PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 53 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (berlaku 1 September 2009)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
:
:
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 2009
TENTANG
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
- a. bahwa dengan adanya penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Perpustakaan Nasional Republik Indonesia sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2002 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Perpustakaan Nasional Republik Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Perpustakaan Nasional Republik Indonesia;
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
3. Peraturan ...
Menetapkan
:
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);
MEMUTUSKAN:
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA.
Pasal 1
- (1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Perpustakaan Nasional Republik Indonesia meliputi penerimaan yang berasal dari:
- a. jasa perpustakaan;
- b. jasa pendidikan dan pelatihan; dan
- c. jasa sewa sarana
- (2) Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana ditetapkan dalam
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 September 2009 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 1 September 2009 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Verifikasi: REPUBLIK INDONESIA, ttd ANDI MATTALATTA

Distribusi: ## Salinan sesuai dengan aslinya

Penandatangan: SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan Bidang Perekonomian dan Industri, SETIO SAPTO NUGROHO
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan Pemerintah ini.

## Pasal 2

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tarif dalam bentuk satuan rupiah.


## Pasal 3

Jenis pelayanan jasa pendidikan dan pelatihan yang diberikan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dapat dilakukan apabila telah memenuhi jumlah paling sedikit 15 (lima belas) peserta.

## Pasal 4

- (1) Tarif atas jenis pelayanan jasa pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b tidak termasuk biaya transportasi, konsumsi, dan akomodasi.
- (2) Biaya transportasi, konsumsi, dan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Wajib Bayar.

## Pasal 5

Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Perpustakaan Nasional Republik Indonesia wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara.

## Pasal 6

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2002 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4218) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 7

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 September 2009 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 1 September 2009 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA, ttd

ANDI MATTALATTA


## Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan Bidang Perekonomian dan Industri,

SETIO SAPTO NUGROHO


## PENJELASAN

ATAS

## PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 53 TAHUN 2009

## TENTANG

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

YANG BERLAKU PADA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

## I. UMUM

Dalam rangka mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak guna menunjang pembangunan nasional, Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Perpustakaan Nasional Republik Indonesia sebagai salah satu sumber penerimaan negara perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia telah memiliki tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2002 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Namun, dengan adanya jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang baru, pengurangan jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak, dan perubahan tarif, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dengan Peraturan Pemerintah.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.


Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Pengertian Kas Negara adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5045


LAMPIRAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 2009 TANGGAL 1 SEPTEMBER 2009

## JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF | TARIF |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|--------------|
| I. JASA PERPUSTAKAAN | I. JASA PERPUSTAKAAN | | | |
| A. | Keanggotaan: | | | |
| | 1. Umum | Per tahun | Rp | 15.000,00 |
| | 2. Mahasiswa dan Pelajar | Per tahun | Rp | 10.000,00 |
| B. | Penggandaan | | | |
| | 1. Buku, Majalah, dan Surat Kabar: a. Mikrofis/Mikrofilm | Per lembar | Rp | 1.500,00 |
| | b. Foto Copy | Per lembar | Rp | 200,00 |
| | 2. Foto copy peta dengan ukuran: | | | |
| | a. A0 | Per lembar | Rp | 12.500,00 |
| | b. A1 | Per lembar | Rp | 10.000,00 |
| | c. A2 - A3 | Per lembar | Rp | 8.500,00 |
| C. | Layanan Internasional Standard Book Number (ISBN) / Katalog Dalam Terbitan (KDT) / Internasional | Per judul/set | Rp | 60.000,00 |
| II. | JASA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN | | | |
| A. | Manajemen Perpustakaan | Per orang | Rp | 2.500.000,00 |
| B. | Pengenalan Perpustakaan | Per orang | Rp | 2.100.000,00 |
| C. | Pengelolaan Informasi | Per orang | Rp | 2.900.000,00 |
| D. | Penyuluhan Minat Baca | Per orang | Rp | 2.600.000,00 |
| III. | JASA SEWA SARANA | | | |
| A. | Auditorium: | | | |
| | 1. Umum | | | |
| | a. hari kerja | Per paket/6 jam | Rp | 3.250.000,00 |
| | b. hari libur | Per paket/6 jam | Rp | 4.500.000,00 |

2. Ikatan ...


| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|
| 2. | Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI), Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI), Gabungan Toko Buku Indonesia (GATBI), Klub Perpustakaan Indonesia (KPI), Ikatan Sarjana Ilmu Perpustakaan dan Informasi Indonesia (ISIPII), Asosiasi Pekerja Informasi Sekolah Indonesia (APISI), Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca (GPMB), Forum Perpustakaan Umum Indonesia, Forum Perpustakaan Khusus Indonesia, Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia, dan Forum Perpustakaan Sekolah Indonesia. | Per paket/6 jam | 1.500.000,00 |
| | 3. Pegawai di lingkungan Perpustakaan Nasional RI | Per paket/6 jam | 1.500.000,00 |
| B. | Asrama: | | |
| 1. | Tipe A (kamar mandi dalam) | Per hari | 90.000,00 |
| | 2. Tipe B | Per hari | 80.000,00 |
| C. | Teater Mini | Per paket/6 jam | 4.500.000,00 |

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,


DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

## Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan Bidang Perekonomian dan Industri,

SETIO SAPTO NUGROHO