PERATURAN DAERAH KABUPATEN MA Nomor 03 Tahun 2016 tentang GARA BARAT PERATURAN DAERAH KABUPATEN BIMA NOMOR 03 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 (berlaku 14 Oktober 2016)
Pembukaan
Mengingat
BUPATI BIMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT PERATURAN DAERAH KABUPATEN BIMA
NOMOR 03 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016
Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendaptan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, serta keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2016 yang dijabarkan dalam Kebijakan Umum Perubahan Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bima;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
3. : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1665);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
7. Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
19. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4561) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5318);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Propinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Propinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
31. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
32. Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2014 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015 (Seluruh Alokasi Transfer ke Daerah Tahun 2015);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36
Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
38. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan, Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bima;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BIMA
DAN
BUPATI BIMA
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.
Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 semula berjumlah Rp. 1.633.794.411.343,86 bertambah sejumlah Rp. 99.563.435.911,29 sehingga menjadi Rp. 1.733.357.847.255,15 dengan rincian sebagai berikut :
1. Pendapatan :
- a. Semula
Rp. 1.623.870.195.568,86
- b. Bertambah/(berkurang)
Rp. (5.734.625.468,41)
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan
Rp. 1.618.135.570.100,45
2. Belanja
- a. Semula
Rp. 1.633.794.411.343,86
- b. Bertambah/(berkurang)
Rp. 99.563.435.911,29
Jumlah Belanja setelah perubahan
Rp. 1.733.357.847.255,15
3. Pembiayaan Daerah :
- a. Penerimaan
- 1) Semula
Rp. 20.024.215.775,00
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp. 106.438.519.906,63
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan
Rp. 126.462.735.681,63
- b. Pengeluaran
- 1) Semula
Rp. 10.100.000.000,00
- 2) Bertambah
Rp. 1.140.458.526,93
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan
Rp. 11.240.458.526,93
Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan Rp 115.222.277.154,70
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan
Rp 0,00
Pasal 2
- 1) Pendapatan Daerah Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Pendapatan Asli Daerah
- 1) Semula
Rp. 108.391.236.943,52
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp. 15.142.560.602,00
- Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan
Rp. 123.533.797.545,52
- b. Dana Perimbangan
- 1) Semula
Rp. 1.332.953.520.453,84
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp. (4.120.123.296,84)
- Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan
Rp. 1.328.833.397.157,00
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
- 1) Semula Rp. 182.525.438.171,50
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp. (16.757.062.773,57)
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah Perubahan
Rp. 165.768.375.397,93
- 2) Pendapatan Asli Daerah Sebagaimana Dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pajak daerah
- 1) Semula
Rp. 11.760.868.144,00
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp. 4.217.067.500,00
- 3) Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan
Rp. 15.977.935.644,00
- b. Retribusi daerah
- 1) Semula
Rp. 18.752.595.000,00
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp. 2.976.260.700,00)
- Jumlah Retribusi setelah Perubahan
Rp. 21.728.855.700,00
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan
- 1) Semula
Rp. 4.354.399.088,52
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp. (1.308.920.533,00)
Jumlah Hasil Pengelolaan kekayaan daerah setelah Perubahan
Rp. 3.045.478.555,52
- d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah 1) Semula
Rp. 73.523.374.711,00
- 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah Perubahan
Rp. 9.258.152.935,00
Rp. 82.781.527.646,00
| Dana Perimbangan Sebagaimana Dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari | Dana Perimbangan Sebagaimana Dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari | Dana Perimbangan Sebagaimana Dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| jenis pendapatan : a. Dana Bagi Hasil | jenis pendapatan : a. Dana Bagi Hasil | jenis pendapatan : a. Dana Bagi Hasil |
| 1) Semula | Rp. | 42.425.079.753,84 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp | 8.285.681.303,16 |
| Jumlah Dana Bagi Hasil setelah Perubahan | Jumlah Dana Bagi Hasil setelah Perubahan | Jumlah Dana Bagi Hasil setelah Perubahan |
| | Rp. | 50.710.761.057,00 |
| b. Dana Alokasi Umum | b. Dana Alokasi Umum | b. Dana Alokasi Umum |
| 1) Semula | Rp. | 895.038.270.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | (0,00) |
| Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan | Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan | Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan |
| | Rp. | 895.038.270.000,00 |
| c. Dana Alokasi Khusus | c. Dana Alokasi Khusus | c. Dana Alokasi Khusus |
| 1) Semula | Rp. | 395.490.170.700,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | (12.405.804.600,00) |
| Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan | Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan | Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan |
| | Rp. | 383.084.366.100,00 |
| Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Sebagaimana Dimaksud pada ayat | Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Sebagaimana Dimaksud pada ayat | Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Sebagaimana Dimaksud pada ayat |
| (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan : a. Hibah | (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan : a. Hibah | (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan : a. Hibah |
| 1) Semula | Rp. | 3.082.817.585,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | 4.124.659.026,93 |
| Jumlah Pendapatan hibah setelah Perubahan | Jumlah Pendapatan hibah setelah Perubahan | Jumlah Pendapatan hibah setelah Perubahan |
| | Rp. | 7.207.476.611,93 |
| b. Dana Darurat | b. Dana Darurat | b. Dana Darurat |
| 1) Semula | Rp. | 0,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | 0,00 |
| Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan | Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan | Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan |
| | Rp. | 0,00 |
| c. Dana Bagi Hasil Pajak 1) Semula | Rp. | 42.720.484.586,50 |
| 2) Bertambah/(berkurang) Rp. Dana bagi hasil pajak setelah Perubahan | 2) Bertambah/(berkurang) Rp. Dana bagi hasil pajak setelah Perubahan | 2) Bertambah/(berkurang) Rp. Dana bagi hasil pajak setelah Perubahan |
| | | (5.931.593.050,50) |
| Jumlah | Jumlah | Jumlah |
| d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Daerah | Rp. | 36.788.891.536,00 |
| 1) Semula | Rp. Rp. | 0,00 0,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | | |
| Jumlah Dana penyesuaian dan Otonomi setelah Perubahan | Jumlah Dana penyesuaian dan Otonomi setelah Perubahan | Jumlah Dana penyesuaian dan Otonomi setelah Perubahan |
| | Rp. | 0,00 |
| Bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya 1) Semula Rp. 15.000.000.000,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp (14.950.128.750,00) Jumlah Bantuan keuangan dari Pemprov. dan Pemerintah Daerah Rp. 49.871.250,00 | Bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya 1) Semula Rp. 15.000.000.000,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp (14.950.128.750,00) Jumlah Bantuan keuangan dari Pemprov. dan Pemerintah Daerah Rp. 49.871.250,00 | Bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya 1) Semula Rp. 15.000.000.000,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp (14.950.128.750,00) Jumlah Bantuan keuangan dari Pemprov. dan Pemerintah Daerah Rp. 49.871.250,00 |
| Semula | | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | | 0,00 |
| f. Dana Transfer Tunjangan Guru | f. Dana Transfer Tunjangan Guru | f. Dana Transfer Tunjangan Guru |
| 1) | Rp. | 0,00 |
| | Rp. | |
| Jumlah Dana Transfer Tunjangan Guru | Rp. | 0,00 |
- g. Dana Desa dari Pemerintah
- 3) Semula
Rp. 121.722.136.000,00
- 4) Bertambah/(berkurang)
Rp. 0,00
Jumlah Dana Transfer Tunjangan Guru
Rp. 121.722.136.000,00
Pasal 3
- 1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Belanja Tidak Langsung sejumlah
- 1) Semula
Rp. 1.087.767.709.868,86
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp. (21.783.319.618,71)
- Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan
Rp. 1.065.984.390.250,15
- b. Belanja Langsung sejumlah
- 1) Semula
Rp. 546.026.701.475,00
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp. 121.346.755.530,00
Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan
Rp. 667.373.457.005,00
- 2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Belanja :
- f. Belanja tidak terduga sejumlah
- a. Belanja Pegawai sejumlah
- 1) Semula
Rp. 845.396.159.673,14
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp. (24.349.112.548,71)
- Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan
Rp. 821.047.047.124,43
- b. Belanja Hibah sejumlah
- 1) Semula
Rp. 16.094.532 000,00
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp. 3.771.224.800,00
- Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan Rp. 19.865.756.800,00
- c. Belanja Bantuan Sosial sejumlah
- 1) Semula
Rp. 1.350.000.000,00
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp. (634.000.000,00)
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan
Rp. 716.000.000,00
- d. Belanja bagi hasil sejumlah
- 1) Semula
Rp. 3.051.346.314,40
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp. 0,00
Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan
Rp. 3.051.346.314,40
- e. Belanja Bantuan Keuangan sejumlah
- 1) Semula
Rp. 218.075.671.881,32
- 2) Bertambah
Rp. 428.568.130,00
- Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan
Rp. 218.504.240.011,32
- 1) Semula
Rp. 3.800.000.000,00
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp. (1.000.000.000,00)
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan
Rp. 2.800.000.000,00
Pasal 4
- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Penerimaan sejumlah
Rp. 126.462.735.681,63
- 1) Semula
Rp. 20.024.215.775,00
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp. 106.438.519.906,63
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan
Rp. 126.462.735.681,63
- b. Pengeluaran sejumlah
Rp. 11.240.458.526,93
- 1) Semula
Rp. 10.100.000.000,00
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp. 1.140.458.526,93
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp. 11.240.458.526,93
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA) sejumlah Rp. 126.325.585.459,63
- 1) Semula
Rp. 15.484.215.775,00
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp. 110.841.369.684,63
Jumlah SILPA Tahun Anggaran sebelumnya setelah Perubahan
Rp. 126.325.585.459,63
- b. Pencairan dana cadangan sejumlah
Rp. 0,00
- 1) Semula
Rp.
0,00
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp. 0,00
Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah Perubahan
Rp. 0,00
- c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah
Rp. 0,00
- 1) Semula
Rp. 0,00
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp. 0,00
Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah Perubahan Rp. 0,00
- d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah
Rp. 0,00
- a. Semula
Rp. 0,00
- b. Bertambah/(berkurang)
Rp. 0,00
Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah Perubahan
Rp.
0,00
Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah
Rp. 137.150.222,00
- a. Semula
Rp. 40.000.000,00
- b. Bertambah
Rp. 97.150.222,000,00
Jumlah Penerimaan kembali pemberian Pinjaman
setelah Perubahan
Rp. 137.150.222,00
- f. Penerimaan piutang daerah sejumlah
Rp. 0,00
- a. Semula
Rp. 4.500.000.000 ,00
- b. Bertambah/(berkurang)
Rp. (4.500.000.000 ,00)
Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah Perubahan
Rp. 0,00
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. Pembentukan dana cadangan sejumlah
Rp. 0,00
- 1) Semula
Rp.
0,00
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp. 0,00
Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah Perubahan
Rp.
0,00
- b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah
Rp. 11.240.458.526,93
- 1) Semula
Rp. 7.100.000.000,00
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp. 4.140.458.526,93
Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Daerah setelah Perubahan
Rp. 11.240.458.526,93
- c. Pembayaran pokok utang sejumlah
Rp. 0,00
- 1) Semula
Rp. 3.000.000.000,00
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp. (3.000.000.000,00)
Jumlah Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang jatuh
tempo setelah Perubahan
Rp. 0,00
- d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah
Rp. 0,00
- 1) Semula
Rp.
0,00
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp. 0,00
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah
Setelah Perubahan
Rp.
0,00
- e. Dana Bergulir Koperasi sejumlah
Rp. 0,00
- 1) Semula
Rp. 0,00
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp. 0,00
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah
Setelah Perubahan
Rp. 0,00
Pasal 5
Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;

- 2.

- Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

- 3.

- Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

- 4.

- Lampiran IV

Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

- 5.

- Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi

Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

- 6.

- Lampiran VI Jabatan;

Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per

- 7.

- Lampiran VII

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah;

8. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun sebelumnya yang belum di

selesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;

- 9.

- Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Oblogasi Daerah.

## Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan Operasional pelaksanaan APBD.

## Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bima.

Ditetapkan di Bima pada tanggal 14 Oktober 2016

BUPATI BIMA,


Hj. INDAH DHAMAYANTI PUTRI

Diundangkan di Bima pada tanggal 14 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIMA,


## H. M. TAUFIK HAK

NIP. 19631231 198702 1 049 GOL. IV/d (Pembina Utama Madya)

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIMA NOMOR 15 TAHUN 2016 TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIMA NOMOR 75 TAHUN 2016