PERATURAN BUPATI LABUHANBATU Nomor 10 Tahun 2013 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LABUHANBATU NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PEMBER1AN DANA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA KABUPATEN LABUHANBATU (berlaku 20 Mei 2013)
Pembukaan
Menimbang
:
- a. bahwa untuk mempermudah dan memperlancar penyaluran dana mahasiswa pendidikan bagi Kabupaten Labuhanbatu perlu merubah Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemberian Dana Pendidikan Bagi Mahasiswa Kabupaten Labuhanbatu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemberian sebagaimana Perubahan atas Dana
: Mengingat
Pendidikan Bagi Mahasiswa Kabupaten Labuhanbatu.
1. Pasal 18 ayat (6) UndangUndang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Drt tentang Tahun Pembentukan Daerah Otonom 1956 Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092); 1956 Nomor 58,
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419); Nasional
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 2004 tentang Daerah 2004 tentang Daerah
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Pendanaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 91, Tambahan Lembaran tentang Pendidikan
Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun Pengelolaan Penyelenggaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157); 2010 tentang dan Pendidikan
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 30 Tahun 2010 tentang Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Kepada Peserta Didik Yang Orang Tua Atau Walinya Tidak Mampu Membiayai Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 545);
r
10. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 23 Tahun tentang Urusan Wajib dan Yang Menjadi Pemerintah 2008 Pemerintahan Pilihan Kewenangan Daerah Labuhanbatu Daerah Labuhanbatu Nomor 33 Tahun Kabupaten (Lembaran Kabupaten 2008 sen D Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 34 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Keija Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 34 Tahun 2008 seri D Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 42 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 42 Tahun 2011 seri B Nomor 42). Jangka Labuhabatu
Menetapkan
:
MEMUTUSKAN:
TENTANG BUPATI PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LABUHANBATU NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN DANA BAGI PERATURAN MAHASISWA PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU
Pasal 1
14. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar pada jenjang Perguruan Tinggi yang berasal dari tamatan sekolah lanjutan di Kabupaten Labuhanbatu yang orang tuanya berdomisili di Kabupaten Labuhanbatu.
Pasal 6
- (2) Pemohon persyaratan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan surat permohonan tertulis yang ditujukan kepada memenuhi yang
Bupati Labuhanbatu, dengan melampirkan :
- a. fotocopy Kartu Rencana Studi (KRS) dan Kartu Hasil Studi (KHS) 2 (dua) semester terakhir yang disyahkan oleh pejabat berwenang;
2. kartu b. fotocopy mahasiswa (KTM); tanda
- c. pasphoto terbaru ukuran 3 x 4 sebanyak 6 lembar;
- d. fotocopy kartu keluarga (KK) yang disyahkan oleh kepala desa / kelurahan;
- e. surat keterangan aktif kuliah dari perguruan tinggi asal menjelaskan jalur mahasiswa yang masuk bersangkutan; yang
- f. surat keterangan rincian biaya perkuliahan selama 1 (satu) tahun;
- g. fotocopy nomor rekening buku tabungan Bank Mandiri atas yang nama bersangkutanjdan
- h. pemyataan bersedia mengembalikan dana apabila memberikan keterangan yang tidak benar.
Pasal 7
- memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), harus mengajukan surat permohonan tertulis yang ditujukan kepada Bupati Labuhanbatu, dengan melampirkan : (2) Pemohon yang
- a. fotocopy Kartu Rencana Studi (KRS) dan Kartu Hasil Studi (KHS) 2 (dua) semester terakhir yang disyahkan oleh pejabat yang berwenang;
- b. fotocopy Kartu Tanda Mahasiswa (KTM);
- c. pasphoto terbaru ukuran 3 x 4 sebanyak 6 lembar;
- d. fotocopy Kartu Keluarga (KK) yang disyahkan oleh kepala desa / kelurahan;
- e. surat keterangan aktif kuliah dari perguruan tinggi yang juga menjelaskan jalur masuk mahasiswa yang bersangkutan.
- f. surat keterangan aktif kuliah dari perguruan tinggi asal menjelaskan jalur mahasiswa yang yang masuk bersangkutan;
- g. surat keterangan rincian biaya perkuliahan selama 1 (satu) tahun;
- h. surat keterangan mampu dari Lurah / Kepala desa setempat; tidak
- i. fotocopy nomor rekening buku tabungan Bank Mandiri atas yang nama bersangkutan;dan
- j. pemyataan bersedia mengembalikan dana apabila memberikan keterangan yang tidak benar.
Pasal 8
4. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf f diubah, sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :
Pasal 18
2. Undang-Undang Nomor 7 Drt tentang Tahun Pembentukan Daerah Otonom 1956 Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092); 1956 Nomor 58,
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419); Nasional
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 2004 tentang Daerah 2004 tentang Daerah
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Pendanaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 91, Tambahan Lembaran tentang Pendidikan
Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun Pengelolaan Penyelenggaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157); 2010 tentang dan Pendidikan
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 30 Tahun 2010 tentang Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Kepada Peserta Didik Yang Orang Tua Atau Walinya Tidak Mampu Membiayai Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 545);
r
10. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 23 Tahun tentang Urusan Wajib dan Yang Menjadi Pemerintah 2008 Pemerintahan Pilihan Kewenangan Daerah Labuhanbatu Daerah Labuhanbatu Nomor 33 Tahun Kabupaten (Lembaran Kabupaten 2008 sen D Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 34 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Keija Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 34 Tahun 2008 seri D Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 42 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 42 Tahun 2011 seri B Nomor 42). Jangka Labuhabatu
Menetapkan
:
MEMUTUSKAN:
TENTANG BUPATI PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LABUHANBATU NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN DANA BAGI PERATURAN MAHASISWA PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU
Pasall
Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemberian Dana Pendidikan Bagi Mahasiswa Kabupaten Labuhanbatu diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan Pasal 1 angka 14 diubah, sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :
14. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar pada jenjang Perguruan Tinggi yang berasal dari tamatan sekolah lanjutan di Kabupaten Labuhanbatu yang orang tuanya berdomisili di Kabupaten Labuhanbatu.
2. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf g diubah, sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :
- (2) Pemohon persyaratan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan surat permohonan tertulis yang ditujukan kepada memenuhi yang
Bupati Labuhanbatu, dengan melampirkan :
- a. fotocopy Kartu Rencana Studi (KRS) dan Kartu Hasil Studi (KHS) 2 (dua) semester terakhir yang disyahkan oleh pejabat berwenang;
2. kartu b. fotocopy mahasiswa (KTM); tanda
- c. pasphoto terbaru ukuran 3 x 4 sebanyak 6 lembar;
- d. fotocopy kartu keluarga (KK) yang disyahkan oleh kepala desa / kelurahan;
- e. surat keterangan aktif kuliah dari perguruan tinggi asal menjelaskan jalur mahasiswa yang masuk bersangkutan; yang
- f. surat keterangan rincian biaya perkuliahan selama 1 (satu) tahun;
- g. fotocopy nomor rekening buku tabungan Bank Mandiri atas yang nama bersangkutanjdan
- h. pemyataan bersedia mengembalikan dana apabila memberikan keterangan yang tidak benar.
3. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf i diubah, sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :
- memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), harus mengajukan surat permohonan tertulis yang ditujukan kepada Bupati Labuhanbatu, dengan melampirkan : (2) Pemohon yang
- a. fotocopy Kartu Rencana Studi (KRS) dan Kartu Hasil Studi (KHS) 2 (dua) semester terakhir yang disyahkan oleh pejabat yang berwenang;
- b. fotocopy Kartu Tanda Mahasiswa (KTM);
- c. pasphoto terbaru ukuran 3 x 4 sebanyak 6 lembar;
- d. fotocopy Kartu Keluarga (KK) yang disyahkan oleh kepala desa / kelurahan;
- e. surat keterangan aktif kuliah dari perguruan tinggi yang juga menjelaskan jalur masuk mahasiswa yang bersangkutan.
- f. surat keterangan aktif kuliah dari perguruan tinggi asal menjelaskan jalur mahasiswa yang yang masuk bersangkutan;
- g. surat keterangan rincian biaya perkuliahan selama 1 (satu) tahun;
- h. surat keterangan mampu dari Lurah / Kepala desa setempat; tidak
- i. fotocopy nomor rekening buku tabungan Bank Mandiri atas yang nama bersangkutan;dan
- j. pemyataan bersedia mengembalikan dana apabila memberikan keterangan yang tidak benar.
4. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf f diubah, sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :
4. yang memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), harus mengajukan surat permohonan tertulis yang ditujukan kepada Bupati Labuhanbatu, dengan melampirkan : (2) Peinohon
- a. fotocopy Kartu Rencana Studi (KRS) yang disyahkan oleh pejabat yang berwenang;
- b. fotocopy Kartu Tanda Mahasiswa (KTM);
- c. pasphoto terbaru ukuran 3 x 4 sebanyak 6 lembar;
- d. fotocopy Kartu Keluarga (KK) yang disyahkan oleh kepala desa / kelurahan;
- e. surat keterangan aktif kuliah dari perguruan tinggi asal menjelaskan jalur mahasiswa yang yang masuk bersangkutan;
- f. fotocopy nomor rekeni buku tabungan Bank Mandiri
atas nama yang bersangkutan; dan
- g. pemyataan bersedia mengembalikan dana apabila memberikan keterangan yang
tidak benar.
Pasal II
Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

Penetapan: Ditetapkan di Rantauprapat pada tanggal 20 Mei 2013 EUPATI LABUHANBATU, dto TIGOR PANUSUNAN SEREGAR Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu. Nomor 10 Tahun 2013 Tanggal 20 Mei 2013 \_