PERATURAN WALIKOTA PAYAKT'MBUH Nomor 44 Tahun 2016 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN UIALIKOTA PAYAI(UMBUH NOMOR 5 TAHUN 2016 PENETAPAN A"ITGGARAN KAS DAERAII KOTA PAYAKUMBUH TENTANG TAHUN ANGGARAN 2016 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang a bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 9l Tahun 2015 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2016, untuk pelaksanaannya perlu dilakukan Penetapan Perubahan Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Penetapan Anggaran Kas Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggarat 2076;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Payakumbuh.
Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah propinsi Sumatera Tengah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Payakumbuh. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 2A Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42861 ;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a355) ;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (lembaran Negara Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Ralcyat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana yang telah diubah ketiga kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2OO7 lentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2OO4 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Ralqyat Derah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47121;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4502\ ;
10. 1 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor a5761 ;
11. 1O. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a575) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a5781 ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a6lal;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 201 1 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 1 Nomor 59);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah dirubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 1 Tahun 201 1 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual di Pemerintah Daerah ;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 ;
20. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 02 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Payakumbuh ( Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2008 Nomor 02);
21. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh ( Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2OO8 Nomor 03 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah 03 Tahun 2OO8 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh(Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 20 13 Nomor 11) ;
Menetapkan
22. Perat.uran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 04 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat dan Lembaga Teknis dilingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh (kmbaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2008 Nomor 04) sebagaimana telah beberpa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 04 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat dan Lembaga Teknis di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2013 Nomor 12);
23. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Pemerintah Kota Payakumbuh ( Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2008 Nomor 05 );
24. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 03 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan daerah Kota Payakumbuh (Lembaran daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010 Nomor 03);
25. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 05 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2011 Nomor 15);
26. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2013 Nomor 3);
27. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemerintah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2013 Nomor 13);
28. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2015 Nomor 22);
29. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 34 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 91 Tahun 2015 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 20 16 Nomor 34).
MEMUTUSKAN:
PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH TENTANG PERUBAIIAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH NOMOR 5 TAIIUN 2016 TENTANG PENETAPAN ANGGARAN KAS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN ANGGARAN 2016
Pasal I
Pasal 2
- (1) PPKD selaku BUD menyusun Anggaran Kas Pemerintah Daerah guna mengatur ketersediaan dana yang cukup untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran sesuai dengan rencana penarikan dana yang tercantum dalam DPA-SKPD yang telah disahkan.
2. (21 Anggaran Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat perkiraan Arus Kas Masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan Arus Kas Keluar yang digunakan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode, tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan, Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Payakumbuh.



Ditetapkan di Payakumbuh pada tanggal 10 f,\rH\ }s\s

WA

OTA PAYAKUMBUH

T

\

RIZA FALEPI

t-

ffi

Diundangkan di Payakumbuh Pada tanggal so Wnr ao tb

SEKRBTARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBU


BERITA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2016 NOMOR 44

\,


| I r a l l I a l f .:l.:! | | 1. a.. | ) i.:;.:i:;.ii.ii;-ii.i;.:i.i- 6e b ARRb 96?? ? bee99e 999irePP Fri:{a6i,9blioirirf -: o9ir6if | l ) 9 i 9 a f a I P 6 9b oPo!' | t |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|
| EEEn,EEEif, $EEEEsEs sEgE',i isg;n s * Eg *$ !gE5 g -H E si a c sB I Eg a- .q ; r q | SEEE;EE ' EFE i | |
| p.ir ggEacaEEEiS$EeScEgEeeEEeBgEEEEiE giEEEEEgEgTECEECgCECTBEBEEEEEEE€H | :pi ar F\. | n |
| EuEssErEg:ae!s::EE gTEEgCECEgEEEEgEgg | 9!' aa9aaaa9a99ir9 EE3EEE53g33tx | .l d |
| - -:rH -B EIEgeEAEE:EE: ETEAsESEECCCE E E :E€ ccE | 3 hH-BEBBis aaaaa9a99 38EEE3gB3 | .:t |
| - -r:l -B EEEEaEEEETiHE ETgEEtEEEETgi P :g$ gcE | ciri, i. r, 9959ri,i.iriJ taaaa9t99!,'!. cE5EEC533t8 | - e |
| - -ssH -E EuBeecgcE:EBi EBgEECEEEBggS E. ssEg ccgg | 6i.ir 995.i,nli6i! cx8xx989e!,!. SEgEEBESSIE | |
| -^t ErtxeHBBCsis: E:ECEEgEEEgEE .$EE gg3 | oLir v!"g9b.i,i,bb !,xxxx9E9!r:{!, BEEEEgESSIg | I ^3 s9 tl 3 g |
| - -=:l -6 9sEeeEE33:iai EEEEgiJECETTEE FFE gEt | 6ii,' 99banlbLL 3EEEE3E33Ig | |
| --t EuEeaiEiE:eEi gEgEgEECEiJESE P 9:a aaa | F:{a ir r, 909nai,i,i,i. !,aaaa9alPar BEEEEsESES; | |
| 3l; Ecse8ES:cgi EgEEEEEBECTEE P FEE tgg | - 6i"ir 99Lai,bLi! 3EEE53833tg | ^t EI 2 |
| - -ssl -i EUEEtE!EEsEBJ EEEiEEEEi]!CTCE FEE CEE | f.Jt *g-3;!asiirE 8EEEa3E33t8 | l t |
| r"glll.bPgil EECiEESEtSECi EgETCCETEBiIgE p FgE EET | !, !, ;;.;Ei;8846 !r><aax9a9!r!r. 3EEEEtE33!B | |
| eiH"EEiEi"[3i 9AlVaa!a9d6EP EEEEgEEBEESiig FEE Ett | oi.i. {9J9aai,,iri-i. !,AAEAPE9P!'F 3EEEE3g3B9H | ;3 ? T 3 F |
| -^t sxtsasEEEi:cE! EEETCEEEEgICB gBa rsa | :iJL :Y-;E!;si3s !raxx:<9:<l!'!,!- SEEEgSESBXS | P 3 t |

o\_

3

:

## 'I t= c&gt;= 2z&gt; &gt;Qr zlt o:o 9gt tr-t bx&gt; =aI 9e or3

! m = ^ tr c -



| E n d n E 5 B t E q l | 9E | l d E !. : E 6 | i g E | 3?3?? i$sss$Egi{s{s E$Eg gia'sF EE€giiis I | BF6F kfirf ere |. Ei6iEigiB EEEi$ x trE I " 5 !89 . !- s9 |
|-------------------------|------|------------------|--------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| | I | g | FHEcEE ErcHec | 3E8E | |
| | | b | iE.t EEEH E g I -:: iiEE | E g E | |
| | E | { | B g :j BHt aEgii | 9EtE 8E8E 3i CE | |
| | !. 9 | I | i Iait BEa: a |. B i- | | |
| | | p | i- EErt :Es* E | | |