PERATURAN BUPATI BALANGAN Nomor 22 Tahun 2012 tentang POLA HUBUNGAN KERJA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN (berlaku 10 Oktober 2012)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
B U P A T I B A L A N G A N
PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 22 TAHUN 2012
TENTANG
POLA HUBUNGAN KERJA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BALANGAN,
:
:
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan meningkatkan kelancaran pelaksanaan pembangunan, dipandang perlu untuk menetapkan pola hubungan kerja dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Balangan;
- b. bahwa berkenaan dengan maksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Hubungan Kerja Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Balangan;
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang PokokPokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3841) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah,terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Menetapkan
:
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pedoman Hubungan Kerja Organisasi Perangkat Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 43);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 44) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2010 Nomor 09).
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG POLA HUBUNGAN KERJA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Balangan;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Balangan;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Balangan;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan;
6. Pola Hubungan Kerja adalah bentuk hubungan pelaksanaan kerja antar pimpinan lembaga dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan;
8. Dinas adalah Dinas di lingkungan Kabupaten Balangan;
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan;
10. Badan adalah Badan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan;
11. Kepala Badan adalah Kepala Badan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan;
12. Kantor adalah Kantor di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan;
13. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan;
14. Kecamatan adalah Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Balangan;
15. Camat adalah Camat dalam wilayah Kabupaten Balangan;
16. Kelurahan adalah Kelurahan dalam wilayah Kabupaten Balangan;
17. Lurah adalah Lurah dalam wilayah Kabupaten Balangan.
BAB II - KEDUDUKAN
Pasal 2
- (1) Bupati mempunyai kedudukan sebagai Kepala Daerah.
- (2) Dalam kedudukannya sebagai Kepala Daerah, Bupati memimpin penyelenggaraan Pemerintah Daerah
BAB II - KEDUDUKAN
Pasal 3
- (1) Wakil Bupati bertanggungjawab kepada Bupati.
- (2) Wakil Bupati mempunyai tugas :
- a. membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah;
- b. membantu Bupati dalam mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal di daerah, menindaklanjuti laporan dan atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan, melaksanakan pemberdayaan dan pemuda, serta mengupayakan pengembangan dan pelestarian sosial budaya dan lingkungan hidup;
- c. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan, kelurahan dan atau desa;
- d. melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh Bupati; dan
- e. melaksanakan tugas dan wewenang Bupati apabila Bupati berhalangan.
BAB II - KEDUDUKAN
Pasal 4
Sekretariat Daerah adalah unsur pembantu Pimpinan Pemerintah Kabupaten yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
BAB II - KEDUDUKAN
Pasal 5
Dinas adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten yang dipimpin oleh Kepala, berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
BAB II - KEDUDUKAN
Pasal 6
Badan adalah unsur pelaksana tugas tertentu, dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
BAB II - KEDUDUKAN
Pasal 7
Kantor adalah unsur pelaksana tugas tertentu, dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
BAB II - KEDUDUKAN
Pasal 8
Kecamatan adalah perangkat daerah yang mempunyai wilayah kerja tertentu, dipimpin oleh Camat sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah kerjanya, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
BAB II - KEDUDUKAN
Pasal 9
Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah yang berada di bawah Kecamatan, dipimpin oleh Lurah, berkedudukan di bawah dan bertanggung-jawab kepada Bupati melalui Camat.
Bagian Pertama Bupati dengan DPRD
BAB III - POLA HUBUNGAN KERJA
Pasal 10
- (1) Bupati bersama-sama dengan DPRD menetapkan Peraturan Daerah.
- (2) Bupati bersama-sama dengan DPRD menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Bupati bersama-sama dengan DPRD menetapkan kebijakan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan.
- (4) Bupati dan DPRD memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah dan kebijakan-kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (5) Bupati berkewajiban memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Bagian Kedua Bupati dengan Wakil Bupati
BAB III - POLA HUBUNGAN KERJA
Pasal 11
- (1) Bupati memberikan petunjuk, pengarahan dan perintah kepada Wakil Bupati dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat.
- (2) Bupati meminta bahan, masukan dan pendapat kepada Wakil Bupati dalam rangka perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (3) Bupati meminta laporan pelaksanaan tugas kepada Wakil Bupati sebagai bahan evaluasi.
- (4) Wakil Bupati berkewajiban untuk
BAB III - POLA HUBUNGAN KERJA
Pasal 12
- (1) Bupati memberikan perintah, pengarahan dan petunjuk kepada Sekretaris Daerah dalam perumusan kebijaksanaan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, administrasi, organisasi dan tatalaksana serta pemberian pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah Kabupaten.
- (2) Bupati meminta bahan dan masukan kepada Sekretaris Daerah dalam rangka perumusan kebijakan umum Pemerintah Daerah dalam
penyelenggaraan pemerintah daerah.
- (3) Bupati meminta laporan dan telaahan kepada Sekretaris Daerah sebagai bahan evaluasi pelaksanaan tugas pemerintahan, administrasi, organisasi dan tatalaksana serta pelayanan administratif.
- (4) Bupati meminta keterangan dan
PENJELASAN
Pembukaan
kepada Sekretaris Daerah tentang hal-hal tertentu yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas pemerintahan, administrasi, organisasi dan tatalaksana serta pelayanan administratif.
- (5) Sekretaris Daerah berkewajiban memperhatikan dan melaksanakan perintah, pengarahan, bimbingan dan petunjuk yang diberikan Bupati dalam perumusan kebijakan pelaksanaan tugas pemerintahan, administrasi, organisasi dan tatalaksana serta pelayanan administratif.
- (6) Sekretaris Daerah berkewajiban untuk memberikan bahan dan masukan kepada Bupati dalam perumusan kebijakan umum Pemerintah Daerah secara lengkap dan akurat.
- (7) Sekretaris Daerah berkewajiban untuk menyampaikan laporan baik secara berkala maupun insidental, membuat telaahan dan memberikan penjelasan serta keterangan kepada Bupati mengenai hal-hal yang perlu/penting berkaitan dengan kelancaran penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, administrasi, organisasi dan tatalaksana serta pelayanan administratif.
## Bagian Keempat Bupati dengan Kepala Dinas
##
PENJELASAN
Pasal 13
- (1) Bupati memberikan penggarisan kepada Kepala Dinas untuk perumusan kebijakan penyelenggaraan tugas-tugas desentralisasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Dinas. - (2) Bupati memberikan perintah, pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada Kepala Dinas untuk perumusan kebijakan dalam penyelenggaraan tugas-tugas desentralisasi serta dalam pemecahan masalah berkenaan dengan pelaksanaan tugas masingmasing Dinas. - (3) Bupati meminta bahan dan masukan kepada Kepala Dinas dalam rangka perumusan kebijakan umum Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi masing-masing Dinas. - (4) Bupati meminta telaahan kepada Kepala Dinas