PERATURAN DAERAH KOTA MA Nomor 1 Tahun 2009 tentang BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN 2011 m^mm^KVm^ ^M^tHjfjppw^ KATA PENGANTAR Sebagai Negara yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan kebangsaan,,. dan keanekaragaman termasuk pemefintah harus senantiasa berdasarkan hukum. Untuk mewujudkan negara hukum tersebut diperlukan tatanan yang tertib antara lain di bidang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Tertib bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dimulai sejak perencanaan peraturan daerah sampai dengan pengundangannya. Untuk (berlaku 23 Februari 2011)
Pembukaan
Mengingat adanya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah khususnya Pasal 85 perlu mengatur Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, maka untuk itu diperlukan Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagai landasan Yuridis dalam penetapan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan di Kota Manado.
Peraturan Daerah ini pada dasarnya dimaksudkan untuk menetapkan suatu ketentuan yang baku mengenai Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
Semoga dengan tersusunnya buku Peraturan Daerah ini akan lebih bermanfaat bagi para pembaca, terima kasih.
PeraturanPerundang-Undangan Daerah
DAFTAR ISI
| Kata Pengantar | Kata Pengantar | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Daftar Isi ..,.. | Daftar Isi ..,.. | i |
| Walikota Manado | :.'... | ii |
| Wakil Walikota Manado | Wakil Walikota Manado | iv |
| Sekretaris Daerah Kota Manado | Sekretaris Daerah Kota Manado | v |
|
PENJELASAN
Pembukaan
Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2011 tentang Bea | Penjelasan Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2011 tentang Bea | 39 |
| Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Peraturan Walikota Manado tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan | Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Peraturan Walikota Manado tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan | 51 |
## PERATURAN DAERAH KOTA MANADO NOMOR 1 TAHUN2011
TENTANG
## BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MANADO,
Menimbang
a
- bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah;
- bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka salah satu jenis pajak pusat yang ditetapkan sebagai pajak daerah adalah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan; b
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk
Peraturan Perundang-Undangan Daerah
Mengingat
:
Peraturan Daerah Kota, Manado tentang Beai Perolehan Hak atas Tanah* dan Bangunan; \
1.
PENJELASAN
Pasal 18
2. Undang-Undang Nomor 291 Tahun 1959 tentangi Pembentukan Daerah-| Daerah Tingkat II di| Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984); 5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987); 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## Bagian Kedua Pembayaran BPHTB

## Pasal6

- (1) Wajib Pajak melakukan pembayaran BPHTB terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Wajib Pajak melalui Bank atau Tempat Lain yang Ditunjuk atau Bendahara Penerimaan pada Dinas Pendapatan.
- (3) Tata cara pembayaran BPHTB oleh Wajib Pajak adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## Bagian Ketiga Penelitian SSPD BPHTB

## Pasal7

- (1) Setiap pembayaran BPHTB wajib diteliti oleh Fungsi Pelayanan.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kebenaran informasi yang tercantum dalam SSPD BPHTB; dan
- b. kelengkapan dokumen pendukung SSPD BPHTB.
- (3) Jika diperlukan, penelitian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disertai dengan , pemeriksaan lapangan.
6. (4)* Tata cara penelitian SSPD BPHTB oleh Wajib Pajak adalah sebagaimana tercantum ,-dalam lampiran III yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## Bagian Keempat Pendaftaran Akta Pemindahan Hak

## Pasal8

- (1) Wajib Pajak melakukan pendaftaran Hak atas Tanah atau pendaftaran pemindahan Hak atas Tanah kepada Kepala Kantor Bidang Pertanahan.
- (2) Dinas Pendapatan dapat melakukan kerjasama dengan Kantor Bidang Pertanahan dalam rangka pendaftaran Pemindahan Hak.
- (3) Tata cara pendaftaran Akta adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## Bagian Kelima Pelaporan BPHTB

## Pasal9

- (1) Pelaporan BPHTB dilaksanakan oleh Fungsi Pembukuan dan Pelaporan.
- (2) Pelaporan BPHTB bertujuan untuk memberikan informasi tentang realisasi penerimaan BPHTB sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

61


^^v^rr^i^fj"TWT

- m c Pasal 10 d) Fungs, Pembukuan dan Pelaporan menyapkan Laporan BPHTB berdasarkan dokumen-dokumen dari Bank dan/ataU Bendahara Penerimaan dan/atau PPAT
- (3) Fungsi Pembukuan dan Pelaporan menerima iaporan pembuatan "akta Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sbe^yr^ ^ 1° ^^
- (2) Fungsi Pembukuan dan Pelaporan menerima laporan penerimaan BPHTB dari Bank yang ditunjuk atau Bendahara £ \T,T Pa,in9 'ambat Pada ^nggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya
- (4) Tata cara pelaporan Akta adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran V wlotalnr terP,Sahkan dan Perat^

## Bagian Keenam Prosedur Penagihan BPHTB

## Pasal 11

- (1) Prosedur penagihan dilakukan menagih BPHTB terutang yanq dibayar oleh Wajib Pajak untuk belum
- (2) Prosedur penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui f?TPnfaS SUfat Ta9ihan PaJak Daerah (STPD) dan/atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) BPHTB dan/atau Surat Ketetapan Pajak Daerah BPHTB Bayaf Tambahan (SKPDKBT)
- (3) STPD dan/atau SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diikuti dengan burat Teguran dan/atau Surat Paksa jika \_\_djp^riul&lt;ajT

62

- (4) Tata cara pendaftaran Akta sebagaimana tercantum dalam lampiran VI yang tidak , terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

r

## Bagian Ketujuh Prosedur Pengurangan BPHTB

## Pasal 12

- (1) Pengurangan BPHTB diajukan oleh Wajib Pajak dan disampaikan kepada Fungsi Pelayanan untuk diteliti.
- (2) Pengurangan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Tata cara pengurangan BPHTB adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran VII yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## BAB IV

## FASILITASI

## Pasal13

- (1) Kepala Dinas Pendapatan melakukan fasilitasi pelaksanaan Peraturan Walikota ini.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup mengkoordinasikan, menyem purnakan lampiran-lampiran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, melaksana kan sosialisasi, supervisi dan bimbingan teknis serta memberikan asistensi untuk kelancaran penerapan Peraturan Walikota ini.

## Pasal 14

Jangka waktu penyelesaian fungsi pelayanan BPHTB diatur dalam Keputusan Walikota tersendiri.

Peraturan Perundang-Undangan Daerah

64

*°~

5*si .*vf^*^-'^a*'vV«^

## BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku seiak tanggal ditetapkan. ejak kan' nf'aP °Jang men9etah^nya, memerintah kan pengundangan Peraturan Walikota ini

K^flMan?doemPatannya ^ Berita °aerah

Ditetapkan di Manado pada tanggal 24 Februari 2011

WALIKOTA MANADO, ttd

G. S.VICKY LUMENTUT

$^g^m$

; i

' Si

C

'*"/*' ?

l*

*t "

ft15

*

^K^»ppf,w

J

&lt;*

*&lt;^* •*

(DWW"