PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER Nomor 5 Tahun 2011 tentang RETRIBUSI JASA USAHA (berlaku 3 Agustus 2011)
Pembukaan
Menimbang : a.
- bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pembangunan di Daerah;
- b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka ketentuan di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Jember perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha;
- Mengingat : 1.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur ( Berita Negara Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1950);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209 );
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4389);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855;
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
23. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
25. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26/M/DAG/PER/6/2007 tentang Barang yang dapat disimpan di Gudang;
26. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M/DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
27. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 31 Tahun 1995 tentang Terminal Transportasi Jalan;
28. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2010 tentang Persyaratan Rumah Potong Hewan Ruminansia dan Unit Penanganan Daging ( Meat Cutting Plant );
29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain;
30. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1999 tentang Pedoman Pengelolaan Terminal Angkutan Penumpang;
31. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
32. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 650/MPP/KEP/10/2004 tentang Ketentuan Penyelenggaraan Pasar Lelang dengan Penyerahan Kemudian (Foward) Komoditi Agro;
33. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
Menetapkan
34. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Pasar Modern di Propinsi Jawa Timur;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 62 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2000 Nomor 60 Seri C);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2008 Nomor 14);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2008 Nomor 15);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2009 Nomor 1);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBER DAN
BUPATI JEMBER
MEMUTUSKAN :
: PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Kabupaten adalah Kabupaten Jember.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Jember.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember.
4. Bupati adalah Bupati Jember.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Jember.
7. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
8. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Kabupaten berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
9. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
10. Insentif Pemungutan adalah insentif yang diberikan kepada aparat pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan aparat penunjang yang ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan aparat pemungut pajak dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak daerah.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
12. Pemakaian Kekayaan Daerah adalah Pemakaian Kekayaan Daerah antara lain penyewaan tanah dan bangunan, laboratorium, ruangan, kendaraan bermotor, peralatan dan/atau fasilitas lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten.
13. Tanah adalah tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten.
14. Sungai adalah tempat-tempat dan wadah-wadah serta jaringan pengaliran air mulai mata air sampai muara dengan dibatasi kanan dan kiri sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan.
15. Sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kanan dan kiri termasuk sungai buatan, kanal, saluran irigasi/drainase yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.
16. Bantaran sungai adalah lahan pada kedua sisi sepanjang palung sungai dihitung dari tepi sampai dengan kaki tanggul sebelah dalam.
17. Perairan adalah perairan Indonesia yang meliputi perairan pedalaman sungai, telaga, waduk, rawa dan genangan air dan lain-lain.
18. Bangunan/Gedung adalah bangunan/gedung termasuk halaman dan segala perlengkapan yang disediakan didalamnya yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten.
19. Kendaraan/Alat Berat adalah kendaraan/alat berat yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten meliputi bus, truck, pickup, dump truck, mesin gilas jalan dan alat berat lainnya.
20. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plasa dan pusat perdagangan.
21. Kios adalah bangunan semi permanen di dalam pasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk usaha berjualan.
22. Pedagang adalah perorangan atau badan yang melakukan kegiatan perniagaan/perdagangan secara terus menerus dengan tujuan memperoleh laba.
23. Izin Pemakaian Pasar adalah izin yang dikeluarkan oleh Bupati untuk seseorang atau badan yang memakai gudang, toko, kios dan los pasar yang dikuasai Pemerintah Kabupaten.
24. Tempat Pelelangan adalah tempat penjual dan pembeli melakukan transaksi jual beli secara lelang.
25. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang serta perpindahan moda angkutan.
26. Tempat Khusus Parkir adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.
27. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
28. Kendaraan tidak bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.
29. Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah pelayanan tempat penginapan/ pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.
30. Tempat Penginapan adalah tempat bermalam dengan mendapatkan pelayanan berikut makan dan minum atau pemakaian fasilitas lain yang tersedia di penginapan.
31. Berdiam di Pesanggrahan adalah bermalam di pesanggrahan dengan mendapatkan pelayanan penginapan berikut fasilitas penginapan, peralatan, makan minum yang tersedia atau tanpa peminjaman peralatan makan minum yang tersedia di pesanggrahan untuk tinggal sementara waktu sebanyakbanyaknya 6 (enam) jam dengan tidak memperoleh fasilitas kamar.
32. Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disebut dengan RPH adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan bagi konsumsi masyarakat umum.
33. Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.
34. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
35. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Kabupaten yang bersangkutan.
36. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
37. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
38. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
39. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
40. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
41. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional ## BAB II
JENIS-JENIS RETRIBUSI JASA USAHA
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Jenis Retribusi Jasa Usaha terdiri atas :
- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
- c. Retribusi Tempat Pelelangan;
- d. Retribusi Terminal;
- e. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
- g. Retribusi Rumah Potong Hewan;
- h. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; dan
- i. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
Bagian Kesatu
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
Paragraf Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Retribusi
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
- (1) Dengan Nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi, sebagai pembayaran atas Pemakaian Kekayaan Daerah.
- (2) Objek Retribusi adalah Pemakaian Kekayaan Daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten antara lain meliputi :
- a. pemakaian Tanah Pengairan;
- b. pemakaian Tanah Ruang Milik Jalan (RUMIJA);
- c. pemakaian Bangunan/Gedung;
- d. pemakaian Tanah untuk Menara Telekomunikasi dan/atau Tempat Usaha;
- e. pemakaian Tanah Eks Bengkok Kelurahan;
- f. pemakaian Stadion Noto Hadi Negoro, Stadion Tanggul, Stadion Ambulu dan Stadion Kalisat;
- g. Alun-alun di luar kota (Rambipuji, Tanggul, Balung, Jemberlor, Puger);
- h. pemakaian Tanah Lapangan di dalam kota (Talang sari, Mangli, Sukorejo, Wirolegi, Tegal Besar, Kranjingan, Karangrejo, Tegal Gede, Baratan, Antirogo, Slawu, Gebang, Jumerto, Banjarsengon) dan Lapangan di luar kota (Rambipuji, Tanggul, Balung, Ambulu, Arjasa, Jelbuk, Sukorambi, Sukowono, Bangsalsari); dan
- i. pemakaian Peralatan Mesin Gilas.
- (3) Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah antara lain pencanangan tiang listrik/telepon atau penanaman/ pembentangan kabel listrik/telepon di tepi jalan umum.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
Subyek retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/memakai Kekayaan Daerah yang dimiliki Pemerintah Kabupaten.
Paragraf Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5
Tingkat penggunaan jasa dihitung
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 6
- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak dengan memperhitungkan biaya pengadaan, biaya perawatan/pemeliharaan dan perbaikan, biaya penyusutan dan biaya pembinaan.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
Paragraf Keempat Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 7
Struktur dan besarnya tarif, tercantum dalam
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jember.

Penetapan: Ditetapkan di Jember pada tanggal 3 Agustus 2011

Penandatangan: Pj. BUPATI JEMBER, ttd Z A R K A S I

Penetapan: Diundangkan di Jember pada tanggal 10 Agustus 2011

Penandatangan: ## SEKRETARIS KABUPATEN, SUGIARTO, SH Pembina Utama Muda NIP. 19580609 198603 1 013 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN 2011 NOMOR 5 Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 5 Cukup jelas. Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 Cukup jelas.
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Paragraf Kelima

Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terhutang

Pasal 8

Masa retribusi terutang adalah jangka waktu yang lamanya dihitung berdasarkan jangka waktu Pemakaian Kekayaan Daerah.

## Pasal 9

Retribusi Terutang terjadi sejak menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah atau sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## Bagian Kedua

## RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN

Paragraf Kesatu

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 10

- (1) Dengan Nama Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan dipungut retribusi, sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas Pasar Grosir dan/atau Pertokoan.
- (2) Objek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah fasilitas pasar yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan pihak swasta.

## Pasal 11

Subyek retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/memakai fasilitas di Pasar Grosir dan/atau Pertokoan yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten.

## Paragraf Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 12

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan jangka waktu penggunaan fasilitas Pasar Grosir dan/atau Pertokoan.

## Paragraf Ketiga

Prinsip yang dianut dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 13

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak dengan memperhatikan luas fasilitas yang digunakan, lokasi strategis dan satuan waktu.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

## Paragraf Keempat

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 14

Struktur dan besarnya tarif, tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Paragraf Kelima

Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terhutang

Pasal 15

Masa retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.

Pasal 16

Retribusi terutang terjadi pada saat pemanfaatan pasar grosir dan/atau pertokoan atau sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## Bagian Keempat

## RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN

Paragraf Kesatu

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 17

- (1) Dengan Nama Retribusi Tempat Pelelangan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Objek Retribusi Tempat Pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Kabupaten untuk melakukan pelelangan ikan, termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan ditempat pelelangan.

- (3) Termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Kabupaten dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.
- (4) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah fasilitas tempat pelelangan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

## Pasal 18

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan tempat pelelangan dari Pemerintah Kabupaten.

## Paragraf Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 19

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, jenis fasilitas dan prosentase dari nilai harga jual hasil lelang pada waktu tersebut.

## Paragraf Ketiga

Prinsip yang dianut dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasal 20

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi tempat pelelangan didasarkan atas tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

## Paragraf Keempat Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasal 21

Struktur dan besaran tarif untuk pelayanan penyelenggaraan pelelangan di tempat pelelangan ditetapkan sebesar 2,5% (dua setengah persen) dari harga transaksi penjualan hasil lelang.

## Paragraf Kelima

Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terhutang

## Pasal 22

Masa retribusi tempat pelelangan adalah batas waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu pemanfaatan tempat pelelangan ikan.

Pasal 23

Saat Retribusi terutang terjadi pada saat pemanfaatan tempat pelelangan ikan atau pertokoan atau sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## Bagian Kelima

## RETRIBUSI TERMINAL

Paragraf Kesatu

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 24

- (1) Dengan Nama retribusi terminal dipungut retribusi sebagai pembayaran atas penyediaan fasilitas terminal oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek retribusi terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum.

- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

## Pasal 25

Subyek retribusi terminal adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan /memanfaatkan pelayanan penyediaan fasilitas yang disediakan dan/atau diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten.

## Paragraf Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 26

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan luas, jangka waktu, frekuensi, jenis pelayanan dan jenis kendaraan/fasilitas.

## Paragraf Ketiga

Prinsip yang dianut dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

## Pasal 27

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi terminal adalah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

## Paragraf Keempat

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 28

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis pelayanan dan jangka waktu pemakaian fasilitas yang tersedia.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Paragraf Kelima

Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terhutang

Pasal 29

Masa retribusi adalah lamanya pemakaian/penggunaan fasilitas terminal.

## Pasal 30

Retribusi terutang terjadi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## Bagian Kelima

## RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

Paragraf Kesatu

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 31

- (1) Dengan Nama retribusi tempat khusus parkir dipungut retribusi, sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat khusus parkir oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Objek retribusi tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.

- (3) Objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah tempat parkir yang disediakan di Pasar Daerah, RSD dr. Soebandi, RSD Balung, RSD Kalisat, Puskesmas dan lokasi wisata.
- (4) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

## Pasal 32

Subyek retribusi tempat khusus parkir adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan/ diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten.

## Paragraf Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 33

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan pada jangka waktu penggunaan fasilitas dan jenis kendaraan.

## Paragraf Ketiga

Prinsip yang dianut dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasal 34

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi tempat khusus parkir didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan tempat khusus parkir tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

## Paragraf Keempat

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

## Pasal 35

Struktur dan besarnya tarif, tercantum dalam lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Paragraf Kelima

Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terhutang

Pasal 36

Masa retribusi tempat khusus parkir adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu lamanya pemakaian tempat khusus parkir.

## Pasal 37

Saat Retribusi terutang terjadi sejak pemanfaatan fasilitas tempat khusus parkir atau sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## Bagian Keenam

## RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 38

- (1) Dengan Nama Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa dipungut retribusi, atas pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Villa yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.

- (2) Objek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.
- (3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

## Pasal 39

Subyek retribusi Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menikmati pelayanan penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.

## Paragraf Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 40

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis fasilitas, lokasi dan jangka waktu pemakaian tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.

## Paragraf Ketiga

Prinsip yang dianut dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasal 41

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi tempat penginapan/ pesanggrahan/villa didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

## Paragraf Keempat

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

## Pasal 42

Struktur dan besarnya tarif, tercantum dalam lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Paragraf Kelima

Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terhutang

## Pasal 43

Masa retribusi adalah batas waktu bagi wajib retribusi dalam memanfatkan fasilitas tempat penginapan/ pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.

## Pasal 44

Saat Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## Bagian Ketujuh

## RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

Paragraf Kesatu

Nama, Objek dan Subjek Retribusi Pasal 45

- (1) Dengan Nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut retribusi, atas pelayanan penyediaan fasilitas Rumah Potong Hewan oleh Pemerintah Kabupaten.

- (2) Objek Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan Rumah Potong Hewan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Propinsi dan Pemotongan Hewan yang dagingnya untuk keperluan upacara keagamaan atau adat.

## Pasal 46

Subyek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan dan/atau menikmati/memakai fasilitas rumah potong hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.

## Pasal 47

Wajib Retribusi Rumah Potong Hewan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundangundangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Rumah Potong Hewan.

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

## Paragraf Kedua Pasal 48

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis hewan, jenis pemeriksaan, volume dan jenis pelayanan.

## Paragraf Ketiga

Prinsip yang dianut dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasal 49

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi rumah potong hewan didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana pengganti biaya administrasi, biaya pemeliharaan rumah potong, biaya kebersihan dan biaya pemeriksaan hewan sebelum dan sesudah dipotong.

## Paragraf Keempat Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasal 50

Struktur dan besarnya tarif, tercantum dalam lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Paragraf Kelima

Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terhutang

Pasal 51

Masa retribusi Rumah Potong Hewan adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu lamanya pemanfatan Rumah Potong Hewan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.

## Pasal 52

Saat Retribusi terutang terjadi sejak pemanfaatan fasilitas Rumah Potong Hewan atau sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## Bagian Kedelapan

## RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA

Paragraf Kesatu

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 53

- (1) Dengan Nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut retribusi, atas pelayanan penyediaan Tempat Rekreasi dan Olahraga yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan penyediaan fasilitas Tempat Rekreasi dan Olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

## Pasal 54

Subyek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga dari Pemerintah Kabupaten.

## Paragraf Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 55

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa berdasarkan frekuensi pemanfaatan Tempat Rekreasi dan Olahraga.

## Paragraf Ketiga

Prinsip yang dianut dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasal 56

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi tempat rekreasi dan olahraga didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf Keempat Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasal 57

Struktur dan besarnya tarif retribusi, tercantum dalam lampiran VII, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terhutang

Paragraf Kelima Pasal 58

Masa retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah berdasarkan jangka waktu lamanya pemanfatan Tempat Rekreasi dan Olahraga.

## Pasal 59

Saat Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## Bagian Kesembilan

## RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

Paragraf Kesatu

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 60

- (1) Dengan Nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut retribusi, atas penjualan produksi usaha daerah.
- (2) Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Kabupaten, yang meliputi :
- a. bibit tanaman;
- b. benih tanaman;
- c. buah naga;
- d. beras;
- e. susu sapi;
- f. bibit sapi perah;
- g. bibit ikan; dan
- h. kayu.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah penjualan produksi hasil usaha yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

## Pasal 61

Subyek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang pribadi atau badan yang membeli hasil produksi usaha Pemerintah Kabupaten.

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Paragraf Kedua Pasal 62

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan hasil produksi yang dijual.

## Paragraf Ketiga

Prinsip yang dianut dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasal 63

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf Keempat Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasal 64

Struktur dan besarnya tarif retribusi, tercantum dalam lampiran VIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Paragraf Kelima Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terhutang Pasal 65

Masa retribusi adalah berdasarkan jangka waktu lamanya sama dengan jangka waktu pemanfatan Penjualan Produksi Usaha Daerah.

## Pasal 66

Saat Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## BAB III

## PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 67

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## BAB IV

## PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA USAHA

Bagian Kesatu

## TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 68

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat Teguran.
- (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## Bagian Kedua

## KEBERATAN

Pasal 69

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

## Pasal 70

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

## Pasal 71

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

## BAB V

## PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

## Pasal 72

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB VI

## KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 73

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
- a. diterbitkan Surat Teguran; atau
- b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Kabupaten.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

## Pasal 74

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Kabupaten yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB VII

## PEMERIKSAAN

Pasal 75

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :
- a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
- b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
- c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur oleh Bupati.

## BAB VIII INSENTIF PEMUNGUTAN

## Pasal 76

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

## Pasal 77

Ketentuan mengenai teknis, tata cara, prosedur, persyaratan dan penyelenggaraan serta pelayanan yang berkaitan dengan retribusi jasa usaha akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## BAB X PENYIDIKAN

## Pasal 78

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten berwenang untuk melaksanakan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas mempunyai wewenang :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
- c. menerima keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
- g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;

- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk melancarkan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

## BAB XI

## KETENTUAN PIDANA

Pasal 79

Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

## BAB XII

## KETENTUAN PERALIHAN

80

Ketentuan mengenai prosedur dan tata cara yang bersifat mengatur dari Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Daerah ini dan belum dibentuk Peraturan Daerah yang baru.

## BAB XIII

## KETENTUAN PENUTUP

Pasal 81

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## Pasal 82

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 13 Tahun 2000 tentang Retribusi Jasa Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2000 Nomor 1 Seri D);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 8 Tahun 2002 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2002 Nomor 8);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 9 Tahun 2002 tentang Retribusi Pasar Grosir Penyelenggaraan Pelelangan Ikan di Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2002 Nomor 9);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 18 Tahun 2002 tentang Penertiban dan Retribusi Pemanfaatan Mesin Penggilingan Padi, Huller, Penyosohan Beras dan Sejenisnya (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2002 Nomor 18);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 19 Tahun 2002 tentang Pemeriksaan dan Pemotongan Hewan di Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2002 Nomor 19); dan

6. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 14 Tahun 2003 tentang Retribusi Masuk Obyek Wisata (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2003 Nomor 5 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 10 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2006 Nomor 10),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 83

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jember.

Ditetapkan di Jember pada tanggal 3 Agustus 2011

Pj. BUPATI JEMBER, ttd

Z A R K A S I

Diundangkan di Jember pada tanggal 10 Agustus 2011

## SEKRETARIS KABUPATEN,


SUGIARTO, SH Pembina Utama Muda NIP. 19580609 198603 1 013

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN 2011 NOMOR 5

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

## PENJELASAN

## ATAS

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER NOMOR TAHUN 2011 TENTANG

## RETRIBUSI JASA USAHA

## A. UMUM

Bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 sebagai perubahan atas Undang-Undang nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka dalam rangka mendukung perkembangan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab dan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah serta kemasyarakatan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, perlu diadakan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan, Retribusi Tempat Pelelangan, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Khusus Parkir, Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa, Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, dan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah di Kabupaten Jember yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Dalam kaitannya dengan keadilan, pada Peraturan Daerah ini secara tegas diatur mengenai hak dan kewajiban serta sanksi terhadap penyelenggara maupun pejabat pelaksana pemungutan, benar-benar harus memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam peraturan daerah ini. Dengan adanya pengertian istilah tersebut dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan peraturan daerah ini.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pemakaian kekayaan Daerah, antara lain, penyewaan tanah dan bangunan, dan kendaraan bermotor (Peralatan Berat).

Pasal 9 Cukup jelas. Pasal 10 Cukup jelas. Pasal 11 Cukup jelas. Pasal 12 Cukup jelas. Pasal 13 Cukup jelas. Pasal 14 Cukup jelas Pasal 15 Cukup jelas. Pasal 16 Cukup jelas. Pasal 17 Cukup jelas. Pasal 18 Cukup jelas. Pasal 19 Cukup jelas. Pasal 20 Cukup jelas. Pasal 21 Cukup jelas. Pasal 22 Cukup jelas. Pasal 23 Cukup jelas. Pasal 24 Cukup jelas. Pasal 25 Cukup jelas. Pasal 26 Cukup jelas. Pasal 27 Cukup jelas. Pasal 28 Cukup jelas. Pasal 29 Cukup jelas. Pasal 30 Cukup jelas. Pasal 31 Cukup jelas. Pasal 32 Cukup jelas. Pasal 33 Cukup jelas. Pasal 34 Cukup jelas. Pasal 35 Cukup jelas. Pasal 36 Cukup jelas.

| Pasal | 37 | jelas. |
|-------------|----------------|----------|
| Pasal | Cukup 38 Cukup | jelas. |
| Pasal | 39 Cukup | jelas. |
| Pasal | 40 Cukup | jelas. |
| Pasal | 41 Cukup | jelas. |
| Pasal | 42 | jelas. |
| Pasal | Cukup 43 | |
| Pasal | Cukup 44 | jelas. |
| Pasal | Cukup 45 | jelas. |
| Pasal | Cukup 46 | jelas. |
| Pasal | Cukup 47 | jelas. |
| Pasal | Cukup 48 | jelas. |
| | Cukup 49 | jelas. |
| Pasal Pasal | Cukup 50 | jelas. |
| Pasal | Cukup 51 | jelas. |
| Pasal | Cukup 52 | jelas. |
| | Cukup | jelas. |
| Pasal | 53 Cukup | jelas. |
| Pasal | Cukup 55 | jelas. |
| Pasal | Cukup 56 | jelas. |
| Pasal | Cukup 57 | jelas. |
| Pasal | Cukup 58 | jelas. |
| Pasal | Cukup 59 | jelas. |
| | Cukup 60 | jelas. |
| Pasal | Cukup 61 | jelas. |
| Pasal | Cukup 62 | jelas. |
| Pasal | Cukup 63 | jelas. |
| Pasal | Cukup 64 | jelas. |
| Pasal | Cukup | jelas |

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasa