PERATURAN DAERAH KABUPATEN MA Nomor 5 Tahun 2015 tentang PEMILIHAN KEPALA DESA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemilihan kepala desa yang demokratis, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap peraturan Daerah tentang penyelenggaraan pemilihan kepala desa di Kabupaten Halmahera Barat
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 49 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, maka perlu ditetapkan regulasi tentang Pemilihan Kepala Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat tentang Pemilihan Kepala Desa;
- 1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Pulau Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara R.I. Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4264);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT dan
BUPATI HALMAHERA BARAT
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Barat.
2. Bupati adalah Bupati Halmahera Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Halmahera Barat.
5. Camat adalah Camat dalam wilayah Kabupaten Halmahera Barat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten yang mempunyai wilayah kerja satu kecamatan.
6. Panitia Pengawas adalah panitia pengawas pencalonan dan pelaksanaan pemilihan kepala desa di Kabupaten Halmahera Barat yang berkedudukan ditingkat Kecamatan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara serentak dalam tiga gelombang
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana yang dimaksud Pasal 2, dilakukan pada Tahun 2016, Tahun 2018, dan 2023; dan periode Tahun berikutnya disesuaikan dengan masa bhakti Kepala Desa di wilayah Kabupaten Halmahera Barat.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
- (1) Pemilihan Kepala Desa secara serentak pada tahun 2016, sebagaimana yang dimaksud pasal 3 adalah masa berakhir jabatan Kepala Desa sampai dengan Tahun 2016
- (2) Pemilihan Kepala Desa secara serentak pada tahun 2018, sebagaimana yang dimaksud pasal 3 masa berakhirnya jabatan Kepala Desa sampai dengan Tahun 2018 ;
- (3) Pemilihan Kepala Desa secara serentak pada tahun 2023, sebagaimana yang dimaksud pasal 3 adalah pemilihan kepala desa secara serentak untuk seluruh kepala desa di wilayah Halmahera Barat;
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5
1. Pemilihan Kepala Desa secara serentak dilaksanakan setiap 6 tahun terhitung sejak tahun 2023;
2. Kepala Desa yang pemilihan kepala desa dilaksanakan pada tahun 2016, masa akhir jabatan sampai dengan tahun 2021, dilaksanakan pemilihan kepala desa pada tahun 2023;
PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
Bagian Kesatu
Umum
BAB III - PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
Pasal 6
- (1) Bupati membentuk panitia pemilihan di Kabupaten.
- (2) Panitia pemilihan di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi:
- a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten;
- b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa terhadap panitia pemilihan kepala desa tingkat desa;
- c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
- d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
- e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
- f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala desa tingkat kabupaten;
- g. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
- h. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
BAB III - PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
Pasal 7
Pemilihan kepala Desa serentak dilaksanakan melalui tahapan:
- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara; dan
- d. penetapan.
Bagian Kedua Persiapan
BAB III - PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
Pasal 8
Persiapan pemilihan di desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, terdiri atas kegiatan :
- a. pemberitahuan badan permusyawaratan desa kepada kepala desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
- b. pembentukan panitia pemilihan kepala desa oleh badan permusyawaratan desa ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- c. laporan akhir masa jabatan kepala desa kepada bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- d. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada bupati melalui camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan; dan
- e. persetujuan biaya pemilihan dari bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak diajukan oleh panitia.
BAB III - PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
Pasal 9
Pembentukan panitia pemilihan kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf b disampaikan secara tertulis oleh Badan Permusyawaratan Desa kepada Bupati melalui camat.
BAB III - PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
Pasal 10
- (1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada pasal 8 huruf b keanggotaannya terdiri dari unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat sebanyak-banyaknya 11 (sebelas) orang dalam 1 (satu) TPS.
- (2) Kepala Desa, ketua dan anggota BPD dilarang menjadi panitia pemilihan.
- (3) Dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, panitia pemilihan bertanggung jawab kepada BPD.
- (4) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
- b. merencanakan dan mengajukan biayapemilihan kepada Bupati melalui camat;
- c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
- d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
- e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
- f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
- g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
- h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
- i. melaksanakan pemungutan suara;
- j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
- k. menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan
- l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- (5) Panitia Pemilihan berkewajiban :
- a. Memperlakukan calon Kepala Desa secara adil dan setara, netral serta tidak memihak kepada salah satu calon kepala desa atau kelompok tertentu;
- b. menetapkan kebutuhan barang dan jasa berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan;
- c. menyampaikan laporan kepada BPD untuk setiap tahap pelaksanaan pemilihan dan menyampaikan informasi kegiatannya kepada masyarakat;
- d. memelihara arsip dan dokumen pemilihan;
- e. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran pemilihan kepala desa kepada BPD dan Bupati;
- f. melaksanakan semua tahapan pemilihan tepat waktu, kecuali terjadi suatu hal yang membuat pemilihan kepala desa tersebut ditunda.
- (6) Guna kelancaran pelaksanaan tugasnya, panitia dibantu petugas sesuai kebutuhan yang ditetapkan dengan keputusan panitia.
Paragraf 1
Tata Cara, Jadwal Tahapan dan Pembiayaan Pemilihan Kepala Desa
BAB III - PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
Pasal 11
- (1) Rancangan biaya pemilihan Kepala Desa disusun sesuai dengan kebutuhan Panitia Pemilihan dalam bentuk Rencana Kerja dan Anggaran Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
- (3) Biaya Pemilihan Kepala Desa dipergunakan untuk :
- a. Pengadaan surat suara;
- b. Kotak suara;
- c. Kelengkapan peralatan lainnya;
- d. Honorarium panitia;
- e. Biaya pelantikan;
- f. Honorarium dan Operasional Panitia Pengawas.
Paragraf 2
Penetapan pemilih
BAB III - PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
Pasal 12
- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
- a. Penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kades sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih;
- b. Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
- c. Tidak sedang dicabut hak pilihnya
BAB III - PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
Pasal 13
- (1) Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di desa.
- (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena:
- a. Memenuhi syarat Usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- b. Belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
- c. Telah meninggal dunia;
- d. Pindah domisili ke desa lain; atau
- e. Belum terdaftar.
- (3)
BAB III - PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
Pasal 14
- (1) Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), diumumkan oleh panitia pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari.
BAB III - PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
Pasal 15
- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
- a. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
- b. Pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut;
- c. Pemilih yang sudah nikah di bawah umur 17 tahun; atau
- d. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, panitia pemilihan segera mengadakan perbaikan Daftar Pemilih Sementara.
BAB III - PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
Pasal 16
- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan melalui pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga;
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan;
- (3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari.
BAB III - PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
Pasal 17
- (1) Daftar Pemilih Tambahan diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempattempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tambahan.
BAB III - PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
Pasal 18
Panitia pemilihan menetapkan dan mengumumkan Daftar Pemilih Sementara yang sudah diperbaiki dan Daftar Pemilih Tambahansebagai Daftar Pemilih Tetap.
BAB III - PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
Pasal 19
- (1) Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, diumumkan di tempat yang strategis di desa untuk diketahui oleh masyarakat;
- (2) Jangka waktu pengumuman Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tetap.
BAB III - PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
Pasal 20
Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia menyusun Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS.
BAB III - PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
Pasal 21
Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.
BAB III - PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
Pasal 22
Daftar pemilih tetap yang sudah disahkan oleh panitia pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, panitia pemilihan membubuhkan catatan dalam Daftar Pemilih Tetap pada kolom keterangan "meninggal dunia".
Bagian ketiga Pencalonan
Paragraf 1
Persyaratan Bakal Calon Kepala Desa
BAB III - PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
Pasal 23
- (1) Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan :
- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau Sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
- h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara
BAB III - PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
Pasal 24
- (1) Setelah daftar pemilih tetap diumumkan, panitia pemilihan mengumumkan dan menerima pendaftaran calon kepala desa.
- (2) Bakal Calon Kepala Desa mendaftarkan diri secara pribadi ke panitia pemilihan.
- (3) Masa pendaftaran Calon Kepala Desa paling lama 9 (sembilan) hari.
Paragraf 3
Penyaringan, Penelitian Calon, Penetapan dan Pengumuman Calon
BAB III - PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
Pasal 25
- (1) Panitia Pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
- (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.
- (3) Panitia Pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.
- (4) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib diproses dan ditindak lanjuti panitia pemilihan.
- (5) Panitia Pemilihan melakukan penelitian terhadap berkas pencalonan selama 7 (tujuh) hari.
BAB III - PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
Pasal 26
Panitia Pemilihan memberitahukan secara tertulis hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 kepada Bakal Calon Kepala Desa, paling lambat 3 (tiga) hari setelah selesainya masa penelitian.
BAB III - PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
Pasal 27
- (1) Dalam hal berkas pencalonan tidak lengkap, Bakal Calon Kepala Desa dalam jangka waktu 5 (lima) hari wajib melengkapi dan/atau memperbaiki berkas pencalonan.
- (2) Berkas pencalonan yang telah diperbaiki diserahkan kepada panitia pemilihan.
BAB III - PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
Pasal 28
- (1) Panitia Pemilihan melakukan penelitian ulang terhadap berkas pencalonan yang telah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (2).
- (2) Apabila
BAB III - PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
Pasal 29
- (1) Dalam hal bakal calon kepala desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, panitia pemilihan kepala desa menetapkan bakal calon kepala desa menjadi calon kepala desa.
- (2) Calon kepala desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.
BAB III - PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
Pasal 30
- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil dilingkungan pemerintah Daerah Kabupaten.
BAB III - PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
Pasal 31
- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 23 lebih dari 5 (lima) orang, panitia melakukan seleksi tambahan.
- (2) Seleksi tambahan sebagaimana yang dimaksud ayat 1, dilakukan melalui tes kompetensi Calon Kepala Desa }
- (3) Tes Kompetensi Calon Kepala desa sebagaimana yang dimaksud ayat (2) dilaksanakan oleh panitia pemilihan Kabupaten, dengan menunjuk tim penguji yang memilki indenpendensi.
- (4) Hari dan tanggal Pelaksanaan Uji Kompetensi Kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam tahapan pemilihan kepala desa.
- (5) Penetapan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final dan mengikat.
- (6) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diserahkan kepada Panitia pemilihan untuk menetapkan 5 (lima) bakal calon kepala desa menjadi calon kepala desa.
- (7) Calon kepala desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diumumkan kepada masyarakat.
BAB III - PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
Pasal 32
- (1) Penetapan calon kepala desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Undian nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dihadiri oleh para calon.
- (3) Nomor urut dan nama calon yang telah
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon Kepala Desa. - (4) Panitia pemilihan mengumumkan melalui media massa dan/atau papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan. - (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.

Penandatangan: - (6) Apabila setelah ditetapkan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdapat calon yang meninggal dunia, terkena sanksi pembatalan oleh panitia dan/atau mengundurkan diri sehingga hanya terdapat 1 (satu) calon kepala desa, maka diberlakukan pada acuan pasal 31.

Penandatangan: - (7) Apabila setelah ditetapkan calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdapat calon yang meninggal dunia, terkena sanksi pembatalan oleh panitia atau mengundurkan diri, sehingga hanya terdapat 2 (dua) orang atau lebih calon kepala desa maka tanda gambar atau foto calon kepala desa tersebut ditutup dengan kertas putih polos oleh panitia.

Penandatangan: - (8) Bilamana calon yang telah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terdiri dari 2 (dua) orang, maka calon calon yang mengundurkan diri wajib membayar/ganti rugi seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh Panitia Pemilihan.

Penandatangan: - (9) Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (8), selanjutnya diusulkan oleh Panitia Pemilihan kepada Bupati melalui Camat agar calon Kepala Desa tersebut tidak bisa lagi mengikuti pemilihan kepala desa berikutnya dalam wilayah Kabupaten Halmahera Barat. ## Paragraf 4 Kampanye ## Pasal 33 - (1) Calon Kades dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa. - (2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang. - (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggungjawab. - (4) Dalam kampanye calon berhak untuk mendapatkan informasi atau data dari pemerintah desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. - (5) Jadwal pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Panitia Pemilihan. - (6) Hari pertama kampanye dilakukan dalam rapat BPD dengan agenda penyampaian visi dan misi dari masing-masing calon secara berurutan dengan waktu yang sama.

Penandatangan: - (7) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalan jangka waktu masa jabatan kepala desa. - (8) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.

Penandatangan: - (9) Apabila calon kepala desa terpilih menjadi Kepala Desa, visi dan misi menjadi dokumen resmi Desa. ## Pasal 34 Kampanye dapat dilaksanakan melalui : - a. pertemuan terbatas; - b. tatap muka - c. dialog; - d. penyebaran bahan kampanye kepada umum; - e. pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan; - f. kegiatan lain yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundangundangan; ## Pasal 35 - (1) Pelaksana kampanye dilarang : - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia; - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan dan/atau Calon yang lain; - d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat; - e. mengganggu ketertiban umum; - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat dan/atau Calon yang lain; - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Calon; - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan; - i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon yang bersangkutan; dan - j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye. - (2) Pelaksana kampanye dalam kegiatan kampanye dilarang mengikutsertakan:

Penandatangan: - a. Kepala Desa; - b. perangkat desa; - c. anggota Badan Permusyaratan Desa; ## Pasal 36 Pelaksana Kampanye yang melanggar larangan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dikenai sanksi : - a. peringatan tertulis apabila pelaksana Kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; - b. penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.

Penandatangan: - c. Apabila calon kepala desa melakukan pelanggaran pada saat kampanye,maka calon kepala desa tetap mengikuti proses pemilihan sampai dengan adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dan;

Penandatangan: - d. Apabila calon kepala desa sebagaimana huruf (c) terpilih dan dilantik sebagai kepala desa, terbukti melakukan pelanggaran yang diputuskan oleh pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka kepala desa tersebut diberhentikan. ## Paragraf 5 Masa Tenang ## Pasal 37 - (1) Masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara; - (2) Selama hari tenang tidak diperkenankan lagi melaksanakan bentuk-bentuk kampanye;

Penandatangan: - (3) Panitia pengawas mengintruksikan kepada para calon kepala desa untuk menurunkan atribut kampanye calon kepala desa sebelum dimulainya masa tenang; - (4) Apabila intruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilaksanakan maka Panitia pengawas berwenang menurunkan secara paksa atribut kampanye. ## Bagian keempat Pemungutan Suara ## Paragraf 1 Pemungutan dan Penghitungan Suara ## Pasal 38

Penandatangan: - (1) Hari dan tanggal Pemungutan suara ditetapkan oleh Bupati. - (2) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. ## Pasal 39 - (1) Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama calon. - (2) Pelaksanaan pemungutan suara dimulai pukul 07.00 dan berakhir pukul 13 . 00 waktu setempat. - (3) Pemberian suara untuk pemilihan dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara. ## Pasal 40

Penandatangan: - (1) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, para calon Kepala Desa harus berada di tempat yang telah ditentukan untuk mengikuti pelaksanaan pemungutan suara sampai dengan selesai dilaksanakan penghitungan suara.

Penandatangan: - (2) Calon kepala desa dapat menunjuk saksi dengan surat mandat untuk hadir ditempat pemungutan suara apabila Tempat Pemungutan Suara (TPS) lebih dari 1 (satu) lokasi. ## Pasal 41

Penandatangan: Pengadaan bahan, jumlah, bentuk, ukuran, dan warna surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lain serta pendistribusiannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati. ## Pasal 42 - (1) Pemilih yang mempunyai halangan fisik dalam satu wilayah Desa yang sama, dapat memberikan suaranya dengan dibantu oleh petugas yang ditunjuk oleh panitia didampingi saksi. - (2) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan. ## Pasal 43 - (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, panitia pemilihan melakukan kegiatan : - a. Pembukaan kotak suara; - b. Pengeluaran seluruh isi kotak suara; - c. Pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan - d. Penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan. - (2) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari calon, BPD, Pengawas, dan warga masyarakat.

Penandatangan: - (3) Saksi calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (2), diwajibkan membawa/memberikan surat penunjukan/surat keterangan dari calon Kepala Desa yang bersangkutan kepada Panitia Pemilihan.

Verifikasi: - (4) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon. ## Pasal 44 - (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1),Panitia memberikan
PENJELASAN
Pembukaan
mengenai tata cara pemungutan suara.
- (2) Dalam pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih diberi kesempatan oleh Panitia berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.
- (3) Dalam hal menghindari kekurangan surat suara karena rusak, maka panitia dapat menyiapkan 2,5 % dari jumlah DPT dan dapat digunakan berdasarkan persetujuan saksi secara tertulis..
- (4) Saksi ditempatkan di dalam areal Tempat Pemungutan Suara (TPS) sehingga yang bersangkutan mudah mengawasi jalannya pemungutan suara.
- (5) Dalam pemungutan suara, Panitia pemilihan dibagi dalam beberapa penugasan, antara lain :
- a. petugas penerima undangan;
- b. petugas pemegang Daftar Pemilih Tetap;
- c. petugas pemberi surat suara;
- d. petugas pemegang stok surat suara;
- e. petugas pengarah bilik dan penjaga kotak suara;
- f. petugas penjaga tinta;
- g. petugas pengamanan pemungutan suara di TPS.
- (6) Sebelum melaksanakan Pemungutan Suara, sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib mengangkat sumpah secara berjenjang.
##
PENJELASAN
Pasal 45
- (1) Surat suara dinyatakan sah apabila : - a. Surat suara ditandatangani oleh ketua panitia; dan - b. Tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau - c. Tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau - d. Tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau - e. Tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon. - (2) Surat suara dinyatakan tidak sah apabila : - a. surat suara yang tidak dikeluarkan oleh Panitia pemilihan; - b. surat suara yang dirobek baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja; - c. surat suara yang dicoblos lebih dari satu tanda gambar calon Kepala Desa; - d. surat suara yang dicoblos di luar garis b