PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR Nomor 113 Tahun 2016 tentang PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DES.A BUPATI LAMPUNG TIMUR, - a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
BUPATI LAMPUNG TIMUR PROVINS! LAMPUNG
PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR NOMOR la-TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DES.A BUPATI LAMPUNG TIMUR,
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dipandang perlu melakukan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, per-lLl menetapkan Peraturan Bupati ten.tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
3. Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah 'fingkat 11 Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tcntang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ten Lang Peratun: m Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 t.entang Desa (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lcmbaran Negara Republik Inrlonesia Nomor 5539) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, (Lembaran Negarn R·~publik Indonesia Tahun 2015 Nomor157 Tambahan Le,-nbaran Negara Republik lndoncsia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Leritang Oanu Desa yang Bersumber da.ri Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana diubah dcngan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Nega ra Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Pcraturan Mcntcri Dalam Ncgeri Nomor 13 Tahun 2006 tenlang Pedoman Pengclolaan Kcuangan Daerah sebagaimana tclah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisrne Penyusunan Peraturan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedornan Pengelolaan Keuangan Desa;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Provinsi adalah Provinsi Lampung.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Lampung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Timur.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat ## BAB II
ASAS DAN RUANG LINGKUP PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Asas pengelolaan keuangan desa adalah:
- a. tertib, keuangan desa dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
- b. taat pada peraturan perundang-undangan, pengelolaan keuangan desa harus
- berpedoman pada peratu ran perundang-undangan.
- c. efektif, keluaran atau hasil, sesuai dengan target atau rencana;
- d. efisien, dengan biaya serendah mungkin, tercapai keluaran atau hasil yang setinggi mungkin;
- e. ekonomis/hemat, dengan harga yang serendah-rendahnya, dicapai pengadaan barang dan jasa dengan mutu terbaik;
- f. partisipatif, masyarakat ikut serta secara aktif dimulai dari proses perencanaan;
- g. transparan, prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas luasnya tentang keuangan desa.
- h . bertanggung jawab, pengelola keuangan desa dapat mempertanggunggugatkan semua fungsinya dalam pengelolaan anggaran.
1. patut, pengelolaan keuangan dilakukan secara wajar dan proporsional;
- J. bermanfaat untuk masyarakat, prioritas anggaran adalah untuk kesejahteraan masyarakat.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
Ruang lingkup pengelolaan keuangan desa meliputi:
- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. penatausahaan;
- d. pelaporan; dan
- e. pertanggungjawaban.
KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
BAB III - KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
Pasal 5
- ( 1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keu angan desa.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan:
- a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
- b. menetapkan PTPKD;
- c. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
- d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa;
- e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.
- (3) Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa dibantu oleh PTPKD.
BAB III - KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
Pasal 6
- (1) PTPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) berasal dari unsur Perangkat Desa, yaitu :
2. a . Sekretaris Desa;
- b. Kepala-Kepala Seksi;
- c. Kepala Urusan Keuangan;
- d. Bendahara Barang Desa;
- (2) PTPKD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa pada setiap tahun anggaran.
-
- (1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a bertindak selaku Koordinator PTPKD.
- (2) Sekretaris Desa selaku Koordinator PTPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) rnernpunyai tugas:
- a. menyusun dan rnelaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa;
- b. rnenyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa;
- c. rnelakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa;
- d. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa; dan
- e. rnelakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerirnaan dan pengeluaran APBDesa.
BAB III - KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
Pasal 8
- (1) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya.
- (2) Kepala Seksi sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) rnernpunyai tugas:
- a. menyusun rencana anggaran belanja (RAB) awal pada pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya berdasarkan RKPDesa sebagai bahan penyusunan APBDesa;
- b. rnenyusun rencana anggaran belanja (RAB) akhir setelah ditetapkannya APBDesa;
- c. melaksanakan kegiatan dan/ atau bersama Lembaga Kemasyarakatan, Kelompok Masyarakat, TPK Desa yang telah
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: ditetapkan di dalam APBDesa; - d. mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;

Penandatangan: - e. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada Kepala Desa; dan - f. menyiapkan dokurnen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. - (3) Dokumen anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f meliputi Rencana Anggaran Belanja (RAB), Surat Permintaan Pembayaran, dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja. ## Pasal9

Penandatangan: - (1) Apabila Desa belum rnerniliki staf, Kepala Urusan Keuangan sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 6 ayat (1) huruf c ditetapkan sebagai Bendahara Desa. - (2) Dalam hal terdapat kekosongan dan/atau kekurangan personil pada Urusan Keuangan, maka Bendahara Desa sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) dapat dijabat oleh Perangkat Desa yang mampu. - (3) Bendahara Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan, mernbayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan maupun belanja desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa. ## Pasal 10 Bendahara Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dapat terdiri dari Bendahara Penerimaan Desa dan/ atau Bendahara Pengeluaran Desa. ## Pasal 11 - (1) Bendaharn. Ba.rang Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d dijabat oleh Perangkat Desa yang mampu. - (2) Benclahara Barang Desa sebagaimana climaksud pacla ayat (1) mempunyai tugas untuk menerima, mencatat, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan segala aset desa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan aset desa secara tepat guna clan berclaya guna ## Pasal 12 - (1) Penatausahaan Barang Desa dilakukan oleh Bendahara Barang Desa. - (2) Bendahara Barang Desa wajib melakukan pencatatan kekayaan milik Desa berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak. ## Pasal 13

Penandatangan: Pengelolaan kekayaan milik clesa diatur clalam Peraturan Bupati tersendiri. ## BAB IV ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBDESA ## Bagian Kesatu Asas Umum APBDesa ## Pasal 14 - (1) APBDesa clisusun sesuai clengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan clan kemampuan pendapatan clesa. - (2) Penyusunan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada RKPDesa clalam rangka mewujuclkan pelayanan kepacla masyarakat untuk tercapainya tujuan tata kelola pemerintahan clesa yang baik. - (3) APBDesa mempunyai fungsi: 4. a . menjacli dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan; - b. perencanaan, APBDesa menjadi pedoman bagi pengelola keuangan desa dalam merencanakan dan melaksanaka kegiatan pada tahun yang bersangku tan; - c. pengawasan, APBDesa menjadi dasar dalam pedoman dalam melakukan pengawasan clan pemeriksaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa; - cl. alokasi, APBDesa berisi memuat besaran biaya atas berbagai kegiatan yang dibiayai;

Distribusi: - e. distribusi, APBDesa berisi sebaran kegiatan terutama prioritas program untuk pembangunan masyarakat; - f. stabilisasi, APBDesa ditujukan menjaga kekokohan fundamen perekonomian desa; - (4) APBDesa, Perubahan APBDesa, clan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Desa. - (5) Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa sebagaimana climaksud pada ayat (4) ditetapkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten ditetapkan. - (6) Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksucl pacla ayat (4) clitetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. ## Pasal 15 - (1) Penerimaan Desa tercliri clari penclapatan desa clan penerimaan pembiayaan desa.

Verifikasi: - (2) Pendapatan Desa sebagaimana climaksud pada ayat (1) merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber ## pendapatan. - (3) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. ## Pasal 16 - ( 1) Pengeluaran desa terdiri dari: - a . belanja desa; dan - b. pengeluaran pembiayaan desa. - (2) Belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan perkiraan beban pengeluaran desa yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum. - (3) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. ## Pasal 17 Dalam menyusun APBDesa, penganggaran pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat ( 1) harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup. ## Pasal 18 - (1) Pendapatan, belanja dan pembiayaan desa yang dianggarkan dalam APBDesa harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan. - (2) Seluruh pendapatan Desa, belanja Desa, dan pembiayaan Desa dianggarkan secara bruto dalam APBDesa. ## Bagian Kedua Struktur APBDesa ## Pasal 19 - (1) Struktur APBDesa merupakan satu kesatuan terdiri atas : - a. pendapatan desa; - b. belanja desa; dan - c. pembiayaan desa. - (2) Pendapatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis pendapatan. - (3) Belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diklasifikasikan menurut kelompok, kegiatan, dan jenis belanja. - (4) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis pembiayaan. ## Paragraf 1 Pendapatan Desa ## Pasal20 - (1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a, meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. - (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1), terdiri atas kelompok: - a. pendapatan asli desa; - b. dana transfer, dan - c. pendapatan lain-lain. ## Pasal 21 - (1) Kelompok pendapatan asli desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas : - a. hasil usaha desa; - b. hasil aset; dan - c. lain-lain pendapatan asli desa. - (2) Hasil usaha desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain terdiri dari : - a. hasil iuran perkumpulan petani pemakai air; - b. laba Sadan Usaha Milik Desa (BUMDes); - c. hasil tanah kas Desa; - d. hasil tanah bengkok. - (3) Hasil aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain : - a. hasil pasar desa; - b. hasil pasar hewan desa; - c. hasil bangunan desa; - d. hasil objek rekreasi desa; - e. hasil pemandian umum desa; dan - f. lain-lain hasil kekayaan milik desa. - (4) Lain-lain pendapatan asli desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c an tara lain : - a. hasil pungutan desa; - b. hasil penjualan aset desa yang tidak dipisahkan; - c. pendapatan jasa giro; - d. pendapatan bunga; - e. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian desa; - f. penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/ a tau pengadaan barang dan/ atau jasa oleh desa; - g. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan; - h. pendapatan dari pengembalian; 1. pendapatan dari fasilitas sosial dan fasilitas umum; dan - j. pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.

Penandatangan: - (5) Pungutan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri. ## Pasal 22 Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b, terdiri atas : - a. dana desa alokasi APBN; - b. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah; - c. alokasi dana desa (ADD); - d. bantuan keuangan dari APBD Provinsi; dan - e. bantuan keuangan dari APBD Kabupaten. -..\_\_ Kelompok pendapatan lain-lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c, terdiri atas: - a. hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat; - b. hasil kerjasama dengan pihak ketiga; dan 3. c . lain-lain pendapatan desa yang sah. ## Pasal 24 - (1) Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a adalah pemberian berupa uang dari pihak ketiga. - (2) Hasil kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23huruf b adalah keuntungan berupa uang atas hasil kerjasama dengan pihak ketiga. - (3) Lain-lain pendapatan desa yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, antara lain bantuan perusahaan yang berlokasi di desa. ## Bagian Kedua Belanja Desa ## Pasal 25 - (1) Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan dengan ketentuan : 2. a . paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai kegiatan bidang penyelenggaraan Pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat desa dan belanja tidak terduga; dan - b. paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan un tuk:

Penandatangan: 1. penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa; 2. operasional Pemerintah Desa;

Distribusi: 3. tunjangan / insentif dan operasional Badan Permusyawaratan Desa;

Distribusi: 4. insentif lembaga kemasyarakatan desa; - (2) Perhitungan belanja desa sebagaimana dimaksud huruf b, di luar pendapatan yang berasal dari tanah bengkok, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d.

Penandatangan: - (3) Hasil pengelolaan tanah bengkok sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (2) huruf d, dapat digunakan untuk tambahan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa selain penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1. ## Pasal 26 - (1) Belanja desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa. - (2) Belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa. - (1) Klasifikasi belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b, terdiri atas : - a. bidang penyelenggaraan pemerintahan desa; - b. bidang pelaksanaan pembangunan desa; - c. bidang pembinaan kemasyarakatan desa; - d. bidang pemberdayaan masyarakat desa; dan - e. tak terduga. - (2) Kelompok belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa sebagaimana dituangkan dalam RKPDesa. - (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terdiri atas jenis belanja: a. pegawai; - b. barang dan j asa; dan - c. modal. ## Pasal 28

Penandatangan: - (1) Jenis belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf a, dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD. - (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam kelompok penyelenggaraan pemerintahan Desa, kegiatan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan. - (3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pelaksanaannya dibayarkan setiap triwulan. ## Pasal29 - (1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf b digunakan untuk pengeluaran pembelian/ pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan. - (2) Belanja barang danjasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain: - a. alat tulis kantor; - b. benda pos; - c. bahan/material; - d. pemeliharaan perlengkapan, peralatan kantor dan kendaraan dinas; - e. cetak/ penggandaan; - f. sewa gedung; - g. sewa perlengkapan dan peralatan kantor; - h. makanan dan minuman; 1. logistik - J. pakaian dinas dan atributnya; - k. perjalanan dinas; 1. upah kerja; - m. honorarium narasumber / ahli; 16. n . operasional Pemerintah Desa;

Distribusi: - o. insentif Rukun Tetangga (RT); - p. operasional BPD; - q. operasional lembaga kemasyarakatan;

Distribusi: - r. insentif lembaga kemasyarakatan; - s. pemberian barang pada kelompok masyarakat.

Distribusi: - (3) Insentif Rukun Tetangga (RT) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf o adalah bantuan kelembagaan yang digunakan untuk operasional Rukun Tetangga. - (4) Pemberian barang pada kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf s dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan. - (1) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf c, digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang/jasa atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua bc::;las) bulan. - (2) Pembelian/pengadaan barang/jasa atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa. ## Pasal 31 - (1) Dalam keadaan darurat dan/atau keadaan luar biasa, Pemerintah Desa dapat melakukan belanja yang belum tersedia anggarannya. - (2) Keadaan darurat dan/ atau keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keadaan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang dan/ a tau mendesak. - (3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dikarenakan bencana alam, bencana sosial, kerusakan sarana dan prasarana. - (4) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena keadaan luar biasa/ wabah.

Penandatangan: - (5) Keadaan darurat dan/ atau keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Penandatangan: - (6) Kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pad a ayat ( 1) dianggarkan dalam belanja tidak terduga yang penggunaannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa . ## Bagian Ketiga Pembiayaan Desa ## Pasal 32 - (1) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayal (l)huruf c meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. - (2) Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kelompok: - a. penerimaan pembiayaan; dan b. pengeluaran pembiayaan. - (3) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, mencakup: - a. SILPA tahun sebelumnya; - b. pencairan dana cadangan; dan - c. hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan. - (4) SILPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a antara lain : 9. a . pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja; - b. penghematan belanja; dan - c. sisa dana kegiatan lanjutan. - (5) SILPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk : 13. a . menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja; - b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; - c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan. - (6) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas desa dalam tahun anggaran berkenaan. - (7) Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ------. ayat (3) huruf c digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan. ## Pasal33 - (1) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b, terdiri dari: 2. a . pembentukan dana cadangan; dan - b. penyertaan modal desa. - (2) Pemerintah Desa dapat membentuk dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/ sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran. - (3) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa. - (4) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat: a. penetapan tujuan pembentukan dana cadangan; · - b. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan; - c. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan; - d. sumber dana cadangan; dan - e. tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan. - (5) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang- undangan. - (6) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a ditempatkan pada rekening tersendiri.

Penandatangan: - (7) Penganggaran dana cadangan dilarang melebihi tahun akhir masa jabatan Kepala Desa. ## BABV ## PENYUSUNAN RANCANGAN APBDESA ## Pasal 34 - (1) APBdesa disusun berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan. - (2) RKPDesa merupakan penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. - (3) RKPDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa. - (4) RKPDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berisi uraian : 5. a . evaluasi pelaksanaan RKPDesa tahun sebelumnya; - b. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa; - c. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola melalui kerja sama antar Desa dan pihak ketiga; - d. rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten; dan - e. pelaksana kegiatan Desa yang terdiri atas unsur Perangkat Desa dan/ atau Lembaga Kemasyarakatan Desa. - (5) RKPDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari Pemerintah Daerah Kabupaten berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten. - (6) RKPDesa mulai disusun oleh Pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan. - (7) RKPDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan.

Penandatangan: - (1) Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan.

Penandatangan: - (2) Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa.

Penandatangan: - (3) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama. - (4) Paling lambat 7 (tujuh) hari kalender, BPD memberikan kesepakatan sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa. - (5) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat akhir bulan Oktober tahun berjalan. - (6) Dalam hal sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum tercapai kesepakatan bersama, Camat memfasilitasi dalam penyelesaian permasalahan dimaksud. - (7) Format Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I Peraturan Bupati ini.

## BAB VI

## PENETAPAN APBDESA

## Pasal 36

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama BPD sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari kerja disampaikan terlebih dahulu kepada Bupati untuk dievaluasi.
- (2) Penyampaian rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta lampirannya disertai dengan:
3. a . Peraturan Desa tentang RKPDesa tahun berjalan.
- b. Keputusan BPD tentang kesepakatan atas Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa;
- c. risalah/notulen rapat jalannya pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa; dan
- d. daftar hadir rapat.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk tercapainya keserasian antara kebijakan desa dan Pemerintah Kabupaten, keserasian antara kepentingan publik dan kepentingan aparatur serta untuk memastikan bahwa APBDesa tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan/ atau Peraturan Desa lainnya yang ditetapkan oleh Oesa yang bersangku tan.
- (4) Dalam rangka efektivitas pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat menurunkan Tim untuk melakukan evaluasi di desa / kecamatan yang bersangkutan, dengan mengundang Camat dan pejabat Pemerintah Desa yang terkait.
- (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Surat Bupati dan disampaikan kepada Kepala Desa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa dimaksud.
- (6) Dalam hal hasil evaluasi atas Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Desa menetapkan rancangan dimaksud menjadi Peraturan Desa.
- (7) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diundangkan oleh Sekretaris Desa dalam Lembaran Desa.
- (8) Dalam hal hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi sebagaimana dimaksucl pada ayat (3), Kepala Dcsa bcrsama

-\_\_

BPD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

- (9) Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan BPD, Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Bupati membatalkan Peraturan Desa dimaksud sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun sebelumnya berdasarkan saran dan pertim bangan Camat.
2. ( 10) Pembatalan Peraturan Desa serta pernyataan berlakunya pagu APBDesa tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (9) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## Pasal 37

- (1) Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (10) Kepala Desa harus menghentikan pelaksanaan Peraturan Desa dan s~lanjutnya BPD bersama Kepala Desa mencabut Peraturan Desa dimaksud.
- (2) Pencabutan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat{l) dilakukan dengan Peraturan Desa tentang pencabutan Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (3) Pelaksanaan pengeluaran atas pagu APBDesa tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat ( 10) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.
- (4) Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diundangkan dalam Berita Desa.

## Pasal38

- (1) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (5) melampaui batas waktu dimaksud, Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa.
- (2) Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan lampiran yang terdiri dari:
- a. ringkasan APBDesa;
- b. rmc1an APBDesa menurut kode rekening pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa;
- c. daftar dana cadangan desa (apabila ada); dan
- d. daftar penyertaan modal desa (apabila ada).

## Pasal39

- (1) Penyempurnaan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (8) dilakukan Kepala Desa bersama BPD.
- (2) Hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pimpinan BPD.
- (3) Keputusan Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2)dijadikan dasar penetapan Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (4) Keputusan Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final.
- (5) Keputusan pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4)disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah keputusan tersebut ditetapkan.

## Pasal40

Penyempurnaan hasil evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Desa yang tidak disepakati BPD sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (1) dilakukan oleh Kepala Desa.

Bupati dapat menugaskan Camat untuk melakukan evaluasi APBDesa di wilayah kerjanya.

## Pasal 42

Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun berjalan.

## BAB VII PERUBAHAN APBDESA

Pasal43

- (1) Perubahan Peraturan Desa tentang APBDesa dapat dilakukan apabila terjadi :
- a. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja;
- b. keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
- c. terjadi Penambahan dan/atau pengurangan dalam Pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- d. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten; dan/atau keadaan darurat dan/atau keadaan luar biasa.
- (2) Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya dalam perubahan APBDesa, yaitu keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan.
- (4) Tata cara pengajuan Perubahan APBDesa, sama dengan tata cara penetapan APBDesa.

## Pasal44

- ( 1) Keadaan darurat dan / a tau keadaan luar biasa se bagaimana dimaksud dala m Pasal 43 ayat(l) huruf d paling kurang memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Desa; dan
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (2) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Desa dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Perubahan APBDesa.
- (3) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan belanja tidak terduga.
- (4) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara:
- a . menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang kegiatan dalam tahun anggaran berjalan, dan/ atau
- b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.
- (5) Pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlebih dahulu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

## BAB VIII

## PELAKSANAAN,PENATAUSAHAAN,PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN APBDESA

## Bagian Kesatu Pelaksanaan

## Pasal45

- ( 1) Sernua penerirnaan dan pengeluaran desa dalarn rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan rnelalui rekening kas desa.
- (2) Dalam rangka pengelolaan kas desa sebagairnana dimaksud pada ayat (1), Bendahara Desa membuka rekening kas desa pada bank milik Pemerintah.
- (3) Penunjukan bank milik pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan diberitahukan kepada BPD.
- (4) Pencairan dana dalarn rekening kas desa ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa.
- (5) Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

## Pasal46

- (1) Pemerintah Desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam Peraturan Desa.
- (2) Bendahara Desa dapat menyimpan uang tunai paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

## Pasal47

- (1) Pengeluaran desa tidak dapat dilakukan sebelum ditetapkannya Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (2) Pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk untuk operasional perkantoran yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa.
- (3) Pengeluaran desa untuk operasional perkantoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah belanja barang dan jasa pada bidang penyelenggaraan pemerintahan desa sebatas belanja barang dan jasa habis pakai.

## Pasal 48

- (1) Pelaksana kegiatan dan/atau TPK dalam mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen berupa rencana anggaran biaya.
- (2) Rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diverifikasi oleh Koordinator PTPKD dan disahkan oleh Kepala Desa.
- (3) Format RAB sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagaimana terdapat pada Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (4) Pelaksana Kegiatan dan/ a tau TPK bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku kas pembantu kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di Desa.
- (5) Format lampiran buku kas pembantu kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

## Pasal49

- (1) Berdasarkan rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48

- ayat (1), TPK/pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa.
- (2) Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Desa.

## Pasal50

Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat ( 1) terdiri atas:

- a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
- b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja; dan
- c. bukti transaksi;

## Pasal 51

- (1) Dalam rangka pengajuan permintaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Sekretaris Desa berkewajiban melakukan verifikasi untuk:
- a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang diajukan oleh pelaksana kegiatan;
- b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBDesa yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
- c. menguji ketersedian dana untuk kegiatan dimaksud; dan
- d. menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (2) Berdasarkan SPP yang telah diverifikasi Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM), selanjutnya Bendahara Desa melakukan pembayaran dan melakukan pencatatan pengeluaran dalam Buku Administrasi Keuangan Desa.
- (3) Format Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a dan huruf b, tercantum dalam Lampiran IV dan V Pcraluran Bupati ini.

## Pasal52

Bendahara Desa wajib memungut Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, serta menyetorkan seluruh penerimaan pajak ke Rekening Kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 53

Pengadaan Barang/Jasa di Desa berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Desa.

## Pasal54

Bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi dan/atau Kabupaten kepada Desa peruntukannya berpedoman pada ketentuan dari pemberi bantuan.

## Bagian Kedua Penatausahaan

## Paragraf 1 Penatausahaan Penerimaan

## Pasal55

- ( 1) Penatausahaan penerimaan desa dilakukan oleh Bendahara Desa.
- (2) Bendahara desa wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
- (3) Dalam rangka penatausahaan, bendahara desa wajib membuat buku kas umum sesuai dengan periode APBDes.
- (4) Format Buku Kas Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Bupati ini.
- (5) Bendahara Desa dalam melaksanakan penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan:
- a . Surat Tanda Seto ran (STS);
- b. Surat Tanda Bukti Penerimaan; dan
- c. bukti penerimaan lainnya yang sah.
- (6) Setiap penerimaan desa wajib disetorkan ke rekening kas desa paling lambat 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam.
- (7) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang penerimaan melalui laporan pertanggungjawaban melalui Buku Kas Pembantu Penerimaan Desa.
- (8) Laporan pertanggungjawaban penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

## Paragraf 2 Penatausahaan Pengeluaran

## Pasal56

- (1) Penatausahaan pengeluaran desa dilakukan oleh Bendahara Desa.
- (2) Bendahara Desa wajib menyelenggarakan penatau sahaan terhadap seluruh penerimaan, penyimpanan, pembayaran, penatausahaan, yang menjadi tanggung jawabnya serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
- (3) Laporan pertanggungjawaban penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (4) Setiap pengeluaran atas beban APBDesa disertai dengan bukti yang lengkap dan sah.

## Pasal57

- (1) Bendahara Desa wajib melakukan pemungutan / pemotongan pajak atas belanja desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemotongan dan atau pemungutan pajak atas belanja desa, dicatat dalam Buku Kas Pembantu Pajak.
- (3) Format Buku Kas Pembantu Pajak sebagaimana ayat (2) di atas, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Bupati ini.

- (1) Pendapatan dan Belanja Desa yang clikelola dengan rekening desa, wajib dicatat dalam Buku Bank Desa.
- (2) Format Buku Bank Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Bupati ini.

## Bagian Ketiga Pela po ran

## Pasal 59

- (1) Kepala Desa wajib menyampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa kepada Bupati berupa:
2. a . laporan semester pertama; dan
- b. laporan semester kedua.
- (2) Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa laporan realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
- (3) Laporan Semester Kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.
- (4) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX dan Lampiran X yang merupakan bagian tidak t erpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Keempat Pertanggungjawaban

## Pasal 60

- (1) Setiap akhir tahun anggaran Kepala Desa wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
- (3) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (4) Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri:
- a. laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun anggaran berkenaan;
- b. laporan kekayaan milik desa per 3 1 Desember tahun anggaran berkenaan; dan
- c. laporan program pemerintah dan pemerintah Kabupaten yang masuk ke desa.
- (5) Format Laporan Pertanggungjawaban beserta lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran XI Peraturan Bupati ini.

## Pasal 61

Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati melalui Camat.

- (1) Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (2) Media informasi sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) adalah papan pengumuman desa dan/ atau media informasi lainnya.

## Pasal63

- (1) Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) disampaikan kepada BU:pati melalui Camat.
- (2) Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1), disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

## BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

## Pasal64

Pemerintah Kabupaten dan Cam;:1L wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

## Pasal65

Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Kabupaten pengelolaan keuangan desa yang meliputi pemberian supervisi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan. dalam pelaksanaan pedoman, bimbingan,

## Pasal 66

Pembinaan dan pengawasan Camat dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang meliputi :

- a . memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa;
- b. memberikan bimbingan teknis dalam penyelenggaraan keuangan desa yang mencakup perencanaan. penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBDesa;
- c. membina dan mengawasi pengelolaan keuangan desa clan pendayagunaan aset desa; dan
- d. memberikan bimbingan pelaksanaan adminsitrasi keuangan desa.

## Pasal67

- (1) Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, dilakukan dengan membentuk Tim Asistensi Pengelolaan Keuangan Desa Tingkat Kecamatan yang dibentuk oleh Camat.
- (2) Tim Asistensi Pengelolaan Keuangan Desa Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) melaksanakan asistensi secara berkala.
- (3) Susunan Tim Asistensi Pengelolaan Kcuangan Desa Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi:
- a. Sekretaris Kecamatan sebagai Ketua merangkap Anggota;
- b. Para Kepala Seksi sebagai anggota;
- c. Seksi Pemerintahan bertugas sebagai sekretariat Tim.
- (4) Tugas Tim Asistensi Pengelolaan Keuangan Desa Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi :

- a. membina dan mengawasi administrasi keuangan desa;
- b. membina dan mengawasi pengelolaan keuangan desa;
- c. membina dan mengawasi pendayagunaan aset desa;
- d. membina dan mengawasi pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa, ADD, Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dan bantuan dari pemerintah atasan; dan
- e. membina dan mengawasi penyelenggaraan keuangan desa yang mencakup perencanaan, dan penyusunan APBDesa, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban APBDesa.
- (5) Pelaksanaan tugas Tim Asistensi Pengelolaan Keuangan Desa Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah sebagai berikut:
- a. Sekretaris Kecamatan sebagai Ketua yang bertugas mengkoordinasikan tugas-tugas Anggota;
- b. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pendayagunaan aset desa oleh Kepala Seksi Tata Pemerintahan;
- c. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa oleh Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa oleh Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat;
- e. Bidang Pembinaan Kemasyarakalan Desa oleh Kepala Seksi Pelayanan Umum;
- f. Bidang Belanja Tak Terduga oleh Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban; dan
- g. Seksi Pemerintahan bertugas menangani administrasi Tim Asistensi.

## BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal68


Agar setiap orang mengetahuinya, memerinlahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Dacrah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkandi Sukadana pada tanggal IO f fb r ua(I" i' :}o '"

Pj. BUPATI LAMPUNG TIMUR,


TAUHIDI

Diundangkan di Sukadana pad a tanggal Io f w ru at, B-o I b

Pj.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,


~

IWAN NURDAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2016 NOMOR I :l-