PERATURAN DAERAH KABUPATEN RI Nomor 6 Tahun 2010 tentang RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO
NOMOR 6 TAHUN 2010
TENTANG
RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BUNGO,
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pemberian pelayanan rumah potong secara baik kepada masyarakat, pemerintah menyediakan fasilitas jasa pelayanan Rumah Potong Hewan;
- b. bahwa fasilitas jasa pelayanan Rumah Potong Hewan yang diterima masyarakat, pembiayaannya dibebankan kepada masyarakat melalui retribusi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bungo Tebo Nomor 17 Tahun 1999 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Rumah Potong Hewan;
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5014);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2009 Nomor 5);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUNGO
dan
BUPATI BUNGO
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Bungo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bungo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo.
5. Dinas adalah satuan kerja perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi dibidang rumah potong hewan selaku pengelola retribusi.
6. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi, perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya.
7. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersil karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sector swasta.
8. Retribusi Rumah Potong Hewan yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong, yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
9. Wajib Retribusi adalah orang atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran.
10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
11. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
12. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
13. Pemeriksaan adalah serangkaian untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah ## BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pemeriksaan kesehatan hewan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
- (1) Objek retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan yang meliputi :
- a) penyewaan kandang (karantina);
- b) pemeriksaan kesehatan hewan;
- c) pemakaian tempat pemotongan;
- d) pemakaian tempat pelayuan daging;
- e) pelayanan pengangkutan daging dari rumah potong.
- (2) Tidak termasuk objek retribusi adalah pemeriksaan daging dari daerah lain dan daging impor dan pelayanan rumah potong yang dikelola oleh perusahaan daerah dan pihak swasta.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas rumah potong hewan ternak.
GOLONGAN RETRIBUSI
BAB III - GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5
Retribusi Rumah Potong Hewan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNA JASA
BAB IV - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNA JASA
Pasal 6
Tingkat Pengguna jasa diukur ## BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
BAB IV - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNA JASA
Pasal 7
Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
BAB VI - STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 8
- (1) Struktur tarif digolongkan ## BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN
BAB VI - STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 9
Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak diberikan.
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
BAB VIII - MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 10
Masa Retribusi untuk pemakaian kandang dan atau pelayuan daging adalah jangka waktu yang lamanya 1 ( satu ) hari atau ditetapkan lain oleh Kepala Daerah.
BAB VIII - MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 11
Saat Retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
SURAT PENDAFTARAN
BAB IX - SURAT PENDAFTARAN
Pasal 12
- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi wajib mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Bentuk, isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati;
PENETAPAN RETRIBUSI
BAB X - PENETAPAN RETRIBUSI
Pasal 13
- (1) ## BAB XI
TATA CARA PEMUNGUTAN
BAB X - PENETAPAN RETRIBUSI
Pasal 14
- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
TATA CARA PEMBAYARAN
BAB XII - TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 15
- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbirkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, dan STRD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.
TATA CARA PENAGIHAN
BAB XIII - TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 16
- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
KEBERATAN
BAB XIV - KEBERATAN
Pasal 17
- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang persamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan -alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.
BAB XIV - KEBERATAN
Pasal 18
- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
BAB XV - PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 19
- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 ( satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.
BAB XV - PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 20
- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:
- a. nama dan alamat Wajib Retribusi;
- b. masa retribusi;
- c. besarnya kelebihan pembayaran;
- d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.
BAB XV - PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 21
- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat(4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
BAB XVI - PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 22
- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan antara lain kepada Wajib Retribusi dalam rangka hajatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.
KADALUARSA PENAGIHAN
BAB XVII - KADALUARSA PENAGIHAN
Pasal 23
- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
- a. ditertibkan Surat teguran; atau
- b. ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
PENYIDIKAN
BAB XVIII - PENYIDIKAN
Pasal 24
- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi, sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Hukum Acara Pidana yang berlaku;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan;
- k. melakukan tindak lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
SANKSI ADMINISTRASI
BAB XIX - SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 25
Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
KETENTUAN PIDANA
BAB XX - KETENTUAN PIDANA
Pasal 26
- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terhutang.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Muara Bungo pada tanggal 27 Mei 2010

Penandatangan: ## SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO

Verifikasi: ttd. ## KHAIDIR SALEH LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2010 NOMOR 6 ## BAB XXI ## KETENTUAN PENUTUP ## Pasal 27 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 1999 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bungo Tebo Tahun 1999 Nomor 17) dan ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. ## Pasal 28

Penandatangan: Ketentuan lebih lanjut pelaksanaan Peraturan daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati. ## Pasal 29 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bungo.

Penetapan: Ditetapkan di Muara Bungo. pada tanggal 27 Mei 2010.

Penandatangan: BUPATI BUNGO, ttd. H. ZULFIKAR ACHMAD