PERATURAN GUBERNUR BI Nomor 10 Tahun 2015 tentang ORGANISASI DAN TATAKERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) MUSEUM SIGINJEI PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI JAMBI (berlaku 18 Februari 2015)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
GUBERN
GUBERNUR JAMBI
UR JAMBI
PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG
ORGANISASI DAN TATAKERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) MUSEUM SIGINJEI PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI JAMBI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAMBI,
: a. bahwa dalam rangka menjaga kelestarian benda yang mempunyai nilai budaya dan ilmiah sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Cagar Budaya, dan dalam rangka meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis yang mengelola museum baik Museum Siginjei sebagai museum umum maupun Museum Gentala 'Arasy sebagai museum khusus
- b. bahwa Museum Siginjei yang telah dibentuk melalui Peraturan Gubernur Jambi Nomor 1 Tahun 2009, perlu disesuaikan dengan mengakomodir keberadaan museum khusus yakni Museum Gentala 'Arasy
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jambi tentang Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Museum Siginjei pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi.
3. : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatra Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1967 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatra Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
Menetapkan :
2
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tetang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
5. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Organisasi Dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan Pada Dinas dan Badan Daerah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 1), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 1 Tahun 2009 tentang Oraganisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan pada Dinas dan Badan Daerah Provinsi Jambi; (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2014 Nomor 1);
MEMUTUSKAN:
- PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) MUSEUM SIGINJEI PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI JAMBI.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Provinsi Jambi;
1. Daerah adalah Provinsi Jambi;
3. Gubernur adalah Gubernur Jambi;
5. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Provinsi Jambi;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jambi;
6. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi;
8. UPTD Museum Siginjei adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi;
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana teknis dinas untuk melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja;
9. Museum Umum adalah Museum Siginjei yang bertugas mengelola benda-benda budaya bersifat umum, yang berlokasi di Jalan Urif Sumaharjo Nomor 1 Jambi;
3
10. Museum Khusus adalah Museum Gentala 'Arasy yang bertugas mengelola benda-benda budaya bernafaskan Islam yang berlokasi di Kelurahan Arab Melayu Kecamatan Pelayangan Kota Jambi; dan
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi hak dan kewenangan secara penuh oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan keahliannya, di luar jabatan struktural.
BAB II - KEDUDUKAN
Pasal 2
- (1) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (2) UPTD mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional pelayanan dan koordinasi dalam bidang tugasnya.
BAB III - TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 3
Pasal 3
- (1) Museum Siginjei mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan dan tugas-tugas teknis tertentu yang diberikan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata baik Museum Singinjei yang bersifat museum umum, maupun Museum Gentala 'Arasy yang bersifat museum khusus, dalam bidang pengumpulan, penyimpanan, perawatan, pengawetan, penyajian, penelitian koleksi dan penerbitan hasilnya, memberikan bimbingan edukatif kultural bendabenda yang mempunyai nilai budaya dan ilmiah yang bersifat lokal, regional nasional.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Museum Siginjei mempunyai fungsi:
- b. pengumpulan, penyimpanan, perawatan, pengawetan dan penyajian benda yang mempunyai nilai budaya dan ilmiah;
- a. penyusunan rencana program kerja Museum Siginjei dan Museum Gentala 'Arasy;
- c. pengenalan dan penyebarluasan benda-benda yang mempunyai nilai budaya dan ilmiah;
- e. pelaksanaan perpustakaan dan pendokumentasian ilmiah;
- d. pelaksanaan, perawatan, pelestarian dan penyajian rekreatif koleksi benda-benda yang mempunyai nilai budaya dan ilmiah;
- f. pelaksnaan bimbingan edukatif kultural, penyajian rekreatif dan publikasi;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- g. pengoodinasian pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional;
4
BAB IV - SUSUNAN ORGANISASI Pasal 4
Pasal 4
- (1) Susunan Organisasi Museum Siginjei, terdiri dari:
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- a. Kepala;
- c. Seksi Pengelolaan Koleksi; dan
- d. Seksi Bimbingan Publikasi.
- (2) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, masing-masing seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala.
- (2) Struktur Organisasi Museum Siginjei sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## Pasal 5

Kepala mempunyai tugas :

- b. memimpin dan mengoordinasikan seluruh kegiatan Sub Bagian, Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- a. melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;

## Pasal 6

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan tugas ketatausahaan Museum Siginjei dan Museum Gentala 'Arasy meliputi urusan rumah tangga, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, surat-menyurat, kebersihan, ketertiban dan keamanan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
- b. pelaksanaan urusan keuangan;
- a. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- c. pelaksanaan urusan perlengkapan;
- e. pelaksanaan pembuatan dan penyampaian laporan Sub Bagian Tata Usaha, serta penyiapan konsep laporan tepat pada waktunya; dan
- d. pelaksanaan urusan rumah tangga, urusan kebersihan, ketertiban dan keamanan;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

## Pasal 7

- (1) Seksi Pengelolaan Koleksi mempuyai tugas melaksanakan kegiatan teknis/fungsional di bidang pengelolaan koleksi pada Museum Siginjei dan Museum Gentala 'Arasy.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengelolaan Koleksi mempunyai fungsi:

5

- a. pelaksanaan survei pengadaan koleksi;
- c. pelaksanaan penelitian koleksi;
- b. pelaksanaan pengadaan koleksi;
- d. pelaksanaan konservasi koleksi;
- f. pelaksanaan restorasi koleksi;
- e. pelaksanaan fumigasi koleksi;
- g. pelaksanaan pengendalian kelembaban udara di lingkungan tempat koleksi;
- i. pelaksanaan perawatan/pelestarian tata ruang dan perlengkapan pameran tetap;
- h. pelaksanaan pembuatan replika/reproduksi koleksi;
- j. pelaksanaan inventarisasi dan reinventarisasi koleksi;
- l. pelaksanaan penyusunan sumber data koleksi;
- k. pelaksanaan katalogisasi dan rekatalogisasi koleksi;
- m. pelaksanaan dokumentasi koleksi dalam bentuk tulisan, audio, visual dan audio visual;
- o. Pelaksanaan penyusunan naskah buku tentang koleksi;
- n. Pelaksanaan penyusunan naskah petunjuk koleksi;
- p. pelaksanaan penelitian koleksi;
- r. pembuatan dan penyampaian laporan secara berkala tepat pada waktunya kepada atasan; dan
- q. pelaksanaan studi perbandingan koleksi
- s. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya

## Pasal 8

- (1) Seksi Bimbingan dan Publikasi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis/fungsional di bidang bimbingan dan publikasi pada Museum Siginjei dan Museum Gentala 'Arasy.
- (2) Untuk melaksanakkan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Bimbingan dan Publikasi mempunyai fungsi:
- b. pelaksananaan dan penyusunan juklak kegiatan bimbingan dan publikasi;
- a. pelaksanaan pembuatan rencana dan program kerja Seksi Bimbingan dan Publikasi;
- c. pelaksanaan pembuatan pedoman materi bimbingan untuk setiap jenjang pendidikan;
- e. pelaksanaan penyempurnaan tata pameran tetap;
- d. penyelenggaraan pameran tetap;
- f. pelaksanaan pameran khusus dan pameran keliling;
- h. pelaksanaan bimbingan pengunjung;
- g. pelaksanaan pembuatan paket untuk setiap jenjang pendidikan;
- i. pembuatan alat peraga ceramah dan penyelenggaraan ceramah;
- k. pelaksanaan demonstasi/peragaan untuk siswa;
- j. pembimbingan karya tulis untuk siswa dan mahasiswa;
- l. penyelenggaraan lomba untuk siswa;

6

- m. penyelenggaraan pegelaran seni tradisional;
- o. pelaksanaan pemutaran video program tentang koleksi maupun publikasi yang bernilai ilmiah;
- n. penyusunan skenerio video program tentang koleksi;
- p. pelaksanaan pembuatan teaching kit;
- r. pelaksanaan pembuatan leaflet, booklet dan informasi lainya;
- q. Pelaksanaan publikasi melalui media cetak, elektronik dan internet;
- s. penyelenggaraan seminar, diskusi dan sejenisnya;
- u. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- t. pembuatan dan penyampaian laporan berkala dan insidentil kepada atasan tepat pada waktunya; dan

## BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 9

- Di lingkungan UPTD dapat ditetapkan Jabatan Fungsional tertentu sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

## Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior;
- (3) Jenis, jenjang dan jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN Pasal 11

Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi dan Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII ESELONERING Pasal 12

Susunan eselon di lingkungan Museum Siginjei adalah :

- b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi merupakan Jabatan Struktural eselon IV.a.
- a. Kepala merupakan Jabatan Struktural eselon III.a.

7

## BAB VIII TATA KERJA Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan organisasi maupun dengan Unit Kerja lainnya.
- (2) Setiap pimpinan wajib melaksanakan pengawasan melekat pada bawahan yang dipimpin.

## BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 14

- (1) Guna menjamin efisiensi dan efektifitas kinerja UPTD, keberadaan UPTD terus menerus dilakukan evaluasi minimal 1 (satu) tahun terhitung sejak peraturan ini ditetapkan.
- (2) Bagi UPTD yang tidak/atau kurang dibutuhkan lagi dalam pelaksanaan tugas pelayanan masyarakat, tidak/atau kurang diperlukan lagi bagi efektifitas tugas operasional dinas daerah yang bersangkutan, maka terhadap UPTD yang bersangkutan oleh Gubernur dilakukan perampingan.
- (3) Perampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sebagai berikut :
- b. Perubahan status dari UPTD menjadi Satuan Tugas; atau
- a. Penghapusan;
- c. Penggabungan dengan UPTD lain.

## BAB X KETENTUAN PERALIHAN Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka ketentuan Pasal 30 dan 31 Peraturan Gubernur Jambi Nomor 1 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan pada Dinas dan Badan Daerah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 1) dan Ketentuan Pasal 64 sampai dengan 69 Peraturan Gubernur Jambi Nomor 26 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) pada Badan Daerah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 26) beserta perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi

Diundangkan di Jambi pada tanggal 25 Februari 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI, ttd

## H. RIDHAM PRISKAP

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2015 NOMOR 10

8

## BAB XI KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan menempatkan dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi pada tanggal 18-2-2015

GUBERNUR JAMBI, ttd

H. HASAN BASRI AGUS

9

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) MUSEUM SIGINJEI PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARAWISATA PROVINSI JAMBI.

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATAKERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) MUSEUM SIGINJEI PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI JAMBI


GUBERNUR JAMBI, ttd

H. HASAN BASRI AGUS

10