PERATURAN BUPATI PROVINSI JAWA TIMUR SALINAN  BANYUWANGI Nomor 13 Tahun 2016 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN PADA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BANYUWANGI (berlaku 21 April 2016)
Pembukaan
MENIMBANG
:
MENGINGAT
:
BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR SALINAN PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 13 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN PADA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BANYUWANGI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUWANGI,
:
- a. bahwa sesuai dengan pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2013 tentang Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah, kewenangan pemberian izin penggunaan pemanfaatan tanah merupakan kewenangan bupati atau pejabat yang ditunjuk ;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Perizinan Pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Banyuwangi, pemberian izin penggunaan pemanfaatan tanah ditetapkan oleh kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu ;
- c. bahwa pemberian izin penggunaan pemanfaatan tanah merupakan hal yang sangat krusial karena selain terkait dengan penataan ruang juga terkait dengan pengendalian penggunaan pemanfaatan tanah di Kabupaten banyuwangi, sehingga kewenangan pemberian izin penggunaan pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu ditinjau kembali ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, b, dan c perlu mengubah Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Perizinan Pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Banyuwangi dengan Peraturan Bupati.
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
Menetapkan
3. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2013 tentang Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013 Nomor 10).
MEMUTUSKAN:
- PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN PADA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BANYUWANGI.
Pasal I
Ketentuan dalam Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Perizinan Pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Banyuwangi diubah sebagai berikut:
Ketentuan pasal 6 ayat (1) huruf c dihapus dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (5), sehingga pasal 6 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 6
- (1) Jenis perizinan yang menjadi kewenangan BPPT, meliputi :
- a. izin prinsip;
- b. izin lokasi;
- c. dihapus;
- d. izin gangguan (HO);
- e. izin mendirikan bangunan (IMB);
- f. tanda daftar perusahaan (TDP);
- g. surat izin usaha perdagangan (SIUP);
- h. izin usaha industri (IUI);
- i. tanda daftar industri (TDI);
- j. izin usaha pusat perbelanjaan (IUPP)/pasar tradisional (IUP2T)/toko modern (IUTM);
- k. izin usaha angkutan;
- l. izin trayek/izin operasional;
- m. izin mendirikan dan izin operasional rumah sakit kelas c/d;
- n. izin puskesmas;
- o. izin mendirikan dan izin operasional klinik;
- p. izin apotik;
- q. izin praktik bidan;
- r. izin optik;
- s. izin usaha obat hewan;
- t. izin usaha peternakan;
- u. izin usaha jasa konstruksi (IUJK);
- v. izin perusahaan pengeboran air bawah tanah; dan
- w. izin penyelenggaraan reklame;
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, e dan l dipungut retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain huruf d,e dan l tidak dipungut retribusi.
- (4) Komponen Standar Pelayanan Perizinan untuk jenis perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Dengan dihapuskannya ketentuan pada ayat (1) huruf c, maka kewenangan pemberian izin penggunaan pemanfaatan tanah menjadi kewenangan bupati.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi Pada tanggal 21 APRIL 2016 BUPATI BANYUWANGI,


H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi Pada tanggal 25 APRIL 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TTD

Drs. H. SLAMET KARIYONO, M.Si. Pembina Utama Madya NIP 19561008 198409 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2016 NOMOR