PERATURAN GUBERNUR MA Nomor 14 Tahun 2016 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 38 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DINAS-DINAS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat :
GUBERNUR SUMATERA UTARA
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 14 TAHUN 2OI7
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 38 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DINAS-DINAS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA UTARA,
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 38 Tahun 2016 telah ditetapkan Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara;
2. bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan, Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disempurnakan; b.
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara; c.
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan I-embaran Negara Republik Indonesia Nomor 11O3); 1.
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ol4 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a9a\ 2.
SALINAN
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 20i5 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791; 3.
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2A16 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor ll4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 4.
- Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2A16 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 32); 5.
MEMUTUSKAN:
MeNetaPKAn : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 38 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DINAS-DINAS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA.
Pasal 3
Pasai 3
- (1) Dinas Pendidikan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Provinsi, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (21 Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan.
- Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas Pendidikan menyelenggarakan fungsi : (3)
- a. perumusan kebijakan manajemen pendidikan menengah kurikulum pendidik dan ketenagapendidikan, perijinan pendidikan, bahasa dan sastra sesuai dengan lingkup bidang tugasnya;
- b. pelaksanaan kebijakan manajemen pendidikan menengah kurikulum pendidik dan ketenagapendidikan, perijinan pendidikan, bahasa dan sastra sesuai dengan lingkup bidang tugasnya;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan manajemen pendidikan menengah kurikulum pendidik dan ketenagapendidikan, perijinan pendidikan, bahasa dan sastra sesuai dengan lingkup bidang tugasnya;
- d. pelaksanaan administrasi manajemen pendidikan menengah kurikulum pendidik dan ketenagapendidikan, perijinan pendidikan, bahasa dan sastra sesuai dengan lingkup bidang tugasnya;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya;
- (4) Organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Tipe A, terdiri dari 1 (satu) Sekretariat yang terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian dan 4 (empat) Bidang yang terdiri dari masing-masing 3 (tiga) Seksi dengan susunan sebagai berikut :
- a. Dinas;
- b. Sekretariat terdiri dari :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Keuangan;
3. Sub Bagian Program, Akuntabilitas, dan Informasi Publik.
- c. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas terdiri dari:
1. Seksi Kurikulum dan Penilaian;
2. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana;
3. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter.
- d. Bidang Sekoiah Menengah Kejuruan terdiri dari :
1. Seksi Kurikulum dan Penilaian;
2. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana;
3. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter.
- e. Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus terdiri dari :
1. Seksi Kurikulum dan Penilaian;
2. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana;
3. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter.
- f. Bidang Pembinaan dan Ketenagaan terdiri dari :
1. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Atas;
2. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan;
3. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Khusus.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Medan dengan cakupan kerja Kota Medan terdiri dari :
1. Unit Pelaksana Teknis;
2. Sub Bagian Tata Usaha;
3. Seksi Ketenagaan Sekolah Menengah Atas dan Pendidikan Khusus;
4. Seksi Ketenagaan Sekolah Menengah Kejuruan.
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Lubuk Pakam dengan cakupan kerja Kabupaten Deli Serdang terdiri dari :
1. Unit Pelaksana Teknis;
2. Sub Bagian Tata Usaha;
3. Seksi Ketenagaan Sekolah Menengah Atas dan Pendidikan Khusus;
4. Seksi Ketenagaan Sekolah Menengah Kejuruan.
1. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Stabat dengan cakupan kerja Kabupaten Langkat dan Kota Binjai terdiri dari :
1. Unit Pelaksana Teknis;
2. Sub Bagian Tata Usaha;
3. Seksi Ketenagaan Sekolah Menengah Atas dan Pendidikan Khusus;
4. Seksi Ketenagaan Sekolah Menengah Kejuruan.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Sei Rampah dengan cakupan kerja Kabupaten Serdang Bedagai dan Kota Tebingtinggi terdiri dari : J.
1. Unit Pelaksana Teknis;
2. Sub Bagian Tata Usaha;
3. Seksi Ketenagaan Sekolah Menengah Atas dan Pendidikan Khusus;
4. Seksi Ketenagaan Sekolah Menengah Kejuruan.
11. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Siantar dengan cakupan kerja Kota Pematang Siantar dan Kabupaten SimaluflBUfl, terdiri dari : k.
1. Unit Pelaksana Teknis;
2. Sub Bagian Tata Usaha;
3. Seksi Ketenagaan Sekolah Menengah Atas dan Pendidikan Khusus;
4. Seksi Ketenagaan Sekolah Menengah Kejuruan.
16. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Tarutung dengan cakupan kerja Kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten Humbang Hasundutan, terdiri dari : 1.
1. Unit Pelaksana Teknis;
2. Sub Bagian Tata Usaha;
3. Seksi Ketenagaan Sekolah Menengah Atas dan Pendidikan Khusus;
4. Seksi Ketenagaan Sekolah Menengah Kejuruan
21. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Balige dengan cakupan kerja Kabupaten Toba Samosir dan Kabupaten Samosir terdiri dari : m.
1. Unit Pelaksana Teknis;
2. Sub Bagian Tata Usaha;
3. Seksi Ketenagaan Sekolah Menengah Atas dan Pendidikan Khusus;
4. Seksi Ketenagaan Sekolah Menengah Kejuruan.
- n. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Sibolga dengan cakupan kerja Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kota Sibolga terdiri dari :
1. Unit Pelaksana Teknis;
2. Sub Bagian Tata Usaha;
3. Seksi Ketenagaan Sekolah Menengah Atas dan Pendidikan Khusus;
4. Seksi Ketenagaan Sekolah Menengah Kejuruan.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Gunungtua dengan cakupan kerja Kabupaten Padanglawas dan Kabupaten Padanglawas Utara, terdiri dari : o.
1. Unit Pelaksana Teknis;
2. Sub Bagian Tata Usaha;
3. Seksi Ketenagaan Sekolah Menengah Atas dan Pendidikan Khusus;
4. Seksi Ketenagaan Sekolah Menengah Kejuruan.
11. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Sidimpuan dengan cakupan kerja Kabupaten Tapanuli Seiatan, Kabupaten Mandailing Natal, dan Kota Padangsidimpuan terdiri dari : p.
1. Unit Pelaksana Teknis;
2. Sub Bagian Tata Usaha;
3. Seksi Ketenagaan Sekolah Menengah Atas dan Pendidikan Khusus;
4. Seksi Ketenagaan Sekolah Menengah Kejuruan.
- q. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Rantauprapat dengan cakupan kerja Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan Kabupaten Labuhanbatu terdiri dari :
1. Unit Pelaksana Teknis;
2. Sub Bagian Tata Usaha;
3. Seksi Ketenagaan Sekolah Menengah Atas dan Pendidikan Khusus;
4. Seksi Ketenagaan Sekolah Menengah Kejuruan.
- r. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Tanjungbalai dengan cakupan kerja Kabupaten Labuhanbatu Utara, dan Kota Tanjungbalai terdiri dari :
1. Unit Pelaksana Teknis;
2. Sub Bagian Tata Usaha;
3. Seksi Ketenagaan Sekolah Menengah Atas dan Pendidikan Khusus;
4. Seksi Ketenagaan Sekoiah Menengah Kejuruan.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kisaran dengan cakupan kerja Kabupaten Batubara dan Kabupaten Asahan terdiri dari : S.
1. Unit Pelaksana Teknis;
2. Sub Bagian Tata Usaha;
3. Seksi Ketenagaan Sekolah Menengah Atas dan Pendidikan Khusus;
4. Seksi Ketenagaan Sekolah Menengah Kejuruan.
11. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kabanjahe dengan cakupan kerja Kabupaten Karo, Kabupaten Dairi, dan Kabupaten Pakpak Bharat terdiri dari : t.
1. Unit Pelaksana Teknis;
2. Sub Bagian Tata Usaha;
3. Seksi Ketenagaan Sekolah Menengah Atas dan Pendidikan Khusus;
4. Seksi Ketenagaan Sekolah Menengah Kejuruan.
16. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Gunungsitoli dengan cakupan kerja Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias Barat dan Kota Gunungsitoli terdiri dari : u.
1. Unit Pelaksana Teknis;
2. Sub Bagian Tata Usaha;
3. Seksi Ketenagaan Sekolah Menengah Atas dan Pendidikan Khusus;
4. Seksi Ketenagaan Sekolah Menengah Kejuruan.
21. Unit Pelaksana Teknis Dinas SMK Negeri Binaan Provinsi Sumatera Utara terdiri dari : v.
1. Unit Pelaksana Teknis;
2. Sub Bagian Tata Usaha;
3. Seksi Pelatihan dan Sarana Prasarana;
4. Seksi Kesiswaan dan Kurikulum.
- Semua Sekolah SMA/SMK Negeri menjadi UPT Satuan Pendidikan yang di dalamnya terdiri dari Kepala UPT, Kasubbag Tata Usaha dan Fungsional Lain. Kepala UPT disebut Kepala Sekoiah yang merupakan jabatan fungsional guru yang diberikan tugas tambahan. (s)
- Bagan Organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. (6)
2. Ketentuan Pasal 4 ayat (4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 4

- Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Provinsi, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. (1)
- Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan Kesehatan yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan. {2)
- Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (21Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi : (3)
- a. perumusan kebijakan upaya kesehatan, sumber daya kesehatan sediaan farmasi, alat kesehatan, makanan minuman, pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan sesuai dengan bidang iingkupnya;
- b. pelaksanaan kebijakan upaya kesehatan, sumber daya kesehatan sediaan farmasi, alat kesehatan, makanan minuman, pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan sesuai dengan bidang lingkupnya;
- c. peiaksanaan evaluasi dan pelaporan upaya kesehatan, sumber daya kesehatan sediaan farmasi, alat kesehatan, makanan minuman, pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan sesuai dengan bidang lingkupnya;
- d. pelaksanaan administrasi upaya kesehatan, sumber daya kesehatan sediaan farmasi, alat kesehatan, makanan minuman, pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan sesuai dengan bidang lingkupnya;

- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Tipe A, terdiri dari 1 (satu) Sekretariat yang terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian dan 4 (empat) Bidang yang terdiri dari masing-masing 3 (tiga) Seksi terdiri dari :
- a. Dinas ;
- b. Sekretariat terdiri dari :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Keuangan ;
3. Sub Bagian Program, Akuntabilitas dan Informasi Publik.
- c. Bidang Kesehatan Masyarakat terdiri dari :
1. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi ;
2. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat;
3. Seksi Kesehatan Lingkungan dan Kesehatan Kerja.
- d. Bidang Pencegahan dan Pengendaiian Penyakit terdiri dari :
1. Seksi Surveilens dan Immunisasi ;
2. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular ;
3. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tidak menular
- e. Bidang Pelayanan Kesehatan terdiri dari :
1. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional;
2. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan;
3. Seksi Akreditasi Fasilitasi Pelayanan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan.
- f. Bidang Sumber Daya Kesehatan terdiri dari :
1. Seksi Kefarmasian ;
2. Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT);
3. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan.

- c, b. Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Khusus Mata Dinas Kesehatan, terdiri dari :
1. Unit Pelaksana Teknis;
2. Sub bagian Tata Usaha;
3. Seksi Pelayanan Medik;
4. Seksi Penunjang Medik.
- Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Khusus Paru Dinas Kesehatan, terdiri dari : h.
1. Unit Pelaksana Teknis;
2. Sub bagian Tata Usaha;
3. Seksi Pelayanan Medik;
4. Seksi Penunjang Medik.
- Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Kusta Lau Simomo Dinas Kesehatan, terdiri dari : 1
1. Unit Pelaksana Teknis
2. Sub bagian Tata Usaha;
3. Seksi Pelayanan Medik;
4. Seksi Penunjang Medik.
- Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan, terdiri dari : j.
1. Unit Pelaksana Teknis
2. Sub bagian Tata Usaha;
3. Seksi Laboratorium Klinik;
4. Seksi Laboratorium Kesehatan Masyarakat.
- Unit Pelaksana Teknis Pelatihan Kesehatan Dinas Kesehatan, terdiri dari: k.
1. Unit Pelaksana Teknis
2. Sub bagian Tata Usaha;
3. Seksi Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi;
4. Seksi Pengajaran.
- Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Ambulans Dinas Kesehatan, terdiri dari : 1.
1. Unit Pelaksana Teknis
2. Sub bagian Tata Usaha;
3. Seksi Pelayanan Ambulans;
4. Seksi Informasi dan Pengaduan Masyarakat.

- m. Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Indrapura Dinas Kesehatan, terdiri dari :
1. Unit Pelaksana Teknis
2. Sub bagian Tata Usaha;
3. Seksi Pelayanan Medik;
4. Seksi Penunjang Medik.
- (5) Bagan Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
3. Ketentuan Pasal 6 ayat (4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 6

- (1) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan unsur pelaksana Pemerintah Provinsi, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat {21 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan perumahan, kawasan permukiman, perumahan dan kawasan permukiman kumuh, prasarana dan sarana utilitas umum, serti{ikasi kuali{ikasi, klasifikasi dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman jalan dan jembatan, jasa konstruksi sesuai dengan bidang lingkupnya;

- b. pelaksanaan kebijakan perumahan, kawasan permukiman, perumahan dan kawasan permukiman kumuh, prasarana dan sarana utilitas lrmnm, sertifikasi kualifikasi, klaslfikasi dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman jalan dan jembatan, jasa konstruksi sesuai dengan bidang lingkupnya;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan perumahan, kawasan permukiman, perumahan dan kawasan permukiman kumuh, prasarana dan sarana utilitas umrlm, sertifikasi kualifikasi, klasifikasi dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman jalan dan jembatan, jasa konstruksi sesuai dengan bidang lingkupnya;
- d. pelaksanaan administrasi perumahan, kawasan permukiman, perumahan dan kawasan permukiman kumuh, prasarana dan sarana utilitas Llmllm, sertifikasi kualifikasi, klasifikasi dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman jalan dan jembatan, jasa konstruksi sesuai dengan bidang lingkupnya;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Tipe A, terdiri dari 1 (satu) Sekretariat yang terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian dan 4 (empat) Bidang yang terdiri dari masing-masing 3 (tiga) Seksi yang terdiri dari :
- a. Dinas;
- b. Sekretariat terdiri dari :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
2. Sub Bagian Keuangan ;
3. Sub Bagian Program, Akuntabilitasi dan Informasi Fublik;
- c. Bidang Rumah Umum terdiri dari :
1. Seksi Pendataan dan Perencanaan;
2. Seksi Penyediaan dan Pembiayaan ;
3. Seksi Monitoring dan Evaluasi.

- d. Bidang Rumah Swadaya terdiri dari :
1. Seksi Pendataan dan Perencanaan;
2. Seksi Pemberdayaan dan Pelaksanaan;
3. Seksi Monitoring dan Evaluasi.
- e. Bidang Kawasan Permukiman terdiri dari :
1. Seksi Pendataan dan Perencanaan;
2. Seksi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas ;
3. Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian.
- f. Bidang Prasarana, sarana dan utilitas umum terdiri dari :
1. Seksi Pendataan dan Perencanaan;
2. Seksi Pelaksanaan;
3. Seksi Monitoring dan Evaluasi
- g. Unit Pelaksana Teknis Sistem Informasi dan Layanan Perumahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman terdiri dari:
1. Unit Pelaksana Teknis;
2. Sub Bagian Umum;
3. Seksi Sistem Informasi;
4. Seksi Layanan Perumahan;
- h. unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Perumahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman terdiri dari:
1. Unit Pelaksana Teknis;
2. Sub Bagian Umum;
3. Seksi Pengelolaan Rumah Tradisional dan Bersejarah;
4. Seksi Pengelolaan Perumahan;
- (5) Bagan Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV sebagai bagian yarrg tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
4. Ketentuan Pasal 10 ayat (4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 10

- (1) Dinas Tenaga Kerja merupakan unsur pelaksana urllsan Pemerintah Provinsi, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

- (2) Dinas Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas mempunyai tugas meiaksanakan Llrusan tenaga kerja dan transmigrasi yang menjadi kewenangan provinsi dan tugas pembantuan kepada daerah provinsi.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (21Dinas Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi:
- a. perllmusan kebijakan pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja hubungan industrial, pengawasan ketenagakerjaan dan transmigrasi, sesuai dengan iingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan kebijakan pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja hubungan industrial, pengawasan ketenagakerjaan, perencanaan kawasan transmigrasi pembangunan kawasan transmigrasi pengembangan kawasan transmigrasi, sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pelaksanaan evaluasai dan pelaporan pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja hubungan industrial, pengawasan ketenagakerjaan, perencanaan kawasan transmigrasi pembangunan kawasan transmigrasi pengembangan kawasan transmigrasi, sesuai dengan lingkup tugasnYa;
- d. pelaksanaan administrasi pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja hubungan industrial, pengawasan ketenagakerjaan, perencanaan kawasan transmigrasi pembangunan kawasan transmigrasi pengembangan kawasan transmigrasi, sesuai dengan tugasnya;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Organisasi Dinas Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempakan Tipe A, terdiri dari 1 (satu) Sekretariat yang terdiri dari 3 {tiga) Sub Bagian dan 4 (empat) Bidang yang terdiri dari masing-masing 3 (tiga) Seksi terdiri dari :
- a. Dinas;

- b. Sekretariat terdiri dari :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Keuangan;
3. Sub Bagian Program dan Akuntabilitasi dan Informasi Publik.
- c. Bidang Pembinaan, Pelatihan dan Penempatan Kerja terdiri dari :
1. Seksi Pengembangan Perluasan Kesempatan Kerja;
2. Seksi Penempatan Tenaga Kerja;
3. Seksi Latihan, Standarisasi dan Kompetensi Kerja.
- d. Bidang Hubungan Industrial terdiri dari :
1. Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
2. Seksi Persyaratan Kerja
3. Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
- e. Bidang Perlindungan Ketenagakerjaan terdiri dari :
1. Seksi Penegakan Hukum Ketenagakerjaan;
2. Seksi Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
3. Seksi Ketenagakerjaan.
- f. Bidang Ketransmigrasian terdiri dari :
1. Seksi Fasilitasi Penyiapan Lahan Dan Penyelesaian
19. Permasala}:ran:.
2. Seksi Pembangunan Pemukiman ;
3. Seksi Pembinaan Ekonomi Transmigrasi.
- g. Unit Pelaksana Teknis Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja Daerah terdiri dari:
1. Unit Pelaksana Teknis;
2. Sub Bagian Tata Usaha;
3. Seksi Pelatihan dan Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja;
4. Seksi Pengembangan Kewirausahaan Tenaga Kerja.

- h. Unit Pelaksana Teknis Pelatihan Masyarakat Transmigrasi terdiri Dari:
1. Unit Pelaksana Teknis;
2. Sub Bagian Tata Usaha;
3. Seksi Penyelenggaraan dan Kerjasama;
4. Seksi Pengembangan dan Evaluasi.
6. Unit Pelaksana Teknis Pelatihan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja terdiri dari: 1.
1. Unit Pelaksana Teknis;
2. Sub Bagian Tata Usaha;
3. Seksi Penyiapan Tenaga Kerja Terampil;
4. Seksi Pelatihan Kompetensi dan Berbasis Masyarakat.
11. Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I Dinas Tenaga Kerja, dengan cakupan kerja Kota Medan terdiri dari: j.
1. Unit Pelaksana Teknis;
2. Sub Bagian Tata Usaha;
3. Seksi Penegakan Hukum;
4. Seksi Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
16. Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II Dinas Tenaga Kerja, dengan cakupan kerja Kabupaten Deli Serdang terdiri dari: k.
1. Unit Pelaksana Teknis;
2. Sub Bagian Tata Usaha;
3. Seksi Penegakan Hukum;
4. Seksi Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
21. Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Ketenagakedaan Wilayah III Dinas Tenaga Kerja, dengan cakupan kerja Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Batu Bara, Kota Tebing Tinggi, Kabupaten Asahan, Kota Tanjung Balai, berkedudukan di Kota Tebing Tinggi terdiri dari: 1.
1. Unit Pelaksana Teknis;
2. Sub Bagian Tata Usaha;
3. Seksi Penegakan Hukum;
4. Seksi Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

- m. Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah IV Dinas Tenaga Kerja, dengan cakupan kerja Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Kabupaten Padang Lawas Utara, berkedudukan di Labuhanbatu terdiri dari:
1. Unit Pelaksana Teknis;
2. Sub Bagian Tata Usaha;
3. Seksi Penegakan Hukum;
4. Seksi Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
6. Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah V Dinas Tenaga Kerja, dengan cakupan kerja Kota Pematangsiantar, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Toba Samosir, Kabupaten Tapanuli Utara, berkedudukan di Kabupaten Simalungun terdiri dari: n
1. Unit Pelaksana Teknis;
2. Sub Bagian Tata Usaha;
3. Seksi Penegakan Hukum;
4. Seksi Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
11. Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah VI Dinas Tenaga Kerja, dengan cakupan kerja Kabupaten Dairi, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Pakpak Bharat, Kabupaten Samosir, Kabupaten Karo, yang berkedudukan di Kabupaten Karo, terdiri dari: o.
1. Unit Pelaksana Teknis;
2. Sub Bagian Tata Usaha;
3. Seksi Penegakan Hukum;
4. Seksi Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
16. Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah VII Dinas Tenaga Kerja, dengan cakupan kerja Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Padang Lawas, Kota Padangsidimpuan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kota Sibolga, yang berkedudukan di Tapanuli Tengah, terdiri dari: p.
1. Unit Pelaksana Teknis;
2. Sub Bagian Tata Usaha;
3. Seksi Penegakan Hukum;
4. Seksi Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

- q. Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah VIII Dinas Tenaga Kerja, dengan cakupan kerja Kota Gunung Sitoli, Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Nias Selatan, dan Kabupaten Nias Utara, yang berkedudukan di Kota Gunung Sitoli, terdiri dari:
1. Unit Pelaksana Teknis;
2. Sub Bagian Tata Usaha;
3. Seksi Penegakan Hukum;
4. Seksi Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- r. Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah IX Dinas Tenaga Kerja, dengan cakupan kerja Kabupaten Langkat, dan Kota Binjai yang berkedudukan di Kota Binjai, terdiri dari:
1. Unit Pelaksana Teknis;
2. Sub Bagian Tata Usaha;
3. Seksi Penegakan Hukum;
4. Seksi Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja
11. (5)Bagan Organisasi Dinas Tenaga Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
5. Ketentuan Pasal L2 ayat (4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 12

- (1) Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan unsur pelaksana Pemerintah Provinsi, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
2. (21 Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah/kewenangan Provinsi dibidang Ketahanan Pangan dan Peternakan serta tugas pembantuan.

- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat {21 Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan menyelenggarakan fungsi :
- a. perLtmusan kebdakan penyelenggaraan pangan berdasarkan kedaulatan dan kemandirian, penyelenggaraan ketahanan pangan penanganan dan kerawanan pangan, keamanan pangan dan peternakan sesuai dengan lingkup bidang tugasnya;
- b. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pangan berdasarkan kedaulatan dan kemandirian, penyelen ggaraan ketahanan pangan penanganan dan kerawanan pangan, keamanan pangan dan peternakan sesuai dengan lingkup bidang tugasnya;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pangan berdasarkan kedaulatan dan kemandirian, penyelenggaraan ketahanan pangan penanganan dan kerawanan pangan, keamanan pangan dan peternakan sesuai dengan lingkup bidang tugasnya;
- d. pelaksanaan administrasi penyelenggaraan pangan berdasarkan kedaulatan dan kemandirian, penyelenggaraan ketahanan pangan penanganan dan kerawanan pangan, keamanan pangan dan peternakan sesuai dengan lingkup bidang tugasnya;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Gubernur, sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- (4) Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Tipe A, terdiri dari 1 (satu) Sekretariat yang terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian dan 4 (empat) Bidang yang terdiri dari masing-masing 3 (tiga) Seksi;
- a. Dinas;
- b. Sekretariat terdiri dari :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2. Sub Bagian Keuangan
3. Sub Bagian Program, Akuntabilitas dan Informasi Publik;

- c. Bidang Ketersediaan dan Distribusi pangan terdiri dari :
1. Seksi Ketersediaan Pangan ;
2. Seksi Distribusi dan Cadangan pangan;
3. Seksi Kerawanan Pangan.
- d. Bidang Konsumsi dan Keamanan pangan terdiri dari :
1. Seksi Konsumsi Pangan ;
2. Seksi Penganekaragaman Konsumsi pangan;
3. Seksi Kelembagaan Keamanan pangan.
- e. Bidang Kesehatan Hewan terdiri dari :
1. Seksi Pengawasan Obat Hewan;
2. Seksi Pencegahan dan pemberantasan penyakit Hewan:
3. Seksi Investigasi Penyakit Hewan.
- f. Bidang Peternakan terdiri dari :
- i. Seksi Perbibitan dan produksi Ternak;
2. Seksi Pengolahan dan pemasaran hasil ternak;
3. Seksi Pakan dan Alat Mesin peternakan.
- g. Unit Pelaksana Teknis Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah Dinas Ketahanan pangan dan Peternakan terdiri dari :
1. Unit Peiaksana Teknis;
2. Sub Bagian Tata Usaha;
3. Seksi Pengujian Mutu pangan;
4. Seksi Pengawasan Keamanan pangan.
- h. Unit Pelaksana Teknis Inseminasi Buatan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan terdiri dari:
1. Unit Pelaksana Teknis;
2. Sub Bagian Tata Usaha;
3. Seksi Produksi;
4. Seksi Pengujian dan Distribusi.
- i. Unit Pelaksana Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner Dinas Ketahanan pangan dan peternakan terdiri dari:
1. Unit Pelaksana Teknis;
2. Sub Bagian Tata Usaha;
3. Seksi Hygiene dan Sanitasi;
4. Seksi Pangan dan Non Pangan;

- j. Unit Pelaksana Teknis Aneka Ternak dan Hewan Kesayangan Dinas Ketahanan Pangan dan peternakan terdiri dari:
1. Unit Pelaksana Teknis;
2. Sub Bagian Tata Usaha;
3. Seksi Aneka Ternak;
4. Seksi Hewan Kesayangan.
- k. Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Hewan Provinsi Sumatera Utara Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan terdiri dari:
1. Unit Pelaksana Teknis;
2. Sub Bagian Tata Usaha;
3. Seksi Pelayanan Medik;
4. Seksi Penunjang Pelayanan Medik.
- l. Unit Pelaksana Teknis Pengujian dan Pengembangan Pakan Ternak (PST) Sumatera Utara Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan terdiri dari:
1. Unit Pelaksana Teknis;
2. Sub Bagian Administrasi;
3. Sub Bidang Mutu;
4. Sub Bidang Teknis;
- m. Unit Peiaksana Teknis Pembibitan Ternak Ruminansia Lobu Sona Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan terdiri dari:
1. Unit Pelaksana Teknis;
2. Sub Bagian Tata Usaha;
3. Seksi Pengembangan dan Produksi;
4. Seksi Pengujian dan Distribusi;
- n. Unit Pelaksana Teknis Pembibitan Ternak Unggas dan Sapi Sihitang Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan terdiri dari:
1. Unit Pelaksana Teknis;
2. Sub Bagian Tata Usaha;
3. Seksi Pengembangan dan Produksi;
4. Seksi Pengujian dan Distribusi;
- (5) Bagan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran X sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

6. Ketentuan Pasal 14 ayat (4| diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 14

- (1) Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintah Provinsi, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan urusan Lingkungan Hidup yang menjadi kewenangan provinsi dan tugas pembantuan kepada daerah provinsi.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (21 Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan perencanaan lingkungan hidup, kajian lingkungan hidup strategis, pengendaiian pencemaran danfatau kerusakan lingkungan hidup, keanekaragaman hayati, limbah bahan berbahaya beracun, pembinaan dan pengawasan terhadap ijin lingkungan dan ,jin perlindungan, pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan kebijakan perencanaan lingkungan hidup, kajian lingkungan hidup strategis, pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, keanekaragaman hayati, limbah bahan berbahaya beracun, pembinaan dan pengawasan terhadap rjin lingkungan dan rjin perlindungan, pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pelaksanaan evaiuasi dan pelaporan perencanaan lingkungan hidup, kajian lingkungan hidup strategis, pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, keanekaragaman hayati, limbah bahan berbahaya beracun, pembinaan dan pengawasan terhadap rjin lingkungan dan rjin perlindungan, pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan lingkup tugasnya;

- d. peiaksanaan administrasi perencanaan lingkungan hidup, kajian lingkungan hidup strategis, pengendalian pencemaran danf atau kerusakan lingkungan hidup, keanekaragaman hayati, limbah bahan berbahaya beracun, pembinaan dan pengawasan terhadap tji., lingkungan dan ,jin perlindungan, pengelolaan iingkungan hidup sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Organisasi Dinas Lingkungan Hidup, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Tipe A, terdiri dari 1 (satu) sekretariat yang terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian dan 4 (empat) Bidang yang terdiri dari masing-masing 3 {tiga) Seksi terdiri dari :
- a. Dinas;
- b. Sekretariat terdiri dari :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Keuangan;
3. Sub Bagian Program, Akuntabilitas dan Informasi Publik;
- c. Bidang Tata Lingkungan terdiri dari :
1. Seksi Inventarisi Rencana perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
2. Seksi Kajian Dampak Lingkungan;
3. Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup;
- d. Bidang Pengelolaan Limbah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, dan persampahan terdiri dari :
1. Seksi Pengelolaan Sampah;
2. Seksi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
3. Seksi Pengembangan Fasilitas Teknis.
- e. Bidang Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup terdiri dari :
1. Seksi Pemantauan Lingkungan;
2. Seksi Pencemaran Lingkungan;
3. Seksi Kerusakan Lingkungan.

- f. Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup terdiri dari :
1. Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup;
2. Seksi Penegakan Hukum Lingkungan Hidup;
3. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
- g. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Kualitas Air Danau Toba Dinas Lingkungan Hidup terdiri dari :
1. Unit Pelaksana Teknis;
2. Sub Bagian Tata Usaha;
3. Seksi Pemantauan Kualitas Air;
4. Seksi Pegembangan Data dan Informasi.
- h. Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup terdiri dari :
1. Unit Pelaksana Teknis;
2. Sub Bagian Tata Usaha;
3. Seksi Pengendalian Mutu;
4. Seksi Pengujian.
- i. Unit Pelaksana Teknis Pusat Kajian Ekologi Pesisir Dan Laut Dinas Lingkungan Hidup terdiri dari :
1. Unit Pelaksana Teknis;
2. Sub Bagian Tata Usaha;
3. Seksi Peningkatan Kualitas Kajian;
4. Seksi Pengembar,gar, Data dan Informasi.
- j. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup terdiri dari :
1. Unit Pelaksana Teknis ;
2. Sub Bagian Tata Usaha;
3. Seksi Pengumpulan dan Pengangkutan;
4. Seksi Pengolahan dan Pemrosesan Akhir.
- k. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Kualitas Air Sungai Belawan-Deli Dinas Lingkungan Hidup terdiri dari :
1. Unit Pelaksana Teknis;
2. Sub BagianTata Usaha;
3. Seksi Pemantauan Kualitas Air;
4. Seksi Pengembangan Data dan Informasi.

1. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Limbah Cair Domestik Dinas Lingkungan Hidup terdiri dari :
1. Unit Pelaksana Teknis;
2. Sub Bagian Tata Usaha;
3. Seksi Pengelolaan dan Pemantauan Limbah Cair Domestik;
4. Seksi Pengembangan Data dan Informasi.
- m. Unit Pelaksana Teknis Pengendalian Perubahan Iklim Dinas Lingkungan Hidup terdiri dari :
1. Unit Pelaksana Teknis;
2. Sub Bagian Tata Usaha;
3. Seksi Perencanaan dan Pemantauan Perubahan Iklim;
4. Seksi Pengembangan Data dan Informasi.
- (5) Bagan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum daiam Lampiran XII sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
7. Ketentuan Pasal 17 ayat (4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 17

- (1) Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintah Provinsi, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan urusan Perhubungan yang menjadi kewenangan provinsi dan tugas pembantuan kepada daerah provinsi.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas Perhubungan menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebdakan lalu lintas dan angkutan jalan, pelayaran, dan perkerataapian dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan kebijakan 1alu lintas dan angkutan jalan, pelayaran, dan perkerataapian dengan lingkup tugasnya;

- c. pelaksanaan evaluasi lalu lintas dan angkutan jalan, pelayaran, dan perkerataapian dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan administrasi lalu lintas dan angkutan jalan, pelayaran, dan perkerataapian dengan lingkup tugasnya;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernllr terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Tipe A, terdiri dari 1 (satu) Sekretariat yang terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian dan 4 (empat) Bidang yang terdiri dari masing-masing 3 (tiga) Seksi terdiri dari :
- a. Dinas;
- b. Sekretariat terdiri dari :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Keuangan;
3. Sub Bagian Program, Akuntabilitas dan Informasi Publik.
- c. Bidang Lalu Lintas Jalan terdiri dari :
1. Seksi Manajemen Lalu Lintas Jalan;
2. Seksi Rekayasa Lalu Lintas Jalan;
3. Seksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- d. Bidang Angkutan Jalan terdiri dari :
1. Seksi Angkutan Orang Dalam Trayek;
2. Seksi Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek dan Angkutan Barang;
3. Seksi Terminal.
- e. Bidang Pelayaran terdiri dari :
1. Seksi Kepelabuhanan;
2. Seksi Badan Usaha dan Jasa Angkutan Pelayaran;
3. Seksi Angkutan Pelayaran Ralryat dan Angkutan Sungai Danalr, Penyeberangan.

- f. Bidang Perkeretaapian dan Pengembangan terdiri dari :
1. Seksi perkeretaapian;
2. Seksi lingkungan perhubungan;
3. Seksi pemaduan moda dan teknologi perhubungan.
- g. Unit Pelaksana Teknis Pengawasan dan Pengendalian Dinas Perhubungan Medan terdiri dari :
1. Sub Bagian Tata Usaha;
2. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Operasional;
3. Seksi Bimbingan Keselamatan.
- h. Unit Pelaksana Teknis Pengawasan dan Pengendalian Dinas Perhubungan Tebing Tinggi terdiri dari :
1. Sub Bagian Tata Usaha;
2. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Operasional;
3. Seksi Bimbingan Keseiamatan.
- i. Unit Pelaksana Teknis Pengawasan dan Pengendalian Dinas Perhubungan Rantau Prapat terdiri dari :
1. Sub Bagian Tata Usaha;
2. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Operasional;
3. Seksi Bimbingan Keselamatan.
- j. Unit Pelaksana Teknis Pengawasan dan Pengendalian Dinas Perhubungan Kabanjahe terdiri dari :
1. Sub Bagian Tata Usaha;
2. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Operasional;
3. Seksi Bimbingan Keselamatan.
- k. Unit Pelaksana Teknis Pengawasan dan Pengendalian Dinas Perhubungan Kisaran terdiri dari :
1. Sub Bagian Tata Usaha;
2. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Operasional;
3. Seksi Bimbingan Keselamatan.
1. Unit Pelaksana Teknis Pengawasan dan Pengendalian Dinas Perhubungan Siantar terdiri dari :
1. Sub Bagian Tata Usaha;
2. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Operasional;
3. Seksi Bimbingan Keselamatan.

- m. Unit Pelaksana Teknis Pengawasan dan Pengendalian Dinas Perhubungan Tarutung terdiri dari :
1. Sub Bagian Tata Usaha;
2. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Operasional;
3. Seksi Bimbingan Keselamatan.
- n. Unit Pelaksana Teknis Pengawasan dan Pengendalian Dinas Perhubungan Gunung Tua terdiri dari :
1. Sub Bagian Tata Usaha;
2. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Operasional;
3. Seksi Bimbingan Keselamatan.
- o. Unit Pelaksana Teknis Pengawasan dan Pengendalian Dinas Perhubungan Sidempuan terdiri dari :
1. Sub Bagian Tata Usaha;
2. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Operasional;
3. Seksi Bimbingan Keselamatan.
- p. Unit Pelaksana Teknis Pengawasan dan Pengendalian Dinas Perhubungan Gunung Sitoli terdiri dari :
1. Sub Bagian Tata Usaha;
2. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Operasional;
3. Seksi Bimbingan Keselamatan.
- q. Unit Pelaksana Teknis Angkutan Danau dan Penyeberangan Dinas Perhubungan terdiri dari :
1. Sub Bagian Tata Usaha;
2. Seksi Lalu Lintas dan Angkutan;
3. Seksi Keselamatan dan Pengawasan.
- (5) Bagan Organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
8. Ketentuan Pasal 25 ayat (4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 25

- (1) Dinas Kehutanan merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintah Provinsi, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

- (21 Dinas Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan urusan bidang Kehutanan yang menjadi kewenangan provinsi dan tugas pembantuan kepada daerah provinsi.
- Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat {21 Dinas Kehutanan menyelenggarakan fungsi: (3)
- a. perumusan kebijakan pengelolaan hutan konservasi sumber daya hayati dan ekosistem, pendidikan dan pelatihan, peflyuluhan dan pemberdayaan masyarakat dibidang kehutanan pengelolaan daerah aliran sungai dan pengawasan kehutanan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan kebijakan pengelolaan hutan konservasi sumber daya hayati dan ekosistem, pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat dibidang kehutanan pengelolaan daerah aliran sungai dan pengawasan kehutanan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengelolaan hutan konservasi sumber daya hayati dan ekosistem, pendidikan dan pelatihan, penJruluhan dan pemberdayaan masyarakat dibidang kehutanan pengelolaan daerah aliran sungai dan pengawasan kehutanan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan administrasi pengelolaan hutan konservasi sumber daya hayati dan ekosistem, pendidikan dan pelatihan, pen5ruluhan dan pemberdayaan masyarakat dibidang kehutanan pengelolaan daerah aliran sungai dan pengawasan kehutanan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Organisasi Dinas Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Tipe A, terdiri dari 1 (satu) Sekretariat yang terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian dan 4 (empat) Bidang yang terdiri dari masing-masing 3 (tiga) Seksi terdiri dari :
- a. Dinas;

- b. Sekretariat terdiri dari :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Keuangan;
3. Sub Bagian Program, Akuntabilitas dan informasi Publik.
- c. Bidang Penatagunaan hutan terdiri dari :
1. Seksi inventarisasi dan jasa lingkungan;
2. Seksi penataan kawasan hutan;
3. Seksi pengukuran dan perpetaan hutan.
- d. Bidang Rehabilitasi hutan dan lahan terdiri dari :
1. Seksi perhutanan sosial dan kemitraan;
2. Seksi penyuluhan dan pembenihan;
3. Seksi rehabilitasi hutan dan pengelolaan daerah aliran sungai.
- e. Bidang Pengusahaan hutan terdiri dari :
1. Seksi pemanfaatan hutan alam;
2. Seksi pemanfaatan hutan tanaman;
3. Seksi iuran, peredaran dan industri hasil hutan.
- f. Bidang perlindungan hutan terdiri dari :
1. Seksi pengamanan hutan;
2. Seksi pengendalian kebakaran hutan dan konservasi sumber daya alam;
3. Seksi penegakan hukum.
- g. Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah I Dinas Kehutanan berkedudukan di Stabat terdiri dari :
1. Unit Peiaksana Teknis;
2. Sub Bagian Tata Usaha;
3. Seksi Perencanaan dan pemanfaatan hutan;
4. Seksi Perlindungan Hutan dan Pemberdayaan Masyarakat.
- h. Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah II Dinas Kehutanan berkedudukan di Pematang Siantar terdiri dari :
1. Unit Pelaksana Teknis;
2. Sub Bagian Tata Usaha;
3. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan;
4. Seksi Perlindungan Hutan dan Pemberdayaan Masyarakat.

- i. Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah III Dinas Kehutanan berkedudukan di Kisaran terdiri dari