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan khusus, bersifat segregatif dan terdiri atas Taman Kanak-Kanak Luar Biasa (TKLB) , Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Madrasah Ibtidaiyah Luar Biasa (MILB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Madrasah Tsanawiyah Luar Biasa (MTsLB), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), dan Madrasah Aliyah Luar Biasa (MALB).
40.
Madrasah Aliyah yang selanjutnya disebut MA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dan SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat di dalam binaan Departemen Agama.
41. Madrasah Aliyah Kejuruan yang selanjutnya disebul MAK adalah salah salu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dan SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat di dalam binaan Departemen Agama.
42. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang selanjutnya disebut PKBM adalah saluan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan nonformal.
43. Majelis Taklim adalah salah satu bentuk satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan agama Islam pada warga masyarakat.
44. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai lujuan, isi. dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegialan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
45. Pembelajaran adalah proses inleraksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada sualu lingkungan belajar.
46. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penerapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
47. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program danlatau saluan pendidikan berdasarkan kriteria alau standar yang lelah diletapkan.
48. Sislem Informasi Pendidikan adalah layanan informasi yang menyajikan data kependidikan meliputi lembaga pendidikan, kurikulum, peserta didik, tenaga pendidik dan kependidikan, sarana dan prasarana, pembiayaan, dan kebijakan pemerinlah, pemenntah daerah serta peran serta masyarakat yang dapat diakses oleh berbagai pihak yang memer1ukan.
49. Kompelensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oIeh pendidik dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
9
50. Standar pendidikan adalah kriteria minimal tentang berbagai aspek yang relevan dalam pelaksanaan pendidikan yang berlaku dan yang harus dipenuhi oleh penyelenggara dan/atau satuan pendidikan di wilayah Kabupaten Bangkalan
51. Penyelenggara pendidikan adalah Pemerintah Daerah, atau masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan.
52. Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponenkomponen sistem pendidikan pada satuan/program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
53. Pengelola pendidikan adalah Pemerintah Daerah, Badan Hukum penyelenggara satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal, Badan Hukum penyelenggara satuan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal, satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal, dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal.
54. Pengelolaan pendidikan adalah proses pengaturan tentang kewenangan dan penyelenggaraan sistem pendidikan nasional oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat dan satuan pendidikan agar pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
55. Pendidik adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
56. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
57. Peserta didik adalah warga masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
58. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah pegawai tetap yang diangkat sebagai pegawai negeri sipil oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
59. Pegawai Non-PNS yang selanjutnya disebut Non-PNS adalah pengawai tidak tetap yang diangkat oleh satuan pendidikan atau badan hukum penyelenggara pendidikan atau Pemerintah atau Pemerintah Daerah berdasarkan perjanjian kelja.
60. Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga masyarakat atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
61. Badan Akreditasi Sekolah/Madrasah adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah jalur formal dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.
62. Badan Akreditasi Pendidikan Non-Formal adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan jalur pendidikan nonformal dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.
,
•
,
63. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pada pendidikan.
64. Komite SekoJah/Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggolakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah atau madrasah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
65. Kepala Sekolah/Madrasah adalah guru yang diberi tugas lambahan sebagai Kepala satuan pendidikan.
66. Warga masyarakat adalah penduduk Kabupaten, penduduk luar Kabupaten, dan warga negara asing yang tinggal di Kabupaten.
67. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia non pemerinlah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
68. Budaya membaea adalah kebiasaan warga masyarakat yang menggunakan sebagian waktunya sehari-hari secara tepat guna untuk membaca buku atau baeaan lain yang bermanfaat bagi kehidupan.
69. Budaya belajar adalah kebiasaan warga masyarakat yang menggunakan sebagian waktunya sehari-hari secara tepat guna untuk belajar guna meningkatkan pengetahuan.
70. Budaya belajar di luar jam sekolah adalah kebiasaan warga belajar menggunakan sebagian waktunya sehari-hari pada hari efektif sekolah seeara tepat guna untuk belajar di luar jam sekolah.
71. Program Akselerasi adalah
BAB II - FUNGSI DAN TUJUAN
Pasal 2
Pendidikan berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak warga masyarakat yang cerdas dan bermartabat untuk mewujudkan kehidupan yang beradab, bertujuan mengembangkan patensi peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, eakap, kreatif, mandiri, mampu bersaing pada laraf nasional dan intemasional serta menjadi warga masyarakat yang demokralis dan bertanggung jawab.
PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
BAB III - PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
Pasal 3
Penyelenggaraan pendidikan oJeh Pemerintah Daerah didasarkan pada prinsipprinsip sebagai berikut :
- a. profesional, transparan dan akuntabel serta menjadi langgung jawab bersama Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Daerah. Masyarakat dan Peserta Didik;
- b. terpadu dan transparan;
- c. salu proses pembudayaan dan pemberdayaan secara berkesinambungan serla berlangsung sepanjang hayal;
- d. adi!, demokralis dan lidak diskriminalif dengan menjunjung linggi hak asasi manusia, nilai agama, nilai budaya lokal dan kebhinekaan;
- e. diselenggarakan dalam suasana yang menyenangkan, menantang, mencerdaskan dan kompelilif dengan dilandasi keleladanan;
- f. pengembangan budaya membaca dan belajar bagi segenap warga masyarakal; dan/atau
- g. memberdayakan seluruh komponen pemerintahan daerah dan masyarakat serla memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berperan serta dalam penyelenggaraan dan peningkalan mutu pendidikan.
BABIV
HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Kesatu Warga Masyarakal Pasal4
- (1) Dalam penyelenggaraan pendidikan seliap warga masyarakat berhak memperoleh:
- a. pendidikan yang bermutu; dan/atau
- b. pendidikan sesuai dengan kemampuan. bakat, minat dan keadaan.
- (2) Seliap warga masyarakal dalam penyelenggaraan pendidikan berhak untuk:
- a. menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat;
- b. berperan serla dalam penguasaan, pemanfaalan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya unluk meningkalkan kesejahleraan pribadi. keluarga, bangsa, dan umat manusia;
- c. berperan serla dalam perencanaan. pelaksanaan, pengawasan. dan evaluasi program pendidikan;
- d. memberikan dukungan sumber daya pendidikan untuk kelangsungan penyelenggaraan pendidikan;
- e. berperan serla menciptakan dan mendukung terlaksananya budaya membaca dan budaya belajar di lingkungannya;
- f. berperan serla dalam pendirian sekoJahdan rnadrasah swasta;
- g. mendapalkan fasililas pendidikan yang layak.
BAB III - PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
Pasal 5
Dalam penyelenggaraan pendidikan seliap warga masyarakat berkewajiban:
- a. memberikan kesempatan yang seluas-Iuasnya kepada peserta didik unluk memperoleh pendidikan;
- b. memberikan kesempalan kepada peserta didik unluk berfikir dan berekspresi sesuai dengan lingkat intelektualilas dan usianya;
\.
- c. membiayai kelangsungan pendidikan anaknya sesuai kemampuan, kecuali bagi orang tua yang tidak mampu dapat dibebaskan dati keharusan tersebut dan menjadi tanggung jawab Pemetinlah Daerah;
- d. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c, diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kedua
Peserta Didik
BAB III - PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
Pasal 6
Dalam penyelenggaraan pendidikan setiap peserta didik berhak memperoleh:
- a. pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;
- b. pelayanan pendidikan dan pembeJajaran dalam rangka pengembangan ptibadinya sesuai dengan bakat, minat, kecerdasan, dan kemampuannya;
- c. beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan utamanya bagi siswa yang berprestasi dari keluarga tidak mampu dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat;
- d. penHaianhasHbelajamya; dan/atau
- e. informasi sesuai dengan tingkat intelektual dan usianya demi pengembangan dirinya sepanjang sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
BAB III - PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
Pasal 7
Setiap peserta didik dalam penyelenggaraan pendidikan memiliki kewajiban untuk:
- a. menyelesaikan program pendidikan sesuai kecepatan belajamya dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang diletapkan;
- b. menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan;
- c. mengikuti proses belajar setiap hari efektif di sekolah;
- d. memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban, dan keamanan pada satuan pendidikan yang bersangkulan; danlalau
- e. mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Ketiga
Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pasal8
Pendidik terdiri dari guru, tutor, pamong belajar, instruktur, fasililator atau sebulan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
BAB III - PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
Pasal 8
- a. memperoleh penghasilan sesuai kebutuhan hidup minimal dan jaminan kesejahteraan sosial;
- b. mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi ke~a;
- c. memperoleh per1indungan dalam melaksanakan tugas dan hak alas kekayaan intelektual;
- d. memperoleh kesempalan untuk meningkatkan kompetensi;
- e. memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelanearan tugasnya;
- f. memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, danlalau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas;
- h. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi selama tidak mengganggu tugas dan kewajibannya;
- i. memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan;
- j. memperoleh kesempalan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi; danlatau
- k. memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, tenaga pendidik memiliki kewajiban:
- a. menciptakan suasana pembelajaran yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dialogis, inovatif, dan bermartabat;
- b. mereneanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran termasuk pelaksanaan belajar yang bermutu serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;
- c. memberikan tauladan dan menjaga nama baik lembaga dan protesi;
- d. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi seeara berkelanjutan sejalan dengan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
- e. memotivasi peserta didik melaksanakan waktu belajar di luar jam sekolah;
- f. memberikan keteladanan dan menciplakan budaya membaea dan budaya belajar;
- g. bertindak obyektif dan tidak diskriminatif alas dasar perlimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu alau lalar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran;
- h. menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, kode etik guru serta nilai-nilai agama, dan etika; danlatau
- i. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Supati.
BAB III - PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
Pasal 10
- (1) Tenaga kependidikan meliputi pengelola satuan pendidikan, penilik, pengawas, peneliti, pengembang, pustakawan, Iabaran, dan teknisi sumber belajar.
- (2) Tenaga kependidikan berhak mendapatkan:
- a. penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosiaf yang layak dan memadai;
- b. penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
- c. pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas;
- d. perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas;
- e. memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi;
- f. memperoleh perlindungan dan hak atas kekayaan intelektual;
- g. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi selama tidak mengganggu tugas dan kewajibannya;
- h. memiliki kesempatan untuk berperan dalam menentukan kebijakan pendidikan;
- i. memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi;
- j. memperoleh pelatihan dalam pengembangan prafesi dalam bidangnya.
- (3) Tenaga kependidikan berkewajiban untuk:
- a. menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dialogis, inovatif, dan bermartabat;
- b. mempunyai komitmen secara prafesional untuk meningkatkan mutu pendidikan;
- c. memberikan tauladan dan menjaga nama baik Iembaga dan profesi;
- d. memberikan keteladanan dan menciptakan budaya membaca dan budaya belajar,
- e. mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sagian Keempat
Pemerintah Daerah
BAB III - PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
Pasal 11
Pemerintah Daerah wajib:
- a. mengatur, menyelenggarakan, mengarahkan, membimbing, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan;
- b. menyusun tahapan untuk pencapaian standar kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan anak usia dini, satuan pendidikan dasar, dan satuan pendidikan menengah;
,
•
- C. menyusun tahapan untuk peneapaian slandar pelayanan minimal dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah;
- d. memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin pendidikan yang bermutu bagi warga masyarakat tanpa diskriminasi;
- e. menyediakan dana guna penuntasan wajib belajar 9 tahun;
- f. menyediakan dana guna terselenggaranya wajib belajar 12 tahun;
- g. memberikan beasiswa kepada peserta didik yang berpreslasi;
- h. memberikan kesempatan seluas-Iuasnya kepada warga masyarakat untuk memperoleh pendidikan;
- i. memfasilitasi satuan pendidikan dengan pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional, sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu;
- j. memfasilitasi tersedianya pusat-pusat baeaan bagi masyarakat, sekurangkurangnya satu di setiap desalkelurahan;
- k. mendorong pelaksanaan kegiatan jam wajib belajar peserta didik di rumah;
- I. mendorong pelaksanaan budaya membaea dan budaya belajar;
- m. membina dan mengembangkan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dan masyarakat;
- n. menumbuhkembangkan sumber daya pendidikan secara terus menerus untuk terselenggaranya pendidikan yang bermutu;
- o. memfasilitasi sarana dan prasarana pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi guna mendukung pendidikan yang bermutu;
- p. menumbuhkembangkan motivasi, memberikan stimulasi dan fasilitas. serta menciptakan iklim yang kondusif bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam penyelenggaraan pendidikan;
- q. mendorong dunia usahaldunia industri untuk berpartisipasi secara aktif dalam penyelenggaraan dan peningkatan mutu pendidikan;
- r. mengusahakan kepemilikan lahan dan status hak atas tanah pendidikan.
BABV
JALUR, JENJANG, DAN JENIS PENDIDIKAN
Bagian Kesatu
Umum
BAB III - PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
Pasal 12
- (1) Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, non formal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya.
- (2) Jenjang pendidikan formal terdiri alas pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
- (3) Jenis pendidikan meneakup pendidikan umum, kejuruan. akademik. profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus.
BAB III - PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
Pasal 13
Jalur, jenjang dan jenis pendidikan sebagaimana dimaksud daJam Pasal 12 diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat, dapat diwujudkan dalam bentuk:
- a. pendidikan anak usia dini (PAUD);
- b. pendidikan dasar;
- c. pendidikan menengah;
- d. pendidikan non formal/pendidikan luar sekolah;
- e. pendidikan informal;
- f. pendidikan bertaraf intemasional;
- g. pendidikan berbasis keunggulan daerah;
- h. pendidikan khusus dan layanan khusus;
- i. pendidikan agama dan pendidikan keagamaan.
- (1) Pendidikan anak usia dini berfungsi membina, menumbuhkan, dan mengembangkan seluruh potensi anak usia dini secara optimal sehingga terbentuk perilaku dan kemampuan dasar sesuai dengan tahapan perkembangannya agar memiliki kesiapan untuk memasuki pendidikan dasar.
- (2) Pendidikan anak usia dini bertujuan:
- a. membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri dan menjadi warga masyarakat yang demokratis dan bertanggungjawab;
- b. mengembangkan potensi kecerdasan spiritual, intelektual, emosional dan sosial peserta didik pada masa emas pertumbuhannya dalam lingkungan bermain yang edukatif dan menyenangkan.
Sagian Kedua
Pendidikan Anak Usia Dini Paragraf 1 Fungsi dan Tujuan Pasal14
Paragraf 2
Jalur, Sentuk, dan Jenis Pendidikan
Pasal15
- (1) Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal dan informal.
- (2) Sentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi TK, RA, SA, atau bentuk lain yang sederajat.
\
- (3) Sentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi KB, TPA, TKO atau bentuk lain yang sederajat.
- (4) Sentuk pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pendidikan yang dilaksanakan dalam bentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang dilaksanakan masyarakat setempat.
- (5) Jenis pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pendidikan umum, keagamaan dan khusus.
Pasal16
Penyelenggaraan pendidikan pada TK, RA, SA, atau bentuk lain yang sederajat memiliki program pembelajaran satu tahun atau dua tahun.
Paragraf 3
Peserta Didik
Pasal17
Pengelompokan peserta didik untuk program pendidikan pada TPA, KS atau bentuk lain yang sederajat disesuaikan dengan kebutuhan, usia danlatau perkembangan anak.
Pasal18
Peserta didik pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal maupun non-formal dapat pindah ke jalur atau satuan pendidikan lain yang sederajat.
Pasal19
BAB III - PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
Pasal 14
Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal18 diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB III - PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
Pasal 15
- (1) Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal dan informal.
- (2) Sentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi TK, RA, SA, atau bentuk lain yang sederajat.
\
- (3) Sentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi KB, TPA, TKO atau bentuk lain yang sederajat.
- (4) Sentuk pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pendidikan yang dilaksanakan dalam bentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang dilaksanakan masyarakat setempat.
- (5) Jenis pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pendidikan umum, keagamaan dan khusus.
BAB III - PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
Pasal 16
Penyelenggaraan pendidikan pada TK, RA, SA, atau bentuk lain yang sederajat memiliki program pembelajaran satu tahun atau dua tahun.
Paragraf 3
Peserta Didik
BAB III - PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
Pasal 17
Pengelompokan peserta didik untuk program pendidikan pada TPA, KS atau bentuk lain yang sederajat disesuaikan dengan kebutuhan, usia danlatau perkembangan anak.
BAB III - PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
Pasal 18
Peserta didik pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal maupun non-formal dapat pindah ke jalur atau satuan pendidikan lain yang sederajat.
BAB III - PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
Pasal 19
Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal18 diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Ketiga
Pendidikan Dasar Paragraf 1 Fungsi dan Tujuan Pasal20
- (1) Pendidikan dasar berfungsi menanamkan nilai-nilai. sikap, dan rasa keindahan, serta memberikan dasar-dasar pengetahuan, kemampuan, dan kecakapan membaca, menulis. dan berhitung serta kapasitas belajar peserta didik untuk melanjutkan ke pendidikan menengah danlatau untuk hidup di masyarakat sejalan dengan pencapaian tujuan pendidikan nasional.
,
•
•
- (2) Penyelenggaraan pendidikan dasar bertujuan membangun /andasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi rnanusia berirnan dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap. kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri, dan menjadi warga masyarakat yang demokratis serta bertanggung jawab untuk mengikuti pendidikan lebih lanjut.
Jalur. SenIuk, dan Jenis Pendidikan
Paragraf 2 Pasa/21
- (1) Pendidikan Oasar diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal.
- (2) Sentuk satuan pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi SO, MI, atau bentuk lain yang sederajat serta SMP, MTs atau bentuk lain yang sederajat dan disamakan.
- (3) SO dan MI terdiri atas 6 (enam) tingkat, SMP dan MTs terdiri alas 3 (tiga) tingkat kecuali program akselerasi.
- (4) Jenis pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa pendidikan umum. keagamaan, dan khusus.
Paragraf3 Peserta Oidik Pasal22
- (1) Peserta didik pada SO, MI, atau bentuk lain yang sederajat, SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat dapat pindah ke jalur atau satuan pendidikan lain yang setara.
- (2) Peserta didik yang belajar secara mandiri dapat pindah ke SO, MI, SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat setelah melalui tes penempalan oleh satuan pendidikan yang bersangkulan.
- (3) Peserta didik yang belajar di negara lain pada jenjang pendidikan dasar dapat pindah ke SO, MI, SMP, atau MTs, atau bentuk lain yang sederajat.
Pasal23
BAB III - PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
Pasal 20
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan Pendidikan Oasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 22 diatur dengan Peraturan Supati.
BAB III - PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
Pasal 23
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan Pendidikan Oasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 22 diatur dengan Peraturan Supati.
Sagian Keempat Pendidikan Menengah Paragraf 1 Fungsi dan Tujuan Pasal24
- (1) Pendidikan menengah umum berfungsi menyiapkan peserta didik untuk dapat melanjutkan ke pendidikan tinggi dan/alau untuk hidup di masyarakat.
- (2) Pendidikan menengah kejuruan berfungsi menyiapkan peserta didik menjadi manusia produktif dan mampu bekerja mandiri, dan untuk bekerja dalam bidang lertenlu sesuai persyaralan pasar kerja.
Pasal25
- (1) Pendidikan menengah bertujuan membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya din, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggungjawab untuk mengikuti pendidikan lebih lanjul atau bekerja dalam bidang tertenlu.
- (2) Pendidikan menengah umum bertujuan untuk membenluk manusia berkual~as secara spiritual, emosional, intelektual. hidup sehat, memperluas pengetahuan dan seni, memiliki keahlian dan keterampilan, menjadi anggota masyarakal yang bertanggung jawab serta mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti pendidikan lebih lanjut sejalan dengan pencapaian lujuan pendidikan nasional.
- (3) Pendidikan menengah kejuruan bertujuan untuk membentuk manusia berkualitas secara spir~ual, emosional, intelektual, dan fisik yang menguasai i1mu pengelahuan, leknologi dan seni, memmki sikap wirausaha dan membenkan bekal kompetensi keahlian kejuruan kepada peserta didik untuk bekerja dalam bidang lertenlu dan dapat mengikuti pendidikan lebih lanjut sejalan dengan pencapaian lujuan pendidikan nasional.
Paragraf 2
Jalur, Seniuk, dan Jenis Pendidikan
Pasal26
- (1) Pendidikan menengah diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal.
- (2) Pendidikan menengah berbentuk SMA, MA, SMK, dan MAK, atau bentuk lain yang sederajat.
- (3) SMA dan MA dikelompokkan dalam program stud; sesuai dengan kebutuhan unluk belajar lebih lanjul di pendidikan tinggi dan hidup di dalam masyarakat.
- (4) SMA dan MA lerdin alas 3 (tiga) tingkal, kecuali program akselerasi dan unluk SMK dan MAK dapal d~ambah salu lingkat.
- (5) Jenis pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapal berupa pendidikan umum, kejuruan, keagamaan, dan khusus.
Pasal27
- (1) Penjurusan pada SMKlMAK alau bentuk lain yang sederajat berbentuk bidang keahlian.
- (2) Setiap bidang keahlian terdin atas 1 (satu) atau Iebih program keahlian.
\
•
- (3) Pengembangan jenis program keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada perkembangan ilmu pengelahuan, tekno/ogi, danJalau seni, dunia industti/dunia usaha kelenagakerjaan baik secara nasional, regional maupun global, kecuali untuk program keahlian yang terkait dengan upaya-upaya peleslatian watisan budaya.
- (4) Penalaan dan pengembangan spektrum program keahlian dilaksanakan Pemerintah Daerah setelah medapatkan masukan dati pemangku kepentingan (stakeholders).
Paragraf 3
Peserta Didik Pasal28
Peserta didik pada SMA, MA, SMK, MAK atau bentuk lain yang sederajat adalah warga masyarakat yang telah lulus dati SMP, MTs, Paket B, atau satuan pendidikan lainnya yang sederajal.
Pasal29
- (1) Peserta didik pada SMA, MA, SMK, MAK, atau bentuk lain yang sederajat dapat pindah program keahlian pada jalur dan satuan pendidikan lain yang selara sesuai dengan persyaratan.
- (2) Peserta didik yang belajar di negara lain pada jenjang Pendidikan Menengah berhak pindah ke SMA, MA, SMK, MAK, alau bentuk lain yang sederajat.
Pasal30
BAB III - PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
Pasal 24
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan pendidikan menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 29 dialur dengan Peraluran Bupati.
BAB III - PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
Pasal 25
- (1) Pendidikan menengah bertujuan membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya din, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggungjawab untuk mengikuti pendidikan lebih lanjul atau bekerja dalam bidang tertenlu.
- (2) Pendidikan menengah umum bertujuan untuk membenluk manusia berkual~as secara spiritual, emosional, intelektual. hidup sehat, memperluas pengetahuan dan seni, memiliki keahlian dan keterampilan, menjadi anggota masyarakal yang bertanggung jawab serta mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti pendidikan lebih lanjut sejalan dengan pencapaian lujuan pendidikan nasional.
- (3) Pendidikan menengah kejuruan bertujuan untuk membentuk manusia berkualitas secara spir~ual, emosional, intelektual, dan fisik yang menguasai i1mu pengelahuan, leknologi dan seni, memmki sikap wirausaha dan membenkan bekal kompetensi keahlian kejuruan kepada peserta didik untuk bekerja dalam bidang lertenlu dan dapat mengikuti pendidikan lebih lanjut sejalan dengan pencapaian lujuan pendidikan nasional.
Paragraf 2
Jalur, Seniuk, dan Jenis Pendidikan
BAB III - PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
Pasal 26
- (1) Pendidikan menengah diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal.
- (2) Pendidikan menengah berbentuk SMA, MA, SMK, dan MAK, atau bentuk lain yang sederajat.
- (3) SMA dan MA dikelompokkan dalam program stud; sesuai dengan kebutuhan unluk belajar lebih lanjul di pendidikan tinggi dan hidup di dalam masyarakat.
- (4) SMA dan MA lerdin alas 3 (tiga) tingkal, kecuali program akselerasi dan unluk SMK dan MAK dapal d~ambah salu lingkat.
- (5) Jenis pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapal berupa pendidikan umum, kejuruan, keagamaan, dan khusus.
BAB III - PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
Pasal 27
- (1) Penjurusan pada SMKlMAK alau bentuk lain yang sederajat berbentuk bidang keahlian.
- (2) Setiap bidang keahlian terdin atas 1 (satu) atau Iebih program keahlian.
\
•
- (3) Pengembangan jenis program keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada perkembangan ilmu pengelahuan, tekno/ogi, danJalau seni, dunia industti/dunia usaha kelenagakerjaan baik secara nasional, regional maupun global, kecuali untuk program keahlian yang terkait dengan upaya-upaya peleslatian watisan budaya.
- (4) Penalaan dan pengembangan spektrum program keahlian dilaksanakan Pemerintah Daerah setelah medapatkan masukan dati pemangku kepentingan (stakeholders).
Paragraf 3
Peserta Didik Pasal28
Peserta didik pada SMA, MA, SMK, MAK atau bentuk lain yang sederajat adalah warga masyarakat yang telah lulus dati SMP, MTs, Paket B, atau satuan pendidikan lainnya yang sederajal.
BAB III - PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
Pasal 29
- (1) Peserta didik pada SMA, MA, SMK, MAK, atau bentuk lain yang sederajat dapat pindah program keahlian pada jalur dan satuan pendidikan lain yang selara sesuai dengan persyaratan.
- (2) Peserta didik yang belajar di negara lain pada jenjang Pendidikan Menengah berhak pindah ke SMA, MA, SMK, MAK, alau bentuk lain yang sederajat.
BAB III - PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
Pasal 30
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan pendidikan menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 29 dialur dengan Peraluran Bupati.
Bagian Kelima
Pendidikan Non Formal dan Informall Pendidikan Luar Sekolah Paragraf 1 Fungsi dan Tujuan Pasal31
- (1) Pendidikan non formal dan informaliPendidikan Luar Sekolah berfungsi sebagai pengganti, penambah, danlatau pelengkap pendidikan formal bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan untuk mengembangkan polensinya dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan kelerampilan fungsional, serta pengembangan sikap dan keptibadian profesional dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayal.
.
.
- (2) Pendidikannonformaldan informalbertujuanuntuk:
- a. membenluk manusia yang memiliki kecakapan hidup, kelerampilan, sikap wirausaha,dan kompelensiunluk bekerja daJambidang tertenlu, dan/alau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih linggi dalam rangkamewujudkanlujuan pendidikannasional;
3. niJai budaya, nilai serta meningkatkan didik dalam rangka b. Memberikan keyakinan agama, menanamkan moral, elika dan kepribadian, estetika, pengelahuan dan kelerampilan peserta mencapai lujuan pendidikannasional.
Paragraf2
Seniukdan ProgramPendidikanNon Formal Pasal32
- (1) Saluanpendidikannonformalberbenluk:
- a. lembagakursus;
- b. lembagapelatihan;
- c. kelompokbelajar;
- d. pusal kegialanbelajarmasyarakat;
- e. majelisla'lim;
- f. pembelajaran yang dilaksanakan secara mandiri oleh masyarakat (informal);
- g. saluan pendidikanyangsejenis.
- (2) Lembagakursusdan lembagapeJatihan menyelenggarakanpendidikanbag; warga masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, sikap dan kecakapanhidup untuk mengembangkandiri, mengembangkanprofesi, beke~a, berusaha mandiri, danlalau melanjulkan pendidikanketingkal yang lebihtinggi.
- (3) Kelompok belajar menyelenggarakan kegiatan unluk menampung dan memenuhi kebuluhan belajar sekelompok warga masyarakat yang ingin belajarmelaluijalur pendidikannonformal.
- (4) Pusal kegiatan belajar masyarakal memfasilitasi penyelenggaraan berbagai program pendidikan nonformal unluk mewujudkan masyarakal gemar belajar dalam rangka mengakomodasi kebuluhannya akan pendidikan sepanjang hayal, dan berasaskan dari, oleh, dan unluk masyarakat.
- (5) Majelis la'lim menyelenggarakan pembelajaran agama Islam unluk memenuhi berbagai kebuluhan beJajarmasyarakat pada jalur pendidikan nonformal.
Pasal33
Programpendidikannonformalmelipuli:
- a. pendidikankecakapanhidup;
- b. pendidikananak usiadini;
- C. pendidikan kepemudaan;
- d. pendidikan pemberdayaan perempuan;
- e. pendidikan keaksaraan;
- f. pendidikan keterampilan dan pelatihan ke~a;
- g. pendidikan informal;
- h. pendidikan kesetaraan; dan
- i. pendidikan lainnya.
Paragraf 3
Peserta Oidik
Pasal34
- dan lembaga bekal untuk melanjutkan (1) Peserta didik pada lembaga pendidikan, lembaga kursus. pelatihan adalah warga masyarakat yang memerlukan mengembangkan diri, beke~a mencari nafkah danlatau pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.
- (2) Peserta didik pada kelompok belajar dan pusat kegiatan belajar masyarakat adalah warga masyarakat yang ingin belajar untuk mengembangkan diri. bekerja, dan/atau melanjutkan ke tingkat pendidikan yang Iebih tinggi.
- (3) Peserta didik pada majelis taklim adalah manyarakat muslim yang ingin belajar dan mendalami ajaran Islam dan/atau meningkatkan pengetahuan. keterampilan, sikap. dan kecakapan hidup.
- (4) Peserta didik pada pendidikan kepemudaan adalah warga masyarakat pemuda.
- (5) Peserta didik pada pendidikan keaksaraan adalah warga masyarakat usia 15 (lima belas) tahun ke atas yang belum dapat membaca. menufis berhitung dan/atau berkomunikasi dalam bahasa Indonesia.
- (6) Peserta didik pada Program Paket A adalah anggota masyarakat yang berminat menempuh pendidikan setara 801M!.
- (7) Peserta didik pada Program Paket B adalah anggota masyarakat yang telah .Iulus program Paket A, atau 801M1atau pendidikan lain yang sederajat yeng berminat menempuh pendidikan setara 8MP/MTs.
- (8) Peserta didik pada Program Paket C adalah anggota masyarakat yang telah lulus program Paket B, atau 8MP/MTs atau pendidikan lain yang sederajat yang berminat menempuh pendidikan setara 8MA1MA.
Paragraf 4
Penyelenggaraan
Pasal35
BAB III - PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
Pasal 31
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 sampai dengan Passl 34 diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB III - PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
Pasal 33
Programpendidikannonformalmelipuli:
- a. pendidikankecakapanhidup;
- b. pendidikananak usiadini;
- C. pendidikan kepemudaan;
- d. pendidikan pemberdayaan perempuan;
- e. pendidikan keaksaraan;
- f. pendidikan keterampilan dan pelatihan ke~a;
- g. pendidikan informal;
- h. pendidikan kesetaraan; dan
- i. pendidikan lainnya.
Paragraf 3
Peserta Oidik
BAB III - PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
Pasal 34
- dan lembaga bekal untuk melanjutkan (1) Peserta didik pada lembaga pendidikan, lembaga kursus. pelatihan adalah warga masyarakat yang memerlukan mengembangkan diri, beke~a mencari nafkah danlatau pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.
- (2) Peserta didik pada kelompok belajar dan pusat kegiatan belajar masyarakat adalah warga masyarakat yang ingin belajar untuk mengembangkan diri. bekerja, dan/atau melanjutkan ke tingkat pendidikan yang Iebih tinggi.
- (3) Peserta didik pada majelis taklim adalah manyarakat muslim yang ingin belajar dan mendalami ajaran Islam dan/atau meningkatkan pengetahuan. keterampilan, sikap. dan kecakapan hidup.
- (4) Peserta didik pada pendidikan kepemudaan adalah warga masyarakat pemuda.
- (5) Peserta didik pada pendidikan keaksaraan adalah warga masyarakat usia 15 (lima belas) tahun ke atas yang belum dapat membaca. menufis berhitung dan/atau berkomunikasi dalam bahasa Indonesia.
- (6) Peserta didik pada Program Paket A adalah anggota masyarakat yang berminat menempuh pendidikan setara 801M!.
- (7) Peserta didik pada Program Paket B adalah anggota masyarakat yang telah .Iulus program Paket A, atau 801M1atau pendidikan lain yang sederajat yeng berminat menempuh pendidikan setara 8MP/MTs.
- (8) Peserta didik pada Program Paket C adalah anggota masyarakat yang telah lulus program Paket B, atau 8MP/MTs atau pendidikan lain yang sederajat yang berminat menempuh pendidikan setara 8MA1MA.
Paragraf 4
Penyelenggaraan
BAB III - PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
Pasal 35
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 sampai dengan Passl 34 diatur dengan Peraturan Bupati.
.
.
Bagian Keenam
Pendidikan Bertaraf Intemational dan Berbasis Keunggulan Daerah
Paragraf 1 Fungsi dan Tujuan Pasal36
- (1) Pendidikan bertaraf internasional berfungsi sebagai sarana pembelajaran untuk menghasilkan peserta didik yang berkualitas international.
- (2) Pendidikan bertaraf internasional bertujuan untuk menyiapkan peserta didik yang memiliki pengetahuan, keterampilan dan kepribadian yang berdaya saing global.
3. sebagai sarana yang mampu (3) Pendidikan berbasis keunggulan daerah yang berfungsi pembelajaran untuk menghasilkan peserta didik mengembangkan keunggulan daerah.
- (4) Pendidikan berbasis keunggulan daerah bertujuan untuk menyiapkan peserta didik yang memiliki pengetahuan, keterampilan dan kepribadian yang mampu menunjang pengembangan potensi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat daerah.
Paragraf 2
Jalur, Bentuk dan Jenis Pendidikan
BAB III - PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
Pasal 37
- (1) Pendidikan bertaraf intemasional diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal dan/atau nonformal.
- (2) Pendidikan berbasis keunggulan daerah diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal dan/atau informal.
- (3) Pendidikan bertaraf intemasional dan berbasis keunggulan daerah pada jalur pendidikan formal berbentuk TK, SD, MI, SMP, MTs, SMA, MA, SMK, dan MAK serta satuan pendidikan lain yang sederajat.
- (4) Pendidikan bertaraf intemasional dan berbasis keunggulan daerah nonformal berbentuk lembaga kursus, lembaga pelatihan serta satuan pendidikan lain yang sederajat.
- (5) Pendidikan berbasis keunggulan daerah informal berbentuk pendidikan keluarga dan lingkungan.
- (6) Jenis pendidikan bertaraf internasional dan berbasis keunggulan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa pendidikan umum, kejuruan, keagamaan, dan khusus.
Paragraf3
Penyelenggaraan Pasal38
- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan bertaraf internasional.
"
- (2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan berbasis keunggulan daerah.
- (3) Masyarakat dapat menyelenggarakan satuan pendidikan bertarat internasional dan pendidikan berbasis keunggulan daerah.
- (4) Pemerintah Daerah membimbing dan membantu masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengembangan satuan pendidikan bertaraf internasional dan berbasis keunggulan daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tala cara penyelenggaraan pendidikan bertaraf intemasional dan berbasis keunggulan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Supati.
Sagian Ketujuh
Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus
Paragrat 1
Fungsi dan Tujuan
BAB III - PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
Pasal 39
- (1) Pendidikan khusus berfungsi memberikan layanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kendala fisik, emosional, mental, sosial danfatau peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa.
- (2) Pendidikan khusus bagi peserta didik yang mengalami kendala fisik, emosional, mental dan sosiaJ bertujuan untuk mengembangkan patensi pengetahuan, keterampilan, dan kepribadian seoptimal mungkin menuju kemandirian hidup.
- (3) Pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa bertujuan untuk mengembangkan kelebihan kuailtas kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, sosial dan bakat istimewa yang dimilikinya.
- (4) Pendidikan layanan khusus berfungsi memberikan layanan pendidikan bagi peserta didik karena mengalami bencana alam, bencana sosial dan tidak mampu dari segi ekonomi.
- (5) Pendidikan layanan khusus bertujuan untuk memberikan Iayanan pendklikan secara berkesinambungan.
Paragraf 2
Jalur, Sentuk dan Jenis Pendidikan
BAB III - PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
Pasal 40
- (1) Pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonfonnal dan informal.
- (2) Pendidikan khusus formal bagi peserta didik yang memiliki kendala fisik, emosional, mental, sosial berbentuk Sekolah luar Siasa (SLS) dan/atau kelas inklusif sesuai dengan jenjang masing-masing.
.
•
- (3) Pendidikan khusus formal bagi peserta didik yang memiliki patensi kecerdasan dan/alau bakat islimewa dapal diselenggarakan pada saluan pendidikan SD/MI. SMP/MTs, SMA/MA. SMKlMAK, atau bentuk Jain yang sederajat. ¥
- (4) Benluk penyelenggaraan program pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/alau bakat istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dalam bentuk kelas khusus danlatau satuan pendidikan khusus.
- (5) Pendidikan khusus formal bagi peserta didik yang memiliki patensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dapat berupa program percepatan, program pengayaan, atau gabungan program percepatan dan program pengayaan.
- (6) Pendidikan khusus dan layanan khusus nonfonnal berbentuk lembaga kursus, kelompok belajar, lembaga pelatihan serta satuan pendidikan lain yang sederajat.
- (7) Pendidikan khusus dan layanan khusus infonnal berbentuk pendidikan keluarga dan lingkungan.
- (8) Jenis pendidikan khusus dan layanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pendidikan umum, kejuruan, keagamaan, dan khusus.
Paragraf3
Peserta Didik Pasal41
Peserta didik pada pendidikan khusus dan layanan khusus adalah warga masyarakat yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.
Paragraf 4
Penyelenggaraan
BAB III - PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
Pasal 42
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan pendidikan khusus dan layanan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 41 diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kedelapan
Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Paragraf 1 Fungsi dan Tujuan Pasal43
- (1) Pendidikan agama dan pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi warga masyarakat yang memahami dan mengamalkan ni/ai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama.
'-
..
- (2) Pendidikan keagamaan bertujuan untuk membentuk peserta didik yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya danlatau menjadi ahli i1muagama yang berwawasan luas, kritis kreatif. inovalif. dan dinamis dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia.
Paragraf 2
Jalur dan Bentuk Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Pasal44
BAB III - PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
Pasal 43
Paragraf 3
Penyelenggaraan dan Pengelolaan
BAB III - PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
Pasal 45
- (1) Penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan keagamaan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberi bantuan sumber daya pendidikan kepada pendidikan keagamaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tata cara penyelenggaraan pendidikan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BABVI
PENGELOLAAN PENDIDIKAN Bagian Kesatu Umum Pasal46
- (1) Pengelolaan pendidikan dilakukan oleh:
- a. Pemerintah;
- b. Pemerintah Propinsi;
- c. Pemerintah Daerah;
- d. Badan Hukum Pendidikan;
- e. Satuan Pendidikan.
- (2) Pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pada:
- a. Pemerataan akses pendidikan dan pencapaian s1andar minimal mutu layanan pendidikan;
- b. Peningkatan mutu. relevansi dan daya saing pendidikan;
- c. Peningkatan efektifrtas. efisiensi. akuntabilitas. dan pencitraan publik.
BAB III - PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
Pasal 47
- (1) Pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal46 didasarkan pada program ke~a dan anggaran lahunan yang disusun sesuai dengan kelenluan peraluran perundang-undangan.
- (2) Program kerja dan anggaran lahunan sebagaimana dimaksud pada ayal (1) yang disusun oleh Pemerinlah Daerah didasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).
- (3) Program kerja dan anggaran lahunan sebagaimana dimaksud pada ayal (1) yang disusun badan hukum penyelenggara saluan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan/alau badan hukum penyelenggara satuan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal didasarkan pada rencana strategis masingmasing mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).
- (4) Program kerja dan anggaran lahunan sebagaimana dimaksud pada ayal (1) yang disusun saluan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal didasarkan pada rencana slralegis masing-masing yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).
Sagian Kedua
Pengelolaan oleh Pemerinlah Daerah Pasal48
- (1) Supali bertanggung jawab mengelola sislem pendidikan di daerah dan menelapkan kebijakan daerah di bidang pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Kebijakan daerah di bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayal (1) dituangkan sekurang-kurangnya dalam:
- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- b. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD); dan
- c. Peraluran perundang-undangan daerah bidang pendidikan.
- (3) Kebijakan daerah di bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayal (1) dan ayal (2) mengikat:
- a. semua perangkal daerah;
- b. badan hukum penyelenggara saluan pendidikan;
- c. saluan pendidikan yang belum berbadan hukum;
- d. penyelenggara pendidikan fonnal, nonformal dan informal;
- e. Dewan Pendidikan Kabupalen;
- f. pendidik dan lenaga kependidikan;
- g. komile sekolah alau nama lain yang sejenis;
- h. peserta didik;
- i. oranglualwali peserta didik;
- j. masyarakat;
- k. pihak-pihak lain yang terkait dengan pendidikan.
BAB III - PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
Pasal 49
- (1) Pemerintah Daerah mengarahkan, membimbing, mensupervisi, mengawasi, mengkoordinasikan, memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan penyelenggara satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sesuai dengan kebijakan nasional bidang pendidikan dan kebijakan daerah bidang pendidikan dalam kerangka pengelolaan sistem pendidikan nasional.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab:
- a. menyelenggarakan sekurang-kurangnya pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan nonformal, pendidikan bertaraf internasional dan berbasis keunggulan daerah, pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus;
- b. memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, menengah, pendidikan tinggi, pendidikan nonformal, pendidikan informal, pendidikan bertaraf internasional dan berbasis kunggulan daerah, pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus, pendidikan jarak jauh, pendidikan keagamaan yang diselenggarakan masyarakat;
- C. mengkoordinasikan penyelenggaraan pendidikan, pembinaan, pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan untuk pendiclikan formal, nonformal dan informal yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat;
- d. menuntaskan program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun;
- e. menuntaskan program buta aksara;
- f. mendorong percepatan pencapaian target nasional bidang pendidikan di daerah;
- g. mengkoordinasikan dan mensupervisi pengembangan kurikulum pendidikan;
- h. mengevaluasi penyelenggara dan pengelola satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan jalur pendidikan nonformal untuk pengendalian dan penjaminan mutu pendidikan.
BAB III - PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
Pasal 50
- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan penjaminan mutu satuan pendidikan dan/atau program pendidikan, dengan berpedoman pada kebijakan nasional bidang pendidikan, standar nasional pendidikan dan pedoman penjaminan mutu yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan Nasional.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan akreditasi tertladap satuan pendidikan dan/atau program pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
..
- (3) Unluk melaksanakan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupali membenluk Unit Pelaksana Akreditasi untuk pendidikan formal dan pendidikan nonformal.
BAB III - PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
Pasal 51
- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan daerah secara online dan kompatible dengan sistem informasi pendidikan nasional yang dikembangkan Departemen Pendidikan Nasional.
- (2) Sistem informasi pendidikan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup data dan informasi pendidikan pada semua jalur. jenjang, jenis, saluan. program pendidikan.
- (3) Pemerinlah Daerah mendorong satuan pendidikan untuk mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan sesuai dengan kewenangan.
- (4) Sistem informasi pendidikan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirancang untuk menunjang pengambilan keputusan. kebijakan pendidikan yang dilakukan Pemerintah Daerah dan dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepenlingan dengan pendidikan.
Bagian Ketiga
Pengelolaan oleh Badan Hukum Pendidikan Pasal52
- (1) Badan Hukum Pendidikan berfungsi memberikan pelayanan pendidikan formal kepada peserta didik.
- (2) Badan Hukum Pendidikan bertujuan memajukan pendidikan nasional dengan menerapkan manajemen berbasis sekolah/madrasah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dan olonomi perguruan tinggi pada perguruan tinggi.
Bagian Keempat
Pengelolaan oleh Satuan Pendidikan Pasal53
Pengelolaan oleh satuan pendidikan meliputi perencanaan program, pengembangan kurikulum, penyelenggaraan pembelajaran. pendayagunaan tenaga pendidik dan lenaga kependidikan, pengelolaan sarana dan prasarana, penilaian hasil belajar. pengendalian, pelaporan dan fungsi-fungsi manajemen pendidikan lainnya sesuai dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah/satuan pendidikan nonformal.
BAB III - PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
Pasal 54
- (1) Pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini. dasar. dan menengah dilaksanakan BAB VII
KURIKULUM Pasal55
- (1) Kurikulum program kegiatan belajar pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan keagamaan mengacu standar nasional pendidikan.
- (2) Kurikulum pendidikan pada jalur pendidikan nonformal, pendidikan informal, pendidikan berbasis keunggulan daerah, dan pendidikan khusus dan layanan khusus menggunakan standar nasional pendidikan, potensi dan keunggulan daerah.
- (3) Kurikulum pendidikan berstandar intemasional mengacu pada standar nasional pendidikan yang diperkaya dengan standar pendidikan negara maju.
BAB III - PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
Pasal 56
- (1) Kurikulum pada satuan pendidikan dasar, pendidikan menengah dan jalur pendidikan nonformal dapat dikembangkan dengan standar yang lebih tinggi dari standar nasional pendidikan sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan ## BAB VIII
MUATAN LOKAL
BAB III - PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
Pasal 57
- (1) Setiap lembaga pendidikan dasar dan menengah wajib menerapkan mualan lokal kurikulum Bahasa Madura.
- (2) Setiap satuan pada jenjang pendidikan dasar sampai dengan menengah wajib melaksanakan pendidikan muatan lokal baca dan tulis AI-Ouran bagi murid yang beragama Islam dengan target sasaran :
- a. untuk jenjang SD/MI dan sederajat sampai dengan mengenal dan membaca huruf AI-Ouran dengan lancar;
- b. untuk jenjang SMP/MTs dan sederajat sampai dengan membaca AIOuran dengan lancar dan menu lis huruf AI-Ouran dengan tepa!;
- e. untuk jenjang SMA dan sederajat sampai dengan membaca dan menulis huruf AI-Ouran secara lancar dan memahami kandungan beberapa ayal AI-Ouran.
- (3) Bagi murid beragama selain agama Islam, muatan lokal disesuaikan dengan ajaran dan kitab suei masing-masing agama, dengan target menyesuaikan dengan jenjang pendidikan murid.
- (4) Pemerintah Daerah memfasilitasi dan mengadakan sertifikasi terhadap penyelenggaraan pendidikan muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3).
- (5) Kurikulum muatan lokal lainnya sesuai dengan potensi dan kebutuhan yang dilaksanakan sebagai mata pelajaran tersendiri dafam kegialan intrakurikuler.
- (6) Pelaksanaan pendidikan muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayal (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.
BABIX
PENDIDIKAN L1NTAS SATUAN DAN JALUR PENDIDIKAN Pasal58
- (1) Peserla didik SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMKlMAK atau bentuk lain yang sederajat dapat:
- a. pindah satuan atau program pendidikan;
- b. mengambil program atau mata pelajaran pada jenis dan/atau jalur pendidikan yang sarna, atau berbeda sesuai persyaratan akademik satuan pendidikan penerima.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB III - PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
Pasal 59
- (1) Peserta didik SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMKlMAK atau bentuk lain yang sederajat dapat mengambil mata pelajaran atau program pendidikan pada satuan pendidikan nonformal yang terakreditasi untuk memenuhi ketentuan kurikulum pendidikan formal yang bersangkutan.
- (2) Peserta didik pada satuan pendidikan nonformal dapat mengambil mata pelajaran atau program pendidikan pada satuan pendidikan formal untuk memenuhi beban belajar pendidikan nonformal yang bersangkutan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengambilan mala pelajaran atau program pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
BABX
BAHASA PENGANTAR Pasal60
- (1) Bahasa pengantar dalam pendidikan menggunakan Bahasa Indonesia.
- (2) Bahasa Madura agar dipergunakan sebagai bahasa pengantar pada Pendidikan Anak Usia Dini dan Kelas awal SD/MI.
- (3) Bahasa asing dapat dipergunakan sebagai bahasa pengantar selain Bahasa Indonesia untuk meningkatkan kemampuan peserta didik.
BABXI
BUKU TEKS PELAJARAN DAN PAKAIAN SERAGAM SEKOLAHIMADRASAH Pasal61
- (1) Buku teks pelajaran untuk setiap mata pelajaran yang digunakan pada satuan pendidikan dasar dan menengah dipilih dari buku teks pelajaran yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional.
- (2) Buku teks pelajaran yang akan digunakan oleh satuan pendidikan, dipilih melalui rapat Dewan Pendidik dengan pertimbangan Komite Sekolah/Madrasah.
- (3) Selain buku teks pelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam proses pembelajaran dapat menggunakan buku diktat, buku mOdul,buku lembar Ke~a Siswa (lKS) dan buku referensi.
- (4) Buku teks pelajaran tidak dipakai lagi oleh satuan pendidikan apabila:
- a. ada perubahan standar nasional pendidikan;
- b. buku teks pelajaran dinyatakan sudah tidak layak lagi oleh Pemerintah.
:
BAB III - PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
Pasal 62
- (1) Pakaian seragam sekolahlmadrasah terdiri dari pakaian wajib dan pakaian pilihan/bebas rapi.
- (2) Pakaian wajib yang dikenakan oleh peserta didik pada setiap jenjang dan satuan pendidikan mengikuti yang berlaku secara nasional.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang bentuk seragam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati .
BAB III - PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
Pasal 63
- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan serta satuan pendidikan dilarang melakukan penjualan buku dan pakaian seragam sekolah kepada peserta didik.
- (2) Pendidik dan tenaga kependidikan serta satuan pendidikan yang terbukti memaksa dan/atau melakukan penjualan buku dan seragam sekolah kepada peserta didik dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (3) Pembelian buku teks pelajaran dan seragam sekolah diserahkan kepada peserta didik dan orang tua.
TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Bagian Kesatu
Umum
BAB XII - TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Pasal 64
- (1) Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 merupakan tenaga profesional yang tugasnya merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi. menganalisis dan menindaklanjuti hasil pembelajaran.
- (2) Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan. pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.
- (3) Pendidik dan Tenaga Kependidikan harus memberikan tauladan yang baik kepada peserta didik.
Bagian Kedua
Persyaratan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pasal65
- (1) Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran. sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
.
•
- (2) Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah slralallingkal pendidikan.
- (3) Kompelensi sebagai agen pembelajaran pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah, melipuli:
- a. kompelensi Paedagogik;
- b. kompelensi Kepribadian;
- c. kompetensi Profesional; dan
- d. kompelensi Sosial.
- (4) Seseorang yang lidak memiliki ijazah dan/atau sertifikat keahlian sebagaimana dimaksud pada ayal (2) lela pi memiliki keahlian khusus yang diakui dan diperlukan dapal diangkat menjadi pendidik setelah melewati uji kelayakan dan keselaraan.
- (5) Ketentuan mengenai persyaralan lenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan kelentuan peraturan perundanganundangan yang ber1aku.
Bagian Ketiga
Pengangkatan, Penempalan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pasal66
- (1) Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan Pemerinlah Daerah dilakukan oleh Bupali dengan
BAB XII - TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Pasal 86
- (1) Persyaralan unluk dapat diangkat sebagai Pengawas Sekolah pada saluan pendidikan yang diselenggarakan Pemerinlah Daerah dan masyarakal, selain memiliki standar kwalifikasi minimal , kompetensi juga harus memenuhi persyaratan :
- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. selia kepada Pancasila sebagai Oasar Negara, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. sehat jasmani dan rohani ## BAB XIII
SARANA DAN PRASARANA Pasal89
- (1) Setiap penyelenggara Pendidikan wajib menyediakan sarana pokok belajar lerdiri dari ruang kelas, ruang perpustakaan dan ruang laboralorium beserta sarana dan prasarananya.
- (2) Setiap penyelenggara satuan Pendidikan wajib mengusahakan sarana dan prasarana penunjang untuk kegiatan keagamaan, upacara, olah raga, kesenian dan Usaha Kesehatan Sekolah.
- (3) Pengadaan sarana dan prasarana harus memadai dan mempertimbangkan unsur kepentingan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik.
- (4) Pengadaan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam penyelenggaraan pendidikan dilakukan Pemerintah, Pemerintah Propinsi. Pemerinlah Daerah dan Masyarakat.
5. sesuai tujuan dan danlalau pengelola prasarana pendidikan jawab penyelenggara (5) Pendayagunaan sarana dan fungsinya menjadi tanggung satuan pendidikan.
\
BABXIV
EVALUASI, AKREDITASI DAN SERTIFIKASI
Bagian Kesalu
Evaluasi
BAB XII - TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Pasal 94
- (1) Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan yang dilakukan sebagai benluk akuntabililas penyelenggaraan pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepenlingan.
- (2) Evaluasi dilakukan lerhadap peserta didik, pendidik, lenaga kependidikan, lembaga dan program pendidikan pada jalur pendidikan formal dan pendidikan nonformal unluk semua jenjang, saluan, dan jenis pendidikan.
BAB XII - TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Pasal 95
- (1) Evaluasi hasil belajar peserta didik dilaksanakan pendidik unluk memanlau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara periodik berkesinambungan.
- (2) Evaluasi peserta didik, pendidik lenaga kependidikan, lembaga, dan program pendidikan pada jalur pendidikan formal dan pendidikan nonformal dilakukan Pemerinlah Daerah dan/alau lembaga mandiri secara berkala, menyeluruh, lransparan. dan sislemalis unluk menilai pencapaian standar nasional pendidikan sesuai dengan kelenluan peraturan perundangundangan.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan kepada Bupali.
- (4) Lembaga mandiri sebagaimana dimaksud dalam pada ayal (2), dapal melakukan fungsinya selelah mendapalkan persetujuan Bupati.
- (5) Kelenluan lebih lanjul mengenai lembaga mandiri sebaqaimana dimaksud pada ayal (2) dialur dengan Peraluran Bupali.
Bagian Kedua
Akreditasi
BAB XII - TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Pasal 96
- (1) Bupali membenluk Unit Pelaksana Akreditasi Sekolah dan Pendidikan Nonformal yang bertugas membanlu pelaksanaan akreditasi yang menjadi kewenangan Badan Akreditasi Nasional Sekolah dan Pendidikan Nonformal.
- (2) Badan Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melaksanakan akreditasi lerhadap program keahlian, danlatau saluan pendidikan sekolah dan pendidikan nonformal.
,
•
- (3) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagai bentuk akuntabilitas publik yang dilakukan secara objektif, adil, transparan, dan komprehensifdengan menggunakan instrumen dan kriteria sesuai standar nasionalpendidikan.
- (4) Prosedur pelaksanaan akreditasi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.
- (5) Satuan pendidikan yang telah diakreditasi Badan Akreditasi, harus diinformasikankepadamasyarakat.
BagianKetiga
Sertifikasi
BAB XII - TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Pasal 97
- (1) Sertifikatberbentukijazahdan serfJfikat kompetensi.
- (2) Ijazah dibeJikankepada peserta didik sebagai pengakuanterhadap prestasi belajardan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakansatuanpendidikanyangterakreditasi.
- (3) Sertifikat kompetensi dibeJikan penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan peke~aan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan satuan pendidikan terakreditasiatau lembagasertifikasi.
- (4) Ketentuan mengenai sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai standar nasional pendidikan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Satuan pendidikan dapat memperoleh sertifikasi pelayanan pendidikan bertarafintemasional.
- (6) Sertifikasi pelayanan pendidikan bertaraf intemasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat beke~asamadengan lembaga pendidikan luar negeJiyang diakui PemeJintah.
BABXV
PENDANAAN
BagianKesatu
Umum
BAB XII - TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Pasal 98
- (1) Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama PemeJintah, PemeJintahPropinsi,PemeJintah daerah dan masyarakat.
- (2) Pendanaan pendidikan ditentukan ## BAB XVIII
STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN Pasal109
Pemerinlah Daerah dan saluan pendidikan wajib menyusun dan menetapkan standar pelayanan minimal pendidikan dengan
BAB XII - TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Pasal 110
Standar Pelayanan Minimal Pendidikan harus memenuhi :
- a. status badan hukum pengelola pendidikan dan status hak tanah;
- b. status personil dan aset termasuk kelengkapan sarana dan prasarana penunjang;
- c. informasi program kerja dan/alau layanan masyarakat;
- d. tertanggungjawaban pengelola atas penyelenggaraan layanan pendidikan;
- e. jumlah peserta didik tiap kelas pada setiap satuan pendidikan berkisar 20 sampai dengan 40 peserta didik;
- f. mencapai 100 % atau lebih lulusan SD/MI melanjutkan ke jenjang pendidikan SMP/MTs, Paket B atau yang sederajat;
- g. mencapai 100 % lulusan SMP/MTs melanjutkan ke jenjang pendidikan SMA/MA, SMK, Paket B atau yang sederajat;
- h. mencapai 90 % sampai dengan 95 % peserta didik memiliki buku pelajaran di setiap mata pelajaran;
- i. mencapai 100 % anak usia 7 18 tahun masuk sekolah di jalur pendidikan formal maupun non-formal;
- j. kualifikasi kepala sekolah/madrasah sekurang-kurangnya 8-1 kependidikan dan/atau sederajat;
- k. tata cara pengaduan, kritik dan saran ditindakJanjutisatuan pendidikan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak pengaduan, kritik dan saran diterima.
BABXIX
PERAN SERTA MASYARAKAT Bagian Kesatu Umum Pasal111
- (1) Peran serta masyarakat dalam pendidikan perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi meliputi peran serta profes;, pengusaha dan
'.
organisasikemasyarakatandalam penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengendalian mutu pelayananpendidikan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimanadimaksud pada ayat (1), dapat sebagaisumber,pelaksana,dan penggunahasilpendidikan.
- (3) Peran serta masyarakat dalam pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaandan pengendalianpenyelenggaraanpendidikan.
- (4) Peran serta masyarakat dalam pengendalian mutu pelayanan pendidikansebagaimanadimaksudpada ayat (1) mencakuppartisipasidalam perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan yang dilaksanakan melalui dewan pendidikan dan komite sekolahlmadrasahatau nama lain yang sejenis pada satuan pendidikananak usia dini, pendidikan dasar, pendidikanmenengah,dan pendidikannonformal.
- (5) Pelaksanaan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan sebagaimana dimaksudpadaayat (1),diaturlebih lanjutdenganPeraturanBupati.
BAB XII - TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Pasal 112
- (1) Peran serta perseorangan, keluarga dan kelompok sebagai sumber pendidikandapat berupa kontribusipendidik dan tenaga kependidikan,dana, sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan pendidikan, dan pengendalianmutu pelayananpendidikankepadasatuanpendidikan.
- (2) Peran serta organisasi profesi sebagai sumber pendidikan dapat berupa penyediaan tenaga ahli dalam bidangnya dan nara sumber dalam penyelenggaraanpendidikanformaldan pendidikannonformal.
- (3) Peran serta pengusaha sebagai sumber pendidikan dapat berupa penyediaanfasilitas sarana dan prasarana pendidikan, dana, beasiswa, dan nara sumber dalam penyelenggaraan pendidikan formal dan pendidikan nonformal.
- (4) Peran serta organisasi kemasyarakatansebagai sumber pendidikan dapat berupa pemberian beasiswa, dan nara sumber dalam penyelenggaraan pendidikanformaldan pendidikannonformal.
BAB XII - TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Pasal 113
- (1) Peran serta perseorangan, keluarga atau kelompok sebagai pelaksana pendidikandapat berupapartisipasidalam pengelolaanpendidikan.
- (2) Peran serta organisasi profesi sebagai pelaksana pendidikan dapat berupapembentukanlembagaevaluasi dan/atau lembagaakreditasimandiri.
- (3) Peran serta dunia usahaJdunia industri sebagai pelaksana pendidikan berkewajiban menerima peserta didik dan/alau tenaga pendidik dalam pelaksanaan sistem magang, pendidikan sistem ganda, dan/atau kerjasamaproduksidengansatuanpendidikansebagaiinstitusipasangan.
- (4) Peran serta organisasi kemasyarakatan sebagai pelaksana pendidikan dapat berupa penyelenggaraan, pengelolaan, pengawasan, dan pembinaan satuan pendidikan.
BAB XII - TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Pasal 114
- (1) Peran serta dunia usaha/dunia industri sebagai pengguna hasH pendidikan dapat berupa kerjasama dengan satuan pendidikan dalam penyediaan lapangan kerja, pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan, dan kerjasama pengembanganjaringan informasi.
- (2) Dunia usahaldunia industri dapat menyelenggarakan program penelilian dan pengembangan, bekerjasama dengan satuan pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
BAB XII - TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Pasal 115
- (1) Untuk peningkatan mutu dan relevansi program pendidikan, Pemerintah Daerah bersama pendidikan tinggi danlatau pelaku usaha danlatau dunia industri dan/atau asosiasi profesi dapat membentuk Forum Koordinasi Konsultasi dan Kerjasama.
- (2) Pembentukan Forum Koordinasi Konsultasi dan Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diletapkan dengan Keputusan Bupati.
Bagian Kedua
Dewan Pendidikan
BAB XII - TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Pasal 116
- (1) Dewan Pendidikan merupakan lembaga mandiri sebagai wadah peran serta masyarakat dalam peningkatan mutu layanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan.
- (2) Dewan Pendidikan berfungsi memberikan pertimbangan, saran, dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan dalam penyelenggaraan pendidikan kepada Bupati.
- (3) Dewan Pendidikan ## BAB XXIII
KETENTUAN PENUTUP Pasal127
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.
BAB XII - TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Pasal 128
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten. Ditelapkan di Bangkalan pada tanggal 7 Agustus 2009

Penetapan: Diundangkan di Bangkalan pada tanggal 31 Agustus 2009

Penandatangan: ## SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKALAN