PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT Nomor 7 Tahun 2015 tentang GARA TIMUR PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT NOMOR 22 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU (berlaku 22 Desember 2015)
Pembukaan
Mengingat :
BUPATI SUMBA BARAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT NOMOR 7 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT NOMOR 22 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBA BARAT,
- Menimbang : a.
- bahwa dengan adanya peningkatan pertumbuhan perekonomian yang terjadi diberbagai sektor dan indeks harga yang terus mengalami perubahan, perlu melakukan perubahan pengaturan terhadap jenis dan besaran tarif retribusi perizinan tertentu;
- b. bahwa besaran tarif perizinan tertentu yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah- daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049 );
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2011 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 0039)
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT
dan
BUPATI SUMBA BARAT
MEMUTUSKAN :
Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT NOMOR 22 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2011 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 0039) diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 14 ayat (3) diubah sebagai berikut:
2. (3). Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokan dalam golongan sebagai berikut:
- a. minuman beralkohol golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C2H5OH) dengan kadar sampai dengan 5% (lima perseratus);
- b. minuman beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C2H5OH) dengan kadar lebih dari 5% (lima perseratus) sampai dengan 20% (dua puluh perseratus); dan
- c. minuman beralkohol golongan C adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C2H5OH) dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh perseratus) sampai dengan 55% (lima puluh lima perseratus).
Pasal 19
2. Struktur dan besaran tarif retribusi minuman beralkohol tercantum dalam
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat.

Penetapan: Ditetapkan di Waikabubak pada tanggal, 22 Desember 2015

Penandatangan: Pj. BUPATI SUMBA BARAT, PAULUS SEKAYU KARUGU LIMU

Penetapan: Diundangkan di Waikabubak pada tanggal, 23 Desember 2015

Penandatangan: ## SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT, ## UMBU DINGU DEDI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2015 NOMOR 7. NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT, PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 09/2015
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Pasal 41

3. Struktur dan besaran tarif retribusi izin usaha perikanan tercantum dalam Lampiran II, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat.

Ditetapkan di Waikabubak pada tanggal, 22 Desember 2015

Pj. BUPATI SUMBA BARAT,

PAULUS SEKAYU KARUGU LIMU

Diundangkan di Waikabubak pada tanggal, 23 Desember 2015

## SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT,

## UMBU DINGU DEDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2015 NOMOR 7.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT, PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 09/2015

## PENJELASAN

## ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT NOMOR 22 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

## I. UMUM

Perkembangan dunia usaha yang cukup pesat di Kabupaten Sumba Barat, yang ditandai dengan maraknya usaha-usaha pada segala bidang, begitu pula dengan usaha penjualan minuman berkadar akohol, pengaturan penjulan dan retribusi minuman berakhol yang telah diatur pada Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat ini, sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap tempat penjualan dan retribusinya, begitu pula dengan usaha di bidang Perikanan perlu ditinjau kembali pengenaan retribusinya.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT NOMOR 0055

## LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT

NOMOR

:

7 TAHUN 2015

TANGGAL

: 22 DESEMBER 2015

TENTANG

: PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT NOMOR 22 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

## RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL :

| No. | Objek Izin | Luas Tempat Penjualan | Jenis/ Golongan Minuman | Tarif (Rp) per 1 (satu) tahun |
|-------|------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| A. | Penjualan pada | | | |
| 1. | Hotel |  1 - 10 m² | A B C | 1.200.000,- 1.800.000,- 2.400.000,- |
| 2. | Bar/Diskotik/Karaoke/ Klub Malam |  1 - 10 m² | C B | 2.880.000,- 1.320.000,- 1.980.000,- |
| | |  11 - 20 m² | A C A B C | 2.640.000,- |
| 3. | Super Market, Restoran/Café, Toko/Kios Eceran. |  20 m² ke atas | A B C | 1.440.000,- 2.160.000,- 2.880.000,- 2.280.000,- 3.420.000,- 4.560.000,- |
| | |  1 - 10 m²  11 - 20 m²  20 m² ke atas | A A A | 1.500.000,- 1.800.000,- 2.160.000,- |

Pj. BUPATI SUMBA BARAT,

PAULUS SEKAYU KARUGU LIMU

## LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT

NOMOR :

7 TAHUN 2015

TANGGAL

: 22 DESEMBER 2015

TENTANG

: PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT NOMOR 22 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

## RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN :

- a. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) ditetapkan sebesar Rp. 500.000 per 1 (satu) tahun ;
- b. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) ditetapkan sebagai berikut :
- c. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Budidaya Ikan :
- Mutiara ditetapkan sebesar Rp. 100.000 per titik per 1 (satu) tahun .
- d. Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) ditetapkan sebesar Rp. 5.000 per GT per 1 (satu) tahun ;

| No | Jenis kapal Ikan (alat tangkap) | Satuan | Tarif (Rp) per 1 (satu) tahun |
|------|-----------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------|
| 1 | Pukat Cincin (Pursa Seine) | Per - GT | 50.000 |
| 2 | Pukat Udang | Per - GT | 10.000 |
| 3 | Gill Net | Per - GT | 5.000 |
| 4 | Lampara | Per - GT | 7.500 |
| 5 | Pancing : - Rawai/Long Line ; - Pole and Line - Pancing Lainnya | Per - GT | 10.000 7.500 5.000 |
| 6 | Perangkap : Bubu | Per - GT | - |
| 7 | Alat penangkap lainnya | Per - GT | - |

Pj. BUPATI SUMBA BARAT,

PAULUS SEKAYU KARUGU LIMU