PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP Nomor 32 Tahun 2013 tentang PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP NOMOR : 1 TAHUN 2013 TENTANG
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMENEP,
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien serta serta berlangsungnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di daerah, diperlukan jaminan kepastian penegakan hukum atas peraturan-peraturan di daerah;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 149 UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah dilakukan oleh Pejabat Penyidik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep.
- Mengingat : Republik
1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
Menetapkan
:
12. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH.01.AH.09.01 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, Mutasi dan Pengambilan Sumpah atau Janji Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk, Ukuran, Warna, Format, serta Penerbitan Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pakaian Dinas Lapangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2008 Nomor 11).
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMENEP dan
BUPATI SUMENEP
MEMUTUSKAN
PERATURAN DAERAH TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Sumenep;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumenep;
3. Bupati adalah Bupati Sumenep;
4. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi kewenangan khusus olah Undang-Undang untuk melakukan penyidikan;
5. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan perundangan-undangan daerah;
6. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
Bagian Kesatu Kedudukan PPNS
BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG
Pasal 2
PPNS dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
Bagian Kedua Tugas PPNS
BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG
Pasal 3
- (1) PPNS mempunyai tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah.
- (2) PPNS dalam melaksanakan tugas penyidikan harus dilengkapi dengan Surat Perintah Penyidikan.
- (3) Surat Perintah Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditandatangani oleh atasan PPNS.
- (4) Dalam melaksanakan tugas PPNS dapat berkoordinasi dengan Penyidik POLRI.
- (5) Sistem dan prosedur pelaksanaan tugas PPNS akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Bagian Ketiga Wewenang PPNS
BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG
Pasal 4
- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, PPNS mempunyai wewenang :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran peraturan peundang-undangan daerah;
- b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
- c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penyitaan benda atau surat;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah penyidik mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyididk memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) PPNS tidak berwenang untuk melakukan panangkapan atau penahanan.
HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Kesatu Hak PPNS
BAB III - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 5
- (1) PPNS disamping memperoleh hak-haknya sebagai PNS sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan tentang kepegawaian dapat diberikan insentif.
- (2) Besarnya uang insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati dengan
BAB III - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 6
PPNS sesuai dengan bidang tugasnya mempunyai kewajiban :
- a. melakukan penyidikan, menerima laporan dan/atau pengaduan mengenai terjadinya pelanggaran atas perundang-undangan daerah;
- b. menyerahkan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik POLRI dalam wilayah hukum yang sama;
- c. membuat Berita Acara setiap tindakan dalam hal :
- 1) pemeriksaan tersangka;
- 2) memasuki rumah dan/atau tempat tertutup lainnya;
- 3) penyitaan barang;
- 4) pemeriksaan saksi
- 5) pemeriksaan tempat kejadian.
- d. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui pimpinan unit kerja masing-masing.
BAB IV - SYARAT DAN TATA CARA PENGANGKATAN
Pasal 7
- (1) PPNS diusulkan oleh Bupati kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Menteri Dalam Negeri.
- (2) Untuk dapat diangkat menjadi Pejabat PPNS harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. masa kerja sebagai Pegawai Negeri Sipil paling singkat 2 (dua) tahun;
- b. pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda Tingkat I (II/b);
- c. pendidikan serendah-rendahnya Sarjana Muda (D3);
- d. bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum;
- e. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pada rumah sakit pemerintah;
- f. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil paling sedikit benilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
- g. mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf f diajukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Menteri Dalam Negeri oleh Bupati.
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g diselenggarakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia bekerjasama dengan instansi terkait.
BAB IV - SYARAT DAN TATA CARA PENGANGKATAN
Pasal 8
- (1) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf f terpenuhi, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia memberitahukan nama calon pejabat PPNS kepada Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah berkas diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (2) Bupati mengajukan nama calon yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan dibidang penyidikan.
BAB IV - SYARAT DAN TATA CARA PENGANGKATAN
Pasal 9
- (1) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), calon pejabat PPNS harus mendapat pertimbangan dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia.
- (2) Permohonan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Bupati.
- (3) Pertimbangan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberikan masing-masing dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan pertimbangan diajukan.
- (4) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia dianggap menyetujui.
- (5) Dalam hal pertimbangan dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia telah diterima maka Bupati menyampaikan surat pertimbangan beserta surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (6) Dalam hal pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diberikan, Bupati menyampaikan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan dibidang penyidikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan melampirkan bukti asli tanda terima penyampaian permohonan pertimbangan kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia.
BAB IV - SYARAT DAN TATA CARA PENGANGKATAN
Pasal 10
- (1) Usul pengangkatan pejabat PPNS diajukan Bupati kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Menteri Dalam Negeri.
- (2) Usul pengangkatan pejabat PPNS memuat :
- a. nomor, tahun, dan nama Peraturan Daerah yang menjadi dasar hukum pemberian kewenangan sebagai pejabat PPNS;
- b. wilayah kerja pejabat PPNS yang diusulkan sesuai dengan wilayah kerja pegawai negeri sipil yang bersangkutan bertugas;
- c. fotokopi Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan dibidang penyidikan pejabat PPNS yang dilegalisir;
- d. surat pertimbangan dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia atau bukti asli tanda terima penyampaian permohonan pertimbangan kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia; dan
- e. pas photo terbaru berwarna dengan latar belakang merah ukuran 2x3 cm sebanyak 2 (dua) lembar dan ukuran 4x6 cm sebanyak 1 (satu) lembar.
BAB IV - SYARAT DAN TATA CARA PENGANGKATAN
Pasal 11
- (1) Dalam hal usul pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 telah terpenuhi, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menetapkan keputusan mengenai Pengangkatan Pejabat PPNS dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (2) Kewenangan menetapkan keputusan mengenai Pengangkatan Pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum.
PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH ATAU JANJI
BAB IV - PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH ATAU JANJI
Pasal 12
- (1) Sebelum menjalankan jabatannya, calon pejabat PPNS wajib dilantik dan mengucapkan sumpah atau menyatakan janji menurut agamanya di hadapan Menteri atau kepada Dirjen Administrasi Hukum Umum sebagai pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji bagi pejabat PPNS dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai Pengangkatan Pejabat PPNS diterima Bupati.
- (3) Pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur atau pejabat yang ditunjuk di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Lafal sumpah atau janji pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbunyi sebagai berikut : 'Demi Allah, saya bersumpah/berjanji : Bahwa saya, untuk diangkat menjadi Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, akan setia dan taat sepenuhnya pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintah yang sah; Bahwa saya, akan menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggungjawab; Bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah dan martabat Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan;
Bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak akan menerima pemberian berupa hadiah dan/atau janjijanji baik langsung maupun tidak langsung yang ada kaitannya dengan pekerjaan saya'.
- (5) Berita acara pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji yang dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur wajib dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji dilaksanakan.
PENERBITAN KARTU TANDA PENGENAL
BAB V - BENTUK, UKURAN, WARNA, FORMAT SERTA
Pasal 13
- (1) Pegawai negeri sipil yang telah diangkat menjadi pejabat PPNS diberi kartu tanda pengenal yang dikeluarkan oleh Menteri atau kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum sebagai pejabat yang ditunjuk.
- (2) Kartu tanda pengenal pejabat PPNS merupakan keabsahan wewenang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
BAB VI - PEMBINAAN
Pasal 14
- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap PPNS.
- (2) Bupati melimpahkan dan menetapkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan operasional PPNS kepada Tim Pembina PPNS.
- (3) Prosedur pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
BAB VII - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Pasal 15
Pendidikan dan Pelatihan PPNS terdiri dari :
- a. Diklat calon PPNS;
- b. Diklat peningkatan kemampuan PPNS.
BAB VII - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Pasal 16
- (1) Diklat Calon PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, merupakan persyaratan wajib yang harus ditempuh oleh seorang Pegawai Negeri Sipil untuk diangkat menjadi PPNS.
- (2) Diklat peningkatan kemampuan PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, merupakan bimbingan teknis yang diselenggarakan untuk meningkatkan keterampilan dan penguasaan pengetahuan PPNS di bidang penyidikan.
BAB VIII - PEMBERHENTlAN
Pasal 17
- (1) PPNS Daerah diberhentikan dari jabatannya karena:
- a. berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- b. atas permintaan sendiri;
- c. melanggar disiplin kepegawaian;
- d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai PPNS Daerah;dan
- e. meninggal dunia.
- (2) Pemberhentian pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Bupati yang membawahi pejabat PPNS kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Menteri Dalam Negeri disertai dengan alasannya.
- (3) Usul pemberhentian pejabat PPNS harus dilampiri dengan :
- a. fotokopi keputusan tentang pengangkatan pejabat PPNS;
- b. fotokopi keputusan tentang kenaikan pangkat pegawai negeri sipil terakhir yang dilegalisir; dan
- c. asli kartu tanda pengenal pejabat PPNS.
- (4) Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengeluarkan surat keputusan pemberhentian pejabat PPNS dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya surat pengusulan pemberhentian.
- (5) Kewenangan mengeluarkan surat keputusan pemberhentian pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum.
BAB IX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18
- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 21 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumenep dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
BAB IX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep.

Penetapan: Ditetapkan di : Sumenep Pada tanggal : 26 Pebruari 2013

Penandatangan: BUPATI SUMENEP KH. A. BUSYRO KARIM, M.Si

Penetapan: Diundangkan di : Sumenep

Penandatangan: ## SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMENEP Drs. HADI SOETARTO, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19580618 198107 1 002 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2013 NOMOR 2