Unknown Unknown Nomor I Tahun 2014 tentang Pemberian Tambahan Penghaailan Pegawai Berdasarkan Pertimbangan Ofjektif Lainnya Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan !tuan Kerja Pengeloia Keuangan Daerah. 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan otamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Nega!ja Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lernbaran Negara Nomor 3421); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republiktndonesia Nomor 4355); 2. Undang-Undangl Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negar {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 N mor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pe elolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4400); (berlaku 3 Januari 2014)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
- a. bahwa dalam angka meningkatkan kinerja, motivasi kerja dan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang ada di lingkungan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah terhadap keseluruhan kegiatan Pengelolaan Keuangan Daerah yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan ke1,angan daerah yang memiliki kondisi dan resiko pekerjaani yang sangat tinggi.
- b. bahwa dengan pertimbangan diatas dirasa perlu untuk memberikan I Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Pe � timbangan Objektif Lainnya bagi Pegawai Negeri SipiI ya,ng ada di Iingkungan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah.
- c. bahwa berdafarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pad'.'! huruf a dan huruf b, maka periu menetapkan P � raturan Walikota tentang Pemberian Tambahan Penghaailan Pegawai Berdasarkan Pertimbangan Ofjektif Lainnya Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan !tuan Kerja Pengeloia Keuangan Daerah.
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan otamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Nega!ja Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lernbaran Negara Nomor 3421);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republiktndonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undangl Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negar {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 N mor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pe elolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4400);
MENETAPKAN
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200}Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir de gan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ten tang Perubahan Kedua atas UndangUndang 32 T$un 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Nlegara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( � mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nornor 4438);
8. Peraturan Pemerinta � Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengeioiaan Keuang\':n Daerah (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nornor 4578);
7. Undang-Undang Norpor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan {Lembaran Negara Republik = Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Menteri Daiam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedo'Jan 1Pengel0Iaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terkahir dengan Peraturan Menteri Dafam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Ke'dfrua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 ahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
MEMU,US N:
PERATURAN WALIKOTA BITUNG TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHAS LAN PEGAWAI BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBJE TIF LAINNYA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGANIDAERAH.
Pasal 1
Daiarn Peraturan Walikota ini yang dimaksu dengan :
1. Daerah adalah Kota Bitung.
I
2. Kepaia Daerah adalah Walikota Bil:t/-ng.
I
.
4. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kola Bitung.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah K9ta Bitung,
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya ilisingkat PNS adaiah setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah me 1 menuhi syarat yang ditentukan clan diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu
;
jabatan negeri atau diserahi tugas Negara lainnya dan digaji ## BAB II TUJUAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
Pasal 2
jabatan negeri atau diserahi tugas Negara lainnya dan digaji ## BAB II TUJUAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
Pasal 3
Besaran jumlah Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah disesuaikan pada besaran tanggungjawab, dan beban kerja sebagaimana tercantum pada
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan ini.

## Pasal 4

Pegawa

1. Ketentuan jam kerja bagi Negeri Sipil dilingkungan Saluan Ke.rja Pengelola Keuangan Daerah ditetapkan mulai Pukul 07.30 - 19.30 Wita, j ika diperlukan tetap bekerja melebihi Jaktu kerja yang telah ditetapkan;

�

2. Apabila ada tugas dan pekerjaan yang harus dilaksanakan di hari-hari libur, Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah diwajibkan masuk kantor.


## BAB IV

## TATA CARA PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAJ Pa1sal 5

Tata Cara Pembayaran TPP adalah sebagai berikut :

- a. TPP berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya dibayarkan berdasarkan j"t � mlah kehadiran pegawai setiap b1ulannya dalam pelaksanaan tugas yang disahkan oleh Kepala SKPD/Unit Kerja;
- b. Bagi PNS yang kehadirannya jika diakumulasikan dalam 1 (satu) bulan melip � ti : . I
2. 3 (tiga) kali \_pulang sebelum selesri ja � kerja;
1. 3 [tiga] kah terlambat setelah ape1 pagi selesai dilaksanakan· '
3. I (satu) kali terlambat dan 2 (dua) kali pulang sebelum selesai jam kerja, begitu pula ber-laku sebahknya; dan
4. 2 (dua) kali teriambat dan I (satu) kali pulang sebelum selesai jam kerja, begitu pula berlaku sebahknya;
7. maka Tambahan Penghasilan Pegawai tidak dibayarkan I (satu) hari kerja.
- c. Berdasarkan ketentuan sebagaimank dimaksud dalam huruf a dan huruf b, besaran TPP dibayarkan berdasarkan nilai TPP dibagi jumlah hari kehadiran PNS;
- d. TPP tidak dibayarkan apabila PNS tersebut berada dalam status tugas belajar, cuti dan ijin;
- e. Pembayaran TPP mengacuh pada ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; dan
- g. Pembayaran TPP setiap bulannya mengacuh pada surat rekomendasi kehadiran PNS yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kata Bitung.

## Pasal6

Apabila terjadi mutasi jabatan dan/ atau perpindahan tempat tugas maka pembayaran TPP diatur sebagai berikut:

- a. Surat Keputusan Walikota/Nota Dinas/Surat Perintah Tugas tentang mutasi jabatan dan/ a tau perpindahan tempat tugas dilaksanakan pada tanggal 1-10 bulan berjalan maka TPP dibayarkan pada SKPD/Unit Kerja baru;
2. b, Surat Keputusan Walikata/Nata Dirias/Surat Perintah Tugas tentang mutasi jabatan dan/ a tau perpindahan tempat tugas dilaksanakan pada tanggal 20-31 bulan berjalan maka TPP dibayarkan pada SKPD/Unit Kerja lama;
- c. Surat Keputusan Walikota/Nota Dinas/Surat Perintah Togas tentang mutasi jabatan dan/atau perpindahan tempat tugas dilaksanakan antara tanggal 11-19 bulan berjalan maka TPP dari tanggal 1-15 bulan berjalan dibaya.rkan pada SKPD/Unit Kerja lama serta TPP dari tanggal 16-31 bulan berjalan dibayarkan pada SKPD/Unit Kerja beru.


## BABV PEMBlAYAAN I Pasal 7

Pembiayaan Tambahan Penghaeilanl Pegawai berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya dibebankan pada Ookumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Pengelala Keuangan dan Barang Milik Daerah Kata Bitung.

## BABV KETENTUAN PENUTUP Pakal 8

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Bitung Nomor 51 Tahun 2012 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Bagi Pegawai Ne?eri Sipil Di\_ Lingkungan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari 2014 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kata Bi tung.

Ditetapkan di Bitung Pada tanggal 3 Januari 2014


Diundangkan di Bitung Pa � al 3 Januari 2014

.''{

(

L'\ I',\!!!\_ 4 1 � KRETili DAERAH KOTA, � ;· ',

·,

•\

Dri,,.EDIS0N, UMIANG. M.Si P.Ji&lt;Ml!I � TAMA MADY A NIP. l9610804 198603 1 016


BERITA DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2014 NOMOR 114