UNDANG-UNDANG DARURAT Nomor 24 Tahun 1950 tentang PERATURAN TAMBAHAN PERJALANAN KE LUAR NEGERI (berlaku 28 Juni 1950)
Pembukaan
Menimbang
- bahwa dipandang perlu mengadakan perubahan dalam "Peraturan perjalanan ke luar negeri" yang sekarang berlaku (Staatsblad 1916 No. 605 seperti kemudian telah diubah dan ditambah beberapa kali);
bahwa karena keadaan-keadaan yang mendesak, perubahan ini perlu segera diadakan;
Menimbang pula
:
bahwa Senat tidak bersidang;
Mengingat :
Pasal 1
Dengan menyimpang seperlunya, akan tetapi dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang lain dari "Peraturan perjalanan ke luar negeri" (Staatsblad 1916 No. 605, sebagai kemudian telah diubah dan ditambah beberapa kali), maka perjalanan dari Indonesia ke Nederland atas biaya Negeri, hanya dapat diberikan kepada :
- a. pegawai-pegawai yang pada saat penyerahan kedaulatan mempunyai kebangsaan Belanda, selama mereka mempunyai kebangsaan ini;
- b. pegawai-pegawai bukan warga-negara Indonesia, yang pada saat penyerahan kedaulatan pada asasnya mempunyai hak atas perjalanan yang dimaksudkan di sini, selama mereka tidak menjadi warga-negara Indonesia;
- c. pegawai-pegawai pensiunan yang mempunyai kebangsaan termaksud dalam a dan b;
- d. anggota-anggota keluarga dari pegawai-pegawai tersebut dalam a, b dan c, selama mereka tidak menjadi warga-negara Indonesia;
- e. anggota keluarga yang ditinggalkan oleh pegawai-pegawai tersebut dalam a, b dan c., karena meninggal dunia, selama mereka tidak menjadi warga- negara Indonesia.
Pasal 139
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
- UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG PERATURAN TAMBAHAN PERJALANAN KE LUAR NEGERI.
Dengan menyimpang seperlunya, akan tetapi dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang lain dari "Peraturan perjalanan ke luar negeri" (Staatsblad 1916 No. 605, sebagai kemudian telah diubah dan ditambah beberapa kali), maka perjalanan dari Indonesia ke Nederland atas biaya Negeri, hanya dapat diberikan kepada :
- a. pegawai-pegawai yang pada saat penyerahan kedaulatan mempunyai kebangsaan Belanda, selama mereka mempunyai kebangsaan ini;
- b. pegawai-pegawai bukan warga-negara Indonesia, yang pada saat penyerahan kedaulatan pada asasnya mempunyai hak atas perjalanan yang dimaksudkan di sini, selama mereka tidak menjadi warga-negara Indonesia;
- c. pegawai-pegawai pensiunan yang mempunyai kebangsaan termaksud dalam a dan b;
- d. anggota-anggota keluarga dari pegawai-pegawai tersebut dalam a, b dan c, selama mereka tidak menjadi warga-negara Indonesia;
- e. anggota keluarga yang ditinggalkan oleh pegawai-pegawai tersebut dalam a, b dan c., karena meninggal dunia, selama mereka tidak menjadi warga- negara Indonesia.
Undang-undang darurat ini mulai berlaku pada hari sesudah diumumkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Undang-undang darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Serikat.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Juni 1950.

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT SOEKARNO.

Penandatangan: Undang-undang darurat ini dapat dipandang sebagai satu sambungan dari pengumuman Menteri Keuangan tertanggal 17 Pebruari 1950 tentang istirahat Luar Negeri buat warga-negara Indonesia dan dari Undang-undang darurat tentang "Peraturan-tambahan istirahat luar negeri". Berdasar atas "Peraturan perjalanan ke luar negeri" yang sekarang berlaku (Staatsblad 1916 No. 605, seperti kemudian telah diubah dan ditambah beberapa kali), maka pegawai-pegawai bangsa Indonesia, Tionghoa dan sebagainya beserta keluarganya yang disamakan haknya dengan bangsa Eropa, setelah dihentikan dari jabatan negeri dengan mendapat pensiun, mempunyai hak untuk pergi ke Eropa atas biaya negeri. Demikian pula anggota-anggota keluarganya yang ditinggalkan di Indonesia, karena pegawai yang bersangkutan meninggal dunia. Berhubung dengan aturan-aturan dalam Undang-undang darurat tentang "Peraturan-tambahan istirahat luar negeri", maka perjalanan ke Eropa yang dimaksudkan ini dipandang tidak beralasan lagi, hingga hak atas perjalanan ini harus dihapuskan. Begitu juga terhadap pegawai bangsa Belanda yang menjadi Warga-negara Indonesia. Oleh karena Undang-undang ini, maka juga buat pegawai-pegawai bangsa Indonesia, Tionghoa dan sebagainya dan mereka yang disamakan haknya dengan bangsa Eropa, yang dipekerjakan dalam dinas untuk waktu terbatas (Kort-verband), haknya untuk dikembalikan ke negeri Belanda atas biaya Negeri dihapuskan.