PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor TAHUN Tahun 1996 tentang TENAGA KESEHATAN (berlaku 22 Mei 1996)
Pembukaan
Menimbang
:
bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, dipandang perlu menetapkan Peraturan tentang Tenaga Kesehatan;
Mengingat
: 1. Pasal
- 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TENAGA KESEHATAN.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
1. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk di jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan;
2. Sarana kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan.
3. Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat;
4. menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang kesehatan.
JENIS TENAGA KESEHATAN
BAB II - JENIS TENAGA KESEHATAN
Pasal 2
- (1) Tenaga kesehatan terdiri dari:
- a. tenaga medis;
- b. tenaga keperawatan;
- c. tenaga kefarmasian;
- d. tenaga kesehatan masyarakat;
- e. tenaga gizi;
- f. tenaga keterapian fisik;
- g. tenaga keteknisian medis.
- (2) Tenaga medis meliputi dokter dan dokter gigi.
- (3) Tenaga keperawatan meliputi perawat dan bidan.
- (4) Tenaga kefarmasian meliputi apoteker, analis farmasi dan asisten apoteker.
- (5) Tenaga kesehatan masyarakat meliputi epidemiolog kesehatan, entomolog kesehatan, mikrobiolog kesehatan, penyuluh kesehatan, administrator kesehatan dan sanitasi.
- (6) Tenaga gizi meliputi nutrisionis dan dietisien.
- (7) Tenaga keterapian fisik meliputi fisioterapis, okupasiterapis, dan terapis wicara.
- (8) Tenaga keteknisian medis meliputi radiografer, radioterapis, teknisi gigi, teknisi elektromedis, analis kesehatan, refraksionis optisien, otorik prostetik, teknisi transfusi dan perekam medis.
BAB III - PERSYARATAN
Pasal 3
Tenaga kesehatan wajib memiliki pengetahuan dan ketrampilan di bidang kesehatan yang dinyatakan dengan ijazah dari lembaga pendidikan.
BAB III - PERSYARATAN
Pasal 4
- (1) Tenaga kesehatan hanya dapat melakukan upaya kesehatan setelah tenaga kesehatan yang bersangkutan memiliki ijin dari Menteri.
- (2) Dikecualikan dari pemilikan ijin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bagi tenaga kesehatan masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perijinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Menteri
BAB III - PERSYARATAN
Pasal 5
- (1) Selain ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), tenaga medis dan tenaga kefarmasian lulusan dari lembaga pendidikan di luar negeri hanya dapat melakukan upaya kesehatan setelah yang bersangkutan melakukan adaptasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai adaptasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Menteri.
PERENCANAAN, PENGADAAN DAN PENEMPATAN
Bagian Kesatu
Perencanaan
BAB IV - PERENCANAAN, PENGADAAN DAN PENEMPATAN
Pasal 6
- (1) Pengadaan dan penempatan tenaga kesehatan dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan yang merata bagi seluruh masyarakat.
- (2) Pengadaan dan penempatan tenaga kesehatan dilaksanakan sesuai dengan perencanaan nasional tenaga kesehatan.
- (3) Perencanaan nasional tenaga disusun dengan
BAB IV - PERENCANAAN, PENGADAAN DAN PENEMPATAN
Pasal 7
Pengadaan tenaga kesehatan dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan di bidang kesehatan.
BAB IV - PERENCANAAN, PENGADAAN DAN PENEMPATAN
Pasal 8
- (1) Pendidikan di bidang kesehatan dilaksanakan di lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan
BAB IV - PERENCANAAN, PENGADAAN DAN PENEMPATAN
Pasal 9
- (1) Pelatihan di bidang kesehatan diarahkan untuk meningkatkan keterampilan atau penguasaan pengetahuan di bidang teknis kesehatan.
- (2) Pelatihan di bidang kesehatan dapat dilakukan secara berjenjang sesuai dengan jenis tenaga kesehatan yang bersangkutan.
BAB IV - PERENCANAAN, PENGADAAN DAN PENEMPATAN
Pasal 10
- (1) Setiap tenaga kesehatan memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti pelatihan di bidang kesehatan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Penyelenggaraan dan/atau pimpinan sarana kesehatan bertanggungjawab atas pemberian kesempatan kepada tenaga kesehatan yang ditempatkan dan/atau bekerja pada sarana kesehatan yang bersangkutan untuk meningkatkan keterampilan atau pengetahuan melalui pelatihan di bidang kesehatan.
BAB IV - PERENCANAAN, PENGADAAN DAN PENEMPATAN
Pasal 11
- (1) Pelatihan di bidang kesehatan dilaksanakan di balai pelatihan tenaga kesehatan atau tempat pelatihan lainnya.
- (2) Pelatihan di bidang kesehatan dapat diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat.
BAB IV - PERENCANAAN, PENGADAAN DAN PENEMPATAN
Pasal 12
- (1) Pelatihan di bidang kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dilaksanakan dengan
BAB IV - PERENCANAAN, PENGADAAN DAN PENEMPATAN
Pasal 13
- (1) Pelatihan di bidang kesehatan wajib memenuhi persyaratan tersedianya :
- a. calon peserta pelatihan;
- b. tenaga kepelatihan;
- c. kurikulum;
- d. sumber dana yang tetap untuk menjamin kelangsungan penyelenggaraan pelatihan;
- e. sarana dan prasarana.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan pelatihan di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Menteri.
BAB IV - PERENCANAAN, PENGADAAN DAN PENEMPATAN
Pasal 14
- (1) Menteri dapat menghentikan pelatihan apabila pelaksanaan pelatihan di bidang kesehatan yang diselenggarakan oleh masyarakat ternyata:
- a. tidak sesuai dengan arah pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);
- b. tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1);
- (2) Penghentian pelatihan karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat mengakibatkan dicabutnya ijin pelatihan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghentian pelatihan dan pencabutan ijin pelatihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Menteri.
Bagian Ketiga
Penempatan
BAB IV - PERENCANAAN, PENGADAAN DAN PENEMPATAN
Pasal 15
- (1) Dalam rangka pemerataan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat, Pemerintah dapat mewajibkan tenaga kesehatan untuk ditempatkan pada sarana kesehatan tertentu untuk jangka waktu tertentu.
- (2) Penempatan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan cara masa bakti.
- (3) Pelaksanaan penempatan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan
BAB IV - PERENCANAAN, PENGADAAN DAN PENEMPATAN
Pasal 16
Penempatan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab Menteri.
BAB IV - PERENCANAAN, PENGADAAN DAN PENEMPATAN
Pasal 17
Penempatan tenaga kesehatan dengan cara masa bakti dilaksanakan dengan
BAB IV - PERENCANAAN, PENGADAAN DAN PENEMPATAN
Pasal 18
- (1) Penempatan tenaga kesehatan dengan cara masa bakti dilaksanakan pada:
- a. sarana kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah;
- b. sarana kesehatan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang ditunjuk oleh Pemerintah;
- c. lingkungan perguruan tinggi sebagai staf pengajar;
- d. lingkungan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
- (2) Pelaksanaan ketentuan huruf c dan huruf d sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Menteri setelah mendengar pertimbangan dari pimpinan instansi terkait.
BAB IV - PERENCANAAN, PENGADAAN DAN PENEMPATAN
Pasal 19
- (1) Tenaga kesehatan yang telah melaksanakan masa bakti diberikan surat keterangan dari Menteri.
- (2) Surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan persyaratan bagi tenaga kesehatan untuk memperoleh ijin menyelenggarakan upaya kesehatan pada sarana kesehatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Menteri.
BAB IV - PERENCANAAN, PENGADAAN DAN PENEMPATAN
Pasal 20
Status tenaga kesehatan dalam penempatan tenaga kesehatan dapat berupa:
- a. pegawai negeri; atau
- b. pegawai tidak tetap.
STANDAR PROFESI DAN PERLINDUNGAN HUKUM
Bagian Kesatu
Standar Profesi
BAB V - STANDAR PROFESI DAN PERLINDUNGAN HUKUM
Pasal 21
- (1) Setiap tenaga kesehatan dalam melakukan tugasnya berkewajiban untuk mematuhi standar profesi tenaga kesehatan.
- (2) Standar profesi tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.
BAB V - STANDAR PROFESI DAN PERLINDUNGAN HUKUM
Pasal 22
- (1) Bagi tenaga kesehatan jenis tertentu dalam melaksanakan tugas profesinya berkewajiban untuk:
- a. menghormati hak pasien;
- b. menjaga kerahasiaan identitas dan data kesehatan pribadi pasien;
- c. memberikan informasi yang berkaitan dengan kondisi dan tindakan yang akan dilakukan;
- d. meminta persetujuan terhadap tindakan yang akan dilakukan;
- e. membuat dan memelihara rekam medis.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Menteri.
BAB V - STANDAR PROFESI DAN PERLINDUNGAN HUKUM
Pasal 23
- (1) Pasien berhak atas ganti rugi apabila dalam pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 mengakibatkan terganggunya kesehatan, cacat atau kematian yang terjadi karena kesalahan atau kelalaian.
- (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bagian Kedua
Perlindungan Hukum
BAB V - STANDAR PROFESI DAN PERLINDUNGAN HUKUM
Pasal 24
- (1) Perlindungan hukum diberikan kepada tenaga kesehatan yang melakukan tugasnya sesuai dengan standard profesi tenaga kesehatan.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Menteri.
BAB VI - PENGHARGAAN
Pasal 25
- (1) Kepada tenaga kesehatan yang bertugas pada sarana kesehatan atas dasar prestasi kerja, pengabdian, kesetiaan, berjasa pada negara atau meninggal dunia dalam melaksanakan tugas diberikan penghargaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diberikan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat.
- (3) Bentuk penghargaan dapat berupa kenaikan pangkat, tanda jasa, uang atau bentuk lain.
IKATAN PROFESI
BAB VII - IKATAN PROFESI
Pasal 26
- (1) Tenaga kesehatan dapat membentuk ikatan profesi sebagai wadah untuk meningkatkan dan/atau mengembangkan pengetahuan dan keterampilan, martabat dan kesejahteraan tenaga kesehatan.
- (2) Pembentukan ikatan profesi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VIII - TENAGA KESEHATAN WARGA NEGARA ASING
Pasal 27
- (1) Tenaga kesehatan warga negara asing hanya dapat melakukan upaya kesehatan atas dasar ijin dari Menteri.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perijinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Menteri dengan ## BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Pembinaan
BAB VIII - TENAGA KESEHATAN WARGA NEGARA ASING
Pasal 28
- (1) Pembinaan tenaga kesehatan diarahkan untuk meningkatkan mutu pengabdian profesi tenaga kesehatan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui pembinaan karier, disiplin dan teknis profesi tenaga kesehatan.
BAB VIII - TENAGA KESEHATAN WARGA NEGARA ASING
Pasal 29
- (1) Pembinaan karier tenaga kesehatan meliputi kenaikan pangkat, jabatan dan pemberian penghargaan.
- (2) Pembinaan karier tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VIII - TENAGA KESEHATAN WARGA NEGARA ASING
Pasal 30
- (1) Pembinaan disiplin tenaga kesehatan menjadi tanggung jawab penyelenggaraan dan/atau pimpinan sarana kesehatan yang bersangkutan.
- (2) Pembinaan disiplin tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan
BAB VIII - TENAGA KESEHATAN WARGA NEGARA ASING
Pasal 31
- (1) Menteri melakukan pembinaan teknis profesi tenaga kesehatan.
- (2) Pembinaan teknis profesi tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui:
- a. bimbingan;
- b. pelatihan di bidang kesehatan;
- c. penetapan standar profesi tenaga kesehatan.
Bagian Kedua
Pengawasan
BAB VIII - TENAGA KESEHATAN WARGA NEGARA ASING
Pasal 32
Menteri melakukan pengawasan terhadap tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugas profesinya.
BAB VIII - TENAGA KESEHATAN WARGA NEGARA ASING
Pasal 33
- (1) Dalam rangka pengawasan, Menteri dapat mengambil tindakan disiplin terhadap tenaga kesehatan yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi tenaga kesehatan yang bersangkutan.
- (2) Tindakan disiplin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa:
- a. teguran;
- b. pencabutan ijin untuk melakukan upaya kesehatan.
- (3) Pengambilan tindakan disiplin terhadap tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan ## BAB X
KETENTUAN PIDANA
BAB VIII - TENAGA KESEHATAN WARGA NEGARA ASING
Pasal 34
Barangsiapa dengan sengaja menyelenggarakan pelatihan di bidang kesehatan tanpa ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), dipidanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.
BAB VIII - TENAGA KESEHATAN WARGA NEGARA ASING
Pasal 35
BAB XI KETENTUAN PENUTUP
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 36
Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, maka semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tenaga kesehatan yang telah ada masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 37
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 Mei 1996 MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Verifikasi: ttd. MOERDIONO

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintah pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Mei 1996 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Verifikasi: ttd. SOEHARTO

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
## NOMOR32 TAHUN 1996
## TENTANG
## TENAGA KESEHATAN
## UMUM
Pembangunan kesehatan sebagai bagian integral dari Pembangunan Nasional pada hakekatnya adalah penyelenggaraan upaya kesehatan untuk mencapai kemampuan hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang optimal yang besar artinya bagi pengembangan dan pembinaan sumberdaya manusia sebagai modal Pembangunan Nasional. Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat dengan menanamkan kebiasaan hidup sehat.
Untuk mewujudkan hal tersebut di atas diselenggarakan berbagai upaya kesehatan yang didukung antara lain oleh sumberdaya tenaga kesehatan yang memadai sesuai dengan yang dibutuhkan dalam pembangunan kesehatan. Oleh karena itu pola pengembangan sumberdaya tenaga kesehatan perlu disusun secara cermat yang meliputi perencanaan, pengadaan dan penempatan tenaga kesehatan yang berskala nasional.
Perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan secara nasional disesuaikan dengan masalah kesehatan, kemampuan daya serap dan kebutuhan pengembangan program pembangunan kesehatan. Pengadaan tenaga kesehatan sesuai dengan perencanaan kebutuhan tersebut diselenggarakan melalui pendidikan dan pelatihan, baik oleh Pemerintah dan/atau oleh masyarakat termasuk swasta, sedangkan pendayagunaannya secara efektif dan merata. Dalam rangka penempatan terhadap jenis tenaga kesehatan tertentu ditetapkan kebijaksanaan melalui pelaksanaan masa bakti terutama bagi tenaga kesehatan yang sangat potensial di dalam kebutuhan penyelenggaraan upaya kesehatan.
Disamping itu tenaga kesehatan tertentu yang bertugas sebagai pelaksana atau pemberi pelayanan kesehatan diberi wewenang sesuai dengan kompetensi pendidikan yang diperolehnya, sehingga terkait erat dengan hak dan kewajibannya. Kompetensi dan kewenangan tersebut menunjukkan kemampuan profesional yang baku dan merupakan standar profesi untuk tenaga kesehatan tersebut. Tenaga kesehatan yang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesinya akan mendapatkan perlindungan hukum. Terhadap jenis tenaga kesehatan tersebut di dalam melaksanakan tugas profesinya tetap diperlukan ijin.
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
##
PENJELASAN
Pasal 3
Persyaratan pengetahuan dan ketrampilan di bidang kesehatan bagi kesehatan harus sesuai dengan jenis dan jenjang pendidikannya. Tenaga kesehatan sebagai pendukung upaya kesehatan dalam menjalankan tugasnya harus selalu tanggap