UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 10 Tahun 1951 tentang PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 10 TAHUN 1951 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN GAJI MILITER 1950, SEPERTI YANG TERMUAT DALAMUNDANG-UNDANGDARURATREPUBLIK INDONESIA SERIKAT NO.5 TAHUN1950 DAN DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA SERIKAT NO. 27 TAHUN 195O, SEBAGAI UNDANG-UNDANG *) (berlaku 26 Januari 1950)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
- 1. bahwa Pemerintah Republik Indonesia Serikat dengan mempergunakan haknya yang termaktub dalam pasal 139 Konstitusi Republik Indonsia Serikat telah menetapkan Undangundang Darurat No. 5 tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Serikat tahun 1950 No. 6) tentang Peraturan Gaji Militer 1950 dan Undang-undang Darurat No. 27 tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Serikat tahun 1950 No. 49) tentang perubahan Peraturan Gaji Militer 1950;
2. bahwa Pemerintah Republik Indonesia dengan mempergunakan haknya yang termaktub dalam pasal 96 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia telah menetapkan Undang-undang Darurat No. 10 tahun 1951 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1951 No. 69) tentang pencabutan Peraturan Gaji Militer 1950, seperti yang termuat dalam Undang-undang Darurat Republik Indonesia Serikat No. 5 tahun 1950 jo No. 27 tahun 1950 tersebut pada angka 1 di atas;
3. bahwa peraturan-peraturan yang termaktub dalam undangundang darurat tersebut perlu ditetapkan sebagai undangundang;
- a. Pasal 127 dan 140 Konstitusi Republik Indonesia Serikat;
- b. Pasal 89 dan 97 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN UNDANGUNDANG DARURAT No. 10 TAHUN 1951 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN GAJI MILITER 1950, SEPERTI YANG TERMUAT DALAM UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA SERIKAT No.5 TAHUN 1950 DAN DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA SERIKAT No.27 TAHUN 1950, SEBAGAI UNDANG-UNDANG.
Diundangkan pada tanggal 15 Juni 1955. Menteri Kehakiman, ttd. DJODY GONDOKUSUMO.
Pasal 89
- b. Pasal 89 dan 97 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
Pasal 96
3. bahwa peraturan-peraturan yang termaktub dalam undangundang darurat tersebut perlu ditetapkan sebagai undangundang;
Pasal 127
- a. Pasal 127 dan 140 Konstitusi Republik Indonesia Serikat;
Pasal 139
2. bahwa Pemerintah Republik Indonesia dengan mempergunakan haknya yang termaktub dalam pasal 96 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia telah menetapkan Undang-undang Darurat No. 10 tahun 1951 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1951 No. 69) tentang pencabutan Peraturan Gaji Militer 1950, seperti yang termuat dalam Undang-undang Darurat Republik Indonesia Serikat No. 5 tahun 1950 jo No. 27 tahun 1950 tersebut pada angka 1 di atas;
3. bahwa peraturan-peraturan yang termaktub dalam undangundang darurat tersebut perlu ditetapkan sebagai undangundang;
- a. Pasal 127 dan 140 Konstitusi Republik Indonesia Serikat;
- b. Pasal 89 dan 97 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN UNDANGUNDANG DARURAT No. 10 TAHUN 1951 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN GAJI MILITER 1950, SEPERTI YANG TERMUAT DALAM UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA SERIKAT No.5 TAHUN 1950 DAN DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA SERIKAT No.27 TAHUN 1950, SEBAGAI UNDANG-UNDANG.
Diundangkan pada tanggal 15 Juni 1955. Menteri Kehakiman, ttd. DJODY GONDOKUSUMO.
Pasal I.
Peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undang-undang Darurat No. 10 tahun 1951 tentang pencabutan Peraturan Gaji Militer 1950 seperti yang termuat dalam Undangundang Darurat Republik Indonesia Serikat No. 5 tahun 1950 jo. No. 27 tahun 1950, ditetapkan sebagai Undang-undang dengan perubahan-perubahan, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal tunggal.
Undang-undang Darurat Republik Indonesia Serikat No. 5 tahun 1950 tentang Peraturan Gaji Militer 1950 yang telah diubah dengan Undang-undang Darurat Republik Indonesia Serikat No. 27 tahun 1950, seperti termuat dalam
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Disahkan di Jakarta pada tanggal 24 April 1955. Presiden Republik Indonesia, ttd. SOEKARNO.

Penandatangan: Menteri Pertahanan, ttd. IWA KUSUMASUMANTRI. ## MEMORI
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran dicabut terhitung mulai tanggal 1 Januari 1951.

Pasal II.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat smengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 24 April 1955. Presiden Republik Indonesia, ttd. SOEKARNO.

Menteri Pertahanan, ttd. IWA KUSUMASUMANTRI.


## MEMORI PENJELASAN ATAS

## UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR8TAHUN1955

## TENTANG

## PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT

1. Setelah Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 1950 dikeluarkan, yang memperbaiki Peraturan Gaji Pegawai Negeri (Sipil) 1948, maka dianggap perlu untuk meninjau kembali Peraturan Gaji Militer 1950.
2. Peninjauan Peraturan Gaji Militer 1950 tersebut menghasilkan Peraturan Gaji Militer baru, yang telah disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 1950 dan juga dengan ketentuan-ketentuan susunan gaji Militer yang termaksud dalam Militaire Bezoldigings Regeling 1938 (tanggal 18 Pebruari 1938. No. 21 Stbl. No. 107).
3. Dalam pada itu Pemerintah menganggap tidak perlu untuk mengatur Gaji Militer dengan Undang-undang. Bentuk Peraturan Pemerintah dirasakan sudah cukup, seperti halnya dengan peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, yang diatur terakhir dalam Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 1950.
4. Sebelum Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Gaji Militer baru itu dikeluarkan, terlebih dahulu Undang-undang Darurat No. 5 tahun 1950 dalam hubungannya dengan Undang-undang Darurat No. 27 tahun 1950 harus dicabut dengan Undangundang atau Undang-undang Darurat. Karena keadaan mendesak dan pembuatan Undang-undang sewaktu itu akan makan tempo yang tidak sedikit, maka Pemerintah mempergunakan haknya yang tersebut dalam pasal 96 Undang-undang Dasar Sementara, dan menetapkan Undang-undang Darurat No. 10 tahun 1951 untuk mencabut Peraturan Gaji Militer 1950.
5. Pada waktu persamaan itu, Pemerintah menetapkan pula Peraturan Pemerintah No. 50 tahun 1951 yang mengatur Peraturan Gaji Militer 1951.

Diketahui Menteri Kehakiman,

JODY GONDOKUSUMO

Termasuk Lembaran-Negara No. 35 tahun 1955.


LAMPIRAN.

## UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR5TAHUN1950 TENTANG

PERATURAN GAJI MILITER 1950 "PERATURAN GAJI MILITER 1950" ("P.G.M. 1950").

## PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang

- 1. bahwa perlu diadakan peraturan tentang gaji untuk anggota Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat;

2. bahwa karena keadaan-keadaan yang mendesak peraturan tersebut di atas perlu segera ditetapkan;

Mendengar

:

keputusan sidang Dewan Menteri pada tanggal 18 Januari 1950,

Mengingat

:

Pasal 68 dan pasal 139 Kotistittisi Sementara Republik Indonesia Serikat;

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan

:

UNDANG-UNDANG TENTANG GAJI MILITER 1950.

Pasal 1.

- (1) Yang dimaksud dengan anggota Angkatan Perang dalam peraturan ini ialah anggota Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara dari Republik Indonesia Serikat;
- (2) Pegawai Sipil tidak termuat dalam pengertian ini.

Pasal 2.

## JUMLAH GAJI.

Untuk pangkat termaksud dalam lampiran A, dari peraturan ii diberikan gaji pokok bulanan yang diatur menurut lampiran tersebut, serta penghasilan-penghasilan resmi lainnya, menurut peraturan-peraturan yang akan ditetapkan.

Pasal 3.

Kepada mereka yang diangkat dalam sesuatu pangkat, diberikan gaji permulaan, yang ditentukan untuk pangkat itu menurut peraturan ini, dalam hal-hal yang ditetapkan dalam pasal 4 ayat (3) dan pasal 6.

Pasal 4.

PENETAPAN GAJI PADA WAKTU NAIK PANGKAT.


- (1) Jikalau anggota Angkatan Perang dinaikkan pangkatnya, maka kepadanya dalam pangkat baru diberikan gaji dalam ruang/golongan gaji baru menurut daftar lampiran A, dari peraturan ini, yang segaris dengan gaji dan masa kerja lama.
- (2) Masa kerja, yang kelebihan untuk menetapkan pokok gaji baru, dihitung-serta untuk kenaikan gaji berikut.
- (3) Apabila dalam ruang/golongan gaji baru tidak terdapat angka gaji, yang sebaris dengan gaji lama, maka kepadanya diberikan gaji yang paling rendah yang ditentukan untuk pangkat itu.

## Pasal 5.

## PENETAPAN GAJI MENYIMPANG DARI PERATURAN.

Pada waktu penurunan pangkat kepada yang bersangkutan diberikan gaji yang akan diperolehnya dalam pangkat yang lebih rendah, dengan ketetapan bahwa ia dianggap selalu memangku pangkat dalam ruang itu.

## Pasal 6.

## PENETAPAN GAJI YANG MENYIMPANG DARI PERATURAN.

Dalam salah satu hal di bawah ini menetapkan gaji boleh menyimpang dari apa yang ditetapkan dalam pasal 3 di atas :

- a. Jikalau ada alasan-alasan yang cukup untuk mengangkat seseorang yang mempunyai pengalaman, yang penghargaannya diatur dalam peraturan khusus.
- b. Jikalau pada waktu diangkatnya, dia berpensiun dan oleh karena pengangkatannya itu pensiunnya tidak dibayar lagi.
- c. Jikalau pada waktu diangkatnya dia berpensiun tetapi menerima pensiun terus, dalam hal mana jumlah gaji dan pensiun tidak boleh melebihi gaji yang akan diperolehnya dalam pangkat baru.

## Pasal 7.

## HADIAH DAN KENAIKAN GAJI LUAR BIASA.

Apabila anggota Angkatan Perang menunjukkan kecakapan-kecakapannya luar biasa atau rajin sekali, sehingga ia patut dijadikan teladan, kepadanya dapat diberikan salah satu penghargaan di bawah ini:

- a. hadiah uang sekaligus paling banyak sebanyak gaji pokok sebulan.
- b. kenaikan gaji istimewa, dengan mengajukan saat kenaikan gaji yang akan datang, tetapi dengan tidak mengubah saat kenaikan gaji seterusnya.
- c. kenaikan gaji teristimewa, dengan mengajukan saat kenaikan gaji yang akan datang dan saat-saat kenaikan gaji seterusnya.

Pasal 8.

PERATURAN TENTANG MENGHITUNG MASA KERJA PENYESUAIAN/ PENETAPAN KENAIKAN GAJI.


## (1) Dihitung penuh :

- a. masa kerja tentara sebenarnya di Indonesia, di mana termasuk masa kerja sipil.
- b. waktu selama di Indonesia untuk menjalankan perintah Pemerintah.
- c. waktu selama tentara mendapat istirahat dan mendapat penghasilan dari Negara.
- d. waktu selama dalam tahanan atau dalam penjara, jika oleh mahkamah tentara atau pengadilan sipil dibebaskan dari tuntutan, atau dibebaskan dari gijzeling, jika terbukti, bahwa penahanan gijzeling tidak benar.
- e. masa kerja selama mereka menerima uang tunggu.
- f. waktu selama dalam tahanan, sebagai tawanan perang.

## (2) Tidak dihitung:

- a. waktu selama mendapat istirahat di luar tanggungan negara.
- b. waktu selama hilang (vermist) lebih dari 30 x 24 jam.
- c. waktu menjalani hukuman penjara, waktu penahanan, jika waktu penahanan itu termasuk dalam hukuman yang dijalankan atau merupakan pengurangan hukuman yang dijalankan.
- d. waktu selama di dalam gijzeling.
- e. masa kerja yang telah dihitung untuk memperoleh pensiun.
- f. waktu selama dalam tahanan, sebagai tawanan perang.
- (3) Masa kerja yang terputus tidak lebih dari 3 tahun dihitung untuk kenaikan gaji, kecuali masa kerja yang telah dihitung untuk memperoleh pensiun.

## Pasal 9.

## PERATURAN TENTANG KENAIKAN GAJI, PENUNDAAN KENAIKAN GAJI YANG LEBIH RENDAH DARI YANG TELAH DITENTUKAN DI RUANG-RUANG GAJI.

- (1) Kenaikan gaji menurut ruang dan golongan yang telah ditentukan dapat diberikan jika yang berkepentingan memenuhi syarat-syarat tersebut di bawah ini :
- a. kelakuannya baik.
- b. membuktikan kecakapannya bekerja.
- c. insyaf akan kewajibannya.
- d. telah mencapai masa kerja yang telah ditentukan dalam ruang-ruang buat pangkat yang dipangkunya.
- (2) a. jika syarat-syarat tersebut di ayat (1) a, b dan/atau c untuk kenaikan gaji tidak dipenuhi maka kenaikan gaji ditunda paling lama satu tahun. Kemudian kenaikan gaji diperulang lagi.
- b. jika sesudah itsu kenaikan gaji dibserikan maka di surat penetapan harus ditentukan apakah masa penundaan kenaikan gaji dihitung penuh atau hanya sebagian.
- (3) a. jika terbukti, bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai kecakapan yang ditentukan di ayat (1) sub b dan dapat dipastikan, bahwa ia di masa yang akan datang juga tidak akan dapat memenuhi syarat-syarat itu, maka Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Staf Angkatan Laut, Kepala Staf Angkatan Udara, dapat menetapkan bahwa ia selanjutnya tidak akan diberi kenaikan gaji lagi.


- b. penetapan gaji di atas dapat ditinjau kembali, jika ada keadaan luar biasa yang menjadi sebab.
- (4) Kenaikan gaji yang telah diberikan tidak boleh dicabut kembali.

Pasal 10.

## TUNJANGAN KELUARGA.

- (1) Kepada anggota Angkatan Perang diberikan tunjangan keluarga apabila ia mempunyai keluarga tersebut di bawah ini, yang menjadi tanggungan sepenuhnya dan tidak mempunyai penghasilan sendiri :
- a. anak yang berumur kurang 18 tahun;
- b. anak yang berumur 18 tahun sampai dengan 25 tahun, yang masih sekolah;
- c. Ibu, bapak, ibu/bapak tiri dan mertua yang berumur 55 tahun ke atas;
- d. orang karena cacat tidak mempunyai tenaga untuk mencari nafkah sendiri, yang seturunan langsung ke atas atau ke bawah.
- (2) Banyaknya tunjangan keluarga ialah Rp. 10,- untuk tiap-tiap anggota keluarga dengan maksimum Rp. 8,-.
7. Untuk tiap-tiap anak termaksud pada ayat (1) sub a dan b di atas yang bersekolah, tunjangan keluarga itu ditambah dengan 50%.

Pasal 11.

## TUNJANGAN LAIN-LAIN.

Tunjangan lain-lain diatur dalam peraturan yang tersendiri.

Pasal 12.

Peraturan peralihan, peraturan gaji, dan sebagainya yang tidak termuat dalam peraturan ini, diatur dalam aturan tersendiri.

Pasal 13.

Perselisihan paham dalam menjalankan peraturan ini diputuskan oleh Menteri Pertahanan.

Pasal 14.

## PENUTUP

Peraturan ini dinamakan "Peraturan Gaji Militer 1950", atau disingkat "P.G.M. 1950" dan mulai berlaku pada hari diumumkan.

Diumumkan di Jakarta pada tanggal 26 Januari 1950. Menteri Kehakiman, ttd.

SOEPOMO.


Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Undang-undang Darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Serikat.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Januari 1950 Presiden Republik Indonesia, ttd.

SOEKARNO.

Menteri Pertahanan, ttd. HAMENGKUBUWONOIX

Menteri Keuangan, ttd. SJAFRUDDIN PRAWIRANEGARA.

## LAMPIRAN.

## UNDANG-UNDANG DARURAT No.27 TAHUN 1950

## TENTANG MENGUBAH"PERATURAN GAJI MILITER 1950" (P.G.M. 1950)

## PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, SERIKAT

Menimbang

:

bahwa perlu diadakan perubahan dalam "Peraturan Gaji Militer" termaksud dalam Undang-undang Darurat No. 5 tahun 1950 (Lembaran Negara 1950 No. 6);

Mengingat

:

Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 1950, (Lembaran Negara 1950 No. 11);

Mengingat pula

: Pasal 68, 139 dan 140 ayat 4 Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat;

Mendengar

:

Senat ;

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan

:

UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG MERUBAH "PERATURAN GAJI MILITER 1950."

## Pasal 1.

Pasal 10 "Peraturan Gaji Militer 1950" diubah hingga berbunyi sebagai berikut :

1. Kepada Anggota Angkatan Perang diberikan tunjangan keluarga menurut tabel di bawah ini:
2. Tunjangan keluarga ini hanya dapat diberikan buat anak yang termaksud dalam pasal 3 "B.A.G. 1949", dengan ketentuan bahwa buat anak-anak lebih dari sepuluh anak dan buat anak-anak angkat tidak diberikan tunjangan keluarga.

| Rayon | : | Persentasi untuk Paling rendah Paling tinggi tiap-tiap anak | Persentasi untuk Paling rendah Paling tinggi tiap-tiap anak | Persentasi untuk Paling rendah Paling tinggi tiap-tiap anak |
|---------|-----|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| | | dari gaji: | buat 1 anak: | buat 1 anak: |
| | | I 3% | f 10, | f 25,- |
| | | II 5% | " 12,- | " 30,- |
| | | III 7% | " 14,- | " 35,- |
| | | IV 9% | " 16,- | " 40,- |
| | | V 10% | " 18,- | " 45,- |
| | | VI 11% | " 20,- | " 50,- |



Pasal 2.

Penetapan termaksud dalam ayat 2 Bab A dari P.G.M. 1950, dihapuskan.

Pasal 3.

Lampiran A "Peraturan Gaji Militer 1950" diubah sehingga menjadi seperti terlampir pada Undang-undang Darurat ini.

Pasal 4.

Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada tanggal 26 Januari 1950. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Undang-undang Darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Juli 1950. Presiden Republik Indonesia, ttd. SOEKARNO.

Menteri Pertahanan, ttd. HEMENGKU BUWONO IX.

Diumumkan di Jakarta, pada tanggal 4 Agustus 1950. Menteri Keuangan, ttd. SYAFRUDDIN PRAWIRANEGARA.

Menteri Kehakiman, ttd. SOEPOMO.