KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 65 Tahun 2012 tentang PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 111/M TAHUN 2009, KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 3/P TAHUN 2010, KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 57/P TAHUN 2010, DAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 159/M TAHUN 2011 (berlaku 7 Juni 2012)
Pembukaan
Menimbang :
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 65 /M TAHUN 2012 TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 111/M TAHUN 2009, KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 3/P TAHUN 2010, KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 57/P TAHUN 2010, DAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 159/M TAHUN 2011
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
- a. bahwa pada tanggal 5 Juni 2012, Mahkamah Konstitusi telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, dengan Putusan Nomor 79/PUU-IX/2011;
- b. bahwa dalam Putusan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Mahkamah Konstitusi menegaskan pengangkatan dan pemberhentian Wakil Menteri adalah bagian dari kewenangan Presiden;
- c. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri, perlu melakukan perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 111/M Tahun 2009, Keputusan Presiden Nomor 3/P Tahun 2010, Keputusan Presiden Nomor 57/P Tahun 2010, dan Keputusan Presiden Nomor 159/M Tahun 2011;
d. bahwa ...
Mengingat :
Menetapkan
Pasal 4
1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 Ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Pasal 14
bahwa ...
Mengingat :
Menetapkan :
PERTAMA :
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta untuk menghormati dan menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 111/M Tahun 2009, Keputusan Presiden Nomor 3/P Tahun 2010, Keputusan Presiden Nomor 57/P Tahun 2010, dan Keputusan Presiden Nomor 159/M Tahun 2011;
1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 Ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diuji materi dan diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Nomor 79/PUUIX/2011;
3. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 129);
M E M U T U S K A N :
Wakil Menteri yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 111/M Tahun 2009, Keputusan Presiden Nomor 3/P Tahun 2010, Keputusan Presiden Nomor 57/P Tahun 2010 dan Keputusan Presiden Nomor 159/M Tahun 2011, yaitu:
1. Prof. Dr. Alex S.W.
Retraubun, M.Sc
- sebagai Wakil Menteri Perindustrian;
2. Dr. Ir. Bambang Susantono, MCP, MSCE
3. Dr. Ir. A. Hermanto Dardak, M.Sc
4. Sjafrie Sjamsoeddin, M.B.A
5. Dr. Ir. Lukita Dinarsyah Tuwo, M.A.
6. Dr. Ir. Anny Ratnawati, M.S.
7. Drs. Wardana
8. Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D.
9. Mahendra Siregar, S.E., M.Ec.
10. Dr. Ir. Bayu Krisnamurthi, M.S.
11. Dr. Rusman Heriawan, S.E., M.Si.
12. Prof. dr. Ali Ghufron Mukti, M.Sc., Ph.D.
13. Prof. Dr. Ir.H. Musliar Kasim, M.S.
- sebagai Wakil Menteri Perhubungan;
- sebagai Wakil Menteri Pekerjaan Umum;
- sebagai Wakil Menteri Pertahanan;
- sebagai Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- sebagai Wakil Menteri Keuangan;
- sebagai Wakil Menteri Luar Negeri;
- sebagai Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- sebagai Wakil Menteri Keuangan;
- sebagai Wakil Menteri Perdagangan;
- sebagai Wakil Menteri Pertanian;
- sebagai Wakil Menteri Kesehatan;
- sebagai Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Pendidikan;
14. Prof. Ir. Wiendu Nuryanti, M.Arch., Ph.D.
15. Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, M.A.
16. Dr. Sapta Nirwandar
17. Prof. Dr. Eko Prasojo, S.I.P.
18. Drs. Mahmuddin Yasin, M.B.A.
- sebagai Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Kebudayaan;
- sebagai Wakil Menteri Agama;
- sebagai Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- sebagai Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- sebagai Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara;
masa jabatannya paling lama sama dengan masa jabatan atau berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan Presiden periode 2009 - 2014.
KEDUA :
- Hak keuangan dan fasilitas lainnya yang diberikan kepada Wakil Menteri sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA akan diatur dengan peraturan perundang-undangan tersendiri.
KETIGA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Salinan Keputusan Presiden ini disampaikan kepada:
1. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat;
3. Ketua Dewan Perwakilan Daerah;
4. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
5. Ketua Mahkamah Agung;
6. Ketua Mahkamah Konstitusi;
7. Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II;
8. Para Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
9. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta I.
Petikan Keputusan Presiden ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Juni 2012 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO