PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK Nomor 50 Tahun 2016 tentang PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PONTIANAK (berlaku 14 November 2016)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
WALIKOTA PONTIANAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 50 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PONTIANAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PONTIANAK,
- a. bahwa guna mewujudkan terciptanya tertib administrasi, akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah, perlu disusun pedoman untuk pengelolaan hibah dan bantuan sosial;
- b. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Belanja Daerah, pedoman untuk pengelolaan hibah dan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada huruf a diatur dengan Peraturan Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak;
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Noor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 541);
13. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang PokokPokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2010 Nomor 4 Seri E Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang PokokPokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 133);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PONTIANAK.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsure penyelenggara pemerintahan daerah yang meimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenanagan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Pontianak.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Pontianak.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnaya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan setujui bersama oleh Pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan yang selanjutnya disingkat APBDP adalah rencana keuangan perubahan pemerintahan daerah yang dibahas dan setujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Pejabat Pengela Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
10. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yng melaksanakan pengelolaan APBD.
11. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.
12. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
13. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran badan/dinas/biro keuangan/ bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
14. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi progam, kegiatan dan anggaran Perangkat Daerah.
15. Dokumen pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPAPPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut DPA- Perangkat Daerah merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
17. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak mengikat, serta tidak secara terus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
18. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial.
19. Resiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjasinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
20. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari APBD antara pemerintah daerah dengan penerima hibah.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 2
Maksud disusunnya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman dalam penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, pelaporan, monitoring, evaluasi hibah dan bantuan sosial Kota Pontianak.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 3
Tujuan disusunnya Peraturan Walikota ini adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang rasional dalam melaksanakan pertanggungjawaban, pelaporan, monitoring, evaluasi hibah dan bantuan sosial Kota Pontianak.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 4
Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini adalah:
- a. hibah;
- b. bantuan sosial;
- c. monitoring dan evaluasi;
- d. pembiayaan;
- e. ketentuan peralihan; dan
- f. ketentuan penutup.
BAB III - HIBAH
Pasal 5
- (1) Pemerintah Daerah dalam memberikan hibah disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang, barang atau jasa.
- (3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib.
- (4) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang percapaian sasaran progam dan kegiatan pemerintah daerah dengan
BAB III - HIBAH
Pasal 6
- (1) Hibah kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementrian/lembaga pemerintah non kementrian yang wilayah kerjanya berada di Kota Pontianak.
BAB III - HIBAH
Pasal 7
- (1) Hibah kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementrian/lembaga pemerintah non kementrian yang wilayah kerjanya berada di Kota Pontianak.
- (2) Hibah kepada Pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b diberikan kepada daerah seperti daerah lainnya.
- (3) Hibah kepada Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf c diberikan kepada Badan Usaha Milik Daerah dalam rangka penerusan hibah yang diterima pemerintah daerah dari Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf d diberikan kepada kelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu dalam bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat istiadat, dan keolahragaan non profesional.
- (5) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan, badan dan lembaga yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf e diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang dibentuk
BAB III - HIBAH
Pasal 8
- (1) Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (4) diberikan dengan persyaratan paling sedikit :
- a. memiliki kepengurusan yang jelas;
- b. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah; dan
- c. mengajukan usulan tertulis kepada Walikota yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris kelompok atau sebutan lain.
- (2) Hibah kepada organisasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) diberikan dengan persyaratan :
- a. telah terdaftar pada pemerintah daerah sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kantor Kesatuan Bangsa dan Sosial Politik Kota Pontianak;
- b. berkendudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah;
- c. memiliki sekretariat tetap; dan
- d. mengajukan usulan tertulis kepada Walikota yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris organisasi atau sebutan lain.
BAB III - HIBAH
Pasal 9
- (1) Pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada Walikota yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan Lainnya.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk proposal dan disampaikan paling lama sebelum penetapan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.
- (3) Contoh Format Proposal Hibah sebagaimana dimaksud ayat (2) tercantum pada
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (4) Walikota menunjuk Perangkat Daerah terkait untuk melakukan evaluasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Kepala Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Walikota melalui TAPD.
- (6) Contoh format hasil evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (5) tercantum pada Lampiran II dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (7) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah kepada Walikota.

## Pasal 10

- (1) Rekomendasi kepala Perangkat Daerah dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (5) dan ayat (7) yang telah disetujui oleh Walikota menjadi dasar pencantuman plafond anggaran belanja hibah dalam rancangan kebijakan umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran hibah berupa uang, barang, dan/ jasa.

## Pasal 11

- (1) Hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dicantumkan dalam RKA- Perangkat Daerah.
- (3) RKA-PPKD dan RKA- Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran hibah dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

## Pasal 12

- (1) Hibah berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek dan rincian obyek belanja berkenaan pada PPKD.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan ke dalam progam dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja hibah barang dan jasa berkenaan kepada pihak ketiga/masyarakat, dan rincian obyek belanja hibah barang atau jasa kepada pihak ketiga/masyarakat berkenaan pada Perangkat Daerah.
- (3) Rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicantumkan nama penerima dan besaran hibah.

## Bagian Ketiga Pelaksanaan dan Penatausahaan Pasal 13

- (1) Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.
- (2) Pelaksanaan anggaran hibah berupa barang atau jasa berdasarkan atas DPA- Perangkat Daerah.

## Pasal 14

- (1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh Walikota dan Penerima Hibah.
- (2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai;
- a. pemberi dan penerima hibah;
- b. tujuan pemberian hibah;
- c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
- d. hak dan kewajiban;
- e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan
- f. tata cara pelaporan hibah.
- (3) Walikota dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani NPHD.
- (4) Pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani NPHD sebagaimana dimaksud ayat (3) untuk hibah berupa uang Kepala PPKD dan Hibah berupa barang/jasa oleh Kepala Perangkat Daerah terkait selaku pegguna anggaran/barang.
- (5) Contoh format NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran III dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## Pasal 15

- (1) Walikota menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan Keputusan Walikota berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD, Peraturan Daerah tentang APBDP, Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD dan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBDP.
- (2) Contoh format Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran IV dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah.
- (4) Penyaluran/penyerahan hibah dari Pemerintah Kota Pontianak kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.
- (5) Untuk pencairan hibah, dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) sebagai berikut :
- a. bendahara pengeluaran SKPKD mengajukan Surat Perintah Pembayaran dan Surat Perintah Membayar dalam bentuk pembayaran langsung (LS) kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), melalui transfer ke rekening penerima hibah dengan melampirkan:
- 1) kwitansi yang ditandatangani oleh penerima hibah;
- 2) Keputusan Walikota tentang Pemberian Hibah kepada Penerima Hibah; dan
- 3) NPHD.
- b. bukti penyerahan hibah kepada penerima hibah dibuat dalam bentuk kwitansi dan ditandatangani di atas materai oleh yang bersangkutan.
- c. buku penyerahan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam rangkap 5 (lima).

## Pasal 16

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

## Bagian keempat Pasal 17

- (1) Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Walikota melalui PPKD dengan Perangkat Daerah terkait.
- (2) Penerima hibah berupa barang atau jasa menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Walikota melalui kepala Perangkat Daerah terkait.
- (3) Contoh format laporan penggunaan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum pada Lampiran V dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## Pasal 18

- (1) Hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja hiabh pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dicatat sebagai realisasi obyek belanja hibah pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada Perangkat Daerah terkait.

## Pasal 19

Pertanggungjawaban PPKD atas pemberian hibah dalam bentuk uang meliputi: a. usulan dari calon penerima hibah kepada Walikota

- b. Keputusan Walikota tentang penetapan daftar penerima hibah uang;
- c. NPHD;
- d. fakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan
- e. bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa surat praktek pencairan dana (SP2D) yang telah direalisasikan.

## Pasal 20

- (1) Pertanggungjawaban Perangkat Daerah atas pemberian hibah dalam bentuk barang/jasa meliputi :
- a. usulan dari calon penerima hibah kepada Walikota;
- b. Keputusan Walikota tentang penetapan daftar penerima hibah barang/jasa;
- c. NPHD; dan
- d. bukti serah terima barang/jasa atas pemberian hibah berupa barang/jasa.
- (2) Contoh format bukti/berita acara serah terima barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum dalam Lampiran VI dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## Pasal 21

- (1) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:
- a. laporan penggunaan hibah;
- b. surat pernyataan tanggung jawab penggunaan hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
- c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah barang/jasa.
- (3) Contoh format Surat Penyataan Tanggungjawab Penggunaan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran VII dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Walikota paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.

## Pasal 22

- (1) Realisasi hibah dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

## Pasal 23

- (1) Realisasi hibah berupa barang/jasa dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintah pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah.
- (2) Format konfersi dan pengungkapan hibah berupa barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran VII dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV BANTUAN SOSIAL Bagian Kesatu Umum Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, rasionalisme dan manfaat untuk masayarakat.
- (3) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa uang atau barang.

## Pasal 25

Anggota/Kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (1) meliputi paling sedikit :

- a. individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum; dan
- b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

## Pasal 26

- (1) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (1) memenuhi kriteria :
- a. selektif;
- b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;
- c. bersifat sementara dan tidak terus menerus kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan; dan
- d. memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya.
- (2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial.
- (3) Kriteria persyaratan penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksuf pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. untuk individu atau keluarga dan masyarakat :
1. memiliki identitas yang jelas yang dibuktikan dengan :
- a) foto copy identitas diri (Kartu Tanda Penduduk Kota Pontianak);
- b) surat keterangan domisili/tidak mampu dari kelurahan setempat;
- c) surat keterangan dokter pemeritah bagi pemohon yang sakit; atau
13. d)
14. surat keterangan/surat keputusan dari lembaga berwenang.
2. berdomisili dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah;
3. melakukan kegiatan dalam wilayah administratif Pemerintah Daerah kecuali bagi individu, keluarga atau masyarakat yang mendapatkan prestasi di Tingkat Nasional maupun Internasional;
4. mengajukan usulan secara tertulis oleh yang bersangkutan/orang tua/wali/anggota keluarga; dan
5. tidak dapat dibantu apabila kegiatan yang diajukan sudah ditampung dalam nomenklatur progam dan kegiatan Perangkat Daerah Pemerintah Daerah.

b. untuk lembaga non pemerintah :

1. memiliki legalitas formal dan kepengurusan yang jelas yang dibuktikan dengan keputusan lembaga yang bersangkutan;
2. berkedudukan dalam wilayah administratif pemerintah daerah;
3. melakukan kegiatan dalam wilayah administratif Pemerintah daerah kecuali bagi lembaga yang mendapatakan prestasi di Tingkat Nasional maupun Internasional; dan
4. mengajukan usulan secara tertulis yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya.
- (4) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
- (5) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- (6) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi :
- a. rehabilitasi sosial;
- b. perlindungan sosial;
- c. pemberdayaan sosial;
- d. jaminan sosial;
- e. penanggulangan kemiskinan; dan
- f. penanggulangan bencana.

## Pasal 27

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (6) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (6) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapa dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- (3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (6) huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompk masyaraat yang mengalami maslah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- (4) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (6) huruf d merupkan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- (5) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (6) huruf e merupakan kegiatan, progam, dan kegiatan yang dilakuan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak kemanusiaan.
- (6) Penanggulangan bencana sebagaiman dimaksud dalam Pasal 26 ayat (6) huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

## Pasal 28

- (1) Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.
- (2) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat, sakit yang memerlukan penanganan dan tindakan medis khusus, keadaan luar biasa (KLB) wabah, dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- (3) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraaan operasional untuk sekolah luar biasa, swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan sandang pangan kepada yatim piatu/tuna sosial, alat bantu bagi penyandang cacat, dan ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

## Bagian Kedua Penganggaran Pasal 29

- (1) Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis ditujukan kepada Walikota yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk proposal dan menyampaikan paling lama sebelum penetapan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.
- (3) Contoh format proposal bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IX dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (4) Walikota menunjuk Perangkat Daerah terkait untuk melakukan evaluasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Contoh format hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran X dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (6) Kepala Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Walkota melalui TAPD.
- (7) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah kepada Walikota.

## Pasal 30

- (1) Rekomendasi kepala Perangkat Daerah dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (6) dan ayat (7) yang telah disetujui oleh Walikota menjadi dasar pencantuman plafond anggaran belanja bantuan sosial dalam rancangan kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran bantuan sosial berupa uang dan/atau barang.

## Pasal 31

- (1) Bantuan sosial berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) Bantuan sosial berupa barang dicantumkan dalam RKAPerangkat Daerah.
- (3) RKA-PPPD dan RKA- Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran bantuan sosial dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

## Pasal 32

- (1) Bantuan sosial berupa uang sebagaiman dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan sosial, obyek dan rincian obyek belanja berkenaan pada PPKD.
- (2) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (2) dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam progam dan kegiatan yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja bantuan sosial barang berkenaan yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat dan rincian obyek belanja bantuan sosial barang yang akan diserahkan pihak ketiga/masyarakat berkenaan pada Perangkat Daerah.
- (3) Dalam rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicantumkan nama penerima dan besaran bantuan sosial.

## Bagian Ketiga

## Pelaksanaan dan Penatausahaan

## Pasal 33

- (1) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa uang berdasarkan atas DPAPPKD.
- (2) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa barang berdasarkan atas DPA- Perangkat Daerah.

## Pasal 34

- (1) Walikota menetapkan Daftar Penerima Bantuan Sosial beserta Jumlah Uang dan Barang atau Jasa dengan Keputusan Walikota berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD, Peraturan Daerah tentang APBDP, Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD dan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBDP.
- (2) Contoh Format Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XI dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam Keputuasan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pencairan bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS).
- (5) Dalam hal bantuan sosial berupa uang dengan nilai sampai dengan RP.5.000.000,00 (Lima juta rupiah) pencairannya dapat dilakukan melalui mekanisme tambah uang (TU).
- (6) Penyaluran dana bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) setelah kelengkapan administrasi pendukung dipenuhi.
- (7) Kelengkapan administrasi sebagaimana penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) setelah kelengkapan administrasi pendukung dipenuhi.
- (8) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdiri atas:
- a. Keputusan Walikota;
- b. kwitansi dari penerima bantuan sosial;
- c. fotocopy identitas penerima bantuan sosial, ketua dan bendahara yang masih berlaku; dan
- d. fotocopy rekening Bank.

## Pasal 35

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) berpedoman pada peraturan perundangundangan.

Bagian Keempat Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pasal 36

- (1) Penerima bantuan sosial berupa uang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Walikota melalui PPKD dengan tembusan kepada Perangkat Daerah terkait.
- (2) Penerima bantuan sosial berupa barang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Kepala Daerah melalui Kepala Perangkat Daerah terkait.
- (3) Contoh format laporan penggunaan dana batuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran XII dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## Pasal 37

- (1) Bantuan sosial berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja bantuan sosial pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Bantuan sosial berupa barang dicatat sebagai realisasi obyek belanja bantuan sosial pada jenis belanja barang dan jasa dalam progam dan kegiatan pada Perangkat daerah terkait.

## Pasal 38

Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian bantuan sosial dalam bentuk uang meliputi:

- a. usulan dari calon penerima bantuan sosial kepada Walikota;
- b. Keputusan Walikota tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial;
- c. fakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan
- d. bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang.

## Pasal 39

- (1) Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian bantuan sosial dalam bentuk barang meliputi:
- a. usulan dari calon penerima bantuan sosial kepada Walikota;
- b. Keputusan Walikota tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial; dan
- c. bukti serah terima barang atas pemberian bantuan sosial berupa barang.
- (2) Contoh format bukti/berita acara serah terima barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran XIII dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## Pasal 40

- (1) Penerima bantuan sosial berupa uang bertanggungjawaban secara formal dan materai atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
- (2) Pertangungjawaban penerima bantuan sosial meliputi:
- a. laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial; dan b. surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan.
- (3) Contoh format surat pernyataan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum pada Lampiran XIV dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (4) Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang.
- (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Kepala Daerah paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- (6) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan sosial selaku obyek pemeriksaan.

## Pasal 41

- (1) Realisasi bantuan sosial dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Bantuan sosial berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima bantuan sosial sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

## BAB V

## MONTORING DAN EVALUASI Pasal 42

- (1) Perangkat Daerah terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah dan bantuan sosial.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota dengan tembusan kepada Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.

## Pasal 43

Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) terdapat penggunaan hibah atau bantuan sosial yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII PEMBIAYAAN Pasal 44

Pengeluaran sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Walikota ini dibebankan kepada APBD Kota Pontianak.

## BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 45

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini maka Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pemberian Hibah kepada Instansi/Badan/Lembaga/Organisasi Kota Pontianak Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2011 Nomor 2);
- (2) Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pemberian Bantuan Sosial kepada Organisasi Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Perorangan di Kota Pontianak Tahun 2011 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2011 Nomor 4); dan
- (3) Peraturan Walikota Nomor 52 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2011 Nomor 52).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 46

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini denagn penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak pada tanggal 14 November 2016

WALIKOTA PONTIANAK, ttd

SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak pada tanggal 14 November 2016

PJ.SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK, ttd

ZUMYATI

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2016 NOMOR 50