Unknown PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT Nomor 87 Tahun 2017 tentang PENGGUNAAN DAN PENGELOLAAN SISTEM APLIKASI MONITORING DAN EVALUASI BERBASIS ONLINE (E-MONEV) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT (berlaku 11 Oktober 2017)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat
:
1
BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURANBUPATI TANAHLAUT NOMOR 87 TAHUN 2017
TENTANG
PENGGUNAAN DAN PENGELOLAAN SISTEM APLIKASI MONITORING DAN EVALUASI BERBASIS ONLINE (E-MONEV) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANAH LAUT,
- a. bahwa dalam rangka pengendalian dan evaluasi kinerja pembangunan agar berjalan efektif, efisien dan akuntabel, perlu untuk mengembangkan sistem aplikasimonitoring dan evaluasi berbasis online melalui sistem aplikasi E-Monev ;
- b. bahwa sistem aplikasimonitoring dan evaluasiberbasis online (E-Monev) merupakan sistem monitoring dan evaluasi (monev) yang akan memberikan kontribusi nyata guna berjalannya siklus umpan balik pada tahapan perencanaan yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah Lauttentang Penggunaan dan PengelolaanSistem AplikasiMonitoring dan EvaluasiBerbasis Online(E-Monev) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2765) dengan mengubah Undang Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang penetapan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republk Indonesia Nomor 4846);
7. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tahapan, Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Menetapkan :
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Negara Komunikasi dan Informatika Nomor : 28/SK/MENEG/KI/2008 tentang Pengunaan Nama Domain go.id Untuk Situs Web Resmi Pemerintah Pusat dan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2063);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN DAN PENGELOLAAN SISTEM APLIKASI MONITORING DAN EVALUASI BERBASIS ONLINE (E-MONEV) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT .
BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini,yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan KabupatenTanah Laut.
4. Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraPemerintahan Daerah.
6. Satuan OrganisasiPerangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SOPD adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas mengelola anggaran dan barang daerah.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerahyang selanjutnya disebut Bappeda adalah SOPD yang memiliki tugas pokok pelaksanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan pembangunan serta penyusunan,dan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah.
8. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut.
9. Pemerintah Kecamatanadalah Pemerintah Kecamatan di Tanah Laut.
10. Kepala Bappeda adalah Kepala Bappeda Kabupaten Tanah Laut.
11. Monitoring adalah kegiatan mengamati secara seksama suatu keadaan atau kondisi, termasuk juga perilaku atau kegiatan tertentu dengan tujuan agar semua data masukan atau informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan tersebut dapat menjadi landasan dalam mengambil keputusan tindakan selanjutnya yang diperlukan.
12. Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.
13. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
14. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (Input) , keluaran (Output) , dan hasil (Outcome) terhadap rencana dan standar.
15. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang ada.
16. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapantahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/ daerah dalam jangka waktu tertentu.
17. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi,misi,dan arah pembangunan daerah dan mengacu pada RPJP Nasional.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen Perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran visi, misi, dan program Bupati dan penyusunannya berpedoman pada RPJPD dengan ## BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN KEDUDUKAN
Bagian Kesatu
Pasal 2
- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk:
- a. mengatur pengelolaan aplikasi E-Monev untuk seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Tanah Laut; dan
- b. mengatur SOPD agar disiplin di dalam pelaporan kinerja baik pelaporan kinerja output , pelaporan kinerja outcome dan pelaporan kinerja impact
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
- a. memberikan acuan pelaksanaan dan penggunaan aplikasi E-Monev bagi seluruh SOPD dan para pemangku kepentingan daerah;
- b. menciptakan konsistensi tahapan perencanaan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi kinerja pembangunan;
- c. mewujudkan monitoring dan evaluasi yang sistematis, objektif dan transparansi dalam rangka mendukung pendekatan kinerja pelayanan publik; dan
- d. mendorong terjadinya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk menghasilkan secara konsisten hasil perencanaan yang berkualitas.
Bagian Kedua Kedudukan
Pasal 3
Peraturan Bupati ini berkedudukan sebagai :
- a. sistem pendukung keputusan (decision support sistem) untuk mengumpulkan data, mengolah data, analisis data, dan pengambilan keputusan dalam proses perencanaan daerah;
- b. sistem pengelolaan data kinerja pembangunan daerah yang terpadu;
- c. sistem informasi yang dapat membuat dokumentasi secara terstruktur pada setiap tahapan perencanaan daerah;
- d. sistem informasi yang dapat diakses oleh setiap pengguna dengan menggunakan sandi sebagai tanda masuk ke dalam aplikasi E-Monev ; dan
- e. sistem E-Monev dapat mengetahui :
1. Capaian Realisasi anggaran dan fisik per-triwulan pelaksanaan APBD.
2. Mengkategorisasikan realisasi anggaran fisik per-triwulan ## BAB III
PENGELOLAAN APLIKASI E-MONEV
Bagian Kesatu Penanggungjawab Aplikasi
E-Monev
Pasal 4
Penanggungjawab pengelolaan aplikasi E-Monev , yaitu :
- (1) Kepala Bappeda sebagai Penanggungjawab pengelolaan aplikasi E-Monev .
- (2) Kepala Bidang Perencanaan Makro sebagai Penanggungjawab Harian pengelolaan sistem E-Monev .
- (3) Kepala Sub Bidang Program pada Bidang Perencanaan MakroBappeda Kabupaten Tanah Laut selaku administrator pusat aplikasi E-Monev sebagai Penanggungjawab Teknis aplikasi E-Monev.
- (4) Kepala Sub Bidang Singkronisasi, Pengendalian dan Evaluasi pada Bidang Perencanaan MakroBappeda Kabupaten Tanah Laut selaku Administrator Pusat aplikasi E-Monev sebagai Penanggungjawab Teknis aplikasi E-Monev.
Pasal 5
Administrator Pusat aplikasi E-Monev sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (4) bertanggungjawab terhadap:
- a. menjamin keberlangsungan, kelancaran dan penggunaan aplikasi E-Monev ;
- b. memberikan informasi terkait dengan proses perencanaan dan perkembangan usulan kegiatan yang masuk dalam sistem aplikasi E-Monev ;
- c. menjamin keamanan aplikasi; dan
- d. melaksanakan penanganan permasalahan dan keluhan dari pengguna aplikasi E-Monev ;
Pasal 6
Administrator Pusat aplikasi E-Monev sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, dibantu oleh Tim Pengelola aplikasi E-Monev yang terdiri dari :
- a. Tim Teknis, yaitu tenaga ahli/personil yang berpengalaman di bidang sistem informasi dan teknologi; dan
- b. Tim Pendamping beranggotakan pelaksana pada Bappeda, terdiri dari :
- 1) Super Admin;
- 2) Admin Bidang; dan
- 3) Admin Tim Pokja.
- (1) Tim Teknis dan Tim Pendamping aplikasi E-Monev sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 bertugas melaksanakan pengawalan dan pengawasan terhadap keberlangsungan aplikasi E-Monev .
- (2) Tim Teknis dan Tim Pendamping aplikasi E-Monev , ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tanah Laut.
- (3) Tim Teknis dan Tim Pendamping aplikasi E-Monev , dapat diberikan honorarium dan/atau tunjangan, sesuai ketentuan Peraturan PerundangUndangan.
Bagian Kedua Pengguna Aplikasi E-Monev
Paragraf 1 Umum
Pasal 8
- (1) Pengguna aplikasi E-Monev terdiri dari :
- a. Bupati Tanah Laut dan Wakil Bupati Tanah Laut dengan password Eksekutif;
- b. DPRD Kabupaten Tanah Laut dengan password Legislatif;
- c. Sekretaris Daerah dengan password Eksekutif;
- d. SOPDtermasuk Unit Pelaksana Teknis, Kecamatan dan Kelurahaan dengan password Admin SOPD;
- e. Auditor Inspektorat;
- f. Instansi Lainnya yang berkepentingan dengan aplikasi E-Monev ; dan
- g. Masyrakat Umum.
- (2) Penggguna aplikasi E-Monev sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan data kinerja melalui E-Monev dengan pembagian sebagai berikut
:
- a. Pengguna Internal, terdiri dari :
1. Bupati Tanah Laut dan Wakil Bupati Tanah Laut.
2. Sekretaris Daerah.
3. SOPD termasuk Unit Pelaksana Teknis, Kecamatan dan Kelurahaan.
4. Auditor Inspektorat.
- b. Pengguna Eksternal, terdiri dari :
1. DPRD Kabupaten Tanah Laut.
2. Instansi Lainnya yang berkepentingan dengan aplikasi E-Monev .
3. Masyarakat Umum.
Paragraf 2
Akses
Pasal 9
- (1) Pengguna internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a mendapatkan username dan password dari administrasi pusat aplikasi EMonev ;
- (2) Pengguna eksternalsebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dapat mengakses aplikasi E-Monev secara real time;
- (3) Pengguna eksternal khusus instansi lainnya yang berkepentingan dapat diberikan username dan password dari administrasi pusat aplikasi E-Monev dengan mengajukan izin tertulis kepada Bupati Tanah Laut melalui Kepala Bappeda Kabupaten Tanah Laut.
Pasal 10
Administrator Pusat E-Monev dapat memberhentikan pengguna E-Monev dalam hal pengguna sistem melanggar ketentuan dan menganggu keamanan sistem E-Monev .
Bagian Ketiga Pengelolaan sistem E-Monev
Paragraf 1 SOPD
Pasal 11
- (1) Pengelolaan aplikasi E-Monev pada SOPD dilaksanakan dengan ketentuan :
- a. Sekretaris Daerah/Sekretaris DPRD /Kepala Badan /Dinas /Direktur RSUD adalah sebagai Penanggung jawab Admin SOPD;
- b. Sekretaris/Kepala Bagian/Kepala Bidang pada Sekretariat/Badan /Dinas /RSUD yang membawahi/menangani Pelaporan kinerjaSOPD adalah sebagai Pengarah Admin SOPD;
- c. Kepala subbagian/Kepala Sub Bidang yang ditunjuk untuk menyusun pelaporan kinerjaSOPD selaku Administrator SOPD;
- d. Tanggungjawab Administrator SOPD, yaitu :
1. Mengkoordinasikan pengelolaan aplikasi E-Monev lingkup SOPD.
2. Mengkoordinasikan capaian kinerja ke setiap bidang/unit kerja.
3. Memverifikasi capaian kinerja sebelum di input ke dalam sistem aplikasi E-Monev .
- e. Dalam melaksanakan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada huruf d, administrator SOPD dibantu oleh operator Aplikasi E-Monev, yang bertugas :
1. Melaksanakan input/update data PPTK setiap kegiatan SOPD ke dalam aplikasi E-Monev.
2. Melakukan input/update data kinerja SOPDlevel keluaran (Output) , level program (Outcome) dan level sasaran (Impact) ke dalam aplikasi EMonev .
3. Melakukan singkronisasi antara program didalam sistem aplikasi EPlanning dan didalam sistem aplikasi E-Monev .
4. Mengunggah titik koordinat kegiatan, dan foto proyek kegiatan baik sebelum dikerjakan maupun sesudah dikerjakan.
5. Menyampaikan laporan kinerja secara berkelanjutan.
- (2) Operator E-Monev pada SOPD ditunjuk oleh Kepala SOPD melalui Surat Perintah Kepala SOPD dan disampaikan kepada Kepala Bappeda.
Kecamatan
Pasal 12
- (1) Pengelolaan aplikasi E-Monev pada Kecamatan dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. Camat adalah sebagai Penanggung jawab Admin SOPD Kecamatan;
- b. Sekretaris Camat yang membawahi/menangani pelaporan kinerjaSOPD adalah sebagai Pengarah Admin SOPD Kecamatan;
- c. Kepala sub bagian yang ditunjuk untuk menyusun pelaporan kinerjaSOPD selaku Administrator SOPD Kecamatan;
- d. Tanggungjawab Administrator Kecamatan, yaitu :
1. Mengkoordinasikan pengelolaan aplikasi E-Monev lingkup SOPD.
2. Mengkoordinasikan capaian kinerja ke setiap bidang/unit kerja.
3. Memverifikasi capaian kinerja sebelum di input ke dalam sistem aplikasi E-Monev .
9. Dalam melaksanakan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada huruf d, Administrator SOPD Kecamatan dapat dibantu oleh operator aplikasi
- e. E-Monev , yang bertugas :
1. Melaksanakan input/update data PPTK setiap kegiatan SOPD ke dalam aplikasi E-Monev .
2. Melakukan input/update data kinerja SOPD level keluaran (Output) , level program (Outcome) dan level sasaran (Impact) ke dalam aplikasi E-Monev .
3. Melakukan singkronisasi antara program didalam sistem aplikasi EPlanning dan didalam sistem aplikasi E-Monev .
4. Mengunggah titik koordinat kegiatan, dan foto proyek kegiatan baik sebelum dikerjakan maupun sesudah dikerjakan.
5. Menyampaikan laporan kinerja secara berkelanjutan.
- (2) Operator E-Monev pada SOPD Kecamatan ditunjuk oleh Camat melalui Surat Perintah Kepala SOPD dan disampaikan kepada Kepala Bappeda.
Paragraf 3 Kelurahan
Pasal 13
- (1) Pengelolaan aplikasi E-Monev pada Kelurahan dilaksanakan dengan ketentuan :
- a. Lurah adalah sebagai Penanggung jawab Admin SOPD Kelurahan;
- b. Sekretaris Lurah yang membawahi/menangani pelaporan kinerjaSOPD adalah sebagai Administrator Kelurahan;
- c. Tanggungjawab Administrator Kelurahan, yaitu :
1. Mengkoordinasikan pengelolaan aplikasi E-Monev lingkup SOPD.
2. Mengkoordinasikan capaian kinerja ke setiap bidang/unit kerja.
3. Memverifikasi capaian kinerja sebelum di input ke dalam sistem aplikasi E-Monev .
- d. Dalam melaksanakan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada huruf c, Administrator Kelurahan dapat dibantu oleh operator aplikasi E-Monev , yang bertugas :
1. Melaksanakan input/update data PPTK setiap kegiatan SOPD ke dalam aplikasi E-Monev .
2. Melakukan input/update data kinerja SOPD level keluaran (Output) , level program (Outcome) dan level sasaran (Impact) ke dalam aplikasi E-Monev .
3. Melakukan singkronisasi antara program didalam sistem aplikasi EPlanning dan didalam sistem aplikasi E-Monev .
4. Mengunggah titik koordinat kegiatan, dan foto proyek kegiatan baik sebelum dikerjakan maupun sesudah dikerjakan.
5. Menyampaikan laporan kinerja secara berkelanjutan.
- (2) Operator E-Monev pada SOPD Kecamatan ditunjuk oleh Camat melalui Surat Perintah Kepala SOPD dan disampaikan kepada Kepala Bappeda.
Paragraf 4
Unit Pelaksana Teknis
Pasal 14
- (1) Pengelolaan aplikasi E-Monev pada Unit Pelaksana Teknis dilaksanakan dengan ketentuan :
- a. Kepala Unit Pelaksana Teknis adalah sebagai Penanggung jawab Admin Unit Pelaksana Teknis;
- b. Kepala Bagian Tata Usaha yang membawahi/menangani pelaporan kinerja UPT adalah sebagai Administrator UPT;
- c. Tanggungjawab Administrator UPT, yaitu :
1. Mengkoordinasikan pengelolaan aplikasi E-Monev lingkup SOPD.
2. Mengkoordinasikan capaian kinerja ke setiap bidang/unit kerja.
3. Memverifikasi capaian kinerja sebelum di input ke dalam sistem aplikasi E-Monev .
- d. Dalam melaksanakan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada huruf c, Administrator UPT dapat dibantu oleh operator aplikasi E-Monev , yang bertugas :
1. Melaksanakan input/update data PPTK setiap kegiatan SOPD ke dalam aplikasi E-Monev .
2. Melakukan input/update data kinerja SOPD level keluaran (output), level program (Outcome) dan level sasaran (Impact) ke dalam aplikasi E-Monev .
3. Melakukan singkronisasi antara program didalam sistem aplikasi EPlanning dan didalam sistem aplikasi E-Monev .
4. Mengunggah titik koordinat kegiatan, dan foto proyek kegiatan baik sebelum dikerjakan maupun sesudah dikerjakan.
5. Menyampaikan laporan kinerja secara berkelanjutan.
- (2) Operator E-Monev pada UPT ditunjuk oleh Kepala SOPD## BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN
Bagian Kesatu Mekanisme Pengendalian dan Evaluasi
Pasal 16
- (1) Pimpinan SOPD wajib melakukan evaluasi dan pengendalian terhadap rencana kerja SOPD, sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya.
- (2) Pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan merupakan tugas dan fungsi yang melekat pada masing-masing SOPD.
- (3) Pimpinan SOPD melaksanakan pengendalian dimulai dari penyusunan Renstra SOPD, Indikator Kinerja Utama (IKU) SOPD, Renja SOPD dan Pelaksanaan DPA SOPD.
- (4) Tata cara pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dalam bentuk kegiatan selain dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang dilakukan oleh SOPD sebagaimana diatur pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pasal 17
Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dimaksudkan untuk menjamin tercapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang tetuang didalam RPJMD Kabupaten Tanah Laut.
Bagian Kedua
Pemantauan Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Pasal 18
- (1) Pimpinan SOPD melakukan pemantauan pelaksanaan Renja SOPD yang meliputi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya.
- (2) Pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan terhadap perkembangan realisasi penyerapan dana, realisasi pencapaian target kinerja dan permasalahan yang dihadapi.
- (3) Hasil pemantauan disusun dalam bentuk laporan baik bulanan, triwulanan, semester dan tahunan.
Pasal 19
- (1) Pimpinan SOPD berkewajiban menyampaian laporan kinerja SOPD secara tepat waktu.
- (2) Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan baik melalui aplikasi E-Monev maupun secara tertulis kepada Bupati Tanah Laut melalui Kepala Bappeda Kabupaten Tanah Laut sesuai jadwal waktu yang sudah ditentukan.
Bagian Ketiga Pengawasan Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Pasal 20
Tata cara pengawasan pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan oleh Pimpinan SOPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pasal 21
- (1) Evaluasi dilakukan terhadap pelaksanaan RPJPD, RPJMD dan Renstra SOPD untuk menilai efisiensi, efektivitas, manfaat, dampak dan keberlanjutan dari program.
- (2) Evaluasi dilakukan terhadap pelaksanaan RKPD dan Renja SOPDuntuk menilai keberhasilan pelaksanaan dari suatu program/kegiatan
Pasal 22
- (1) Pimpinan SOPD melakukan evaluasi pelaksanaan Renja SOPD periode sebelumnya.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pencapaian kinerja level kegiatan (output), level program (outcome) dan level sasaran (impact)
- (3) Hasil evaluasi digunakan sebagai umpan balik penilaian kinerja aparatur dan penyusunan usulan perencanaan dan anggaran ditahun perencanaan selanjutnya.
- (4) Hasil evaluasi disusun dalam bentuk laporan baik bulanan, triwulanan, semester dan tahunan.
- (5) Pimpinan SOPD berkewajiban melaporkan hasil evaluasi untuk penilaian prestasi aparatur ke Bupati Tanah Laut melalui Kepala Bappeda Kabupaten Tanah Laut.
BAB V - PENANGUNG JAWAB DAN PEMEGANG SEKTOR
Pasal 23
- (1) Penanggungjawab sektor adalah Sekretaris pada Bappeda selaku coordinator administrator bidang.
- (2) Masing-masing Kepala Bidang sesuai Tim Pokjanya di Bappeda bertanggung jawab untuk melakukan monitoring dan evaluasi kepada SOPD yang berada diwilayah tugas koordinasinya.
- (3) Pemegang sektor adalah Kepala SubBidang pada Bappeda yang ditugaskan menjadi mitra SOPD dibantu oleh operator bidang.
- (4) Kepala Bidang dibantu oleh pemegang sektor dan operator bidang untuk melakukan proses pendampingan, seleksi dan pendalaman terhadap hasil data kinerja di dalam aplikasi E-Monev .
BAB VI - MONITORING DAN EVALUASI TIM POKJA
Pasal 24
- (1) Monitoring dan Evaluasi Tim Pokja dilaksanakan untuk mengetahui capaian keberhasilan atau kegagalan SOPD, untuk mengetahui kendala atau hambatan didalam pelaksanaaannya dan juga untuk memberikan umpan balik perbaikan kualitas kinerja.
- (2) Monitoring dan Evaluasi Tim Pokja dilakukan terhadap :
- a. kesesuaian program atau kegiatan yang dilaksanakan untuk pencapaian target di dalam RPJMD;
- b. kesesuaian dengan kebijakan pembangunan tahunan daerah yang tertuang dalam RKPD;
- c. kesesuaian dengan kebijakan, sasaran dan tujuan SOPD;
- d. kesesuaian dengan tugas pokok dan fungsi SOPD yang bersangkutan;
- e. kesesuaian antara target kinerja dan progress capaian kinerja;dan
- f. mendeteksi dini terjadinya penyimpanagan pelaksanaan kegiatan, memberikan umpan balik untuk perbaikan kinerja dan sebagai bahan untuk penyusunan perencanaan ditahun selanjutnya.
BAB VI - MONITORING DAN EVALUASI TIM POKJA
Pasal 25
Kepala Bidang pada Bappeda melaporkan hasil monitoring dan evaluasi Tim Pokja kepada Kepala Bappeda Kabupaten Tanah Laut sebagai bahan kebijakan pimpinan.
BAB VI - MONITORING DAN EVALUASI TIM POKJA
Pasal 26
Hasil monitoring dan evaluasi Tim Pokja sebagai bahan pertimbangan untuk penentuan jumlah besaran pagu SOPDpada tahapan perencanaan selanjutnya.
BAB VII - PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 27
Kepala Bappeda melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pengelolaan EMonev , sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penepatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Penetapan: ditetapkan di Pelaihari pada tanggal 11 Oktober 2017

Penandatangan: BUPATI TANAH LAUT, ttd H. BAMBANG ALAMSYAH

Penetapan: Diundangkan di Pelaihari pada tanggal 11 Oktober 2017

Penandatangan: ## Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT, H. SYAHRIAN NURDIN