PERATURAN BUPATI MA Nomor 7 Tahun 2017 tentang PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS TEMPAT PELELANGAN IKAN PADA DINAS PERIKANAN BUPATI MALANG, : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam (berlaku 12 Januari 2017)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI MALANG PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
TEMPAT PELELANGAN IKAN PADA DINAS PERIKANAN
BUPATI MALANG,
: bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 37 Peraturan Bupati Malang Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perikanan, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Tempat Pelelangan Ikan pada Dinas Perikanan;
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
23
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C);
9. Peraturan Bupati Malang Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perikanan (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 9 Seri C ).
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS TEMPAT PELELANGAN IKAN PADA DINAS PERIKANAN.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Kabupaten Malang yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Dinas adalah Dinas Perikanan Kabupaten Malang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Malang.
6. Unit Pelaksana Teknis Tempat Pelelangan Ikan yang selanjutnya disingkat UPT TPI merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas.
7. Kepala UPT adalah Kepala UPT Tempat Pelelangan Ikan pada Dinas.
8. Tempat Pelelangan Ikan yang selanjutnya disebut TPI adalah tempat penjual dan pembeli melakukan transaksi jual beli ikan dengan cara pelelangan.
9. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan.
10. Sumberdaya ikan adalah semua jenis ikan termasuk biota perairan.
11. Pelelangan Ikan adalah kegiatan jual beli ikan melalui metode pelelangan di Tempat Pelelangan Ikan mulai dari pembongkaran, penimbangan, pelelangan sampai dengan pembayaran.
BAB II - PEMBENTUKAN
Pasal 2
Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT pada Dinas.
KEDUDUKAN
BAB III - KEDUDUKAN
Pasal 3
- (1) UPT merupakan unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang bidang pelelangan ikan pada Dinas.
- (2) UPT dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
SUSUNAN ORGANISASI
BAB IV - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 4
- (1) Susunan Organisasi UPT terdiri dari:
- a. Kepala UPT;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- d. Pelaksana Urusan.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPT sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu UPT Tempat Pelelangan Ikan

## Pasal 5

## UPT mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengelolaan pelelangan ikan, pemungutan retribusi dan menyetorkan penerimaan retribusi ke Kas Daerah;

- b. mendukung pelaksanaan pengawasan sumberdaya ikan di Daerah;
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

## Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPT mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan transaksi jual beli ikan;
- b. pemungutan retribusi pelelangan ikan;
- c. penyusunan rencana pengembangan sarana dan prasarana pelelangan ikan dan di lingkungan TPI;
- d. pengelolaan administrasi umum;
- e. pengelolaan sanitasi TPI; dan
- f. pengawasan dan pengendalian produksi penangkapan ikan.

Bagian Kedua Kepala UPT

## Pasal 7

Kepala UPT mempunyai tugas:

- a. memimpin, melaksanakan, merencanakan, mengoordinasikan dan mengevaluasi kegiatan pelelangan ikan;
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga Sub Bagian Tata Usaha

## Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas:

- a. melaksanakan urusan umum dan perlengkapan, kepegawaian, keuangan serta pelaporan dan evaluasi tugas UPT;
- b. menyelenggarakan administrasi perkantoran; dan
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai dengan bidang tugasnya;

## Bagian Keempat

## Kelompok Jabatan Fungsional

## Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPT Tempat Pelelangan Ikan sesuai dengan keahlian dan keterampilan yang dibutuhkan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian atau keterampilannya.
- (3) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kelima Pelaksana Urusan

## Pasal 10

- (1) Kepala UPT dalam melaksanakan tugasnya dibantu Pelaksana Urusan.
- (2) Pelaksana Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (3) Pelaksana Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 3 (tiga) Pelaksana Urusan.
- (4) Tugas dan fungsi Pelaksana Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Dinas. dan
- (5) Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Urusan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

## BAB VI TATA KERJA

## Pasal 11

Kepala UPT wajib menyusun rencana kerja yang mengacu pada Rencana Strategis Dinas dengan melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal serta memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahan masingmasing.

## PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

## BAB VII DALAM JABATAN

## Pasal 12

- (1) Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila berprestasi luar biasa yang bermanfaat bagi Daerah diberikan penghargaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 13

- (1) Jabatan Kepala UPT tidak boleh dirangkap.
- (2) Apabila Kepala UPT berhalangan menjalankan tugasnya, maka Kepala Dinas menunjuk personil yang berada di UPT yang memiliki pangkat tertinggi atau yang mampu melaksanakan tugas.

## BAB VIII

## PEMBIAYAAN

## Pasal 14

Pembiayaan UPT dibebankan pada anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang.

## BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 15

Pejabat yang ada saat ini tetap menduduki jabatannya sampai dengan ditetapkannya pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

## Pasal 16

Hal-hal yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Diundangkan di Kepanjen

pada tanggal 12 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG, ttd.

## ABDUL MALIK

Berita Daerah Kabupaten Malang

Tahun 2017 Nomor 7 Seri C

## BAB X

## KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Malang Nomor 15 Tahun 2009 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Tempat Pelelangan Ikan (TPI) pada Dinas Kelautan dan Perikanan (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2009 Nomor 12/D), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kepanjen Pada tanggal 12 Januari 2017

BUPATI MALANG, ttd.

H. RENDRA KRESNA

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS TEMPAT PELELANGAN IKAN PADA DINAS PERIKANAN

## BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS TEMPAT PELELANGAN IKAN PADA DINAS PERIKANAN


Keterangan:

:

:

Garis Komando

Garis Koordinasi

BUPATI MALANG, ttd.

## H. RENDRA KRESNA