PERATURAN BUPATI BALANGAN Nomor 27 Tahun 1999 tentang IMPLEMENTASI SISTEM E.PROCUREMENT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN BUPATI BALANGAN, (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
: a.
bahwa dalam rangka tertib dan lancarnya penerapan sistem e-Procuremenf untuk pengadaaan barang / jasa di Kabupaten Balangan, perlu menetapkan implementasi sistem E-P rocu re m ent',
b
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudpadahurufa,perlumenetapkanPeraturan Bupati Balangan tentang lmplementasi Sistem E-Procurement di Lingkungan Kabupaten Balangan'
- . 1. Undang-undang Republik lndonesia Nomor5Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3817);
2. Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 75' Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 381);
- 3.Undang-UndangRepubliklndonesiaNomor2Tahun2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupiten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negaia Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 22, Timbahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4265);
- 4 Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 17 Tahun 2003 Ientang -Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4386);
- Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembarar Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4389); 5.
- Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 10 Tahun 2OO4 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4389); 6.
- Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab KeuJngan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia nomor 4400), 7.
- Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah bebeiapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Peiubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2010 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4844)', 8.
- Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 11 Tahun 2008 lentang- lnformasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Nlgara Republik lndonesia Tahun 2008 Norot 58, Timbahan Lembaran Negara Republik I ndonesia Nomor 4843)', 9.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Rep[Otik lndonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang PengelolaanBarangMilikNegaralDaerahsebagaimana telan diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun200stentangPerubahanAtasPeraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara nepuOlif lndonesii Tahun 2008 Nomor 78'Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4855);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4737);
2. Peraturan Presiden Republik lndonesia Nomor 106 Tahun 2OO7 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 13.
3. Keputusan Presiden Republik lndonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya; 14.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah -jo' Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomoi 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 15
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Hukum Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah; 17.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembar Daerah dan Berita Daerah; 18.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah; 19.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Ta!u1 2008 Nornor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan No 43); 20.
Menetapkan :
21. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat -Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerai Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan No 44);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Ta!u1 2008 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 45);
23. Peraturan Bupati Balangan Nomor Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secari Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan
MEMUTUSKAN .
PERATURANBUPATITENTANGIMPLEMENTASISISTEM E-PROCUREMENT DI LINGKUNGAN KABUPATEN BALANGAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :
2. Layanan FengaOain Secara Elektronik Kabupaten Balangan selanjutnya disingkat LPSE adalah unit yang melayani proses pengadaan barang/jasa dalarir pelaksanaan sistem dan domain e-Procurement.
1. e-Procurement iOrirt", proses pengadaan barang/jasa pemerintah .yang pelaksanaannya dilakukan secara elet&lt;tronik yang berbasis web/internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi yang mellputi pelelangan umum secara elelitronik yang diselenggarakan oleh Layanan' pengidaan Secara Elektronik ( LPSE ) melalui website: lpse. balangankab. go id.
3. LPSE Pusat adalah unit kerja yang dibentuk oleh dan berada di bawah tanggung jawab Lembaga Xe'nilakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, yan-g bertugas secara khusus untuk mengelola dan mengembangkan sistem e-Procurement.
4. LPSE lain adalah LPSE di luar Pemerintah Kabupaten Balangan
6. 'P"nggrn, Anggaran, selanjutnya disebut PA adalah sebagaimana dimaksud daliri Undanglgpdang Republik lndonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
5. I"*org, Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah selanjutnya drsingkit LKPP adalah temOaga pemerintah yang mempunyai tugas untuk melakukan p"ng"rbrngun X6ni;bXan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah;
7. pejabat pembuat K6mitmen, selanjutnya disebut PPK, adalah pejabat yang dianggkat oleh Pengguna Anggaian/kuasa Pengguna Anggaran sebagai p"*lli-t pekerjaan, ying Oertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
- g. Unit Liyanrn i"nguOaan selanjutnya disingkat ULP adalah satu unit yang terdiri dari pegawuip"gr*ri yang telah memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintin, yang dibentuk oleh Pengguna Anggaran yang bertugas Secara khusus uniuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa di lingkungan KabuPaten Balangan;
8. Kuasa Pengguna Anggaran, selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang ditunjuk olen eengguna Anggaran untuk menggunakan anggaran Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah'
10. Panit]a Pelngadaan adalah tim yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa pengguna Anggrtrn untuk met"at&lt;sanakan pemilihan penyedia barang/jasa;
8. l2.irenyedia'barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang memenuhi syarit-syarat pendirian badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatah uianlnya menyediakan barang/jasa dan telah terdaftar dalam sistem e-Procuremenf pada pusat-pusat layanan;
9. t 1. eelalOit eengiOaan adalah pejabat yang diangkat oleh . Pengguna Anggaran/Kuaia pengguna Anggaran untuk melaksanakan pemill franlpe nu nju kan penyed ia ba ra n g/j asa ;
10. tg. Pengguna adatah semua pihak yang menggunakan sistem e-Procurement'
11. ls.password adalah kumpuian karakter atau string yang digunakan oleh pengguna untuk memveiifikasi User /D kepada sistem e-Procurement'
12. 1+.usei-tD adalah nama atau pengenal unik sebagai identitas diri dari Pengguna yang digunakan untuk beroperali di dalam sistem e-Procurement'
Bagian Kedua Maksud dan Tujuan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai dasar untuk f"n"r.prn sistem e-Procurement di wilayah Kabupaten Balangan.
2. Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan e1siensi, efekiivitas, transparansi, persaingan sehat, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah' (2)
Bagian Ketiga Ruang LingkuP
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah e-Procurement di lingkungan Pemerintah KabuPaten Balangan.
ETIKA E-PROCUREMENT
BAB II - ETIKA E-PROCUREMENT
Pasal 4
- (1) semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan e-Procurement wajib mentaati etika dan" ketentuan peiaturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.
2. Dalam melaksanaKan e-Procurement, semua pihak wajib : (2)
3. "j rrrr"nlrga kerahasiaan dan mencegah penyalahgunaan kode akses yang ' terdiri dari User /D dan password',
4. b)Menjagakerahasiaandanmencegahpenyalahgunaandatadan ' informisi elektronik yang tidak diperuntukkan bagi umum.
5. Semua pihak dilarang : (3)
- b. mencuri inrormail, memanipulasi data dan/atau berbuat curang dalam sistem e-Procurement.
7. ,.- M"nbgrnggu danTatau merusak sistem e-Procurement''
PARA PIHAK DALAM PELAKSANAAN E.PROCUREMENT
BAB III - PARA PIHAK DALAM PELAKSANAAN E.PROCUREMENT
Pasal 5
- Para pelaku yang terlibat dalam e-Procuremenf, terdiri dari : (1)
- ^. b. Utp/panitiaPengadaan/Pejabat Pengadaan;
- pejabat Fem]Uuat Komitmen/Pejabat Pelaksana Kegiatan ( PPK );
- c. PenYedia Barang/Jasa; dan
- iara pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, dan huruf c adala'h para pihatiyang sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah' (2)
- d. LPSE.
BAB III - PARA PIHAK DALAM PELAKSANAAN E.PROCUREMENT
Pasal 6
- (1) LPSE bertugas mengelola sistem e-Procuremenf di lingkungan Kabupaten Balangan dan memPunYaifungsi :
- b. pelaksanaan perJtinan ttraining kepada Panitia/Pejabat Pengadaan/ULP dan Penyedia Barang/Jasa unluk menguasai sistem e-Procurement''
- a. penyusunan progral'n t&lt;egiatan pengelolaan e-Procurement di lingkungan KabuPaten Balangan;
- c. pelaksanaan pelaya-nan kepada eanitialeelabat Pengadaan/ULP dan 'penyedia Barang/jasa di masing-masing wilayah kerjanya;
- e. ieOlgai penyedia lnformasi dan data yang berkaitan dengan proses pengadaan barang/jasa yang telah dilakukan oleh Pengguna untuk kepentingan prosei audit, monitoring dan evaluasi;
- d. sebigai media -penyedia informasi dan konsultasi ( helpdesk ) yang metalani Frnitidlp"iabat Pengadaan/ULP dan Penyedia Barang/Jasa yang berkaitan dengan sistem e-Procurement'
- f. peiaksanaan ketatausahaan LPSE;
8. gpelaksanaanevaluasidanpelaporanpela.ksanaantugas;
- h. pelaksanain tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinYa.
- (2) Ketentuan pada ayat (1) huruf e diperuntukan bagi kegiatan \-/ pungr*rrrnlrrOit yang dllaksanakan oleh lnstansi yang mempunyai kewenanganuntuk.itudaninstansilainsesuaiperaturanperundangundangan Yang berlaku.
BAB III - PARA PIHAK DALAM PELAKSANAAN E.PROCUREMENT
Pasal 7
- (1) Organ LPSE terdiri dari :
- b. LPSE;
- a. Pengarah;
- c. Sekretariat;
- d. Bidang Administrasi Sistem lnformasi;
- e. Bidang Registrasi dan Verifikasi;
- f. Bidang LaYanan Pengguna; dan
8. g Bidang Pelatihan dan Sosialisasi.
- (2) organ LPSE sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
10. a.Memilikiintegeritasmoral,disiplindantanggungjawabdalam melaksanakan tugas;
11. b.Memahamikeseluruhanpekerjaanyangakandiadakan;
12. d.'frleriatrami prosedur sistem e-Procurement'
- c. Memahami ienii fefega'an tertenti yang menladi tugas pengelola LPSE Yang bersangkutan;
- (3)TugasdanfungsiorganLPSEsebagaimanadimaksudayat(1),akandiatur lebTh lanjut dengan Peraturan Bupati'
TATA CARA PELAKSANAAN E.PROCUREMENT
Bagian Pertama
standar p rosed u r o perisional sistem E-PROCU REM ENT
BAB IV - TATA CARA PELAKSANAAN E.PROCUREMENT
Pasal 8
- (1) Sistem e-Procuremenf dikelola oleh LPSE'
- (2) Tata cara pelaksanaan sistem e-Procuremenf mengikuti ketentuan alur kerja sistem e-Procuremenf sesuai Keputusan Kepala LKPP dan Peraturan Bupati Balangan Nomor 10 Tahun 2009.
Bagian Kedua
Pusat lnformasi LPSE
BAB IV - TATA CARA PELAKSANAAN E.PROCUREMENT
Pasal 9
Semua data dan informasiyang disimpan LPSE :
- b. Seluruh informasi sebagaimana dimaksud di atas, akan dihubungkan ke pusat informasi pengadaan barang/jasa nasional yang disupervisi oleh LKPP'
- a. Diumumkan diwebsite LPSE dan LPSE Pusat;
Bagian Ketiga BiaYa OPerasional LPSE
BAB IV - TATA CARA PELAKSANAAN E.PROCUREMENT
Pasal 10
Semua biaya yang timbul dalam rangka pengelolaan LPSE dibebankan kepada Anggrrrn ienOapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan'
Bagian Ketiga Pengaduan
BAB IV - TATA CARA PELAKSANAAN E.PROCUREMENT
Pasal 11
Tatacara pengaduan pelaksanaan LPSE diatur sebagai berikut:
- a. pengaduan oaii masyarakat dan atau penyedia barang/jasa dapat dilakukan melalui fasilitas dalam sistem e-Procurement dan bisa diakses oleh pihak yang terkait;
- b.LPSEWajibmeneruskanlaporanpengaduandarimasvara!{\_lanatau penyedia nrrang4ara kepada LpSf pusJt dan Tim Pengarah LPSE terkait'
BAB IV - TATA CARA PELAKSANAAN E.PROCUREMENT
Pasal 12
LPSE wajib melaporkan kepada PA, KPA, dan PPK apabila ditemukan penyimpangrn-p"nyi*pangan atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintan secara'elektronit&lt; dengan tembusan kepada lnspektorat Kabupaten Balangan.
KETENTUAN PERALIHAN
BAB V - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 13
- (1) Dengan ditanda tanganinya peraturan ini maka pada tahun 2011, seluruh atar-isebagian prose"s p"ngrOurn barang / jasa di semua unit kerja / SKPD Kabupateri Bal anga n harus menerapka n e-P rocu re m e nt.
- (2) Untuk menjamin implementasi pelaksanaan e'Procttrement, masing - masing \-/ pimpinan ilnit kerja / SKPD Kabupaten Balangan dan/atau Pengguna Anggaran/Kuasa eengguna Anggaran, dapat membuat tahapan pelaksanaan peijaOaan paket iing af&lt;in menggunakan e-Procurement dengan men-entukan batasan hitai pat&lt;et, sehingga seluruh atau sebagian pengadaan prr."t di unit kerja / SKPD Kabupaten Balangan tersebut menggunakan eProcurement.
- (3) Untuk pelaksanaan pembuatan tahapantahapan sebagaimana dimaksud \-/ pada ayat 121-masing masing pimpinan unit kerja / SKPD harus melakukan koordinasi dengan LPSE.
- (4) Dalam melaksanakan fungsinya terutama dalam pengelolaan sistem eprocuremenf, -ipSf dapat- ,elrkukan koordinasi dan konsultasi dengan LPSE lain dan LPSE Pusat serta dapat mengajukan saran perubahanperubahan yang diperlukan untuk penyempurnaan prosedur dan sistem eProcurement.
- (5) Untuk mempercepat implementasi slstem e-Procurement LPSE dapat \-/ ,.nirtin terJairma dengan LPSE lain yang telah memiliki infrastruktur memadai O"ngan lkut sirta dalam pemanfaatan infrastruktur LPSE lain tersebut.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14
peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan BIpati ini dengan fenempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan' Diteta pada pka tan I tr/ BUF f , t=tEtf EFFEND'1

Penetapan: Diundangkan di Paringin pada tanggal 12 Juli 2010

Penandatangan: SEKRETARIS KABUPAT / HM. RIDUAN DARLAN BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2O1O NOMOR 27