UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 18 Tahun 1956 tentang PERSETUJUAN KONPENSI ORGANISASI INTERNASIONAL NO. 98 MENGENAI BERLAKUNYA DASAR-DASAR DARIPADA HAK UNTUK BERORGANISASI DAN BERUNDING BERSAMA (berlaku 17 September 1956)
Pembukaan
Menimbang :
bahwa Indonesia semenjak 12 Juli 1950 adalah anggota dari Organisasi Perburuhan Internasional;
bahwa konpensi 98 tentang berlakunya dasar-dasar daripada hak untuk berorganisasi dan untuk berunding bersama yang telah diterima oleh wakil-wakil, anggota-anggota Organisasi Perburuhan Internasional dalam sidangnya ke-32 di Jenewa (1949) dapat disetujui.
Mengingat
:
Pasal 1
Konpensasi Organisasi Perburuhan lnternasional No. 98 mengenai berlakunya dasar-dasar daripada hak untuk berorganisasi dan untuk berunding bersama yang telah diterima oleh wakil-wakil anggota-anggota Organisasi Perburuhan Internasional dalam sidangnya ke-32 (1949) dan yang berbunyi sebagai dilampirkan pada undang-undang ini, dengan ini disetujui.
Pasal 19
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat:
MEMUTUSKAN:
Undang-undang tentang persetujuan Konpensi Organisasi Perburuhan Internasional No. 98 mengenai berlakunya dasar-dasar daripada hak untuk berorganisasi dan untuk berunding bersama.
Konpensasi Organisasi Perburuhan lnternasional No. 98 mengenai berlakunya dasar-dasar daripada hak untuk berorganisasi dan untuk berunding bersama yang telah diterima oleh wakil-wakil anggota-anggota Organisasi Perburuhan Internasional dalam sidangnya ke-32 (1949) dan yang berbunyi sebagai dilampirkan pada undang-undang ini, dengan ini disetujui.
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Disahkan di Jakarta pada tanggal 29 Agustus 1956. Wakil Presiden Republik Indonesia, ttd. MOHAMMAD HATTA

Penandatangan: Menteri Perburuhan, ttd. SABILAL RASJAD

Penandatangan: Menteri Luar Negeri, a.i., ttd. Mr. ALI SASTROAMIDJOJO

Penandatangan: Diundangkan pada tanggal 17 September 1956, Menteri Kehakiman, ttd. MULJATNO LEMBARAN NEGARA NOMOR 42 TAHUN 1956 ## UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 1956 ## MEMORI
PENJELASAN
Pembukaan
TENTANG
## PERSETUJUAN KONPENSI ORGANISASI PERBURUHAN INTERNASIONAL NO. 98 MENGENAI BERLAKUNYA DASAR-DASAR DARIPADA HAK UNTUK BERORGANISASI DAN BERUNDING BERSAMA
Semenjak tanggal 12 Juli 1950 Indonesia adalah anggota dari Organisasi Perburuhan Internasional.
Salah satu kewajiban dari Indonesia sebagai anggota Organisasi Perburuhan Internasional menurut
PENJELASAN
Pasal 19
ayat 5 dari anggaran dasar organisasi tadi ialah meratifisir convention-convention yang telah diterima oleh Konperensi Perburuhan di Indonesia. Menurut pasal 120 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia ratifikasi demikian harus dilakukan dengan undang- undang (yaitu Pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat). Convention-convention yang sekarang dianggap mengikat Indonesia (berjumlah empat Convention, yaitu Convention No.19, 27, 29, dan 45) semuanya telah diratifisir oleh Pemerintah Belanda dahulu. Semenjak Indonesia menjadi anggota dari Organisasi Perburuhan Internasional, Indonesia belum pernah meratifisir suatu Convention. Kalau diingat negara-negara tetangga kita sebagai India dan Pakistan, yang dalam banyak hal keadaanya hampir serupa dengan negara kita, telah menratifisir lebih dari 20 Convention, maka teranglah bahwa dalam hal ini kita banyak ketinggalan. Rencana undang-undang untuk meratifisir Convention No.98 mengenai berlakunya hak-hak dasar untuk berorganisasi dan untuk berunding bersama dapat dianggap sebagai langkah pertama dalam menyusul ketinggalan kita ini. Maksud Convention ini ialah : - a. menjamin kebebasan buruh untuk masuk atau tidak masuk Serikat Buruh; - b. melindungi buruh