PERATURAN WALIKOTA BI Nomor 48 Tahun 2013 tentang POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA BITUNG (berlaku 1 Januari 2014)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
PERATURAN WALIKOTA BITUNG NOMOR 48 TAHUN 2013
TENTANG
POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA BITUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BITUNG
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah menyebutkan Persyaratan administratif dalam penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah terpenuhi, apabila SKPD atau Unit Kerja membuat dan menyampaikan dokumen yang salah satunya adalah pola tata kelola;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengatur Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bitung;
- c. bahwa Pola Tata Kelola sebagaimana dimaksud dalam huruf b merupakan peraturan internal Rumah Sakit Umum Daerah yang akan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bitung;
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3637);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
19. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 772/Menkes/SK/VI/2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit Daerah ( Hospital Bylaws );
20. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 631/Menkes/SK/IV/2005 tentang Pedoman Peraturan Internal Staf Medis ( Medical Staff Bylaws ) di Rumah Sakit;
21. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bitung Nomor 108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2013 Nomor 23);
22. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 12 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaann Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Kota Bitung (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2012 Nomor 20);
23. Peraturan Walikota Bitung Nomor 47 Tahun 2012 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah (Kelas C) Kota Bitung (Berita Daerah Kota Bitung Tahun 2012 Nomor 47);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA BITUNG.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :
1. Kota adalah Kota Bitung.
2. Pemerintah Kota adalah Walikota beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai bagian eksekutif daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bitung.
4. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Bitung.
6. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
7. Rumah Sakit Umum Daerah, yang selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bitung yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat untuk semua jenis penyakit dari pelayanan dasar sampai dengan spesialistik sesuai dengan kemampuannya.
8. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bitung yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
9. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sepagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
10. Peraturan Internal Korporasi ( Corporate Bylaws ) adalah Peraturan yang mengatur tentang hubungan antara Pemerintah Kota sebagai pemilik dengan Direktur dan Staf Medis RSUD.
11. Peraturan Internal Staf Medis ( Medical Staff Bylaws ) adalah Peraturan yang mengatur tentang hubungan, hak dan kewajiban serta pengorganisasian Staf Medis.
12. Dewan Pengawas BLUD, yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organisasi yang dibentuk Walikota untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD RSUD.
13. Jabatan Struktural adalah jabatan yang secara nyata dan tegas diatur dalam lini organisasi.
14. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
15. Pejabat Pengelola BLUD adalah Pimpinan BLUD-RSUD yang bertanggungjawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri dari Pemimpin, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis pelayanan RSUD.
16. Direktur adalah Direktur RSUD yang secara teknis medis dan taktis operasional bertanggung jawab kepada Walikota.
17. Staf Medis adalah Dokter, Dokter Gigi, Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis yang bekerja purna waktu maupun paruh waktu di unit pelayanan RSUD.
18. Profesi Kesehatan adalah mereka yang dalam tugasnya telah mendapat pendidikan formal kesehatan dan melaksanakan fungsi melayani masyarakat dengan usaha pelayanan penyakit dan mental untuk menjadi sehat.
19. Unit Kerja atau Instalasi Pelayanan adalah tempat staf medis atau tenaga profesi kesehatan menjalankan profesinya yaitu dapat berupa Instalasi yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan, antara jalan, lain rawat rawat inap, gawat darurat, pelayanan intensif, radiologi, kamar operasi, laboratorium, rehabilitasi medik, farmasi, gizi, sanitasi dan pemulasaraan jenazah.
20. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan terhadap pasien yang masuk ke rumah sakit untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya dengan tinggal di ruang rawat inap.
21. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan terhadap pasien yang masuk poliklinik rumah sakit untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.
22. Tindakan adalah semua kegiatan pembedahan (operatif) atau non pembedahan (non operatif), pelaksanaan pelayanan kesehatan dalam rangka menegakkan diagnosa, pengobatan, rehabilitasi dan visum di semua instalasi.
23. Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan untuk menunjang penegakan diagnosis atau terapi.
24. Pelayanan Penunjang Non Medik adalah pelayanan yang diberikan yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik.
25. Laboratorium adalah sarana kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan, pengukuran, penetapan dan pengujian terhadap bahan-bahan yang berasal dari manusia atau bahan bukan berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan atau faktor-
faktor yang dapat mempengaruhi pada kesehatan perorangan dan masyarakat.
26. Pelayanan Keperawatan adalah pelayanan terhadap penderita yang dilaksanakan oleh tenaga perawat.
27. Rehabilitasi Medis adalah pelayanan pemulihan kesehatan dengan tindakan fisioterapi, terapi akupasional, terapi wicara, ortotik/prostetik, bimbingan sosial medis dan jasa psikologi.
28. Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
29. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
30. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
31. Jasa Sarana adalah Jasa yang disediakan atau diberikan oleh RSUD kepada Pasien atas pemakaian sarana, fasilitas, obat-obatan, bahan kimia dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi dan pencegahan.
32. Jasa Pelayanan adalah Jasa yang disediakan atau diberikan oleh RSUD kepada Pasien atas pelayanan dari Dokter, Perawat, Apoteker dan tenaga kesehatan lainnya dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan perawatan penderita.
33. Komite Medik adalah wadah profesional medis yang keanggotaannya berasal dari Kelompok Staf Medis.
34. Sub Komite adalah Kelompok kerja di bawah Komite Medik yang dibentuk untuk mengatasi masalah khusus, yang anggotanya terdiri dari staf medis dan tenaga profesi lainnya secara ex-offi cio.
35. Staf Medis Fungsional adalah kelompok dokter dan dokter gigi yang bekerja di Instalasi dalam jabatan fungsional yang dipimpin seorang ketua yang dipilih oleh anggota kelompoknya untuk masa bakti tertentu.
36. Satuan Pengawas Internal adalah perangkat BLUD RSUD yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu Direktur untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya dalam menyelenggarakan praktek bisnis sehat.
37. Dokter Tetap (Organik) adalah dokter yang diangkat dan ditetapkan oleh Walikota sebagai pegawai tetap yang bekerja untuk dan atas nama RSUD serta bertanggungjawab kepada Direktur.
38. Dokter Konsultan adalah dokter yang karena keahliannya direkrut oleh RSUD untuk memberikan konsultasi (tidak bersifat mengikat) kepada Staf Medis RSUD yang memerlukan dan oleh karenanya tidak secara langsung menangani pasien.
39. Dokter Tamu adalah dokter yang karena reputasi atau keahliannya diundang secara khusus oleh RSUD untuk membantu atau menangani kasus-kasus yang tidak dapat ditangani oleh Staf Medis RSUD atau untuk mendemonstrasikan suatu teknologi baru.
40. Dokter Kontrak adalah dokter yang bekerja di RSUD ## BAB II POLA TATA KELOLA
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Pola Tata Kelola merupakan Peraturan Internal Rumah Sakit ( Hospital Bylaws ) yang terdiri dari Peraturan Internal Korporasi ( Corporate Bylaws ) dan Peraturan Internal Staf Medis ( Medical Staff Bylaws ).
Bagian Kesatu Nama, Tujuan, Visi, Misi, Filosofi dan Nilai-Nilai Dasar RSUD
BAB III - PERATURAN INTERNAL KORPORASI ( CORPORATE BYLAWS )
Pasal 3
Nama Rumah Sakit adalah RSUD Kota Bitung dengan klasifikasi RSUD Kelas C, alamat Jalan S.H. Sarundajang, Kelurahan Manembo-nembo Tengah, Kecamatan Matuari Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara.
BAB III - PERATURAN INTERNAL KORPORASI ( CORPORATE BYLAWS )
Pasal 4
Tujuan dari RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 antara lain :
- a. tujuan umum yaitu memberikan pelayanan kesehatan secara paripurna kepada segenap lapisan masyarakat tanpa membedakan suku, ras, dan agama atau kepercayaan
- b. tujuan khusus meliputi :
1. meningkatkan taraf kesehatan masyarakat, khususnya masyarakat Kota Bitung dan sekitarnya;
2. secara terus menerus dan konsekuen meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat sesuai dengan standar kesehatan; dan
3. meningkatkan serta mengembangkan kualitas sumber daya manusia di RSUD sehingga mampu melayani setiap pengguna jasa RSUD dengan komitmen dan manusiawi.
BAB III - PERATURAN INTERNAL KORPORASI ( CORPORATE BYLAWS )
Pasal 5
- (1) Visi dari RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah memberdayakan dan mengembangkan RSUD menjadi Rumah Sakit Unggulan dengan pelayanan prima dengan semangat kebersamaan guna meningkatkan derajat Kesehatan Masyarakat Kota Bitung.
- (2) Misi dari RSUD adalah :
- a. meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) sehingga mampu melaksanakan pelayanan yang profesional dan optimal;
- b. meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan secara prima dan memenuhi akreditas rumah sakit sehingga memberikan rasa aman dan nyaman bagi Pasien dan stake holder ;
- c. melengkapi berbagai jenis pelayanan spesialis;
- d. melengkapi sarana dan prasarana penunjang kegiatan RSUD untuk mendukung sektor unggulan kota; dan
- e. melengkapi manajemen, pendapatan dan kesejahteraan pegawai RSUD.
BAB III - PERATURAN INTERNAL KORPORASI ( CORPORATE BYLAWS )
Pasal 6
Filosofi dari RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah :
- a. bekerja dengan ikhlas, menjaga amanat serta semangat kebersamaan dalam tim merupakan modal kami;
- b. ramah tamah, kasih sayang, saling menghargai dan keterbukaan merupakan budaya kami; dan
- c. Kepuasan Pasien merupakan tujuan kami.
BAB III - PERATURAN INTERNAL KORPORASI ( CORPORATE BYLAWS )
Pasal 7
Nilai-nilai Dasar dari RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah :
- a. kasih adalah sikap dasar manusia yang harus dimiliki oleh setiap pekerja di RSUD dalam hal ini kasih tidak hanya dalam kata-kata tetapi dalam perbuatan yang dapat diwujudkan dalam kegiatan pelayanan sehari-hari baik terhadap Pasien maupun rekan kerja/mitra;
- b. kejujuran adalah kemauan orang untuk mengatakan suatu kenyataan sebagaimana adanya;
- c. keterbukaan terhadap sesuatu yang baru merupakan nilai yang perlu dijunjung tinggi oleh setiap pegawai, sehingga setiap pegawai mampu menghadapi setiap perubahan baik internal organisasi maupun eksternal organisasi. Dalam hal ini kejujuran dan keterbukaan akan menimbulkan 'kepercayaan' dari masyarakat;
- d. kerendahan hati menjadikan orang mampu menerima kehadiran orang lain dan pendapat orang lain serta mampu membangun kerja sama dengan orang lain dalam mencapai tujuan bersama;
- e. kesediaan melayani merupakan tindakan terpuji dalam hubungan dengan Pasien. Dalam hal ini setiap pegawai dengan rendah hati memberikan pelayanan kepada seluruh Pasien sehingga merasa dipedulikan oleh RSUD;
- f. kerja keras tidak kenal lelah merupakan salah satu unsur menuju kesuksesan yang sangat penting dalam mewujudkan peningkatan kualitas secara terusmenerus agar RSUD tetap dicintai pasiennya; dan
- g. loyalitas adalah kemampuan karyawan untuk mewujudkan apa yang telah diucapkan atau dijanjikan dalam bentuk tindakan nyata. Dalam hal ini Pegawai RSUD akan berusaha untuk mewujudkan apa yang telah dijanjikan ketika masuk menjadi keluarga besar RSUD melalui Tri Satya (satya kepada kepemimpinan, sejawat, bawahan).
Bagian Kedua
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi RSUD
BAB III - PERATURAN INTERNAL KORPORASI ( CORPORATE BYLAWS )
Pasal 8
- (1) RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan unsur penunjang Pemerintah Kota dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Pemerintahan di bidang pelayanan kesehatan.
- (2) RSUD mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pelayanan kesehatan perorangan.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3), RSUD mempunyai fungsi meliputi :
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan;
- b. penyelenggaraan pelayanan medis (pelayanan rawat inap, rawat jalan dan kegawatdaruratan);
- c. penyelenggaraan pelayanan penunjang medis dan non medis;
- d. penyelenggaraan pelayanan dan asuhan keperawatan;
- e. pelayanan rujukan;
- f. pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
- g. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan; dan
- h. pengelolaan administrasi dan keuangan.
Bagian Ketiga
Kedudukan Pemerintah Kota
BAB III - PERATURAN INTERNAL KORPORASI ( CORPORATE BYLAWS )
Pasal 9
- (1) Pemerintah Kota bertanggungjawab terhadap kelangsungan hidup, kemajuan dan perkembangan RSUD sesuai yang diharapkan dan diinginkan oleh masyarakat.
- (2) Pemerintah Kota dalam melaksanakan tanggungjawabnya, mempunyai kewenangan meliputi :
- a. menetapkan Peraturan Pola Tata Kelola (Hospital Bylaws) dan Standar Pelayanan Minimal RSUD;
- b. membentuk dan menetapkan pejabat pengelola dan dewan pengawas;
- c. menyetujui dan mengesahkan rencana belanja dan anggaran;
- d. meneliti setiap perjanjian yang dibuat oleh RSUD dengan pihak lain sebelum perjanjian tersebut ditandatangani oleh Direktur; dan
- e. memberikan sanksi kepada pegawai RSUD yang melanggar dan memberikan penghargaan atas prestasi yang dicapai pegawai RSUD.
- (3) Pemerintah Kota bertanggungjawab menutup defisit yang dialami oleh RSUD, yang bukan karena kesalahan pengelolaan keuangan dan setelah diaudit secara independen.
- (4) Pemerintah Kota bertanggung-gugat atas terjadinya kerugian pihak lain (termasuk pasien) akibat kelalaian dan atau kesalahan dalam pengelolaan RSUD.
- (5) Pemerintah Kota menjamin pembiayaan pelayanan kegawatdaruratan di RSUD akibat bencana dan kejadian luar biasa.
- (6) Pemerintah Kota menjamin pembiayaan pelayanan kesehatan di RSUD bagi fakir miskin atau orang tidak mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pemerintah Kota memberikan perlindungan kepada RSUD agar dapat memberikan pelayanan kesehatan secara profesional dan bertanggung jawab.
Bagian Keempat Kewajiban dan Hak RSUD
BAB III - PERATURAN INTERNAL KORPORASI ( CORPORATE BYLAWS )
Pasal 10
- (1) Kewajiban dari RSUD meliputi :
- a. memberikan informasi yang benar tentang pelayanan RSUD kepada masyarakat;
- b. memberi pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, anti diskriminasi dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit dengan menerapkan standar keselamatan pasien;
- c. memberikan pelayanan gawat darurat kepada pasien sesuai dengan kemampuan pelayanannya;
- d. melaksanakan fungsi sosial antara lain dengan memberikan fasilitas pelayanan pasien tidak mampu/miskin, pelayanan gawat darurat tanpa uang muka, ambulan gratis, pelayanan korban bencana dan kejadian luar biasa, atau bakti sosial bagi misi kemanusiaan;
- e. menyusun dan melaksanakan peraturan internal RSUD ( hospital by laws) ;
- f. melindungi dan bertanggungjawab secara hukum bagi semua petugas RSUD dalam melaksanakan tugas;
- g. memberlakukan seluruh lingkungan RSUD sebagai kawasan tanpa rokok; dan
- h. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hak dari RSUD meliputi :
- a. menerima tarif atas pemberian jasa pelayanan serta mendapatkan remunerasi, insentif dan penghargaan berdasarkan ketentuan perundangundangan;
- b. mendapatkan perlindungan hukum dalam melaksanakan pelayanan kesehatan;
- c. perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada huruf b adalah :
1. RSUD tidak bertanggungjawab secara hukum apabila pasien dan/atau keluarganya menolak atau menghentikan pengobatan yang berakibat kematian pasien setelah adanya
PENJELASAN
Pembukaan
medis yang komprehensif; dan
2. RSUD tidak dapat dituntut dalam melaksanakan tugas dalam rangka menyelamatkan nyawa manusia.
##
PENJELASAN
Pasal 11
- (1) Kewajiban dari Pasien meliputi : - a. mentaati segala peraturan dan tata tertib RSUD; - b. mematuhi segala intruksi Dokter dan Perawat dalam pengobatannya; - c. memberikan informasi dengan jujur dan selengkapnya tentang penyakit yang diderita kepada Dokter yang merawat; - d. melunasi semua biaya RSUD termasuk Retribusi Pelayanan Kesehatan