PERATURAN BUPATI TUBAN TENTANG PERUBAHAN ATAS  TUBAN Nomor 38 Tahun 2014 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TUBAN NOMOR 38 TAHUN 2012 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEJABAT DAERAH, CAMAT DAN KEPALA KELURAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang a. bahwa sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Peraturan Gubemur Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 59 Tahun 2011 ten tang Pakaian Dinas Pegawai dan Pejabat di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
b. bahwa untuk mewujudkan kebanggaan bersama terhadap "BATIK" yang telah diakui sebagai warisan budaya dunia, dalam rangka meningkatkan kemampuan daya saing khususnya bagi usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi di Kabupaten Tuban serta menumbuh kembangkan produk batik lokal sebagai usaha meningkatkan penguatan ekonomi di daerah yang secara tidak langsung dapat memperluas lapangan pekerjaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan hurnf b di atas, perlu menyempurnakan Peraturan Bupati Toban Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Daerah, Camat dan Kepala Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toban dan menetapkannya kembali dalam suatu Peraturan Bupati;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
3. Mengingat 1. Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. 1Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 ten tang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
4. 10.Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
11. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 ten tang Jenis› jenis Pakaian Sipil sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009;
7. 13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2011;
8. 14.Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 59 Tahun 2011 tentang Pakaian Dinas Pegawai dan Pejabat di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 03 Tahun 2014;
9. 15.Peraturan Daerah Kabupaten Toban Nomor 02 Tahun 2008 tentang Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toban (Lembaran Daerah Kabupaten Toban Tahun 2008 Seri D Nomor 1);
Menetapkan
- 16.Peraturan Daerah Kabupaten Toban Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Toban sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Toban Nomor 15 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Toban Tahun 2011 Seri D Nomor 2);
- 1 7. Peraturan Daerah Kabupaten Toban Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Toban sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Toban Nomor 13 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Toban Tahun 2012 Seri D Nomor 9);
- 18.Peraturan Daerah Kabupaten Toban Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Toban (Lembaran Daerah Kabupaten Toban Tahun 2008 Seri D Nomor 4);
- 19.Peraturan Bupati Toban Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Daerah, Camat dan Kepala Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri E Nomor 29).
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TUBAN NOMOR 38 TAHUN 2012 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEJABAT DAERAH, CAMAT DAN KEPALA KELURAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN.
Paaall
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tuban Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Daerah, Camat dan Kepala Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri E Nomor 29) diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf a dihapus dan huruf c diubah serta ayat (3) setelah huruf d ditambah satu huruf yakni huruf e, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 2
- (1) Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
2. Toban terdiri atas:
3. a . Pakaian Dinas Harian disingkat PDH;
- b. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;
- c. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR;
- d. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL;
- e. Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL;
- f. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH Camat dan Lurah;dan
- g. Pakaian Dinas Upacara disingkat PDU Camat dan Lurah.
- (2) Pakaian Dinas Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf f terdiri dari:
- a. Dihapus;
- b. Pakaian Dinas Harian Warna Khaki; dan
- c. Pakaian Dinas Harian Batik atau Kain Batik Ciri Khas Toban.
- (3) Selain pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada waktu-waktu tertentu pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tu ban menggunakan pakaian dinas sebagai berikut :
- a. Pakaian Khas Jawa Timur disingkat PKJ;
- b. Pakaian Korpri;
- c. Pakaian Olahraga;
- d. Pakaian Dinas Khusus; dan
- e. Pakaian Dinas Perlindungan Masyarakat / Linmas.
2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 5
- ( 1) Pakaian Dinas Perlindungan Masyarakat / Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf e dipakai pada upacara hari besar nasional, HUT LINMAS atau pada kegiatan lain yang ditentukan.
- (2) Pakaian Dinas Perlindungan Masyarakat / Linmas untuk pria, terdiri dari :
- a. kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna hijau muda;
- b. celana Panjang wama hijau muda; dan
- c. ikat pinggang nilon/kulit berwama hitam, timang kuning emas dengan lambang Linmas, kaos kaki dan sepatu kulit semua warna hitam.
- (3) Pakaian Dinas Perlindungan Masyarakat / Linmas untuk wanita, terdiri dari :
- a. Baju lengan pendek, berlidah bahu, warna hijau muda;
- b. Rok 15 cm dibawah lutut wama hijau muda; dan
- c. Sepatu pantofel warna hitam.
- (4) Pakaian Dinas Perlindungan Masyarakat / Linmas untuk wanita berjilbab, terdiri dari :
- a. Baju lengan panjang, berlidah bahu, wama hijau muda;
- b. Rok panjang warna hijau muda;
- c. Jil
Pasal 2
- (1) Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
2. Toban terdiri atas:
3. a . Pakaian Dinas Harian disingkat PDH;
- b. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;
- c. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR;
- d. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL;
- e. Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL;
- f. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH Camat dan Lurah;dan
- g. Pakaian Dinas Upacara disingkat PDU Camat dan Lurah.
- (2) Pakaian Dinas Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf f terdiri dari:
- a. Dihapus;
- b. Pakaian Dinas Harian Warna Khaki; dan
- c. Pakaian Dinas Harian Batik atau Kain Batik Ciri Khas Toban.
- (3) Selain pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada waktu-waktu tertentu pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tu ban menggunakan pakaian dinas sebagai berikut :
- a. Pakaian Khas Jawa Timur disingkat PKJ;
- b. Pakaian Korpri;
- c. Pakaian Olahraga;
- d. Pakaian Dinas Khusus; dan
- e. Pakaian Dinas Perlindungan Masyarakat / Linmas.
Pasal 5
- ( 1) Pakaian Dinas Perlindungan Masyarakat / Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf e dipakai pada upacara hari besar nasional, HUT LINMAS atau pada kegiatan lain yang ditentukan.
- (2) Pakaian Dinas Perlindungan Masyarakat / Linmas untuk pria, terdiri dari :
- a. kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna hijau muda;
- b. celana Panjang wama hijau muda; dan
- c. ikat pinggang nilon/kulit berwama hitam, timang kuning emas dengan lambang Linmas, kaos kaki dan sepatu kulit semua warna hitam.
- (3) Pakaian Dinas Perlindungan Masyarakat / Linmas untuk wanita, terdiri dari :
- a. Baju lengan pendek, berlidah bahu, warna hijau muda;
- b. Rok 15 cm dibawah lutut wama hijau muda; dan
- c. Sepatu pantofel warna hitam.
- (4) Pakaian Dinas Perlindungan Masyarakat / Linmas untuk wanita berjilbab, terdiri dari :
- a. Baju lengan panjang, berlidah bahu, wama hijau muda;
- b. Rok panjang warna hijau muda;
- c. Jilbab dimasukkan dalam menyesuaikan tidak bermotif, kelihatan; dan krah, wama atribut tetap
- d . Sepatu pantofel warna hitam.
- (5) Pakaian Dinas Perlindungan Masyarakat / Linmas wanita hamil menyesuaikan.
Pasal 37
- (1) Jadwal penggunaan pakaian dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toban ditetapkan sebagai berikut:
- a. hari Senin s/d selasa: PDH/PSH Khaki; dan
3. b.
4. hari Rabu s/d Jumat : PDH Batik.
- (2) Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang masuk 6 (enam) hari kerja, pakaian dinas pada Hari Sabtu ditentukan oleh masing-masing SKPD dengan memberikan laporan kepada Bupati.
Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toban. Ditetapkan di Toban Aitr il 2014 pada tanggal 2 TUBANI.

Penandatangan: BUPATI H. FAPHUL HUDA 7

Penetapan: Diundangkan di Toban pada tanggal 23 Apr il 2014

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH, t BERITA DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2014 SERI E NOMOR 12