PERATURAN BUPATI SITUBONDO Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Umum dan Pedoman Kerja Bagi Aparat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan clan Belanja Oaerah (APBD) Kabupaten Situbondo Tahun 2012 sebagaimana telah diubah beberapa kali. terakhir dengan Peraturan Bupati. Situbondo Nomor 28 Tahun 2012, dipandang perlu (berlaku 11 Maret 2000)
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan Bupati. Situbondo Nomor 36 Tahun 2011 tentang Petunjuk Umum dan Pedoman Kerja Bagi Aparat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan clan Belanja Oaerah (APBD) Kabupaten Situbondo Tahun 2012 sebagaimana telah diubah beberapa kali. terakhir dengan Peraturan Bupati. Situbondo Nomor 28 Tahun 2012, dipandang perlu menetapkan Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 36 Tahun 2011 tentang Petunju.k Umum dan Pedoman Kerja Bagi Aparat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Situbondo Tahwi 2012 dengan Peraturan Bupati.
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok› pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569};
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang› Undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor I 04, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik: Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terak:hir dengan Undang› Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tent.ang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Repubfilc Indonesia Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4513);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

,,,,...,.

4

20. Pera.tu.ran Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran ~ Republik Indonesia Nomor 4693);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272};
27. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 20 IO tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Oalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pernbahan Kedua atas Peraturan Menteri Dal.am Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuanwm Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Bm-ang Milik Daerah;
30. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Norn.or 45 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Gedung Negara;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
32. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.02/2010 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2011;
33. Surat Edaran Bersama Menteri BAPPENAS dan Menteri Keuangan Nomor 120.3/D.11/03/2000.SE.38/ A/2000;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 1 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2009;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Situbondo {Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 2);
36. Peratu.ran Daerah Kabupaten Situ.bondo Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 13);
37. Peratu.ran Bupati Situbondo Nomor 36 Tahun 2011 tentang Petunjuk Umum dan Pedoman Kerja bagi Aparat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Situbondo Tahun 2012 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Situ.bondo Nomor 28 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 36 Tahun 2011 tentang Petunjuk Umum dan Pedoman Kerja bagi Aparat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Situbondo Tahun 2012;
38. Pera.turan Bupati Situbondo Nomor 51 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksnaan, Penata Usahaan, Petanggung Jawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah, Bantuan Sosial. Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga clan Pengeluaran Pembiayaan Tahun.

lllenetaplran

## MEMUTUSKAN :

- PERATURAN BUPATI TElfTAJIG PERUBAHAl'f KETIGA ATAS PERATURAII BUPATI SITUBON1&gt;0 IIOIIOR 36 TAIIUII 2011 TENT.AKG PETUNJUK UIIUII DAB PEDOIIAII KERJA BAGI APARAT DI URGKUIIGAN PEMERIRTAH KABUPATEN SITUBOtmO DA.LAM. PELAKSAlfAAN ANGGARAN PERDAPATAB DAN BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN SITUBOIIDO TAIIUlf 2012.

## Paaall

Beberapa ketentuan yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati Situbondo Nomor 36 Tahun 2011 tentang Petunjuk Umum dan Pedoman Kerja Bagi Aparat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo Dalam Pelaksanaan APBD Kabupaten Situbondo Tahun 2012 diubah sebagai berikut :

- I. Ketentuan yang tercantum dalam penjelasan Bab IX Pengadaan Barang/Jasa Huruf A Maksud dan Tujuan diubah sehingga bunyi keseluruhan Bab IX Pengadaan Barang/Jasa Huruf A Maksud dan Tujuan adalah sehagai berikut :
- A. Maksud dan Tujuan.

Memberikan pedoman pelaksanaan teknis administratif yang lebih jelas dalam proses pengadaan barang/ jasa pemerintah bagi para perencana, pelak.sana, pengawas untuk lebih efisien, terbuka dan kompetitif bagi ketersediaan barang/jasa yang terjangkau dan berkualitas, sehingga ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tent.ang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah terlaksana dengan sebaik-baiknya.

Terhadap hal yang belum diatur dalam Buku Pedoman Kerja ini tetap mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah serta Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 7 Tahun 2011 tentang Standar Pedoman Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi.

,,,,,-...,

- II. Ketentuan Bab IX Pengadaan Barang/Jasa Huruf E. Para Pihak Dalam Pengadaan Barang/Jasa diubah sehingga keseluruhan Bab IX Pengadaan Barang/ Jasa Huruf E. Para Pihak Dalam Pengadaan Barang/Jasa, berbunyi sebagai berikut :

## E. Para Pihak Dalam Pengadaan Barang/ Jasa

1. Organisasi Pengadaan Barang/ Jasa untuk Pengadaan melalui Penyedia Barang/ Jasa terdiri atas:
- a. PA/KPA;
- b. PPK;
- c. ULP/Pejabat Pengadaan; dan
- d. Panitia / Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
2. Organisasi Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan melalui Swakelola terdiri atas:
- a. PA/KPA;
- b. PPK;
- c. ULP/Pejabat Pengadaan; dan
- d. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
3. Pengangkatan dan pemberhentian Pejabat sebagaimana tersebut pada poin 1 dan 2 tidak terikat tahun anggaran.
4. PPK dapat dibantu oleh tim pendukung yang diperlukan untuk pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa.
5. Perangkat organisasi ULP ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- III. Ketentuan Bab IX Pengadaan Barang/Jasa tentang Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa/Pejabat Pengadaan diubah sehingga keseluruhan Bab IX Pengadaan Barang/ Jasa tentang Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa/Pejabat Pengadaan berbunyi sebagai berikut:
1. Pemerintah Daerah diwajibkan mempunyai ULP yang dapat memberikan pelayanan/ pembinaan dibidang Pengadaan Barang/ Jasa.
2. ULP dibentuk oleh Kepala Daerah.
3. Pemilihan Penyedia Barang/ Jasa dalarn ULP dilalrukan oleh Kelompok Kerja.
4. Keanggotaan ULP wajib ditetapkan untuk:
- a. Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa lainnya dengan nilai diatas Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- b. Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

I"'..

5. Anggota Kelompok Kerja berjumlah gasal beranggotakan paling kurang 3 {tiga) orang dan dapat ditambah sesuai dengan kompleksitas pekerjaan.
6. Kelompok Kerja dapat dibantu oleh tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (aanwijzer).
7. Paket Pengadaan Ba rang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bemilai paling tinggi Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dapat dilaksanakan oleh Kelompok Kerja ULP atau Pejabat Pengadaan.
8. Paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp.50.000.000,00 (lirna puluh juta rupiah) dapat dilaksanakan oleh Kelompok Kerja ULP atau Pejabat Pengadaan.
9. Pengadaan Langsung dilaksanakan oleh 1 ( satu) orang Pejabat Pengadaan.
6. IV.Ketentuan penjelasan Bab IX Pengadaan Barang/Jasa tentang Tugas Pokok dan Kewenangan ULP/Pejabat Pengadaan diubah sehingga keseluruhan Bab IX Pengadaan Barang/ Jasa tentang Tugas Pokok dan Kewenangan ULP / Pejabat Pengadaan berbunyi sebagai berikut:
- a. menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/ Jasa;
- b. menetapkan Dokumen Pengadaan;
- c. menetapkan besaran nominal Jarninan Penawaran;
- d. mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website masing-masing dan papan pengurnuman resmi untuk masyarak:at serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;
- e. menilai kualifikasi Penyedia Barang/ Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
- f. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
- g. khusus untuk Kelompok Kerja ULP:
- 1) menjawab sanggahan;
- 2) menetapkan Penyedia Barang/ Jasa untuk:
- a) Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya yang bemilai paling tinggi Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau

- b) Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- 3) menyampaikan basil Pemilihan dan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/ Jasa kepada PPK;
- 4) menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/ Jasa;
- 5) membuat laporan mengenai proses pengadaan kepada Kepala ULP.
- h. Khusus Pejabat Pengadaan:
- 1) menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk:
- a) Penunjukan Langsung atau Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan/ atau
- b) Penunjukan Langsung atau Pengadaan La.ngsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 2) menyampaikan hasil pemilihan dan salinan dokumen pemilihan Penyedia Barang/ Jasa kepada PPK;
- 3) menyerahkan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PA/KPA;
- 4) membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada PA/KPA.
- i. memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA.
- V. Ketentuan penjelasan Bab IX Pengadaan Barang/Jasa tentang Huruf F.Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Nomor 4 Tanda Bukti Perjanjian diubah sehingga keseluruhan Bab IX Pengadaan Barang/ Jasa tentang Huruf F.Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Nomor 4 Tanda Bukti Perjanjian, berbunyi sebagai berikut :
4. Tanda bukti perjanjian terdiri dari :
- a. Bukti Pembelian.
16. Digunakan untuk pengadaan barang/jasa yang nilainya sampai dengan Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- b. Kuitansi.
18. Digunakan untuk pengadaan barang/jasa yang nilainya sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

## c. Surat Perintah Kerja.

Digunakan untuk pengadaan barang/ pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai sampai dengan Rp. 200.000.000,00 {dua ratus juta rupiah) dan untuk: jasa konsultansi dengan nilai sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

## d. Surat Perjanjian.

Digunakan untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai diatas Rp. 200.000.000,00 {dua ratus juta rupiah) dan untuk jasa konsultansi dengan nilai diatas Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati m1 dengan penempatannya dalam. Serita Daerah Kabupaten Situbondo



HADI WIJO:NO

DERITA DAERAH KABUPATEN SITUBORDO TAIIUII 2012 ROIIOR 3$'"