PERATURAN BUPATI BALANGAN Nomor 21 Tahun 2007 tentang PERUBAHAN PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 05 TAHUN 2OO7 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEM!LIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA BUPATI BALANGAN, (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa untuk lebih tertibnya Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa serta melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 7 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, perlu mengatur tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.
Mengingat : 1.
- Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu ,dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor a265);
- Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4265); 2.
- Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik lndonesia Nomor Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4844); 3.
- Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor a587); 4.
- Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 7 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2007 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 31); 5.
- Peraturan Bupati Balangan Nomor 05 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa. 6.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERUBAHAN PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 05 TAHUN 2OO7 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Balangan Nomor 05 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, diubah dan ditambah sebagai berikut :
1. Ketentuan
Pasal 9
- (1) Untuk dapat menjadi bakal calon Kepala Desa, harus memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut :
- a. Surat Permohonan atau lamaran yang diketik rapi diatas kertas bermaterai cukup, ditujukan kepada Panitia Pemilihan;
- b. Surat Pernyataan setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar 1945 beserta perubahannya, Negara Kesatuan Republik lndonesia dan Pemerintah;
- c. Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau Sederajat dengan melampirkan fotocopy tiazah yang telah dilegalisir oleh pejabat yang beruuenang, serta menunjukkan bukti ijazah asli mulai dari Sekolah Dasar;
- d. Salinan Akta Kelahiran atau surat kenal lahir yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang, serta menunjukkan akta dan surat aslinya;
- e. Surat Keterangan Sehat dari dokter pemerintah;
- f. Surat Keterangan Catatan Kepolisian.'
- g. surat Keterangan Kepala Desa yang menerangkan bahwa yang bersangkutan terdaftar secara sah sebagai warga desa setempat dan bertempat tinggal di desa tersebut paling singkat 1 (satu) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus.
- h. Surat Pernyataan Calon Kepala Desa untuk berkelakuan baik,jujur dan adil.;
- i. Srrrat Pernyataan tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tirrdak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) taltun;
Pasal 39
- (1) Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnYa.
- (2) Masa Jabatan Penjabat Kepala Desa selama 6 (enam) bulan dan diwajibkan menyelesaikan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa definitif.
- (3) Apabila selama 6 (enam) bulan belum terpilih Kepala Desa definitif , atas usul pimpinan BPD Penjabat Kepala Desa dapat diangkat kemkrali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya'
3. Ketentuan BAB Vll Pasal 41 dicabut, sedangkan Pasal 40 dan Pasal42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 40
3. Ketentuan BAB Vll Pasal 41 dicabut, sedangkan Pasal 40 dan Pasal42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 41
selama jumlah Pegawai Negeri sipil yang berstatus kepala sekolah, guru, atau penjaga sekolah di dierah masih kekurangan, y?ng bersangkutan dilarang menlaOi Penjabat Kepala Desa atau bakal calon Kepala Desa
Pasal 42
Anggota Badan Permusyawaratan Desa atau Perangkat Desa yang mencalonkan diri menjadi Kepala Desa, harus mengundurkan diri dari jabatannYa.
Pasal ll
Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar semua orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya pada Berita Daerah Kabupaten Balangan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Paringin pada tanggal 14 Juni 2010

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH yKneuPli BALANGAN, : M. RIDUAN DARLAN BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2O1O NOMOR 21