KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 29 Tahun 2014 tentang PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI CALON PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (berlaku 23 Juli 2014)
Pembukaan
Menimbang
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2014 TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI CALON PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
:
- a. bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUUIX/2011 menyatakan bahwa Pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa Pimpinan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, baik pimpinan yang diangkat secara bersamaan maupun pimpinan pengganti yang diangkat untuk menggantikan pimpinan yang berhenti dalam masa jabatannya, memegang jabatan selama 4 (empat) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan;
- b. bahwa masa tugas Sdr. Busyro Muqoddas, S.H., M.H. sebagai Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi akan berakhir pada tanggal 10 Desember 2014;
- c. bahwa ketentuan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menugaskan Pemerintah membentuk Panitia Seleksi yang keanggotaannya terdiri dari unsur Pemerintah dan unsur masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Pasal 4
3. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
Pasal 30
- c. bahwa ketentuan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menugaskan Pemerintah membentuk Panitia Seleksi yang keanggotaannya terdiri dari unsur Pemerintah dan unsur masyarakat;
Pasal 34
- b. bahwa masa tugas Sdr. Busyro Muqoddas, S.H., M.H. sebagai Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi akan berakhir pada tanggal 10 Desember 2014;
- c. bahwa ketentuan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menugaskan Pemerintah membentuk Panitia Seleksi yang keanggotaannya terdiri dari unsur Pemerintah dan unsur masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi;
2. Mengingat : 1. Negara
3. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI CALON PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI.
- PERTAMA : Komisi dalam
Membentuk Panitia Seleksi Calon Pimpinan Pemberantasan Korupsi, yang selanjutnya Keputusan Presiden ini disebut Panitia Seleksi.
KEDUA : ________________
KEDUA
KETIGA
- Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA terdiri dari :
Ketua merangkap
:
DR. Amir Syamsudin, S.H., M.H.;
Anggota
Anggota
- 1. Dr. Abdullah Hehamahua, S.H., M.M.;
2. Erry Riyana Hardjapamekas;
3. Irjen (Purn) Prof. Dr. Farouk Muhammad;
4. Prof. Dr. Harkristuti Harkrisnowo, S.H., M.A;
5. Dr. Imam Prasodjo, MA;
6. Prof. Dr. Komarudin Hidayat, M.A.;
7. Prof. Rhenald Kasali, Ph.D.;
8. Dr. R. Widyo Pramono, S.H., M.M., M.Hum.
- Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA mempunyai tugas :
1. mengumumkan penerimaan dan melakukan pendaftaran calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi;
2. mengumumkan kepada masyarakat calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mendapatkan tanggapan;
3. menyeleksi dan menentukan nama calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi;
4. menyampaikan nama calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi kepada Presiden.
KEEMPAT : ________________
KEEMPAT
: Panitia Seleksi bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Presiden.
KELIMA
:
Panitia Seleksi dibantu oleh Sekretariat yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
KEENAM :
Masa kerja Panitia Seleksi terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Presiden ini sampai dengan terbentuknya Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.
KETUJUH :
Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Seleksi dibebankan kepada Anggaran Belanja Negara pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
KEDELAPAN : ________________
KEDELAPAN : tanggal
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Juli 2014 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Verifikasi: Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KABINET RI Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, ttd. Bistok Simbolon