PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN Nomor 8 Tahun 2015 tentang PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN (berlaku 20 April 2015)
Pembukaan
Menimbang
BUPATI SINTANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG
NOMOR 8 TAHUN 2015
TENTANG
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SINTANG,
- a. bahwa segala bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia sehingga perlu dilindungi harga diri dan martabatnya serta dijamin hak hidupnya sesuai dengan fitrah dan kodratnya tanpa diskriminasi;
- b. bahwa selain upaya perlindungan, diperlukan adanya pencegahan, pelayanan, dan pemberdayaan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan, sehingga tercapainya pemenuhan, pemajuan, penegakan dan perlindungan hak asasi manusia secara universal dan hakiki;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf b dan dalam upaya memberikan landasan hukum untuk pelaksanaannya di Kabupaten Sintang, maka perlu diatur perlindungan perempuan dan anak konban kekerasan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Sintang tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
Mengingat
0
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang...
0
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209 );
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention No. 138 Concerning Minimum Age For Admission To Employment (Konvensi ILO Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention No. 182 Concerning The Prohibition And Immediate Action For The Elimination Of The Worst Forms Of Child Labour (Konvensi ILO No. 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
0
10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
12. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
13. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lemberan Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
15. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153);
16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Derah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 9);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 10);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINTANG
dan
BUPATI SINTANG
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN PERLINDUNGAN
DAERAH TENTANG PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN.
0
0
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Sintang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sintang.
4. Perempuan adalah seseorang yang berjenis kelamin perempuan.
5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk yang ada di dalam kandungan (yang belum menikah).
6. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau dapat mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan baik fisik, seksual, ekonomi, sosial, psikis terhadap korban.
7. Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan ## BAB II
ASAS, TUJUAN, DAN PRINSIP PELAYANAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan dilaksanakan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
- (1) Tujuan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan adalah memberikan perlindungan dan pelayanan untuk kepentingan terbaik bagi perempuan dan anak korban kekerasan yang terjadi di ranah domestik dan/atau publik.
- (2) Bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain:
- a. kekerasan fisik;
- b. kekerasan seksual; dan/atau
- c. kekerasan psikis.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
Penyelenggaraan pelayanan terhadap korban dilakukan dengan prinsip-prinsip antara lain cuma-cuma, cepat, aman, empati, non diskriminasi, mudah dijangkau, dan rahasia.
HAK DAN KEWAJIBAN KORBAN
BAB III - HAK DAN KEWAJIBAN KORBAN
Pasal 5
Setiap korban berhak :
- a. mendapatkan perlindungan dari masyarakat dan pemerintah maupun lembaga non pemerintah di tingkat lokal, nasional maupun internasional;
- b. mendapatkan informasi tentang keberadaan tempat pengaduan.
- c. mendapatkan pelayanan secara terpadu sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan;
- d. melakukan tuntutan dan/atau gugatan hukum melalui badan peradilan dan/atau peradilan di luar pengadilan;
- e. mendapatkan informasi tentang peraturan perundangundangan yang melindungi korban;
- f. mendapatkan penanganan secara rahasia;
0
- g. mendapatkan informasi dan terlibat dalam setiap proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pendampingan dan perkembangan penanganan perkara;
- h. mendapatkan jaminan atas hak-haknya yang berkaitan dengan statusnya sebagai istri, ibu atau anak, anggota keluarga, anggota rumah tangga, serta anggota masyarakat.
- i. mendapatkan pendampingan pada setiap tingkatan pemeriksaan dan selama proses peradilan dilaksanakan.
- j. mendapatkan penanganan berkelanjutan sampai tahap rehabilitasi.
- k. mendapatkan perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa.
BAB III - HAK DAN KEWAJIBAN KORBAN
Pasal 6
Setiap korban berkewajiban:
- a. tidak melakukan pembalasan terhadap pelaku kekerasan;
- b. menjadi saksi bila tidak membahayakan diri sendiri dan bila ada jaminan keamanan terhadap diri korban;
- c. memberi kesempatan pada pelaku untuk memberi ganti rugi kepada korban selain hukuman yang ditetapkan oleh Pengadilan;
- d. bersedia untuk memperoleh pendampingan;
- e. bersama-sama dengan masyarakat mencegah bertambahnya korban-korban kekerasan yang lain.
KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB
Bagian Kesatu
Kewajiban dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah
BAB IV - KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB
Pasal 7
- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan upaya pencegahan terjadinya kekerasan dalam bentuk:
- a. mengumpulkan data dan informasi tentang perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan ;
- b. melaksanakan pendidikan tentang nilai-nilai anti kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- c. melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan;
- d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan.
Pemerintah...
0
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menyediakan dan menyelenggarakan layanan bagi korban dalam bentuk:
- a. mendirikan dan menjamin terselenggaranya lembaga layanan terpadu untuk korban dengan melibatkan unsur masyarakat;
- b. memfasilitasi terbentuknya lembaga-lembaga layanan;
- c. mendorong kepedulian masyarakat akan pentingnya perlindungan terhadap korban.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menjamin terselenggaranya perlindungan untuk korban dengan
BAB IV - KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB
Pasal 8
Pengelola Perlindungan Perempuan dan Anak yang dilaksanakan oleh P2TP2A mempunyai kewajiban menyelenggarakan layanan sesuai dengan prinsip-prinsip layanan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah ini.
Bagian Ketiga
Kewajiban dan Tanggung Jawab Masyarakat
BAB IV - KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB
Pasal 9
Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat sebagai berikut:
- a. melakukan upaya memberikan dukungan terhadap pengembangan program pencegahan terjadinya kekerasan;
- b. melakukan penyusunan usulan mengenai perumusan dan kebijakan tentang perlindungan;
melakukan...
0
- c. melakukan upaya perlindungan dan dukungan moril atau materiil kepada korban;
- d. melakukan pengawasan dan pelaporan terhadap terjadinya tindak kekerasan kepada pihak yang berwenang.
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN
Bagian Pertama
Kelembagaan
BAB V - PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN
Pasal 10
- (1) Penyelenggaraan perlindungan terhadap korban dilakukan secara terpadu dalam wadah P2TP2A.
- (2) P2TP2A Kabupaten Sintang menerima rujukan kasus dari Lembaga layanan yang ada di wilayah Kabupaten Sintang.
- (3) Ketentuan tentang P2TP2A diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kedua Prinsip Penyelenggaraan
BAB V - PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN
Pasal 11
- (1) Prinsip penyelenggaraan pelayanan terhadap korban tidak dikenakan biaya apapun juga.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan terhadap korban dilaksanakan dengan cepat, aman, empati, dan non diskriminasi.
- (3) Pelayanan terhadap korban mengenai segala sesuatu yang dilaporkan dijamin kerahasiaannya.
Bagian Ketiga
Bentuk dan Mekanisme Pelayanan
BAB V - PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN
Pasal 12
Bentuk-bentuk pelayanan terhadap korban meliputi:
- a. pelayanan medis, berupa perawatan dan pemulihan luka-luka fisik yang bertujuan untuk pemulihan kondisi fisik korban yang dilakukan oleh tenaga medis dan paramedis;
- b. pelayanan medicolegal, adalah satu bentuk layanan medis untuk kepentingan pembuktian di bidang hukum;
0
- c. pelayanan psikososial, merupakan pelayanan yang diberikan oleh pendamping dalam rangka memulihkan kondisi traumatis korban, termasuk penyediaan rumah aman untuk melindungi korban dari berbagai ancaman dan intimidasi bagi korban dan memberikan dukungan secara sosial sehingga korban mempunyai rasa percaya diri, kekuatan, dan kemandirian dalam menyelesaikan masalahnya;
- d. Pelayanan hukum, adalah pelayanan untuk membantu korban dalam menjalani proses peradilan;
- e. Pelayanan kemandirian ekonomi, berupa layanan untuk pelatihan ketrampilan dan memberikan akses ekonomi agar korban dapat mandiri;
- f. Pelayanan Informasi (Informed Consent) , yang berkaitan dengan pelayanan dan pendampingan.
BAB V - PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN
Pasal 13
Mekanisme pelayanan diselenggarakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang pedomannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
PENDAMPINGAN
BAB VI - PENDAMPINGAN
Pasal 14
- (1) Pendampingan terhadap korban antara lain dilakukan oleh:
- a. Kepolisian;
- b. Kejaksaan;
- c. Advokat; dan
- d. Pekerja Sosial.
- (2) Pendampingan oleh Kepolisian, Kejaksaan, dan Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- (3) Tugas pekerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebagai pendamping adalah sebagai berikut:
- a. memberikan informasi yang cukup kepada korban tentang hak-haknya;
- b. memberikan layanan psikososial kepada korban sehingga korban merasa aman dan nyaman;
- c. mendampingi korban selama proses pemeriksaan dan pemulihan medis;
- d. mendampingi korban selama proses medicolegal ;
- e. mendampingi korban selama proses pemeriksaan di Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan;
memantau...
0
- f. memantau kepentingan dan hak-hak korban dalam proses pemeriksaan di Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan;
- g. menjaga privasi dan kerahasiaan korban dari semua pihak yang tidak berkepentingan, termasuk pemberitaan oleh media massa;
- h. melakukan koordinasi dengan pendamping yang lain;
- i. memberikan penanganan yang berkelanjutan hingga tahap rehabilitasi.
PENDANAAN
BAB VII - PENDANAAN
Pasal 15
- (1) Pendanaan penyelenggaraan perlindungan bagi perempuan dan anak korban kekerasan meliputi:
- a. pelayanan medis, yang meliputi pemeriksaan dokter, biaya tindakan, biaya rumah sakit, dan biaya obat-obatan;
- b. pelayanan medicolegal , yang meliputi pemeriksaan untuk Visum et Repertum dan Visum et Psikiatrikum ;
- c. pelayanan psikososial, yang terdiri dari konseling dan terapi psikologi serta rumah aman (shelter) ;
- d. pelayanan hukum;
- e. penguatan ekonomi, berupa layanan untuk pelatihan ketrampilan dan memberikan akses ekonomi.
- (2) Pengelolaan pendanaan dilakukan melalui lembaga teknis yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah yang dilakukan secara transparan dan dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Sumber dana dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, APBD Kabupaten Sintang maupun sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
BAB VIII - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 16
- (1) Pembinaan terhadap penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dilakukan oleh Instansi terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian pedoman yang mencakup teknis penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak.
Pengawasan...
0
- (3) Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan Perempuan dan Anak dilaksanakan oleh Instansi terkait bersama aparat pengawas internal pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
SANKSI ADMINISTRATIF
BAB IX - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 17
- (1) Pejabat atau Petugas yang ditunjuk lembaga/instansi yang berwenang apabila tidak melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 8, dikenakan sanksi administratif berupa:
2. a.
- b. juta rupiah).
4. peringatan tertulis dari pejabat yang berwenang; dan/atau denda paling banyak sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
BAB X - PENYIDIKAN
Pasal 18
- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan perempuan dan anak sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
- c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penyitaan benda dan surat;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
0
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Kepolisian Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya.
KETENTUAN PIDANA
BAB XI - KETENTUAN PIDANA
Pasal 19
Setiap perbuatan pidana yang berkenaan dengan perlindungan perempuan dan anak dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB XI - KETENTUAN PIDANA
Pasal 20
- (1) Setiap orang yang dengan sengaja tidak memberikan perlindungan terhadap perempuan dan/atau anak sehingga menyebabkan terjadinya kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), membiarkan terjadinya kekerasan, dan/atau tidak melaporkan dan tidak memberikan perlindungan terhadap korban, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang melakukan tindakan menghalang-halangi petugas atau lembaga P2TP2A atau pihak manapun dalam melakukan upaya perlindungan dan pelayanan bagi perempuan dan/atau anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
BAB XII - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 21
Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan diatur dengan Peraturan Bupati.
KETENTUAN PENUTUP
BAB XIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sintang.

Penetapan: Ditetapkan di Sintang pada tanggal 20 April 2015

Penandatangan: BUPATI SINTANG, MILTON CROSBY

Penetapan: Diundangkan di Sintang pada tanggal 20 April 2015

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG, YOSEPHA HASNAH LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2015 NOMOR 8

Distribusi: Salinan sesuai dengan aslinya

Penandatangan: KEPALA BAGIAN HUKUM, HERKOLANUS RONI, SH., M.Si Pembina NIP. 19750403 200312 1 005 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT: ( 8 / 2015) 0 0
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG
NOMOR 8 TAHUN 2015
## TENTANG
## PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN
## I. UMUM
Negara memiliki kewajiban untuk memberikan rasa aman warga negaranya dari ancaman dan tindakan yang dapat mengganggu atau merusak keamanan kejiwaan, fisik, seksual maupun ekonomi, filosofis tersebut dinyatakan pada Pembukaan UUD 1945 bahwa tujuan dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang pertama adalah melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia.
Selanjutnya, dalam Rencana Aksi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 1999 dinyatakan bahwa Perempuan sebagai ibu bangsa dan anak sebagai aset dan penerus bangsa merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga wajib dilindungi dan dijaga kehormatan, martabat dan harga dirinya secara wajar dan proporsional, baik secara hukum, ekonomi, politik, sosial dan budaya, tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan.
Dari serangkaian ketentuan di atas, maka Pemerintah bertanggung jawab untuk melakukan tindakan-tindakan baik secara hukum, politik, ekonomi maupun sosial untuk mencegah, menekan, mengurangi dan menghapus segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak karena hal tersebut merupakan kejahatan terhadap eksistensi manusia.
## II. PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 2
Huruf a Penghormatan