UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 5 Tahun 1952 tentang MEMBERI KETENTUAN KEDUDUKAN HUKUM KEPADA BANK INDUSTRI NEGARA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
- bahwa Bank Industri Negara belum mempunyai kedudukan sebagai suatu badan hukum;
bahwa Bank Industri Negara telah bekerja dan melakukan berbagai pejanjian pemberian kredit berdasarkan kepercayaan bahwa pengesahannya sebagai satu badan hukum akan didapat dengan segera;
bahwa kedudukan Bank Industri Negara yang belum ada kepastiannya itu menjadi tidak dapat dipertahankan sehingga menimbulkan berbagai kesulitan;
bahwa kedudukan hukum Bank Industri Negara tidak dapat ditunda lebih lama melainkan perlu ditetapkan dengan segera;
bahwa kedudukan Bank Industri Negara sebaiknya ditetapkan dalam satu Undang-undang;
bahwa karena keadaan-keadaan yang mendesak peraturan tersebut diatas perlu segera diadakan;
Mengingat :
Pasal 96 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia.
Memutuskan:
Menetapkan
:
Undang-undang Darurat untuk memberi ketentuan kedudukan hukum kepada Bank Industri Negara.
Pasal 1
Dengan nama Bank Industri Negara didirikan sebuah Bank Negara, yang bermaksud membantu dalam pembangunan Negara dan kemajuan bangsa Indonesia dalam lapangan perkebunan, perindustrian dan pertambangan.
Pasal 2
- (1) Modal Bank Industri Negara berjumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- (2) Jumlah tersebut dapat ditambah yang ditentukan dengan Undang-undang.
Pasal 3
- (1) Bank Industri Negara diurus oleh suatu Pengurus yang melakukan pekerjaannya dibawah pengawasan suatu Dewan Pengawas.
- (2) Pengurus terdiri dari seorang Presiden-Direktur dan sebanyak-banyaknya empat anggauta lain.
Pasal 4
- (1) Presiden-Direktur dan anggauta-anggauta Pengurus yang lain diangkat dan diperhentikan dari jabatannya oleh Presiden Republik Indonesia atas usulmengikat (voordracht) dari Menteri Keuangan.
- (2) Pengangkatan tersebut dalam ayat 1 berlaku untuk 5 tahun. Sehabis waktu ini, anggauta-anggauta Pengurus lama dapat diangkat lagi.
- (3) Atas permintaan sendiri atau atas usul Dewan Pengawas karena sesuatu sebab yang merugikan pekerjaan Bank, Presiden Republik Indonesia dapat memperhentikan Presiden-Direktur atau anggauta-anggauta Pengurus yang lain sebelum waktu termaksud dalam ayat 2 diatas.
Pasal 5
- (1) Gaji Presiden-Direktur dan anggauta-anggauta Pengurus yang lain ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia atas usul Menteri Keuangan.
- (2) Presiden-Direktur dan anggauta-anggauta Pengurus yang lain tidak diperbolehkan memegang jabatan dalam perusahaan-perusahaan lain, kecuali jika mendapat izin dari Dewan Pengawas.
- (3) Antara Presiden-Direktur dan anggauta-anggauta Pengurus yang lain tidak boleh ada pertalian keluarga atau ipar pada atau dalam derajat ketiga.
Pasal 6
Pengurus Bank Industri Negara berhak mewakili Bank dimuka dan diluar Pengadilan. Dalam hal ini Pengurus dapat diwakili oleh dua orang anggauta Pengurus.
Pasal 7
- (1) Dewan Pengawas terdiri dari seorang Ketua dan sebanyakbanyaknya enam anggauta.
- (2) Dewan Pengawas diangkat dan diperhentikan oleh Presiden Republik Indonesia atas usul-mengikat (voordracht) dari Menteri Keuangan.
- (3) Pengangkatan tersebut dalam ayat 2 berlaku untuk 5 tahun; sehabis waktu ini, anggauta Dewan Pengawas lama dapat diangkat lagi.
Pasal 8
Ketua dan anggauta-anggauta Dewan Pengawas yang, lain, bersama-sama atau masingmasing, berhak meminta segala keterangan dan memeriksa segenap buku-buku dan surat-surat, dan berhak menunjuk ahli-ahli untuk memeriksa buku-buku dan suratsurat tersebut, segala sesuatu jika dipandang perlu untuk menjalankan kewajibannya.
Pasal 9
- (1) Tahun buku berlaku mulai 1 Januari sampai 31 Desember dari tahun takwim yang bersangkutan.
- (2) Pada tiap-tiap penghabisan tahun buku, Pengurus membuat suatu neraca dan daftar rugi-laba, yang menyatakan hasil usaha Bank Industri Negara dalam tahun yang lalu.
- (3) Selambat-lambatnya tiga bulan sesudah akhir tahun buku, neraca dan daftar rugilaba dikirimkan kepada Menteri Keuangan dan diumumkan.
- (4) Neraca dan daftar rugi-laba dipandang diterima sah oleh Pemerintah, apabila dalam sebulan sesudah diterima oleh Menteri Keuangan, tak ada keberatan yang disampaikan dengan surat kepada Pengurus Bank Industri Negara.
Pasal 10
Tiap-tiap tahun cara menggunakan keuntungan akan ditentukan oleh Menteri Keuangan atas usul Dewan Pengawas.
Pasal 11
Bank Industri Negara adalah badan hukum.
Pasal 12
- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Darurat ini dan dalam peraturan-peraturan penyelenggaraannya, maka terhadap Bank Industri Negara berlaku:
- a. Hukum perdata Eropah dan Hukum dagang Eropah;
- b. Hukum perdata Adat, mengenai perbuatan-perbuatan hukum dengan orangorang atau atas barang-barang yang bertakluk kepada hukum Adat, sebagaimana perbuatan-perbuatan atas barang-barang itu dinyatakan lebih lanjut dalam peraturan- peraturan atau instruksi yang akan diberikan oleh Menteri Keuangan.
- (2) Dengan pembatasan sebagai tersebut dalam ayat (1) sub b. diberikan hak istimewa kepada Bank Industri Negara memegang atau memperoleh barangbarang, yang menurut hukum yang berlaku hanya dapat diperoleh orang-orang yang bertakluk kepada hukum Adat, dan selanjutnya untuk mengadakan ikatan "crediet-verband".
Pasal 13
Menteri Keuangan akan menetapkan peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai pekerjaan Bank Industri Negara.
Pasal 14
Undang-undang Darurat ini dapat disebut Undang-undang Darurat Bank Industri Negara.
Pasal 96
Memutuskan:
Menetapkan
:
Undang-undang Darurat untuk memberi ketentuan kedudukan hukum kepada Bank Industri Negara.
Dengan nama Bank Industri Negara didirikan sebuah Bank Negara, yang bermaksud membantu dalam pembangunan Negara dan kemajuan bangsa Indonesia dalam lapangan perkebunan, perindustrian dan pertambangan.
- (1) Modal Bank Industri Negara berjumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- (2) Jumlah tersebut dapat ditambah yang ditentukan dengan Undang-undang.
- (1) Bank Industri Negara diurus oleh suatu Pengurus yang melakukan pekerjaannya dibawah pengawasan suatu Dewan Pengawas.
- (2) Pengurus terdiri dari seorang Presiden-Direktur dan sebanyak-banyaknya empat anggauta lain.
- (1) Presiden-Direktur dan anggauta-anggauta Pengurus yang lain diangkat dan diperhentikan dari jabatannya oleh Presiden Republik Indonesia atas usulmengikat (voordracht) dari Menteri Keuangan.
- (2) Pengangkatan tersebut dalam ayat 1 berlaku untuk 5 tahun. Sehabis waktu ini, anggauta-anggauta Pengurus lama dapat diangkat lagi.
- (3) Atas permintaan sendiri atau atas usul Dewan Pengawas karena sesuatu sebab yang merugikan pekerjaan Bank, Presiden Republik Indonesia dapat memperhentikan Presiden-Direktur atau anggauta-anggauta Pengurus yang lain sebelum waktu termaksud dalam ayat 2 diatas.
- (1) Gaji Presiden-Direktur dan anggauta-anggauta Pengurus yang lain ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia atas usul Menteri Keuangan.
- (2) Presiden-Direktur dan anggauta-anggauta Pengurus yang lain tidak diperbolehkan memegang jabatan dalam perusahaan-perusahaan lain, kecuali jika mendapat izin dari Dewan Pengawas.
- (3) Antara Presiden-Direktur dan anggauta-anggauta Pengurus yang lain tidak boleh ada pertalian keluarga atau ipar pada atau dalam derajat ketiga.
Pengurus Bank Industri Negara berhak mewakili Bank dimuka dan diluar Pengadilan. Dalam hal ini Pengurus dapat diwakili oleh dua orang anggauta Pengurus.
- (1) Dewan Pengawas terdiri dari seorang Ketua dan sebanyakbanyaknya enam anggauta.
- (2) Dewan Pengawas diangkat dan diperhentikan oleh Presiden Republik Indonesia atas usul-mengikat (voordracht) dari Menteri Keuangan.
- (3) Pengangkatan tersebut dalam ayat 2 berlaku untuk 5 tahun; sehabis waktu ini, anggauta Dewan Pengawas lama dapat diangkat lagi.
Ketua dan anggauta-anggauta Dewan Pengawas yang, lain, bersama-sama atau masingmasing, berhak meminta segala keterangan dan memeriksa segenap buku-buku dan surat-surat, dan berhak menunjuk ahli-ahli untuk memeriksa buku-buku dan suratsurat tersebut, segala sesuatu jika dipandang perlu untuk menjalankan kewajibannya.
- (1) Tahun buku berlaku mulai 1 Januari sampai 31 Desember dari tahun takwim yang bersangkutan.
- (2) Pada tiap-tiap penghabisan tahun buku, Pengurus membuat suatu neraca dan daftar rugi-laba, yang menyatakan hasil usaha Bank Industri Negara dalam tahun yang lalu.
- (3) Selambat-lambatnya tiga bulan sesudah akhir tahun buku, neraca dan daftar rugilaba dikirimkan kepada Menteri Keuangan dan diumumkan.
- (4) Neraca dan daftar rugi-laba dipandang diterima sah oleh Pemerintah, apabila dalam sebulan sesudah diterima oleh Menteri Keuangan, tak ada keberatan yang disampaikan dengan surat kepada Pengurus Bank Industri Negara.
Tiap-tiap tahun cara menggunakan keuntungan akan ditentukan oleh Menteri Keuangan atas usul Dewan Pengawas.
Bank Industri Negara adalah badan hukum.
- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Darurat ini dan dalam peraturan-peraturan penyelenggaraannya, maka terhadap Bank Industri Negara berlaku:
- a. Hukum perdata Eropah dan Hukum dagang Eropah;
- b. Hukum perdata Adat, mengenai perbuatan-perbuatan hukum dengan orangorang atau atas barang-barang yang bertakluk kepada hukum Adat, sebagaimana perbuatan-perbuatan atas barang-barang itu dinyatakan lebih lanjut dalam peraturan- peraturan atau instruksi yang akan diberikan oleh Menteri Keuangan.
- (2) Dengan pembatasan sebagai tersebut dalam ayat (1) sub b. diberikan hak istimewa kepada Bank Industri Negara memegang atau memperoleh barangbarang, yang menurut hukum yang berlaku hanya dapat diperoleh orang-orang yang bertakluk kepada hukum Adat, dan selanjutnya untuk mengadakan ikatan "crediet-verband".
Menteri Keuangan akan menetapkan peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai pekerjaan Bank Industri Negara.
Undang-undang Darurat ini dapat disebut Undang-undang Darurat Bank Industri Negara.
Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai tanggal 4 April 1951.
Menteri Keuangan,
JUSUF WIBISONO.
Diundangkan pada tanggal 28 Pebruari 1952. Menteri Kehakiman.
MOHAMMAD NASRUN
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Undang-undang Darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta, Pada tanggal 20 Pebruari 1952. Presiden Republik Indonesia, SOEKARNO.
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 5 TAHUN 1952 TENTANG
## BANK INDUSTRI NEGARA
Pada tanggal 4 April 1951 telah didirikan dengan akte notaris, N.V. BANK INDUSTRI NEGARA.
Berdasarkan akte notaris tersebut BANK INDUSTRI NEGARA segera bekerja.
Kini kurang lebih 1O bulan kemudian sejak didirikan, pengesahan belum juga didapat. Akibatnya ialah bahwa BANK INDUSTRI NEGARA yang sudah bekerja sekian lama itu dan telah mengadakan berbagai perjanjian pemberian kredit belum merupakan satu badan hukum (rechtspersoon).
Artinya semua perjanjian yang telah diadakan oleh BANK INDUSTRI NEGARA, boleh dikata belum mempunyai dasar hukum seperti yang dimaksudkan, melainkan adalah buat sebagian besar masih menjadi tanggungan dan tergantung pada Direktur atau Presiden Direktur BANK INDUSTRI NEGARA tersebut di atas.
Hal itu bukan saja berarti satu tanggung jawab yang tidak mungkin dipikul oleh Presiden Direktur dan Direktur BANK INDUSTRI NEGARA sebagai perseorangan, melainkan juga menghambat Bank tersebut.
Keadaan itu tidak dapat diteruskan lebih lama. Teristimewa karena beberapa pihak akan segan mengadakan sesuatu perjanjian dengan BANK INDUSTRI NEGARA. Lagi pula hal itu tidak akan menambah melainkan mengurangi kepercayaan kepada Bank. Belum lagi kemungkinan timbulnya berbagai akibat lain yang tidak diinginkan.
Selanjutnya ada pula keberatan-keberatan terhadap bentuk N.V. buat BANK INDUSTRI NEGARA, antara lain karena Bank tersebut di atas tidak dapat disamakan dengan N.V. biasa, melainkan seperti telah terlihat dari namanya adalah salah satu badan negara.
Untuk itu Undang-undang lebih tepat.
Lain dari itu, dengan jalan Undang-undang dapat dihindarkan pula kesulitan bahwa suatu badan hukum Eropah tidak dapat mengadakan perjanjian tanggungan atas tanah dengan hak milik Indonesia, sedangkan itu sering kali perlu sekali buat BANK INDUSTRI NEGARA.
Peraturan secara Undang-undang, memberi keuntungan pula bahwa dengan begitu didapat suatu uniformitet didalam peraturan-peraturan mengenai bank seperti halnya dengan BANK NEGARA dan BANK RAKYAT.
Hanya saja jalan pembuatan Undang-undang yang lebih dulu memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, buat BANK INDUSTRI NEGARA akan menjadi terlalu lama. Oleh sebab itu, maka berdasarkan pertimbangan praktis, kami pilih jalan secara Undang-undang Darurat ini. Dengan sengaja dalam Undang-undang Darurat ini hanya disebutkan yang paling perlu saja dan selanjutnya diserahkan kepada Menteri Keuangan yang menurut keadaan atau kebijaksanaan dapat mengadakan peraturan dengan mengingat serta memperhatikan pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai kedudukan Bank pada umumnya dan BANK INDUSTRI NEGARA khususnya.
LN 1952/21; TLN NO. 206