Azzindani/ID_REG_KG_2510 huggingface dataset:
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 19 Tahun 2005 tentang PENUGASAN (berlaku 26 Juli 2005)
Pembukaan
Menimbang
: bahwa sehubungan dengan pelaksanaan Kunjungan Kenegaraan Presiden ke Republik Rakyat China mulai tanggal 27 Juli 2005 sampai dengan tanggal 30 Juli 2005, maka untuk menjaga lancarnya pelaksanaan pemerintahan dipandang perlu untuk menugaskan Wakil Presiden melaksanakan tugas sehari-hari Presiden selama berlangsungnya kunjungan tersebut;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden Dalam Hal Presiden Berada di Luar Negeri;
MEMUTUSKAN
Pasal 4
2. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden Dalam Hal Presiden Berada di Luar Negeri;
MEMUTUSKAN :
Menugaskan Wakil Presiden untuk melaksanakan tugas sehari-hari Presiden sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden Dalam Hal Presiden Berada di Luar Negeri, selama Presiden melaksanakan Kunjungan Kenegaraan ke Republik Rakyat China mulai tanggal 27 Juli 2005 sampai dengan tanggal 30 Juli 2005 atau sampai dengan tanggal tiba kembali di tanah air.
Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Sekretaris Kabinet Deputi Hukum dan Perundang-undangan, ttd
Lambock V.Nahattands
KEDUA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Juli 2005

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Unknown Unknown Nomor TAHUN2014 Tahun 2014 tentang PENETAPANHARIPEMUNGUTANSUARAPEMILlHANUMUM PRESIDEN DAN (berlaku 30 Juni 2014)
Pembukaan
Menimbang bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 telah menetapkan
Pasal 3
2. denganKeputusan Prez: c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan hari pemungutan suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 sebagai Hari Libur Nasional
Menetapkan
PERTAMA
•
'
I
to
1. Pasal4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Mengingat
2. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);
MEMUTUSKAN :
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENETAPAN HARI PEMUNGUTANSUARAPEMILIHANUMUMPRESIDENDAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014 SEBAGAI HARI LIBUR NASIONAL.
pemilihan umumlaniUZI atau susulan. Menetapkan hari Rabu, tanggal 9 Juli 2014 sebagai hari libur nasional untuk pemungutan suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden atau hari dan tanggal lain yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum untuk
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
KEDUA
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Juni 2014
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 102 Tahun 1998 tentang PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 61 TAHUN 1998 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DEPARTEMEN (berlaku 20 Juli 1998)
Pembukaan
Menimbang
:
bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Kabinet Reformasi Pembangunan yang dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 122/M Tahun 1998 dan untuk lebih meningkatkan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi pelaksanaan tugas para Menteri yang memimpin Departemen dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang semakin meningkat di segala bidang, dipandang perlu menyempurnakan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen;
Mengingat
:
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen;
MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 61 TAHUN 1998 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DEPARTEMEN.
Pasal I
Mengubah judul
Pasal 155
1. Mengubah judul BAB XIV Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen, sehingga berbunyi sebagai berikut:
"BAB XIV
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN SUSUNAN ORGANISASI DEPARTEMEN KOPERASI,
PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH"
2. Mengubah ketentuan Pasal 155 Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen, sehingga berbunyi sebagai berikut:
"Pasal 155
Departemen Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah dipimpin oleh Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden."
Pasal 156
"Pasal 156
Departemen Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah bertugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang perkoperasian, pengusaha kecil dan menengah."
Pasal 157
"Pasal 157
Departemen Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah terdiri dari:
1. Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah;
2. Sekretariat Jenderal;
3. Inspektorat Jenderal;
4. Direktorat Jenderal Bina Koperasi;
5. Direktorat Jenderal Bina Pengusaha Kecil dan Menengah;
6. Direktorat Jenderal Fasilitas Pembiayaan dan Simpan Pinjam;
7. Badan Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah;
8. Pusat;
9. Instansi Vertikal di Wilayah."
Pasal II
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Juli 1998 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 11 Tahun 2006 tentang PENUGASAN (berlaku 2 Agustus 2006)
Pembukaan
Menimbang : bahwa sehubungan dengan pelaksanaan Kunjungan Kerja Presiden ke Malaysia dan Singapura mulai tanggal 2 Agustus 2006 sampai lancarnya menugaskan Wakil Presiden melaksanakan tugas sehari-hari Presiden selama
- dengan 7 Agustus 2006, maka untuk menjaga pelaksanaan pemerintahan dipandang perlu untuk berlangsungnya kunjungan tersebut;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden Dalam Hal Presiden Berada di Luar Negeri;
MEMUTUSKAN
Pasal 4
2. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden Dalam Hal Presiden Berada di Luar Negeri;
MEMUTUSKAN :
Menugaskan Wakil Presiden untuk melaksanakan tugas sehari-hari Presiden sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden Dalam Hal Presiden Berada di Luar Negeri, selama Presiden melaksanakan Kunjungan Kerja ke Malaysia dan Singapura mulai tanggal 2 Agustus 2006 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2006 atau sampai dengan tanggal tiba kembali di tanah air.
KEDUA : ________________
:
:
Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum,
Lambock V. Nahattands
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Agustus 2006 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 95 Tahun 1998 tentang PEMBENTUKAN BADAN RESTRUKTURISASI UTANG LUAR NEGERI PERUSAHAAN SWASTA INDONESIA (INDONESIAN DEBT RESTRUCTURING AGENCY) (berlaku 2 Juli 1998)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa gejolak moneter yang terjadi di Indonesia dewasa ini perlu diupayakan penyelesaiannya secara tuntas dalam waktu yang sesingkat-singkatnya;
- b. bahwa masalah utang luar negeri perusahaan swasta Indonesia perlu ditangani dengan tertib untuk memperoleh penyelesaian yang cepat dan akurat;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, dipandang perlu untuk membentuk Badan Restrukturisasi Utang Luar Negeri Perusahaan Swasta (Indonesian Debt Restructuring Agency) dengan Keputusan Presiden;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2865);
Mengingat : 1.
- Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
Menetapkan
:
3. Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1998 tentang Tim Penanggulangan Masalah Utang-utang Luar Negeri Perusahaan Swasta Indonesia;
4. Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1998 tentang Kewajiban Melaporkan Utang Luar Negeri Swasta;
MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBENTUKAN BADAN RESTRUKTURISASI UTANG LUAR NEGERI PERUSAHAAN SWASTA INDONESIA (INDONESIAN DEBT RESTRUCTURING AGENCY).
Pasal 1
Membentuk Badan Restrukturisasi Utang Luar Negeri Perusahaan Swasta Indonesia (Indonesian Debt Restructuring Agency) yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disingkat INDRA, yang bertanggung jawab kepada Bank Indonesia.
Pasal 2
INDRA mempunyai tugas mengusahakan restrukturisasi utang luar negeri perusahaan swasta Indonesia sesuai dengan skim yang disepakati oleh Pemerintah Republik Indonesia dan kreditor luar negeri.
Pasal 3
Susunan organisasi dan mekanisme pelaksanaan tugas INDRA diatur oleh Bank Indonesia.
Pasal 4
Personalia, pimpinan, dan staf INDRA ditetapkan oleh Bank Indonesia.
Pasal 5
- (1) Segala biaya operasional yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas INDRA dibebankan kepada Bank Indonesia yang selanjutnya akan diperhitungkan dalam biaya operasional INDRA.
- (2) Apabila dalam pelaksanaan tugas INDRA terdapat kerugian akibat resiko nilai tukar, maka kerugian tersebut menjadi beban Pemerintah.
Pasal 6
Apabila pelaksanaan tugas INDRA sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden ini telah tercapai, maka INDRA dibubarkan dan segala harta kekayaannya menjadi milik negara.
Pasal 7
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Juli 1998 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Verifikasi: ttd. BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 59 Tahun 2004 tentang JAKARTA PUSAT (berlaku 26 Juli 2004)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
Menetapkan
:
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
PEMBENTUKAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERI
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 59 TAHUN 2004 TENTANG JAKARTA PUSAT
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
- a. bahwa Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengamanatkan pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berada di lingkungan peradilan umum dan untuk pertama kali dibentuk pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dipandang perlu membentuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
3. : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327) sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 8 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4379);
4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358);
MEMUTUSKAN :
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT.
Pasal 1
Membentuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Pasal 2
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi yang penuntutannya diajukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
Pasal 3
Daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia.
:
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 26 juli 2004

Penandatangan: SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd BAMBANG KESOWO ## Pasal 4 Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 juga berwenang memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi yang dilakukan di luar wilayah negara Republik Indonesia oleh warga negara Indonesia. ## Pasal 5 Pembiayaan yang diperlukan dalam rangka pembentukan dan pengadaan sarana dan prasarana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dibebankan pada anggaran Mahkamah Agung. ## Pasal 6 Keputusan Presiden ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Juli 2004

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd MEGAWATI SOEKARNOPUTRI
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 131 Tahun 1998 tentang PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 23 TAHUN 1975 TENTANG DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 250/M TAHUN 1983 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Mengingat
- TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 23 TAHUN 1975 TENTANG DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 250/M TAHUN 1983 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dengan terbentuknya, Kabinet Reformasi Pembangunan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 122/M Tahun 1998, dipandang perlu menyempurnakan Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1975 tentang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 250/M Tahun 1983. 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037); PDF Create! 4 Trial www.nuance.com
:
3. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1975 tentang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 250/M Tahun 1983.
MEMUTUSKAN
Pasal 3
PRESIDEN NOMOR 250/M TAHUN 1983. Pasal I ... Pasal I Mengubah ketentuan Pasal 3 Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1975 tentang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 250/M Tahun 1983, sehingga Pasal 3 seluruhnya berbunyi sebagai berikut: (1) Susunan Keanggotaan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah terdiri 1. Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara; PDF Create! 4 Trial
Pasal 4
:
3. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1975 tentang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 250/M Tahun 1983.
MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 23 TAHUN 1975 TENTANG DEWAN PERTIMBANGAN OTONOMI DAERAH, SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN
dari:
Ketua, merangkap:
Menteri Dalam Negeri;
Anggota
Anggota
:
www.nuance.com
2. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
PRESIDEN NOMOR 250/M TAHUN 1983. Pasal I ... Pasal I Mengubah ketentuan Pasal 3 Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1975 tentang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 250/M Tahun 1983, sehingga Pasal 3 seluruhnya berbunyi sebagai berikut: (1) Susunan Keanggotaan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah terdiri 1. Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara; PDF Create! 4 Trial
3. Menteri Negara Sekretaris Negara;
4. Menteri Keuangan;
5. Menteri Pekerjaan Umum;
6. Menteri Pertahanan Keamanan/ Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
Anggota : Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah." Pasal II ... Pasal II Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. PDF Create! 4 Trial
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 72 Tahun 2000 tentang PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK ITALIA MENGENAI KERJASAMA KEBUDAYAAN (berlaku 29 Mei 2000)
Pembukaan
Menimbang :
- a. bahwa di Jakarta, pada tanggal 20 Oktober 1997 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Italia mengenai Kerjasama Kebudayaan, sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Italia;
- b. bahwa sehubungan dengan itu, dan sesuai dengan Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2826/HK/1960 tanggal 22 Agustus 1960 tentang Pembuatan Perjanjian-perjanjian dengan Negara Lain, dipandang perlu untuk mengesahkan Persetujuan tersebut dengan Keputusan Presiden;
Mengingat : Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN PERSETU-JUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK ITALIA MENGENAI KERJASAMA KEBUDAYAAN.
Pasal 1
Mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Italia mengenai Kerjasama Kebudayaan, yang telah ditandatangani Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta, pada tanggal 20 Oktober 1997, sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Italia yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Indonesia, Italia dan Inggris sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.
Pasal 2
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Mei 2000 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. ABDURRAHMAN WAHID

Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Mei 2000

Penandatangan: Pj. SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd. BONDAN GUNAWAN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 7 Tahun 2009 tentang PENETAPAN HARI PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PER (berlaku 27 Maret 2009)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2008 tentang Tahapan, Program dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2008, telah menetapkan
Pasal 4
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan hari pemungutan suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009 Sebagai Hari Libur Nasional dengan Keputusan Presiden;
Mengingat : ________________
Mengingat : 1.
- Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENETAPAN HARI PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2009 SEBAGAI HARI LIBUR NASIONAL.
PERTAMA
: Menetapkan hari Kamis, tanggal 9 April 2009 sebagai hari libur nasional untuk pemungutan suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, atau hari dan tanggal lain yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum untuk pemilihan umum lanjutan dan/atau susulan.
KEDUA : ________________
KEDUA
: Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Maret 2009 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Verifikasi: ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Penandatangan: Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KABINET RI Wakil Sekretaris Kabinet, Lambock V. Nahattands
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 85 Tahun 2001 tentang PENDIRIAN UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA (berlaku 5 Juli 2001)
Pembukaan
Menimbang : bahwa untuk meningkatkan dan mengembangkan sumber daya manusia Indonesia di bidang pendidikan tinggi pada umumnya dan masyarakat Propinsi Jawa Timur dan sekitarnya pada khususnya, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Pendirian Universitas Trunodjoyo Madura;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENDIRIAN UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA.
Pasal 1
- (1) Mendirikan Universitas Trunodjoyo Madura.
- (2) Universitas Trunodjoyo Madura merupakan perguruan tinggi di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional.
Pasal 2
- (1) Pengalihan asset dan pengelolaan sumber daya dari Yayasan Pendidikan Kyai Lemah Dhuwur MKGR kepada Pemerintah dalam rangka pendirian Universitas Trunodjoyo Madura dilaksanakan oleh Menteri Pendidikan Nasional, pimpinan instansi terkait dan Yayasan Pendidikan Kyai Lemah Dhuwur MKGR.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan secara bertahap mulai Tahun Anggaran 2001, dengan
Pasal 3
Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini diatur oleh Menteri Pendidikan Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 4
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Juli 2001 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. ABDURRAHMAN WAHID
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 75 Tahun 2001 tentang PENGESAHAN e-ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT (KERANGKA PERSETUJUAN e-ASEAN) (berlaku 21 Juni 2001)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa di Singapura, pada tanggal 24 Nopember 2000 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani e-ASEAN Framework Agreement (Kerangka Persetujuan e-ASEAN), sebagai hasil sidang antara Pemerintah Republik Indonesia dan Negara-negara anggota ASEAN;
- b. bahwa sehubungan dengan itu, dipandang perlu untuk mengesahkan Agreement tersebut dengan Keputusan Presiden;
- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4012);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN e-ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT (KERANGKA PERSETUJUAN e-ASEAN).
Pasal 1
Mengesahkan e-ASEAN Framework Agreement (Kerangka Persetujuan e-ASEAN), yang telah ditandatangani Pemerintah Republik Indonesia di Singapura, pada tanggal 24 Nopember 2000, sebagai hasil sidang antara Pemerintah Republik Indonesia dan Negara-negara anggota ASEAN, yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.
Pasal 2
Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah terjemahan Agreement dalam bahasa Indonesia dengan salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, maka yang berlaku adalah salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris.
Pasal 3
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Juni 2001 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd, ABDURRAHMAN WAHID

Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 21 Juni 2001 SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DJOHAN EFFENDI
Unknown Unknown Nomor 1 Tahun 2017 tentang No Description (berlaku 17 Maret 2017)
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Parit Malintang pada tanggal 17 Maret 2017

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN , dto ## JONPRIADI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2017 NOMOR 1
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 46 Tahun 1999 tentang PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK ZIMBABWE MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN ATAS PENANAMAN MODAL (berlaku 19 Mei 1999)
Pembukaan
Menimbang :
- a. bahwa di Montego Bay, Jamaika, pada tanggal 8 Pebruari 1999 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Zimbabwe mengenai Peningkatan dan Perlindungan atas Penanaman Modal, sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Zimbabwe;
- b. bahwa sehubungan dengan itu, dan sesuai dengan Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2826/HK/1960 tanggal 22 Agustus 1960 tentang Pembuatan Perjanjian-perjanjian dengan Negara Lain, dipandang perlu untuk mengesahkan Persetujuan tersebut dengan Keputusan Presiden;
Mengingat :
Pasal 4
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN PERSETUJU-AN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK ZIMBABWE MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN ATAS PENANAMAN MODAL.
Mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Zimbabwe mengenai Peningkatan dan Perlindungan atas Penanaman Modal, yang telah ditandatangani Pemerintah Republik Indonesia di Montego Bay, Jamaika, pada tanggal 8 Pebruari 1999 sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Zimbabwe yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Indonesia dan Inggeris sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Mei 1999 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 Mei 1999 MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA PROF. DR. H. MULADI, S.H.
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 24 Tahun 2000 tentang PENCABUTAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 119 TAHUN 1999 TENTANG BADAN PENINGKATAN KERJA SAMA EKONOMI INDONESIA - ORGANISASI KONFERENSI ISLAM (OKI) (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa untuk lebih meningkatkan kerja sama ekonomi antara Negara Republik Indonesia dan negara-negara anggota Organisasi Konferensi Islam (OKI), pada masa Kabinet Reformasi Pembangunan telah dibentuk Badan Peningkatan Kerja Sama Ekonomi Indonesia - Organisasi Konferensi Islam (OKI) dengan Keputusan Presiden Nomor 119 Tahun 1999;
- b. bahwa dengan terbentuknya Kabinet Persatuan Nasional Periode 1999 2004 dan untuk lebih meningkatkan efektivitas kinerja departemen, Lembaga Pemerintah Non-Departemen, dan Instansi Pemerintah lainnya, dipandang perlu untuk mengakhiri keberadaan Badan Peningkatan Kerja Sama Ekonomi Indonesia - Organisasi Konferensi Islam (OKI);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dipandang perlu untuk mencabut Keputusan Presiden Nomor 119 Tahun 1999 tentang Badan Peningkatan Kerja Sama Ekonomi Indonesia - Organisasi Konferensi Islam (OKI);
Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
: KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 119 TAHUN 1999 TENTANG BADAN PENINGKATAN
KERJA SAMA EKONOMI INDONESIA - ORGANISASI KONFERENSI ISLAM (OKI).
Pasal 1
Mencabut Keputusan Presiden Nomor 119 Tahun 1999 tentang Badan Peningkatan Kerja Sama Ekonomi Indonesia - Organisasi Konferensi Islam (OKI).
Pasal 2
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Pebruari 2000

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Mencabut Keputusan Presiden Nomor 119 Tahun 1999 tentang Badan Peningkatan Kerja Sama Ekonomi Indonesia - Organisasi Konferensi Islam (OKI). ## Pasal 2 Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Pebruari 2000

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ABDURRAHMAN WAHID
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor TAHUN Tahun 2002 tentang PEMBENTUKAN KOMISI PENYELIDIK NASIONAL KASUS THEYS HIYO ELUAY (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
:
- a. bahwa telah terjadi peristiwa/insiden yang menimbulkan korban kematian terhadap Theys Hiyo Eluay, Ketua Presidium Dewan Papua;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut dipandang perlu untuk membentuk Komisi Penyelidik Nasional guna mengadakan penyelidikan secara bebas, cermat, adil dan tuntas terhadap semua aspek peristiwa/insiden tersebut;
Mengingat
: Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
MEMUTUSKAN
Pasal 4
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERTAMA
- Membentuk Komisi Penyelidik Nasional kasus Theys Hiyo Eluay, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Komisi Penyelidik Nasional.
KEDUA
- Komisi Penyelidik Nasional bertugas melakukan penyelidikan secara bebas, cermat, adil dan tuntas terhadap semua aspek kasus tersebut.
KETIGA
- Dalam menyelenggarakan tugasnya Komisi Penyelidik Nasional melakukan hal-hal yang perlu bagi diperolehnya hasil penyelidikan yang bebas, cermat, adil, dan tuntas meliputi segala aspek kasus tersebut.
KEEMPAT :
- Komisi Penyelidik Nasional terdiri dari:
1. Drs. Koesparmono Irsan, sebagai Ketua merangkap Anggota;
2. I Putu Kusa, S.H., sebagai Anggota;
3. Mayor Jenderal TNI Djasri Marin, S.H., sebagai Anggota;
4. Zulkarnain Yunus, S.H., M.H., sebagai Anggota;
5. Inspektur Jenderal Polisi Drs. R. Hillep Engkesman, sebagai Anggota;
6. Indra Tjahya, S.H., sebagai Anggota;
7. DR. Karel Theil Erari, sebagai Anggota;
8. Drs. John Ibo, sebagai Anggota;
9. Drs. Simon Patrice Morin, sebagai Anggota;
10. Drs. Lukas Karl Degey, sebagai Anggota;
11. Prof. DR. H. Amarsings SPF, sebagai Anggota.
KELIMA
- Dalam melaksanakan tugasnya Komisi Penyelidik Nasional memperoleh segala bantuan yang diperlukan dari semua instansi Pemerintah Pusat dan instansi Pemerintah Daerah serta pihak-pihak lain yang dipandang perlu.
- KEENAM : Nasional
- Setelah selesai menjalankan tugasnya, Komisi Penyelidik melaporkan hasil penyelidikannya kepada Presiden.
KETUJUH
- Pemerintah mengumumkan hasil penyelidikan Komisi Penyelidik Nasional kepada masyarakat.
KEDELAPAN :
Segala biaya untuk melaksanakan tugas Komisi Penyelidik Nasional dibebankan kepada anggaran Sekretariat Negara.
KESEMBILAN: Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Pebruari 2002

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd MEGAWATI SOEKARNOPUTRI
Unknown Unknown Nomor 145 Tahun 2000 tentang PENUGASAN (berlaku 16 Oktober 2000)
Pembukaan
Menimbang :
bahwa sehubungan dengan pelaksanaan kunjungan Presiden ke luar negeri mulai tanggal 17 Oktober 2000, maka untuk menjaga lancarnya pelaksanaan pemerintahan dipandang perlu untuk menugaskan Wakil Presiden melaksanakan tugas sehari-hari Presiden selama berlangsungnya kunjungan tersebut;
Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VII/MPR/1973 tentang Keadaan Presiden dan/atau Wakil Presiden Republik Indonesia Berhalangan;
3. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden Dalam Hal Presiden Berada di Luar Negeri;
MEMUTUSKAN
Pasal 3
2. Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VII/MPR/1973 tentang Keadaan Presiden dan/atau Wakil Presiden Republik Indonesia Berhalangan;
Pasal 4
2. Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VII/MPR/1973 tentang Keadaan Presiden dan/atau Wakil Presiden Republik Indonesia Berhalangan;
3. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden Dalam Hal Presiden Berada di Luar Negeri;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERTAMA
:
Menugaskan Wakil Presiden untuk melaksanakan tugas sehari-hari Presiden sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden Dalam Hal Presiden Berada di Luar Negeri, selama Presiden melaksanakan kunjungan ke luar negeri yang akan berlangsung mulai tanggal 17 Oktober 2000 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2000 atau sampai dengan tanggal tiba kembali di tanah air.
KEDUA :
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Oktober 2000 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. ABDURRAHMAN WAHID
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 29 Tahun 1998 tentang Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 121 Tahun 1998; NOMOR 128 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 18 TAHUN 1998 TENTANG TIM AHLI PADA DEWAN PEMANTAPAN KETAHANAN EKONOMI DAN KEUANGAN, SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN (berlaku Unknown)
Pembukaan
Mengingat
:
:
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29 TAHUN 1998
Ketahanan Ekonomi dan Keuangan, dipandang perlu menyempurnakan susunan
keanggotaan susunan
keanggotaan
Tim
Ahli
Dewan
Pemantapan tersebut.
1.
Pasal 2
"Pasal 2
Pasal 4
2. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1998 tentang Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 121 Tahun 1998;
NOMOR 128 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 18 TAHUN 1998 TENTANG TIM AHLI PADA DEWAN PEMANTAPAN KETAHANAN EKONOMI DAN KEUANGAN, SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang bahwa untuk lebih memantapkan pelaksanaan tugas Dewan Pemantapan PDF Create! 4 Trial www.nuance.com
3. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1998 tentang Tim Ahli Pada Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1998.
"Pasal 2
MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 18 TAHUN 1998 TENTANG TIM AHLI PADA DEWAN PEMANTAPAN KETAHANAN EKONOMI DAN KEUANGAN, SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 29 TAHUN 1998. Pasal I Mengubah ketentuan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1998 tentang Tim Ahli Pada Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1998, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut: PDF Create! 4 Trial www.nuance.com
Tim Ahli dipimpin oleh Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional selaku Sekretaris Jenderal Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan, dengan anggota yang terdiri dari:
4.
Keuangan,
Negara Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri;
Moneter,
Wakil Sekretaris Kabinet;
Sdr. Dr. Dono Iskandar Djojosubroto,
Direktur Bank Indonesia;
Sdr. Achjar Ilyas, SE., MA,
Sdr. Ir. Effendi Sudarsono,
1. Sdr. Prof. Dr. Moh. Arsyad Anwar, Staf Ahli Bidang Pengkajian Ekonomi dan Menteri 2. Sdr. Dr. Soekarno Wirokartono, Deputi Bidang Fiskal dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Sdr. Bambang Kesowo, S.H., LL.M, Direktur Bank Indonesia; Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin dan Kimia, Departemen Perindustrian dan Perdagangan; PDF Create! 4 Trial www.nuance.com
7. Sdr. Dr. Susijati B. Hirawan,
Direktur Jenderal Lembaga Keuangan, Departemen Keuangan."
Pasal II Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA PDF Create! 4 Trial
Unknown Unknown Nomor 32 Tahun 2014 tentang PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERUPA TUNJANGAN KHUSUS BAGI ANGGOTA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN TUBAN (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang a.
bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja serta dalam rangka untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tu.ban, maka perlu memberikan tambahan penghasilan berupa tunjangan khusus sesuai dengan beban tugas dan kondisi kerja;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berupa Tunjangan Khusus Bagi Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tuban;
Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Talnm 2011;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 06 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tuban;
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN .BERUPA TUNJANGAN KHUSUS BAGI ANGGOTA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN
Menetapkan TOBAN.
Pasal 1
Memberikan tambahan penghasilan berupa tunjangan khusus kepada anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tuban.
Pasal 2
Tambahan penghasilan berupa tunjangan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberikan setiap bulan dengan besaran sebagai berikut:
- a. Kepala Satuan, sebesar
Rp. 750.000,00
- b. Kasi/Kasubbag, sebesar
Rp. 500.000,00
- c. Anggota Satpol-PP/ Staf, sebesar
Rp. 350.000,00
Pasal 3
Tambahan pengha~ilan berupa tunjangan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2014.
Pasal 4
Tambahan pengha~ilan berupa tunjangan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2014.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bt;1.pati

Penandatangan: Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tuban.

Penetapan: Ditetapkan di Tuban pada tanggal 29 Aiustus 2014

Penetapan: Diundangkan di Tuban pada tanggal 29 Acustus 201 4

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TUBAN, ~1

Penandatangan: BERITA DAERAH KABUPATiN TUBAN TAHUN 2014 SERIE NOMOR 33
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 32 Tahun 2004 tentang HONORARIUM BAGI KETUA, (berlaku 27 April 2004)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
:
bahwa dalam rangka meningkatkan mutu, prestasi, pengabdian, dan gairah kerja, dipandang perlu memberikan honorarium bagi Ketua, Sekretaris, dan Anggota Komisi Hukum Nasional dan Staf Sekretariat Komisi Hukum Nasional dengan Keputusan Presiden;
: 1.
- Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2000 tentang Komisi Hukum Nasional;
MEMUTUSKAN :
PRESIDEN TENTANG HONORARIUM BAGI KETUA, SEKRETARIS, DAN ANGGOTA KOMISI HUKUM NASIONAL DAN STAF SEKRETARIAT
Menetapkan: KEPUTUSAN KOMISI HUKUM NASIONAL.
Pasal 1
Kepada Ketua, Sekretaris, dan Anggota Komisi Hukum Nasional dan Staf Sekretariat Komisi Hukum Nasional diberikan honorarium setiap bulan.
Pasal 2
Besarnya honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagai berikut :
1. Ketua, Sekretaris, dan Anggota Komisi Hukum Nasional sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
2. Staf Sekretariat Komisi Hukum Nasional sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
Pasal 3
Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini diatur oleh Menteri Keuangan.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -3 -
Pasal 4
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 April 2004 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Verifikasi: ttd. MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Distribusi: Salinan sesuai dengan aslinya ## SEKRETARIAT KABINET RI

Penandatangan: Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan II Edy Sudibyo
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 23 Tahun 2009 tentang PEMBENTUKAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN PADA KOTA TEBING TINGGI, KOTA BINJAI, DAN KABUPATEN BOGOR (berlaku 29 Agustus 2009)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat :
Menetapkan :
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2009 TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN PADA KOTA TEBING TINGGI, KOTA BINJAI, DAN KABUPATEN BOGOR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (1) UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dipandang perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN PADA KOTA TEBING TINGGI, KOTA BINJAI, DAN KABUPATEN BOGOR.
Pasal 1
Membentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut BPSK, pada Kota Tebing Tinggi, Kota Binjai, dan Kabupaten Bogor.
Pasal 2
Setiap konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya dapat menggugat pelaku usaha melalui BPSK di tempat domisili konsumen atau pada BPSK yang terdekat.
Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum,
Dr. M. Iman Santoso
Pasal 3
Biaya pelaksanaan tugas BPSK dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Pasal 4
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Agustus 2009

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 32 Tahun 2009 tentang PENUGASAN (berlaku 10 November 2009)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
Menetapkan
Pasal 4
- Tahun 1945;
2. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden Dalam Hal Presiden Berada di Luar Negeri;
MEMUTUSKAN :
Menugaskan Wakil Presiden untuk melaksanakan tugas sehari-hari Presiden sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden Dalam Hal Presiden Berada di Luar Negeri, selama Presiden melaksanakan rangkaian kunjungan kenegaraan ke Malaysia dan kunjungan kerja ke Singapura dalam rangka menghadiri 17 th APEC Economic Leader's Meeting pada tanggal 11 sampai dengan 16 November 2009 atau sampai dengan tanggal tiba kembali di tanah air.
KEDUA : ________________
KEDUA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 November 2009 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Distribusi: Salinan sesuai dengan aslinya

Penandatangan: WAKIL SEKRETARIS KABINET, ttd Lambock V. Nahattands
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 16 Tahun 2010 tentang PENUGASAN (berlaku 24 Juni 2010)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat :
Menetapkan
Pasal 4
2. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden Dalam Hal Presiden Berada di Luar Negeri;
MEMUTUSKAN :
Menugaskan Wakil Presiden untuk melaksanakan tugas seharihari Presiden sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden Dalam Hal Presiden Berada di Luar Negeri, selama Presiden melaksanakan rangkaian kunjungan ke Kanada, Turki, dan Arab Saudi pada tanggal 24 Juni 2010 sampai dengan 4 Juli 2010 atau sampai dengan tanggal tiba kembali di tanah air.
Salinan sesuai dengan aslinya WAKIL SEKRETARIS KABINET,
Ttd.
Lambock V. Nahattands
KEDUA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Juni 2010 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 24 Tahun 2017 tentang HIBAH PEMERINTAH DALAM RANGKA PEMBANGUNAN KLINIK KESEHATAN INDONESIA ISLAMIC CENTRE DI AHMAD SHAH BABA MINA, KABUL, AFGHANISTAN (berlaku 21 Agustus 2017)
Pembukaan
Menimbang : a.
- bahwa sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 untuk ikut menciptakan perdamaian dunia dan dalam rangka memperkuat hubungan persahabatan kedua negara dan membantu proses perdamaian dunia dan rekonsiliasi raliyat Afghanistan, perlu memberikan hibah dalam rangka pembangunan klinik kesehatan Indonesia Islamic Centre (IIC) di Ahmad Shah Baba Mina, Kabul, Afghanistan;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Agustus 2017 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. JOKO WIDODO
Unknown BUPATI HALMAHERA SELATAN PROVINSI MALUKU UTARA Nomor 5 Tahun 2016 tentang RETRIBUSI SEWA ALAT BERAT MILIK DAERAH (berlaku 26 Oktober 2016)
Pembukaan
Mengingat :
:
BUPATI HALMAHERA SELATAN PROVINSI MALUKU UTARA
PENJELASAN
Pasal 128
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan tentang Retribusi Sewa Alat Berat Milik Daerah; 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara R.I. Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara R.I. Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3961); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara R.I. Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4264); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara R.I Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4438); 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua