PERATURAN BUPATI MA Nomor 84 Tahun 2017 tentang TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2017 (berlaku 11 Oktober 2017)
Pembukaan
Menimbang
: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2), Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, telah ditetapkan Peraturan Bupati Tanah Laut tentang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2017;
- b. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa dan surat Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pelaihari Nomor : S-544/WPB.19/KP.004/2017, tanggal 19 September 2017, Perihal Hasil Evaluasi Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2017, perlu mengganti Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2017;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Mengingat
Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2017;
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Repoblik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun
- 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 552);
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.07/2016 tentang tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah
Menetapkan :
dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537);
14. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 116 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 523) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 116 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2017 Nomor 23);
M E M U T U S K A N :
PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2017.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut.
6. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Tanah Laut.
7. Desa adalah desa dalam Kabupaten Tanah Laut.
8. Kepala Desa adalah Kepala Desa dalam Kabupaten Tanah Laut.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa dalam Kabupaten Tanah Laut
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Dana Desa, adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk
membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
13. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa, yang besarannya dihitung dengan cara 90 % (sembilan puluh persen) dari anggaran Dana Desa dibagi dengan jumlah Desa secara nasional.
14. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan ## BAB II TATA CARA PENGHITUNGAN PEMBAGIAN DANA DESA
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
- (1) Besaran Alokasi Formula setiap Desa, dihitung dengan bobot sebagai berikut :
- a. 25 % (dua puluh lima persen) untuk jumlah penduduk Desa;
- b. 35 % (tiga puluh lima persen) untuk angka kemiskinan Desa;
- c. 10 % (sepuluh persen) untuk luas wilayah Desa; dan
- d. 30 % (tiga puluh persen) untuk tingkat kesulitan geografis Desa.
- (2) Angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf d, masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin Desa dan IKG Desa.
- (3) Penghitungan rincian Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut :
AF setiap Desa = {(0,25 x Z1) + (0,35 x Z2) + (0,10 x Z3) + (0,30 x Z4)} * (DDkab - ADkab)
Keterangan :
AF setiap Desa = Alokasi Formula Setiap Desa.
- Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten.
- Z2
- = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten.
- Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap luas wilayah Desa kabupaten.
DDkab = rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa kabupaten.
ADkab = rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa kabupaten.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5
- (1) IKG Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) disusun dan ditetapkan oleh Bupati
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 6
Tata cara penghitungan Dana Desa ke setiap Desa dan Kertas kerja penghitungan Dana Desa setiap Desa dilakukan sesuai dengan pedoman dan contoh penghitungan yang ditetapkan Menteri.
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
BAB III - PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
Pasal 7
Rincian Dana Desa setiap Desa Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB IV MEKANISME DAN TAHAP PENYALURAN DANA DESA

## Pasal 8

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. tahap I, paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan juli sebesar 60 % (enam puluh persen); dan
- b. tahap II, paling cepat bulan Agustus sebesar 40 % (empat puluh persen).
- (3) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD setiap tahap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 7 (tujuh ) hari kerja setelah diterima di RKUD.

## Pasal 9

- (1) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Pelaksanaan penyaluran Desa Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh BPKAD.
- (3) Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan setelah Bupati Cq. BPKAD menerima dari Kepala Desa, berupa :
- a. peraturan Desa tentang APBDesa; dan
- b. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (4) Penyampaian Peraturan Desa tentang APBDesa dan laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa kepada Bupati Cq. BPKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melalui DPMD dan Camat secara berjenjang.
- (5) Penyampaian Peraturan Desa tentang APBDesa dan laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai dengan Nomor RKD.

## Pasal 10

- (1) Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Bupati Cq. BPKAD menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahap I dari Kepala Desa.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian output menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen).
- (3) Penyampaian laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahap I dari Kepala Desa kepada Bupati Cq. BPKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui DPMD dan Camat secara berjenjang.

## Pasal 11

Pelaksanaan penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 12

- (1) Kepala Desa wajib menyampaikan konfirmasi penerimaan Dana Desa dalam rekening kas Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati Cq. Kepala DPMD dengan tembusan Camat yang bersangkutan.
- (2) Penyampaian konfirmasi penerimaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 3 (tiga) hari setelah Dana Desa masuk ke dalam rekening Kas Desa.
- (3) Kepala DPMD dapat melakukan penundaan penyampaian berkas syarat penyaluran Dana Desa kepada Bupati Cq. BPKAD sampai dengan konfirmasi penerimaan Dana Desa disampaikan.
- (4) Format konfirmasi penerimaan Dana Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Bupati dapat memfasilitasi percepatan penyampaian konfirmasi penerimaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan oleh Camat.

## BAB V

## PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

## Pasal 13

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa.
- (3) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi pedoman umum pelaksanaan penggunaan Dana Desa.

## Pasal 14

- (1) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa mengenai APBDesa.
- (3) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bupati memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.

## Pasal 15

- (1) Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Tata cara pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri teknis terkait.

## PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN REALISASI

## BAB VI PENGGUNAAN DANA DESA

## Pasal 16

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa setiap tahap kepada Bupati Cq. BPKAD melalui DPMD dan Camat secara berjenjang.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
- b. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa Tahap I.
- (3) Laporan realisiasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 7 Januari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Juli tahun anggaran berjalan.
- (5) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai dengan format yang ditetapkan Menteri.
- (6) Bupati dapat memfasilitasi percepatan penyampaian laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (7) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan oleh Camat.

## Pasal 17

- (1) Bupati menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penyerapan dan capaian output Dana Desa kepada Kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dengan tembusan kepada Gubernur, Menteri Dalam Negeri , Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penyaluran dan laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BPKAD.
- (3) Laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penyerapan dan capaian output Dana desa tahun anggaran sebelumnya; dan

- b. laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahap I.
- (4) Laporan realisasi penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak Dana Desa diterima di RKUD.
- (5) Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 14 Januari tahun anggran berjalan.
- (6) Laporan konsolidasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b disampaikan paling lambat 14 Juli tahun anggaran berjalan.
- (7) Laporan realisasi penyaluran dan laporaan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun sesuai dengan format yang ditetapkan Menteri.

## BAB VII

## PEMANTAUAN DAN EVALUASI SILPA DANA DESA

## Pasal 18

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas Sisa Dana Desa di RKD.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh DPMD.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a dan rekening koran RKD.

## Pasal 19

- (1) Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas Sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ditemukan Sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30 % (tiga puluh persen), Bupati Cq. DPMD :
- a. meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai Sisa Dana Desa di RKD tersebut; dan/atau
- b. meminta aparat pengawasan fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan.
- (2) DPMD memberitahukan Sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30 % (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati Cq. BPKAD.
- (3) Sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30 % (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dari Dana Desa yang diterima Desa pada tahun anggaran berkenaan ditambah dengan Sisa Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (4) Kepala Desa wajib menganggarkan kembali Sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya sebagai dasar penggunaan Dana Desa tersebut.
- (5) Dalam hal rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah ditetapkan, Sisa Dana Desa tersebut dapat digunakan mendahului penetapan Peraturan Desa tentang Perubahan

APBDesa dengan cara menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APBDesa dan memberitahukan kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan Desa tentang perubahan APBDesa atau dicantumkan dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Desa yang tidak melakukan perubahan APBDesa.

## BAB VIII

## SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 20

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal :
- a. Bupati Cq. BPKAD belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dan Pasal 10;
- b. terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30 % (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19; dan/atau
- c. terdapat rekomendasi yang disampaikan oleh aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BPKAD.
- (3) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (4) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran Dana Desa tahap I tidak dilakukan.
- (5) Dalam hal sampai dengan bulan Agustus tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30 % (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (6) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak dapat disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (7) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan / atau penggunaan Dana Desa.
- (9) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran.

## Pasal 21

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal :
- a. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan Pasal 10 telah diterima;
- b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30% (tiga puluh persen); dan

- c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran berjalan, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi Sisa Dana Desa di RKUD.
- (3) Bupati melaporkan Sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selambat-lambatnya akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.
- (5) Bupati menganggarkan kembali Sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum disalurkan dari RKUD ke RKD sampai dengan akhir bulan Februari tahun anggaran berjalan, sisa Dana Desa tersebut diperhitungkan sebagai pengurang dalam penyaluran Dana Desa Tahap I dari RKUN dan RKUD tahun anggaran berjalan.
- (7) Dalam hal desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan, Bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa Tahap I yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan.
- (8) Berdasarkan permintaan penyaluran sisa Dana Desa dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menyalurkan sisa Dana Desa Tahap I yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (6), paling lambat bulan Juli tahun anggaran berjalan.
- (9) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan permintaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Dana Desa Tahap I yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD tahun anggaran berjalan sebagaiman dimaksud pada ayat (6), menjadi sisa anggaran lebih pada RKUN.
- (10) Penyaluran kembali Dana Desa yang ditunda, pelaporan sisa Dana Desa di RKUD, pemberitahuan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya, dan penyampaian permintaan penyaluran sisa Dana Desa Tahap I yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dilaksanakan oleh BPKAD.

## Pasal 22

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, masih terdapat Sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30 % (tiga puluh persen).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.

- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (4) Pemotongan penyaluran Dana Desa dan pelaporan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilaksanakan oleh BPKAD.

## BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Dalam hal IKG Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) belum ditetapkan, penghitungan rincian Dana Desa setiap Desa menggunakan IKG Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa.

## BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari pada tanggal 11 Oktober 2017

BUPATI TANAH LAUT,


## H. BAMBANG ALAMSYAH

Diundangkan di Pelaihari pada tanggal 11 Oktober 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT,


## H. SYAHRIAN NURDIN

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI TANAH LAUT

NOMOR : 84 TAHUN 2017

TANGGAL : 11 OKTOBER 2017

## LEMBAR KONFIRMASI TRANSFER DANA DESA

DESA

:

KECAMATAN :

TAHAP

:

TAHUN ANGGARAN

:

| No. | Jenis Transfer | Kode Rekening APBDesa | Jumlah Transfer (Rp.) | Tgl Masuk Rek Kas Desa | Ket |
|-------|------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | DANA DESA | | | | |

Dana tersebut telah diterima pada Rekening Kas Desa sebagai berikut :

Nomor Rekening :

Nama Rekening :

Nama Bank :

...,.....

Kepala Desa ....

.....

BUPATI TANAH LAUT,


H. BAMBANG ALAMSYAH