PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 44 Tahun 2008 tentang PEMBERIAN KOMPENSASI, RESTITUSI, DAN BANTUAN KEPADA SAKSI DAN KORBAN (berlaku 29 Mei 2008)
Pembukaan
Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) dan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban;
Mengingat : 1. Pasal Negara
- 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
MEMUTUSKAN:
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBERIAN KOMPENSASI, RESTITUSI, DAN BANTUAN KEPADA SAKSI DAN KORBAN.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
1. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri.
2. Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.
3. Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga, atau yang mempunyai hubungan perkawinan, atau orang yang menjadi tanggungan Saksi dan/atau Korban.
4. Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya.
5. Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada Korban atau Keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu.
6. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, yang selanjutnya disingkat LPSK, adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban sebagaimana dimaksud UndangUndang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
7. Bantuan adalah layanan yang diberikan kepada Korban dan/atau Saksi oleh LPSK dalam bentuk bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psikososial.
8. Hari adalah hari kerja.
BAB II
PEMBERIAN KOMPENSASI DAN RESTITUSI
Bagian Kesatu
Pemberian Kompensasi
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat berhak memperoleh Kompensasi.
- (2) Permohonan untuk memperoleh Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Korban, Keluarga, atau kuasanya dengan surat kuasa khusus.
- (3) Permohonan untuk memperoleh Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermeterai cukup kepada pengadilan melalui LPSK.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Pengajuan permohonan Kompensasi dapat dilakukan pada saat dilakukan penyelidikan pelanggaran hak asasi manusia yang berat atau sebelum dibacakan tuntutan oleh penuntut umum.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
- (1) Permohonan Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 memuat sekurang-kurangnya:
- a. identitas pemohon;
- b. uraian tentang peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat;
- c. identitas pelaku pelanggaran hak asasi manusia yang berat;
- d. uraian tentang kerugian yang nyata-nyata diderita; dan
- e. bentuk Kompensasi yang diminta.
- (2) Permohonan Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri:
- a. fotokopi identitas Korban yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- b. bukti kerugian yang nyata-nyata diderita oleh Korban atau Keluarga yang dibuat atau disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- c. bukti biaya yang dikeluarkan selama perawatan dan/atau pengobatan yang disahkan oleh instansi atau pihak yang melakukan perawatan atau pengobatan;
- d. fotokopi surat kematian dalam hal Korban meninggal dunia;
- e. surat keterangan dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang menunjukkan pemohon sebagai Korban atau Keluarga Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat;
- f. fotokopi putusan pengadilan hak asasi manusia dalam hal perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat telah diputuskan oleh pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- g. surat keterangan hubungan Keluarga, apabila permohonan diajukan oleh Keluarga; dan
- h. surat kuasa khusus, apabila permohonan Kompensasi diajukan oleh kuasa Korban atau kuasa Keluarga.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5
- (1) LPSK memeriksa kelengkapan permohonan Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal permohonan Kompensasi diterima.
- (2) Dalam hal terdapat kekuranglengkapan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPSK memberitahukan secara tertulis kepada pemohon untuk melengkapi permohonan.
- (3) Pemohon dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pemohon menerima pemberitahuan dari LPSK, wajib melengkapi berkas permohonan.
- (4) Dalam hal permohonan tidak dilengkapi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemohon dianggap mencabut permohonannya.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 6
Dalam hal berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dinyatakan lengkap, LPSK segera melakukan pemeriksaan substantif.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 7
Untuk keperluan pemeriksaan permohonan Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, LPSK dapat meminta keterangan dari Korban, Keluarga, atau kuasanya dan pihak lain yang terkait.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 8
- (1) Dalam hal Korban, Keluarga, atau kuasanya tidak hadir memberikan keterangan 3 (tiga) kali berturutturut tanpa alasan yang sah, maka permohonan yang diajukan dianggap ditarik kembali.
- (2) LPSK memberitahukan penarikan kembali permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pemohon.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 9
- (1) Hasil pemeriksaan permohonan Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 ditetapkan dengan keputusan LPSK, disertai dengan pertimbangannya.
- (2) Dalam pertimbangan LPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai rekomendasi untuk mengabulkan permohonan atau menolak permohonan Kompensasi.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 10
- (1) LPSK menyampaikan permohonan Kompensasi beserta keputusan dan pertimbangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 kepada pengadilan hak asasi manusia.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi permohonan Kompensasi yang dilakukan setelah putusan pengadilan hak asasi manusia yang berat telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Dalam hal LPSK berpendapat bahwa pemeriksaan permohonan Kompensasi perlu dilakukan bersamasama dengan pokok perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Jaksa Agung.
- (4) Salinan surat pengantar penyampaian berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), atau ayat (3) disampaikan kepada Korban, Keluarga, atau kuasanya dan kepada instansi pemerintah terkait.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 11
- (1) Dalam hal LPSK mengajukan permohonan Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2), pengadilan hak asasi manusia memeriksa dan menetapkan permohonan Kompensasi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima.
- (2) Penetapan pengadilan hak asasi manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada LPSK dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penetapan.
- (3) LPSK menyampaikan salinan penetapan pengadilan hak asasi manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Korban, Keluarga, atau kuasanya dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal menerima penetapan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 12
Dalam hal LPSK mengajukan permohonan Kompensasi kepada Jaksa Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), penuntut umum pelanggaran hak asasi manusia yang berat dalam tuntutannya mencantumkan permohonan Kompensasi beserta keputusan dan pertimbangan LPSK.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 13
Pengadilan hak asasi manusia dalam melakukan pemeriksaan permohonan Kompensasi dapat meminta keterangan kepada Korban, Keluarga, atau kuasanya, LPSK, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, dan pihak lain yang terkait.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 14
- (1) Pengadilan hak asasi manusia memeriksa dan memutus permohonan Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Salinan putusan pengadilan hak asasi manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh penuntut umum kepada LPSK dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal putusan.
- (3) LPSK menyampaikan salinan putusan pengadilan hak asasi manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Korban, Keluarga, atau kuasanya dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal menerima putusan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 15
- (1) LPSK melaksanakan penetapan pengadilan hak asasi manusia mengenai pemberian Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dengan membuat berita acara pelaksanaan penetapan pengadilan hak asasi manusia kepada instansi pemerintah terkait.
- (2) Instansi pemerintah terkait melaksanakan pemberian Kompensasi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima.
- (3) Dalam hal Kompensasi menyangkut pembiayaan dan perhitungan keuangan negara, pelaksanaannya dilakukan oleh Departemen Keuangan setelah berkoordinasi dengan instansi pemerintah terkait lainnya.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 16
- (1) Pelaksanaan pemberian Kompensasi, dilaporkan oleh instansi pemerintah terkait dan/atau Departemen Keuangan kepada ketua pengadilan hak asasi manusia yang menetapkan permohonan Kompensasi.
- (2) Salinan tanda bukti pelaksanaan pemberian Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Korban, Keluarga, atau kuasanya, dengan tembusan kepada LPSK dan penuntut umum.
- (3) Pengadilan hak asasi manusia setelah menerima tanda bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut mengumumkan pelaksanaan pemberian Kompensasi pada papan pengumuman pengadilan yang bersangkutan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 17
- (1) Dalam hal pelaksanaan pemberian Kompensasi kepada Korban melampaui jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), Korban, Keluarga, atau kuasanya melaporkan hal tersebut kepada pengadilan hak asasi manusia yang menetapkan permohonan Kompensasi dan LPSK.
- (2) Pengadilan hak asasi manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera memerintahkan instansi pemerintah terkait dan/atau Departemen Keuangan untuk melaksanakan pemberian Kompensasi, dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal perintah diterima.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 18
Dalam hal pemberian Kompensasi dilakukan secara bertahap, setiap tahapan pelaksanaan atau keterlambatan pelaksanaan harus dilaporkan Korban, Keluarga, atau kuasanya kepada pengadilan hak asasi manusia yang menetapkan atau memutuskan permohonan Kompensasi.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 19
- (1) LPSK menyampaikan kutipan putusan pengadilan hak asasi manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 kepada instansi pemerintah terkait dengan pemberian Kompensasi sesuai dengan amar putusan pengadilan.
- (2) Pelaksanaan putusan pengadilan hak asasi manusia mengenai pemberian Kompensasi dilakukan oleh Jaksa Agung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 20
- (1) Korban tindak pidana berhak memperoleh Restitusi.
- (2) Permohonan untuk memperoleh Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Korban, Keluarga, atau kuasanya dengan surat kuasa khusus.
- (3) Permohonan untuk memperoleh Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermeterai cukup kepada pengadilan melalui LPSK.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 21
Pengajuan permohonan Restitusi dapat dilakukan sebelum atau setelah pelaku dinyatakan bersalah
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 22
- (1) Permohonan Restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 memuat sekurang-kurangnya:
- a. identitas pemohon;
- b. uraian tentang tindak pidana;
- c. identitas pelaku tindak pidana;
- d. uraian kerugian yang nyata-nyata diderita; dan
- e. bentuk Restitusi yang diminta.
- (2) Permohonan Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri:
- a. fotokopi identitas Korban yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- b. bukti kerugian yang nyata-nyata diderita oleh Korban atau Keluarga yang dibuat atau disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- c. bukti biaya yang dikeluarkan selama perawatan dan/atau pengobatan yang disahkan oleh instansi atau pihak yang melakukan perawatan atau pengobatan;
- d. fotokopi surat kematian dalam hal Korban meninggal dunia;
- e. surat keterangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menunjukkan pemohon sebagai Korban tindak pidana;
- f. surat keterangan hubungan Keluarga, apabila permohonan diajukan oleh Keluarga; dan
- g. surat kuasa khusus, apabila permohonan Restitusi diajukan oleh kuasa Korban atau kuasa Keluarga.
- (3) Apabila permohonan Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perkaranya telah diputus pengadilan dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, permohonan Restitusi harus dilampiri kutipan putusan pengadilan tersebut.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 23
- (1) LPSK memeriksa kelengkapan permohonan Restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
- (2) Dalam hal terdapat kekuranglengkapan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPSK memberitahukan secara tertulis kepada pemohon untuk melengkapi permohonan.
- (3) Pemohon dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pemohon menerima pemberitahuan dari LPSK, wajib melengkapi berkas permohonan.
- (4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilengkapi oleh pemohon, maka pemohon dianggap mencabut permohonannya.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 24
Dalam hal berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dinyatakan lengkap, LPSK segera melakukan pemeriksaan substantif.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 25
- (1) Untuk keperluan pemeriksaan permohonan Restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, LPSK dapat memanggil Korban, Keluarga, atau kuasanya, dan pelaku tindak pidana untuk memberi keterangan.
- (2) Dalam hal pembayaran Restitusi dilakukan oleh pihak ketiga, pelaku tindak pidana dalam memberikan keterangan kepada LPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menghadirkan pihak ketiga tersebut.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 26
- (1) Dalam hal Korban, Keluarga, atau kuasanya tidak hadir untuk memberikan keterangan 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah, permohonan yang diajukan dianggap ditarik kembali.
- (2) LPSK memberitahukan penarikan kembali permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pemohon.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 27
- (1) Hasil pemeriksaan permohonan Restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 ditetapkan dengan keputusan LPSK, disertai dengan pertimbangannya.
- (2) Dalam pertimbangan LPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai rekomendasi untuk mengabulkan permohonan atau menolak permohonan Restitusi.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 28
- (1) Dalam hal permohonan Restitusi diajukan
- (1) Dalam hal LPSK mengajukan permohonan Restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2), putusan pengadilan disampaikan kepada LPSK dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal putusan.
- (2) LPSK menyampaikan salinan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Korban, Keluarga, atau kuasanya dan kepada pelaku tindak pidana dan/atau pihak ketiga dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal menerima putusan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 29
- (1) Pelaku tindak pidana dan/atau pihak ketiga melaksanakan penetapan atau putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30 dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal salinan penetapan pengadilan diterima.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 30
- (1) Dalam hal LPSK mengajukan permohonan Restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2), putusan pengadilan disampaikan kepada LPSK dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal putusan.
- (2) LPSK menyampaikan salinan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Korban, Keluarga, atau kuasanya dan kepada pelaku tindak pidana dan/atau pihak ketiga dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal menerima putusan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 31
- (1) Pelaku tindak pidana dan/atau pihak ketiga melaksanakan penetapan atau putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30 dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal salinan penetapan pengadilan diterima.
- (2) Pelaku tindak pidana dan/atau pihak ketiga melaporkan pelaksanaan Restitusi kepada pengadilan dan LPSK.
- (3) LPSK membuat berita acara pelaksanaan penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pengadilan mengumumkan pelaksanaan Restitusi pada papan pengumuman pengadilan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 32
- (1) Dalam hal pelaksanaan pemberian Restitusi kepada Korban melampaui jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1),
Korban, Keluarga, atau kuasanya melaporkan hal tersebut kepada Pengadilan yang menetapkan permohonan Restitusi dan LPSK.
- (2) Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera memerintahkan kepada pelaku tindak pidana dan/atau pihak ketiga untuk melaksanakan pemberian Restitusi, dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal perintah diterima.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 33
Dalam hal pemberian Restitusi dilakukan secara bertahap, setiap tahapan pelaksanaan atau keterlambatan pelaksanaan harus dilaporkan Korban, Keluarga atau kuasanya kepada pengadilan yang menetapkan atau memutuskan permohonan Restitusi.
BAB III - PEMBERIAN BANTUAN Pasal 34
Pasal 34
- (1) Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat berhak memperoleh Bantuan.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. bantuan medis;
- b. bantuan rehabilitasi psiko-sosial.
- (3) Permohonan Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Korban, Keluarga, atau kuasanya dengan surat kuasa khusus.
- (4) Permohonan Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermeterai cukup kepada LPSK.
BAB III - PEMBERIAN BANTUAN Pasal 34
Pasal 35
- (1) Permohonan Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 memuat sekurang-kurangnya:
- a. identitas pemohon;
- b. uraian tentang peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat;
- c. identitas pelaku pelanggaran hak asasi manusia yang berat; dan
- d. bentuk Bantuan yang diminta.
- (2) Permohonan Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri:
- a. fotokopi identitas Korban yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- b. surat keterangan dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang menunjukkan pemohon sebagai Korban atau keluarga Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat;
- c. fotokopi putusan pengadilan hak asasi manusia dalam hal perkara pelanggaran hak asasi manusia telah diputuskan oleh pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- d. surat keterangan hubungan Keluarga, apabila permohonan diajukan oleh Keluarga; dan
- e. surat kuasa khusus, apabila permohonan Bantuan diajukan oleh kuasa Korban atau kuasa Keluarga.
BAB III - PEMBERIAN BANTUAN Pasal 34
Pasal 36
- (1) LPSK memeriksa kelengkapan permohonan Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal permohonan Bantuan diterima.
- (2) Dalam hal terdapat kekuranglengkapan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPSK memberitahukan secara tertulis kepada pemohon untuk melengkapi permohonan.
- (3) Pemohon dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak menerima pemberitahuan dari LPSK, wajib melengkapi berkas permohonan.
- (4) Dalam hal permohonan tidak dilengkapi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemohon dianggap mencabut permohonannya.
BAB III - PEMBERIAN BANTUAN Pasal 34
Pasal 37
Untuk keperluan pemeriksaan permohonan Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, LPSK dapat meminta keterangan kepada Korban, Keluarga, atau kuasanya.
BAB III - PEMBERIAN BANTUAN Pasal 34
Pasal 38
LPSK menentukan kelayakan, jangka waktu serta besaran biaya yang diperlukan dalam pemberian Bantuan
BAB III - PEMBERIAN BANTUAN Pasal 34
Pasal 39
- (1) Pemberian Bantuan ditetapkan dengan keputusan LPSK.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat sekurang-kurangnya:
- a. identitas Korban;
- b. jenis bantuan yang diberikan;
- c. jangka waktu pemberian Bantuan; dan
- d. rumah sakit atau pusat kesehatan/rehabilitasi tempat Korban memperoleh perawatan dan pengobatan.
- (3) LPSK berwenang memperpanjang atau menghentikan pemberian Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, setelah mendengarkan keterangan dokter, psikiater, atau psikolog.
- (4) Penghentian pemberian Bantuan dapat dilakukan atas permintaan Korban.
BAB III - PEMBERIAN BANTUAN Pasal 34
Pasal 40
Dalam melaksanakan pemberian Bantuan, LPSK bekerja sama dengan unit kesehatan baik milik pemerintah maupun swasta.
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 41
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Mei 2008 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, DR.H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Mei 2008 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ANDI MATTALATA

Penandatangan: Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT NEGARA RI Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat, Wisnu Setiawan
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 2008
## TENTANG
## PEMBERIAN KOMPENSASI, RESTITUSI, DAN BANTUAN KEPADA SAKSI DAN KORBAN
## I. UMUM
Berdasarkan asas kesamaan hukum ( equality before the law) yang menjadi salah satu ciri negara hukum, Saksi dan Korban dalam proses peradilan pidana harus diberi jaminan perlindungan hukum. Sejalan asas kesamaan hukum tersebut, untuk memberi jaminan perlindungan hukum terhadap Saksi dan Korban telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tersebut menentukan bahwa berdasarkan:
1.
PENJELASAN
Pasal 7
2. Pasal 34 ayat (3) mengenai kelayakan diberikannya bantuan kepada Saksi dan/atau Korban serta jangka waktu dan besaran biaya diatur dengan Peraturan Pemerintah. Bertitik tolak dari hal tersebut di