PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA Nomor 51 Tahun 2016 tentang GARA PROVINSISULAWESIUTARA PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA NOMOR 51 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA TIPE C KABUPATEN MINAHASA TENGGARA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI MINAHASA TENGGARA PROVINSISULAWESIUTARA
PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA NOMOR 51 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA TIPE C
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MINAHASA TENGGARA,
· '
- bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal , 4 Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe C Kabupaten Minahasa Tenggara;
1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pernbentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberepa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ten tang Perubahan Kedua atas !,)nd�g-Undan\_g Nomor 23 . Ta.ht.in\_ 2014 tentang Pemcnntahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 'l' !lh un 2015 Nomor SB, Tambahan Lembaran Negara
2
Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036);
6. Peraturan :pemerintah Repubtik Indoneela Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara (l..embaran Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2016 Nomor 98).
MEMUTUSKAN :
Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA TIPE C KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
BABI KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Minahasa Tenggara;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
5. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
7. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas dan badan;
6. Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat merturut prakarsa sendiri betdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Bupati adalah Bupati Minahasa Tenggara;
9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara;
10. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe C adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe C Kabupaten Minahasa Tenggara;
12. Jabatan Fungsional adalah jabatan yang tidak secara tegas disebutkan dalam struktur organisasi yang tugasnya melaksanakan fungsi non manajerial baik teknis maupun fasilitatif.
3. 1 1 . Kelompok Jabatan Fungsional adalah himpunan jabatan fungsional keahlian dan/ atau jabatan fungsional ketrampilan yang mempunyai fungsi dan juga berkaitan erat satu sama lain dalam melaksanakan salah satu tugas pemerintahan;
Bagian Kesatu Kedudukan
BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 2
- (1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe C merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang yang menjadi kewenangan daerah;
- (2) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe C dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
Bagian Kedua Tu gas
BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 3
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe C mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
Bagian Ketiga Fungsi
BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 4
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe C dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan;
- d. pelaksanaan administrasi dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.
BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 5
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe C untuk mewadahi pelaksanaan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan beban kerja yang kecil.
l!JtlO'dlfAlf 01\0AM18A.SI
BAB ID - l!JtlO'dlfAlf 01\0AM18A.SI
Pasal 6
- 1) Sekretaris Dinas membawahkan:
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe , G membawahkan :
- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- 2) Bidang Pemerintahan Desa membawahkan:
- b. Subbagian Perencanaan dan Keuangan.
- a. Seksi Administrasi Pemerintahan Desa;
- c. Seksi Pembangunan dan Evaluasi Perkembangan Desa,
- b. Seksi Kapasitas Aparatur Desa;
- 3) Bidang Pemberdayaan Masyarakat membawahkan:
- b. Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif dan Teknologi Tepat Guna;
- a. Seksi Peningkatan Kesejahteraan Keluarga dan Pembinaan Kelembagaan;
- c. Seksi Sumber Daya dan Penataan Lingkungan Desa.
BAB ID - l!JtlO'dlfAlf 01\0AM18A.SI
Pasal 7
Bagan struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe C Kabupaten Minahasa Tenggara sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BABIV URAlAN TUGAS

## Kepala Dinas

## Pasal 8

- a. Perumusan kebijakan teknis;

Kepala Dinas mempunyai tugas :

- b. Penyusunan perencanaan, pengkoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas;
- d. Penyelenggaraan urusan administrasi kesekretariatan;
- c. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- e. Penyelenggaraan urusan di bidang pemerintahan desa;
- g. Penyelenggaraan urusan kelompok jabatan fungsional;
- f. Penyelenggaraan urusan di bidang pemberdayaan masyarakat;
- h. Pelaporan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

## Bagian Kedua

## Sekretariat

## Pasal 9

- 1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, mempunyai tugas penyelengaraan pelayanan administrasi umum, dan keuangan serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;
2. 3)

5

- 2) Untuk melaksanakan tu.gas sebagaimana dimaksud pada ttyttt ( 1 St1lti't,t11i'h1 i:,uayul fillig&amp;t !
- b. pengkoordinasian, singkronisasi dan integrasi pelayanan administrasi kepegawaian;
3. J, tt1cna a. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan administrasi umum, perencanaan program, dan anggaran dan ketatausahan;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan perencanaan program dan anggaran.
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- d. membuat dan menyusun laporan kegiatan; dan
7. Sub bagian Umum mempunyai tugas :
- b. menerima, memeriksa dan mengumpulkan bahan dan data barang milik negara serta mengklasifikasikan dan menyimpan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk tercapainya sasaran sesuai yang diharapkan;
- a. mengelola administrasi umum, perlengkapan dan kepegawaian dengan cara menyusun program, mengendalikan dan mengkoordinasikan serta memeriksa dan mengevaluasi sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan sebagaimana mestinya;
- c. menyiapkan peralatan dan menyajikan kebutuhan sesuai perintah dan ketentuan yang berlaku, serta membersihkan dan merawat peralatan yang digunakan agar tetap terawat;
- e. menerima, mencatat, menyimpan surat serta dokumen lainnya sesuai denganprosedur dan ketentuan yang berlaku, agar pelaksanaan tugas berjalan lancar;
- d. mengadministrasikan setiap kegiatan pirnpinan, menerima, mencatat, menyimpan surat serta dokumen lainnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar pelaksanaan tugas pimpinan berjalan lancar;
- f. melaksanakan tugas protokol sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
- g. menyiapkan peralatan dan menyajikan kebutuhan sesuai perintah dan ketentuan yang berlaku, serta membersihkan dan merawat peralatan yang digunakan agar tetap terawat, mengadministrasikan dan mengatur pengelolaan gudang dan peralatan kantor;
- h. menyusun program, mengendalikan dan mengkoordinasikan serta mengevaluasi kebutuhan perlengkapan rumah tangga sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan sebagaimana mestinya;
1. mengkoordinasikan usulan pensiun dan pembuatan SKP Aparatur Sipil Negara;
- j. mengkoordinasikan pembuatan Anjab dan ABK Aparatur Sipil Negara;
- k. mengkoordinasikan surat masuk keluar dan pengusulan cuti Aparatr Sipil Negara;
1. Mengkoordinasikan usulan Kenaikan Pangkat dan ljin belajar Aparatur Sipil Negara;
20. m.mengkoordinasikan pembuatan laporan dan surat teguran disiplin Aparatur Sipil Negara;
- n. mengkoordinasikan Data Aparatur Sipil Negara;
- o. mengkoordinasikan absensi Aparatur Sipil Negara;

- d. penginventarisasian permasalahan yang berkaitan Eieagaa. aEiffl.irustJ&gt;at:ii pemerintahan desa;
- f. penyusunan pedoman teknis pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa;
- e. penyusunan pedoman teknis tentang penataan desa yang meliputi : pembentukan, penghapusan, penggabungan, perubahan status dan penetapan desa;
- g. pengumpulan dan penginventarisasian tentang pendapatan dan kekayaan desa;
- (4) Seksi Aparatur Desa mempunyai tugas :
- h. penyusunan pedoman teknis pelaksanaan inventarisasi aset/kekayaan desa.
- a. penyusunan program dan petunjuk teknis tentang pemilihan hukum tua, pengangkatan perangkat desa dan anggota badan permusyawaratan desa (bpd);
- c. memfasilitasi pelaksanaan pemilihan hukum tua secara serentak;
- b. penyusunan petunjuk teknis tentang pengangkatan dan pemberhentian hukum tua, perangkat desa dan badan permusyawaratan desa;
- d. menyusun nominatif pemerintah desa dan bpd;
- f. menyiapkan tupoksi, bahan pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas perangkat desa;
- e. menginventarisasi permasalahan dan mengelola data yang berhubungan dengan pembinaan perangkat desa dan bpd serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalahnya;
- g. melaksanakan pembinaan dan peningkatan kapasitas aparatur desa melalui pelaksanaan pelatihan/bimbingan teknis;
- h. pengumpulan bahan dan penyusunan program peningkatan kesejahteraan aparat pemerintah desa dan anggota BPD;
- i. melaksanakan sosialisasi undang-undang dan peraturan tentang pemerintahan, pembangunan, pengelolaan keuangan dan aset desa;
- (5) Seksi Pembangunan dan Evaluasi Perkembangan Desa mempunyai tugas:
- b. menyiapkan petunjuk operasional dan memberikan bimbingan teknis pengembangan sistem perencanaan pembangunan desa dan pengembangan sarana dan prasarana desa;
- a. menginventarisasi dan mengevaluasi program/kegiatan pembangunan desa;
- c. melaksanakan pembimbingan dan monitoring dalam musrembang desa dan musrembang kecamatan;
- d. melaksanakan pembimbingan dan evaluasi terhadap penyusunan RPJMDES, RKPDES dan APBDES;
- f. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil-hasil pembangunan desa.
- e. melaksanakan penilaian dan evaluasi perkembangan desa;

## Bagian Keempat Bidang Pemberd.ayaan Masyarakat

## Pasal 1 1

- (2) Dalam menyelenggarakan tugasnya, Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi:
2. ( 1 ) Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat.
- a. penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi masyarakat;
- c. penyelenggaraan pengembangan badan usaha desa;
- b. penyelenggaraan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat;
- d. pemberian bimbingan dan petunjuk penyelenggaraan pemberdayan usaha ekonomi masyarakat berdasarkan potensi dan sumber daya desa;
- f. pengkoordinasian dan peningkatan teknologi tepat guna;
- e. penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat;
- g. membuat kebijakan dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
- (3) Seksi Peningkatan Kesejahteraan Keluarga dan Pembinaan Kelembagaan mempunyai tugas:
- b. pembimbingan peningkatan kesejahteraan keluarga;
- a. pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis kegiatan peningkatan kesejahteraan keluarga;
- c. penginventarisasian permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan program kegiatan peningkatan kesejahteraan keluarga;
- e. pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan pengembangan lembaga desa;
- d. pemberian bimbingan dan motivasi pada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan keluarga;
- f. penginventarisasian permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan lembaga desa;
- (4) Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif dan Tegnologi Tepat Guna mempunyai tugas:
- e. pembinaan dan pengembangan kegiatan lembaga­ lembaga kemasyarakatan seperti LPMD, koperasi, lembaga keagamaan dan lembaga sosial lainnya;
- a. pengumpulan dan pengolahan data tentang pengembangan usaha ekonomi desa produktif di desa;
- c. melaksanakan pelatihan usaha ekonomi produktif desa;
- b. pelaksanaan bimbingan kepada masyarakat dalam rangka menumbuhkembangkan usaha ekonomi desa dan industri rumah tangga;
- d. mendorong terbentuknya bumdes dan melakukan pembinaan terhadap manajemen bumdes;
- f. mendorong terciptanya inovasi teknologi tepat guna sesuai dengan potensi sumber daya desa;
- e. menyiapkan bahan untuk pemberian bimbingan dan petunjuk penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran basil usaha masyarakat;
- e. menyiapkan bahan pemberian bimbingan peningkatan pemanfaatan teknologi tepat guna;

9

- (5) Seksi Sumber Daya dan Penataan Lingkungan Desa mem.pUH.yai tugaai
- b. penyusunan program pengembangan dan pemberdayaan potensi/ sumber daya desa;
- a. penyusunan program dan inventarisasi potensi/ sumber daya desa;
- c. pelaksanaan pendataan dan evaluasi pemberdayaan kawasan terpadu, serta perencanaan sarana dan prasarana;
- e. pembimbingan kepada untuk peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengembangan sarana dan prasarana desa;
- d. mengidentifikasi kondisi, potensi dan masalah menajemen partisipatif dalam pembangunan desa dan antar desa;
- f. pengumpulan data dalam rangka pengolahan sarana dan prasarana desa;
- h. pelaksanaan identifikasi lokasi perumahan d� pemukiman desa serta lingkungan desa;
- g. penyusunan program dan penataan lingkungan yang sehat dan serasi;

Pasal 12

Bidang, Sub Bagian, Seksi dipimpin oleh seorang Kepala.

## BABV

## JABATAN PERANGKAT DAERAH

## Pasal 13

- 1) Kepala Dinas merupakan jabatan eselon Ilb atau jabatan pimpinan tinggi pratama;
- 2) Sekretaris Dinas merupakan jabatan struktural eselon Illa atau jabatan administrator;
- 3) Kepala Bidang pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan jabatan struktural eselon Illb atau jabatan administrator;
- 4) Kepala Subbagian, Kepala Seksi merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas;

## Pasal 14

Selain jabatan pada sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, pada Perangkat Daerah terdapat jabatan pelaksana adan jabatan fungsional.

## BAB VI TATA KERJA

## Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan

- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi b�wllhannya .trt11.edn8'"tttt\l!ilft9 tld.ft ena toijc1.tll i,@nyimpanga.H agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya;
- (3) Setiap pimpinan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya;
5. (7} Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.
- (6) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lainyang secara fungsional mempunyai hubungan kerja; dan

## BABVII KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

## Pasal 16

Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional program sesuai keahliannya berdasarkan peraturan perundang-undangan. ·

## BABVID KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 17

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Diundangkan di Ratahan

Pada Tanggal ..2. 1 �o{{&amp;,,b�i-

2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MJNAHASA[°:�


FARRY FREYKE LIWE

BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN

## BAB IX

## KBTENTUANPBNUTtJP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlalru pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara

•

JAMES SUMENDAP


32t

1

1

I

I

## 1 : 1 1 0

�

rn