PERATURAN GUBERNUR MA Nomor 054 Tahun 2012 tentang PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN ANGGARAN 2013 (berlaku 12 September 2012)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat :
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
N0M0R 054 TAHUN 2012 TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN ANGGARAN 2013
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,
- a. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, dipandang perlu untuk membuat Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran dimaksud ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2013;
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106) ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
1
2
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165) ;
12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundangundangan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas ke Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 60);
3
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694) ;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 nomor 508) ;
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2007 Nomor 13) ;
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 5) ;
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 1) ;
21. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 072 Tahun 2011 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap Lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan ;
22. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 025 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 29) ;
23. Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/9/KUM/2012 tentang Tarif Bantuan Biaya Mengikuti Pendidikan/Kursus Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan;
4
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN ANGGARAN 2013.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
6. Bendahara Umum Daerah selanjutnya disingkat BUD adalah Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah, Selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan selaku pengguna anggaran/pengguna barang., yang terdiri dari : Sekretariat, Dinas, Badan dan Kantor.
8. Biro adalah Biro-Biro pada Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan program tertentu dari SKPD.
10. Pengguna Anggaran, selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
11. Kuasa Pengguna Anggaran, selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD,
12. Pejabat Penatausahaan Keuangam SPKD, selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
13. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
14. Bendahara Penerimaan adalah Pejabat Fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
5
15. Bendahara Pengeluaran adalah Pejabat Fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
17. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
18. Tim Anggaran Pemerintah Daerah, selanjutnya disingkat TAPD adalah TAPD Provinsi Kalimantan Selatan.
19. Tim Koreksi/Asistensi RKA-SKPD adalah Tim yang terdiri dari unsur Biro Keuangan, Bappeda, Dipenda, dan Biro Perlengkapan dan dibentuk oleh Sekretaris Daerah selaku ketua TAPD melalakui Kepala Biro Keuangan selaku Sekretaris TAPD.
20. Pegawai Tidak Tetap, selanjutnya disingkat PTT adalah Pegawai Tidak Tetap yang terdaftar dalam Data Base Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
21. Kebijakan Umum APBD, selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
22. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD setelah disepakati dengan DPRD.
23. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD, selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
24. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
25. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
26. DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Pedoman Penyusunan RKA-SKPD Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2013 merupakan pedoman bagi SKPD/PA/KPA di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam penyusunan RKA-SKPD Tahun Anggaran 2013.
6
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Dalam Penyusunan RKA-SKPD Tahun Anggaran 2013, SKPD harus memperhatikan :
- a. Sinkronisasi program dan kegiatan antar SKPD dengan kinerja SKPD berkenaan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan;
- b. Batas waktu penyampaian RKA-SKPD kepada PPKD/Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan ;
- c. Hal-hal lainnya perlu mendapat perhatian dari SKPD terkait dengan prinsip-prinsip peningkatan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyusunan anggaran dalam rangka pencapaian prestasi kerja ;
- d. Dokumen sebagai
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran meliputi Kebijakan Umum APBD (KUA), PPAS, Kode Rekening APBD, format RKA-SKPD, dan standar satuan harga ;
- e. Mensinergikan program nasional tentang pengarusutamaan anggaran responsif gender ;
- f. Pelaksanaan dan pelaporan pertanggungjawaban APBD yang efisien, efektif, ekonomis dan akuntabel.

## Pasal 4

- (1) Ketentuan penyusunan RKA-SKPD Dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2013 dilakukan sesuai dengan lampiranlampiran sebagaimana dimaksud lampiran dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu :
- a. SKPD menyusun Rincian Anggaran Pendapatan untuk menghasilkan RKA-SKPD 1, Form RKA-SKPD 1 disiapkan hanya oleh SKPD pemungut pendapatan.
- b. SKPD menyusun Rincian Anggaran Belanja Langsung untuk menghasilkan RKASKPD 2.1.
- c. SKPD menyusun Rincian Anggaran Belanja Langsung masing-masing kegiatan untuk menghasilkan RKA-SKPD 2.2.1. untuk kemudian digabung dalam Rekapitulasi Rincian Anggaran Belanja Langsung untuk menghasilkan RKASKPD 2.2.
- d. SKPD mengkompilasi dokumen-dokumen di atas menjadi RKA-SKPD.
- (2) Dalam penyusunan RKA-SKPD harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
- a. RKA-SKPD harus memuat rincian yang jelas dari setiap kegiatan maupun pembiayaannya, kecuali BLUD.
- b. Penyusunan RKA-SKPD harus sesuai dengan KUA Tahun Anggaran 2013 dan PPAS Tahun Anggaran 2013.
- c. Kegiatan dalam RKA-SKPD harus dirinci menurut jenis pengeluaran yang memberikan gambaran yang jelas dan tegas baik menyangkut volume maupun harga satuan.

7

- d. Setiap rencana pengeluaran harus disusun menurut azas kewajaran, kepatutan, efektif, efisien, yang keseluruhannya mencerminkan penghematan dan terkendali serta tetap menjamin tercapainya sasaran yang telah ditentukan.

## BAB II

## Asistensi RKA-SKPD

## Pasal 5

Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD, melalui Kepala Biro Keuangan selaku Sekretaris TAPD dapat membentuk Tim Koreksi/Asistensi RKA-SKPD dan Tim Verifikasi DPA-SKPD.

## Pasal 6

- (1) Setiap pengajuan RKA-SKPD untuk dikoreksi oleh Tim Koreksi/Asistensi, RKASKPD terlebih dahulu harus ditandatangani oleh Kepala SKPD/PA/KPA yang bersangkutan dan/atau Pejabat lain pada SKPD berkenaan.
- (2) RKA-SKPD yang telah dikoreksi/diasistensi, selanjutnya diparaf oleh pejabat yang bertanggung jawab terhadap pengusulan RKA-SKPD dan Tim Koreksi/Asistensi.

## Pasal 7

- (1) Pejabat yang mengikuti asistensi adalah mereka yang bertanggung jawab terhadap proses penyusunan program dan Kegiatan, serta yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan.
- (2) Pejabat yang mengikuti asistensi sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh PPK-SKPD dan bilamana dipandang perlu dapat mengikut sertakan staf pelaksana/teknis.

## BAB III

## Pembentukan Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD

## Pasal 8

- (1) Dalam rangka pengelolaan Keuangan Daerah pada SKPD, ditunjuk PA, KPA dan PPK SKPD, Pembantu PPK-SKPD, PPTK, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Penyimpan barang dan Pengurus barang serta Bendaharan Pengeluaran Pembantu dan Pembantu Bendahara Penerimaan, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu, Penyimpan dan Pengurus Barang Pembantu.
- (2) Pengguna Anggaran SKPD Induk dapat menunjuk Kepala Biro dan/atau Kepala UPT sebagai Kuasa Pengguna Anggaran.

8

- (3) Pengguna Anggaran pada SKPD yang memiliki jumlah kegiatan lebih dari 100 (seratus) kegiatan dan/atau jumlah anggaran belanja langsung lebih dari Rp.10.000.000.000,(sepuluh miliar rupiah) dapat melimpahkan sebagian kewenangannya dengan menunjuk Pejabat eselon III pada SKPD berkenaan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran.

## Pasal 9

- (1) Untuk SKPD, PPK-SKPD yang ditunjuk adalah Pejabat yang menangani fungsi Kesekretariatan (Sekretaris/Kabag TU/Kabag Keuangan/Kabag Akuntansi dan/atau Pelaporan) pada masing-masing SKPD, sedangkan Pembantu PPK-SKPD adalah Pejabat yang menangani fungsi Keuangan dan Pejabat lainnya pada eselon IV, sedangkan untuk pelaksanaannya dapat dibantu oleh Petugas teknis maksimal 4 orang.
- (2) Untuk UPT dapat ditunjuk PPK - SKPD dari Pejabat yang menangani fungsi Tata Usaha pada UPT yang bersangkutan, sedangkan untuk pelaksanaannya dapat dibantu oleh Petugas teknis maksimal 2 orang.

## Pasal 10

Dalam hal penunjukan PPTK, maka yang ditunjuk diutamakan dari PNS yang menduduki jabatan Struktural sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 11

- (1) Khusus Sekretariat Daerah dan SKPD yang memiliki UPT dapat ditunjuk Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pembantu Bendahara Penerimaan Pembantu, Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pengurus dan Penyimpan Barang Pembantu serta Juru Bayar Gaji.
- (2) Untuk SKPD induk yang tidak memiliki penerimaan langsung tidak perlu mengangkat Bendahara Penerima, sedangkan pada UPT-nya yang memiliki penerimaan dapat mengangkat Bendahara Penerimaan Pembantu.

## BAB IV

## Belanja Pegawai

## Pasal 12

- (1) Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara dan PNS dianggarkan pada Belanja Pegawai yang merupakan bagian dari Belanja Tidak Langsung.
- (2) Honor Kegiatan untuk PNS dianggarkan pada Belanja Pegawai PNS pada Belanja Langsung, sedangkan honor yang diperuntukan bagi non PNS dianggarkan pada Belanja Pegawai Non PNS pada Belanja Langsung, termasuk honor untuk Tenaga Ahli/Instruktur/ Narasumber.

9

## Pasal 13

- (1) PPKD, Kuasa BUD, PPK-SKPD, Pembantu PPK-SKPD, PPTK, Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran, Penyimpan Barang dan Pengurus Barang, Bendahara Pengeluaran Pembantu, serta Pembantu Bendahara Pengeluaran, dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pengurus Barang Pembantu dan Penyimpan Barang Pembantu serta juru bayar gaji, dan operator program aplikasi keuangan daerah diberikan honor bulanan.
- (2) Penganggaran honor PPTK pada masing-masing SKPD maksimal sejumlah pejabat eselon IV pada SKPD bersangkutan x 12 bulan x besaran honor PPTK. Dialokasikan pada masing-masing SKPD, sedangkan untuk PPTK pada UPT dialokasikan pada UPT bersangkutan.
- (3) Jumlah besarannya sebagaimana diatur dalam Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan tentang Penetapan honorarium untuk Pengelola Keuangan Daerah.

## Pasal 14

- (1) Kegiatan pengadaan barang/jasa yang memerlukan adanya panitia diberikan Honorarium maksimum sebagai berikut :
- a. Nilai pengadaan barang/jasa berjumlah di atas Rp 200.000.000 s/d Rp 500.000.000,- :
3. 1). Ketua sebesar Rp 700.000,00 / orang.
4. 2). Sekretaris sebesar Rp 500.000,00 / orang.
5. 3). Anggota sebesar Rp 400.000,00 / orang.
- b. Nilai pengadaan barang/jasa diatas Rp 500.000.000,00 s/d

Rp 1.000.000.000,- :

- 1). Ketua sebesar Rp 800.000,00 / orang.
- 2). Sekretaris sebesar Rp 600.000,00 / orang.
- 3). Anggota sebesar

Rp 500.000,00 / orang.

- c. Nilai pengadaan barang/jasa berjumlah diatas Rp 1.000.000.000 :
2. 1). Ketua sebesar

Rp 1.000.000,00 / orang.

- 2). Sekretaris sebesar Rp 850.000,00 / orang.
- 3). Anggota sebesar Rp 600.000,00 / orang.
- d. Kepanitiaan dapat terdiri dari :
- 1). Panitia Pengadaan/Pembelian barang/jasa
- 2). Paniti Penerima Hasil Pekerjaan barang/jasa
- (2) Jumlah Panitia maksimal 7 (tujuh) orang untuk masing-masing kepanitiaan.

10

## Pasal 15

- (1) Pelaksanaan Pengadaan barang/jasa berjumlah di atas Rp.10.000.000,- s/d Rp.200.000.000,pelaksanaannya melalui Pejabat Pengadaan dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa pada SKPD berkenaan.
- (2) Pengadaan barang/jasa sebagaimana Ayat (1) untuk masing-masing Pejabat diberikan honor dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Untuk setiap pengadaan barang/jasa diatas Rp 10.000.000,00 s.d Rp.50.000.000,- dianggarkan honor sebesar Rp.300.000,00
- b. Untuk setiap pengadaan barang/jasa diatas Rp.50.000.000,00 s.d Rp.200.000.000,- dianggarkan honor sebesar Rp.600.000,00

## Pasal 16

- (1) Kegiatan Bimbingan Teknis, Seminar dan kegiatan sejenis lainnya diluar kegiatan kediklatan dengan waktu pelaksanaan paling lama 3 (tiga) hari, maka untuk honor narasumber/moderator diatur sebagai berikut :
- a. Satuan jam pemaparan adalah 45 menit/jam pemaparan/ narasumber / moderator.
- b. Honor dibayar penuh untuk maksimal 2 jam pemaparan pertama, jam pemaparan selanjutnya dibayar 50% dari tarif honor narasumber/ moderator bersangkutan.
- (2) Maksimum Besaran honor narasumber/moderator, sebagai berikut :
- a. Pejabat Eselon I sebesar Rp.1.000.000,00/orang/jam pemaparan
- b. Pejabat Eselon II sebesar Rp. 850.000,00/orang/jam pemaparan
- c. Pejabat Eselon III sebesar Rp. 650.000,00/orang/jam pemaparan
- d. Pejabat Eselon IV sebesar Rp. 550.000,00/orang/jam pemaparan
- e. Pejabat Fungsional/Staf sebesar Rp.500.000,00/orang/jam pemaparan
- (3) Dosen/Tenaga ahli dari luar lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan/atau Widyaiswara sebesar Rp.850.000,00/orang/jam pemaparan, sedangkan Moderator sebesar Rp.500.000,00/orang/jam pemaparan.

## Pasal 17

- (1) PTT dianggarkan pada Belanja Pegawai Non PNS dengan besaran honor maksimal sebagai berikut :
- (2) Penganggaran honor PTT sebagaimana dimaksud ayat (1) dianggarkan maksimal 13 (tiga belas) bulan, sedangkan pelaksanaan pembayaran honor ke-13 mengikuti pelaksanaan pembayaran gaji ke-13 PNS Provinsi Kalimantan Selatan.

| a. | Pendidikan Sarjana, sebesar Rp.1.500.000,00/orang/bulan |
|------|------------------------------------------------------------------|
| b. | Pendidikan Diploma dan SLTA, sebesar Rp.1.250.000,00/orang/bulan |

11

## Pasal 18

- (1) Biaya jasa/upah pegawai non PNS baik Satpam, Penjaga Malam, Petugas Kebersihan, Petugas Kebun, petugas operator (juru mudi) kapal, juru timbang, juru tera, petugas kalibrasi, operator bengkel, operator pabrik es, petugas teknis mesin dan listrik, petugas teknis kolam/keramba, petugas Laboratorium dan Petugas khusus lainnya yang berkerja dalam wilayah Provinsi Kalimantan Selatan maksimal sebesar Rp.1.250.000,00/orang/bulan sedangkan bagi SKPD yang berada di Jakarta, maksimal sebesar Rp.1.750.000,00/orang/bulan
- (2) Tenaga honorer pada beberapa rumah sakit umum daerah besaran anggaran honor maksimum sebagai berikut :
- a. Dokter Umum maksimal sebesar Rp.2.250.000,00/orang/bulan
- b. Apoteker/Psikolog maksimal sebesar Rp.2.000.000,00/orang/bulan
- c. Perawat dan/atau tenaga medis lainnya maksimal sebesar Rp.1.500.000,00/orang/bulan.
- (3) Pelaksana teknis sistem aplikasi Komputerisasi yang sangat khusus, seperti Sistem Aplikasi Program Komputerisasi Kesamsatan dan Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) dapat diberikan honor setiap bulan dengan besaran honor sebagai berikut :
- a. Programmer maksimal sebesar Rp.3.000.000,00
8. b.Asisten Programmer, Administrator Database dan Analis Jaringan Sistem Aplikasi Program maksimal sebesar Rp.2.500.000,00
- c. Operator System Program maksimal sebesar Rp.2.000.000,00
- b. Penganggaran biaya jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (4) penganggarannya pada kegiatan penyediaan jasa pegawai non PNS dan dianggarkan maksimal 13 (tiga belas) bulan, sedangkan pelaksanaan pembayaran honor ke 13 mengikuti pelaksanaan pembayaran gaji ke-13 PNS Provinsi Kalimantan Selatan.

## BAB V

## Belanja Barang dan Jasa

## Pasal 19

Belanja Pakaian Dinas untuk Satpam, Penjaga Malam, Petugas Kebersihan, Petugas/Tukang Kebun diatur sebagai berikut :

- a. Satpam lengkap maksimum Rp.600.000,00 / stel.
- b. Penjaga malam, Petugas kebersihan, Petugas/Tukang kebun maksimum Rp.450.000,00/stel.

## Pasal 20

- (1) Belanja Konsumsi untuk Rapat/Seminar, dan kegiatan sejenis lainnya, sebagai berikut :
- a. Dihadiri/diikuti oleh Gubernur/Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta Unsur Muspida, konsumsi disediakan secara

12

Prasmanan dengan indeks maksimal Rp.100.000,00/porsi dan Snack Rp.40.000,00/porsi.

12

- b. Dihadiri/dikuti oleh pejabat Eselon II dan Eselon II kebawah, maka untuk prasmanan maksimal Rp.75.000,00/porsi dan snack maksimal Rp.30.000,00/porsi, sedangkan untuk makanan kotak ditetapkan maksimal Rp.35.000,00/kotak dan Snack Rp.20.000,00/kotak.
- (2) Snack harian di kantor maksimal sebesar Rp.5.000,00/orang/hari dan bagi pegawai yang karena tugas/pekerjaannya memerlukan makanan/minuman suplemen, diberikan makanan/minuman suplemen sebesar Rp.15.000,00/orang/hari, sedangkan makanan dan minuman harian untuk anakanak panti asuhan sebesar Rp.35.000,00/anak/hari.

## Pasal 21

- (1) Belanja Perjalanan Dinas dibuat secara rinci dan mengacu pada Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 072 Tahun 2011 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap Lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
- (2) Rincian sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas, dengan menyebutkan jumlah orang dan lamanya hari perjalanan dinas, lokasi yang menjadi tujuan perjalananan dinas dan jabatan pelaksana perjalanan dinas.
- (3) Pengecualian terhadap rincian perjalanan dinas hanya untuk Kegiatan Rapatrapat/Koordinasi Luar daerah dan kegiatan Rapat-rapat/koordinasi Dalam Daerah.
- (4) Anggaran Perjalanan Dinas yang dialokasikan dalam Kegiatan Rapatrapat/Koordinasi Luar daerah dan Kegiatan Rapat-rapat/Koordinasi Dalam daerah sebagaimana dimaksud ayat (3) merupakan alokasi anggaran perjalanan dinas yang dapat digunakan oleh semua Pegawai pada SKPD berkenaan sepanjang tidak ada duplikasi dalam penganggaran dan pelaksanaannya.

## Pasal 22

- (1) Belanja Transportasi dan Akomodasi dianggarkan untuk keperluan Pelaksanaan tugas diluar kantor selain untuk keperluan mengantar surat/laporan, konsultasi, koordinasi, menghadiri seminar, rapat-rapat, pelatihan/pendidikan, acara pembukaan dan/atau yang sejenisnya dalam Kota/Kabupaten tempat kedudukan dengan jarak minimal 5 km dari kantor bersangkutan, diberikan biaya transportasi maksimal sebesar Rp.100.000,00/hari.
- (2) Belanja Transportasi dan Akomodasi dianggarkan untuk keperluan Pihak lain diluar PNS dan tenaga honor yang terlibat dalam pelaksanaan program/kegiatan yang memerlukan biaya transportasi dan akomodasi di dalam daerah dan/atau diluar daerah.
- (3) Besaran biaya transportasi dan akomodasi yang diberikan maksimal sebesar biaya transportasi dan akomodasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 072 Tahun 2011 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap Lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
- (4) Pihak lain diluar PNS dan tenaga honor sebagaimana ayat (2) juga dapat diberikan uang harian maksimal sebesar Rp.400.000,00/orang/hari untuk luar daerah, sedangkan untuk dalam daerah maksimal Rp. 125.000,00/orang/hari.

13

## Pasal 23

- (1) Peserta sosialisasi/bintek/seminar dan kegiatan sejenis yang dilaksanakan oleh SKPD dengan waktu pelaksanaan tidak lebih dari 3 (tiga) hari dan dilaksanakan dalam wilayah Provinsi Kalimantan Selatan dapat diberikan uang saku maksimal Rp.100.000,00/orang/hari.
- (2) Khusus peserta non PNS yang mengikuti kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diberikan uang transport yang besaran maksimalnya disesuaikan dengan ketentuan biaya transport sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 072 Tahun 2011 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap Lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

## Pasal 24

Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional diatur sebagai berikut :

- a. Kendaraan yang dipelihara adalah kendaraan yang khusus dipergunakan untuk pelaksanaan kegiatan dengan mencantumkan nomor polisi kendaraan dimaksud.
- b. Kendaraan yang diperkenankan untuk mendapatkan biaya pemeliharaan adalah kendaraan yang dibeli atau dimiliki eks proyek yang bersangkutan maupun kendaraan yang diperbantukan untuk pelaksanaan kegiatan (disertai pernyataan pemilik kendaraan).

## Pasal 25

Biaya pemeliharaan dan perbaikan kendaraan dinas/operasional/pool diatur sebagai berikut :

- a. Pemeliharaan kendaraan roda 4 :
1. Kapasitas mesin 1300 cc s.d 2000 cc maksimal Rp.11.000.000,00/ buah/tahun.
2. Kapasitas mesin &gt;2000 cc maksimal Rp.13.000.000,00/ buah/tahun.
- b. Pemeliharaan kendaraan roda 6 maksimal Rp.14.000.000,00/ buah/tahun.
- c. Pemeliharaan kendaraan roda 2 dan 3 maksimal Rp.5.000.000,00/ buah/tahun.

## Pasal 26

- (1) Perbaikan berat kendaraan roda 4 dan roda enam diatur sebagai berikut :
- a. Perbaikan berat kendaraan roda 4 maksimal Rp.15.000.000,00/ buah/tahun.
- b. Perbaikan berat kendaraan roda 6 maksimal Rp.25.000.000,00/ buah/tahun.
- (2) Pengecualian terhadap besaran biaya pemelihaan kendaraan diberlakukan untuk mobil ambulan dan mobil khusus lainnya.
- (3) Pengecualian terhadap besaran biaya perbaikan berat kendaraan roda 4 dan 6 diberlakukan apabila ada keterangan/perhitungan biaya perbaikan dari penyedia jasa servis dan/atau bengkel.
- (4) Pelaksanaan perbaikan berat kendaraan roda 4 dan 6 dilaksanakan sebagaimana kegiatan pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan sesuai ketentuan berlaku.

14

## Pasal 27

- (1) Pemeliharaan kendaraan roda 4, 6, dan 2 meliputi : Jasa Servis, Penggantian Suku Cadang, Minyak Pelumas, Jasa Kir, Perpanjangan STNK, Perpanjangan SIM bagi sopir resmi.
- (2) Kendaraan roda 4 dan roda 6 yang menjalani perbaikan berat, penganggaran pemeliharaannya dilakukan selama 1 tahun dikurangi waktu (bulan) saat kendaraan yang bersangkutan menjalani perbaikan.

## Pasal 28

- (1) SKPD yang tidak memiliki/kekurangan kendaraan operasional, sedangkan dalam pelaksanaan kegiatannya sangat memerlukan kendaraan operasional dapat melakukan sewa atas kendaraan operasional untuk mendukung pelaksanaan program/kegiatannya.
- (2) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya diperuntukkan kendaraan roda 4 (empat) atau lebih untuk keperluan operasional harian.
- (3) Lamanya masa sewa kendaraan operasional harian diperhitungkan paling lama untuk 5 (lima) hari sewa.
- (4) Harga sewa kendaraan operasional roda 4 (empat) maksimal sebesar Rp.500.000,00/buah/hari sedangkan khusus kendaraan double gardan maksimal sebesar Rp.1.000.000,00/buah/hari
- (5) Harga sewa kendaraan di atas sudah termasuk untuk sopir dan apabila sewa tanpa sopir maka masing-masing harga sewa di atas dikurangi Rp.100.000,00 /kendaraan.
- (6) Harga sewa di atas belum termasuk BBM yang diperhitungkan berdasarkan jarak tempuh yang dilakukan.
- (7) Harga sewa kendaraan tersebut pada ayat (4), tidak termasuk untuk pelayanan Tamu-tamu kenegaraan/Pejabat Negara.

## BAB VI

## Belanja Modal

## Pasal 29

Belanja Modal menganut prinsip biaya perolehan, oleh karena itu semua rincian biaya yang digunakan dalam memperoleh aset hingga bisa dimanfaatkan penggunannya (barang/Infrastruktur) dialokasikan dalam Belanja Modal.

## Pasal 30

Dalam pengalokasian belanja Modal, khususnya yang berkenaan dengan kegiatan pembangunan/pengembangan/rehabilitasi agar merujuk kepada Peraturan Gubernur tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

15

## Pasal 31

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Sekretaris Daerah selaku Koordinator TAPD melalui pertimbangan analisis kebutuhan dari Biro Perlengkapan Setda Prov Kalsel.

## Pasal 32

- (1) Barang Modal/aset yang akan diserahkan kepada pihak lain (hibah) pada tahun anggaran berkenaan penganggarannya dialokasikan pada belanja barang dan jasa hibah.
- (2) Proses penganggaran belanja barang dan jasa hibah sebagaimana ayat (1) dilaksanakan dengan didasarkan atas proposal yang disampaikan oleh pemohon hibah dan diverifikasi SKPD yang berkenaan.

## Pasal 33

Pengadaan Barang (pada Belanja Barang/jasa dan Belanja Modal) harus memuat rincian tentang spesikasi, satuan, harga satuan, volume, dari barang/konstruksi.

## BAB VII

## HAL-HAL YANG TIDAK DIPERKENANKAN DALAM PENGALOKASIAN BELANJA DAN STANDAR HARGA

## Pasal 34

Dalam pengalokasian Belanja tidak diperkenankan adanya biaya untuk Pemberian /Penyampaian ucapan selamat/karangan bunga, kegiatan perayaan hari-hari besar/hari raya, dan Biaya untuk Pemasangan sambungan telepon baru, kecuali terkait dengan pengembangan, serta Belanja bantuan pada SKPD selain Sekretariat Daerah/PPKD dan pencantuman merek dagang dalam pengadaan barang/jasa.

## Pasal 35

Standar Harga satuan yang dipergunakan dalam penyusunan RKA-SKPD harus mempedomani peraturan-peraturan dan ketentuan yang berlaku seperti :

- a. Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK), Standar Biaya (SB), dan Harga Satuan Bangunan (HSBGN). Apabila harga dipasaran lebih tinggi daripada HSPK, SB dan HSBGN, maka kenaikan yang diperkenankan maksimal 15% dari harga ditetapkan pada HSPK, SB dan HSBGN.
- b. Untuk harga satuan yang lain ditetapkan berdasarkan harga umum yang berlaku serta berpatokan dengan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan yang mengatur tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa.

## BAB VIII PENYAMPAIAN RKA-SKPD

## Pasal 36

RKA-SKPD Tahun Anggaran 2013 disusun berdasarkan Pagu yang telah ditetapkan dalam PPAS Tahun Anggaran 2013 untuk masing-masing SKPD/Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

## Pasal 37

RKA-SKPD Tahun Anggaran 2013 yang telah disusun, selanjutnya diserahkan kepada PPKD/Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, untuk selanjutnya dibahas oleh Tim Koreksi/Asistensi.

Pembahasan oleh Tim Koreksi/Asistensi, antara lain untuk menelaah kesesuaian antara RKA-SKPD dengan :

- a. KUA Tahun Anggaran 2013.
- b. PPAS Tahun Anggaran 2013.
- c. Analisis Standar Belanja (ASB).
- d. Kebijakan Akuntansi.
- e. Prakiraan maju yang telah disetujui tahun anggaran sebelumnya, dan dokumen perencanaan lainnya.
- f. Capaian Kinerja.
- g. Indikator Kinerja.
- h. Kelompok Sasaran Kegiatan.
- i. Standar Satuan Harga (SSH).
- j. Standar Pelayanan Minimal (SPM).
- k. Sinkronisasi Program dan Kegiatan antar SKPD.
- l. Neraca SKPD dan KIB.
- m. Analisis kebutuhan barang dan jasa.

## Pasal 38

RKA-SKPD Tahun Anggaran 2013 yang disusun SKPD dan telah ditandatangani oleh Pejabat berwenang pada SKPD masing-masing disampaikan ke PPKD/Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan paling lambat tanggal 17 September 2012 sebanyak 3 (tiga) rangkap.

16

17

## Pasal 39

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini, agar mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah untuk yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2013, Peraturan Gubernur, serta petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan lainnya.

## Pasal 40

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal 12 September 2012

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN, ttd H. RUDY ARIFFIN

Diundangkan di Banjarbaru pada tanggal 12 September 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN, ttd MUHAMMAD ARSYADI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2012 NOMOR 54