PERATURAN DAERAH KABUPATEN BI Nomor 15 Tahun 2001 tentang RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) (berlaku 27 Februari 2001)
Pembukaan
Menimbang : a.
bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-Jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat I, maka Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) merupakan jenis retribusi kabupaten;
- b. bahwa berdasarkan hal sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu menetapkan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi;
Mengingat : 1.
Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903) juncto Undang-undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3969);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Tahun 1992);
6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) juncto Undang Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
11. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1992 tentang Tata Cara Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) serta Izin Undang-undang Gangguan (UUG/HO) bagi Perusahaan-perusahaan yang Berlokasi diluar Kawasan Industri;
12. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04-PW.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
13. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) serta Izin Undang-undang Gangguan (UUG/HO) bagi Perusahaan Industri;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan Pemungutan Retribusi Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998 tentang Komponen Tarif Retribusi;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan lain-lain;
20. Instruksi Menteri dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Pemberian Izin Mendirikan Bangunandan Izin Undang-undang Gangguan Perusahaan.
Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
- a. Kabupaten adalah Kabupaten Muaro Jambi;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi;
- c. Bupati adalah Bupati Muaro Jambi;
- d. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Daerah yang berlaku;
- e. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Muaro Jambi;
- f. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Muaro Jambi;
- g. Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara/Daerah dengan atau bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
- h. Jalan adalah semua jalan yang dipergunakan untuk lalu lintas umum;
- i. Jalan Arteri adalah jalan yang melayani angkutan utama dengan ciri-ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi dan jumlah jalan masuk dibatasi secara efisien;
- j. Jalan Kolektor adalah jalan yang melayani angkutan pengumpulan/pembagian dengan ciri-ciri perjalanan jarak sedang dan jumlah jalan masuk dibatasi;
- k. Jalan lokal adalah jalan yang melayani angkutan setempat dengan ciri-ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata dan jumlah jalan masuk dibatasi;
- l. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan, yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau faslitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
- m. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada orang pribadi atau Badan untuk mendirikan suatu bangunan yang dimaksud agar disain, pelaksanaan pembangunan dan bangunan sesuai dengan koofisien dasar bangunan (KDB), Koofisien luas bangunan (KLB), Koofosien ketinggian bangunan (KKB) yang ditetapkan dan sesuai dengan syarat-syarat keselamtan bagi yang menempati bangunan tersebut;
- n. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin mendirikan bangunan oleh Pemerintah Kabupaten kepada orang pribadi atau badan termasuk merubah bangunan;
- o. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
- p. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan izin mendirikan bangunan;
- q. Bangunan adalah bangunan gedung beserta bangunan-bangunan yang secara langsung merupakan kelengkapan dari bangunan gedung tersebut dalam batas satu pemilikan;
- r. Mendirikan Bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya atau sebagian termasuk pekerjaan menggali, menimbun atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan;
- s. Merubah Bangunan adalah pekerjaan mengganti dan atau menambah bangunan yang ada, termasuk pekerjaan membongkar yang berhubungan dengan pekerjaan mengganti bagian bangunan tersebut;
- t. Garis Sempadan adalah garis khayal yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan as jalan, as sungai atau as pagar yang merupakan batas antara bagian kavling atau pekarangan yang boleh dan yang tidak boleh didirikan bangunan;
- u. Garis Sempadan Bangunan adalah garis sempadan yang diatasnya atau sejajar dibelakangnya dapat didirikan bangunan;
- v. Koofisien Dasar Bangunan adalah bilangan pokok atas perbandingan antara luas lantai dasar bangunan dengan luas kavling/pekarangan;
- w. Koofisien lantai Bangunan adalah bilangan pokok atas perbandingan antara jumlah luas lantai bangunan dengan luas kavling/pekarangan;
- x. Koofisien Bangunan adalah tinggi bangunan diukur dari permukaan tanah sampai dengan titik teratas dari bangunan tersebut;
- y. Surat Pendaftran Objek Retribusi Derah, yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan Perundang-undangan retribusi daerah;
- z. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
27. å. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
28. ä. Surat Ketetapan Retribusi Daerah lebih bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
29. ö. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
30. aa. Surat Keputusan keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang disajikan oleh wajib retribusi;
31. bb. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Dengan nama retribusi IMB dipungut retribusi sebagai pembayaran atau pemberian IMB.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Objek retribusi adalah pemberian IMB.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
Subyek retribusi adalah orang atau badan yang memperoleh IMB.
BAB III - GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 5
Pasal 5
Retribusi IMB digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.
BAB IV - PERIZINAN BANGUNAN
Pasal 6
- (1). Orang, Badan/Lembaga sebelum membangun, dalam Kabupaten Muaro Jambi, diharuskan memiliki IMB dari Bupati Cq. Kepala Dinas Pekerjaan Umum.
- (2). Orang, Badan/Lembaga sebelum menggunakan bangunan dalam Kabupaten Muaro Jambi diharuskan memiliki izin penggunaan bangunan dari Bupati Cq. Kepala Dinas Pekerjaan Umum.
- (3). Orang, Badan/Lembaga sebelum merubah bangunan, dalam Kabupaten Muaro Jambi, diharuskan memiliki izin mendirikan merubah bangunan dari Bupati Cq. Kepala Dinas Pekerjaan Umum.
- (4). Orang, Badan/Lembaga yang belum memiliki IMB wajub memiliki IMB Kabupaten Muaro Jambi.
BAB V - CARA MENGUKUR TINGKATAN PENGGUNAAN JASA Pasal 7
Pasal 7
- (1). Tingkat penggunaan jasa IMB diukur dengan rumus yang didasarkan atas faktor luas bangunan, jumlah tingkat bangunan dan rencana penggunaan bangunan.
- (2). Faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bobot (koefisien).
- (3). Besarnya Koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :
- a. Bangunan rumah tinggal dan sejenisnya.
- b. Bangunan Umum.
- c. Bangunan perniagaan.
- d. Bangunan pendidikan.
- e. Bangunan industri.
- f. Bangunan kelembagaan/perkantoran.
- g. Bangunan campuran.
- (4). Menurut lokasinya bangunan diwilayah Kabupaten Muaro Jambi diklasifikasikan sebagai berikut :
- a. Bangunan ditepi jalan utama.
- b. Bangunan ditepi jalan arteri.
- c. Bangunan ditepi jalan koridor.
- d. Bangunan ditepi jalan antar lingkungan (lokal).
- e. Bangunan ditepi jalan lingkungan.
- f. Bangunan ditepi jalan desa.
- g. Bangunan ditepi jalan setapak.
- (5). Menurut ketinggian bangunan di wilayah Kabupaten Muaro Jambi sebagai berikut :
- a. Bangunan bertingkat rendah ( 1 s/d 2 lantai).
- b. Bangunan bertingkat tinggi ( 3 s/d 5 lantai).
- (6). Menurut luasnya bangunan di Kabupaten Muaro Jambi diklasifikasikan sebagai berikut :
- a. Bangunan dengan luas kurang dari 100 M2.
- b. Bangunan dengan luas 100 s/d 500 M2.
- c. Bangunan dengan luas 500 s/d 1.000 M2.
- d. Bangunan dengan luas 1.000 keatas.
- (7). Menurut statusnya bangunan di wilayah Kabupaten Muaro Jambi diklasifikasikan sebagai berikut :
- a. Bangunan Pemerintah.
- b. Bangunan Swasta.
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)
BAB V - CARA MENGUKUR TINGKATAN PENGGUNAAN JASA Pasal 7
Pasal 8
ARAHAN PERENCANAAN
Sebelum mengajukan permohonan IMB pemohon harus minta keterangan tentang arahan perencanaan kepada Dinas Pekerjaan Umum tentang rencana mendirikan bangunan/mengubah bangunan yang meliputi :
- a. Jenis/peruntukan bangunan;
- b. Luas lantai bangunan diatas/dibawah permukaan tanah yang diizinkan;
- c. Garis Sempadan yang berlaku;
- d. Koefisien dasar bangunan (KDB) yang diizinkan;
- e. Persyaratan-persyaratan bangunan;
- f. Persyaratan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan bangunan;
- g. Hal-hal yang dipandang perlu.
BAB V - CARA MENGUKUR TINGKATAN PENGGUNAAN JASA Pasal 7
Pasal 9
PERENCANAAN BANGUNAN
- (1). Perencanaan bangunan rumah tinggal satu lantai dengan luas kurang dari 5o M2 dapat dilakukan oleh orang yang ahli/berpengalaman.
- (2). Perencanaan bangunan sampai dengan dua lantai dapat dilakukan oleh orang yang ahli yang telah mendapat surat izin bekerja dari Bupati atau menurut aturan yang berlaku.
- (3). Perencanaan bangunan lebih dari dua lantai atau bangunan umum atau bangunan spesifik harus dilakukan oleh badan hukum yang telah mendapat kualifikasi sesuai bidang dan nilai bangunan.
- (4). Perencanaan bertanggung jawab bahwa bangunan yang direncanakan telah memenuhi persyaratan teknis dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5). Ketentuan ayat (1), (2) dan (3) Pasal ini tidak berlaku bagi perencanaan :
- a. Bangunan yang bersifat sementara dengan syarat bahwa luas dan tingginya tidak bertentangan dengan ketentuan yang
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: ditetapkan Dinas Pekerjaan Umum. - b. Pekerjaan pemeliharaan/perbaikan bangunan antara lain adalah sebagai berikut : - -Memperbaiki bangunan dengan tidak mengubah konstruksi dan luas lantai bangunan; - -Pekerjaan memplester, memperbaiki letak bangunan dan memperbaiki lapis lantai bangunan; - -Memperbaiki penutup atap tanpa mengubah kontruksinya; - -Memperbaiki lubang cahaya/udara lebih dari 1 M2; - -Membuat pemisah halaman tanpa kontruksi; - -Memperbaiki langit-langit tanpa mengubah jaringan lain. ## Pasal 10 Perencanaan bangunan terdiri atas : - a. Perencanaan arsitektur; - b. Perencanaan kontruksi; - c. Perencanaan utilitas. Yang disertai dengan rencana kerja dan syarat-syarat pekerjaan. ## TATA CARA MENGAJUKAN PERMOHONAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN/MENGUBAH BANGUNAN (PIMB/MbB)

Penandatangan: - (1). Permohonan IMB harus diajukan sendiri secara tertulis oleh pemohon dengan melampirkan rekomendasi Lurah/Kepala Desa/Camat kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Pekerjaan Umum. - (2). Lembar isian permohonan IMB tersebut ayat (1) Pasal ini dapat diambil pada Dinas Pekerjaan Umum. - (3). Permohonan IMB harus melampirkan persyaratan sebagai berikut :

Distribusi: - a. Foto Copy Surat keterangan tanah;

Distribusi: - b. Foto Copy KTP (bukti diri); - c. Gambar rencana bangunan (sket bangunan);

Distribusi: - d. Foto Copy bukti luas PBB tahun terakhir; - e. Pas Photo ukuran 3 X 4 cm; - f. Rekomendasi Camat/Lurah; - g. Khusus pemohon IMB bagi perusahaan industri dan Real Estate disamping persyaratan dimaksud pada huruf a/f Pasal ini ditambah dengan :

Penandatangan: - -Izin prinsip dari Bupati; - -Izin lokasi dari Badan Pertanahan Nasional; - -Akte Pendirian Perusahaan; - -Surat Kuasa apabila penandatanganan permohonan bukan dilaukan oleh pemohon sendiri; - -Surat pernyataan pemohon tentang kesanggupan memenuhi persyaratan teknis bangunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; - -Tanda anggota Real Estate Indonesia dan rekomendasi bebas banjir dari Dinas Pekerjaan Umum khusus bagi pemohon real estate;

Penandatangan: - -Rencana tata bangunan prasarana kawasan industri yang disetujui oleh Bupati dengan menunjukan lokasi kavling untuk bangunan yang bersangkutan bagi perusahaan industri yang berlokasi dikawasan industri. ## Pasal 12 - (1). Dinas Pekerjaan Umum mengadakan penelitian PIMB/MbB yang diajukan mengenai syarat-syarat administrasi dan tehnis menurut ketentuan yang berlaku. - (2). Dinas Pekerjaan Umum memberikan tanda terima PIMB/MbB apabila semua persyaratan administrasi telah dipenuhi. - (3). Dalam jangka waktu 6 (enam) hari kerja setelah permohonan diterima sebagaimana tersebut dalam ayat (2) Pasal ini, Dinas Pekerjaan Umum menetapkan besarnya retribusi yang wajib dibayar oleh pemohon berdasarkan ketentuan yang berlaku, atau menolek PIMB yang diajukan karena tidak memenuhi persyaratan. - (4). Untuk PIMB yang ditolak, harus diperbaiki mengikuti ketentuan yang berlaku atau petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Dinas Pekerjaan Umum, kemudian dapat diajukan kembali. ## KEPUTUSAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN/MENGUBAH BANGUNAN (KIMB/MbB) ## Pasal 13 - (1). Keputusan izin mendirikan bangunan/mengubah bangunan (KIMB/MbB) diberikan paling lama 12 (dua belas) hari setelah pemohon memenuhi segala persyaratan yang ditentukan.

Penandatangan: - (2). KIMB/MbB ditanda tangani oleh dan atas nama Bupati Cq. Kepala Dinas Pekerjaan Umum. - (3). KIMB hanya berlaku kepada nama yang tercantum dalam KIMB.

Penandatangan: - (4). OMB dapat bersifat sementara kalau dipandang perlu oleh Bupati dan diberikan jangka waktu selama-lamanya 1 (satu) tahun. ## PENUNDAAN KEPUTUSAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (KIMB) Pasal 14 - (1). KIMB dapat ditunda berdasarkan alasan : - a. Pemerintah Kabupaten masih memerlukan waktu tambahan untuk penilaian, khususnya persyaratan bangunan serta pertimbangan nilai lingkungan yang direncanakan. - b. Pemerintah Kabupaten nyata-nyata sedang merencanakan rencana kota atau rencana terperinci kota; - c. Pemberian kesempatan tambahan kepada pemohon untuk melengkapi permohonan IMB yang diajukan.

Penandatangan: - (2). Penundaan KIMB disampaikan kepada pemohon oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dengan menyebutkan alasan penundaan tersebut. ## PENOLAKAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) Pasal 15 - (1). Permohonan IMB ditolak apabila : - a. Bangunan yang akan didirikan dinilai tidak memenuhi persyaratan teknis bangunan seperti diatur pada BAB IV Peraturan Daerah ini. - b. Karena persyaratan/ketentuan dimaksud pada Pasal 11 Peraturan Daerah ini tidak dipenuhi; - c. Bangunan yang akan didirikan diatas lokasi/tanah yang penggunaannya tidak sesuai dengan rencana kota yang sudah ditetapkan dalam rencana umum tata ruang wilayah Kabupaten Muaro Jambi; - d. Bangunan yang direncanakan tersebut bertentangan dengan kepentingan dan ketertiban umum; - e. Bangunan yang direncanakan tersebut bertentangan dengan ketertiban, keserasian dan keseimbangan lingkungan; - f. Bangunan yang akan mengganggu atau merusak lingkungan di sekitarnya; - g. Bangunan akan mengganggu lalu lintas, aliran (air hujan), cahaya atau bangunan-bangunan yang telah ada. - h. Sifat dan fungsi bangunan tidak sesuai dengan lingkungan sekitarnya; - i. Tanah bangunan untuk kesehatan (higienis) tidak mengizinkan; - j. Rencana bangunan tersebut menyebabkan terganggunya jalan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah; - k. Adanya keberatan yang diajukan dan dibenarkan oleh Pemerintah; - l. Bertentangan dengan Undang-Undang, Peraturan Daerah Propinsi atau peraturan lain yang ditingkatnya lebih tinggi dari Peraturan Daerah ini.

Penandatangan: - (2). Penolakan permohonan IMB disampaikan kepada pemohon oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum atas nama Bupati dengan menyebutkan alasan penolakan. ## Pasal 16 ## IMB tidak diperlukan dalam hal : - (1). Membuat lubang-lubang ventilasi, penerangan dan sebagainya yang luasnya tidak melebihi dari 1 M2 dengan isi terpanjang mendatar tidak lebih dari 2 (dua) meter.

Penandatangan: - (2). Membongkar bangunan yang menurut pertimbangan teknis Kepala Dinas Pekerjaan Umum tidak membahayakan. - (3). Pemeliharaan/perbaikan bangunan dengan tidak merubah denah, kontruksi maupun arsitektur dari bangunan semula yang mendapat izin. - (4). Mendirikan bangunan yang tidak permanen untuk memelihara binatang ternak (kecuali babi atau taman-taman), dengan syarat-syarat sebagai berikut: - a. Ditempatkan dihalaman belakang; - b. Luas tidak melebihi 10 (sepuluh) M2 dan tingginya tidak lebih dari 2 meter. - (5). Membuat kolam hias, taman dan patung-patung, tiang bendera pekarangan rumah.

Penandatangan: - (6). Mendirikan bangunan sementara yang pendiriannya telah diperolah izin dari Bupati untuk paling lama 1 (satu) bulan. - (7). Mendirikan perlengkapan bangunan yang pendiriannya telah memiliki izin selama mendirikan suatu bangunan. ## LARANGAN MENDIRIKAN/MENGUBAH BANGUNAN Pasal 17 Dilarang mendirikan/mengubah bangunan apabila : - (1). Tidak mempunyai surat IMB atau mengubah bangunan. - (2). Menyimpang dari ketentuan-ketentuan atau syarat-syarat lebih lanjut dari IMB. - (3). Menyimpang dari rencana pembangunan yang menjadi dasar pemberian IMB. - (4). Menyimpang dari peraturan dan syarat-syarat yang telah ditetapkan Peraturan Daerah ini atau peraturan lainnya yang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini. - (5). Mendirikan bangunan diatas tanah orang lain tanpa izin pemiliknya atau kuasa yang sah. ## PENCABUTAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) Pasal 18

Penandatangan: - (1). Bupati dapat mencabut surat IMB apabila : - a. Dalam waktu 12 (dua belas) setelah tanggal itu diberikan pemegang izin masih belum melakukan pekerjaan yangt sungguh-sungguh dan meyakinkan; - b. Pekerjaan-pekerjaan itu berganti selama 12 (dua belas) bulan dan ternyata tidak akan dilanjutkan; - c. Izin yang telah diberikan itu kemudian ternyata didasarkan pada keterangan-keterangan yang keliru (palsu);

Verifikasi: - d. Pembangunan itu ternyata menyimpang dari rencana dan syarat-syarat yang disahkan; - e. Pemilik IMB selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan setelah berlakunya izin mendirikan bangunan belum memulai pelaksanaan pekerjaannya maka keputusan IMB batal dengan sendirinya.

Penandatangan: - (2). Pencabutan surat IMB diberikan dalam bentuk surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum atas nama Bupati ditujukan kepada pemegang izin disertai dengan alasan-alasannya. - (3). Sebelum Keputusan dimaksud ayat (2) Pasal ini dikeluarkan pemegang izin terlebih dahulu diberitahukan peringatan secara tertulis dan kepadanya diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan. ## Pasal 19 Pelaksanaan pekerjaan mendirikan/mengubah bangunan :

Penandatangan: - (1). Pemilik IMB wajib menberitahukan secara tertulis kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum tentang : - a. Saat akan dimulainya pekerjaan mendirikan bangunan sekurangkurangnya 24 Jam sebelum dimulainya pekerjaan; - b. Saat akan dimulainya bagian-bagian mendirikan bangunan sepanjang hal itu dipersyaratkan dalam IMB, sekurang-kurangnya 24 Jam sebelum bagian itu mulai dikerjakan; - c. Tiap penyelesaian bagian pekerjaan mendirikan bangunan sepanjang hal itu dipersyaratkan dalam IMB. - (2). Pekerjaan mendirikan bangunan dalam IMB baru dapat mulai dikerjakan setelah Dinas Pekerjaan Umum menetapkan garis sempadan pagar, garis sempadan bangunan, serta ketinggian permukaan tanah perkarangan tempat bangunan akan didirikan sesuai dengan peryaratan yang telah ditetapkan dalam izin mendirikan bangunan. - (3). Selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah diterimanya pemberitahuan sebagaimana ayat (1) Pasal ini, Dinas Pekerjaan Umum tidak melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, maka pemilik IMB dapat memulai pekerjaannya. - (4). Pekerjaan mendirikan bangunan harus sesuai dengan rencana yang telah diajukan/ditetapkan dalam IMB. ## Pasal 20 - (1). Selama pekerjaan mendirikan bangunan dilaksanakan, pemilik IMB dapat/diharuskan menutup lokasi tempat mendirikan bangunan dengan pagar pengaman. - (2). Bilamana terdapat sarana kota yang mengganggu atau terkena rencana bangunan, maka pelaksanaan pemindahan/pengaman harus dikerjakan oleh pihak berwenang atas biaya pemilik IMB. ## PELAKSANAAN PEMBANGUNAN Pasal 21 - (1). Pelaksanaan pekerjaan mendirikan bangunan sampai dua lantai dapat dilakukan oleh pelaksana yang ahli. - (2). Pelaksanaan pekerjaan mendirikan bangunan dengan luas lebih dari 500 M2 atau bertingkat lebih dari dua lantai atau bangunan spesifik harus dilakukan oleh Badan Hukum yang memiliki kualifikasi sesuai dengan peraturan yang berlaku. ## Pasal 22 - (1). Pengawasan pelaksanaan pekerjaan dapat dilakukan oleh pengawas yang sudah dapat izin.

Distribusi: - (2). Selama pekerjaan mendirikan bangunan dilakukan, pemilik IMB harus menempatkan salinan gambar/keputusan IMB beserta lampirannya di lokasi untuk kepentingan pemeriksaan petugas. - (3). Petugas Dinas Pekerjaan Umum berwenang untuk : - a. Memasuki dan memeriksa tempat pelaksanaan pekerjaan mendirikan bangunan pada setiap saat; - b. Memeriksa apakah bahan-bahan sesuai dengan persyaratan umum bahan bangunan (PUBB) dan RKS; - c. Memerintahkan menyingkirkan bahan yang tidak memenuhi syarat, demikian pula alat-alat yang dianggap berbahaya serta merugikan keselamatan/kesehatan umum; - d. Memerintahkan membongkar atau menghentikan segera pekerjaan mendirikan bangunan, sebagian atau seluruhnya untuk sementara waktu apabila : - -Pelaksanaan mendirikan bengunan menyimpang dari izin yang telah diberikan atau syarat yang telah ditetapkan; - -Peringatan tertulis dari Dinas Pekerjaan Umum tidak dipenuhi dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. ## KESELAMATAN KERJA Pasal 23 - (1). Pelaksanaan mendirikan bangunan harus mengikuti ketentuan-ketentuan dari peraturan keselamatan kerja yang berlaku.

Verifikasi: - (2). Pemilik IMB diwajibkan untuk selalu berusaha menyediakan air minum bersih yang memenuhi syarat kesehatan lingkungan tempat pekerjaan ditempatkan sedemikian rupa sehingga mudah dicapai oleh para pekerja yang membutuhkannya.

Verifikasi: - (3). Pemilik IMB diwajibkan untuk menyediakan perlengkapan P3K lengkap dan banyaknya sesuai dengan jumlah orang yang dipekerjakan, ditempatkan sedemikian rupa didalam pekerjaan sehingga mudah dicapai bila diperlukan. - (4). Pemilik IMB diwajibkan sekurang-kurangnya menyediakan satu kakus sementara bila mempekerjakan sampai dengan 40 Orang pekerja, untuk 40 orang kedua dan seterusnya disediakan tambahan masing-masing satu kakus lagi. ## IZIN PENGGUNAAN BANGUNAN (IPB) Pasal 24 - (1). Setelah bangunan selesai, pemohon wajib menyampaikan laporan secara tertulis dengan : - a. Berita acara pemeriksaan dari pengawas yang telah diakreditasi (bagi bangunan yang dipersyaratkan); - b. Gambar yang sesuai dengan pelaksanaan.

Penandatangan: - (2). Berdasarkan laporan dan berita acara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini Kepala Dinas Pekerjaan Umum atas nama Bupati menerbitkan surat IPB. - (3). Jangka waktu penerbitan IPB sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, ditetapkan selambat-lambatnya 12 hari kerja sejak diterimanya laporan dan Berita Acara Pemeriksaan. - (4). IPB tidak diperlukan untuk bangunan rumah tinggal. ## Pasal 25

Penandatangan: Apabila terjadi perubahan penggunaan bangunan sebagaimana yang telah ditetapkan maka permohonan IPB diwajibkan menyampaikan permohonan baru kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum. ## Pasal 26 Tata cara pengajuan Izin Penggunaan Bangunan (IPB) - (1). PIPB baru dilakukan bersamaan dengan pengajuan IMB.

Penandatangan: - (2). PIPB diajukan secara tertulis kepada Bupati oleh perorangan, badan/lembaga melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum. ## PENERBITAN IZIN PENGGUNAAN BANGUNAN (IPB) Pasal 27 - (1). Dinas Pekerjaan Umum mengadakan penelitian atas PIPB yang diajukan mengenai syarat-syarat administrasi, teknis dan lingkungan menurut peraturan yang berlaku pada saat permohonan diajukan. - (2). Dinas Pekerjaan Umum memberikan tanda terima PIPB apabila persyaratan administrasi telah dipenuhi.

Penandatangan: - (3). Kepala Dinas Pekerjaan Umum memberikan surat keterangan layak huni apabila bangunan yang diajukan IPBnya telah memenuhi persyaratan teknis dan lingkungan. - (4). Dalam waktu 3 hari setelah diterbitkannya surat keterangan layak huni sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini, Dinas Pekerjaan Umum menetapkan besarnya retribusi yang harus dibayar oleh pemohon IPB.

Penandatangan: - (5). Dalam jangka waktu 5 hari kerja setelah retribusi dilunasi, Kepala Dinas Pekerjaan Umum atas nama Bupati mengeluarkan IPB. ## PENGAWASAN IZIN PENGGUNAAN BANGUNAN (IMhB) Pasal 29 ## PETUNJUK MEROBOHKAN BANGUNAN

Penandatangan: - (1). Kepala Dinas Pekerjaan Umum atas nama Bupati dapat memerintahkan kepada pemilik untuk merobohkan bangunan-bangunan yang dinyatakan : - a. Rapuh; - b. Membahayakan keselamatan umum; - c. Tidak sesuai dengan tata ruang kota dan ketentuan lain yang berlaku. - (2). Pemilik bangunan dapat mengajukan permohonan untuk merobohkan bangunan. - (3). Sebelum mengajukan IMhB pemohon harus terlebih dahulu meminta petunjuk tentang merobohkan bangunan Kepada Dinas Pekerjaan Umum yang meliputi : - a. Tujuan atau alasan merobohkan bangunan; - b. Persyaratan merobohkan bangunan; - c. Cara merobohkan bangunan; - d. Hal-hal lain yang dianggap perlu. - (4). IMhB tidak diperlukan untuk bangunan rumah tinggal. ## PERENCANAAN MEROBOHKAN BANGUNAN Pasal 30 - (1). Perencanaan merobohkan bangunan dibuat oleh perencana bangunan. - (2). Ketentuan ayat (1) Pasal ini tidak berlaku : - a. Bangunan sederhana; - b. Bangunan tidak bertingkat. - (3). Perencanaan merobohkan bangunan meliputi : - a. Sistem merobohkan bangunan; - b. Pengendalian pelaksanaan merobohkan bangunan. ## Pasal 31 ## TATA CARA MENGAJUKAN PERMOHONAN IZIN MEROBOHKAN BANGUNAN (PIMhB)

Penandatangan: PIMhB harus diajukan sendiri secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum oleh perorangan atau Badan dengan mengisi formulir yang telah disediakan. ## PENERBITAN IZIN MEROBOHKAN BANGUNAN (IMhB) Pasal 32 - (1). Dinas Pekerjaan Umum mengadakan penelitian atas penerbitan IMhB yang diajukan mengenai syarat-syarat administrasi, teknis dan lingkungan menurut ketentuan yang berlaku. - (2). Dinas Pekerjaan Umum memberikan tanda terima PIMB apabila persyaratan PIMB telah terpenuhi.

Penandatangan: - (3). Kepala Dinas Pekerjaan Umum memberikan rekomendasi atas rencana merobohkan bangunan apabila perencanaan merobohkan bangunan yang diajukan IMhB nya telah memenuhi persyaratan keamanan teknis dan keselamatan lingkungan. - (4). Dalam waktu 5 hari kerja setelah diterbitkannya rekomendasi sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini, Dinas Pekerjaan Umum menetapkan besarnya retribusi yang wajib dibayar.

Penandatangan: - (5). Dalam jangka waktu 5 hari kerja setelah retribusi dilunasi, Kepala Dinas Pekerjaan Umum atas nama Bupati mengeluarkan IMhB. ## PELAKSANAAN MEROBOHKAN BANGUNAN Pasal 33 - (1). Pekerjaan merobohkan bangunan dapat dimulai selambat-lambatnya 5 hari kerja setelah IMhB diterima oleh pemohon.

Verifikasi: - (2). Pekerjaan merobohkan bangunan dapat dilaksanakan berdasarkan cara dan rencana yang telah disahkan dalam IMhb. ## PENGAWASAN PELAKSANAAN MEROBOHKAN BANGUNAN Pasal 34 - (1). Selama pekerjaan merobohkan bangunan dilaksanakan pemilik IMhB beserta lampirannya dilokasi pekerjaan untuk kepentingan pemeriksaan. - (2). Petugas berwenang : - a. Memasuki dan memeriksa tempat pelaksanaan pekerjaan merobohkan bangunan. - b. Memeriksa apakah perlengkapan dan peralatan yang digunakan untuk merobohkan bangunan atau bagian-bagian bangunan yang dirobohkan sesuai dengan persyaratan yang disyahkan dalam IMhB.

Verifikasi: - c. Melarang perlengkapan, peralatan dan cara yang digunakan untuk merobohkan bangunan yang berbahaya bagi pekerja, masyarakat sekitar dan lingkungan serta memerintahkan mentaati cara-cara yang telah disahkan dalam IMB. ## BAB VI ## PRINSIP DAN SARARAN DALAM MENETAPKAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF Pasal 35 - (1). Setiap pemohon IMB wajib membayar retribusi. - (2). Pembayaran retribusi IMB tersebut ayat (1) Pasal ini disetor ke kas DAerah melalui dipenda setelah ditetapkan oleh Dinas Pekerjaan Umum. - (3). Retribusi yang telah dibayar tidak bisa diminta kembali. - (4). Balik nama atas IMB dikenakan retribusi sebesar 20% (dua puluh persen) dari perhitungan kembali IMB yang bersangkutan. ## Pasal 36 ## Retribusi IMB terdiri dari : - a. Biaya administrasi yang meliputi : - Biaya pengecekan; - Biaya pengukuran; - Biaya pemetaan; - Biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian; - Biaya plat nomor IMB. - b. Biaya IMB meliputi : - Bangunan rumah tinggal/sejenisnya; - Bangunan umum; - Bangunan perniagaan; - Bangunan pendidikan; - Bangunan kelembagaan/perkantoran; - Bangunan industri; - Bangunan lain-lain. ## Pasal 37 Biaya izin merubah bangunan terdiri dari : - -Biaya administrasi; - -Biaya izin merubah bangunan. - (1). Biaya IPB terdiri dari : - Biaya administrasi; - Biaya izin penggunaan banguna. - (2). Besarnya biaya-biaya tersebut pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan berdasarkan pada nilai bangunan, status bangunan, kelas bangunan, tingkat bangunan dan luas lantai bangunan. ## Pasal 39 - (1). Biaya merobohkan bangunan terdiri dari : - Biaya administrasi - Biaya izin merobohkan bangunan. - (2). Besarnya biaya-biaya tersebut pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan berdasarkan pada nilai bangunan, status bangunan, kelas bangunan, tingkat bangunan dan luas lantai bangunan. ## BAB VII ## STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF Pasal 40 Ketetapan biaya retribusi IMB diperhitungkan sebagai berikut : ## (1). Biaya administrasi : - a. Di Ibukota Kabupaten : - Biaya pengecekan ..... ..... Rp. 5.000,- - Biaya Pengukuran..... Rp. 5.000,- - Biaya pemetaan..... Rp. 5.000,- - Biaya transfortasi... Rp. 5.000,- - Biaya plat nomor IMB... Rp. 10.000,- Rp. 30.000,- - b. - Di Ibukota Kecamatan diluar Ibukota Kabupaten.. Rp. 35.000,- - c. - Di Desa/Kelurahan diluar Ibukota Kabupaten...... Rp. 35.000,- ## Pasal 38 ## (2). Biaya IMB : ## Rumah tinggal/sejenis : - a. Di Ibukota Kabupaten : - Permanen... Rp. 500.000/M2 - Semi permanen... Rp. 350.000/M2 - Sementara... Rp. 200.000/M2 - b. Di Ibukota Kecamatan : - Permanen... Rp. 400.000/M2 - Semi permanen... Rp. 300.000/M2 - Sementara... Rp. 150.000/M2 - c. Di Desa/Kelurahan : - Permanen... Rp. 300.000/M2 - Semi permanen... Rp. 200.000/M2 - Sementara... Rp. 100.000/M2 ## Bangunan Umum : - a. Di Ibukota Kabupaten : - Permanen... Rp. 600.000/M2 - Semi permanen... Rp. 450.000/M2 - Sementara... Rp. 300.000/M2 - b. Di Ibukota Kecamatan : - Permanen... Rp. 500.000/M2 - Semi permanen... Rp. 400.000/M2 - Sementara... Rp. 200.000/M2 - c. Di Desa/Kelurahan : - Permanen... Rp. 400.000/M2 - Semi permanen... Rp. 200.000/M2 ## Bangunan Perniagaan : - a. Di Ibukota Kabupaten : - Permanen... Rp. 1.000.000/M2 - Semi permanen... Rp. 800.000/M2 - Sementara... Rp. 300.000/M2 - b. Di Ibukota Kecamatan : - Permanen... Rp. 800.000/M2 - Semi permanen... Rp. 600.000/M2 - Sementara... Rp. 200.000/M2 - c. Di Desa/Kelurahan : - Permanen... Rp. 400.000/M2 - Semi permanen... Rp. 200.000/M2 - Sementara... Rp. 100.000/M2 ## Bangunan Pendidikan : - Permanen... Rp. 600.000/M2 - Semi permanen... Rp. 450.000/M2 - Sementara... Rp. 300.000/M2 ## Bangunan Kelembagaan : - Permanen... Rp. 600.000/M2 - Semi permanen... Rp. 450.000/M2 - Sementara... Rp. 300.000/M2 ## Bangunan Industri : Untuk memberikan izin mendirikan bangunan industri dikenakan pungutan retribusi yang besarnya ditetapkan berdasarkan perhitungan luas bangunan X tarif permeter persegi harga dasar bangunan X 2%. ## Bangunan Lain-lain : - Bengkel mobil ... Rp. 1.000.000/M2 - Bengkel motor.... Rp. 500.000/M2 - Bengkel sepeda... Rp. 200.000/M2 - Bengkel batu bata/genteng... . Rp. 400.000/M2 - - - Bangsal ternak ayam..... Rp. 600.000/M2 - Penggilingan padi... Rp. 600.000/M2 - Bangunan khusus gudang... Rp. 2.000.000/M2 - Dermaga.... Rp. 1.000.000/M2 - - Turap..... Rp. 500.000/M2 Bangunan Pagar : - Permanen..... Rp. 400.000/M2 - Semi permanen.... Rp. 300.000/M2 - Sementara..... Rp. 200.000/M2 - Jembatan sementara menuju bangunan..... Rp. 500.000/M2 - (3). Biaya Sempadan terdiri dari : - a. Di Ibukota Kabupaten ... Rp. 20.000,- - b. Di Ibukota Kecamatan... Rp. 10.000,- - c. Di Desa/Kelurahan ... Rp. 5.000,- ## Pasal 41 Ketetapan jumlah retribusi izin mengubah bangunan (IMhB) diperhitungkan sebagai berikut : - -Biaya administrasi... Rp. 20.000,- - -Biaya izin mengubah bangunan (IMhB) sama dengan izin mendirikan bangunan (IMB) sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (2). ## Pasal 42 Ketetapan jumlah retribusi izin penggunaan bangunan (IPB) ditetapkan sebagai berikut : - -Biaya izin penggunaan bangunan (IPB) untuk : - Bangunan Permanen... Rp. 30.000,- - Bangunan Semi permanen... Rp. 25.000,- - Bangunan Sementara... Rp. 20.000,- Ketetapan jumlah retribusi izin merobohkan bangunan (IMhB) diperhitungkan sebagai berikut : - -Biaya administrasi... Rp. 25.000,- - - Rp. 50.000/M2 - Biaya izin merobohkan bangunan (IMbH) : Bangunan permanen.... ## BAB VIII PERSYARATAN ARSITEKTUR Pasal 44

Verifikasi: - (1). Gambar situasi bangunan yang telah disetujui Dinas Pekerjaan Umum menjadi kelengkapan permohonan izin mendirikan bangunan (PIMB). - (2). Gambar situasi perletakan bangunan harus memuat
PENJELASAN
Pembukaan
tentang :
- a. Bentuk Kapling/pekarangan.
- b. Nama jalan menuju kapling.
- c. Peruntukan bangunan sekeliling kapling.
- d. Letak bangunan diatas kapling.
- e. Garis sempadan bangunan.
- f. Skala gambar.
## GARIS SEMPADAN
##
PENJELASAN
Pasal 45
- (1). Garis Sempandan pondasi bangunan terluar sejajar dengan as jalan (rencana jalan)/tepi sungai di sekililing ditentukan berdasarkan lebar jalan/rencana jalan/lebar sungai, fungsi jalan dan peruntukan kapling/kawasan. - (2). Letak garis sempadan podasi bangunan terluar tersebut pada ayat (1) Pasal ini, bilamana tidak ditentukan lain adalah separuh lebar daerah milik jalan (damija) dihitung dari as jalan. - (3). Untuk lebar jalan/sungai yang kurang dari lima meter, letak garis sempadan adalah 2 meter dihitung dari tepi jalan/sungai. - (4). Letak garis sempadan pondasi bangunan terluar pada bagian samping yang berb