PERATURAN WALIKOTA BI Nomor 10 Tahun 2016 tentang PENGHAPUSAN DENDA DAN PIUTANG TUNGGAKAN REKENING AIR MINUM PDAM TIRTA MAYANG KOTA JAMBI (berlaku 8 Juni 2016)
Pembukaan
Mengingat
PROVINSI JAMBI
PERATURAN WALIKOTA JAMBI NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG
PENGHAPUSAN DENDA DAN PIUTANG TUNGGAKAN REKENING AIR MINUM PDAM TIRTA MAYANG KOTA JAMBI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA JAMBI,
- Menimbang : a.
bahwa dalam rangka peningkatan kinerja keuangan perusahaan yang berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat dimana masih besarnya piutang berupa tunggakan rekening air pelanggan di pandang perlu melakukan upaya terhadap pengelolaan administrasi keuangan PDAM;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 1 huruf a Bagian I dalam Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum maka dipandang perlu mengatur tentang tata cara penghapusan piutang pada PDAM;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penghapusan Denda dan Piutang Tunggakan Rekening Air Minum PDAM Tirta Mayang Kota Jambi.
3. : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pernyataan Tidak Berlakunya Berbagai Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2901);
SALINAN
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Menteri Dalam Negara Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri dalam Negri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja PDAM;
6. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah No. 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akutansi Perusahaan Daerah Air Minum;
7. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 09 Tahun 2003 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kotamadya Jambi Nomor 7 Tahun 1974 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2003 Nomor 43);
8. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2011 tentang Organ dan Kepegawaian PDAM Tirta Mayang Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2011 Nomor 02);
9. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Jambi 2013-2018 (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2014 Nomor 8).
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGHAPUSAN DENDA DAN PIUTANG TUNGGAKAN REKENING AIR MINUM PDAM TIRTA MAYANG KOTA JAMBI
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
1. Kota adalah Kota Jambi.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Jambi.
3. Walikota adalah Walikota Jambi.
4. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disebut PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mayang Kota Jambi.
5. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM.
6. Direksi adalah Direksi PDAM.
7. PDAM adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dibidang pelayanan air minum.
8. Air Minum adalah air minum produksi PDAM.
9. Pelanggan adalah Perorangan atau Badan yang memanfaatkan air minum dari PDAM dan terdaftar sebagai pelanggan.
10. Rekening Air adalah surat tanda pembayaran yang harus dibayar oleh pelanggan ## BAB II
KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 2
- (1) Hak untuk melakukan penagihan menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu batas waktu penagihan.
- (2) Batas waktu penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di hitung sejak diberlakukannya Peraturan Walikota ini.
KEWENANGAN
BAB III - KEWENANGAN
Pasal 3
- (1) Penghapusan denda dan pengurangan piutang tunggakan rekening air minum merupakan kewenangan walikota.
- (2) Kewenangan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada direksi PDAM.
KRITERIA PENGHAPUSAN DENDA DAN PENGURANGAN PIUTANG TUNGGAKAN REKENING AIR MINUM
BAB IV - KRITERIA PENGHAPUSAN DENDA DAN PENGURANGAN PIUTANG TUNGGAKAN REKENING AIR MINUM
Pasal 4
- (1) Penghapusan denda dan pengurangan piutang tunggakan rekening air dilakukan terhadap pelanggan.
- (2) Penghapusan denda dan pengurangan piutang tunggakan rekening air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kriteria:
- a. tunggakan rekening diatas 5 (lima) tahun untuk seluruh denda dan piutang tunggakan dihapus dan dicatat dalam extra comptabel;
- b. tunggakan rekening diatas 3 tahun s/d 5 tahun untuk denda dihapus dan piutang tunggakan dikenakan 25% (dua puluh lima persen);
- c. tunggakan rekening diatas 2 tahun s/d 3 tahun untuk denda dihapus dan piutang tunggakan dikenakan 50% (lima puluh persen);
- d. tunggakan rekening diatas 1 tahun s/d 2 tahun untuk denda dihapus dan piutang tunggakan dikenakan 75% (tujuh puluh lima persen);
- e. tunggakan rekening 6 bulan s/d 1 tahun untuk denda dihapus dan piutang tunggakan dikenakan 100% (seratus persen).
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Jambi pada tanggal, 8 Juni 2016

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI , ttd ## DARU PRATOMO BERITA DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2016 NOMOR 10

Penandatangan: Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN SETDA KOTA JAMBI EDRIANSYAH, SH., MM Pembina NIP.19720614 199803 1 005 ## BAB V ## KETENTUAN PENUTUP Pasal 5

Penandatangan: Ketentuan Peraturan Walikota ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal diundangkan. Pasal 6

Penandatangan: Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Jambi.

Penetapan: Ditetapkan di Jambi pada tanggal, 8 Juni 2016

Penandatangan: WALIKOTA JAMBI, ttd SYARIF FASHA