PERATURAN BUPATI ROTE NDAO Nomor 9 Tahun 2017 tentang GARA TIMUR PERATURAN BUPATI ROTE NDAO NOMOR ~ TAHUN 2017 TENT ANG PENGENDALIAN PENGADAAN BARANG/ JASA DAN PENYERAPAN ANGGARAN LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
BUPATI ROTE NDAO PROVINSI lfUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN BUPATI ROTE NDAO NOMOR ~ TAHUN 2017
TENT ANG PENGENDALIAN PENGADAAN BARANG/ JASA DAN PENYERAPAN ANGGARAN LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI ROTE NDAO,
a.
bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan anggaran dan kegiatan pembangunan yang tepat waktu, tepat mutu, tepat administrasi, tepat sasaran dan tepat manfaat, maka perlu dilakukan Pengendalian Pengadaan Barang/ Jasa dan Penyerapan Anggaran Lingkup Pemerintah Kabupaten Rote Ndao;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pengenda1ian Pengadaan Barang/Jasa dan Penyerapan Anggaran Lingkup Pemerintah Kabupaten Rote Ndao;
1. Mengingat
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan / Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);.}t
.
,
5.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adrninistrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373};
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 temang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9.
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10.
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 ten tang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan -/ Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahu~
.
'
Menetapkan:
2010 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaim.ana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjacli Kewenangan Kabupaten Rote Ndao (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2009 Nomor 002 Seri D Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 075);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2016 Nomor 055, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 135);
MEMUTUSKAN ;
PERATURAN BUPATI TENTAllG PENGENDALIAll PENGADAAN BARANG/JASA DAN PENYERAPAll AllGGARAli LINGKUP PEMERllfTAH KABUPATEN ROTE NDAO.
BABI KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Rote Ndao.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Rote Ndao.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan. Dewan / Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Urusan Pemenntahan J yang menjadi kewenangan Daerah.
1
- 5. Bagian Administrasi Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam yang selanjutnya disingkat Bagian Administrasi Ekbang dan SDA adalah Bagian Administrasi Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam pada Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao.
6. lnspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Rote Ndao.
7. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disingkat ULP adalah Unit Organisasi Pemerintah yang berfungsi melaksanakan Pengadaan barang/jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada.
8. Anggaran Pendapatan dan Be1anja Daerah Kabupaten Rote Ndao yang selanjutnya disingkat APBD Kabupaten Rote Ndao adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rote Ndao yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Kebijakan Umum Anggaran yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
12. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.
13. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh Bupati untuk menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
14. Pejabat Pelak.sana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
15. Pejabat Pengadaan adalah personil yang ditunjuk untuk melaksanakan Pengadaan Langsung.
16. Kelompok Kerja ULP selanjutnya disebut Pokja ULP adalah kelompok kerja yang berjumlah gasal, beranggotakan paling kurang 3 (tiga) orang dan dapat ditambah sesuai dengan kompleksitas pekerjaan, yang bertugas untu.k melaksanak.an pemilihan penyedia pengadaan barang/jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao.
17. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa. Penggun~ Anggaran sebagai pemilik pekerjaan, yang bertanggung jawab atajr pelaksanaan pengadaan barang I jasa.
~
- 18. Penyedia barang / jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang/pekerjaan konstruksi /jasa konsultansi / jasa lainnya.
19. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disingkat dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/ Jasa.
20. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (brainware).
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2
Pasal 2
Pengendalian Pengadaan Barang/ Jasa dan Penyerapan Anggaran Lingkup Pemerintah Kabupaten Rote Ndao, dimaksudkan sebagai bahan acuan sekaligus sebagai alat pengendalian bagi setiap unsur pimpinan pada masingmasing Perangkat Daerah dalam pelaksanaan anggaran dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Rote Ndao.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2
Pasal 3
Pengendalian Pengadaan Barang/Jasa dan Penyerapan Anggaran dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Rote Ndao bertujuan untuk :
- a. Terciptanya pemahaman dan persamaan persepsi dalam Pengadaan Barang/ Jasa, Pengendalian Anggaran dan Pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Rote Ndao;
- b. Menghindari tumpang tindih pembebanan biaya antar program dan kegiatan;
- c. Memudahkan pengukuran kinerja, evaluasi dan pelaporan organisasi; dan
- d. Terlaksananya anggaran yang rasional, transparan, ekonomis dan efisien serta sesuai ketentuan perundang-undangan.
BAB III - JASA KONSULTANSI Pasal 4
Pasal 4
Penganggaran jasa konsultansi perencanaan untuk tahun anggaran berikutnya, wajib dianggarkan oleh Perangkat Daerahpada tahun anggaran/ berkenaan.
..
- (1) Pengadaan jasa konsultansi perencanaan untuk tahun anggaran berikutnya, dilakukan mendahului atau sebelum tahun anggaran berikutnya.
- (2) Pelaksanaan Pengadaan jasa konsultansi sebagai.mana dimaksud pada ayat ( 1) paling lambat, dilaksanakan pada bulan Oktober tahun anggaran berkenaan.'
- (3) Pengadaan jasa konsultansi perencanaan wajib mengacu pada KUA-PPAS tahun anggaran berikutnya.
- (4) Pengadaan Jasa Konsultansi yang bemilai paling tinggi Rp.50.000.000,(lima puluh juta rupiah) dapat dilaksanakan oleh Kelompok Kerja ULP atau Pejabat Pengadaan.
- (5) Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp.50.000.000,- (lima puluhjuta rupiah) dilaksanakan oleh Kelompok Kerja ULP.
BAB III - JASA KONSULTANSI Pasal 4
Pasal 6
- (1) PA/KPA dan konsultan perencana, wajib mempresentasikan dokumen perencanaan sebelum disahkan.
- (2) Presentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dihadapan Bupati dan Tim Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah Kabupaten Rote Ndao.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan atas dokumen perencanaan, maka konsultan perencana wajib melakukan penyesuaian paling lama 2 (dua) minggu terbitung sejak selesai presentasi.
- (4) Perangkat Daerah yang mengelola kegiatan fisik wajib menyusun dan mengumumkan Rencana Umum Pengadaan dalam Sistem Infonnasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) pada bulan Januari setiap tahun, setelah penetapan APBD.
- (5) Dalam hal PA/KPA tidak bertindak sebagai PPK, maka PA/KPA wajib menetapkan PPK setelah Rencana Umum Pengadaan (RUP) ditayangkan.
BAB III - JASA KONSULTANSI Pasal 4
Pasal 7
- (1) Paket pekerjaan fisik yang bemilai di atas Rp.200.000.000,(dua ratus juta. rupiah) wajib dipresentasikan di hadapan Bupati dan Tim Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah Kabupaten Rote Ndao.
- (2) Paket pekerjaan fisik yang bemilai di bawah Rp.200.000.000,(dua ratus juta rupiah) wajib dikonsultasikan kepada Bupati dan Tim Koordinasi / Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah Kabupaten Rotj Ndao.
BAB IV - PE:NGADAAN BARA:NG/JASA
Pasal 8
- (1) Tahapan dan waktu pelaksanaan barang dan jasa mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah beserta perubahannya.
- (2) Pelaksanaan pelelangan dilaksanakan paling lambat pada bulan April tahun berjalan.
- (3) Waktu pelaksanaan pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berubah apabila terdapat kendala teknis lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Dalam hal penetapan pemenang pelelangan, Pokja ULP wajib menyusun metode pemilihan penyedia dan metode evaluasi, dengan tetap mempertimbangkan faktor kewajaran harga demi terjaminnya kualitas pekerjaan.
BAB IV - PE:NGADAAN BARA:NG/JASA
Pasal 9
- (1) Untuk pelaksanaan pekerjaan fi.sik tidak diperkenankan melakukan Contract Change Order (CCO) terhadap penambahan nilai kontrak pekerjaan.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan kahar yang menyebabkan terjadinya penambahan nilai kontrak pekerjaan, maka pelaksanaan pekerjaan fisik dapat dilakukan Contract Change Order (CCO) setelah mendapat persetujuan Bupati.
BAB IV - PE:NGADAAN BARA:NG/JASA
Pasal 10
- ( 1) Pelaksanaan paket pekerjaan fisik wajib diselesaikan dan dilakukan Profesional Hand Over (PHO) paling lambat pada akhir bulan November Tahun Anggaran berkenaan.
- (2) Dalam hal sampai dengan akhir Tahun Anggaran berkenaan, pekerjaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terselesaikan dan/atau progres pekerjaan fisik belum mencapai 100%, maka PA/KPA harus melaporkan secara tertulis kepada Bupati yang tembusannya disampaikan kepada Kepala Bagian Adrninistrasi Ekbang dan SDA untuk ditetapkan sebagai paket pekerjaan yang dioptimalisasi dalam rangka penyelesaian sisa pekerjaan dan dianggarkan dalam DPA Tahun Anggaran berikutnya.
- (3) Paket pekerjaan yang dioptimalisasi dalam rangka penyelesaian sisa pekerjaan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB IV - PE:NGADAAN BARA:NG/JASA
Pasal 11
- (1) Setiap pekerjaan fisik wajib mengambil atau mencairkan uang muka dan / uang termini'
- (2) Uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari nilai kontrak untuk usaha kecil dan 20% (dua puluh per seratus) dari nilai kontrak untuk usaha non kecil.
- (3) Sebelum pengambilan atau pencairan uang muka dimaksud pada ayat (2), PPK dilarang menandatangani permohonan pihak penyedia barang/jasa terkait pinjaman Bank atau Asuransi untuk pelaksanaan pekerjaan.
- (4) Uang termin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan apabila progres pekerjaan fisik sudah mencapai 70% (tujuh puluh per seratus).
- (5) Besaran denda karena tida.k mengambil atau mencairkan uang muka dan uang termin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), wajib diatur dalam surat perjanjian kontrak.
- (6) Pengambilan atau pencairan uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah PPK menerima jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan yang diterbitkan oleh Bank Pernerintah atau Asuransi yang berkompeten dan melampirkan foto copy jaminan uang muka dalam perjanjian kontrak.
- (7) Dalam hal pekerjaan fisik mencapai 70% (tujuh puluh per seratus), maka wajib mengambil atau mencairkan uang termin kesatu dan sisanya dicairkan setelah pekerjaan fisik telah mencapai 100%.
BABV LAPORAN' PENGADAAN BARAN'G/JASA
BAB IV - PE:NGADAAN BARA:NG/JASA
Pasal 12
- (1) Pokja dan/atau pejabat pengadaan barang/jasa wajib membuat laporan proses pemilihan penyedia barang/jasa kepada Bupati dengan tembusan disampaikan kepada lnspektorat dan Kepala Bagian Administrasi Ekbang dan SDA.
- (2) Laporan proses pemilihan penyedia barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat setelah ditandatanganinya kontrak.
- (3) Laporan proses pemilihan penyedia barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat per paket pengadaan barang/jasa.
BAB IV - PE:NGADAAN BARA:NG/JASA
Pasal 13
- (1) PPK wajib meminta laporan dari konsultan pengawas
- (2) PPK wajib membuat laporan pelaksanaan pekerjaan/paket pekerjaan yang berisi kemajuan pekerjaan, penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA dengan tembusan ditujukan kepada Bupati,Jnspektur dan Kepala Bagian Administrasi Ekbang dan SDA.
- (3) Laporan pelaksanaan pekerjaan/paket pekerjaan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat setiap bulan dan paling? lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutny'l
BAB IV - PE:NGADAAN BARA:NG/JASA
Pasal 14
- (1) PPK wajib membuat laporan penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA dengan tembusan ditujukan kepada Bupati dan Inspektur.
- (2) Laporan penyelesaian pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat setelah penyerahan pertama pekerjaan.
BAB IV - PE:NGADAAN BARA:NG/JASA
Pasal 15
- (1) PPK wajib menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan pekerjaan.
- (2) Berita acara penyerahan pekerjaan hasil pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan kepada Bupati, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah dan Kepala Bagian Administrasi Ekbang dan SDA.
Pasa l 16
- (1) Tim Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah Kabupaten Rote Ndao bersama Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian pengawasan dan pengujian terhadap :
- a. administrasi;
- b. teknis;
- c. lapangan;dan
- d. laboratorium.
- (2) Pengendalian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yakni:
- a. Dokumen kontrak;
- b. Mutual Check O (MC O);
- c. Request;
- d. Susunan organisasi pelaksana lapangan;
- e. Direksi kit, terdiri dari : papan nama kegiatan, jadwal pelaksanaan, buku direksi, laporan tingkat kemajuan kegiatan perminggu, buku material, dan lain-lain;
- f. Surat persetujuan basil trial;
- g. Surat permintaan untuk diperiksa;
- h. Mutual Check 100 (MC 100) dan back up data; dan
- i. Foto dokumentasi 0%, 50% dan 100%.
- (3) Pengendalian Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui peninjauan lokasi kegiatan secara periodik atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan untuk mengukur dan mengetahui pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan kontrak.
- (4) Pengawasan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan untuk meneliti apakah pelaksanaan kegiatan sudah memenuhi kriteria dan ketentuan yang berlaku.
- (5) Pengujian laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d,J dilakukan melalui uji laboratorium terhadap bahan/material yang akan /
19. digunakan maupun terhadap hasil pelaksanaan, baik secara langsung di lapangan maupun pengambilan sampel yang akan diuji di laboratorium.
- (6) Pengujian laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pengelola kegiatan fisik, perguruan tinggi atau lembaga yang berwewenang.
- (7) Hasil pengujian laboratorium dilaporkan kepada PA/KPA dengan tembusan kepada Bagian Administrasi Ekbang dan SDA.
Paaal 17
- (1) Kepala Perangkat Daerah/PA/KPA/PPK wajib menyampaikan laporan realisasi keuangan dan fisik paling lambat tanggal 4 bulan berikutnya.
- (2) Evaluasi perkembangan capaian Realisasi Keuangan dan Fisik dilaksanakan setiap tanggal 5 bulan berikutnya.
- (3) Kepala Perangkat Daerah/PA/KPA/PPK wajib mengawal dan mengendalikan proses pelelangan dan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan, waktu, dan anggaran kas yang telah disusun.
- (4) Dalam hal Kepala Perangkat Daerah/PA/KPA/PPK tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
BABVII SANK SI
BAB VI - PENGENDALIAN DAN PELAPORAN
Pasal 18
- (1) Perangkat Daerah yang tidak mengambil uang muka dan uang tennin sebagaimana dirnaksud dalarn Pasal 11 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) maka kepada Kepala Perangkat Daerah pengelola akan diberikan sanksi dalam bentuk teguran dan pihak penyedia barang/jasa akan dikenakan denda sebesar 2% dari nilai kontrak, selanjutnya sisa dana berikutnya tidak dapat dicairkan dan tidak menuntut ganti rugi apabila tidak cukup tersedia dana.
- (2) Se lain pihak penyed.ia barang/ jasa dikenakan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak penyedia barang/jasa/Direktur/Kuasa Direktur akan dimasukan dalam daftar hitam (Blacklist) di Kabupaten Rote Ndao.
- (3) PPK yang melanggar larangan sebagaimana diatur dalarn Pasal 11 ayat (3) akan diberikan sanksi sesuai Peraturan Perundang-udangan yang ber1aku.
- (4) Bentuk sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan a/Y,at (2) diatas wajib dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerja/ Kontrak. vf
BABVUI KETENTUANPENUTUP
BAB VI - PENGENDALIAN DAN PELAPORAN
Pasal 19
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa dan Pengendalian Anggaran Di Lingkup Pemerintah Kabupaten Rote Ndao (Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2016 Nomor 0365) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB VI - PENGENDALIAN DAN PELAPORAN
Pasal 20
Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB VI - PENGENDALIAN DAN PELAPORAN
Pasal 21
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao.

Penetapan: Diundangkan di Bh'a 2IJahuari 2017 EKRETARIS DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO, -ERITA DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2017 .NOMOR O l/ z;t.