PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK Nomor 23 Tahun 2015 tentang PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SISTEM ONLINE PADA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI KOTA PONTIANAK (berlaku 4 Mei 2015)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Kota Pontianak, agar berjalan secara transparan, berkeadilan, jujur dan akuntabel dipandang perlu menyelenggarakan Penerimaan Peserta Didik Baru secara online;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Online Pada Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Kota Pontianak;
2. Mengingat : Undang-Undang Dasar Negara Republik
1. Pasal 18 ayat (6) Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 430l);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5410);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SISTEM ONLINE PADA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI KOTA PONTIANAK.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Luar Daerah adalah Wilayah Luar Kota Pontianak.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Walikota adalah Walikota Pontianak.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Pontianak.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Pontianak.
7. Kepala Bidang Pendidikan Dasar adalah Kepala Bidang Dasar Dinas Pendidikan Kota Pontianak.
8. Kepala Bidang Pendidikan Menengah adalah Kepala Bidang Menegah Dinas Pendidikan Kota Pontianak.
9. Satuan Pendidikan adalah satuan pendidikan dasar dan menengah yang meliputi Sekolah dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Serta Lembaga Pendidikan Yang Menyelenggarakan Paket A/Ula, Program Paket B/Wustha dan Program paket C.
10. Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Online selanjutnya disingkat PPDB Sistem Online adalah kegiatan Penerimaan Calon Peserta Didik Baru yang memenuhi syarat tertentu untuk memperoleh pendidikan pada jenjang satuan pendidikan yang lebih tinggi dengan Sistem Online.
11. Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat UN adalah kegiatan pengukuran dan penilaian pencapaian kompetensi kelulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu.
12. Ujian Sekolah / Madrasah / Pendidikan Kesetaraan selanjutnya disebut Ujian Sekolah / Madrasah / Pendidikan Kesetaraan adalah kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi peserta didik yang dilakukan oleh sekolah / madrasah / penyelenggara program pendidikan kesetaraan untuk semua mata pelajaran.
13. Nilai Sekolah / Madrasah / Pendidikan Kesetaraan selanjutnya disebut Nilai S / M/PK adalah nilai gabungan antara nilai ujian S/M/PK dan rata-rata nilai Rapor atau rata-rata Nilai Derajat Kompetensi (NDK).
14. Nilai Ujian Nasional yang selanjutnya disebut Nilai UN adalah nilai yang diperoleh peserta didik dari Ujian Nasional.
15. Ijazah adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menyatakan bahwa seseorang peserta didik telah menyelesaikan suatu jenjang pendidikan dan diberikan setelah dinyatakan lulusan Ujian.
16. Sekolah Tujuan adalah sekolah yang menjadi sekolah pilihan bagi Calon Peserta Didik.
17. Sertifikat Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disebut SHUN adalah surat keterangan yang berisi Nilai UN serta tingkat capaian kompetensi lulusan.
18. Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Pada Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa dan Program Paket B/Wustha selanjutnya disingkat dengan SKHUN adalah surat keterangan yang diberikan kepada peserta didik yang dinyatakan lulus dalam mengikuti Ujian Nasional Pada Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa dan Program Paket B/Wustha.
19. Sertifikat Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disebut SHUN adalah Serifikat yang diberikan kepada peserta didik setelah menempuh ujian nasional pada jenjang SMP, SMA, MA dan SMK tahun 2015.
20. Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disebut SKHUN adalah Surat Keterengan yang diberikan kepada peserta didik setelah menempuh ujian nasional untuk jenjang SMP, SMA, MA dan SMK sebelum tahun 2015
21. Kuota Kelas adalah jumlah maksimum Peserta Didik dalam satu kelas.
22. Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Online selanjutnya disingkat PPDB Sistem Online adalah kegiatan Penerimaan Calon Peserta Didik Baru yang memenuhi syarat tertentu untuk memperoleh pendidikan pada jenjang satuan pendidikan yang lebih tinggi dengan Sistem Online.
23. Seleksi masuk SMP adalah penerimaan peserta didik baru pada jenjang SMP ## BAB II UMUM
Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Maksud diselenggarakan PPDB Sistem Online SMP, SMA dan SMK Negeri di Kota adalah untuk menjamin terlaksananya Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru secara transparan, berkeadilan, jujur dan akuntabel.
- (2) PPDB Sistem Online bertujuan memberikan kesempatan yang seluas luasnya kepada setiap warga negara agar memperoleh pelayanan pendaftaraan secara cepat, transparan dan dapat di pertanggung jawabkan.
Bagian Kedua Prinsip
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Prinsip PPDB Sistem Online adalah:
- a. semua lulusan SD/MI/Sederajat memiliki kesempatan memperoleh pendidikan pada jenjang SMP;
- b. semua lulusan SMP/MTs/Sederajat memiliki kesempatan memperoleh pendidikan pada jenjang SMA dan SMK; dan
- c. pada dasarnya tidak ada penolakan PPDB Sistem Online kecuali daya tampung sekolah yang bersangkutan tidak mencukupi dan waktu proses PPDB Sistem Online telah berakhir.
Bagian Ketiga Azas
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
Azas PPDB Sistem Online adalah:
- a. obyektif, artinya bahwa PPDB Sistem Online harus memenuhi ketentuan umum yang di atur dalam peraturan ini;
- b. transparan, artinya pelaksanaan PPDB Sistem Online bersifat terbuka dan dapat di ketahui oleh masyarakat termasuk orang tua calon peserta didik;
- c. akuntabel, artinya PPDB Sistem Online dapat di pertanggungjawabkan kepada masyarakat baik prosedur maupun hasilnya;
- d. kompetitif, artinya PPDB Sistem Online dilakukan melalui seleksi ## BAB III
PERSYARATAN CALON PESERTA DIDIK BARU
Bagian Kesatu Sekolah Menegah Pertama
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5
Persyaratan calon Peserta Didik Baru kelas VII (tujuh) pada SMP adalah :
- a. telah Lulus SD/MI/Sederajat dan memiliki ijazah; dan
- b. berusia setinggi-tingginya 18 tahun.
Bagian Kedua Sekolah Menengah Atas
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 6
Persyaratan calon Peserta Didik Baru kelas X (sepuluh) pada SMA adalah :
- a. telah Lulus SMP/MTs/Sederajat dan memiliki ijazah;
- b. memiliki SHUN/SKHUN SMP/MTs/Sederajat; dan
- c. berusia setinggi-tingginya 21 tahun.
Bagian Ketiga
Sekolah Menengah Kejuruan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 7
Persyaratan calon Peserta Didik Baru kelas X (sepuluh) pada SMK adalah :
- a. telah Lulus SMP/MTs/Sederajat dan memiliki ijazah;
- b. memiliki SHUN/SKHUN SMP/MTs/Sederajat;
- c. berusia setinggi-tingginya 21 tahun; dan
- d. persyaratan lain diatur lebih lanjut melalui petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Pontianak
PENYELENGGARAAN PPDB ONLINE SISTEM
Bagian Kesatu Kepanitiaan
BAB IV - PENYELENGGARAAN PPDB ONLINE SISTEM
Pasal 8
- (1) Kegiatan PPDB Sistem Online dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Pontianak dengan
BAB IV - PENYELENGGARAAN PPDB ONLINE SISTEM
Pasal 9
Ruang lingkup tugas Panitia PPDB Sistem Online di Satuan Pendidikan adalah :
- a. menyediakan loket., ruang tunggu, perlengkapan, ATK, komputer, printer, dan akses internet yang diperlukan untuk pendaftaran secara online;
- b. menerima dan memeriksa kelengkapan serta keabsahan dokumen pendaftaran;
- c. mendaftarkan Calon peserta didik baru sesuai formulir pendaftaran secara online;
- d. mencetak dan menyerahkan tanda bukti pendaftaran kepada Calon Peserta Didik;
- e. memberikan pelayanan informasi dan pengaduan;
- f. mengumumkan Calon Peserta Didik baru yang diterima melalui laman (web) PPDB Online: http://pontianak.ppdb.kemdikbud.go.id maupun pada papan pengumuman di Satuan Pendidikan; dan
- g. menerima pendaftaran ulang Peserta Didik baru yang diterima.
Bagian Ketiga Ketentuan Pendaftaran
BAB IV - PENYELENGGARAAN PPDB ONLINE SISTEM
Pasal 10
- (1) Setiap calon peserta didik diberi kesempatan satu kali mendaftar dengan lima pilihan sekolah.
- (2) Calon Peserta Didik asal sekolah dari Kota Pontianak lulusan tahun berjalan dapat langsung mendaftarkan ke satuan pendidikan peserta PPDB Sistem Online.
- (3) Calon Peserta Didik lulusan sebelum tahun berjalan, calon peserta didik lulusan dari luar Provinsi Kalimantan Barat/Luar Negeri serta paket A dan Paket B (Sederajat), harus melakukan proses Pra-pendaftaran.
- (4) Calon peserta didik baru dari sekolah asing melampirkan surat rekomendasi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar atau Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- (5) Calon peserta didik baru yang mendaftarkan ke SMP wajib menyerahkan ijazah Asli SD/MI/sederajat dan fotokopi yang telah dilegalisir dan bagi calon peserta didik baru lulusan sebelum tahun 2014 wajib menyerahkan Ijazah dan SKHUN/SKHU ASBN SD/MI/Sederajat asli serta fotokopi yang telah dilegalisir.
- (6) Calon peserta didik baru yang mendaftarkan ke SMA/SMK wajib menyerahkan Ijazah dan SHUN/SKHUN SMP/MTs/Sederajat asli serta fotokopi yang telah dilegalisir.
- (7) Calon peserta didik baru dinyatakan berdomisili di Kota Pontianak, apabila calon peserta didik baru terdaftar dalam Kartu Keluarga (KK) Kota Pontianak.
- (8) Calon peserta didik baru yang berdomisili di Kota Pontianak diwajibkan menunjukkan Kartu Keluarga Asli dan menyerahkan fotokopinya pada saat pendaftaran.
- (9) Calon peserta didik baru yang melakukan Pendaftaran wajib mengisi formulir yang telah disediakan dengan menyerahkan kelengkapan persyaratan sesuai dengan ketentuan.
- (10) Pendaftar yang telah memenuhi persyaratan memperoleh tanda bukti pendaftaran.
- (11) Pendaftar yang karena sesuatu dan lain hal harus mengundurkan diri dalam PPDB Sistem Online dinyatakan gugur dan tidak dapat melakukan pendaftaran kembali di seluruh SMP, SMA dan SMK Negeri peserta PPDB Sistem Online.
Bagian Keempat
Tempat Pendaftaran
BAB IV - PENYELENGGARAAN PPDB ONLINE SISTEM
Pasal 11
- (1) Pra-pendaftaran bertempat di Dinas Pendidikan Kota Pontianak.
- (2) Calon peserta didik baru mendaftar di sekolah peserta PPDB Sistem Online sesuai dengan jenjang sekolah yang di tuju (SMP/SMA/SMK) yang dekat dengan tempat tinggal calon peserta didik.
KUOTA DAN DAYA TAMPUNG PPDB SISTEM ONLINE
Bagian Kesatu
Kuota PPDB Sistem Online
BAB V - KUOTA DAN DAYA TAMPUNG PPDB SISTEM ONLINE
Pasal 12
Kuota Calon Peserta Didik Baru pada PPDB Sistem Online di Kota Pontianak diatur sebagai berikut :
- a. calon peserta didik baru penduduk Kota Pontianak mendapat kuota 95% (sembilan puluh lima persen) dari daya tampung masing-masing Satuan Pendidikan Peserta PPDB Sistem Online; dan
- b. calon peserta didik baru yang bukan penduduk Kota Pontianak mendapatkan kuota 5% (lima persen) dari daya tampung masing-masing Satuan Pendidikan Peserta PPDB Sistem Online.
Bagian Kedua
Daya Tampung Sekolah
BAB V - KUOTA DAN DAYA TAMPUNG PPDB SISTEM ONLINE
Pasal 13
- (1) Daya tampung Peserta Didik Baru di satuan pendidikan harus ## BAB VI
TATA CARA PENDAFTARAN
BAB V - KUOTA DAN DAYA TAMPUNG PPDB SISTEM ONLINE
Pasal 14
Pendaftaran yang dilakukan secara langsung oleh calon peserta didik baru ke sekolah peserta PPDB Sistem Online dengan cara :
- a. menyerahkan formulir yang sudah diisi;
- b. menyerahkan persyaratan lainnya sesuai jenjang sekolah yang dituju yaitu:
3. 1). Ijazah Asli;
4. 2). SHUN/SKHUN;
5. 3). Foto; dan
6. 4). Keterangan Dokter (khusus SMK).
BAB VII - TATA CARA SELEKSI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SISTEM ONLINE
Pasal 15
- (1) Seleksi PPDB Sistem Online Jenjang SMP Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru SMP dilakukan dengan cara :
- a. ## BAB VIII
PENGUMUMAN
BAB VII - TATA CARA SELEKSI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SISTEM ONLINE
Pasal 16
- (1) Hasil Seleksi yang ditampilkan pada website adalah hasil sementara, hasil resmi akan ditampilkan pada papan pengumuman sekolah peserta PPDB Sistem Online serta ditandatangani dan dicap basah oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Apabila kuota daya tampung di masing-masing sekolah tidak terpenuhi, maka akan diatur kemudian pengumuman kedua atas kebijakan Kepala Sekolah diketahui dan disetujui oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Pontianak.
BAB IX - PENGENDALI, EVALUASI DAN PELAPORAN
Pasal 17
- (1) Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan PPDB Sistem Online dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Pontianak dengan membentuk dan menugaskan Tim Pengendali yang berkedudukan di Kantor Dinas Pendidikan Kota Pontianak.
- (2) Tugas Tim Pengendali PPDB Sistem Online Kota Pontianak adalah :
- a. mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan PPDB Sistem Online Kota Pontianak dengan mengacu pada ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam petunjuk teknis;
- b. menerima laporan pelaksanaan PPDB Sistem Online Kota Pontianak dari setiap satuan Pendidikan peserta;
- c. menyampaikan rekapitulasi laporan pelaksanaan secara tertulis kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Pontianak;
- d. mengevaluasi pelaksanaan PPDB Sistem Online Kota Pontianak; dan
- e. memberikan saran tindak lanjut untuk peningkatan mutu pelayanan PPDB Sistem Online tahun berikutnya.
- (3) Pengendalian dan pengawasan dimaksudkan untuk menjamin agar kegiatan PPDB Sistem Online dapat terlaksana sesuai dengan prinsip-prinsip PPDB Sistem Online dan ditujukan untuk meningkatkan mutu pelayanan PPDB Sistem Online.
- (4) Pengendalian dan pengawasan dilakukan terhadap keseluruhan proses pelaksanaan PPDB Sistem Online Kota Pontianak mulai dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan.
PENUTUP
BAB X - PENUTUP
Pasal 18
- (1) Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2013 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Online pada Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2013 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Online pada Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2014 Nomor 27) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Penetapan: Ditetapkan di Pontianak pada tanggal 4 Mei 2015

Penandatangan: WALIKOTA PONTIANAK, SUTARMIDJI

Penetapan: Diundangkan di Pontianak pada tanggal 4 Mei 2015

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK, MOCHAMAD AKIP BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2015 NOMOR 23