UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 3 Tahun 1965 tentang LALU-LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN RAYA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Mengingat :
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1965 TENTANG
LALU-LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN RAYA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa "Werverkeersordonnantie" (Staatsblad 1933 No. 86) sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undangundang No. 7 tahun 1951 (Lembaran-Negara tahun 1951 No. 42), tidak sesuai lagi dengan perkembangan lalu-lintas di jalan raya dan kemajuan di bidang teknik kendaraan bermotor;
- b. bahwa dianggap perlu untuk mengatur pula segala kegiatan- kegiatan yang sangat erat hubungannya dengan pengusahaan, penyelenggaraan dan perkembangan angkutan jalan serta pemeliharaan jalan raya;
- c. bahwa oleh se
Pasal 1
- (1) Dalam Undang-undang ini yang dimaksudkan dengan :
- a. "jalan": setiap jalan dalam bentuk apapun yang terbuka untuk lalu-lintas umum;
- b. "kendaraan bermotor": setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang ada pada kendaraan itu dan biasanya dipergunakan untuk pengangkutan orang atau barang di jalan selain dari pada kendaraan yang berjalan di atas rel;
- c. "mobil penumpang": setiap kendaraan bermotor yang sematamata diperlengkapi dengan sebanyak-banyaknya 8 tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudinya, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;
- d. "mobil-bis": setiap kendaraan bermotor yang diperlengkapi dengan lebih dari 8 tempt duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudinya, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan barang;
- e. "Mobil-barang": kendaraan bermotor selain dari pada yang termaksud dalam sub c, sub d dan selain kendaraan bermotor beroda dua;
- f. "kendaraan-umum": setiap kendaraan yang biasanya disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan pembayaran;
- g. "pengemudi": orang yang mengemudikan kendaraan atau yang langsung mengawasi orang lain mengemudikannya;
- h. "daerah-swatantra": daerah yang termaksud dalam perundangundangan tentang pemerintahan Daerah;
- i. "Menteri": Menteri yang diserahi urusan angkutan darat.
- (2) Kendaraan yang berjalan di atas rel tidak dianggap sebagai kendaraan sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan-ketentuan Undang-undang ini;
- (3) Sesuatu rangkaian kendaraan yang terdiri dari kendaraan bermotor dan satu atau beberapa kereta tempelan/kereta-gandengan dianggap sebagai kendaraan bermotor sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan-ketentuan Undang-undang ini, kecuali jika jelas dinyatakan sebaliknya.
BAB II.
KETENTUAN-KETENTUAN UNTUK SEMUA PEMAKAI JALAN.
Pasal 2
- (1) Dilarang mempergunakan jalan dengan cara yang dapat merintangi, membahayakan kebebasan atau keamanan lalu-lintas, atau yang mungkin menimbulkan kerusakan pada jalan itu.
- (2) Dengan Peraturan Pemerintah ditetapkan ketentuan-ketentuan umum mengenai lalu-lintas jalan yang harus memuat tentang:
- a. berjalan dan berhenti, meminggir, penerangan dan memberi isyarat-isyarat peringatan;
- b. mengizinkan hewan berada di jalan.
Pasal 3
- (1) Dengan peraturan Pemerintah ditetapkan kecepatan maksimum yang berlaku untuk beberapa macam kendaraan tertentu, baik di dalam maupun di luar daerah bangunan.
- (2) Dengan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat diatur kecepatan maksimum yang berlaku untuk jalan-jalan tertentu bagi semua atau beberapa macam kendaraan, dengan mengindahkan ketentuan pada ayat (1).
- (3) Peraturan yang dimaksudkan dalam ayat (2) di atas ditetapkan oleh:
- a. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I untuk jalan-jalan Propinsi;
- b. Dewan Perwakilan Rakyat Dareah Kotapraja untuk semua jalan yang terletak dalam daerah hukum kotapraja tersebut.
- (4) Keputusan-keputusan termaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) diumumkan dalam Lembaran Daerah.
Pasal 5
2. Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. I/MPRS/1960, dan No. II/MPRS/1960;
3. Deklarasi Ekonomi;
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong;
Memutuskan:
Dengan mencabut "Wegverkeersordonnantie" (Staatsblad 1933 No. 86), sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang No. 7 tahun 1951 (Lembaran-Negara tahun 1951 No. 42);
Menetapkan : Undang-undang tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan Raya.
BAB I. KETENTUAN-KETENTUAN UMUM.
- (1) Dalam Undang-undang ini yang dimaksudkan dengan :
- a. "jalan": setiap jalan dalam bentuk apapun yang terbuka untuk lalu-lintas umum;
- b. "kendaraan bermotor": setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang ada pada kendaraan itu dan biasanya dipergunakan untuk pengangkutan orang atau barang di jalan selain dari pada kendaraan yang berjalan di atas rel;
- c. "mobil penumpang": setiap kendaraan bermotor yang sematamata diperlengkapi dengan sebanyak-banyaknya 8 tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudinya, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;
- d. "mobil-bis": setiap kendaraan bermotor yang diperlengkapi dengan lebih dari 8 tempt duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudinya, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan barang;
- e. "Mobil-barang": kendaraan bermotor selain dari pada yang termaksud dalam sub c, sub d dan selain kendaraan bermotor beroda dua;
- f. "kendaraan-umum": setiap kendaraan yang biasanya disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan pembayaran;
- g. "pengemudi": orang yang mengemudikan kendaraan atau yang langsung mengawasi orang lain mengemudikannya;
- h. "daerah-swatantra": daerah yang termaksud dalam perundangundangan tentang pemerintahan Daerah;
- i. "Menteri": Menteri yang diserahi urusan angkutan darat.
- (2) Kendaraan yang berjalan di atas rel tidak dianggap sebagai kendaraan sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan-ketentuan Undang-undang ini;
- (3) Sesuatu rangkaian kendaraan yang terdiri dari kendaraan bermotor dan satu atau beberapa kereta tempelan/kereta-gandengan dianggap sebagai kendaraan bermotor sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan-ketentuan Undang-undang ini, kecuali jika jelas dinyatakan sebaliknya.
BAB II.
KETENTUAN-KETENTUAN UNTUK SEMUA PEMAKAI JALAN.
- (1) Dilarang mempergunakan jalan dengan cara yang dapat merintangi, membahayakan kebebasan atau keamanan lalu-lintas, atau yang mungkin menimbulkan kerusakan pada jalan itu.
- (2) Dengan Peraturan Pemerintah ditetapkan ketentuan-ketentuan umum mengenai lalu-lintas jalan yang harus memuat tentang:
- a. berjalan dan berhenti, meminggir, penerangan dan memberi isyarat-isyarat peringatan;
- b. mengizinkan hewan berada di jalan.
- (1) Dengan peraturan Pemerintah ditetapkan kecepatan maksimum yang berlaku untuk beberapa macam kendaraan tertentu, baik di dalam maupun di luar daerah bangunan.
- (2) Dengan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat diatur kecepatan maksimum yang berlaku untuk jalan-jalan tertentu bagi semua atau beberapa macam kendaraan, dengan mengindahkan ketentuan pada ayat (1).
- (3) Peraturan yang dimaksudkan dalam ayat (2) di atas ditetapkan oleh:
- a. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I untuk jalan-jalan Propinsi;
- b. Dewan Perwakilan Rakyat Dareah Kotapraja untuk semua jalan yang terletak dalam daerah hukum kotapraja tersebut.
- (4) Keputusan-keputusan termaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) diumumkan dalam Lembaran Daerah.
- (1) Dilarang menyelenggarakan atau ikut serta dalam perlombaan atau pacuan di jalan, yang diselenggarakan tanpa izin.
- (2) Dengan Peraturan Pemerintah ditetapkan ketentuanketentuan mengenai perlombaan dan pacuan di jalan.
BAB III. PENGEMUDI.
Pengemudi yang mengemudikan sesuatu kendaraan di jalan:
- a. harus dapat memperlihatkan surat izin mengemudi, surat nomor kendaraan, surat-coba-kendaraan, surat-uji, kendaraan atau tandatanda bukti lainnya yang berlaku, sebagaimana diwajibkan menurut ketentuan-ketentuan Undang-undang ini;
- b. harus memenuhi seluruh ketentuan-ketentuan Undang-undang ini tentang penomoran, penerangan, peralatan, susunan, perlengkapan, pemuatan dari kendaraannya dan syarat-syarat penggan- dengan dengan kendaraan lain;
- c. harus memenuhi semua peraturan
Pasal 6
- (1) Pengemudi sesudah terjadinya kecelakaan oleh karena sesuatu peristiwa yang melibatkan kendaraannya:
- a. harus mengehentikan kendaraannya apabila dalam peristiwa ini terdapat seroang yang mati, luka atau kesehatannya terganggu ataupun menderita kerugian besar;
- b. harus berusaha agar orang yang karena kecelakaan itu luka atau terganggu kesehatannya mendapat pertolongan.
- (2) Pengemudi yang dalam peristiwa termaksud dalam ayat (1) oleh karena alasan mendesak berjalan terus dengan kendaraannya ataupun membiarkan dalam keadaan tanpa pertolongan orang yang dalam kecelakaan tersebut luka atau terganggu kesehatannya diwajibkan mengenalkan dirinya atau kendaraannya serta memberikan segala keterangan yang diketahuinya tentang kecelakaan itu kepada pejabat Kepolisian yang terdekat.
Pasal 7
- (1) Surat izin mengemudi kendaraan bermotor diberikan oleh instansi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Dengan Peraturan Pemerintah ditetapkan ketentuan- ketentuan lebih lanjut tentang surat izin mengemudi mengenai:
- a. syarat-syarat untuk memperolehnya tentang umur kecakapan jasmani dan rohani, kecakapan menulis dan membaca, pengetahuan tentang peraturan-peraturan lalu-lintas jalan dan ketangkasan mengemudikan kendaraan bermotor, untuk mengemudikan kendaraan bermotor umum dapat ditetapkan syarat-syarat istimewa;
- b. penggolongannya menurut jenis, jumlah berat atau isi silinder kendaraan bermotor;
- c. jangka waktu berlakunya;
- d. biaya yang dipungut;
- e. sebab-sebab ditolaknya permohonan;
- f. sebab-sebab tidak berlakunya lagi;
- g. cara memohon dan cara mempergunakannya.
Pasal 8
- (1) Pemilik atau kuasanya dan pengemudi dilarang memperkenankan kendaraan bermotor dikemudikan oleh seorang yang tidak memilik surat izin mengemudi.
- (2) Dengan Peraturan Pemerintah ditetapkan ketentuanketentuan mengenai cara belajar dan memberi pelajaran mengemudikan kendaraan bermotor.
Pasal 9
Dengan Peraturan Pemerintah ditetapkan ketentuan-ketentuan mengenai jam mengemudi untuk pengemudi kendaraan bermotor umum.
BAB IV. PENOMORAN KENDARAAN BERMOTOR.
Pasal 10
- (1) Setiap kendaraan bermotor yang berada di jalan, harus dilengkapi dengan tanda yang jelas kelihatan terdiri dari satu atau beberapa nomor dan satu atau beberapa huruf.
- (2) Sebagai bukti bahwa pemilik atau kuasanya berhak memakai nomor yang diberikan menurut ayat (1), kepadanya diberikan surat nomor kendaraan atas namanya atau surat coba-kendaraan, di mana dicantumkan nomor dan huruf termaksud dalam ayat (1).
- (3) Surat nomor kendaraan atau surat coba kendaraan diberikan kepada pemilik kendaraan bermotor atau kuasanya oleh instansi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (4) Dengan Peraturan Pemerintah ditetapkan ketentuan-ketentuan lebih lanjut tentang tanda termaksud dalam ayat (1) dan surat nomor kendaraan atau surat coba kendaraan termaksud dalam ayat (2) mengenai:
- a. permohonan, pemberian dan penolakan;
- b. daerah penomoran;
- c. daerah dan jangka waktu berlakunya;
- d. tidak berlakunya lagi;
- e. biaya yang dipungut; f .cara memohon dan cara mempergunakannya.
- g. pendaftaran ulangan.
BAB V. PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.
Pasal 11
- (1) Setiap kendaraan bermotor kereta tempelan atau kereta gandengan yang berada di jalan harus diuji, dengan Peraturan Pemerintah ditetapkan kendaraan-kendaraan mana untuk sementara tidak dikenakan wajib uji tersebut.
- (2) Sebagai bukti pengujian yang berhasil baik kendaraan bermotor yang termaksud dalam ayat (1) dibubuhi tanda-uji kendaraan dan diberikan pula satu surat uji kendaraan yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia.
- (3) Pengujian dilakukan oleh instansi yang ditunjuk oleh Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I menurut ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri, kecuali untuk kendaraan bermotor khusus Angkatan Bersenjata.
- (4) Dengan Peraturan Pemerintah ditetapkan ketentuanketentuan tentang:
- a. syarat-syarat yang harus dipenuhi kendaraan bermotor pada pengujian;
- b. jangka waktu berlakunya;
- c. biaya yang dipungut;
- d. cara memohon dan cara mempergunakan surat-uji dan tanda-uji.
BAB VI. KENDARAAN TIDAK BERMOTOR.
Pasal 12
Daerah Tingkat I menetapkan peraturan-peraturan umum mengenai kendaraan tidak bermotor.
BAB VII.
KETENTUAN-KETENTUAN MENGENAI JALAN.
Pasal 13
Negara menguasai, membuat dan memelihara jalan.
Pasal 14
- (1) Pemerintah menetapkan ketentuan-ketentuan tentang pembuatan, pemeliharaan dan penggunaan jalan.
- (2) Dengan peraturan Menteri ditetapkan kelas-kelas jalan, ramburambu dan tanda-tanda jalan menurut kebutuhan perkembangan angkutan dan intensitas lalu-lintas.
BAB VIII.
PERANAN PEMERINTAH DI BIDANG PENGANGKUTAN JALAN RAYA.
Pasal 15
Negara menguasai dan menyelenggarakan angkutan jalan raya yang vital, baik angkutan orang maupun angkutan barang.
Pasal 16
Menteri mengatur dan memberi bimbingan kepada angkutan swasta demi tercapainya koordinasi antara semua jenis angkutan jaan raya.
Pasal 17
Izin angkutan diberikan ## BAB IX
PENGANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR.
Pasal 18
- (1) Penguasahaan mobil-bis umum untuk pengangkutan orang harus dengan izin.
- (2) Izin termaksud dalam ayat (1) diberikan:
- I. a. untuk trayek-trayek yang seluruhnya berada di dalam Daerah Tingkat I oleh Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I;
- b. untuk trayek-trayek yang melalui lebih dari Daerah Tingkat I oleh pejabat yang ditunjuk oleh Menteri;
- II. untuk trayek-trayek yang seluruhnya berada di dalam daerah kotapraja oleh Wali Kota/Kepala Daerah.
Pasal 19
Atas usul Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan, Menteri dapat menunjuk trayek di luar batas kotapraja yang dapat dilayani oleh mobil penumpang umum hanya dengan izin yang diberikan oleh penguasa termaksud dalam pasal 18 ayat (2) sub I.
Pasal 20
Pengangkutan orang untuk keperluan pariwisata akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 21
Jika dipandang perlu untuk melancarkan pengangkutan orang secara tertib dan teratur di dalam wilayah kotapraja maka dengan Peraturan Pemerintah Daerah Kotapraja yang bersangkutan dapat ditetapkan ketentuan-ketentuan tambahan mengenai susunan dan perlengkapan mobil-bis umum dan mobil penumpang umum.
BAB X.
PENGANGKUTAN BARANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR.
Pasal 22
Dengan koordinasi pengangkutan dan demi kepentingan umum Menteri dapat menunjuk trayek-trayek tertentu di luar batas kotapraja, di mana pengangkutan barang dengan kendaraan bermotor umum atau tidak umum dengan daya angkut tertentu harus dengan izin.
Pasal 23
Izin termaksud dalam pasal 22 diberikan oleh penguasa dan menurut ketentuan-ketentuan termaksud dalam pasal 18 ayat (2) sub I.
BAB XI.
PENGUSAHAAN PENGANGKUTAN DENGAN KENDARAAN UMUM.
Pasal 24
- (1) Pengusaha kendaraan umum bertanggung-jawab terhadap kerugiankerugian yang diderita oleh penumpang serta kerusakan- kerusakan barang yang berada di dalam kendaraan tersebut, kecuali jika ia dapat membuktikan, bahwa kerugian itu terjadi di luar kesalahannya atau kesalahan pegawainya.
- (2) Ketentuan dalam ayat (1) tidak berlaku, jika kerugian dan kerusakan tersebut terjadi karena tidak sempurna pembungkusan barang yang diangkut, dengan ketentuan bahwa hal tersebut telah diberitahukan kepada si pengirim sebelum pengangkutan dimulai.
Pasal 25
- (1) Selama ketentuan-ketentuan
Pasal 26
- (1) Sepanjang tidak ditetapkan tarip
Pasal 27
- (1) Untuk mendirikan perusahaan pengangkutan dengan kendaraan bermotor umum harus ada izin dari penguasa termaksud dalam ayat (2).
- (2) Izin termaksud dalam ayat (1) diberikan:
- a. untuk perusahaan yang berketudukan di wilayah kotapraja oleh Wali Kota/Kepala Daerah; untuk daerah khusus Ibukota oleh Gubernur/Kepala Daerah;
- b. untuk perusahaan yang berkedudukan dalam wilayah Daerah Tingkat II oleh Bupati/Kepala Daerah.
BAB XII.
KETENTUAN-KETENTUAN MENGENAI BENGKEL UMUM UNTUK KENDARAAN BERMOTOR.
Pasal 28
Untuk mendirikan perusahaan bengkel umum untuk kendaraan bermotor harus ada izin dari penguasa dan menurut ketentuanketentuan termaksud dalam pasal 27 ayat (2).
Pasal 29
- (1) Persyaratan, permohonan, pemberian, penolakan dan perubahan izin termaksud dalam pasal-pasal 18, 19, 23, 27 dan pasal 28 begitu pula syarat-syarat tentang pencabutannya, ketentuan-ketentuan tentang sanggahan, bandingan dan cara pengeumumannya serta biaya yang berhubungan dengan hal-hal tersebut akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Menteri memberi petunjuk-petunjuk demi keseragaman dalam pemberian izin termaksud dalam pasal-pasal 18, 19, 23, 27 dan pasal 28.
BAB XIII. KENDARAAN BERMOTOR SERTA ALAT-ALATNYA.
Pasal 30
- (1) Menteri menentukan syarat-syarat tentang susunan, perlengkapan, peralatan, pemuatan, ukuran dan penggandengan kendaraan bermotor.
- (2) Rencana pembikinan kendaraan bermotor serta alat-alatnya ditetapkan oleh Menteri Perindustrian Dasar dan Menteri Perdagangan.
- (3) Rencana pengimporan kendaraan bermotor serta alat-alatnya ditetapkan oleh Menteri, Menteri Perindustrian Dasar dan Menteri Perdagangan.
- (4) Untuk mencapai daya guna yang sebesar-besarnya Menteri mengatur assembling dan distribusi kendaraan bermotor serta alatalatnya.
BAB XIV. DEWAN ANGKUTAN DARAT.
Pasal 31
- (1) Di tingkat Pusat dan di setiap Daerah Tingkat I dibentuk Dewan Angkutan Darat Pusat dan Dewan Angkutan Darat Daerah yang memberi pertimbangan masing-masing kepada Menteri dan Gubernur/Kepala Daerah.
- (2) Tugas pokok dari Dewan Angkutan Darat ialah mengkoordinasikan segala usaha dan kegiatan di bidang angkutan darat baik dalam taraf perencanaan, pembinaan maupun dalam taraf pelaksanaan dan pengawasan.
- (3) Dewan Angkutan Darat Pusat dibentuk dengan keputusan Presiden dan Dewan Angkutan Darat Daerah dibentuk dengan keputusan Menteri dan mempunyai susunan keanggotaan sebagai berikut:
- a. pejabat-pejabat Pemerintah yang mempunyai keahlian dalam bidang angkutan darat dan/atau mempunyai hubungan dalam pembinaan angkutan darat;
- b. wakil-wakil organisasi perusahaan di bidang angkutan darat;
- c. wakil-wakil organisasi buruh di bidang angkutan darat atas usul Front Nasional.
BAB XV.
KENTENTUAN-KETENTUAN PIDANA.
Pasal 32
- (1) Dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh ribu rupiah barang siapa yang tidak memenuhi atau melanggar seluruh atau sebagian dari keharusan atau ketentuan yang termaksud dalam dan
Pasal 33
- (1) Pengemudi yang melakukan:
- a. pelanggaran termaksud dalam pasal-pasal 2, 4, 5 di bawah d, 6 dan pasal 8.
- b. pelanggaran oleh karena penyalahgunaan surat izin mengemudi, surat-nomor, tanda nomor, surat-coba, surat-uji dan tanda-uji kendaraan atau memberi keterangan yang tidak benar dalam permohonan surat-izin mengemudi,
- c. dengan kendaraan bermotor salah satu tindak pidana termaksud dalam pasal-pasal 359, 360, 406, 408, 409, 410 dan 492 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dapat dicabut wewenangnya untuk mengemudi kendaraan bermotor tertentu untuk paling lama satu tahun, tidak bersamaan sebagian atau seluruhnya dengan pidana kurungan yang telah dijatuhkan.
- (2) Jika suatu pelanggaran termaksud dalam yat (1) dilakukan masa satu tahun semenjak suatu putusan hakim yang dijatuhkan terhadap yang bersalah karena pelanggaran yang sama, maka wewenang untuk mengemudikan kendaraan bermotor dapat dicabut untuk paling lama dua tahun.
Pasal 34
- (1) Dalam mempidana pemilik kendaraan bermotor atau kuasanya oleh karena penyalahgunaan surat-nomor, tanda-nomor, surat-uji dan tanda-uji kendaraan atau memberi keterangan yang tidak benar dalam permohonannya maka:
- a. surat-nomor, surat-uji, tanda-uji kendaraan yang bersangkutan dapat dinyatakan tidak berlaku;
- b. mengenai surat-coba kendaraan, wewenang pemilik atau kuasanya untuk mempergunakannya dapat dicabut untuk selamanya satu tahun tidak bersamaan seluruhnya atau sebagian dengan pidana kurungan yang telah dijatuhkan.
- (2) Dalam mempidana pemegang surat-coba kendaraan karena pelanggaran peraturan-peraturan
Pasal 35
- (1) Selain dari para pejabat yang pada umumnya bertugas menyidik kejahatan-kejahatan dan pelanggaran-pelanggaran, penyidikan pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam atau ## BAB XVI. KETENTUAN PERALIHAN.
Pasal 36
Peraturan-peraturan pelaksanaan yang berlaku sekarang tetap berlaku hingga diubah dengan peraturan-peraturan ## BAB XVII.
KETENTUAN-KETENTUAN PENUTUP.
Pasal 37
Ketentuan-ketentuan mengenai surat izin mengemudi, surat- nomorkendaraan dan wajib-uji tidak berlaku terhadap pengemudi dan kendaraan bermotor yang diperbolehkan ikut serta dalam lalu-lintas internasional
Pasal 38
Dengan peraturan Pemerintah dapat diatur sampai di mana ketentuanketentuan yang ditetapkan dengan atau
Pasal 359
- (2) Jika suatu pelanggaran termaksud dalam yat (1) dilakukan masa satu tahun semenjak suatu putusan hakim yang dijatuhkan terhadap yang bersalah karena pelanggaran yang sama, maka wewenang untuk mengemudikan kendaraan bermotor dapat dicabut untuk paling lama dua tahun.
- (1) Dalam mempidana pemilik kendaraan bermotor atau kuasanya oleh karena penyalahgunaan surat-nomor, tanda-nomor, surat-uji dan tanda-uji kendaraan atau memberi keterangan yang tidak benar dalam permohonannya maka:
- a. surat-nomor, surat-uji, tanda-uji kendaraan yang bersangkutan dapat dinyatakan tidak berlaku;
- b. mengenai surat-coba kendaraan, wewenang pemilik atau kuasanya untuk mempergunakannya dapat dicabut untuk selamanya satu tahun tidak bersamaan seluruhnya atau sebagian dengan pidana kurungan yang telah dijatuhkan.
- (2) Dalam mempidana pemegang surat-coba kendaraan karena pelanggaran peraturan-peraturan
- (1) Selain dari para pejabat yang pada umumnya bertugas menyidik kejahatan-kejahatan dan pelanggaran-pelanggaran, penyidikan pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam atau ## BAB XVI. KETENTUAN PERALIHAN.
Peraturan-peraturan pelaksanaan yang berlaku sekarang tetap berlaku hingga diubah dengan peraturan-peraturan ## BAB XVII.
KETENTUAN-KETENTUAN PENUTUP.
Ketentuan-ketentuan mengenai surat izin mengemudi, surat- nomorkendaraan dan wajib-uji tidak berlaku terhadap pengemudi dan kendaraan bermotor yang diperbolehkan ikut serta dalam lalu-lintas internasional
Dengan peraturan Pemerintah dapat diatur sampai di mana ketentuanketentuan yang ditetapkan dengan atau
Undang-undang ini disebut "Undang-undang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan Raya" dan mulai berlaku pada tanggal diundangkannya.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundagan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Disahkan di Jakarta pada tanggal 1 April 1965. Presiden Republik Indonesia, ttd SUKARNO.

Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 1 April 1965. Sekretaris Negara, ttd MOHD. ICHSAN. LEMBARAN NEGARA TAHUN 1965 NOMOR 25

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## UNDANG-UNDANG No. 3 TAHUN 1965
## tentang
## LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN RAYA
## UMUM
Undang-undang ini memuat ketentuan-ketentuan pokok untuk mengatur kelancaran, keamanan dan ketertiban lalu-lintas dan ketentuan-ketentuan pokok tentang politik Pemerintah dibidang angkutan jalan raya.
Angkutan jalan raya sebagaimana juga halnya dengan jenis angkutan lainnya sangat penting bagi perkembangan politik, sosial dan ekonomi setiap negara dan merupakan salah satu syarat mutlak untuk perkembangan perekonomian masyarakat dalam rangka pembangunan nasional semesta.
Untuk menuju masyarakat adil dan makmur sebagaimana kita cita-citakan bersama, maka Negara harus menguasai angkutan agar angkutan tersebut dapat dikerahkan ketujuan yang dicita-citakan itu.
Angkutan jalan tidak dapat dipisahkan dari jalan raya, dengan demikian sudah selayaknya jika Negara menguasai, membuat dan memelihara jalan. Hal ini tercantum dalam
PENJELASAN
Pasal 1
Ayat (1) : Penjelasan ini berlaku baik untuk Undang-undang ini maupun untuk peraturan-peraturan pelaksanaannya.
PENJELASAN
Pasal 13
ini merupakan dasar bagi Pemerintah untuk lebih lanjut mengatur persoalan jalan raya serta angkutan jalan raya secara integral dan konsepsionil. Pun soal-soal lain yang erat hubungannya dengan perkembangan angkutan perlu diatur. Persoalan perbengkelan, pembikindan pembelian kendaraan serta alat-alatnya, soal koordinasi angkutan perlu diatur lebih lanjut. Angkutan dengan kendaraan tidak bermotor seperti gerobak sapi, gerobak kuda, becak dan sebagainya tidak kurang pentingnya, tetapi pengaturan,angkutan tidak bermotor ini lebih tepat kiranya jika seluruhnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah, yakni Daerah Swatantra Tingkat I berdasarkan pertimbangan bahwa angkutan ini bersifat regional. Dengan adanya ketentuan tetnang Dewan Angkutan Darat maka diharapkan dapat direalisasikan prinsip-prinsip koordinasi dan integrasi serta prinsip social-control, socialsupport dan social participation dalam pelbagai kegiatan dibidang angkutan darat. Demi kesempurnaan pelaksanaan ketentuan-ketentuan Undang-undang ini maka kepada masyarakat selayaknya diberi penerangan dan bimbingan seluas-luasnya sehingga mereka dapat memahami dan ikut serta mengamalkan ketentuan-ketentuan tersebut demi kelancaran, keselamatan dan keamanan lalu-lintas. ## PENJELASAN PASAL DEMI PASAL