PERATURAN BUPATI TUBAN Nomor 50 Tahun 2015 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TUBAN NOMOR 06 TAHUN 2015 TENTANG PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANADESA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
.
'
BUPATI TUBAN
PERATURAN BUPATI TUBAN NOMOR 50 TAHUN 2015 TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TUBAN NOMOR 06 TAHUN 2015 TENTANG PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANADESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TUBAN,
- bahwa dalam rangka efektifitas pelaksanaan penyaluran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Tuban agar dapat berjalan secara optimal dan berdaya guna serta memberikan dorongan kepada Desa untuk memenuhi kewajibannya dalam memberikan kontribusi kepada Daerah khususnya dalam pelaksanaan pemungutan PBB-P2, maka perlu diadakan perubahan atas Peraturan Bupati Tuban Nomor 06 Tahun 2015 tentang Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa untuk disesuaikan dengan perkembangan dan menetapkannya kembali dalam suatu Peraturan Bupati;
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten tentang Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Menetapkan
2/
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perim.bangan Keuangan Anta.ra. Pemerintah Pu.sat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 549SJ;
6. Undang-Undang Norn.or 23 Tahun 2014 tentan.g Pemerintahan Daerah sebagai.mana telah diubah kedua ka.li dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia. Tahun 2015 Nomor 58, Tam.bah.an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pela.ksanaan Undang-Undang Norn.or 6 Tahun 2014 tentang Desa ~bagairnana te1ah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lem.ha.ran Negara Republik Indonesia Norn.or 5717};
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangu.nan Desa;
IIBIIOTUSKAll :
: PBRATURAN BUPATI TBBTANG PERUBAIIAN KBDUA ATAS PBRA.TURAII BUPATI TUBAII lfOMOR 06 TABUN 2016 TBIITAKG PDGALOKASJA!I DAK PElffALtr.lUll ALOKASI DANA DESA.
Pasal I
Ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Bupati Tuban Nomor 06 Tahun 2015 tentang Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Tu ban Seri E Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tuban Nomor 20 Tahun 2015, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 7
- (1) Penyaluran Alokasi Dana Desa dari RKUD ke Rekening Kas Desa. dilakukan secara bertahap.
2. {2) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat {l) diklasifikasikan sebagai berikut :
- a. Penyaluran ADD yang digunakan untuk pengha.silan tetap Kepa.1a Desa clan Perangkat Desa.; dan
- b. Penyaluran ADD selain yang digunakan untuk penghasilan Teta.p Kepala desa dan Perangkat Desa.
5. (3} Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disalurkan setiap bulan.
- (4) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Tahap I sebesar 50% (lima puluh per seratus) paling 1ambat diajukan pada akhir bu1an Juni tahun berjalan;
- b. Tahap II sebesar 50% (lima puluh per seratus) diajukan sesuru. dengan persentase perolehan PBB dari masing-masing desa.
9. (5} fenyaluran ADD SP.bawiimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Besa.ran ADD ta.hap II diperoleh dengan cara. mengalikan 50% (lima puluh per seratus) baku ADD dengan persentase perolehan PBB-P2 masing-masing Desa sampai den1!JID 30 November tahun berjalan. (50 % Baku ADD X Persen.1Bse Perolehan PBB P2 masing-rnasing Desa sampai dengan tanggal 30 November tahun berjalan).
- b. Terhadap Desa yang sampai dengan tan~ 30 November tahun berjalan belum dapat melunasi PBB nya karena tidak diketemukan Wajib Pajak atau Wajib Pajak tidak ada/luar kota/ sulit ditemui, dapat dilaporkan kepada Tim Intensifikasi. PAD Kabupaten Toban untuk mohon bantuan penagihannya dan/atau diserahkan pemungutannya kepada Tim Intensifikasi PAD Kabupaten Toban, sehingwi mengurangi baku Desa yang bersangkutan.
- c. Pengajuan tahap II dila.ksanakan paling lambat tangga1 5 Desember t.ahun berjalan.
- d Apabila desa melunasi PBB P2 sete1ah tanggal 30 November tahun berjalan a1au pada tahun berlkutnya, maka sisa ADD disalurkan pada. t.ahun berikutnya.
PasalD
Peratw:an Bupati ini muJai berlaku pada. tanggal diundangkan.
¾fp.r setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundanpn ffflituran Bupati ini dengan penempamnnya daJam Beri1a Daerah Kabuparen Tuban.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Tuban ~F~~~r-4~ BERITADAERAH KABUPA1EN TUBANTAHUN 2015 SERIE NOMOR 49