Unknown Unknown Nomor 30 Tahun 1999 tentang PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KER.JA KANTOR TENAGA KER.JA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN TEBO BUPATITEBO (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang :
a.
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 68 ayat 1 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah di pandang perlu untuk membentuk Organisasi dan Tata Kerja Kantor Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tebo;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tebo;
2. Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Nomor
Sarolangun, Kabupaten Tebo, Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 182,Tambahan Lern.baran Negara Nomor 3909);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pcrimbangan Kcuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848 );
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan Pokok Tenaga Kerja (Lembaran Negara Nomor 55 Tahun 1969);
5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lern.baran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 );
6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lern.baran Negara Nomor 3839);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 , Tambahan Lembaran Negara
.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000, Nomor 165 );
10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan. Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
3. 11.Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo;
4. 12.Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tebo.
Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO
MEMUTUSKAN
Menetapkan
PERATIJRAN DAERAH KABUPATEN TEBO TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN TEBO
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Tebo
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tebo
3. Bupati adalah Bupati Tebo
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tebo.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tebo yang selanjutnya disebut Sekda Kabupaten Tebo.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tebo.
7. Kantor Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Kantor Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tebo
8. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tebo
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberikan Hak dan Wewenang sesuai dengan keahliannya da1am rangka menunjang tugas pokok Kantor Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tebo.
PEMBENTUKAN
BAB II - PEMBENTUKAN
Pasal 2
Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kantor Tenaga Kerja clan Trasrnigrasi.
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Pertama
KEDUDUKAN
BAB Ill - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 3
1. Kantor Tenaga Kerja clan Trasrnigrasi adalah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Tenaga Kerja clan Transrnigrasi
2. Kantor Tenaga Kerja clan Transrnigrasi dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada dibawah clan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Bagian Kedua
TU GAS
BAB Ill - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 4
Kantor Tenaga Kerja clan Transrnigrasi mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian urusan rumah tangga Daerah dibiclang Tenaga Kerja dan Transrnigrasi clan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat clan Pemerintah Propinsi.
Bagian Ketiga
FUNG SI
BAB Ill - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 5
Untuk melaksanakan tugas tersebut pada pasal 4 Keputusan ini, Kantor Tenaga Kerja clan Transrnigrasi mempunyai fungsi:
1. Perumusan kebijaksanaan teknis dan penyusunan program dibidang Tenaga Kerja clan Transrnigrasi;
2. Membina penyediaan penyaluran tenaga kerja meliputi tenaga pengangur antar daerah, dalam clan luar negeri, pembatasanipenggunaan tenaga kerja asing perorangan, penyandang cacat usaha mandiri, sektor informal;
3. Membina clan membirnbing Lernbaga Swasta dalam bidang Sertifikat dan Kerjasama Perizinan serta pembinaan Instruktur Latihan Kerja;
4. Melaksanakan pemberdayaan kawasan Transrnigrasi melalui penataan persebaran penduduk clan pembangunan permukiman dengan dukungan peran serta masyarakat;
5. Melaksanakan pembinaan peningkatan Sumber Daya Transrnigrasi dan masyarakat sekitar unit pennukiman transrnigrasi;
6. Menetapkan jarninan kesejahteraan tenaga kerja dan Puma kerja dibidang Syarat Kerja dan Pengupahan, Peraturan Perusahaan dan Kesepakatan Kerja Bersama serta Organisasi Pekerja dan Lembaga Indusrial;
7. Mengkoordinasi dan membina berbagai perselisihan tenaga kerja da1am ha1 pemutusan hubungan kerja hingga ketingkat Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah (P4D);
8. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi Undang-unclang ketenaga kerjaan, Nonna Kerja, Pengupahan, Keselamatan Kerja dan Pemberian berbagai Izin serta Iuran Tenaga Kerja;
9. Melaksanakan Urusan Tata Usaha dan Rumah Tangga Kantor Tenaga Kerja dan Transrnigrasi.
ORGANISASI
Bagian Pertama
SUSUNAN ORGANISASI
BAB IV - ORGANISASI
Pasal 6
1. Susunan Organisasi Kantor Tenaga Kerja dan Transrnigrasi Kabupaten Tebo terdiri dari 5 ( lima ) Seksi dan 1 ( satu ) Sub Bagian, sebagai berikut :
2. a). Kepala kantor
3. b ). Sub Bagian tata Usaha
4. c). Seksi Penyusunan Rencana dan Program Tenaga Kerja dan Transrnigrasi
5. d). Seksi Produktivitas dan Penyaluran Tenaga Kerja
6. e ). Seksi Hubungan Industrial Syarat Kerja dan Pengawasan
7. f). Seksi Pemberdayaan Kawasan Transrnigrasi dan Perpindahan Penduduk
8. g). Seksi Pembinaan dan Pengembangan Transrnigrasi
9. h), Kelompok Jabatan Fungsional
2. Bagan Susunan Organisasi Kantor Tenaga Kerja dan Transrnigrasi Kabupaten Tebo adalah sebagaimana terlampir.
Bagian Kedua
Kepala Kantor
BAB IV - ORGANISASI
Pasal 7
Kepala Kantor mernpunyai tugas sebagai berikut :
- a). Melaksanakan sebahagian tugas Pemerintah Daerah dibidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi .
- b ). Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan Kantor.
- c ). Megadakan hubungan kerja sama dengan satuan-satuan Organisasi dalam lingkungan Pernerintah Daerah, Instansi V ertikal dan Lembaga-lembaga lainnya sesuai dengan fungsi masing-masing untuk meperlancar pelaksanaan tugas.
- d). Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
Bagian Ketiga
Sub Bagian Tata Usaha
BAB IV - ORGANISASI
Pasal 8
Sub Bagian Tata Usaha mernpunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi, koordinasi penatausahaan, pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, humas, keprotokolan dan urusan surat menyurat.
BAB IV - ORGANISASI
Pasal 9
Untuk melaksanakan tugas tersebut Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
- a). Pengelolaan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, kehumasan dan hukum
- b ). Pengelolaan Keuangan dan Anggaran
- c). Pengelolaan Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
- d). Pengelolaan Urusan Perlengkapan dan Keprotokolan
Bagian Keempat
Seksi Penyusunan Rencana dan Program Tenaga Kerja dan Transmigrasi
BAB IV - ORGANISASI
Pasal 10
Seksi Penyusunan Rencana dan Program Tenaga Kerja dan Transmigrasi mernpunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program, melaksanakan pengumpulan, pengolahan/monitoring dan imformasi, penganalisaan, penyajian, data, Evaluasi, pengendalian program, pelaporan, pengaturan perizinan dan iuran serta penyusunan rencana dan program Kantor Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
BAB IV - ORGANISASI
Pasal 11
Untuk melaksanakan tugas tersebut Seksi Penyusunan Rencana clan Program Tenaga Kerja clan Transmigrasi mempunyai fungsi :
- a). Penyusunan rencana clan program baik rutin , pembangunan rencana tenaga kerja daerah serta mengkoordinasikan pelaksanaan usulan clan revisi DIP/PO, DIK/PO Kantor.
- b ). Pengumpulan, penganalisaan penyajian clan pengolahan data serta sistem informasi untuk kepentingan instansi-instansi pemerintah, swasta clan pengambilan keputusan pimpinan.
- c ). Pelaksanaan monitoring clan evaluasi pelaksanaan rencana clan program serta penyusunan laporan Kantor
- d). Penyiapan penyusunan metode penelitian, perekayasaan clan pengembangan teknik, pengkajian clan pemanpaatan hasil penelitian dengan instansi terkait.
Bagian kelima
Seksi Produktivitas dan Penyaluran Tenaga Kerja
BAB IV - ORGANISASI
Pasal 12
Seksi Produktivitas clan Penyaluran Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan, menyiapkan bahan pembinaan clan penyaluran tenaga kerja umum, tenaga kerja pemuda dan wanita, tenaga kerja penyandang cacat dan lanjut usia, tenag kerja asing yang sudah terjaring, menyiapkan bahan pembinaan informasi pasar, bursa kerja, analisis clan klasifikasi jabatan serta penyuluhan , bimbingan perluasan kerja, menyiapkan bahan pembinaan dan penyuluhan produktivitasn dan magang tenaga kerja dan pelaporan
BAB IV - ORGANISASI
Pasal 13
Untuk melaksanakan tugas tersebut Seksi Produtivitas clan Penyaluran Tenaga Kerja mempunyai tugas :
- a). Melakukan pengembangan dan perluasan kerja
- b ). Melakukan penyaluran dan perizinan tenaga kerja dalam dan luar negeri
- c ). Melakukan pelatihan tenaga kerja
- d). Melakukan Standarnisasi clan produktivitas
Bagian Keenam
Seksi Hubungan Industrial Syarat Kerja dan Pengawasan
BAB IV - ORGANISASI
Pasal 14
Seksi Hubungan Industrial Syarat Kerja dan Pengawasan mempunyai tugas pengawasan norma kerja dan perlindungan tenaga kerja, pengawasan mekanik, listrik, pesawat uap, kesehatan tenaga kerja, melaksanakan dan menetapkan upah dan syarat kerja, hubungan industrial clan organisasi pekerja, penyelesaian perselisihan, kecelakaan kerja dan puma kerja serta jaminan sosial tenaga kerja.
BAB IV - ORGANISASI
Pasal 15
Untuk melaksanakan tugas, Seksi Hubungan Industrial Syarat Kerja dan Pengawasan mempunyai fungsi :
- a). Pengawasan dan perlindungan norma kerja, mekanik, listrik, pesawat uap dan kesehatan kerja (Hyperkes ).
- b ). Hubungan industrial dan lembaga organisasi pekerja dan pengusaha, lembaga kerja sama Tripartit, Lembaga kerja sama Bipartit.
- c ). Perumusan upah kerja dan syarat kerja, upah mnumum dan kebutuhan minimum, pengurusan Kesekretariatan Dewan Penelitian Pengupahan Daerah.
- d). Pedoman dan pembinanan lembaga-lembaga penyelengaraan program sosial tenaga kerja.
- e ). Mengordinir dan membina berbagai perselisihan tenaga kerja dan pemutusan hubungan kerja hingga ke tingkat Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah (P4D).
Bagian Ketujuh
Seksi Pemberdayaan Kawasan Transmigrasi dan Perpindahan Pendudduk
BAB IV - ORGANISASI
Pasal 16
Seksi Pemberdayaan Kawasan Transmigrasi dan Perpindahan Penduduk mempunyai tugas melaksanakan penyediaan areal dan penyiapan 1ahan Pemukiman, rencana teknik permukiman, penyiapan sarana dan prasarana, pemberdayaan kawasan dan legalitas lahan, sertifikasi lahan serta pelaksanaan pendataan potensi penyebaran penduduk, bimbingan motivasi penduduk,Penda:ftaran, seleksi, pengawalan dan penempatan serta perbekalan fasilitas perpindahan penduduk.
BAB IV - ORGANISASI
Pasal 17
Untuk melaksanakan tugas Seksi Pemberdayaan Kawasan Transmigrasi dan Perpindahan Penduduk mempunyai fungsi :
- a). Melakukan Pemberdayaan Kawasan dan Legalitas Lahan
- b ). Melakukan Penyiapan Sarana dan Prasarana
- c ). Melakukan Potensi Penyebaran Penduduk
- d). Melakukan Perbekalan Fasilitas Perpindahan Penduduk
Bagian Kedelapan
Seksi pembinaan dan Pengembangan Transmigrasi
BAB IV - ORGANISASI
Pasal 18
Seksi Pembinaan dan Pengembangan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan pengolahan hasil produksi dan pemasaran, bimbingan usaha dan kerja sama swasta, pengembangan pendidikan dan kesehatan serta pengembangan pelayanan
BAB IV - ORGANISASI
Pasal 19
Untuk melaksanakan tugas tersebut , Seksi Pembinaan dan Pengembangan Transmigrasi mempunyai fungsi :
- a). Melakukan Pengembangan dan Pengolahan hasil produksi dan pemasaran
- b ). Melakukan bimbingan usaha dan kerjasama swasta
- c ). Melakukan pengembangan pendidikan dan kesehatan
- d). Melakukan pengembangan pelayanan Transmigrasi.
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
BAB V - KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 20
- (l).Di lingkungan Kantor Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdapat kelompok Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat, Instruksi dan Jabatan fungsional lainnya, sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2).Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis dibidangnya masing-masing sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan organisasi.
- (3).Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini terdiri dari sejumlah tenaga kerja dalam jenjang fungsional yang dipimpin seorang tenaga fungsional senior atau yang ditunjuk selaku ketua kelompok yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
- ( 4 ). Kelompok jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini dapat dibagi atas kelompok dan sub kelompok sesuai dengan kebutuhan beban kerja sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- ( 5). Pembinaan terhadap tenaga :fungsional dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundangundangan yang berlaku.
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN
BAB VI - PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN
Pasal 21
1. Kepala Kantor (Eselon ma ) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat, atas usul Sekretaris Daerah
2. Kepala Sub bagian dan kepala seksi ( Eselon IV a ) diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten atas pelimpahan kewenangan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi Syarat, melalui usulan Kepala Kantor.
TATAKERJA
BAB VII - TATAKERJA
Pasal 22
1. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Kantor, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, para Kepala Seksi wajib menerapkan Prinsip, Koordinasi, Integrasi clan Singkronisasi dilingkungan Unit kerjanya maupun antar Instansi terkait lainnya.
2. Kepala Kantor, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi wajib mengikuti clan mematuhi petunjuk clan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta melaporkan tugasnya secara hirarki kepada atasannya secara berkala dalam rangka evaluasi pelaksanaan tugas
3. Kepala Kantor melaksanakan tugasnya ## BAB VIII
KETENTUAN PE NUTUP
BAB VII - TATAKERJA
Pasal 23
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai Pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
BAB VII - TATAKERJA
Pasal 24
Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya,memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tebo. M~~J~Q\_ \_\_ LE:MBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO TAlillN 2001 NOMOR30 . Pembina Utama Muda NIP. 430004928 HDARKUTNL SH UPATENTEBO Diundangkan\_di M~a T~\_hQ 10 Nopember 2001 Pada tanggal ## BAGAN : STRUKTUR ORGAl"'USASI DAN TATA KERJA KANTOR TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN TEBO
LAMPIRAN
LAMPIRAN
## LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN UBO

NOMOR

30 TAHON 2001

TANGGAL:

TENT ANG : PEMBENTUKAN ORGANJSASI KANTOR TENAGA URJA DAN TRANSMIGRASI KAB. TEBO