PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO Nomor 10 Tahun 2002 tentang RETRIBUSI IZIN USAH.A DAN PERIZINAN DI SIK.TOR PERHUBUNGAN DENGAN RAHMAT 1UHAN YANG MAHA ESA BUPAffTEBO, - a. bahwa dengan dltetapkan undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 t.entang Perubahan Atas Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak 2. , Daerah clan Retrlbusl Daerah, maka perlu pengaturan dan penyesualan pungutan Retrlbusl Izln Usaha dan Perlzlnan sebagal salah satu SUmber Pendapatan AsU Daerah (PAO ); - b. bahwa berdasark.an pertimbangan sebagalmana dlmaksud pada huruf a diatas, perk, membentuk Peraturan Oaerah Kabupaten Tebo tent.ang Reb1busl Izln Usaha dan Perlztnan di selctor Perhubungan; 4. ·1. Undang-undang Hornor 54 Tahun 1999 tentang Pembentubn Kabupeten Sarolangun, Kabupat.en Tebo, Kabupat.en Muaro .Jambl dan Kabupat.en Tanjung Jabung Tmur (Lernbaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903); 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerlntahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nornor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perlmbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 -. Nomor n, Tanbahan Lembaran Negara Nomor 3848); 3. Undang-undang Hornor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3379); 4. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 18 Tahun 1997 t.entang Pajak Daerah dan Retrlbusl Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 446, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048); 5. Peraturan Pemerlntah Nomor 82 Tahun 1999 tentang Anglrutan di Peralran (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 187); 7. Peraturan Pemerlntah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerlntah Dan Kewenangan Proplnsl sebegal Dlerah Otonom (Lemberan Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Hornor 3952); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retrlbusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139); 9. Keputusan Menteri Perhubungan No. KM. 13 Tahun 1988\_Tent.ang Tempat Penlmbunan Kayu Log Pond di Peralran Daratan; 10. Keputusan Menteri Perhubungan No. KM. 12 Tahun 1988 Tentang Jzin Usaha Angkutan Peralran Daratan; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 05 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tebo; Dengan persetujuan D!WAN Pl!RWAICILAN RAKYAT DAl!RAH KABUPAT!N Tl!BO. M!MU1USKAN : PERATURAN DAERAH ICABUPATEN TEBO TENTANG RETRIBUSI IZJN USAHA DAN PERIZJNAN DI SEKTOR PEHUBUNGAN . (berlaku Unknown)
Pembukaan
Mengingat :
PEMERINTAH KABUPATEN TEBO
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO NOMOR 10 TAHUN 2002
TENTANG
RETRIBUSI IZIN USAH.A DAN PERIZINAN DI SIK.TOR PERHUBUNGAN
DENGAN RAHMAT 1UHAN YANG MAHA ESA
BUPAffTEBO,
- a. bahwa dengan dltetapkan undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 t.entang Perubahan Atas Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak
2. , Daerah clan Retrlbusl Daerah, maka perlu pengaturan dan penyesualan pungutan Retrlbusl Izln Usaha dan Perlzlnan sebagal salah satu SUmber Pendapatan AsU Daerah (PAO );
- b. bahwa berdasark.an pertimbangan sebagalmana dlmaksud pada huruf a diatas, perk, membentuk Peraturan Oaerah Kabupaten Tebo tent.ang Reb1busl Izln Usaha dan Perlztnan di selctor Perhubungan;
4. ·1. Undang-undang Hornor 54 Tahun 1999 tentang Pembentubn Kabupeten Sarolangun, Kabupat.en Tebo, Kabupat.en Muaro .Jambl dan Kabupat.en Tanjung Jabung Tmur (Lernbaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903);
1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerlntahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nornor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perlmbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 -. Nomor n, Tanbahan Lembaran Negara Nomor 3848);
3. Undang-undang Hornor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3379);
4. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 18 Tahun 1997 t.entang Pajak Daerah dan Retrlbusl Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 446, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
5. Peraturan Pemerlntah Nomor 82 Tahun 1999 tentang Anglrutan di Peralran (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 187);
7. Peraturan Pemerlntah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerlntah Dan Kewenangan Proplnsl sebegal Dlerah Otonom (Lemberan Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Hornor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retrlbusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
9. Keputusan Menteri Perhubungan No. KM. 13 Tahun 1988\_Tent.ang Tempat Penlmbunan Kayu Log Pond di Peralran Daratan;
10. Keputusan Menteri Perhubungan No. KM. 12 Tahun 1988 Tentang Jzin Usaha Angkutan Peralran Daratan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 05 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tebo;
Dengan persetujuan
D!WAN Pl!RWAICILAN RAKYAT DAl!RAH KABUPAT!N Tl!BO.
M!MU1USKAN :
PERATURAN DAERAH ICABUPATEN TEBO TENTANG RETRIBUSI IZJN USAHA DAN PERIZJNAN DI SEKTOR PEHUBUNGAN . Menetapkan
BABI
KETENTIJAN UMUM
Pasall
Dalam peraturan daerah lnl yang dlmaksud dengan:
- a. Daerah adalah Kabupaten Tebo.
- b. Pernertntah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang laln sebagal Badan ElcsekutlfDaerah.
- c. Bupati adalah Bupat.i Tebo.
- d. Wakll Bupati adalah Wakl Bupatl Tebo.
- e. Dewan Perwakllan Rakyat Daerah yang selanjutnya dlslngkat DPRD adalah DPRD Kabupat.en Tebo sebagai Sadan Legislatif Daerah.
- f. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Tebo.
- g. Pejabat adalah Pegawal yang dlberl tugas tert.entu d1bldang Retrlbusl Daerah sesual dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.
- h. Angkutan di Peralran Daerah adalah angkutan yang Mellputl angkutan Laut, Angkutan SUngal dan Danau, dan Angkut.an Penyeberangan.
I. Angkutan .
z. lJang rambu-rambu..-·-·-·--·
- r. Jzln tempat penlmbunan kayu ( Log Pound ) dlsungal adalah pemberlan lzln tempat penimbunan kayu.
- s. IzJn pembangunan dermaga adalah pembertan lzin bagl perusahaan badan Persero atau perorangan yang akan membangun dermaga dlwllayah kerja Kantor Perhubungan Kabupaten Tebo.
- t. Izln Operasl perusahaan adatah pemberlan lzln bagl perusahaan yang menggunakan pelayaran angkutan sungal yang mengoperaslkan kapal-lcapal di sungal.
- u. Surat Tanda Kecakapan Nakhoda/ MolDr1s (STICN/M) adalah surat yang dlberlkan tepada orang yang dlanggap cakap untuk mendapatkan Surat Tanda Kecakapan tersebut.
- v. Peraturan penyelenggaran keselamatan dan tata t.ertlb pelayaran transportasl sungal adalah uang yang diperhl:ungkan untuk pemberian Izin Berlayar/Uang rambu - rambu bagi kapal - kapal sungai dan kapal taut.
- w. Tarf berlabuh adalah Blaya yang dlfenakan setiap kapal berlabuh.
- x. Tarlf rekomendasl adal8h blaya yang dlkenakan untuk pekerJaan at.as permohonan pemllk Kapal I Perusahaan yang bersangkutan ( dispensasl, Rekomendast di).
- y. Tartp perlzlnan adalah blaya yang d"8nakan pada walctu pemberlan lzln.
- J. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenls apapun yang bl!lgerak dengan m,aga mekanlk, tenaga rnesln termasuk kendaraan yang berdaya dukung dlnamls, kendaraan dlbawah permukaan air serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berplndah- plndah.
- k. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan pelayanan angkutan penumpang, barang dan atau hewan dart pelabuhan kepelabuhan lalnnya.
- I. Trayek tetap dan teratur at.au Iner adalah pelayanan angkutan sungai dan danau dan penyeberangan yang dllakukan secara tetap dan teratur dengan terjadwal dan menyebutkan pelabuhan slnggah.
- m. Trayek tidak tetap atau transfer adalah pelayanan angJwtan sungai, danau dan penyebrangan yang di lakulam secant tidak tetap dan tldak teratur.
- n. Izln usaha angkutan sungal adalah usaha angkutan peralran untuk umum dengan memungut bayaran melalul Retrl&gt;usl yang dlselenggarakan di sungal dengan menggunakan kapal peralran sungal.
- o. Izln usaha keglatan bongkar muat sungai ~lah usaha yang dllakukan oleh perusahaan anglwtan sungat di wlayah kerja Kantor Perhubungan K.abupat.en Tebo.
- p. Izln Elcspedlsl angkutan penyebrangan sebagal pernbayaran at.as pelayanan pemberlan lzln usah ekspedisi angkutan penyebenlngan.
- q. Izin Usaha wartel sebagal pembayaran atas pelayanan pemberian lzin usah wartel.
- I. Angkutan Penyeberangan adalah Angkutan yang berfungsl sebagal jembatan bergerak yang menghubungakan jarlngan jalan, yang terputus Ir.arena adanya peralran untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muat.annya.
(2) Izln
.
- (1). Setlap orang atau badan yang menjalankan keglatan usaha dlbldang angkutan sungal, telekomunlkasi wajlb rnendapatkan izln dart Bupati.
Pasal 6
KETENTUAN PERIZINAN
BABm
Retribusi izin usaha dan perizinan di golongkan sebagai Retribusi iZin usaha tetap dan perizinan tetap.
Pasal5
Subyek Rebibusi adalah orang pribadi at.au badan yang memperoleh pelayanan mri jasa angkutan sungal dan t.elekomunlkasl.
Pasat 4
Obyek ret.rlbusl adalah pelayanan atas pemberlan lzln usaha dan perlzlnan yang dlberlkan oleh Pemerlntah Daerah di sektor Perhubungan Kabupat.en Tebo.
Pasal 3
Dengan nama Retribusi izin Usaha dan Perizinen dipungut Retribusi sebagei pembnyaran atas pelayanan Jasa angkutan sungal dan telekomunlkasl.
Pasal2
NANA, OBYEK DAN SUBYEK SERTA GOI.ONGAN RETRIBUSI
- ee. Iztn Tarllc tongkang adalah keglatan yang dftalrulcan menartlc tongkang di peralran sungal yang dik.enak.an biaya sesuai tarif tongkang.
- gg. Izln gandeng tonglcang adalah pemberlan lzln terhadap kapal yang rnelakukan keglatan untuk menggandeng tongkang di peralran sungal dlkenakan blaya lzln gandeng tongkang.
- hh.Biaya blangko/formullr adalah uang yang dlperhltungkan untuk menggunakan blaya cetak/fonnulir berdasarkan ketentuan yang berlaku.
BABU
- z. Uang rambu-rambu adalah uang yang dlperhltungkan untuk mengadakan fasllas perambuan di peralran dan di sungal.
- aa. Jzln berlayar adalah rnen.apakan surat lzln ber1ayar kapal yang melllkukan gerak/berangkat yang dlberlkan petugas Kantor Perhubungan Kabupaten Tebo.
- bb.Blaya pengawasan barang berbahaya adalah uang yang dlperhltungkan untuk pemberian fasltas termasutc IZln pengangkut.an mlnyak burnt dan barang berbahaya.
- cc. Biaya pemberian izin barang berbahaya t.ermasuk BBM adalah uang yang diperhitungkan untuk pemberian fasllltas termasuk lzln barang berbahaya dan BBM.
- dd. Pemberian izin penarikan kayu balok adalah uang yang diperhitungk.an untulc pekerjaan pemberlan izln pada waktu kapal melakukan keglatan kapal di Sunga!.
~~ .. 1&lt;11111111 •••••••••••••••
Tmgkat penggunaan jasa pasltas angkutan sungal dan telmmunlkasl berdasarkan pennohonan sesual persyaratan yang telah dtentukan.
Pasal 2
## Pasal2
Pasal 5
## Pasal5
Pasal 6
KETENTUAN PERIZINAN
BABm
Retribusi izin usaha dan perizinan di golongkan sebagai Retribusi iZin usaha tetap dan perizinan tetap.
Pasal5
Subyek Rebibusi adalah orang pribadi at.au badan yang memperoleh pelayanan mri jasa angkutan sungal dan t.elekomunlkasl.
Pasat 4
Obyek ret.rlbusl adalah pelayanan atas pemberlan lzln usaha dan perlzlnan yang dlberlkan oleh Pemerlntah Daerah di sektor Perhubungan Kabupat.en Tebo.
Dengan nama Retribusi izin Usaha dan Perizinen dipungut Retribusi sebagei pembnyaran atas pelayanan Jasa angkutan sungal dan telekomunlkasl.
Pasal2
NANA, OBYEK DAN SUBYEK SERTA GOI.ONGAN RETRIBUSI
- ee. Iztn Tarllc tongkang adalah keglatan yang dftalrulcan menartlc tongkang di peralran sungal yang dik.enak.an biaya sesuai tarif tongkang.
- gg. Izln gandeng tonglcang adalah pemberlan lzln terhadap kapal yang rnelakukan keglatan untuk menggandeng tongkang di peralran sungal dlkenakan blaya lzln gandeng tongkang.
- hh.Biaya blangko/formullr adalah uang yang dlperhltungkan untuk menggunakan blaya cetak/fonnulir
C.n1 mengukur tlnglmt pengg-• j8a ,etala•I.
Baglan PertlHnll
BABIY
Izln usaha tldak dapat dlalhkan kepada pllak lain sebelum mendapatkzm persetujuan darl Kepala Kant.or Perhubungan.
- (1). Izin usaha di berikan selama perusahaan tersebut menjalani kegiatan usahanya.
- (2). Untuk mempermudah pelaksanaan penertiban, pengawasan clan pengendalian mab settap usaha dlbldang angkutan sungal, telelcDmunlkasl yang telah memllld lzln harus melaksanakan pendaftaran ulang (regestrasi) setiap 1 tahun.
- (1). Pemberian at.au penolakan izin usaha dlberikan oleh Kepala Kantor Perhubungan paRng lama 3 mlnggu harl kerja sejak permohonan dlterlma secara lengkap.
- (2). Pemberlan atau penolakan lzln sebagalmana dlmalcsud dalam ayat ( 1) di sampalkan kepada pemohon secan1 tertuls dengan dlsertal alnsan t.ertentu.
Pasal9
Instansl Kantor Perhubungan memproses permohonan yang telah rnemenuhl persyanrt.an !!lesl.lll dengan ketentuan yang berlaku.
Pasal8
- (1). Sebelum lzln usaha dlkeluarkan/dlterbltkan, dlalrukan penlnjauan clan peneltlan lokasi.
- (2). HasH peninjauan lokasi sebagainana dinaksud dalam ayat (1) dilnporkan kepada Kepala Kantor Perhubungan sebagal bahan pertlmbangan dalam pemberlan lzln.
Pasal 7
## Pasal7
Pasal 8
## Pasal8
Pasal 9
## Pasal9
Pasal 12
C.n1 mengukur tlnglmt pengg-• j8a ,etala•I.
Baglan PertlHnll
BABIY
Izln usaha tldak dapat dlalhkan kepada pllak lain sebelum mendapatkzm persetujuan darl Kepala Kant.or Perhubungan.
- (1). Izin usaha di berikan selama perusahaan tersebut menjalani kegiatan usahanya.
- (2). Untuk mempermudah pelaksanaan penertiban, pengawasan clan pengendalian mab settap usaha dlbldang angkutan sungal, telelcDmunlkasl yang telah memllld lzln harus melaksanakan pendaftaran ulang (regestrasi) setiap 1 tahun.
- (1). Pemberian at.au penolakan izin usaha dlberikan oleh Kepala Kantor Perhubungan paRng lama 3 mlnggu harl kerja sejak permohonan dlterlma secara lengkap.
- (2). Pemberlan atau penolakan lzln sebagalmana dlmalcsud dalam ayat ( 1) di sampalkan kepada pemohon secan1 tertuls dengan dlsertal alnsan t.ertentu.
Pasal9
Instansl Kantor Perhubungan memproses permohonan yang telah rnemenuhl persyanrt.an !!lesl.lll dengan ketentuan yang berlaku.
Pasal8
- (1). Sebelum lzln usaha dlkeluarkan/dlterbltkan, dlalrukan penlnjauan clan peneltlan lokasi.
- (2). HasH peninjauan lokasi sebagainana dinaksud dalam ayat (1) dilnporkan kepada Kepala Kantor Perhubungan sebagal bahan pertlmbangan dalam pemberlan lzln.
Pasal7
- (2). Izln sebagalmana dlmaksud dalam ayat (1) dlajukan kepada Bupati melalul Kantor Perhubungan dengan melamplrkan persyaratan sebagal berlkut:
- a. Foto copy ICTP.
- b. Alcte Notarls Perusahaan.
- c. Daftar banyak kapal yang dtkelola.
- d. Foto copy SUrat Izln Tempat Usaha (SITIJ).
- e. Nomor Pokok WaJlb Pajak.
- f. Pas foto ulruran 3 x 4 cm.
Baglan Kodua
P,·wlf an ... ran dalam ,-et.pan retrtbU81.
Pasaf 13
Prtnsr dan sasaran dalam penetapan besamya tarf retr1busl dlmaksud untuk mengatasl kebutuhan bagl kelancaran perbelanjaan pembangunan di Kabupaten Tebo terutama dalam hal pemellharaan dan pembangunan prasarana fasRas Angkutan Sungai dan Telekom.mbs~
llaglan Ketlp
Straktur dan besamya tarlf retribu9i.
Pasal 14
- ( 1 ). Setiap orang atau badan yang melalwlcan kegiatan pada fasilitas anglwtan sungai dan t:elekomunlkasl dlwaJlbkan membayar retrtbusl.
- (2). Struklur dart besamya tarf dlbebankan
Pasal 15
Melengkapl
.
- ( 1) Setiap orang at.au badan yang rnemlkl lzln usaha dan perlzlnan tersebut dlwajlbkan a. Membayar t.epat pada waktunya.
Pasal20
KEWAJIBAN DAN LARANGIAN
- (1). Dalam melaksanakan pembtnaan, penertlban dan Pengendalan dlbentuk Tim yang dit.et.apkan dengan Keputusan Bupati.
- (2). Tun sebagai mana dimalcsud dalam ayat (1) mempunyai tugas mengadakan penefittan dan pemer1ksaan terhadap lzln usaha tersebut.
- (1). Pemerlntah Kabupaten Tebo melalcsanakan pemblnaan, pengawasan, penertlban dan Pengendalfan t.erhadap Izfn usaha dan per1zlnan yang dfberfkan.
- (2). Pemblnaan sebagalmana dlmalcsud dalam ayat (1) dllalcsanakan oleh Kantor Perhubungan Kabupat.en tebo bekerja sama dengan Instansi lain yang t.erkait.
Pl!MBINAAN DAN P!NGAWASAN
BABY
Setiap Pembayaran diberikan tanda bukti pembayaran dan dk:atat dalam buku penerimaan.
- (1). Pembayaran Retribusi yang t.erutang harus di lunasl lekalgus.
- (2). Pembayaran dllakukan di Kas Daerah atau tempat laln yang dltunjuk oleh Kepala Daerah.
- (3). Dalam hal pembayaran dllakukan dltempat laln yang dltunjuk, maka hasd pungutan pembayaran harus dls$&gt;rkan ke Kas Daerah paling lambat 1 X 24 jam.
Pasal 20
KEWAJIBAN DAN LARANGIAN
- (1). Dalam melaksanakan pembtnaan, penertlban dan Pengendalan dlbentuk Tim yang dit.et.apkan dengan Keputusan Bupati.
- (2). Tun sebagai mana dimalcsud dalam ayat (1) mempunyai tugas mengadakan penefittan dan pemer1ksaan terhadap lzln usaha tersebut.
- (1). Pemerlntah Kabupaten Tebo melalcsanakan pemblnaan, pengawasan, penertlban dan Pengendalfan t.erhadap Izfn usaha dan per1zlnan yang dfberfkan.
- (2). Pemblnaan sebagalmana dlmalcsud dalam ayat (1) dllalcsanakan oleh Kantor Perhubungan Kabupat.en tebo bekerja sama dengan Instansi lain yang t.erkait.
Pl!MBINAAN DAN P!NGAWASAN
BABY
Setiap Pembayaran diberikan tanda bukti pembayaran dan dk:atat dalam buku penerimaan.
- (1). Pembayaran Retribusi yang t.erutang harus di lunasl lekalgus.
- (2). Pembayaran dllakukan di Kas Daerah atau tempat laln yang dltunjuk oleh Kepala Daerah.
- (3). Dalam hal pembayaran dllakukan dltempat laln yang dltunjuk, maka hasd pungutan pembayaran harus dls$&gt;rkan ke Kas Daerah paling lambat 1 X 24 jam.
Baglan Kelima.
Tata cara Pembayaran Retrlbu9I .
Wllayah Pungutan adalah Kabupaten Tebo.
- ( 1). Pungutan dllakukan dengan menggunakan SKRD at.au Dokumen lain yang dipersamakan.
- (2). Pemungutan sebagalmana dlmaksud dalam ayat (1) dlsetor ke Kas Daerah.
- (3). Instansl Pemungut adalah Kantor Perhubungan Kabupaten Tebo.
- b. Melengk.apl persyaratan yang telah dttentuk.an.
- d. Setlap adanya perubahan usaha harus ada persetuJuan darl Kantor Perhubungan Kabupat.en Tebo.
- c. Setap melakukan plrKlah t.empllt I alallllt harus melllpor.
- (2) Setlap orang atau badan memlld lzln usaha dan perlzlnan ddarang:
- a. DUarang melakukan keglatan di luar lzln usaha tersebut.
- b. Dtlarang melakulcan pemlndahan tangan atas lzln usaha kepada orang laln t.ampa seizin Kantor Perhubungan Kabupaten Tebo.
SANKS! ADMINISTRASI
BAB VII - SANKS! ADMINISTRASI
Pasal 21
- (1). Setiap orang at.au badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimabud dalam pasal 20 dlkenakan sanlcsl admlnlstrasl berupa pencabut.an tztn usaha dan perlzlnan yang dekeluartcan oleh Kantor Perhubungan Kabupat.en Tebo.
- (2). Pencabutan lzln sebagalmana dlmaksud dalam ayat (1) dllakukan melalul perlngat.an t.ertulls sebanyak 3 (tlga) kal berturut-turut dengan tenggang waktu maslng-maslng 7 ( tujuh ) hart.
- (3). Apabila pertngatan sebegaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dlindahkan, maka dapat dllanjutkan dengan pencabutan lzln.
Pl!NYIDIKAN
BAB VII - Pl!NYIDIKAN
Pasal 22
- (1). Pejabat pegawal negerl SipU tertentu dllngkungan Pemerlnt.ah Daerah dlberl wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagalmana dlmalcsud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 t.entang Hukum Acara Pldana.
- (2). Wewenang penytdlk sebagalmana dlmalcsud dalam ayat (1) adalah:
- a. Menerlma, mencarl mengumpubn dan meneltl ksterangan atau laporan berkenaan dengan tlndak pldana dtbldang Retrtbusl Daerah agar ketffltngan at.au laporan tersebut menjadl lengkap dan Jelas.
- b. Menelltl, mencartdan mengumpubn keterangan mengenal orang prlbedl at.au badan tentang kebenaran perbuatan yang dllakukan sehubungan dengan tJndak pidana dlbidang Relribusi Daerah.
- c. Memint.a keterangan clan bahan bukti dart orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- d. Memerlcsa buku buku, catatan -catatan clan dokumen - dokumen laln berkenaan dengan tlndak pldana dlbldang Retrlbusl Daerah.
- e. Melalrulcan penggeledahan untuk rnendapatlran barang buktl pembulruan, pencatatan dokumen - dokumen lain serta melakukan penyt.aan t.erhadap barang buktl tersebut.
Merninta
..
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelalcsanaan tugas penyidikan tindak pldana dlbidang Retrlbusi Daerah.
- g. Menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memerilcsa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dinaksud dalam huruf e.
- h. Mernotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- i. Memanggil orang untuk dldengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- j. Menghentlkan penyldlkan.
- k. Melakukan tlndakan laln yang perlu untuk kelancaran peykllkan tlndak pldana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
7. (3). Peylcllkan sebagai mana dlmaksud dalam ayat ( 2 ) memberltahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum sesual dengan Ketentuan yang diatur dalam Undang-undcmg Nomor 8 Tehun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
KETENTUAN PIDANA
BAB VDI - KETENTUAN PIDANA
Pasal 23
- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagalmana dlmaksud dalam pasal 20 dlancam dengan pldana kurungan paling lama 6 ( enam ) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- ( Lima juta rupiah ).
- (2) Tindak pldana sebagalmana dimaksud ayat ( 1) pasal ini adalah Pelanggaran
KETENTUAN PERAUHAN
BAB IX - KETENTUAN PERAUHAN
Pasal 24
Terhadap penerimaan sebagaimana dirnaksud dalam Peraturan Daerah lni dlsislhkan 5 % (Hrna persen) sebagai uang insentif (uang perangsang) dengan perincian sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 51 Tahun 2001 tentang Uang Insentif (Uang Perangsang) Pajak, Retribusl dan pungutan-pungutan lainnya.
KETENTUAN PENUTUP
BAB X - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Dearah nn sepanjang mengenai tehnis pelaksanaannya akan dlatur leblh lanjut dengan Keputusan Bupati.
BAB X - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26
.
Diundangakan di lft ... ..- .. pada tanggal 21 SEKRETARIS D,IU:IUUIII "--"'
H.DARKUTNI
LEMBARAN DAERAH KABUPAlEN lEBO TAHUN 2002 NOMOR 10
Dengan bertakunya Peraturan Daerah lnl malca segala ket.entuan yang telah ada dan bertent.angan/ tldak sesual dengan peraturan Daerah lnl dlnyatalcan tldak berlaku lagl.
BAB X - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27
Peraturan Daerah lnl mulal bertaku pada tanggal dtundangkan.
Agar set.iap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tebo.
Dltetaplam di Muara Tebo pada tanggal 18 Nopember 2002