KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 8 Tahun 1998 tentang PEMBENTUKAN PENGADILAN NEGERI CIBINONG (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan pesatnya perkembangan kesadaran hukum masyarakat di Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor yang selama ini termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bogor, dan untuk lebih mewujudkan pemerataan kesempatan memperoleh keadilan dan perlindungan hukum, dipandang perlu membentuk Pengadilan Negeri Cibinong yang daerah hukumnya meliputi Kabupten Daerah Tingkat II Bogor; b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, perlu menetapkan Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Cibinong; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; PDF Create! 4 Trial www.nuance.com
2. Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2951);
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3316);
4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3327);
MEMUTUSKAN: Menetapkan KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN NEGERI CIBINONG. Pasal 1 Membentuk Pengadilan Negeri Cibinong, berkedudukan di Cibinong Daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong meliputi wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor, Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat. Dengan terbentuknya Pengadilan Negeri Cibinong, maka wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor dikeluarkan dari daerah hukum Pengadilan Negeri Bogor. Pasal 4 Pengadilan Negeri Cibinong termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tinggi Bandung. PDF Create! 4 Trial www.nuance.com
:
Pasal 2
- NOMOR 8 TAHUN 1998 TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN NEGERI CIBINONG PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Pasal 5
- (1) Perkara Pidana dan Perkara Perdata yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Negeri Cibinong pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diperiksa tetapi belum diputus oleh Pengadilan Negeri Bogor, tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Bogor.
Pembiayaan yang dperlukan dalam rangka pembentukan dan pembinaan
Cibinong dibebankan
pada anggaran
Departemen
- (2) Tugas dan tanggung jawab serta tata kerja kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong ditetapkan oleh Mahkamah Agung setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.
Pasal 6
Perkara Pidana dan Perkara Perdata yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Negeri Cibinong pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diajukan tetapi belum diperiksa oleh Pengadilan Negeri Bogor, dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Cibinong. Pasal 6 Pengadilan Negeri Kehakiman. (1) Penetapan kelas Pengadilan Negeri Cibinong, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Pengadilan Negeri Cibinong ditetapkan oleh Menteri Kehakiman setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara. PDF Create! 4 Trial www.nuance.com
Pasal 7
- (2) Tugas dan tanggung jawab serta tata kerja kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong ditetapkan oleh Mahkamah Agung setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.
Perkara Pidana dan Perkara Perdata yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Negeri Cibinong pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diajukan tetapi belum diperiksa oleh Pengadilan Negeri Bogor, dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Cibinong. Pasal 6 Pengadilan Negeri Kehakiman. (1) Penetapan kelas Pengadilan Negeri Cibinong, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Pengadilan Negeri Cibinong ditetapkan oleh Menteri Kehakiman setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara. PDF Create! 4 Trial www.nuance.com
Pasal 8
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, PDF Create! 4 Trial