PERATURAN WALIKOTA RI Nomor 27 Tahun 2011 tentang PEDOMAN PELAKSANAAN SWAKELOLA DILINGKUP DINAS BINA MARGA PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN (berlaku 15 Juni 2011)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
-
WALIKOTA BANJARMASIN
PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 27 TAHUN 2011
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN SWAKELOLA DILINGKUP DINAS BINA MARGA PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BANJARMASIN,
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Banjarmasin;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjarmasin;
r&gt;
3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin;
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Bina Marga;
5. Pengguna Anggaran (PA) adalah Kepala Dinas Bina Marga;
6. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah Kepala Bidang pada Dinas Bina Marga yang terdiri dari:
- a. Bidang Jalan
- b. Bidang Jembatan
- c. Bidang Peneranganjalan Umum dan Reklame
- d. Bidang Bina Program
7. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan kegiatan pemeliharaan pada Dinas Bina Marga.
8. Swakelola adalah pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan dan diawasi sendiri oleh pelaksana swakelola dengan menggunakan tenaga sendiri (Pegawai Negeri Sipil atau tenaga harian lepas/pekerja harian) dan atau tenaga dari luar baik tenaga ahli maupun tenaga upah borongan.
9. ULP adalah Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kota Banjarmasin.
10. Tenaga ahli adalah tenaga ahli terdidik dengan standar pendidikan minimal adalah Sarjana Strata 1 (SI) sesuai dengan bidangnya.
PROSEDURSWAKELOLA
BAB II - PROSEDURSWAKELOLA
Pasal 2
Prosedur swakelola meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, pelaporan dan pertanggungjawaban pekerjaan.
BAB II - PROSEDURSWAKELOLA
Pasal 3
- (1) Pengguna Anggaran (PA) bertanggung jawab dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan swakelola.
- (2) Pengguna Anggaran (PA) mengangkat Tim Swakelola yang terdiri dari Tim Perencana, Tim Pelaksana dan Tim Pengawas.
- (3) Tim Perencana mempunyai tugas dan bertanggung jawab dalam menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK), membuat gambar rencana kerja dan atau spesifikasi teknis;
- (4) Tim Pelaksana dibawah koordinator Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) mempunyai tugas dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaan sesuai yang direncanakan, membuat gambar pelaksanaan serta membuat laporan pelaksanaan pekerjaan;
- (5) Tim Pengawas mempunyai tugas dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pelaporan, baik fisik maupun administrasi pekerjaan swakelola.
- (6) Pengguna Anggaran (PA) mengusulkan standar biaya untuk honorarium pelaksana swakelola kepada Walikota dengan mengikuti ketentuan yang mengatur tentang Standar Satuan Harga yang telah ditetapkan oleh Walikota.
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TIM SWAKELOLA
BAB III - TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TIM SWAKELOLA
Pasal 4
- (1) Tim Perencana menyusun perencanaan kegiatan swakelola yang dimuat dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang meliputi:
- a. uraian kegiatan yang terdiri dari latar belakang, maksud dan tujuan, sasaran serta sumber pendanaan;
- b. waktu pelaksanaan pekerjaan;
- c. produk yang dihasilkan;
- d. gambar rencana kerja dan spesifikasi teknis;
Ol r^
- e. keperluan tenaga, bahan dan peralatan;
- f. rincian biaya pekerjaan;
- (2) Gambar rencana kerja memuat lay-out, denah, potongan memanjang dan potongan melintang dan spesifikasi teknis disusun mengikuti pedoman/standar yang telah ditentukan.
- (3) Rincian biaya pekerjaan dituangkan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB), meliputi:
- a. gaji tenaga ahli perseorangan, upah tenaga kerja dan honor Tim Swakelola;
- b. pengadaan bahan;
- c. pengadan dan penggunaan peralatan/suku cadang;
- d. proses pengadaan dan pengeluaran lainnya yang dibutuhkan.
BAB III - TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TIM SWAKELOLA
Pasal 5
- (1) Tim Pelaksana Swakelola melaksanakan pekerjaan yang telah disusun perencanaannya, yaitu:
- a. melakukan kaji ulang dan pengukuran pada lokasi pekerjaan
BAB III - TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TIM SWAKELOLA
Pasal 6
- (1) Tim Pengawas Swakelola melaksanakan pengawasan pekerjaan mulai dari persiapan sampai akhir pelaksanaan pekerjaan, yaitu:
- a. pengawasan administrasi yang dilakukan terhadap dokumentasi pelaksanaan kegiatan;
- b. pengawasan teknis terhadap hasil pelaksanaan pekerjaan yang meliputi:
- 1) pengadaan, pemakaian dan sisa bahan;
- 2) penggunaan peralatan/suku cadang;
- 3) penggunaan tenaga kerja/ahli;
- c. pengawasan keuangan yang mencakup cam pembayaran serta efisiensi dan efektifitas penggunaan keuangan;
- (2) Apabila ditemukan penyimpangan, PPK harus segera mengambil tindakan.
- (3) Tim Pengawas melakukan evaluasi setiap minggu terhadap pelaksanaan pekerjaan yang meliputi:
- a. pengadaan dan penggunaan bahan;
- b. pengadaan dan penggunaan tenaga kerja/ahli;
- c. pengadaan dan penggunaan peralatan/suku cadang;
- d. realisasi keuangan dan biaya yang diperlukan;
- e. pelaksanaan fisik;
- f. hasil kerja setiap jenis pekerjaan.
tO
r*s
- (4) Dari hasil evaluasi, Tim Pengawas memberikan masukan dan rekomendasi untuk memperbaiki dan meningkatkan pelaksanaan pekerjaan swakelola selanjutnya.
BAB IV - PENGADAAN TENAGA KERJA/TENAGA AHLI, BAHAN DAN PERALATAN
Pasal 7
- (1) Perencanaan kegiatan swakelola dapat dilakukan dengan memperhitungkan tenaga ahli/ peralatan/ bahan tertentu yang dilaksanakan dengan kontrak/ sewa tersendiri.
- (2) Pengadaan bahan, jasa lainnya, peralatan/suku cadang dan atau tenaga ahli perseorangan yang diperlukan dilaksanakan oleh panitia/pejabat pengadaan/Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan menggunakan metoda pengadaan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yaitu lelang/seleksi umum, lelang/seleksi terbatas, lelang/seleksi sederhana, pemilihan/seleksi langsung atau penunjukkan langsung.
- (3) Tenaga kerja/tenaga ahli yang ditunjuk dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Pengguna Anggaran/Kepala Dinas.
- (4) Jumlah tenaga ahli dari mar tidak boleh melebihi 50 % (lima puluh persen) dari keseluruhan jumlah pegawai yang terlibat dalam kegiatan swakelola.
- (5) Pengiriman bahan dapat dilakukan secara bertahap atau keseluruhan, sesuai dengan kebutuhan, lokasi pekerjaan dan kapasitas penyimpanan.
BABV PEMBAYARAN
BAB IV - PENGADAAN TENAGA KERJA/TENAGA AHLI, BAHAN DAN PERALATAN
Pasal 8
- (1) Pembayaran upah tenaga kerja dilakukan secara harian
BAB IV - PENGADAAN TENAGA KERJA/TENAGA AHLI, BAHAN DAN PERALATAN
Pasal 9
- (1) Uang persediaan (UP)/uang muka kerja diajukan untuk kegiatan yang bukan beban tetap dan dipertanggungjawabkan secara berkala, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterima.
- (2) Besaran Uang persediaan (UP) tidak melebihi dari total nilai pekerjaan yang akan dibayar.
BABV PENYERAHAN HASIL PEKERJAAN
BAB IV - PENGADAAN TENAGA KERJA/TENAGA AHLI, BAHAN DAN PERALATAN
Pasal 10
- (1) Setelah pelaksanaan pekerjaan Swakelola selesai 100 % (seratus persen), Ketua Tim Pelaksana menyerahkan pekerjaan kepada PPK.
- (2) PPK menyerahkan pekerjaan dan laporan pekerjaan selesai kepada PA melalui Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
- (3) Setelah dilakukan penyerahan pekerjaan, dilanjutkan dengan proses penyerahan aset sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
V
n
t
BABVI
KETENTUAN PENUTUP
BAB IV - PENGADAAN TENAGA KERJA/TENAGA AHLI, BAHAN DAN PERALATAN
Pasal 11
Bentuk format penggunaan peralatan, bahan dan tenaga kerja, daftar keperluan pembelian bahan, bon pemesanan, laporan harian, mingguan dan bulanan, daftarhadirtenagakerjadan format Surat Perintah Membayar (SPM) adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkandari PeraturanWalikotaini.
BAB IV - PENGADAAN TENAGA KERJA/TENAGA AHLI, BAHAN DAN PERALATAN
Pasal 12
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Walikota. mengenai
BAB IV - PENGADAAN TENAGA KERJA/TENAGA AHLI, BAHAN DAN PERALATAN
Pasal 13
r^ Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Peraturan ini akan diadakan perubahan/perbaikan sebagaimana mestinya.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Banjarmasin Pada tanggal 15 Juni 2011 \

Penandatangan: WALIKOTA BANJARMASIN,(

Penetapan: Diundangkan di Banjarmasin Padatanggal 17 Juni 2011

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN \ BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2011 NOMOR 27
LAMPIRAN
LAMPIRAN
LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR

: 27 Tahun 2011

TANGGAL

: 15 Juni 2011

## FORMAT PERENCANAAN PENGGUNAAN PERALATAN, BAHAN DAN TENAGA KERJA

:

Kegiatan

Nama Pekerjaan :

r^

| No | Uraian | Volume | Harga (Rp) | Jumlah (Rp) |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Bahan 1. 2. 3. 4. dst Jumlah harga bahan | Bahan 1. 2. 3. 4. dst Jumlah harga bahan | Bahan 1. 2. 3. 4. dst Jumlah harga bahan | Bahan 1. 2. 3. 4. dst Jumlah harga bahan | Bahan 1. 2. 3. 4. dst Jumlah harga bahan |
| 2 Peralatan 1. 2. | 2 Peralatan 1. 2. | 2 Peralatan 1. 2. | 2 Peralatan 1. 2. | 2 Peralatan 1. 2. |
| Jumlah harga peralatan | Jumlah harga peralatan | Jumlah harga peralatan | Jumlah harga peralatan | Jumlah harga peralatan |
| 3 Tenaga Kerja 1. 2. 3. 4. dst Jumlah upah tenaga kerja | 3 Tenaga Kerja 1. 2. 3. 4. dst Jumlah upah tenaga kerja | 3 Tenaga Kerja 1. 2. 3. 4. dst Jumlah upah tenaga kerja | 3 Tenaga Kerja 1. 2. 3. 4. dst Jumlah upah tenaga kerja | 3 Tenaga Kerja 1. 2. 3. 4. dst Jumlah upah tenaga kerja |

n

NIP

Mengetahui

PPTK,

NIP

Dfsetujui oleh

PPK,

NIP

Dibuat oleh:

Tim Perencana,

NIP

LAMPIRAN II: PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR

:

27 Tahun 2011

TANGGAL

:

15 Juni 2011

## FORMAT DAFTAR KEPERLUAN PEMBELIAN BAHAN

Kegiatan

Nama Pekerjaan

| No | Uraian | Satuan | Quantity | Jumlah (Rp) |
|-------|----------|----------|------------|---------------|
| TOTAL | | | | |

Mengetahui PPTK,

Dibuat oleh: Tim Pelaksana,

NIP

NIP

Disetujui oleh:

PPK,

LAMPIRAN III: PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR

TANGGAL

:

27 Tahun 2011

:

15 Juni 2011

## FORMAT BON PEMESANAN

Kepada

Yth.Toko

Jual Bahan Bangunan

Alamat di

Harap diberikan barang-barang seperti tersebut di bawah ini:

## BON PESANAN

Nomor:

Dalam penagihan Bon Pesanan ini, harus dilampirkan kuitansi Barang-barang tersebut diatas telah diterima dengan baik/cukup

Banjarmasin, yang memesan

PPTK,

NIP

## LAMPIRAN V : PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR

: 27 Tahun 2011

TANGGAL

:15 Juni 2011

## FORMAT LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN MINGGUAN

PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN DINAS BINA MARGA

Jalan Brigjend H. Hasan Basri No. 82 Banjarmasin

TANGGAL

MINGGU KE

## LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN MINGGUAN

Kegiatan

Pekerjaan

Tahun Anggaran

No

r\

r\

NIP

URAIAN PEKERJAAN

Diperiksa oleh:

Pengawas Lapangan

s/d minggu

lalu

Volume Realisasi

minggu

im

s/d minggu ini

NIP

Dibuat oleh:

Tim Pelaksana

Bobot

(%)

LAMPIRAN VI: PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR

:

27 Tahun 2011

TANGGAL

:

15 Juni 2011

## FORMAT LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN BULAN

## PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

## DINAS BINA MARGA

TANGGAL

Jalan Brigjend H. Hasan Basri No. 82 Banjarmasin

BULAN KE

LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN BULAN

Kegiatan

Pekerjaan

Tahun Anggaran

No

URAIAN PEKERJAAN

Volume Realisasi

Bobot

s/d bulan

lalu

bulan

ini

s/d bulan

ini

n

^

NIP

Mengetahui

PPK,

Diperiksa oleh: Pengawas Lapangan

NIP

Dibuat oleh:

Tim Pelaksana

NIP

(%)

Kegiatan

Nama Pekerjaan:

| No | Nama | Jabatan | Tanda tangan | Tanda tangan | Tanda tangan | Tanda tangan | Tanda tangan | Tanda tangan | Tanda tangan | Tanda tangan | Tanda tangan | Tanda tangan | Keterangan |
|------|--------|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| | | | Hari/Tgl | Hari/Tgl | Hari/Tgl | Hari/Tgl | Hari/Tgl | Hari/Tgl | Hari/Tgl | Hari/Tgl | Hari/Tgl | Hari/Tgl | Keterangan |

Diperiksa oleh:

Pengawas Lapangan,

NIP

C

NIP

C

Dibuat oleh:

Tim Pelaksana,

## FORMAT DAFTAR HADIR TENAGA KERJA

## LAMPIRAN VII: PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR

: 27 Taiiun 2011

TANGGAL

: 15 Juni 2011

## PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN SURAT PERINTAH MEMBAYAR

TAHUN

## LAMPIRAN VIII: PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR

: 27 fiahnn22011

TANGGAL

:

15 Juni 2011

UP/GU/TU/LS

Nomor :

(Diisioleh PPK-SKPD)

KUASA BENDAHARA UMUM OAERAH PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

Supaya menerbitkan SP2D kepada :

Potongan-potongan:

SKPD

:

No.

Uraian

Jumlah (Rp)

Keterangan

1

2

jumlah potongan

Informasi:

(tidakmengurangijumlahpembayaranSPM)

NPWP

:

No.

Uraian

Jumlah (Rp)

Keterangan

1

2

jumlah pajak

1. Belanja Tidak Langsung **)

2. BelanjaLangsung

**)

Pembebanan pada KodeRekening:

Rp

Jumlah SPPYangDiminta

Nomor dan Tanggal SPP:

Rp

)

)

Pengguna Anggaran

NIP

SPMinisah apabila telah dltandatanganidan distempel oleh SKPD

[Bendahara Pengeluaran Pihak Ketiga

INomor Rekening Bank

Dasar Pembayaran No: dan tanggal SPD

[Untuk keperluan

Jumlah SPM

Rp

(Terbilang.

Uang Sejumlah (Terbilang \_

Banlarmasin,

c

c