PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN Nomor 21 Tahun 1945 tentang PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI (berlaku 4 Mei 2016)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat
:
- a. bahwa jasa konstruksi mempunyai peran dalam penyelenggaraan memiliki nilai ekonomi da masyarakat yang sejahtera, untuk itu perlu dilakukan pembinaan terhadap penyedia jasa, pengguna jasa, dan masyarakat guna menumbuhkan pemahaman, kesadaran meningkatkan kemampuan akan tugas, fungsi serta hak dan kewajiban masing mewujudkan tertib usaha jasa konstruksi, tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi, dan tertib pemanfaatan hasil pekerjaan konstruksi; strategis pembangunan dan lam mewujudkan , dan , -masing dalam
- b. bahwa guna mendorong kapasi pelaku usaha jasa konstruksi di Kota Pasuruan, perlu diatur pelaksanaan yang dibiayai oleh pe pemerintah; tas dan kualitas pekerjaan konstruksi merintah maupun non
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf membentuk Peraturan Daerah tentang Pembinaan Jasa Konstruksi; a dan huruf b, perlu
1. Pasal 18 ayat (6) Undang Republik Indonesia Tahun 1945; -Undang Dasar Negara
2. Undang-Undang ...
SALINAN
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 3833);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63) sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157);
Menetapkan :
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3956) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3957);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 23/ PRT/M/2009 tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Forum Jasa Konstruksi;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 25 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 13);
14. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2012 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 06);
Dengan Persetujuan Bersama,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PASURUAN dan
WALIKOTA PASURUAN
MEMUTUSKAN:
PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pasuruan.
2. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
3. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi.
4. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/ atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.
5. Pembinaan adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota bagi penyedia jasa, pengguna jasa, dan masyarakat.
6. Penyedia Jasa adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.
7. Pengguna Jasa adalah orang perseorangan atau badan sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan/proyek yang memerlukan layanan jasa konstruksi.
8. Masyarakat Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut Masyarakat adalah bagian dari masyarakat yang mempunyai kepentingan dan/ atau kegiatan yang berhubungan dengan usaha dan pekerjaan jasa konstruksi.
9. Tim Pembina Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat TPJK adalah tim yang dibentuk oleh Walikota untuk melakukan koordinasi pelaksanaan pembinaan jasa konstruksi.
PENYELENGGARAAN PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI
Bagian Kesatu
Umum
BAB II - PENYELENGGARAAN PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI
Pasal 2
Bentuk Pembinaan Jasa Konstruksi meliputi:
- a. pengaturan;
- b. pemberdayaan; dan
- c. pengawasan.
BAB II - PENYELENGGARAAN PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI
Pasal 3
- (1) Pihak yang harus dibina dalam penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi terdiri atas Penyedia Jasa, Pengguna Jasa dan Masyarakat.
- (2) Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari:
- a. usaha orang perseorangan; dan
- b. badan usaha yang berbadan hukum atau pun yang bukan berbadan hukum.
- (3) Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas:
- a. institusi Pemerintah Kota;
- b. orang perseorangan; dan
- c. badan usaha yang berbadan hukum atau pun yang bukan berbadan hukum.
Bagian Kedua
Pembinaan Jasa Konstruksi terhadap Penyedia Jasa
BAB II - PENYELENGGARAAN PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI
Pasal 4
- (1) Pemerintah Kota menyelenggarakan Pembinaan Jasa Konstruksi terhadap Penyedia Jasa.
- (2) Pembinaan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan hak dan kewajiban Penyedia Jasa.
BAB II - PENYELENGGARAAN PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI
Pasal 5
- (1) Pembinaan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diselenggarakan untuk melaksanakan tugas otonomi daerah mengenai:
- a. pengembangan sumber daya manusia di bidang Jasa Konstruksi;
- b. peningkatan kemampuan teknologi Jasa Konstruksi;
- c. pengembangan sistem informasi Jasa Konstruksi;
- d. penelitian dan pengembangan Jasa Konstruksi; dan
- e. pengawasan tata lingkungan.
- (2) Pembinaan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan cara:
- a. melaksanakan kebijakan Pembinaan Jasa Konstruksi;
- b. menyebarluaskan peraturan perundangundangan Jasa Konstruksi;
- c. melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan;
- d. menerbitkan perizinan usaha Jasa Konstruksi; dan
- e. melaksanakan pengawasan sesuai dengan kewenangan untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan pekerjaan Jasa Konstruksi.
Bagian Ketiga Pembinaan Jasa Konstruksi terhadap Pengguna Jasa
BAB II - PENYELENGGARAAN PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI
Pasal 6
- (1) Pemerintah Kota menyelenggarakan Pembinaan Jasa Konstruksi terhadap Pengguna Jasa.
- (2) Pembinaan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menumbuhkan pemahaman dan kesadaran akan hak dan kewajiban Pengguna Jasa dalam pengikatan dan penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi.
BAB II - PENYELENGGARAAN PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI
Pasal 7
Pembinaan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diselenggarakan dalam rangka pelaksanaan tugas otonomi daerah dengan cara:
- a. memberikan penyuluhan tentang peraturan perundang-undangan Jasa Konstruksi;
- b. memberikan informasi tentang ketentuan keteknikan, keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja serta tata lingkungan setempat;
- c. menyebarluaskan ketentuan perizinan pembangunan; dan
- d. melaksanakan pengawasan untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi.
Bagian Keempat
Pembinaan Jasa Konstruksi terhadap Masyarakat
BAB II - PENYELENGGARAAN PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI
Pasal 8
- (1) Pemerintah Kota menyelenggarakan Pembinaan Jasa Konstruksi terhadap Masyarakat.
- (2) Pembinaan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menumbuhkembangkan pemahaman akan peran strategis Jasa Konstruksi dalam pembangunan, kesadaran akan hak dan kewajiban guna mewujudkan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan.
BAB II - PENYELENGGARAAN PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI
Pasal 9
Pembinaan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diselenggarakan dalam rangka pelaksanaan tugas otonomi daerah dengan cara:
- a. memberikan penyuluhan tentang peraturan perundang-undangan Jasa Konstruksi;
- b. memberikan informasi tentang ketentuan keteknikan, keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan tenaga kerja serta tata lingkungan setempat;
- c. meningkatkan pemahaman dan kesadaran terhadap kewajiban pemenuhan tertib penyelenggaraan konstruksi dan tertib pemanfaatan hasil Pekerjaan Konstruksi;
- d. memberikan kemudahan peran serta Masyarakat dalam pelaksanaan pengawasan untuk turut serta mencegah terjadinya Pekerjaan Konstruksi yang membahayakan kepentingan dan keselamatan umum.
Bagian Kelima
Tim Pembina Jasa Konstruksi
BAB II - PENYELENGGARAAN PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI
Pasal 10
- (1) Pembinaan Jasa Konstruksi dilaksanakan oleh TPJK.
- (2) TPJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan oleh Walikota.
BAB II - PENYELENGGARAAN PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI
Pasal 11
- (1) TPJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, bertugas:
- a. menyusun rencana dan program pelaksanaan Pembinaan Jasa Konstruksi;
- b. melaksanakan Pembinaan Jasa Konstruksi;
- c. melakukan pemantauan dan evaluasi; dan
- d. menyusun laporan pertanggungjawaban.
- (2) Rencana dan program Pembinaan Jasa Konstruksi disusun dengan
BAB II - PENYELENGGARAAN PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI
Pasal 12
Dalam rangka membantu tugas TPJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk kesekretariatan yang berkedudukan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi di lingkungan Pemerintah Kota.
BAB III - PEMBIAYAAN
Pasal 13
Pembiayaan pembinaan jasa konstruksi bersumber dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pasuruan.

Penetapan: Ditetapkan di Pasuruan pada tanggal 4 Mei 2016

Penandatangan: WALIKOTA PASURUAN, ttd. SETIYONO

Penetapan: Diundangkan di Pasuruan pada tanggal 4 Mei 2016

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN, ttd. BAHRUL ULUM LEMBARAN DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2016 NOMOR 2 NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN NOMOR 457-21/2015

Penandatangan: SALINAN sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, ttd. YUDHI HARNENDRO, SH.MSi. Pembina Tingkat I NIP. 19681027 199403 1 008
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN NOMOR 21 TAHUN 2015
## TENTANG
## PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI
## I. UMUM
Jasa Konstruksi merupakan salah satu kegiatan dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya yang mempunyai peranan penting dalam pencapaian berbagai sasaran guna menunjang terwujudnya tujuan masyarakat Kota Pasuruan yang sejahtera. Pengaturan Pembinaan Jasa Konstruksi diperlukan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran Penyedia Jasa dalam penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi, meningkatkan pemahaman dan kesadaran Pengguna Jasa terhadap hak dan kewajibannya dalam pengikatan dan penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi serta menumbuhkan pemahaman masyarakat akan peran strategis Jasa Konstruksi dalam pembangunan di Kota Pasuruan dan kesadaran akan hak dan kewajiban guna mewujudkan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan.
Pembinaan Jasa Konstruksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi meliputi pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan bagi Penyedia Jasa, Pengguna Jasa, dan Masyarakat. Fungsi pembinaan di Pemerintah Kota dilaksanakan oleh Tim Pembina Jasa Konstruksi.
Peraturan Daerah tentang Pembinaan Jasa Konstruksi sebagai dasar hukum Pemerintah Kota dalam melaksanakan Pembinaan Jasa Konstruksi. Pengaturan ini berkaitan dengan bentuk, sasaran, dan tata cara penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi.
## II. PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 2
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 3
Cukup Jelas. Pasal 4 Cukup Jelas. Pasal 5 Ayat (1) Huruf a Pengembangan sumber daya manusia di bidang Jasa Konstruksi di Kota mengacu pada kebijakan pengembangan sumber daya manusia nasional. Huruf b Cukup Jelas. Huruf c Cukup Jelas. Huruf d Cukup Jelas. Huruf e Cukup Jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup Jelas. Huruf b Cukup Jelas. Huruf c Cukup Jelas. Huruf b Perizinan usaha Jasa Konstruksi termasuk juga pemberian klasifikasi dan kualifikasi Penyedia Jasa. Huruf e Cukup Jelas. Pasal 6 Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 7
Huruf a Cukup Jelas. Huruf b Yang dimaksud dengan ketentuan keteknikan adalah kewajiban pemenuhan standar-standar teknis sesuai peraturan perundang-undangan terkait bidang bina marga, sumber daya air, perhubungan, dan perangkat daerah lainnya dalam setiap pekerjaan konstruksi. Yang dimaksud dengan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja adalah semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur keselamatan dan kesehatan kerja. Huruf c Cukup Jelas. Huruf d Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 8
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 9
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 10
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 11
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 12
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 13
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 14
Cukup Jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PASURUAN NOMOR 2