PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA Nomor ... Tahun 2012 tentang PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM E-PROCUREMENT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA UTARA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Mengingat
BUPATI KOLAKA UTARA
Jl. Perkantoran PEMDA Kolaka Utara No ... Lasusua 93553
PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA NOMOR: 1 TAHUN 2012
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM E-PROCUREMENT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA UTARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KOLAKA UTARA
- transparansi, pengadaan Menimbang
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas, persaingan sehat, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan barang/jasa pemerintah dengan sistem aplikasi layanan secara elektronik;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah dengan sistem apikasi layanan secara elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Kolaka Utara tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem e-Procurement di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Propinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4339);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843);
Memperhatikan
Menetapkan
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609);
|
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Keija Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Utara;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 22 Trhun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kolaka Utara;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 10 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun Anggaran 2012.
7. : 1. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.
2. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah.
4. Peraturan Menteri Negeri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala BAPPENAS Nomor PER.002/MPPN/04/2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik di Kementrian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM E-PROCUREMENT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA UTARA
BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kolaka Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara.
3. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Kabupaten Kolaka Utara.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara.
5. Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik ( . Elektronik Goverment Procurement ) adalah proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik dan berbasis web/internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi tentang pengadaan barang/jasa secara elektronik.
6. e-Lelang Pengadaan Barang/Jasa adalah pengadaan barang/jasa pemerintah yang proses pelaksanaannya dilakukan dengan pelelangan umum secara terbuka, dalam rangka mendapatkan barang/jasa, dengan penawaran harganya dilakukan satu kali pada hari, tanggal, dan waktu yang telah ditentukan dalam dokumen pengadaan, untuk mencari harga yang terendah tanpa mengabaikan kualitas dan sasaran yang telah ditetapkan, dengan mempergunakan media elektronik yang berbasis pada web/internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi.
7. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut LPSE adalah pengelolaan sistem informasi layanan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik.
8. Pengelola Sistem Informasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut Pengelola LPSE adalah pengelola sistem informasi layanan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik.
9. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat pemegang kewenanigan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
10. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KP A adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenanan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD serta untuk menggunakan anggaran SKPD.
11. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PjPK adalah pejabat yang diangkat oleh Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran pemilik pekerjaan, yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
12. Panitia Pengadaan adalah tim yang diangkat oleh PA/KP A untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa.
13. Unit Layanan Pengadaan adalah unit yang terdiri dari pegawai-pegawai yang telah memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah, yang dibentuk oleh PA yang bertugas secara khusus untuk melaksanakan pemilihan selanjutnya tim yang diangkat oleh PA /KPA untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa di lingkungan Pemerintah Daerah.
14. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/jasa.
15. Registrasi adalah proses pendaftaran penyedia barang/jasa untuk mendapatkan kode akses (user id dan password) kedalam sistem aplikasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik.
16. Verifikasi adalah proses penentuan kelayakan penyedia barang/jasa oleh LPSE melalui mekanisme kontrol secara asas nyata dalam proses registrasi/pendaftaran calon penyedia barang/jasa yang meliputi persetujuan password dan penyampaian notifikasi persetujuan.
17. Pakta Integritas adalah surat pernyataan yang ditandatangani oleh PjPK/Panitia Pengadaan/Unit Layanan Pengadaan/Penyedia Barang/Jasa yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisnje dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
18. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang diletakan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan otentikasi.
19. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan, dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan /atau perforasi yang memiliki makna atau arti dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
20. Message Diggest 5 (MD5) adalah suatu metodelogi untuk memberi jaminan bahwa dokumen elektronik yang dikirim akan sama dengan dokumen elektronik yang diterima, hal ini dengan membandingkan 'sidik jari' atau ' Hash Key ' dari dokumen-dokumen tersebut.
21. User id adalah nama atau pengenal unik sebagai identitas diri yang digunakan untuk beroperasi di dalam suatu sistem elektronik.
22. Password adalah kumpulan karakter atau string yang digunakan oleh pengguna jaringan atau sebuah sistem operasi multiuser (banyak pengguna) untuk memverifikasi User id kepada sistem keamanan yang dimiliki oleh jaringan atau sistem tersebut.
23. Kode Elektronik atau Hash Key adalah angka, huruf, simbol, karakter lainnya atau kombinasi diantaranya, yang merupakan kunci untuk dapat mengakses komputer dan/atau sistem elektronik lainya.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2
Pasal 2
- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai dasar untuk pelaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, persaingan sehat, dan akuntabilitas dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Daerah.
ETIKA PENGADAAN BARANG/JASA
BAB m - ETIKA PENGADAAN BARANG/JASA
Pasal 3
- (1) PA/KP A/PPK, Panitia Pengadaan, Penyedia B arang/Jas'i, Pengelola LPSE dan pihak-pihak yang terkait melaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik, sesuai etika dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (2) Dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik, PA/KPA/PjPK, Panitia Pengadaan, Penyedia barang/jasa, Pengelola LPSE dan pihak-pihak yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib:
- a. Menjaga kerahasiaan dan mencegah penyalahgunaan kode akses yang terdiri dari user id dan password;
- b. Menjaga kerahasiaan dan mencegah penyalahgunaan data dan informasi elektronik yang tidak diperuntukan bagi umum.
BAB m - ETIKA PENGADAAN BARANG/JASA
Pasal 4
PA/KP A/PjPK, Panitia Pengadaan, Penyedia Barang/Jasa, Pengelola LPSE dan pihak-pihak yang terkait dalam pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik dilarang :
- a. mengganggu, merusak sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik;
4
- b. mencuri informasi, manipulasi data dan atau berbuat curang dalam pengadaan barang/jasa secara elektronik yang dapat mempengaruhi tujuan pengadaan.
PELAKSANAAN
Bagian Kesatu
Pengelola LPSE
BAB IV - PELAKSANAAN
Pasal 5
- (1) Pengelola LPSE terdiri dari Pembina/Pengarah, Penanggung Jawab, Pelaksana, serta Pelaksana Administrasi dan Teknis.
- (2) Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.
BAB IV - PELAKSANAAN
Pasal 6
Pengelola LPSE mempunyai fungsi:
- a. pengoperasian sistem informasi layanan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik;
- b. pelaksanaan registrasi dan verifikasi penyedia barang/jasa untuk memastikan penyedia barang/jasa memenuhi persyaratan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa secara elektronik.
BAB IV - PELAKSANAAN
Pasal 7
- (1) Dalam hal ditemukan penyimpangan-penyimpangan prosedur atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik, pengelola LPSE memberitahukan kepada PA/KPA/PjPK dengan tembusan disampaikan kepada Inspektorat Daerah.
- (2) Inspektorat Daerah menindaklanjuti temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bagian Kedua
PA/KPA/PjPK dan Panitia Pengadaan /Unit Layanan Pengadaan
Paragraf 1
PA/KPA/PjPK
}
BAB IV - PELAKSANAAN
Pasal 8
- (1) PA/KPA mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa;
- b. menetapkan paket-paket pekeijaan disertai ketentuan mengenai peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatan pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil, dan menetapkan paket untuk swakelola;
- c. menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik; 1
- d. menetapkan dan mengesahkan dokumen pengadaan barang/jasa secara elektronik;
- e. menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri (HPS), jadwal, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun panitia pengadaan/unit layanan pengadaan;
- f. menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan yang dilakukan panitia pengadaan /unit layanan pengadaan, sesuai kewenangannya;
- g. menyiapkan, menadatangani dan melaksanakan perjanjian /kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa;
- h. mengendalikan pelaksanaan perjanjian /kontrak;dan
- i. menindaklanjuti temuan Pengelola LPSE sebagaimana dimaksud pada Pasal 7.
- (2) Dengan pertimbangan tertentu, Kepala SKPD selaku PA dapat menunjuk pejabat yang memenuhi persyaratan dan kompetensi sebagai PjPK untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa, dengan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penandatanganan perjanjian/kontrak oleh PA/KPA dapat menggunakan tanda tangan elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
Paragraf 2
Panitia Pengadaan /Unit Layanan Pengadaan
BAB IV - PELAKSANAAN
Pasal 9
Panitia Pengadaan Barang/Jasa mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan;
- b. menyusun dan menyiapkan harga perkiraan sendiri (HPS)
- c. menyusun dan menyiapkan dokumen pengadaan
BAB IV - PELAKSANAAN
Pasal 10
- (1) Penyedia Barang/Jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. mendaftarkan diri kepada Pengelola LPSE dan bersedia untuk dilakukan verifikasi oleh Pengelola LPSE atau yang diberi kuasa, sebelum Penyedia Barang/Jasa diberi kode akses untuk menggunakan sistem pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik;
- b. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dalam menjalankan usaha/kegiatan sebagai Penyedia Barang/Jasa;
- c. memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang/jasa;
6
- d. tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, dan atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani hukuman;
- e. secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak;
- f. sebagai wajib pajak sudah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir, dibuktikan dengan melampirkan fotocopy bukti tanda terima penyampaikan Surat Pajak Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) tahun terakhir, dan fotocopy Surat Setoran Pajak (SSP) PPH Pasal 29;
- g. dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir pernah memperoleh pekerjaan menyediakan barang/jasa baik dilingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali Penyedia Barang/Jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;
- h. memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan, dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan barang/jasa;
- i. tidak masuk dalam daftar hitam;
- j. memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan pos;
- k. menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai.
- (2) Penyedia Barang/Jasa orang perseorangan harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali huruf g.
- (3) Penyedia Barang/jasa wajib mengisi dan menandatangani formulir Keikutsertaan dalam Sistem e-Pengadaan Barang/Jasa.
- (4) Penyedia Barang/Jasa yang keikutsertaannya menimbulkan pertentangan kepentingan dilarang menjadi Penyedia Barang/ Jasa.
MEKANISME DAN PROSEDUR
BAB V - MEKANISME DAN PROSEDUR
Pasal 11
## 1 Pasal 11
BAB IV - PELAKSANAAN
Pasal 29
- g. dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir pernah memperoleh pekerjaan menyediakan barang/jasa baik dilingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali Penyedia Barang/Jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;
- h. memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan, dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan barang/jasa;
- i. tidak masuk dalam daftar hitam;
- j. memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan pos;
- k. menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai.
- (2) Penyedia Barang/Jasa orang perseorangan harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali huruf g.
- (3) Penyedia Barang/jasa wajib mengisi dan menandatangani formulir Keikutsertaan dalam Sistem e-Pengadaan Barang/Jasa.
- (4) Penyedia Barang/Jasa yang keikutsertaannya menimbulkan pertentangan kepentingan dilarang menjadi Penyedia Barang/ Jasa.
MEKANISME DAN PROSEDUR
1 Pasal 11
- (1) Dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik, metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang digunakan adalah:
- a. metode e-Lelang pengadaan barang/jasa pascakualifikasi dengan 1 (satu) file; I
- b. metode e-Lelang pengadaan barang/jasa pascakualifikasi dengan 2 (dua) file\
- c. metode e-Lelang pengadaan barang/jasa prakualifikasi dengan 1 (satu) file-,
- d. metode e-Lelang pengadaan barang/jasa prakualifikasi dengan 2 (dua) file ;
- (2) Mekanisme dan prosedur pelaksanaan e-Lelang pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## Pasal 12

- (1) Proses e-pengadaan di lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan melalui aplikasi http://lpse.kolakautarakab.co.id
- (2) User id dan password seluruh pengguna sistem e-pengadaan di lingkungan Pemerintah Daerah merupakan representasi dari pengguna dan terasosiasi terhadap seluruh aktifitas dalam e-pengadaan.
- (3) User id dan password sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terasosiasi terhadap^ seluruh dokumen elektronik yang dikirim ke sistem e-pengadaan,

sehingga diakui sebagai salah satu komponen yang mengesahkan dokumen tersebut.

- (4) Otentikasi dokumen elektronik di e-pengadaan menggunakan metodelogi MD5 yang menghasilkan kode elektronik atau hash key yang unik bagi tiaptiap dokumen elektronik, sehingga apabila penyedia barang/jasa telah memberikan persetujuan dan memberikan persyaratan bahwa dokumen elektronik yang dikirimkan sesuai dengan dokumen yang diterima oleh sistem e-pengadaan berdasar hash key yang dihasilkan dari metodelogi MD5 sesuai pada lampiran, maka penyedia barang/jasa dianggap telah menandatangani dokumen tersebut secara elektronik.
- (5) Seluruh dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) dapat diperlakukan sama dengan dokumen tertulis, kecuali dokumen yang harus dibuat secara tertulis sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- (6) Mekanisme pertukaran elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB VI

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 13

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaanya ditetapkan lebih lanjut oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka Utara.

## Pasal 14

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita, Daerah Kabupaten Kolaka Utara.


Ditetapkan di Kolaka Utara Pada tanggal .£ )£ ,• Januari 2012

BUPATI KOLAKA UTARA,

RUSDA MAHMUD

(uh

Diundangkan di Kolaka Utara

Pada tanggal,

Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA,

Drs. H. AMIR BADI. M.Si Pembina Utama Madya, Gol. IV/d NIP. 19540210 198303 1 013

## BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2012 NOMOR

Lampiran

: Peraturan Bupati Kolaka Utara

Nomor

: Tahun

Tanggal

## PEDOMAN PELAKSANAAN

## BARANG/JASA PEMERINTAH SECARA ELEKTRONIK

## I. PENGGUNA SISTEM

Pengguna (user) Sistem adalah pihak-pihak yang menggunakan aplikasi pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik meliputi:

1. Publik, adalah badan usaha atau orang perseorangan yang berminat untuk menjadi peserta lelang pengadaan barang/jasa.
2. Pengelola LPSE, adalah pengelola sistem informasi layanan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik, bertindak sebagai Certificate Authority (CA) dan Verifikator.
3. Certificate Authority memberikan jaminan keamanan baik kepada penyedia barang/jasa maupun panitia pengadaan /unit layanan pengadaan. CA memberikan kepastian kepada penyedia barang/jasa bahwa dokumen penawaran yang dikirimkannya tidak dapat dibuka oleh panitia pengadaan /unit layanan pengadaan sebelum tanggal yang ditentukan.
4. Verifikator, adalah pejabat yang bertugas untuk menangani pendaftaran publik menjadi rekanan.
5. PjPK, adalah pejabat yang diangkat oleh Kepala SKPD selaku PA sebagai pemilik pekerjaan, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
6. Panitia Pengadaan, adalah tim yang diangkat oleh PA/KPA untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa.
7. Unit Layanan Pengadaan, adalah unit yang terdiri dari pegawai-pegawai yang telah memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah, yang dibentuk oleh PA yang bertugas secara khusus untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa di lingkungan Pemerintah Daerah.
8. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/jasa.

## II. ALUR PROSES

Alur proses aplikasi pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik terbagi menjadi 3 (tiga) bagian besar, yaitu:

1. Pendaftaran Penyedia barang/jasa;
2. Persiapan pengadaan;
3. Pelaksanaan pengadaan :

i

- a. metode e-Lelang pengadaan barang/jasa pascakualifikasi dengan 1 (satu) file;
- b. metode e-Lelang pengadaan barang/jasa pascakualifikasi dengan 2 (dua) file;
- c. metode e-Lelang pengadaan barang/jasa prakualifikasi dengan 1 (satu) file;
- d. metode e-Lelang pengadaan barang/jasa prakualifikasi dengan 2 (dua) file;

## 2.1 Pendaftaran Penyedia Barang/Jasa

Untuk mengikuti apikasi pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik, terlebih dahulu badan usaha atau orang perseorangan harus mendaftar untuk menjadi penyedia barang/jasa di LPSE sebagai vendor. Alur proses pendaftaran penyedia barang/jasa digambarkan dalam diagram berikut:

10