PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 36 Tahun 2014 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANJAR NOMOR 29 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR BIAYA PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR (berlaku 6 Oktober 2014)
Pembukaan
Menimbang
:
- a. bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan program dan kegiatan, perlu melakukan perubahan atas Peraturan Bupati Banjar nomor 29 Tahun 2014;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar;
3. Mengingat : 1.
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2004 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310) ;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah ;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 680) ;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01) ;
24. Peraturan Bupati Banjar Nomor 29 Tahun 2014 tentang Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Banjar ( Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2014 Nomor 29.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANJAR NOMOR 29 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR BIAYA PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I Daftar Standar Biaya Kabupaten Banjar dalam Peraturan Bupati Banjar Nomor 29 Tahun 2014 tentang Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Banjar diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

| NO. | URAIAN | SATUAN | BIAYA |
|-------|-------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| 1. | HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN DAN KEGIATAN | | |
| | 1.7. Bendahara Penerima | | |
| | a. Target s/d 100 Juta | OB | 150.000 |
| | b. Target Rp. 100 Juta s.d. 1 M | OB | 250.000 |
| | c. Target Rp. 1 M s.d. 10 M | OB | 300.000 |
| | d. Target Rp. 10 M s/d Rp. 20 M | OB | 500.000 |
| | e. Target diatas Rp. 20 M | OB | 1.000.000 |
| 2. | PENGADAAN BARANG/ JASA | | |
| | 2.2. Pejabat pengadaan (pengadaan langsung s.d 200 jt) | | |

| | a. Nilai pagu pengadaan diatas 10 jt s.d 50 jt | OP | 200.000 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|------|------------|
| | b. Nilai pagu pengadaan 50 jt s.d 200 jt | OP | 400.000 |
| | 2.3. Pejabat Pembuat Komitmen | | |
| | a. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 10 jt s.d Rp 200 juta | OB | 400.000 |
| | 2.5. Pengelola Teknis | | |
| | a. Nilai pagu dana sampai Rp. 200 Juta | OB | 200.000 |
| 3. | HONORARIUM APLIKASI SIMGAJI DAN APLIKASI SISTEM KEUANGAN DAERAH KABUPATEN | | |
| | a. Penanggungjawab/ ketua aplikasi simgaji dan aplikasi sistem keuangan | OB | 1.400.000 |
| | b. Admin aplikasi simgaji | OB | 1.250.000 |
| | c. Operator aplikasi simgaji | OB | 800.000 |
| | d. Admin aplikasi sistem keuangan | OB | 1.250.000 |
| | e. Operator aplikasi sistem keuangan | OB | 800.000 |
| 26. | 26.1. Honorarium Non PNS berdasarkan jenis pekerjaan | | |
| | m. Petugas kebersihan lapangan/ sampah | OB | 1.100.000 |
| | n. Petugas kebersihan lapangan/ sampah non PNS diluar jam kerja | OJ | 10.000 |
| | o. Foreman (pengawas petugas alat berat di TPA Cahaya Kencana) | OB | 2.500.000 |
| | p. Operator alat berat di TPA Cahaya Kencana | OB | 2.300.000 |
| | q. Pembantu operator alat berat di TPA Cahaya Kencana | OB | 1.350.000 |
| | r. Operator console (pada Bidang PBB dan BPHTB) | OJ | 15.000 |
| | s. Entry data (pada Bidang PBB dan BPHTB) | OJ | 15.000 |
| | t. Front Office (pada Bidang PBB dan BPHTB) | OJ | 15.000 |
| 30. | HONORARIUM SERTIFIKASI BATU MULIA | | |
| | a. Honorarium Petugas Tenaga Ahli Batu | OB | 1.400.000 |
| | b. Honorarium Tenaga Ahli Desain Grafis | OB | 1.500.000 |
| | c. Honorarium Perajin Penggosok Batu Permata | OB | 1.500.000 |
| | d. Honorarium Perajin Kemasan | OB | 1.500.000 |
| | e. Honorarium Perajin Casting | OB | 1.500.000 |
| 31. | HONORARIUM ADVOKAT LKBH KORPRI | | |
| | Penanganan Perkara untuk PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar | OP | 35.000.000 |

- B. Penjelasan Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Banjar dalam lampiran II Peraturan Bupati Banjar Nomor 29 Tahun 2014 tentang Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Banjar diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
1. Angka I huruf d dihapus.
2. Angka 4 diubah sebagai berikut :
- a. Honorarium diberikan kepada narasumber/ pembahas/ moderator/ panitia seminar/ rapat koordinasi/ sosialisasi/ diseminasi/ FGD/ bimtek/ diklat yang ditetapkan dengan keputusan Bupati/ Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran.

- b. Honorarium Narasumber/Pembahas
2. Honorarium narasumber dari Pusat, Provinsi dan/atau Kabupaten dapat diberikan kepada PNS/TNI/Polri yang memberikan informasi/pengetahuan kepada Pegawai Negeri lainnya/masyarakat dalam kegiatan Seminar/Rapat Koordinasi/Sosialisasi/ Diseminasi/ Bimbingan Teknis/ Workshop/RapatKerja /Sarasehan /Simposium /Lokakarya/Focus Group Discussion/Kegiatan Sejenis yang tidak termasuk untuk kegiatan Diklat/Pelatihan. Catatan :
1. Satuan Jam yang digunakan untuk kegiatan Seminar/Rapat Koordinasi/Sosialisasi/Diseminasi/Bimtek /Workshop/ Rapat Kerja/ Sarasehan/Simposium Lokakarya/ Focus Group Discussion /kegiatan sejenis adalah 60 (enam puluh) menit.
2. Honorarium narasumber dapat diberikan dengan ketentuan :
- a. Berasal dari luar lingkup SKPD penyelenggara, dan
- b. Berasal dari lingkup SKPD penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar lingkup SKPD penyelenggara/masyarakat.

## c. Honorarium Moderator

- Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan kegiatan Seminar/ Rapat Koordinasi/ Sosialisasi/ Diseminasi/ Bimbingan Teknis/ Workshop/ Rapat Kerja/ Sarasehan/Simposium / Lokakarya/Focus Group Discussion/ Kegiatan Sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar lingkup SKPD Penyelengara/masyarakat. Catatan :
1. Satuan Jam yang digunakan untuk kegiatan Seminar/Rapat Koordinasi /Sosialisasi/Diseminasi/Bimtek/Workshop/ Rapat Kerja/Sarasehan/ Simposium Lokakarya/Focus Group Discussion/kegiatan sejenis adalah 60 (enam puluh) menit.
2. Honorarium Moderator dapat diberikan dengan ketentuan :
- a. Berasal dari luar lingkup SKPD penyelenggara; atau
- b. Berasal dari lingkup SKPD penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar lingkup SKPD penyelenggara/masyarakat.
- d. Honorarium Panitia Bimtek /Seminar/ Rakor/ Sosialisasi/Diseminasi /Workshop/ Rapat Kerja / sarasehan / Simposium/ Lokakarya/ FGD Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan keputusan Bupati/ keputusan Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran sebagai Panitia atas pelaksanaan kegiatan Seminar/ Rapat Koordinasi/ Sosialisasi/ Diseminasi/ Workshop/ Rapat Kerja/ Sarasehan/ Simposium/ Lokakarya/Focus Group Discussion /Kegiatan Sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar lingkup SKPD penyelenggara /masyarakat.
-  Dalam hal pelaksanaan kegiatan sebagaimana tersebut diatas memerlukan tambahan Panitia yang berasal dari Non PNS harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia.
-  Pembayaran honorarium kepada panitia dilakukan dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas.

## 3.

Honorarium yang diberikan kepada petugas atau tenaga ahli yang terkait dengan proses penerbitan sertifikasi batu mulia serta pengrajin batu

6

- e. Honorarium Panitia Diklat

Honorarium yang diberikan kepada PNS yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan Diklat penjenjangan/ struktural/ fungsional yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang.

- f. Honorarium panitia penyelenggara kegiatan lainnya.

Honorarium diberikan kepada PNS yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan penilaian/ seleksi/ perlombaan/ peringatan/ kegiatan lainnya yang sejenis, bersifat koordinatif dan melibatkan SKPD/ Instansi/pihak lainnya yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan. Honorarium diberikan perkegiatan.

- HONORARIUM SERTIFIKASI BATU MULIA mulia.
4. HONORARIUM ADVOKAT LKBH KORPRI

Honorarium yang diberikan kepada advokat yang ditunjuk oleh LKBH KORPRI untuk menangani perkara/ permasalahan hukum yang dialami oleh PNS Kabupaten Banjar .

Pembayaran honorarium dilakukan dalam 2 tahap:

- -Tahap I sebesar 50 % sejak dilaksanakan pendampingan;
- -Tahap II sebesar 50 % pada saat putusan atau perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau setelah dihentikanya perkara.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku sejak pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura pada tanggal 6 Oktober 2014

BUPATI BANJAR,

H. PANGERAN KHAIRUL SALEH

Diundangkan di Martapura pada tanggal 6 Oktober 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

## H. NASRUN SYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2014 NOMOR 36