PERATURAN BUPATI BI Nomor 7 Tahun 2017 tentang GARA PERATURAN BUPATI WAKATOBI NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH SETIAP DESA DI KABUPATEN WAKATOBI TAHUN ANGGARAN 2017 (berlaku 15 Maret 2017)
Pembukaan
Menimbang : a.
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu ditetapkan Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Setiap Desa di Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Setiap Desa di Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2017;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesian Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2010 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 5);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH SETIAP DESA DI KABUPATEN WAKATOBI TAHUN ANGGARAN 2017.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Wakatobi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wakatobi.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Wakatobi.
5. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Wakatobi.
6. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wakatobi.
7. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa ## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam menghitung Pembagian dan Penetapan Besaran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Setiap Desa di Kabupaten Wakatobi.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan kepastian cara perhitungan dan penyaluran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Wakatobi.
PENGANGGARAN DAN PENGALOKASIAN
BAB III - PENGANGGARAN DAN PENGALOKASIAN
Pasal 3
- (1) Anggaran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa dialokasikan dalam APBD.
- (2) Penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa berpedoman pada rencana penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang ditetapkan dalam APBD.
BAB III - PENGANGGARAN DAN PENGALOKASIAN
Pasal 4
Alokasi anggaran Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) adalah sebesar 10% (sepuluh persen) untuk semua jenis pajak daerah dan retribusi daerah.
TATA CARA PENGHITUNGAN
BAB IV - TATA CARA PENGHITUNGAN
Pasal 5
- (1) Tata cara penghitungan Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah untuk setiap Desa diatur secara merata dan proporsional.
- (2) Pengalokasian bagian dari dana hasil pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
BAB IV - TATA CARA PENGHITUNGAN
Pasal 6
- (1) Pembagian Bagi hasil pajak daerah secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b adalah ## BAB V PENYALURAN, PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Bagian Kesatu Penyaluran
BAB IV - TATA CARA PENGHITUNGAN
Pasal 7
- (1) Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Desa disalurkan dari Kas Umum Daerah kepada Pemerintah Desa melalui rekening Pemerintah Desa oleh Bendahara Umum Daerah.
- (2) Besaran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah sejumlah Rp. 856.303.000,(delapan ratus lima puluh enam juta tiga ratus tiga ribu rupiah) dengan rincian untuk setiap Desa sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Kedua Pengelolaan

## Pasal 8

- (1) Penerimaan desa yang berasal dari bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah harus dimasukan dalam APBDesa masingmasing Desa sebagai sumber pendapatan desa.
- (2) Penerimaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pembiayaan bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

## Bagian Ketiga Pertanggungjawaban

## Pasal 9

Sumber pendapatan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dikelola dan dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

## BAB VI

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wakatobi.

Ditetapkan di Wangi-Wangi pada tanggal 15-3-2017

BUPATI WAKATOBI,

TTD/CAP

ARHAWI

Diundangkan di Wangi-Wangi pada tanggal 15-3-2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI,

TTD/CAP

## JUHAIDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2017 NOMOR 7