PERATURAN BUPATI RI Nomor 16 Tahun 2013 tentang TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPO'RAN SERTA MONITORING DAN EV ALU AS I HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL DENGAN RAHM.AT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KERINCI, bahwa untuk melaksanakan (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI KERINCI
PERATURAN BUPATI KERINCI NOMOR I b TAHUN 2013
TENTANG
TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPO'RAN SERTA MONITORING DAN EV ALU AS I HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
DENGAN RAHM.AT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KERINCI,
bahwa untuk melaksanakan pasal 42 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosiijl yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pertu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata cara . Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial.
- 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagal UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara· Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 .Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
7. Undang-Undang Nemer 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nemer 66, Tambahan Lembaran Negara RepubliJc Indonesia Nofnor 4n3);
8. Undang Undang Nornor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Repu,blik Indonesia Tahun 2009 Nemer 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nemer 4967);
9. Undang-Undang Nemer 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nemer 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nemer 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nemer 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nemer 4577);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 T ahun 2005 ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Namer 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nemer 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nornor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Pera tu ran Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5202);
16. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 T ahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negefi Nomor 13 Tahon 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, .dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
Menetapkan
- 19.Peraturan Menteri Dalarn Negerl Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembetiau Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Oaiam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 1entang Perubahan Atas Peraturan Menteri Datam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pernberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
20. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci T ahun 2007 Nornor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Produfc Huk.um Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerincl Tahun 2012 Nomor 19);
21. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengejofaan Keuangan Oaerah K.abupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaian Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8), sebagaimana telah diubah deogan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Penqelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2008 Nomor 6);
22. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Dae rah Kabupaten Kerinci Tahun 2009 Nomor 11). sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Oaerah Kabupaten Kerinci(Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2012 Nomor2);
MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI KERINCI TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL.
BABI KETENTUAN UMUM
Pasal1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Kerinci.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Oaerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kerinci.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Oaerah Kabupaten Kerinci.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. ·
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebaqai bendahara umum daerah.
8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanak.an pengelolaan APBD.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SK.PO adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaranlbarang.
10. Tim Anggaran Pemerintah Oaerah yang selanjutnya disingkat TAPO adaJah tim yang dibentuk dengan keputusan Bupati dan dipimpin oleh sekrelaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
11. 0 11. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset selaku Bendahara Umum Daerah.
12. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPO ada&amp;ah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, k.egiatan dan anggaran SKPD.
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkal DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan bela113 setiap SKPO yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
15. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntt.ikannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
16. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
17. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau. masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
18. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima hibah.
19. Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila termasuk organisasi non pemerintahan yang bersif at nasional dibentuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
20. SKPD terkait adalah SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi yang beo.aitan dengan sub stansi hibah dan bantuan sosial yang diusulkan.
..
BAB II - RUANG UNGKUP
Pasal 2
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD .
BAB II - RUANG UNGKUP
Pasal 3
- (1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang, barang, atau jasa.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang atau barang.
KEKUASAAN PENGELOLAAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
BAB Ill - KEKUASAAN PENGELOLAAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
Pasal 4
- (1) Bupati pemegang kekuasaan dan fungsi otorisasi atas pengelota hibah dan bantuan sosial.
- (2) Pemegang kekuasaan pengelola hibah dan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan:
- a. memberi persetujuan dan penolakan atas usulan;
- b. perintah pencairan dana dan penatausahaan;
- c. monitoring dan evaluasi;
- d. pelaporan.
- (3) Bupati pemegang kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melimpahkan sebahagian dan seluruh kekuasaannya kepada :
- a. Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah sebagai fungsi otorisasi;
- b. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sebagai fungsi ordonasi;
- c. Satuan Kerja Perangkat Oaerah (SKPD) sebagai fungsi teknis;
BAB Ill - KEKUASAAN PENGELOLAAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
Pasal 5
- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang diberi kewenangan dalam teknis pengeloalan hibah dan bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) adalah:
- a. Sekretariat Daerah :
1. Bagian yang membidangi sosial dan kesejahteraan rakyat, mengelola hibah dan bantuan sosial di Bidang Keagamaan, Kemasyarakatan dan Kelompok Masyarakat, antara lain mesjid, gereja, MUI, Bazda, BKMT dan organisasi kemasyarakatan serta bidang tugas lain yang sejenis;
2. Bagian yang membidangi Pemerintahan, menglola hibah dan bantuan sosial kepada instansi vertikal antara lain KODIM, POLRES. Kejaksaan, Kehakiman, KPUD dan PANWASLU serta bidang tugas lainnya;
3. Bagian yang membidangi Hukum, mengelola hibah dan bantuan sosial di bidang hukum serta bidang tugas lain yang sejenis.
- b. SKPD yang membidangi Masalah Sosial yaitu mengelola bantuan sosiaf di Bidang Sosial, antara lain Yayasan Sosial, Panti Asuhan, Panti Jompo, 6rganisasi Penyandang Cacat dan Organisasi yang bergerak di Bidang Sosial serta bidang tugas lainnya.
-
- c. SKPD yang membidangi Pendidikan, mengelola hibah dan bantuan sosial di Bidang Pendidikan antara lain Penyelenggara Pendidikan Non fonnal dan lnfonnal, Yayasan Pendidikan, Dewan Pendidikan, Pondok Pesantren dan Organisasi yang bergerak di Bidang Pendidikan serta bidang tugas lain yang sejenis.
- d. SKPD yang membidangi Kesehatan, mengelola hibah dan bantuan sosial di Bidang Kesehatan antara lain PMI serta bidang tugas lain yang sejenis.
- e. SKPD yang membidangi Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata yaitu mengelola hibah dan bantuan sosial di bidang Kepemudaan, Olahraga dan Seni Budaya, antara lain KNPI, Pramuka, KONI dan Lembaga Kebudayaan Parawisata Kerinci (LKPK) dan Organisasi yang bergerak di Bidang Kepemudaan, Olahraga dan Seni Budaya serta bidang tugas lain yang sejenisnya;
- f. SKPD yang membidangi Perindustrian dan Perdagangan yaitu mengelola hibah dan bantuan sosial di bidang perindustrian dan perdagangan antara lain Dekranasda serta bidang tugas lain yang sejenis;
- g. SKPD yang membidangi Koperasi dan UKM yaitu mengelola hibah dan bantuan sosial di bidang koperasi dan UKM antara lain koperasi serta bidang tugas lain yang sejenisnya;
- h. SKPD yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa dan Keluarga Berencana yaitu mengelola hibah dan bantuan sosial untuk PNPM, PKK, Dhanna Wanita dan GOW serta bidang tugas lain yang sejenis;
- i. SKPD yang membidangi Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat. yaitu mengelola hibah dan bantuan sosial di Bidang Kesatuan Bangsa dan Per1indungan Masyarakat antara lain Yayasan Legiun Veteran, LSM, Badan Narkotika "Kabupaten dan Organisasi masyarakat lain serta bidang tugas lain yang sejenis;
- j. SKPD yang membidangi Penanggulangan Bencana Daerah, yaitu yang mengelola hibah dan bantuan sosial di Bidang Penanggulangan Bencana anatara lain masyarkat yang terkena musibah/bencana sosial serta bidang tugas lain yang sejenisnya;
- k. SKPD lainnya yaitu mengelola hibah dan bantuan sosial sesuai dengan tugas pokok dan fungsilbidang tugas yang sejenis:
- (2) Dalam melaksanakan fungsi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
- a. melakukan evaluasi terhadap proposal hibah dan bantuan sosial yang diajukan oleh pemohon setelah rnendapat disposisi Bupati;
- b. menyampaikan rekomendasi atas proposal hibah dan bantuan sosial kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD);
- c. menerima dan melakukan verifikasi terhadap kelengkapan administrasi yang diajukan oleh pemohon;
- d. menyiapkan dokumen administrasi berupa Naskah Perjanjian Hibah Daerah, kwitansi, Serita Acara Serah Terima Hibah/ Bantuan Sosial.
BABIV HIBAH
Bagian Kesatu
Umum
BAB Ill - KEKUASAAN PENGELOLAAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
Pasal 6
(!,
- (1) Hibah dapat diberikan sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib.
- (3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat {1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan SKPD dengan
- (1) Proposal sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) khusus untuk permohonan hibah berupa uang paling sedikit memuat :
- a. latar belakang, berisi uraian tentang gambaran umum mengenai fakta-fakta dan permasalahan-permasalahan yang melatarbelakangi dilaksanakannya kegiatan dan diajukannya usulan hibah;
- b. maksud dan tujuan. berisi uraian tentanq maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan yang akan dibiayai oleh dana hibah;
- c. susunan kepenqurusan (organisasi kemasyarakatan'1&lt;elompok orang), berisi uraian tentang susunan pengurus dari organisasi kemasyarakatan/ kelompok orang yang rnonqajukan usulan hibah;
- d. domisili sekretariat (organisasi kemasyarakatan/kelompok orang), berisi uraian tentang keberadaan/alamat sekretariat dari organisasi kemasyarakatan/kelompok orang yang mengajukan usulan hibah dan nomor telepon yang dapat dihubungi sewaktu-waktu apabila dlbutuhkan;
- e. bentuk kegiatan, berisi uraian tentang kegiatan yang akan dilaksanakan oleh calon penerima hibah;
- f. jadwaJ peJaksanaan kegiata.n, berisi uralan tentang waktu dan tempat pe,aksanaan kegiatan yang akan dilaJcsanakan ~ calon penerima hibah;
- g. Rincian Kebutuhan Anggaran/ Rencana Anggaran Biaya, berisi uraian tentang perhrtungan mengenai kebutuhan biaya pelaksanaan kegiatan termasuk rincian kebutuhan bahan dan peralatan serta kebutuhan lainnya;
- h. tanda tangan dan nama lengkap calon penerima hibah (pimpinan/ketua) serta stempel/cap organisasi/lembagadengan diketahui oleh RT/RW, Kepala Desa/Lurah dan Camat setempat.
- (2) Apabila permohonan yang diajukan berupa pekerjaan konstruksi, rencana anggaran biaya sebagaunana dimaksud pada ayat (1) huruf g dibuat dan ditandat.angani oJeh badan hukum atau perorangan yang memiliki kompetensi dalam bidang konstruksi.
Pasal12
BAB Ill - KEKUASAAN PENGELOLAAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
Pasal 8
Proposal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) khusus untuk permohonan hibah berupa barang paling sedikit memuat : ·
BAB Ill - KEKUASAAN PENGELOLAAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
Pasal 10
- (1) Proposal sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) khusus untuk permohonan hibah berupa uang paling sedikit memuat :
BAB Ill - KEKUASAAN PENGELOLAAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
Pasal 11
- (1) Proposal sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) khusus untuk permohonan hibah berupa uang paling sedikit memuat :
- a. latar belakang, berisi uraian tentang gambaran umum mengenai fakta-fakta dan permasalahan-permasalahan yang melatarbelakangi dilaksanakannya kegiatan dan diajukannya usulan hibah;
- b. maksud dan tujuan. berisi uraian tentanq maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan yang akan dibiayai oleh dana hibah;
- c. susunan kepenqurusan (organisasi kemasyarakatan'1&lt;elompok orang), berisi uraian tentang susunan pengurus dari organisasi kemasyarakatan/ kelompok orang yang rnonqajukan usulan hibah;
- d. domisili sekretariat (organisasi kemasyarakatan/kelompok orang), berisi uraian tentang keberadaan/alamat sekretariat dari organisasi kemasyarakatan/kelompok orang yang mengajukan usulan hibah dan nomor telepon yang dapat dihubungi sewaktu-waktu apabila dlbutuhkan;
- e. bentuk kegiatan, berisi uraian tentang kegiatan yang akan dilaksanakan oleh calon penerima hibah;
- f. jadwaJ peJaksanaan kegiata.n, berisi uralan tentang waktu dan tempat pe,aksanaan kegiatan yang akan dilaJcsanakan ~ calon penerima hibah;
- g. Rincian Kebutuhan Anggaran/ Rencana Anggaran Biaya, berisi uraian tentang perhrtungan mengenai kebutuhan biaya pelaksanaan kegiatan termasuk rincian kebutuhan bahan dan peralatan serta kebutuhan lainnya;
- h. tanda tangan dan nama lengkap calon penerima hibah (pimpinan/ketua) serta stempel/cap organisasi/lembagadengan diketahui oleh RT/RW, Kepala Desa/Lurah dan Camat setempat.
- (2) Apabila permohonan yang diajukan berupa pekerjaan konstruksi, rencana anggaran biaya sebagaunana dimaksud pada ayat (1) huruf g dibuat dan ditandat.angani oJeh badan hukum atau perorangan yang memiliki kompetensi dalam bidang konstruksi.
BAB Ill - KEKUASAAN PENGELOLAAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
Pasal 12
Proposal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) khusus untuk permohonan hibah berupa barang paling sedikit memuat : ·
- a. Jataf belakang, berisi uraian tentaog gambarao umum mengenai fakta-fakta dan ~ permasa&amp;ahan yang meCatarbe&amp;akang ~kannya usulan hibah oleh calon penerima hibah:
- b. maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan diajukannya perrnohonan hibah oleh calon penerima hibah kepada Pemerintah Kabupaten Kerinci;
- c. susunan kepengurusan (organisasi kemasyarakatarvkelornpok orang), berisi uraian tentang susunan pengurus dari organisasi kemasyarakatan/ kelompok orang yang mengajukan usulan hibah;
- d. domisili sekretariat (organisasi kemasyarakatan/kelompok orang), berisi uraiantentang keberadaan/alamat secretariat dari organisasi kemasyarakatan/ kelompok orang yang meng 0 ajukan usulan hibah dan nomor telepon yang dapat dihubungi sewaktu-waktu apabila dibutuhkan;
- e. jenis dan jumlah barang yang dimohon, berisi uraian tentang jenis dan jumlah barang yang dimohon oleh calon penerima hibah kepada Pemerintah Kabupaten Kerinci;
- f. tanda tangan dan nama lengkap calon penerima hibah (pimpinan/ketua) serta stempel/cap organisasi/lembaga dengan diketahul oleh RT/RW, Kepala Desa/Lurah dan Camat setempat.
BAB Ill - KEKUASAAN PENGELOLAAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
Pasal 13
- ( 1) Evaluasi usu Ian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat ( 1) untuk mengetahui dan memastikan :
- a. kesesuaian antara harga dalam proposal dengan standar satuan harga atau apabila komponen yang dibutuhkan tidak terdapat dalam standar satuan harga, maka dapat menggunakan harga pasar yang ber1aku saat itu;
- b. kesesuaian antara kebutuhan peralatan dan bahan serta kebutuhan lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan dengan jenis kegiatannya;
- c. keberadaan organisasi kemasyarakatan/kelompok orang yang mengajukan usulan hibah (tidak fiktif);
- d. domisili/alamat sekretariat (organisasi kemasyarakatan/ kelompok orang) sebagaimana tercantum dalam proposal;
- e. jenis kegiatan yang akan dibiayai; dan
- f. meminta dokumen-dokumen pendukung yang diper1ukan sesuai kebutuhan, antara lain :
1. fotocopy Kartu Tanda Penduduk calon penerima hibah;
2. fotocopy dokumen pendirian/pembentukan organisasi kemasyarakatan/ kelompok orang atau penunjukan/pengangkatan sebagai pengurus, dapat berupa akta notaris/keputusan penunjukan/pengangkatan sebagai pengurus atau dokumen lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan;
3. surat pemyataan tidak terjadi konflik internal yang ditandatangani oleh calon penerima hibah ( organisasi kemasyarakatan/kelompok orang );
4. surat keterangan terdaftar yang dikeluarkan oleh SKPD yang membidangi Per1indungan Masyarakat dan organisasi kemasyarakatan;
5. fotocopy bukti kepemilikan/penguasaan tanah yang sah dan/atau surat pemyataan tentang kepemilikan tanah yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah (apabila kegiata'n yang diajukan merupakan pekerjaan konstruksi) serta dilengkapi dengan foto;
6. fotocopy sertifikat keahlian atau sekurang-kurangnya Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Kejuruan jurusan bangunan atau sejenisnya dari · yang menandatangani Rencana Anggaran Biaya (apabila kegiatan yang diajukan merupakan pekerjaan konstruksi};
7. fotocopy rekening bank atas nama lembaga/organisasi/instansi/kelompok orang yang specimennya pimpinan/ketua dan bendahara.
- (2) Kepala SKPD -teknls sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ,ayat (4) berisi keterangan mengenai hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan disertai kesimpulan permohonan hibah dapat disetujui atau tidak disetujui, dengan format sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (4) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

## Pasal 14

- (1) Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dan ayat (4) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan KUA dan PPAS.
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), meliputi anggaran hibah berupa uang, barang, dan/atau jasa.

## Pasal15

- (1) Hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- (3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran hibah dalam APBD sesuai peraluran perundangunda ngan.

## Pasal 16

- (1) Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek belanja hibah, dan rincian obyek belanja hibah pada PPKD.
- (2) Objek belanja hibah dan rincian objek belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat {1) meliputi:
- a. Pemerintah;
- b. Pemerintah daerah lainnya;
- c. Perusahaan daerah:
- d. Masyarakat; dan
- e. Organisasi kemasyarakatan.
- (3) Hibah berupa barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja hibah barang atau jasa dan rincian obyek belanja hibah barang atau jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada SKPD.

Daffar nama penerima, afamat pene:rima dan besaran rnbah dicantumkan dalam Lampiran Ill Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.

## Bagian Ketiga Pelaksanaan dan Penatausahaan

## Pasal18

- (1) Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.
- (2) Pelaksanaan anggaran hibah berupa barang atau jasa berdasarkan atas DPASKPD.

## Pasal19

- (1) Setiap pemberian hibah drtuangkan dalam NPHD yang drtandatangani bersama oleh Bupati dan penerima hibah.
- (2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
- a. pemberi dan penerima hibah;
- b. tujuan pemberian hibah;
- c. besaranlrincian penggunaan hibah yang akan diterima;
- d. hak dan kewajiban;
- e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan
- f. tata cara pelaporan hibah.
- (3) Bupati dapat melimpahkan kewenangannya kepada Pejabat untuk menandatangani NPHD, berdasarkan jumlah dan atau nilai nominal hibah :
- a. di bawah Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) oleh SKPO/PPKO.
- b. Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) oleh Sekretaris Daerah.

## Pasal20

- (1) Bupati menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan keputusan Bupati, berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.
- (2) Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah .
3. . (3) Penyaluran/penyerahan hibah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.
- (4) NPHD dibuat dan atau diprakarsai oleh SKPD yang mengeluarkan rekomendasi dengan berkoordinasi dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
- (5) Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS), melalui rekening penerima hibah dan atau rekening bendaharawan pengeluaran SKPKD, sesuai dengan azas efektifitas.

## Pasal21

Proses adminisrasi pennintaan pembayaran atas belanja hibah dilakukan melalui SKPD teknis, dengan tahapan :

1. Pemohon menyampaikan surat permohonan pencairan hibah beserta proposal hibah kepada SKPD teknis sesuai bidang kewenangannya.
2. Rencana Anggaran Biaya (RAB) dalarn proposal yang diajukan sebagaimana dimaksud ayat (1) menggunakan data terbaru sesuai dengan kondisi dilapangan.
3. SKPD melakukan verifikasi berkas dan mengajukan nota pencairan kepada DPPKA selaku Bendahara Umum Oaerah dengan melampirkan persyaratan :
- a. Nota Pencairan dari Kepala SKPD;
- b. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (bermaterai);
- c. Berita Acara Serah Terima Uang (bermaterai):
- d. Pakta lntegritas (berrnaterai):
- e. Surat Keterangan Transfer yang ditandatangani oleh calon penerima hibah (bermaterai):
- f. Proposal pengajuan dari calon penerima hibah yang dilengkapi dengan Surat Pennohonan Pencairan Hibah;
10. g .. Kwitansi bermaterai yang &lt;frtandatangani u . .er-,t:rirmi ubah.
- h. Dokumen-dokumen pendukung pada sa.it ev luasi t rhadap proposal yang diajukan oleh pemohon dalam rangka ponv 1 sur~n ang, · ·,ran, antara lain :
- 1) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk caton pr rir bah
- 2) Fotocopy dokumen pendirian/pemben '1 a, , .asi kemasyarakatan/ kelompok orang atau penunjukan/peng.,, -ran s agai pengurus, dapat berupa akta notaris/keputusan penuoju» qng, an sebagai pengurus atau dokumen lainnya yang dapat dipertanggu 1b} n;
- 3) Surat keterangan terdaftar yang dikeluarkan I(; , S PD yang menangan i masalah Kesatuan Bangsa. Politik dan P, rlindung n Masyarakat bagi organisasi kemasyarakatan;
- 4) Fotocopy bukti kepemilikan/penguasaan tannh yani:1 sah dan/atau surat pemyataan tentang kepemilikan tanah yc.111g Jikntah11i oleh Kepala Desa/Lurah (apabila kegiatan yang diajukan merupakan pekr·1jaan konstruksi);
- 5) Fotocopy sertifikat keahlian atau sekurang-kurangny · Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Kejuruan jurusan bangunan atau ,.,.,isnya dart yang menandatangani Rencana Anggaran Biaya (apabila keg,.it n1 yang diajukan merupakan pekerjaan konstruksi);
- 6) Fotocopy rekening bank atas nama lembaga/organisasl/ , iansi/kelornpok orang yang specimennya pimpinan/ketua dan bendahara:
4. Berdasarkan Nota Pencairan Format kelengkapan doxumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a . sampai dengan hu:1.1f e, tercantum pada Lampiran II dan Lampiran Ill Peraturan Bupati ini.
5. Berdasarkan dokumen dari Kepala SKPD sebagaimana dimaksud ayat (3), Bendahara Pengeluaran SKPKD menerbitkan SPP-LS dan diajukan kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD).
6. PPK SKPKD memeriksa berkas SPP yang diajukan Bendahara Pengeluaran SKPKD untuk diteroitkan SPM oJeh K.epaja OPPKA selaku PPKD.
7. SPM beserta kefengkapan dokumen diajukan kepada Kuasa BUD untuk diterbitkan SP20.
8. Pemohon Hibah dapat mencairkan SP20, di Bank Persepsi yang telah ditunjuk.

## Pasal22

Mekanisme pengadaan barang dan jasa dalam rangka hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

## Bagian Keempat

## Pelaporan dan Pertanggungjawaban

## Pasal23

- (1) Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Bupati melalui PPKD dengan tembusan SKPD terkait.
2. {2} Laporan penggunaar, hibah berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. pendahuluan, berisi uraian tentang gambaran umum mengenai pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan oleh penerima hibah;
- b. maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan disusunnya taporan peoggooaan hmah:
- c. hasil kegiatan, berisi uraian tentang hasi1 kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan proposal hibah yang telah diajukan kepada Pemerintah Daerah dan NPHD:
- d. reausasi penggunaan dana, berisi uraian tentang anggaran yang telah dibelanjakan termasuk sisa anggaran yang tidak digunakan untuk membiayai kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan proposal hibah dan NPHD;
- e. penutup, berisi uraian tentang hal-hal yang pertu untuk disampaikan oleh penerima hibah terkait dengan kegiatan yang telah dilaksanakan;
- t. tanda tangan dan nama lengkap penerima hibah (pimpinan/ketua) serta stempel/ cap organisasi/ lembaga;
- g. lampiran, berisi dokumentasi kegiatan yang telah dilaksanakan.
- (3) Penerima hibah berupa barang atau jasa menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Bupati melalui kepala SKPD terkait,
- (4) Laporan penggunaan hibah berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat penjelasan mengenai penggunaan hibah berupa barang telah sesuai dengan proposal hibah yang diajukan serta NPHD dan ditandatangani oleh penerima hibah.

## Pasal24

- (1) Hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja hibah pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dicatat sebagai realisasi obyek belanja hibah pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.

## Pasal25

- ( 1) Pertanggungjawaban atas pemberian hibah meliputi:
- a. usulan dari calon penerima hibah kepada Bupati;
- b. keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima hibah;
- c. NPHD:
- d. pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan
- e. bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang atau bukti serah terima barang/jasa atas pemberian hibah berupa barang/jasa.
- (2) Pakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dinyatakan dengan format sebagaimana terlampir dalam Lampiran IV Peraturan ini.

## Pasal26

- (1) Penerma hi&gt;ah bertanggungjawab secara fonnaJ dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:
- a. laporan penggunaan hibah;
- b. surat pemyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
- c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundangundangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang{jasa bagi penerima hibah berupa barang{jasa.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pad a ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan. .
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan diperqunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.
- (5) Pertanggungjawaban penggunaan hibah berupa uang dengan jumlah di atas Rp.500.000.000 (lima ratus juta), sebelum disampaikan kepada Bupati ter1ebih dahulu dilakukan pemeriksaan/audit oleh kantor akuntan publik atau pejabat yang berwenang berdasarkan perundang-undangan.
9. t6) ~ penggunaan jasa kantDr ~ publit seba')ais1ana dimaksud pada ayat (5) dibebankan pada penerima hibah.

## Pasal27

- (1) Realisasi hibah dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

## Pasal28

Realisasl hibah berupa barang dan/atau jasa dikonversikan sesuai stander akuntansi pemerintahan pada laporan reallsasl anggaran dan diungkapkan pada catatan etas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah sebagaiman diatur dalam peraturan perundang-undangan.

## BABIV

## BANTUAN SOSIAL

Bagian Kesatu Umum

## Pasal29

- (1) Bantuan sosial dapat diberikan kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rastonalttas dan manfaat untuk masyarakat.

## Pasal30

Anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) meliputi:

- a. individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;
- b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan. dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok. dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

## Pasal31

- (1) Bantuan sosial berupa uang kepada individu dan/atau keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, terdiri dari bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (2) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarannya pada saat penyusunan APBD.
- (3) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersanqkutan.
- (4) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- {1) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) memenuhi krtteria paling sedikit:
- a. selektif;
- b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;
- c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan;
- d. sesuai tujuan penggunaan.
- (2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinsn resiko sosial.
- (3) Kriteria persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. memiliki identitas yang jelas; dan
- b. berdomisili dalam wilayah administratif pemerintahan Kabupaten Kerinci. ,--
- ( 4) Kriteria bersitat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) huruf c diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
- (5) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- (6) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
- a. rehabilitasi sosial;
- b. perlindungan sosiat:
- c. pemberdayaan sosial:
- d. jaminan sosial;
- e. penanggulangan kemiskinan; dan
- f. penanggulangan bencana.

## Pasal33

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (6) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (6) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- (3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (6) huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- (4) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (6) huruf d merupakan skema yang rnelembaga untuk rnenjamin penerima bantuan agar dapat rnemenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- (5) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (6) huruf e merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.

## Pasal34

- (1) Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterirna langsung oleh penerima bantuan sosial.
- (2) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- (3) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu!tuna soslal, temak bagi kelompok rnasyarakat kurang mampu.

## Bagian Kedua Penganggaran

## Pasal35

- (1) Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis dalam bentuk proposal kepada Bupati.
- (2) Bupati menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penunjukan SKPD terkait oleh Bupati sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah SKPD sesuai dengan sifat dan urgensi usulan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1).
- (4) Kepala SKPD terxait sebagaimana d.imaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati metaiui TAPO.
- (5) TAPO memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
- (6) Penganggaran terhadap belanja bantuan sosial tidak terencana diusulkan oleh kepala SKPO teknis terkait kepada Bupati melalui TAPO.

## Pasal36

Proposal sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 ayat (1) khusus untuk permohonan bantuan sosial berupa uang paling sedikit memuat :

- a. latar belakang, berisi uraian tentang gambaran umum mengenai fakta-fakta dan permasalahan-permasalahan yang melatarbelakangi diajukannya pennohonan bantuan sosial;
- b. maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan yang akan dibiayai oleh bantuan sosial;
- c. susunan kepengurusan (organisasi kemasyarakatanllembaga non pemerintahan), berisi uraian tentang susunan pengurus dari organisasi kemasyarakatan/lembaga non pemerintahan yang mengajukan permohonan bantuan sosial (khusus pemohon dalam bentuk organisasi);
- d. domisili, berisi uraian tentang keberadaan/alamat atau secretariat yang mengajukan permohonan bantuan sosial dan nomor telepon yang dapat dihubungi;
- e. bentuk kegiatan/rencana penggunaan dana, berisi uraian tentang kegiatan yang akan dilaksanakan oleh calon penerima bantuan sosial;
- f. Rincian Kebutuhan Anggaran/ Rencana Anggaran Biaya, berisi uraian tentang perhitungan mengenai kebutuhan biaya pelaksanaan kegiatan termasuk rincian kebutuhan bahan dan peralatan serta kebutuhan lainnya;
- g. tanda tangan dan nama lengkap calon penerima bantuan sosial (pimpinanlketua) serta stempel/cap organisasi/lembaga dengan diketahui oleh RT/RW, Kepala Oesa/Lurah dan Camat setempat.

## Pasaf 37

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 ayat (2) untuk mengetahui dan memastikan :
- a. kesesuaian antara harga dalam proposal dengan standar satuan harga yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci atau apabila komponen yang dibutuhkan tidak terdapat dalam standar satuan harga. maka dapat menggunakan harga pasar yang ber1aku saat itu;
- b. kesesuaian antara kebutuhan peralatan dan bahan serta kebutuhan lainnya yang diper1ukan dalam pelaksanaan kegiatan dengan jenis kegiatannya:
- c. keberadaan organisasi kemasyarakatan/kelompok orang yang mengajukan usulan bantuan sosial (tidak fiktif);
- d. domisili/alamat sekretariat (organisasi. kemasyarakatan/ kelompok orang) sebagaimana tercantum dalam proposal:
- e. jenis kegiatan yang akan dibiayai; dan
- f. dokumen- dokumen pendukung yang diperlukan sesuai kebutuhan, antara lain:
1. fotocopy Kartu Tanda Penduduk calon penerima bantuan sosial;
2. fotocopy dokumen pendirian/pembentukan organisasi kemasyarakatan/ kelompok orang atau penunjukan/pengangkatan sebagai pengurus, dapat berupa akta notaris/keputusan · penunjukan/pengangkatan sebagai pengurus a tau dokumen lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan sosial (khusus pemohon dalam bentuk organisasi);
3. fotocopy rekening bank atas nama lembaga/organisasi/instansi/kelompok orang yang specimennya pimpinan/ketua dan bendahara.
- (2) Hasil evaluasi Kepala SKPD teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati me1alui T APO da1am bentuK rekomendasi.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi keterangan mengenai hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan disertai kesimpulan permohonan bantuan sosial dapat disetujui atau tidak disetujui, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Bupati ini.
- (4) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

## Pasaf 38

- (1) Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) dan ayat (4) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan sosial dalam rancangan KUA dan PPAS.
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi anggaran bantuan sosial berupa uang dan/atau barang.

## Pasaf39

- (1) Bantuan sosial berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) Bantuan sosial berupa barang dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- (3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran bantuan sosial dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

## Pasa140

- (1) Bantuan sosial berupa uang d1anggarkan dalam kelompok belanja ttdak langsung. jenis belanja bantuan sosial, obyek belanja bantuan sosial, dan rincian obyek belanja bantuan sosial pada PPKD. .
- (2) ObjeJt belanja banasan sosia1 dan nncsan objek be:fanja bantuan sosial sebagaimana dima.ksud pada ayat (1) meliputi:
- a. individu dan/atau keluarga;
- b. masyarakat; dan
- c. lembaga non pemerintahan.
- (3) Bantuan sosial berupa barang dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja bantuan sosial barang dan rincian obyek belanja banruan sosiaf barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat padaSKPO.

## Pasal 41

Nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan sosial dicantukan dalam Lampiran IV Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD, tidak termasuk bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

## Bagian Ketiga Pelaksanaan dan Penatausahaan

## Pasal42

- (1) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.
- (2) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa barang berdasarkan atas DPASKPD.

## Pasal43

- (1) Bupati menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (2) Penyaluran dan/atau penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40.
- (3) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 didasarkan pada permintaan tertulis dari individu dan/atau keluarga yang bersangkutan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang serta mendapat persetujuan Bupati setelah diverifikasi oleh SKPD terkait
- (4) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah dalam bentuk surat persetujuan.
- (5) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah dokumen :
- a. fotocopy Kartu Tanda Penduduk calon penerima bantuan sosial;
- b. fotocopy rekening bank alas nama penerima bantuan sosial.
- c. dokumen lainnya yang berkaitan dengan objek permasalahan.
- (6) Pencairan bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran .langsung (LS).
- (7) Oalam ha! bantuan sosial berupa uang dengan nilai sampai dengan RpS.000.000,00 (lima juta rupiah) pencairannya dapat dilakukan melalui mekanisme tambah uang (TU).
- (8) Penyaluran dana bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilengkapi dengan kuitansi bukti penerimaan uang bantuan sosial.

## Pasal44

Proses adminisrasi permintaan pembayaran atas bantuan sosial dilakukan melalui SKPD teknis, dengan tahapan :

1. Pemohon menyampaikan surat permohonan pencairan bantuan sosial beserta proposal bantuan sosial kepada SKPO teknis sesuai bidang kewenangannya.
2. SKPO melakukan verifikasi berkas dan mengajukan nota pencairan kepada DPPKA selaku Bendahara Umum Oaerah dengan melampirkan persyaratan :
- a. Nata Pencairan dari Kepala SKPO;
- b. Serita Acara Serah Terima Uang (bermaterai);
- c. Pakta lntegritas (bermaterai);
- d. Surat Keterangan Transfer yang ditandatangani oleh calon penerima bantuan sosial (bermaterai);
- e. Proposal pengajuan dari calon penerima bantuan sosial yang dilengkapi dengan Surat Permohonan Pencairan Bantuan sosial;
- f. Kwitansi bermaterai yang ditandatangani oleh penerima bantuan sosial.
- g. Dokumen-dokumen pendukung pada saat evaluasi terhadap proposal yang diajukan oleh pemohon dalam rangka penyusunan anggaran, antara lain:
- (1) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk calon penerima bantuan sosial;
- (2) Fotocopy dokumen pendirian/pembentukan organisasi kemasyarakatan/ kelompok orang atau penunjukan/pengangkatan sebagaipengurus, dapat. berupa akta notaris/keputusan penunjukan/pengangkatan sebagai pengurus atau dokumen lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan (khusus untuk organisasi kemasyarakatan/kelompok orang);
12. (3} Surat pemyataan tidak le!jadi konftik intemai yang ditanda tangani oten caloo penerima bantuan sosial (khusus untuk organisasi l&lt;emasyarakatan/kelompok orang);
- (4) Fotocopy rekening bank atas nama lembaga/organisasl/instansi/kelompok · orang yang specimennya pimpinan/ketua dan bendahara;
3. Format kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, b, c dan d tercantum pada Lampiran VII, VIII, IX dan X Peraturan Bupati ini.

## Pasal45

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

## Bagian Keempat Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pasal46

- (1) Penerima bantuan sosial berupa uang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Bupati melalui PPKD dengan tembusan kepada SKPO terkait.
- (2) Penerima bantuan sosial berupa barang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Bupati melalui kepala SKPD terkait.

## Pasal 47 1

- ( 1) Bantuan sosial berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja bantuan sosial pada PPKO dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Bantuan sosial berupa barang dicatat sebagai realisasi obyek belanja bantuan sosial pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.

- (1) PPKD membuat rekapitulasi penyaluran bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 paling lambat tanggal 5 Januari tahun anggaran berikutnya.
- (2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nama penerima, alamat dan besaran bantuan sosial yang diterima oleh masing-masing individ.u dan/atau keluarga.

## Pasal49

- (1) Pertanggungjawaban pernerintah daerah atas pemberian bantuan sosial meliputi:
- a. Usulan/permintaan tertulis dari calon penerima bantuan sosial atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang kepada Bupati;
- b. keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial;
- c. pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan
- d. bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemberian bantuan sosial berupa barang.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dikecualikan terhadap bantuan sosial bagi individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

## Pasal50

- ( 1) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi:
- a. laporan penggunaan bantuan sosial olen penerima bantuan sosial;

I,.

- b. surat pemyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan; dan
- c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundangundangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang atau salinan bukti serah terima barang bagi penerima bantuan sosial berupa barang.
- (3) Laporan penggunaan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa uang paling sedikit memuat :
- a. Pendahuluan, berisi uraian tentang gambaran umum mengenai pelaksanaan kegiatan penggunaan bantuan sosial;
- b. Maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan disusunnya laporan penggunaan bantuan sosial;
- c. Realisasi penggunaan dana. berisi uraian tentang anggaran yang telah dibelanjakan termasuk sisa anggaran yang tidak digunakan untuk membiayai kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan proposal yang diajukan;
- d. Penutup, berisi uraian tentang hal-hal yang perlu untuk disampaikan oleh penerima bantuan sosial terkait dengan kegiatan yang telah dilaksanakan;
- e. Tanda tangan dan nama lengkap penerirna hibah (pimpinan/ketua) serta stempel/ cap organisasi/ lembaga;
9. ( 4) Laporan penggunaan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pad a ayat ( 1) yang berupa barang paling sedikit memuat bantuan sosial berupa barang atau [asa ,rneriw.alillpaikan · ,lqpor:.ari :P.enggurnaan 1b.ar:uw.a111 soslat kepada Bupaf melalui ~iB SKP.D ltel!blt.
- (5) Pertanggungjawaban sebagaimana asmaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundangundangan.
- (6) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan ofeh penerima bantuan sosiaf sefaku obyek pemeriksaan.

## Pasal51

- (1) Realisasi bantuan sosial dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daera dalam tahun anggaran berkenaan. .
- (2) Bantuan sosial berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima bantua sosial sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebaga persedlaan dalam neraca.

## Pasal52

Realisasi bantuan sosial berupa barang dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan ata faporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

## BABV.

## MONITORING DAN EVALUASI

## Pasal.53

- ( 1) SKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian bantuan sosial dan bantuan sosial.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada I nsfektorat Kabupaten Kerinci.

## Pasal54

Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 aya (2) terdapat penggunaan bantuan sosial atau bantuan sosial yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima bantuan sosial atau bantuan sosial yan bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan pcrundang-undangan.

BABVI KETENTUAN PENUTUP Pasal55

Pada saat Peraturan Bupati inl, mulai berlaku Peraturan Bupati Kerinci Nomor 27 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Batuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pend\_apatan dan Belanja Daerah. (Serita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2011 Nomor 27) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Diundangkan di sungai Penuh padatanggal 2013

SEKRETA.RIS DAERAH KERINCI

dto

H.ZULFAHMI.S

## Pasal56

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Kerinci.

Ditetapkan di Sungai Penuh ·padatanggal 2013

BVPA,-1 KERINCI, dto.

H.MtJRASMAN

SERITA DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2013 NOMOR .

LAMPIRAN I

:

PERATURAN BUPATI KERINCI

. NOMOR

TAHUN 2013

T ANGGAL

2013


## KOPSKPD

...

JiWA1IKERINCI,

dto.

B.ll1JRASMAH

NIP.

...

KEPALASKPD

va;..,.u:tn:

*) 0 *) Coret yang tidak perlu/sesuai

Seri tanda X jika dianggap benar/sesuai

...

: ________________ Kesimpulan:

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut di atas, dapat/tidak dapat*) disetujui terhadap proposal yang diajukan.

Demikian, sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut.

Tldak Lengkap

Tldak Jelas

Tidak Fiktif

TldakWajar

Tldak

lengkap

Jelas'

Fiktit

Wajar

Ya

6. Pengelon,pokan Penerima hibah :

D Organisasi K~masyarakatan

D Organisasi Semi Pemerintah

Ca\,atan:

1. Kelengkapan Administrasi

2. Domisili

3. Keberadaan Organisasi

4. Nilai yang diajukan

5. Organisasi Terdaftar