PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN Nomor 8 Tahun 2015 tentang PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang perkembangan pembangunan dan pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Bangkalan, diperlukan sistem lalu lintas dan angkutan jalan yang handal, selamat, lancar, tertib, aman nyaman, berdaya guna dan berhasil guna;
- b. bahwa sistem lalu lintas dan angkutan jalanperlu diselenggarakan dengan mengintergrasikan semua komponen lalu lintas dan angkutan jalan kedalam satu kesatuan yang mencakup seluruh kebijaksanaan Pemerintah Kabupaten Bangkalan, berdasarkan kewenangan yang ada sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku;
- c. bahwa untuk mencapai maksud tersebut pada huruf a dan huruf b, maka penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Bangkalan perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
- Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5221);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 98 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek;
14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 10 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal Berbasis Jalan;
15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas;
16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 34 Tahun 2014 tentang Marka Jalan;
17. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek;
18. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
19. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 63 Tahun 1993 tentang Persyaratan Ambang Batas Laik Jalan kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan karoseri dan bak muatan serta komponen-komponennya;
20. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 64 Tahun 1993 tentang Persyaratan teknis Pemakaian Bahan Bakar Gas pada Kendaraan Bermotor;
21. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 65 Tahun 1993 tentang Fasilitas Pendukung kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
22. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir untuk Umum;
23. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 67 Tahun 1993 tentang Tata Cara Pemeriksaan Persyaratan teknis dan Laik Jalan Kendaraan;
24. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 69 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Pengangkutan Barang di Jalan;
25. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 70 Tahun 1993 tentang Tarif Penumpang dan Barang di Jalan ;
26. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 71 Tahun 1993 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
27. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 72 Tahun 1993 tentang Perlengkapan Kendaraan Bermotor;
28. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 1995 tentang Terminal dan Transportasi Jalan;
29. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
30. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 31 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2008 Nomor 13/D).
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKALAN dan
BUPATI BANGKALAN
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI KABUPATEN BANGKALAN.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Bangkalan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bangkalan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Bangkalan.
5. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan.
7. Penguji adalah setiap Pegawai Negeri Sipil yang telah mengikuti dan dinyatakan lulus pendidikan dan latihan serta memiliki kualifikasi teknis tertentu dalam bidang pengujian kendaraan bermotor yang dinyatakan dengan sertifikat yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat.
8. Pembina Jalan adalah Instansi atau Pejabat atau Badan Hukum atau Perorangan yang ditunjuk untuk melaksanakan sebagian atau seluruh wewenang pembinaan jalan.
9. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan, orang dan hewan di jalan.
10. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah wahana koordinasi antar instansi penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
11. Manajemen dan rekayasa lalu lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan,keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.
12. Analisis dampak lalu lintas adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.
13. Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah serangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
14. Petugas Pemeriksa adalah Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
15. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan.
16. Angkutan umum adalah Angkutan dengan dipungut bayaran.
17. Jalan adalah jalan yang dipergunakan bagi lalu lintas umum.
18. Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yang dihubungkan oleh ruang lalu lintas sehingga membentuk satu kesatuan sistem jaringan untuk keperluan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.
19. Daerah Milik Jalan adalah ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu yang dikuasai oleh Pembina Jalan dengan suatu hak tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
20. Daerah Pengawasan Jalan adalah ruang sepanjang jalan di luar Daerah Milik Jalan yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu, yang ditetapkan oleh Pembina Jalan, dan diperuntukan bagi pandangan bebas pengemudi dan pengamanan konstruksi jalan.
21. Kendaraan adalah alat angkut baik bermotor maupun tidak bermotor.
22. Kendaraan Bermotor dalah kendaraan yang digerakan oleh peralatan teknik yang berbeda pada kendaraan itu.
23. Kendaraan Tidak Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh tenaga orang atau hewan.
24. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang digerakkan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
25. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
26. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan bagasi.
27. Trayek adalah lintasan kendaraan bermotor umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan Mobil Penumpang atau Mobil Bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap,lintasan tetap dan terjadwal.
28. Mobil Barang adalah kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus dan kendaraan khusus.
29. Taksi adalah kendaraan umum dengan jenis mobil penumpang yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer.
30. Perusahaan Angkutan Umum adalah perusahaan yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan umum di jalan.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 2
Ruang lingkup pengaturan Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan meliputi :
- a. forum lalu lintas;
- b. jaringan lalu lintas;
- c. penyelenggaraan sistem informasi dan komunikasi;
- d. sistem pemeriksaan kendaraan bermotor;
- e. penanggulangan kecelakaan;
- f. pembinaan pemakai jalan;
- g. teknik lalu lintas;
- h. pembinaan angkutan; dan
- i. teknis operasional.
BAB III - FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN Pasal 3
Pasal 3
- (1) Kegiatan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dilakukan secara terkoordinasi.
- (2) Koordinasi Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (3) Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bertugas melakukan koordinasi antar instansi penyelenggara yang memerlukan keterpaduan dalam merencanakan dan menyelesaikan masalah Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (4) Keanggotaan forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas unsur pembina, penyelenggara, akademisi, dan masyarakat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur dalam Peraturan Bupati.
JARINGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
BAB IV - JARINGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
Pasal 4
Untuk memberikan arah yang jelas tentang pembangunan sistem lalu lintas dan angkutan jalan yang ingin dicapai, terpadu dengan moda transportasi lainnya, Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah.
BAB IV - JARINGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
Pasal 5
- (1) Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 memuat:
- a. rencana lokasi ruang kegiatan yang harus dihubungkan oleh ruang lalu lintas;
- b. prakiraan-prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal dan tujuan perjalanan;
- c. arah kebijaksanaan lalu lintas dan angkutan jalan dalam keseluruhan moda transportasi;
- d. rencana kebutuhan lokasi simpul.
- (2) Arah kebijaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi penetapan rencana angkutan dalam berbagai moda sesuai dengan potensi yang akan dikembangkan.
- (3) Rencana kebutuhan simpul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi rencana kebutuhan Terminal Penumpang dan Terminal Barang.
BAB IV - JARINGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
Pasal 6
Untuk mewujudkan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), perlu ditunjang rencana detail transportasi jalan yang meliputi kegiatan:
- a. penunjukan dan penetapan rencana lokasi untuk pembangunan jaringan jalan dan terminal, penetapan rencana jaringan trayek, jaringan lintas, wilayah operasi taksi, kerja sama transportasi antar daerah untuk pelayanan angkutan umum di perbatasan, disesuaikan dengan tata ruang;
- b. mengusulkan penetapan rencana jaringan lintas dan trayek, kepada Menteri dan Gubernur untuk ditetapkan dalam kesatuan sistem jaringan trayek Antar Kota Antar Provinsi dan Trayek Antar Kota Dalam Provinsi;
- c. mengusulkan penunjukan lokasi Terminal kepada Menteri dan Gubernur untuk ditetapkan sebagai Terminal Antar Kota Antar Provinsi dan Terminal Antar Kota Dalam Provinsi;dan
- d. rencana lokasi terminal lokal ditetapkan oleh Bupati.
BAB IV - JARINGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
Pasal 7
Setiap lahan yang telah ditetapkan sebagai rencana lokasi pembangunan jaringan jalan dan terminal, diberikan atau dipasang tanda batas peruntukan yang jelas dengan patok rencana jalan dan terminal.
BAB IV - JARINGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
Pasal 8
Untuk kepentingan pengamanan rencana pembangunan jaringan jalan dan terminal, setiap orang dan/atau badan hukum dilarang:
- a. mencabut, menggeser, dan/atau menghilangkan patok rencana jalan dan terminal;
- b. memindahkan hak atas tanah dari pemilik asal kepada pihak lain;
- c. membangun dan/atau mengalihkan fungsi tanah di luar peruntukan yang telah ditetapkan.
BAB IV - JARINGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
Pasal 9
Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tidak menghilangkan hak-hak kepemilikan dan/atau penggunaan sepanjang tidak bertentangan atau mengganggu rencana peruntukan yang telah ditetapkan.
BAB IV - JARINGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
Pasal 10
- (1) Untuk memberikan pelayanan lalu lintas dan menunjang kelancaran distribusi angkutan keberbagai pelosok Daerah, Pemerintah Daerah merencanakan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan.
- (2) Mengusulkan rencana pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan kepada Pembina Jalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
BAB IV - JARINGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
Pasal 11
Badan Hukum atau perorangan dapat membangun jalan dan pengembangannya dengan
BAB IV - JARINGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
Pasal 12
Penetapan penggunaan jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dilaksanakan secara terkoordinasi dengan instansi yang terkait.
BAB IV - JARINGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
Pasal 13
Penetapan penggunaan jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dilaksanakan secara terkoordinasi dengan instansi yang terkait.
BAB IV - JARINGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
Pasal 14
- (1) Jalan yang dibangun oleh Badan Hukum tertentu baik Pemerintah maupun Swasta yang merupakan jalan konsesi, kawasan, dan/atau jalan pada lingkungan tertentu, dinyatakan terbuka untuk lalu lintas umum setelah diserahkan kewenangan pengaturannya kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah menetapkan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai jalan umum.
BAB IV - JARINGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
Pasal 15
Untuk kepentingan masyarakat pengguna jalan, dalam keadaan tertentu Pemerintah Daerah dapat secara langsung menetapkan jalan-jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sebagai jalan umum.
BAB IV - JARINGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
Pasal 16
- (1) Jalan sebagai prasarana transportasi, terdiri dari daerah manfaat jalan, daerah milik jalan dan daerah pengawasan jalan, yang harus dikendalikan pemanfaatan dan penggunaannya agar tidak menimbulkan kerusakan jalan dan fasilitas penunjangnya, serta tidak menimbulkan gangguan lalu lintas.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. penetapan dan atau pengaturan garis sepadan jalan;
- b. pengendalian pembukaan jalan rusak; dan
- c. pengaturan dan pengendalian pemanfaatan lahan pada daerah milik jalan dan daerah pengawasan jalan.
BAB IV - JARINGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
Pasal 17
Pengendalian pemanfaatan dan penggunaan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dilaksanakan secara berkoordinasi dengan instansi terkait.
BAB IV - JARINGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
Pasal 18
- (1) Setiap orang dilarang memanfaatkan lahan pada daerah milik jalan untuk parkir kendaraan bermotor dan/atau bongkar muat barang, kecuali dengan izin Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin parkir kendaraan bermotor dan/atau bongkar muat barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB IV - JARINGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
Pasal 19
Jalan sebagai ruang lalu lintas, fungsi dan peruntukannya meliputi:
- a. bagian perkerasan yang berfungsi untuk pergerakan kendaraan;
- b. bagian bahan jalan yang berfungsi untuk drainage dan perlengkapan jalan;
- c. trotoar yang berfungsi sebagai fasilitas pejalan kaki; dan/atau
- d. ruang dengan ketinggian sekurang-kurangnya 5 meter dari permukaan jalan berfungsi sebagai ruang bebas.
BAB IV - JARINGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
Pasal 20
- (1) Setiap orang dilarang menggunakan jalan sebagai ruang lalu lintas untuk kegiatan diluar kepentingan lalu lintas, yang dapat merubah fungsi dan peruntukan jalan.
- (2) Penggunaan jalan selain untuk fungsi dan peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dapat diberikan setelah mendapat pertimbangan teknis lalu lintas dari Dinas dan berkoordinasi dengan Instansi terkait.
BAB IV - JARINGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
Pasal 21
- (2) Penggunaan jalan selain untuk fungsi dan peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dapat diberikan setelah mendapat pertimbangan teknis lalu lintas dari Dinas dan berkoordinasi dengan Instansi terkait.
BAB IV - JARINGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
Pasal 22
Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis kegiatan penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas dan tata laksana perizinannya diatur dalam Peraturan Bupati.
Bagian Keempat Dispensasi Penggunaan Jalan Pasal 22
Setiap kendaraan angkutan barang wajib menggunakan jalan yang sesuai dengan kelas, daya dukung, dan muatan sumbu terberat yang diizinkan untuk jalan itu.
BAB IV - JARINGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
Pasal 23
Kelas, daya dukung, dan muatan sumbu terberat yang diizinkan serta larangan penggunaan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, ditetapkan dengan rambu-rambu lalu lintas.
BAB IV - JARINGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
Pasal 24
- (1) Atas pertimbangan tertentu, Bupati dapat menetapkan dispensasi penggunaan jalan-jalan tertentu, untuk dilalui oleh kendaraan angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dengan berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.
- (2) Pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
- a. kendaraan pengangkut membawa barang yang dimensi ukuran dan beratnya tidak dapat dipisah-pisahkan menjadi bagian yang lebih kecil;
- b. kendaraan yang karena berat muatannya melebihi batas muatan sumbu terberat yang diizinkan untuk kelas jalan yang dilaluinya;
- c. kendaraan angkutan barang yang memasang kereta gandengan atau kereta tempelan serta kendaraan angkutan barang dengan container;
- d. kendaraan angkutan barang yang digunakan untuk kepentingan proyek pada suatu daerah tertentu;dan/atau
- e. kendaraan angkutan barang yang membawa muatan yang bersifat darurat.
BAB IV - JARINGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
Pasal 25
- (1) Pemilik kendaraan angkutan barang mengajukan permohonan dispensasi penggunaan jalan secara tertulis kepada Dinas.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berisikan pemilik kendaraan, spesifikasi kendaraan, rute jalan, jenis muatan, dan lama penggunaan jalan.
- (3) Dalam hal permohonan dispensasi diterima, Dinas mengeluarkan surat dispensasi penggunan jalan yang sekaligus merupakan bentuk pengawasan terhadap penggunaan jalan yang tidak sesuai dengan kelas, daya dukung, serta tidak sesuai dengan muatan sumbu terberat yang diizinkan untuk jalan tersebut.
- (4) Surat dispensasi penggunaan jalan sebagaimana pada ayat (3) dikeluarkan oleh Dinas dengan jangka waktu tertentu.
BAB IV - JARINGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
Pasal 26
- (1) Dispensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) tidak menghapus tanggung jawab pemilik atau pengusaha angkutan barang atas segala resiko kerusakan jalan sebagai akibat proses pegangkutan.
- (2) Dalam hal terjadi kerusakan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilik atau pengusahan angkutaan barang wajib mengembalikan kondisi jalan seperti keadaan semula.
BAB IV - JARINGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
Pasal 27
Tanggung jawab pengangkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dikenakan terhadap pemilik atau pengusaha kendaraan angkutan barang yang melakukan pengangkutan secara regular atau insidentil dengan menggunakan jenis kendaraan truk besar, trailer, gandengan maupun kendaraan dengan container.
BAB IV - JARINGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
Pasal 28
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan dispensasi penggunaan jalan diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB IV - JARINGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
Pasal 29
Untuk mengawasi pengangkutan barang oleh kendaraankendaraan di luar kemampuan daya dukungnya, Dinas melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan kelebihan muatan angkutan barang.
BAB IV - JARINGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
Pasal 30
Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dilaksanakan pada tempat yang telah ditetapkan dan atau pengawasan secara langsung di jalan, yang dilengkapi oleh alat penimbangan yang dapat dipindah.
BAB IV - JARINGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
Pasal 31
Pelaksanaan kegiatan pengawasan dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kualifikasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang lingkup tugasnya membidangi urusan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
BAB IV - JARINGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
Pasal 32
Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan jalan diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB IV - JARINGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
Pasal 33
- (1) Untuk mendukung keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan diselenggarakan sistem informasi dan komunikasi yang terpadu.
- (2) Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
BAB IV - JARINGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
Pasal 34
- (1) Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) merupakan subsistem dalam Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikendalikan oleh pusat kendali yang mengintegrasikan data, informasi, dan komunikasi dari setiap sub sistem.
- (3) Data, informasi, dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dapat diakses oleh Pembina Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut penyelenggaraan Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur dalam Peraturan Bupati.
SISTEM PEMERIKSAAN KENDARAAN BERMOTOR
BAB VI - Pasal 35
Pasal 35
Dalam rangka meningkatkan ketertiban dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, kelestarian lingkungan serta terjaganya sarana dan prasarana jalan, Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem pemeriksaan kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
BAB VI - Pasal 35
Pasal 36
Sistem pemeriksaan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, meliputi: a. pendataan kendaraan bermotor;
- b. pemeriksaan dan/atau pengujian kendaraan bermotor; dan
- c. pemeliharaan, perawatan dan/atau perbaikan kendaraan bermotor.
BAB VI - Pasal 35
Pasal 37
Dalam rangka perencanaan dan untuk memenuhi kebutuhan data lainnya dalam perencanaan pembangunan Daerah, Dinas melaksanakan pendataan kendaraan bermotor.
BAB VI - Pasal 35
Pasal 38
Pendataan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, sekurang-kurangnya memuat mengenai jumlah dan jenis kendaraan bermotor.
BAB VI - Pasal 35
Pasal 39
Pelaksanaan pendataan kendaraan bermotor dikoordinasikan dengan pihak instansi dan lembaga terkait secara berkala.
BAB VI - Pasal 35
Pasal 40
- (1) Pemeriksaan kendaraan bermotor dilakukan untuk memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor serta memenuhi ambang batas emisi gas buang.
- (2) Pemeriksaan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwajibkan bagi kendaraan wajib uji yang meliputi :
- a. mobil bus;
- b. mobil penumpang umum;
- c. mobil barang;
- d. kereta gandengan dan kereta tempelan; dan
- e. kendaraan khusus.
BAB VI - Pasal 35
Pasal 41
- (1) Persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) adalah persyaratan untuk memenuhi ambang batas laik jalan yang meliputi:
- a. emisi gas buang kendaraan bermotor;
- b. kebisingan suara kendaraan bermotor;
- c. efisiensi sistem rem utama;
- d. efisiensi sistem rem parkir;
- e. kuncup roda depan;
- f. tingkat suara klakson;
- g. kemampuan pancar dan arah sinar lampu utama;
- h. radius putar;
- i. alat penunjuk kecepatan;
- j. kekuatan, unjuk kerja dan ketahanan ban luar untuk masing-masing jenis ukuran danlapisan;
- k. kedalam alur ban luar; dan
- l. intensitas cahaya yang masuk ke kabin/kepekatan kaca film.
- (2) Setiap kendaraan bermotor dilarang memasang tanda-tanda, gambar, atau reklame yang dapat mengganggu keselamatan lalu lintas, kecuali dengan izin Bupati setelah mendapat rekomendasi Dinas.
BAB VI - Pasal 35
Pasal 42
Untuk mengendalikan pencemaran udara dari sumber bergerak, maka setiap pemilik kendaraan bermotor pribadi wajib melakukan pemeriksaan emisi gas buang untuk memenuhi ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor.
BAB VI - Pasal 35
Pasal 43
- (1) Pemeriksaan emisi gas buang kendaraan bermotor pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
- (2) Pemeriksaan emisi gas buang kendaraan bermotor pribadi dilaksanakan pada unit pengujian kendaraan bermotor, Agen Pemegang Merk dan bengkel umum yang ditunjuk sebagai Bengkel Pelaksana.
BAB VI - Pasal 35
Pasal 44
Bengkel pelaksana pemeriksaan emisi gas buang kendaraan bermotor pribadi harus memenuhi persyaratan:
- a. memiliki stall perbaikan dan perawatan, pemeriksaan dan jalur keluar masuk kendaraan;
- b. memiliki peralatan perbaikan dan perawatan, air service, diagnosa kendaraan, engine tune up dan peralatan khusus untuk perbaikan dan perawatan sistem bahan bakar;
- c. memiliki peralatan perlindungan keselamatan kerja;
- d. memiliki mekanik yang mempunyai pengetahuan, keahlian dan pengalaman yang sesuai, serta memiliki kualifikasi yang ditetapkan;
- e. memiliki alat pemeriksaan emisi gas buang kendaraan bermotor jenis digital untuk analisis CO dan HC mesin siklus otto/bahan bakar bensin dan untuk analisis operasi asap mesin diesel/bahan bakar solar;
- f. memiliki peralatan pendukung lainnya yang dibutuhkan; dan
- g. memiliki izin dari instansi terkait sebagai bengkel tertunjuk dan masuk anggota Asosiasi Bengkel Seluruh Indonesia.
BAB VI - Pasal 35
Pasal 45
Peralatan pemeriksaan emisi gas buang kendaraan pribadi sebagaimana dimaksud oleh Pasal 44 huruf e, dapat diadakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau oleh Bengkel Pelaksana setelah mendapat rekomendasi dan keterangan lulus tera/ kalibrasi yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang.
BAB VI - Pasal 35
Pasal 46
- (1) Terhadap pemilik kendaraan bermotor pribadi yang melakukan pemeriksaan emisi gas buang di unit pengujian kendaraan bermotor milik pemerintah daerah atau bengkel pelaksana dikenakan retribusi.
- (2) Sebagai bukti bahwa kendaraan bermotor pribadi telah memenuhi ambang batas emisi gas buang diberikan surat keterangan dan stiker yang dipasang pada kendaraan.
BAB VI - Pasal 35
Pasal 47
Setiap kendaraan bermotor pribadi yang tidak memenuhi persyaratan ambang batas emisi, dilarang beroperasi di jalan.
BAB VI - Pasal 35
Pasal 48
Pengawasan pemeriksaan emisi gas buang kendaraan bermotor pribadi dilakukan oleh Dinas dan dapat mengikutsertakan pakar bidang lingkungan hidup atau institusi lain yang ditunjuk oleh Bupati.
BAB VI - Pasal 35
Pasal 49
Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeriksaan emisi gas buang kendaraan bermotor pribadi diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB VI - Pasal 35
Pasal 50
Selain pemeriksaan kendaraan bermotor, bagi kendaraan wajib uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) juga diwajibkan :
- a. dilakukan pengujian berkala;
- b. dilakukan pemeliharaan; dan/atau
- c. dilakukan perawatan.
BAB VI - Pasal 35
Pasal 51
Pengujian berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a, wajib dilakukan paling lambat setiap 6 (enam) bulan sekali.
BAB VI - Pasal 35
Pasal 52
Setiap kendaraan wajib uji wajib didaftarkan untuk mendapatkan penetapan pelaksanaan pengujian berkala selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Surat Tanda Nomor Kendaraan.
BAB VI - Pasal 35
Pasal 53
- (1) Pelaksana pengujian berkala terhadap kendaraan bermotor wajib uji diselenggarakan oleh Dinas.
- (2) Pelaksanaan uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan di Unit Pengujian Kendaraan Bermotor.
- (3) Unit Pengujian Kendaraan Bermotor dapat berupa Unit Pengujian Statis atau Unit Pengujian Keliling.
BAB VI - Pasal 35
Pasal 54
Untuk memenuhi kebutuhan unit pengujian statis dengan peralatan modern, Pemerintah Daerah dapat mengikutsertakan pihak swasta dalam pembangunan gedung dan pengadaan peralatan yang mendapat rekomendasi Direktur Jenderal Perhubungan Darat, sesuai dengan ketentuan perundangundangan.
BAB VI - Pasal 35
Pasal 55
- (1) Kendaraan wajib uji yang akan dilakukan pemeriksaan teknis, harus dalam keadaan bersih dan siap untuk diperiksa.
- (2) Dinas harus menyediakan tempat pencucian kendaraan dan tempat perbaikan kecil kendaraan bermotor, serta peralatan yang representatif.
BAB VI - Pasal 35
Pasal 56
- (1) Terhadap pemilik kendaraan bermotor wajib uji yang melakukan pemeriksaan teknis,dikenakan retribusi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai retribusi wajib uji kendaraan bermotor diatur dalam Peraturan Daerah.
BAB VI - Pasal 35
Pasal 57
- (1) Sebagai bukti telah dinyatakan lulus uji berkala, diberikan tanda lulus uji berupa buku uji, tanda uji berkala dan tanda samping.
- (2) Tanda samping sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat keterangan mengenai:
- a. berat kosong kendaraan;
- b. jumlah berat yang diperbolehkan dan jumlah berat yang diizinkan untuk kendaraan bermotor tunggal;
- c. jumlah berat yang diperbolehkan jumlah berat kombinasi yang diperbolehkan, jumlah berat yang diizinkan dan jumlah berat kombinasi yang diizinkan untuk kendaraan bermotor yang dirangkaikan dengan kereta gandengan atau kereta tempelan;
- d. daya angkut orang dan barang; dan
- e. kelas jalan terendah yang boleh dilalui.
- (3) Tanda lulus uji kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan tidak berlaku lagi atau dicabut, apabila:
- a. sudah habis masa berlakunya dan tidak melaksanakan pengujian kembali;
- b. melakukan perubahan atau mengganti sebagian atau seluruhnya atas buku uji dan tanda uji sehingga tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan/atau
- (4) kendaraan bermotor menjadi tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan lagi, baik disebabkan karena dilakukan perubahan teknis, kecelakaan maupun hal-hal lain yang secara objektif menyebabkan kendaraan tidak sesuai dengan syarat-syarat teknis yang ditentukan.
BAB VI - Pasal 35
Pasal 58
- (1) Pelaksanaan pengujian berkala untuk pertama kali diajukan ke Dinas dan wajib melampirkan persyaratan lengkap yang terdiri dari:
- a. Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT);
- b. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
- c. identitas pemilik; dan
- d. bukti pelunasan biaya uji.
- (2) Uji berkala selanjutnya dilaksanakan sebelum masa uji berakhir.
BAB VI - Pasal 35
Pasal 59
- (1) Pengujian berkala harus dilakukan oleh tenaga penguji yang memiliki kualifikasi teknis sesuai ketentuan perundangundangan yang berlaku dengan menggunakan fasilitas dan peralatan pengujian.
- (2) Peralatan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah peralatan uji berkala kendaraan bermotor berupa peralatan pengujian lengkap, peralatan pengujian dasar atau peralatan pengujian keliling.
- (3) Peralatan uji berkala lengkap atau dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah peralatan yang dipasang dan digunakan pada lokasi tempat pengujian yang bersifat tetap.
- (4) Peralatan uji berkala keliling sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah peralatan yang digunakan pada lokasi tempat pengujian yang bersifat tidak tetap dan ditempatkan pada kendaraan bermotor pengangkut peralatan uji.
- (5) Fasilitas dan peralatan pengujian sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat berupa fasilitas dan peralatan pengujian pada lokasi yang bersifat tetap dan/atau pada lokasi yang bersifat tidak tetap.
- (6) Dinas berkewajiban menyediakan tenaga penguji, fasilitas dan peralatan pengujian sesuai peningkatan kebutuhan
BAB VI - Pasal 35
Pasal 60
- (1) Apabila suatu kendaraan dinyatakan tidak lulus uji, penguji wajib memberitahukan kepada pemilik atau pemegang kendaraan sekurangkurangnya meliputi: a. perbaikan yang harus dilakukan;
- b. waktu dan tempat pelaksaaan uji ulang.
- (2) Perbaikan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dalam harus dilaksanakan dalam jangka waktu selambatlambatnya 14 (empat belas) hari.
- (3) Pemilik yang melaksanakan ketentuan perbaikan sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak diperlakukan sebagai pemohon baru dan tidak dipungut biaya uji ulang
- (4) Apabila setelah dilakukan uji ulang ternyata kendaraan masih dinyatakan tidak lulus, maka untuk uji ulang selanjutnya dikenakan retribusi kembali.
BAB VI - Pasal 35
Pasal 61
- (1) Pemilik atau pemegang kendaraan dapat mengajukan permohonan keberatan secara tertulis kepada pimpinan petugas penguji yang bersangkutan terhadap keputusan penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1).
- (2) Pimpinan petugas penguji dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) jam harus memberikan jawaban diterima atau ditolaknya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah mendengar
PENJELASAN
Pembukaan
dari penguji yang bersangkutan.
- (3) Uji ulang dilakukan apaabila permohonan keberatan diterima.
- (4) Apabila permohonan keberatan ditolak dan/atau setelah dilakukan uji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ternyata tetap tidak lulus uji, maka pemilik/pemegang tidak dapat mengajukan lagi permohonan keberatan.
##
PENJELASAN
Pasal 62
- (1) Pemilik kendaraan bermotor wajib uji dapat memindahkan pengujian kendaraannya ke tempat dimana kendaraan itu berdomisili. - (2) Pemindahan pengujian berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapatkan rekomendasi dari Dinas, dan dikenakan retribusi. - (3) Perubahan status dan/atau perubahan spesifikasi teknis kendaraan bermotor dapat dilakukan setelah diadakan pemeriksaan teknis, mendapatkan rekomendasi dari Dinas serta mendapatkan Sertifikat Registrasi Uji Tipe dan dikenakan retribusi. - (4) Dinas dapat melakukan pencetakan ulang nomor rangka dan nomor mesin kendaraan bermotor setelah mendapat rekomendasi Agen Pemegang Merk dan Kepolisian, sesuai domisili kepemilikan kendaraan bermotor. - (5) Pencetakan ulang nomor rangka sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan