Unknown Unknown Nomor S-6 Tahun 2016 tentang GARA PROVINSISULAWESIUTARA PERATORAN BOPATI MINAHASA TENGGARA NOMOR S-6 TAHON 2016 TENTANG KEDODOKAN, SOSONAN ORGANISASI, TOGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KEPEMODAAN DAN OLAHRAGA TIPE C KABOPATEN MINAHASA TENGGARA DENGAN RAHMAT TOHAN YANG MAHA ESA BOPATI MINAHASA TENGGARA, bahwa dalam rangka melaksanakan kctentuan (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATIMINAHASATENGGARA PROVINSISULAWESIUTARA
PERATORAN BOPATI MINAHASA TENGGARA NOMOR S-6 TAHON 2016
TENTANG
KEDODOKAN, SOSONAN ORGANISASI, TOGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KEPEMODAAN DAN OLAHRAGA TIPE C KABOPATEN MINAHASA TENGGARA
DENGAN RAHMAT TOHAN YANG MAHA ESA
BOPATI MINAHASA TENGGARA,
bahwa dalam rangka melaksanakan kctentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tcnggara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Tipe C Kabupaten Minahasa Tenggara;
1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tcntang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685);
3. Undang-Undang Nornor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemcrintahan Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberepa kaii diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kcdua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemcrintahan Dacrah (Lcmbaran Negara Republik Indonesia 'renun zo l� Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Repu bttk lnd6nesia Nomor 5679);
Menetapkan
2
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia NomGr 18 Tsh"1n 2016 tentang Perangkat Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
- s. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nornor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa i'enggara Tahun 20 i 6 Nomor 98). :
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036); :
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BtJPATI TENTANG KEDUbtJKAN, StJSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA TIPE C KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
BABI KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Minahasa Tenggara;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalarn Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pernerintahan Daerah;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
5. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
7. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas dan badan;
7. 6; Daerah Otonorn, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri
Pasal 2
- (1) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tipe C merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang yang menjadi kewenangan daerah;
- (2) Kepemudaan Dan Olahraga Tipe C dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
Bagian Kedua Tugas
Pasal 3
- (1) Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Tipe C mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan di bidang Kepemudaan Dan Olahraga.
Bagian Ketiga Fungsi
Pasal 4
- ( 1) Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 2 menyelenggarakan fungsi:
- b. pelaksanaan kebijakan teknis;
- a. perumusan kebijakan teknis;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.
- d. pelaksanaan adminsitrasi dinas; dan
Pasal 5
Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Tipe B untuk mewadahi pelaksanaan fungsi Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dengan beban kerja yang kecil.
BAB m - SUSUNAN OROANISASI
Pasal 6
Dinas Kepemudaan dan Olahraga membawahkan :
- 1) Sekretaris Dinas rnembawahkan :
- 2) Bidang Pemberdayaan Dan Pengembangan Pemuda terdiri dari :
- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; b. Subbagian Perencanaan dan Keuangan.
- a) Seksi Sumber Daya, Peningkatan Wawasan Dan Kapasitas Pemuda;
- c) Seksi Organisasi dan Kepramukaan, dan Kemitraan Pemuda;
- b) Seksi Infrastruktur dan Kewirausahaan Dan Peningkatan Kreatifitas Pemuda;
- 3) Bidang Pembinaan Prestasi Olahraga Dan Pembudayaan Olahraga:
- b) Seksi Olahraga Rekreasi, Prestasi, Tradisional dan Layanan Khusus;
- a) Seksi Olahraga Pendidkan, lptek dan Pembibitan Tenaga Keolahragaan;
- c) Seksi Kemitraan Dan Penghargaan Olahraga, Standarisasi dan Infrastruktur Olahraga;
BAB m - SUSUNAN OROANISASI
Pasal 7
Bagan struktur organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tipe C Kabupaten Minahasa Tenggara sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BABIV URAIAN TUGAS

Kepala Dinas

Pasal 8

Kepala Dinas mempunyai tugas :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kepemudaan, keolahragaan serta sarana dan prasarana;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kepemudaan, keolahragaan serta sarana dan prasarana;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kepemudaan, keolahragaan serta sarana dan prasarana;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- d. pembinaan pelaksanaan dan pelayanan kesekretariatan Dinas;
- f. pembinaan, monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan Dinas.

- parigkat, gaji berkala, pensiun. kartu pegawai, kartu istri/kartu suami, taspen, askes, hukuman disiplin dan pemberian penghargaan serta peningkatan kesejahteraan pegawai;
- o. melaksanakan fasilitasi pembinaan umum kepegawaian dan pengembangan karier serta disiplin pegawai;
- n. menyusun dan menyiapkan pegawai untuk mengikuti pendidikan / pelatihan struktural, teknis dan fungsional serta ujian dinas; .
- p. menyusun dan menyiapkan pengurusan administrasi pensiun dan cuti pegawai;
- r. membuat telaahan staf sebagai bahan kebijakan di bidang administrasi umum dan kepegawaian
- q. melaksanakan pengkoordinasian penyusunan administrasi Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) dan Daftar Urut Kepangkatan (DUK);
- s. melakukan hubungan kerja fungsional dengan SKPD, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat
- u. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; dan
- t. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
- v. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- 4) Sub keuangan dan perencanaan mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana anggaran dan pelaporan keuangan;
- b. menyusun rencana program kegiatan dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan;
- c. menganalisa laporan akuntabilitas keuangan;
- d. meneliti pelaksanaan administrasi keuangan;
- e. mengkordinasikan pengendalian anggaran, penerimaan kas dan pengeluaran kas;
- f. evaluasi monitoring penatausahaan pengelolaan keuangan;
- g. menyiapkan, menyusun rencana pengembangan sistem dan prosedur akuntansi;
- h. membuat dan menyusun laporan kegiatan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

## Bagian Ketiga

Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda

## Pasal 10

- (1) Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam hal kewenangan dan pelayanan umum di bidang pemuda lingkup Pemberdayaan Dan Pengembangan Pemuda.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugasnya, Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda mempunyai fungsi :
- a. penyusunan program dan rencana kerja lingkup kepemudaan;
- b. penyusunan petunjuk teknis operasional bina prestasi dan pemberdayaan pemuda serta bina organisasi kepemudaan dan kemitraan;
- c. pelaksanaan lingkup bina prestasi dan pemberdayaan pemuda serta bina organisasi kepemudaan dan

- kemitraan; d. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup bina prestasi dan pemberdayaan pemuda serta bina organisasi kepemudaan dan kemitraan; dan
- (3) Seksi Sumber Daya, Peningkatan Wawasan dan Kapasitas Pemuda mempunyai tugas :
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas.
- a. menyusun bahan penetapan progam dan rencana kerja lingkup Sumber, Peningkatan Wawasan Dan Kapasitas Pemuda sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. menganalisa data untuk bahan kajian Sumber Daya, Peningkatan Wawasan Dan Kapasitas Pemuda;
- b. menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan program dan rencana kerja yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- d. membuat telaahan staf sebagai bahan pertimbangan dan perumusan kebijakan lingkup Sumber Peningkatan Wawasan Dan Kapasitas Pemuda;
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan;
- e. melakukan hubungan kerja fungsional dengan SKPD, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.
- a. menyusun rencana teknis operasional dan progam kerja
- (4) Seksi lnfrastruktur dan Kewirausahaan dan Peningkata.n Kreatifitas Pemuda mempunyai tugas :
- di bidang lnfrastruktur dan Kewirausahaan Dan Peningkatan Kreatifitas Pemuda sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. memeriksa data sebagai penyusunan bahan kebijakan Infrastruktur dan Kewirausahaan Dan Peningkatan Kreatifitas Pemuda;
- b. menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- d. menyusun dan menyiapkan bahan laporan basil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan lnfrastruktur dan Kewirausahaan Dan Peningkatan Kreatifitas Pemuda;
- f. menganalisa data untuk bahan kajian pengembangan Infrastruktur dan Kewirausahaan Dan Peningkatan Kreatifitas Pemuda;
- e. menyusun dan menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan Infrastruktur dan Kewirausahaan Dan Peningkatan Kreatifitas Pemuda;
- g. melaksanakan pengelolaan data dan dokumentasi Infrastruktur dan Kewirausahaan Dan Peningkatan Kreatifitas Pemuda;
- h. melaksanakan pemeliharaan dan pengelolaan lnfrastruktur dan Kewirausahaan Dan Peningkatan Kreatifitas Pemuda;
1. melaksanakan pengembangan dan kerja sama dengan instansi terkait dalam rangka pendayagunaan dan pengembangan lnfrastruktur dan Kewirausahaan Dan Peningkatan Kreatifi.tas Pemuda;

8

- J. membuat telaahan staf sebagai bahan kajian kebijakan umum di bidang lnfrastruktur dan Kewlrausahaan Dan Peningkatan Kreatifitas Pemuda;
- I. menyusun rencana pengadaan Infrastruktur dan Kewirausahaan Dan Peningkatan Kreatifitas Pemuda;
- k. memeriksa permohonan rekomendasi/ pemberian izin rencana pembangunan Infrastruktur dan kegiatan­ kegiatan Kewirausahaan Dan Peningkatan Kreatifitas Pemuda sesuai dengan kewenangannya;
- m. melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana kepemudaan;
- o. menyusun Standard Operational Procedure (SOP) pemanfaatan Infrastruktur dan Kewirausahaan Dan Peningkatan Kreatifitas Pemuda;
- n. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengelolaan Infrastruktur dan Kewirausahaan Dan Peningkatan Kreatifitas Pemuda;
- p. melakukan hubungan kerja fungsional dengan Slq&gt;D, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
- r. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.
- q. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program Seksi Infrastruktur dan Kewirausahaan Dan Peningkatan Kreatifitas Pemuda pertanggungjawaban kepada atasan.
- (5) Seksi Organisasi Kepemudaan, Kepramukaan dan Kemitraan pemuda mempunyai tugas:
11. di lingkup Organisasi Kepemudaan, Kepramukaan dan Kemitraan Pemuda sebagai pedoman pelaksanaan tugas; b. menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai
- a. menyusun rencana teknis operasional dan progam kerja
13. dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- c. memeriksa data sebagai penyusunan bahan kebijakan Organisasi Kepemudaan, Kepramukaan dan Kemitraan Pernuda;
- e. menyusun dan menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan Organisasi Kepemudaan, Kepramukaan dan Kemitraan Pemuda;
- d. menyusun dan menyiapkan bahan laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan, dan Kemitraan Pemuda;
- f. menganalisa data untuk bahan kajian pengembangan Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan dan Kemitraan Pemuda;
- h. membuat telaahan staf sebagai bahan kajian kebijakan umum di bidang Seksi Organisasi Kepemudaan, Kepramukaan dan Kemitraan Pemuda;
- g. melaksanakan pembinaan terhadap Organisasi Kepemudaan, Kepramukaan dan Kemitraan Pemuda;
1. melakukan hubungan kerja fungsional dengan SKPD, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
- J. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai (ertanggungjawaban. kepada atasan; ·
- k. melaksanakan pengaturan standarisasi, akreditasi dan sertifikasi organisasi kepemudaan; dan

- f. menganalisa data untuk bahan kajian pengembangan Kemitraan Dan Penghargaan Olahraga, Standarlsasi dan Infrastruktur Olahraga;
- h. melaksanakan pengelolaan data dan dokumentasi kemitraanm penghargaan olahraga, sarana dan prasarana keolahragaan;
- g. melaksanakan kegiatan Kemitraan Dan Penghargaan Olahraga, Standarisasi dan pembangunan Infrastruktur Olahraga serta pemeliharaan dan pengelolaannya;
1. menganalisa data untuk bahan kajian pengembangan Kemitraan Dan Penghargaan Olahraga, Standarisasi dan Infrastruktur Olahraga;
- J. mengembangkan dan meningkatkan kwalitas dan kwantitas sarana dan prasarana keolahragaan;
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

## Bagian kelima

## Pasal 13

Bidang, Sub Bagian, Seksi dipimpin oleh seorang Kepala.

## BABV JABATAN PERANGKAT DAERAH

## Pasal 14

- 1) Kepala Dinas merupakan jabatan eselon llb atau jabatan pimpinan tinggi pratama;
- 2) Sekretaris Dinas merupakan jabatan struktural eselon Ula atau jabatan administrator;
- 3) Kepala Bidang pada Dinas Daerah merupakan jabatan struktural eselon lllb atau jabatan administrator;
- 4) Kepala Subbagian, Kepala Seksi pada Dinas Daerah, merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas;

## Pasal 15

Selain jabatan pada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, pada Perangkat Daerah terdapat jabatan pelaksana adan jabatan fungsional.

## BAB VI TATA KERJA

## Pasal 16

- ( 1 ) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing; · ·
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara


-

Ditetapkan di Ratahan pada tanggal 2.. 1 tJoVeV\ilf&gt;12,r

20}6

BUPATIMINAHASATENGGARA{

\

�

--�s------

JAMES SUMENDAP

Diundangkan di Ratahan

Pada tanggal ;\_ I lbVeti\.fiber--

2016

SEKRETARIS DAERAII KABUPATEN MIN,:GGARA


FARRY FREYKE LIWE

BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASATENGGARA TAHUN 2016 NOMOR 3�2-

1

1

0

1

1

:

1

r

�

�

�

�