PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 40 Tahun 1991 tentang PENANGGULANGAN WABAH PENYAKIT MENULAR (berlaku 3 Juli 1991)
Pembukaan
Menimbang :
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 1991 TENTANG
PENANGGULANGAN WABAH PENYAKIT MENULAR
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
a. bahwa penanggulangan wabah penyakit menular merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi seluruh masyarakat;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, perlu menetapkan penanggulangan wabah penyakit menular dengan Peraturan Pemerintah;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3272);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3253);
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENANGGULANGAN WABAH PENYAKIT MENULAR.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
1. Wabah Penyakit Menular yang selanjutnya disebut wabah adalah pengertian Wabah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.
2. Daerah Wabah adalah suatu wilayah yang dinyatakan terjangkit wabah.
3. Wilayah adalah wilayah administratif sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah.
4. Data Epidemi adalah data yang berisikan keadaan wabah penyakit menular pada suatu wilayah.
5. Penyelidikan Epidemiologis adalah penyelidikan terhadap seluruh penduduk dan makhluk hidup lainnya, benda dan lingkungan yang diduga ada kaitannya dengan terjadinya wabah.
6. Upaya Penanggulangan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memperkecil angka kematian, membatasi penularan serta penyebaran penyakit agar wabah tidak meluas ke daerah lain.
7. Kejadian Luar Biasa (KLB) adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan/kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu, dan merupakan keadaan yang dapat menjurus pada terjadinya wabah.
8. Kepala Wilayah/Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I atau Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II atau Camat.
9. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang kesehatan.
TATA CARA PENETAPAN DAN PENCABUTAN
PENETAPAN DAERAH WABAH
BAB II - TATA CARA PENETAPAN DAN PENCABUTAN
Pasal 2
- (1) Menteri menetapkan dan mencabut penetapan daerah tertentu dalam wilayah Indonesia yang terjangkit wabah sebagai daerah wabah.
- (2) Penetapan dan pencabutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan atas pertimbangan epidemiologis dan keadaan masyarakat.
BAB II - TATA CARA PENETAPAN DAN PENCABUTAN
Pasal 3
Penetapan atau pencabutan penetapan daerah wabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberlakukan untuk satu Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II.
BAB II - TATA CARA PENETAPAN DAN PENCABUTAN
Pasal 4
- (1) Pertimbangan epidemiologis didasarkan pada data epidemiologi antara lain angka kesakitan, angka kematian dan metode penanggulangannya.
- (2) Data epidemiologi, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat oleh Pejabat Kesehatan bekerjasama dengan pejabat instansi yang terkait untuk dilaporkan kepada Menteri.
BAB II - TATA CARA PENETAPAN DAN PENCABUTAN
Pasal 5
- (1) Pertimbangan keadaan masyarakat didasarkan pada keadaan sosial budaya, ekonomi dan pertimbangan keamanan.
- (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat oleh Kepala Wilayah/Daerah untuk dilaporkan kepada Menteri.
UPAYA PENANGGULANGAN
BAB III - UPAYA PENANGGULANGAN
Pasal 6
- (1) Menteri bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis upaya penanggulangan wabah.
- (2) Dalam upaya penanggulangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Menteri berkoordinasi dengan Menteri lain atau Pimpinan Instansi lain yang terkait.
BAB III - UPAYA PENANGGULANGAN
Pasal 7
- (1) Penanggung jawab operasional pelaksanaan penanggulangan
- 5 - wabah pada Daerah Tingkat II adalah Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II.
- (2) Dalam melaksanakan penanggulangan wabah, Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II mengikutsertakan instansi terkait di Daerah.
BAB III - UPAYA PENANGGULANGAN
Pasal 8
- (1) Dalam upaya penanggulangan wabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II bertanggung jawab kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.
- (2) Dalam hal terjadi daerah wabah lebih dari satu Daerah Tingkat II di satu Propinsi, upaya penanggulangannya dikoordinasikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.
BAB III - UPAYA PENANGGULANGAN
Pasal 9
- (1) Penanggung jawab teknis pelaksanaan penanggulangan wabah pada Daerah Tingkat II adalah Kepala Kantor Departemen Kesehatan.
- (2) Kepala Kantor Departemen Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan atas teknis pelaksanaan penanggulangan wabah.
BAB III - UPAYA PENANGGULANGAN
Pasal 10
Upaya penanggulangan wabah meliputi penyelidikan epidemiologis, pemeriksaan, pengobatan, perawatan dan isolasi penderita termasuk
- 6 - tindakan karantina, pencegahan dan pengebalan, pemusnahan penyebab penyakit, penanganan jenazah akibat wabah, penyuluhan kepada masyarakat dan upaya penanggulangan lainnya.
BAB III - UPAYA PENANGGULANGAN
Pasal 11
- (1) Tindakan penyelidikan epidemiologis dalam upaya penanggulangan wabah ditujukan untuk:
- a. Mengetahui sebab-sebab penyakit wabah;
- b. Menentukan faktor penyebab timbulnya wabah;
- c. Mengetahui kelompok masyarakat yang terancam terkena wabah;
- d. Menentukan cara penanggulangan.
- (2) Tindakan penyelidikan epidemiologis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui kegiatan-kegiatan:
- a. Pengumpulan data kesakitan dan kematian penduduk;
- b. Pemeriksaan klinis, fisik, laboratorium dan penegakan diagnosis;
- c. Pengamatan terhadap penduduk pemeriksaan terhadap makhluk hidup lain dan benda-benda yang ada di suatu wilayah yang diduga mengandung penyebab penyakit wabah.
BAB III - UPAYA PENANGGULANGAN
Pasal 12
Tindakan pemeriksaan, pengobatan, perawatan, isolasi penderita dan tindakan karantina dilakukan di sarana pelayanan kesehatan, atau di tempat lain yang ditentukan.
BAB III - UPAYA PENANGGULANGAN
Pasal 13
Tindakan pencegahan dan pengebalan dilakukan terhadap masyarakat yang mempunyai risiko terkena penyakit wabah.
BAB III - UPAYA PENANGGULANGAN
Pasal 14
Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dilakukan dengan atau tanpa persetujuan dari orang yang bersangkutan.
BAB III - UPAYA PENANGGULANGAN
Pasal 15
- (1) Tindakan pemusnahan penyebab penyakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dilakukan terhadap:
- a. bibit penyakit/kuman;
- b. hewan, tumbuh-tumbuhan dan atau benda yang mengandung penyebab penyakit.
- (2) Pemusnahan harus dilakukan dengan cara tanpa merusak lingkungan hidup atau tidak menyebabkan tersebarnya wabah penyakit.
- (3) Tata cara pemusnahan diatur lebih lanjut oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB III - UPAYA PENANGGULANGAN
Pasal 16
- (1) Tindakan penanganan jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan dengan
BAB III - UPAYA PENANGGULANGAN
Pasal 17
- (1) Penyuluhan kepada masyarakat mengenai upaya penanggulangan wabah dilakukan oleh pejabat kesehatan dengan mengikutsertakan pejabat instansi lain, lembaga swadaya masyarakat, pemuka agama dan pemuka masyarakat.
- (2) Penyuluhan kepada masyarakat dilakukan dengan mendayagunakan berbagai media komunikasi massa baik Pemerintah maupun swasta.
BAB III - UPAYA PENANGGULANGAN
Pasal 18
Upaya penanggulangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditetapkan oleh Menteri.
BAB III - UPAYA PENANGGULANGAN
Pasal 19
- (1) Upaya penanggulangan wabah harus dilakukan dengan cara yang aman dan tepat, sehingga tidak mengakibatkan kerusakan terhadap lingkungan hidup.
- (2) Dalam melaksanakan upaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan dengan menggunakan teknologi tepat guna.
BAB III - UPAYA PENANGGULANGAN
Pasal 20
- (1) Upaya penanggulangan penyakit menular yang dapat menimbulkan wabah dilaksanakan secara dini.
- (2) Penanggulangan secara dini sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi upaya penanggulangan seperlunya untuk mengatasi kejadian luar biasa yang dapat mengarah pada terjadinya wabah.
- (3) Upaya penanggulangan seperlunya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dilakukan sama dalam upaya penanggulangan wabah.
PERANSERTA MASYARAKAT
BAB IV - PERANSERTA MASYARAKAT
Pasal 21
Setiap orang berperanserta dalam pelaksanaan upaya penanggulangan wabah.
BAB IV - PERANSERTA MASYARAKAT
Pasal 22
- (1) Peranserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dilakukan dengan :
- a. Memberikan informal adanya penderita atau tersangka penderita penyakit wabah;
- b. Membantu kelancaran pelaksanaan upaya penanggulangan wabah;
- c. Menggerakkan motivasi masyarakat dalam upaya penanggulangan wabah;
- d. Kegiatan lainnya.
- (2) Peranserta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat berupa bantuan tenaga, keahlian, dana atau bentuk lain.
BAB IV - PERANSERTA MASYARAKAT
Pasal 23
Pelaksanaan bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) yang berasal dari dalam negeri dikoordinasikan oleh Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II.
BAB IV - PERANSERTA MASYARAKAT
Pasal 24
Pelaksanaan bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) yang berasal dari luar negeri dikoordinasikan oleh Menteri.
PENGELOLAAN BAHAN-BAHAN YANG MENGANDUNG PENYEBAB PENYAKIT
BAB V - PENGELOLAAN BAHAN-BAHAN YANG MENGANDUNG PENYEBAB PENYAKIT
Pasal 25
- (1) Pengelolaan bahan-bahan yang mengandung penyebab penyakit meliputi kegiatan Pemasukan, penyimpanan, pengangkutan, penggunaan, penelitian dan pemusnahan.
- (2) Bahan-bahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berasal dari manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan atau benda-benda/zat-zat yang diperkirakan tercemar atau mengandung penyebab penyakit.
- (3) Bahan-bahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib dikelola sesuai dengan jenis dan sifatnya.
BAB V - PENGELOLAAN BAHAN-BAHAN YANG MENGANDUNG PENYEBAB PENYAKIT
Pasal 26
- (1) Pengelolaan bahan-bahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, menjadi tanggung jawab tenaga kesehatan.
- (2) Pengelolaan bahan-bahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, yang berasal dari hewan dan tumbuh-tumbuhan dikelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Pihak lain yang terkait wajib membantu pelaksanaan pengelolaan
bahan tersebut.
BAB V - PENGELOLAAN BAHAN-BAHAN YANG MENGANDUNG PENYEBAB PENYAKIT
Pasal 27
Tata cara pengelolaan bahan-bahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, ditetapkan oleh Menteri dan Menteri lain yang terkait sesuai dengan bidang tugasnya.
GANTI RUGI DAN PENGHARGAAN
BAB VI - GANTI RUGI DAN PENGHARGAAN
Pasal 28
- (1) Harta benda yang diduga dapat menyebarkan wabah dapat dimusnahkan.
- (2) Kepada mereka yang menderita kerugian sebagai akibat pemusnahan harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diberikan ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VI - GANTI RUGI DAN PENGHARGAAN
Pasal 29
- (1) Kepada petugas tertentu yang telah melakukan upaya penanggulangan wabah dapat diberikan penghargaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri.
PEMBIAYAAN PENANGGULANGAN WABAH
BAB VII - PEMBIAYAAN PENANGGULANGAN WABAH
Pasal 30
- (1) Semua biaya yang timbul dalam upaya penanggulangan wabah dibebankan pada anggaran instansi masing-masing yang terkait.
- (2) Biaya yang timbul dalam upaya penanggulangan seperlunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dibebankan pada anggaran Pemerintah Daerah.
BAB VIII
PELAPORAN
BAB VII - PEMBIAYAAN PENANGGULANGAN WABAH
Pasal 31
- (1) Kegiatan pelaksanaan penanggulangan wabah harus dilaporkan secara berjenjang kepada Menteri.
- (2) Tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.
KETENTUAN PIDANA
BAB IX - KETENTUAN PIDANA
Pasal 32
Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini dipidana ## BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
BAB IX - KETENTUAN PIDANA
Pasal 33
Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, maka semua ketentuan yang berhubungan dengan Penanggulangan Wabah Penyakit Menular sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini dinyatakan masih tetap berlaku.
BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
BAB IX - KETENTUAN PIDANA
Pasal 34
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Juli 1991

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SOEHARTO

Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 3 Juli 1991

Penandatangan: ## MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA MOERDIONO
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 40 TAHUN 1991
TENTANG
PENANGGULANGAN WABAH PENYAKIT MENULAR
## I. UMUM
1. Dalam rangka pelaksanaan Undang-undang tentang Wabah Penyakit Menular yang telah diundangkan melalui Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984, perlu diatur lebih lanjut berbagai ketentuan pelaksanaannya melalui Peraturan Pemerintah. Pokok-pokok materi yang perlu diatur menyangkut penetapan dan pencabutan daerah tertentu sebagai daerah wabah, tata cara penanggulangan, upaya-upaya penanggulangan, peran serta masyarakat, penghargaan bagi pihak-pihak yang membantu penanggulangan wabah maupun hal teknis lainnya yang secara keseluruhan dicakup dalam satu Peraturan Pemerintah tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular.
2. Penanggulangan wabah penyakit menular merupakan bagian dari pelaksanaan pembangunan kesehatan.
Dalam upaya penanggulangan wabah penyakit menular, harus dilakukan secara terpadu dengan upaya kesehatan lain, yaitu upaya pencegahan, penyembuhan dan pemulihan kesehatan.
Oleh karena itu penanggulangannya harus dilakukan secara dini. Penanggulangan secara dini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya kejadian luar biasa dari suatu penyakit wabah yang dapat menjurus terjadinya wabah yang dapat mengakibatkan malapetaka.
Hal ini disebabkan karena wabah penyebarannya dapat
- 17 - berlangsung secara cepat, baik melalui perpindahan, maupun kontak hubungan langsung atau karena jenis dan sifat dari kuman penyebab penyakit wabah itu sendiri. Fakta lain yang dapat menimbulkan wabah penyakit menular, dapat disebabkan karena kondisi masyarakat dari satu wilayah tertentu kurang mendukung antara lain kesehatan lingkungan yang kurang baik atau gizi masyarakat yang belum baik.
3. Penanggulangan wabah penyakit menular bukan hanya semata menjadi wewenang dan tanggung jawab Departemen Kesehatan, tetapi menjadi tanggung jawab bersama. Oleh karena itu dalam pelaksanaan penanggulangannya memerlukan keterkaitan dan kerjasama dari berbagai lintas sektor Pemerintah dan masyarakat. Berbagai lintas sektor Pemerintah misalnya Departemen Pertahanan Keamanan, Departemen Penerangan, Departemen Sosial, Departemen Keuangan dan Departemen Dalam Negeri. Keterkaitan sektor-sektor dalam upaya penanggulangan wabah tersebut sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya dalam upaya penanggulangan wabah. Selain itu dalam upaya penanggulangan wabah tersebut, masyarakat juga dapat diikutsertakan dalam penanggulangannya, yang keseluruhannya harus dilaksanakan secara terpadu.
4. Dalam Peraturan Pemerintah ini selain mengatur hal-hal tersebut di atas juga mengatur tentang teknis upaya penanggulangan wabah, peran serta masyarakat, pengelolaan bahan-bahan yang mengandung penyebab penyakit, ganti rugi dan penghargaan bagi yang membantu penanggulangan wabah.
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 2
Ayat (1) Cukup jelas. Kewenangan Menteri untuk menetapkan dan mencabut daerah tertentu sebagai Daerah Wabah merupakan kewenangan pangkal yang diberikan oleh Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984. Menteri dalam menetapkan daerah tertentu sebagai daerah wabah berdasarkan wilayah administratif Kabupaten/Kota- madya. Terjangkitnya wabah adalah terdapatnya penyakit menular yang dapat menimbulkan wabah berdasarkan hasil penyelidikan, pemeriksaan klinis dan laboratorium. Ayat (2) Cukup jelas. Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 3
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 4
Ayat (1) Cukup jelas. Pertimbangan epidemiologis selain didasarkan