PERATURAN BUPATI TRENGGALEK Nomor 22 Tahun 2015 tentang PEDOMAN PELAKSANAAN PROYEK OPERASI DAERAH AGRARIA TAHUN 2015 BUPATI TRENGGALEK, (berlaku 30 April 2015)
Pembukaan
Menimbang : a. masyarakat yang telah menyerahkan secara tanpa ganti rugi, perlu dilaksanakan
bahwa dalam rangka memberikan penghargaan kepada sukarela sebagian tanahnya untuk pembangunan jalan lingkar segitiga emas durenan dan jalan tembus gemaharjo - prigi pensertifikatan pertama kali tanah hak milik melalui Proyek Operasi Daerah Agraria;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Proyek Operasi Daerah Agraria Tahun 2015;
Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
PARAF KOORDINASI
KEPALA
Ir. JOKO SURONO
DISPERTAHUTBUN
KEPALA BAGIAN HUKUM
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
3. Undang-Undang Nomor 51 Prp. Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2106);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak Atas Tanah dan Benda-benda yang Ada Di atasnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3101);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
PARAF KOORDINASI
KEPALA
Ir. JOKO SURONO
DISPERTAHUTBUN
KEPALA BAGIAN HUKUM
ANIK SUWARNI,
S.H..M.Si.
Indonesia Nomor 3643);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2171);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5100);
12. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 6 Seri E);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 Nomor 12 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 39);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 8 Tahun
PARAF KOORDINASI
KEPALA
Ir. JOKO SURONO
DISPERTAHUTBUN
KEPALA BAGIAN HUKUM
ANIK SUWARNI,
S.H..M.Si.
2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 Nomor 3 Seri A);
17. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 38 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 Nomor 38);
18. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 72 Tahun 2014 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan Non Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 Nomor 72);
19. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 74 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 Nomor 74) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 13 Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2015 Nomor 13);
20. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 77 Tahun 2014 tentang Standar Honorarium Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 Nomor 77);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROYEK OPERASI DAERAH AGRARIA TAHUN 2015.
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
PARAF KOORDINASI
KEPALA
Ir. JOKO SURONO
DISPERTAHUTBUN
KEPALA BAGIAN HUKUM
ANIK SUWARNI,
S.H..M.Si.
1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Kantor Pertanahan adalah Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten Trenggalek.
5. Proyek Operasi Daerah Agraria yang selanjutnya disebut Proda adalah pendaftaran tanah pertama kalinya oleh orang perorangan dan/atau masyarakat utamanya bagi masyarakat yang memberikan tanahnya secara sukarela bagi pembangunan untuk kepentingan umum di Kabupaten Trenggalek.
6. Tim Pelaksana Proyek Operasi Daerah Agraria yang selanjutnya disebut Tim Pelaksana Proda adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati untuk melaksanakan Proyek Operasi Daerah Agraria.
7. Satuan Tugas yang selanjutnya disebut Satgas adalah satuan tugas yang dibentuk oleh Ketua Tim Pelaksana Proyek Operasi Daerah Agraria dalam rangka identifikasi dan inventarisasi penguasaan dan kepemilikan tanah sebagai persyaratan pendaftaran peserta Proyek Operasi Daerah Agraria.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2
Pasal 2
- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Proda.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:
- a. menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan Proda;
- b. memberikan penghargaan terhadap masyarakat yang secara sukarela menyerahkan tanahnya bagi pembangunan untuk kepentingan umum tanpa menuntut ganti rugi; dan
PARAF KOORDINASI
KEPALA
Ir. JOKO SURONO
DISPERTAHUTBUN
KEPALA BAGIAN HUKUM
ANIK SUWARNI,
S.H..M.Si.
- c. mendorong masyarakat ikut berpartisipasi dalam pembangunan.
RUANG LINGKUP
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 3
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:
- a. peserta Proda;
- b. lokasi dan alokasi;
- c. luas dan jumlah bidang;
- d. tahapan pelaksanaan;
- e. organisasi pelaksana; dan
- f. pembiayaan.
BAB IV - PESERTA PRODA Pasal 4
Pasal 4
Peserta kegiatan Proda adalah masyarakat Desa Ngadisuko Kecamatan Durenan, masyarakat Desa Gemaharjo dan Desa Prigi Kecamatan Watulimo yang telah menyerahkan sebagian tanahnya bagi pembangunan untuk kepentingan umum tanpa menuntut ganti rugi.
BAB IV - PESERTA PRODA Pasal 4
Pasal 5
Dalam hal peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tidak mempunyai bidang tanah yang belum didaftar pada lokasi pembangunan maka dapat mengajukan bidang tanah lain dalam satu desa.
BAB V - LOKASI DAN ALOKASI Pasal 6
Pasal 6
- (1) Lokasi Proda Tahun 2015 adalah:
- a. Desa Ngadisuko Kecamatan Durenan;
PARAF KOORDINASI
KEPALA
Ir. JOKO SURONO
DISPERTAHUTBUN
KEPALA BAGIAN HUKUM
ANIK SUWARNI,
S.H..M.Si.
- b. Desa Gemaharjo Kecamatan Watulimo; dan
- c. Desa Prigi Kecamatan Watulimo.
- (2) Lokasi dan alokasi Proda ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB VI - LUAS DAN JUMLAH BIDANG Pasal 7
Pasal 7
- (1) Bidang tanah sebagai obyek Proda dapat berupa tanah pertanian atau tanah non pertanian.
- (2) Bidang tanah sebagai obyek Proda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling luas 2.000 m2 (dua ribu meter persegi).
- (3) Terhadap bidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam hal hasil pengukuran lebih dari 2.000 m2 (dua ribu meter persegi) maka kelebihan luas menjadi tanggungjawab pemilik tanah.
- (4) Luas bidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dapat ditetapkan sebagai obyek kegiatan Proda adalah luas tanah hasil pengukuran kadastral oleh Kantor Pertanahan.
BAB VII - TAHAPAN PELAKSANAAN Pasal 8
Pasal 8
- (1) Tahapan pelaksanaan terdiri dari:
- a. persiapan;
- b. penetapan lokasi dan alokasi;
- c. publikasi dan penyuluhan;
- d. pengumpulan data (alat bukti/atas hak)/identifikasi dan inventarisasi penguasaan dan kepemilikan;
- e. kegiatan pengukuran dan pemetaan bidang tanah;
- f. kegiatan pemeriksaan tanah;
PARAF KOORDINASI
KEPALA
Ir. JOKO SURONO
DISPERTAHUTBUN
KEPALA BAGIAN HUKUM
ANIK SUWARNI,
S.H..M.Si.
- g. kegiatan pengumuman;
- h. kegiatan penerbitan surat keputusan hak / pengesahan data fisik dan data yuridis;
- i. pembukuan hak dan penerbitan sertifikat;
- j. penyerahan sertifikat; dan
- k. supervisi dan pelaporan.
- (2) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d dan huruf j selain penyusunan anggaran dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Proda.
- (3) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sampai dengan huruf i dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
- (4) Uraian tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB VIII ORGANISASI PELAKSANA Pasal 9

- (1) Bupati membentuk Tim Pelaksana Proda.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
- a. menyiapkan rencana dan jadwal pelaksanaan Proda;
- b. mengusulkan kepada Bupati terkait lokasi dan alokasi Proda;
- c. melaksanakan publikasi dan penyuluhan pelaksanaan Proda;
- d. melaksanakan kegiatan pengumpulan data (alat bukti / atas hak) / identifikasi dan inventarisasi pengusaan dan kepemilikan;
- e. memfasilitasi kegiatan pengukuran bidang tanah oleh Kantor Pertanahan;

PARAF KOORDINASI

KEPALA

Ir. JOKO SURONO

DISPERTAHUTBUN

KEPALA BAGIAN HUKUM

ANIK SUWARNI,

S.H..M.Si.

- f. memfasilitasi kegiatan pemeriksaan tanah oleh Kantor Pertanahan;
- g. memfasilitasi kegiatan pengumuman oleh Kantor Pertanahan;
- h. memfasilitasi kegiatan penerbitan surat keputusan hak / pengesahan data fisik dan data yuridis oleh Kantor Pertanahan;
- i. mendorong percepatan penerbitan sertifikat oleh Kantor Pertanahan; dan
- j. melaksanakan supervisi dan pelaporan.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah, pemerintah desa dan instansi terkait.

## Pasal 10

- (1) Guna membantu pelaksanaan tugas tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) ketua tim dapat membentuk sekretariat tim dan Satgas.
- (2) Sekretariat tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan dukungan tata laksana dan administrasi tim dalam rangka pelaksanaan Proda.
- (3) Satgas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Tim Pelaksana Proda dalam rangka identifikasi dan inventarisasi penguasaan dan kepemilikan tanah sebagai persyaratan Proda.

## BAB IX

## PEMBIAYAAN Pasal 11

- (1) Pelaksanaan Proda dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2015.
- (2) Pembiayaan Proda meliputi:
- a. biaya pelaksanaan tugas Tim Pelaksana Proda;

PARAF KOORDINASI

KEPALA

Ir. JOKO SURONO

DISPERTAHUTBUN

KEPALA BAGIAN HUKUM

ANIK SUWARNI,

S.H..M.Si.

- b. biaya untuk pembayaran Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) pertanahan meliputi pendaftaran pertama kali, pengukuran, pemeriksanaan tanah, pemberian surat keputusan penetapan / pemberian hak dan penerbitan sertifikat; dan
- c. biaya penunjang pelaksanaan kegiatan meliputi honorarium Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil (honor panitia, honor pejabat pengadaan barang dan jasa, honorarium penerima hasil pekerjaan, lembur, makan dan minum lembur, honorarium pengelola kegiatan dan honorarium petugas penunjang kegiatan), belanja barang dan jasa (materai dan benda pos lainnya, bahan bakar minyak, pengisian tinta, bahan dan peralatan penunjang kegiatan termasuk pembuatan dan pemasangan patok, spanduk, pendaftaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pertanahan, dokumentasi, honorarium narasumber, belanja cetak dan penggandaan, penjilidan, belanja sewa mobilitas darat, honorarium narasumber, alat tulis kantor, makan dan minum, biaya perjalanan dinas dan jasa kosultansi).
- (3) Pembiayaan Proda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tangung jawab Peserta Proda meliputi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), pajak penghasilan atas penjualan tanah dan biaya-biaya lainnya.
- (4) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pengajuan pengurangan dan/atau bebas Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan pajak penghasilan atas penjualan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 12

- (1) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

PARAF KOORDINASI

KEPALA

Ir. JOKO SURONO

DISPERTAHUTBUN

KEPALA BAGIAN HUKUM

ANIK SUWARNI,

S.H..M.Si.

- (2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek

pada tanggal 30 April 2015 BUPATI TRENGGALEK, TTD MULYADI WR

Diundangkan di Trenggalek pada tanggal 30 April 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK, TTD ALI MUSTOFA

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2015 NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,


ANIK SUWARNI Nip . 19650919 199602 2 001

PARAF KOORDINASI

KEPALA

Ir. JOKO SURONO

DISPERTAHUTBUN

KEPALA BAGIAN HUKUM

ANIK SUWARNI,

S.H..M.Si.

PARAF KOORDINASI

KEPALA BPN TRENGGALEK

Drs. BOEDI HOETOMO,

B. Sc., M.H.

KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI

PEMERINTAHAN

Drs. EDY SOEPRIYANTO

KEPALA BAGIAN HUKUM

ANIK SUWARNI, S.H.,

M.Si.