Unknown Unknown Nomor 3 Tahun 2014 tentang RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TARGET MILLENIUM DEVELOPMENT GOALS KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2011 -2015 BUPATI HALMAHERA BARAT, (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang .
Mengingat :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan lnstruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2O1O tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan, terkait program percepatan pencapaian Target Millenium Development Goals Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015 yang memuat arah kebijakan dan strateg i pencaPaian nya ;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah 'Percepatan Pencapaian Target Millenium Development Goals Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2011-2015, b.
3. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat ll Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang; 1.
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku l)tara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat; 2.
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara; 3.
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan Negara; 4.
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 5.
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ; 7.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 8
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten lKota; L
12. l0.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2O1O tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 - 2014;
Menetapkan
- l2.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- l4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- l5.lnstruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010;
- l6.lnstruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan;
- lT.Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
- lS.Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
- lg.Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 15 Tahun 2008 tentang organisasi Dinas-dinas Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
- 2}.Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Halmahera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2O11;
- 2l.Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja lnspektorat Kabupaten Halmahera Barat;
- 22.Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 18 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
- 24.Peraluian Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Halmahera Barat;
- 23.Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 19 Tahun 2OOB tentang Susunan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
- 25.Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 21 Tahun 2OO8 tentang Organisasi Satuan Polisi Pamong Prala Kabupaten Halmahera Barat;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 22 f ahun 2008 tentang Urusan Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TARGET MILLENIIJM DEVELOPMENT GOALS KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2011 \_2015;
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan :
2. Kepala Daerah adalah Bupati Halmahera Barat;
1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Barat;
3. pemerintah Daerah adalah Bupati Halmahera Barat dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang;
4. Dewan Penruakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DRPD adalah Dewan Penruakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
6. pembangunan Daerah adalah rangkaian penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Halmahera Barat;
- Z. ilencani Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Target Milllenium Development Goals yang selanjutnya disingkan RAD MDGs adalah Rencana Aksi Daerah percepatan Penc-apaian Target Mittenium Development Goals Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2011-2015.
RAD MDGS
BAB II - RAD MDGS
Pasal 2
RAD MDGs merupakan dokumen sebagai pedoman dalam upaya percepatan pencapaian target 'Mittenium Development Goals dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah pada Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015 dalam bentuk arah kebijakan, strategi dan program serta lregiatan.
BAB II - RAD MDGS
Pasal 3
Dokumen RAD MDGs sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri dari :

- Keb ijakan/P rioritas/P rog ram ; a.
- lndikator/Output; b.
- Capaian 2010: c.
- Target Capaian 201 1 -2015; d.
- Anggaran 2011-2015; e.
- Sumber Pendanaan; f.
- h. Keterangan.
- g. Pelaksana;

## Pasal 4

RAD MDGs menjadi pedoman Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat uniuk menyusun Rencana Kerja, dan menjadi acuan bagi pal€ pemangku kepentingan dan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat dalam upaya percepitan pencapaian target Millenium Development Goals.


## BAts III

## PEMANTAUAN DAN EVALUASI

## Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pernantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD MDGs.
- (2) Tata c"ara pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD MDGs sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuaidengan ketentuan peraturarn perundang-undangan.

## BAB IV

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Barat.


BU RAT,

2014

Ditetapkan di : Jailolo

pada tanggal : 3t 9dtewrSor

NAMTO H. ROBA

| PEJABAT | PfRAF |
|-----------------------------|---------|
| Sekretaris Daerah | lL |
| Ass. Bid. Eko.Pemb. & Kesra | {t I |
| Kepala Bappeda | |
| Kabag. Hukum & Orgs. | |



Diundangkan di : Jailolo

pada tanggal : tt 9egts94 2014

SEKRETARIS

KABUPATE

BARAT

Dr.