Unknown Unknown Nomor 9 Tahun 2017 tentang Peme.intahan Daercn sebagaimma tehn bebempa kali diubah teakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tanun 2015, dd berdasarkan pertimbdgan sebagaiftana dioaksud hurula, pcrlu menetapkm Peraturan Daerah tentang Perubald Bentuk Badan Hukum dm Nama Petusanm Daeral1 Ba.k Perkreditan Rakyat Kabupate. Muda Enim menjadi Perse.oan Terbatas Bank Perk.editm Pl$a G-rbdsSe'"re K"bup"r-n vLrr" Enim: b (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
BUPATI MUARA ENIM PRO!'INSI SI JMATDRA SEI,ATAN
PERATURAN DADRAH (ABUPATEN MUARA ENIM NOMoR 9 TAHUN 2017
AENTANG
PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM DAN NAMA PDRUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYA'I KABUPA'IEN MUARA ENIM MEN.JADI PERSEROAN TERBATAS BANK PERKRED]TAN RAKYAT GERBANC SERASAN KABUPATEN MUARA ENIM
DENOAN RAHMA'ITUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUARA ENIM.
- b.lrwa ddm rdska meninskatkm pelaydan kepada masyarakat terutma untuk lebih mendorong pengembangm sekror perekonomie dibidang perbankan dan untuk meningkatkan kinerja perusahaan khususnya menghimpun dan menyalurkm dma masy"Ekal guna kemantaatan perekonomian daerah yang disesuaikd dengd kondisi, ktraktenstik dan potensi daerah, perlu dilakukan perubahan bentuk badan hukum dan nma Perusanad Da€rdn Bdk Pe.kreditan Rakyat Kabupaten Muda Enim;
- bahra untuk mclalsdal.m ketentuan Pasal 402 ayat (2) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Peme.intahan Daercn sebagaimma tehn bebempa kali diubah teakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tanun 2015, dd berdasarkan pertimbdgan sebagaiftana dioaksud hurula, pcrlu menetapkm Peraturan Daerah tentang Perubald Bentuk Badan Hukum dm Nama Petusanm Daeral1 Ba.k Perkreditan Rakyat Kabupate. Muda Enim menjadi Perse.oan Terbatas Bank Perk.editm Pl$a G-rbdsSe'"re K"bup"r-n vLrr" Enim: b
Mengingat
- 1Paet ia ayat (6) Undanga-Undang Dasar Negda Repubiik hdonesia Tahun 1945;
- 2 Undmg Undag Nomor 2a Tanun 1959 tentang Pembcntukan Daerah Tingkat li dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembdm Negara Republik lndonesiaTahun 1959 Nomor 73, Tmb.han lembaran Negara Republik lndonesiaNomor 1a2l)i
- Unddg Undeg Nomor 7 T.nun 1992 tentmg Perbdkd (r.mbtran Negda Republik lndonesia Tanun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana tehn diuban denem Undang Undmg Nomo. 10 Tahun 1994 tentang Perubanm atas Unda.g-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbdkan (Lembaran NegaE Republik hdonesia 'aahun 1994 Nomor 142, 'lambahan Lembarm Negda Republik Indonesia Nomor 3790)i 3
- Undang Undd8 Nodor 40 Tahun 2007 tenlaog Perseroan Terbatas (Lembaran NegaE Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan L€mbaran Negara Republik Indonesia 4 Nomor 4756);
- Undmg Unddg Nomor 23 Tahun 2014 tenlang Pemerintznd DaeEh (LembarM Negda Republik lndo.esia Tanun 20 14 Nomor 244, Tadbahan lembaran Negara Repuhlik Indonesia Nomor 5587) sebasaimana telatr beberapa kali diuban rcrakhir densan Unddg Undmg Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahm Kedua atas Undang Undmg Nomo. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintanan Daerah (L.nbaran Negara Republik Indonesia 'lahun 2015 Nohor 5a, Tmbahd kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6
Dengan Persetujum Bersma
DEWAN PERWAKILAN RAIdAT DAERAH KABIJPATEN MlJARA ENIM
Dan
BUPATI MUARA ENIM
MDMUTUSKAN:
McnetapKan : PERATURAN DAERAH TENTANC PERUBAHAN BENTUK BADAN HU(UM DAN NAMA PERUSAHAAN DAERT\H BANK PERKREDITAN RAI(YAT IGBUPATEN MUARA ENIM MENJADI PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAXYA'I GERBANG SERASAN KABIJPATEN MIJARA ENIM
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (l) Dengd Peraturan Daerah ini, PD. BPR yms didirikan dengan Peraturan Dacrah (abupaten Muara Enim Nomor 2 Tanun 2005 tentme Perusahaan Daerah Bdk Perkreditan Ralryat Kabupaten Muara Enim (lrmbaran Daerah Kabupaten Muara Enim Talun 2005 Nomo. I Sed D), diubah bentuk badan hukum dan nama nenjadi Perserom 'Ierbatas Bank Perk.editan Rakyat Cerbang Serasd IGbupaten Muara Enim.
- \2\ Peruban@ bentuk badd hukum do nl)m *bagaitua dimalsud pada ayat (1) dilaksanakaD *suai prosdur dan ketentue perundme-undansan yang berlaku,
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
- (t) Densan perubanan bade hukum dao nama perusaha, sbagaimma dimaksud ddld Pa$l 2 ayat (i), maka seluruh kekayam, kesiatan usaha, hak dd kewajibo erta karyawan PD. BPR beralih keDada persercd,
- (2) selmh kekaym p€rsercm sebagaimda dimaksud pada ayat {I), merupakan kekayam daeran yms dipisahkd.
PEI-AKSANA PENDIRIAN DAN 'TEMPA'T XEDUDU(AN
Pael4
- (r) Bupati be enang untuk memproses perubahan bentuk Badd Hul,am ds nama ebagai@a dimar&lt;sud darm Paset 2 ayat (1).
- Bupati mebrui pejabat ymg ditunjuk mempro*s al&lt;ta p€ndnid per*rom kepada pejabat yang beMetrds sesuai dengs prcsedur ds ket€ntuan peEtu.a perundmg-un.Lan8d ymg t2) berlaku.
- Ai&lt;ta lxndidm sebasaiMa dimaksud ayat (2) memuat Aneisarm Dasr, pengegkatan Di.eksi .Lan Dewm Komisdis ydg pertama kali serta ketetugan ketersgan lain yang berhubungd dengd pendirian perseroan. (3)
Pasar 5
Perserod berkedudukm dan berkmtor pusat di MuaE Enim sebagai Ibu Xota Kabupaten Muara Enim dan dapat membuka Karto. Cabang, I(dtor Ka6. Kaotor Pelay@ Xas dm Unit Usana lainnya y6g ditetapkan dalm Anggdd Dasr sesuai dengan pro*dur dm ketentu@ yanS berlalu,
MA(SUD DAN TUJUAN
BAB IV - MA(SUD DAN TUJUAN
Pasal 6
Malsud perubanm bentuk badm hu1&lt;m dd nma p€rsero@ adabn untuk meningkatkan perd dan tungsi Bads Usarra Milik DaeEn dahm hendorong Pertumbuhan Perekonomid dd pememta4 pembdgunu daeran.
Pasa17
aujue perubals bertuk badan hukum dm tl@a Per*roe adalah:
- a. neninekatkm pemod.ls PerseM dengan memberik@ ke*mpate kepada pihak ketiga untuk tl]rut serta menmanlan modal;
- b. meningkatke daya saing PmercaD untuk mengaDtisiPasi perkembangd ekonomi nasional mauputr glot€l;
- c. memperluas silayah dm produk usaha pe6eroanj
- d. tlrrut serta memb@tu dm rcendotung P€rrumbuha! perekonomid dan pemehtas Pembdgund Dae$h.
KEGIA'TAN USAHA
BAB V - KEGIA'TAN USAHA
Pasal 7
- (1) Untuk mencapa tujlfu sebasaimda diralsud Pada Pasal 7, p.rsercan melai{ukm kegrakn usaha Perbdks sesuai dengan ketentum peraturo peludang\_udugs vang berlaku.
BAB V - KEGIA'TAN USAHA
Pasal 8
- (1) Untuk mencapa tujlfu sebasaimda diralsud Pada Pasal 7, p.rsercan melai{ukm kegrakn usaha Perbdks sesuai dengan ketentum peraturo peludang\_udugs vang berlaku.
- (2) Rlncie kesiato usana etEsailr@a dima}sud dat@ avat (1), diatur lebih Lanjut dalm Al&lt;ta P€rdind.
Pasal I
- {l) Pemegang saham pe.se.oan te.diri da.i Pemenntah Kabupaten dan Pihak Lain
- Tata Cara pemilihan Pihai Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (l), diatur dald Anggaran Dasar dengm berpedoman kcpada ketentud peraluran pcrunddg udangan yang berlaku. (2)
MODAL DAN SAHAM
BAB VII - MODAL DAN SAHAM
Pasal 10
- (11 Modal das perseroa. terdiri atas seluruh nilai nomi.aL sallm.
- (2) Penyertaan modal disetor dilatukd oleh Pemerintat Kabupaten dan pihak ketiga denga ketentud banwa sebagian besar atau komposisi modal disetor mayoritas dihiliki oleh Pcmerintan Kabupaten.
- 13) Ketentuan mengenai permod.ld perseroan diatur dalam Anggaran Dasar, temasuk ketentum mengenai modal dasar dd modal disetor sesuai kelentuan Pemturm peruDdang\_undangan
BAB VII - MODAL DAN SAHAM
Pasal 11
- (1) Modal dasar perseroan untuk pertama kalinya ditetapkan *besar Rp. s6.000.000.000,\_ (Tiga Puluh Enam Milyd Rupiah)
- (2) Modal disetor pcrsroan ditetapkan sekurang\_kurangnya sebesar 25dl" (Dua Puluh lima Perseratusl dari modal dasd.
- (3) Perubaban ayat (1) dan ayat {2) Pasal ini untuk selaljutnva ditetapkan oleh RUPS dan diatur lebih Ianjut dalam Akta Pendirid *suai peratu.an perundang\_uldmgm yang berlaku.
4. (a) Modar dasar sebaeaimba dimalsud dalam ayat (r) me pakan kckayaan daerah ymg diPisahkan.
- (5) Modar disetor sebasaimana dimaksud dalam ayat (2) merupakan basian modal dasar.
BAB VII - MODAL DAN SAHAM
Pasal 12
- ll) Dan iumlah modal dasd sebasaimana dimaksud dalam Pasal I1 ayat (1), pemenuhm jumlah modal disetot yang merupakan penyertaan saham disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang u.dmgan Yang berlaku.
- (2) Modal dasd peBercan sebasaiEana dinaksud pada ayar (1) terdiri dari
2. a- Pemeriniah (abupaten minimal *be* 7solo (iujuh puluh lima perseratus);
- b. Pihak keliga ftaksimal sebesa 25% (dua puluh lima perscratus)
- (3) Dalam Hal perubahan modar dasa., Pemerintah Kabupat.n elaku pemegang saham perseroan terlebih dahulu harus mendapat p€rsetujuan DPRD dan ditetapkm melalui Pe.ature Daerah.
5. (a) Perubahan modal dasar sebagaimana dinalsud pada ayat {3) selanjutnya ditetapkan oleh RUPS dan dialur lebih lanjur dalan AngAaran Das ssuai peratu@ pcrunddg undangm.
Pasal t3
Pcnyert a sham ddi pihak k€tiga dilakerakan esua denaan peratw pcrunddg undanam dan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar,
BAB VII - MODAL DAN SAHAM
Pasal 14
- (l) sanm ysns .Iik€luarld oleh peeroan adaleh salEm ates nama .
- (2) Nilai nominal saham sebasaimana dimal{sud delam ayat (1) ditetapkan dalam Anggmn Das.
- (3) setiap pemesans snam *basaiiana dimaksud dalam ayat (l) menurut hukum harus tunduk pada semua keputusan yang dimb denau san oleh RUPS.
BAB VII - MODAL DAN SAHAM
Pasal 15
Kclentuan dan pcraturan tentdg daltar pemegmg saham, p.mindahtansanan sham da duplikat Mham diatur dalam p.ratuEo rersendin obh RUPS dengan memF.hatikan pcraturan p.ludang-undangan yang berlaku.
BAB \,1II
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
BAB VII - MODAL DAN SAHAM
Pasal 16
- (1) RUPS merupako kektrasm tertingei dd diadakan sekudg kmgnya sekali dalah stu tanu.
2. l2) RUPS sebaeEimda dimaksud dald ayat (1) terdiri ddi RUPS Tahunm de RUPS lainnya.
- (3) RUPS ebasatrda dimaksud dal@ ayat (2) diPimPin/ diselenggaratm oleh (omisdis Utaha.
- (4) Tata tertib penyetenggdad RUPS sebaSaiMa dimaksud daram ayat (1), ayat 12) de ayat (3) ditetaPkm oleh RUPS dengd berpedotu keiEda Angga@ Dag.
DEWAN (OMISARIS
Fasal 17
- D@an Komisis terdiri ddi seotug romisis Utma da sebdyar.'banyaloya 3 (tiga) orang Komisds melalui mekanisme RUPS, lr)
- Dewe l&lt;omisdis sebagaim@ dihal{sud dalam ayat (11 utuk pengdgkatan portama kali dimgkat .Lari D*d Pengawas PD. BPR d@ Eluk selanjurnya pengmgkatan Dwm Komisais dilar&lt;smal&lt;e mebrui mekmisme RUPS. (2)
- Dry@ Komisris ebasaimam dimaksud dalam ayat (1) bertugas mensawasi kebijal&lt;saae Direksi dalam menjara'*d Pe6etoan sesuai peratM perurdang-uddgd y&amp;g bqlaLu. (3)
- Prosdu dm persydatan, Pengogkat4, tus jatEie, tugas dm wewenmg erta pemtErhentim Komisis sbaaaimana diialsud dd@ ayat {U ayat (2} dan ayat (3) diatu dalm (4) Anggaran Dasar .
Pasal ia
- (l) Pe.*rom dipimpin oleh Direksi yang terdin dari seormg Direktur Utama dm sebanyej{ banyaknya 3 (tiga) ormg Direktur melalui mekanisme RUPS.
- (2) Direksi sebagaimana dimal{sud dalam ayat (1) untuk pengangkatm pertama kali diagkat dari Direksi PD. BPR dd untuk selanjutnya pengangkatan Direksi dila&amp;sanakan melalui mekanisme RUPS.
- (31 Direksi sebasaiMa dimaksud dalM ayat (1) be.tangsugjawab penun atas pengurusm PersercaD ssuai Pelaturd perundMg undangan yMg berlal&lt;u.
- {a) Prosedur dan pcrsydatd, penganskatm, masa jabatani tusas dao wewendg serta pemberhentlan Dneksi sebagaimda dimaksud dalam a,zt (t), ayat (2) dan ayat (3) diatu. dalam Anggaran Dasar
KEPEOAWAIAN
BAB XI - KEPEOAWAIAN
Pasal 19
- (1) Pesawai perserom dianskat dm dibe.hentikd oleh Direksj sesuai peratuEn perundang undangan ymg berlaku.
- (2) Hak da, x ajiban pegawai pe.se@n diatu. oleh Direksi densa persetujuan Dewan Komisans sesuai Peraturan perunddg undangan, dengm ## BAB XII TAHUN BUKU. RENCANA KERJA DAN ANGCARAN
BAB XI - KEPEOAWAIAN
Pasal 20
- (1) 'lahun buku perseroan adalah bnun t kwim.
2. t2l Ren ana kerja dm dggaran diajukd oleh Dneksi kePada Dewm Komisdis utukmemPeroleh pengesand.
3. Pengesand rencana kerja dan gearan sebagaimma dimat sud pada ayat (21 harus dilaksanakm seldbat\_lmbatnva I (satu) b,,r,n serebn t.nun buku berakhir. (3)
Pasal2l
- (1) Pada setiap tahun buku berakhir, dibuat lapo.m keudgm pelseroan sesuai dengd ketentuan yang berlaku yang telah diaudit oleh aLuntm publik terdaftar di Otootas Jasa Keudge-
- (2) Direksi menlusu! laporan tanud untuk diajukan pada RUPS, selmbatlambatnya 3 (tiea) bulm set€hn tanun buku ber.khir.
RAR XIII
PENETAPAN DAN PEMBAGIAN I-ABA BERSIH
Pasat 22
- (1) laba bereih ymg tela} diaudit disankd oleh RUPS dm kohposisi pembagiMya sebagai berikut :
- a. deviden pemesms s.tlm so % (lima puluh perseratus)l
- b. tadanBan urJm l0"Ll"Fouluh perse-atusl:
- c. cadanga! tujud r0 % (spuluh p€rseratus);
- d. dea kesejanterad 12 % {duabelas PeBeotus)l
- e. jasa produksi 12 % (duabelas persemtus);
7. r pembinad 6 % (enm perseratus).
- (2) Dividen untuk daeran ydg menjadi bagid ltmerintah Kabupaten seluruhnya disetor ke (as Daerah.
Passl 23
Direksi perserom dapat melal{ukan kerjasma dengan piha! lain, dalm upaya pengembegan usaha dengd persetujuan Dew Komisaris.
PELEBURAN DAN PENGAMBILAUHAN
Pasl24
- {tl Peleburm dan peng@bilalih&amp; perserom dit€taPkan ssuai dengan ketentw peEturd perundangan, dengm memFrhatika. :
- a. kepentingm pe6eroan dm atau para pemeedg salum Peeroanj dd
- b. kepentingan masyarakat.
- t2) Petebuhn dm PeDgambilalihan per$roan sebaSaimaa di@ksud ddm ayat (1) ditelapkan oleh RUPS atau Fnctlpan Pengadilan dengd terlebih dahulu mendapat p€rsetujuan DPRD.
- (3) Tata 6a pclcbum dan p€ngmbilelihm persfiou sebagaiFda dimaksud dalm ayat ll) dan ayat 12) dituegko dald Anggaran Dasar.
PEMBUBARAN DAN LIKT]IDASI
Pasar 25
- {r) Pembub€ran du likuidasi p€EercaD ditetapku oleh RUPS atau penetapan pengadilan dengd t€.lebih dEhulu mendapat persetujuan DPRD
- t2t Tata cda pembubaEn dm lilaidGi p.M6u sebasainam dimar.sud dal@ ayat (l) dtuaskan dalaa AnEged Dasar.
KETENTTJAN MRALIHAN
BAB XVII - KETENTTJAN MRALIHAN
Pasal 26
- (r) Ddm prcBcs perubahd bentuk Badd Hukum dan nama P€rsI16 ma]ra Dryd Pe.gawas, Direksi dan lEgawai PD,BPR mas-h rekp mentalanke rugas dm uewenangn)a. samp dengo bcrdirinya peBcrod *suai dened kct.ntud peraturd perundangm yms berlaku.
- (2) slain prcses perubahan sebaeaimana dimaksud ayat (1) Dcwm PengawaE, Direksi dan Pegawai PD. BPR b.rtdggung jawab memp€rsiaPkan pbses admidstrasi perubane PD- BPR mcnjadi perseroan.
KFJTFJNTIIAN PE]NIITIIP
Pasa\ 27
Dcngd berlakunya Peraturo Derah ini, Pcratu@ Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentdg Peruehad Da€€h Bank Perkr.ditd Rakyat (abupaten Muara Enim (L€hbaE Dac.ah Tanun 2005 Nomor 1 Sen Dl, dicabut daa dinyalakan tiddl{ berlaku.
Diunddgkd di Muda Enim pada tdggal 6 orrrtE 201?.
SEKRETARIS DAERAH I(ABUPATEN MUARA ENIM,
Cap /ttd
HASANUDIN
LEMBARAN DADRAII (ABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2017 NOMOR 9.
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM PRO\4NSI SUMATERA SDLATAN : {g/ME/2017)
Pasd 2a
Hal hal ydg brlh diatur dald Peraturan Daerah ini, sepanjang DeDgeDa peEeroan akan ditetapkaD dald Al&lt;te P€ndi.id dd keputusan RUPS.
BAB XVIII - KFJTFJNTIIAN PE]NIITIIP
Pasal 29
PeEtuEn Daerah ini mulai berlaku pada t@ggar diundagka.
Agd setiap oHg mengetanuinla, memerintankan pengudmgm Perature Daeran ini dengd pedempatannya dalm kmbdd Daeran Kabupaten Mu6a Enim.
Ditetapqd diMuda Enim Pada tar\aerl o ior-. t.r :rr?
BUPATI MUARA ENIM,
Cap
MUZAKIR SAI SOHAR