Unknown Unknown Nomor 10 Tahun 2006 tentang tata tertib pelaksanaan pemungutan suara daJam pemilihan Kepala Desa scsuai Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2006 tentang Tat.a Cara Pemilihan, Pencalonan, Pelantikan clan Pemberhentian Kepa)a Desa., dipandang perlu melakukan Perubahan Atas Peraturan Bupati Situ.bondo Nomor 14 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan Dan Pelantikan Kepala Desa. 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalaln Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Derita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagairnana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pcmbcntukan Pcraturan Pcrundang-Undangan (Lembaran Negara Republilc Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republilc Indonesia Tahun 1972 Nomor 38 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 2989); 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tent.ang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tcntang Pedom.an Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165t Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 4594}; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Dacrah Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupatcn/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2001 pedoman bagi Pegawai Negeri Sipil yang dipilih menjadi Kepala Desa atau dipilih/ diangkat menjadi Perangkat Desa dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah. 10. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pcmerintahan Desa (Lcmbaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2007 Nomor 04); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2007 Nomor 05)~ 12. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun. 2007 Nomor 06). llenetaplran (berlaku Unknown)
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Situbondo pada tanggal ~ : · : : . ] SBKRBTARIS DABRAH KABUPATBII' srnJBOIIDO. ## MDl-t l\JIIKAll' :

Penandatangan: PBRATURAll BOP.A.TI TBIITAKG PBRUBAIIAll ATAS PBRATURAR BUPATI SITUBOlfDO ROMOR 14 TAIIUJI 2013 TBIITAKG PETUilJUK PBLAKBAKAAK TATA CARA PDCALOIIAB. PBIIILIIIAllt PBIIGAJIGKATAII DAB PBLA1ITIKAJI KEPALA. DBSA. ## Puall

Penandatangan: Ketentuan Pasal 12 huruf d Peraturan Bupati Situbondo Nomor 14 Tahun 2013 tentang Petunjuk. Pelaksanaan Tat.a Cara Pencalonan, Pemilihan, J&gt;engangkat.an dan Pelantikan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2013 Nomor 14) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Penandatangan: - d. Apabila Calon Kepala Desa yang berhak dipilih tidak hadir ditempat pemilihan tanpa ada alasan yang dapat dipertanggung jawabkan m.aka yang bersangkutan dinyatakan mengundurkan diri dan pemilihan tetap dilaksanakan. ## PualD

Penandatangan: Peraturan Bupati ini berlaku pada tangga1 diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang dapa.t mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempa.tannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Penetapan: Ditetapkan di Situbondo pada tanggal r.'; ' '' 13 -~-·;;\_ ,\_Ji BVPATI SITUBOIIDO, ## SYAD"ULLAII BBRITA DABRAII KABVPATBII SITUBOIIDO TAIIUlf 2013 llOMOR ti'23