PERATURAN BUPATI MA Nomor OR Tahun 2016 tentang PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI KELUARGA MISKIN DI KABUPATEN TABALONG (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang a .
- bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan untuk meringankan beban keluarga miskin di Kabupaten Tabalong yang anggota keluarganya meninggal dunia, maka perlu diberikan santunan kematian;
- b. bahwa sebagai pedoman pemberian dana santunan kematian kepada keluarga miskin serta agar pelaksanaaan pemberian santunan dapat efisien, efektif, dan tepat sasaran, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Bantuan Santunan Kematian Bagi Keluarga Miskin di Kabupaten Tabalong;
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
- Mengingat 1. 2756);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah dibuah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran
- Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
- 7 Undang-Undang Nomor Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235); 13
- 6 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967); 12,
- 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 9 Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 13\_ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor
- 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 15 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat dan lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2014 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI KELUARGA MISKIN DI KABUPATEN TABALONG
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
- 2 Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 1 Daerah adalah Kabupaten Tabalong:
- 3 Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tabalong
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah:
- 4 . Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 6 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan, selanjutnya disingkat APBDP adalah perubahan rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- 8 Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum daerah;
- 7 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
- 9 Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong yang selanjutnya disingkat DISOSNAKER adalah Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong.
- 11\_ Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten Tabalong dalam wilayah kerja Kecamatan-
10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disingkat DISDUKCAPIL adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong:
12. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Kabupaten Tabalong:
- 14 Kartu Yanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh DISDUKCAPIL atas nama Pemerintah Kabupaten Tabalong:
- KK adalah kartu identitas 13. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat dalam keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan keluarga, serta identitas anggota keluarga.
15. Keluarga Miskin adalah keluarga yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/ atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
17. Santunan Kematian adalah bantuan sosial berupa uang tunai yang diberikan Pemerintah Daerah kepada ahli waris keluarga miskin di daerah yang telah memiliki identitas sebagai Penduduk Daerah dan dinyatakan meninggal dunia oleh Pihak yang berwewenang: resmi
16. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/ barang dari Pemerintah Daerah kepada individu; keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial
- 18 Ahli waris adalah penerima hak dan kewajiban dari almarhum/almarhumah yang mempunyai pertalian karena hubungan nazab sampai derajat ketiga atau karena perkawinan yang dikuatkan dengan keterangan yang dikeluarkan oleh Kelurahan atau Pemerintah Desa.
MAKSUD DAN TUJUAN
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
- 1) Maksud pemberian santunan kematian adalah wujud kepedulian Pemerintah Daerah kepada keluarga miskin di Daerah.
- (2) Tujuan pemberian santunan kematian adalah untuk meringankan beban ahli waris yang ditinggalkan.
BESARAN SANTUNAN KEMATIAN
BAB III - BESARAN SANTUNAN KEMATIAN
Pasal 3
- (1) Besaran dana santunan kematian bagi keluarga miskin di Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Dana santunan sebagimana dimaksud ayat (1) bersumber dari APBD dan/atau APBDP Kabupaten Tabalong. pada
BAB IV - PENERIMA SANTUNAN KEMATIAN
Pasal 4
- (1) Penerima santunan kematian adalah ahli waris Almarhum/ Almarhumah keluarga miskin.
dari
- (2) Dalam hal ahli waris sebagaimana dimaksud (1) tidak cakap hukum atau berhalangan karena alasan lain yang dapat dipertanggungjawabkan, atau tidak mempunyai ahli waris maka santunan kematian diserahkan kepada Pemerintah pengurusan Desa / Kelurahan. pada ayat
- (3) Santunan kematian tidak dapat diberikan kepada keluarga miskin yang meninggal dunia dengan sebab:
3. b hukuman mati sebagai akibat putusan pengadilan;
4. bunuh diri;
5. C melakukan tindak kejahatan atau perbuatan pidana; dan
- d. menggunakan narkotika; psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
PERSYARATAN DAN PENCAIRAN DANA SANTUNAN KEMATIAN
BAB V - PERSYARATAN DAN PENCAIRAN DANA SANTUNAN KEMATIAN
Pasal 5
- (1) Persyaratan yang harus diserahkan untuk memperoleh santunan kematian oleh ahli waris dari almarhum/ almarhumah adalah:
2. b fotokopi kutipan Akta Kematian yang dilegalisir atau Surat Keterangan Pelaporan Kematian dari DISDUKCAPIL;
3. a Permohonan secara tertulis dari ahli waris kepada Bupati c.q. Kepala DISOSNAKER.
4. KTP-el almarhum / almarhumah yang masih berlaku saat meninggal dunia dan fotokopi KK; pada
5. e fotokopi KTP-el dan KK ahli waris penerima santunan kematian;
6. d apabila tidak mempunyai KTP-el dan/atau KK sebagaimana dimaksud huruf c maka harus dilengkapi Surat Keterangan Penduduk dari Pemerintah Desa / Kelurahan yang diketahui oleh Kecamatan; pada
- f. surat keterangan dari Kelurahan atau Pemerintah Desa yang menyatakan sebagai ahli waris;
8. h fotokopi akta kelahiran atau surat keterangan kelahiran dari bidan/ Pemerintah Desa/ Kelurahan atau fotokopi surat nikah orangtua bagi penduduk yang belum cukup umur atau surat keterangan lainnya yang sah yang dibuat oleh pejabat yang berwenang:
9. g fotocopy Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) atau surat Keterangan Miskin dari Kelurahan atau Pemerintah Desa yang diketahui Kecamatan tidak memiliki KKS; apabila
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) paling lambat diajukan 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal peristiwa kematian; dan apabila melewati batas waktu tersebut tidak akan memperoleh pelayanan santunan Kematian. pada
BAB V - PERSYARATAN DAN PENCAIRAN DANA SANTUNAN KEMATIAN
Pasal 6
- 1) Anak lahir mati dari keluarga miskin yang namanya belum tercantum dalam KK berhak mendapatkan santunan kematian
- (2) Persyaratan untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud (1) adalah sebagai berikut: pada ayat
3. b surat keterangan lahir mati dari Pemerintah Desa / kelurahan / rumah bersalin / rumah sakit; dan
4. fotokopi KTP orangtua kandung dari bayi lahir mati yang masih berlaku saat meninggal dunia dan/atau KK; pada
- C. surat peryataan orang tua bermaterai cukup yang menyatakan bahwa anak tersebut merupakan anak kandungnya diketahui oleh Pemerintah Desa / Kelurahan setempat.
BAB V - PERSYARATAN DAN PENCAIRAN DANA SANTUNAN KEMATIAN
Pasal 7
- (1) DISOSNAKER mengajukan permohonan pencairan dana santunan kematian bagi keluarga miskin kepada PPKD
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud (1) dilampiri dengan rekomendasi dari DISOSNAKER dan Keputusan Bupati tentang penerima Santunan Kematian. pada ayat
BAB VI - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 10
- (1) Permohonan santunan kematian yang telah diterima oleh DISOSNAKER sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap di proses dan berikan santunan kematian ## BAB VII KETENTUAN PENUTUP
BAB VI - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 11
Peraturan Bupati Tabalong ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong

Penetapan: Diundangkan di Tanjung pada tanggal 2? ?ui 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG H.ABDUL MUTHALIB SANGADJI BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2016 NOMOR 27