PERATURAN DAERAH KABUPATEN MA Nomor 14 Tahun 2005 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi ( Lembaran Negara 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822 ) ; 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251 );. 3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851 ) ; 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negarb Republik Indonesia Nomor 4277 ).; 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4383 ).; 6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3854); 7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).; 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4435 ). ; (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS
NOMOR 14 TAHUN 2005
T E N T A N G
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAROS
- a. bahwa dalam rangka menunjang kegiatan dan tertib administrasi, maka dipandang perlu memberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maros sesuai hasil pemilu 2004;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada point a di atas maka perlu ditetapkan dengan peraturan daerah.
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi ( Lembaran Negara 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822 ) ;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251 );.
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851 ) ;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negarb Republik Indonesia Nomor 4277 ).;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4383 ).;
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3854);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4435 ). ;
SALINAN
9. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Nomor );
10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan pertanggung jawaban Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202 ).;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4513 );.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Maros ( Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2000 Nomor 41 ).;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2001 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 11 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2005-2010 Daerah Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2005 Nomor 19);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAROS dan
BUPATI MAROS
M E M U T U S K A N :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
B A B 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Maros;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah;
3. Bupati adalah Kepala Daerah selanjutnya disebut Bupati Kabupaten Maros;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maros;
5. Badan Kesatuan Bangsa adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Linmas Kabupaten Maros atau nama lainnya;
6. Komisi Pemilihan Umum Daerah adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Maros;
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maros selanjutnya disebut APBD;
8. Partai Politik adalah Organisasi Politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan negara melalui Pemilihan Umum;
9. Bantuan Keuangan adalah Bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maros;
10. Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik atau sebutan lainnya adalah Pengurus Partai Politik di Tingkat Kabupaten yang ditetapkan
Pasal 2
- (1). Pengajuan bantuan keuangan Partai Politik Tingkat Kabupaten disampaikan secara terulis oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik Tingkat Kabupaten ditanda tangani Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya kepada Bupati dengan menggunakan Kop Surat dan Cap stempel Partai Politik dengan melampirkan :
- a. Foto Copy Surat Keputusan DPP atau DPW Partai Politik atau sebutan lainnya yang menetapkan Susunan Kepengurusan DPC Partai Politik atau sebutan lainnya di Tingkat Kabupaten yang dilegalisir oleh Ketua dan atau Sekretaris Jenderal DPD Partai Politik atau sebutan lainnya;
- b. Foto Copy Surat Keterangan NPWP yang dilegalisir Pejabat yang berwenang.
- c. Surat Keterangan Autentik hasil penetapan perolehan kursi Partai Politik di DPRD Kabupaten yang di legalisir oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah;
- d. Surat pernyataan Partai Politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai Peraturan Perundangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPC atau sebutan lainnya di atas Materai dengan menggunakan Kop Surat Partai Politik;
- e.
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran tersebut pada huruf a, b, c, dan d dibuat dalam rangkap 2 ( dua ).
- (2). Surat pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) tembusannya disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Linmas Kabupaten Maros.

## B A B III

## PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN KELENGKAPAN ADMINISTRASI

Pasal 3

- (1). Penelitian dan Pemeriksaan kelengkapan administrasi pengajuan bantuan keuangan kepada Partai Politik tingkat Kabupaten dilakukan oleh tim peneliti dan pemeriksa persyaratan administrasi pengajuan dan penyerahan bantuan keuangan kepada Partai Politik tingkat Kabupaten Maros;
- (2). Tim peneliti dan pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tingkat Kabupaten diketuai Kepala Badan Kesatuan Bangsa atau sebutan lainnya dan anggotanya terdiri dari unsur Komisi Pemilihan Umum Daerah, dan instansi Daerah terkait.
- (3). Pembentukan tim penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2 ) ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (4). Biaya Penelitian dan pemeriksaan dimaksud pada ayat ( 1 ) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maros.

Pasal 4

Bentuk berita acara penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat ( 1 ) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

## BAB IV

## PEMBERIAN DAN PENYERAHAN BANTUAN KEUANGAN

## Pasal 5

- (1). Bantuan Keuangan diberikan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maros hasil Pemilu 2004 untuk menunjang kegiatan dan kelancaran administrasi dan atau Sekretariat Partai Politik.
- (2). Besarnya bantuan keuangan kepada Partai Politik dilakukan pada setiap Tahun Anggaran dan ditetapkan didalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## Pasal 6

Penyerahan Bantuan keuangan kepada Partai Politik di tingkat Kabupaten dilaksanankan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa Kabupaten Maros atau sebutan lainnya atas nama Bupati kepada Ketua dan Bendahara DPC Partai Politik atau sebutan lainnya.

## Pasal 7

Penyerahan bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan persyaratan administrasi :

- a. Surat Keterangan bank yang menyatakan memiliki Nomor Rekening Bank atas nama DPC Partai Politik atau sebutan lainnya;
- b. Surat tanda terima uang bantuan yang dibuat dalam bentuk kwitansi ditanda tangani diatas Materai oleh Ketua dan Bendahara DPC Partai Politik atau sebutan lainnya dengan menggunakan Kop Surat dan Cap stempel Partai Politik;
- c. Berita acara serah terima dibuat dalam rangkap 4 ( Empat ) yang ditanda tangani oleh badan Kesatuan bangsa Kabupaten atau sebutan lainnya sebagai pihak pertama dan oleh Ketua dan Bendahara DPC Partai Politik atau sebutan lainnya sebagai pihak kedua.

## Pasal 8

Bentuk berita acara serah terima bantuan keuangan Partai Poltik sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf c tercantum dalam Lampiran II peraturan daerah ini.

## B A B V

## LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

## Pasal 9

- (1). Laporan penggunaan bantuan keuangan kepada Partai Politik di tingkat Kabupaten disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Linmas atau sebutan lainnya;
- (2). Laporan penggunaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah diaudit oleh Badan Pengawasan Daerah atau sebutan lainnya;
- (3). Laporan penggunaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah.

## Pasal 10

Bentuk laporan penggunaan bantuan keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.

## B A B VI

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 11

- (1). Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- (2). Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maros.

Ditetapkan di : Maros

Pada Tanggal :

## B U P A T I M A R O S


## H. A. NADJAMUDDIN AMINULLAH

Diundangkan di

: Maros

Pada Tanggal

:

## SEKRETARIS DAERAH



## Drs. H. MUSLIMIN ABBAS M. Si

Pangkat : Pembina Utama Madya

NIP : 580 010 908

## LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN : NOMOR :

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM &amp; HAM

## AGUSTAM,S.IP,M.Si

Pangkat : Pembina TK.I (IV/b)

Nip : 19730820 199202 1 001

## LAMPIRAN. I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS NOMOR : TANGGAL :

## BERITA ACARA

## PENELITIAN DAN PEMERIKASAAN PERSYARATAN ADMINISTRASI PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

PESERTA PEMILU TAHUN 2004

Nomor :

Pada hari ini .... Tanggal ......... bulan ..... tahun ... Tim Penelitian dan Pemerikasaan Persyaratan Administrasi yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri/Gubernur/Bupati/Walikota ... Nomor ..... Tahun ..... Tanggal .... Telah melaksanakan penelitian dan pemeriksaan persyaratan administrasi bantuan Keuangan Partai Politik tahun ... yang diajukan oleh DPP/DPD/DPC ...

Berdasarkan hasil Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi, Pengajuan, Penyerahan, dan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, Tim Menyatakan bahwa Partai Politik .... telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan Keuangan dari pemerintah yang didasarkan pada hasil perolehan kursi pada Pemilihan Umum tahun ..... sebanyak ... X Rp .... = Rp ...

Demikian Berita Acara hasil Penelitian dan Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

..., .....

## TIM PENELITIAN DAN PEMERIKASAAN PERSYARATAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

1. ......

Ketua

(...)

2. ......

Sekretaris

(...)

3. ......

Anggota

(...)

4. ......

Anggota

(...)

5. ......

Anggota

(...)

6. ......

Anggota

(...)

7. ......

Anggota

(...)

## BUPATI MAROS


## H. A. NADJAMUDDIN AMINULLAH

## LAMPIRAN. II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS NOMOR : TANGGAL :

## BERITA ACARA

## SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

## Nomor :

Pada hari ..... tanggal ... bulan .... Tahun .... Yang bertanda tangan di

bawah ini :

1. Menteri Dalam Negeri/Gubernur/Bupati/Walikota..... atau Pejabat yang ditunjuk ..... selanjutnya disebut Pihak Pertama

2. Ketua Umum dan Bendahra Umum DPP/DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lainnya .... Selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Dengan ini kami menyatakan bahwa Pihak Oertama telah menyerahkan bantuan keuangan kepada Partai Politik Tahun ... kepada DPP/DPD/DPC ... sejumlah Rp. .... dan Pihak Kedua telah menerima bantuan keuangan tersebut dari KPPN/Kas Daerah ... melalui Rekening Bank partai Politik .....

Berita Acara Serah Terima ini dinyatakan sah setelah Copy SPM Giro Bank dari KPPN/Kas Daerah ... diterima oleh DPP/DPD/DPC Partai Politik ... yang bersangkutan.

Pihak Kedua, DPP/DPD/DPC ...

Pihak Pertama, An. Menteri Dalam Negeri/Gubernur/ Bupati/Walikota

Ketua

......

(...) (............)

Bendahara

(...)

BUPATI MAROS


H. A. NADJAMUDDIN AMINULLAH

LAMPIRAN. III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS

NOMOR :

TANGGAL :

## KOP SURAT PARTAI POLITIK

## LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK TAHUN ANGGARAN ....

Pasal 11 PP No. 29 Tahun 2005

Nama Partai Politik NPWP

:

Kegiatan : Administrasi dan/atau Sekretariat

:

Nomor Rekening Bank :

Alamat

:

Jumlah Kursi

Jumlah Dana

:

: Rp.

Pelaksanaan Audit : Tgl....., Bln...., Thn.....

......,...

Kepada

Yth. Menteri Dalam Negeri/Gubernur/Bupati/Walikota

...

di -

...

Bersama ini disampaikan laporan penggunaan dana bantuan keuangan Partai Politik sebagai berikut :

| NO. | JENIS BELANJA | JUMLAH UANG | KETERANGAN |
|-------|--------------------------------|---------------|--------------|
| 1 | Belanja Kebutuhan Administrasi | | |
| 2 | Belanja Daya dan Jasa | | |
| 3 | Lain-lain Pengeluaran | | |

Terbilang :

BENDAHARA UMUM,

(.....)

Telah diaudit BPK/BPKP/Bawasda Kab/Kota

(...)

BUPATI MAROS


H. A. NADJAMUDDIN AMINULLAH

KETUA UMUM / KETUA

(.....)