PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUPATI Nomor 7 Tahun 2014 tentang PENGELOLAAN AIR TANAH (berlaku 11 Juli 2014)
Pembukaan
Menimbang : a.
bahwa air tanah merupakan unsur yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat dalam menunjang kegiatan pembangunan, oleh karena itu harus dikelola secara adil dan bijaksana dengan melakukan pengaturan yang menyeluruh dan berwawasan lingkungan;
- b. bahwa hak atas air tanah merupakan hak guna air yang pengelolaannya diselenggarakan untuk mewujudkan keseimbangan antara upaya konservasi dan pendayagunaan air tanah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Tanah;
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 4377);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2011 Nomor 5);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SELUMA dan BUPATI SELUMA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR TANAH.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Seluma.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Seluma.
3. Bupati adalah Bupati Seluma.
4. Dinas adalah Dinas Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Seluma dan/atau yang membidangi pengelolaan teknis air tanah.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Seluma dan/atau yang membidangi pengelolaan teknis air tanah.
6. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
7. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
8. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah.
9. Akuifer adalah lapisan batuan jenuh air tanah yang dapat menyimpan dan meneruskan air tanah dalam jumlah cukup dan ekonomis.
10. Cekungan air tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
11. Hidrogeologi adalah ilmu yang membahas mengenai air tanah yang bertalian dengan cara terdapat, penyebaran, pengaliran, potensi dan sifat kimia serta fisika air tanah.
12. Daerah imbuhan air tanah adalah daerah resapan air yang mampu menambah air tanah yang berlangsung secara alamiah pada suatu cekungan air tanah.
13. Daerah lepasan air tanah adalah daerah keluaran air tanah yang berlangsung secara alamiah pada suatu cekungan air tanah.
14. Pengelolaan air tanah adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, mengevaluasi penyelenggaraan konservasi air tanah, pendayagunaan air tanah, dan pengendalian daya rusak air tanah.
15. Inventarisasi air tanah adalah kegiatan untuk memperoleh data dan informasi air tanah.
16. Konservasi air tanah adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaaan, sifat, dan fungsi air tanah agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik waktu sekarang maupun yang akan datang.
17. Perlindungan air tanah adalah kegiatan pengamanan kondisi dan lingkungan air tanah dari kerusakan yang ditimbulkan oleh ulah manusia maupun alam.
18. Pemeliharaan air tanah adalah kegiatan perawatan air tanah untuk menjamin kelestarian fungsi air tanah.
19. Pengawasan air tanah adalah pengawasan terhadap kegiatan administrasi dan teknis pengelolaan air tanah agar sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.
20. Pemulihan air tanah adalah kegiatan untuk memperbaiki atau merehabilitasi kondisi dan lingkungan air tanah agar lebih baik atau kembali seperti semula.
21. Pemantauan air tanah adalah kegiatan pengamatan dan pencatatan secara menerus atas perubahan kuantitas, kualitas, dan lingkungan air tanah.
22. Pendayagunaan air tanah adalah upaya penatagunaapenyediaan, penggunaan, pengembangan air tanah, dan pengusahaan air tanah secara optimal agar berhasil guna dan berdayaguna.
23. Penatagunaan air tanah adalah upaya untuk menentukan zona penggunaan air tanah.
24. Penggunaan air tanah adalah setiap kegiatan pemanfaatan air tanah untuk berbagai keperluan.
25. Pengambilan air tanah adalah setiap kegiatan untuk mengeluarkan air tanah melalui sumur gali, sumur bor dan bangunan penurapan atau dengan cara lainnya.
26. Pengeboran air tanah adalah kegiatan membuat sumur bor air tanah yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis sebagai sarana eksplorasi, pengambilan, pemakaian dan pengusahaan, pemantauan, atau imbuhan air tanah.
27. Penggalian air tanah adalah kegiatan membuat sumur gali, saluran air, dan terowongan air untuk mendapatkan air tanah yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis sebagai sarana eksplorasi, pengambilan, pemakaian dan pengusahaan, pemantauan atau imbuhan air tanah.
28. Penurapan adalah pengambilan air tanah dari sumber mata air untuk ditampung dalam suatu tempat yang tidak dapat meresapkan kembali air tanah ke dalam tanah.
29. Pengembangan air tanah adalah upaya peningkatan kemanfaatan fungsi air tanah sesuai dengan daya dukungnya.
30. Hak guna air dari pemanfaatan air tanah adalah hak guna air untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan air tanah untuk berbagai keperluan.
31. Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah adalah hak untuk memperoleh dan memakai air tanah.
32. Hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah adalah hak untuk memperoleh dan mengusahakan air tanah.
33. Izin pemakaian air tanah adalah izin untuk memperoleh hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah.
34. Izin pengusahaan air tanah adalah izin untuk memperoleh hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah.
35. Debit adalah volume air yang melalui suatu penampang tertentu per satuan waktu.
36. Pemohon adalah badan usaha, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (perseorangan).
37. Sumur pantau adalah sumur yang dibuat untuk memantau muka dan atau mutu air tanah pada akuifer tertentu.
38. Sumur gali adalah sumur yang dibuat dengan cara menggali tanah untuk mendapatkan air.
39. Mata Air adalah air tanah yang mengalir keluar dari permukaan tanah pada suatu tempat atau di mana permukaan muka air tanah (akuifer) bertemu dengan permukaan tanah.
40. Sumur bor adalah sumur yang dibuat dengan di bor untuk mengambil air tanah pada satu atau lebih akuifer.
41. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan yang selanjutnya disingkat SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL.
42. Eksplorasi adalah melakukan penyelidikan, penelitian air tanah termasuk melakukan pengeboran.
43. Eksploitasi adalah pengambilan dan pemanfaatan air tanah yang berasal dari sumur bor, sumur pantek, sumur gali dan mata air.
44. Litologi adalah ilmu tentang batu-batuan yang berkenaan dengan sifat fisik, kimia dan strukturnya.
45. Upaya Pengelolaan Lingkungan, yang selanjutnya disingkat UKL, adalah dokumen yang mengandung upaya penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan pengambilan air tanah.
46. Upaya Pemantauan Lingkungan, yang selanjutnya disingkat UPL, adalah dokumen yang mengandung upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan pengambilan air tanah.
47. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, yang selanjutnya disingkat Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan pengambilan air tanah yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan serta penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
48. Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PPNS, adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan air tanah.
49. Komersil adalah segala bentuk kegiatan/usaha yang bertujuan untuk mencapai keuntungan.
BAB II - AZAS, MAKSUD, DAN TUJUAN PENGELOLAAN AIR TANAH Pasal 2
Pasal 2
Pengelolaan air tanah
BAB II - AZAS, MAKSUD, DAN TUJUAN PENGELOLAAN AIR TANAH Pasal 2
Pasal 3
Maksud pengelolaan air tanah adalah:
- a. Tercapainya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan dalam pemanfaatan sumber daya air;
- b. Terwujudnya masyarakat yang memiliki sikap dan tindak melindungi serta membina sumber daya air;
- c. Tercapainya kepentingan akan kebutuhan air bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang;
- d. Tercapainya kesinambungan fungsi sumber daya air;
- e. Terkendalinya pemanfaatan sumber daya air secara bijaksana; dan
- f. Untuk menggali pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak air tanah, Penertiban perizinan pengelolan air tanah di daerah yang di pergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dengan
BAB II - AZAS, MAKSUD, DAN TUJUAN PENGELOLAAN AIR TANAH Pasal 2
Pasal 4
Pengelolaan air tanah bertujuan untuk mewujudkan pemanfaatan sumber daya air tanah yang berkesinambungan dengan berwawasan lingkungan.
LANDASAN PENGELOLAAN AIR TANAH
BAB III - LANDASAN PENGELOLAAN AIR TANAH
Pasal 5
- (1) Pengelolaan air tanah didasarkan pada cekungan air tanah yang diselenggarakan berlandaskan pada kebijakan pengelolaan air tanah dan strategi pengelolaan air tanah.
- (2) Hak atas air tanah adalah hak guna air.
BAB III - LANDASAN PENGELOLAAN AIR TANAH
Pasal 6
- (1) Hak guna air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) berupa hak guna pakai air dan hak guna usaha air.
- (2) Hak guna air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain.
BAB III - LANDASAN PENGELOLAAN AIR TANAH
Pasal 7
- (1) Hak guna pakai air tanah diperoleh tanpa izin untuk memenuhi kebutuhan air minum dan rumah tangga dengan debit pemakaian tidak melebihi 100 meter kubik per bulan dan tidak dikomersilkan.
- (2) Untuk kebutuhan air minum Rumah Tangga yang menjadi bagian dari suatu kegiatan Badan Usaha wajib mempunyai izin.
- (3) Setiap Badan Usaha yang menggunakan air untuk di komersilkan wajib memiliki izin.
- (4) Hak guna pakai air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memerlukan izin apabila :
- a. cara pengambilannya dapat menimbulkan kerusakan akuifer; dan/atau
- b. ditujukan untuk memenuhi kebutuhan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini.
WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB
BAB IV - WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB
Pasal 8
- (1) Wewenang dan tanggung jawab Bupati/Pejabat yang berwenang meliputi:
- a. menyusun dan menetapkan kebijakan pengelolaan air tanah kabupaten dengan mengacu pada kebijakan teknis pengelolaan air tanah provinsi dan berpedoman pada kebijakan pengelolaan sumber daya air tanah pada tingkat kabupaten;
- b. menetapkan kerangka dasar pengelolaan air tanah ada cekungan air tanah Kabupaten;
- c. menetapkan rencana pengelolaan air tanah Kabupaten;
- d. mengatur dan menetapkan penyediaan, pengambilan, peruntukan, penggunaan, air tanah pada cekungan air tanah kabupaten;
- e. menyediakan dukungan dalam pengembangan dan pemanfaatan air tanah;
- f. mengkoordinasikan kegiatan pengelolaan air tanah dalam rangka inventarisasi, konservasi, dan pendayagunaan air tanah pada cekungan air tanah Kabupaten;
- g. memberikan rekomendasi teknis penerbitan izin penggalian, pengeboran, penurapan, dan pengambilan air tanah termasuk mata air pada cekungan air tanah sekitar Kabupaten;
- h. mengelola dan memberikan pelayanan data dan informasi air tanah di Kabupaten;
- i. menetapkan daerah imbuhan dan lepasan air tanah pada cekungan air tanah Kabupaten;
- j. menetapkan dan mengatur jaringan sumur pantau pada cekungan air tanah Kabupaten;
- k. melaksanakan pengelolaan air tanah sesuai ketentuan teknis yang ditetapkan oleh Menteri; dan
- l. melakukan pemantauan, pengendalian, dan pengawasan pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah Kabupaten.
- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah kebijakan teknis pengelolaan air tanah kabupaten dan ditujukan dalam penyelenggaraan konservasi air tanah, pendayagunaan air tanah, pengendalian daya rusak air tanah, dan informasi air tanah.
- (3) Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Kepala Dinas.
- (4) Dalam melaksanakan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Dinas berkoordinasi dengan Instansi terkait.
PENGELOLAAN AIR TANAH
Bagian Kesatu
Inventarisasi
BAB V - PENGELOLAAN AIR TANAH
Pasal 9
- (1) Inventarisasi air tanah dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi air tanah.
- (2) Inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap cekungan air tanah.
- (3) Inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pemetaan, penyelidikan, dan penelitian, eksplorasi, serta evaluasi data air tanah untuk menentukan :
- a. kuantitas dan kualitas air tanah;
- b. kondisi lingkungan hidup dan potensi yang terkait dengan air tanah;
- c. sebaran cekungan air tanah;
- d. daerah imbuhan dan lepasan air tanah;
- e. geometri dan karakteristik akuifer ;
- f. neraca dan potensi air tanah;
- g. perencanaan pengelolaan air tanah;
- h. pengambilan dan pemanfaatan air tanah; dan
- i. upaya konservasi air tanah.
- (4) Kegiatan inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk penyusunan pengembangan terpadu air tanah yang disajikan pada peta skala lebih besar dari 1 : 50.000.
- (5) Hasil inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai dasar perencanaan konservasi dan pendayagunaan air tanah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kedua
Penetapan Zona Konservasi
BAB V - PENGELOLAAN AIR TANAH
Pasal 10
- (1) Data dan informasi hasil kegiatan inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 digunakan sebagai bahan penyusunan zona konservasi air tanah.
- (2) Zona konservasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya setelah melalui konsultasi publik dengan mengikutsertakan instansi teknis dan unsur masyarakat terkait.
- (3) Zona konservasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat ketentuan mengenai konservasi dan pendayagunaan air tanah pada cekungan air tanah.
- (4) Zona konservasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dalam bentuk peta yang diklasifikasikan menjadi:
- a. zona perlindungan air tanah yang meliputi daerah imbuhan air tanah; dan
- b. zona pemanfaatan air tanah yang meliputi zona aman, rawan, kritis, dan rusak.
- (5) Zona konservasi air tanah yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditinjau kembali apabila terjadi perubahan kuantitas, kualitas, dan/atau lingkungan air tanah pada cekungan air tanah yang bersangkutan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan zona konservasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Ketiga
Konservasi
Paragraf 1
Umum
BAB V - PENGELOLAAN AIR TANAH
Pasal 11
- (1) Konservasi air tanah ditujukan untuk menjaga kelangsungan keberadaan, daya dukung, dan fungsi air tanah.
- (2) Konservasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertumpu pada asas kelestarian, kesinambungan ketersediaan, dan kemanfaatan air tanah serta lingkungan keberadaannya.
- (3) Pelaksanaan konservasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
- a. hasil inventarisasi, identifikasi dan evaluasi cekungan air tanah;
- b. hasil kajian daerah imbuhan dan lepasan air tanah;
- c. rencana pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah; dan
- d. hasil pemantauan perubahan kondisi dan lingkungan air tanah.
BAB V - PENGELOLAAN AIR TANAH
Pasal 12
- (1) Konservasi air tanah dilakukan secara menyeluruh pada cekungan air tanah mencakup daerah imbuhan dan daerah lepasan air tanah melalui:
- a. penentuan zona konservasi air tanah.
- b. perlindungan dan pelestarian air tanah;
- c. pengawetan air tanah;
- d. pemulihan air tanah;
- e. pengendalian pencemaran air tanah; dan
- f. pengendalian kerusakan air tanah.
- (2) Konservasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjadi salah satu pertimbangan dalam perencanaan pendayagunaan air tanah dan perencanaan tata ruang wilayah.
BAB V - PENGELOLAAN AIR TANAH
Pasal 13
- (1) Semua pihak yang berkaitan dengan kegiatan pendayagunaan air tanah wajib melaksanakan konservasi air tanah.
- (2) Kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berpotensi mengubah atau merusak kondisi dan lingkungan air tanah wajib disertai dengan upaya konservasi air tanah.
BAB V - PENGELOLAAN AIR TANAH
Pasal 14
- (1) Untuk menjamin keberhasilan konservasi air tanah dilakukan pemantauan air tanah.
- (2) Pemantauan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui perubahan kualitas, kuantitas, dampak lingkungan akibat pengambilan dan pemanfaatan air tanah, dan/atau perubahan lingkungan.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada sumur pantau dan/atau sumur produksi dengan cara :
- a. mengukur dan mencatat kedudukan muka air tanah;
- b. mengukur dan mencatat debit mata air;
- c. memeriksa sifat fisika, kandungan unsur kimia, kandungan biologi atau radioaktif dalam air tanah;
- d. memetakan perubahan kualitas dan/atau kuantitas air tanah;
- e. mencatat jumlah pengambilan dan pemanfaatan air tanah; dan
- f. mengamati dan mengukur perubahan lingkungan fisik akibat pengambilan air tanah.
- (4) Pemantauan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara berkala sesuai dengan jenis kegiatan pemantauan.
- (5) Hasil pemantauan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa rekaman data yang merupakan bagian dari sistem informasi air tanah kabupaten.
- (6) Hasil pemantauan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya sebagai bahan evaluasi pelaksanaan konservasi, pendayagunaan, dan pengendalian daya rusak air tanah.
BAB V - PENGELOLAAN AIR TANAH
Pasal 15
- (1) Sumur pantau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) digunakan sebagai alat pengendalian penggunaan air tanah.
- (2) Sumur pantau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disediakan dan dipelihara oleh Bupati dan atau pemegang izin sesuai dengan kewenangannya.
BAB V - PENGELOLAAN AIR TANAH
Pasal 16
- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya menetapkan jaringan sumur pantau pada setiap cekungan air tanah
BAB V - PENGELOLAAN AIR TANAH
Pasal 17
- (1) Perlindungan dan pelestarian air tanah ditujukan untuk melindungi dan melestarikan kondisi dan lingkungan serta fungsi air tanah.
- (2) Untuk melindungi dan melestarikan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati sesuai kewenangannya menetapkan kawasan lindung air tanah.
- (3) Pelaksanaan perlindungan dan pelestarian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
- a. menjaga daya dukung dan fungsi daerah imbuhan air tanah;
- b. menjaga daya dukung akuifer; dan/atau
- c. memulihkan kondisi dan lingkungan air tanah pada zona kritis dan zona rusak.
Bagian Keempat
Pendayagunaan
Paragraf 1
Umum
BAB V - PENGELOLAAN AIR TANAH
Pasal 18
- (1) Perencanaan pendayagunaan air tanah dilaksanakan sebagai dasar pendayagunaan air tanah pada cekungan air tanah.
- (2) Kegiatan perencanaan pendayagunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka pengaturan pengambilan dan pemanfaatan serta pengendalian air tanah.
- (3) Perencanaan pendayagunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada hasil inventarisasi dan konservasi air tanah.
- (4) Dalam melaksanakan perencanaan pendayagunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melibatkan peran serta masyarakat.
- (5) Hasil perencanaan pendayagunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan salah satu dasar dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah.
BAB V - PENGELOLAAN AIR TANAH
Pasal 19
- (1) Pendayagunaan air tanah ditujukan untuk memanfaatkan air tanah dengan mengutamakan pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat secara adil dan berkelanjutan.
- (2) Pendayagunaan air tanah dilaksanakan
BAB V - PENGELOLAAN AIR TANAH
Pasal 20
Penggunaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf c ditujukan untuk pemanfaatan air tanah dan prasarana pada cekungan air tanah sebagai berikut:
- (1) penggunaan air tanah terdiri atas pemakaian air tanah dan pengusahaan air tanah.
- (2) penggunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan penatagunaan dan penyediaan air tanah yang telah ditetapkan pada cekungan air tanah.
- (3) penggunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengutamakan pemanfaatan air tanah pada akuifer dalam yang pengambilannya tidak melebihi daya dukung akuifer terhadap pengambilan air tanah.
- (4) Debit pengambilan air tanah ditentukan berdasar atas:
- a. daya dukung akuifer terhadap pengambilan air tanah;
- b. kondisi dan lingkungan air tanah;
- c. alokasi penggunaan air tanah bagi kebutuhan mendatang; dan
- d. penggunaan air tanah yang telah ada.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB V - PENGELOLAAN AIR TANAH
Pasal 21
- (1) Urutan prioritas peruntukan pemanfaatan air tanah ditetapkan sebagai berikut:
- a. air minum;
- b. air untuk rumah tangga;
- c. air untuk peternakan, pertanian dan perkebunan rakyat;
- d. air untuk irigasi;
- e. air untuk industri;
- f. air untuk pertambangan;
- g. air untuk usaha perdagangan; dan
- h. air untuk kepentingan lainnya.
- (2) Urutan prioritas peruntukan pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berubah dengan ## BAB VI
BAB V - PENGELOLAAN AIR TANAH
Pasal 22
- (1) Data dan informasi air tanah pada Instansi/Lembaga Pemerintah dan Swasta dilaporkan kepada Bupati melalui Dinas.
- (2) Data dan informasi hasil kegiatan inventarisasi, konservasi, dan pendayagunaan air tanah wajib disampaikan kepada Bupati melalui Dinas.
- (3) Bupati mengirim data sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) kepada Menteri terkait dan Gubernur Bengkulu dengan tembusan ke DPRD Kabupaten Seluma.
- (4) Data dan informasi air tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dikelola oleh Bupati sebagai dasar pengelolaan air tanah.
BAB VII - PERIZINAN
Pasal 23
- (1) Kegiatan eksplorasi dan eksploitasi meliputi pengeboran, penggalian, penurapan, dan pengambilan air tanah hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh izin dari Bupati.
- (2) Kegiatan eksploitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak memerlukan izin adalah untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari hari, peribadatan, penanggulangan bahaya kebakaran, penelitian ilmiah dengan ketentuan:
- a. jumlah pengambilan kurang dari 100 meter kubik per bulan dan sampai kedalaman 60 meter;
- b. keperluan pembuatan sumur imbuhan;
- c. keperluan Sumur pantau;
- d. penggunaan air tanah sumur bor berdiameter kurang dari 2 (dua) inchi (kurang dari 5 Cm);
- e. penggunaan air tanah dari sumur gali.
BAB VII - PERIZINAN
Pasal 24
- (1) Jenis izin pengelolaan air tanah meliputi:
- a. izin pengeboran eksplorasi air tanah;
- b. izin pengeboran eksploitasi air tanah;
- c. izin juru bor;
- d. izin penurapan mata air;
- e. izin Pemakaian/Pengusahaan Sumur Bor;
- f. izin Pemakaian/Pengusahaan air dari mata air;
- g. izin pembuatan sumur Bor;
- h. izin Pemakaian/Pengusahaan sumur Gali/Pasak;
- i. izin perusahaan pengeboran air tanah.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan atas nama pemohon untuk setiap titik pengambilan air.
- (3) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Bupati melalui Dinas ESDM Kabupaten Seluma.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB VII - PERIZINAN
Pasal 25
- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) ditetapkan oleh Bupati
BAB VII - PERIZINAN
Pasal 27
- (1) Izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah diterbitkan oleh Bupati.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Gubernur.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB VII - PERIZINAN
Pasal 28
- (1) Setiap izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah yang telah diterbitkan Bupati, disertai dengan kewajiban untuk membuat sumur resapan.
- (2) Tata cara pelaksanaan kewajiban pembuatan sumur resapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB VII - PERIZINAN
Pasal 29
- (1) Setiap pemohon izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah yang mengambil air tanah di zona kritis wajib melakukan eksplorasi air tanah.
- (2) Hasil eksplorasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar perencanaan:
- a. kedalaman pengeboran atau penggalian air tanah;
- b. penempatan saringan pada pekerjaan konstruksi; dan
- c. debit dan kualitas air tanah yang akan dimanfaatkan.
BAB VII - PERIZINAN
Pasal 30
- (1) Pemegang izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah hanya dapat melakukan pengeboran atau penggalian air tanah di lokasi yang telah ditetapkan.
- (2) Pengeboran dan penggalian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh instansi pemerintah, perseorangan atau perusahaan yang memenuhi kualifikasi dan klasifikasi untuk melakukan pengeboran atau penggalian air tanah.
- (3) Perusahaan pengeboran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus merupakan badan usaha yang telah memiliki Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah dan Sertifikat Badan Usaha Jasa Pengeboran Air Tanah.
- (4) Kualifikasi dan klasifikasi untuk melakukan pengeboran dan penggalian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperoleh melalui:
- a. sertifikasi instalasi bor air tanah; dan
- b. sertifikasi keterangan juru pengeboran air tanah.
- (5) Pelaksanaan sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kualifikasi dan klasifikasi untuk melakukan pengeboran atau penggalian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Ketiga Jangka Waktu Izin
BAB VII - PERIZINAN
Pasal 31
- (1) Jangka waktu izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah dapat diberikan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati.
- (3) Dalam proses perpanjangan izin harus
BAB VII - PERIZINAN
Pasal 32
- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah yang diterbitkan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan mulai dari kegiatan pengeboran atau penggalian.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap debit dan kualitas air tanah yang dihasilkan guna menetapkan kembali debit yang akan dipakai atau diusahakan sebagaimana tercantum dalam izin.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan
BAB VII - PERIZINAN
Pasal 33
Izin pemakaian air tanah atau izin penggunaan air tanah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila:
- a. pemegang izin tidak mengajukan perpanjangan izin;
- b. izin dikembalikan oleh pemegang izin;
- c. pemegang izin tidak mematuhi ketentuan yang tercantum dalam surat izin atau ketentuan lainnya; dan
- d. ## BAB VIII
BAB VII - PERIZINAN
Pasal 34
Setiap pemegang izin pemakaian air tanah atau izin penggunaan air tanah berhak untuk memperoleh dan menggunakan air tanah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam izin.
BAB VII - PERIZINAN
Pasal 35
- (1) Pemegang izin untuk kepentingan komersil dan Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berkewajiban:
- a. memasang meter air atau alat pengukur debit pada setiap titik pengambilan air tanah sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- b. melaporkan pelaksanaan SKPPL, UKL, UPL, atau Amdal;
- c. memberikan sebagian air kepada masyarakat sekitar kecuali ketersediaan air tersebut tidak terganggu;
- d. pemegang izin berkewajiban membayar pajak air tanah dari air tanah yang diambil; dan
- e. mengikut sertakan karyawannya dalam program perlindungan tenaga kerja.
- f. memberikan air sekurang-kurangnya 10 % (sepuluh persen) dari batasan debit pemakaian atau pegusahaan air tanah yang ditetapkan dalam izin bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat setempat.
- (2) Bentuk, tata cara dan standar pemasangan meter air atau alat pengukur debit pada setiap titik pengambilan air tanah di atur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
BAB VII - PERIZINAN
Pasal 36
Pemegang izin pengambilan air tanah dan pengambilan air dari mata air untuk kepentingan komersil dan Badan Usaha wajib:
- a. melaporkan hasil kegiatan secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas ESDM Kabupaten Seluma; dan
- b. melaporkan hasil kegiatan pengambilan air tanah dan hasil rekaman sumur pantau secara tertulis setiap bulan kepada Bupati melalui Dinas ESDM Kabupaten Seluma.
BAB VII - PERIZINAN
Pasal 37
- (1) Setiap titik atau lokasi pengambilan air tanah dan air dari mata air yang telah mendapat izin harus dilengkapi dengan meter air atau alat pengukur debit air yang sudah ditera atau dikalibrasi oleh Instansi Teknis yang berwenang.
- (2) Pengawasan dan pengendalian pemasangan meter air atau alat pengukur debit air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas dan instansi teknis yang berwenang.
- (3) Pemegang izin wajib memelihara dan bertanggung jawab atas kerusakan meter air.
BAB VII - PERIZINAN
Pasal 38
- (1) Pemohon izin baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama wajib menyediakan sumur pantau berikut kelengkapannya untuk memantau kedudukan muka air tanah di sekitarnya.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di:
- a. setiap keberadaan 1 (satu) sumur produksi dengan debit pengambilan 50 (lima puluh) liter/detik atau lebih;
- b. setiap keberadaan lebih dari 1 (satu) sumur produksi pada 1 (satu) sistem akuifer dengan total debit pengambilan 50 (lima puluh) liter/detik atau lebih dalam areal pengambilan air tanah seluas kurang dari 10 (sepuluh) hektar;
- c. setiap keberadaan 5 (lima) sumur produksi dari 1 (satu) sistem dalam areal pengambilan air tanah seluas kurang dari 10 (sepuluh) hektar; dan
- d. di tempat-tempat tertentu yang kondisi air tanahnya dinyatakan rawan dan kritis.
- (3) Pengelolaan sumur pantau berikut alat pantaunya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c yang kepemilikannya lebih dari 1 (satu) orang atau lebih dari 1 (satu) badan usaha, biaya pengadaannya ditanggung bersama.
- (4) Besarnya biaya pengadaan sumur pantau sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditanggung bersama yang jumlah penyertaannya disesuaikan dengan jumlah kepemilikan sumur produksi atau jumlah pengambilan air tanah.
- (5) Pemilik sumur pantau sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memelihara sumur pantau dan melakukan pemantauan kedudukan muka air tanah dan melaporkan hasilnya setiap 1 (satu) bulan kepada Bupati melalui Dinas ESDM Kabupaten Seluma.
- (6) Penetapan lokasi titik, jaringan, dan konstruksi sumur pantau dan sumur resapan pada cekungan air tanah ditentukan oleh Dinas.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB VII - PERIZINAN
Pasal 39
- (1) Untuk rencana pengambilan air tanah yang dilakukan oleh pemohon dengan debit kurang dari 50 (lima puluh) liter/detik pada satu sumur produksi wajib dilengkapi dokumen SKPPL, UKL dan UPL.
- (2) Untuk rencana pengambilan air tanah yang dilakukan oleh pemohon dengan debit 50 (lima puluh) liter/detik atau lebih, baik dari satu sumur maupun lebih produksi, wajib dilengkapi dengan dokumen AMDAL.
- (3) Hasil pelaksanaan SKPPL, UKL dan UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau AMDAL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaporkan kepada Bupati melalui Dinas.
BAB IX - PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 40
- (1) Pengawasan dan pengendalian kegiatan pengelolaan air tanah dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi:
- a. lokasi titik pengambilan air tanah;
- b. teknis konstruksi sumur bor, sumur gali, sumur pantek dan uji pemompaan;
- c. pembatasan debit pengambilan air tanah;
- d. penataan teknis dan pemasangan alat ukur debit pemompaan;
- e. pendataan volume pengambilan air tanah;
- f. teknis penurapan mata air;
- g. kajian hidrogeologi; dan
- h. pelaksanaan SKPPL, UKL dan UPL atau Amdal.
BAB IX - PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 41
Masyarakat dapat melaporkan kepada Dinas, apabila menemukan pelanggaran pengambilan air tanah serta merasakan dampak negatif sebagai akibat pengambilan air tanah.
PEMBIAYAAN
BAB X - PEMBIAYAAN
Pasal 42
Biaya operasional pengawasan dan pengendalian air tanah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
LARANGAN
BAB XI - LARANGAN
Pasal 43
- (1) Setiap pemegang izin dilarang:
- a. merusak, melepas, menghilangkan dan memindahkan meter air atau alat ukur debit air dan atau merusak segel tera pada meter air atau alat ukur debit air;
- b. mengambil air tanah dari pipa sebelum meter air atau alat ukur debit air;
- c. mengambil air tanah melebihi debit yang ditentukan dalam izin;
- d. menyembunyikan titik pengambilan atau lokasi pengambilan air tanah;
- e. memindahkan letak titik pengambilan atau lokasi pengambilan air tanah;
- f. memindahkan rencana letak titik pengeboran dan/atau letak titik penurapan atau lokasi pengambilan air tanah;
- g. mengubah konstruksi sumur bor atau penurapan mata air;
- h. menyampaikan laporan pengambilan dan pemanfaatan air tanah atau melaporkan tidak sesuai dengan kenyataan;
- i. tidak melaporkan hasil rekaman sumur pantau;
- j. tidak melaporkan pelaksanaan SKPPL, UKL dan UPL atau AMDAL; dan
- k. tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam izin.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dikenakan sanksi adminitratif berupa peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut dengan jangka waktu masing-masing 1 (satu) bulan.
- (3) Pemegang izin yang tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara seluruh kegiatan selama jangka waktu 3 (tiga) bulan.
- (4) Pemegang izin yang tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu penghentian sementara seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin.
BAB XII - PENYIDIKAN Pasal 44
Pasal 44
- (1) PPNS tertentu di lingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan air tanah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan air tanah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pengelolaan air tanah tersebut;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang pengelolaan air tanah;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumendokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan air tanah;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan air tanah;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan air tanah;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan/atau
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang pengelolaan air tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang.
BAB XIII - SANKSI ADMINISTRASI Pasal 45
Pasal 45
Setiap pemegang izin yang melanggar ketentuan Pasal 43 Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi administrasi berupa:
- a. pencabutan izin usaha perusahaan pemboran air tanah;
- b. penyegelan alat pengeboran dan titik pengambilan air tanah;
- c. pencabutan izin pengambilan dan pemanfaatan air tanah; dan
- d. penutupan sumur bor atau bangunan penurapan mata air.
SANKSI PIDANA
BAB XIV - SANKSI PIDANA
Pasal 46
- (1) Pemegang Izin yang melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), Pasal 22 ayat (2), Pasal 26 ayat (1), Pasal 29, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37 ayat (3), Pasal 38, Pasal 39 dan Pasal 43 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Negara.
- (3) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup dan/atau kerusakan kondisi dan lingkungan air tanah diancam pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB XV - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 47
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka izin yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin yang bersangkutan.
BAB XVI - KETENTUAN PENUTUP Pasal 48
Pasal 48
Dengan ditetapkannya peraturan Daerah ini maka pengelolaan air tanah menyesuaikan dengan ketentuan ini.
BAB XVI - KETENTUAN PENUTUP Pasal 48
Pasal 49
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seluma.

Penetapan: Ditetapkan di Seluma pada tanggal 11 Juli 2014 BUPATI SELUMA, ttd H. BUNDRA JAYA

Penetapan: Diundangkan di Tais pada tanggal 11 November 2014

Penandatangan: ## Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SELUMA, ## IRIHADI

Distribusi: LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SELUMA TAHUN 2014 NOMOR: 7 Salinan sesuai dengan aslinya

Penandatangan: ## KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI MIRIN AJIB, SH. MH Nip. 19660725 199403 1 003 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SELUMA, PROVINSI BENGKULU: (5/2014)