PERATURAN GUBERNUR PAPUA Nomor 2 Tahun 2016 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR PAPUA NOMOR 72 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DALAM RANGKA PENGANGKATAN ANGGOTA DEWAN PER (berlaku 11 Januari 2016)
Pembukaan
Menimbang :
GUBERNUR PAPUA
PERATURAN GUBERNUR PAPUA
NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR PAPUA NOMOR 72 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DALAM RANGKA PENGANGKATAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA YANG DITETAPKAN MELALUI MEKANISME PENGANGKATAN PERIODE 2014 -2019
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR PAPUA,
- a. bahwa pelaksanaan Peraturan Gubernur Papua Nomor 72 Tahun 2015 tentang Pedoman Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Dewan Perwakilan Rakyat Papua Yang Ditetapkan Melalui Mekanisme 2014-2019, yang dianggarkan dalam APBD dilakukan
Keuangan Dalam Rangka Pengangkatan Anggota Pengangkatan Periode Provinsi Papua Tahun Anggaran 2015, perlu perubahan dalam penganggarannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Papua Nomor 72 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Rangka Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Yang Ditetapkan Melalui Mekanisme Pengangkatan Periode 2014 -2019;
Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupatenkabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang - Undang .../2
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
10. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2013 Nomor 24);
Menetapkan
11. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 6 Tahun 2014 tentang Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Yang Ditetapkan Melalui Mekanisme Pengangkatan Periode 2014-2019 (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2014 Nomor 6);
MEMUTUSKAN :
: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR PAPUA NOMOR 72 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DALAM RANGKA PENGANGKATAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA YANG DITETAPKAN MELALUI MEKANISME PENGANGKATAN PERIODE 2014 -2019.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Papua Nomor 72 Tahun 2015 tentang Pedoman Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Rangka Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Yang Ditetapkan Melalui Mekanisme Pengangkatan Periode 2014 -2019 (Berita Daerah Provinsi Papua Tahun 2015 Nomor 72), diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 2
- (1) Dana pengangkatan anggota DPRP dianggarkan dalam APBD Provinsi Papua pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua.
- (2) Gubernur menetapkan besaran dana PANSEL Provinsi, PANSEL DAPENG dan PANSEL Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan usulan.
- (3) Usulan berupa rincian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh PANSEL Provinsi kepada Gubernur melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi.
- (4) Dana pengangkatan anggota DPRP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di transfer ke rekening Sekretariat PANSEL Provinsi, PANSEL DAPENG dan PANSEL Kabupaten/Kota.
- (5) Sekretariat PANSEL sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- (6) Alokasi besaran Dana Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan mempertimbangkan aspek tingkat kesulitan daerah.
Pasal 7
Segala biaya yang dibutuhkan sebagai akibat ditetapkan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua.
Pasal II
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua.

Penetapan: Ditetapkan di Jayapura pada tanggal 11 Januari 2016

Penandatangan: GUBERNUR PAPUA, CAP/TTD LUKAS ENEMBE, SIP, MH

Penetapan: Diundangkan di Jayapura pada tanggal 12 Januari 2016 Sekretaris Daerah Provinsi Papua CAP/TTD T.E.A. HERY DOSINAEN, S.IP., M.KP BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2016 NOMOR 2

Penandatangan: Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, Y. DEREK HEGEMUR, SH.,MH