PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN Nomor 7 Tahun 2015 tentang PEITGAIVGIHTAIT DAIT PEHBERHENTIAIT PERATTGI{AT DESA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN NOMOR 7 TAHUN 2OL6 TENTANG
PEITGAIVGIHTAIT DAIT PEHBERHENTIAIT PERATTGI{AT DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PAMEKASAN,
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- 1. Pasal 18 ayat {6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Undang-Undang Nomor t2 Tahun 20 1 I tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2OlL Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 523a);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 19), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 2, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 273Ol';
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Al4 tentang Desa {l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 7, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a95);
6. Perafuran Pemerintah Nomor 79 Tahun 2OO5 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik brdonesia Nomor a5931;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2A14 tentang Pemerintahan Daerah {l,,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Al4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 {Ixmbaran Negara Republik lndonesia Tahun 20 15 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2Ol4 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2QL4 Nomor L23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 57L71; 7.
- Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2Ol4 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor L2 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan; 8.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 9.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa; 10.
- Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pembentukan Perafuran Daerah Kabupaten Pamekasan (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 Nomor 17); 11.
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKII..AN RAICTAT DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN dan
BUPATI PAMEKASAN
MEMUTUSI(AN:
MenetapKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.
BAB I - I(gTEilTUAIf T'MUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
2. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.
3. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
5. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat ## BAB II
PENGAI{GI(ATAI| PERANGKAT DESA
Bagial Kosatu
Perryaraten
BAB I - I(gTEilTUAIf T'MUM
Pasal 2
- (1) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari Warga Negara Indonesia yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus"
2. l2l Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat {1) sebagai berikut:
- b. berusia 2O (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun; dan
- a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
- c. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
- a. bebas narkoba;
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- b. bersedia bekedasama dengan Kepala Desa;
- d. bertempat tinggal di Desa paling singkat I (satu) tahun sebelum pendaftaran.
- c. tidak pernah melakukan tindakan yang meresahkan sekelompok masyarakat dan tindakan asusila; dan
11. {4} Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat {3} diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB I - I(gTEilTUAIf T'MUM
Pasal 3
Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf d terdiri atas:
- b. surat pernyataan bertakwa kepada T\rhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermaterai;
- a. kartu tanda penduduk atau surat keterangan bertempat tinggal paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dari Rukun Tetangga atau Rukun Warga setempat;
- c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik lndonesia dan Bhinneka T\rnggal lka, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
- e. akte kelahiran;
- d. ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
- f. surat keterangan berbadan sehat dari Puskesmas;
- h. surat keterangan bebas narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Slamet Martodirdjo;
- g. surat permohonan menjadi Perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
- surat pernyataan bersedia bekerja sama dengan Kepala Desa, diatas kertas bermaterai cukup; dan 1
- J. surat pernyataan bersedia tidak melakukan tindakan yang meresahkan sekelompok masyarakat dan tindakan asusila, diatas kertas bermaterai cukup.
Bagtan Kedua ilekaalsme
BAB I - I(gTEilTUAIf T'MUM
Pasal 4
- (1) Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:
- b. Tim melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa;
- a. Kepala Desa dapat membentuk Tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris, dan paling sedikit seorang anggota;
- c. penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan Perangkat Desa kosong;
- e. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa paling lambat 7 (tujuh) hari kerja, berupa persetujuan atau penolakan
BAB I - I(gTEilTUAIf T'MUM
Pasal 5
- Pegawai negeri sipil yang akan diangkat menjadi perangkat Desa, harus mendapatkan bin tertulis dari Bupati. (1)
- Dalam hal pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat menjadi Perangkat Desa, maka yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Perangkat Desa tanpa kehilangan hak sebagai pegawai negeri sipil. {2t
PE}IBERHEI| TIAI{ PERAITGI{AT DESA
Bagian Kesatu
Pemberh,entian
BAB III - PE}IBERHEI| TIAI{ PERAITGI{AT DESA
Pasal 6
- (1) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
2. 12l' Perangkat Desa berhenti karena:
- b. permintaan sendiri; atau
- a. meninggal dunia;
- c. diberhentikan.
- a. usia telah genap 6O (enam puluh) tahun;
- (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
- b. dinyatakan sebagai terpidana
BAB III - PE}IBERHEI| TIAI{ PERAITGI{AT DESA
Pasal 7
- (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- a. ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan;
3. (21 Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat {1) karena:
- b. ditetapkan sebagai terdakwa; atau
- (3) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf a, huruf b, dan huruf c diputus bebas atau tidak terbukti bersalah oleh Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap, maka dikembalikan kepada jabatan semula.
- c. tertangkap tangan dan ditahan.
BAB III - PE}IBERHEI| TIAI{ PERAITGI{AT DESA
Pasal 8
- (l) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa, maka tugasnya dilaksanakan oleh Pelaksana T\rgas yang memiliki posisi jabatan dari unsur yang sama.
- l2t Dalam hal tidak terdapat unsur yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat {1}, maka Pelaksana Ttrgas diisi dari unsur yang lain.
- t3l Pelaksana T\rgas sebagaimana dimaksud pada ayat {l} dan ayat (21ditetapkan oleh Kepala Desa dengan $urat Perintah T\rgas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 {tujuh) hari terhitung sejak tanggal surat penugasan.
- Pengisian jabatan Perangkat Desa yang kosong paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak Perangkat Desa yang bersangkutan berhenti. (3)
BAB TV
UTNAJTGAIT
BAB III - PE}IBERHEI| TIAI{ PERAITGI{AT DESA
Pasal 9
Perangkat Desa dilarang:
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- a. merugikan kepentingan umum;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- e. melakukan tindakan yang meresahkan sekelompok masyarakat dan tindakan asusila;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
6. f . melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- h. menjadi anggota danlatau pengurus organisasi terlarang;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Ralryat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Repubtik Indonesia, Dewan Perwakilan Ralryat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Ralryat Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangundangan;
10. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum danlatau pemilihan kepala daerah; J
11. melanggar sumpah/janji jabatan; dan/ atau k.
12. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertan ggun gj awabkan. l.
- (1) Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal I dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
2. (21 Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Pamekasan pada tanggal 8 Desember 2016 LEMBARAT''TJ*t KABU'ATEN 'AMEKASAN rAHUN 2ot6NoMoR t 1 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN NOMOR 386-7 12A1.6 ## BAB VI I(BTENTUAN PERALIHAN Pasal 1 1 Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sampai masa jabatannya berakhir sesuai dengan keputusan pengangkatan. ## BAB VII ## KETENTUAN PENUTUP Pasal 12 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. ## Pasal 13 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini. ## Pasal 14 Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini. ## Pasal 15

Penetapan: Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan.

Penetapan: Ditetapkan di Pamekasan pada tanggal 8 Desember 2Ot6 MEKASAN, ACHMAD SYAFII