PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG Nomor 14 Tahun 2017 tentang RENCANA AKSI DAERAH KABUPATEN LAYAK ANAK DI KABUPATEN TULUNGAGUNG (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATITULUNGAGUNG PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG NOMOR 14 TAHUN 2017
TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH KABUPATEN LAYAK ANAK DI KABUPATEN TULUNGAGUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATITULUNGAGUNG,
bahwa dalam rangka mewujudkan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Tulungagung sebagai salah satu komitmen Pemerintah Daerah dalam pemenuhan hak anak, perlu disusun Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Tulungagung yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 789, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Indonesia Nomor 5332);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak Yang Mempunyai Masalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2,
Menetapkan :
- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);
7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
- 9 . Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 02 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten / Kota Layak Anak;
- 10.Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan;
- 11.Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 23);
- 12.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 38);
- 13.Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2009 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2009 Nomor 5 Seri E);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH KABUPATEN LAYAK ANAK DI KABUPATEN TULUNGAGUNG.
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
2. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Tulungagung. Kabupaten
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut KLA adalah sistem Pembangunan satu wilayah administrasi yang mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara
menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak anak.
BAB II - TUJUAN Pasal 2
Pasal 2
Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Tulungagung yang selanjutnya disebut RAD KLA merupakan dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam upaya melaksanakan strategi pembangunan daerah dengan pengintegrasikan pemenuhan hak anak menjadi satu kesatuan dimensi integral dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengawasan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di Daerah.
BAB II - TUJUAN Pasal 2
Pasal 3
Tujuan RAD KLA adalah:
- a. terwujudnya tatakelola kelembagaan pengembangan Kabupaten layak anak yang melibatkan semua Perangkat Daerah, instansi vertikal, pihak swasta dan anak-anak;
- b. terpenuhinya hak sipil dan kebebasan bagi semua anak;
- c. tersedianya lingkungan keluarga yang kondusif bagi dukungan tumbuh kembang anak dan pengasuhan alternatif bagi anak yang memerlukannya;
- d. terpenuhinya kebutuhan kesehatan dasar dan kesejahteraan bagi semua anak;
- e. terpenuhinya hak pendidikan, kesempatan untuk pemanfaatan waktu luang dan akses pada kegiatan budaya;
- f. terpenuhinya hak perlindungan dari segala bentuk perlakuan salah terhadap anak.
- (1) RAD KLA disusun dengan sistematika sebagai berikut:
- f. Matrik Perencanaan Program Kabupaten Layak Anak
- (2) RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB III

## SISTEMATIKA

Pasal 4

- a. Bab I

- Pendahuluan

- b.

- Bab II

Kebijakan dan Strategi

- c.

- Bab III

Rencana Aksi

- d. Bab IV

Peran, Tanggung Jawab dan Tugas Gugus

Tugas Kabupaten Layak Anak

- e. Bab V Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan


## BAB V PEMANTAUAN DAN EV ALUASI Pasal 5

- (1) Bupati melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi RAD KLA.
- (2) Dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) Bupati membentuk Gugus Tugas Pengembangan KLA Kabupaten Tulungagung.

BAB V PENUTUP Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung pada tanggal 1 Maret 201 7

/J


Diundan kan di Tulungagung pada ta ggal 1 Maret 2017 SEKR IS DAERAH


## Ir. INDRA FAUZI, MM

Pembina Utama Madya NIP. 19590919 199003 1 006

Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2017 Nomor 15


I

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG

NOMOR

TANGGAL

14 TAHUN 2017

1 MARET 2017

## BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Jumlah penduduk Kabupaten Tulungagung menurut sensus Tahun 2013 adalah 1.053.276 jiwa sedangkan jumlah anak usia O 18 tahun adalah 328.938 jiwa atau 31,23% dari jumlah penduduk dengan perincian 164.329 laki-laki dan 164.609 perempuan. Estimasi untuk Tahun 2013 dengan mempertimbangkan laju pertumbuhan penduduk 0.65 maka jumlah anak di Kabupaten Tulungagung mencapai 335784 jiwa. Dengan komposisi jumlah anak yang sedemikan besar dan mempertimbangkan peran anak sebagai sumber daya pembangunan 10 (sepuluh) tahun ke depan maka Pemerintah Daerah memandang penting pengarusutamaan hak anak melalui penciptaan lingkungan yang kondusif bagi anak agar anak-anak menjadi generasi yang lebih berkualitas, sejahtera, dan berakhlak mulia. Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak dalam amandemen UU Perlindungan Anak maka memunculkan mandat bagi Pemerintah Daerah untuk mendorong realisasi dengan mewujudkan Kabupaten Layak Anak.

## B. Penilaian Situasi dan Analisa Kelembagaan Kabupaten Layak Anak

Di Kabupaten Tulungagung telah terdapat Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak dengan SK Bupati No 188.45/412/031/2010 tentang Pembentukan Tim Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Kabupaten Tulungagung. Tulungagung telah memiliki Dewan Perwakilan Anak (DPA) sebagai wadah partisipasi anak, Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak, Perda Perlindungan Anak dan keberadaan layanan bagi korban berupa Pusat Pelayanan Terpadu atau PPT, dapat tergam bar se bagai beriku t :

| No | KAB/KOTA | KOMITMEN KLA | PERDA PERLINDU NGAN ANAK | FORUM ANAK | ~AGUGUS TUGASKLA | GUGUSTUGAS TRAFFICKING | ADAPPT |
|-----------|-------------|----------------|----------------------------|--------------|--------------------|--------------------------|-----------|
| KABUPATEN | KABUPATEN | KABUPATEN | KABUPATEN | KABUPATEN | KABUPATEN | KABUPATEN | KABUPATEN |
| 1 | Tulungagung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

Masalah-masalah terkait dengan kebijakan dan kelembagaan KLA di Kabupaten Tulungagung diantaranya adalah:

- a. Masih kurangnya komitmen Pemerintah Daerah terkait dengan Pemenuhan Hak Anak dapat dilihat belum tertulisnya nomenklatur khusus anak di setiap RPJMD Kabupaten dan lemahnya respon kebijakan lainnya;


- b. Kebijakan yang ada belum mendapatkan masukan-masukan dari anak melalui Forum Anak. Hal ini disebabkan belum optimal dan jelasnya mekanisme pengelolaan partisipasi anak;
- c. Banyak petugas pemerintah yang berhubungan dengan layanan anak belum memiliki perpektif perlindungan anak, Sebagian paket materi Konvensi hak Anak dalam modul penguatan bagi layanan untuk anak belum disampaikan ke petugas layanan

Keterlibatan LSM dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Perlindungan Anak sangat banyak disamping di level provinsi juga di level Kabupaten. Jawa Timur memiliki 15 Lembaga Perlindungan Anak (LPA) di Kabupaten/Kota sebagai lembaga advokasi hak anak disamping LPA Jawa Timur. Termasuk di Tulungagung, peran LPA Tulungagung sangat signifikan.

Keterlibatan Dunia Usaha dalam pemenuhan Hak Anak sudah sebagian dilakukan di bidang pendidikan dan kesehatan. Namun bentuk keterlibatan belum dikoordinasikan sesuai dengan kebutuhan dukungan untuk pengarusutamaan hak anak yang diperlukan dari Corporate Social Responsibility (CSR). Bahkan sebagian kontribusi CSR yang sebenarnya berupa iklan.

## B.1. Pemenuhan Hak Sipil dan Kebebasan

Kepemilikan akta kelahiran meru pakan bukti anak telah dicatat oleh negara, artinya keberadaan anak sudah diakui secara hukum. Presentase anak umur 0-18 tahun yang teregistrasi dan memiliki akte kelahiran sebesar (95,00%) dari jumlah anak sebesar 328.938 anak. Dari data tersebut prosentase kepemilikan Akta Kelahiran terlambat sebesar (57,00%). Hal tersebut dikarenakan beberapa hal sebagai berikut:

- -Jauhnyajangkauan untuk mengurus akta kelahiran;
- -Kurangnya pengetahuan orang tua terhadap kepentingan akta kelahiran;
- -Kebanyakan orang dewasa tidak mencari akta kelahiran kalau tidak ada kepentingan;
- -Peran perangkat desa kurang maksimal untuk memberikan informasi kepada warganya; dan
- -Sosialisasi harus lebih ditingkatkan untuk mencapai maksimal.

Ketersediaan pusat Informasi bagi anak masih kurang merata. Untuk desa akses sulit, fasilitas hanya sampai pada desa yang terdekat dengan kator Kepala Desa/ Kantor Camat. Yang menjadi permasalahan selain medan tempuh yang sulit dan sarana prasarana yang belum maksimal adalah kualitas layanan informasi yang kurang layak terhadap anak dalam arti keterbatasan jumlah informasi dan masih beredarnya informasi yang membahayakan anak contohnya muatan pornografi atau kerentanan anak menjadi korban melalui sosial media.


Di Kabupaten Tulungagung hanya terbentuk 2 (dua) forum anak desa (Kesambi dan Pojok) dan 1 (satu) forum anak kecamatan. Dari beberapa Forum Anak yang telah terbentuk masih bersifat pasif, belum berjalan aktif. Koordinasi dari Dewan Perwakilan Anak kabupaten dengan Forum Anak Kecamatan dan Desa masih kurang. Banyak pihak (anak-anak dan pendampingnya) yang masih memahami Forum Anak sekedar kegiatan berkumpul, ramai dan bingung dengan outputnya. Atau berkegiatan seperti organisasi lainnya belum memperhatikan capaian proses partisipasi. tingkat pengetahuan mengenai perlindungan anak masih minim.

## B.2. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

Perkawinan di usia dini rentan menimbulkan masalah sosial pada keluarga baru. Pasangan usia dini kurag matang dalam merespon masalah keluarga, sehingga rawan terjadi percekcokan, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) ataupun perceraian. Situasi terse but juga menimbulkan kerentanan pada anak yang dilahirkan, siklus kemiskinan yang tak putus. Data terakhir dari beberapa puskesmas dari pengetesan calon pengantin 30 % lebih telah hamil dan 1/3 diantaranya berusia &lt; 18 tahun. Sebanyak 2% anak menikah di bawah usia 18 tahun. Perkawinan usia dini dipicu factor lingkungan keluarga yaitu budaya nikah dini dalam komunitas keluarga yang berpendidikan rendah dan penafsiran yang salah terhadap agama, remaja kurang memahami kesehatan reproduksi remaja (belum tersedia biro konsultasi Kesehatan Reproduksi Remaja), dan kurangnya kesadaran orang tua dalam menikahkan anaknya di usia yang ideal. Disamping itu juga disebabkan kehamilan di luar nikah pada remaja. Hal ini mengakibatkan meningkatnya angka kelahiran bayi termasuk jumlah kematian bayi. Mengingat ibu hamil masih berusia dini (berpotensi mengalami kekurangan energy kronis/KEK) sehingga mengakibatkan bayi lahir dengan berat badan lahir rendah). Terlebih jika kehamilan yang dialami adalah kehamilan yang tidak diingankan (di luar nikah). Hal tersebut mengakibatkan ibu hamil malu untuk memeriksakan kehamilannya sehingga persalinannya menjadi tidak aman.

Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga di Kabupaten Tulungagung difasilitasi oleh Dinas Sosial, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestaraian Perkawinan (BP4) kecamatan dibentuk berupa tim penasehat yang melayani konseling keluarga yang bermasalah tentang pernikahan/ perselisihan/ peleraian. Kebanyakan masalah yang masuk Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestaraian Perkawinan (BP4) sudah masuk kategori parah atau sudah masuk Pengadilan Agama terlebih dahulu sehingga lebih sulit diselesaikan secara ishlah. Bentuk konsultasi pengasuhan dan perawatan anak lainnya adalah Bina Keluarga Balita (BKB) dan Bina Keluarga Remaja (BKR) oleh Dinas Sosial, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Masing-masing desa sudah memiliki kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) yang bertujuan agar seluruh keluarga yang memiliki remaja bisa memantau dan mendampingi anak remajanya agar masa perkembangannya menjadi


generasi penerus yang berkualitas. BKR sudah berjalan meskipun kurang aktif. Hal tersebut karena masih kurangnya materi tentang pengasuhan pada remaja. Bina Keluarga Remaja berkembang merata seiring dengan perkembangan Taman Posyandu, sementara Bina Keluarga Remaja masih berbasis proyek percontohan dan tidak mendapatkan dukungan replikasi yang optimal. Sumber daya desa yakni Kaur Kesra yang telah dilatih Kementerian Agama, keberadaannya sebagai dukungan konselor keluarga tidak diketahui masyarakat luas meskipun diinformasikan melalui sosial media

Keberadaan lembaga kesejahteraan sosial anak di Kabupaten Tulungagung masih didominasi oleh panti asuhan dengan total Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) 19. Belum tepatnya pengelolaan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak karena belum semuanya dijangkau akreditasi. Belum ada pemahaman masyarakat terhadap keberadaan panti asuhan. Keberadaan LPA (Lembaga Perlindungan Anak) yang salah satu fungsinya memberikan layanan kesejahteraan sosial berfungsi optimal.

## B.3. Penilaian Situasi Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

Data tahun 2013 menunjukan angka kematian bayi 8,01 per seribu kelahiran hidup. Pemicu angka kematian bayi tertinggi ketika fase neonatus, artinya kualitas kunjungan neonatus patut dievaluasi kualitasnya. Sementara itu faktor pemicu risiko yang mulai marak adalah Kehamilan yang tidak dikehendaki pada remaja yang membuat mereka tidak mendapat layanan K 1K 4 karena seringkali ketahuan hamil saat sudah hampir melahirkan. Ratusan pelajar setiap tahun hamil angka ini belum pernah dikelola oleh Dinas Kesehatan meskipun data tersedia di rekap Bidan Koordinator untuk setiap wilayah layanan Puskemas. Pemicu kematian bayi yang lainnya adalah masih sering dijumpai kehamilan lebih bulan yang berakibat infeksi karena ketuban keruh, tingginya kelahiran premature dari beberapa sebab (kurang gizi sewaktu kehamilan, trauma, dll), kurang jelinya ibu hamil terhadap tanda-tanda kehamilan, ketrampilan bidan dalam melakukan Asuhan Persalinan Normal (APN), dan mekanisme rujukan. Pengambilan sample di Puskesmas mitra dalam program persalinan aman oleh LPA Tulungagung diketemukan dalam 1 tahun rata-rata satu wilayah kerja Puskesmas (termasuk bidan praktek mandiri) melayani kelahiran dibawah 18 tahun sekitar 7 sampai 17 kasus.

Gizi buruk 0,43 % dan gizi kurang 3,84 % pada balita, tidak selalu dipicu oleh kemiskinan namun juga konsumsi ibu saat hamil dan menyusui dan kebiasaan keluarga. Ketersedian makanan instan atau jajanan yang murah membuat keluarga cenderung memilih jalan pintas mengkonsumsinya termasuk untuk diberikan kepada balita. Penyedap yang berlebilan dapat memicu ketergantungan untuk menyukai makanan yang beraroma kuat dan menolak makanan alami. Keadaan ini samakin tidak terkontrol ketika hanya beberapa Puskesmas yang memiliki tenaga konselor gizi. Peningkatan gizi Balita melalui Posyandu dengan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) yang disupport Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar 11%. Beberapa desa juga mengusulkan PMT


melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Perdesaan. Namun sebagian masyarakat tidak mengetahui jadwal pelayanan Posyandu sehingga tidak semua Balita dibawa ke Posyandu.

Cakupan Air Susu Ibu (ASI) ekslusif 60 % yang terdata oleh Dinas Kesehatan belum tentu data yang sesungguhnya sebab pemahaman masyarakat terhadap ASI eksklusive masih bias sehingga para responden dapat saja menginformasikan ekslusif meskipun telah memberikan makanan pedamping ASL Rendahnya cakupan dari sisi layanan berkaitan dengan masih maraknya peredaran susu formula dan prilaku penolong persalinan yang justru menganjurkan dan menjadi bagian agen susu tersebut. Sementara dari sisi masyarakat dipicu dengan budaya pemberian makanan pendampin ASI dan gaya hidup yang bergeser untuk menaikan gengsi dengan susu formula. Masih banyak dijumpai bayi baru lahir diberi susu formula karena kurangnya pengertian orang tua terhadap manfaat ASL

Belum semua institusi baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai pojok ASI lengkap dengan sarana penyuluhan. Inisiatif perusahaan yang mendirikan pojok ASI masih di IAIN Tulungagung. Kabupaten Tulungagung sebenarnya telah memiliki Peraturan Bupati Nomor 19 tahun 2013 tentang J aminan Palayanan Persalinan Aman, Inisiasi Menyusu Dini dan Pemberian Air Susu Ibu eksklusif. Namun implementasinya belum maksimal termasuk masih kurangnya sosialisasi tentang Perbup tersebut. Dari sisi petugas kesehatan dalam melaksanakan Perbup juga masih kurang. Sebanyak 15 (lima belas) Pojok ASI tersebar di Kantor Pemda Tulungagung, Dinas Kesehatan, RSUD dr Iskak dan 12 (dua belas) diantaranya di Puskesmas di Kabupaten Tulungagung.

Namun banyak peralatan tersebut yang masih belum dipergunakan. Salah satu penyebabnya adalah daya listrik puskesmas lebih kecil daripada daya listrik refrigerator yang pakai untuk menyimpan ASL

Presentase Imunisasi dasar lengkap 96,34 % dimana capaiannya tidak merata di wilayah Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Ada yang lebih dari 100% hal ini diduga karena ada ketidaksesuaian data. Data yang ada juga belum tentu mencakup keseluruhan sebab layanan imunisasi di praktek swasta tidak terdokumentasi oleh Dinas Kesehatan. Capaian ini juga dipengaruhi oleh menurunnya semangat kader kesehatan yang biasanya membantu penjangkauan. Selain itu, di Kabupaten Tulungagung masih ditemukan penolakan Imunisasi pada bayi di beberapa kalangan masyarakat yang menganggap bahan dasar vaksin haram.

Layanan kesehatan reproduksi dibutuhkan anak saat menghadapi masa puber. Bentuk layanan berupa informasi, konseling dan penanganan remaja yang bermasalah. Di samp1ng itu layanan mental diperlukan untuk memberikan pendampingan pada masa transisi bagi remaja. Saat ini belum terdapat lembaga layanan Kesehatan Reproduksi dan mental terkait dengan dampak buruk kekerasan baik seksual maupun yang lain. Keberadaan layanan


kesehatan reproduksi ada di Puskesmas (belum semua Puskesmas), namun ketersediaan konseling masih di layanan kesehatan reproduksi sementara mental belum tersedia.

Jumlah masyarakat miskin dan hampir miskin yang tercover Askeskin/Jamkesmas dan Jamkesda sebanyak adalah 314.136. Anak dari keluarga miskin tidak semua memperoleh akses peningkatan kesejahteraan jika tidak masuk ke database, kecuali ada kebijakan di Pemerintah Daerah yang merespon kesenjangan ini. Disamping itu ada anak-anak yang sangat memerlukan dukungan kesejahteraan karena menjadi korban situasi khusus. Sebanyak 30 (tiga puluh) anak beresiko mendapatkan bantuan pelatihan keterampilan dari Kementerian Sosial; 50 (lima puluh) anak korban memperoleh bantuan beasiswa @ Rp. 800.000 (berupa tabungan untuk keperluan pendidikan) dari Kementerian Sosial; 25 (dua puluh lima) anak korban memperoleh bantuan beasiswa @ Rp. 25.000.000 (berupa tabungan untuk keperluan pendidikan); dan 5 (lima) orang anak dari keluarga miskin memperoleh santunan dari Tim Penggerak PKK Kabupaten @ Rp. 1.000.000. Bantuan masih sebatas dari Pemerintah baik Nasional maupun Daerah, sementara dari pihak swasta belum ada. Telah diterbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan, ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 1 7 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan dan SK Bupati Tulungagung Nomor 188.45/406/013/2014 tentang Tim Pelaksana Tanggungjawab Sosial Perusahaan di Kabupaten Tulungagung. Namun inisiasi pertemuan untuk membahas peluang Tanggungjawab Sosial Perusahaan baru dilaksanakan awal 2015.

Prosentase rumah tangga dengan akses air bersih adalah 78,44%. Layanan air bersih dan jamban belum terpenuhi secara menyeluruh, belum dibangun dengan system jaringan baru dan perumahan yang menyebar tentunya membutuhkan pipa yang panjang. Di wilayah perkotaan terutama wilayah kumuh penggunaan air yang tidak bersih telah menjadi kebisaan harian, sementara di pedesaan yang kering semakin bertambah dengan kerusakan lingkungan.

Kawasan tanpa rokok ada di wilayah layanan kesehatan, pendidikan dan fasilitas umum termasuk perkantoran pemerintah. Namun penerapan yang optimal hanya ada di layanan kesehatan, di dunia pendidikan hanya di sebagian sekolah yang menerapkan sementara ada sebagian guru yang masih merokok. Di kantor pemerintah pun meskipun ada tempat khusus merokok dan ada larangan merokok bahkan ruang ber AC banyak PNS yang merokok. Apalagi jika di fasilitas umum semakin kurang terkontrol kecuali bandara. Intinya persoalan budaya dan komitmen masih setengah hati, mengingat iklan rokokpun masih banyak mengintai aktifitas anak terutama remaja. Hal ini


semakin memastikan dalam rumah pun anak belum bisa dijamin tidak terpapar asap rokok.

Selain rokok, Narkoba juga menjadi ancaman di Kabupaten Tulungagung. Sering terjadi penyalahgunaan Narkoba pada anak. Perlu penanganan Narkoba anak secara holistic (rencana aksi melaksanakan P4GN -Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba, di setiap Perangkat Daerah).

## B.4. Hak Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya

Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung belum memliki kebijakan yang mendorong semua lembaga pendidikan menerapkan Sekolah Ramah Anak , Namun ada sekolah-sekolah sudah menerapkan Sekolah Ramah Anak tetapi tidak memahami telah menerapkan Sekolah Ramah Anak terutama untuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan Konsep PAUD HIRA (Holistik Integratif dan Ramah Anak). Ada pula yang telah menerapkan beberapa indikator seperti Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif dan Menyenangkan (PAKEM) dalam Manajemen Berbasis Sekolah, Adiwiyata, kantin kejujuran, Masa Orientasi Sekolah Ramah Anak, melatih guru- guru tentang Konvensi Hak Anak (KHA) dan guru ramah anak dan sebagainya. Pendidik di lembaga PAUD belum ada harapan untuk diangkat Pegawai Negeri Sipil. Sementara pendidik TK sudah banyak yang PNS padahal TK juga termasuk non formal. Proses belajar mengajar dan pendidikan PAUD belum maksimal. Masuk efektif anak› anak ke sekolah belum bisa full 6 (enam) hari kerja sebab kesejahteraan guru› guru PAUD masih belum bisa diandalkan. Sekitar 90% desa sudah memiliki PAUD dan sudah terintegrasi dengan kegiatan Posyandu dan Bina Keluarga Balita (BKB) dalam kegiatan Taman Posyandu. Namun kembali lagi, kesejahteraan tenaga pendidik PAUD belum ada jaminan, masih sebatas bayaran sukarela. Tenaga pengajar dengan basic PAUD juga masih sangat kurang. Belum semua kader taman Posyandu mendapat pelatihan.

Capaian wajib belajar 12 tahun tergambar dari angka partisipasi kasar SD/MI atau usia 7 -12 tahun sebesar 99.06%, angka partisipasi kasar SMP/MTs atau usia 13 15 tahun sebesar 92,83 % dan angka partisipasi kasar SMA/MA/SMK untuk usia 16 18 tahun sebesar 62,32 %. Pemicu putus sekolah diantaranya : faktor budaya nikah dini dan menganggap sekolah tidak penting, letak geografis yang sulit dari akses sekolah selevel SMA, kemiskinan dan biaya sekolah di luar tanggungan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) serta anak mengalami 'masalah sosial' sehingga terpaksa putus sekolah. Wajib Belajar 12 tahun belum bisa diakses anak Orang Dengan HIV dan AIDS (ODHA) karena tingginya diskriminasi yang jelas tidak ada korelasi. Bel um semua anak bersekolah tamat Wajib Belajar Pendidikan Dasar. Sebagian keluarga belum prioritas untuk pendidikan anak. Dengan adanya system ujian Nasional dan penerimaan siswa baru yang tidak obyektif, mengakibatkan tidak semua anak yang tergolong


Wajib Belajar Pendidikan Dasar memperoleh pendidikan di sekolah yang diinginkan.

Sekolah Ramah Anak di Kabupaten Tulungagung terdapat data ODHA anak sebanyak 18 (delapan belas) kasus yang lahir dari 31 (tiga puluh satu) ibu ODHA. Diskriminasi masih terjadi sehingga anak ODHA tidak bisa bersekolah di sekolah formal. Meskipun sudah ada guru ramah anak yang terlatih tetapi belum ada tindak lanjut. Masih perlu dukungan baik financial mapupun perhatian untuk perkembangan mental maupun spiritual. Masih banyak kekerasan terhadap junior oleh senior, tidak hanya saat masa orientasi sekolah tetapi juga dalam situasi lain di sekolah baik kekerasan fisik, psikis dan seksual yang mengakibatkan trauma, penyimpangan mental dan turunnya kemampuan psikososial anak. Hasil penelitian yang dilakukan Dewan Perwakilan Anak Tulungagung, 8 dari 10 SMA masih memberlakukan masa orientasi sekolah yang tidak ramah anak.

Program sarana dan prasarana perjalanan ke sekolah sangat membutuhkan adanya Zona Selamat Sekolah. Namun kenyataannya masih banyak sekolah yang belum memiliki Zona Selamat Sekolah. Rambu-rambu di sekitar sekolah juga masih minim, kalau sudah ada kondisinya sudah banyak yang rusak dan memerlukan pemeliharaan. Di Kabupaten Tulungagung sekitar 75% anak SMP› SMA atau yang sederajat ke sekolah naik sepeda motor. Belum ada angkutan umum yang mudah diakses anak untuk pulang dan pergi ke sekolah. Keberadaan beberapa armada bus sekolah yang disediakan Pemerintah Daerah secara gratis masih bisa mengakomodir kebutuhan akses pulang dan pergi ke sekolah. Tahun 2015 Pemerintah Daerah menggandeng sejumlah armada mobil penumpang umum yang beroperasi untuk melayani angkutan gratis khusus untuk siswa sekolah. Hal tersebut terhitung mulai tahun anggaran 2015.

Kabupaten Tulungagung memiliki tempat rekreasi berupa hutan kota, alon› alon dan jogging track yang dapat dimanfaatkan secara gratis. Ada pula museum (terdapat monument Homo Wajakensis), pantai, water park, candi Penampihan, Agro Wisata dan Waduk Wonorejo yang bisa diakses dengan biaya retribusi minim. Namun ada kerentanan pada pengguna tempat rekreasi di usia remaja justru tempat tersebut dapat menjadi arena berpacaran. Masih banyak anak/pemuda/pelajar masih kurang memahami pentingnya museum daerah. Perlu diberikan bimbingan atau pelajaran mengenai budaya daerah di lapangan, misalkan dengan mengajak anak ke lokasi sejarah. Keberadaan tempat rekreasi masih belum merata di seluruh wilayah di Kabupaten Tulungagung. di beberapa daerah akses sulit seperti Kecamatan Pagerwojo, Pucanglaban, Sendang dan Tanggunggunung belum ada tempat yang bisa menjadi wadah bagi anak untuk mengekspresikan kreasi. Belum ada perhatian khusus dari Pemerintah Daerah untuk pembangunan fasilitas khusus kreasi bakat dan minat anak-anak. Peluang Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) untuk Pemuda (Karang Taruna) ke depan mungkin perlu dijabarkan untuk kegiatan sarana rekreasi anak. Upaya advokasi adalah mendorong setiap desa/kelurahan memfasilitasi tempat bermain dan berolahraga bagi anak dan


remaja. Kegiatan budaya berbasis sekolah dan wilayah-wilayah yang kuat aktifitas keseniannya.

## B.5. Hak atas Perlindungan Khusus

Jumlah anak berhadapan dengan hukum tahun 2013 sebelum implementasi Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah 88 (delapan puluh delapan) perkara yang masuk Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres, 12 (dua belas) diantaranya diselesaikan dengan Restoratif Justice. Persoalan menghindarkan anak yang melakukan tindakan melanggar hukum dari penjara adalah kapasitas masyarakat dalam melakukan mediasi yang berperspektif anak. Masalah juga semakin besar dengan melemahnya fungsi keluarga dan lingkungan yang tidak kondisif bagi anak serta pengaruh media. Beberapa proses dilakukan atas dampingan Dinas Sosial, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan LPA Tulungagung selaku fasilitator. Sementara sejak diterapkannya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Aparat Penegak Hukum telah melakukan upaya Restoratif Justice namun belum terdokumentasi secara holistik di semua lini penegakan hukum. Di Kabupaten Tulungagung, anak yang memerlukan perlindungan khusus lainnya adalah anak yang ditinggal merantau oleh orang tuanya menjadi pekerja migran. Besarnya jumlah pekerja migran di Kabupaten Tulungagung berimplikasi pada besarnya angka perceraian, sekitar 2900 kasus yang diputus (tren dari tahun ke naik). Pengadilan Agama juga mengeluarkan 224 dispensasi nikah (usia kurang dari ketetapan undang-undang perkawinan).

Jumlah pekerja anak yang dikembalikan ke sekolah adalah 127 anak yang 100 anak sinergi dengan program Temu Penguatan Kapasitas Anak dan Keluarga (TEPAK) yang 27 anak sinergi Dengan Program Gerakan Orang Tua Asuh LPA Tulungagung. Pemicu pekerja anak angka putus sekolah, lingkungan industri kecil yang mendukung anak mendapatkan upah dan kecenderungan pengusaha memperkerjakan anak terutama untuk sektor non formal.

Belum ada rumusan khusus tentang penanganan bencana yang berperspektif hak anak kecuali yang menjadi juknis pemerintah pusat diantaranya SOP penanganan bencana belum mengatur prosedur penanganan anak secara detail dan khusus.

Belum ada pemahaman terkait mekanisme (kurikulum) penanggulangan bencana.

Banyak anak-anak di Kabupaten Tulungagung yang dipekerjakan di kafe› kafe yang rawan tindak asusila dan konsumsi minuman keras. Kurangnya pengawasan orang tua dan faktor ekonomi menjadi penyebab utama anak dipekerjakan di kafe. Selain itu kurangnya pengetahuan, pengaruh lingkungan dan banyaknya jumlah kafe / warung remang/ warung kopi di Kabu paten Tulungagung juga menjadi factor penyebab lainnya. Anak-anak juga seringkali dipekerjakan dengan waktu melebihi jam kerja dan dengan upah yang tidak setara orang dewasa. Belum ada hubungan yang sinergis antara Pemerintah Desa dengan Perangkat Daerah terkait.


## C. Kesenjangan dalam Pengembangan Kabupaten Layak Anak Kabupaten Tulungagung

Dalam pengembangan Kabupaten Layak Anak masih banyak diketemukan kesenjangan yang menjadi tantangan, diantaranya :

## Kelembagaan

- 1) Kebijakan banyak yang belum mengarah pada upaya pemenuhan indikator KLA;
- 2) Pemahaman petugas layanan anak terhadap Hak Anak dan KHA belum merata;
- 3) Partisipasi masyarakat dan dunia usaha perlu peningkatan dan dikoordinasikan dengan kebutuhan pembangunan untuk anak;
- 4) Fungsi Forum Anak belum optimal termasuk perannya dalam memberikan usulan pembangunan.

## Hak Sipil dan Kebebasan

- 1) Persoalan dokumen kependudukan, akses geografis dan layanan pencatatan kelahiran yang belum bersinergi dengan layanan persalinan;
- 2) Penyediaan buku hingga tingkat desa dan sekolah dasar belum diikuti oleh manajemen yang baik, tidak ada kontrol yang bagus terkait media elektronik serta penegakan hukum bagi penyedia warnet melakukan pembiaran terhadap informasi pornografi;
- 3) Perlu penguatan dan pengembangan sistem yang membuat anak mendapatkan ruang partisipasi dalam pembangunan.

## Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

- 1) Adanya kebiasaan di masyarakat dan penyalahgunakan agama yang menyuburkan budaya menikah dini;
- 2) Tingginya angka kehamilan pada remaja dan persalinan di bawah usia 18 tahun;
- 3) Lembaga konselingdan kader-kadernya kurang diakses oleh masyarakat umum;
- 4) Tidak semua lembaga kesejahteraan anak paham dan mampu menjalankan perannya dalam memberikan dukungan kesejahteraan bagi anak-anak yang memerlukan.

## Hak Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

- 1) Masih terdapat persalinan dengan pertolongan bukan tenaga medis dan kualitas tenaga medis (bidan) yang tidak sesuai dengan tugasnya;
- 2) Situasi ibu hamil yang tidak terjangkau karena kehamilan tidak dikehendaki, letak geografis atau tidak terjangkau layanan pemeriksaan kehamilan;
- 3) Tidak semua Puskesmas memiliki layanan konselor gizi dan ketidakpahaman terhadap gizi seimbang di masyarakat;


- 4) Penjualan susu formula oleh rumah bersalin dan bidan praktik mandiri serta budaya makanan tambahan ASI bagi bayi sebelum usia 6 bulan;
- 5) Adanya kebutuhan untuk memperbaiki aturan bagi ibu menyusui yang bekerja;
- 6) Penjangkauan layanan kespro remaja di semua lini sekolah dan puskesmas serta penyediaan tenaga konselor bagi dukungan kesehatan psikis remaja;
- 7) Ketidaksesuaian data kemiskinan memerlukan kebijakan dana kesejahteraan daerah untuk mendukung layanan kesejahteraan anak keluarga miskin;
- 8) Daerah rawan air bersih masih ada dan berpeluang bertambah dengan meningkatnya penggundulan hutan;
- 9) Masih banyak iklan rokok di tempat yang mudah diakses anak dan bulum ada kebijakan yang menghindarkan anak dari rokok.

## Hak Pendidikan Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya

- 1) Layanan PAUD belum merata, belum ada regulasi dan kebijakan Sekolah Ramah Anak di Jawa Timur;
- 2) Putus sekolah dipicu oleh kemiskinan yang membuat anak dituntut bekerja, budaya nikah dini, permalahan anak seperti kehamilan tidak dikehendaki dan korban NAPZA;
- 3) Belum ada kebijkan di Kabupaten untuk mewajibkan pengembangan Sekolah Ramah Anak;
- 4) Kegiatan budaya makin redup kecuali di wilayah pusat-pusat kesenian, dukungan bagi anak hanya pada kegiatan ekstra kulikuler;
- 5) Tempat rekreasi tidak berbayar belum merata dan tidak semua desa/kelurahan menyediakan tempat bermain anak dengan jaminan keamanan bagi anak.

## Perlindungan Khusus

- 1) Kurang kuatnya kampanye pencegahan kekerasan terhadap anak dan dukungan untuk kebijakan yang mencegah anak menjadi korban kekerasan di keluarga, sekolah dan masyarakat;
- 2) Tidak semua layanan korban kekerasan mampu melakukan layanan terpadu yang holistik dan berkelanjutan;
- 3) Meningkatnya jumlah anak berhadapan dengan hukum dan minimnya layanan rehabilitasi sosial yang tersedia baik dari sisi tempat dan ke beradaan tenaga;
- 4) Masih ada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk termasuk prostitusi, perdagangan narkoba membahayakan keselamatan fisik anak. anak di Jawa Timur dan pekerjaan yang


## BAB II

## Kebijakan dan Strategi

## A. Tujuan

Tujuan Umum RAD KLA adalah untuk Pengembangan Kabupaten Layak Anak dengan semua Kecamatan yang Layak Anak.

## Tujuan Khusus diantaranya:

1. Terwujudnya tatakelola kelembagaan pengembangan Kabupaten layak anak yang melibatkan semua Perangkat Daerah, instansi vertikal, pihak swasta dan anak-anak;
2. Terpenuhinya hak sipil dan kebebasan bagi semua anak;
3. Tersedianya lingkungan keluarga yang kondusif bagi dukungan tumbuh kembang anak dan pengasuhan alternatif bagi anak yang memerlukannnya;
4. Terpenuhinya kebutuhan kesehatan dasar dan kesejahteraan bagi semua anak;
5. Terpenuhinya hak pendidikan, kesempatan untuk pemanfaatan waktu luang dan akses pada kegiatan budaya;
6. Terpenuhinya hak perlindungan dari segala bentuk perlakuan salah terhadap anak.

## B. Kelompok Sasaran

1. Stakeholder dari Perangkat Daerah maupun Instansi vertikal, LSM, Organisasi kemasyarakatan, profit sektor termasuk wadah partisipasi anak (Dewan Perwakilan Anak/Forum Anak) di Kabupaten Tulungagung yang terkait dengan program aksi untuk memenuhi 31 indikator KLA.
2. Pemerintah Daerah beserta stakeholdernya dengan memberikan dukungan dan bentuk fasilitasi untuk mencapai Kabupaten Layak Anak.

## C. Kebijakan

Mewujudkan Kabupaten Tulungagung Layak Anak pada Tahun 2018 dengan mengintegrasikan seluruh sumber daya pembangunan untuk pemenuhan Hak› hak Anak.

## D. Strategi

Kebijakan Kabupaten Tulungagung dilakukan dengan cara terpadu dan menyeluruh, dengan strategi:

1. Mengintegrasikan Rencana Aksi Daerah Kabupaten Tulungagung Layak Anak dengan kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah Tulungagung;
2. Melibatkan semua pihak dengan peran sebagai pelaksana program maupun sasaran program aksi;


3. Membuka peluang kerjasama dengan pihak lain yang menjadi mitra pemerintah Indonesia.


## BAB III

## Program Aksi

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Rencana Aksi Pengembangan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Tulungagung maka disusunlah program aksi. Untuk lebih memudahkan pengelolaan, koordinasi dan evaluai maka RAD KLA terbagi dalam beberapa kluster sebagai berikut:

## A. Kluster Kelembagaan

- 1) Sosialisasi Perda Perlindungan Anak Kabupaten Tulungagung dan Pendekatan Sistem dalam Perlindungan Anak;
- 2) Advokasi dan Assistensi Perumusan Peraturan Daerah Perlindungan Anak dengan pendekatan sistem;
- 3) Mensosialisasikan RAD KLA Kabupate