PERATURAN BUPATI RI Nomor 43 Tahun 2014 tentang PEDOMAN UMUM DA.IT PEI{ETAPAIT RINCIAI{ ALOI(ASI DAI{A DESA SETIAP DESA KABT'PATEI{ TULI'ITGAGUITG TAHUI{ ANGGARAN 2017 DENGAN RAHMAT TUHAIT YAI{G MAIIA F,SA BI'PATI TT'LUNGAGT'I{G, - 4. bahwa untuk melalsanakan ketentuan (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
-
BI'PATI TULUITGAGTTITG PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAJS BI'PATI TULUI{GAGT'ITG
I{OMOR 1 TAHI'N 2017 TENTANG
PEDOMAN UMUM DA.IT PEI{ETAPAIT RINCIAI{ ALOI(ASI DAI{A DESA SETIAP DESA KABT'PATEI{ TULI'ITGAGUITG TAHUI{ ANGGARAN 2017
DENGAN RAHMAT TUHAIT YAI{G MAIIA F,SA
BI'PATI TT'LUNGAGT'I{G,
- 4. bahwa untuk melalsanakan ketentuan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, maka Pemerintah Kabupaten Tulungagung mengalokasikan €rnggaran untuk Alokasi Dana Desa (ADD) dalam APBD Kabupaten Tulungagung;
- bahwa ADD dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat, sehingga perlu disusun pedoman umum pengelolaan ADD; b.
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Pedoman Umum dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa setiap Desa Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2017 yang dituangkan dalam Peraturan Bupati; C.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5995); 1.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 2.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia 3.
2
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2006 Nomor 3 Seri D);
8. Peraturan Daerah Kabupaten T\rlungagung Nomor 6 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (kmbaran Daerah Kabupaten T\rlungagung Tahun 2006 Nomor 05 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ttrlungagung Nomor fO Tahun 2006 tentang kmbaga Kemasyarakatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2006 Nomor O9 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten T\rlungagung Tahun 2010 Nomor 01 Seri B), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 17 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 04 Seri C);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Iembaran Daerah Kabupaten T\rlungagung Tahun 2015 Nomor 4 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten T[rlungagung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Bagian Desa Dari Hasil Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2O16 Nomor 4 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten T\rlungagung Nomor 22 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2Ol7 {Lembaran Daerah Kabupaten T\rlungagung Tahun 2016 Nomor 3 Seri A);
,..
Menetapkan
3
14. Peraturan Bupati T\rlungagung Nomor T6 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2OLT (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 76);
MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN ANGGARAN 2017.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal I
Pasal 2
Prinsip-prinsip pengelolaan Keuangan ADD adalah :
- a. pengelolaan keuangan ADD adalah merupakan bagran yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dan dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- b. seluruh kegiatan yang didanai dari ADD harus direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di desa;
- c. rencana kegiatan yang akan dilaksanakan dengan dana ADD harus disusun tersendiri dalam bentuk DpA yang mencakup rencana anggaran yang dibutuhkan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan sesuai kebutuhan masyarakat secara menyeluruh dengan mempertimbangkan skala prioritas, sasaran, manfaat dan dampalnya bagi masyarakat; dan
- d. seluruh kegiatan dilaksanakan dengan menggunakan prinsip efisien, efektif, terarah, dan terkendali serta harus dapat dipertanggungiawabkan secara administrasi, teknis. dan hukum.
BAB III - SUMBERKEUANGAN ADD pasal 3
Pasal 3
Sumber Keuangan ADD berasal dari Dana perimbangan yang
- diterima Pemerintah Daerah dalam Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
BAB III - SUMBERKEUANGAN ADD pasal 3
Pasal 4
Penggunaan dana ADD merupakan bagran penjabaran dari ApBDes yang mengacu pada RPJM Desa dan RKp Desa.
BAB III - SUMBERKEUANGAN ADD pasal 3
Pasal 5
- (i) ADD sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 diberikan langsung kepada desa dengan mempertimbangkan azas pemerataan dan azas keadilan yang dialokasikan pada 257 desa dengan penggunaan untuk :
- a. Bidang Penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa; dan
- b. Bidang Pelaksanaan pembangunan Desa;
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa;
6
- (2) Disamping penganggaran ADD untuk penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mengalokasikan Tambahan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa kepada desa :
- a. TPKPD bagi bekas tanah perdikan; dan
- b. TPKPD bagi desapegunungan.
4. Besaran dana ADD setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam l,ampiran II Peraturan Bupati ini. (3)
5. Lokasi dan besaran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati. (4)
BAB III - SUMBERKEUANGAN ADD pasal 3
Pasal 6
- Siltap Kepala Desa dan Perangka Desa dianggarkan dalam APBDes yang bersumber dari ADD. (1)
- Pengalokasian ADD untuk Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa menggunakan perhitungan sebagai berikut : (21
- a. ADD yang berjumlah sampai dengan Rp. 50O.000.000,0O (lima ratus juta rupiah) digunakan paling banyak 6oolo (enam puluh perseratus);
- b. ADD yang berjumlah lebih Rp. 5OO.OOO.0OO,OO (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 700.000.00O,OO (tujuh ratus juta rupiah) digunakan antara Rp. 30O.OOO.OO0,O0 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 50% (lima puluh per seratus);
- c. ADD yang berjumlah lebih Rp. 700.000.O0O,0O (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 9O0.0O0.OOO,O0 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp. 350.O0O.O0O,OO (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 40% (empat puluh perseratus); dan
- d. ADD yang bedumlah lebih dari Rp. 9OO.0O0.OO0,O0 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp. 360.OOO.OOO,OO (tiga ratus enam puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 3O% (tiga puluh perseratus).
- Bagi desa yang kebutuhan alokasi dana Siltap melebihi batas maksimal sebagimana dimaksud pada ayat (2) kekurangan dana siltap dialokasikan dari ADD dengan nama APPD. (3)
BAB III - SUMBERKEUANGAN ADD pasal 3
Pasal 7
- Besaran Siltap bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa ditetapkan sebagai berikut : (1)
- a. Kepala Desa sebesar Rp. 2.900.00,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
- b. Sekretaris Desa sebesar Rp. 2.117.000,00 (dua juta seratus tujuh belas ribu rupiah) atau 7 3o/o (tujuh puluh tiga persen) dari penghasilan tetap Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
N.?
- c. Perangkat Desa selain Sekretaris Desa sebesar Rp. 1.595.OO0,O0 (satu juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) atau 55% (lima puluh lima persen) dari siltap Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a.
2. (21 Besaran Siltap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dialokasikan untuk Sekretaris Desa non PNS.
- (3) Penerimaan Siltap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterimakan bagr yang masih berstatus Kepala Desa maupun Pj. Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai aturan yang berlaku.
- (4) Besaran Siltap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.
BAB III - SUMBERKEUANGAN ADD pasal 3
Pasal 8
- (1) Besaran APPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) sama dengan alokasi Siltap perangkat desa yang diterima setiap bulan, tidak termasuk sekretaris desa.
2. (21 Penerimaan APPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterimakan bagr yang masih berstatus menjadi Perangkat Desa sesuai aturan yang berlaku.
- (3) Besaran APPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.
BAB III - SUMBERKEUANGAN ADD pasal 3
Pasal 9
- (1) Besaran TPKPD bagi tanah bekas perdikan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a ditetapkan sebagai berikut:
- a. Kepala Desa sebesar Rp. 9OO.OOO,O0 (sembilan ratus ribu rupiah);
- b. Sekretaris Desa Non PNS sebesar Rp. 8OO.OOO,O0 (delapan ratus ribu rupiah); dan
- c. Perangkat Desa sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).
5. {21 Besaran TPKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.
BAB III - SUMBERKEUANGAN ADD pasal 3
Pasal 10
- (1) Besaran TPKPD bagi desa pegunungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b ditetapkan sebagai berikut :
- a. Kepala Desa sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- b. Sekretaris Desa Non PNS sebesar Rp. 2OO.OOO,OO (dua ratus ribu rupiah); dan
- c. Perangkat Desa sebesar Rp. 150.000,00 (serahrs lima puluh ribu rupiah).
5. (21 Besaran TPKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan KePala Desa.
-/
- (1) Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa dan Insentif Ketua Rukun Tetangga serta Ketua Rukun Warga dianggarkan dalam APBDes dapat dialokasikan dari ADD, dengan menyesuaikan pagu ADD yang diterima Desa.
2. (21 Tunjangan BPD, dialokasikan setiap bulan maksimal sebesar :
- a. Ketua sebesar Rp. 225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- b. Wakil Ketua dan Sekretaris sebesar Rp. 215.000'00 (dua ratus lima belas ribu rupiah); dan
- c. Anggota sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
6. Insentif Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga, didokasikan per bulan maksimal sebesar : (3)
- a. Ketua RT sebesar Rp. 125'000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah); dan
- b. Ketua RW sebesar Rp. 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah).
9. Insentif Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima oleh Ketua RT dan Ketua RW yang digunakan untuk operasional kegiatan RT dan RW. (4)
10. Besaran Tunjangan BPD dan Insentif Ketua RT dan Ketua RW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan KePala Desa. (s)
BAB III - SUMBERKEUANGAN ADD pasal 3
Pasal 12
- Kepala Desa dan Perangkat Desa wajib terddtar sebagai peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan' (1)
- Iuran BPJS Kesehatan sebesar 5olo (lima persen) dari jumlah penerimaan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa atau APPD' {21
- Iuran BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar 4oh (e'rrrpat persen) dianggarkal dalam ADD' 1% (satu persen) ditanggung Kepala Desa dan Perangkat Desa' (3)
- Iuran BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bag! PNS, anggota TNI/POLRI dan Pensiunan yang menjabat Kepala Desa dan Sekretaris Desa. (4)
- Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang suami/ istrinya Kepala Desa, Perangkat Desa, PNS, TNI/POLRI dan Pensiunan Wajib terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. (s)
- Alokasi besaran dana iuran BPJS Kesehatan sebtgaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa. (6)
BAB V - AZAS DAN PENENTUAN VARIABEL Pasal 13
Pasal 13
- (1) Pengalokasian ADD menggunakan azaLs meratz- dan proporsional'
- {21 Az.as yang digunakan sebagaimana pada ayat (1) terdiri dari :
- a. Pagu Alokasi Dasar dialokasikan sebesar 7oo/o dari pagu ADD setelah dikurangi APPD dan TPKPD dibagi secara merata; dan
- b. Pagu Alokasi Bagian Formula dialokasikan sebesar 3O% dari pagu ADD setelah dikurangi APPD dan TPKPD dibagi secara proporsional
BAB V - AZAS DAN PENENTUAN VARIABEL Pasal 13
Pasal 14
- (1) Jenis data variabel yang menjadi dasar perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b adalah :
- a. jumlah penduduk;
- b. angka kemiskinan;
- c. luas wilayah;
- d. indeks kesulitan geografis;
- e. jumlah kepala desa dan perangkat desa;
- f. jumlah BPD; dan
- g. jumlah RT dan RW.
9. (21 Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Badan Pusat Statistik dan SKPD terkait.
- (3) Data variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan bobot variabel sebagai berikut :
- a. jumlah penduduk dengan bobot variabel 25o/o (dua puluh lima persen);
- b. angka kemiskinan dengan bobot variabel 2Ao/o (dua puluh persen);
- c. luas wilayah dengan bobot variabel 15% (lima belas persen);
- d. indeks kesulitan geografis dengan bobot variabel 15% (lima belas persen);
- e. jumlah kepala desa dan perangkat desa dengan bobot variabel 15% (lima belas Persen);
- f. jumlah BPD dengan bobot variabel 5% (lima persen)
- g. jumlah RT dan RW dengan bobot variabel 5% (lima persen)
- (4) Hasil perhitungan ADD per desa dibulatkan 5 (lima) digit dari belakang, untuk sisa pembulatan dialokasikan pada desa yang menerima ADD terendah.
BAB V - AZAS DAN PENENTUAN VARIABEL Pasal 13
Pasal 15
Rumus Penetapan pembagian ADD untuk masing-masing desa sebagai berikut :
ADD = AD +ABF
Keterangan :
AD = Alokasi Dasar 7Oo/" dibagi Merata
ABF = Alokasi Bagran Formula 3Oo/o dibagi Proporsional
ft.F
ABF = (O,25 zZtl + (O,2O x Z2l + l0,l5 t7.31 + 1O,15 x 7Al +IO,LS *, ZSI + (O,5 *Z6l + lO,5 + ZTll x {3Oo/o x Pagu ADDf
Keterangan:
- ABF = Dana Desa setiap Desa yang dihitung
BAB V - AZAS DAN PENENTUAN VARIABEL Pasal 13
Pasal 17
- (1) Penyaluran ADD dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa
- (2) Kepala Desa melalui camat mengajukan permohonan penyaluran dana ADD kepada Bupati.
- (3) Pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diverifikasi oleh Camat untuk selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui DPMD.
- (4) DPMD menyiapkan persyaratan pencairan dana ADD ke Bendahara Umum Daerah Kabupaten Tulungagung.
- (s) Penyaluran ADD dilakukan oleh Bendahara pengeluaran DpMD kepada Rekening Kas Desa.
- (6) Pencairan dana ADD dilaksanakan oleh Bendahara Desa dan Kepala Desa dengan surat pemberitahuan dari Camat, dikecualikan Siltap, APPD, TPKPD dan Iuran BpJS Kesehatan.
BAB V - AZAS DAN PENENTUAN VARIABEL Pasal 13
Pasal 18
- Pengajuan dana ADD dapat dilakukan apabila Kepala Desa sudah: (1)
- a. menetapkan Peraturan Desa tentang ApBDes untuk tahun anggaran berjalan dan disampaikan ke Bupati; dan
- Pengajuan dana ADD sebagimana dimaksud pada ayat (l) dikecualikan untuk dana penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, APPD, TpKpD dan Iuran BpJS Kesehatan yang disalurkan setiap bulan. {2)
- b. melaporkan realisasi penggunaan ADD tahun sebelumnya.
- Penyaluran ADD untuk dana kegiatan dilaksanakan setiap triwulan
BAB V - AZAS DAN PENENTUAN VARIABEL Pasal 13
Pasal 19
Pengelolaan keuangan desa dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa I (satu) tahun anggaran terhitung mulai I Januari sampai dengan tanggat 3l Desember pada tahun anggaran beq'alan.
BAB V - AZAS DAN PENENTUAN VARIABEL Pasal 13
Pasal 20
- Pengelolaan dana ADD dilakukan oleh Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengeloraan keuangan desa dibantu oleh PTPKD. (1)
- PIPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (l) berasal dari unsur Perangkat Desa, terdiri dari: (21
- b. Kepala Seksi/Urusan; dan
- a. Sekretaris Desa:
- c. Bendahara.
- Pengelolaan dana ADD yang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa dilaksanakan oleh Tim pengelola Kegiatan (TpK), mengacu pada Peraturan Bupati tentang pedoman Tata cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa. (3)
A
,A
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN
BAB VIII - Pasal 21
Pasal 21
- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban ADD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat verifikasi dari Sekretaris Desa atas kebenaran material yarrg timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban ApBDes tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDes ditetapkan menjadi peraturan desa.
- (4) Pengeluaran kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan untuk belanja yang mengikat siltap, AppD, TpKpD dan Iuran BPJS Kesehatan, dengan menggunakan peraturan Kepala Desa.
- (5) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (pph) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara/daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (6) Pengelolaan dana ADD yang berkaitan dengan pengadaan barang / iasa dilaksanakan oleh Tim pengelola Kegiatan (TpK), mengacu pada Peraturan Bupati tentang pedoman Tata cara Pengadaan Barang/ Jasa di Desa.
- (7) Bendahara desa wajib mempertanggungiawabkan uang melalui laporan pertanggungiawaban.
8. l.a.poran pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. (8)
9. la'poran pertanggungiawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (7) untuk bendel kedua disampaikan setiap bulan kepada camat sebagai arsip di Kecamatan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. (e)
BAB VIII - Pasal 21
Pasal 22
- (1) Kepala Desa menyampaikan raporan ADD yang telah diinventarisasi kelengkapannya oleh camat kepada Bupati melalui DPMD.
- (2) Jenis dan tata cara penyampaian laporan pelaksanan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum datam I"ampiran I Peraturan Bupati ini.
fl.7
BAB IX - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 23
- (1) Bupati dan Camat melakukan pembinaan dan pengawasan dalam perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan.
- (2) Pembinaan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memfasilitasi Pedoman Umum dan Penetapan Rincian ADD setiap Desa, Petunjuk teknis, pemantauan/monitoring, dan evaluasi.
- (3) Pembinaan dari Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dengan pengendalian, pendampingan selama proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungiawaban dan pelaporan.
- (4) Bupati dan Camat dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada Tim Pembina Tingkat Kabupaten dan Tim Pengendali Tingkat Kecamatan.
- (6) Tim Pengendali Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (5) Tim Pembina Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati-
- (7) Susunan dan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) tercantum dalam tampiran I Peraturan Bupati ini'
- (8) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten T\rlungagung.
BAB X - KETENTUAN SANKSI Pasal 24
Pasal 24
- Bupati menunda penyaluran ADD dalam hal kepala desa tidak menyampaikan APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan ADD triwulan tahun sebelumnYa. (1)
- Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan disampaikannya APBDesa dan /atau laporan realisasi penggunaan ADD triwulan tahun sebelumnya' (21
- Bupati mengurangi penyaluran ADD dalam hal ditemukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SILPA tidak wajar. (3)
- SILPA ADD yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa Sisa ADD yang melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari ADD yang diterima Desa. (4)
- Bagi pelaksana kegiatan yang terbukti melakukan penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan yang didanai dari dana ADD' akan dilakukan tindakan hukum sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku. (s)
BAB X - KETENTUAN SANKSI Pasal 24
Pasal 25
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orErng mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di T\rlungagung pada tanggal ) Janwali 2Ol7 A It

Penandatangan: BUPATI TULUNGAGUNG, SYAHRI MULYO di Tulungagung 3 Januari 2017 DAERAH pada IT. ItrDRA FAUZT. Hil Pembina Utama Madya NrP. 19590919 199003 1006 Berita Daerah Kabupaten T\rlungagung Tahun 2017 Nomor 1

Penandatangan: LAMPIRANI : PERATURANBUPATITULUNGAGUNG NOMOR : 1TAHUN2017 TANGGAL : 3JANUARI 2017 ## PEDOMA.IT UMUM AIT'XASI DANA DESA KABUPATEIY TT'LUI{GAGUI|G TAIIT'IT ANGGARAIT 2017 ## LATAR BEI.AI(AI|G I Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa menuju tercapainya otonomi desa, perlu diupayakan suatu langkah untuk menata sistem pemerintahan desa yang mampu mengelola, menggali dan menggerakkan seluruh potensi yang ada di masyarakat untuk mencapai kemandirian desa. Salah satu langkah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah adalah dengan memberikan ADD sebagai salah satu sumber pendapatan desa. Dengan adanya ADD diharapkan Pemerintah Desa mampu mengatur, merencanakan, melaksanakan dan membiayai keperluankeperluan di desa dan terus berupaya meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat. ## UAKSUD DAX TUJUAN ## A. Makrud ADD merupakan dana yang dialokasikan Pemerintah Daerah untuk Desa, yang bersumber dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. ## B. TrrJuan 1. Meningkatkan kinerja Perangkat Pemerintah Desa, penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyaralatan, dan pemberdayaan masyarakat sesuai kewenangannya. 2. Meningkatkan kemampuan BPD dan Lembaga Kemasyarakatan di desa dalam perenczrnaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa. 4. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat. 3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa. ## ilI. PEIfqiUIfAAN DAI|A Pengunaan ADD diarahkan pada peningkatan kinerja pemerintah desa serta kegiatan-kegiatan skala prioritas untuk kepentingan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat dengan memperhitungkan kecukupan anggaran dan kegiatan yang berkelanjutan (tahun pertama, kedua dan seterusnya), penggunaan kegiatan ADD merupakan belanja yang ada dalam APBDesa, sehingga poin-poin kegiatan yang ada di ADD disesuaikan dengan kode rekening yang ada dalam ApBDesa, dan penggunaannya mengacu pada RPJM Desa dan RKp Desa. ## 1. BIDAITG PEITTELEI{(X}ARAAI{ PEilERINTAHAN DESA - a. penetapan dan penegasan batas Desa; - c. penyusunan tata ruang Desa; - b. pendataan Desa; - d. penyelenggaraan musyawarah Desa; - f. penyelenggaraanperencanaanDesa; - e. pengelolaan Informasi Desa; - g. penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa; - i. pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa; dan - h. penyelenggaraan keq'a sama antar Desa;

Penandatangan: - j. kegiatan lain sesuai kondisi desa (Penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa, APPD, TPKPD, T\rnjangan dan Operasional BPD, insentif RT dan RW, Operasional pemerintahan, dan lainJain). ## 2. BIDANG PELAI{SAIYAAI{ PEUBANGT'NAN DESA - a. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan desa antara lain : - l. tambatan perahu; 2. jalan pemukiman; 3. jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian; 5. lingkungan permukiman masyarakat Desa; dan 4. pembangkit listrik tenaga terbarukan; 6. infrastruktur Desa lainnya sesuai kondisi Desa. - b. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan dan prasarana kesehatan antara lain : 1. air bersih berskala desa; 3. pelayanan kesehatan Desa seperti posyandu; dan 2. sanitasi Lingkungan; 4. sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi Desa. - c. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain : 1. taman bacaan masyaralat Desa; 2. pendidikan anak usia dini; 4. pengembangan dan pembinaan sanggar seni; dan 3. balai pelatihan / kegiatan belajar masyarakat; 5. sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai kondisi desa. - d. pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasaraan ekonomi : 1. pasar Desa; 3. penguatan permodalan BUM Desa; 2. pembentukan dan pengembangan BUM Desa; 4. pembibitan tanaman pangan; 6. lumbung Desa; 5. penggilingan padi; 7. pengelolaan usaha hutan Desa; 9. tempat pelelangan ikan; dan 8. kolam ikan dan pembenihan ikan; 10. sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi Desa. rv/F - e. pelestarian lingkungan hidup antara lain : 2. pembuatan terasiring; 1. penghijauan; 3. perlindungan mata air; dan 4. kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa. ## 3. BIDAJTG PEMBII|AAI| ITTMASYARAIIA'TAN DESA - b. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban; - a. pembinaan lembaga kemasyarakatan; - c. pembinaan Kerukunan umat beragama; - e. pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat; dan - d. pengadaan Sarana dan prasarana olah raga; - f. kegiatan lain sesuai kondisi Desa. ## 4. BIDAJIG PEMBERDAYAAIT MASYARAKAT DESA - b. pelatihan teknologi tepat guna; - a. pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan;

Penandatangan: - c. pendidikan, pelatihan dan penlrrluhan bagi Kepala Desa, perangkat Desa dan BPD; dan 1. kader pemberdayaan masyarakat Desa; - d. peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain : 2. kelompok usaha ekonomi produktif; 4. kelompok tani; 3. kelompok perempuan; 5. kelompok masyarakat miskin; 7. kelompok pengrajin; 6. kelompok nelayan; 8. kelompok pemerhati dan perlindungan anak; 9. kelompok pemuda; dan 10. kelompok lain sesuai kondisi Desa. ## IV. I(ETEIYTUAITPEI{GGUIYAAI{ Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan dana ADD adalah :

Penandatangan: - b. alokasi besaran dana luran BPJS Kesehatan setiap bulan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa;

Penandatangan: - a. belanja Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa, AppD, TpKpD besaran dan alokasinya setiap bulan berdasarkan peraturan Bupati yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Kepala Desa;

Penandatangan: - c. tunjangan BPD, insentif Ketua RT/RW, besaran dan alokasinya setiap bulan berdasarkan Peraturan Bupati yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Kepala Desa; - e. kegiatan pengadaan barang/jasa khusus infrastruktur dilaksanakan oleh TPK yang dikendalikan oleh pelaksana Kegiatan; - d. sumber dana ADD datam APBDesa dijabarkan tersendiri dalam DpA; - f. sisa dana dalam satu tahun anggaran yang tidak bisa di pertanggungiawabkan dimasukkan dalam ApBDesa tahun yang akan datang dalam bentuk SILpA (sisa lebih perhitungan anggaran); - g. jenis kegiatan sama y€rng berlokasi di beberapa titik harus dijadikan dalam satu kegiatan atau satu kode rekening; - kegiatan ADD tidak boleh dijadikan satu/digabung/tumpang tindih dengan kegiatan dari program/sumber dana yang lain dalam bentuk dana; h. - kegiatan yang bersifat pembangunan bertahap (multi gear$ agar dialokasikan dari salah satu sumber dana yang sama dalam setiap tahunnya; 1 - j. ADD tidak boleh digunakan untuk kegiatan politik praktis, kegiatan yang melawan hukum dan tidak tumpang tindih dengan sumber €rnggaran yang lain; dan - k. penggunaan ADD dapat digunakan untuk kegiatan sosial bag masvarakat miskin. ## SUST'I|AN TIM KEGIATAI{ ADD v. 1. Tim Pembina Tingkat Kabupaten terdiri dari para pejabat di lingkup Pemerintah Daerah, dengan susunan sebagai berikut : ## A. Ttr PEMBIICATINGKAT KABT'PATEI{ - a. Pembina I dan Pembina II:

Penandatangan: - c. Wakil Ketua I; - b. Ketua;

Penandatangan: - d. wakil Ketua II:

Penandatangan: - f. Wakil Sekretaris: dan

Penandatangan: - e. Sekretaris; - g. Anggota. 2. Adapun Tim Pembina Tingkat Kabupaten mempunyai tugas sebagai berikut : - a. membuat, merumuskan dan menetapkan kebijakan-kebijakan. - b. mengadakan sosialisasi/desiminasi secara luas setiap kebljakan, data dan informasi; - c. melaksanakan koordinasi, memberikan pembinaan dan bimbingan teknis kepada Tim Pengendali Tingkat Kecamatan dan Tim Pelaksana Tingkat Desa; - d. melakukan verifikasi terhadap Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA); - e. memberikan pelatihan/orientasi kepada Tim Pelaksana Tingkat Desa; - f. melakukan kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan bersama Tim Pengendali Tingkat Kecamatan dalam setiap proses tahapan; - g. melakukan fasilitasi pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat dan pihak lainnya; dan

Penandatangan: - h. memberikan laporan kemajuan pengelolaan Program/ Sumber Dana oleh Desa kepada Bupati. ## B. TIM PENGEI{DALI TII{GKAT KECA.UA'IAN - l. Tim Pengendali Tingkat Kecamatan terdiri dari para pejabat di lingkup Kecamatan, dengan susunan sebagai berikut : - a. Penanggungiawab;

Penandatangan: - c. Sekretaris; dan - b. Ketua; - d. Anggota. 2. Adapun Tim Pengendali Tingkat Kecamatan mempunyai tugas sebagai berikut : 2. a, melaksanakan pengendalian teknis perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungiawaban kepada Tim Pelaksana Tingkat Desa; - b. melaksanakan inventarisasi kelengkapan pengajuan rencalra kegiatan beserta anggarannya yang tertuang dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA); - c. melaksanakan inventarisasi kelengkapan pengajuan pencairan dan laporan realisasi penggunaan dana; - d. melakukan pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan di desa; - e. mengkoordinir, menghimpun, merekapitulasi dan melaporkan laporan dari Tim Pelaksana Desa secara berkala kepada Tim Pembina Tingkat Kabupaten; - f. menyelesaikan permasalahan yang timbul di wilayahnya dan melaporkan hasilnya kepada Tim Pembina Tingkat Kabupaten; dan - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Tim Pembina Tingkat Kabupaten. ## C. TIM PEL,AI(SANA TINGKAT DESA Tim pelaksana ADD Tingkat Desa, merupakan bagran dari tim pengelola APBDes yang terdiri dari :

Penandatangan: - l. Kepala Desa; dan

Penandatangan: 2. PTPKD, terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Seksi/Urusan dan Bendahara. Susunan dan tugas Tim Pelaksana ADD sebagai berikut : ## 1. Pemegang Kekuaraan

Penandatangan: Dijabat oleh Kepala Desa yang mempunyai tugas : - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan ADD yang merupakan bagian dari APBDesa; - b. menetapkan PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa); - c. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam ADD yang merupakan bagian dari APBDesa; dan - d. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban ADD yang merupakan bagian beban APBDesa. ## 2. Koordlnator Pelaksana Teknls

Penandatangan: Diiabat oleh Sekretaris Desa yang mempunyai tugas : - a. menJrusun dan melaksanakan kebijakan Pengelolaan ADD yang merupakan bagian dari APBDesa; - b. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan ADD yang telah ditetapkan dalam APBDesa.; - c. menyusun pelaporan dan pertanggungiawaban pelaksanaan ADD yang merupakan bqgian dari APBDesa; dan - d. melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran ADD yang merupakan bagran dari APBDesa. rk/ ,^. ## 3. Pelakrana Keglatan

Penandatangan: Dijabat oleh Kepala Seksi/Kaur yang mempunyai tugas : - a, menJrusun rancangan pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggungiawabnya;

Penetapan: - b. melakukan kegiatan ADD dan/bersama lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa; - c. melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan; - d. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;

Penandatangan: - e. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada kepala desa; dan - f. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan. ## 4. Bendahara Dijabat oleh staf pada Seksi/Kaur Keuangan yang mempunyai tugas: - a. menerima pendapatan asli desa, pendapatan transfer dan pendapatan lain-lain; - b. menyimpan / memegang dana yang akan digunakan untuk kegiatan dalam ADD yang merupakan bagian dari APBDes; - b. menyetorkan/membayar sesuai dengan pelaksanaan kegiatan ADD yang ada di APBDes; - c. menatausahaan dan mempertanggungiawabkan pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan desa kegiatan ADD dalam APBDeS;

Penandatangan: - d. melaporkan pertanggungiawaban dana-dana dalam ADD yang merupakan bagran dari APBDes kepada Kepala Desa; dan - e. membantu menyusun laporan dan pertanggungiawaban pelaksanaan ADD yang merupakan bagian dari APBDes ; - f. melaksanakan pemungutan dan penyetoran pajak ke rekening kas negara/ daerah sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku. ## -VI. UEKANISUE PEITTALURAN DANA 1. Tribulan I pada bulan Januari, Pebruari, Maret sebesar 25o/o (dloa puluh lima perseratus). - A. Mekanisme penyaluran Kegiatan ADD pelaksanaannya mengacu prosedur pencairan dana APBD yang dilakukan secara bertahap/tribulan : 2. Tribulan II pada bulan April, Mei, Juni sebesar 3O% (tiga puluh perseratus). 3. Tribulan III pada bulan Juli, Agustus, September sebesar 35% (tiga puluh lima perseratus). 4. Tribulan IV pada bulan Olrtober, Nopember, Desember sebesar l07o (sepuluh perseratus).

Penandatangan: - B. Penyaluran ADD Tribulan I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan: 2. laporan realisasi penggunaan ADD tahun sebelumnya. - l. APBDes Tahun bedalan; dan fh /F

Penandatangan: - c. Penyaluran Tribulan II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan : - l. laporan realisasi penggunaan ADD tribulan I;

Penandatangan: 3. dilaporkan ke Bupati paling lambat tanggal 10 bulan April. 2. tribulan I telah digunakan 70olo (tujuh puluh perseratus); dan

Penandatangan: - D. Penyaluran Tribulan III dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan : - l. laporan realisasi penggunaan ADD tribulan I dan II;

Penandatangan: 3. dilaporkan ke Bupati paling lambat tanggal 1O bulan Juli. 2. tribulan I dan II telah digunakan 70olo (tujuh puluh perseratus); dan

Penandatangan: - E. Penyaluran Tribulan IV dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan : 1. laporan realisasi penggunaan ADD tribulan I, II dan III; 2. tribulan I, Il dan III telah digunakan 70% (tujuh puluh perseratus); dan

Penandatangan: 3. dilaporkan ke Bupati paling lambat tanggal l0 bulan Oktober. 13. Laporan tribulan keempat dilaporkan paling lambat tanggal l0 bulan Januari tahun berikutnya F.

Penandatangan: 14. Penyaluran untuk belanja pegawai yang mengikat yang ditetapkan dengan peraturan kepala desa, diajukan pencairan setiap bulan, tanpa persyaratan penetapan peraturan APBDesa, diantaranya belanja Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, APPD, TPKPD dan Premi BPJS Kesehatan. G.

Penandatangan: 15. Penyaluran ADD dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD), dengan kelengkapan administrasi pengajuan pencairan yang dihimpun dan diinventarisasi oleh Kecamatan untuk disampaikan ke Bupati melalui DPMD dan selanjutnya diajukan ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebagai dasar pencairan Bendahara Pengeluaran DPMD kepada Rekening Kas Desa pada bank yang telah ditunjuk. H.

Penandatangan: 16. Pencairan dari Rekening Kas Desa dilakukan oleh Bendahara desa dan Kepala Desa, untuk penyaluran setiap tribulan dengan surat pemberitahuan pencairan dari Camat setempat, sedangkan penyaluran setiap bulan tanpa mengunakan surat pemberitahuan pencairan dari Camat. 17. Sehubungan dengan penyaluran dana dan penyetoran Pajak dari dana ADD, Bendahara Desa diwajibkan membuka Rekening di Bank yang telah ditunjuk dan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). J. ## PELAPORAIT VII.

Penandatangan: - A. Jenis laporan dalam kegiatan kepada Bupati melalui Dinas Kabupaten Tulungagung, yaitu : Alokasi Dana Desa yang dilaporkan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1. Laporan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA); 3. laporan Perkembangan Penerimaan dan Pengeluaran ADD. 2. laporan Realisasi Penggunaan ADD; dan - B. I-a.poran Dokumen Pelaksanaan Anggaran dilaporkan paling lambat 3 (tiga) minggu setelah penetapan APBDesa. - c. Laporan realisasi pengunaan ADD dilakukan setiap tribulan secara komulatif. - l. tribulan I paling lambat tanggal 10 bulan April; 3. tribulan III paling lambat tanggal 10 bulan Oktober; dan 2. tribulan II paling lambat tanggal l0 bulan Juli; 4. tribulan IV paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun berikutnya. - D. Laporan Perkembangan Penerimaan dan Pengeluaran ADD dilakukan seiap bulan untuk desa paling lambat tanggal 8 bulan berikutnya dilaporkan ke Kecamatan, sedangkan Rekapitulasi perkembangan Penerimaan dan Pengeluaran ADD dari Kecamatan ke Kabupaten paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. - E. Laporan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), laporan Realisasi Penggunaan ADD dan Laporan Perkembangan Penerimaan dan Pengeluaran ADD blangko format tercantum dalam petunjuk teknis ADD yang disusun oleh DPMD.

Penandatangan: - F. Jenis laporan dalam kegiatan Alokasi Dana Desa yang dilaporkan kepada Kepala Desa, diantaranya : 1. laporan pelaksanaan Tim Pengelola Kegiatan; dan 2. laporan Pertanggungjawaban (SPJ). 11. Laporan pelaksanaan TPK dilaporkan setelah pelaksanaan selesai, dilaporkan oleh TPK. \-r. 12. laporan Pertanggunglawaban (SPJ) dilaporkan setiap bulan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, dilaporkan oleh bendahara desa. H.

Penandatangan: BUPATI TULUNGAGUNG, SYAHRI MULYO
LAMPIRAN
LAMPIRAN
LAMPIRAN II

:

PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG

NOMOR :

TANGGAL :

l TAHUN 2017

3 JANUARI 2017

## RII{CIAIT AI.OKAST DANA DESA

## KABUPATEI{ TITLT'I{GAGUIYG TAHUI| AI|(X}ARAN 2017

| KODE | KECAUATAN | NO. | DESA | AI)D |
|--------|-------------|---------|-------------------|----------------|
| I | 2 | 3 | 4 | 5 |
| o22 | BOYOLANGU | ool | WAJAK KIDUL | 431.300.OOO |
| | | oo2 | SANGGRAHAN | 417.OOO.OOO |
| | | oo3 | PUCUNGKIDUL | 4s3.200.ooo |
| | | 004 | BOYOLANGU | 474.OOO.OOO |
| | | 005 | NGRANTI | 487,rrOO.OOO |
| | | oo6 | KENDALBULUR | 474.100.OOO |
| | | oo7 | BONO | 467.1(x).OOO |
| | | 008 | WAUNG | 473.400.OOO |
| | | 009 | MOYOKETEN | 435.800.OOO |
| | | 010 | WAJAK LOR | .1i15.5()0.ooo |
| | | 011 | KARANGREJO | 451.OOO.OOO |
| | | o1.2 | KEPUH | 445.OOO.OOO |
| | | 013 | TANJUNGSARI | 454.900.OOO |
| | | 014 | SERUT | 493.200.OOO |
| | | 0r5 | BDJI | 473.700.OOO |
| | | 016 | SOBONTORO | 526.rrcO.OOO |
| | | o17 | GEDANGSEWU | 432.100.OOO |
| o32 | KEDUNGWARU | 001 | PLOSOKANDANG | 517.OOO.OOO |
| | | oo2 | TUNGGULSARI | 47l.rl{x).O(X} |
| | | oo3 | RINGINPITU | 525.800.OOO |
| | | oo4 | LODERESAN | 417.800.OOO |
| | | oo5 | BULUSARI | 417.700.OOO |
| | | 006 | BANGOAN | 476.aOO.OOO |
| | | 007 | BORO | 450,rtoo.ooo |
| | | 008 | TAPAN | 47 r.600.ooo |
| | | 009 | REJOAGUNG | 514.500.ooo |
| | | 0r0 | KEDUNGWARU | 458.300.0OO |
| | | 011 | PLANDAAN | 415.4q).OOO |
| | | ot2 | KETANON | 519..lOO.OOO |
| | | 013 | TAWANGSARI | 482.800.OOO |
| | | 014 | MANGUNSARI | 415.OOO.OOO |
| | | UIJ | WINONG | 453.900.OOO |
| | | 016 | MAJAN | 537.800,OOO |
| | | ot7 | SIMO | 414.900.OOO |
| | | 018 | GENDINGAN | 454.700.OOO |
| | | 019 | NGUJANG | 433.60().OOO |
| o42 | NGANTRU | ool | PAKEL | 437.OOO.OOO |
| | | oo2 | PUCUNGLOR | 449.100.Ofi) |
| | | oo3 | SRIKATON | 486.2$OO.OOO |
| | | 004 | PADANGAN | 536.900.OOO |
| | | o05 | BANJARSARI | 486.200.OOO |
| | | oo6 | PULERE.IO | 4'it4.500.ooo |
| | | oo7 | BENDOSARI | .t69.800.ooo |
| | | | | 447.700.OOO |
| | | oo8 oo9 | NGANTRU | 415.900.Oq) |
| | | 010 | MOJOAGUNG BATOKAN | 429.7oo.@0 |
| | | 011 | KEPUHREJO | /164.500.ooo |
| | | ot2 | POJOK | s78.OOO.OOO |
| | | 013 | PINGGIRSARI | 492.20o.OOO |


| KODE | XECAUATAN | ilo. | DESA | ADD |
|--------|-------------|----------|--------------------|--------------------------|
| I | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 001 | BOLOREJO | 496.400.OOO |
| 052 | KAUMAN | o02 | KAUMAN | 4i!5.O(X).OOO |
| | | 003 | BALERE.IO | 426.500.OOO |
| | | 004 | BATANGSAREN | 618..tOO.OOO |
| | | 005 | PANGGUNGREJO | 425.700.OOO |
| | | 006 | KAI,ANGBRET | 395.50().OOO |
| | | oo7 | SIDORE.JO | r$37.4()().qx! |
| | | oo8 | MOJOSARI | r$39.3()0.qto |
| | | oo9 | KARANGANOM | 449.?qr.OOO |
| | | 010 | PUCANGAN | 499,700.OOO |
| | | 011 | KATES | 502.500.ooo |
| | | ot2 | BANARAN | 4.:14.5q),OOO |
| | | 013 | JATIMULYO | .t68.300.ooo |
| 062 | PAGERWOJO | 001 | WONORBJO | 626.500.OOO |
| | | 002 | KEDUNGCANGKRING | s16.500.ooo |
| | | 003 | MULYOSARI | 678.OOO.OOO |
| | | 004 | SEGAWE | 488.600.OOO |
| | | 005 | SAMAR | 7(,3.900.ooo |
| | | oo6 | PENJOR | 520.30().ooo |
| | | oo7 | PAGERWOJO | 417.200.ooo |
| | | oo8 | KRADINAN | 521..|{)O.OOO |
| | | 009 | SIDOMULYO | 479.500.OOO |
| | | 010 | GONDANGGUNUNG | 470.OOO.OOO |
| | | 011 | GAMBIRAN | 492.2o,0.@O |
| 072 | SENDANG | 001 | KEDOYO | 6()2.500.ooo |
| | | oo2 | NGLUTUNG | s22,100.ooo |
| | | 003 | TALANG | 490.OOO.OOO |
| | | 004 | KROSOK | s8r.100.ooo |
| | | oo5 | DONO | 648.2q).qro |
| | | oo6 | TUGU | 480.aq).ooo |
| | | 007 | PICISAN | s17.400.ooo |
| | | oo8 | I.IYAWANGAN | 972.4o,o.o{t0 |
| | | 009 | SENDANG | 457.200.OOO |
| | | 010 | NGLURUP | 572.700.OOO |
| | | 011 | GEGER | 622.800.O(X) |
| | | 001 | BUNGUR | 7r9.600.ooo 458.900.OOO |
| 082 | KARANGREJO | oo2 oo3 | BABADAN SUKOWIYONO | 447.800.OOO |
| | | oo4 | SEMBON | 4()6.aoo.ooo |
| | | 005 | SUKOWIDODO | rxr?.900.ooo |
| | | oo6 | TANJUNGSARI | 44r.700.ooo |
| | | 007 | GEDANGAN | 420.OOO.OOO |
| | | oo8 | SUKODONO | 420.500.ooo |
| | | oo9 | KARANGREJO | 435.200.q)O |
| | | 010 | SUKOREIO | 412.500.OOO |
| | | 011 | PUNJUL | 499.OOO.OOO |
| | | | JELI | 536.700.OOO |
| | | ot2 | | |
| | | o13 | TULUNGRE.IO | 457.60().(X)O |
| 092 | GONDANG | oor | KENDAL | 412.80().ooo |
| | | oo2 | TAWING | 424.20,0.OOO |
| | | 003 | GONDOSULI | 446. TOO.OOO |
| | | oo4 | DUKUH | 404.90(,.ooo |
| | | oo5 | SEPATAN | .rc2.OOO.OOO |
| | | 006 | MACANBANG | 413.900.OOO |
| | | oo7 | KIPING | 419.300.O(x) |
| | | 008 | RE.JOSARI | 420.400.ooo |
| | | 009 | BENDO | .135.900.OOO |
| | | 010 | NGRENDENG | 404.8()0.ooo |
| | | 0l I ot2 | GONDANG BENDUNGAN | €8.500.ooo .rc7.6()0.ooo |


--z

| KODE | KTCA.}TATAIT | NO. | DESA | ADD |
|--------|----------------|---------|--------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 013 | NOTOREJO | .164.20().ooo |
| | | o14 | SIDEM | 479.800.Oq) |
| | | 015 | SIDOMULYO | 445.400.OOO |
| | | 016 | BLENDIS | 447.4q).OOO |
| | | o17 | MOJOARUM | rtit5.4{)0.ooo |
| | | 018 | TIUDAN | 531.500.OOO |
| | | 019 | JARAKAN | 413.8(}0.OOO |
| | | o20 | WONOKROMO | 4r8.OOO.OOO |
| 102 | SUMBERGEMPOL | 001 | SAMBIDOPLANG | 407.300.ooo |
| | | oo2 | WATES | 437.300.OOO |
| | | 003 | MIRIGAMBAR | .162.900.ooo |
| | | 004 | TRENCENG | 414.100.ooo |
| | | 005 | BENDILWUNGU | 415.500.OOO |
| | | oo6 | SAMBIJAJAR | 4zro.zrco.ooo |
| | | oo7 | PODORnJO | 450.600.ooo |
| | | 008 | DOROAMPEL | 1166.OOO.OOO |
| | | 009 | JUNJUNG | 5(l0.700.ooo |
| | | 010 | TAMBAKREJO | 417.100.OOO |
| | | 011 | WONOREJO | 479.5()0.OOO |
| | | o12 | BENDILJATI KULON | .t{t6.900.ooo |
| | | o13 | BENDII.JATI WETAN | 428.OOO.OOO |
| | | ol4 | SUMBERDADI | 476.600.OOO |
| | | o15 | JABALSARI | 493.900.OOO |
| | | o16 o17 | SAMBIROBYONG BUKUR | 476.500.OOO 431.600.OOO |
| tt2 | NGUNUT | 00r | KARANGSONO | 417.300.OOO |
| | | oo2 | SAMIR | .rc2.800.oq) |
| | | oo3 | KACANGAN | 419.300.OOO |
| | | oo4 | SELORBJO | 405.4{)0.oq) |
| | | oo5 | BALESONO | 428..rq).O(x) |
| | | o06 | PANDANSARI | 440.1fi).q)O |
| | | oo7 | SUMBERINGIN KULON | 4{X).2q).q)O |
| | | 008 | SUMBERINGIN KIDUL | 432.100,OOO |
| | | oo9 | KALIWUNGU | 422.900.OOO |
| | | 010 | SUMBEREJO WETAN | 4r7.300.ooo 634.400.OOO |
| | | 011 | NGUNUT | 413.OOO.OOO |
| | | o12 | KAI,ANGAN | 475.100.OOO |
| | | 013 | GILANG | |
| | | o14 | SUMBEREJO KULON | r+53.1q).oq) |
| | | ol5 | PURWORE.JO | 454.300.OOO .}it5.800,ooo |
| | | 016 | KROMASAN | 507.500.ooo |
| | | ot7 018 | PULOSARI PULOTONDO | .tit5.ooo.ooo |
| r22 | PUCANGLABAN | ool | PUCANGLABAN | 782.400.OOO |
| | | oo2 | KALIDAWE | 489.100.OOO |
| | | oo3 | PANGGUNGKALAK | s32.600.ooo |
| | | oo4 | KALIGENTONG | 550.100.ooo |
| | | oo5 | SUMBERBENDO | 74l.OOO.Oq' |
| | | 006 | MANDING | 621.500.OOO |
| | | oo7 | PANGGUNGUNI | 656.600.000 |
| | | 008 | SUMBERDADAP | 723.500.OOO |
| | | 009 | DEMUK | 855.800.OOO |
| L.> Z | RE.IOTANGAN | 001 | TENGGUR | 475.300.OOO |
| | | oo2 | PANJEREJO | 497.300.OOO |
| | | 003 | KARANGSART | 448.700.OOO |
| | | oo4 | TUGU | .rzri!.200.ooo |
| | | UUJ | SUKORE"IO WETAN | 476.800.OOO |
| | | oo6 | JATIDOWO | 392.200.OOO |
| | | oo7 008 | BANJAREJO TANEN | 470.500.ooo 503.200.ooo |


| KODE | IIECAMATAN | NO. | DESA | ADD |
|--------|--------------|---------|----------------------|---------------------------|
| I | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | oo9 | | 606.900.ooo |
| | | 010 | SUMBERAGUNG BLIMBING | 4s8.400.ooo |
| | | 011 | REJOTANGAN | 532.Oq).O(X) |
| | | ot2 | PAKISREJO | 425.700.OOO |
| | | o13 | TEGALREJO | 454.700.OOO |
| | | o14 | ARIYOJEDING | r+87.300.O(X) |
| | | o15 | TENGGONG | rt.33.200.ooo |
| | | ol6 | BUNTARAN | 436.300.OOO |
| t42 | KALIDAWIR | ool | KALIBATUR | 721.2o,o.ooo |
| | | oo2 | REJOSARI | 674.600.ooo |
| | | 003 | SUKORE.IO KULON | 427.ffi.OOO |
| | | oo4 | KALIDAWIR | 540.100.ooo |
| | | 005 | KARANGTALUN | 498.700.OOO |
| | | 006 | BAT,IYU URIP | 636.900.OOO |
| | | 007 | WINONG | 701. roo.q)o |
| | | 008 | JOHO | 537.5()0.OOO |
| | | 009 | PAKISAJI | rt<18.600.ooo |
| | | 010 | JABON | 461.2(x).(X)O |
| | | 0l l | TUNGGANGRI | 419.900.ooo |
| | | o12 | SALAKKEMBANG | 420.900.ooo |
| | | 013 | NGUBAI-AN | rt40.500.ooo |
| | | 014 | DOMASAN | /167.q)o.ooo |
| | | 015 | TANJUNG | .$33.1()0.OOO |
| | | 016 ot7 | BSTAK PAGERSARI | 679.700.OOO 500.700.ooo |
| t52 | BESUK] | 001 | BESOLE | 549.OOO.OOO |
| | | oo2 | TANGGULWELAHAN | 457.OOO.OOO |
| | | 003 | BESUKI | 495.900.OOO |
| | | oo4 | KEBOIRENG | 588.400.OOO |
| | | 005 | TANGGULTURUS | 435.1q).OOO |
| | | 006 | SEDAYUGUNUNG | 513.300.OOO |
| | | o07 | TANGGULKUNDUNG | 472.OOO.OOO |
| | | o08 | WATES KROYO | 414.500.OOO |
| | | 009 | SIYOTOBAGUS | 432.900.OOO |
| | | 010 | TULUNGREJO | 429.OOO.OOO |
| t62 | CAMPURDARAT | oo1 | NGENTRONG | 504.60().ooo |
| | | oo2 | GEDANGAN | rtit9.400.ooo |
| | | oo3 | SAWO | 485.900.OOO |
| | | 004 | GAMPING | 4/to.800.ooo |
| | | oo5 | CAMPURDARAT | 608.soo.ooo |
| | | oo6 | WATES | 575.200.OOO |
| | | oo7 | PELEM | 60s.200.o(X) |
| | | oo8 | POJOK | 500.500.ooo |
| | | oo9 | TANGGUNG | 602,600.ooo |
| 172 | BANDUNG | 001 | NGLAMPIR | 441..rOO.OOO |
| | | oo2 | TALUN KULON | 455.700.OOO |
| | | o03 | BANTENGAN | rlil4.800.ooo |
| | | 004 | KEDUNGWILUT | 390.OOO.q)O |
| | | 005 | SUWARU | 392.3qr.OOO |
| | | 006 | NGUNGGAHAN | 523.2(x).(X)O |
| | | oo7 | SURUHAN KIDUL | 400.4{p.ooo |
| | | 008 | BANDUNG | rto5.9q).q)o |
| | | 009 | MERGAYU | 423.10().OOO |
| | | 010 | SEBALOR | 436.100.OOO |
| | | 011 | SUKOHARJO | 441.300.OOO |
| | | o12 | SOKO | .to6.500.ooo |
| | | o13 | | 384.500.OOO |
| | | 014 | SINGGIT NGEPEH | 397.1()0.OOO |
| | | 015 016 | SURUHAN LOR BULUS | rK)9..+oo.ooo 419.900.OOO |


--z


| KODE | KTCAMATAIT | NO. | DISA | ADD |
|--------|----------------|-------|----------------|----------------|
| I | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | o17 | KESAMBI | 435.4dt.OOO |
| | | 018 | GANDONG | 437.4@.4@ |
| t82 | PAKEL | 001 | SAMBITAN | 4L2.2o,o.ON |
| | | oo2 | BONO | 420.O(X).(xx) |
| | | 003 | SUKOAI{YAR | 409.300.oq) |
| | | 004 | DUWET | 437.3(x).(Xx' |
| | | 005 | TAMBAN | 489. r(x).(Xx) |
| | | 006 | NGEBONG | 429.7@.W |
| | | o07 | SODO | 43t.OOO.OOO |
| | | 008 | GOMBANG | 455.?(X).O(X' |
| | | 009 | PAKEL | 387.7(,0.(xX' |
| | | 010 | SUWALUH | 424.800.OOO |
| | | 011 | PECUK | 394.700.fiX) |
| | | a12 | BANGUNMULYO | 469.200.qX) |
| | | 013 | KASREMAN | 394.300.qX) |
| | | 014 | SANAN | 428.4()(}.fiX) |
| | | o15 | BANGUNJAYA | 430.6(X).O(X) |
| | | 016 | NGRANCE | 415.500.(XX) |
| | | o17 | GEBANG | 422.60,0.@0 |
| | | 018 | GESIKAN | 527.2@.WO |
| | | 019 | GEMPOLAN | 430.300.dxt |
| 192 | TANGGUNGGUNUNG | ool | KRESIKAN | 910.lqr.(xx, |
| | | oo2 | JENGLUNGHAR.'O | 71o.4q).OOO |
| | | 003 | NGRE.JO | 682.30(,.(xX' |
| | | 004 | TANGGUNGGUNUNG | 789.200.fit0 |
| | | 005 | NGEPOH | 626.tOO.ffX) |
| | | 006 | TENGGARnJO | 658.400.flX) |
| | | o07 | PAKISRE.'O | 791.300.OOO |

TOTAL

t24.6ta.8(X).off)

BUPATI TULUNGAGUNG,

SYAHRI

MULYO