Unknown Unknown Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa; - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sehagaiman.a dimaksud dalam huruf a perlu (berlaku Unknown)
Pembukaan
berdasarkan pertimbangan sehagaiman.a dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Situbondo tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- I. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Llngkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Talum 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembar Negara Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
\
\
2
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tent.ang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 2989);
9. Pera.tu.ran Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
3
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia ta.bun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peratu.ran Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintaht Pemerintahan Daerah Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peratu.ran Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan cl.an Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
17. Peratu.ran Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah clan Bantu.an Sosial yang Bersumher dari APBD sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012.
19. Peraturan Menteri Dalam. Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam. Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2001 pedoman bagi Pegawai Negeri Sipil yang dipilih menjadi Kepala Desa atau d.ipilih/ diangkat menjadi Perangkat Desa dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.
23. Peraturan Daerah Kebupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 04);
4
24. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 08);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2006 tentang Sumber-Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 09) ;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 13);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 18 Tahun 2006 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 14);
28. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 85 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Situbondo Tahun 2011 2015.
IIBIIUTUSKAII:
llenetaplam : PBRATURAR BUPATI TEIITAIIG PBDOIIAII PDGBLOLAAII KBUAIIGAII DB8A.
BABI KETERTUAII UIIUII
Puall
Dalam Peraturan Bupa.ti ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Situbondo.
5. Kepala Desa adalah Pemimpin Penyelenggara Pemerintah Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa.
6. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
7. Dess. adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asa.1-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihonnati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui clan dihorm.ati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa. adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa. sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang› undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
12. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan um.um dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.
13. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.
14. Perangkat Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang terdiri dari Sekretaris Desa clan Perangkat Desa Lainnya.
15. Perangkat Desa Lainnya adalah Kepala Urusan, Kepala Kampung dan Unsur Pelaksana Tehnis Lapangan (Modin dan Ulu-ulu Air).
16. Penjabat Kepala Desa adalah seorang Pejabat yang diangkat oleh Pejabat yang betwenang, untuk melaksanakan hak, wewenang dan kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
17. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang berhak mengesahkan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.
18. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang selanjutnya disingkat PfKPD adalah penerimaan dan penghasilan yang sah dan diberikan secara. teratur oleh Pemerintah desa kepada K.epala Desa clan Perangkat Desa .
19. Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Desa. yang selanjutnya disingkat RPJM-Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang
6
memuat arah kebijakan pembangunan Desa, arah kebijakan keuangan Desa, kebijakan umum dan program SKPD, lintas SKPD, dan program prioritas kewilayahan, disertai dengan rencana kerja yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
20. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat RKP-Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM-Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi Desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutahirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada RKPD dan RPJM› Desa yang ditetapka.n dengan Peraturan Kepala Desa.
21. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya sega]a bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
22. Pengelolaan Keuangan Desa ada1ah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan desa..
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang diba.has clan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa.
24. Dokumen Pelaksanaan Anggaran, yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan seba.gai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran/ pengguna barang.
25. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah at.au Pemerintah Daerah Lainnya, Perusahaan Daerah, Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidalc wajib dan tidak mengikat, serta tidalc secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah.
7
26. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/ barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/ at.au masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
27. Resiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fcnomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk clan tidak dapat hidup dalarn kondisi wajar.
28. Belanja Bantuan Keuangan adalah salah satu bentuk instrumen bantuan dalam bentuk uang yang dapat bersifat umum dan khusus, antara Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa dan/ at.au Kelurahan dalam rangka untuk mengatasi kesenjangan fiskal an.tar desa di wilayah Kabupaten Situbondo guna pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan serta peruntukan lainnya yang seca.ra khusus pengelolaannya diarahkan/ ditet.apkan oleh Pemberi Bantuan.
29. Belanja Tidak Terduga adalah belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa at.au tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak cliperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
30. Pengeluaran Pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
31. Penyertaan Modal Pemerintah Desa adalah pengalihan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham Desa pada Badan Usaha Milik Desa, badan Usaha Milik Daerah, atau Badan Hukum lainnya yang dimi1iki oleh Desa ata.u Daerah.
32. Investasi adalah penanaman uang ata.u modal untuk tujuan memperoleh keuangan.
33. Divestasi adalah pengurangan beberapa jenis asset, baik dalam bentuk uang atau barang.
34. Penduduk adalah warga Negara Indonesia clan orang asing yang bertempat tinggal di Kabupaten Situbondo.
8
35. Keluarga adalah unit terkecil dsJam masya.rakat yang terdiri dari suami isteri, atau suami, isteri dan anaknya atau ayah dan anaknya, atau ibu clan anaknya bertempat tinggal di Kabupaten Situbondo.
36. Masyara.kat adalah kelompok orang maupun ha.clan hukum sebagai penerima manfaat Hibah, Bantuan Sosial, baik secara langsung maupun tidak langsung yang berkedudukan di Kabupaten Situbondo.
37. Kelompok masyarakat adalah sekelompok anggota masyarakat yang bertempat tinggal di Kabupaten Situbondo yang dengan kesadaran dan keinginan sencliri bergabung untuk menjalankan sebuah kegiatan bersama.
38. Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentu.k oleh anggota masyarakat Warganegara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalarn rangka mencapai tujuan nasional dan/ atau daerah dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, termasuk da1am hal ini adalah organisasi non pemerintahan yang bersifat nasional dibentuk berdasarkan ketentuan penmdang-undangan yang mengatur secara khusus.
39. Surat Kcterangan Terdaftar yang selanjutnya disingkat SKT adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat yang ditunjuk, yang menerangkan bahwa sebuah organisasi kemasyarakatan telah tercatat pada administrasi pemerintahan sesuai dengan tahapan dan persyaratan.
40. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan desa dan belanja desa.
41. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan desa dan belanja desa.
42. Sisa Lcbih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
43. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
44. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Dcsa yang selanjutnya disebut PTPKD adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
9
45. Bendahara Desa adalah perangka.t desa lainnya yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyirnpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggung-jawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
46. Swakelola adalah Pengadaan Barang/ Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan, dan/ atau diawasi sendiri oleh K/L/D/1 sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat.
47. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialoka.sikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kot.a untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/ Kota.
48. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang› Undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama Kepala Desa.
BABD
AZAS UIIUM PBRGELOLAAII KBUAIIGAJI DBSA
Pua12
- ( 1) Keuangan desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilalrukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- (2) Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa.
- (3) Akuntabel atau bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) merupakan perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalain rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
- (4) Partisipatif sebagaimana dimak:sud pada ayat {l) mengandung ma.kna bahwa pengambilan keputusan dalam proses penyusunan dan penetapan APBDesa sedapat mungkin melibatkan partisipasi masyarakat.
- (5) Tertib dan Disiplin Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) adalah bahwa keuangan desa dikelola secara tepat waktu dan t.epat guna yang didukung dengan bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (6) Pengelolaan keuangan desa. sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
BABm
KBKUASAAR PBll'GELOLAU' KEUAJIGAII DBSA
Pual3
- (1) Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintah Desa adalah Pemegang Kekuasaa.n Pengelolaan Keuangan Desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemmkan kekayaan de~\_ya'lg, dipis?.blrau. v
- (2) Kepala De~ ~~an~ dirnaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:
- a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
- b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang desa;
- c. menetapkan bendahara desa;
- d. menetapka.n petugas yang melakukan pemungutan \_\_\_\_ \_ penerimaan desa; dan
- e. menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik desa.
- (3) Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD}. ~ 1 ~ &gt;~ 1&gt;1-
- (4) Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PfPKD) adalah Perangkat Desa, terdiri dari:
- a. Sekretaris Desa; dan
- b. Perangkat Desa lainnya.
12. Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, bertindak selaku koordinator pelaksanaan pcngelolaan keuangan desa clan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
(5)
- Sekretaris Desa selaku koordinator pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berkaitan dengan peran dan fungsinya da)am membantu Kepala Desa menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan desa tcrmasuk pengelolaan keuangan desa
- (7) Sekretaris Desa sebagaimana diroaksud pada ayat (5) mempunyai tugas :
- a. menyusun dan melaksanakan Pengelolaan APBDesa; Kebijakan
/
//'
- b. menyusun clan melaksanaan Pengelolaan Barang Desa; Kebijakan
- c. menyusun Raperdes APBDesa, APBDesa dan pertanggung jawaban APBDesa; perubahan pelaksanaan
- d. menyusun Rancangan Keputusan Kepala Desa tentang Pelaksanaan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Perubahan APBDesa;
- e. melakukan verifikasi SPP;
- f. menyiapkan SPM;
- g. melakukan verifika.si harian ata.s penerimaan keuangan.
- (8) Kepala Desa menetapkan Bendahara Desa dengan Keputusan Kepala Desa.
- (9) Bendahara desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) terdiri dari bendahara penerimaan desa dan bends.hara pengeluaran desa.
9. ( 1 O} Bendahara penerimaan mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang dalam rangka pelaksanaan APBDesa p d 9 s&amp;.-i,--
10. ( 11) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat { 10) bendahara penerimaan berwenang:
- a. menerima penerimaan yang bersumber dari pendapatan desa;
- b. menyimpan seluruh penerimaan yang diterima pada rekening kas desa;
- c. menyetor penerimaan yang diterima ke rekening kas desa paling lambat 1 hari kerja;
\i
- d. mendapatkan bukti transaksi atas pendapatan ~ yang diterima mclalui bank.
- (12) Bendahara pengeluaran desa bertugas untuk menyimpan, membayarkan, mcnerima, menatausahakan pengeluaran uang APBDesa. dan mempertanggungjawabkan dalatn rangka pelaksanaan
- (13) Dalam melaksanakan tugasnya sebagamana dimaksud pada ayat (12} bendaha.ra pengeluaran desa berwenang;
- a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP;
- b. melaksanakan pembayaran atas biaya pengeluaran desa dari APBDesa ;
- c. menolak perintah bayar dari kepala desa yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan.
£
BABIV AZA8 UIIUII claa STRUKTUR APBDeaa
'9°-·n ~-ta Am Vmum APBI&gt;esa
Pual4
- (1) APBDesa disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kemampuan pendapatan desa.
- (2) Penyusunan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan RKP Desa dalain rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bemegara.
- (3) APBDesa mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.
- (4) APBI&gt;esa, perubahan APBDesa, dan pertanggungjawaban pe1aksanaan APBDesa setiap tahun dit.etapkan dengan peraturan desa.
(5)
- APBDesa merupakan dasar pengelolaan keuangan desa dalam masa 1 {satu) tahun anggaran terhitung IIlttlaj ~ggal 1 Januar! ~pai cl~!'!~ 1:aJ.:lggal 3~ Desember.
PualS
- (1) Fungsi otorisasi sebagaimana dimaksud da]am Pasal 4 ayat (3) mengandung arti bahwa anggaran desa menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan clan ~~j~ P9:da ~un yang l?e~~~-
- (2) Fungsi perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) mengandung arti bahwa anggaran desa menjadi pedoman dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
- (3) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) mengandung arti bahwa anggaran desa menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ~~~~ yang te~ d~tetapkan.
- (4) Fungsi alokasi sebagaim.s:ma dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) mengandung arti bahwa anggaran desa harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/ mengurangi pengangguran dan pemborosa.n sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian desa.
13
- (5) Fungsi clistribusi sebagaimana dirnaksud da1ain Pasal 4 ayat (3) mengandung arti bahwa kebijakan anggaran desa harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- (6) Fungsi stabilisa.si sebagaimana dirnaksud dalain Pasal 4 ayat (3) mengandung arti bahwa anggaran pemerintah desa menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian desa.
Pual.6
- { 1) Penerimaan desa. terdiri dari pendapatan desa dan penerimaan pembiayaan desa.
- (2) Pendapatan desa. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.
- (3) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada t.ahun-tahun anggaran berikutnya.
Pua17
- ( 1) Pengeluaran desa. terdiri dari belanja desa dan pengeluaran pembiayaan desa.
- (2) Belanja desa seba.gaimana dimaksud pad.a ayat (1) merupakan pcrkiraan bcban pengeluaran desa yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat desa tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum.
- (3) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
Pual8
Dalam menyusun APBDesa penganggaran pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan datam jumlah yang cukup.
Bagiea Kedua Btrulrtur APBDeaa
Pual9
- (1) APBDesa terdiri dari:
- a. Pendapatan Desa;
- b. Belanja Desa; dan
- c. Pembiayaan Desa.
- (2) Pendapatan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a meliputi semua penerimaan. uang melalui rekening kas umum desa, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu clibayar kembali oleh desa.
- (3) Belanja desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum desa. yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran dan tidak alcan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa.
- (4) Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat ( 1) huruf c meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit ata.u untuk memanfaatkan surplus.
- (5) Penganggaran pendapatan desa, belanja desa clan pembiayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan pad.a ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. (6} Seluruh pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa sebagairnana dimaksud pad.a ayat ( 1) dianggarkan secara bruto dalam APBDesa.
Pual 10
- (1) Pendapatan desa sebagaimana dima.ksud dalam Pasal 9 ayat ( 1) huruf a dirinci menurut kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pendapata.n.
- (2) Belanja desa sebagaimana climaksud dalam Pasal 9 ayat (I) huruf b dirinci menurnt program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja.
- (3) Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat ( 1} huruf c dirinci menurut kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pembiayaan.
1'Je-l
... ,Jk.-"
,,,...\_\_
~~L~ ~
~•-r,.\_ f-
Bagl·n Ket:lga Pendapatan Dua
Pual 11
- (1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat ( 1} huruf a di atas, terdiri dari:
- a. pendapatan asli desa (PADesa);
- b. bagi basil pajak kabupaten;
- c. bagian dari retribusi kabupaten;
- d. Alokasi Dana Desa (ADD);
6. . bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan;
7. hibah; f.
- g. sumbangan pihak ketiga.
- (2) Pendapatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) meru.pakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.
Pual 12
- (1) Pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat ( 1) huruf a, terdiri dari :
- a. kekayaan desa;
- b. hasil swadaya dan pcran serta masyarakat desa;
- c. hasil gotong royong masyarakat desa;
- d. pungutan desa;
- e. lain-lain basil usaha desa yang sah.
- (2) Kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a, terdiri dari :
- a. tanah kas desa;
- b. pasar desa;
- c. tambatan perahu;
- d. bangunan desa;
- e. pelelangan ikan yang dikelola desa; dan
- f. lain-lain kekayaan milik desa.
Raglan Keempat BelanJaDeea
Pual 13
Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf b, terdiri dari:
- a. belanja langsung;
- b. belanja tidak langsung.
Paragraf'Keaatu
BelaDJaLanpung
Paaal 14
Belanja langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, terdiri dari:
- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa;
- c. belanja modal.
Pasal 9
- (1) Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/at.au pengeluaran yang akan diterima ~e~b.aji, baj~ ?td~ tahun ~gga.r8.!1 y~g be~g1.rlltan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
Pasal 13
Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b merupakan belanja yang diang,garkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, tercliri dari:
Pasal 14
Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 huruf a digunakan untuk pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan desa.
Pasal 15
Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 huruf a digunakan untuk pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan desa.
Pasal 16
- (1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 huruf b digunakan wituk pengadaan barang ~~ j~sa yang nilai III~faa~y~ ~g cl~ !~ (cl~ belas) bulan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan desa.
- (2) Belanja barang clan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) berupa :
- a. belanja barang pakai habis;
- b. belanja bahan/ material;
- c. beJ~jli jasa kantor;
- d. belanja perawatan kendaraan bermotor;
- e. belanja cetak/ penggandaan;
- f. belanja sewa rumah/gedung/gudang/parkir;
- g. belanja sewa sarana mobilitas;
- h. belanja sewa alat berat;
- i. belanja sewa perlengkapan clan peralatan kantor;
- j. be'ap.j~ p~~ ~nas, dan 9:~J?utriy~, ~ kerja&gt; pakaian khusus dan hari hari tertentu;
- k. belanja perjalanan dinas;
1. belanja pemeliharaan;
- m. belanja jasa konsultansi; dan
- n. lain lain pengadaan barang/jasa.
Pasal 17
- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 huruf c digunakan untuk pengadaan asset tetap berwuj11~ yang ~e~pu~yaj. ~!lai J!!~f~t !eb~h d~ 1~ (dua belas) bulan yang digunakan untuk kegiatan pemerintahan desa.
- (2) Nilai aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut si~p cl!gunajcarL
Para&amp;nfKedua Belanja Tidak Lanp1111g
Pua118
Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b merupakan belanja yang diang,garkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, tercliri dari:
- a. belanja pegawai/ penghasilan tetap;
- b. belanja subsidi;
- c. belanja hibah;
- d. belanja bantuan sosial;
- e. belanja bantuan keuangan;
- f. belanja tak terduga.
Pual 19
Pasal 18
Pua.120
Belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 18 huruf b, digunakan untuk meng~kan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga juaj produksi/ jasa y~g ~asiµcan ~~pat ~~~~1:-1 o,eh masyarakat banyak.
Pual21
- (1) Belanja hibah sebagaimana climaksud dalam Pasal 18 huruf c, dapat berupa uang, barang atau jasa.
- (2) Pemerintah Desa dapat memberikan hibah sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- {3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib.
- (4) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan ke~~ ~~e~~ de~ ~e~~ me~~rh~~ ~sas kead.ilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyaraka.t.
- (5) Pemberian hibah scbagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
- a. secara spesifik, peruntukannya telah ditetapkan;
- b. tidak wajib, tidak mengikat clan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan
- c. m~~~~~ persy~tan ~~ pe~~~ hit&gt;@.
- (6) Kriteria tidak terus menerus setiap tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat 5 huruf b, diartikan bahwa penerima hibah tidak dapat menerima hibah kembali dalam APBDesa tahun anggaran berkenaan setelah menerima hibah.
- (7) Dikecualikan terhadap ketentuan sebagaimana pada ayat (5) adalah, apabila ditetapkan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus.
- (8) Hibah dapat diberilqm kepada :
- a. BUMDes;
- b. masyEtrakat;
- c. organisasi kemasyarakatan.
- (9) Hibah kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b diberikan kepada kelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu dalam bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat istiadat, dan keolahragaan non·profesional yang berkedudukan dan mcl~ kegift.tannya di ~ W?Jayah ~b~pttten Situbondo.
- (10) Kelompok orang sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dalain hal ini termasuk pula :
- a. Rukun Tetangga (RT);
- b. Rukun Warga (RW);
- c. Badan Keswadayaan Masyarakat;
- d. Lembaga Nirlaba.
- (11) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagairnana dimaksud dalam ayat (8) huruf c, diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berkedudukan dan melakukan kegiatannya di dalam wilayah desa yang bersangkutan.
- (12) Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) huruf b diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
- a. memiliki akta pendirian bagi Badan Hulrum;
- b. telah berdiri minimal 3 (tiga) tahun bagi Badan Hukum dan Lembaga Nirlaba;
- c. ~'?:fililµtj ~~~~~~,~~pa.J'litiaan y~ j~~s, de~g~ ketentuan bahwa :
1. kelompok orang, diketahui oleh Kepala Desa/ Lurah setempat, apabila wilayah kegiatannya berada dalam 1 (satu) desa/ kelurahan dan diketahui oleh Camat setempat apabila wilayah kegiatannya lebih dari 1 (satu) desa dalam 1 (satu) kecamatan;
2. '3Etcl~ H~~ dan/ a~~ ~~t:,9:g~ li~la~ s~~~~~ kepengurusannya diketahui oleh pejabat atau instansi yang berwenang;
3. Seseorang dilarang menjadi pengurus dan/ atau anggota kelompok organisasi pada bidang yang sama.
- d. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah desa yang bersangkutan;
- e. me~ ~sud cl~ tuj~ scrta ~~~~~ ~~ menunjang penyclenggaraan urusan Pemerintahan Daerah; dan
- f. persyaratan lainnya yang dipandang perlu berdasarkan peraturan penmdang-undangan.
- (13) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) huruf c diberikan dengan persyaratan paling ~d!~~:
- a. memiliki akte pendirian atau statuta organisasi;
- b. memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- c. susunan pengurus yang sah sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rwnah Tangga;
- d. Nomor Pokok Wajib Pajak;
- e. memiliki kantor dan/atau sekretariat tetap;
- f. ~~~iJ~ ~sud drui taj~~ serm., ~(?~a~ UJ?:~ menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintahan Desa;
- g. berkedudukan da1ain wilayah administrasi Pemerintah Desa;
- h. Surat Keterangan Terdafta.r (SKT) pada Kantor Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masya:rakat Kabupaten Situbondo, sekurang-kurangnya 3 (tiga) ~un, ~~~ yang di~ntukan Jajn ole~ pent~ perundang-undangan; dan
1. persyaratan lainnya yang dipandang perlu berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- ( 1) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d cligunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan da1am bentuk uang dan/ atau barang kepada kelompok/ anggota masyarakat sesuai kemampuan keuangan desa.
- (2} Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja wajib dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
- (3} Anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalaroi keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena a1am agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;
- b. lembaga non pemerintahan bidang pendiclikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/ atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
- (4) Bantuan sosial berupa uang kepada individu dan/atau keluarga sebagaimana dimaksud dalatn ayat (3) huruf a, terdiri dari bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (5) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarannya pada saat penyusunan APBDes.
- (6) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pad.a ayat (4) dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBDes yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- (7) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana climaksud pada ayat (6) tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncana.kan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (8) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memenuhi kriteria paling sedikit:
- a. selektif;
- b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;
- c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan;
- d. sesuai tujuan penggunaan.
,-...,
- (9) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a diartikan bahwa bantuan sosial hanya cliberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial.
- (10) Kriteria persyaratan penerima bantuan sebagaimana ~~~~~ p~~ ~\_y~t (~) huJ:Uf ~ ~~Mp~tj :
- a. memiliki identitas yang jelas; dan
- b. berdomisili dalam wilayah administratif pemerintahan desa berkenaan.
- (11) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf c diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus cii~ti~ ~~tjap ~111:1~WU°~·
- (12) Kriteria keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf c diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- (13) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf d diartikan bahwa tujuan pemberian ~!!-18.!! ~sial 111~!!puti:
- a. rehabilitasi sosial;
- b. perlindungan sosial;
- c. pemberdayaan sosial;
- d. jaminan sosial;
- e. penanggulangan kemiskinan;dan
- f. penanggulangan bencana.
Pual 23
- (1) Belanja Bantuan keuangan sehagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:
- a. bersifat um.um;
- b. bersifat khusus.
- (2) Belanja bantuan keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk mengatasi kesenjangan fiskal yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Belanja bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b digunakan untuk ~~~~!ll ca~ kirlerj~ p~~ prio~ta~ pemerintah desa.
- (4) Pemanfaatan belanja bantuan keuangan yang bersifat khusus ditetapkan terlebih dahulu oleh pemberi bantuan, seperti Bantuan Operasional RT dan RW dan Bantu.an PKK.
j
Pual24
- (1) Belanja tidak terduga sebagaimana di.maksud dalmn Pasal 18 huruf f merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya. tennasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan desa tahun-tahun sebelumnya yang t.elah ditutup.
- (2) Kegiatan yang bersifat tidak biasa sebagaimana di.maksud pada ayat ( 1) yaitu untuk tanggap darurat dalain rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat desa.
- (3) Pengembalian atas kelebihan penerimaan desa tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dcngan bukti-bukti yang sah.
Raglan Ke!bna Surplus (Deflslt) APBDesa
Pual25
Selisih antara anggaran pendapatan desa dengan anggaran belanja desa mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit APBDesa.
Pua126
Pasal 25
- (2) Dalam hal APBDesa diperkirakan surplus, diutamakan untuk pembayaran pokok utang, penyertaan modal (investasi) desa dan pembentukan dana cadangan.
Pual27
- ( 1) Defisit anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 terjadi apabila anggaran pendapatan desa diperlcirakan lebih kecil dari anggaran belanja desa.
- (2) Dalam hal APBDesa diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut yang diantaranya dapat bersumber clari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan dan penerimaan pinjaman.
- (4)
Bagian Keenam Pemblayaaa De·
Pual28
- (1) Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/at.au pengeluaran yang akan diterima ~e~b.aji, baj~ ?td~ tahun ~gga.r8.!1 y~g be~g1.rlltan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
- (2) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.
- (3) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) h~ a, mcn~p :
- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya;
- b. pencairan dana cadangan;
hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan; \_\_
- penerimaan pinjaman. d
- Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat
- (2) ~~ b, m~:ri.&lt;?~P:
- a. pembentukan dana cadangan;
- b. penyertaan modal Pemerintah desa;
- c. pembayaran utang.
Parapaf'Keutu
Sia Leblb Perbltvngan Aqpran CBILPA)
Pual 29
Pasal 28
- (2) SiLPA tahun anggaran sebelumnya yang merupakan pelampauan penerimaan pembiayaan sebagairnana dimakRud pada ayat (1) digunakan untuk:
- a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan !~l?!h kecil c:I~ ~da ~?si belanja;
- b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung;
- c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.
- (3) SiLPA yang berasal dari pelampauan penerimaan PADesa dan penerimaan Dana Perimbangan (ADD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetor kembali ke Kas Desa paling lambat tanggal 31 Desember tahun berkenaan.
- (4) SiLPA yang berasal dari Bantuan Keuangan sebagaimana ditnaksud pci~El aya! {~) liarus dis~!&lt;&gt;~ lcem~ lee l&lt;lis Daer-$ paling lambat tanggal 31 Desember tahun berkenaan.
- (5) SiLPA sebagaimana dirnaksud pada ayat (3) hams digunakan untuk program dan kegiatan yang sama pada tahun berikutnya sesuai dengan petunjuk pelaksanaan bantuan keuangan.
~Ke.-. Dana Cadangan
Pual30
- (1) Pemerintah desa dapat membentuk dana cadangan guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalarn satu tahun anggar~\_-
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (3) Dana Cadangan sebagaimana climaksud pada ayat 2, adalah dana yang tidak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan lain diluar yang telah ditetapkan dalam peraturan desa tentang pembentukan dana cadangan.
- (4) Peratll~ clesa sebagaimana ~sud P8:~ ~t (~) mencakup penetapan tujuan pembentukan dana cadangan, program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan, sumber dana cadangan, dan tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
- (5) Rancangan pcratur~ desa tentailg pcmbei:i~ dana. cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas bersamaan dengan pem.bahasan rancangan peraturan desa. tentang APBDesa.
- (6) Penet.apan rancangan peraturan desa tentang pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh kepala desa bersamaan dengan penetapan rancang~ peraturan ~e~ ten~g ~Dcsa.
- (7) Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan desa, kecuali dari pinjaman desa dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (8) Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada rekening tersendiri yang ditetapkan dengan keputusan kepala desa.
- (9) Penerimaan hasil bunga/ deviden rekening dana cadangan dan penempatan dalam portofolio dicantumkan sebagai ~~~bah ~ ca~~ ~~~e~aan d~ 4aj'tar ~~ cadangan pada
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran rancangan peraturan desa tentang I APBDesa.
- (10) Pembentukan dana cadangan dianggarkan pada pengeluaran pembiayaan dalam t.ahun anggaran yang berkenaan.

## Pua1 31

- (1) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf b digunakan untuk merencanakan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas 4~sa ~alain tah~ ~aran ~~~n.~-
- (2) Jumlah yang dianggarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dalam peraturan desa tentang pembentukan dana cadangan berkenaan.

## Pua1 32

Penggunaan atas dana cadangan yang dicairkan dari rekening dana cadangan ke rekening kas desa sebagaimana dimaksud da)am Pasal 31 ayat (1) dianggarkan dalam belanja langsung p,3.&lt;lii t.Et!'!un berken.~-

## Hull PeDjaaJan Kekayaan Dea

## PuapafKetip Ya-, Dipi·b-&amp;lr

## Pua1 33

Hasil penjualan kekayaan desa yans -dipiaahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf c digunakan antara lain untuk menganggarkan hasil ,.,..- penjualan Badan Usaha milik ~~~/BUMDesa dan pe~jualan a~t milik pe~~~tah desa yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga, atau hasil divestasi penyertaan modal pemerintah desa.

## Pan&amp;raf'Keempat Pelledmaa Pln.jam·n Dua

## Pua) 34 \ ... ---

Penerimaan pinjaman desa ~bagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (3) huruf d ~ untuk menga.nggarkan penerimaan pinjaman desa yang akan direalisasUran pada tahun anggaran berkenaan.

## ParqrafKeUma Penyertaaa Modal

## Pemerlntah De•

## Pual 35

Penyertaan modal pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) huruf b digunakan untuk mengelola kekayaan desa yang diinvestasikan baik daJaro jangka pendek maupun jangka panjang.

## Pual 36

- ( 1) Investasi jangka. pendek merupakan investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemcn kas dan beresiko rcndah serta dimjljki selama kurang dari 12 (duabelas} bulan seperti deposito berjangka waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (duabelas) bulan yang dapat diperpanjang secara otomatis.
- (2) lnvestasi jangka panjang merupakan investa.si yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (duabelas) bulan yang terdiri dari investasi pennanen dan non permanen.
- (3) lnvestasi jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain surat · berharga yang dibeli pemerintah desa dalam rangka mengendaHkan suatu badan usaha, misalnya pembelian surat berharga untuk menambah keperoi1ikan modal saham pada suatu badan usaha, surat berharga yang tidak di.maksudkan untuk dicairkan dalam memenuhi kebutuhan leas jangka pendek.
- (4) Investaai permanen sebagairoana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau tidak ditarik kembali, seperti kerjasama desa dengan pihak ketiga dalam bentuk penggunausahaan/pemanfaatan aset desa, penyertaan modal desa pada BUMDesa dan/ atau badan usaha lainnya dan investasi permanen lainnya yang dimilik:i pemerintah desa untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa.
- (5) lnvestasi non permanen sebagaimana dimaksud pa.da ayat (2) bertujuan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau ada niat untuk diperjualbelikan at.au ditarik kembali, seperti pembelian obligasi atau surat utang jangka. panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh tempo, dana yang disisihkan pemcrintah desa dalam rangka pelayanan/pemberdayaan masyarakat desa seperti bantuan modal kerja, pembentukan dana secara bergulir kepada kelompok masyarakat desa, pemberian fasilitas pendanaan kepada usaha m.ikro dan menengah.

- (6) Investasi jangka panjang pemerintah desa dapat dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan desa tentang penyertaan modal dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang› ~~an.

## Pual37

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) huruf b, dianggarkan dalam ~~gt?!~ pe!!!buty~.
- (2) Divestasi pemerintah desa dianggarkan dalam penerlroaan pembiayaan pada jenis hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.
- (3) Divestasi pemerintah desa yang dialihkan untuk diinvestasikan kembali dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan pada jenis penyertaan modal (investasi) ~~~~desa.
- (4) Penerimaan hasil atas investasi pemerintah desa dianggarkan dalam kelompok pendapatan asli desa pada jenis basil pengelolaan kekayaan desa.


## PuagralKeenam

## Pembayaran Pokok Utang

## Pual38

Pembayaran pokok utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) huruf c digunakan untuk menganggarkan pembayaran kewajiban atas pokok utang yang dihitung berdasarkan perjanjian inj~ j~~ pende~, j ~ ~eneng~, cl~ jangka ~j~g.

## BABV

## KODB REKENIJIG PBIIGARGGARAR

## Pual39

- (1) Setiap Desa yang dicantumkan dalam APBDesa menggunakan nama dan kode kecamatan dan desa.
2. {2) Kode pendapatan, kode belanja dan kode pembiayaan yang cl~~ dlllam ~~gg~ 11'.le~~~ k~'? ~ pendapat.an, kode akun belanja dan kode akun pembiayaan.
- (3) Setiap program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek serta rincian obyek yang dicantumkan dalam APBDesa menggunakan kode program, kode kegiatan, kode kelompok, kode jenis, kocle obyek dan kode rincian obyek.

- (4) Untuk tertib penganggaran kode sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) clihimpun menjadi satu kesatuan kode anggaran yang disebut kode rekening.
- (5) Urutan susunan kodc rekening APBDesa dimulai dari kode kecamatan, kode desa, kode program, kode kegiatan, kode akun, ~~e kelo~pok, k~e j~~~' kode obyek, ~ ~ode rincian obyek.
- (6) Kode nama keca.matan dan desa sebagaimana dimak~ud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I.A Peraturan Bupati ini.
- (7) Kode akun pendapatan, kode akun belanja dan kode akun pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2} merupakan ~ sllsunan ~ocie ~ !&lt;:cuang~ ~e~ y~g tercantum dalam Lampiran I.B Peraturan Bupati ini.
- (8) Kode rekening pendapatan sebagaimana dimaksud da1am Pasal 9 huruf a tercantum dalam Lampiran I.C Peraturan Bupa.ti ini.
- (9) Kode dan daftar program kegiatan tercantum pada Lampiran I. D Peraturan Bupati ini.
7. (!&lt;?) Kode re~~ bel~ja sebag~ 4~su~ ~~ ?~~ 9 huruf b tercantum pa.da Lampiran I.E Peraturan Bupati ini.
- (11) Kode rekening pembiayaan desa. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c tercantum dalam Lampiran I.F Peraturan Bupati ini.
- (12) Urutan susunan kode rekening APBDesa sebagaimana dimaksud pad.a ayat (5) tercantum dalam Lampiran 1.0 Peraturli!! ~1:1patj ~i.
- (13) Dalaln rangka sinkronisasi program dan kegiatan pemerintah dan pemerintah desa, daftar program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) secara berkala akan disempumakan sesuai dengan pertimbangan kebutuhan desa.

## BABVI PBIIYUBUIIAII RAIICAIIGAR APBDeaa

## •ll•a Pertama

## Renew Pembanganan J·a&amp;)ra llenenph Deaa (RPJIID) clan Re:91~ ~.~ ~~~ ~ ,~,

## Pua140

- ( 1) RPJMDesa untuk jangka waktu 5 (lima) tahun merupakan penjabaran dari visi dan misi dari Kepala Desa yang terpilih.
- (~) Setel~ ~~~Y~ j~gka w~ RPJ~pcsa 1 ~~~ Desa t.erpilih menyusun kembali RPJMDesa untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

A)

( Y ~- fS (c-

l

.-=-.

,,\_.&lt;..h.}u ',

0 ••

I

- (3) RPJMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kepala Desa dilantik.
- (4) Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menyusun RKPDesa yang merupakan penjabaran dari RPJMDesa berdasarkan basil Musyawarah Rencana Pembangunan Desa.
- (5) Penyusunan RKPDesa diselesaikan paling lambat akhir bulan Januari tahun berkenaan.
- (6) RKP-Desa ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa
- (7) Ketentuan tentang pedoman penyusunan RPJMDesa akan diatur lebih lanjut dengan Pcraturan Bupati Situbondo tentang Pedoman Penyusunan RPJMDesa.

## Balf•nKedua

## Penetapan Rancangan APBDe·

## Pua.141

- ( 1) Sekretaris Desa menyusun Rancangan Pera tu.ran Desa tentang APBDesa berdasarkan pada RKPDesa.
- (2} Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa untuk memperoleh persetujuan.
- (3) Kepala Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada BPD untuk dibahas bersama dalam rangka memperoleh persetujuan bersama.
- Penyampaian rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lam.bat minggu pertama bulan November tahun anggaran sebelumnya.
- (8' Pembahasan sebagaimana di.maksud pada ayat (3) menitikberatkan pada kesesuaian dengan RKPDesa.
- 'ff&gt;} Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disetujui bersama sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada Bupati untuk dievaluasi paling lambat 3 (tiga) hari kerja.

~

r

Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud ayat (2), ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah APBD Kabupaten ditetapkan.

-,~f t.:1

"'1'

...

~ Format Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa beserta Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) tercantum dalam Lampiran I.H Peraturan Bupati ini.

,f9}

/t?

Format Persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I.I Peraturan Bupati ini.

- ttO) Format Penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang ff APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran I.J Peraturan Bupati ini.

~

f

~

{

,-.

/\P l:;.DC.J.

y;c\_ '

-

1

.\_,,\_\_,

1 ~-'- r{-,. ~•i\t'-•'

~A'\tv•~...\_ •

## Rancanpn. APBDeaa

## Baglan Ketiga Enluaai

## Pual42

- (1) Bupati sebagaimana dimaksud pada pasa141 ayat (6), harus menetapkan Evaluasi Rancangan APBDesa paling lama 20 (du.a puluh) hari kerja.
- (2) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melampaui batas waktu dimaksud, Kepala Desa dapat menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa.
3. (3} Dalam hal Bupati menyatakan basil evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa. tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepa.la Desa. bersama BPD melakukan penyempumaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung seja.k diterimanya basil evaluasi.
- (4) Apabila basil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan BPD dan Kepala. Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa. tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Bupati mem~ta1kan Peraturan Desa dimaksud clan sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDeaa tahun anggaran sebelumnya.
- (5) Pembatalan Peraturan Desa dan pemyataan berlakunya pagu tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (6) Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Desa. harus memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa clan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut peraturan desa dimaksud.
- (7) Pencabutan peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilakukan dengan Peraturan Desa tentang Pencabutan Peraturan Desa tentang APBDesa..
8. (8} Pelaksanaan pengeluaran atas pagu APBDesa tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4}, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

## Pual43

- ( 1) Penyempumaan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud da1am Pasal 42 ayat (3} ditetapkan dengan keputusan Pimpinan BPD.
- (2) Keputusa.n pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar penetapan peraturan desa tentang APBDesa.

le

- (3) Keputusan pi.mpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati paling lama 3 (tiga) hari setelah diterimanya keputusan tersebut.

## Pua.144

- ( 1) Peraturan desa ten tang APBDesa yang telah ditetapkan disampaikan kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- (2) DalaJn hal pemcrintah desa tidak menyampaikan peraturan desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Bupati memberikan peringatan tertulis kepada pemerintah desa.
- (3) Dalarn jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah diterbitkannya peringatan tertulis pemerintah desa tidak menyampaikan peraturan desa tentang APBDesa, maka Bupati Situbondo menetapkan sanksi berupa pcnundaan penyaluran ADD sebesar 25% dari jumlah ADD.

Bagdan Kooppat

## Pua14S

- Semua pendapatan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. (1)
- Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya diserahkan kepada daerah. (2)
- (3) Program dan kegiatan yang masuk desa merupakan sumber penerimaan clan pendapatan desa dan wajib dicatat daJam APBDesa.
- (4) Setiap pendapatan desa sebagaimana. dimaksud pada ayat ( 1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah, serta wajib disetor ke kas pemerintah desa aecara. bruto.
- (5) Kepala desa wajib mengintensifkan pemungutan pendapatan desa yang menjadi wewenang dan tanggungjawabnya.
- (6) Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam peraturan desa.
- (7) Pengembalian atas kelebihan pendapatan desa dilakukan dengan membebankan pada pendapatan desa yang bersangkutan untuk pengembaJian pendapatan dcsa yang terjadi dalarn ta.bun yang sa.ma.
- (8) Untuk pengemhalian kelebihan pendapatan desa yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya dibebankan pada belanja tidak terduga.
- (9) PengenibaJian ~bagaimana dimaksud pada ayat (6) harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

## Paul 46

- (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) ~~ se~~ dim~su~ paru.i ayat (1) h~~ met:1~~! pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakuk:an sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
- (4) Pengeluaran kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tid~ terma~~ ~tuk be~j~ clesa y~g ~~ifat men~t dan belanja desa yang bersifat wajib yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa.
- (5) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan selurnh penerimaan potongan dan pa.jak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan pe:rundang-11.!!ci~~-

## Bael·n Kelima Penyiapan Dolmmen Pelaban··n Angpran

## Pual 47

- ( 1) Kepala Desa sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa paling lama 3 ( tiga ) hari kerja setelah Peraturan Desa tentang APBDes ditetapkan, ~e~beri~~~ ~epad~ ~t?~1:aris D~~~ ~~ koordit1a~!" pelaksanaan pengelolaan keuangan desa agar menyusun DPA.
- (2) DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merinci sasaran yang hendak dicapai, program, kegiatan, anggaran yang cl!~~~akan ~~ menca~ ~~an terscbl.lt cl~ rc~~~a penarikan dana serta pendapatan yang diperkirakan.
- (3) Format DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalarn Lampiran II.A, Lampiran II.B, Lampiran 11.C, Lampiran Il.D, Lampiran II E clan Lampiran F Peraturan Bupatiini.

## BABVD

## PERUBAIIAII APBDe·

## Pual48

- (1) Perubahan APBDesa dapat dilakukan apabila terjadi:
- a. keadaan yang menyebabkan harus dilakuk:an pergeseran antar jenis belanja;

- b. Keadaan menyebabkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA} tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
- c. Keadaan darurat;
- d. Keadaan luar biasa.
- (2) Pcrubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.
- (3) Pcrubahan APBDesa terjadi bila pergeseran anggaran yaitu pergeseran antar jenis belanja dapat dilakukan dengan cara merubah peraturan dcsa tentang APBDesa.
6. (4} Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya dalam perubahan APBDesa.. yaitu keadaan yang menyebabkan Sisa I.ebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan.
7. (5} Keadaan darurat scbagaimana dimaksud pada ayat (l} huruf c sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
8. a . bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah desa dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah desa ; dan
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (6) Pendanaan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat menggunakan belanja tidak terduga.
- (7) Pendanaan keadaan luar biasa sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) huruf d merupakan keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/ atau pengeluaran dalam APBDesa mengalami kenaikan atau penurunan lebih bcsar dari 50% (funa puluh persen).
- (8) Selanjutnya ta.ta cara pengajuan perubahan APBDesa adalah sama dengan ta.ta cara penetapan pelaksanaan APBDesa.
- (9) Format rancangan peraturan desa hingga perubahan APBDes beserta Lampiran tercantum dalam La.mpiran ill.A Peraturan Bupati ini.
16. ( 10) Fonnat persetujuan bersama rancangan APBDes hingga perubahan APBDes tercantum dalam Lampiran 111.B Peraturan Bupati ini.
17. ( 11) Format dokwnen pelaksanaan perubahan anggaran tercantum dalam La.mpiran 111.C Peraturan Bupati ini.

## PERATAUSAIIAAll Dil PERTAJIGGUifGJAWABAR

## BABVDI KEUAIIGAJI DB8A

## Pua149

- ( 1) Kepala Desa dalam melaksanakan penatausahaan keuangan desa harus menetapkan Bendahara Desa.
- (2) Penetapan Bendahara Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran bersangkutan dan berdasarkan keputusan Kepala Desa.

## Jla&amp;laa Pertama Penatauubaan Penerimaan

## Pesal 50

- ( 1) Penatausahaan penerimaan wajib dilaksanakan oleh
- Bendahara Desa.
- (2) Penatausahaan sebaga.imana dimaksud pada ayat (1), menggunakan:
- a. buku kas umum;
- b. buku kas pembantu perincian obyek penerimaan;
- c. buku kas harian pembantu.
- (3) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan penerimaan uang yang menjadi tanggungjawabnya melalui laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada Kepala Desa paling lam bat tanggal 10 bulan berilrutnya.
- (4) Laporan pertanggungjawaban penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilampiri dengan:
- a. buku kas umum;
- b. buku kas pembantu perincian obyek penerimsan;
- c. bukti penerimaan lainnya yang sah.
- (5) Format buku penatausahaan penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV .A, Lampiran N.B dan Lampiran N .D Peraturan Bupati ini.

## Balian Kedua

## Penatauubaan Pengeluaran

## Pua151

- (1) Penatausahaan pengeluaran wajib dilakukan oleh Bendahara Desa.
- (2) Dokumen penata.usahaan pengeluaran harus disesuaikan pada Pcraturan Desa tentang APBDesa atau Peraturan Deaa tentang Perubahan APBDesa melalui pengajuan Surat · Permint.aan Pembayaran (SPP).

- (3) Pengajuan $PP sebagaimana dimak~ud pada ayat (2) harus disetujui oleh Kepala Desa melalui Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD).
- (4) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabka.n penggunaan uang yang menjadi tanggung jawabnya melalui laporan pertanggungjawaban pengeluaran kcpada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (5) Dokumen yang digunakan Bendahara Desa dalam melaksanakan penatausahaan pengeluaran meliputi:
- a. buku kas umum;
- b. buku kas pembantu perincian obyek pengeluaran;
- c. buku kas harian pembantu.
- (6) Format buku penata.usahaan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5} tercantum dalarn Lampiran IV.A, Lampiran IV.C dan Lampiran IV.D Peraturan Bupati ini.

## Bagi·D Ketiga

## Pertanggungfawalwl Penggmuum. Dana

## Pual52

Laporan pertanggungiawaban pengeluaran sebagaimana dimekRud daJam Pasal 53 ayat (4) harus dilampirkan dengan:

- a. bulru kas umum;
- b. buku kas pembantu perincian obyek pengeluaran yang disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah;
- c. bukti atas penyetoran PPN / PPh ke kas negara.

## BABIX

## PBRTAIIGGUBGJAWABAB PELAKSARAAR APBDEBA

## Ballan Pertama Peoetapan Pertanaunclawabaa PeJalrMnaaa APBDea

## Pual53

- (1) Sekret.aris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tent.ang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa clan Rancangan Keputusan Kepala Desa tentang Pertanggungjawaban Kepala Desa.
- (2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, menyampaikan kepada Kepala Desa untulc dibahas bersama BPD.
- (3) Berdasarkan persetujuan Kepala Dcsa dengan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas, roaka Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa dapat ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

- (4) Jangka waktu penyampaian sebagaimana dirnaksud pad.a ayat (2) dilakukan paling lambat 1 (satu} bu.tan setelah tahun anggaran berakhir.
- (5) Format rancangan peraturan desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes beserta lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran V .A Pera tu.ran Bupati ini.

## Bagla11 Kedua Penyampaia.D Laporan Pertangmqdawaban Pf.l·Jmeaaan APBDeaa

## Pual54

- ( 1) Pera tu.ran Desa tent.ang Perta.nggungjawaban Pelaksanaan APBDesa dan Keputusan Kepala Desa tentang Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalain Pasal 55 ayat (3), disampaikan kepada Bupati melalui Cam.at.
- (2) Waktu penyampaian sebagaimana dimaksud pad.a ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Peraturan Desa ditetapkan.

## BABX PBRGBLOLAAB ALOKASI DA11A DBSA

## Pual.55

Alokasi Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten yang bersumber dari bagian penerimaan pajak Daerah Kabupaten, bagian penerimaan retribusi tertentu Daerah Kabupaten dan bagian dana perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang diterima oleh Kabupaten untuk Desa paling sedikit 10 % (sepuluh persen).

## 8agl·D Pertama Tujuan

## Pual56

Tujuan Alokasi Dana Desa adalah:

- a. menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
- b. meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingka.t desa dan pemberdayaan masyarakat;
- c. meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;
- d. meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
- e. meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;

- f. meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalain rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
- g. mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat;
- h. meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

## Bapan Kedaa

## Peqelolaan Alolraai Dana De•

## Pual57

- ( 1) Pengelolaan Alokasi Dana Desa merupa.kan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa.
- (2) Rumus yang dipergunakan dalam Alokasi Dana Desa adalah:
- a. azas merata adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa yang sama untuk setiap desa., yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM).
- b. azas adil adalah besamya bagian Alokasi Dana Desa berdasarkan Nilai Bobot Desa (BDx) yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu, (misalnya Kemiskinan, Keterjangkauan, Pendidikan Dasar, Kesehatan dll), selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP).
- (3) Besamya prosentase perbandingan antara azas merata dan ad.il sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah besamya ADDM adalah 6()0/4 ( enampuluh persen) dari jumlah ADD dan besarnya ADDP adalah 40% (empatpuluh persen) dari jumlahADD.

## Raglan Ketlga M.-Jraatame PenyallU'&amp;D. dam. PencairaD

## Pual58

- ( 1) Alokasi Dana Desa. dalarn APBD Kabupaten dianggarkan pad.a Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Kabupaten Situbondo.

~ Pemerintah Desa membuka rekening pada bank yang l!Y ditunjuk berdasarkan Keputusan Kepala Desa..


~


Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran Alokasi Dana Desa. kepada Bupati melalui. ~epala Begje,n. Pemeriotaben Se)c;retariat Dneceh KabnpatM,.nielalui Camat setelah dilakukan verifikasi oleh Tim Pendamping Kecamatan.

- (4) Bagian Pcmerintahan pada Sekretariat Daerah akan meneruskan berkas permohonan berikut La.mpirannya kepada Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah (DPKD).

(9 Ka;

L

- (5) Kepala DPKD akan menyalurkan Alokasi Dana Desa langsung dari Kas Daerah ke rekening Desa.
- (6) Mekanisme pencairan Alokasi Dana Desa dalam APBDesa dilakukan secara bertahap atau dise~~ dengan kemampuan dan kondisi ciak~~~en. -
- (7) ADD dapat dicairkan setelah pertanggungjawaban ADD yang diterillla sebelumnya selesai dan disampaikan kepada Bupati Situbondo melalui Bagian pemerintahan.

## Bagl·n K.eempat PfiJabaaaan Keglataa

## Pasa159

- (1) Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari ADD dalam APBDesa, sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa dengan mengacu pada Peraturan Bupati.
- (2) Penggunaan anggaran Alokasi Dana Desa adalah sebesar 300/o (tigapuluh persen) untuk belanja aparatur dan operasional pemerintahan desa, sebesar 700/o (tujuh puluh persen) untuk biaya pemberdayaan masyarakat. Bagi Belanja Pemberdayaan Masyarakat digunakan untuk :
- a. biaya perbaikan sarana publik dalam skala kecil;
- b. penyertaan modal usaha masyaraka.t melalui BUMDesa;
- c. biaya untuk pengadaan ketahanan pangan;
- d. perbaikan lingkungan clan pemukiman;
- e. teknologi tepat guna;
- f. perbaikan kesehatan dan pendidikan;
- g. pengembangan sosial budaya;
- h. dan sebagainya yang dianggap penting terkait pemberdayaan masyarakat desa.

## Bagian Kelhna Pertangangjawaban dan

## Pelaponm

## Pual60

- ( 1) Pertanggungjawaban perta.nggungjawaban ADD APBDesa, adalah pertanggungjawabannya APBDesa. terintegrasi dengan sehingga bentuk pertanggungiawaban

r---.

2

ataf

- (2) Bentuk pelaporan atas Kegiatan-kegiatan dalam APBDesa yang dibiayai dari ADD, adalah sebagai berilrut:
- a. laporan berkala yaitu Laporan mengenai pelaksanaan penggunaan dana ADD dibuat secara rutin setiap bulannya. Adapun yang dimuat dalarn laporan ini adalah realisasi penerimaan ADD, dan realisasi belanja ADD;
- b. laporan akhir dari penggunaan alokasi dana desa mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang d.ihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan ADD.
- (3) Penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui jalur struktural yaitu dari Tim Pelaksana Tingkat Desa dan diketahui Kepala Desa ke Tim Pendamping Tingkat Kecamatan secara betahap.
- (4) Tim Pendamping Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menginventarisir laporan dari seluruh laporan tingkat desa di wilayahnya secara bertahap melaporkan ~ kepada Bupati cq. Tiro Faoilit.a&amp;i +i~ KaNpatcn.

\:/"\ Pembiayaan dalam ntr.[JtRli""pe·UU\,j5t:1uaan tugas pendampingan oleh Tim Pendamping se...,..,:;.a.u..u.a . .1 a dimaksud pada ayat (4) dibebankan pada ggaran e...w;iat!ieftlll Belanja Daerah (APBD) Kabupaten~tmlf'cJii ... LC. Alokasi Dana Desa (ADD).

## BABXI

## PEIIBINAAJf DAN PERGAWASAN

## Pua161

Pembinaan dan Pengawasan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dilakukan oleh :

- a. Inspektorat Kabupaten;
- b. Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo;
- c. Camat.

Av.lJv,~c-+er-n.,J

J..

## Pual62

Pembinaan dan pengawasan oleh Inspektorat dan Bagian Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a dan huruf b meliputi:

- a. memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan ADD;

- b. memberikan bimbingan dan pelatihan dalam penyelenggaraan keuangan desa yang mencakup perencanaan dan penyusunan APBDesa, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBDesa;
- c. membina dan mengawasi pengelolaan keuangan desa dan ~~day~~~! ~c~;
- d. memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan administrasi keuangan desa.

## Pua! 63

Pembinaan dan pengawasan oleh Camat seba.gaimana dimaksud dalam pasal 61 huruf c meliputi:

- a. ~e~~!"!~E l?!!!!l?~n~ t:l~ fas~!!ta~! a~!~~s~~! ~~~g~ desa;
- b. memberikan llimbingan dan fasilitasi pen\_gelolaan keuangan desa dan pendayagunaan asset desa;
- c. memberikan bimbingan pelaksanaan ADD;
- d. memberikan bimbingan dan fasilitasi penyelenggaraan keuangan desa yang mencakup perencanaan, dan penyusunan APBDesa, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBDesa.


## Pua164

- (1) Hibah dan bantuan~ang diberikan oleh pemerintah desa wajib dipublikasi kep. ada masyarakat melalui media sesuai dengan keten an. \_
2. y Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dilengkapi format administrasi keuangan desa, sebagaimana tersebut dalam lampiran dan meru.pakan bagian yang talc terpisakan dari Peraturan Bupati ini. . . .


## BABXHI Xrt

## KETBIITUAB PEIIUTUP

## P-asal 65

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Situbondo Nomor 36 Tahwi 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Situbondo dicabut den dinyatakan tidak berlaku.