PERATURAN BUPATI TRENGGALEK Nomor 50 Tahun 2015 tentang PEDOMAN UMUM PENYUSUNAN TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEDOMO KABUPATEN TRENGGALEK (berlaku 2 Oktober 2015)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa pelayanan di Badan Layanan yang memadai melalui pengaturan pola tarif;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, Bupati sesuai dengan kewenangannya mengatur pedoman umum penyusunan tarif layanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Penyusunan Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo Kabupaten Trenggalek;
Mengingat : 1.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9)
PARAF KOORDINASI
DIREKTUR RSUD dr. SOEDOMO
dr. SAERONI, M.M.R.S.
KEPALA BAGIAN HUKUM
ANIK SUWARNI, S.H..M.Si.
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
PARAF KOORDINASI
DIREKTUR RSUD dr. SOEDOMO
dr. SAERONI, M.M.R.S.
KEPALA BAGIAN HUKUM
ANIK SUWARNI, S.H..M.Si.
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara RI Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tenang Pedoman Teknis Pengengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pola Tarif Badan Layanan Umum Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan Pemerintah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 1 Seri D) sebagaimana
PARAF KOORDINASI
DIREKTUR RSUD dr. SOEDOMO
dr. SAERONI, M.M.R.S.
KEPALA BAGIAN HUKUM
ANIK SUWARNI, S.H..M.Si.
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 Nomor 5 Seri E);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM PENYUSUNAN TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEDOMO KABUPATEN TRENGGALEK.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo, yang selanjutnya disingkat RSUD dr. Soedomo adalah Rumah Sakit milik Pemerintah Kabupaten Trenggalek ## BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 2
- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi BLUD RSUD dr Soedomo dalam menyusun besaran Tarif Layanan.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk:
- a. mewujudkan pola tarif yang berkeadilan, sistematis, terstruktur, transparan dan akuntabel;
- b. mewujudkan penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan yang bermutu dan peran serta masyarakat dalam pembiayaan Pelayanan Kesehatan di BLUD RSUD dr. Soedomo; dan
PARAF KOORDINASI
DIREKTUR RSUD dr. SOEDOMO
dr. SAERONI, M.M.R.S.
KEPALA BAGIAN HUKUM
ANIK SUWARNI, S.H..M.Si.
- c. terwujudnya kontinuitas dan pengembangan layanan, terjangkaunya daya beli masyarakat dan kompetisi yang sehat.
RUANG LINGKUP
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 3
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:
- a. kebijakan tarif;
- b. kegiatan yang dikenakan tarif;
- c. komponen tarif;
- d. pola perhitungan tarif; dan
- e. pengelolaan pendapatan BLUD RSUD dr. Soedomo.
KEBIJAKAN TARIF
BAB IV - KEBIJAKAN TARIF
Pasal 4
- (1) Semua kegiatan Pelayanan Kesehatan dan non Pelayanan Kesehatan di BLUD RSUD dr. Soedomo dikenakan Tarif Layanan.
- (2) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan seluruh biaya yang dibebankan kepada masyarakat atas penyelenggaraan kegiatan pelayanan di BLUD RSUD dr. Soedomo.
- (3) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan
BAB IV - KEBIJAKAN TARIF
Pasal 5
Dalam penyusunan Tarif Layanan di BLUD RSUD dr. Soedomo, perhitungan Jasa Sarana untuk:
- a. kelas III lebih kecil dari titik impas;
- b. kelas II sesuai titik impas ( break even point ); dan
- c. kelas selain huruf a dan huruf b lebih besar dari titik impas dengan besaran yang ditetapkan
BAB IV - KEBIJAKAN TARIF
Pasal 6
Tarif untuk golongan masyarakat yang pembayarannya dijamin oleh pihak penjamin, ditetapkan
BAB IV - KEBIJAKAN TARIF
Pasal 7
- (1) Kelas perawatan di BLUD RSUD dr. Soedomo terdiri atas kelas III (tiga) dan non kelas III (tiga).
- (2) Kelas perawatan non kelas III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kelas utama, kelas I (satu) dan kelas II (dua).
BAB IV - KEBIJAKAN TARIF
Pasal 8
Pemimpin BLUD RSUD dr. Soedomo mengusulkan Tarif Layanan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan menjadi Peraturan Bupati.
BAB IV - KEBIJAKAN TARIF
Pasal 9
Pemimpin BLUD RSUD dr. Soedomo berwenang membebaskan sebagian atau seluruh Tarif Layanan.
PARAF KOORDINASI
DIREKTUR RSUD dr. SOEDOMO
dr. SAERONI, M.M.R.S.
KEPALA BAGIAN HUKUM
ANIK SUWARNI, S.H..M.Si.
KEGIATAN YANG DIKENAKAN TARIF
Bagian Kesatu
Kegiatan Pelayanan Kesehatan
BAB V - KEGIATAN YANG DIKENAKAN TARIF
Pasal 10
- (1) Kegiatan Pelayanan Kesehatan yang dikenakan tarif dikelompokkan
BAB V - KEGIATAN YANG DIKENAKAN TARIF
Pasal 11
- (1) Jenis Pelayanan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) meliputi:
- a. pemeriksaan dan konsultasi;
PARAF KOORDINASI
DIREKTUR RSUD dr. SOEDOMO
dr. SAERONI, M.M.R.S.
KEPALA BAGIAN HUKUM
ANIK SUWARNI, S.H..M.Si.
- b. visite dan konsultasi;
- c. tindakan medik non operatif;
- d. tindakan medik operatif; dan
- e. persalinan.
- (2) Pemeriksaan dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pelayanan medis yang dilakukan di rawat jalan dan rawat darurat.
- (3) Visite dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pelayanan medis yang dilakukan di rawat inap dan rawat intensif.
- (4) Tindakan medik non operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan tindakan medis tanpa pembedahan yang meliputi:
- a. tindakan medik non operatif sederhana;
- b. tindakan medik non operatif kecil; dan
- c. tindakan medik non operatif sedang.
- (5) Tindakan medik operatif sebagaimana dimaksud pada ayat yang
- (1) huruf d merupakan tindakan pembedahan menggunakan pembiusan yang meliputi:
- a. tindakan medik operatif kecil;
- b. tindakan medik operatif sedang;
- c. tindakan medik operatif besar; dan
- d. tindakan medik operatif khusus.
- (6) Jenis Pelayanan persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari persalinan normal atau persalinan dengan tindakan pervaginam dan pelayanan bayi baru lahir.
BAB V - KEGIATAN YANG DIKENAKAN TARIF
Pasal 12
- (1) Pelayanan penunjang medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) merupakan pelayanan untuk penunjang pelayanan medis.
- (2) Jenis Pelayanan penunjang medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
PARAF KOORDINASI
DIREKTUR RSUD dr. SOEDOMO
dr. SAERONI, M.M.R.S.
KEPALA BAGIAN HUKUM
ANIK SUWARNI, S.H..M.Si.
- a. pelayanan laboratorium;
- b. pelayanan radiodiagnostik;
- c. pelayanan diagnostik elektromedis;
- d. pelayanan diagnostik khusus;
- e. pelayanan rehabilitasi medis;
- f. pelayanan darah;
- g. pelayanan farmasi;
- h. pelayanan gizi;
- i. pelayanan laundry dan sterilisasi;
- j. pemulasaraan jenazah; dan
- k. pelayanan penunjang medis lainnya.
BAB V - KEGIATAN YANG DIKENAKAN TARIF
Pasal 13
- (1) Pelayanan laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a terdiri atas:
- a. pemeriksaan patologi klinik;
- b. pemeriksaan patologi anatomi; dan
- c. pemeriksaan mikrobiologi klinik.
- (2) Pelayanan rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf e terdiri atas:
- a. pelayanan rehabilitasi medis;
- b. pelayanan rehabilitasi psikososial; dan
- c. pelayanan ortotik/prostetik.
- (3) Pelayanan farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf g terdiri atas:
- a. pelayanan farmasi klinis; dan
- b. pelayanan farmasi non klinis.
- (4) Jenis pemulasaraan jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf j terdiri atas:
- a. pemulasaraan jenazah;
- b. penguburan jenazah; dan
- c. penyimpanan jenazah lebih dari 8 jam.
PARAF KOORDINASI
DIREKTUR RSUD dr. SOEDOMO
dr. SAERONI, M.M.R.S.
KEPALA BAGIAN HUKUM
ANIK SUWARNI, S.H..M.Si.
Bagian Kedua
Kegiatan Non Pelayanan Kesehatan
BAB V - KEGIATAN YANG DIKENAKAN TARIF
Pasal 14
- (1) Kegiatan non Pelayanan Kesehatan yang dikenakan tarif terdiri atas kegiatan:
- a. pelayanan sampah medis dan limbah cair;
- b. pelayanan rekam medis;
- c. pelayanan medico legal ;
- d. pelayanan pendidikan dan pelatihan;
- e. pelayanan penelitian; dan
- f. pelayanan lainnya.
- (2) Pelayanan sampah medis dan limbah cair sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengelolaan sampah/limbah padat infeksius, barang kadaluwarsa, kemasan bekas, botol infus, limbah medis cair dan limbah laboratorium.
- (3) Kegiatan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi magang, orientasi, studi banding, praktek lapangan, dan kegiatan pendidikan dan pelatihan lain.
- (4) Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penelitian kesehatan dan penelitian non kesehatan.
- (5) Kegiatan penunjang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain kegiatan sewa lahan/ruang, parkir, kantin, dan kerjasama operasional.
- (6) Jenis kegiatan non Pelayanan Kesehatan selain yang ditetapkan pada ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan BLUD RSUD dr. Soedomo.
PARAF KOORDINASI
DIREKTUR RSUD dr. SOEDOMO
dr. SAERONI, M.M.R.S.
KEPALA BAGIAN HUKUM
ANIK SUWARNI, S.H..M.Si.
KOMPONEN TARIF
BAB VI - KOMPONEN TARIF
Pasal 15
- (1) Tarif kegiatan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 meliputi komponen Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan.
- (2) Komponen Jasa Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan imbalan yang diterima oleh BLUD RSUD dr. Soedomo atas pemakaian akomodasi, bahan non medis, obat-obatan, bahan/alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka pelayanan medis dan pelayanan penunjang medis dengan memperhitungkan biaya investasi, yang proporsinya ditetapkan dalam keputusan Direktur.
- (3) Komponen Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka pelayanan medis, pelayanan penunjang medis dan/atau pelayanan lainnya, yang proporsinya ditetapkan dalam keputusan Direktur.
- (4) Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas jasa medis, jasa keperawatan, jasa tenaga kesehatan lain, dan jasa tenaga lainnya.
- (5) Jasa medis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi jasa seluruh tenaga medis yang melakukan pelayanan medis.
BAB VI - KOMPONEN TARIF
Pasal 16
Tarif kegiatan non Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 meliputi komponen Jasa Sarana dan/atau jasa lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
PARAF KOORDINASI
DIREKTUR RSUD dr. SOEDOMO
dr. SAERONI, M.M.R.S.
KEPALA BAGIAN HUKUM
ANIK SUWARNI, S.H..M.Si.
POLA PERHITUNGAN TARIF PELAYANAN
Bagian kesatu
Umum
BAB VII - POLA PERHITUNGAN TARIF PELAYANAN
Pasal 17
- (1) Pola tarif merupakan dasar perhitungan untuk menetapkan besaran Tarif Layanan BLUD RSUD dr. Soedomo.
- (2) Besaran Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung
BAB VII - POLA PERHITUNGAN TARIF PELAYANAN
Pasal 18
- (1) Pelayanan rawat jalan merupakan pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan Pelayanan Kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.
- (2) Tarif pelayanan rawat jalan meliputi:
- a. Jasa Sarana umum;
PARAF KOORDINASI
DIREKTUR RSUD dr. SOEDOMO
dr. SAERONI, M.M.R.S.
KEPALA BAGIAN HUKUM
ANIK SUWARNI, S.H..M.Si.
- b. Jasa Sarana tindakan medis;
- c. Jasa Sarana penunjang medis; dan
- d. Jasa Pelayanan medis dan penunjang medis.
- (3) Jasa Sarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diperhitungkan dari total biaya sarana umum dibagi jumlah kunjungan dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Jasa Sarana tindakan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diperhitungkan dari total biaya sarana tindakan medis dibagi jumlah tindakan medis d rawat jalan dalam 1 (satu) tahun.
- (5) Jasa Sarana penunjang medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diperhitungkan dari total biaya sarana pemeriksaan penunjang medis dibagi jumlah pemeriksaan penunjang medis dalam 1 (satu) tahun.
- (6) Jasa Pelayanan medis dan penunjang medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d ditetapkan oleh Direktur RSUD dr. Soedomo.
Bagian Ketiga
Rawat Inap
BAB VII - POLA PERHITUNGAN TARIF PELAYANAN
Pasal 19
- (1) Pelayanan rawat inap merupakan pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis, dan/atau Pelayanan Kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.
- (2) Pelayanan rawat inap terdiri dari:
- a. rawat siang hari ( day care )
- b. rawat sehari ( one day care )
- c. rawat intensive;
- d. perawatan di kamar operasi;
- e. perawatan di kamar bersalin; dan
- f. perawatan di kamar tindakan lainnya.
PARAF KOORDINASI
DIREKTUR RSUD dr. SOEDOMO
dr. SAERONI, M.M.R.S.
KEPALA BAGIAN HUKUM
ANIK SUWARNI, S.H..M.Si.
- (3) Rawat siang hari ( day care ) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan pelayanan berkesinambungan kepada pasien untuk pengobatan dan rehabilitasi atau pelayanan lainnya yang menempati tempat tidur 6 (enam) jam sampai dengan 12 (dua belas) jam.
- (4) Rawat sehari ( one day care ) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan pelayanan berkesinambungan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan/atau Pelayanan Kesehatan lainnya yang menempati tempat tidur lebih dari 12 (dua belas) jam sampai dengan 1 (satu) hari.
BAB VII - POLA PERHITUNGAN TARIF PELAYANAN
Pasal 20
- (1) Tarif Layanan rawat inap meliputi:
- a. Jasa Sarana akomodasi ruang perawatan;
- b. Jasa Sarana akomodasi rawat siang hari ( day care );
- c. Jasa Sarana akomodasi rawat sehari ( one day care);
- d. Jasa Sarana akomodasi rawat intensive ;
- e. Jasa Sarana akomodasi kamar operasi;
- f. Jasa Sarana akomodasi kamar bersalin;
- g. Jasa Sarana akomodasi kamar tindakan lainnya;
- h. Jasa Sarana tindakan medis;
- i. Jasa Sarana penunjang medis; dan
- j. Jasa Pelayanan medis dan penunjang medis.
- (2) Jasa Sarana akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g diperhitungkan dari total biaya masing-masing sarana akomodasi rawat inap dibagi jumlah hari rawat sesuai kelas perawatan dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Jasa Sarana tindakan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h diperhitungkan dari total biaya sarana tindakan medis rawat inap dibagi jumlah tindakan medis rawat inap dalam 1 (satu) tahun.
PARAF KOORDINASI
DIREKTUR RSUD dr. SOEDOMO
dr. SAERONI, M.M.R.S.
KEPALA BAGIAN HUKUM
ANIK SUWARNI, S.H..M.Si.
- (4) Jasa Sarana penunjang medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i sampai dengan huruf g diperhitungkan dari total biaya sarana penunjang medis dibagi jumlah pemeriksaan penunjang medis di rawat inap dalam 1 (satu) tahun.
- (5) Jasa Pelayanan medis dan penunjang medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j ditetapkan oleh Direktur.
BAB VII - POLA PERHITUNGAN TARIF PELAYANAN
Pasal 21
Hari rawat dihitung dari sejak tanggal pasien masuk sampai dengan tanggal pasien keluar.
Bagian Keempat
Rawat Darurat
BAB VII - POLA PERHITUNGAN TARIF PELAYANAN
Pasal 22
- (1) Pelayanan rawat darurat merupakan Pelayanan Kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah dan/atau menanggulangi resiko kematian dan/atau cacat.
- (2) Tarif pelayanan rawat darurat meliputi:
- a. Jasa Sarana umum;
- b. Jasa Sarana tindakan medis;
- c. Jasa Sarana penunjang medis; dan
- d. Jasa Pelayanan medis dan penunjang medis.
- (3) Jasa Sarana umum sebagaimana dimaksud ada ayat (2) huruf a diperhitungkan dari total biaya sarana umum dibagi jumlah kunjungan dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Jasa Sarana tindakan medis sebagaimana dimaksud ada ayat (2) huruf b diperhitungkan dari total biaya sarana tindakan dibagi jumlah tindakan medis dalam 1 (satu) tahun.
- (5) Jasa Sarana penunjang medis sebagaimana dimaksud ada ayat (2) huruf c diperhitungkan dari total biaya sarana
PARAF KOORDINASI
DIREKTUR RSUD dr. SOEDOMO
dr. SAERONI, M.M.R.S.
KEPALA BAGIAN HUKUM
ANIK SUWARNI, S.H..M.Si.
pemeriksaan penunjang medis dibagi jumlah pemeriksaan penunjang medis di rawat darurat dalam 1 (satu) tahun.
- (6) Jasa Pelayanan medis dan penunjang medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d ditetapkan oleh Direktur.
Bagian Kelima
Kegiatan Non Pelayanan
BAB VII - POLA PERHITUNGAN TARIF PELAYANAN
Pasal 23
- (1) Tarif pendidikan, pelatihan serta penelitian diperhitungkan dari total biaya pendidikan, pelatihan serta penelitian di bagi jumlah kegiatan pendidikan, pelatihan serta penelitian dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Tarif penunjang lainnya ditentukan oleh Direktur/Pemimpin BLUD RSUD dr. Soedomo sesuai peraturan perundang-undangan.
PENGELOLAAN PENDAPATAN RUMAH SAKIT
BAB VIII - PENGELOLAAN PENDAPATAN RUMAH SAKIT
Pasal 24
- (1) Pendapatan BLUD RSUD dr. Soedomo berasal dari usaha kegiatan pelayanan dan kegiatan non pelayanan.
- (2) Pendapatan usaha dari kegiatan pelayanan merupakan pendapatan yang diperoleh sebagai imbalan atas barang/jasa yang diberikan kepada masyarakat.
- (3) Pendapatan usaha dari kegiatan non pelayanan merupakan pendapatan yang berasal dari kegiatan pendidikan dan pelatihan, penelitian, hasil kerjasama operasional, sewa, jasa lembaga keuangan, dan kegiatan lainnya.
PARAF KOORDINASI
DIREKTUR RSUD dr. SOEDOMO
dr. SAERONI, M.M.R.S.
KEPALA BAGIAN HUKUM
ANIK SUWARNI, S.H..M.Si.
BAB VIII - PENGELOLAAN PENDAPATAN RUMAH SAKIT
Pasal 25
Tata cara pengelolaan seluruh pendapatan instansi BLUD Rumah Sakit meliputi pemungutan, pembukuan, penyetoran, penyaluran, penggunaan dan pelaporan, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VIII - PENGELOLAAN PENDAPATAN RUMAH SAKIT
Pasal 26
- (1) Pendapatan BLUD RSUD dr. Soedomo digunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran rumah sakit sesuai dengan Rencana Bisnis dan Anggaran yang terdiri atas pengeluaran untuk biaya pegawai, biaya operasional, dan biaya investasi.
- (2) Penggunaan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh pimpinan BLUD RSUD dr. Soedomo dengan proporsi sebagai berikut:
- a. biaya pegawai paling besar 44% (empat puluh empat persen); dan
- b. biaya operasional dan biaya investasi paling kecil 56% (lima puluh enam persen).
- (3) Biaya pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa komponen remunerasi yang berasal dari pendapatan BLUD yang meliputi gaji pegawai BLUD RSUD dr. Soedomo non pegawai negeri sipil, Jasa Pelayanan, insentif, lembur, honorarium, kesejahteraan, dan asuransi pegawai.
KETENTUAN PENUTUP
BAB IX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PARAF KOORDINASI
DIREKTUR RSUD dr. SOEDOMO
dr. SAERONI, M.M.R.S.
KEPALA BAGIAN HUKUM
ANIK SUWARNI, S.H..M.Si.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Penetapan: Ditetapkan di Trenggalek pada tanggal 2 Oktober 2015 BUPATI TRENGGALEK, TTD MULYADI WR

Penetapan: Diundangkan di Trenggalek pada tanggal 8 Oktober 2015

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK, TTD ALI MUSTOFA BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2015 NOMOR 50

Penandatangan: Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, ANIK SUWARNI Nip . 19650919 199602 2 001 PARAF KOORDINASI

Penandatangan: DIREKTUR RSUD dr. SOEDOMO dr. SAERONI, M.M.R.S.

Penandatangan: KEPALA BAGIAN HUKUM ANIK SUWARNI, S.H..M.Si.