KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 20 Tahun 2000 tentang BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa program keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga pembangunan nasional perlu ditingkatkan dengan memperluas pemanfaatan sejahtera serta pemberdayaan perempuan sebagai bagian integral dari sumberdaya yang tersedia;
- b. bahwa untuk mempercepat terwujudnya keluarga berkualitas, maju, mandiri dan sejahtera, dipandang perlu untuk meningkatkan peran serta semua pihak, secara terkoordinasi, terintegrasi, dan tersinkronisasi dalam program keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera serta pemberdayaan perempuan;
- c. bahwa untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas dipandang perlu untuk menyempurnakan Keputusan Presiden tentang Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional;
2. Undang-undang Nomor 10 tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3475);
3. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, tambahan Lembaran Negara Nomor 3839)
4. Keputusan Presiden Nomor 136 tahun 1998 tentang Pokok-pokok
Mengingat
:
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
Menetapkan
Organisasi, Lembaga Pemerintah Non-Departemen;
5. Keputusan Presiden Nomor 134 Tahun 1999 tentang Kependudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara.
MEMUTUSKAN:
: KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL.
BAB I - KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI
Pasal 1
- (1) Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional yang selanjutnya dalam Keputusan ini disingkat BKKBN, adalah Lembaga Pemerintah Non-Departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
- (2) BKKBN dipimpin oleh seorang Kepala yang dijabat oleh Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan.
BAB I - KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI
Pasal 2
BKKBN mempunyai tugas merumuskan kebijakan pengelolaan dan koordinasi pelaksanaan program keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera, mengembangkan dan memantapkan peran serta masyarakat, meningkatkan kualitas program keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera serta pemberdayaan perempuan secara terpadu bersama instansi terkait.
BAB I - KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI
Pasal 3
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BKKBN menyelenggarakan fungsi :
- a. penetapan kebijakan pengelolaan program keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera secara menyeluruh dan terpadu,sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Presiden;
- b. koordinasi dan penyelenggaraan manajemen dan administrasi umum program keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera;
- c. koordinasi dan penyelenggaraan perencanaan program dan bantuan luar negeri serta pengumpulan data dan informasi keluarga;
- d. koordinasi dan penyelenggaraan peningkatan peran serta masyarakat dalam program keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera;
- a. memimpin BKKBN sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah digariskan serta membina aparatur BKKBN agar berdayaguna dan berhasil guna;
- b. menyiapkan kebijakan teknis program keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera;
- c. menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan program keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera;
- d. melaksanakan kerjasama dengan instansi dan organisasi lain yang menyangkut program keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera.
- e. koordinasi dan penyelenggaraan pembinaan program pembangunan keluarga sejahtera;
- f. koordinasi dan penyelenggaraan pembinaan program keluarga berencana nasional dan kesehatan reproduksi;
- g. koordinasi dan penyelenggaraan pelatihan nasional dan internasional, pengembangan program keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera;
- h. koordinasi dan penyelenggaraan pengawasan fungsional administrasi umum dan keuangan, ketenagaan dan materiil, serta pengelolaan program keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera.
ORGANISASI
Bagian Pertama
Susunan Organisasi
BAB II - ORGANISASI
Pasal 4
Susunan Organisasi BKKBN terdiri dari :
- a. Kepala;
- b. Sekretariat Utama;
- c. Deputi Bidang Perencanaan dan Informasi Keluarga;
- d. Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Masyarakat;
- e. Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;
- f. Deputi Bidang Pelatihan dan Pengembangan Program;
- g. Inspektorat Utama.
Bagian Kedua
Kepala
BAB II - ORGANISASI
Pasal 5
Kepala BKKBN berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
BAB II - ORGANISASI
Pasal 6
Kepala mempunyai tugas :
Bagian Ketiga
Sekretariat Utama
BAB II - ORGANISASI
Pasal 7
- (1) Sekretariat Utama adalah unsur pembantu BKKBN yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala.
- (2) Sekretariat Utama dipimpin oleh seorang Sekretaris Utama.
BAB II - ORGANISASI
Pasal 8
Sekretaris Utama mempunyai tugas:
- a. membantu Kepala dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas unit kerja di lingkungan BKKBN;
- b. melaksanakan pembinaan dan penyelenggaraan pelayanan administrasi umum program keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera;
- c. mewakili Kepala dalam hal Kepala berhalangan.
BAB II - ORGANISASI
Pasal 9
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi:
- a. pengkoordinasian, sinkronisasi dan integrasi penyiapan kebijakan teknis dan kegiatan di lingkungan BKKBN;
- b. pembinaan dan pelayanan administrasi umum program keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera;
- c. pengelolaan kepegawaian dan ketenagaan program keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera;
- d. pengelolaan keuangan dan anggaran program keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera;
- e. pengelolaan perlengkapan dan perbekalan program keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera;
- f. penelaahan dan penyiapan perumusan hukum dan peraturan perundang-undangan serta pengelolaan organisasi dan tata laksana program keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera;
Bagian Keempat
Deputi Bidang Perencanaan dan Informasi Keluarga
BAB II - ORGANISASI
Pasal 10
Deputi Bidang Perencanaan dan Informasi Keluarga adalah unsur pelaksana BKKBN yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala.
BAB II - ORGANISASI
Pasal 11
Deputi Bidang Perencanaan dan Informasi Keluarga mempunyai tugas menyiapkan kebijakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan dan pengelolaan perencanaan dan informasi program keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera.
BAB II - ORGANISASI
Pasal 12
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Deputi Bidang Perencanaan dan Informasi Keluarga menyelenggarakan fungsi :
- a. pengkoordinasian perencanaan program dan bantuan luar negeri program keluarga berencana nasional dan keluarga sejahtera;
- b. pengelolaan pemantauan dan pelaporan program keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera serta program penuntasan kemiskinan;
- c. penyelenggaraan analisis dan evaluasi program keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera;
- d. pengelolaan dan pengembangan jaringan, teknologi informasi dan dokumentasi program keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera.
Bagian Kelima
Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Masyarakat
BAB II - ORGANISASI
Pasal 13
Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Masyarakat adalah unsur pelaksana BKKBN yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala.
BAB II - ORGANISASI
Pasal 14
Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan kebijakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pembinaan peningkatan peran serta masyarakat dalam rangka pelaksanaan program Keluarga Berencana Nasional dan pembangunan keluarga sejahtera.
BAB II - ORGANISASI
Pasal 15
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:
- a. penyiapan kebijakan dan pembinaan keluarga dengan anak balita dan anak dalam pembangunan keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera;
- b. pengelolaan pemberdayaan dan pembinaan penduduk usia lanjut dalam keluarga dan keluarga rentan melalui pembangunan keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera;
- c. pengelolaan dan pembinaan upaya peningkatan kesejahteraan dan ketahanan keluarga dalam pembangunan keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera;
- d. pengelolaan advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi program keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera;
- e. pengelolaan dan pembinaan kerjasama lembaga dan peran serta masyarakat serta institusi pedesaan dalam program keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera.
Bagian Keenam
Deputi Bidang Keluarga Berencana
dan Kesehatan Reproduksi
BAB II - ORGANISASI
Pasal 16
Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi adalah unsur pelaksana BKKBN yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala.
BAB II - ORGANISASI
Pasal 17
Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi mempunyai tugas menyiapkan kebijakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pembinaan program keluarga berencana nasional dan kesehatan reproduksi.
BAB II - ORGANISASI
Pasal 18
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi menyelenggarakan fungsi :
- a. penyiapan kebijakan dan pembinaan pengelolaan peningkatan partisipasi pria dalam program keluarga berencana nasional dan kesehatan reproduksi;
- b. pengelolaan pembinaan remaja dan perlindungan hak reproduksi dalam pembangunan keluarga berencana nasional dan keluarga sejahtera;
- c. pengelolaan pembinaan jaminan dan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
- d. pengelolaan penanggulangan masalah-masalah kesehatan reproduksi dalam pembangunan keluarga berencana nasional dan keluarga sejahtera.
Bagian Ketujuh
Deputi Bidang Pelatihan dan Pengembangan Program
BAB II - ORGANISASI
Pasal 19
Deputi Bidang Pelatihan dan Pengembangan Program adalah unsur pelaksana BKKBN yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala.
BAB II - ORGANISASI
Pasal 20
Deputi Bidang Pelatihan dan Pengembangan Program mempunyai tugas menyiapkan kebijakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pelatihan nasional dan internasional, dan pengembangan program keluarga berencana nasional serta pembangunan keluarga sejahtera.
BAB II - ORGANISASI
Pasal 21
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Deputi Bidang Pelatihan dan Pengembangan Program menyelenggarakan fungsi :
- a. penyiapan kebijakan dan pembinaan pengelolaan pelatihan pegawai dan tenaga program keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera;
- b. pengelolaan pelatihan internasional di bidang kependudukan, kesehatan reproduksi dan keluarga berencana dalam rangka peningkatan kerjasama internasional;
- c. pengelolaan pelatihan di bidang jender dan pemberdayaan perempuan dalam rangka program keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera;
- d. pengelolaan penelitian dan pengembangan program keluarga berencana dan kesehatan reproduksi dalam rangka perumusan kebijakan program keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera;
- e. pengelolaan penelitian dan pengembangan kebijakan pembangunan keluarga sejahtera dan pemberdayaan perempuan.
Bagian Kesembilan
Inspektorat Utama
BAB II - ORGANISASI
Pasal 22
- (1) Inspektorat Utama adalah unsur pengawasan di lingkungan BKKBN yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala.
- (2) Inspektorat Utama dipimpin oleh seorang Inspektur Utama.
BAB II - ORGANISASI
Pasal 23
Inspektorat Utama mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan fungsional atas pelaksanaan tugas semua unsur di lingkungan BKKBN, program keluarga berencana nasional, dan pembangunan keluarga sejahtera.
BAB II - ORGANISASI
Pasal 24
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Inspektorat Utama menyelenggarakan fungsi :
- a. pemeriksanaan administrasi umum dan keuangan, ketenagaan dan materiil, serta pelaksanaan program;
- b. pengevaluasian atas laporan hasil pelaksanaan kegiatan;
- c. pengusutan kebenaran laporan pengaduan atas penyimpangan dan penyalahgunaan;
- d. pengembangan dan penyempurnaan sistem pengawasan.
PROGRAM KELUARGA BERENCANA
DAN PEMBANGUNAN KELUARGA SEJAHTERA NASIONAL
SERTA UNIT PELAKSANA DAN PELAKSANA
BAB III - PROGRAM KELUARGA BERENCANA
Pasal 25
- (1) Dalam Keputusan Presiden ini, yang dimaksud dengan program keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera adalah pengembangan kualitas keluarga melalui upaya keluarga berencana dalam rangka mewujudkan keluarga yang berkualitas, maju, mandiri dan sejahtera.
- (2) Program Keluarga Berencana Nasional dan pembangunan keluarga sejahtera sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan program keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera secara menyeluruh dan terpadu dengan program pembangunan lainnya.
- (1) Dalam penyelenggaraan program keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera, koordinasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan dilakukan oleh BKKBN, sedangkan pelaksananaan kegiatan-kegiatan dilakukan oleh Unit-unit Pelaksana, dan Pelaksana.
- (2) Unit-unit pelaksana, dan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah :
- a. Departemen/Instansi Pemerintah Pusat maupun Daerah yang atas dasar fungsional mengadakan usaha-usaha dan mengambil bagian dalam penyelenggaraan program keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera;
- b. Perkumpulan/Organisasi Masyarakat formal maupun informal dan pelaksana-pelaksana lainnya yang atas dasar sukarela dan kemampuan sendiri mengadakan usaha-usaha dan mengambil bagian dalam penyelenggaraan program keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera.
TATA KERJA
BAB IV - TATA KERJA
Pasal 27
- (1) Semua unsur di lingkungan BKKBN dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan BKKBN maupun dalam hubungan antar instansi.
- (2) Setiap Kepala Satuan Organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, DAN
PEMBERHENTIAN PEGAWAI
BAB V - KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, DAN
Pasal 28
Sekretaris Utama, Deputi, dan Inspektur Utama adalah jabatan eselon Ia atau serendahrendahnya eselon Ib.
BAB V - KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, DAN
Pasal 29
- (1) Kepala diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- (2) Sekretaris Utama, Deputi, dan Inspektur Utama diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas
usul Kepala.
- (3) Pejabat lainnya diangkat dan diberhentikan oleh Kepala.
PEMBIAYAAN
BAB VI - PEMBIAYAAN
Pasal 30
Segala pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi BKKBN dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
KETENTUAN PERALIHAN
BAB VII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 31
Semua keputusan pelaksanaan dari Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 1993 tentang Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional dinyatakan masih tetap berlaku sebelum diubah atau dibuat yang baru ## BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN
BAB VII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 32
Rincian tugas, fungsi, dan susunan organisasi di lingkungan BKKBN ditetapkan oleh Kepala setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.
KETENTUAN PENUTUP
BAB IX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 33
Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini maka Keputusan Presiden Nomor 109 tahun 1993 tentang Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional dinyatakan tidak berlaku lagi.
BAB IX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 34
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd ABDURRAHMAN WAHID