Unknown REPUBLIK INDONESIA Nomor 4 Tahun 2016 tentang MAJELIS KEHORMATANKODE ETIK BADANPEMERIKSA KEUANGAN DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA BADANPEMERIKSA KEUANGANREPUBLIK INDONESIA, a. bahwa berdasarkan ketentuan (berlaku 19 Juli 2016)
Pembukaan
Menimbang
- b. bahwa Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Majelis Kehormatan Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2013 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi di lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan tentang Majelis Kehormatan Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan;
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor Mengingat
4654);
MEMUTUSKAN:
PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN TENTANG MAJELIS KEHORMATAN KODE ETIK BADAN PEMERIKSA KEUANGAN.
BABI KETENTUANUMUM
Pasall 1
Dalam Peraturan BPK ini yang dimaksud dengan:
1. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Kode Etik BPK yang selanjutnya disebut Kode Etik, adalah norma-norma yang harus dipatuhi oleh setiap Anggota BPK dan Pemeriksa selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas BPK.
3. Majelis Kehormatan Kode Etik BPK yang selanjutnya disingkat MKKE, adalah alat kelengkapan BPK yang bertugas untuk menegakkan Kode Etik.
4. Panitera MKKEyang selanjutnya disebut Panitera adalah pejabat yang bertugas membantu MKKE di bidang administrasi.
5. Tim Kode Etik adalah tim yang dibentuk oleh MKKE untuk melakukan penelitian atas dugaan pelanggaran Kode Etik.
Menetapkan
6. Anggota BPK adalah pejabat negara pada BPK yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD)dan diresmikan dengan Keputusan Presiden.
7. Pemeriksa adalah orang yang melaksanakan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara untuk dan atas nama BPK.
8. Pihak yang Dilaporkan atau Diadukan adalah Anggota BPKatau Pemeriksa yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik yang selanjutnya disebut sebagai Terlapor atau Teradu.
9. Sidang Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disebut Sidang BPK, adalah pertemuan Anggota BPK secara berkala untuk menetapkan kebijakan di bidang pemeriksaan, fungsi sekretariat jenderal, penunjang, dan lain-lain yang memerlukan putusan Badan Pemeriksa Keuangan.
10. Akademisi adalah orang yang berpendidikan tinggi dan mengabdikan diri secara penuh serta berpartisipasi langsung dalam bidang pendidikan tinggi.
11. Profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian tertentu.
12. Putusan MKKE yang selanjutnya disebut Putusan, adalah putusan tentang terbukti atau tidak terbukti atas dugaan pelanggaran Kode Etik, dan jenis sanksi yang diambil dalam Sidang MKKEjika putusan terbukti.
13. Laporan adalah informasi yang disampaikan oleh seseorang, kelompok, atau organisasi kepada BPK tentang dugaan telah atau sedang terjadinya pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Anggota BPK dan/ atau Pemeriksa.
14. Pengaduan adalah aduan yang disampaikan oleh seseorang, kelompok, atau orgamsasi yang berkepentingan disertai permintaan untuk meneliti dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Anggota BPK dan / atau Pemeriksa yang merugikannya.
\_ ...
--:--;
'.
;.
£C
15. Sidang MKKE adalah sidang yang dilaksanakan oleh MKKE untuk memeriksa dan/ atau memutuskan terbukti atau tidak terbuktinya dugaan pelanggaran Kode Etik dengan menetapkan jenis sanksinya.
16. Pelapor adalah setiap orang, kelompok, atau organisasi yang menyampaikan Laporan.
17. Pengadu adalah setiap orang, kelompok, atau organisasi yang menyampaikan Pengaduan.
18. Terlapor adalah Anggota BPK darr/atau Pemeriksa yang dilaporkan oleh Pelapor.
19. Teradu adalah Anggota BPK darr/atau Pemeriksa yang diadukan oleh Pengadu.
20. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan dalam sidang MKKE tentang suatu pelanggaran yang dilihat, dialami, atau didengar sendiri.
21. Ahli adalah seseorang yang memiliki pengetahuan tertentu, yang diperoleh berdasarkan pendidikan at au pengalamannya.
Pasal 11
- dugaan (1) MKKE melakukan pemeriksaan atas pelanggaran KodeEtik yang dilakukan oleh:
- a. Ketua BPK;
- b. WakilKetua BPK;
- c. AnggotaBPK;dan
- d. Pemeriksa.
- membawahi satuan kerja para pihak tersebut tidak diikutsertakan dalam pemeriksaan atas dugaan pelanggaran KodeEtik dimaksud. (2) Dalam hal dugaan pelanggaran Kode Etik dilakukan oleh Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Anggota MKKE yang
Pasa112
- (1) MKKEmembentuk Tim KodeEtik yang bersifat Ad Hoc.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)terdiri dari:
- a. Penanggung Jawab;
- b. Wakil Penanggung Jawab;
- c. Pengendali Teknis;
- d. Ketua Tim; dan
- e. Anggota Tim.
- (3) Penanggung Jawab Tim Kode Etik adalah salah satu Anggota MKKEyang berasal dari Anggota BPK.
- (4) Wakil Penanggung Jawab Tim Kode Etik secara ex officio adalah Inspektur Utama.
- (5) Susunan keanggotaan Tim Kade Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan oleh MKKEmelalui Keputusan Ketua MKKE.
- (6) Anggota Tim Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e berasal dari satuan kerja Inspektorat Utama.
- (7) Dalam hal dipandang perlu, selain satuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Tim Kode Etik dapat melibatkan satuan kerja lainnya.
- (8) Satuan kerja lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (7), bukan merupakan satuan kerja dimana dugaan pelanggaran Kode Etik terj adi.
BABIII
FUNGSI, TUGAS, WEWENANG,SERTAKEWAJIBANMKKE DANTIMKODE ETIK
Pasal 13
- (1) MKKEmempunyai fungsi menegakkan Kade Etik.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), MKKE mempunyai tugas melakukan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran Kode Etik.
Pasal 14
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), MKKEberwenang untuk:
- a. membentuk Tim Kode Etik;
- b. memanggil dan meminta keterangan danj atau data kepada:
1. PelaporjPengadu;
2. Terlapor jTeradu;
3. Saksi; dan
4. Ahli;
- c. memutuskan ada atau tidak adanya pelanggaran Kode Etik yang selanjutnya disahkan dalam Sidang BPK yang ditetapkan dengan Keputusan BPK; dan
- d. menetapkan jenis sanksi Kode Etik.
Pasal 15
Tim Kode Etik mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. meneliti kejelasan:
1. identitas Pelapor/Pengadu;
2. identitas Terlapor/Teradu; dan
3. kasus yang dilaporkan atau diadukan;
- b. menguraikan posisi kasus tentang dugaan pelanggaran KodeEtik
Pasal 16
- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Tim Kode Etik berwenang untuk meminta keterangan dan/ atau data kepada:
- a. Pelapor/ Pengadu;
- b. Terlapor/Teradu; dan
- c. Saksi.
- (2) Dalam pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim KodeEtik bertanggung jawab kepada MKKE.
Pasal 17
Pihak yang diminta keterangan dan/ atau data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dan Pasal 16 ayat (1)wajib memberikan keterangan dan/ atau data yang diminta oleh MKKEdan/ atau TimKodeEtik.
Pasal 18
Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Anggota MKKEatau TimKodeEtik berkewajiban untuk:
- a. merahasiakan:
1. identitas Pelapor/ Pengadu, Terlapor/Teradu, dan Saksi kepada siapapun; dan
2. informasi yang diperoleh karena kedudukannya sebagai Anggota MKKEatau Tim Kode Etik; dan b. mengundurkan diri dari pemeriksaan at au penelitian atas dugaan pelanggaran Kode Etik jika terdapat konflik kepentingan yang dapat mengganggu objektivitas pemeriksaan atau penelitian terse but.
BABIV PANITERAMKKE
Pasal 19
- (1) Panitera ex officio dijabat oleh Inspektur Utama.
- (2) Dalam hal Inspektur Utama berhalangan sementara darr/atau berhalangan tetap, MKKE menunjuk Inspektur Penegakan Integritas sebagai Panitera Pengganti untuk melaksanakan tugas-tugas Panitera.
Pasal 20
- (1) Panitera mempunyai tugas kepaniteraan yang meliputi:
- a. menerima laporan atau pengaduan adanya dugaan pelanggaran KodeEtik;
- b. menatausahakan laporan atau pengaduan dan bukti awal yang diajukan;
- c. menyampaikan surat panggilan sidang MKKE kepada para pihak;
- d. mempersiapkan persidangan MKKE;
- e. membuat Berita Acara Persidangan MKKE;
- f. membuat risalah rapat MKKE;
- g. menyiapkan konsep Putusan MKKE;
- h. menyampaikan Putusan MKKEkepada Sidang BPK; dan
1. menyampaikan Putusan MKKEyang telah disahkan oleh Sidang BPK kepada Pelapor/ Pengadu, dan Terlapor/Teradu.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitera dibantu oleh Sekretariat Panitera yang dibentuk dengan Keputusan Sekretaris Jenderal.
- (3) Panitera bertanggung jawab kepada MKKE.
- (4) Berita Acara Persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditandatangani oleh Ketua MKKEatau Ketua Sementara MKKEdan Panitera.
- (5) Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f ditandatangani oleh Panitera.
BABV
TATACARAPEMERIKSAANPELANGGARAN KODEETIK
Bagian Kesatu
Laporan atau Pengaduan Pelanggaran
Kode Etik
Pasal 21
- (1) Laporan tentang pelanggaran Kode Etik disampaikan secara:
- a. Full disclosure yaitu Pelapor bersedia mengungkapkan identitas secara lengkap dan bersedia identitasnya diketahui dalam rangka tindak lanjut pelaporan.
- b. Anonymous yaitu Pelapor tidak mengungkapkan identitas laporan disertai dengan data yang cukup untuk ditindaklanjuti.
- (2) Pengaduan tentang pelanggaran Kode Etik disampaikan secara Full disclosure.
- (3) Laporan atau Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dan (2)menguraikan:
- a. Terlapor/Teradu;
- b. perbuatan yang diduga melanggar KodeEtik;
- c. kapan perbuatan tersebut dilakukan;
- d. di mana perbuatan tersebut dilakukan; dan
- e. bagaimana perbuatan tersebut dilakukan.
- (4) Dalam hal identitas Pelapor tanpa nama maka dalam laporan hasil penelitian atas dugaan pelanggaran Kode Etik yang disusun oleh Tim Kode Etik, identitas Pelapor disebutkan tanpa nama.
- (5) Laporan atau Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) yang diterima oleh BPK dan Pelaksana BPK wajib diteruskan kepada Panitera untuk diberi nomor registrasi perkara.
Pasa122
Panitera menyampaikan Laporan atau Pengaduan tentang dugaan pelanggaran KodeEtik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5)kepada Ketua MKKEpaling lambat 5 (lima) hari kerja sejak Laporan atau Pengaduan diterima oleh Panitera.
Bagian Kedua
Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran KodeEtik
Pasa123
- (1) MKKE menetapkan waktu Sidang MKKE guna melakukan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran KodeEtik.
- (2) Sidang MKKE diselenggarakan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya laporan hasil penelitian dari Panitera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d.
- (3) Panitera menyampaikan surat panggilan kepada Pelapor/Pengadu serta Terlapor/Teradu untuk hadir dalam persidangan MKKE.
- (4) Surat Panggilan harus sudah diterima oleh Pelapor/Pengadu dan Terlapor/Teradu paling lambat 5 (lima)hari kerja sebelum Sidang MKKE dilaksanakan.
- (5) Format Surat Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdapat dalam
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan BPK ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Juli 2016 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA KETUA, ttd HARRYAZHARAZIS

Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 Juli 2016 MENTERI HUKUM DAN HAKASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd YASONNAH. LAOLY LEMBARANNEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 144

Penandatangan: Salinan sesuai dengan aslinya BADANPEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara,
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan BPKini.

## Pasa124

- (1) Pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik dilakukan dalam Sidang MKKE dan bersifat tertutup.

·

4

- (2) Pemeriksaan terhadap PelaporjPengadu dan Terlapor jTeradu dilakukan dalam waktu yang berbeda.
- (3) Sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di tempat kedudukan MKKE.

## Pasal25

- (1) Dalam rangka pemeriksaan, alat bukti yang sah meliputi:
- a. surat;
- b. keterangan Saksi;
- c. data atau informasi;
- d. keterangan Ahli;
- e. keterangan PelaporjPengadu; dan
- f. keterangan Terlapor jTeradu.
- (2) Pelapor jPengadu, Terlapor jTeradu, Saksi, danj atau Ahli mengucapkan sumpah atau janji sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing sebelum menyampaikan keterangan danj atau pendapatnya yang dipandu oleh Ketua atau Anggota MKKE.
- (3) Sumpah atau Janji untuk Pelapor jPengadu, berbunyi sebagai beriku t:
10. "Saya bersumpahjberjanji sebagai Pelapor jPengadu akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari yang sebenarnya" Untuk yang beragama Islam didahului dengan "Demi Allah" Untuk yang beragama Kristen Protestan dan Katholik ditutup dengan "semoga Tuhan menolong saya" Untuk yang beragama Hindu dimulai dengan "Om Attah Parama Wisesa"

. . masmg-masmg. Untuk yang beragama Budha dimulai dengan "Namo Sakyamuni Buddhaya ...Demi Hyang Budha saya bersumpah" ... diakhiri dengan "Sadhu Sadhu Sadhu" Untuk yang beragama lain mengikuti aturan agamanya

- (4) Sumpah atau Janji untuk Terlapor /Teradu, berbunyi sebagai beriku t:
2. . . masmg-masmg. Untuk yang beragama Budha dimulai dengan "Namo Sakyamuni Buddhaya ...Demi Hyang Budha saya bersumpah" ...diakhiri dengan "Sadhu Sadhu Sadhu" Untuk yang beragama lain mengikuti aturan agamanya "Saya bersumpah/berjanji sebagai Terlapor/Teradu akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari yang sebenarnya" Untuk yang beragama Islam didahului dengan "Demi Allah" Untuk yang beragama Kristen Protestan dan Katholik ditutup dengan "semoga Tuhan menolong saya" Untuk yang beragama Hindu dimulai dengan "Om Attah Parama Wisesa"
3. Untuk yang beragama Budha dimulai dengan "Namo Sakyamuni Buddhaya...Demi Hyang Budha saya bersumpah"...diakhiri dengan "Sadhu Sadhu Sadhu" Untuk yang beragama lain mengikuti aturan agamanya masing-masing. (5) Sumpah atau Janji untuk Saksi, berbunyi sebagai berikut: "Saya bersumpah/berjanji sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari yang sebenarnya" Untuk yang beragama Islam didahului dengan "Demi Allah" Untuk yang beragama Kristen Protestan dan Katholik ditutup dengan "semogaTuhan menolong saya" Untuk yang beragama Hindu dimulai dengan "OmAttah Parama Wisesa"
- (6) Sumpah atau Janji untuk Ahli,berbunyi sebagai berikut: "Saya bersumpah/berjanji sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya."

"Namo saya Untuk yang beragama Islam didahului dengan "Demi Allah" Untuk yang beragama Kristen Protestan dan Katholik ditutup dengan "semogaTuhan menolong saya" Untuk yang beragama Hindu dimulai dengan "Om Attah Parama Wisesa"

. . masmg-masmg. Untuk yang beragama Budha dimulai dengan Sakyamuni Buddhaya...Demi Hyang Budha bersumpah" ...diakhiri dengan "Sadhu Sadhu Sadhu" Untuk yang beragama lain mengikuti aturan agamanya

## Pasal26

Terlapor/Teradu wajib hadir dalam Sidang MKKEdan tidak dapat diwakilkan atau didampingi oleh pihak lain.

## Pasal27

- (1) Terlapor/Teradu berhak untuk melakukan pembelaan diri.
- (2) Dalam rangka pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Terlapor/Teradu berhak untuk mengajukan alat bukti yang sah.

## Pasal28

- (1) Dalam hal Terlapor/Teradu tidak hadir pada waktu sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, MKKE menunda sidang dan menetapkan waktu sidang berikutnya.
- (2) Panitera menyampaikan surat panggilan kedua kepada pihak yang tidak hadir untuk menghadiri sidang berikutnya.
- (3) Surat Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus telah diterima oleh yang Terlapor/Teradu paling lambat 3 (tiga)hari kerja sebelum waktu sidang.
- (4) Dalam hal Terlapor/Teradu tetap tidak menghadiri sidang berikutnya, maka Panitera menyampaikan surat panggilan ketiga.

•

2Ql.+"

i

- (5) Surat Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus telah diterima oleh Terlapor /Teradu paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum waktu sidang.
- (6) Dalam hal Terlapor/Teradu tidak hadir untuk ketiga kalinya tanpa alas an yang patut dan wajar, MKKEdapat melakukan pemeriksaan tanpa kehadiran yang Terlapor /Teradu.

## Pasal29

- Ketua MKKE pemeriksaan, (1) Dalam melakukan berkewajiban:
- a. memimpin Sidang MKKE;
- b. menjelaskan alas an dan tujuan persidangan; dan
- c. mengatur Anggota MKKE untuk mengajukan pertanyaan kepada:
1. Pelapor /Pengadu;
2. Terlapor/Teradu;
3. Saksi; dan
4. Ahli.
- (2) Dalam melakukan pemeriksaan, Anggota MKKEdapat:
- a. mengajukan pertanyaan kepada:
1. Pelapor / Pengadu;
2. Terlapor/Teradu:
3. Saksi; dan
4. Ahli,

untuk kepentingan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran KodeEtik; dan

- b. mengajukan saran kepada Ketua MKKE baik diminta maupun tidak.

## BAB VI PUTUSAN

## PUTUSAN DANPELAKSANAAN

## Pasal30

- (1) MKKE mengambil Putusan dalam Sidang MKKE berdasarkan hasil pemeriksaan MKKE.

- (2) Pengambilan Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dihadiri dan disetujui oleh 4 (empat) orang Anggota MKKE.
- (3) Anggota MKKE yang membawahi Pemeriksa yang diduga melanggar Kode Etik tidak diikutsertakan dalam pengambilan Putusan.
- (4) Pengambilan Putusan dilakukan secara musyawarah mufakat dan jika tidak tercapai mufakat, maka Putusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

## Pasal31

- (1) lsi Putusan MKKEdapat berupa:
- a. menyatakan bahwa Terlapor /Teradu terbukti melanggar Kode Etik; atau
- b. menyatakan bahwa Terlapor /Teradu tidak terbukti melanggar Kode Etik.
- (2) Putusan MKKE dibacakan dalam Sidang MKKE yang dihadiri Terlapor /Teradu.
- (3) Dalam hal Terlapor /Teradu tidak menghadiri Sidang MKKE sebagaimana dimaksud pada ayat (2), MKKE menunda sidang dan menetapkan waktu sidang berikutnya.
- (4) Dalam hal Terlapor/Teradu tetap tidak menghadiri sidang berikutnya, Putusan MKKE dibacakan dalam Sidang MKKEtanpa kehadiran yang Terlapor /Teradu.

## Pasal32

- (1) Putusan MKKE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) ditandatangani oleh seluruh Anggota MKKE, kecuali yang ditentukan dalam Pasal 30 ayat (3).
- (2) Format Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat dalam Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan BPKini.
- (3) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Sidang BPK setelah dibacakan dalam Sidang MKKE.

## Pasal33

Putusan MKKE dapat diunggah dalam sistem jarmgan intranet BPK.

## Pasal34

- (1) Dalam hal MKKE menyatakan bahwa Terlapor/Teradu terbukti melanggar Kode Etik, MKKE menetapkan jenis sanksi Kode Etik.
- (2) Dalam hal MKKE menyatakan bahwa Terlapor /Teradu tidak terbukti melanggar Kode Etik, MKKE menetapkan Putusan tidak terbukti.
- (3) Putusan MKKE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersifat final dan mengikat.
- (4) Putusan MKKE yang bersifat final dan mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disahkan oleh BPK dalam Sidang BPK.
- (5) Sidang BPK yang mengesahkan Putusan MKKE sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihadiri dan disahkan oleh paling kurang 6 (enam) orang Anggota BPK.
- (6) Putusan MKKE yang telah disahkan dalam Sidang BPK sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) dibuat dalam bentuk Salinan dan Petikan.
- (7) Dalam hal Terlapor /Teradu Anggota BPK, Salinan Putusan MKKE sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada Badan.
- (8) Dalam hal Terlapor/Teradu Anggota BPK dan terbukti melanggar Kode Etik dengan jenis sanksi Kode Etik pemberhentian dari keanggotaannya, MKKE menyampaikan Salinan Putusan MKKE sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada Badan agar diusulkan kepada Presiden untuk menetapkan Keputusan Presiden tentang Pemberhentian Anggota BPK tersebut.

- (9) Dalam hal Terlapor jTeradu Pemeriksa, Salinan Putusan MKKE sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada Sekretaris Jenderal sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian.

## Pasal35

Panitera mencatat Putusan MKKE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dalam Buku Registrasi Putusan.

## BABVII KETENTUANPERALIHAN

## Pasal36

Pada saat Peraturan BPK ini mulai berlaku:

- a. dalam hal terjadi pelanggaran Kode Etik dan telah dilakukan pemeriksaan sebelum berlakunya Peraturan BPKini maka hasil pemeriksaan tetap berlaku dan proses selanjutnya berlaku berdasarkan Peraturan BPKini; dan
- b. dalam hal terjadi pelanggaran Kode Etik sebelum berlakunya Peraturan BPK ini dan belum dilakukan pemeriksaan maka berlaku Peraturan BPKini.

## BABVIII

## KETENTUANPENUTUP

## Pasal37

Pada saat Peraturan BPK ini mulai berlaku, Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Majelis Kehormatan Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Majelis Kehormatan Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasa138

Peraturan BPK ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan BPK ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Juli 2016 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA KETUA, ttd

HARRYAZHARAZIS

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 Juli 2016 MENTERI HUKUM DAN HAKASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd

YASONNAH. LAOLY

LEMBARANNEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 144

Salinan sesuai dengan aslinya BADANPEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara,


## PENJELASAN

ATAS

## PERATURANBADANPEMERIKSA KEUANGAN

## REPUBLIK INDONESIA

## NOMOR 4 TAHUN2016

## TENTANG

## MAJELIS KEHORMATANKODE ETIK

## BADANPEMERIKSA KEUANGAN

## I. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengalami perubahan yang mendasar diantaranya Pasal 23 ayat (5) mengenai kedudukan dan tugas BPK.

Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan salah satu reformasi atas ketentuan Pasal 23 ayat (5) tentang Badan Pemeriksa Keuangan telah memperkokoh keberadaan dan kedudukan BPK yaitu sebagai satu lembaga negara yang bebas dan mandiri.

Dalam rangka menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas BPK dalam menjalankan tugasnya, Anggota BPK dan Pemeriksa wajib berpedoman pada Kode Etik BPK. Peraturan BPK tentang Kode Etik mengatur kewajiban, larangan, dan jenis sanksi yang dapat dijatuhkan kepada Anggota BPK dan Pemeriksa yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik.

Dalam Peraturan BPK ini diatur kewenangan dan Tata Kerja MKKE dalam memeriksa dan memutus suatu pelanggaran Kode Etik, baik yang dilakukan oleh Anggota BPK maupun Pemeriksa.

## II. PASALDEMIPASAL

Pasal1

Cukup jelas.

Pasal2

Cukup jelas.

Pasal3

Cukup jelas.

Pasal4

Cukup jelas.

Pasal5

Ayat (1)

Hurufa

Cukup jelas.

Hurufb

Cukup jelas.

Hurufc

Cukup jelas.

Hurufd

Cukup jelas.

Hurufe

Cukup jelas.

Huruff

Cukup jelas.

Hurufg

Cukup jelas.

Hurufh

Cukup jelas.

Hurufi

Yang dimaksud dengan "benturan kepentingan" adalah konflik kepentingan dalam kedudukannya sebagai Anggota MKKE dan hubungan mereka dengan hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan atau keuntungan pribadi dalam situasi terkait tugas dan wewenangnya yang

cenderung mengarah pada pengabaian profesionalisme. Istilah kepentingan atau keuntungan pribadi berarti manfaat nyata yang diperoleh langsung ataupun tidak langsung dari konflik kepen tingan terse bu t yang manfaatnya dapat termasuk misalnya imbalan finansial langsung, posisi sosial, hubungan emosional, hubungan kekeluargaan, publisitas, dan/ atau pengaruh politik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasa16

Cukup jelas.

Pasal7

Cukup jelas.

Pasal8

Cukup jelas.

Pasal9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal14

Cukup jelas.

Pasal15

Cukup jelas.

Pasal16

Cukup jelas.

Pasal17

Cukup jelas.

Pasal18

Cukup jelas.

Pasal19

Cukup jelas.

Pasa120

Cukup jelas.

Pasa121

Cukup jelas.

Pasa122

Cukup jelas.

Pasa123

Cukup jelas.

Pasa124

Cukup jelas.

Pasa125

Ayat (1)

Hurufa

Cukup jelas.

Hurufb

Cukupjelas.

Hurufc

Yang dimaksud dengan "data atau informasi" adalah data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/ atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang dalam suatu kertas, benda fisik apapun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik atau optik yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau porforasi yang memiliki makna.

Hurufd

Cukup jelas.

Hurufe

Cukup jelas.

Huruff

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Pasa126

Cukup jelas.

Pasa127

Cukup jelas.

Pasa128

Cukup jelas.

Pasa129

Cukup jelas.

Pasa130

Cukup jelas.

Pasa131

Cukup jelas.

Pasa132

Cukup jelas.

Pasa133

Cukup jelas.

Pasa134

Cukup jelas.

Pasa135

Cukup jelas.

Pasa136

Cukup jelas.

Pasa137

Cukup jelas.

Pasa138

Cukup jelas.

TAMBAHANLEMBARANNEGARAREPUBLIK INDONESIA NOMOR 5905

Salinan sesuai dengan aslinya

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum

Pemeriksaan Keuangan Negara,

c


LAMPlRAN I PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG MAJELIS KEHORMATAN KODE ETIK BADAN PEMERIKSA KEUANGAN


## BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

## REPUBLIK INDONESIA

Catatan

:

1. Pemberian keterangan tidak dapat diwakilkan.

- 2.

- 3.

(Nama .Jelas, NIPdan Tanda Tangan)

MAJELIS KEHORMATAN KODEETIK BADANPEMERIKSAKEUANGAN REPUBLIKINDONESIA PANITERA,

Demikian Surat Panggilan Sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Panitera.

Untuk memberikan kesaksian atau keterangan atas dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Saudara/Baudari dengan Nomor Registrasi Perkara .

Hari/tanggal

Pukul

Tempat

Berdasarkan Pasal 13 Peraturan BPK Nomor ... Tahun 20... tentang Majelis Kehormatan Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan, kami memanggil Saudara/I agar datang menghadap ke muka Sidang MKKEpada:

...

20...

Kepada Yth.

Sdr/Sdri.

.

(Jabatan)

Di

(Alamat Terakhir)

: Panggilan Sidang Kode Etik

Nomor

Perihal

KETUA

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd

HARRY AZHAR AZIS

LAMPIRANII PERATURANBADANPEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR4 TAHUN2016 TENTANG MAJELIS KEHORMATANKODE ETIK BADANPEMERIKSA KEUANGAN


Selanjutnya disebut sebagai Terlapor /Teradu*

Nama

Jabatan

Unit Kerja

## 1.2 TERLAPOR/TERADU*

yang selanjutnya disebut sebagai Pelapor /Pengadu"

## TERHADAP

Nama

Pekerjaan

Alamat

## 1. IDENTITAS PELAPOR/PENGADU*DAN TERLAPOR/TERADU*

## 1.1 PELAPOR/PENGADU*

Yang memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir perkara laporarr/pengaduan" Nomor [nomor lap 0 ranj, yang diregistrasi dengan Nomor Perkara [nomor registrasi perkaraj, menjatuhkan putusan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang diajukan oleh:

## MAJELIS KEHORMATAN KODE ETIK BADANPEMERIKSA KEUANGANREPUBLIK INDONESIA,

## Nomor [Nomor}/pts/MKKE/ [bulan}/ [tahun}

PUTUSAN

- 1.3 Membaca dan mempelajari Iaporan Zpengaduan" Pelapor /Pengadu=:

Memeriksa dan mendengar keterangan Pelapor/Pengadu*;

Mendengar jawaban Terlapor /Teradu*;

Memeriksa dan mendengar keterangan saksi Pelapor/Pengadu=;

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua dokumen dan segala bukti yang diajukan Pelapor/Pengadu";

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua dokumen dan segala bukti yang diajukan Tim Kode Etik.

## 2. DUDUK PERKARA

## ALASAN-ALASAN DAN POKOK LAPORAN/PENGADUAN* PELAPOR/ PENGADU*

- 2.1 Menimbang bahwa Pelapor/ Pengadu" ... [berisi uraian alasan dan pokok hal-hal yang dilaporkan/ diadukan oleh Pelapor/ Pengaduj
- 2.2 Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pelapor/Pengadu* mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda dengan bukti P-l sampai dengan P-.. [sejumlah bukti tertulis yang diajukan Pelapor/ Pengaduj, sebagai beriku t:

| No. | Tanda Bukti | Keterangan |
|-------|---------------|--------------------------------------------------|
| 1 | P-l | [uraian yang menerangkan bukti yang disampaikanj |
| 2 | Dst | |

Selain itu, Pelapor / Pengadu* juga mengajukan [jumlah saksij orang saksi yang telah didengar keterangannya pada persidangan Tanggal [tanggal bulan tahunj, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## Saksi

1. [Nama saksij [uraian keterangan saksij
2. dst

## PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERLAPOR/TERADU*

- 2.3 Menimbang bahwa Terlapor /Teradu* telah menyampaikan jawaban dan penjelasan yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut :
1. [berisi uraian penjelasan dan pokok jawaban yang disampaikan oleh Terlapor/ Teraduj
2. dst.

- 2.4 Menimbang bahwa untuk menguatkan jawabannya, Terlapor/Teradu* mengajukan alat bukti surat/ tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T- ...[sejumlah bukti tertulis yang diajukan Terlapor/ Teradujse bagai berikut :

| No. | Tanda Bukti | Keterangan |
|-------|---------------|--------------------------------------------------|
| 1 | T-1 | [uraian yang menerangkan bukti yang disampaikanj |
| 2 | Dst | |

Selain itu, Terlapor/Teradu* juga mengajukan [jumlah saksij orang saksi yang telah didengar keterangannya pada persidangan Tanggal [tanggal bulan tahunj, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## Saksi

1. [Nama saksij [uraian keterangan saksij
2. dst
3. 2.5 Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

## 3. KEWENANGANMKKE DAN KEDUDUKAN PELAPOR/PENGADU*

- 3.1 Menimbang bahwa maksud dan tujuan laporan/pengaduan* Pelapor/Pengadu" adalah menegakkan kode etik BPKyang dilakukan oleh Terlapor/Teradu*;
- laporanZpengaduan", MKKE terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memilikikedudukan hukum untuk mengajukan laporarr/pengaduan" sebagaimana berikut : pokok mempertimbangkan sebelum 3.2 Menimbang bahwa

## Kewenangan MKKE

- 3.3 Menimbang ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang kewenangan MKKEuntuk menegakkan kode etik yang berbunyi :
- [bunyi Pasal tentang kewenangan MKKEj
- 3.4 Menimbang bahwa laporanZpengaduan" Pelapor/Pengadu* adalah terkait pelanggaran Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan yang dilakukan oleh Terlapor/Teradu", maka MKKEberwenang untuk memutus pengaduan a quo;

- 3.5 Menimbang bahwa untuk menindaklanjuti Iaporan Zpengaduan" Pelapor/Pengadu", MKKEtelah memerintahkan Tim Kode Etik melakukan penelitian dan melengkapi alat bukti yang diberi tanda dengan bukti TKE1 sampai dengan TKE- ... [sejumlah bukti tertulis yang diajukan Tim Kode Etik}, sebagai beriku t:

| No. | Tanda Bukti | Keterangan |
|-------|---------------|--------------------------------------------------|
| 1 | TKE-l | [uraian yang menerangkan bukti yang disampaikan} |
| 2 | Dst | |

## Kedudukan Pelapor IPengadu*

- hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; a quo. Pelapor / Pengadu* Iaporan / pengaduan* Peraturan sesuai mengajukan kedudukan dapat memiliki BPK} Pelapor/Pengadu 3.6 Menimbang bahwa Pelapor / Pengadu adalah pihak yang mengajukan laporarr/pengaduan" pelanggaran kode etik. [kedudukan hukum

## 4. PERTIMBANGANPUTUSAN

- 4.1 Menimbang bahwa para Pelapor/Pengadu* mengadukan Terlapor/Teradu" terkait dugaan telah melakukan pelanggaran kode etik yaitu [pokok pertimbangan sesuai laporan/ pengaduan yang disampaikan oleh Pelapor/ Pengadu}.
- 4.2 Menimbang bahwa Terlapor /Teradu* [pokok pertimbangan sesuai penjelasan danjawaban dan Terlapor/Teradu}.
- Terlapor/Teradu=, bukti dan dokumen yang disampaikan dalam sidang pemeriksaan, MKKE berpendapat bahwa [pertimbangan MKKE dalam menilai alat bukti yang diajukan dalam persidangan}. 4.3 Berdasarkan keterangan Pelapor / Pengadu*, laporan/pengaduan*
- 4.4 Menimbang bahwa [pertimbangan lainnya dan MKKEJmisalnya dampak negatif yang ditimbulkan dan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Terlapor / Teradu}.

## 5. KESIMPULAN

Berdasarkan penilaian atas fakta -fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa laporan Zpengaduan", memeriksa dan mendengar jawaban Terlapor/Teradu", dan memeriksa bukti-bukti dokumen

.~"'"

[NamaAnggota MKKE]

[NamaAnggota MKKE]

Anggota,

Anggota,

[NamaAnggota MKKE]

[NamaAnggota MKKE]

Anggota,

Anggota,

[NamaKetua MKKE].

Ketua MKKE,

Demikianlah diputuskan dalam Sidang MKKEoleh [uraian jumlah Anggota MKKE yang memutuskan] yakni [uraian nama-nama Anggota MKKE yang memutuskandanjabatan dalam MKKE] pada hari [han1 tanggal [uraian tanggaij bulan [uraian bulan] tahun [uraian tahun].

## 6. MEMUTUSKAN

1. Bahwa Terlapor/Teradu* [terbukti atau tidak terbuktinya Terlapor/Teradu melakukan pelanggaran kode etik sebagaimana Pasal yang dilaporkan/ diadukan dilanggar}.

2. {Apabila terbukti melanggar kode etik} Menjatuhkan Sanksi karenanya kepada Terlapor/Teradu* berupa [tingkat dan jenis sanksi kode etik sesuai denganPeraturan BPK}.

yang disampaikan Pelapor /Pengadu", Terlapor /Teradu", dan Tim Kode Etik, MKKEmenyimpulkan bahwa:

- 5.1 [kewenangan MKKE dalam memeriksa dan memutus laporan/pengaduan* Pelapor/Pengadu*j;

- 5.2 [kedudukan hukum Pelapor/Pengadu* dalam mengajukan lap a ran/ pengaduan *};

- 5.3 [kesimpulan MKKE terhadap Terlapor/Teradu};

- 5.4 [kesimpulan lainnya dari MKKE}.

Keterangan:

* Pilih salah satu

[Nama Panitera]

Panitera,

KETUA

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd

HARRY AZHAR AZIS

Salinan sesuai dengan aslinya BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara, rizam Burhanuddin

g