Unknown BUPATI TUBAN Nomor 37 Tahun 2015 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN' BUPATI TUBAN NOMOR 23 TAHUN 2015 TENTANG BESARNYA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK KABUPATEN TUBAN TAHUN ANGGARAN 2015 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
I
PERATURAN' BUPATI TUBAN NOMOR 37 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN' BUPATI TUBAN NOMOR 23 TAHUN 2015 TENTANG BESARNYA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK KABUPATEN TUBAN TAHUN ANGGARAN 2015
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TUBAN,
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, maka besaran bantuan keuangan kepada partai politik Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2015 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Tuban Nomor 23 Tahun 2015 perlu disesuaikan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, guna kelancaran pengajuan, penyaluran dan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan Partai Politik, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tuban Nomor 23 Tahun 2015 tentang Besarnya Bantu.an Keuangan Kepada Partai Politik Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2015.
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 06 Tahun 2007 tentang Pokok -Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2007 Seri E Nomor 21);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tuban sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 15 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2014 Seri D Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 03);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 09 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2015 Seri A Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 30);
12. Peraturan Bupati Tuban Nomor 28 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Subsidi, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga;
13. Peraturan Bupati Tuban Nomor 51 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tuban Nomor 17 Tahun 2015.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan ATAS 2015 TENTANG BESARNYA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI
PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BUPATI TUBAN N0M0R 23 TAHUN POLITIK KABUPATEN TUBAN TAHUN ANGGARAN 2015.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tuban Nomor 23 Tahun 2015 tentang Besamya Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2015, diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan dalam ayat (2) huruf a dan huruf c Pasal 2 diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 2
- ( 1) Besamya bantuan keuangan kepada Partai Politik sesuai alokasi dana yang telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2015.
- (2) Tata cara penghitungan besamya bantuan keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tuban adalah sebagai berikut :
- a. besarnya nilai bantuan per suara adalah jumlah bantuan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2013 dibagi dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tuban periode 2009 berdasarkan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. besarnya jumlah bantuan keuangan untuk Partai Politik adalah jumlah perolehan suara hasil Pemilu 2014 dikalikan dengan nilai bantuan per suara sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- c. cara penghitungan bantuan keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Tuban berdasarkan perolehan suara sah pada Pemilihan Umum Tahun 2014 dan besarnya bantuan keuangan Partai Politik Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2015 tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan dalam Lampiran I diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tuban.

,&gt;

Ditetapkan di Tuban pada tanggal .3 Juli 2015



t,.

i

fl.

Diundangkan di Tuban pada tanggal .3 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH,


BU6ANA

BERITA DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2015 SERIE NOMOR .34

## BESARNYA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK KABUPATEN TUBAN TAHUN ANGGARAN 2015

| No. | Nam.a Partai | Perolehan Kursi | Perolehan SuaraSah | Besarnya Bantuan PerSuara (Rp) | Besarnya Bantuan (Rp) | Pembulatan |
|--------|---------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------|
| 1. | Partai Kebangkitan Bangsa | 14 | 199.987 | 850,075 | 170.003.949,025 | 170.003.949,00 |
| 2. | Partai Golongan Karya | 7 | 84.972 | 850,075 | 72.232.572,900 | 72.232.573,00 |
| 3. | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 5 | 78.306 | 850,075 | 66.565.972,950 | 66.565.973,00 |
| 4. | Partai Gerakan Indonesia Raya | 6 | 78.191 | 850,075 | 66.468.214,325 | 66.468.214,00 |
| 5. | Partai Demokrat | 6 | 62.663 | 850,075 | 53.268.249,725 | 53.268.250,00 |
| 6. | Partai Amanat Nasional | 3 | 46.078 | 850,075 | 39.169.755,850 | 39.169.756,00 |
| 7. | Partai Persatuan Pembangunan | 2 | 29.25 | 850,075 | 24.864.693,750 | 24.864.694,00 |
| 8. | Partai Keadilan Sejahtera | 3 | 27.421 | 850,075 | 23.309.906,575 | 23.309.907,00 |
| 9. | Partai Nasional Demokrat | 3 | 27.407 | 850,075 | 23.298.005,525 | 23.298.006,00 |
| 10. | Partai Hati Nurani Rakyat | 1 | 20.932 | 850,075 | 17.793.769,900 | 17.793.770,00 |
| Jumlah | Jumlah | 50 | 655.207 | - | 556.975.090,525 | 556.975.092,00 |

r