KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 120 Tahun 1999 tentang PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 33 TAHUN 1981 TENTANG BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 113 TAHUN 1998 (berlaku 6 Oktober 1999)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi, dipandang perlu mempermudah pelayanan investasi di daerah dan di luar negeri;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu mengadakan perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1981 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 113 Tahun 1998;
2. Bedrijfsreglementering Ordonnantie 1934 sebagaimana telah diubah dan ditambah;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2818) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970 (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2934);
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2853) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 (Lembaran Negara Tahun
Mengingat
:
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
Menetapkan
:
1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2944);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1976 tentang Pokok-pokok Organisasi Perwakilan Republik Indonesia Di Luar Negeri sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 123 Tahun 1999;
7. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 1998;
8. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1981 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 113 Tahun 1998 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal;
9. Keputusan Presiden Nomor 183 Tahun 1998 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 121 Tahun 1999;
MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 33 TAHUN 1981 TENTANG BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 113 TAHUN 1998.
Beberapa ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1981 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 113 Tahun 1998, diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 21A menjadi berbunyi sebagai berikut:
"Pasal 21A
- (1) Menteri Negara Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal baik berdasarkan atas kewenangannya sendiri maupun atas dasar kewenangan yang dilimpahkan oleh Menteri-Menteri yang membina bidang usaha dan Menteri lainya, dapat melimpahkan kewenangan pemberian persetujuan dan fasilitas serta perizinan pelaksanaan penanaman modal dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) kepada Gubernur Kepala Daerah Propinsi.
- (2) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku sepanjang belum dibentuknya instansi yang menangani penanaman modal di Daerah Kabupaten dan Daerah Kota.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Gubernur Kepala Daerah Propinsi menugaskan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah.
- (4) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi serta memperhatikan kesederhaan, kemudahan dan kecepatan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Menteri Negara Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal."
2. Diantara Pasal 21A dan Pasal 22 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal
21B yang berbunyi sebagai berikut:
"Pasal 21B
- (1) Menteri Negara Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal baik berdasarkan atas kewenangannya sendiri maupun atas dasar kewenangan yang dilimpahkan oleh Menteri-Menteri yang membina bidang usaha dan Menteri lainnya dapat melimpahkan kewenangan pemberian persetujuan penanaman modal dalam rangka penanaman modal asing yang berlaku juga sebagai Persetujuan Prinsip kepada Menteri Luar Negeri.
- (2) Dalam rangka pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Menteri Luar Negeri menugaskan kepada Kepala Perwakilan Republik Indonesia.
- (3) Surat Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diterbitkan oleh Kepala Perwakilan Republik Indonesia untuk Menteri Luar Negeri atas nama Menteri Negara Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.
- (4) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi serta memperhatikan kesederhanaan, kemudahan dan kecepatan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Menteri Negara Investasi/Kepala Badan koordinasi Penanaman Modal dan Menteri Luar Negeri baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri."
3. Diantara
Pasal 26
Dengan ditetapkannya Keputusan Presiden ini, peraturan-peraturan pelaksanaan yang telah ditetapkan
Penyebutan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana tercantum dalam Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1981 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 113 Tahun 1998, selanjutnya dibaca Menteri Negara Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal."
Pasal 28
"Pasal 28
Dengan ditetapkannya Keputusan Presiden ini, maka Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1981 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal
dinyatakan tidak berlaku."
Pasal II
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Oktober 1999

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE