PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI Nomor 15 Tahun 2006 tentang PEMBANGUNAN PRASARANA PELAYANAN AIR BERSIH KOTA NANGA PINOH BAGIAN ORGANISASI DAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MELAW TAHUN2006 PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAW NOMOR I5 TAHUN 2006 ' ' TENT ANG PEMBANGUNAN PRASARANA PELA YANAN AIR BERSIH KOT A NANG A PINOH (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang a.
bahwa dalam upaya memenuhi kebutuhan primer masyarakat akan tersedianya air bersih di perlukan sarana dan prasarana produksi, maka perlu membangun prasarana air bersih yang memadai dan representative;
- b. bahwa untuk melaksanakan pembangunan prasarana air bersih tersebut telah disepakati pembagunannya di Pancur Aji, Desa Poring dan perlu adanya jaminan hukum atas pelaksanaan pembangunan prasarana air bersih dimaksud;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Melawi.
3. Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587);
I
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengolahan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembzran Negara Republik Indonesia Nomor 3699 )
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelengaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344)
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4477)
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
I
I
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005. tentang Penetapant Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pust di Bidang Pekerjaan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3353);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Perencanaan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 24, Tambahan Lambaran Negara Republik Indonesia Nomor 3409);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengendalian Jumlah Komulatif Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belarja Daerah serta Jumlah Komulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
Menetapkan
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575)
16. Peraturan Pemerintah Noror 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)
17. Peraturan Pemerintah Nomoe 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 200% tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Presiden Noror 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
19. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2006 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Nomor 10);
20. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2006 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2006. ( Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Nomor 26);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MELAWI
dan
BUPATI MELAWI
MEMUTUSKAN:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI TENTANG PEMBANGUNAN PRASARANA PELAYANAN AIR BERSIH KOTA NANGA PINOH.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Melawi;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Melawi;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD Adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Air adalah air minum, air bersih, air kolam renang dan air pemandian umum;
6. air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminuk apabila telah dimasak.
BAB 11
TUJUAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Tujuan Peraturan Daerah ini adalat:
1. Untuk mengatur pelaksanaan Pembagunan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi; Prasarana Pelayanan Air Bersih Kota
2. Menjamin Keamanan Pelaksanaan Pembangunan Prasarana Pelayanan Air Bersih Kota Nanga Pinoh;
3. Menjamin beroperasinya Prasarana Pelayanan Air Bersih Kota Nanga Pinoh sesuai dengan target yang telah ditetapkan;
4. Menjamin Tersedianya dana terhadap pembayaran Prasarana Pelayanan Air Bersih Kot Nanga Pinoh. pelaksaraan pembangunan ,
5. Menjamin terwujudnya system kerja yang transparan dan aluntabel.
DAD44
LOKASI
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Prasarana Pelayanan Air Bersih Kota Nanga Pinoh dibangun dengan Sumber Air dari Pancur Aji sampai dengan Dusun Tanjung Lai, Desa Tembawang Panjang dan didistribusikan di Kota Nanga Pinoh ( Desa Tanjung Niaga, Paal, Sidomulyo, Baru dan Tekelak), Desa Poring dan Desa Tembawang Panjang dan/atau desa-desa yang dapat di jangkau.
WAKTU PELAKSANAAN
BAB IV - WAKTU PELAKSANAAN
Pasal 4
Pembangunan Prasarana Pelayanan Air Bersih dilaksanakan mulai Tahun Anggaran 2006, selama 18 (delapan belas ) bulan.
PELAKSANA
BAB V - PELAKSANA
Pasal 5
Pelaksanaan Pembangunan Prasarana Pelayanan Air Bersih Kota Nanga Pinoh dilaksanakan oleh Pelaksana ## BAB VI
PEMBIAYAAN
BAB V - PELAKSANA
Pasal 6
- (1) Pembangunan Prasarana Pelayanan Air Bersih Kota Nanga Pinoh dianggarkan sebesar Rp. 65.850.274.160, 00 ( Enam Puluh Lima Miliyard Delapan Ratus Lima Puluh Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu seratus Enam Puluh Rupiah ) dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2006 sampai dengan Tahun Arggaran 2008.
- (2) Besarnya jumlah biaya sebagaimana dimaksud ayat (1)
BAB V - PELAKSANA
Pasal 7
Pembiayaan Pembangunan Prasarana Pelayanan Air Bersih Kota Nanga Pinoh dianggarkan pada tahun anggaran 2006, tahun anggaran 2007 dan tahun anggaran 2008, yang jumlah pembiayaannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Melawi dan ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Melawi.
TATA CARA, HAK DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI
Bagian Kesatu
TATA CARA
BAB VIL - TATA CARA, HAK DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI
Pasal 8
Tata cara pembangunan Prasarana Pelayanan Air Bersih Kota Nanga Pinoh pelaksanaannya diatur melalui Perjanjian Kontrak antara Pemerintah Kabupaten Melawi dengan Pihak Pelaksana.
Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban
BAB VIL - TATA CARA, HAK DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI
Pasal 9
- (I) Pemerintah Kabupaten Melawi erhak menerima hasil pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana sesuai dengan spesifikasi yang tertuang dalam kontrak.
- (2) Pihak Pelaksana wajib melaksanakan pekerjaan seperti yang tertuang dalam kontrak dimaksud.
- (3) Pihak Pelaksana berhak menerima pemhyaran atas pekerjaannya dari Pemerintah Kabupaten Melawi, sesuai dengan hasil pekerjaannya yang dibayarkan secara bertahap seperti yang terett dalam Pasal 7.
- (4) Pemerintah Kabupaten Melawi berkewajiban untuk membayar hasil pekerjaan ihak Pelaksana sesuai dengan Berita Acara Temeriksaan Pekerjaan Fisik.
PENGAWASAN
BAB VIII - PENGAWASAN
Pasal 10
Pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan Prasarana Pelayanan Air Bersih Kota Nanga Pinoh oleh Pelaksana dilakukan oleh Instansi terkait. '
PEMELIHARAAN
BAB IX - PEMELIHARAAN
Pasal 11
Pihak Pelaksana mempunyai kewajiban terhadap upaya dan jamtinan pemeliharaan, penggantian perpipaan dan pemasangannya, dan segala hal yang berhubungan dengan hal teknis yang menyebabkan terjadinya kemacetan operasional Prasarana Pelayanan Air Bersih yang bersipat teknis menjadi tanggung jawab Pelaksana sampai Tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam).
PENYELESAIAN SENGKETA
Bagian Kesatu
Pilihan Penyelesaian Sengketa
BAB X - PENYELESAIAN SENGKETA
Pasal 12
- (1) Penyelesaian sengketa antara Pemerintah Kabupaten Melawi dengan Pihak Pelaksana dapat ditempuh melalui Pengadilan atau diluar Pengadilan
BAB X - PENYELESAIAN SENGKETA
Pasal 13
- (1) Penyelesaian sengketa melalui Pengadilan kedua belah pihak sepakat memilih tempat tinggal (domisili) hukum di Pengadilan Neeri Sintang.
- (2) Penyelesaian sengketa melalui Pengadilan dimaksud untuk memperoleh keputusan mengenai pengembalian suatu hak, besarnya ganti rugi dan atau tindakan tertentu yang harus dilakukan pihak yang dipersalahkan melalui Pengadialan.
- (3) Selain keputusan untuk melkukan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), maka Pengadilan dapat menetapkan pembayaran uang paksa atas setiap hari keterlambatan penyelesaian tindakan tertentu tersebut.
Bagian Ketiga
Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan
BAB X - PENYELESAIAN SENGKETA
Pasal 14
I
'
- (1) Penyelesaian sengketa di luar Pengadilan dimaksud untuk mencapai kesepakatan mengenai pengembalian suatu hak , besarnya ganti rugi dan atau tindakan tertentu yang harus dilakukan untuk memulihkan sumber persengketaan.
- (2) Dalam penyelesaian sengketa di luar Pengadilan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat digunakan jasa Pihak Ketiga yang ditunjuk bersama untuk membantu penyelesaian sengketa.
KETENTUAN PERALIHAN
BAB XI - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 15
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai petunjuk pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XIE
KETENTUAN PENUTUP
BAB XI - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 16
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Melawi.

Penetapan: Ditetapkan di Nanga Pinoh pada tanggal 12 bur»be 2006

Penetapan: Diundangkan di Nanga Pinoh pada tanggal 1z Duber 2006 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MELA WI TAHUN 2006 NOMOR 23 ' ## ATAS ## FERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI NOMOR L5 TAHUN 2006 ## TENTANG ## PEMBANGUNAN PRASARANA PELA YANAN AIR BERSIH KOTA NANGA PINOH
PENJELASAN
Pembukaan
UMUM
Berdasarkan
PENJELASAN
Pasal 1
sampai dengan Pasal 16 cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MELAWI NOMOR 27
PENJELASAN
Pasal 45
Bahwa dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat akan air bersih guna menuju kesehatan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik diperiukan Pembangunan Prasarana Pelayanan Air Bersih Kota Nanga Pinoh, yang pembangunannya dilaksanakan oleh Pihak Pelaksana yang dianggarkan selama (3) tiga tahun dimulai Tahun Anggaran 2006 sampai dengan Tahun Anggaran 2008. ## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL