PERATURAN DAERAH KABUPATEIV MDIAHASA TENGGARA Nomor J Tahun 2016 tentang GARA PROVIIISI SULAWESI UT ARA PERATURAN DAERAH KABUPATEIV MDIAHASA TENGGARA NOMOR J, TAHUN 2016 TENT ANG PENANGGULANGAN HEWAN BERESIKO RABIES DENGAN RAHMAT TUHAlf YANG MARA ESA BUPATI MINAHASA TENGGARA - a. bahwa rabies merupakan penyakit menular yang dapat menyerang susunan syaraf pusat semua jenis hewan berdarah panas dan manusia yang tentilll.l' oleh virull rabdouiridae; - b. bahwa meningkatnya kegemaran masyarakat memelihara Hewan Penular Rabies mengak:ibatkan meningkatnya peredaran hewan penular rabies, resiko penyebaran, dan ancaman penularan penyakit rabies terhadap masyarakat; - c. bahwa penyakit rabies disamping menyerang hewan, juga menyerang manusia karena gigitannya, bahkan dapat menyebabkan kematian apabila tidak dilakukan penanganan yang benar; - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, buruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Hewan Beresiko Rabies. 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabab Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273); 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419); 3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495); 5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia. Tahun 2007 Nomor 1 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685); 6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Petemakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015); 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang­ Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1973 ten tang Pembuatan, Persediaan, Peredaran dan Pemakaian Vaksin Sera dan Bahan-bahan Diagnostika Biologis untuk Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 23); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan :•,.·· . - ; : · -: , c 1 · · ' · · · · ; . · : t ,�--.�': ····.·: ________________ · : . . · [ : ,.. - · � r l · · . - i r r · 1 r ' f . r , · · · �.,t·: J"1'&gt;,-,. .. ' ? . · ··.· .· ·r·.,11,:·.·, 1,: . , · · ' · · . · · t. . · ) � . .. · · · · . . . '"· .. . · ...,. · . · · · · · · - n 1 ·:;&lt;·i�: :·�: ···J} - ( . 1 l , :': . : � -�·· · ' · ' .·; . \_ , ; i � · : t.' - . . : . : : - ,.:\_, ,-i , : r "' t . ) ; · , , · . i .,, · i · .· , · ..., r· j · . , , : i · J . r ,I · · · · l ,., ··�· . -� . a . . .. r , ·· t ! �=,:; � � :r: ·; �·)·: ··ti' ri, nt· , -, i .c. ' · . · · ·�� · { : � . .. . . ' / : : :. : .. · -,-,1,·(II · · · · . ',.,-· I ,?,,,\_.-::,,··,.tYI ( l : . , : t" . - · . i. . l , ... - . \_ . . \_,,:;/)\� . : � ·.: � . : : . : it-·:··.·: ________________ . .-, . . . . . . . . . . · . · · l ' . ·., I � � .. r.f i.-.·.1·.,:; · , 1 f!i!r:';:ll 1 ; ! " ) . : { ; · : · ' i ::,::.:·.::T (' . . .. ·�. :.:. · . . . ' . . I ·.: .. : , r , : ! t , ' f 2689 - ( '\I\_,·,·,,,,; .. i , "- l J · ' ' I ! ' I · , ; · . - . - , , : : : ; : : · , i:. :: i , · \_ , , , .. , " " \ :{ · · , , . , , · 1 ' F · · · i - 1 · , 1 � 1 · k S:: - 1 r\1·-·{) t" 1 ··,P � · .. .J ), I , , · · f , � 1 · 0 · , · · I;·\ , , I · &gt; ) � ,t·, \_. ,J ·-· · ,l ..\_ ' · I - -. i . . . . Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3101); - 1 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002); 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang · Pembentukan Produk hukum Daerah {Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PER (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI Mlll" AHASA TENGGARA PROVIIISI SULAWESI UT ARA
PERATURAN DAERAH KABUPATEIV MDIAHASA TENGGARA NOMOR J, TAHUN 2016
TENT ANG
PENANGGULANGAN HEWAN BERESIKO RABIES
DENGAN RAHMAT TUHAlf YANG MARA ESA
BUPATI MINAHASA TENGGARA
- a. bahwa rabies merupakan penyakit menular yang dapat menyerang susunan syaraf pusat semua jenis hewan berdarah panas dan manusia yang tentilll.l' oleh virull rabdouiridae;
- b. bahwa meningkatnya kegemaran masyarakat memelihara Hewan Penular Rabies mengak:ibatkan meningkatnya peredaran hewan penular rabies, resiko penyebaran, dan ancaman penularan penyakit rabies terhadap masyarakat;
- c. bahwa penyakit rabies disamping menyerang hewan, juga menyerang manusia karena gigitannya, bahkan dapat menyebabkan kematian apabila tidak dilakukan penanganan yang benar;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, buruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Hewan Beresiko Rabies.
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabab Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina
Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia. Tahun 2007 Nomor 1 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Petemakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang­ Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1973 ten tang Pembuatan, Persediaan, Peredaran dan Pemakaian Vaksin Sera dan Bahan-bahan Diagnostika Biologis untuk Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 23);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan
:•,.··
. - ; : · -: , c 1 · · ' · · · · ; . · : t ,�--.�': ····.·: ________________ · : . . · [ : ,.. - · � r l · · . - i r r · 1 r ' f . r , · · · �.,t·: J"1'&gt;,-,. .. ' ? . · ··.· .· ·r·.,11,:·.·, 1,: . , · · ' · · . · · t. . · ) � . .. · · · · . . . '"· .. . · ...,. · . · · · · · ·
- n 1 ·:;&lt;·i�: :·�: ···J}
- ( . 1 l , :': . : � -�·· · ' · ' .·; . \_ , ; i � · : t.'
- . . : . : :
- ,.:\_, ,-i , : r "' t . ) ; · , , · . i .,, · i · .· , · ..., r· j · . , , : i · J . r ,I · · · · l ,., ··�· . -� . a . . .. r , ·· t ! �=,:; � � :r: ·; �·)·: ··ti' ri, nt· , -, i .c. ' · . · · ·�� · { : � . .. . . ' / : : :. : .. · -,-,1,·(II · · · · . ',.,-· I ,?,,,\_.-::,,··,.tYI ( l : . , : t" . - · . i. . l , ...
- . \_ . . \_,,:;/)\� . : � ·.: � . : : . : it-·:··.·: ________________ . .-, . . . . . . . . . . · . · · l ' . ·., I � � .. r.f i.-.·.1·.,:; · , 1 f!i!r:';:ll 1 ; ! " ) . : { ; · : · ' i ::,::.:·.::T (' . . .. ·�. :.:. · . . . ' . . I ·.: .. : , r , : ! t , ' f 2689
- ( '\I\_,·,·,,,,; .. i , "- l J · ' ' I ! ' I · , ; · . - . - , , : : : ; : : · , i:. :: i , · \_ , , , .. , " " \ :{ · · , , . , , · 1 ' F · · · i - 1 · , 1 � 1 · k S:: - 1 r\1·-·{) t" 1 ··,P � · .. .J ), I , , · · f , � 1 · 0 · , · · I;·\ , , I · &gt; ) � ,t·, \_. ,J ·-· · ,l ..\_ ' · I
- -. i . . . .
•
•
Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3101);
- 1 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang · Pembentukan Produk hukum Daerah {Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAR KABUPATEN MINAHASA TENGGARA clan
BUPATI MINAHASA TENGGARA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan . . PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULA.NGAN HEWAN BERESIKO RABIES.
BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Minahasa Tenggara.
2. Bupati adalah Bupati Minahasa Tenggara.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut aza.s otonomi dan
. · .. , · .·:, 'r . : ',-,·!I .: · · · : \ · . . -...: . : , . v : (· � l · · .. · I '··
- ' I : - · ; ; � : . . ti · , , ...
- r e-, · I · ! r· �.t(' · · /I · . , .. . � -I r�:;1l;;\i.: . t (,i.: { . ' i t ·!1 f. , ! .·� (\. , . . � ;}\_.:. . . . . .: � � . c ? r , � � , ! 2 ;:
- . · · . ;·.·\_·,: \_ \_ · . ··· . · ,·,·1: ·.· · , · . : , : · · · · '\"'.",'fll·:· · .. · . : . · · . . · , ·.. , . ,:-,�· . , ; 1 · 1 " ' ·· , · · , , · · · · · . · , · · · , . · · · · · · � � , · , . · . \_. ;. ;.. , · , .:J.r .. .z -.. - .. . .C. � , , , � " . ; I � : , , · . . · · ., ; . · . , : . - � . :
•
tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpm pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Dinas adalah Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Minahasa Tenggara.
7. Rabies adalah penyakit menular yang bersifat akut menyerang susunan syaraf pusat yang dapat menulari semua hewan berdarah panas dan manusia, yang disebabkan oleh virus rabdouiridae.
8. Hewan Penular Rabies yang selanjutnya disebut HPR, adalah hewan yang dapat berperan sebagai penyebar virus rabdooiridae, mencakup : anjing, kucing, kera dan hewan sebangsanya.
9. Pemilik Hewan Penular Rabies, selanjutnya disebut Pemilik HPR adalah orang atau badan hukum yang menguasai hewan penular rabies ## BAB II
RUANG LINGKUP
Pasa1 2
Penanggulangan penyakit rabies, mencakup:
- a. Pencegahan rabies;
- b. Pengaturan dan pengawasan pemeliharaan serta peredaran Hewan Penular Rabies;
- c. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanggulangan rabies;
- d. Penetapan dan pencabutan kembali status daerah wabah.
PENCEGAHAN RABIES
BAB III - PENCEGAHAN RABIES
Pasal 2
- ( 1 ) Pencegahan rabies sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi:
BAB III - PENCEGAHAN RABIES
Pasal 3
- ( 1 ) Pencegahan rabies sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi:
- a. Melaksanakan sosialisasi;
- b. Melaksanakan vaksinasi disertai dengan registrasi kepemilikan Hewan Penular Rabies, kartu vaksinasi dan memberikan tanda vaksinasi (memakai peneng/ kalung terhadap Hewan Penular Rabies yang sudah divaksin);
- c. Melaksanakan pemusnahan secara selektif dan terarah pada Hewan Penular Rabies yang tidak teregistrasi, menunjukan gejala-gejala klinis rabies.
- d. Melaksanakan pengendalian populasi hewan penular rabies; dan
- e. Melaksanakan riset dan surveilens.
- (2) Bupati mengkoordinasikan pencegahan penyakit rabies sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) melalui integrasi dan sinkronisasi Camat/Lurah/Hukum Tua. dengan
- (3) Dalam hal terjadi kejadian luar biasa, Bupati dapat membentuk Tim untuk percepatan penanggulangan penyakit rabies.
.
�
• .
.
'
'
.
..
.
, .
-�.
.
:
.
: .
·,.-
.
.
.
.
. .:
'
..
.
�
.
.
·
�
.
,
. .
.
• •
t
'
. . .
! · , ( j � '
.
:
. .
' ;
!
.
.
PENGATURAN, PENGAWASAN, PEMELIHARAAN DAN PEREDARAN HEWAN PENULAR RABIES
Bagian Kesatu Obyek Pengawasan
BAB IV - PENGATURAN, PENGAWASAN, PEMELIHARAAN DAN PEREDARAN HEWAN PENULAR RABIES
Pasal 4
Obyek pengawasan pemeliharaan dan peredaran Hewan Penular Rabies mencakup:
- a. Semua jenis Hewan Penular Rabies yang sebagian atau seluruh hidupnya berinteraksi dengan manusia;
- b. Kegiatan pemeliharaan Hewan Penular Rabies;
- c. Kegiatan peredaran Hewan Penular Rabies.
Bagian Kedua
Pemeliharaan
BAB IV - PENGATURAN, PENGAWASAN, PEMELIHARAAN DAN PEREDARAN HEWAN PENULAR RABIES
Pasal 5
- ( 1) Setiap pemilik Hewan Penular Rabies wajib:
- a. Memiliki kartu registrasi hewan penular rabies yang dikeluarkan oleh Lurah/Hukum Tua.
- b.
Setiap hewan penular rabies yang akan keluar dan/atau masuk ke wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara harus dilengkapi dengan surat keterangan kesehatan hewan dari dokter hewan atau instansi berwenang.
Paragraf 5
Peredaran Hewan Penular Rabies antar Kecamatan/Desa/Kelurahan
Peredaran Hewan Penular Rabies an tar Kecamatan/Desa/Kelurahan harus:
- a. Dilengkapi surat keterangan kesehatan hewan dari
- . . . · � ; ': ., : � : , ' : . ' ' � f;
- .�· I f l t: : ; . ! ! :.:.· :.,·\ i ; .(1
- "
- r : « v&gt; , · · , . · .. . \_ : , · .· · , . , · · · i . ! \_ · , · · , · . . · ' , · · · · · , . -·.�· ... ! · . ,., .� . · " . . . .. . · · ... , � . , # .. ., · · , , ... : . \ I I., I , t ,t · 1 · , f l' JS.:;.l.{,··'&gt;.,··.; ·
- I . . · · · \ ,. · ·. , ..j \ I . · � · · · t · I · · \( : , . · .. ! � : ! : :·.;t·('i : . . .. · f ; ; 1 : : · · , :·�·',{ r: :·. i ! ";;
- i., ,·· · · · · · 1 ' \ · . . . : ________________ : · ·.:' {;:' ·j i I · ' I {2
,;a-,·.,·; 1t ·� ,� ; . · ..: r. , a.. -v i:·.a€ ,. ·, \: " J ... , �, .. , , · · ·-.! .. . ··.: s · . · :, · · '. t · · . · · . . · : ;.. . · . . . . . .. . . . . &gt; .,. ··.,·· . .. 1-t' ·-· ·.·· .. · -
r '. ::· ,:·· · · · · � · . 1 ; l ' . . . ! ; � : -, : , ; . ' .. t,·; , · � · · ; �·· t -� :.1 f'i: f? ·;· . � t , , . ; . . · :.;'{ ! . . , : $.;� \ . . : : .-: : L .. -; :;: 1 � :
.,
.
... , . .. . , ... , { ':' l .. � ,, v s : , · - Y. 1•, z
dokter hewan atau pejabat instansi yang berwenang di Kecamatan/Kelurahan/Desa asal;
- b. Dilengkapi surat keterangan vaksinasi dan tanda vaksinasi rabies dari Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Minahasa Tenggara/ atau dokter hewan praktek;
- c. Telah divaksin paling singkat 14 (empat belas) hari dan paling lama 1 (satu) tahun sebelum dilakukan pengalihan kepemilikan.
- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum dilarang melakukan peredaran Hewan Penular Rabies yang berasal dari Kecamatan/Kelurahan/Desa tertular.
- (2) Setiap orang dan/atau badan hukum dilarang memasukkan Hewan Penular Rabies dari luar Kabupaten Minahasa Tenggara kecuali untuk tujuan non-komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (3) Setiap pemasukan Hewan Penular Rabies untuk tujuan sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (2), wajib:
- a. Mendapat rekomendasi memasukkan Hewan Penular Rabies dari Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan;
- b. Memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).
Paragraf 6
Izin Peredaran Pasal 12
- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum yang melakukan peredaran Hewan Penular Rabies untuk tujuan komersial wajib memiliki Izin Usaha Perdagangan Hewan Penular Rabies dan Izin Penampungan Hewan Penular Rabies.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara perolehan izin dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diatur dengan peraturan Bupati.
Paragraf 7
Tempat Transaksi
- ( 1 ) Setiap transaksi Hewan Penular Rabies dilakukan di tempat transaksi.
- (2) Tempat transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , mencakup:
- a. Tempat transaksi umum; dan
- b. Tempat transaksi khusus.
- (3) Tempat transaksi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara.
- (4) Tempat transaksi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat disediakan oleh perseorangan, dan badan hukum.
- (5) Setiap penyediaan tempat transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib memiliki izin.
BAB IV - PENGATURAN, PENGAWASAN, PEMELIHARAAN DAN PEREDARAN HEWAN PENULAR RABIES
Pasal 7
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peredaran Hewan Penular Rabies sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 1 1 dan Pasal 12 diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB IV - PENGATURAN, PENGAWASAN, PEMELIHARAAN DAN PEREDARAN HEWAN PENULAR RABIES
Pasal 8
- (2) Setiap orang dan/atau badan hukum dilarang memasukkan Hewan Penular Rabies dari luar Kabupaten Minahasa Tenggara kecuali untuk tujuan non-komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
BAB IV - PENGATURAN, PENGAWASAN, PEMELIHARAAN DAN PEREDARAN HEWAN PENULAR RABIES
Pasal 9
Setiap hewan penular rabies yang akan keluar dan/atau masuk ke wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara harus dilengkapi dengan surat keterangan kesehatan hewan dari dokter hewan atau instansi berwenang.
Paragraf 5
Peredaran Hewan Penular Rabies antar Kecamatan/Desa/Kelurahan
BAB IV - PENGATURAN, PENGAWASAN, PEMELIHARAAN DAN PEREDARAN HEWAN PENULAR RABIES
Pasal 10
Peredaran Hewan Penular Rabies an tar Kecamatan/Desa/Kelurahan harus:
- a. Dilengkapi surat keterangan kesehatan hewan dari
- . . . · � ; ': ., : � : , ' : . ' ' � f;
- .�· I f l t: : ; . ! ! :.:.· :.,·\ i ; .(1
- "
- r : « v&gt; , · · , . · .. . \_ : , · .· · , . , · · · i . ! \_ · , · · , · . . · ' , · · · · · , . -·.�· ... ! · . ,., .� . · " . . . .. . · · ... , � . , # .. ., · · , , ... : . \ I I., I , t ,t · 1 · , f l' JS.:;.l.{,··'&gt;.,··.; ·
- I . . · · · \ ,. · ·. , ..j \ I . · � · · · t · I · · \( : , . · .. ! � : ! : :·.;t·('i : . . .. · f ; ; 1 : : · · , :·�·',{ r: :·. i ! ";;
- i., ,·· · · · · · 1 ' \ · . . . : ________________ : · ·.:' {;:' ·j i I · ' I {2
,;a-,·.,·; 1t ·� ,� ; . · ..: r. , a.. -v i:·.a€ ,. ·, \: " J ... , �, .. , , · · ·-.! .. . ··.: s · . · :, · · '. t · · . · · . . · : ;.. . · . . . . . .. . . . . &gt; .,. ··.,·· . .. 1-t' ·-· ·.·· .. · -
r '. ::· ,:·· · · · · � · . 1 ; l ' . . . ! ; � : -, : , ; . ' .. t,·; , · � · · ; �·· t -� :.1 f'i: f? ·;· . � t , , . ; . . · :.;'{ ! . . , : $.;� \ . . : : .-: : L .. -; :;: 1 � :
.,
.
... , . .. . , ... , { ':' l .. � ,, v s : , · - Y. 1•, z
dokter hewan atau pejabat instansi yang berwenang di Kecamatan/Kelurahan/Desa asal;
- b. Dilengkapi surat keterangan vaksinasi dan tanda vaksinasi rabies dari Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Minahasa Tenggara/ atau dokter hewan praktek;
- c. Telah divaksin paling singkat 14 (empat belas) hari dan paling lama 1 (satu) tahun sebelum dilakukan pengalihan kepemilikan.
BAB IV - PENGATURAN, PENGAWASAN, PEMELIHARAAN DAN PEREDARAN HEWAN PENULAR RABIES
Pasal 11
- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum dilarang melakukan peredaran Hewan Penular Rabies yang berasal dari Kecamatan/Kelurahan/Desa tertular.
- (2) Setiap orang dan/atau badan hukum dilarang memasukkan Hewan Penular Rabies dari luar Kabupaten Minahasa Tenggara kecuali untuk tujuan non-komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (3) Setiap pemasukan Hewan Penular Rabies untuk tujuan sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (2), wajib:
- a. Mendapat rekomendasi memasukkan Hewan Penular Rabies dari Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan;
- b. Memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).
Paragraf 6
BAB IV - PENGATURAN, PENGAWASAN, PEMELIHARAAN DAN PEREDARAN HEWAN PENULAR RABIES
Pasal 12
- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum yang melakukan peredaran Hewan Penular Rabies untuk tujuan komersial wajib memiliki Izin Usaha Perdagangan Hewan Penular Rabies dan Izin Penampungan Hewan Penular Rabies.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara perolehan izin dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diatur dengan peraturan Bupati.
Paragraf 7
Tempat Transaksi
BAB IV - PENGATURAN, PENGAWASAN, PEMELIHARAAN DAN PEREDARAN HEWAN PENULAR RABIES
Pasal 13
- ( 1 ) Setiap transaksi Hewan Penular Rabies dilakukan di tempat transaksi.
- (2) Tempat transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , mencakup:
- a. Tempat transaksi umum; dan
- b. Tempat transaksi khusus.
- (3) Tempat transaksi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara.
- (4) Tempat transaksi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat disediakan oleh perseorangan, dan badan hukum.
- (5) Setiap penyediaan tempat transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib memiliki izin.
BAB IV - PENGATURAN, PENGAWASAN, PEMELIHARAAN DAN PEREDARAN HEWAN PENULAR RABIES
Pasal 14
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peredaran Hewan Penular Rabies sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 1 1 dan Pasal 12 diatur dengan Peraturan Bupati.
BABV
PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN PENANGULANGAN RABIES
BAB IV - PENGATURAN, PENGAWASAN, PEMELIHARAAN DAN PEREDARAN HEWAN PENULAR RABIES
Pasal 15
- ( l) Bupati melaksanakan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanggulangan penyakit rabies.
- (2) Pemantauan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan oleh Tim.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Pemantauan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) berkoordinasi dengan Camat/Lurah/Hukum Tua.
- I · · \ ! \_ ; I
- r · · \ �-.
- ; f " .. . . . 1 · , ., r · \ ··s� · ,. , .. . . . ,. : ' · " . . . �·:.: .. ·(� � · � . ' j .. · · ·. i: ?i 4
- . ' ,·Io,,. ' 1, ,. ' ' . � ; , , . · · t . . . . ·.· I · ; . , : f · ! · · ' , .. · . . . · ! , , · . , . !
- . . \ � '
·:: V:, - : , .C.: r.r . . lf.lf/1:: ..
- , t : · \ I · '
•
BABVI
PENETAPAN DAN PENCABUTAN KEMBALI STATUS DAERAH WABAH
BAB IV - PENGATURAN, PENGAWASAN, PEMELIHARAAN DAN PEREDARAN HEWAN PENULAR RABIES
Pasal 16
- ( 1 ) Bupati menetapkan dan mencabut kembali status daerah wabah.
- (2) Kriteria penetapan daerah wabah sebagairnana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
- a. Adanya kasus rabies secara klinis dan epidemiologis;
- b. Adanya bukti diagnostik penyakit rabies secara laboratorium.
- (3) Kriteria pencabutan kembali status daerah wabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
- a. Kasus rabies sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a secara klinis dan epidemiologis sudah tidak ada;
- b. Hasil diagnostik laboratorium adalah negatif virus rabdovirid.ae;
- c. Tenggang waktu pencabutan kembali status daerah wabah sesuai · dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BABVII PERAN SERTA MASYARAKAT
BAB IV - PENGATURAN, PENGAWASAN, PEMELIHARAAN DAN PEREDARAN HEWAN PENULAR RABIES
Pasal 17
- ( 1) Masyarakat berperan serta dalam kegiatan penanggulangan penyakit rabies.
- (2) Peran serta masyarakat dalam rabies sebagaimana dimaksud mencakup: penanggulangan pada ayat ( 1 ) ,
- a. Pemeliharaan Hewan Penular Rabies secara baik;
- b. Mengikuti program vaksinasi;
- c. Pembatasan kepemilikan Hewan Penular Rabies;
- d. Melaporkan korban gigitan Hewan Penular Rabies;
- e. Melaporkan dan menangkap Hewan Penular Rabies yang mengigit untuk di isolasi;
- f. Mengikuti penyuluhan.
- (3) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
.
- #
- . ' · · : · 1, � · I o
- .s. : i.:Lr
- ' I ' . .
- ! U &gt;}I: !J.,!;,f,J i i · �;,!I:.\_'-1 · 1 1 : ·1�(j .. .. · '
! t r. ... . ·t,..·) . ... J · I ,; . .rt�.
- I ' · . . I , :,;, I:, · . .. · ...
- . ! : ;J: �·.J . � � :.: : : ��:; r: .. ;; - �
- r:,J'N·,I·! . . . . · i �, ·.··, ! "' · · .;. �,;,:,, ,··( ·t � ·.. �:"::.r .. e r . 1 �, · · l .. , · � , .J , . 1 22
- 'a9M
- i f : . .
'
.
huruf f dapat dilakukan oleh segenap elemen masyarakat setelah berkoordinasi dengan Dinas Pertanian dan Petemakan Kabupaten Minahasa Tenggara.
BABVlll
SANKSI
BAB IV - PENGATURAN, PENGAWASAN, PEMELIHARAAN DAN PEREDARAN HEWAN PENULAR RABIES
Pasal 18
- ( 1 ) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat { 1) dapat berupa:
- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara kegiatan;
- c. penutupan lokasi;
- d. pencabutan izin;
- e. pembatalan izin;
- f. denda administratif.
- (3) Sanksi langsung :
- a. Hewan dieliminasi oleh petugas dari Dinas Pertanian dan Petemakan dengan bantuan Kepolisian dan bantuan Satuan Polisi Pamong Praja;
- b. Pemilik Hewan Penular Rabies yang menggigit manusia harus menanggung seluruh biaya pengobatan korban.
KETENTUAN PENYIDIKAN
BAB IX - KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 19
- { 1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat { 1} berwenang untuk:
· . i f,-�·! .· , · ; .: · . ·:t ;.1� :, ··st ···,"··s 1 1 � t . · , 94 · · , , 1 8
- r · ( I �
- ··1 . . . 11', · · , · · · · : · ·,·,;.:,· · ,· · l · . · . · . · · , . · : .· ;.;. \_\_ · · . · ; � : ; · 1 · · · 1 · · � · ·r!"'.:.·,· · , � t · · · a · · � . , · = 1 , ; , ... if···· i � · · ! ... ;r -;r � � · · · · · · · , , , ... -::-�'�- · · ·· · · \. J · &gt; . · . · · , , ·· o1 . .. , . .. f 4 1 . , ·· ,. ... · · ... t
- .. . ' , . �\"· "'"-t . : · · · ,, .. ,�.11?,
- : . · ! t ; , · t ·..:· 1. t:'1.""' · · · · · · ·'··. r ,,. · · :
- , \
- . . .
{526*
- I ; : · . , fr.·,·1,·.,, ·,·1,,,·: . · l,,!'l.l.1·.:.J:.�.·, '·'!)I'! 1 , , , 1 r · h : , . , , ffF·',"J·(:J ,.,, ·. , , · · 1r.:·,,,(: 1",·,,"t,.· ... :·, ..\_ , f .-" f.,,.,:,it., , · , !, , , , . , · , · I , 4 I ,. ., I , � .; , ., . l l ) , .. , . . J ../ , -t ,� ·· J ! · I � f ,I , 1 ( , . : ·· I . f''l:/ J'tt.'·,G ) � :,,:J· I
- ' . . ,
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertarna pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penyitaan benda atau surat;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- '(3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (l} memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyerahkan basil penyidikan tersebut kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
KETENTUAN PIDANA
BAB X - KETENTUAN PIDANA
Pasal 20
- ( 1 ) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 7, Pasal 8 ayat (2) , Pasal 9, Pasal 10, Pasal 1 1 , Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (5), diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- �cr.s,,1��5c i.,.Hb r : ; : 1J i H : � ; 1 :.: ' 1 J J : , t f : msroqsl P.IT.-:·,rr':Jm .1:,; . f : 0 r; J . i q ;,lr:fr·rii.J ,;,[n1·d)1 : :· : · � J n &lt;J J
- i b u ri .!,l.S� 13)11.r·i nrr,1.,r·t·:1 ; ; i ; : : h , : : 1 . - u ··.JJ:-1.Bbm .r;
- ··! r·,, ,.£... ! ' .. . . . , J. . " , -· . . .:,J(: · , � · · -J i 1 : ; '.r· n······· · 1 1 ' 1 J ! � " j r.:: ., ··. :·11·)1· l r rr t · · . · . . . . . , .1. J l · ' .. , ...r e ; � , . r,,. i s l J.. , c-..
- or-:,:,1n",· 1·&gt; -�,, ·. , .· - · · · ·r1 ,. . , . 1 1··,.s"t-:.lihr·.\_. ! i r l c · 1 1 &gt; c " 1 · , ,... . , a''�" , v .. t-. J ..., , , 1. , 1 , , ... t . , · . 1::,1 - · · ;.)c,l - · · ·
- s�;,�i·1�qiL rrcb ·mg; "Jhib }iIJF:u ;�m:,n !ig2w.;:-n�,m ;it!.ii 1;�; 1; r.::t,s ldf ns- � 1 i.r-;:�! ·., he ·,
- 9
- )r:f)iJ i 1 r .; h ' ' · i rr r J · -, a.,.. l .,l 1 fsb: Lusrf
- fr o·.! nbr ·ln - ) ' ' I UJ. &gt; ,\_,�� · · J .i . f f id l ; .'If : �m �gr'..sJ1�Kf i h nsq Rh
- buaxernib 1:;m · .ntisg1-: 1 h.k: !iqc� h:,;,pVI i.s11.sgsq ,./ibi'cn�·i (E,f nr;,Hhi·crr5q li'{nislm11ih r1mlurlc.;Jh�dm�n, ( I ) Jg·'(s i;bt.�(; Li) :q':&gt;··I 1JJci'.'&gt;Wt!1j nmlibi'{rt�.,q Il?.!:d .,mtd;n�'{n�m nub �:·1,,;�5� W;i,· iJ, ,f'J::&gt;)I ,ti hi'{1 i �q i uiPh .n rm it(' !J 1 1 f! :IIJJ1�)q . n;ar,r:Alnl :J :U: rq��
X S'.AS
- )H''t, [ l f·,�i:;CJ 1 1 l 1f;:·j,.1'·i ,() f lJ.;'.":-�C"f ,Q (J..:�.!DG · 1 $.: } 1ff�H 8 r'. 1 , ;g n i J i : r :; : w11:,biq rrrr;·,·rnib , ! ;.: ' H;··c� [. 1 1 Br.?.:S usb { l J .As·{acd gn:'.r:;q .s f , r. · · h 1 1 .r; '. J -; r.slud {rr:err:J) &lt;J 1: ; mGi grrileq . ( r f oiqJ '.1 RJUL r.ul.rq srrtil] r· no.ouo.oa .qr:
- (.� l tr.·&lt;u chnq bu.::&gt;l.smil, i:;nsmin�Bd�a . i nnbiq )fsbniT (S:)
KETENTUAN PENUTUP
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mcngctahuinya, memerintahkan Pengundangan Rancangan Peraturan Daerah in i dengan penempatannya dalam Lcmbaran Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara.

Penetapan: Ditetapkan di Ratahan . fe"V'" Pada langgaJ 19 2016 A

Penandatangan: BUPATI MINAHASA TENGGARA,f --=====J �--� JAMES SUMENDAP

Penetapan: Diundangkan di Ratahan Pada tanggaJ "- 0 \&lt;.bnx&gt;n

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPAT�AHASA TENGGARA, 2016 FARRY FREYKE LIWE LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN 2016 NOMOR 9'i NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA PROVINS! SULAWESI UTARA l'l/201 (,)
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA NOMOR � TAHUN 2016 TENTANG
## PENANGGULANGAN HEWAN BERESIKO RABIES
## A.Umum
Rabies atau penyakit anjing gila adalah penyakit menular oleh infeksi virus akut yang menyerang Sistem Saraf Pusat (SSP) manusia dan mamalia dengan mortalitas 100%. Penyebabnya adalah virus rabdoviridae yang termasuk genus lysa virus, family Rhabdouiridae. Sumber penularan penyakit rabies adalah temak anjing, kucing dan kera.
Kabupaten Minahasa Tenggara dengan Populasi ternak anjing yang besar dimana Tahun 2015 berkisar 15.812 ekor menyebabkan setiap tahun terjadi kasus rabies lebih khusus Tahun 2013 terjadi Kejadian Luar Biasa dimana 7 orang meninggal dunia karena penyakit Rabies, hal inilah yang sangat meresahkan dan merupakan duka masyarakat yang menjadi korban gigitan Hewan Penular Rabies karena menyebabkan kematian pada manusia dan pada umumnya Hewan Penular Rabies yang di pelihara tidak diikat/ dirantai.
Untuk melindungi dan menjaga ketentraman masyarakat perlu adanya Pengaturan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara serta Koordinasi oleh instansi yang terkait.
## B.PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
Angka 1 Cukup Jelas Angka2 Cukup Jelas Angka3 Cukup Jelas Angka4 Cukup Jelas Angka 5 Cukup Jelas Angka6 Cukup Jelas Angka 7 .. . ; .·. .. · . . . . . · .. . . , ... · . . . .,. . : · ;-:: .. t : j · · · · · · · . / ' � ! · , · , · I : , . ' · ' ., : · ? . : � : · / · . . . . . � . . 1 · ' . ... · · . , · . · · .· � ··. l �: . ; .· · .. · · " " , ..:� 't9 : · � o I · · � . . , . , . . . . . ' . . : . ,:.: . . . . · · · · :',I,,\_;· · , ; · . .:r;L:.:·. ,·�'-'.:,.,· .. · \_ · - .. . . . .. · ,. . r -� .. . . . t: -: . i : \_..,.. ·., ; = : .. . ... � . . ... ; . . ,j, . · . , , ' \_ . : , . - · , , ; / - : + , " : .· ! \ ' . ; I - ; · , .. �' , .. ,. . � . . . : � ,.;'.; .f·: · ; ;:.··· ·:· . · \'.·i � · . ;-:;·· �-.� i . : � 1·. : · , , · � , 1 : , � ; , · � · ; .. : t ; · ,.. ; , :.,. . , , fHP.':\;·t ; : , ' . . . . . , ... : · � 1 I ': e , : · · · . . . . . . . . .: ;:.i \(; ··.·, .:··· Ii\_: ··i,� !'"/ . · t f J .' ;, � ' · t f '; I }:;.··�··, . . ··: 1 i : 1 · 1 ·' - : ···! . :, .. . . . .. , .. . ,·.·-·.,.·.,= · .. . � ,; . · .. \ . · . · . i � - .. · . . · : . . . ; ··.,; - . ·' ' . . . . � ... . \_ . .. . . r-, , · . , . . -� . . . . . ·, . · · � : t' -� . . · · "' · . ... . � � Cukup Jelas Angka8 CukupJelas Angka 9 CukupJelas Angka 10 Cukup Jelas Angka 1 1 CukupJelas Angka 12 CukupJelas Angka 13 Cukup Jelas Angka 14 Cukup Jelas Angka 15 CukupJelas Angka 16 CukupJelas Angka 17 Cukup Jelas Angka 18 Cukup Jelas Angka 19 CukupJelas Angka 20 CukupJelas Angka 21 CukupJelas Angka 22 Cukup Jelas Angka23 Cukup Jelas Angka24 Cukup Jelas Angka 25 Cukup Jelas y ; • 1' : J. :�· ' \ : : •r I \' · , · . ·. f • : �,:' ... , : .. I i t · Jl,i , ! ! I � l &lt; ' ' ( ' ! ""' ' (' , . :: ,. l ·�: • ' • "" • , "" • • -1 , . • , t . .. I .. \ . J '.• t ; ·�}�.·.:I. . . . - . ,:, . , I ,\_. . \_ \_ . j . · ' , , , . 1 • 'C".J·,, . ., . .-1 ;;,r,,;',•t .. • -. • "'"' • . , "' '.- • ,; �: ,· « : � , J • • , :.1, �1::;·.!!.J:�J . ::. fOl�!tl\ · ' : I.1 •'('. ).f., ·. , .. . • I I : : ,··, •l ( 1 '}. I• . , , • i . • • , .!\, • • , , , . 1 , • ' , . ,,� ,.)J . . ) t,,\_. . . . . I , • . J..- ,., q ; . . . • . \_ . . , !. ;, - , ) . .. I I ' · • , . • 1 � · .. . :t • !.'·' .-.'tJ") Pj ,•�. • . . ·i , . . (p'.' .. . ... • . ' 1 ' 1 · J I -}!· J , . " ,, . . ·r.�· • . I f'· . ,1,• •, : I �- .,,.,,,!:I•-'\ ;�, . . .. . . ,,t\)t""' • s - i::. ,,.),t\_\�,, , . .. .,, .. , ... �, t / :. �:,iQ. •s f! • .,., . :, t : . . ## CukupJelas Angka27 Cukup Jelas Angka 28 CukupJelas Angka29 Cukupjelas Angka30 Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 2
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 3
Ayat 1