PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK Nomor 9 Tahun 2015 tentang PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (berlaku 2 Oktober 2015)
Pembukaan
Menimbang :
BUPATI TRENGGALEK PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TRENGGALEK,
- a. bahwa air baku yang dikelola oleh Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Trenggalek cukup besar namun belum termanfaatkan secara maksimal karena pengelolaan dan pengembangan jaringannya belum tersedia untuk menjangkau pemenuhan sambungan rumah, hal ini disebabkan oleh kurangnya sarana dan prasarana jaringan distribusi dan jaringan tersier yang seharusnya disediakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah, sehingga cakupan pelayanan air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah belum dapat terpenuhi sepenuhnya untuk mencapai derajat kualitas kesehatan masyarakat sehingga perlu ada tambahan cakupan pelayanan air minum;
- b. bahwa guna memenuhi kebutuhan air minum masyarakat sebagai kewajiban Pemerintah, maka Pemerintah Daerah perlu mengikuti Program Hibah Air Minum yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Murni, yang dipersyaratkan melakukan investasi terlebih dahulu kepada Perusahaan Daerah Air Minum;
- c. bahwa ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat
dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum;
2. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 9 Tahun 1992 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Trenggalek;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 5 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2013 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 26);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penambahan Ketiga Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 Nomor 10 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 36);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK dan BUPATI TRENGGALEK
MEMUTUSKAN:
DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR
Menetapkan : PERATURAN MINUM.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Trenggalek.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek.
6. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Penyertaan Modal adalah pengalihan kepemilikan kekayaan daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal Pemerintah Daerah.
7. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang memiliki daya listrik terpasang pada rumah tangga kurang dari 1300 VA.
BAB II - TUJUAN DAN PENGGUNAAN Pasal 2
Pasal 2
Penambahan Penyertaan Modal kepada PDAM bertujuan pembiayaan investasi untuk meningkatkan pelayanan air bersih bagi MBR.
BAB II - TUJUAN DAN PENGGUNAAN Pasal 2
Pasal 3
Penambahan Penyertaan Modal kepada PDAM digunakan untuk penambahan dan pengembangan jaringan pipa distribusi serta penambahan sambungan rumah kepada MBR.
PENYERTAAN MODAL
BAB III - PENYERTAAN MODAL
Pasal 4
- (1) Penyertaan Modal kepada PDAM sebesar Rp21.000.000.000,00 (Dua Puluh Satu Miliar Rupiah).
- (2) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD dengan rincian sebagai berikut:
- a. sebesar Rp3.000.000.000,00 (Tiga Miliar Rupiah) dianggarkan pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2015;
- b. sebesar Rp3.000.000.000,00 (Tiga Miliar Rupiah) dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2016;
- c. sebesar Rp5.000.000.000,00 (Lima Miliar Rupiah) dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2017;
- d. sebesar Rp5.000.000.000,00 (Lima Miliar Rupiah) dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2018; dan
- e. sebesar Rp5.000.000.000,00 (Lima Miliar Rupiah) dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2019.
BAB III - PENYERTAAN MODAL
Pasal 5
Dengan penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, maka jumlah Penyertaan Modal kepada PDAM yang sebelumnya sejumlah Rp21.541.421.093,89 (Dua Puluh Satu Miliar Lima Ratus Empat Puluh Satu Juta Empat Ratus Dua Puluh Satu Ribu Sembilan Puluh Tiga Rupiah Delapan Puluh Sembilan Sen) menjadi Rp42.541.421.093,89 (Empat Puluh Dua Miliar Lima Ratus Empat Puluh Satu Juta Empat Ratus Dua Puluh Satu Ribu Sembilan Puluh Tiga Rupiah Delapan Puluh Sembilan Sen).
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP Pasal 6
Pasal 6
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek.

Penetapan: Diundangkan di Trenggalek pada tanggal 8 Oktober 2015

Penandatangan: ## SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK, ALI MUSTOFA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2015 NOMOR 9

Penandatangan: Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, ANIK SUWARNI Nip . 19650919 199602 2 001

Penetapan: Ditetapkan di Trenggalek pada tanggal 2 Oktober 2015

Penandatangan: BUPATI TRENGGALEK, MULYADI WR
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG
## PENAMBAHAN KEEMPAT PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
## I. UMUM
Kabupaten Trenggalek merupakan satu wilayah yang potensi sumber daya airnya cukup besar akan tetapi belum dimanfaatkan secara maksimal dimana air tersebut belum termanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, dikarenakan pengembangan jaringan air bersih belum menjangkau untuk pemenuhan kebutuhan air bersih melalui sambungan rumah. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sarana prasarana jaringan perpipaan yang seharusnya disediakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
Kapasitas produksi sumber air yang sudah terpakai di Kabupaten Trenggalek secara keseluruhan adalah sebesar 57 liter/detik yang digunakan untuk memenuhi sejumlah 10.993 Sambungan Rumah.
Adapun kapasitas produksi/idle capacity sumber air di Kabupaten Trenggalek sebesar 367 liter/detik, berdasarkan perhitungan standart teknis nasional Indonesia Direktorat Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum untuk kota kecil kebutuhan air bersih dengan perhitungan 90 liter/per kapita/hari, sehingga perliter/detik mampu untuk memenuhi 192 sambungan rumah. Sehingga dengan jumlah kapasitas produksi sebagaimana tersebut akan mampu melayani 70.464 sambungan rumah, dengan rincian sebagai berikut:
1. Kecamatan Bendungan Idle Capacity sebesar 200 liter/detik dengan capaian sambungan rumah sebesar 38.400 SR untuk melayani kebutuhan air minum bagi masyarakat di Kecamatan Bendungan, Trenggalek, Tugu, Pogalan dan Karangan;
2. Kecamatan Watulimo Idle Capacity sebesar 40 liter/detik dengan capaian 7.680 SR untuk melayani kebutuhan masyarakat di Kecamatan Watulimo;
3. Kecamatan Kampak Idle capacity sebesar 30 liter/detik dengan capaian 5.760 SR untuk melayani masyarakat di Kecamatan Kampak, Gandusari dan Durenan;
4. Kecamatan Panggul Idle Capacity sebesar 70 liter/detik dengan capaian 13.440 SR untuk melayani masyarakat di Kecamatan Panggul;
5. Kecamatan Pule Idle Capacity sebesar 15 liter/detik dengan capaian 2.880 SR untuk melayani masyarakat di Kecamatan Pule;
6. Kecamatan Munjungan Idle Capacity sebesar 12 liter/detik dengan capaian 2.304 SR untuk melayani masyarakat di Kecamatan Munjungan.
Potensi sumber air di Kabupaten Trenggalek tersebut belum dimanfaatkan secara keseluruhan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dikarenakan pengembangan jaringan air bersih belum mampu menjangkau wilayah-wilayah yang memiliki kapasitas produksi sehingga pemenuhan kebutuhan air melalui sambungan rumah belum dapat terpenuhi, hal ini disebabkan keterbatasan kemampuan pembiayaan daerah untuk membangun dan mengembangkan jaringan sampai sambungan rumah.
Dengan adanya keterbatasan tersebut, Pemerintah Daerah dipandang sangat perlu untuk mengikuti Program Hibah Air Minum dari Pemerintah Pusat dengan sumber pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Kementerian Keuangan dengan konsekuensi harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Salah satu persyaratan untuk mengikuti program hibah tersebut diperlukan pembiayaan investasi guna pengembangan jaringan perpipaan dan pemasangan sambungan rumah sebagai upaya penambahan jumlah sambungan rumah baru dengan memprioritaskan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui penerapan Output Bassed atau berdasarkan kinerja yang terukur melalui penambahan penyertaan modal daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Trenggalek.
Adapun ketentuan penambahan Penyertaan Modal perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penambahan Keempat Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PDAM.
## II. PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 2
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 3
Penggunaan Penyertaan Modal kepada PDAM digunakan untuk pengembangan jaringan perpipaan dan menambah jumlah sambungan rumah sebanyak 10.000 (Sepuluh Ribu) sambungan rumah pada Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019.
PENJELASAN
Pasal 4
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 5
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 6
Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 48