PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UT ARA Nomor 11 Tahun 2004 tentang ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH T AHUN ANGGARAN 2010 (berlaku 31 Desember 2009)
Pembukaan
Menimbang a.
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada 181 ayat (1) Undangundang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah I&lt;abupaten bersama Bupati Luwu Utara telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendnpatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 sesuai dengan Peraturan Gubemur Sulawesi Selatan Nomor 4250/Xll/Tahun 2009 tanggal 31 Desember 2009 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah I&lt;abupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2010;
- b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 tidak bertentangan denga kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daernh I&lt;abupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2010.
3. Mengingat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048); 1.
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan I&lt;abupaten Dali II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahen Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebngaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Jndonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Janggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repuolik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembarar, Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tabun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerab (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia TAhun 1977 Nomor 11, Tambahan Lemabran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah cliubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintab Nomor 9 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 25);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tabun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerab dan Wakil Kepala Daerab (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambaban Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tabun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tarnbaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
15. Peraturan Pemerintab Nomor 66 Tabun 2001 tentang Retrebusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tabun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerab (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2004 Nomor 90, Tambahan Lernbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telab beberapa kali cliubab terakhir dengan peraturan Pemerintah Nomor 21 Tabun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
... -
..,.
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjarnan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republi.k Indonesia Tahun 2005 Nomor 4574);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan ( Lembaran Negara Republi.k Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistern Informasi Keuangan Daerah ( Lembaran Republik Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah ( Lembaran Republik Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal ( Lembaran Negara Republi.k Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republi.k Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembarar, Negara Republi.k Indonesia Nomor 4593);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4014);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Ka bu paten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
29. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum Bagi Pegawai Negeri Sipil;
30. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan alas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
32. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Depertemen Dalam Negeri;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 2 Tahun 2000 tentang Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara. Tahun 2000 Nomor 2 Seri A Nomorl);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pajak Pemamfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2000 Nomor 3 Seri A Nomor 2);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2000 Nomor 4 Seri A Nomor 3);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2000 Nomor 5 Seri A Nomor 4);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 7 Tahun 2000 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2000 Nomor 7 Seri A Namer 6);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu. Utara Nomor 8 Tahun 2000 tentang Sumbangan Pihak Ketiga (Lernbaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2000 Nomor 8 Seri C Nomor 2);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 10 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2000 Nomor 10 Seri B Nomor 2);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 13 Tahun 2000 tentang Retribusi Peruntukan Pengunaan Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2000 Nomor 13 Seri B Nomor 5);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 14 Tahun 2000 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2000 Nomor 14 Seri B Nomor 60);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Uatara Nomor 16 Tahun 2000 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2000 Namer 16 Seri B Namer 8j;
43. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Namer 17 Tahun 2000 tentang Retribusi Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2000 Namer 17 Seri B Nomor 9);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Namer 19 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkhol (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2000 Nornor 19 Sen B Namer 11);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 20 Tahun 2000 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2000 Nomor 20 Seri B Nomor 12);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 23 Tahun 2000 tentang Reb:ibusi Pasar Grosir dan atau Pertoko � ( Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2000 Nomor 42 Sen B Nomor 13);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 25 Tahun 2000 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2000 Nomor 44 Seri B Nomor 15);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 4 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2001 Nomor 6);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2001 tentang Retribusi Perizinan Usaha Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2001 Nomor7);
50. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 34 Tahun 2001 tentang Retribusi Perizinan Ketenagaketjaan Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2001 Nomor 78);
51. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 35 Tahun 2001 tentang Retribusi Surat Usaha lzin Perdagangan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2001 Nomor 79);
52. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 36 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Usaha Industri dalam Wilayah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah kabupaten Luwu Utara Tahun 2001 Nomor 80);
53. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 37 Tahun 2001 tentang Wajib Daftar Perusahaan dalam Wilayah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2001 Nomor 81);
54. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 42 Tahun 2001 tentang Retri.busi Pelayanan Ketatausahaan dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2001 Nomor 86);
55. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 01 Tahun 2003 tentang Retri.busi Pelayanan Kebersihan Dan Persampahan Kabupaten Luwu Utara(Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2003 Nomor02);
56. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 02 Tahun 2003 tentang Pengaturan Kendaraan Sepeda Motor sebagai Angkutan Penumpang dalam Wilaya.lt Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2003 Nomor 03);
57. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 03 Tahun 2003 tentang Petemakan dan Budidaya Temak (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2003 Nomor 04);
58. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 04 Tahun 2003 tcntang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rurnah Sakit Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2003 Nomor 05);
59. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Daerah Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2003 Nomor 24);
60. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2004 Nomor 01);
61. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 14 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2004 Nomor 21);
.
\·
i
I
1
i
·
62. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 16 Tahun 2004 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2004 Nomor 23);
63. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 01 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah kabupaten Luwu Utara Tahun 2005 Nomor 01);
64. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 03 Tahun 2005 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah kabupaten Luwu Utara Tahun 2005 Nomor 03);
65. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 04 Tahun 2005 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2005 Nomor 04);
66. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 05 Tahun 2005 tentang Pajak Restoran (Lernbaran Daerah Kabupaten Luwu UtaraTahun 2005 Nomor 05);
67. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 06 Tahun 2005 tentang Pengaturan Penggunaan Pelataran (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2005 Nomor 06);
68. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 05 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2006 Nomor 05);
69. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 174, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 174);
70. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2008 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 176);
71. Peraturan Kabupaten Luwu Utara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 178);
72. Peraturan Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 179);
73. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Ketja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 180);
74. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Ketja Dinas Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nornor 181);
75. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Ketja lnspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Lain Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008
Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah I&lt;abupaten Luwu Utara Nomor 182);
76. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan I&lt;abupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 183);
77. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2000 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 184;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Dan BUPATI LUWU UT ARA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2010
Pasal 1
Rp. 23.986.288.508,00
Rp. 1.300.387.418.00
Rp. 22.685.901.090,00
Rp.00
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 sebagai berikut
1. Pendapatan
Rp. 474.289.443.100,00
2. Belanja
Rp. 496.975.344.190,00
(defisit)
Rp. 22.685.901.090,00
3. Pembiayaan
- a. Penerimaan
- b. Pengeluaran
- Jumlah Pembiayaan neto
Sisa lebih pembiayaan anggaran
Pasa.12
Rp. 3.167.729.250,00
Rp. 16.342.476.450,00
- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana climaksud dalam pasal 1 terdiri dari :
- a. Pendapatan Asli Daerah
Rp. 26.706.205.700,00
- b. Dana Perimbangan
Rp. 418.876.159.000,00
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah
Rp. 28.707.078.400,00
- (2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri
- dari jenis pendapatan :
- a. Pajak daerah
- b. Retribusi daerah
1.562.000.000,00 Rp.
00 Rp.
9.329.111.000,00 Rp. c. Dana Bagi Hasil Pajak dari propinsi
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
Rp.
500.000.000,00
- d. Lain-lain PAD yang sah
Rp. 5.696.000.000,00
- (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan
- a. Dana bagi hasil Pajak/
- Bagi Hasil Bukan Pajak
Rp, 35.170.965.000,00
- b. Dana alokasi umum
Rp. 343.114.194.000,00
- c. Dana alokasi khusus
Rp. 40.591.000.000,00
- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaiman dimaksud pada ayat (1)
huruf c tercliri dari jenis pendapatan :
- a. Hibah
- b. Dana Darurat
- Dan Pemerintah daerah lainnya
- d. Dana penyesuaian dan otonomi khusus Rp. 6.300.000.000,00
- Bantuan keuangan dari propinsi a tau e.
- dari pemerinlah daerah lainnya
- f. Sumbangan Pihak Ketiga
Rp. 10.665.967.400,00
Rp, 850.000.000,00
Pasal 3
- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari:
- a. Belanja Belanja Tidak Langsung
Rp. 289.920.276.790,00
- b. Belanja Belanja Langsung
Rp. 207.055.067.400,00
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaiman dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri
- dari jenis belanja :
- a. Belanja Pegawai sejumlah
Rp. 223.978.069.800,00
- b. Belanja bunga
Rp. 00,00
- c. Belanja Subsidi
Rp, 00,00
- d. Belanja Hibah
Rp. 36.363.231.000,00
- e. Belanja Bantuan Sosial
Rp. 3.876.205.220,00
- f. Belanja Bagi Hasil
Rp.
576.885.750,00
- g. Belanja Bantuan Keuangan
Rp. 24.325.884.520,00
- h. Belanja Tidak Terduga
Rp.
800.000.000,00
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja Pegawai
- b. Belanja belanja barang dan jasa
- c. Belanja modal
Rp. 25.247.808.925,00
Rp. 125.615.683.443,00
Rp. 56.191.575.031,94
Pasal 4
- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari:
- (2) Penerimaan sebagaiman dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis
3. pembiayaan :
- a. Sil.PA tahun anggaran sebelumnya
- b. Pencairan dana cadangan
- c. . Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
7. Rp. 23.686.288.508,00
- a. Penerimaan
Rp. 23.986.288.508,00
- b. Pengeluaran
Rp. 1.300.387.418,00
Rp. 00,00
- Rp. 00,00
- d.
- Penerimaan pinjaman daerah Rp. 00,00
- e.
- Penerimaan kembali pemberian Rp. 300.000.000,00
- t. pinjaman
- g. Penerimaan piutang daerah Rp. 00,00
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. Pembentukan dana cadangan
- b. Penyertaan modal (investasi) pemerinlah daerah
- c. Pembayaran pokok utang
- d. Pemberian pinjaman daerah
- e. Dana Bergulir
Rp. 00,00
Rp. 500.387.418,00
Rp. 00,00
Rp. 00,00
Rp. 800.000.000,00
Pasal 5
Uraian febjh lanjut Anggaran Pendapatan clan Belanja Daerah sebagaimana dirnaksud dalam pasal 'l. tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini, tcrdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan APBD;

2. Lampiran II

3. Lampiran Ill

4. LampiranN

5. LampiranV

6. Lampiran VI

7. Lampiran VII

8. Lampiran

- VIII

9. Lampiran L'&lt;

10. LampiranX

Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi SKPD;

Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

Rekapitulasi Be!anja Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;

Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerahdan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

Daftar Jurnlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; Daftar Piutang Daerah;

Daftar Penyertaam Modal (Investasi) Daerah;

Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;

Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;

## Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai )andasan operasional pelaksanaan APBD.

## Pasal 7

Peraturan daerah ini mulai pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundang Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah,

Ditetapkan di Masarnba, pada tanggal, 31 Desemcer- 20,19

ARIFN JUNAIDI


Diundangkan di Masamba, SEKRETARlS DAERAH '


� Drs, H. A. CHAERUL PANGERANG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2009 NOMOR: 11

i

'

,·


- Menimbang

## Mengingat

## DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA

ALAMAT : Jalan Sirnpurusiang No. 26 MASAMBA II (0473) 21130

## KEPUTUSAN DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATEN LUWU UTARA

NOMOR: 25 TAHUN 2009

## TENT ANG

## PERSETUJUANPENETAPANPEMBENTUKANPERATURANDAERAH TERHADAP ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN Ai � GGARAN 2010 KABUPATEN LUWU UTARA

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## DEWAN PERWAI&lt;ILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA

- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2010 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai ketentuan Pasa! 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2002.
- b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada point a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Luwu Utara.
- I. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
3. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Nomor 4355 );
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 443 7) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyata Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 T ahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

Memperhatikan

9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
2. I 0. Peraturan Pemerintah Nomor I 07 Tahun 2000 tentang Pinjrunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tarnbahan Lembaran Negara Nomor 4024);
11. Peraturan Pemerintah Nomor I 08 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tarnbahan Lembaran Negara Nomor 4027);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Walcil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tarnbahan Lembaran Negara Nomor 4138);
14. Peraturan Pemerintah Nornor 37 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
9. Pendapat Akhir Fritlrni - Fraksi DPRD Kab. Luwu Utara pada Rapat Paripurna Dewan tanggal 31 Desember 2009.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan Anggaran
- Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah K.abupaten Luwu Utara atas Persetujuan Penetapan Pembentukan Peraturan Daerah tentang Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 Kabupaten Luwu Utara.

PERTAMA

- Anggaran Pendapatau dan Belanja Daerah Tahun Anzzaran 2010 sebagai berikut:

- I. Pendapatan

Rp. 474.289.443.100,00.

- 2.

- Belanja

Rp. 496.975.344.190,00.

Defisit

Rp. {22.685.901.090.00)

- 3.

- Pembiayaan

- a. Penerimaan

- b. Pengeluaran

Rp.

23.986.288.508,00

Rp. 1.300.387.418,00

Pembiayaan Netto

Rp, 22.685.901.090,00

Ringkasan Pendapatan dan Belanja Daerah di maksud Diktum PERTAMA sebagaimana Jarnpiran I Keputusan ini.

- Untuk Teknis Pelaksanaannya dijabarkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

K.EDUA

- KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

- Setiap perlakuan Pelaksanaan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 20 l O Kabupaten Luwu Utara sebagaimana dalam keputusan ini agar tembusannya disampaikan kepada DPRD Kabupaten Luwu Utara
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Masamba pada tanggal 31 Desember 2009


.«:

I

t

!


Menimbang

## PEMERINTAH PROPINSI SULAWESI SELATAN SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jenderal Urip Sumoharjo Nomor 269 - Telepon 453050 BANTAENG 90231

## KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN NOMOR : 4250/ XII/ TAHUN 2009

## TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010

## DEN GAN RAHM AT TU HAN YANG MAHA ESA

## GUBERNUR SULAWESI SELA TAN,

a.

bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 dan Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Utara tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010, perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan Peraturan Daerah lainnya;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara tentang Anggaran Pendapalan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 dan Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Utara tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 201 O;
2. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesian Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Alas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688); sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 3988);

,,

I

I

I

I

l

I

'

j

l

2

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti UndangUndang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nornor 27 Tahun 2009 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang l&lt;edudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21

r

I

!

I

I

i

I

'

i

I

I

I

I

i

i

L.

3

Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Neqara Republik Indonesia Nomor 4712);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Norn or 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan remerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan lnformasi Laporan Penyelenggaraan remerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
20. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa lnstansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tatacara Pengembalian Tunjangan Komunikasi lntensif dan Dana Operasional;

I

1

I

I

!

'

I

I

..

,

Menetapkan

KESA TU

4

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010.

## MEMUTUSKAN:

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara tentang Anggaran Pendapat.an dan Belanja Dae rah Tahun Anggaran 201 O dan Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Utara tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 adalah sebagai berikut :

## I. PENDAPATAN:

Disarankan kepada Pemerintah Kabupaten Luwu Utara supaya melakukan upaya peningkatan pendapatan daerah yang bersumber dari PAD, memaksimalkan semua potensi daerah yang ada, sehingga tingkat ketergantungan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara pada Dana Perimbangan menunjukkan kecenderungan yang semakin rendah dan secara gradual dan berkelanjutan PAD dapat dijadikan sumber utama pendapatan daerah.

## II. BELANJA :

1. Terdapat beberapa SKPD yang menganggarkan Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor dan Kegiatan Penyediaan Cetakan dan Penggandaan, namun pada setiap kegiatan terdapat juga Rincian Obyek Belanja Alat Tulis Kantor, Rincian Obyek Belanja Barang Cetakan dan Penggandaan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka untuk menjamin konsistensi penganggaran dan menghindari terjadinya tumpang tindih dan kerancuan dalam penganggaran, agar Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor dan Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan tersebut diubah nomenklaturnya menjadi suatu kegiatan tertentu yang didalam komponen belanjanya memuat Obyek/ Rincian Obyek Belanja ATK, Barang Cetakan dan Penggandaan dan sebagainya, sesuai yang dibutuhkan dalam mendukung pelaksanaan kegiatan dimaksud.
2. Terdapat SKPD yang menganggarkan Kegiatan Pengadaan Asset Belanja Modal, namun didalamnya masih mengalokasikan secara terpisah Rekening Obyek Belanja/ Rincian Obyek Belanja Pegawai dan/ atau Belanja Barang dan Jasa dengan Rekening Obyek Belanja Modal yang bersangkutan, yaitu :

L.

5

- a. Pada Pos Dinas Pekerjaan Umum terdapat :
2. -Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan lrigasi dianggarkan sebesar Rp.400.000.000,didalamnya terdapat Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan lrigasi sebesar Rp.166.500.000,-
3. -Kegiatan Pemeliharaan Jalan Aspal Kaluku Kecamatan Sukamaju dianggarkan sebesar Rp.742.500.000,- objek belanjanya hanya Belanja Modal.
4. -Kegiatan Pemeliharaan Jalan Aspal Salassa Kecamatan Baebunta dianggarkan sebesar Rp.1.485.000.000,- objek belanjanya hanya Belanja Modal.
5. Kegiatan Pemeliharaan Jalan Aspal lbukota Bone-bone dianggarkan sebesar Rp.700.645.219, 15,- objek belanjanya hanya Belanja Modal.
6. -Kegiatan Pemeliharaan Jalan Aspal dalam ibukota Masamba dianggarkan sebesar Rp.742.500.000,objek belanjanya hanya Belanja Modal.
7. Kegiatan Pemeliharaan Jalan Aspal Kaluku Tarobo Kecamatan Baebunta dengan jumlah anggaran sebesar Rp.990.000.000,- objek belanjanya hanya Belanja Modal.
8. Kegiatan Pemeliharaan Jalan Aspal Kapidi Kecamatan Mappedeceng dianggarkan sebesar Rp.742.500.000,- objek belanjanya hanya Belanja Modal.
9. Kegiatan Pemeliharaan Jalan (tersebar) dianggarkan sebesar Rp."-00.000.000,didalamnya terdapat objek belanja yang dianggarkan sebesar Rp.353.995.000,-
10. Kegiatan Pemeliharaan Jembatan (tersebar) dianggarkan sebesar Rp.150.000.000,- objek belanjanya Belanja Modal sebesar Rp.131.000.000,-
11. Kegiatan Pemeliharaanl Rehabilitasi Jembatan Kalitata Kecamatan Malangke Barang dianggarkan sebesar Rp.200.000.000,- objek belanjanya hanya Belanja Modal.

## b. Pada Pos Kantor Lingkungan Hidup terdapat :

- Kegialan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan dianggarkan sebesar Rp.374.800.000,didalamnya terdapat Belanja Pegawai Sebesar Rp.1.650.000,dan Belanja Barang Jasa sebesar Rp.4.250.000,-
- Kegiatan Pembangunan Laboratorium Lingkungan Hidup dianggarkan sebesar Rp.105.800.000,didalamnya terdapat Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp.11.050.000
- c. Pada Pos Sadan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan terdapat Kegiatan Pengadaan Sarana Mobilitas Tim KB Keliling dianggarkan sebesar Rp.867.125.000,didalamnya terdapat Belanja Barang Jasa Sebesar Rp.10.865.000,-

f

,.

6

- d. Pada Pos Sekretariat Daerah terdapat:
2. Kegiatan Persertifikatan Tanah Pemda dianggarkan sebesar Rp.168.130.000,didalamnya terdapat Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa yang seharusnya Belanja Modal.
3. Kegiatan Pengadaan Lampu Jalan dianggarkan sebesar Rp.200.500.000,didalamnya terdapat jenis Belanja Pegawai sebesar Rp.4.000.000 dan Barang dan Jasa sebesar Rp.7.500.000,-
- e. Pada Pos Dinas Pertambangan dan Energi terdapat Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor dianggarkan sebesar Rp.393.710.000,didalamnya terdapat Belanja Pegawai sebesar Rp.7.430.000,dan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp.351.280.000,-

Hal tersebut belum sesuai maksud Pasal 53 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, yang menegaskan bahwa untuk penganggaran belanja modal tidak hanya sebesar harga beli/ bangun Asset tetapi harus ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/ pembangunan Asset sampai Asset tersebut siap digunakan. Sehubungan dengan itu, agar Belanja Pegawai dan/ atau Belanja Barang dan Jasa terkait dengan pengadaan Asset, dianggarkan secara terintegrasi kedalam rekening belanja modal yang bersangkutan.

3. Terdapat SKPD yang menganggarkan suatu keqiatan, namun belum secara cermat dalam mengalokasikan Jenis Belanja/ Rincian Obyek Belanja yang dibutuhkan, yaitu :
- a. Pada Dinas Perhubungan terdapat Kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perhubungan dianggarkan sebesar Rp.73.200.000,- jenis objek belanjanya hanya Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa yang seharusnya Belanja Modal.
- b. Pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan terdapat Dana Pendamping OAK Kehutanan namun tidak dijelaskan nama kegiatannya.

Sehubungan dengan hal tersebut, disarankan agar dilakukan penyesuaian nomenklatur kegiatan dengan mengintegrasikan Rincian Obyek Elelanja sebagaimana mestinya agar tidak menyulitkan dalam penyusunan Laporan Keuangan Daerah dimasa akan datang.

4. Pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah terdapat Biaya Pemungutan Pajak Daerah dengan jumlah anggaran sebesar Rp.250.000.000,-. Hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang menegaskan bahwa Biaya Pemungutan Pajak diartikan sebagai

t

!

7

bentuk pemberian insentif sejalan dengan kinerja organisasi dalam pencapaian target yang ditetapkan dimana insentif diberikan atas dasar kebutuhan riil bagi aparat yang terkait dengan proses pemungutan Pajak Daerah yang besaran insentifnya didasarkan pada pertimbangan asas kepatutan dan kewajaran yang dikaitkan dengan bobot tanggungjawab, peran, beban kerja, prestasi dan lokasi kerja serta tidak melebihi maksimal 5% dari target pendapatan pajak daerah. Sementara target Pendapatan Pajak Daerah yang dianggarkan sebesar Rp.3.167.729.250,- x 5% =158.386.462,5,- dengan demikian anggaran pemungutan pajak tersebut melampaui sesuai ketentuan dimaksud. Hal tersebut agar dilakukan penyesuaian sebagaimana mestinya.

## Ill. LAIN-LAIN :

Pada Lampiran VII (Daftar Piutang Daerah}, Lampiran VIII (Daftar Penyertaan Modal (lnvestasi) Daerah), Lampiran IX (Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Asset Tetap Daerah}, Lamipran X (Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Asset Lain-Lain) dan Lampiran XI (Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Sebelumnya dan dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran ini), hanya berupa format. Berdasarkan Pasal 169 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peratuan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 yang menegaskan bahwa Rancangan Peraturan Daerah yang terdiri dari Peraturan Daerah beserta Lampirannya. Sehubungan dengan itu, agar Lampiran tersebut diatas disesuaikan dengan rincian APBD.

## IV. HAL-HAL KHUSUS :

Pemerintah Daerah dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010, selain memperhatikan kebijakan dan teknis Penyusunan APBD, juga memperhatikan halhal khusus, sebagai berikut :

1. Dampak Krisis Keuangan Global.
- a. Dalarn rangka mengantisipasi dampak krisis keuangan global, Pemerintah menetapkan tujuh Kebijakan Prioritas, yaitu : (1) me:ncegah gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK), (2) memberikan insentif dan kebijakan dalam rangka menjaga keberlanjutan sektor riil melalui penambahan dana penjaminan untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR), (3) menekan inflasi pada angka tertentu, (4) meningkatkan daya beli masyarakat, (5) perlindungan bagi rakyat miskin, (6) kepastian ketersediaan pangan dan energi dan (7) Keterjangkauan harga.
- b. Untuk mendukung kebijakan Pemerintah tersebut, Pemerintah Daerah pad a Tahun Anggaran 2010 agar melakukan langkahlangkah, antara lain :

KE DUA

KETIGA

KEEMPAT

8

1. Mempertajam alokasi anggaran secara efisien dan seefektif mungkin dengan memberikan perhatian khusus pada upaya pemberdayaan ekonomi rakyat dan mempercepat pembangunan imfrastruktur yang mampu menunjang perekonomian daerah khususnya sektor riil.
2. Rasionaliasi pungutan pajak dan retribusi daerah yang dipandang mampu untuk menggerakkan dunia usaha maupun masyarakat luas khususnya dalam menunjang produk unggulan daerah yang berorientasi pasar baik domistik maupun ekspor.
3. Mengembangkan Kebijakan yang lnovatif yang dapat mendorong pertumbuhan dunia usaha, mengendalikan tingkat konsumsi dan meningkatkan investasi.
4. Melakukan penataan kembali program dan kegiatan yang bersifat multi years yang kurang bermanfaat langsung bagi kepentingan masyarakat dengan memberikan perhatian khusus terhadap program dan kegiatan yang dapat memberdayakan masyarakat, termasuk upaya penciptaan lapangan kerja dan pengetasan kemiskinan.
5. Mempercepat daya serap anggaran, sehingga dapat memperkecil SILPA yang pada akhirnya mampu menggerakkan perekonomian di daerah.
2. Dalam rangka peningkatan bidang pendidikan, pemerintah daerah agar secara konsisten dan berkesinambungan mengupayakan pengalokasian anggaran pendidikan sekurangkurangnya 20% dari belanja daerah, sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.
3. Komitmen Pemerintah Kota dalam mendukung Program Prioritas tersebut hendaknya dapat ditindak lanjuti dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2010.
8. Bupati bersama DPRD supaya segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 dan Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Utara tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 berdasarkan hasil evaluasi tersebut diatas paling lambat 7 (tujuh) hari terhitunq sejak diterimanya Keputusan ini.
9. Bupati dan DPRD segera menindaklanjuti Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 menjadi Peraturan Daerah, dan Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Utara tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 menjadi Peraturan Bupati.
10. Penganggaran dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 dan Peraturan Bupati Kabupaten

9

Luwu Utara tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggarar. 2010, sah apabila memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar Pada tanggal 31 D•M•b•r ze,,


## Tembusan:

19531223 197802 1 002

1. Menteri Dalam Negeri RI, sebagai laporan di Jakarta:
3. lnspektur Jenderal Departemen Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Keuangan RI, sebagai laporan di Jakarta;
4. Kepala Perwakilan BPK RI di Makassar;
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar; 7. Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar.
5. lnspektur Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;


I


Lamplran I

Pentblran D-.h

Nomor

11 Tahun 2009

Ta111111al

·

31 Desember 2009

## PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA RINGKASAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2010

| NOMOR URUT | URAL\N | JUMlAH |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | PENDAPATAN | 474.289.+43.100,00 |
| 1.1 | PENOAPATAN ASU DAERAH | ··············· 26.706.205.700,00_ |
| 1. 1. 1 | Pendapatan Pajak Daerah | 3.167.n9.2So,oo |
| 1. 1. 2 | Hasll Rebibusl Daerah | 16.342.476.450,00 |
| 1. !. 3 | Hasll Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dlplsahkan | 1.500.000.000,00 |
| 1. !. 4 | Lain-lain Pendapatan Asll Daerah yang Sah | 5.696.000.000,00 ···-··· ... ---··········-··········· |
| !. 2 | DANA PERIMBANGAN | ... 418.876.159.000,00 . ... |
| 1.].. 1 | Bagi Hasll Pajak/Bagi Hasll Bukan Pajak | 35.170.965.000,00 |
| !. 2. 2 | Dana Alokasl Umum | 343.114.194.000,00 |
| 1. 2. 3 | Dana Alokas1 Khusus | 40.591.000.000,00 ········ ············-······-··········· |
| !. 3 | LAIN·LAIN PENDAPATAN DAEllAH VANG SAH | 28.707.078.400,00 ·······················-···········--··· |
| !. 3. 1 | Pendapatan Hlbah | 1.562.000.000,00 |
| !. 3. 3 | Dana Bagi Hasll Pajak dar1 Provins! dan Pem<rlntah Daerah L.alnnya | 9.329.111.000,00 |
| 1. 3 .4 | Dana Penyesualan dan otonoml Khusus | 6.300.000.000,00 |
| !. 3. 5 | Bantuan Keuangan dar1 Provins! atau Pemerlntah Daerah L.alnnya | 10.665.967.400,00 |
| 1. 3. 6 | 5umbangan Plhak Ketlga (SPI() | 850.000.000,00 |
| 2 | BELANJA | 496.975.344.190,00 |
| 2.1 | Bet.ANJA TIDAK LANGSUNG | 289.920.276.790,00 ···············--·····--················ |
| 2 .1.1 | Belanja Pegawal | 223.978.069.BOO,OO |
| 2.1.4 | Belanja Hlbah | 36.363.231.SOO,OO |
| 2. 1. S | Belanja Bantuan Soslal | 3.876.205.220,00 |
| 2. I. 6 | Belanja Bagi Hasil kepada Provlnsl/Kabupaten/Kota dan Pemer1ntah Desa | 576.885.750,00 |
| 2 .1. 7 | Belanja Bantuan Keuangan i<epada Provlnsl/Kabuparen/Kota dan Pemennmhan | 24.325.884.520,00 |
| 2.1.0 | Desa BelanJa 11dak Terduga | 800.000.000,00 ·····-····-··················-····-····· |
| 2.2 | BELANJA LANGSUNG | 207.055.067.400,00 ... ·························-········· |
| 2. 2. 1 | Belanja Pegawal | 25.223.270.925,00 |
| 2. 2. 2 | Befanja Barang clan Jasa | 125.640.221.+43,06 |
| 2.2.3 | Belanja Modal | 56.191.575.031,94 |
| | SURPL � I (OEFISIT) | (22.685.901.090,00) |
| 3 | PEMBIAYAAN DAERAH | |
| 3 .1 | PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAK | 23.986.288.508,00 ·-·····················----····--······· |
| 3 .1. 1 | Slsa Leblh Perhltungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya | 23.686.288.508,00 |
| 3.1.5 | Penerlmaan kemba11 Pemberlan Plnjaman | 300.000.000,00 ········-···········--·················· |
| 3.2 | PENGELUARAN PEMBJAYAAN D1>ERAH | 1.300.387.418,00 ···············-·····-············-····· |
| 3.2.2 | Penyertaan Modal (lnvest,sl) Pemer1ntah Daerah | 500.387.418,00 |
| 3.2.3 | Pcmbayaran Pokok Utang | 0,00 |
| 3.2.S | P\nJaman Dana Bergulir | 600.000.000,00 |
| | PEMBIAYAAN | -· NETTO 22.685.901.090,00 |
| ... .,.,, | | Halaman 1 |


l

I

\

I

I

L


| NOMOR URllT | JUMLAH | |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------|------|
| 1 | 3 | 0,00 |
| | BERKENAAN MASAMBA, 31 Desember 2009 BUPAn LUWU llTARA AR IF: rt JUN, 01 \ | |



|----------------------------------------|------------------------------------|
| .. =; � == �� ... ...;...;__;...;...; | 0 :(j ..; � c. � � � -i-i � ...;-i |


| :z: � ... � z ! Ii! ... ::i: ________________ .. I ::, | N | |
|---------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | ,pf | o-N ����� •mo-N ��� -- � ddddcicidcidddddoddd �� NNNN ��������������� ...i...i,,...j...i-- ... N ... ...i ... NN 2 ������������ 222 � 22 ...i...i...i...i...i...i...i...i...i...i...i...i...i...i...i...i...i...i...i - - - � C? C? - - N NO O ...i N N ..-II - ... " N N N N ...i ...i...; ...i |


|-------------------|----|------|
| z "" ,- : .!! z � | | |
| | "' | "' |
| .. Q � | .. | .. |

i

i

I

L...

j


i

## f

l

| | | - j |
|------------|-----------------------------------------------|-------|
| | ;- !!i!! :=3 � "' "' ,.,; vi ra ra ...; ...; | - j |
| 8 8 8 0 00 | 8 88888 o.. Oo.. o... 00 | - j |
| | | - j |

| 8 8 O o � | 8 0 | 8 0 | 8 8 O o"' | |
|-------------|-------|-------|-------------|------|
| | | | | i "' |

\_

Pertla Hal.

21


| | 8 8 Q c' | | | | |
|---------|--------------------|----|-----------|------------|---------|
| | cc 1 ... I | I | | | ... I 1 |
| | a, 0 ""' ...; ... | | | | |
| � N ..; | | | 0 " � ..; | N .. � ..; | |

·.


| | | | | 8 §[ � !!l 0 ...; | 8 8 o o' |
|------|----------|------------|-------------------|---------------------|------------|
| | | | 8 8 8 0.. 0.. 0.. | | |
| 0 N | | � j .; I 1 | | j .; I | |
| ...; | 0 N ...; | | | | |

Parda Hal. 23


|----|---------------------------|--------|-----------|-----|--------|---------|------|
| | | | | I � | I ., � | 8 8 I � | "' |
| N | | | "' 0 ... | | N | | "' |
| | | | | | | | "' |

-