PERATURAN BUPATI MA Nomor 18 Tahun 2016 tentang PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2016 BUPATI MALANG, (berlaku 4 Agustus 2016)
Pembukaan
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 285 dan Pasal 286 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka perlu menetapkan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 903), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 768);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2006 Nomor 6/A), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 4 Seri A);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 1/D), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2014 Nomor 2 Seri C);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005 - 2025 (Lembaran
23. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 4/E);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 - 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2011 Nomor 1/E);
25. Peraturan Bupati Malang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Koordinasi Lintas Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 40/D), sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 37 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Malang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Koordinasi Lintas Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2013 Nomor 6 Seri C);
26. Peraturan Bupati Malang Nomor 36 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2011 Nomor 12 Seri E);
27. Peraturan Bupati Malang Nomor 37 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2012 Nomor 4/D);
28. Peraturan Bupati Malang Nomor 18 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2015 Nomor 14 Seri D);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2016.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Malang.
5. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
10. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
11. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
12. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah Daerah/Lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Instansi Pemerintah Daerah.
13. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
14. Kepala yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di Daerah adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang.
MAKSUD, TUJUAN DAN SISTEMATIKA
BAB II - MAKSUD, TUJUAN DAN SISTEMATIKA
Pasal 2
Perubahan RKPD Tahun 2016 merupakan dokumen lanjutan dari RKPD Tahun 2016, yang disusun akibat terjadinya perubahan asumsi-asumsi dari RKPD Tahun 2016, meliputi perubahan kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
BAB II - MAKSUD, TUJUAN DAN SISTEMATIKA
Pasal 3
- (1) Perubahan RKPD Tahun 2016 berisi pedoman, arahan dan acuan bagi penyelengaraan pemerintah dan pembangunan di daerah pada Tahun 2016 dengan memperhatikan asumsi-asumsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Perubahan RKPD Kabupaten Malang Tahun 2016 disusun dengan Sistematika sebagai berikut :
- (3) RKPD Tahun 2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB I :

PENDAHULUAN.

BAB II :

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2016 SAMPAI DENGAN TRIWULAN KEDUA.

BAB III : RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DALAM PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016.

BAB IV :

PENUTUP.

## Pasal 4

Kepala SKPD wajib melaksanakan perubahan RKPD Tahun 2016 dengan melakukan Perubahan Renja SKPD.

## BAB III KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kepanjen

pada tanggal 4 Agustus 2016

BUPATI MALANG, ttd.

H. RENDRA KRESNA

Diundangkan di Kepanjen pada tanggal 4 Agustus 2016

## SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG

ttd.

## ABDUL MALIK

Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 12 Seri D

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI MALANG

NOMOR 18 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN

RENCANA

KERJA

PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2016.

## PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2016

## BAB I

## PENDAHULUAN

## 1.1. Latar belakang

Dalam rangka menjalankan amanat penyelenggaraan otonomi, Pemerintah Daerah dibekali dengan pedoman perencanaan pembangunan nasional melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai bagian internal yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan daerah, yang mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah, mulai dari perencanaan jangka panjang untuk kurun waktu 20 tahun yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), perencanaan jangka menengah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan rencana pembangunan tahunan daerah yaitu Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah. Sebagai dokumen rencana tahunan daerah, RKPD mempunyai kedudukan yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. RKPD merupakan dokumen yang secara substansial merupakan penerjemahan dan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang ditetapkan dalam RPJMD kedalam program dan kegiatan pembangunan tahunan daerah;
2. RKPD memuat arahan operasional pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan bagi seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dalam menyusun Renja-SKPD;

3. RKPD merupakan acuan Bupati dan DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum APBD dan penentuan prioritas serta pagu anggaran sementara yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan APBD;
4. RKPD merupakan salah satu instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, melalui evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD ini dapat diketahui sampai sejauh mana capaian kinerja RPJMD sebagai wujud dari kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah hingga tahun berkenaan.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 285 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, yang menyebutkan RKPD dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan tahun berjalan; ayat (2) Perkembangan keadaan dalam tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seperti:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, dan; atau
3. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Perubahan RKPD Tahun 2016 Kabupaten Malang perlu dilakukan didasarkan pada adanya hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan (2016) menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

1. Adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
2. Adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih Tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
3. Adanya pergeseran kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan;

4. Adanya kegiatan lanjutan Tahun 2015 dan/atau kegiatan baru/alternatif yang harus ditampung dalam perubahan RKPD Tahun 2016;
5. Adanya keadaan luar biasa yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau;
6. Adanya ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara serta Pasal 25 ayat (2) UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa penyusunan RAPBD berpedoman kepada RKPD, termasuk Perubahan RAPBD Tahun 2016.

Memperhatikan dinamika pembangunan dan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2016 sampai dengan triwulan II, terdapat beberapa asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan RKPD Tahun 2016 yang tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga Pemerintah Kabupaten Malang memandang perlu untuk melakukan penyusunan Perubahan Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (P-RKPD) Kabupaten Malang Tahun 2016.

Setelah Perubahan RKPD dibuat, tahap selanjutnya adalah memadukan materi pokok yang telah disusun dengan rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan penentuan Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Tahun 2016 serta mensinkronkannya dengan kebijakan nasional/provinsi tahun rencana. Dengan demikian, penyusunan rancangan Perubahan RKPD bertujuan untuk melakukan harmonisasi dan penyesuaian program dan kegiatan prioritas yang tercantum dalam RKPD yang diakomodir didalam APBD Tahun Anggaran 2016 yang juga mengharmoniskan dan menyinergikannya dengan prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan Provinsi.

## 1.2. Maksud dan Tujuan

## a. Maksud

Perubahan RKPD adalah dokumen perubahan Perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan Perubahan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang disusun dengan maksud untuk menyesuaikan dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan.

## b. Tujuan

Adapun tujuannya adalah untuk acuan bagi seluruh SKPD di lingkup Pemerintah Daerah dalam menyusun Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (KUPA PPAS-P) Tahun 2016.

## 1.3. Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2016 meliputi :

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;
- q. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 - 2015.

## 1.4. Sistematika Dokumen Perubahan RKPD

Adapun sistematika dokumen RKPD adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN. BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2016 SAMPAI TRIWULAN KEDUA. BAB III RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DALAM PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016. BAB IV PENUTUP.

7

## BAB II

## EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2016 SAMPAI DENGAN TRIWULAN KEDUA

Evaluasi hasil RKPD Tahun 2016 sampai dengan triwulan kedua dilakukan melalui analisa capaian program dengan memuat 2 (dua) kewenangan urusan yaitu (1) kewenangan urusan wajib meliputi pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum; perumahan; penataan ruang; perencanaan pembangunan; perhubungan lingkungan hidup; pertanahan; kependudukan dan catatan sipil; pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; keluarga berencana dan keluarga sejahtera; sosial; ketenagakerjaan; koperasi dan usaha kecil dan menengah; penanaman modal; kebudayaan; kepemudaan dan olahraga; kesatuan bangsa dan politik dalam negeri; otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian; ketahanan pangan; pemberdayaan masyarakat desa; statistik; kearsipan; komunikasi dan informatika; perpustakaan, (2) kewenangan urusan pilihan meliputi urusan pertanian; kehutanan; energi dan sumber daya mineral; pariwisata; kelautan dan perikanan; perdagangan; industri; ketransmigrasian.

## 2.1. Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan Berdasarkan SKPD

Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan pada tahun 2016 sampai dengan triwulan kedua berdasarkan SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah selengkapnya tersaji pada Tabel 2.1.

Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan pada tahun 2016 sampai

Tabel 2.1. dengan triwulan kedua

| KODE | NAMA PROGRAN DAN KEGIATAN | ANGGARAN | REALISASI | SISA |
|-----------|---------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.010.101 | DINAS PENDIDIKAN | 1.236.829.505.274,00 | 453.275.017.497,00 | 783.554.487.777,00 |
| 1010100 | Non Program | 1.200.790.795.274,00 | 446.337.402.297,00 | 754.453.392.977,00 |
| 101010000 | Belanja Tidak Langsung | 1.200.790.795.274,00 | 446.337.402.297,00 | 754.453.392.977,00 |
| 1010101 | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | 2.445.896.800,00 | 1.222.279.200,00 | 1.223.617.600,00 |
| 1010102 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | 380.083.000,00 | 190.041.300,00 | 190.041.700,00 |
| 1010115 | PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | 130.000.000,00 | 100.000.000,00 | 30.000.000,00 |
| 1010116 | PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR | 27.950.029.000,00 | 3.230.314.000,00 | 24.719.715.000,00 |

| KODE | NAMA PROGRAN DAN KEGIATAN | ANGGARAN | REALISASI | SISA |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | SEMBILAN TAHUN | | | |
| 1010117 | PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH | 2.911.201.200,00 | 1.144.661.200,00 | 1.766.540.000,00 |
| 1010118 | PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL | 250.000.000,00 | 75.000.000,00 | 175.000.000,00 |
| 1010120 | PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 406.500.000,00 | 362.797.500,00 | 43.702.500,00 |
| 1010121 | PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN | 1.565.000.000,00 | 612.522.000,00 | 952.478.000,00 |
| 1.020.101 | DINAS KESEHATAN | 239.318.958.930,00 | 77.587.490.670,00 | 161.731.468.260,00 |
| 1020100 | Non Program | 59.343.379.696,00 | 28.905.879.760,00 | 30.437.499.936,00 |
| 102010000 | Belanja Tidak Langsung | 59.343.379.696,00 | 28.905.879.760,00 | 30.437.499.936,00 |
| 1020101 | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | 1.642.652.000,00 | 695.820.190,00 | 946.831.810,00 |
| 1020102 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | 897.296.673,00 | 178.315.300,00 | 718.981.373,00 |
| 1020105 | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR | 285.480.000,00 | 35.245.000,00 | 250.235.000,00 |
| 1020106 | PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN | 132.401.000,00 | 43.441.000,00 | 88.960.000,00 |
| 1020115 | PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN | 13.414.162.000,00 | 6.187.062.320,00 | 7.227.099.680,00 |
| 1020116 | PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 51.517.011.910,00 | 18.595.404.561,00 | 32.921.607.349,00 |
| 1020117 | PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN | 189.387.500,00 | 26.453.000,00 | 162.934.500,00 |
| 1020118 | PROGRAM PENGEMBANGAN OBAT ASLI INDONESIA | 14.680.000,00 | 14.680.000,00 | 0,00 |
| 1020119 | PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 926.592.250,00 | 326.107.400,00 | 600.484.850,00 |
| 1020120 | PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT | 525.000.000,00 | 268.216.990,00 | 256.783.010,00 |
| 1020121 | PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT | 361.354.500,00 | 164.611.750,00 | 196.742.750,00 |
| 1020122 | PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR | 1.024.262.000,00 | 436.857.750,00 | 587.404.250,00 |
| 1020123 | PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN | 915.553.750,00 | 250.504.000,00 | 665.049.750,00 |
| 1020125 | PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS/PUSKESMAS PEMBANTU DAN JARINGANNYA | 65.448.268.090,00 | 5.046.040.600,00 | 60.402.227.490,00 |
| 1020131 | PROGRAM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KESEHATAN MAKANAN | 250.000.000,00 | 155.371.250,00 | 94.628.750,00 |
| 1020134 | PROGRAM PELAYANAN JKN KAPITASI PADA FKTP | 42.431.477.561,00 | 16.257.479.799,00 | 26.173.997.762,00 |
| 1.020.102 | UPTD PUSKESMAS DONOMULYO (BLUD) | 3.632.826.700,00 | 1.240.768.763,00 | 2.392.057.937,00 |
| 1020133 | PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN BLUD | 3.632.826.700,00 | 1.240.768.763,00 | 2.392.057.937,00 |
| 1.020.103 | UPTD PUSKESMAS KEPANJEN (BLUD) | 2.656.030.720,00 | 1.069.308.642,00 | 1.586.722.078,00 |
| 1020133 | PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN BLUD | 2.656.030.720,00 | 1.069.308.642,00 | 1.586.722.078,00 |
| 1.020.104 | UPTD PUSKESMAS GONDANGLEGI (BLUD) | 1.882.183.560,00 | 808.283.524,00 | 1.073.900.036,00 |
| 1020133 | PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN BLUD | 1.882.183.560,00 | 808.283.524,00 | 1.073.900.036,00 |
| 1.020.105 | UPTD PUSKESMAS DAMPIT (BLUD) | 2.543.367.160,00 | 1.020.121.092,00 | 1.523.246.068,00 |
| 1020133 | PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN BLUD | 2.543.367.160,00 | 1.020.121.092,00 | 1.523.246.068,00 |
| 1.020.106 | UPTD PUSKESMAS TUREN (BLUD) | 3.160.622.000,00 | 1.307.168.146,00 | 1.853.453.854,00 |
| 1020133 | PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN BLUD | 3.160.622.000,00 | 1.307.168.146,00 | 1.853.453.854,00 |
| 1.020.107 | UPTD PUSKESMAS TUMPANG (BLUD) | 3.852.845.000,00 | 1.427.078.628,00 | 2.425.766.372,00 |
| 1020133 | PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN BLUD | 3.852.845.000,00 | 1.427.078.628,00 | 2.425.766.372,00 |
| 1.020.108 | UPTD PUSKESMAS SINGOSARI (BLUD) | 1.837.925.000,00 | 655.031.778,00 | 1.182.893.222,00 |

| KODE | NAMA PROGRAN DAN KEGIATAN | ANGGARAN | REALISASI | SISA |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1020133 | PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN BLUD | 1.837.925.000,00 | 655.031.778,00 | 1.182.893.222,00 |
| 1.020.109 | UPTD PUSKESMAS DAU (BLUD) | 1.387.932.000,00 | 516.175.307,00 | 871.756.693,00 |
| 1020133 | PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN BLUD | 1.387.932.000,00 | 516.175.307,00 | 871.756.693,00 |
| 1.020.110 | UPTD PUSKESMAS SUMBERPUCUNG (BLUD) | 1.825.865.000,00 | 578.605.516,00 | 1.247.259.484,00 |
| 1020133 | PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN BLUD | 1.825.865.000,00 | 578.605.516,00 | 1.247.259.484,00 |
| 1.020.111 | UPTD PUSKESMAS KASEMBON (BLUD) | 1.408.003.200,00 | 523.405.523,00 | 884.597.677,00 |
| 1020133 | PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN BLUD | 1.408.003.200,00 | 523.405.523,00 | 884.597.677,00 |
| 1.020.201 | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KANJURUHAN KEPANJEN (SKPD) | 54.014.454.471,00 | 14.683.703.226,00 | 39.330.751.245,00 |
| 1020200 | Non Program | 23.501.314.407,00 | 11.293.016.926,00 | 12.208.297.481,00 |
| 102020000 | Belanja Tidak Langsung | 23.501.314.407,00 | 11.293.016.926,00 | 12.208.297.481,00 |
| 1020226 | PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT PARU- PARU/RUMAH SAKIT MATA | 20.825.200.064,00 | 3.129.358.700,00 | 17.695.841.364,00 |
| 1020233 | PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN BLUD | 9.687.940.000,00 | 261.327.600,00 | 9.426.612.400,00 |
| 1.020.202 | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KANJURUHAN KEPANJEN (BLUD) | 58.700.000.000,00 | 30.394.851.459,16 | 28.305.148.540,84 |
| 1020233 | PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN BLUD | 58.700.000.000,00 | 30.394.851.459,16 | 28.305.148.540,84 |
| 1.020.301 | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAWANG (SKPD) | 25.720.210.105,00 | 4.417.649.518,00 | 21.302.560.587,00 |
| 1020300 | NON PROGRAM | 4.097.785.105,00 | 1.866.956.459,00 | 2.230.828.646,00 |
| 102030000 | Belanja Tidak Langsung | 4.097.785.105,00 | 1.866.956.459,00 | 2.230.828.646,00 |
| 1020326 | PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT PARU- PARU/RUMAH SAKIT MATA | 18.927.425.000,00 | 1.624.436.779,00 | 17.302.988.221,00 |
| 1020333 | PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN BLUD | 2.695.000.000,00 | 926.256.280,00 | 1.768.743.720,00 |
| 1.020.302 | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAWANG (BLUD) | 33.000.000.000,00 | 11.078.561.581,78 | 21.921.438.418,22 |
| 1020333 | PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN BLUD | 33.000.000.000,00 | 11.078.561.581,78 | 21.921.438.418,22 |
| 1.030.201 | DINAS BINA MARGA | 463.369.587.061,00 | 152.023.126.682,00 | 311.346.460.379,00 |
| 1030200 | NON PROGRAM | 13.480.787.061,00 | 6.412.914.057,00 | 7.067.873.004,00 |
| 103020000 | Belanja Tidak Langsung | 13.480.787.061,00 | 6.412.914.057,00 | 7.067.873.004,00 |
| 1030201 | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | 1.255.530.000,00 | 657.571.955,00 | 597.958.045,00 |
| 1030202 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | 1.944.070.000,00 | 1.444.862.900,00 | 499.207.100,00 |
| 1030203 | PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR | 175.175.000,00 | 0,00 | 175.175.000,00 |
| 1030205 | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR | 284.500.000,00 | 193.971.000,00 | 90.529.000,00 |
| 1030206 | PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN | 79.685.000,00 | 14.250.000,00 | 65.435.000,00 |
| 1030215 | PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN | 173.506.164.000,00 | 26.016.514.040,00 | 147.489.649.960,00 |
| 1030217 | PROGRAM PEMBANGUNAN TURAP/TALUD/BROJONG | 2.241.390.000,00 | 1.796.934.000,00 | 444.456.000,00 |
| 1030218 | PROGRAM REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN | 185.774.551.000,00 | 81.657.221.200,00 | 104.117.329.800,00 |
| 1030223 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN | 1.428.150.000,00 | 580.441.900,00 | 847.708.100,00 |
| 1030230 | PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN | 21.784.330.000,00 | 7.753.755.930,00 | 14.030.574.070,00 |
| 1030234 | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI/DATA BASE JALAN DAN JEMBATAN | 650.040.000,00 | 50.040.000,00 | 600.000.000,00 |

| KODE | NAMA PROGRAN DAN KEGIATAN | ANGGARAN | REALISASI | SISA |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1030235 | PROGRAM PENGELOLAAN PELENGKAP JALAN DAN PENERANGAN JALAN UMUM | 60.765.215.000,00 | 25.444.649.700,00 | 35.320.565.300,00 |
| 1.030.301 | DINAS PENGAIRAN | 78.072.981.949,00 | 24.311.407.133,00 | 53.761.574.816,00 |
| 1030300 | NON PROGRAM | 8.970.606.949,00 | 4.244.207.624,00 | 4.726.399.325,00 |
| 103030000 | Belanja Tidak Langsung | 8.970.606.949,00 | 4.244.207.624,00 | 4.726.399.325,00 |
| 1030301 | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | 1.140.742.750,00 | 497.762.796,00 | 642.979.954,00 |
| 1030302 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | 2.894.383.000,00 | 1.550.399.900,00 | 1.343.983.100,00 |
| 1030303 | PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR | 44.000.000,00 | 42.350.000,00 | 1.650.000,00 |
| 1030306 | PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN | 8.780.000,00 | 3.743.000,00 | 5.037.000,00 |
| 1030324 | PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA | 24.974.496.150,00 | 7.873.378.529,00 | 17.101.117.621,00 |
| 1030325 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGOLAHAN AIR BAKU | 37.768.367.600,00 | 9.185.904.234,00 | 28.582.463.366,00 |
| 1030326 | PROGRAM PENGEMBANGAN, PENGELOLAAN DAN KONVERSI SUNGAI, DANAU DAN SUMBER DAYA AIR LAINNYA | 1.529.976.500,00 | 617.870.400,00 | 912.106.100,00 |
| 1030328 | PROGRAM PENGENDALIAN BANJIR | 438.791.000,00 | 245.913.550,00 | 192.877.450,00 |
| 1030329 | PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH | 302.838.000,00 | 49.877.100,00 | 252.960.900,00 |
| 1.030.501 | DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG | 135.921.806.201,00 | 50.953.077.521,00 | 84.968.728.680,00 |
| 1030500 | NON PROGRAM | 12.386.124.201,00 | 5.764.078.612,00 | 6.622.045.589,00 |
| 103050000 | Belanja Tidak Langsung | 12.386.124.201,00 | 5.764.078.612,00 | 6.622.045.589,00 |
| 1030501 | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | 2.280.353.850,00 | 905.253.301,00 | 1.375.100.549,00 |
| 1030502 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | 17.849.419.600,00 | 5.060.833.453,00 | 12.788.586.147,00 |
| 1030503 | PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR | 176.250.000,00 | 176.167.750,00 | 82.250,00 |
| 1030505 | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR | 233.687.000,00 | 2.460.000,00 | 231.227.000,00 |
| 1030506 | PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN | 138.075.700,00 | 22.979.500,00 | 115.096.200,00 |
| 1030515 | PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI | 15.867.185.989,00 | 6.975.368.150,00 | 8.891.817.839,00 |
| 1030516 | PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG | 7.172.435.000,00 | 2.480.372.500,00 | 4.692.062.500,00 |
| 1030517 | PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG | 1.997.836.000,00 | 341.592.000,00 | 1.656.244.000,00 |
| 1030518 | PROGRAM REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN | 15.710.646.000,00 | 10.106.223.200,00 | 5.604.422.800,00 |
| 1030519 | PROGRAM PENINGKATAN KESIAGAAN DAN PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN | 1.099.252.000,00 | 286.741.005,00 | 812.510.995,00 |
| 1030520 | PROGRAM PENGELOLAAN AREAL PEMAKAMAN | 54.925.000,00 | 9.748.400,00 | 45.176.600,00 |
| 1030521 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA | 11.602.721.200,00 | 2.281.734.000,00 | 9.320.987.200,00 |
| 1030522 | PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA PASAR | 10.843.967.000,00 | 4.445.964.500,00 | 6.398.002.500,00 |
| 1030524 | PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) | 10.337.008.500,00 | 4.273.784.450,00 | 6.063.224.050,00 |
| 1030527 | PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH | 4.116.520.851,00 | 1.094.995.700,00 | 3.021.525.151,00 |
| 1030530 | PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN | 24.055.398.310,00 | 6.724.781.000,00 | 17.330.617.310,00 |
| 1.040.101 | BADAN PERUMAHAN | 2.958.482.341,00 | 1.266.770.332,00 | 1.691.712.009,00 |
| 1040100 | NON PROGRAM | 1.894.082.341,00 | 857.039.757,00 | 1.037.042.584,00 |
| 104010000 | Belanja Tidak Langsung | 1.894.082.341,00 | 857.039.757,00 | 1.037.042.584,00 |

| KODE | NAMA PROGRAN DAN KEGIATAN | ANGGARAN | REALISASI | SISA |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1040101 | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | 355.768.600,00 | 168.615.975,00 | 187.152.625,00 |
| 1040102 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | 45.275.000,00 | 19.165.000,00 | 26.110.000,00 |
| 1040105 | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR | 5.000.000,00 | 2.800.000,00 | 2.200.000,00 |
| 1040106 | PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN | 60.532.000,00 | 5.494.000,00 | 55.038.000,00 |
| 1040115 | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN | 404.050.400,00 | 127.431.100,00 | 276.619.300,00 |
| 1040116 | PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN | 50.720.000,00 | 16.837.500,00 | 33.882.500,00 |
| 1040117 | PROGRAM PEMBERDAYAAN KOMUNITAS PERUMAHAN | 143.054.000,00 | 69.387.000,00 | 73.667.000,00 |
| 1.060.101 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | 9.386.460.271,00 | 3.778.207.539,00 | 5.608.252.732,00 |
| 1060100 | NON PROGRAM | 3.563.660.271,00 | 1.871.899.289,00 | 1.691.760.982,00 |
| 106010000 | Belanja Tidak Langsung | 3.563.660.271,00 | 1.871.899.289,00 | 1.691.760.982,00 |
| 1060101 | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | 461.437.100,00 | 185.939.300,00 | 275.497.800,00 |
| 1060102 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | 399.680.000,00 | 302.012.000,00 | 97.668.000,00 |
| 1060103 | PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR | 11.049.000,00 | 11.049.000,00 | 0,00 |
| 1060105 | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR | 3.650.000,00 | 0,00 | 3.650.000,00 |
| 1060106 | PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA | 51.259.000,00 | 0,00 | 51.259.000,00 |
| 1060115 | DAN KEUANGAN PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI | 1.085.690.000,00 | 117.393.100,00 | 968.296.900,00 |
| 1060116 | PROGRAM KERJASAMA PEMBANGUNAN | 225.548.900,00 | 38.159.200,00 | 187.389.700,00 |
| 1060117 | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM | 75.000.000,00 | 31.230.600,00 | 43.769.400,00 |
| 1060118 | PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH | 350.000.000,00 | 69.960.950,00 | 280.039.050,00 |
| 1060119 | PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN KOTA-KOTA MENENGAH DAN BESAR | 225.000.000,00 | 65.590.000,00 | 159.410.000,00 |
| 1060121 | PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | 1.618.476.000,00 | 691.992.000,00 | 926.484.000,00 |
| 1060122 | PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI | 984.075.000,00 | 276.888.500,00 | 707.186.500,00 |
| 1060123 | PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL BUDAYA | 181.935.000,00 | 75.738.000,00 | 106.197.000,00 |
| 1060124 | PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH DAN SUMBER DAYA ALAM | 150.000.000,00 | 40.355.600,00 | 109.644.400,00 |
| 1.070.101 | DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 12.882.736.899,00 | 6.223.313.973,00 | 6.659.422.926,00 |
| 1070100 | NON PROGRAM | 8.192.006.899,00 | 3.833.418.873,00 | 4.358.588.026,00 |
| 107010000 | Belanja Tidak Langsung | 8.192.006.899,00 | 3.833.418.873,00 | 4.358.588.026,00 |
| 1070101 | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | 3.271.015.000,00 | 1.540.629.300,00 | 1.730.385.700,00 |
| 1070102 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | 103.775.000,00 | 72.081.900,00 | 31.693.100,00 |
| 1070105 | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR | 16.330.000,00 | 13.340.000,00 | 2.990.000,00 |
| 1070106 | PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN | 26.480.000,00 | 0,00 | 26.480.000,00 |
| 1070115 | PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN | 197.325.000,00 | 111.193.750,00 | 86.131.250,00 |
| 1070116 | PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS LLAJ | 152.210.000,00 | 0,00 | 152.210.000,00 |

| KODE | NAMA PROGRAN DAN KEGIATAN | ANGGARAN | REALISASI | SISA |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1070117 | PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN | 248.085.000,00 | 81.055.350,00 | 167.029.650,00 |
| 1070118 | PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DENGAN MAS MEDIA | 54.240.000,00 | 21.219.200,00 | 33.020.800,00 |
| 1070119 | PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS | 621.270.000,00 | 550.375.600,00 | 70.894.400,00 |
| 1.080.101 | BADAN LINGKUNGAN HIDUP | 7.820.335.719,00 | 4.111.262.254,00 | 3.709.073.465,00 |
| 1080100 | NON PROGRAM | 1.879.996.719,00 | 922.870.565,00 | 957.126.154,00 |
| 108010000 | Belanja Tidak Langsung | 1.879.996.719,00 | 922.870.565,00 | 957.126.154,00 |
| 1080101 | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | 552.478.400,00 | 295.788.409,00 | 256.689.991,00 |
| 1080102 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | 55.988.000,00 | 28.279.380,00 | 27.708.620,00 |
| 1080103 | PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR | 25.000.000,00 | 24.720.000,00 | 280.000,00 |
| 1080106 | PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN | 60.392.000,00 | 37.449.500,00 | 22.942.500,00 |
| 1080116 | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | 4.196.011.100,00 | 2.382.286.200,00 | 1.813.724.900,00 |
| 1080117 | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM | 814.490.000,00 | 340.333.500,00 | 474.156.500,00 |
| 1080119 | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP | 235.979.500,00 | 79.534.700,00 | 156.444.800,00 |
| 1.100.101 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 6.482.249.581,00 | 2.442.349.921,00 | 4.039.899.660,00 |
| 1100100 | NON PROGRAM | 2.501.649.581,00 | 1.173.897.621,00 | 1.327.751.960,00 |
| 110010000 | Belanja Tidak Langsung | 2.501.649.581,00 | 1.173.897.621,00 | 1.327.751.960,00 |
| 1100101 | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | 674.569.600,00 | 238.880.400,00 | 435.689.200,00 |
| 1100102 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | 409.626.700,00 | 45.195.000,00 | 364.431.700,00 |
| 1100105 | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR | 7.200.000,00 | 3.360.000,00 | 3.840.000,00 |
| 1100106 | PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN | 55.614.900,00 | 18.551.200,00 | 37.063.700,00 |
| 1100115 | PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | 2.833.588.800,00 | 962.465.700,00 | 1.871.123.100,00 |
| 1.110.101 | KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 2.983.168.944,00 | 1.299.839.436,00 | 1.683.329.508,00 |
| 1110100 | NON PROGRAM | 961.748.944,00 | 415.315.436,00 | 546.433.508,00 |
| 111010000 | Belanja Tidak Langsung | 961.748.944,00 | 415.315.436,00 | 546.433.508,00 |
| 1110101 | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | 235.186.000,00 | 136.250.000,00 | 98.936.000,00 |
| 1110102 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | 64.700.000,00 | 62.200.000,00 | 2.500.000,00 |
| 1110105 | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR | 4.080.000,00 | 4.080.000,00 | 0,00 |
| 1110106 | PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN | 5.648.000,00 | 3.408.000,00 | 2.240.000,00 |
| 1110115 | PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN PENINGKATAN KUALITAS ANAK DAN PEREMPUAN | 141.656.500,00 | 134.426.500,00 | 7.230.000,00 |
| 1110116 | PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK | 139.452.000,00 | 89.452.000,00 | 50.000.000,00 |
| 1110117 | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN | 1.265.547.500,00 | 347.207.500,00 | 918.340.000,00 |
| 1110118 | PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA DAN | 165.150.000,00 | 107.500.000,00 | 57.650.000,00 |

| KODE | NAMA PROGRAN DAN | ANGGARAN | REALISASI | SISA |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 1 | KEGIATAN 2 | 3 | 4