PERATURAN BUPATI MA Nomor 33 Tahun 2016 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN (berlaku 15 November 2016)
Pembukaan
Menimbang :
-
BUPATI MALANG PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 33 TAHUN 2016 TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MALANG,
bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 10 huruf y dan Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
F:\Perbup SOTK\DEA\OPD Peternakan\SO Dinas Peternakan.docx
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); dan
10. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 5 Seri C);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Kabupaten Malang yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Malang.
6. Dinas adalah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang.
8. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang.
9. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
10. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budi daya ternak, panen, pasca panen, pengolahan, pemasaran dan pengusahaannya.
11. Kesehatan hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perawatan hewan, pengobatan hewan, pelayanan kesehatan hewan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, penolakan penyakit, medik reproduksi, medik konservasi, obat hewan dan peralatan kesehatan hewan, serta keamanan pakan.
12. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang hidup di habitatnya.
13. Hewan kesayangan adalah hewan yang dipelihara sebagai teman sehari-hari manusia.
14. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
15. Satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat, air, dan/atau udara yang masih mempunyai sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia.
16. Benih hewan yang selanjutnya disebut benih adalah bahan reproduksi hewan yang dapat berupa semen, sperma, ova, telur tertunas, dan embrio.
17. Bibit hewan yang selanjutnya disebut bibit adalah hewan yang mempunyai sifat unggul dan mewariskan serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangbiakkan.
18. Semen adalah mani yang berasal dari pejantan unggul yang digunakan untuk inseminasi buatan.
19. Alih Mudigah adalah memasukkan embrio yang berasal dari ternak unggul ke induk lain.
20. Perbibitan adalah suatu sistem yang meliputi permuliaan, perbanyakan, pembudidayaan, peredaran, pengawasan penyakit, pengawasan mutu, pengembangan usaha dan kelembagaan.
21. Bakalan hewan yang selanjutnya disebut bakalan adalah hewan bukan bibit yang mempunyai sifat unggul untuk dipelihara guna tujuan produksi.
22. Produk hewan adalah semua bahan yang berasal dari hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmaseutika , pertanian, dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia.
23. Peternak adalah perorangan warga Negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan.
24. Perusahaan peternakan adalah orang perorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang mengelola usaha peternakan dengan kriteria dan skala tertentu.
25. Usaha di bidang peternakan adalah kegiatan yang menghasilkan produk dan jasa yang menunjang usaha budidaya ternak.
26. Kastrasi adalah tindakan mencegah berfungsinya testis dengan jalan menghilangkan atau menghambat fungsinya.
27. Inseminasi buatan adalah teknik memasukkan mani atau semen ke dalam alat reproduksi ternak betina sehat untuk dapat membuahi sel telur dengan menggunakan alat inseminasi dengan tujuan agar ternak bunting.
28. Pakan adalah bahan makanan tunggal atau campuran, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diberikan kepada hewan untuk kelangsungan hidup, berproduksi, dan berkembang biak.
29. Veteriner adalah segala urusan yang berkaitan dengan hewan dan penyakit hewan.
30. Penyakit hewan adalah gangguan kesehatan pada hewan yang antara lain disebabkan oleh cacat genetik, proses degeneratif, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infeksi mikroorganisme patogen seperti virus, bakteri, cendawan, ricketsia.
31. Penyakit hewan menular adalah penyakit yang ditularkan antara hewan dan hewan, hewan dan manusia, serta hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya melalui kontak langsung atau tidak langsung dengan media perantara mekanis seperti air, udara, tanah, pakan, peralatan, manusia atau media perantara biologis seperti virus, bakteri, amuba atau jamur
32. Unit pelayanan kesehatan hewan meliputi rumah sakit hewan, klinik hewan dan tempat praktek dokter hewan;
33. Medik veteriner adalah penyelenggaraan kegiatan praktek kedokteran hewan.
34. Zoonosis adalah penyakit yang dapat menular dari hewan kepada manusia atau sebaliknya.
35. Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan produk hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.
36. Nomor Kontrol Veteriner yang selanjutnya disingkat NKV adalah sertifikat sebagai bukti tertulis yang sah telah dipenuhinya persyaratan hygiene sanitasi sebagai kelayakan dasar jaminan keamanan pangan asal hewan pada unit usaha pangan asal hewan.
37. Hazard Analysis and Critical Control Points yang selanjutnya disingkat HACCP adalah sebuah metode operasi terstruktur yang dikenal secara internasional yang bisa membantu organisasi dalam industri makanan dan minuman untuk mengidentifikasi resiko keamanan pangan, mencegah bahaya dalam keamanan pangan dan menyampaikan kesesuaian hukum.
KEDUDUKAN
BAB II - KEDUDUKAN
Pasal 2
- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pertanian.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
SUSUNAN ORGANISASI
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 3
- (1) Susunan Organisasi Dinas terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Perbibitan, Produksi dan Pakan;
- d. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan;
- e. Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan;
- f. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- g. UPT; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, Bidang dan UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, dan Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Bupati.
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Dinas
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 4
Dinas mempunyai tugas:
- a. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan bidang peternakan dan kesehatan hewan; dan
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 5
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas mempunyai fungsi:
- a. perumusan kebijakan bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- d. pelaksanaan, pengawasan, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang peternakan dan kesehatan hewan;
Bagian Kedua Kepala Dinas
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 6
Kepala Dinas mempunyai tugas:
- a. memimpin Dinas dalam perumusan perencanaan kebijakan, pelaksanaan pembangunan di bidang peternakan dan kesehatan hewan, penyelenggaraan pembinaan, pengawasan, pengendalian teknis pembangunan peternakan dan kesehatan hewan serta pengelolaan dan pemeliharaan prasarana dan sarana pembangunan peternakan dan kesehatan hewan; dan
- b. melaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.
Bagian Ketiga Sekretariat
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 7
Sekretariat mempunyai tugas:
- a. melaksanakan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan aset serta koordinasi perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program Dinas; dan
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 8
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat mempunyai fungsi:
- a. perencanaan kegiatan kesekretariatan;
- b. pengelolaan urusan administrasi kepegawaian, kesejahteraan dan pendidikan pelatihan pegawai;
- c. pengelolaan urusan rumah tangga, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- d. penyelenggaraan kegiatan tata usaha persuratan dan penggandaan, kearsipan dan perpustakaan;
- e. penyelenggaraan pengelolaan administrasi keuangan dan aset daerah;
- f. pengelolaan administrasi perlengkapan dan pemeliharaan, kebersihan dan keamanan kantor; dan
- g. pengoordinasian perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan program Dinas.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 9
- (1) Sekretariat terdiri dari:
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
- c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.
Paragraf 1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 10
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:
- a. menghimpun, mengolah data, menyusun program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. menyelenggarakan, melaksanakan dan mengelola administrasi kepegawaian, kesejahteraan pegawai dan pendidikan serta pelatihan pegawai;
- c. melaksanakan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan, urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga dan keprotokolan;
- d. menyelenggarakan administrasi perkantoran;
- e. melaksanakan kebersihan dan keamanan kantor; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
Paragraf 2
Sub Bagian Keuangan dan Aset
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 11
Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas:
- a. menghimpun, mengolah data dan menyusun program kerja Sub Bagian Keuangan Dan Aset;
- b. melaksanakan administrasi keuangan dan pengelolaan aset yang meliputi penatausahaan, akuntansi, pertanggungjawaban dan verifikasi serta penyusunan perhitungan anggaran;
- c. menyelenggarakan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan anggaran Dinas;
- d. melaksanakan evaluasi keuangan terhadap hasil pelaksanaan program dan rencana strategis Dinas;
- e. melaksanakan tata usaha barang, perawatan dan penyimpanan peralatan kantor serta pendataan inventaris kantor;
- f. menyusun rencana kebutuhan barang, peralatan dan pendistribusian; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
Paragraf 3
Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 12
Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- b. menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis Dinas;
- c. menyiapkan rumusan kebijakan program kerja dan rencana kerja kegiatan Dinas;
- d. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi penyusunan rencana kerja kegiatan tahunan;
- e. melaksanakan koordinasi dalam rangka penyusunan bahan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan sebagai sarana pertimbangan kepada pimpinan;
- f. mengkompilasikan dan penyusunan laporan hasil laporan perencanaan dan laporan akuntabilitas kinerja Dinas;
- g. melakukan penyusunan laporan tahunan dan laporan lainnya; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
Bagian Keempat
Bidang Perbibitan, Produksi dan Pakan
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 13
Bidang Perbibitan, Produksi dan Pakan mempunyai tugas:
- a. melaksanakan dan menyelenggarakan sebagian urusan rumah tangga Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan di bidang peningkatan populasi, produksi dan produktifitas ternak melalui pengembangan perbibitan, budidaya dan pakan ternak; dan
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 14
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Perbibitan, Produksi dan Pakan mempunyai fungsi:
- a. perencana program dan pengelola data di bidang Perbibitan, Produksi dan Pakan.
- b. pelaksana pembinaan dalam rangka peningkatan populasi, produksi dan produktifitas ternak;
- c. pelaksana bimbingan teknis pengembangan dan pengawasan dalam rangka peningkatan mutu bibit ternak;
- d. pelaksana bimbingan teknis pengembangan dan pengawasan dalam rangka peningkatan mutu pakan ternak; dan
- e. pelaksana distribusi dan pengawasan ternak serta bimbingan teknis pengembangan budidaya ternak.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 15
- (1) Bidang Perbibitan, Produksi dan Pakan terdiri dari:
- a. Seksi Perbibitan Ternak;
- b. Seksi Budidaya Ternak; dan
- c. Seksi Pakan Ternak.
- (2) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perbibitan, Produksi dan Pakan.
Paragraf 1 Seksi Perbibitan Ternak
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 16
Seksi Perbibitan Ternak mempunyai tugas:
- a. melakukan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Seksi Perbibitan Ternak;
- b. menyediakan data perbibitan ternak;
- c. melaksanakan pembinaan, pemantauan kegiatan inseminasi buatan dan alih mudigah;
- d. melaksanakan pembinaan sumber-sumber perbibitan ternak di pedesaan ( village breeding ) dan mendorong perbibitan swasta;
- e. melaksanakan pemberian Surat Keterangan Layak Bibit;
- f. mengatur sistem pengembangbiakan ( breeding system );
- g. melaksanakan bimbingan pelestarian plasma nutfah peternakan;
- h. melaksanakan pembinaan produksi bibit dan peningkatan mutu genetik ternak;
- i. melaksanakan pengawasan dan pengujian kualitas/mutu bibit dan benih ternak;
- j. melaksanakan bimbingan regristrasi/pencatatan ternak bibit;
- k. menetapkan lokasi penyebaran bibit ternak;
- l. melaksanakan bimbingan penerapan standar teknis perbibitan;
- m. melaksanakan bimbingan, pengujian dan pemantauan peredaran mani beku;
- n. menetapkan penyaluran ternak bibit yang dilakukan oleh swasta;
- o. melaksanakan bimbingan identifikasi perbibitan, uji performans, recording dan seleksi ternak;
- p. melaksanakan bimbingan teknis dan penerapan kastrasi pada ternak rumansia jantan non bibit;
- q. melaksanakan bimbingan dan pemantauan ternak bibit asal impor; dan
- r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perbibitan, Produksi dan Pakan sesuai dengan bidang tugasnya.
Paragraf 2 Seksi Budidaya Ternak
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 17
Seksi Budidaya Ternak mempunyai tugas:
- a. melakukan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Seksi Budidaya Ternak;
- b. menyediakan data budidaya ternak;
- c. melaksanakan kebijakan penyebaran dan pengembangan ternak;
- d. merumuskan sistem dan pola pengembangan kawasan budidaya ternak;
- e. menetapkan dan melaksanakan pembinaan pengembangan kawasan industri peternakan;
- f. melaksanakan penataan sistem dan pola penyebaran ternak, redistribusi dan bimbingan registrasi bantuan ternak pemerintah;
- g. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengembangan budidaya ternak;
- h. melaksanakan bimbingan dan pemantauan penyebaran ternak yang dilakukan swasta;
- i. melaksanakan bimbingan identifikasi dan seleksi ternak;
- j. melaksanakan bimbingan identifikasi dan seleksi calon lokasi dan calon penerima kegiatan;
- k. melaksanakan bimbingan evaluasi pelaporan penyebaran dan pengembangan ternak;
- l. melaksanakan bimbingan budidaya ternak berbasis komoditas ternak unggulan lokal; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perbibitan, Produksi dan Pakan sesuai dengan bidang tugasnya.
Paragraf 3
Seksi Pakan Ternak
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 18
Seksi Pakan Ternak mempunyai tugas:
- a. Melakukan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Seksi Pakan Ternak;
- b. menyediakan data pakan ternak;
- c. melaksanakan penerapan kebijakan pakan ternak;
- d. melaksanakan bimbingan produksi pakan dan bahan baku pakan ternak;
- e. melaksanakan bimbingan dan penerapan teknologi pakan ternak;
- f. melaksanakan bimbingan standar mutu pakan ternak;
- g. melaksanakan pembinaan dan pengawasan produksi, penyimpanan, peredaran dan penggunaan pakan ternak;
- h. melaksanakan bimbingan pembuatan, penggunaan dan peredaran pakan jadi dan konsentrat;
- i. melaksanakan pengawasan dan pengujian kualitas pakan ternak yang beredar;
- j. melaksanakan pengadaan dan penyaluran benih hijauan pakan ternak;
- k. melaksanakan pembinaan dan pengembangan budidaya hijauan pakan ternak;
- l. melaksanakan pembinaan pemanfaatan bahan baku pakan ternak dan hewan lainnya serta pengkajian ketersediaan pakan;
- m. melaksanakan pendataan potensi lahan dan produksi hijauan pakan ternak;
- n. melaksanakan kerjasama dengan lembaga-lembaga penelitian, Perguruan Tinggi dalam pengembangan teknologi pakan ternak dan hewan lainnya; dan
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perbibitan, Produksi dan Pakan sesuai dengan bidang tugasnya.
Bagian Kelima
Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 19
Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan mempunyai tugas:
- a. melaksanakan dan menyelenggarakan sebagian urusan rumah tangga Dinas di bidang investasi, pelayanan usaha peternakan, pembiayaan, kemitraan, pengolahan, diversifikasi dan pemasaran hasil peternakan; dan
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 20
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan mempunyai fungsi:
- a. perencana program dan pengelola data di bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan;
- b. pelaksana pembinaan pembiayaan dan investasi pengembangan/peningkatan usaha peternakan, kemitraan dan pengolahan hasil peternakan;
- c. pelaksana pelayanan rekomendasi teknis untuk perizinan usaha peternakan dan usaha di bidang peternakan serta pembiayaan;
- d. pelaksana pemantauan produk dan harga pasar hasil peternakan;
- e. pembina dan pengawas perizinan usaha di bidang peternakan, kemitraan dan pengelolaan lingkungan;
- f. pelaksana pembinaan dan perluasan pasar produksi hasil peternakan;
- g. pelaksana pembinaan pelaku usaha peternakan; dan
- h. pembinaan pengelolaan pasar hewan dan tata niaga ternak.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 21
- (1) Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan terdiri dari:
- a. Seksi Pembiayaan, Investasi dan Pelayanan Usaha Peternakan ;
- b. Seksi Pengolahan Hasil Peternakan; dan
- c. Seksi Pemasaran Hasil Peternakan;
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan.
Paragraf 1
Seksi Pembiayaan, Investasi dan Pelayanan Usaha Peternakan
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 22
Seksi Pembiayaan, Investasi dan Pelayanan Usaha Peternakan mempunyai tugas:
- a. melakukan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Seksi Pembiayaan, Investasi dan Pelayanan Usaha Peternakan;
- b. menyediakan data pembiayaan, investasi dan pelayanan usaha peternakan;
- c. melaksanakan inventarisasi, pemantauan, pengawasan dan evaluasi lokasi usaha peternakan, ketenagakerjaan,pembiayaan dan investasi usaha peternakan;
- d. melaksanakan sosialisasi perizinan usaha peternakan, pengelolaan lingkungan dan pembiayaan usaha peternakan;
- e. melaksanakan pemberian rekomendasi teknis untuk izin usaha peternakan;
- f. melaksanakan sosialisasi dan pembinaan penerapan pedoman dan standar usaha peternakan;
- g. melaksanakan koordinasi dalam membangun kerjasama kemitraan dan pembiayaan usaha peternakan;
- h. melaksanakan bimbingan pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan usaha peternakan;
- i. melaksanakan pemberian rekomendasi pembiayaan dari pihak lembaga keuangan/perbankan;
- j. melaksanakan pengawasan dan pemantauan pemanfaatan Corporate Social Responsibility (CSR) bagi pengembangan peternakan dan kesehatan hewan; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan sesuai dengan bidang tugasnya.
Paragraf 2 Seksi Pengolahan Hasil Peternakan
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 23
Seksi Pengolahan Hasil Peternakan mempunyai tugas:
- a. melakukan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Seksi Pengolahan Hasil Peternakan;
- b. menyediakan data pengolahan hasil peternakan;
- c. memberikan bimbingan teknis pengembangan pengolahan hasil ternak dan diversifikasi produk olahan hasil peternakan;
- d. menerapkan dan mengembangkan teknologi pasca panen hasil ternak;
- e. melaksanakan bimbingan teknis pengelolaan dan inventarisasi unit pengolahan dan unit penyimpanan hasil produk peternakan;
- f. memberikan bimbingan teknis pengemasan produk hasil peternakan dan olahannya;
- g. melaksanakan pembinaan penerapan pedoman dan standarisasi mutu hasil olahan produk peternakan;
- h. melaksanakan bimbingan teknis penerapan Standar Operasional Prosedur penanganan pasca panen produk peternakan;
- i. melaksanakan bimbingan teknis izin edar produk olahan;
- j. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pemanfaatan bahan tambahan makanan dalam pengolahan hasil peternakan; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan sesuai dengan bidang tugasnya.
Paragraf 3
Seksi Pemasaran Hasil Peternakan
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 24
Seksi Pemasaran Hasil Peternakan mempunyai tugas:
- a. melakukan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Seksi Pemasaran Hasil Peternakan;
- b. menyediakan data pemasaran hasil peternakan;
- c. melaksanakan pengembangan jaringan informasi pemasaran ternak, hasil ternak dan hewan lainnya;
- d. melaksanakan promosi dan penyebarluasan informasi harga pasar hasil produk peternakan melalui media cetak, elektronik dan internet;
- e. melaksanakan pembinaan dalam pengelolaan pasar hewan dan tata niaga ternak;
- f. melaksanakan inventarisasi harga pasar produk hasil peternakan;
- g. melaksanakan bimbingan teknis pemasaran produk hasil peternakan;
- h. melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga penelitian dalam melakukan kajian prospek pemasaran produk hasil peternakan;
- i. melaksanakan bimbingan analisa usaha peternakan;
- j. melaksanakan pemberian rekomendasi pengeluaran dan pemasukan ternak, bahan pakan dan bahan asal ternak; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan sesuai dengan bidang tugasnya.
Bagian Keenam
Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 25
Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan mempunyai tugas:
- a. melaksanakan dan menyelenggarakan sebagian urusan rumah tangga Dinas di bidang pengembangan prasarana sarana, informasi, teknologi, data, kelembagaan dan Penyuluhan peternakan; dan
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 26
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan mempunyai fungsi:
- a. perencana program dan pengelola data di bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan;
- b. pelaksana perencanaan dan bimbingan pemanfaatan prasarana dan sarana Peternakan;
- c. pelaksana penerapan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna peternakan;
- d. pengumpul dan pengolah data potensi peternakan dan kesehatan hewan;
- e. pelaksana penyebaran informasi pembangunan peternakan dan kesehatan hewan;
- f. pelaksana perencanaan, pendayagunaan dan bimbingan sumberdaya manusia peternakan;
- g. pelaksana pembinaan, penataan dan pengembangan kelembagaan peternakan;
- h. pelaksana demoplot peternakan;
- i. penyusun kebijakan dan programa penyuluhan peternakan;
- j. pelaksana penyuluhan peternakan dan pengembangan mekanisme, tata kerja, dan metode penyuluhan peternakan;
- k. pengumpul, pengolah, pengemas, dan penyebar materi penyuluhan bagi pelaku usaha peternakan;
- l. pengelola kelembagaan dan ketenagaan;
- m. pemberi fasilitasi penumbuhan dan pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku usaha peternakan; dan
- n. pelaksana pemantauan dan evaluasi di bidang penyuluhan peternakan.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 27
- (1) Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan terdiri dari:
- a. Seksi Prasarana dan Sarana;
- b. Seksi Metode dan Informasi; dan
- c. Seksi Kelembagaan dan Penyuluhan.
- (2) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan.
Paragraf 1
Seksi Prasarana dan Sarana
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 28
Seksi Prasarana dan Sarana mempunyai tugas:
- a. melakukan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Seksi Prasarana dan Sarana;
- b. menyediakan data prasarana dan sarana peternakan dan kesehatan hewan;
- c. melaksanakan perencanaan teknis pembangunan fisik (bangunan) peternakan dan kesehatan hewan;
- d. melaksanakan bimbingan teknis pemanfaatan lahan dan air untuk usaha peternakan dan kesehatan hewan;
- e. melaksanakan bimbingan teknis penerapan teknologi tepat guna bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- f. melaksanakan bimbingan teknis pemanfaatan prasarana dan sarana peternakan dan kesehatan hewan;
- g. melaksanakan pengembangan dan optimalisasi pemanfaatan prasarana dan sarana peternakan di masyarakat;
- h. melaksanakan pengadaan dan pengawasan prasarana dan sarana di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan prasarana dan sarana peternakan dan kesehatan hewan; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan sesuai dengan bidang tugasnya.
Paragraf 2 Seksi Metode dan Informasi
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 29
Seksi Metode dan Informasi mempunyai tugas:
- a. melakukan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Seksi Metode dan Informasi;
- b. mengumpulkan, mengolah, menganalisa, menyusun dan mendokumentasikan data bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- c. melaksanakan pelayanan kebutuhan data dan informasi pembangunan peternakan dan kesehatan hewan melalui media cetak, elektronik dan internet;
- d. melaksanakan pembuatan buku, brosur, leaflet bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- e. melaksanakan lomba dan kontes ternak;
- f. menyusun monografi dan peta potensi sektor peternakan dan kesehatan hewan;
- g. melaksanakan pendataan dan evaluasi ketersediaan bahan pangan asal ternak dan hewan lainnya;
- h. menyiapkan bahan materi dan pengembangan metodologi penyuluhan peternakan dan kesehatan hewan;
- i. mengembangkan sistem informasi manajemen di bidang peternakan dan kesehatan hewan; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan sesuai dengan bidang tugasnya.
Paragraf 3 Seksi Kelembagaan dan Penyuluhan
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 31
Seksi Kelembagaan dan Penyuluhan mempunyai tugas:
- a. melakukan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Seksi Kelembagaan dan Penyuluhan;
- b. menyediakan data kelembagaan dan penyuluhan;
- c. menyiapkan bahan penyusunan program penyuluhan peternakan dan kesehatan hewan;
- d. menyiapkan bahan supervisi pelaksanaan penyuluhan peternakan dan kesehatan hewan;
- e. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Kelembagaan dan Penyuluhan;
- f. melaksanakan penyuluhan manajemen usaha peternakan;
- g. melaksanakan bimbingan kelompok tani ternak terhadap penguatan kelembagaan dan administrasi kelompok;
- h. melaksanakan pembinaan dan pengembangan swadaya peternakan;
- i. melaksanakan demoplot peternakan;
- j. melaksanakan inventarisasi dan pendataan kelembagaan peternakan;
- k. menyusun program/kegiatan kerja penyuluhan peternakan; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan sesuai dengan bidang tugasnya.
Bagian Ketujuh Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas:
- a. melaksanakan dan menyelenggarakan sebagian urusan rumah tangga Dinas di bidang kesehatan hewan, pengamatan, pencegahan, pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan, pengujian dan pengawasan obat hewan, kesehatan bahan asal hewan serta pengaruhnya terhadap kesehatan masyarakat; dan
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 32
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai fungsi:
- a. perencana program dan pengelola data di Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- b. pelaksana pengamatan penyakit hewan dan pelayanan medik veteriner;
- c. pelaksana pencegahan, pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan;
- d. pelaksana penyidikan epidemi penyakit hewan serta pemetaan penyebaran penyakit hewan;
- e. pelaksana pemberian rekomendasi izin pelayanan medik veteriner;
- f. pelaksana pembinaan dan pemeriksaan kualitas bahan asal hewan dan produk ikutannya;
- g. pelaksana pelayanan rekomendasi, pengujian serta pengawasan obat hewan dan residu;
- h. pelaksana pembinaan dan pengawasan produksi, penyimpanan, peredaran dan pemakaian obat hewan;
- i. pelaksana pengendalian dan pengawasan Rumah Potong Hewan dan pemotongan hewan betina produktif;
- j. pelaksana pelayanan kesehatan reproduksi ternak dan hewan lainnya; dan
- k. pembina dan pengawas usaha hewan kesayangan.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 33
- (1) Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner terdiri dari:
- a. Seksi Pengamatan Penyakit Hewan dan Pelayanan Medik Veteriner;
- b. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan; dan
- c. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di pimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
Paragraf 1
Seksi Pengamatan Penyakit Hewan dan Pelayanan Medik Veteriner
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 34
Seksi Pengamatan Penyakit Hewan dan Pelayanan Medik Veteriner mempunyai tugas:
- a. melakukan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Seksi Pengamatan Penyakit Hewan dan Pelayanan Medik Veteriner;
- b. menyediakan data pengamatan penyakit hewan dan pelayanan medik veteriner;
- c. melaksanakan pengamatan dan penyidikan penyakit hewan;
- d. melaksanakan evaluasi dan pemetaan epidemiologi penyakit hewan;
- e. melaksanakan bimbingan penerapan standar teknis, pemberian rekomendasi dan pengawasan terhadap pelayanan medik veteriner;
- f. melaksanakan pembinaan dan pengawasan kesehatan hewan di pasar hewan;
- g. melaksanakan pelayanan kesehatan reproduksi ternak dan hewan lainnya;
- h. melaksanakan bimbingan teknis untuk petugas medis dan paramedis di bidang kesehatan hewan;
- i. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelayanan medik/paramedik veteriner dalam pencegahan dan penanggulangan kasus penyakit individual, parasiter, viral, bakterial, penyakit reproduksi dan gangguan reproduksi;
- j. melaksanakan pembinaan dan pengawasan usaha hewan kesayangan;
- k. melaksanakan bimbingan standar teknis minimal serta bimbingan pelaksanaan terhadap unit pelayanan kesehatan hewan dan laboratorium kesehatan hewan;
- l. melaksanakan pembinaan dan pengawasan peredaran, penyimpanan serta pemakaian obat hewan, vaksin dan bahan biologis di tingkat depo, toko, kios dan pengecer obat hewan;
- m. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyimpanan, mutu dan perubahan bentuk obat hewan;
- n. melaksanakan bimbingan dan pelaksanaan pemeriksaan kandungan obat di dalam sediaan premix ;
- o. melaksanakan bimbingan pendaftaran obat hewan tradisional/pabrikan;
- p. melaksanakan bimbingan penggunaan obat hewan di tingkat peternak; dan
- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner sesuai dengan bidang tugasnya.
Paragraf 2
Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 35
Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan mempunyai tugas:
- a. melakukan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan;
- b. menyediakan data kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
- c. melaksanakan tindakan pencegahan, pengendalian, pemberantasan dan pengobatan penyakit hewan;
- d. melaksanakan sosialisasi penyakit hewan;
- e. melaksanakan tindakan pencegahan, pengawasan dan pengendalian penyakit-penyakit zoonosis serta penyakit hewan menular lainnya;
- f. menyiapkan proses penutupan maupun pembukaan kembali status wilayah apabila terjadi wabah penyakit hewan menular;
- g. memberikan surat keterangan kesehatan hewan yang akan keluar dan masuk wilayah daerah;
- h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kasus penyakit, tindakan pencegahan, pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan menular;
- i. melaksanakan pengawasan dan penerapan larangan lalu lintas ternak dan produk ternak dari / ke wilayah daerah; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner sesuai dengan bidang tugasnya.
Paragraf 3 Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 36
Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- b. menyediakan data kegiatan kesehatan masyarakat veteriner;
- c. melaksanakan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan persyaratan usaha pemotongan hewan dan penanganan daging serta hasil ikutannya;
- d. melaksanakan pengawasan terhadap usaha pemotongan hewan, perusahaan peternakan dan perusahaan pengolahan bahan asal hewan menyangkut prasarana dan sarana, hygiene dan sanitasi hingga mekanisme pendistribusiannya;
- e. melaksanakan pengawasan terhadap larangan pemotongan ternak betina produktif;
- f. menerbitkan pra rekomendasi untuk penerbitan NKV;
- g. menerbitkan surat keterangan kesehatan bahan asal hewan yang akan keluar atau masuk dari atau ke wilayah daerah;
- h. melaksanakan pemberian dan pengawasan pelaksanaan hygiene dan sanitasi pada produsen dan tempat penjajaan bahan Pangan Asal Hewan;
- i. melaksanakan monitoring penerapan persyaratan hygiene sanitasi pada unit usaha bahan asal hewan yang mendapat NKV;
- j. melaksanakan bimbingan, sosialisasi dan survelliance HACCP;
- k. melaksanakan bimbingan teknis tentang penerapan kesejahteraan hewan ( Animal Welfare ) dan penanganan bahan asal hewan;
- l. melaksanakan pemeriksaan bahan pangan asal hewan (daging, telur dan susu) dari residu obat hewan;
- m. melaksanakan bimbingan standar teknis minimal Rumah Potong Hewan/Rumah Potong Unggas, pasar hewan, dan laboratorium kesehatan masyarakat veteriner; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner sesuai dengan bidang tugasnya.
Bagian Kedelapan UPT
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 37
- (1) Untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas, dibentuk UPT pada Dinas; dan
- (2) Pembentukan UPT pada Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
Bagian Kesembilan
Kelompok Jabatan Fungsional
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 38
- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB V - TATA KERJA
Pasal 39
- (1) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas selaku Pejabat Pemerintah wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horisontal sesuai asas-asas umum pemerintahan yang baik.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin, mengawasi dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing, serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya guna pencapaian tujuan administrasi pemerintahan sebagai upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.
BAB V - TATA KERJA
Pasal 40
- (1) Setiap pimpinan dan bawahan pada satuan organisasi dalam lingkungan Dinas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan pejabat masing-masing, serta menyampaikan laporan pada waktunya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta umpan balik untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
BAB V - TATA KERJA
Pasal 41
- (1) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan dapat disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (2) Dalam menjalankan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh pimpinan unit satuan organisasi bawahannya untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada bawahan masing-masing yang dilaksanakan dengan mengadakan rapat secara berkala.
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN
BAB VI - PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN
Pasal 42
- (1) Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila berprestasi luar biasa yang bermanfaat bagi Daerah diberikan penghargaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
PEMBIAYAAN
BAB VII - PEMBIAYAAN
Pasal 43
Biaya penyelenggaraan Dinas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lain yang sah.
BAB VIII - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 44
Bagan Susunan Organisasi Dinas tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

F:\Perbup SOTK\DEA\OPD Peternakan\SO Dinas Peternakan.docx

## BAB IX

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 45

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Malang Nomor 50 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun Nomor 15/D Tahun 2012) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku mulai tanggal 1 Januari 2017.

## Pasal 46

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kepanjen pada tanggal 15 November 2016

## BUPATI MALANG,

ttd.

## H. RENDRA KRESNA

Diundangkan di Kepanjen

pada tanggal 15 November 2016

## SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,

ttd.

## ABDUL MALIK

Berita Daerah Kabupaten Malang

Tahun 2016 Nomor 6 Seri C

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 33 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

## BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN


ttd.

## H. RENDRA KRESNA