UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 7 Tahun 1998 tentang PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1998 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1998/1999 (berlaku 1 Oktober 1998)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
:
:
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1998 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1998 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1998/1999
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
bahwa dalam rangka menyesuaikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan perkembangan dan/atau perubahan, dipandang perlu mengatur perkiraan perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999 dengan Undang-undang;
1. Pasal 5, Pasal 20, dan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 tentang Perubahan Pasal 7 Indische Comptabiliteitswet (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1998 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3750).
Menetapkan
Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,
MEMUTUSKAN:
:
UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1998 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1998/1999.
Pasal 2
"Pasal 2
- (1) Anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 1998/1999 diperoleh dari:
- a. Sumber-sumber Penerimaan Dalam Negeri;
- b. Sumber-sumber Penerimaan Pembangunan.
- (2) Penerimaan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 149.302.500.000.000,00.
- 3 -
- (3) Penerimaan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 114.585.600.000.000,00.
- (4) Jumlah Anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 1998/1999 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) direncanakan sebesar Rp 263.888.100.000.000,00."
Pasal 3
"Pasal 3
- (1) Penerimaan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri dari sumber-sumber penerimaan:
- a. Penerimaan perpajakan sebesar Rp 72.930.800.000.000,00;
- b. Penerimaan dari sektor minyak bumi dan gas alam sebesar Rp 49.711.400.000.000,00;
- c. Penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp 26.660.300.000.000,00;
- (2) Penerimaan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) terdiri dari sumber-sumber penerimaan:
- a. Bantuan program sebesar Rp 74.044.700.000.000,00
- b. Bantuan proyek sebesar Rp 40.540.900.000.000,00."
Pasal 4
3. Ketentuan Pasal 4 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diubah, sehingga seluruhnya Pasal 4 menjadi berbunyi sebagai berikut:
Pasal 5
1. Pasal 5, Pasal 20, dan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945;
Pasal 7
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1998 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3750).
Menetapkan
Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,
MEMUTUSKAN:
:
UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1998 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1998/1999.
Pasal I
Mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1998 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999, sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diubah, sehingga seluruhnya Pasal 2 menjadi berbunyi sebagai berikut:
"Pasal 2
- (1) Anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 1998/1999 diperoleh dari:
- a. Sumber-sumber Penerimaan Dalam Negeri;
- b. Sumber-sumber Penerimaan Pembangunan.
- (2) Penerimaan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 149.302.500.000.000,00.
- 3 -
- (3) Penerimaan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 114.585.600.000.000,00.
- (4) Jumlah Anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 1998/1999 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) direncanakan sebesar Rp 263.888.100.000.000,00."
2. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga seluruhnya Pasal 3 menjadi berbunyi sebagai berikut:
"Pasal 3
- (1) Penerimaan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri dari sumber-sumber penerimaan:
- a. Penerimaan perpajakan sebesar Rp 72.930.800.000.000,00;
- b. Penerimaan dari sektor minyak bumi dan gas alam sebesar Rp 49.711.400.000.000,00;
- c. Penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp 26.660.300.000.000,00;
- (2) Penerimaan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) terdiri dari sumber-sumber penerimaan:
- a. Bantuan program sebesar Rp 74.044.700.000.000,00
- b. Bantuan proyek sebesar Rp 40.540.900.000.000,00."
3. Ketentuan Pasal 4 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diubah, sehingga seluruhnya Pasal 4 menjadi berbunyi sebagai berikut:
"Pasal 4
- (1) Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999 terdiri dari:
- a. Pengeluaran Rutin;
- b. Pengeluaran Pembangunan.
- (2) Pengeluaran Rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 171.205.100.000.000,00.
- (3) Pengeluaran Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 92.683.000.000.000,00.
- (4) Jumlah Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) direncanakan sebesar Rp 263.888.100.000.000,00."
4. Ketentuan Pasal 5 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diubah, sehingga seluruhnya Pasal 5 menjadi berbunyi sebagai berikut:
"Pasal 5
- (1) Pengeluaran Rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dirinci menurut sektor:
- 01 Sektor industri sebesar
Rp
83.385.209.000,00
- 02 Sektor pertanian dan kehutanan sebesar
Rp
627.724.191.000,00
- 03 Sektor pengairan sebesar
Rp
38.416.795.000,00
- 04 Sektor tenaga kerja sebesar
Rp
318.069.481.000,00
- 05 Sektor perdagangan, pengembangan
usaha nasional, keuangan dan
koperasi sebesar
Rp 31.471.733.358.000,00
- 06 Sektor transportasi, meteorologi
dan geofisika sebesar
Rp
329.700.829.000,00
- 07 Sektor pertambangan dan energi sebesar
Rp
318.933.498.000,00
| 08 Sektor pariwisata, pos dan telekomunikasi | sebesar | Rp | 117.207.539.000,00 |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|
| 09 dan transmigrasi | Sektor pembangunan daerah sebesar | Rp | 13.491.262.070.000,00 |
| 10 | Sektor lingkungan hidup dan tata ruang sebesar | Rp | 357.912.413.000,00 |
| 11 Tuhan Yang olah raga | Sektor pendidikan, kebudayaan nasional, kepercayaan terhadap Maha Esa, pemuda dan sebesar : | Rp | 4.740.026.958.000,00 |
| 12 Sejahtera | Sektor kependudukan dan keluarga sebesar | Rp. | 331.654.091.000,00 |
| dan remaja | 13.Sektor kesejahteraan sosial, kesehatan, peranan wanita, anak sebesar | Rp | 705.289.102.000,00 |
| 14 sebesar | Sektor perumahan dan permukiman | Rp | 22.813.072.000,00 |
| 15 | Sektor agama sebesar | Rp | 1.304.164.065.000,00 |
| 16 teknologi sebesar | Sektor ilmu pengetahuan dan | Rp | 409.502.164.000,00 |
| 17 | Sektor hukum sebesar | Rp | 759.292.576.000,00 |
- 18 Sektor aparatur negara dan pengawasan sebesar
Rp
5.241.341.916.000,00
- 19 Sektor politik, hubungan luar negeri, penerangan, komunikasi dan media massa sebesar
Rp
2.918.502.598.000,00
- 20 Sektor pertahanan dan keamanan
sebesar
Rp
7.618.168.075.000,00
- (2) Rincian sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam subsektor dicantumkan dalam
PENJELASAN
Pembukaan
ayat ini.
- (3) pengeluaran Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam
PENJELASAN
Pasal 4
- 01 Sektor industri sebesar Rp 788.182.000.000,00 - 02 Sektor pertanian dan kehutanan sebesar Rp 7.484.649.000.000,00 - 03 Sektor pengairan sebesar Rp 4.774.718.000.000,00 - 04 Sektor tenaga kerja sebesar Rp 1.304.906.300.000,00 - 05 Sektor perdagangan, pengembangan usaha nasional, keuangan dan koperasi sebesar Rp 16.687.632.000.000,00 - 06 Sektor transportasi, meteorologi dan geofisika sebesar Rp 9.642.565.000.000,00 - 07 Sektor pertambangan dan energi sebesar Rp 7.059.462.100.000,00 - 08 Sektor pariwisata, pos dan telekomunikasi sebesar Rp 1.181.041.000.000,00 - 09 Sektor pembangunan daerah dan transmigrasi sebesar Rp 19.091.631.300.000,00 - 10 Sektor lingkungan hidup dan tata ruang sebesar Rp 779.998.600.000,00 - 11 Sektor pendidikan, kebudayaan nasional, kepercayaan