Unknown Unknown Nomor 64 Tahun 2017 tentang dengan fasilitasi lembaga profesi ASN; - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dipandang perlu (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR
PBRATURAII BUPATI SITUBORDO lfOMOR \9 TAHUll' 2017 TBll'TAll'G
PERUBAIIAII' ATAS PBRATURAll BUPATJ SITUBOJIDO
lfOMOR 64 TABUR 2016 TBRTANG KBDUDUKAif, SUSUNAR ORGAIIISASI, URAIAlf TUGAS DAIi' Jl'UlfGSI, BERTA TATA KBRJA BADAR KBPBGA\YAIAR DAR PBJIGBIIBAll'GAN SUIIBBRDAYA MAIIUSIA KABUPATBlf SITUBORDO
DEIIGAII RAIDIAT TUBAll YANG MAHA EBA
BUPATI SITUBO~,
- a. bahwa da1am rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Situbondo, maka perlu mengatur tugas dan fungsi Badan yang berkaitan dengan fasilitasi lembaga profesi ASN;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Situbondo;
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Si stem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679};
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintahan Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
3
10. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5467);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
Menetapkan
4
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 ten tang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 6).
MEMUTUSKAN :
- PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 67 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAR TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN KEPEGA\VAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MAKUSIA KABUPATEN SITUBOIIDO.
Pasal I
Beberapa Ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Bupati Situbondo Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tu.gas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Situbondo (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 65), diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 3
- (1) Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai sebagaimana Pasal 3 ayat ( 1) huruf c angka 3, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang
Pasal 10
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bidang Pengadaan, Informasi dan Kesejahteraan Pegawai menyelenggarakan fungsi:
Pasal 11
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bidang Pengadaan, Informasi dan Kesejahteraan Pegawai menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan formasi, pengadaan, pengelolaan informasi dan dokumentasi kepegawaian, serta kesejahteraan pegawai;
- b. perencanaan dan penyusunan bezetting pegawai;
- c. perencanaan dan penyusunan formasi pegawai sesuai analisa jabatan dan analisa beban kerja;
- d. perencanaan dan penyelenggaraan pengadaan PNS dan PPPK;
- e. pengumpulan, pengolahan dan penyajian data serta informasi kepegawaian;
- f. perencanaan, pengelolaan dan pemeliharaan dokumentasi kepegawaian;
- g. perencanaan, pengelolaan dan pengembangan sistem informasi kepegawaian;
- h. perencanaan dan pelaksanaan program dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai ASN;
1. perencanaan dan pelaksanaan fasilitasi kelembagaan profesi ASN (KORPRI dan lembaga profesi ASN lainnya};
- j. perencanaan dan pelaksanaan pemberian penghargaan dan tanda jasa pegawai;
- k. pengelolaan Laporan Pajak-Pajak Pribadi Pegawai (LP2P);
1. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan formasi, pengadaan, pengelolaan informasi dan dokumentasi kepegawaian, serta kesejateraan pegawai;
- m. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- n. pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- o. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
Pasal 14
- (1) Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai sebagaimana Pasal 3 ayat ( 1) huruf c angka 3, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang
6
Pengadaan, Informasi dan Kesejahteraan Pegawai di bidang kesejahteraan pegawai ASN.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan bahan koordinasi dan petunjuk teknis di bidang kesejahteraan pegawai;
- b. pemrosesan pemberian cuti pegawai;
- c. pelaksanaan verifikasi usulan penerbitan Kartu Taspen, Kartu Pegawai, Kartu Pegawai Elektronik, Kartu Istri/ Suami;
- d. pengkoordinasian usulan penerbitan Kartu Taspen, Kartu Pegawai, Kartu Pegawai Elektronik, Kartu Istri/Suami;
- e. pelayanan administrasi dalam rangka pengembalian Taperum Bagi PNS yang Puma Togas;
- f. pengkoordinasian dan pelaporan Laporan Pajak-Pajak Pribadi Pegawai (LP2P);
- g. pelaksanaan verifikasi usulan pemberian penghargaan;
- h. pengkoordinasian penghargaan; usulan pemberian
1. perencanaan dan pelaksanaan fasilitasi kelembagaan profesi ASN (KORPRI dan lembaga profesi ASN lainnya);
- j. penyusunan pedoman petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kegiatan fasilitasi profesi ASN;
- k. pengelolaan administrasi umum, kepegawaian dan kegiatan keorganisasian untuk mendukung tugas dan fungsi lembaga profesi ASN:
1. pengkoordinasian tata hubungan kerja di setiap jenjang kepengurusan;
- m. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan kesejahteraan pegawai;
- n. pelaksanaan ketatausahaan;
- o. pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Pengadaan, Informasi dan Kesejahteraan;
- p. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengadaan, Informasi dan Kesejahteraan Pegawai sesuai dengan tugas dan fungsinya.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Situbondo pada tanggal 1 9 MAY 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEX SITUBONDO, BERITA DAERAII KABUPATEN SITUBONDO TAIIUN 2017 ll'OMOR \g ## PASALD

Penandatangan: Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati m1 dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Penetapan: Ditetapkan di Situbondo pada tanggal

Penandatangan: '1 9 MAY 2017 BUPATI SITUBOIIDO,