PERATURAN WALIKOTA BJTUNG Nomor 47 Tahun 2013 tentang PEMANFAATAN ATAS PENERIMAAN DANA KLAIM JAMJNAN KESEHATAN NASIONAL DI RUMAH SAKJT UMUM DAERAH {KELAS CJ KOTA BITUNG (berlaku 1 Januari 2014)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
WAI.JKOTA BITUNG
PERATURAN WALIKOTA BJTUNG NOMOR 47 TAHUN 2013
TENTANG
PEMANFAATAN ATAS PENERIMAAN DANA KLAIM JAMJNAN KESEHATAN NASIONAL DI RUMAH SAKJT UMUM DAERAH {KELAS CJ KOTA BITUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BITUNG,
a.
- b. bahwa Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a diklaim untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan;
bahwa Jaminan Kesehatan Nasional merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional dengan tujuan untuk memenuhi 'kebutuhan dasar kesehatan masyarakat, yang layak diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya -dibayar oleh Pemerintah;
- c. bahwa ·setelah klaim diverifikasi dan dibayarkan sebagai penggantian pelayanan kesehatan yang telah diberikan, maka status dana klaim berubah rnenjadi penerimaan atas jasa dan fasilitas kesehatan yang harus disetorkan langsung secara bru to ke .Kas Daerah, sehingga penerimaan dan penggunaannya wajib masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- d. bahwa dana sebagaimana dimaksud dalam huruf c, dapat digunakan untuk pembayaran jasa pelayanan, jasa medik dan jasa sarana berupa pembelian barang habis pakai serta kebutuhan operasional lainnya melalui RKA-DPA RSUD;
- e. bahwa dalam rangka menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a di Rumah Sakit Umum Daerah (Kelas CJ Kata Bitung, perlu diatur pemanfaatan atas penerimaan dana klaim;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, buruf d clan huruf e, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemanfaatan atas Penerimaan Dana Klaim Jaminan Kesehatan Nasional di Ru mah Sakit Umum Daerah (Kelas CJ Kata Bitung;
I.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4355); ten tang Republik Lembaran
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lemba:ran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5.
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 ten tang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5256);
11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehata.n pada Jaminan Kesehatan Nasional;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan ATAS PENERIMAAN DANA KLAIM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMANFAATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (KELAS CJ KOTA BITUNG.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimak.sud dengan :
1. Oaerah adalah Kota Bitung.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bitung.
4. Rumah Sakit Umum Oaerah (Kelas CJ, yang selanjutnya disingkat RSUO adalah Rumah Sakit Umum Daerah (Kelas CJ Kota Bitung.
6. Jaminan Kesehatan Nasional, yang selanjutnya disingkat JKN adalah bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN} yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib (mandatory) ## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Maksud dan Tujuan dari Peraturan Walikota ini adalah memberikan acuan kepada Petugas yang memberikan Pelayanan Kesehatan dan pihak-pihak terkait dalam penyelenggaraan Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.
TATA CARA PELAKSANAAN KLAIM JAMINAN
BAB Ill - TATA CARA PELAKSANAAN KLAIM JAMINAN
Pasal 3
Tata cara pelaksanaan Klaim Jaminan meliputi :
- b. petugas pelayanan dan perawatan mengisi data pelayanan di tempat pelayanan masing-masing;
- a. klaim diajukan
BAB Ill - TATA CARA PELAKSANAAN KLAIM JAMINAN
Pasal 4
- (1) Alokasi pemanfaatan atas penerimaan Dana untuk Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) adalah Biaya Operasional kepada petugas/penyelenggara yang memberikan pelayanan kesehatan di RSUD kepada peserta program JKN.
BAB Ill - TATA CARA PELAKSANAAN KLAIM JAMINAN
Pasal 5
- (1) Alokasi pemanfaatan atas penerimaan Dana untuk Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) adalah Biaya Operasional kepada petugas/penyelenggara yang memberikan pelayanan kesehatan di RSUD kepada peserta program JKN.
- (3) Biaya Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan per kegiatan pelayanan.
- (2) Biaya Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk memotivasi peningkatan kualitas pelayanan petugas yang memberikan pelayanan kesehatan di RSUD dalam rangka menunjang peningkatan pelayanan kesehatan di Daerah.
BAB Ill - TATA CARA PELAKSANAAN KLAIM JAMINAN
Pasal 6
Jumlah Biaya Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dihitung
BAB Ill - TATA CARA PELAKSANAAN KLAIM JAMINAN
Pasal 7
Rincian Prosentase biaya operasional sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 6 ditetapkan meliputi :
- a. untuk pelayanan rawat jalan;
- b. untuk pelayanan rawat inap; dan
- c. untuk pelayanan tindakan dengan pembiusan.
BAB Ill - TATA CARA PELAKSANAAN KLAIM JAMINAN
Pasal 8
- (1) Pelayanan rawat jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri dari:
- a. rawat jalan um um/ gigi/ penunjang medik;
- b. rawat jalan spesialis;
- (2) rawat jalan um um/ gigi/ penunjang medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur sebagai berikut:
- a. jasa sarana 56% (lima puluh enam persen);
- c. jasa medik 22% (dua puluh dua persen).
- b. jasa pelayanan 22% (dua puluh dua persen]; dan
- (3) rawat jalan spesialls sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) hutuf b diatur sebagai berikut :
- b. jasa peiayanan 20% [dua puiuh persen); dan
- a. jasa sarana 44% (empat puluh empat persen);
- c. jasa medik 36% (tiga puluh enam persen).
BAB Ill - TATA CARA PELAKSANAAN KLAIM JAMINAN
Pasal 9
- (1) Jasa pelayanan dari rawat jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf b diatur sebagai berikut :
- b. kebersamaan paramedik dan non medik (dengan indexing) 60% (enam puluh persen);
- a. paramed.is, sopir dan lainnya (yang menghasilkan uang) 10% (sepuluh persen);
- c. manajemen fee 25% [dua puluh lima persen); dan
- (2) Jasa medik dari rawat jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c dan ayat (3) huruf c diatur sebagai berikut :
- d. biaya umum 5% (lima persen).
- a. dokter spesialis/umum/gigi (yang menghasilkan uang) 60% (enam puluh persen);
- c. manajemen fee 25% (dua puluh lima persen); dan
- b. kebersamaan staf medik (dengan indexing) 10% (sepuluh persen);
- d. biaya umum 5% (lima persen).
BAB Ill - TATA CARA PELAKSANAAN KLAIM JAMINAN
Pasal 10
- (1) Pelayanan rawat inap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b diatur sebagai berikut :
- a. jasa sarana 56% (lima puluh enam persen];
3. b.jasa pelayanan 22% (dua puluh dua persen); dan
- c. jasa medik 22% (dua puluh dua persen).
- (2) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur sebagai berikut :
- b. kebersamaan pararnedik dan non medik (dengan indexing) 60% (enarn puluh persen);
- a. pararnedis, sopir dan lainnya (yang menghasilkan uang) 10% (sepuluh persen);
- c. manajemen fee 25% (dua puluh lima persen); dan
- (3) Jasa medik sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf c diatur sebagai berikut :
- d. biaya umum 5% (lima persen).
- a. dokter spesialis/umum/gigi (yang menghasilkan uang) 60% (enarn puluh persen);
- c. manajemen fee 25% (dua puluh lima persen); dan
- b. kebersamaan staf medik (dengan indexing) 10% (sepuluh persen);
- d. biaya umum 5% (lima persen).
BAB Ill - TATA CARA PELAKSANAAN KLAIM JAMINAN
Pasal 11
- (1) Pelayanan tindakan dengan pembiusan sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 7 huruf c diatur sebagai berikut :
2. a, jasa sarana 40% (empat puluh persen);
- b. jasa pelayanan 12,8% (dua belas koma delapan persen);
- c. jasa medik bedah/ spOG 26,5% (dua puluh enarn koma Hrna persen);
- d. jasa medik anastesi 11,2% (sebelas koma dua persen);
- f. tarnbahan jasa medik anastesi 4% (empat persen).
- e. jasa medik penyakit dalarn/anak 5,5% (lima koma lima persen); dan
- (2) Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b diatur sebagai berikut:
- b. kebersarnaan paramedik dan non medik (dengan indexing) 60% (enarn puluh persen);
- a. pararnedis, sopir dan lainnya (yang menghasilkan uang) 10% (sepuluh persen);
- c. manajemen fee 25% (dua puluh lima persen); dan
- (3) Jasa Medik bedah/spOG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, jasa medik anastesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, jasa rnedik penyakit dalarn/anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diatur sebagai berikut:
- d. biaya umum 5% (lima persen).
- a. dokter spesialis (yang menghasilkan uang) 60% (enarn puluh persen) dan khusus dokter spesialis anastesi mendapatkan tarnbahan selisih dari tarnbahan jasa medik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf f menjadi total Rp. 1.000.000,- (satujuta rupiah);
- b. kebersamaan staf medik (dengan indexing) 10%
- c. manajemen fee 25% (dua puluh lima persen); dan
- d. biaya umum 5% (lima persen).
BAB Ill - TATA CARA PELAKSANAAN KLAIM JAMINAN
Pasal 12
Alokasi untuk Jasa sarana sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 8 ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a, Pasal iO ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (1) huruf a dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam dokumen pelaksanaan anggaran yakni digunakan :
- b. pemeliharaan sarana;
- a. pemenuhan kebutuhan mectis habis pakai;
- c. obat-obatan;
- d. darah;
- e. makanan pasien;
- f. adrninistrasi; dan
- g. dana operasional.
BABV
PENENTUAN PEMBAYARAN DAN TEMPAT PEMBAYARAN RETRIBUSI
Bagian Kesatu Penentuan Pembayaran
BAB Ill - TATA CARA PELAKSANAAN KLAIM JAMINAN
Pasal 13
- (1) Klaim dana pelayanan JKN yang terutang dapat dicairkan dari Bank BNI.
- (3) Penentuan Pembayaran pelayanan kesehatan JKN dengan menggunakan software INA CBG's yang dianggap sah untuk dijadikan sebagai bukti ketetapan.
- (2) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dapat digunakan secara langsung.
Bagian Kedua Tempat Pembayaran
BAB Ill - TATA CARA PELAKSANAAN KLAIM JAMINAN
Pasal 14
Dana klaim JKN disetorkan ke Kas Daerah melalui Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah atau tempat pelayanan jasa oleh petugas pemungut/loket yang ditentukan oleh Direktur.
BAB VJ TATA CARA PEMERIKSAAN
BAB Ill - TATA CARA PELAKSANAAN KLAIM JAMINAN
Pasal 15
- (1) Walikota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban pemanfaatan dana JKN dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku/catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan pemanfaatan dana klaim JKN yang terutang;
- (2) Dalam Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Petugas Pengelola/Penyelenggara JKN diwajibkan untuk :
- b. memberikan kesernpatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
- c. memberikan keterangan yang diperlukan.
BAB VII - KETENTUANPENUTUP
Pasal 16
- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Walikota ini, Pemanfaatan Dana di Tahun 2013 yang belum dibayarkan tetap menggunakan ketentuan dalam peraturan yang sebelumnya sampai dengan telah selesai pelaksanaan pembayarannya.
- (2) Setelah menyelesaikan pembayaran atas pemanfaatan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka:
- a. Peraturan Walikota Bitung Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pemanfaatan at.as Penerimaan Dana Klaim Pelayanan Jaminan Kesehatan Masyarakat di Rumah Sakit Umum Daerah (Kelas C) Kota Bitung (Berita Daerah Kota Bitung Tahun 2013 Nomor 70);
- b. Peraturan Walikota Bitung Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pemanfaatan atas Penerimaan Dana Klaim Pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah di Rumah Sakit Umum Daerah (Kelas C) Kota Bitung (Berita Daerah Kota Bitung Tahun 2013 Nomor 71);
- c. Peraturan Walikota Bitung Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pemanfaatan atas Penerimaan Dana Klaim Pelayanan Kesehatan bagi Peserta PT. Askes (PERSERO) di Rumah Sakit Umum Daerah (Kelas C) Kota Bitung (Berita Daerah Kota Bitung Tahun 2013 Nomor 72);
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB VII - KETENTUANPENUTUP
Pasal 17
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bitung.

Penetapan: Ditetapkan di Bitung Pada tanggal 22 Nove nbe e 2013

Penetapan: Diundangkan di Bitung Pada tanggal 25 rr ove nbe-- � 013 BERITA DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2013 NOMOR 102