UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor TAHUN Tahun 1966 tentang ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN 1967 DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, (berlaku 1 Januari 1967)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR14 TAHUN 1966 TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN 1967
DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
: bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Tahun 1967 perlu ditetapkan dengan Undang-undang;
: 1. Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. XXIII/MPRS/1966;
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA UNTUK TAHUN 1967.
Pasal 1
- (1) Pendapatan Negara Tahun 1967 menurut perkiraan berjumlah Rp 81.300.000.000,-
- (2) Perincian pendapatan dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I Undang-undang ini.


## Pasal 2.

- (1) Anggaran Belanja Negara Tahun 1967 terdiri atas:
- a. Anggaran Belanja Routine dan
- b. Anggaran Belanja Pembangunan.
- (2) Anggaran Belanja Routine dimaksud pada ayat (1) sub a menurut perkiraan berjumlah Rp 66.655.904.000,-.
- (3) Anggaran Belanja Pembangunan dimaksud pada ayat (1) sub b menurut perkiraan berjumlah Rp 14.644.475.600,-.
- (4) Perincian pengeluaran dimaksud pada ayat (2) dan (3) di atas, berturut-turut dimuat dalam Lampiran II dan III Undang-undang ini.

## Pasal 3.

Semua tindakan mengenai pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 1967 berpedoman kepada ketentuan-ketentuan seperti dimuat dalam Lampiran IV Undang-undang ini, dalam rangka pelaksanaan ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Sidang Umum ke-IV Tahun 1966.

## Pasal 4.

- (1) Setiap triwulan dibuat laporan realisasi mengenai:
- a. Anggaran Pendapatan;
- b. Anggaran Belanja Routine;
- c. Anggaran Belanja Pembangunan.


- (2) Setiap triwulan dibuat laporan mengenai:
- a. perkembangan perkreditan;
- b. perkembangan lalu-lintas pembayaran luar negeri.
- (3) a. Laporan-laporan dimaksud dalam ayat (1) dan (2) dalam pasal ini dibahas bersama antara Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong dan Badan Pemeriksa Keuangan guna mengadakan penyesuaian anggaran dengan perkembangan/perubahan keadaan;
- b. Untuk mengikuti pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara secara terus-menerus, dibentuk suatu Panitia Tetap.
- (4) Penyesuaian anggaran dimaksud dalam ayat (3) sub a pasal ini harus berpedoman kepada ketentuan-ketentuan dalam Lampiran IV sebagaimana dimaksud dalam pasal 3.

## Pasal 5.

Selambat-lambatnya pada akhir tahun anggaran 1967 oleh Pemerintah harus diajukan Rancangan Undang-undang tentang Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 1967 berdasarkan kepada perubahan/tambahan sebagai hasil penyesuaian dimaksud dalam pasal 4 untuk mendapatkan pengesahan dari Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong.


## Pasal 6.

- (1) Setelah tahun Anggaran 1967 berakhir, dibuat perhitungan anggaran mengenai pelaksanaan anggaran.
- (2) Perhitungan anggaran dimaksud dalam ayat (1) pasal ini sesudah diteliti oleh Badan Pemeriksa Keuangan disampaikan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong untuk mendapatkan pernilaian seperlunya.

Pasal 7.

Ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Perbendaharaan (I.C.W.) yang bertentangan dengan bentuk dan susunan Undang- undang ini, tidak berlaku.

Pasal 8.

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1967.

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 1966.

SEKRETARIS NEGARA, ttd

MOHD. ICHSAN.




Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 1966. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,


SUKARNO.