PERATURAN BUPATI MERANGIN Nomor 60 Tahun 2017 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bupati/walikota (berlaku 17 Maret 2017)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
PROVINSI JAMBI
PERATURAN BUPATI MERANGIN NOMOR 3j TAHUN 2017
TENT ANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN MERANGIN TAHUN ANGGARAN 2017
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MERANGIN
: a.
bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bupati/walikota menetapkan besaran Dana Desa untuk setiap Desa diwilayahnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Merangin tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap desa di Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2017;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tr-hun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabuoaten Sarolanzun. Kabunaten Teho.
Menetapkan
Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014· Nomor 7 Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 253);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 1 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2017 Nomor 1);
12. Peraturan Bupati Merangin Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2017 Nomor 23).
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI MERANGIN TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN MERANGIN TAHUN ANGGARAN 2017
BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Merangin;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
3. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi tugas pembantuan dengan prisip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Bupati adalah Bupati Merangin;
5. Inspektur adalah Inspektorat Kabupaten Merangin;
6. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten;
7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat ## BAB II
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
Pasal 2
Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2017, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
- a. alokasi dasar; dan
- b. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis desa di Kabupaten Merangin.
Pasal 3
Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran Peraturan Presiden tentang Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017.

## Pasal4

Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

## Pasal 5

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

- W = {(0,25 * Zl) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4)} * (DDkab/kota -ADkab/kota)

## Keterangan:

- W = Dana Desa setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Desa di Kabupaten Merangin
- Zl = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk desa di Kabupaten Merangin.
- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin desa di Kabupaten Merangin
- Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap Desa terhadap luas wilayah desa di Kabupaten Merangin.
- Z4 = rasio IKG desa setiap desa terhadap total IKG desa di Kabupaten Merangin
- DD1&lt;ab/kota = pagu Dana Desa di Kabupaten Merangin
- ADkabfkota = besaran AD untuk setiap Desa dikalikan jumlah Desa dalam Kabupaten Merangin

## Pasal 6

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

## Pasal 7

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB Ill

## PENYALURAN DANA DESA

## Pasal 8

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap:
- a. tahap I pada bulan Maret sebesar 60% (e.ram puluh perseratus), dan
- b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus)
- (4) Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
- a. Peraturan Desa mengenai APBDesa kepada Bupati; dan
- b. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya kepada Bupati
9. paling lambat minggu kedua bulan Februari.
10. Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa tahap 1 yang menunjukkan paling kurang Dana Desa tahap I telah digunakan sebesar 50% (lima puluh perseratus) kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan Juli. (5)

## BABIV

## PENGGUNAAN DANA DESA

## Pasal 9

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pernberdayr an Masyarakat Desa, yang meliputi:
- a. Bidang Pembangunan Desa, ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, diantaranya:
- 1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar
- 2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar
- 3) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi untuk mewujudkan Lumbung Ekonomi Desa
- 4) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan,dan
- 5) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lainnya sesuai kebutuhan desa yang ditetapkan dalam musyawarah desa.
- b. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa dengan mendayagunakan potensi dan sumberdayanya sendiri sehingga Desa dapat menghidupi dirinya secara mandiri
- 1) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa;
- 2) Pengembangan kapasitas masyarakat Desa;
- 3) Pengembangan ketahanan masyarakat Desa;
- 4) Pengembangan sistem informasi Desa;
- 5) Dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
- 6) Dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
- 7) Dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam serta penanganan kejadian luar biasa lainnya;
- 8) Dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
- 9) Dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;
- 10) Pengembangan kerjasama an tar Desa dan kerjasama Desa dengan pihak ketiga; dan
- 11) Bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.
- (2) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan bupati.
- (3) Persetujuan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDesa.

## Pasal 10

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## BABY

## PELAPORAN DANA DESA

## Pasal 11

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa setiap Tahap kepada Bupati melalui DPMD Kabupaten Merangin untuk selanjutnya disampaikan kepada BPKAD Kabupaten Merangin.
- (2) Laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDes, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDes, setelah dievaluasi oleh camat.
- (3) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
- b. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahap I.
6. ( 4) La po ran Pertanggungjawaban realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Februari tahun anggaran berjalan.
- (5) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan.

## BAB VI

## SANKS I

## Pasal12

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
- a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat ( 4) dan ayat (S);
- b. Terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
- c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran Dana Desa tahap I tidak dilakukan.
- (4) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sampai dengan Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga Sisa Dana Desa di RKD menjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari anggaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (5) Dalam hal sampai bulan Juli tahun anggaran berjalan Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa tahap II.

## Pasal13

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:
- a. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a telah diterima; dan
- b. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) berlangsung sampai dengan bulan November tahun anggaran berjalan, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi Sisa Dana Desa di RKUD.
- (3) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selambat-lambatnya akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.

## BABVII

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Merangin.

Ditetapkan di Bangko Pada tanggal, 17 Maret 2017

BUPATI MERANGIN


H.ALHARIS

Diundangkan di Bangko Pada tanggal, 17 Maret 2017

## SEKRETARIS DAERAH KABUPATENMERANGIN,


## H. SIBAWAIHI

BERITA DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2017 NOMOR 39

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALtBAGIAN HUKUM FIRD:l. S.H., M.H. Pembina (IV /a) NIP.19671219199203 1007