PERATURAN GUBERNUR PERUBAHAN KEDUA ATAS  SULAWESI TENGGARA Nomor 4 Tahun 2016 tentang GARA NOMOR : .f) TAHUN 2016 TENT ANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESITENGGARA (berlaku 1 Februari 2016)
Pembukaan
Menimbang
PERATURAN
GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
NOMOR :
.f)
TAHUN 2016
TENT ANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI
SULAWESITENGGARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,
: a.
penyesuaian; Nomor 2 Tahun 2016 perlu dilakukan Tenggara bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah maka Pedoman Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara yang telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sulawesi
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 4
•
.
r'
!,.
Mengingat
Tahun 2014 tentang Pedoman Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.
- 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-undang Nomor 4 7 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi SelatanTenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494):
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kade Etik Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di
Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2015;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 10 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012 Nomor 10);
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 11 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012 Nomor 11);
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2015 Nomor 3);
10. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 4 'Tahun 2014 Tentang Pedoman Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2016.
•
•
Menetapkan
MEMUTUSKAN :
PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014 Nomor 4) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016 Nomor 2) diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 2 di ubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:
Bagian Kesatu
J enis Pakaian Dinas
Pasal 2
Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara terdiri dari:
- a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH, terdiri dari:
- 1) PDH Warna Khaki
- 2) PDH Kemeja Putih, celana/rok hitam atau gelap
- 3) PDH Tenunan Khas Daerah/Batik
- b. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;
- c. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR;
- d. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL;
- e. Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL.
- f. Pakaian Dinas Perlindungan Masyarakat disingkat Linmas.
•
- Pakaian Korpri. ' I ' g. {
- h. Pakaian Olahraga
Pasal 4
Bagian Kedua
Pakaian Dinas Harian
- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a angka 2 terdiri dari:
- a. PDH Kemeja putih, celana Hitam atau Gelap Pria sebagai berikut :
- 1) Kemeja lengan pendek/panjang di luar;
- 2) Celana panjang sesuai warna hitam atau gelap;
- 3) Kerah baju berdiri;
- 4) Saku atas satu sebelah kiri;
- 5) Lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
- 6) Papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di atas bagian kanan;
- 7) Ikat pinggang nilon warna hitam dengan logo KORPRI; dan
- 8) Sepatu tutup warna hitam pakai tali;
- b. PDH Kemeja putih, rok hitam atau gelap Wanita sebagai berikut :
- 1) Kemeja lengan pendek/panjang di luar;
- 2) Rok 15 cm di bawah lutut/rok/celana panjang sampai dengan mata kaki, warna rok/ celana hi tam;
- 3) Kerah baju berdiri;
- 4) Saku atas satu sebelah kiri;
- 5) Lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
- 6) Papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di atas bagian kanan;
- 7) Ikat pinggang nilon warna hitam dengan logo KORPRI; dan
•
- 8) Sepatu pantovel warna hitam;
- c. PDH Kemeja Putih, rok hitam atau gelap Wanita berjilbab/wanita hamil menyesuaikan
- d. PDH lengan panjang /pendek digunakan untuk pejabat Tinggi Madya dan Pejabat Tinggi Pratama di lingkungan Provinsi.
- e. PDH lengan Pendek digunakan untuk Pejabat Administrator dan Pengawas serta Pejabat Fungsional di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.
- (2) Model PDH Kemeja Putih, Celana/Rok Hitam atau Gelap sebagaimana di maksud pada ayat (1) tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I Peraturan Gubernur ini.
- (3) Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 4A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 4.A

- ( 1) Penggunaan Pakaian Dinas Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara se bagaimana dimaksud dalam pasal 2 :
- a. Hari Senin dan Selasa menggunakan PDH warnah Khaki;
- b. Hari Rabu menggunakan PDH Kemeja warnah Putih, Celana /Rok hitam atau gelap;
- c. Hari Kamis Menggunakan Pakaian tenunan Khas Daerah;
- (2) Pakaian Linmas digunakan pada saat Peringatan hari Linmas dan/ atau sesuai ketentuan acara;
- (3) Pakaian Korpri digunakan pada saat Peringatan hari KORPRI dan / a tau sesuai ketentuan acara;
- (4) PSL dan/ atau PSR digunakan sesuai ketentuan acara
4. Ketentuan Pasal 15 di ubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Bagian Kedua

Tanda Pangkat

## Pasal 15

- (1) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b menunjukkan tingkat dalam status selaku pejabat menurut golongan / ruang;

•

•

- '· ) (2)
- Tanda pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan simbol melati, dengan warna pangkat sesuai golongan/ ruang;
- (3) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan warna dasar pangkat sesuai warna baju (khaki/linmas);
- (4) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Golongan I ruang a hingga golongan I ruang c menggunakan simbol melati berwarna perunggu berdiameter 1,5 cm, warna dasar sesuai warna baju dengan sebutan pangkat disesuaikan dengan pangkat, golongan/ruang PNS;
- b. Golongan I ruang d menggunakan simbol melati berwarna perunggu berdiameter 1,5 cm, warna dasar sesuai warna baju dengan tambahan bist warna perak sebutan pangkat disesuaikan dengan golongan / ruang PNS;
- c. Golongan II ruang a hingga golongan II ruang c menggunakan simbol melati berwarna perak berdiameter 1,5 cm, warna dasar sesuai warna baju dengan sebutan pangkat disesuaikan dengan golongan/ruang PNS;
- d. Golongan II ruang d menggunakan simbol melati berwarna perak berdiameter 1,5 cm, warna dasar sesuai warna baju dengan tambahan bist warna emas, sebutan pangkat disesuaikan dengan golongan/ruang PNS;
- Golongan III ruang a hingga golongan III ruang c menggunakan simbol melati warna emas berdiameter 1,5 cm, warna dasar sesuai warna baju dengan sebutan pangkat disesuaikan dengan golongan / ruang PNS; e.
- Golongan III ruang d menggunakan simbol melati berwarna emas berdiameter 1,5 cm, warna dasar sesuai warna baju dengan tambahan bist berwarna emas, sebutan pangkat disesuaikan dengan golongan/ruang PNS; f.
- g. Golongan IV ruang a hingga golongan IV ruang c menggunakan simbol melati berwarna emas berdiameter 1,5 cm, warna dasar sesuai warna baju, bist warna emas lebar 1 cm panjang 6,5 cm dengan sebutan pangkat disesuaikan dengan pangkat, golongan/ruang PNS;

•


;

\

- h. Golongan IV ruang d menggunakan simbol melati berwarna emas diameter 1.5 warna dasar sesuai warna baju, bist warna emas lebar 1 cm panjang 6,5 cm, bist tutup warna emas lebar 0,5 cm;
1. Golongan IV ruang e menggunakan simbol melati berwarna emas berdiameter 1, 5 cm warna dasar emas dengan se bu tan pangkat disesuaikan dengan pangkat, golongan/ruang PNS;
- j. Tanda Pangkat untuk pejabat eselon II menggunakan list pinggir tertutup penuh warna merah, untuk pejabat eselon III dan IV tidak menggunakan list warna merah;
- k. Tanda pangkat kehormatan menggunakan simbol Bintang berdiameter 1,6 cm dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Untuk Pangkat Kehormatan Gubernur Menggunakan 3 (tiga) bintang berwarna emas;
2. Untuk Pangkat Kehormatan Wakil Gubernur Menggunakan 2 ( d ua) bin tang berwarna emas;
- (5) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf j tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.
5. Ketentuan pasal 13 di ubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 13

- (1) Jadual pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 tercantum dalam lampiran Ii Peraturan ini.
- (2) Model PDH tenunan khas daerah disesuaikan dengan prinsip sopan, rapih, estetika di lingkungan kerja serta budaya.
6. Ketentuan pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

•

•

,·

~

- h. Golongan IV ruang d menggunakan simbol melati berwarna emas diameter 1.5 warna dasar sesuai warna baju, bist warna emas lebar 1 cm panjang 6,5 cm, bist tutup warna emas lebar 0,5 cm;
- i. Golongan IV ruang e menggunakan simbol melati berwarna emas berdiameter 1,5 cm warna dasar emas dengan sebutan pangkat disesuaikan dengan pangkat, golongan/ruang PNS;
- j. Tanda Pangkat untuk pejabat eselon II menggunakan list pinggir tertutup penuh warna merah, untuk pejabat eselon III dan IV tidak menggunakan list warna merah;
- k. Tanda pangkat kehormatan menggunakan simbol Bintang berdiameter 1,6 cm dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Untuk Pangkat Kehormatan Gubernur Menggunakan 3 (tiga) bintang berwarna emas;
2. Untuk Pangkat Kehormatan Wakil Gubernur Menggunakan 2 (dua) bintang berwarna emas;
- (5) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf j tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.
5. Ketentuan pasal 13 di ubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 13

- (1) Jadual pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 tercantum dalam lampiran III Peraturan ini.
- (2) Model PDH tenunan khas daerah disesuaikan dengan prinsip sopan, rapih, estetika di lingkungan kerja serta budaya.
6. Ketentuan pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

•

•

.

t

'

## BAB VI

## KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Gubernur ini berlaku maka:

- a. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Pakaian Dinas dilingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi ' Tenggara , dan
- b. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku .

## Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku efektif pada tanggal 1 Maret 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

/

/

Ditetapkan di Kendari

Pada tanggal

·

Z.1-2- 2016

GUBER.NURSU A

ESI TENGGARA,

r!t

f,

MM

NUR ALAM

Diundangkan di Kendari

Pada tanggal

: .}..(;). - a. - 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINS!

GG RA,

SULAWFSI



## LUKMAN ABUNAWAS

BERITA DAERAH PROVINS! SULAWESI TENGGARA TAHUN 2016 NOMOR ...

•

LArvjPIRAN III PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA NOMOR 9 TAHUN 2016 TANGGAL £l ,;)\_ -~ -2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINS! SULAWESI TENGGARA

## JADUAL PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS

## LINGKUP PEMERINTA H PROVINS! SULAWESI TENGGARA

| No. | J enis Pakaian | Hari | Keterangan |
|-------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1 | PDH warna khaki | Senin dan Selasa | |
| 2 | PDH Kemeja Putih, celana/rok hitam atau gelap | Rabu | |
| 3 | PDH Tenunan Khas Daerah | Kamis | |
| 4 | Pakaian Olah Raga / Batik | Jum'at | ( menyesuaikan acara ) Batik Digunakan apabila ada rapat/ acara tern ten tu |
| 5 | KORPRI | • Hari Ulang Tahun Korpri • Hari Besar Nasional • Setiap tanggal 17 bulan berj alan | pakaian Korpri Bila hari senin bertepatan menggunakan 17 tanggal |
| 6 | LINMAS | • Setiap tanggal 27 bulan berjalan • Hari Ulang Tahun Linmas | Menyesuaikan |
| 6 | PSL dan/atau PSR | Pada Acara Resmi | Sesuai Ketentuan Acara |
| 7 | PDL | / Pada saat menjalankan tugas operasional lapangan / Mengikuti kunjungan kerja Gubemur /Wakil Gubemur | |


•

•

,'

'



'

•

••

II/a


l/3


11/b


Ivb

11/d


lid

Ille


lie





'

)

## 6.PDH KEMEJA WARNA PUTIHWANITA BERJILBAB


,,

1

TANGGAL

: &amp; ~ - &amp;-. • c}-Otb

TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANGPAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DlLlNGKUNGANPEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA

: PERA TU RAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

: 9. TAHUN 2016

LAMPIRAN I

NOMOR

MODEL PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA

A.PAKAIAN DINAS HARIAN

1.PDH PRIA


•

•

## 2.PDH PRIA KEMEJA WARNA PUTIH


Keterangan:

- a. LencanaKorpri
- b. PapanNama
- c. TandaPengenal

.

•

•

J

•

,,

...

## 3.PDH WANITA WARNA KHAKI


## Keterangan:

- b. NamaPemProv
- a. Lencana KORPRI
- k. KrahRebah
- f. KancingBaju
- c. Logo PemProv
- d. PapanNama
- e. TandaPengenal
8. h.Rok
- g. SakuDepan
- i. CelanaPanj ang
11. j .LenganPanjang
12. L.lidahbahu

•

•

## 4.PDH WANITA BERJILBAB WARNA KHAKI


## Keterangan:

- b. NamaProv
- f. KancingBaju
- a. Lencana KORPRI
- c. Logo Prov
- e. PapanNama
- d. TandaPengenal
- g. SakuBaju
8. h.Rok
9. i.CelanaPanjang j .KrahRebah

•

•

## 5.PDH WANITA KEMEJA WARNA PUTIH


## Keterangan:

- b. PapanNama
- a. LencanaKorpri
- c. TandaPengenal

,.

•

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

9 TAHUN 2016

d-:).. - ~ - 2016

• • r LAiVlPIRAN II

NOMOR

TANGGAL

TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINS! SULAWESI TENGGARA

## TANDA PANGKAT

## A. TANDA PANGKAT BAGI PEJABAT STRUKTURAL ESELON I DAN II

.

)

Sekda


,:

•

•

d

'

).

-,'


·.'

...

'.

- B. TANDA PANGKAT PEJABAT ESELON III, IV DAN STAF GOLONGAN IV, III, II DAN I

4c

4a

4b


3d



3c


'


3b



3a