UNDANG-UNDANG RI Nomor 53 Tahun 1960 tentang PERUBAHAN DAN TAMBAHAN PAJAK DIVIDEN (berlaku 1 Januari 1960)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 12 tahun 1959 (Lembaran-Negara 1959 No. 105) tentang Pajak Dividen, sebagaimana sejak itu diubah dan ditambah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 24 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 141); berhubung dengan perkembangan-perkembangan keadaan ternyata perlu disempurnakan;
- b. bahwa oleh karena keadaan memaksa soal tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang; Mengingat : pasal 23 ayat (2) juncto pasal 22 ayat (1) Undang-undang Dasar,
Mendengar :
Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 28 Desember 1960;
Memutuskan :
Menetapkan
: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang perubahan dan tambahan Pajak Dividen.
Pasal 23
Mendengar :
Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 28 Desember 1960;
Memutuskan :
Menetapkan
: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang perubahan dan tambahan Pajak Dividen.
Pasal I.
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 12 tahun 1959 (Lembaran-Negara 1959 No. 105) tentang Pajak Dividen ditambah sebagai berikut :
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Jakarta, pada tanggal 20 Desember 1960. Pejabat Sekretaris Negara, SANTOSO. LEMBARAN NEGARA TAHUN 1960 NOMOR 171. Sesudah pasal 4 disisipkan pasal 4a yang berbunyi sebagai berikut: Pajak Dividen tidak terhutang dari pembayaran bunga atas surat-surat obligasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. ## Pasal II. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan untuk pertama kalinya berlaku terhadap hasil saham yang dibayarkan atau disediakan untuk dibayarkan setelah tanggal 31 Desember 1959.

Penetapan: Agar supaya setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta

Penandatangan: pada tanggal 29 Desember 1960. Presiden Republik Indonesia, SOEKARNO
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG No. 54 TAHUN 1960
tentang
## PERUBAHAN DAN TAMBAHAN PAJAK DIVIDEN.
UMUM.
Dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 12 tahun 1959 (L.N. 1959 No. 105) yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1960, peraturan Pajak Dividen telah diperluas sehingga bunga obligasi merupakan obyek dari pajak Dividen. Dalam Peraturan tersebut tidak dibedakan antara obligasi-obligasi yang dikelarkan oleh Pemerintah Pusat/Daerah dan obligasi yang dikeluarkan oleh badan-badan hukum lainnya.
Berhubung dengan sifat dan tujuan surat obligasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah berlainan sekali dengan surat obligasi yang dikeluarkan oleh badan-badan hukum, maka perlu pula diadakan pembedaan antara kedua macam obligasi itu dalam lapangan pemungutan pajak. Walaupun bunga obligasi Pemerintah dibebaskan dari pengenaan Pajak Dividen ini tidak berarti bahwa hasil sedemikian itu bebas sama sekali dari pengenaan pajak. Hasil itu toh merupakan pendapatan seseorang sehingga akhirnya dikenakan pajak pendapatan/perseroan pada orang atau badan yang menerima hasil itu.
Dengan demikian yang memperoleh manfaat dari pembebasan itu akhirnya hanya orang-orang yang tidak menjadi subyek pajak pendapatan dan badan-badan yang bukan subyek dari pajak Perseroan seperti : perkumpulan-perkumpulan, yayasan dan dana-dana yang tidak melakukan perusahaan, atau yang melakukan perusahaan yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat umum. Berdasarkan itu maka dana-dana pensiun dan yayasan tersebut diatas yang tidak melakukan perusahaan, akan tetapi hanya memperbungakan uangnya (beleggen) pada obligasi Pemerintah, untuk hasil obligasi itu tidak akan kena pajak, baik Pajak Dividen maupun Pajak Perseroan.
Sebaliknya bagi Perseroan-perseroan Terbatas, walaupun hasil obligasi Pemerintah tidak dikenakan Pajak Dividen, pada akhirnya toh dikenakan pajak perseroan karena hasil itu merupakan bagian laba yang diperoleh dari modal yang digunakan diluar perusahaan.
Yayasan termasuk dalam obligasi Pemerintah ialah antara lain obligasi yang disebut obligasi ngara yaitu :
1. 3 % Pinjaman R.I. 1950
2. 6 % Pinjaman Obligasi Berhadiah 195 9
3. 31/2 % Pinjaman Konsolidasi 1959
4. a. 3 % Obligasi B.I.N. per 1969
- b. 3 % Obligasi B.I.N. per 1970
- c. 3 % Obligasi B.I.N. per 1971.
d.
51/2
% Obligasi B.I.N. per 1972
- e. 51/2 % Obligasi B.I.N. per 1974.
## PASAL DEMI PASAL.
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 2114.
--------------------------------
CATATAN
Kutipan : LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1960 YANG TELAH DICETAK ULANG