PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA Nomor 18 Tahun 2011 tentang PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL (berlaku 30 Desember 2011)
Pembukaan
Menimbang
PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA NOMOR 18 TAHUN 2011
TENTANG
PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TORAJA UTARA,
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan administrasi kependudukan sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perlu penataan dan penertiban sebagai upaya pemenuhan hak dasar penduduk terhadap kepemilikan Dokumen Kependudukan;
- b. bahwa dengan kondisi perkembangan masyarakat dan perkembangan ekonomi saat ini, serta adanya kebijakan nasional dibidang administrasi dan sistem pelayanan kependudukan, maka dipandang perlu melakukan pengaturan dan melaksanakan pungutan daerah dibidang Administrasi Kependudukan sebagai upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
- c. bahwa Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil menurut UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, merupakan kewenangan yang diberikan kepada daerah demi terwujudnya kemandirian daerah;
Mengingat
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b , maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara tentang Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.
2. : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019 ) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
17. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
18. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 5 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 2);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja DinasDinas Daerah Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 8);
Menetapkan
22. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 12 Tahun 2010 tentang Lambang Daerah Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4).
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA dan
BUPATI TORAJA UTARA
MEMUTUSKAN :
: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Toraja Utara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toraja Utara yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Toraja Utara yang selanjutnya disebut Sekdakab.
7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara.
8. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Toraja Utara.
9. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
10. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
11. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat penyelenggara dan instansi pelaksana sebagai satu kesatuan.
12. Penyelenggara adalah Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab dan berwenang dalam Administrasi Kependudukan.
13. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
14. Database kependudukan adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematik, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
15. Data kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
16. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pegawai yang ditunjuk oleh Bupati untuk mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
17. Petugas Registrasi adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan peristiwa kependudukan, peristiwa penting, pengelolaan dan penyajian data kependudukan di tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten.
18. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang masuk secara sah serta bertempat tinggal di dalam wilayah Indonesia sesuai peraturan perundangundangan.
19. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
20. Orang Asing adalah orang yang bukan Warga Negara Indonesia.
21. Orang Asing Tinggal Terbatas adalah Orang Asing yang tinggal dalam jangka waktu terbatas di wilayah Negara Republik Indonesia dan telah mendapat izin Tinggal Terbatas dari instansi yang berwenang.
22. Orang Asing Tinggal Tetap adalah Orang Asing yang berada dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan telah mendapat Izin Tinggal Tetap dari instansi yang berwenang.
23. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut Penduduk Rentan Aminduk adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh Dokumen Kependudukan yang disebabkan oleh bencana alam, kerusuhan sosial atau tempat tinggal di daerah terbelakang.
24. Pendaftaran penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen penduduk berupa identitas, kartu atau surat keterangan kependudukan.
25. Peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa implikasi terhadap penerbitan atau perubahan kartu keluarga, kartu tanda penduduk dan atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah, datang, perubahan alamat, tinggal sementara, serta perubahan status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap. 26. Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir-mati, perkawinan, perceraian, pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak, pembatalan perkawinan, perubahan nama dan perubahan kewarganegaraan.
27. Peristiwa penting lainnya adalah peristiwa yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana antara lain perubahan jenis kelamin.
28. Biodata penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar, serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami penduduk sejak saat kelahiran.
29. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat dengan NIK adalah nomor identitas keluarga yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
30. Akta Catatan Sipil adalah akta autentik yang memuat catatan lengkap seseorang mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, kelahiran anak, pengakuan dan pengesahan anak.
31. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta karakteristik dalam keluarga.
32.
- Kepala Keluarga adalah orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab dalam keluarga itu, atau orang bertempat tinggal seorang diri, atau Kepala Kesantrian, Asrama, Rumah Piatu dan lain-lain dimana beberapa orang bertempat tinggal bersamasama.
33.
- Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
34. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi terhutang.
35. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasif berupa bunga dan/atau denda.
36.
Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disebut SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
37.
- Pindah Datang Penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat yang lama dan datang ke tempat yang baru.
38. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan pada Orang Asing untuk bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu terbatas sesuai dengan peraturan perundangundangan.
39. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk bertempat tinggal/menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
40. Surat Keterangan Tempat Tinggal yang selanjutnya disingkat SKTT adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Instansi Pelaksana yang diberikan kepada Orang Asing yang telah mempunyai Izin Tinggal Terbatas yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dalam jangka waktu tertentu.
41. Pejabat Pencatatan Sipil adalah yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang, pada Instansi Pelaksana yang pengangkatan dan pemberhentiannya didasarkan pada peraturan perundang-undangan.
42. Penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, selanjutnya disebut penghayat kepercayaan adalah setiap orang yang mengakui dan meyakini nilai-nilai penghayatan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
43. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang dalam register pencatatan sipil pada Instansi Pelaksana.
44. Surat Perkawinan Penghayat Kepercayaan adalah bukti terjadinya perkawinan penghayat kepercayaan yang dibuat, ditandatangani dan disahkan oleh Pemuka Penghayat Kepercayaan.
45. Pengakuan Anak adalah pengakuan secara hukum dari seorang bapak terhadap anaknya yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.
46. Pengesahan anak adalah pengesahan status hukum seorang anak yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah, menjadi anak yang sah sepasang suami istri.
47. Kutipan Akta adalah catatan pokok yang dikutip dari catatan sipil dan merupakan alat bukti sah bagi diri yang bersangkutan maupun pihak lain mengenai kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengangkatan anak, pengakuan dan pengesahan anak, status kewarganegaraan, ganti nama dan pembatalan akta.
48. Kutipan Akta Kedua dan seterusnya adalah Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang kedua dan seterusnya yang dapat diterbitkan karena Kutipan Akta yang asli (pertama) hilang, rusak atau musnah setelah dibuktikan dengan surat keterangan dari pihak yang berwenang.
49. Salinan Akta adalah salinan lengkap isi Akta Pencatatan Sipil yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
50. Surat Keterangan Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah surat yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana mengenai sesuatu hal yang berkaitan dengan tugas pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
51. Tanda Bukti Pelaporan adalah tanda bukti yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atas pelayanan yang dilakukan kepada Warga Negara Indonesia mengenai kelahiran, kematian, perkawinan dan perceraian yang telah dicatatkan di Luar Negeri.
52. Perubahan data/status kewarganegaraan/ganti nama adalah perubahan yang terjadi pada akta-akta pencatatan sipil.
53. Penduduk baru adalah setiap orang yang datang akibat kepindahan dari luar daerah dan telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Bupati.
54. Tamu adalah setiap Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang melaksanakan kunjungan singkat ke daerah yang belum/bertempat tinggal tetap dan hanya tinggal tidak lebih dari 30 ( tiga puluh ) hari.
55. Penduduk Musiman adalah setiap Warga Negara Indonesia yang datang dari luar daerah, bertempat tinggal di daerah dan tidak beraksud menjadi penduduk tetap.
56. Buku Harian Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan yang selanjutnya disebut BHPPK adalah buku yang dipakai untuk mencatat kegiatan harian di Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Dinas yang berkaitan dengan pelayanan terhadap pelaporan kejadian penting dan peristiwa kependudukan atau pengurusan dokumen penduduk.
57. Buku Induk Penduduk yang selanjutnya disebut BIP adalah buku yang digunakan mencatat keberadaan dan status yang dimiliki oleh seseorang yang dibuat untuk setiap keluarga dan diperbaharui setiap terjadi peristiwa penting dan peristiwa kependudukan bagi penduduk Warga Negara Indonesia tinggal tetap dan Orang Asing Tinggal Tetap.
58. Buku Mutasi Penduduk yang selanjutnya disebut BMP adalah buku yang digunakan untuk mencatat perubahan setiap peristiwa kependudukan yang penting dan peristiwa kependudukan yang menyangkut jumlah dan status anggota keluarga sesuai nomor urut kartu keluarga di Kelurahan bagi Warga Negara Indonesia Tinggal Tetap dan Orang Asing Tinggal Tetap.
59. Buku Induk Penduduk Sementara yang selanjutnya disebut BIPS adalah buku yang digunakan untuk mencatat keberadaan dan status yang dimiliki seseorang yang dibuat untuk setiap keluarga dan diperbaharui setiap terjadi peristiwa penting dan peristiwa kependudukan bagi Warga Negara Indonesia Tinggal Sementara dan Orang Asing Tinggal Terbatas.
60. Buku Mutasi Penduduk Sementara yang selanjutnya disebut BMPS yang selanjutnya disebut BMP adalah buku yang digunakan untuk mencatat perubahan setiap peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang menyangkut jumlah dan status anggota keluarga sesuai
nomor urut kartu keluarga di Desa/Kelurahan bagi Warga Negara Indonesia Tinggal Sementara dan Orang Orang Asing Tinggal Terbatas.
61. Surat Keterangan Kependudukan adalah bentuk keluaran sebagai hasil dari kegiatan penyelenggaraan pendaftaran yang meliputi Surat Keterangan Kelahiran, Surat Keterangan Kematian, Surat Keterangan LahirMati, Surat Keterangan Pindah, Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Tetap, Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara, Surat Keterangan Rekomendasi Ganti Nama, Surat Keterangan Tempat Tinggal, dan lain-lain.
62. Surat Keterangan Pencatatan Sipil adalah bentuk keluaran sebagai hasil dari kegiatan pencatatan sipil sebagai akibat adanya pencatatan peristiwa penting yang dialami penduduk yang meliputi surat keterangan penolakan, surat keterangan belum kawin dan lain-lain.
63. Surat Keterangan Tinggal Sementara adalah kartu tanda pengenal bagi penduduk sementara di daerah.
64. Kartu Identitas Kerja yang selanjutnya disebut KIK adalah kartu tanda penduduk di luar daerah yang mempunyai pekerjaan/kegiatan tetap di daerah.
65. Mutasi data adalah perubahan data akibat perubahan status warga negara, ganti nama, perkawinan, perceraian, pengangkatan anak, pindah agama, ganti pekerjaan, tingkat pendidikan, pisah kartu keluarga dan perubahan alamat tempat tinggal.
66. Retribusi adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau yang diberikan oleh Pemerintah Daerah di bidang pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil berupa penerbitan kartu identitas penduduk, akta pencatatan sipil, surat keterangan kependudukan dan surat keterangan pencatatan sipil lainnya.
67. Kecamatan adalah wilayah masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yurisdiksi berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat ## BAB II ASAS DAN TUJUAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dilaksanakan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan bertujuan:
- a. memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas Dokumen Kependudukan untuk setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk;
- b. memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum penduduk;
- c. mengelola, menyajikan data dan informasi kependudukan mengenai pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil secara akurat, lengkap dan mutakhir;
- d. mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan secara terpadu;
- e. memberikan perlindungan atas data pribadi penduduk; dan
- f. menyediakan data dan informasi kependudukan yang menjadi rujukan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
HAK DAN KEWAJIBAN
BAB III - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 4
- (1) Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh:
- a. dokumen kependudukan;
- b. pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- c. perlindungan atas data pribadi;
- d. kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
- e. informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas dirinya dan/atau keluarganya; dan
- f. ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh Instansi Pelaksana.
- (2) Setiap penduduk mempunyai kewajiban antara lain:
- a. melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan menyerahkan persyaratan sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah ini; dan
- b. bagi penduduk yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana Pencatatan Sipil Negara setempat dan/atau kepada Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
KEWENANGAN PENYELENGGARA DAN INSTANSI PELAKSANA
BAB IV - KEWENANGAN PENYELENGGARA DAN INSTANSI PELAKSANA
Pasal 5
- (1) Penyelenggara urusan Administrasi Kependudukan di daerah adalah Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati bertanggung jawab dan berwenang melakukan:
- a. koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- b. pembentukan Instansi Pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang Administrasi Kependudukan;
- c. pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- e. pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan;
- f. pengolahan dan penyajian data kependudukan berskala daerah; dan
- g. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
BAB IV - KEWENANGAN PENYELENGGARA DAN INSTANSI PELAKSANA
Pasal 6
- (1) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, Bupati mengadakan koordinasi dengan instansi vertikal dan lembaga pemerintah non departemen berkaitan aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
- (2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, Bupati mengadakan pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
- (3) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d, Bupati mengadakan :
- a. koordinasi sosialisasi antar instansi vertikal dan lembaga pemerintah non departemen;
- b. kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi;
- c. sosialisasi iklan layanan masyarakat melalui media cetak dan elektronik; dan
- d. komunikasi, informasi dan edukasi kepada seluruh lapisan masyarakat.
- (4) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e, Bupati menyelenggarakan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan yang dilaksanakan secara terus menerus, cepat dan mudah kepada seluruh penduduk dengan melibatkan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW).
- (5) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f, Bupati melakukan :
- a. pengelolaan data kependudukan yang bersifat perseorangan, agregat dan data pribadi; dan
- b. penyajian data kependudukan yang valid, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (6) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf g, Bupati melakukan koordinasi pengawasan antar instansi terkait melalui rapat koordinasi, konsultasi, pencegahan dan tindakan koreksi.
Bagian Kedua Instansi Pelaksana
BAB IV - KEWENANGAN PENYELENGGARA DAN INSTANSI PELAKSANA
Pasal 7
Instansi Pelaksana berkewajiban menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan yang meliputi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
BAB IV - KEWENANGAN PENYELENGGARA DAN INSTANSI PELAKSANA
Pasal 8
Kewajiban Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, meliputi :
- a. mendaftar peristiwa kependudukan dan mencatat peristiwa penting yang dilaporkan oleh penduduk;
- b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk atas laporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
- c. menerbitkan dokumen kependudukan;
- d. mendokumentasikan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting; dan
- f. melakukan verifikasi dan validasi atas informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
BAB IV - KEWENANGAN PENYELENGGARA DAN INSTANSI PELAKSANA
Pasal 9
- (1) Kewenangan Instansi Pelaksana dalam menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, meliputi :
- a. memperoleh keterangan dan data yang benar serta dapat dipertanggungjawabkan tentang peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dilaporkan penduduk;
- b. memperoleh data mengenai peristiwa penting lainnya yang dialami oleh penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;
- c. memberikan keterangan atas laporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pembuktian kepada Lembaga Peradilan; dan
- d. mengelola data dan mendayagunakan informasi hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk kepentingan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Instansi Pelaksana dapat menggunakan kewenangannya untuk berkoordinasi dengan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan dan Pengadilan Agama untuk mendapatkan data hasil pencatatan peristiwa pernikahan, perceraian dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam.
- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Instansi Pelaksana berwenang untuk melakukan upaya penataan administrasi lainnya, sepanjang untuk kepastian kedudukan hukum dan kesejahteraan penduduk yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Persyaratan dan tata cara penyelenggaraan kewenangan Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
Bagian Ketiga Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi
BAB IV - KEWENANGAN PENYELENGGARA DAN INSTANSI PELAKSANA
Pasal 10
- (1) Pejabat Pencatatan Sipil mempunyai kewenangan dalam melakukan verifikasi kebenaran data, melakukan pembuktian pencatatan atas nama jabatannya, mencatat data dalam Register Akta Pencatatan Sipil, menerbitkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil dan membuat catatan pinggir pada akta-akta pencatatan sipil.
- (2) Dalam hal Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan Bupati dapat menunjuk pejabat lain dari Instansi Pelaksana.
BAB IV - KEWENANGAN PENYELENGGARA DAN INSTANSI PELAKSANA
Pasal 11
- (1) Petugas Registrasi membantu Kepala Desa/Lurah, Camat dan Kepala Instansi Pelaksana dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- (2) Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati adalah Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
PENDAFTARAN PENDUDUK
Bagian Kesatu
Nomor Induk Kependudukan (NIK)
BAB V - PENDAFTARAN PENDUDUK
Pasal 12
- (1) Setiap penduduk wajib memiliki NIK.
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku seumur hidup dan selamanya, tidak berubah, tidak mengikuti perubahan domisili, dan diterbitkan oleh Instansi Pelaksana setelah dilakukan pencatatan biodata.
- (3) NIK sebagaimana dimaksud ayat (1), dicantumkan dalam setiap Dokumen Kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan dokumen identitas lainnya.
Bagian Kedua
Pencatatan dan Penerbitan Biodata Penduduk, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk
BAB V - PENDAFTARAN PENDUDUK
Pasal 13
- (1) Penduduk WNI wajib melapor kepada Instansi Pelaksana melalui Kepala Desa/Lurah dan Camat untuk dicatatkan biodatanya.
- (2) WNI yang datang dari Luar Negeri karena pindah, Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melapor kepada Instansi Pelaksana untuk dicatatkan biodatanya
- (3) Pencatatan biodata penduduk dilakukan sebagai dasar pengisian dan pemutakhiran database kependudukan.
BAB V - PENDAFTARAN PENDUDUK
Pasal 14
- (1) Dalam hal terjadi perubahan biodata penduduk sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2), penduduk wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana untuk dicatatkan perubahan biodatanya.
- (2) Pencatatan perubahan biodata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan:
- a. surat pernyataan perubahan data kependudukan;
- b. formulir perubahan biodata kependudukan;
- c. formulir perubahan biodata Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas;
- d. formulir perubahan biodata Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal;
- e. pencatatan perubahan biodata penduduk WNI pada Instansi Pelaksana dilakukan dengan tata cara melakukan vertifikasi dan validasi data penduduk serta merekam data ke dalam database kependudukan;
- f. kepada Instansi Pelaksana menertibkan dan menandatangani biodata penduduk yang telah diubah; dan
- g. Kepala Instansi Pelaksana menertibkan dan menandatangani biodata orang Asing yang telah diubah.
BAB V - PENDAFTARAN PENDUDUK
Pasal 15
Perubahan biodata penduduk WNI, Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang mengalami peristiwa penting di luar wilayah Republik Indonesia, wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak ke wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Paragraf 2 Penertiban Kartu Keluarga
BAB V - PENDAFTARAN PENDUDUK
Pasal 16
- (1) Penduduk WNI wajib melaporkan susunan keluarganya ke Desa/Kelurahan dan Kecamatan untuk diteruskan ke Instansi Pelaksana.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai dasar untuk menerbitkan KK.
- (3) Penerbitan KK baru bagi penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (4) Setiap penduduk WNI atau Orang Asing tinggal tetap hanya dapat didaftarkan dalam 1 (satu) KK.
- (5) Nomor KK berlaku selamanya, kecuali terjadi perubahan Kepala Keluarga.
- (6) Persyaratan dan tata cara penerbitan KK diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
BAB V - PENDAFTARAN PENDUDUK
Pasal 17
- (1) Perubahan susunan keluarga dalam KK wajib dilaporkan kepada Desa/Kelurahan dan Kecamatan, selambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadinya perubahan.
- (2) Perubahan KK dilakukan apabila:
- a. terjadi penambahan anggota keluarga akibat kelahiran;
- b. menumpang ke dalam KK bagi penduduk yang pindah datang;
- c. pengurangan akibat kematian atau pindah pergi; dan
- d. hilang atau rusak.
BAB V - PENDAFTARAN PENDUDUK
Pasal 18
- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melapor kepada Instansi Pelaksana dengan menyerahkan persyaratan yang telah ditentukan sebagai dasar untuk menerbitkan KK.
- (2)
BAB V - PENDAFTARAN PENDUDUK
Pasal 19
- (1) Penduduk WNI yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP.
- (2) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP.
- (3) Setiap penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) hanya memiliki 1 (satu) KTP.
- (4) KTP sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) berlaku secara nasional.
- (5) Orang Asing yang mengikuti status orang tuanya yang memiliki Izin Tinggal Tetap dan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun wajib memiliki KTP.
- (6) Penduduk yang telah memiliki KTP wajib membawanya pada saat bepergian.
BAB V - PENDAFTARAN PENDUDUK
Pasal 20
- (1) KTP untuk WNI berlaku selama masa waktu 5 (lima) tahun kecuali terjadi perubahan data.
- (2) Dalam hal Instansi Pelaksana menerima laporan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada penduduk diterbitkan KTP baru.
- (3) Masa berlaku KTP untuk Orang Asing Tinggal Tetap disesuaikan berlakunya Izin Tinggal Tetap.
- (4) Bagi penduduk WNI yang berusia 60 (enam puluh) tahun keatas masa berlaku KTP yaitu seumur hidup.
BAB V - PENDAFTARAN PENDUDUK
Pasal 21
- (1) Dalam rangka penertiban KTP baru, penduduk WNI wajib melapor secara berjenjang mulai dari RT, RW, Desa/Kelurahan, sampai dengan Kecamatan.
- (2) Dalam rangka penertiban KTP baru, Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melapor ke Desa/Kelurahan dan Instansi Pelaksana dalam rangka penertiban KTP karena perpanjangan, karena hilang atau rusak, karena pindah datang dan adanya perubahan data.
- (3) Penertiban KTP bagi WNI yang baru datang dari Luar Negeri dilakukan setelah diterbitkan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri oleh Instansi Pelaksana.
BAB V - PENDAFTARAN PENDUDUK
Pasal 22
- (1) Pembetulan KTP hanya dilakukan untuk KTP yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
- (2) Pembetulan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau permohonan dari orang yang menjadi subjek KTP.
- (3) Pembetulan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Instansi Pelaksana.
- (4) Tata cara penertiban KTP diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
Paragraf 4 Penertiban Dokumen Kependudukan
Bagi Petugas Rahasia Khusus
BAB V - PENDAFTARAN PENDUDUK
Pasal 23
- (1) Petugas Rahasia Khusus diberikan KTP khusus, untuk memberikan perlindungan dan menjamin kerahasiaan identitas selama menjalankan tugas rahasia.
- (2) KTP khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dengan menggunakan spesifikasi yang sama dengan spesifikasi KTP nasional.
- (3) Penertiban KTP khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak diperlukan pencatatan biodata penduduk dan KK dari petugas rahasia khusus.
- (4) Tata cara penertiban KTP khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Ketiga Pendaftaran Peristiwa Kependudukan
Paragraf 1
Pendaftaran Pindah Datang Penduduk WNI Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
BAB V - PENDAFTARAN PENDUDUK
Pasal 24
- (1) Penduduk WNI yang pindah ke daerah wajib melapor ke Desa/Kelurahan untuk diteruskan ke Kecamatan.
- (2) Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berdomisilinya penduduk di daerah untuk waktu lebih dari 1 (satu) tahun atau
BAB V - PENDAFTARAN PENDUDUK
Pasal 25
- (1) Persyaratan dan tata cara pendaftaran perpindahan penduduk WNI dalam wilayah kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan dengan
BAB V - PENDAFTARAN PENDUDUK
Pasal 26
- (1) Pelapor pendaftaran perpindahan penduduk WNI dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, dilakukan dengan memenuhi syarat berupa surat pengantar RT/RW, KK dan KTP untuk mendaftarkan Surat Keterangan Pindah.
- (2) Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku selama 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (3) Pada saat diserahkan Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada penduduk, KTP yang bersangkutan dicabut dan dimusnahkan oleh Instansi yang menerbitkan Surat Keterangan Pindah.
- (4) Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berlaku sebagai pengganti KTP selama KTP baru belum selesai diterbitkan.
BAB V - PENDAFTARAN PENDUDUK
Pasal 27
- (1) Penduduk WNI yang bermaksud pindah dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a, melapor pada Desa/Kelurahan dengan memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2)
BAB V - PENDAFTARAN PENDUDUK
Pasal 28
- (1) Penduduk WNI yang bermaksud pindah dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (2) huruf b, melapor kepada Kelurahan dengan memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (2) Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai dasar:
- a. proses perubahan KK bagi Kepala/anggota keluarga dalam KK yang tidak pindah; dan
- b. perekaman ke dalam database kependudukan.
BAB V - PENDAFTARAN PENDUDUK
Pasal 29
- b. perekaman ke dalam database kependudukan.
BAB V - PENDAFTARAN PENDUDUK
Pasal 30
- (2)
- (1) Penduduk WNI yang bermaksud pindah dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (2) huruf c, melapor kepada Kepala Desa/Lurah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Desa/Lurah meneruskan berkas formulir permohonan pindah ke Kecamatan dan Camat mengeluarkan Surat Keterangan Pindah.
- (3) Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan sebagai dasar :
- a. proses perubahan KK bagi Kepala/anggota keluarga dalam KK yang tidak pindah; dan
- b. perekaman ke dalam database kependudukan.
BAB V - PENDAFTARAN PENDUDUK
Pasal 31
- (1) Penduduk WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), melaporkan kedatangannya kepada Desa/Kelurahan di tempat tujuan dengan menunjukkan Surat Keterangan Pindah.
- (2)
BAB V - PENDAFTARAN PENDUDUK
Pasal 32
- (1) Penduduk WNI yang bermaksud pindah dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf d, dan huruf e, melaporkan kepada Kepala Desa/Lurah.
- (2) Kepala Desa/Lurah menerbitkan Surat Pengantar Pindah dan meneruskan berkas permohonan pindah kepada Kepala Instansi Pelaksana melalui Camat sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah serta menyerahkan kepada penduduk untuk dilaporkan ke daerah tujuan.
- (4) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan sebagai dasar:
- a. proses perubahan KK bagi Kepala/anggota keluarga dalam KK yang tidak pindah;
- b. perekaman ke dalam database kependudukan.
Paragraf 3 Pendaftaran Penduduk yang Bertransmigrasi
BAB V - PENDAFTARAN PENDUDUK
Pasal 33
Persyaratan pelaporan pendaftaran penduduk yang akan bertransmigrasi akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
BAB V - PENDAFTARAN PENDUDUK
Pasal 34
- (1) Setiap penduduk yang akan bertransmigrasi dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, berlaku persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34 dan Pasal 35.
- (2) Pelaporan penduduk yang akan bertransmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibantu oleh satuan kerja perangkat daerah terkait.
Paragraf 4
Pendaftaran Pindah Datang Orang Asing Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
BAB V - PENDAFTARAN PENDUDUK
Pasal 35
- (1) Persyaratan dan tata cara perpindahan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan dengan
BAB V - PENDAFTARAN PENDUDUK
Pasal 36
Pelaporan pendaftaran pindah datang Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
BAB V - PENDAFTARAN PENDUDUK
Pasal 37
- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang bermaksud pindah dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a, melapor kepada Instansi Pelaksana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah Datang.
- (3) Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 30 (tiga puluh hari) sejak diterbitkannya Surat Keterangan Pindah Datang.
- (4)
BAB V - PENDAFTARAN PENDUDUK
Pasal 38
- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang bermaksud pindah dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf b dan huruf c, melapor kepada Kepala Instansi Pelaksana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah Datang.
- (3) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar perubahan KK bagi Kepala/anggota keluarga dalam KK yang tidak pindah.
- (4) Penerbitan KK dan KTP dengan alamat baru bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap.
- (5) Instansi Pelaksana menyampaikan data pindah datang Orang Asing kepada Camat dan Kepala Desa/Lurah.
Bagian Keempat Pendaftaran Pindah Datang Antar Negara
BAB V - PENDAFTARAN PENDUDUK
Pasal 39
Perpindahan penduduk antar negara, meliputi klasifikasi sebagai berikut :
- a. Penduduk WNI pindah ke Luar Negeri untuk menetap dalam jangka waktu 1 (satu) tahun atau lebih berturutturut;
- b. WNI datang dari Luar Negeri karena pindah dan menetap di daerah;
- c. Orang Asing datang dari Luar Negeri dengan Izin Tinggal Terbatas; dan
- d. Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap yang akan pindah ke Luar Negeri.
BAB V - PENDAFTARAN PENDUDUK
Pasal 40
- (1) Penduduk WNI yang akan pindah ke Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a melapor kepada Instansi Pelaksana melalui Desa/Kelurahan.
- (2) Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk pengurusan paspor dan pelaporan pada Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan.
BAB V - PENDAFTARAN PENDUDUK
Pasal 41
- (1) WNI yang akan pindah ke Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b, melapor kepada Instansi Pelaksana dengan membawa paspor atau dokumen pengganti paspor.
- (2) Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal kedatangannya di daerah.
- (3) Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri, KK dan KTP.
- (4) WNI yang telah mendapatkan KK dan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan kedatangannya kepada Camat, Kepala Desa/Lurah, RW dan RT dengan menyerahkan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri.
- (5) Tata cara pelaporan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB V - PENDAFTARAN PENDUDUK
Pasal 42
- (1) Orang asing yang datang dari luar negeri sebangaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c, melapor kepada Instansi Pelaksana.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Izin Tinggal Terbatas.
- (3) Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Tempat Tinggal.
- (4) Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dibawa pada saat bepergian.
- (5) Instansi Pelaksana menyampaikan data pindah datang Orang Asing kepada Camat dan Kepala Desa/Lurah yang bersangkutan.
- (6) Tata cara pelaporan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
BAB V - PENDAFTARAN PENDUDUK
Pasal 43
- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang berubah status menjadi Izin Tinggal Tetap pelapor kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Izin Tinggal Terbatas.
- (2) Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani KK dan KTP Orang Asing.
- (3) Instansi Pelaksana menyampaikan data pindah datang Orang Asing kepada Camat dan Kepala Desa/Lurah.
- (4) Tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
BAB V - PENDAFTARAN PENDUDUK
Pasal 44
- (1) Orang Asing yang akan pindah ke Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf d, melapor pada Instansi Pelaksana.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 14 (empat belas hari) sebelum rencana kepindahannya.
- (3) Kepala Instansi Pelaksana menyimpan KK, KTP atau Surat Keterangan Tempat Tinggal dari Orang Asing yang akan pindah dan selanjutnya menyampaikan formulir keterangan pindah keluar negeri kepada Camat dan Kepala Desa/Lurah tempat domisili.
- (4) Tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
Bagian Kelima
Pendaftaran Pindah Datang Antar Negara
BAB V - PENDAFTARAN PENDUDUK
Pasal 45
Pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan meliputi klasifikasi:
- a. penduduk korban bencana alam;
- b. penduduk korban bencana sosial; dan
- c. orang terlantar.
BAB V - PENDAFTARAN PENDUDUK
Pasal 46
- (1) Pendataan penduduk korban bencana alam dan penduduk korban bencana sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a dan huruf b, dilakukan oleh Instansi Pelaksana dengan menyediakan:
- a. formulir pernyataan kehilangan dokumen kependudukan;
- b. formulir pendataan; dan
- c. dokumen kependudukan yang tercatat dalam data kependudukan instansi pelaksana.
- (2) Pendataan orang terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c, dilakukan oleh Instansi Pelaksana dengan menyediakan:
- a. formulir pernyataan tidak memiliki dokumen kependudukan; dan
- b. formulir pendataan.
- (3) Pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan dilakukan oleh Tim Pendataan yang dibentuk Bupati.
BAB V - PENDAFTARAN PENDUDUK
Pasal 47
- (1) Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani:
- a. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil bagi korban bencana alam dan bencana sosial; dan
- b. Surat Keterangan Orang Terlantar bagi orang terlantar.
- (2) Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar bagi Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan Dokumen Kependudukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Bagian Keenam Pelaporan Penduduk Yang Tidak Mampu Melaporkan Sendiri
BAB V - PENDAFTARAN PENDUDUK
Pasal 48
- (1) Penduduk yang tidak mampu melakukan pelaporan sendiri dalam pendaftaran penduduk dapat dibantu oleh Instansi Pelaksana atau meminta bantuan kepada orang lain.
- (2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penduduk yang tidak mampu karena faktor umur, sakit keras, cacat fisik atau cacat mental.
- (3) Orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keluarganya atau orang yang diberi kuasa.
BAB V - PENDAFTARAN PENDUDUK
Pasal 49
Pelaporan penduduk yang tidak mampu melaporkan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1), dilakukan dengan pengisian formulir yang telah ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.
Bagian Ketujuh Formulir dan Buku Pendaftaran Penduduk
BAB V - PENDAFTARAN PENDUDUK
Pasal 50
Formulir dan buku yang digunakan dalam pendaftaran penduduk berpedoman kepada peraturan perundangundangan yang berlaku.
BAB VI PENCATATAN SIPIL Bagian Kesatu Kelahiran
Paragraf 1
Pencatatan Kelahiran di Daerah
BAB V - PENDAFTARAN PENDUDUK
Pasal 51
- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) sejak hari kelahiran.
- (2)
BAB V - PENDAFTARAN PENDUDUK
Pasal 52
- (1) Pencatatan kelahiran dalam Register Akta Kelahiran dan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran terhadap peristiwa kelahiran seseorang yang tidak diketahui asal-usulnya atau keberadaan orang tuanya, didasarkan pada laporan orang yang menemukan dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari Kepolisian.
- (2) Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dan disimpan oleh Instansi Pelaksana.
Paragraf 2 Pencatatan Kelahiran di Luar Daerah
BAB V - PENDAFTARAN PENDUDUK
Pasal 53
- (1) Pencatatan Kelahiran bagi Penduduk WNI yang lahir di luar wilayah NKRI wajib dilaporkan yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia.
- (2) Pencatatan kelahiran bagi penduduk WNI yang lahir di luar daerah dalam wilayah NKRI wajib dilaporkan yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja.
- (3) Instansi Pelaksana yang menerima data kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mencatat dan merekam ke dalam database kependudukan.
Paragraf 3
Pencatatan Kelahiran yang Melampaui Batas Waktu
BAB V - PENDAFTARAN PENDUDUK
Pasal 54
- (1) Pencatatan pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari kerja sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Instansi Pelaksana.
- (2) Pencatatan pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, dilakukan setelah mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.
Paragraf 4 Pencatatan Lahir Mati
BAB V - PENDAFTARAN PENDUDUK
Pasal 55
- (1) Setiap lahir mati wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak peristiwa lahir mati.
- (2)
BAB V - PENDAFTARAN PENDUDUK
Pasal 56
- (1) Perkawinan yang sah
BAB V - PENDAFTARAN PENDUDUK
Pasal 57
- (1) Pencatatan perkawinan bagi penduduk yang berbeda agama dilaksanakan setelah adanya penetapan pengadilan.
- (2) Penetapan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan dasar pencatatan perkawinan.
BAB V - PENDAFTARAN PENDUDUK
Pasal 58
- (1) Pelaporan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, dilakukan oleh penduduk yang beragama Islam kepada KUA Kecamatan dan disampaikan kepada Instansi Pelaksana sesuai dengan peraturan perundangundangan.
- (2) Instansi Pelaksana berkoordinasi dengan KUA Kecamatan untuk mendapatkan data hasil pencatatan perkawinan bagi penduduk yang beragama Islam.
- (3) Hasil pencatatan dari perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memerlukan penerbitan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
Paragraf 2 Pencatatan Perkawinan di Luar Daerah
BAB V - PENDAFTARAN PENDUDUK
Pasal 59
- (1) Perkawinan penduduk di luar daerah dicatatkan kepada instansi yang berwenang di tempat peristiwa perkawinan.
- (2) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke daerah.
Paragraf 3 Pencatatan Pembatalan Perkawinan
BAB V - PENDAFTARAN PENDUDUK
Pasal 60
- (1) Pembatalan perkawinan wajib dilaporkan oleh penduduk yang mengalami pembatalan perkawinan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Instansi Pelaksana dimaksud pada ayat (1) mencabut Kutipan Akta Perkawinan dari kepemilikan subjek akta dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan.
- (3) Dalam hal penduduk melakukan pencatatan pembatalan perkawinan di daerah Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memberitahukan kepada Instansi Pelaksana tempat terjadinya pencatatan peristiwa perkawinan.
Bagian Ketiga Pencatatan Perceraian di Daerah
BAB V - PENDAFTARAN PENDUDUK
Pasal 61
- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2)
BAB V - PENDAFTARAN PENDUDUK
Pasal 62
Pelaporan pencatatan perceraian bagi WNI di luar Daerah dilakukan pada Instansi Pelaksana di Daerah paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja, sejak yang bersangkutan kembali ke Daerah.
Paragraf 3 Pencatatan Pembatalan Perceraian
BAB V - PENDAFTARAN PENDUDUK
Pasal 63
- (1) Pembatalan perceraian bagi penduduk wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana di daerah paling lambat 60 (enam puluh) hari, setelah putusan
pengadilan tentang pembatalan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2)
BAB V - PENDAFTARAN PENDUDUK
Pasal 64
- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari.
- (2)
BAB V - PENDAFTARAN PENDUDUK
Pasal 65
- (1) Kematian penduduk di luar daerah wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakilinya kepada Instansi Pelaksana tempat terjadinya peristiwa kematian untuk mendapatkan Akta Kematian.
- (2) Akta Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan untuk menjadi dasar Instansi Pelaksana mencatatkan peristiwa.
- (3) Instansi pelaksana menerbitkan Surat Keterangan Pelaporan Kematian.
Bagian Kelima
Pencatatan Pengangkatan, Pengakuan dan Pengesahan Anak
Paragraf 1
Pencatatan Pengangkatan Anak
BAB V - PENDAFTARAN PENDUDUK
Pasal 66
- (1) Pencatatan pengangkatan anak dilaksanakan
BAB V - PENDAFTARAN PENDUDUK
Pasal 67
- (1) Pengangkatan anak Warga Negara Asing yang dilakukan oleh penduduk di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dicatatkan pada instansi yang berwenang setempat.
- (2) Hasil pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia.
- (3) Penduduk wajib melaporkan hasil pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pasal ini, pada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia.
- (4)
BAB V - PENDAFTARAN PENDUDUK
Pasal 68
- (1) Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Pengakuan Anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.
- (2) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengakuan anak yang lahir diluar hubungan perkawinan yang sah.
- (3)
BAB V - PENDAFTARAN PENDUDUK
Pasal 69
- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan Akta Perkawinan.
- (2) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengesahan anak yang lahir di luar hubungan perkawinan yang sah.
- (3)
BAB V - PENDAFTARAN PENDUDUK
Pasal 70
- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan
BAB V - PENDAFTARAN PENDUDUK
Pasal 71
- (1) Perubahan status kewarganegaraan dari WNA menjadi WNI wajib dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Berita Acara Pengucapan Sumpah atau Pernyataan Janji Setia oleh pejabat.
- (2)
BAB V - PENDAFTARAN PENDUDUK
Pasal 72
Pencatatan perubahan status kewarganegaraan dari penduduk Warga Negara Indonesia menjadi Warga Negara Asing di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan
BAB V - PENDAFTARAN PENDUDUK
Pasal 73
- (1) Perubahan status kewarganegaraan dari penduduk WNI menjadi WNA di luar wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah mendapatkan persetujuan dari negara setempat wajib dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan kepada perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil
BAB V - PENDAFTARAN PENDUDUK
Pasal 74
- (1) Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil di instansi pelaksanaan atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan.
Bagian Kedelapan
Pelaporan Penduduk
Yang Tidak Mampu Melaporkan Sendiri
BAB V - PENDAFTARAN PENDUDUK
Pasal 75
Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap peristiwa penting yang menyangkut dirinya sendiri dapat dibantu Instansi Pelaksana atau meminta bantuan kepada orang lain.
Bagian Kesembilan Pencatatan Pembetulan dan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil
Paragraf 1 Pencatatan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil
BAB V - PENDAFTARAN PENDUDUK
Pasal 76
- (1) Pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil, baik atas inisiatif Pejabat Pencatatan Sipil atau diminta oleh penduduk.
- (2) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), karena kesalahan tulis redaksional dan belum diserahkan kepada pemegang, dilakukan dengan mengacu kepada :
- a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan akta pencatatan sipil; dan
- b. dokumen dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.
- (3) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), karena kesalahan tulis redaksional yang telah diserahkan kepada pemegang, dilakukan setelah memenuhi persyaratan:
- a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan Akta Pencatatan Sipil; dan
- b. kutipan akta dimana terdapat kesalahan tulisan redaksional.
Paragraf 2 Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil
BAB V - PENDAFTARAN PENDUDUK
Pasal 77
- (1) Pencatatan pembatalan akta pencatatan sipil dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.
- (2) Pencatatan pembatalan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan Penetapan Pengadilan Negeri yang telah mendapatkan kekuatan hukum tetap.
DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
Bagian Kesatu Data Kependudukan
BAB VII - DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
Pasal 78
- (1) Data Kependudukan terdiri dari data perorangan dan/atau data agregat penduduk.
- (2) Data perseorangan meliputi :
- a. nomor KK;
- b. NIK;
- c. nomor/rekaman sidik jari
- d. nama lengkap;
- e. jenis kelamin;
- f. tempat lahir;
- g. tanggal/bulan/tahun lahir;
- h. golongan darah;
- i. agama/kepercayaan;
- j. status perkawinan;
- k. status hubungan dalam keluarga;
- l. cacat fisik dan/atau cacat mental;
- m. pendidikan terakhir;
- n. jenis pekerjaan;
- o. NIK ibu kandung;
- p. nama ibu kandung;
- q. NIK ayah;
- r. nama ayah;
- s. alamat sebelumnya;
- t. alamat sekarang;
- u. Kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir;
- v. nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir;
- w. kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;
- x. nomor akta perkawinan/buku nikah;
- y. tanggal perkawinan; dan
- z. kepemilikan akta perceraian;
1. nomor akta perceraian/surat cerai; dan
2. tanggal perceraian.
- (3) Agama/kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i, bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama
BAB VII - DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
Pasal 79
- (1) Data penduduk yang dihasilkan oleh SIAK dan tersimpan dalam database kependudukan dimanfaatkan untuk kepentingan perumusan kebijakan dibidang pemerintahan dan pembangunan.
- (2) Pemanfaatan data penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin dari Bupati.
- (3) Persyaratan dan tata cara mendapatkan izin Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kedua Dokumen Kependudukan
BAB VII - DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
Pasal 80
- (1) Dokumen Kependudukan meliputi:
- a. biodata penduduk;
- b. KK;
- c. KTP;
- d. Surat Keterangan Kependudukan; dan
- e. Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Instansi Pelaksana.
BAB VII - DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
Pasal 81
Biodata penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf a, memuat keterangan tentang nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jati diri lainnya secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2), serta perubahan data sehubungan dengan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang dialami.
BAB VII - DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
Pasal 82
- (1) Instansi Pelaksana melaksanakan pencatatan, penerbitan dan pemutakhiran database kependudukan.
- (2) Setiap orang dilarang mengubah, menambah atau mengurangi tanpa hak isi elemen data pada dokumen kependudukan.
- (3) Pemutakhiran database kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Instansi Pelaksana
BAB VII - DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
Pasal 83
- (1) Surat keterangan kependudukan Pasal 80 ayat (1) huruf d, meliputi :
- a. Surat Keterangan Pindah;
- b. Surat Keterangan Pindah Datang;
- c. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
- d. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri;
- e. Surat Keterangan Tempat Tinggal;
- f. Surat Keterangan Kelahiran;
- g. Surat Keterangan Lahir Mati;
- h. Surat Keterangan Kematian;
- i. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
- j. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
- k. Surat Keterangan Pengangkatan Anak;
- l. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia;
- m. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas; dan
- n. Surat Keterangan Pencatatan Sipil.
- (2) Surat Keterangan Pindah Penduduk WNI antar Kecamatan dalam satu daerah, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk WNI antar Kecamatan dalam satu daerah, diterbitkan dan ditandatangani oleh Camat.
- (3) Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk WNI dalam satu Desa / Kelurahan, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk WNI antar Desa/Kelurahan dalam satu Kecamatan, Surat Keterangan Kelahiran untuk WNI diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah.
Paragraf 1 Akta Pencatatan Sipil
BAB VII - DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
Pasal 84
- (1) Akta Pencatatan Sipil terdiri atas :
- a. Register Akte Pencatatan Sipil; dan
- b. Kutipan Akte Pencatatan Sipil.
- (2) Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selamanya.
BAB VII - DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
Pasal 85
- (1) Register Akta Pencatatan Sipil memuat seluruh data peristiwa penting.
- (2) Data peristiwa penting yang berasal dari Kantor Urusan Agama Kecamatan diintegrasikan ke dalam database kependudukan dan tidak diterbitkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (3) Register Akta Pencatatan Sipil disimpan dan dirawat oleh Instansi Pelaksana.
- (4) Register Akta Pencatatan Sipil memuat :
- a. jenis peristiwa penting;
- b. NIK dan status kewarganegaraan;
- c. nama orang yang mengalami peristiwa penting;
- d. nama dan identitas pelapor;
- e. tempat dan tanggal peristiwa;
- f. nama dan identitas saksi;
- g. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta; dan
- h. nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang.
BAB VII - DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
Pasal 86
- (1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta :
- a. kelahiran;
- b. kematian;
- c. perkawinan;
- d. perceraian; dan
- e. pengangkatan anak.
- (2) Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat :
- a. jenis peristiwa penting;
- b. NIK dan status kewarganegaraan;
- c. nama orang yang mengalami peristiwa penting;
- d. tempat dan tanggal peristiwa;
- e. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta; dan
- f. nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang.
- (3) Pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil.
BAB VII - DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
Pasal 87
- (1) Instansi Pelaksana atau pejabat yang diberi kewenangan, sesuai tanggung jawabnya, wajib menerbitkan dokumen pendaftaran penduduk sebagai berikut :
- a. KK atau KTP paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;
- b. Surat Keterangan Pindah paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;
- c. Surat Keterangan Pindah Datang paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;
- d. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;
- e. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;
- f. Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;
- g. Surat Keterangan Kelahiran paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;
- h. Surat Keterangan Lahir Mati paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;
- i. Surat Keterangan Kematian paling lambat 3 (tiga) hari kerja;
- j. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja;
- k. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian paling lambat 7 (tujuh) hari kerja;
- l. Surat Keterangan Pengangkatan Anak paling lambat 7 (tujuh) hari kerja;
- m. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia paling lambat 7 (tujuh) hari kerja;
- n. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas paling
- lambat 14 (empat belas) hari kerja; dan
- o. Surat Keterangan Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (2) Jangka waktu penerbitan dokumen pendaftaran penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pasal ini, terhitung sejak tanggal dipenuhinya seluruh persyaratan.
Bagian Ketiga
Perlindungan Data Pribadi Penduduk
BAB VII - DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
Pasal 88
- (1) Data Pribadi Penduduk yang harus dilindungi memuat :
- a. nomor KK;
- b. NIK;
- c. tanggal/bulan/tahun lahir;
- d. keterangan tentang kecacatan fisik dan/atau mental;
- e. NIK ibu kandung;
- f. NIK ayah; dan
- g. beberapa isi catatan peristiwa penting.
- (2) Data pribadi penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disimpan dan dilindungi oleh negara.
- (3) Pengguna data pribadi penduduk dapat memperoleh dan menggunakan data pribadi dari petugas pada penyelenggara dan Instansi Pelaksana yang memiliki hak akses.
PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
BAB VIII - PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
Pasal 89
- (1) Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan menggunakan aplikasi SIAK.
- (2) SIAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
- a. meningkatkan kualitas pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- b. menyediakan data dan informasi mengenai hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang akurat, lengkap, mutakhir dan mudah diakses; dan
- c. mewujudkan pertukaran data secara sistemik melalui sistem pengenal tunggal, dengan tetap menjamin kerahasiaan.
BAB VIII - PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
Pasal 90
SIAK merupakan satu kesatuan kegiatan terdiri dari unsur :
- a. database;
- b. perangkat teknologi informasi dan komunikasi;
- c. sumber daya manusia;
- d. pemegang hak akses;
- e. lokasi database;
- f. pengelolaan database;
- g. pemeliharaan database;
- h. pengawasan database; dan
- i. data cadangan.
BAB VIII - PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
Pasal 91
- (1) Database kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf a, merupakan kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang sistematis, terstruktur dan tersimpan yang berhubungan satu sama lain dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
- (2) Database sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada Instansi Pelaksana.
BAB VIII - PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
Pasal 92
- (1) Petugas yang diberikan hak akses pada Instansi Pelaksana diberi hak untuk membaca, memasukkan, mengubah, meralat, menyimpan dan menghapus serta mencetak, mengkopi data dan Dokumen Kependudukan.
- (2) Petugas sebagaimana tersebut pada ayat (1), ditetapkan menurut peraturan perundang-undangan.
BAB VIII - PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
Pasal 93
Perangkat teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf b, diperlukan untuk mengakomodasi penyelenggaraaan SIAK di daerah secara tersambung ( online ).
BAB VIII - PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
Pasal 94
- (1) Sumber daya manusia sebagaimana dalam Pasal 90 huruf c adalah pranata komputer.
- (2) Dalam hal pranata komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1), belum tersedia, dapat menggunakan sumber daya manusia yang mempunyai kemampuan di bidang komputer.
BAB VIII - PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
Pasal 95
Pemegang hak akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf d adalah petugas yang diberi hak akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1).
BAB VIII - PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
Pasal 96
Lokasi database sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf e, berada di Instansi Pelaksana.
BAB VIII - PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
Pasal 97
Pengelolaan database sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf f, meliputi kegiatan:
1. perekaman data pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil ke dalam database kependudukan;
2. pengelolaan data pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf a;
3. penyajian data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf b, sebagai informasi data kependudukan; dan
4. pendistribusian data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf e, untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan.
BAB VIII - PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
Pasal 98
- (1) Pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan database kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf g, huruf h dan huruf i, dilakukan oleh Instansi Pelaksana.
- (2) Pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan database kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi data dalam database, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, data centre dan data cadangan.
BAB VIII - PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
Pasal 99
Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksana penyelenggaraan SIAK dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.
PEMBINAAN PENGAWASAN DAN PENERBITAN
BAB IX - PEMBINAAN PENGAWASAN DAN PENERBITAN
Pasal 100
- (1) Pembinaan, pengawasan, dan penerbitan penyelenggaraan kependudukan dan pencatatan sipil dilakukan meliputi kegiatan:
- a. sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- b. monitoring, pelaporan, dan evaluasi secara rutin; dan
- c. penertiban terhadap pelanggaran dalam penyelenggaraan kependudukan dan pencatatan sipil ## BAB X
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
BAB IX - PEMBINAAN PENGAWASAN DAN PENERBITAN
Pasal 101
Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipungut Retribusi atas pemberian pelayanan Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.
BAB IX - PEMBINAAN PENGAWASAN DAN PENERBITAN
Pasal 102
Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil meliputi pelayanan:
- a. Kartu Tanda Penduduk;
- b. Kartu Keterangan Bertempat Tinggal;
- c. Kartu Identitas Kerja;
- d. Kartu Penduduk Sementara;
- e. Kartu Identitas Penduduk Musiman;
- f. Kartu Keluarga;
- g. Akta Perkawinan;
- h. Akta Perceraian;
- i. Akta Pengesahan dan Pengakuan Anak;
- j. Akta Ganti Nama bagi Warga Negara Asing; dan
- k. Akta Kematian.
BAB IX - PEMBINAAN PENGAWASAN DAN PENERBITAN
Pasal 103
Subyek Retribusi adalah orang pribadi yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.
GOLONGAN RETRIBUSI
BAB XI - GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 104
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.
BAB XII - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 105
Tingkat penggunaan jasa dihitung ## BAB XIII
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARAN RETRIBUSI
BAB XII - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 106
- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besaran retribusi didasarkan pada biaya penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
STRUKTUR DAN BESARNYA RETRIBUSI
BAB XIV - STRUKTUR DAN BESARNYA RETRIBUSI
Pasal 107
- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi dibedakan ## BAB XV
WILAYAH PEMUNGUTAN
BAB XIV - STRUKTUR DAN BESARNYA RETRIBUSI
Pasal 108
Retribusi yang terutang dipungut dalam wilayah daerah tempat pelayanan diberikan.
BAB XVI - MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 109
Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun.
BAB XVI - MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 110
Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.
SURAT PENDAFTARAN
BAB XVII - SURAT PENDAFTARAN
Pasal 111
- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi, dan tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
PENETAPAN RETRIBUSI
BAB XVIII - PENETAPAN RETRIBUSI
Pasal 112
- (1) ## BAB XIX PEMUNGUTAN RETRIBUSI
BAB XVIII - PENETAPAN RETRIBUSI
Pasal 113
- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat Teguran.
- (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan dan penagihan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kesatu Tata Cara Pembayaran
BAB XVIII - PENETAPAN RETRIBUSI
Pasal 114
- (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus untuk 1 (satu) bulan.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati
Bagian Ketiga Pemanfaatan
BAB XVIII - PENETAPAN RETRIBUSI
Pasal 115
Pemanfaatan dari Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.
Bagian Keempat Keberatan
BAB XVIII - PENETAPAN RETRIBUSI
Pasal 116
- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.
BAB XVIII - PENETAPAN RETRIBUSI
Pasal 117
- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi Keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
BAB XVIII - PENETAPAN RETRIBUSI
Pasal 118
- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
BAB XX - PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 119
- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (6) Pengembalian kelebihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (7) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (8) Tata cara pengembalian pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
KEDALUWARSA PENAGIHAN
BAB XXI - KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 120
- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
- a. diterbitkan Surat Teguran; atau
- b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadaran menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.
BAB XXI - KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 121
- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.
PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN
BAB XXII - PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN
Pasal 122
- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundangundangan Retribusi.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :
- a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
- b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
- c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XXII - PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN
Pasal 123
Pemeriksaan dilakukan oleh Dinas yang menangani Retribusi, Instansi dari Inspektorat dan/atau Badan Pemeriksa Keuangan atas permintaan Bupati.
INSENTIF PEMUNGUTAN
BAB XXIII - INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 124
- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan peraturan perundangundangan.
PENYIDIKAN
BAB XXIV - PENYIDIKAN
Pasal 125
- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi;
- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan/atau
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Peretribusian Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai ketentuan yang diatur dalam UndangUndang Hukum Acara Pidana.
SANKSI ADMINISTRATIF
BAB XXV - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 126
- (1) Setiap penduduk dikenai sanksi administratif apabila melampaui batas waktu pelaporan peristiwa kependudukan dalam hal :
- a. Pindah Datang bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3);
- b. Pindah datang dari luar negeri Penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2);
- c. Pindah datang dari luar negeri bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2);
- d. Perubahan status Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas menjadi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1);
- e. Pindah ke luar negeri bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana maksud dalam pasal 44 ayat (2);
- f. Perubahan KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1);
- g. Perpanjangan KTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2);
- h. Setiap penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Penting dalam hal ini;
- i. Kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1), Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 54 ayat (1), dan Pasal 55 ayat (1);
- j. Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dan pasal 59 ayat (2);
- k. Pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1);
- l. Perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 62;
- m. Pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1);
- n. Kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1);
- o. Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) dan Pasal 67 ayat (3);
- p. Pengakuan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1);
- q. Pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1);
- r. Perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2);
- s. Perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1);
- t. Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2).
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
| No | Jenis Peristiwa | WNI (Rp) | WNA (Rp) |
|-------|-------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| A. | AKTA KELAHIRAN - 61 (enam puluh satu) | 25 | 50 |
| | - 1 (satu tahun) lebih dengan penetapan pengadilan | 30 | 75 |
| | - Kutipan Akta Kelahiran Kedua dan seterusnya | 20 | 30 |
| B. C. | AKTA KEMATIAN AKTA PERKAWINAN | 25 | 50 |
| | - Dalam Kantor terlambat melebihi 1 (satu) bulan dari pemberkatan | 100 | 125 |
| | - Luar Kantor terlambat melebihi 1 (satu) bulan dari pemberkatan | 125 | 150 |
| | - Kutipan Akta Perkawinan Kedua dan seterusnya | 75 | 100 |
| | - Laporan Perkawinan di luar negeri | 25.000 | 50.000 |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| D. | AKTA PERCERAIAN - Dalam Kantor terlambat | 100.000 | 125.000 |
| | Penetapan Pengadilan - Luar Kantor Terlambat melebihi 1 (satu) dari penetapan pengadilan | 125.000 | 150.000 |
| | - Kutipan Akta Perceraian Kedua dan seterusnya | 75.000 | 100.000 |
| E. F. | AKTA PENGAKUAN ANAK AKTA PENGESAHAN ANAK | - | - |
| | - Tidak tepat waktu melebihi 1 (satu) Bulan dari Pencatatan | 75.000 | 100.000 |
| G. | AKTA PENGANGKATAN ANAK (ADOPSI) - Tidak tepat waktu | 75.000 | 100.000 |
| H. | Pengadilan GANTI NAMA - Tidak tepat waktu melebihi 1 (satu) bulan | 50.000 | 75.000 |
| I. | PELAPORAN PENERBITAN TANDA BUKTI PELAPORAN YANG TERJADI DI LUAR NEGERI MENGENAI KELAHIRAN, PERKAWINAN DAN PERCERAIAN Melebihi 1 (satu) tahun sejak kedatangan ke | | |
| - Kelahiran | 25.000 | 50.000 |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| - Perkawinan - Perceraian J. ALIH PENCATATAN | 25.000 25.000 | 50.000 50.000 |
| BAHASA SIPIL meliputi: - Kelahiran | 75.000 | 100.000 |
| - Perkawinan | 75.000 | 100.000 |
| - Perceraian H. PENDAFTARAN PENDUDUK | 75.000 | 100.000 |
| - Surat Keterangan Pindah Datang antar Kabupaten/Kota | 10.000 | 50.000 |
| - Surat Keterangan Pindah Datang antar Provinsi | 20.000 | 75.000 |
| - Surat Keterangan | 50.000 | 100.000 |
| - Surat Keterangan | 100.000 | 200.000 |
| - Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal | - | 250.000 |
| - Surat Keterangan Tempat Tinggal | 20.000 | 100.000 |
| - Kartu Identitas Kerja | 20.000 | 150.000 |
| No | Jenis Peristiwa | WNI (Rp) | WNA (Rp) |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 1 | Pindah Datang Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Izin Tinggal Tetap | | 100 |
| 2 | Pindah Datang dari Luar Negeri bagi penduduk WNI | 50.000 | |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|
| 3 | Pindah Datang dari Luar Negeri bagi Orang Asing | | 200.000 |
| 4 | Perubahan status Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas menjadi | | 250.000 |
| 5 | Izin Tinggal Tetap Pindah ke Luar Negeri bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau yang memiliki Izin Tinggal Tetap; | | 200.000 |
| 6 | Penduduk yang melakukan perubahan KK | 10.000 | |
| 7 | Penduduk yang memperpanjang KTP | 10.000 | |
| 8 | Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang bepergian tidak membawa KTP | 50.000 | |
| 9 | Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang bepergian tidak membawa Surat | 100.000 | |
| 10 | Kelahiran di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia | | |
| 11 | Kelahiran di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia | | |
| 12 | Kelahiran Warga Negara Indonesia di atas kapal laut atau pesawat terbang | | |
| 13 | Lahir mati di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14 | Perkawinan di Wilayah Negara Kesatuan Republik |
| 15 | Perkawinan di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah |
| 16 | Pembatalan Perkawinan di Wilayah Negara Kesatuan |
| 15 | Perkawinan di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah kembali ke Indonesia |
| 16 | Pembatalan Perkawinan di Wilayah Negara Kesatuan |
| 17 | Perceraian di Wilayah Negara Kesatuan Republik |
| 18 | Perceraian di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia |
| 19 | Pembatalan Perceraian di Wilayah Negara Kesatuan |
| 20 | Republik Indonesia Kematian di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia |
| 21 | Kematian di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah kembali ke Indonesia |
BAB XXV - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 127
| 22 | Pengangkatan anak di |
|------|----------------------------------------------------------------------|
| 23 | Pengangkatan Anak di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia |
| 24 | Pengakuan Anak di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia |
| 25 | Pengesahan anak di wilayah Negara Kesatuan |
| 26 | Republik Indonesia Perubahan Nama di Wilayah Negara Kesatuan |
| 27 | Republik Indonesia Perubahan status kewarganegaraan di |
| | wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia |
| 28 | Peristiwa penting lainnya. |
- (1) Setiap penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, yang bepergian tidak membawa KTP dikenakan sanksi administratif paling banyak Rp. 50.000,00 ( lima puluh ribu rupiah).
- (2) Setiap Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (4), yang bepergian tidak membawa Surat Keterangan Tempat Tinggal dikenai sanksi administratif paling banyak Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
BAB XXV - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 128
Dalam hal Pejabat pada Instansi Pelaksana melakukan tindakan atau sengaja melakukan tindakan yang memperlambat pengurusan Dokumen Kependudukan dalm batas waktu yang ditentukan dalam ketentuan perundangundangan berupa :
- a. sanksi administratif disiplin kepegawaian ## BAB XXVI
TATA CARA PEMBAYARAN DENDA ADMINISTRASI
BAB XXV - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 129
- (1) Pembayaran sanksi administratif ke Kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai dengan waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal pembayaran yang dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan denda harus disetor ke Kas Daerah paling lambat dalam waktu 1 (satu) hari kerja.
- (3) sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan daerah.
BAB XXV - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 130
- (1) Pembayaran sanksi administratif dilakukan sesuai tunai/lunas.
- (2) Pembayaran sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda bukti dan dicatat dalam buku penerimaan.
BAB XXVII - PRINSIP PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 131
Prinsip pengenaan sanksi administratif didasarkan pada aspek kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
BAB XXVIII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 132
- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.
- (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
BAB XXVIII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 133
Setiap orang yang tanpa hak dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen KTP lebih kepada Instansi Pelaksana dalam melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting dipidana
BAB XXVIII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 134
Setiap orang yang tanpa hak dengan sengaja mengubah, menambah, mengurangi isi elemen data pada Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) dipidana
BAB XXVIII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 135
Setiap orang yang tanpa hak mengakses database kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (2), dipidana
BAB XXVIII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 136
Setiap Penduduk yang dengan sengaja mendaftarkan diri sebagai Kepala Keluarga lebih dari satu KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) atau untuk memiliki KTP lebih dari satu sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (4) dipidana
BAB XXVIII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 137
- (1) Dalam hal Pejabat dan Petugas pada penyelenggara dan Instansi Pelaksana melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 134 atau pasal 135, Pejabat yang bersangkutan dipidana dengan pidana yang sama ditambah 1/3 ( satu pertiga).
- (2) Dalam hal Pejabat dan petugas pada penyelenggara dan Instansi Pelaksana membantu melakukan tindak pidana sebagaimana di maksud dalam Pasal 134, Pejabat yang bersangkutan dipidana
BAB XXVIII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 138
Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133, sampai dengan Pasal 136 adalah Tindak Pidana Administrasi Kependudukan.
BAB XXIX - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 139
Semua ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang ada pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, wajib menyesuaikan dan berpedoman dengan Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun.
BAB XXIX - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 140
- (1) Semua Dokumen Kependudukan yang telah diterbitkan atau yang telah ada pada saat Peraturan Daerah ini
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: diundangkan dinyatakan tetap berlaku.

Penandatangan: - (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk KK dan KTP yang sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini. ## BAB XXX ## KETENTUAN PENUTUP ## Pasal 141

Penandatangan: - (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2011 tentang Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Kelahiran (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2011 Nomor 8) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Penandatangan: - (2) Mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Penetapan: Diundangkan di Rantepao pada tanggal 31 Desember 2011

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA, LEWARAN RANTELA'BI' LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2011 NOMOR 18 ## Pasal 142 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara.

Penetapan: Ditetapkan di Rantepao pada tanggal 30 Desember 2011

Penandatangan: BUPATI TORAJA UTARA, FREDERIK BATTI SORRING