PERATURAN DAERAH KABUPATEN MA Nomor 4 Tahun 2016 tentang PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BIMA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
:
Mengingat :
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bima;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. 4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6);
5. 5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BIMA dan BUPATI BIMA
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
: PERATURAN DAERAH KABUPATEN BIMA TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BIMA.
KETENTUAN UMUM
BAB I - Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Bima.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indinesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Kepala Daerah adalah Bupati Bima.
6. Bupati adalah Bupati Bima.
7. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundangundangan.
8. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan
- kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri ## BAB II PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH
BAB I - Pasal 1
Pasal 2
Dengan peraturan daerah ini, dibentuk perangkat daerah terdiri dari :
- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. Inspektorat;
- d. Dinas;
- e. Badan; dan
- f. Kecamatan.
BAB III - SUSUNAN PERANGKAT DAERAH Pasal 3
Pasal 3
Perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan susunan sebagai berikut :
- a. Sekretariat Daerah, merupakan unsur staf dengan Tipe A;
- b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD Kabupaten, dengan Tipe A;
- c. Inspektorat, menyelenggarakan fungsi pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah, dengan Tipe A;
- d. Dinas terdiri dari :
- 1) Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan, kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, dengan Dinas Daerah Tipe A;
- 2) Dinas Kesehatan, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan, dengan Dinas Daerah Tipe A;
- 3) Dinas Sosial menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, dengan Dinas Daerah Tipe A;
- 4) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi, dengan Dinas Daerah Tipe A;
- 5) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang statistik serta urusan pemerintahan bidang persandian, dengan Dinas Daerah Tipe A;
- 6) Dinas Perhubungan, melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan, dengan Dinas Daerah Tipe B;
- 7) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil, dengan Dinas Daerah Tipe A;
- 8) Dinas Pariwisata, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata, dengan Dinas Daerah Tipe A;
- 9) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan tata ruang, dengan Dinas Daerah Tipe B;
- 10) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, dengan Dinas Daerah Tipe B;
- 11) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi usaha kecil dan menengah, dengan Dinas Daerah Tipe B;
- 12) Dinas Perindustrian dan Perdagangan, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan urusan pemerintahan bidang perdagangan, dengan Dinas Daerah Tipe A;
- 13) Dinas Pertanian dan Perkebunan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan, dengan Dinas Tipe A;
- 14) Dinas Kelautan dan Perikanan, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan, dengan Dinas Daerah Tipe A;
- 15) Dinas Lingkungan Hidup, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan urusan pemerintahan bidang kehutanan, dengan Dinas Daerah Tipe B;
- 16) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, dengan Dinas Daerah Tipe B;
- 17) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, dengan Dinas Daerah Tipe A;
- 18) Dinas Ketahanan Pangan, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan, dengan Dinas Daerah Tipe A;
- 19) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal, dengan Dinas Daerah Tipe C;
- 20) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian, dengan Dinas Daerah tipe B;
- 21) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan, dengan Dinas Daerah Tipe B;
- 22) Satuan Polisi Pamong Praja, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, dengan Dinas Daerah Tipe B;
- 23) Badan Penanggulangan Bencana Daerah, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (sub urusan kebakaran dan sub urusan bencana), dengan Badan Tipe A;
- e. Badan terdiri dari :
- 1) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan, dengan Badan Daerah Tipe A;
- 2) Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan unsur kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, dengan Badan Daerah Tipe A;
- 3) Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan, dengan Badan Daerah Tipe A;
- f. Kecamatan merupakan wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten, terdiri dari :
- 1) Kecamatan Sape, dengan tipe A
- 2) Kecamatan Bolo, dengan tipe A
- 3) Kecamatan Woha, dengan tipe A
- 4) Kecamatan Lambu, dengan tipe A
- 5) Kecamatan Monta, dengan tipe A
- 6) Kecamatan Wera, dengan tipe A
- 7) Kecamatan Madapangga, dengan tipe A
- 8) Kecamatan Langgudu, dengan tipe A
- 9) Kecamatan Palibelo, dengan tipe A
- 10) Kecamatan Belo, dengan tipe A
- 11) Kecamatan Ambalawi, dengan tipe A
- 12) Kecamatan Donggo, dengan tipe A
- 13) Kecamatan Wawo, dengan tipe A
- 14) Kecamatan Soromandi, dengan tipe A
- 15) Kecamatan Sanggar, dengan tipe A
- 16) Kecamatan Parado, dengan tipe A
- 17) Kecamatan Tambora, dengan tipe A
- 18) Kecamatan Lambitu, dengan tipe A
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
BAB IV - KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
Pasal 4
Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
BAB V - ESELONERING/JABATAN DALAM ORGANISASI PERANGKAT DAERAH Pasal 5
Pasal 5
- (1) Sekretaris Daerah merupakan Jabatan Eselon II.a atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (2) Sekretaris DPRD, Inspektur, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Dinas, Kepala Badan, dan Staf Ahli Bupati merupakan Jabatan Eselon II.b atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (3) Kepala Bagian, Sekretaris Inspektorat, Inspektur Pembantu, Sekretaris Dinas, Sekretaris Badan, dan Camat merupakan Jabatan Struktural Eselon III.a atau Jabatan Administrator.
- (4) Kepala bidang pada dinas dan badan serta sekretaris kecamatan merupakan jabatan struktural eselon III.b atau jabatan administrator.
- (5) Kepala sub bagian pada sekretariat daerah, kepala sub bagian pada sekretariat DPRD, Inspektorat, dinas, dan badan, kepala seksi pada dinas dan badan, Kepala Unit Pelaksana Teknis pada dinas dan badan kelas A, sekretaris kecamatan tipe B, serta kepala seksi pada kecamatan merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.
- (6) Kepala unit pelaksana teknis pada dinas dan badan kelas B, kepala sub bagian pada unit pelaksana teknis dinas dan badan kelas A, kepala subbagian pada kecamatan merupakan jabatan eselon IV.b atau jabatan pengawas.
- (7) Kepala unit pelaksana teknis daerah kabupaten yang berbentuk satuan pendidikan merupakan jabatan fungsional guru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Kepala unit pelaksana teknis daerah kabupaten yang berbentuk rumah sakit daerah kabupaten dijabat oleh dokter, dokter gigi atau dokter spesialis yang ditetapkan sebagai pejabat fungsional dokter, dokter gigi atau dokter spesialis dengan diberikan tugas tambahan.
- (9) Kepala unit pelaksana teknis yang berbentuk pusat kesehatan masyarakat dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberi tugas tambahan.
BAB VI - STAF AHLI
Pasal 6
- (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu Staf Ahli.
- (2) Staf Ahli berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 3 (tiga) Staf Ahli.
- (4) Staf ahli bupati diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
- (5) Pengangkatan dan pemberhentian Staf Ahli Bupati oleh Bupati.
BAB VII - UNIT PELAKSANA TEKNIS Pasal 7
Pasal 7
- (1) Pada dinas dan badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas dan UPT Badan.
- (2) UPT Dinas dan UPT Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPT Dinas dan UPT Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
BAB VII - UNIT PELAKSANA TEKNIS Pasal 7
Pasal 8
- (1) Selain UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdapat UPT Dinas Daerah dibidang pendidikan berupa Satuan Pendidikan.
- (2) Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk Satuan Pendidikan Formal dan Satuan Pendidikan Non Formal.
- (3) Pembentukan UPT Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
BAB VII - UNIT PELAKSANA TEKNIS Pasal 7
Pasal 9
- (1) Selain UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), terdapat UPT Dinas Daerah dibidang kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja profesional.
- (2) Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah.
- (3) Dalam hal Rumah Sakit Daerah belum menerapkan pengelolaan keuangan badan layanan umum, pengelolaan keuangan Rumah Sakit Daerah tetap bersifat otonom dalam perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan.
BAB VIII - KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 10
Pasal 10
- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
BAB VIII - KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 10
Pasal 11
Segala pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan Staf Ahli dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bima dan sumber-sumber lain yang sah.
PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN PERANGKAT DAERAH
BAB X - Pasal 12
Pasal 12
- (1) Pembinaan dan pengendalian penataan perangkat daerah kabupaten dilakukan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
- (2) Pembinaan dan pengendalian penataan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dalam penataan Perangkat Daerah.
BAB XI - KETENTUAN PERALIHAN Pasal 13
Pasal 13
Terhadap perangkat daerah yang terkena perampingan, penghapusan maupun penggabungan tetap melaksanakan tugas pokok dan fungsinya
BAB XI - KETENTUAN PERALIHAN Pasal 13
Pasal 14
- (1) Perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundangundangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
- (2) Anggaran penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
BAB XI - KETENTUAN PERALIHAN Pasal 13
Pasal 15
Perangkat Daerah yang melaksanakan sub urusan pemerintahan bidang bencana, yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya Perangkat Daerah baru yang melaksanakan sub urusan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB XI - KETENTUAN PERALIHAN Pasal 13
Pasal 16
Penyesuaian pengisian jabatan direktur Rumah Sakit Umum Daerah Bima dan Rumah Sakit Umum Daerah Sondosia Kabupaten Bima serta pengisian jabatan Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat di wilayah Kabupaten Bima sebagai jabatan fungsional, dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Pemerintah tentang Perangkat Daerah diundangkan.
BAB XI - KETENTUAN PERALIHAN Pasal 13
Pasal 17
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, UPT yang ada tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang Pembentukan UPT yang baru.
BAB XI - KETENTUAN PERALIHAN Pasal 13
Pasal 18
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan mengenai struktur organisasi, personil, sarana prasarana, pembiayaan, tugas pokok dan fungsi perangkat daerah tetap dilaksanakan ## BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
BAB XI - KETENTUAN PERALIHAN Pasal 13
Pasal 19
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bima (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2008 Nomor 03), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bima (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2010 Nomor 07) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB XI - KETENTUAN PERALIHAN Pasal 13
Pasal 20
Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bima.

Penetapan: Ditetapkan di : Bima

Penandatangan: BUPATI BIMA, ## Hj. INDAH DHAMAYANTI PUTRI Diundangkan : di Bima pada tanggal : 20 Oktober 2016

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIMA ## H. M. TAUFIK HAK LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIMA TAHUN 2016 NOMOR 76
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN BIMA
## NOMOR 4 TAHUN 2016
## TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BIMA
## I. UMUM.
Dasar penyusunan perangkat daerah dalam bentuk organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari urusan pemerintahan bersifat wajib dan urusan pemerintahan bersifat pilihan.
Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah yang terdiri dari unsur staf, unsur pengawas, unsur perencana, serta unsur penunjang urusan pemerintahan. Di samping perangkat daerah tersebut, juga dapat dibentuk perangkat daerah untuk melaksanakan fungsi penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok, dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah sudah tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sehingga perlu diganti.
Perangkat daerah yang dibentuk melalui peraturan daerah ini didasarkan pada variabel umum dan teknis, dengan penentuan tipe perangkat daerah mengacu pada skor masing-masing urusan pemerintahan.
## II. PASAL DEMI PASAL
```
PENJELASAN
Pasal 1
Angka 1 Angka 2 Angka 4 Angka 5 ``` ``` Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas ``` Angka 6 Cukup Jelas Angka 7 Cukup jelas Angka 8 Cukup jelas Angka 9 Cukup jelas Angka 10 Cukup jelas Angka 11 Cukup jelas Angka 12 Cukup jelas Angka 13 Cukup jelas Angka 14 Cukup jelas Angka 15 Cukup jelas Angka 16 Cukup jelas Angka 17 Cukup jelas Angka 18 Cukup jelas Angka 19 Cukup jelas Angka 20 Cukup jelas Angka 21 Cukup jelas Angka 22 Cukup jelas Angka 23 Cukup jelas Angka 24 Cukup jelas Angka 25 Cukup jelas Angka 26 Cukup jelas Angka 27 Cukup jelas Angka 28 yang dimaksud dengan "tipelogi perangkat daerah" dalam ketentuan ini adalah tipelogi dinas dan badan berdasarkan hasil skoring dari urusan pemerintahan atau penggabungan urusan pemerintahan dengan tipe A, Tipe B atau tipe C
PENJELASAN
Pasal 2
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 3
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 4
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 5
Ayat (1) Cukup jelas. Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas. Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas. Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas. Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas. Cukup jelas Ayat (6) Cukup jelas. Cukup jelas Ayat (7) Cukup jelas. Cukup jelas Ayat (8) Cukup jelas. Cukup jelas yang dimaksud dengan "pejabat fungsional dokter atau dokter gigi" adalah termasuk dokter spesialis dan dokter gigi spesialis yang menduduki jabatan fungsional dokter dan dokter gigi Ayat (9) Cukup jelas. Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 6
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 7
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 8
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 9
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 10
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 11
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 12
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 13
Cukup jelas ```
PENJELASAN
Pasal 14
Cukup jelas Pasal 15 Cukup jelas Pasal 16 Cukup jelas Pasal 17 Cukup jelas Pasal 18 Cukup jelas Pasal 19 Cukup jelas Pasal 20 Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIMA TAHUN 2016 NOMOR ``` 76