Unknown Unknown Nomor 47 Tahun 2016 tentang GARA Pl&lt;:RATTJRAN BUPATI BUTON NOMOR 47 TAHUN 2016 TENT ANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGAN1SASI, TUGA3 DAN FUNGS1, SERTA TATA Kl!:1-&lt;dA ijAVAN PENUl!:LOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BUTON DENGAN RAHMAT TUH/\N YANG MAHI\ ES/\ BUPATI BUTON, (berlaku 3 Oktober 2016)
Pembukaan
Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Pcraturan Dacrah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pcmbcntukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton, perlu menetapknn Pernturnn Buputi tentnng Kcdud'ukan, Susunan Orgarrisasi , Togas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelols Keuangan clan asset Daerah Kabupaten Buton;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Mengingat
2. Indonesia Tahun l 945;
2. Uudang-Uudang Nomor 29 Ta1-iu11 1959 tcnta.ng Pembentulmn Duerah daerah Tingkut IT di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nornor 33 Tahun 2001 tentnng Perimbangan Kcuarigan Antara Pernerintah Pusat. dan Pemertintahan Daerah (Lernbaran Neg,;i·rn Repnhlik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tenrang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nornor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6. Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
Menetapkan
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557), sebagaimana telah beberapa kali diubah ierakliir deugan Undang-Uudang Nomor 9 Tahun 2015 ten tang Pcrubahan Kcdua atae Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perner-inraha n OaP.rah (Lt'!mh~ran Nr.wim Reptrbfik rnrlonf!si::i Tahun 2015 Nornor 58, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 5679);
7. Peraturan Pemerint:ah Nomor 18 Tahun 2016 te ntang Pcrangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
8. Pera.tura.n Presiden Nomor 7 Ta.hun 2015 tentang Organisasi Kemenrerian Negara (Lernbaran Negara Re.puhlik Indonesia Tahun 2015 Nomor6);
9. Pcraruran Dacrah Kabupaten Buton Nomor 2 Tuhun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewena.ngan Pemcrintah Kabupaten Buton Sebagai Daerah Otoncm (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nornor I 12);
10. Pcrarur-an na~rnh Kabripaten Buron Nomor 6 Tahun 20L6 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 116);
MEMUTUSKAN:
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN DAN FlJNGSI, SERTA TATA KERJA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PERATURAN BUPATI ORGANlSASl, TUGAS BADAN PENGELOLA KABVPATEN BUTON.
BAB Il - KEDUDUKA"
Pasal 2
- (l} BPKAD adalah unsur penunjang pelaksana urusan pemermtahan bidang Keuangan, sub trruaan Kcuangan don Aset Daerah yang menjadi kewenangan daerah.
- (21 BPKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawah ke-pada Rupati melalui Sekretaris Duerah.
Pasul 3
- (1) BPKAD adala.h Sadan Daerah Tipe B.
- (2) BPKAD sebagaimana di.maksud pada ayat (1) terriiri aras:
- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Anggaran;
- d. Bidang Akutansi dan Perbendaharaan;
- e. Bidang Aset Daerah;
- f. UPT Badan; dan
- g. Kelompok Jabatan rungsiona1.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terd.iri atas:
- a. Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian; dan b. Sub Bagian Pcrencanaan dan Evaluasi.
- (1) Bidang Anggarun uebagaimnnu dimakeud pada ayat (2) huruf c, terdlri atas:
- a. Sub Bidang Penyusunan Anggaran;
- b. Sub Bidang Evaluast, Pengendalian dan Pengesahan Anggaran; dan
- c. Sub Bidang Pernbiayaan.
- (5) Bidang Akutansi dan Pcrbcndaharaan scbagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, terdiri atas:
- a. Sub Bidang Belanja;
- b. Sub Bidang Akutansi Umum; dan
- c. Sub Bidang Perhitungan dan Pclaporan.
- (6) Bidang Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, terdiri atas:
- a. Sub Bidang Pengadaan dan Inventarisasi;
- b. Sub Bidaag Penilaian, Pengamanan dan Penghapusan Barang Milik Daerah; dan
23. c, Sub Bidang Pernanfaatan dan Pemeliharaan.
- (7) Struktur organisasi BPKAD tercantum dalarn
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraruran Bupati ini.

## Pasal 4

- lll Sekretartat sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 3 ayat (2) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bcrtanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang sebagairnana dimaksud dalam Pasal ~ ayar (2) huruf c, huruf d, don huruf e, dipimpin oleh eeorang Kepalu Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjavrab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
- (3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (4) Sub Bidang sebagalmana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), ayat (5), c.an ayat (6) dipimpm oleh seorang Kcpala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang masing-rnasing.

## BAB IV

## TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Umnm

## Pasal 5

- (1) BPKAD mempunyai tugas rnembaritu Bupari dalarn melaksanakan fungsi pcnunjang yang mcnjadi kcwenangan daerah dibidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daeran.
- (2) BPKAD dalam mclaksanakan tugas sebagaimana dirnaksud pada ayat 11) rnenyelenggarakan fungsi:
3. tugusriyu; a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup
4. SCSUfil dcngan dukunaan teknis &lt;&gt; b. pela.ksanaan tugas lingkup tugasnya;
- c. pcmantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
6. penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingki1p tugasnya; fungsi-fungsi pcnyclcnggaraan teknis d. pembinaan
- c. pclaksanaan fungsi lain yang dibcrikan olch Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Bagian Kedua Kepala Badan

## Pasal b

- (1) Kepala Badan mcmprmyai h1gHs rnemirnpin dan mclaksanakan fungai penunjang yang menjndi kewennngan daerah dibidang Keuangan, Sub Urusan Keuangan dan Aset Oaerah berazaskan otonomi daerah dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dibidang Keuangan dan Aset Daerah serta membina hubungan kerja dengan instansi Pernerintah, Swasta clan Lernbaga Kemasyarakatan lainnya.
- (2) Kepala Badan dalam mclaksana.kan tugas sebagaimana dimasud pada ayat (lJ menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- b. panyiapan pe.nyrnmn:,in rancangan produk hukum dacrah dibidang pengelolaan keuongan don aset daerah;
- c. pelaksanaan sistern iniormasi manajemen keuangan daerah dalam rangka sistematika pengelolaan keuangan daerah;
- d. pelaksanaan penatausahaan keuangan dan aset daerah;
- e. pelaksanaan kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah:
8. I, pelaksanaau evaluasl dan pclaporan keuangan dan asct daerah;
- g. pelaksanaan pengelolaan aset Daerah;
- h. pelaksanaan sebagai Bendahara Umum Daerah;
1. penandatanganan surat/naskah dinas sesuai tugas dan kewenungo.nnya; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

## Bagian Ketiga Sekretariat

## Pasal 7

- (1) Sckretaris Badan mempunyai 1ugas melaksanakan sebagian tugas Budun dalam rangka pclayanan administrasi umum dan kesek.rctariatan dilingkungan Badan yang meliputi urusan perencanaan program, ketatalaksar.aan, evaluasi dan pelaporan, hukum, penatausahaan keuangan, kcpcgawaian, urnurn dan perlengkapan, hurnas dan protokol, serta urusan pendidikan dan pelatihan.
- (2) Sckrctaris Dadan calam melaksanakan tugas scbagaimana dirnaksud pada ayat (.L) menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan dan pengkoordinasian perumusan perencanaan program dan evaluasi kegiatan Badan;
- b. pelaksanaan penatausahaan keuangan dan aset dacrah;
5. ketatalaksanaan dan hukurn, serta pendidikan dan pelatihan; kcpegawnian , adminiatroei urueo..n c. pelakeanoari
- d. pelaksanaan urusan urnum, surat menyurat dan arsip, perlengkapan, rumah tangga, humas dan protokol; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Oada.n sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

## Pasa.L 8

Kepala Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian mempunyai tugas:

1. rnengumpulkan baaan pedoman psrunjnk rcknis ~s11::11 dcngan bidang rugasnya:
2. melaksanakan urusan ketatalaksanaan, surat menyurat dan kearsipan, kehumasan dan protokol;
3. mengkoordinasikan perumusan rancangan peraturan dan produ.k hukum daerah dibidang keuangan daerah;
4. rnelaksarrakan urusan pendidikan dan pelatihan;
5. rnengkoordinasikan penyusumm angg,tn:u1 lingkup BPKAD;
6. melaksanakan urusan administrasi keuangan dan perbendaharaan lingkup BPKAD; dan
7. melaksanakan pengelolaan perlengkapan rumah tangga lingkup BPKAD.

## Pasal 9

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tug as:

1. menyiapkan bahan pedornan petunjuk teknis sesuai bidang tugasnya;
2. dan program lingkup DPKAD; 2. melaksanakan dan mcngkoordinasikan penyusunan rencana
3. melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan RENSTRA, Rencana Kerja, RKA/DPA/DPPA lingkup BPKAD; dan
4. melaksanakan pernantauan clan pengendalian, evaluasi da.n pelaporan penyelesaian kegiatan lingkup BPKAD.

Ragian Kr.r,mpat Bidang Anggaran

## Pasal 10

- rnengurnpulkan bahan pedoman dan petunjuk teknis sesuai hiriang t11easnyll, melaksanakan penyusunan APBD dan perubohnn J\.PBD, do.n penjabaraanya serta penyusunan nota keuangan yang akan disarnpaikan pada rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bu ton. rugas melaksanakan menyiapkan dan (1) Kepala Bidang Anggaran mcmpunyai sebagian tugas Badan dala.m
- (2) Kepala Bidang Anggaran dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pncin ayar (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. pengkoordinasian perumusan kebijakan tcknis dibidang penyusunan dan perubahan APBD;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis penyusunan dan perubahan APBD;
- c. penyiapan pedoman petunjuk tekn.is penyusunan dan perubanan APBD;
- d. pelaksanaan penyusunan penjabaran APBD dan penjabaran perubahan APBD;
- e. pelaksanaan pengendalian, verifikasi dan evaluasi dan pengesahan anggaran dan DPA;
- f. \_pelaksanaan pernbinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas bawahan; dan
- g. pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis pembiayaari:
- h. pclaksanaan tugas lain yang diberi.kan oleh Kepala Badan sesuai dengan nigas pokok dan fungsinya.

## Pasai 11

Kepala Srrb Bidarig Penyusunan Anggaran rnernpunyai rugns:

- l. mcngumpulkan dan mcmvcrifikaei bahan pctunjuk tcknis penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. mengumpulkan bahan penyusunan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
3. menyusun rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daer ah; t..la.u
4. mcnyusun rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan penjabaran perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## Pasal 12

Kepala Sub Bidang Evaluasi, Pengendalian da.n Pengesahan Anggaran rnempunyai tugas:

- tugasnya; 1. rnengumpuikan bahan petunjuk teknis sesuai bidang
- pengendalian Anggaran; tekriis kebijakan pcnyusunan data 2. ruenganalisa
- pengesahan 3. mengevaluasi serta mengkoordinasikan anggaran dan DPA; dan
4. mcnyiapkan 8Pn.

## Pasal 13

Kepala Sub Bidang Pembiayaan rnempunyai rugas:

1. mengumpulkan bahan pedoman petunjuk teknis sesuai bidang tugasnya; dan
2. ?.. rnenganalisa data penyusunan kebijakan teknis pembiayaan

## Bagian Kelirna

## Bidang Akutansi dan Perbendaharaan

## Pasal J4

- (1) Kepala Ri&lt;l:cing Akutarrsi nan Perbendaharaan mcmpunyai tugas mclaksanakan scbagian tugas Badan dalarn n;enyelenggarakan kebijakan Akuransi dan Perbendaharaan Pemerintah Daerah, yang terdiri dari :
- a. mer.yiapkan pedoman petunjuk teknis sesuai dengan bidang tugasnya;
- b. mengendalikan Surat Perintah Membayar (SPMJ;
- c. menerbitkan SP2D khusus belanja pegawai;
- d. menyiapkan SP2D untuk belanja L,:t11g,sw1g (Modal);
- e. menerbitkan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP), serta mengadakan pembinaan terhadap bendaharawan yang berkaitan dengan penyelenggaraan akuutansi Lian perbendahai aan.
7. I, melaksanakan pengelolaan belanja langsung dan tidak Jangsung;
- g. mcngadmmistrasikan dan mencatat penerimaan dan pengeluaran keuangan daerah;
- h. menyusun buku jurnal, buku besar, dan buku besar pernbantu, dan
- i. rneriyt rst m laporan kcuangan triwulan semestcran dan laporan pcrtanggungiawaban pelaksanaan APBD;
- (2) Kepalu Bidang Akutansi dan Perbendaharaan dalam melaksanakan tugas sebagairnana dimaksud pada ayat (1) rnenyelenggarakan fungsi:
- a. perurnusan kcbijakan teknis penyelenggaraan akuntansi dan pcrbendaharaan sesuai Peraturan Perundangundangan yang berlaku;
13. Pernerintah Daerah; Pcrbcndahuruun dan b, penyelcn.ggaraan akuntansi
- c. penyiapan pedornan petunjuk tcknis yang berkaitan dengan akuntansi dan perbendaharaan;
15. &lt;I. pengacrninistrasian dan pencatatan penerimaan dan pengeluo.ran keuangan daerah;
- c. penyusunan 1.Juku jwnal, buku besar, dan buku bcsar pernbantu;
- f. penyusunan laporan keuangan semesteran;
- g. penyusunan laporan pertanggungjawaban APBD akhir Tahun Anggaran;
- h. pengelolaan belanja langsung dan helanja tidak langeung;
- i. penerbitan SP2D khusus beianja pegawai;
21. J· pcnyiapan konsep SP2D untuk belanja barang jasa/ modal;
- k. pengendalian Surat Perintah Mernbayar (SPM);
- I. penerbita.n Surat Keterangan Pemberhentian Peuibayarau (SKPP);
- m. pelaksanaan monitoring dan pembinaan yang berkaitan dengan akuntansi dan perbendaharaan;
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan o.eh Kepala Badan sesuai dengan rugas pokok rlan fungsmya.

## Pasal 15

Kepala Sub Bidang Belanja rnempunyai rugas :

- I. mengumpulkan bahan petunjuk teknis sesuai bidang t:ugasnya;
2. meneliti perrnintaan pembayaran (SPM-UP, TU, GU dan LS) oeserta kelengkapannya;
3. rneugeudalikan SPM-UP, TU, GU dan LS; dan
4. mcmproses penerbitan !:&gt;P:.!D betanja pegawai dan menyiapkan SP2D belanja barang jasa/ modal.

## Pasal 16

Kepala Sub Bidnng Akutanei Umum mempunyai tugas:

1. mcngumpulkan bahan perunjuk teknis sesuai bidang tugasnya;
2. melaksanakan pencatatan pembukuan penerimaan dan pengeluaran: dan
3. dan bukn besar 3. membuat buku jurnal, buku besar, pembantu.

## Pasal J'/

Kepala Sub Bidang Perhitungan dan Pelaporan mempunyai tugas:

- l. mengumpulkan bahan pctunjuk tcknis eeauai bidnng tugasnya;
2. menyusun laporan keuangan semesteran;
3. menyusun laporan pertanggungjawaban akhir tahun anggaran; dan
4. mclckaanukan pernbiriann terhudnp bendahoru dalam penyelenggaraan akuntansi.

## Bagian Keenam

## Bidang Asel Daerah

## Pasal 18

- ( 11 Kepala Bidang Aset Daerah me:npunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan dalam pengelolaan sistern manajemen Rarnn~/ Aset Daerah , mengkoordinir pengelolaan barang milik daerah yang ada pada masing-maaing Satuan Kcrja f'erangkat Daerah (SKPDJ yang meliputi :
- a menyusun pcrencanaan kebutuhan dan penganggaran;
- b. rnelaksanakan pengadaan;
- c. mengkoordinasikan penggunaan barang;
- inventar isasi; dan pendataan penatausahaan, d. melaksariakan
- e. pemanfaatan;
- f. pengamanan dan pemeliharaan;
- g. penilaian;
- h. pP.nghnpnsan clan pemindahtanganan;
1. pcm berie.n kcdefikusi barang;
- j. verifikasi dan klasiflkast; dan
- k. pelaporan barang rnilik daerah.
- (2) Kepala Bidang Aset Daerah dalam mclaksanakan tugas sebagairnana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan Iungsi:
- pengelolaan barang/ aset daerah; tcknis kebijakan pcrunlusan a. pengkoordiuasian
- b. penyusunan standarisasi sarana dan prasarana kantor pemerintah;
- c. pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan barang dacrah dan pcmelihurun unluk 1 [earu] Tahun Anggaran setiap tahun berjalan;
- d. pengkoordinasian tata cara inventarisasi barang milik daerah dengan SKPD terkait;
- dan peralatan e. pclaksanaan pcngadaan barang perlengkapan rumah tangga kantor;
- invcntarisaei, pclaporan dan pcnggolonga.n barang milik daerah; f. pelaksanaan penarausahaan yang rnelipuri pernbukuan,
- g. pelaksanaan penyiapan dan pcnyaluran hasil pengadaan barang kepada seluruh SKPD sesuai usulan kebutuhan yang disampaikan oleh masing-rnasing SKPO;
- h. penyediaan kelengkapan administrasi status penggunaan baraug milik daerah;
1. pelaksanaan pcngurusan terhadap ketengkapan suratsurat kelengkapan kendaraan dinas yang dinyatakan hilang seperti STNK, dan BPKB serta sertifikat tanahtanah rnilik pemerintah dnerah kabuparen butnn:
- J· pclaksanaan pcngklaeifikaeian dan pemanfouton/ penggunaan Barang Milik Pemerintah Daerah serta penyediaan dokumen pcrjanjian kerja sama pemanfaatan;
- k. penyusunan kebijakan teknis pengamanan barang milik Pemerintah Daerah;
- I. pelaksanaan penyusunan laporan rnutasi barang;
- m. pelaksanaan peujagaau kearnarian barang/asct secara fisik dan pengamanan secara actministrasi dan legalitasnya;
- n. pembinaan dan pelatihan bagi PNS pengurus barang yang berada rlilingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
- o. penandatangan surat / naskah dinas sesuai deugau tugas dan kewenangannya;
- p. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

## Pasal 19

Kepala Sub Bidang Pengadaan can Inventarisasi mcrnpunyai tugas:

1. mengumpulkan bahan perunjuk tck.nis sesuai bidang tugasnya;
2. melaksanakan pendataan barang milik daerah baik yang bergerak maupun tidak bergerak;
3. menginventar+sasi h;,irnng daerah;
4. melaksanakan kodefikasi barang daerah; dan
5. membuat pelaporan perkembangan barang daerah.

## Pasal 20

Kcpala Sub Bidang Pcnilaian, Pengamonon don Penghnpusun Barang Milik Daerah mempunyat rugas:

1. mengumpulkan bahan petunjuk teknis sesuai bidang tugasnya;
2. rnengklasifikasikan barang/aset daerah:
3. melaksanakan analisis perhitungan nilai bararig/ asct daerah:
4. menyiapkan pernbukuan barang;
5. meneliti dokumen dan kelengkapan kepemilikan barang;
6. menyiapkan rancangan pcnghapusan barang;
7. melaksanakan penghapusan barang: dan
8. mcnyuauri laporan keadnan barang duerah.

## Pasal 21

KP.palR Suh Rirlang Pernanfaatan dan Pemeliharaan rnempunyai rugas:

1. n:enyiapkan bahan pedornan dan petunjuk teknis sesuai bidang tugasnya;
2. menyelenggarakan kegiatan pemanfaatan dan penilaian barang;
3. perhitungan nilai dacrah, barang pemanfaatan, 3. rnengkcordinasikan pelaksanaan peughapusau, penjualan / pclclangan verifikasi dan klasifikasi oarang, barangj alat dan pembukuan barang;
4. mutasi barang; 4. mengevaluasi kelayakan barang, pelaksanaan dan pelaporan
5. mcnyusun Naakah Perjanjian pemanfaatan barang milik daerah;
6. rnenyusun kebijakan pemanfaatan barang milik daerah;
7. melaksanakan penghapusan barang yang sudah tidak layak pakai.

## BABV

## TATAKERJA

## Pasal 22

Sctiap unsur di lingkungan BPKAD dalam melaksanakan tugas dan fungsi harus rnenerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan BPKAD sendiri, maupun dalam hubu-igan aritar BPK!\D dengun perangkat daerah danz atau lembaga lain yang terkait.

## Pasat 23

- iuemberikan peugarahan serta petunjuk bagi pclaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan. dan bawahan mengoordinasikan dan mem1mpm (1) Setiap pirnpinan unit organisasi bertanggungiawab
- (2) Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi olch bawahan dengan penuh tanggungjawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengo.n ketentuo.n perarurari per-undang-undangan.

## Pusul 24

Dalam rnelaksanakan tugas, sctiap pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi dibawahnya.

## Pasal 25

Atas dasar pP.rtimh;,ing~n daya guna dan ha.sil guna. setiap pcjabat di lingkungan BPKAD dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat dibawahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI

## ESELON, PRNCrANGJ{ATAN DAN PEMBERHE:',l'TIAN

Bagian Kesatu

Eselon

Pasal26

- (1) Kepala Badan merupakan jabatan struktural eselon lib Hla11 jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Se kr'etaris Badan uierupakan jabatan strukurral eselon llla atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon Illb atau jabatan administrator.
- (4) Kep;cit:.1 Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang merupakan jabatan strukrural csclon !Va ataujabatan pcngawas.
- (5) Kcpala UPT Badan merupakan jabata.n struktural eselon IVb atau jabatan pengawas.

## Bagian Kedua

Pengangkatan dan Pcmbcrhcntian

## Pasal 27

- lll Kepala Badan, Sekretaris Badan, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub B'dang, Kepala UPT Badan, dan Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian sebagairnana dimaksud pada ayat (1) berpedornan pada ketentuan peraturan perundaug-uudaugan.

## BAB VU

## PEMBIAYAAN

## Pasal 28

- (1) Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan Iungsi dilingkungan BPKAD dibebankan pada Anggaran Penda patan dan Belanja na.P.r::.h.
- (2) Sclain biaya yang bcreurnbcr dari Anggarun Peridupatan dnn Belanja Daerab sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1 ), BPKAD dapat diberikan bantuan pembiayaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VIII

## KETENTUN LAIN-LAIN

## Pasal 29

Jenjang jabatan dan kepangkaran serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan pcrundaug-undangan yau~ berlaku.

## Pasal 30

- (1) Dilingkungan Badan dapat dibentuk UPT Badan sesuai dengan kebutuhan dan besarnya beban kerja berdasarkan peratura.n perundang undangun.
- (2) Pembenrukan dan susunan organisasi UPT Badan sebagairnana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

## Pasal 31

dapat dibentuk Kelornpok ,Jabatan kcbutuhan berdasarkan peraturan Dilingkungan BPKAD Fungsional sesuai perundang-undangan.

## BAB IX KETENTUAN PERI\LIHAN

## PasaJ 32

Pdaksanaan tugas pokok dan fungsi scbagairnana diatur dale m Peraturan Bupati ini dilaksanakan rnulai Tahun 2017.

## Pasal 33

- (I) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, UPT Badan yang sudah dibentuk tctap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang pembentukan VPT Badan yang baru.
- (2) Pernbentukan UP'J' Sadan sebagaimana dimakasud pada ayai, (l) dilakukan paling lama 6 [enarn] bulan sejak diundangxannya Peraturan Bupati ini.

## BABX PENUTUP

## Pasal 34

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku,

1. Peraturan Bupali Buron Nomor 51 Tahun 2013 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Buton;
2. Peraturan Bupati Buton Nomor 62 Tahun 2013 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Kantor Pengelola Aset Do.ero.h Kabupaten Buton.N

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 35

Pernturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

dalam Berita Daerah Kabupaten Buton. memerintahkan penempatannya mengetahuinya, Bupati ini dengan Agar setiap orang pengundangan Peraturan

Ditetapkan di Pas a r w aj o pada tanggal 13 Oktober 2016

BUPATI BUTON,


SAMSU UMAR ABDUL SAMIVN

'

## BABX

## PENUTUP

## Pasal 34

Pada saat Peraruran Bupari ini mulai berlaku,

- l. Pcraturan Dupati Duton Nomor 51 Tahun 2013 tcntang ' Kedudukan, 'rugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Euton;
2. i, Peraturan Bupati Buton Nomor 62 Tahun 2013 tentang Kedudukan, Togas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Kantor Pengelola Aset Daerah Kabupaten Buton.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton. memerintahkan mengetahuinya, orang setiap Agar

| PARAF | PARAF | PARAF |
| ~. '). ., | ~. '). ., | |
| \'-o · 12.~\\ 0 | \'-o · 12.~\\ 0 | . |
| ~~-\~ | | ~ |
| ~OCO:, . | O<feoi | e |

SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN

Cap/TIO

Ditetapkan di Pa s a r w a j o pada tanggal lo ()i&lt;:.10Befl- 2016

BUPATI BUTON,


## KAS M,SH

Pembina Utama Muda, IV /c Nip. 19580101 1Y8Y03 L OL2

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TAHON 2016 NOMOR ... t'.?,~

Diundangkan di Pa s a r w a j o

Pada tanggal 1-'1

o

Pit. SEKRETARIS D

2016