PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 23 Tahun 2002 tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN GAS NEGARA (berlaku 6 Mei 2002)
Pembukaan
Menimbang
:
a. bahwa untuk lebih meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usaha Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perusahaan Gas Negara, dipandang perlu melakukan penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perusahaan Gas Negara;
- b. bahwa kekayaan Negara berupa jaringan pipa gas yang tertanam dalam Proyek Pembangunan Jaring Distribusi Gas di Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jawa Barat (Bogor dan Cirebon) dan Jawa Timur yang pengadaan dan pembangunannya berasal dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999, dapat ditetapkan sebagai penambahan penyertaan modal Negara ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perusahaan Gas Negara;
- c. bahwa penambahan penyertaan modal Negara tersebut, perlu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
3. Mengingat : telah
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana diubah dengan Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara 3587);
Menetapkan
:
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (PERUM) Gas Negara menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 66);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3731) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun 2001 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4101);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2001 tentang Pengalihan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (PERSERO), Perusahaan Umum (PERUM), dan Perseroan Jawatan (PERJAN) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4137);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN GAS NEGARA.
BAB I - PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL
Pasal 1
Negara Republik Indonesia melakukan penambahan penyertaan modal ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perusahaan Gas Negara, yang didirikan
BAB I - PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL
Pasal 2
- (1) Penambahan penyertaan modal Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berasal dari kekayaan Negara yang tertanam dalam Proyek Pembangunan Jaring Distribusi Gas berupa jaringan pipa gas di Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Jawa Barat (Bogor dan Cirebon) dan Jawa Timur, yang pengadaan dan pembangunannya berasal dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999.
- (2) Nilai penambahan penyertaan modal Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sebesar Rp 17.650.755.142,00 (tujuh belas miliar enam ratus lima puluh juta tujuh ratus lima puluh lima ribu seratus empat puluh dua rupiah), dengan rincian sebagaimana terlampir.
PENYERTAAN MODAL
BAB II - PELAKSANAAN PENAMBAHAN
Pasal 3
Pelaksanaan penambahan penyertaan modal Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan menurut ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 dengan ## BAB III
KETENTUAN PENUTUP
BAB II - PELAKSANAAN PENAMBAHAN
Pasal 4
Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini, diatur oleh Menteri Keuangan dan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama sesuai dengan lingkup bidang tugas dan kewenangannya masing-masing.
BAB II - PELAKSANAAN PENAMBAHAN
Pasal 5
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Mei 2002

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 6 Mei 2002

Penandatangan: SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd BAMBANG KESOWO

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN
LAMPIRAN
LAMPIRAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2002 TANGGAL 6 MEI 2002

## NILAI PENAMBAHAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN GAS NEGARA

| NOMOR | NAMA PROYEK | TAHUN ANGGARAN | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ NAMA ASET | PANJANG (METER) | NILAI (RP) |
|---------|-----------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 1 | Pembangunan Jaring Distribusi Gas Sumatera Utara di Medan | 1998/1999 | Jaringan Pipa Gas terdiri dari : -Pipa Polyethyline (Pipa PE) termasuk rehabilitasi -Fitting, Valve PE dan Baja | 13.958 | Rp 2.438.645.000,00 |
| 2 | Pembangunan Jaring Distribusi Gas Sumatera Selatan di Palembang | 1998/1999 | Jaringan Pipa Gas terdiri dari : -Pipa Polyethyline (Pipa PE) termasuk Pipa Dinas PE -Fitting PE, Meter dan | 9.551 | Rp 1.687.000.660,00 |
| 3 | Pembangunan Jaring Distribusi Gas DKI Jakarta | 1998/1999 | Jaringan Pipa Gas terdiri dari : -Pipa Polyethyline (Pipa PE) Pipa baja termasuk katodik proteksi | 37.192,3 | Rp 6.227.222.00,00 |
| 4 | Pembangunan Jaring Distribusi Gas Jawa Barat di Bogor | 1998/1999 | Jaringan Pipa Gas terdiri dari : -Pipa Polyethyline (Pipa PE) -Fitting dan Valve PE | 15.050 | Rp 1.691.888.795,00 |
| 5 | Pembangunan Jaring Distribusi Gas Jawa Barat di Cirebon | 1998/1999 | Jaringan Pipa Gas terdiri dari : -Pipa Polyethyline (Pipa PE) -Fitting PE | 10.572 | Rp 1.126.629.694,00 |


| 6. | Pembangunan 1998/1999 Jaring Distribusi Gas Jawa Timur di Surabaya | Jaringan Pipa gas terdiri dari : -Pipa Polyethyline (Pipa PE) -Elektrofusion Fitting PE -Fitting PE dan Ball Valve PE -Pipa Baja | 13.865 | Rp 4.479.368.993,00 |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|
| JUMLAH KESELURUHAN | JUMLAH KESELURUHAN | | 100.188,3 | Rp 17.650.755.142,00 |

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,


MEGAWATI SOEKARNOPUTRI