PERATURAN BUPATI MA Nomor 24 Tahun 2016 tentang PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEJABAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP/PIHAK LAIN LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE (berlaku 1 Agustus 2016)
Pembukaan
Menimbang: a. bahwa agar perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan secara lebih tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab, perlu mengatur ketentuan mengenai perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pejabat daerah, pegawai negeri, dan pegawai tidak tetap/pihak lain;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dan Peraturan Bupati Majene Nomor 55 Tahun 2015 tentang Standar Biaya Umum Tahun 2016, Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2015 Tentang APBD Tahun Anggaran 2016 serta Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2015 Tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2016, perlu di atur ketentuan Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Daerah, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap/Pihak Lain;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Majene tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap/Pihak Lain;
Mengingat: 1.
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang PokokPokok Kepegawaian (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Daerah Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Daerah Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Daerah Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Daerah (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Daerah Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Repeublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
Menetapkan
10. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2006 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Kabupaten Majene Nomor 4);
MEMUTUSKAN :
: PERATURAN BUPATI MAJENE TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEJABAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI, dan PEGAWAI TIDAK TETAP/PIHAK LAIN.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah wilayah Kabupaten Majene;
2. Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Perjalanan Dinas adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Daerah.
3. Pejabat Negara adalah Bupati Majene dan Wakil Bupati Majene.
4. Pejabat Daerah adalah Ketua, Wakil Ketua dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majene.
5. Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan dalam negeri, atau diserahi tugas daerah lainnya, dan digaji ## BAB II RUANG LINGKUP PERJALANAN DINAS
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Peraturan Bupati ini mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pegawai Negeri, Pegawai Tidak Tetap dan Pihak Lain yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perjalanan dinas jabatan.
- (3) Pejabat Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Bupati dan Wakil Bupati.
- (4) Pejabat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD
- (5) Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- b. Calon Pegawai Negeri Sipil;
- a. Pegawai Negeri Sipil;
- (6) Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pegawai yang diangkat dalam jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat tekhnis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi dan ditetapkan dengan keputusan Bupati Majene.
- (7) Pihak Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang perorangan atau organisasi sosial kemasyarakatan yang secara fungsional terkait dengan program kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang ditetapkan oleh Bupati Majene atau Kepala SKPD.
BAB III - PRINSIP PERJALANAN DINAS
Pasal 3
Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan ## BAB IV PERJALANAN DINAS JABATAN
BAB III - PRINSIP PERJALANAN DINAS
Pasal 4
Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) digolongkan menjadi:
- b. Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan di dalam Kabupaten Majene.
- a. Perjalanan Dinas Jabatan yang melewati batas Kabupaten Majene;
BAB III - PRINSIP PERJALANAN DINAS
Pasal 5
Perjalanan Dinas Jabatan dilakukan dalam rangka:
- a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
- c. mengikuti pendidikan dan pelatihan.
- b. mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya;
BAB III - PRINSIP PERJALANAN DINAS
Pasal 6
- (1) Perjalanan Dinas Jabatan oleh Pelaksana SPD dilakukan sesuai perintah atasan Pelaksana SPD yang tertuang dalam Surat Tugas.
- (2) Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh:
- a. Kepala SKPD untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan oleh Pelaksana SPD pada SKPD berkenaan;
- b. atasan langsung kepala SKPD untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan oleh kepala SKPD;
- c. Pejabat Eselon II untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan oleh Pelaksana SPD dalam lingkup unit eselon II/setingkat unit eselon II berkenaan;
- d. Bupati/Wakil Bupati untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan oleh Bupati/Wakil Bupati /Pejabat Eselon II;
- e. Pimpinan DPRD untuk perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh pimpinan dan anggota DPRD.
- (3) Kewenangan penerbitan Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk.
- (4) Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit mencantumkan hal-hal sebagai berikut:
- a. Pemberi tugas;
- b. Pelaksana tugas;
- c. Waktu pelaksanaan tugas; dan
- d. Tempat pelaksanaan tugas.
- (5) Berdasarkan Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan:
- a. Perjalanan Dinas Jabatan yang melewati batas Kabupaten; atau;
- b. Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan didalam Kabupaten Majene.
- (6) SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 7

- (1) Dalam penerbitan SPD, PA berwenang untuk menetapkan tingkat biaya Perjalanan Dinas dan alat transpor yang digunakan untuk melaksanakan Perjalanan Dinas Jabatan yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan Perjalanan Dinas tersebut.

- (2) Perjalanan Dinas Jabatan di dalam Kabupaten yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam tanpa penerbitan SPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6), pembebanan biaya Perjalanan Dinas Jabatan dicantumkan dalam Surat Tugas.

## BAB V BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN

## Pasal 8

- (1) Perjalanan Dinas Jabatan terdiri atas komponenkomponen sebagai berikut:
- a. uang harian;
- c. biaya penginapan;
- b. biaya transpor;
- d. uang representasi;
- f. biaya bahan bakar;
- e. sewa kendaraan dalam Kota;
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. uang makan
- c. uang saku.
- b. uang transpor lokal; dan
- (3) Biaya transpor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. perjalanan dinas dari Tempat Kedudukan sampai Tempat Tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal bus/stasiun/ bandara/pelabuhan keberangkatan;
- b. retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/ bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.
- (4) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap:
- b. di tempat menginap lainnya.
- a. di hotel; atau
- (5) Dalam hal Pelaksana SPD tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. Pelaksana SPD diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di Kota Tempat Tujuan sebagaimana diatur dalam Lampiran XII Peraturan Bupati ini;
- b. Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara lumpsum.
- (6) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diberikan kepada Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Eselon II, dan Pejabat Eselon III yang menjabat sebagai pimpinan SKPD selama melakukan Perjalanan Dinas.

- (7) Sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e hanya diberikan kepada Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Sekretaris Daerah serta Kepala SKPD, untuk keperluan pelaksanaan tugas di Tempat Tujuan.
- (8) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak, dan pajak.
- (9) Biaya Bahan Bakar Minyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f. Diberikan kepada Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Sekretaris Daerah serta Kepala SKPD.
4. (10)Komponen biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan pada Rincian Biaya Perjalanan Dinas sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

## Pasal 9

Biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diberikan untuk Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

## Pasal 10

- (1) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), digolongkan dalam 5 (lima) tingkat, yaitu:
- a. Tingkat A untuk Bupati, Wakil Bupati, Ketua/Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Sekretaris Daerah;
- c. Tingkat C untuk Pejabat Eselon III/PNS Golongan IV, yang setara;
- b. Tingkat B untuk, Pejabat Eselon II, dan Pejabat Lainnya yang setara; dan
- d. Tingkat D Pejabat Eselon IV, PNS Golongan III yang setara.
- e. Tingkat E PNS Golongan II, I, Pegawai Tidak Tetap dan Pihak Lain.
- (2) Penyetaraan tingkat biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimakud pada ayat (1) untuk Pegawai Tidak Tetap dan Pihak Lain yang melakukan Perjalanan Dinas untuk kepentingan daerah ditentukan oleh PA sesuai dengan tingkat pendidikan/kepatutan/tugas yang bersangkutan.
- (3) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diberikan berdasarkan tingkat biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. biaya transpor pegawai dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil berdasarkan Fasilitas Transpor/angkutan udara sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peratura Bupati ini;
- c. uang harian meliputi uang makan, transport lokal dan uang saku yang dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Lajur 4 Lampiran X Peraturan Bupati ini;
- b. biaya transport/angkutan darat dibayarkan sesuai dengan biaya rill berdasarkan tarif angkutan umum yang berlaku dan biaya bahan bakar bagi yang menggunakan kendaraan dinas.
- d. Dalam hal pelaksana SPD menggunakan biaya kontribusi kegiatan dan/atau akomodasi pelaksanaan kegiatan ditanggung oleh panitia/pelaksana kegiatan maka uang harian dibayarkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari uang harian sebagaimana diatur dalam lajur 5 Lampiran X Peraturan Bupati ini;
- f. biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil dan berpedoman pada Lampiran XII Peraturan Bupati ini;
- e. uang representasi dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Lampiran X.3 Peraturan Bupati ini;
- g. sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil dan berpedoman pada Lampiran XIII Peraturan Bupati ini.

## Pasal 11

- (1) Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilaksanakan dengan biaya Perjalanan Dinas Jabatan yang ditanggung oleh panitia penyelenggara.
- (2) Dalam hal biaya Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditanggung oleh panitia penyelenggara, biaya Perjalanan Dinas Jabatan dimaksud dibebankan pada DPA SKPD Pelaksana SPD.
- (3) Panitia penyelenggara menyampaikan pemberitahuan mengenai pembebanan biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam surat/undangan mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya.
- (4) Rincian biaya Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini.
- (5) Dalam hal Perjalanan Dinas Jabatan dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya, seluruh Pelaksana SPD dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama.

- (6) Dalam hal biaya penginapan pada hotel/penginapan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) lebih tinggi dari satuan biaya hotel/penginapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Majene Lampiran XII, maka Pelaksana SPD menggunakan fasilitas kamar dengan biaya terendah pada hotel/penginapan dimaksud.

## Pasal 12

Dalam hal Perjalanan Dinas Jabatan menggunakan kapal laut/sungai untuk waktu paling kurang 24 (dua puluh empat) jam, selama waktu transportasi tersebut kepada Pelaksana SPD hanya diberikan uang harian.

## Pasal 13

- (1) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan dibayarkan sebelum Perjalanan Dinas Jabatan dilaksanakan.
- (2) Dalam hal Perjalanan Dinas Jabatan harus segera dilaksanakan, biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan setelah Perjalanan Dinas selesai.

## Pasal 14

- (1) Dalam hal jumlah hari Perjalanan Dinas Jabatan melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam Surat Tugas/SPD dan tidak disebabkan oleh kesalahan/kelalaian Pelaksana SPD dapat diberikan tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan dalam Kota.
- (2) Tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, sewa kendaraan dalam kota, dan biaya bahan bakar minyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimintakan kepada PA untuk mendapat persetujuan dengan melampirkan dokumen berupa:
- (3) Surat keterangan kesalahan/kelalaian dari Syahbandar/ Kepala Bandara/perusahaan jasa transportasi lainnya;
- (4) Surat keterangan perpanjangan tugas dari pemberi tugas.
- (5) Berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PA membebankan biaya tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan dalam Kota dan biaya bahan bakar minyak pada DPA SKPD berkenaan.
- (6) Dalam hal jumlah hari Perjalanan Dinas kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPD, Pelaksana SPD harus mengembalikan kelebihan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan dalam Kota yang telah diterimanya kepada PA.

## Pasal 15

Biaya Perjalanan Dinas Jabatan dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD penerbit SPD.

## BAB VI PELAKSANAAN DAN PROSEDUR PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS

## Pasal 16

- (1) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam DPA SKPD berkenaan.
- (2) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas kepada Pelaksana SPD paling cepat 5 (lima) hari kerja sebelum Perjalanan Dinas dilaksanakan.
- (3) Pada akhir tahun anggaran, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melebihi 5 (lima) hari kerja menyesuaikan dengan ketentuan yang mengatur mengenai langkah-langkah menghadapi akhir tahun anggaran.

## Pasal 17

- (1) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dilakukan melalui mekanisme UP dan/atau mekanisme Pembayaran Langsung (LS).
- (2) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dengan mekanisme LS dilakukan melalui:
- b. Bendahara Pengeluaran; atau
- a. perikatan dengan penyedia jasa;
- c. Pelaksana SPD.
- (3) Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan melalui perikatan dengan penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
- b. Perjalanan Dinas Jabatan dalam rangka mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya.
- a. Perjalanan Dinas Jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan; dan

## Pasal 18

- (1) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dengan mekanisme UP dilakukan dengan memberikan uang muka kepada Pelaksana SPD oleh Bendahara Pengeluaran.
- (2) Pemberian uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan persetujuan pemberian uang muka dari PA dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
- b. fotokopi SPD;
- a. Surat Tugas atau surat keputusan pindah;
- c. kuitansi tanda terima uang muka; dan
- e. Nota Bahan Bakar Minyak.
- d. rincian perkiraan biaya Perjalanan Dinas.

## Pasal 19

- (1) Penyedia jasa untuk pelaksanaan Perjalanan Dinas dapat berupa event organizer, biro jasa perjalanan, perusahaan jasa transportasi, dan perusahaan jasa perhotelan/ penginapan.
- (2) Penetapan penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan yang mengatur pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (3) Komponen biaya Perjalanan Dinas yang dapat dilaksanakan dengan perikatan meliputi biaya transpor termasuk pembelian/pengadaan tiket dan/atau biaya penginapan.

## Pasal 20

- (1) Kontrak/perjanjian dengan penyedia jasa dapat dilakukan untuk 1 (satu) paket kegiatan atau untuk kebutuhan periode tertentu.
- (2) Nilai satuan harga dalam kontrak/perjanjian tidak diperkenankan melebihi tarif tiket resmi yang dikeluarkan oleh perusahaan jasa transportasi atau tarif penginapan/hotel resmi yang dikeluarkan oleh penyedia jasa penginapan/hotel.

## Pasal 21

- (1) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas kepada penyedia jasa didasarkan atas prestasi kerja yang telah diselesaikan sebagaimana diatur dalam kontrak/perjanjian.
- (2) Atas dasar prestasi kerja yang telah diselesaikan, penyedia jasa mengajukan tagihan kepada PA.

## Pasal 22

- (1) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas Jabatan dengan mekanisme LS dilakukan melalui transfer dari Kas Daerah ke rekening Bendahara Pengeluaran, pihak ketiga atau Pelaksana SPD.
- (2) Dalam hal biaya Perjalanan Dinas Jabatan yang dibayarkan kepada Pelaksana SPD melebihi biaya Perjalanan Dinas Jabatan yang seharusnya dipertanggungjawabkan, kelebihan biaya Perjalanan Dinas Jabatan tersebut harus disetor ke Kas Daerah melalui PA.
- (3) Penyetoran kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan:
4. Belanja (SSPB) untuk tahun anggaran berjalan; atau b. menggunakan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP)
- a. menggunakan Surat Setoran Pengembalian
6. untuk tahun anggaran lalu.
- (4) Dalam hal biaya Perjalanan Dinas Jabatan yang dibayarkan kepada Pelaksana SPD kurang dari yang seharusnya, dapat dimintakan kekurangannya.

- (5) Pembayaran kekurangan biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan melalui mekanisme UP atau LS.

## Pasal 23

Tata cara pengajuan tagihan kepada PA, pengujian surat permintaan, pembayaran, dan penerbitan Surat Perintah Membayar oleh Pejabat Penanda Tangan SPM, dan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) berpedoman pada Peraturan Bupati majene mengenai tata cara pembayaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## Pasal 24

- (1) Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan, biaya pembatalan dapat dibebankan pada DPA SKPD berkenaan.
- (2) Dokumen yang harus dilampirkan dalam rangka pembebanan biaya pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- b. Surat Pernyataan Pembebanan Biaya Pembatalan Perjalanan Dinas Jabatan yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Bupati ini;
- a. Surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas Jabatan dari atasan Pelaksana SPD, atau paling rendah Pejabat Eselon II bagi Pelaksana SPD di bawah Pejabat Eselon III ke bawah, yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Bupati ini;
- c. Pernyataan/Tanda Bukti Besaran Pengembalian Biaya Transpor dan/atau biaya penginapan dari perusahaan jasa transportasi dan/atau penginapan yang disahkan oleh PA.
- (3) Biaya pembatalan yang dapat dibebankan pada DPA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- b. sebagian atau seluruh biaya tiket transportasi atau biaya penginapan yang tidak dapat dikembalikan/refund.
- a. biaya pembatalan tiket transportasi atau biaya penginapan; atau

## BAB VII PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS

## Pasal 25

- (1) Pelaksana SPD mempertanggungjawabkan pelaksanaan Perjalanan Dinas kepada pemberi tugas dan biaya Perjalanan Dinas kepada PA paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Perjalanan Dinas dilaksanakan.

- (2) Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen berupa:
- a. Surat Tugas yang sah dari atasan Pelaksana SPD;
- c. tiket pesawat, boarding pass, airport tax, retribusi, nota bahan bakar minyak dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
- b. SPD yang telah ditandatangani oleh PA dan pejabat di tempat pelaksanaan Perjalanan Dinas atau pihak terkait yang menjadi Tempat Tujuan Perjalanan Dinas;
- d. Daftar Pengeluaran Riil sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- f. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya.
- e. bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam daerah berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan; dan
- (3) Dalam hal bukti pengeluaran transportasi dan/atau penginapan/hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf e, dan huruf f tidak diperoleh, pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas Jabatan dapat hanya menggunakan Daftar Pengeluaran Riil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d.

## Pasal 26

- (1) PA melakukan Perhitungan Rampung seluruh bukti pengeluaran biaya Perjalanan Dinas dan disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran.
- (2) PA berwenang untuk menilai kesesuaian dan kewajaran atas biaya-biaya yang tercantum dalam daftar pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
- (3) PA mengesahkan bukti pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyampaikan kepada Bendahara Pengeluaran sebagai pertanggungjawaban UP atau bukti pengesahan Surat Permintaan Membayar/Surat Permintaan Pencairan Dana (SPM/SP2D) LS Perjalanan Dinas.

## Pasal 27

Pihak-pihak yang melakukan pemalsuan dokumen, menaikkan dari harga sebenarnya (mark up), dan/atau Perjalanan Dinas rangkap (dua kali atau lebih) dalam pertanggungjawaban Perjalanan Dinas yang berakibat kerugian yang diderita oleh daerah, bertanggung jawab sepenuhnya atas seluruh tindakan yang dilakukan.

## BAB VIII PENGENDALIAN INTERNAL

## Pasal 28

- (1) Kepala SKPD menyelenggarakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan Perjalanan Dinas.
- (2) Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

## Pasal 29

- (1) Pejabat penerbit Surat Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dapat memerintahkan pihak lain di luar Pejabat Negara/Pejabat Daerah/Pegawai Negeri/Pegawai Tidak Tetap untuk melakukan Perjalanan Dinas.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melakukan Perjalanan Dinas untuk kepentingan daerah, digolongkan dalam tingkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).
- (3) Penggolongan terhadap pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan oleh PA dengan mempertimbangkan tingkat pendidikan/kepatutan/tugas yang bersangkutan.
- (4) Pegawai Negeri Sipil Golongan I dapat melakukan Perjalanan Dinas dalam hal mendesak/khusus, dalam hal tenaga teknis tidak diperoleh di tempat bersangkutan.

## Pasal 30

Ketentuan-ketentuan bagi Pegawai Negeri yang karena jabatannya harus melakukan perjalanan dinas tetap dalam wilayah jabatannya dan atau perjalanan dinas jabatan lainnya diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

## BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 31

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Majene Nomor 8 Tahun 2016 tentang, Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Kontrak Lingkup Pemerintah Kabupaten Majene dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## BAB XII KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku tanggal 1 Agustus 2016.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majene.

Ditetapkan di Majene pada tanggal 27 Juli 2016

BUPATI MAJENE,

CAP/TTD

H. FAHMI MASSIARA

Diundangkan di Majene pada tanggal 27 Juli 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE,

CAP/TTD

H. SYAMSIAR MUCHTAR M.

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2016 NOMOR 24.

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI MAJENE NOMOR : 24 TAHUN 2016 TANGGAL : 27 JULI 2016

## TENTANG

PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP/PIHAK LAIN LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE


## BUPATI MAJENE

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE

Lembar Ke :

Kode No.

:

Nomor

:

## SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)

| 1 | Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran | | |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 2 | Nama/NIP Pegawai yang Melaksanakan Perjalanan Dinas | | |
| 3 | a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan/Instansi c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas | a. b. c. | a. b. c. |
| 4 | Maksud Perjalanan Dinas | | |
| 5 | Alat Angkutan yang dipergunakan | | |
| 6 | a. Tempat Berangkat b. Tempat Tujuan | a. b. | a. b. |
| 7 | a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal Berangkat c. Tanggal Harus Kembali/Tiba ditempat baru ) * | a. b. c. | a. b. c. |
| 8 | Pengikut : Nama | Tanggal Lahir | Keterangan |
| | 1. 2. 3. 4. 5. | | |
| 9 | Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Akun | a. b. | a. b. |
| 10 | Keterangan lain-lain | | |

Dikeluarkan di Tanggal

Pengguna Anggaran

(...)

) * Coret yang tidak perlu

NIP.

| | I. Berangkat dari : (Tempat Kedudukan) Ke : Pada Tanggal : Kepala (... ) NIP |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| II. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala : | Berangkat dari : (Tempat Kedudukan) Ke : Pada Tanggal : Kepala |
| (...) NIP III.Tiba di : Pada Tanggal : Kepala : | (...) NIP Berangkat dari : (Tempat Kedudukan) Ke : Pada Tanggal : |
| (...) NIP IV.Tiba di : | (...) NIP Berangkat dari : |
| Pada Tanggal : Kepala : (...) | (Tempat Kedudukan) Ke : Pada Tanggal : Kepala |
| NIP V. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala : | (...) NIP Berangkat dari : (Tempat Kedudukan) Ke : Pada Tanggal : Kepala |
| (...) NIP VI.Tiba di : Pada Tanggal : Kepala : (...) NIP | (...) NIP Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut atas oerintahnya dan semata-mata untuk kepentingan Jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Pengguna Anggaran (...) NIP |
| VII. Catatan Lain-lain | yang melakukan perjalanan dinas, serta bendahara pengeluaran |
| VIII. PERHATIAN : Pengguna Anggaran yang menerbitkan SPD, pegawai para pejabat yang mengesahkan tanggalberangkat/tiba, bertanggungjawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila Negara | VIII. PERHATIAN : Pengguna Anggaran yang menerbitkan SPD, pegawai para pejabat yang mengesahkan tanggalberangkat/tiba, bertanggungjawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila Negara |

BUPATI MAJENE,

CAP/TTD

H. FAHMI MASSIARA

Telah dibayar sejumlah

Rp. ...

Bendahara Pengeluaran

(...)

NIP

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI MAJENE NOMOR : 24 TAHUN 2016 TANGGAL : 27 JULI 2016

## TENTANG

PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP/PIHAK LAIN LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE

## RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Lampiran SPD Nomor : Tanggal :

| No. | PERINCIAN BIAYA | JUMLAH | KETERANGAN |
|-------------------------|-------------------|----------|--------------|
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. | JUMLAH : | Rp. | |

Terbilang :

..., tanggal, bulan, tahun

Telah menerima jumlah uang sebesar

Rp. ...

Yang Menerima

(...)

NIP

## PERHITUNGAN SPD RAMPUNG

:

Rp. ...

:

:


Rp...

Pengguna Anggaran

(...)

NIP

BUPATI MAJENE,

CAP/TTD

H. FAHMI MASSIARA

Ditetapkan sejumlah

Yang Telah dibayar semua

Sisa Kurang/Lebih

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI MAJENE NOMOR : 24 TAHUN 2016 TANGGAL : 27 JULI 2016

## TENTANG

PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP/PIHAK LAIN LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE

## I. KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN MELEWATI BATAS DAERAH.

| Jenis Perjalanan Dinas Jabatan | Uang Harian | Biaya Penginapan | Biaya Transpor Pegawai | Jumlah Hari yang dibayarkan |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|--------------------------|-------------------------------|
| a. Perjalanan Dinas Jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan | √ | √ | √ | Sesuai Penugasan |
| b. Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya. | √ 1) | √ 1) | √ 1) | Sesuai Penugasan |
| c. Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan penjenjangan. (APBD) | √ 3) | √ 4) | √ 2) | Sesuai Penugasan |
| d. Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan penjenjangan. (pribadi) | √ 3) | √ 4) | √ 2) | Sesuai Penugasan |
| d. Perjalanan Dinas Supir dan Ajudan untuk mengantar Pimpinan | √ 3) | √ 4) | - | Keberangkatan dan Kepulangan |

## Keterangan :

2. √ 2) : Biaya transpor pegawai diberikan untuk transpor pada saat keberangkatan dan
1. √ 1) : Rincian biaya Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya berdasarkan Lampiran tersendiri sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. kepulangan.
4. √ 4) : Biaya Penginapan diberikan 1 (satu) hari pada saat keberangkatan dan 1 (satu) hari pada saat kepulangan.
3. √ 3) : Uang Harian diberikan sesuai standar biaya selama mengikuti kegiatan.(Untuk Peserta Diklat yang dibiayai APBD dibayarkan pada Saat Keberangkatan dan Kepulangan/sedang bagi yang menggunakan biaya sendiri maka di bayarkan 30% dari tarif sesuai surat tugas).

## II. KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN DI DALAM DAERAH LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM

| Jenis Perjalanan Dinas Jabatan | | Uang Harian | Biaya Penginapan | Biaya Transpor Pegawai | Jumlah Hari yang dibayarkan |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|--------------------------|-------------------------------|
| a. | Perjalanan Dinas Jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan | √ | √ | √ | Sesuai Penugasan |
| b. | Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya. | √ 1) | √ 1) | √ 1) | Sesuai Penugasan |
| c. | Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan. | √ 3) | √ 4) | √ | Sesuai Penugasan |
| d. | Perjalanan Dinas Supir dan Ajudan untuk mengantar Pimpinan | √ 3) | √ 4) | - | Keberangkatan dan Kepulangan |

## Keterangan :

2. √ 2) : Biaya transpor pegawai diberikan untuk transpor pada saat keberangkatan dan kepulangan.
1. √ 1) : Rincian biaya Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya berdasarkan Lampiran tersendiri sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. √ 3) : Uang Harian diberikan sesuai standar biaya selama mengikuti kegiatan.
5. Biaya Transpor Pegawai diberikan sesuai Biaya Riil. Dalam hal tidak diperoleh bukti pengeluaran riil, diberikan berupa biaya transpor kegiatan dalam kota yang dibayarkan secara lumpsum sesuai standar biaya.
4. √ 4) : Biaya Penginapan diberikan 1 (satu) hari pada saat keberangkatan dan 1 (satu) hari pada saat kepulangan.
6. Biaya Transpor Pegawai diberikan sepanjang tidak menggunakan kendaraan dinas, disertai dengan surat tugas, dan tidak bersifat rutin.
7. Lama pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan pada huruf d dan huruf h adalah sesuai waktu yang ditempuh menuju tempat pendidikan/ujian.

## III. KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN DI DALAM DAERAH SAMPAI DENGAN 8 (DELAPAN) JAM

| Jenis Perjalanan Dinas Jabatan | Jenis Perjalanan Dinas Jabatan | Biaya Transpor Kegiatan Dalam Daerah | Jumlah yang dibayarkan |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|
| a. | Perjalanan Dinas Jabatan Biasa. | √ | Sesuai Penugasan |
| b. | Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya. | √ 1) | √ 1) |
| c. | Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan. | √ | Sesuai Penugasan |
| d. | Perjalanan Dinas Supir dan Ajudan untuk mengantar Pimpinan | √ | Sesuai Penugasan |

## Keterangan :

2. Biaya Transpor Kegiatan Dalam Kota dibayarkan secara Lumpsum sesuai Standar Biaya dan tidak diberikan kepada Pelaksana SPD yang melakukan rapat dalam komplek perkantoran yang sama.
1. √ 1) : Rincian biaya Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya berdasarkan Lampiran tersendiri sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Kota dapat diberikan biaya sepanjang tidak menggunakan kendaraan dinas, disertai dengan Surat Tugas, dan tidak bersifat rutin.
4. Lama pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan pada huruf c dan huruf g adalah sesuai waktu yang ditempuh menuju tempat pendidikan/ujian.

BUPATI MAJENE,

CAP/TTD

H. FAHMI MASSIARA

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI MAJENE NOMOR : 24 TAHUN 2016 TANGGAL : 27 JULI 2016

## TENTANG

PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP/PIHAK LAIN LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE

## FASILITAS TRANSPOR BAGI PELAKSANA SPD

| NO | | TINGKAT BIAYA PERJALANAN | MODA TRANSPORTASI | MODA TRANSPORTASI | MODA TRANSPORTASI | MODA TRANSPORTASI |
|------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| . | JABATAN | DINAS | PESAWAT UDARA | KAPAL LAUT | KERETA API / BUS | LAINNYA |
| | | | | | 6 | 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| 1. | Bupati/Wakil Bupati, Ketua/Wakil Ketua, Anggota DPRD dan Sekda. | A | Bisnis | VIP / Kelas I A | Special/ Eksekutif | Sesuai kenyataan |
| 2. | Pejabat Eselon II, dan Pejabat Lainnya yang setara. | B | Ekonomi | Kelas I B | Eksekutif | Sesuai kenyataan |
| 3. | Pejabat Eselon III/PNS Golongan IV, | C | Ekonomi | Kelas II A | Eksekutif | Sesuai kenyataan |
| 4. | Pejabat Eselon IV / PNS Golongan III | D | Ekonomi | Kelas II A | Eksekutif | Sesuai kenyataan |
| 5. | PNS Golongan II dan I dan Pegawai Tidak Tetap | E | Ekonomi | Kelas II A | Eksekutif | Sesuai kenyataan |

BUPATI MAJENE,

CAP/TTD

H. FAHMI MASSIARA

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI MAJENE NOMOR : 24 TAHUN 2016 TANGGAL : 27 JULI 2016

## TENTANG

PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP/PIHAK LAIN LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE

## RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN UNTUK MENGIKUTI KEGIATAN RAPAT, SEMINAR, DAN SEJENISNYA

## I. YANG DILAKSANAKAN DI DALAM KANTOR (RUANG RAPAT/AULA/SERBAGUNA DAN SEJENISNYA)

| KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS | UANG SAKU RAPAT | UANG HARIAN | UANG TRANSPOR PEGAWAI | BIAYA PENGINAPAN |
|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| I. MELEWATI BATAS DAERAH | I. MELEWATI BATAS DAERAH | I. MELEWATI BATAS DAERAH | I. MELEWATI BATAS DAERAH | I. MELEWATI BATAS DAERAH |
| 1. Peserta | - | √ | √ 1) | √ |
| 2. Panitia / Moderator | - | - | - | - |
| 3. Narasumber | - | - | √ 1) | √ |
| II.DALAM DAERAH LEBIH DARI 8 JAM | II.DALAM DAERAH LEBIH DARI 8 JAM | II.DALAM DAERAH LEBIH DARI 8 JAM | II.DALAM DAERAH LEBIH DARI 8 JAM | II.DALAM DAERAH LEBIH DARI 8 JAM |
| 1. Peserta | √ 2) | - | √ 3) | √ 4) |
| 2. Panitia / Moderator | - | - | - | - |
| 3. Narasumber | - | - | √ 3) | √ 4) |
| III. DALAM DAERAH SAMPAI DENGAN 8 JAM | III. DALAM DAERAH SAMPAI DENGAN 8 JAM | III. DALAM DAERAH SAMPAI DENGAN 8 JAM | III. DALAM DAERAH SAMPAI DENGAN 8 JAM | III. DALAM DAERAH SAMPAI DENGAN 8 JAM |
| 1. Peserta | √ 2) | - | √ 3) | - |
| 2. Panitia / Moderator | - | - | - | - |
| 3. Narasumber | - | - | √ 3) | - |

## Keterangan :

2. √ 2) : Uang Saku Rapat diberikan untuk rapat di luar jam kerja sesuai ketentuan yang diatur dalam standar biaya.
1. √ 1) : Biaya transpor kepulangan Pelaksana SPD dalam rangka mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya dapat dibayarkan sebesar biaya transpor kedatangan tanpa menyertakan bukti pengeluaran transpor kepulangan.
3. √ 3) : Uang Transpor Pegawai diberikan sesuai Biaya Riil. Dalam hal tidak diperoleh bukti pengeluaran riil, diberikan berupa biaya transpor kegiatan dalam kota yang dibayarkan secara lumpsum sesuai standar biaya.
5. Uang Transpor Pegawai diberikan sepanjang tidak menggunakan kendaraan dinas, disertai dengan surat tugas, dan tidak bersifat rutin serta tidak diberikan kepada Pelaksana SPD yang melakukan rapat dalam komplek perkantoran yang sama.
4. √ 4) : Biaya Penginapan diberikan apabila terdapat kesulitan transportasi sehingga memerlukan waktu untuk menginap.

## II. YANG DILAKSANAKAN DI LUAR KANTOR PENYELENGGARA (HOTEL/TEMPAT LAIN)

| KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS | UANG SAKU PAKET FULLBOARD | UANG SAKU PAKET FULLDAY HALFDAY | UANG TRANSPOR PEGAWAI | BIAYA PENGINAPAN | UANG HARIAN |
|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| I. MELEWATI BATAS DAERAH | I. MELEWATI BATAS DAERAH | I. MELEWATI BATAS DAERAH | I. MELEWATI BATAS DAERAH | I. MELEWATI BATAS DAERAH | I. MELEWATI BATAS DAERAH |
| 1. Peserta | √ 3) | - | √ 2) | √ | √ |
| 2. Panitia / Moderator | √ 3) | - | √ 2) | √ | √ |
| 3. Narasumber | - | - | √ 2) | √ | √ |
| II.DALAM DAERAH LEBIH DARI 8 JAM | II.DALAM DAERAH LEBIH DARI 8 JAM | II.DALAM DAERAH LEBIH DARI 8 JAM | II.DALAM DAERAH LEBIH DARI 8 JAM | II.DALAM DAERAH LEBIH DARI 8 JAM | II.DALAM DAERAH LEBIH DARI 8 JAM |
| 1. Peserta | √ 3) | √ 3) | √ | √