Unknown Unknown Nomor 43 Tahun 2003 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTAMADYA JAMBI NOMOR 7 TAHUN 1974 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTAMADYA JAMBI (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang :
LEMBARAN DAERAH KOTA JAMBI NOMOR 43 TAHUN 2003 SERI D NOMOR 07
PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI NOMOR 09 TAHUN 2003 TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTAMADYA JAMBI NOMOR 7 TAHUN 1974 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTAMADYA JAMBI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA JAMBI,
- a. bahwa Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mayang Kota Jambi yang telah berdiri sejak Tahun 1974 berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Jambi Nomor 7 Tahun 1974 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Jambi yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Jambi Nomor 10 Tahun 1985 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Jambi Nomor 7 Tahun 1974 sudah tidak sesuai lagi dengan UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Permendagri Nomor 7 Tahun 1998 tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum.
- b. bahwa untuk penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan perubahan kembali Peraturan Daerah Kotamadya Jambi Nomor 7 Tahun 1974 tentang Pendirian PDAM Kotamadya Jambi yang telah diubah pertama kali dengan Peraturan Daerah Dati II Jambi Nomor 10 Tahun 1985;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Jambi tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kotamadya Jambi Nomor 7 Tahun 1974 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Jambi.
4. Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera
5. Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20).
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10).
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54).
5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70).
Menetapkan :
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1998 tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum.
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-Produk Hukum Daerah.
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota, dan Daftar Kewenangan Kabupaten dan Kota per Bidang dari Departemen / LPND.
Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAMBI
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTAMADYA JAMBI NOMOR 7 TAHUN 1974 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTAMADYA JAMBI.
Pasal 1
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kotamadya Jambi Nomor 7 Tahun 1974 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Jambi, yang diubah untuk pertama kali dengan Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Jambi Nomor 10 Tahun 1985 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Jambi Nomor 7 Tahun 1974 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Jambi, diubah untuk kedua kalinya sebagai berikut :
1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
- 1) Daerah adalah Daerah Kota Jambi.
- 2) Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kota Jambi.
- 3) Kepala Daerah adalah Walikota Jambi.
- 4) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi.
- 5) Perusahaan adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mayang Kota Jambi.
- 6) Direksi adalah Direktur Utama dan Direktur pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mayang Kota Jambi.
- 7) Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mayang Kota Jambi.
- 8) Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Jambi.
2. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 3 ayat (1) berbunyi sebagai berikut :
- 1) Perusahaan ini bernama 'PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA MAYANG KOTA JAMBI '.
- 2) Ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) berbunyi sebagai berikut :
Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mayang Kota Jambi dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari :
- 1 (satu) orang Direktur Utama.
- 2 (dua) orang Direktur.
Masa jabatan anggota Direksi selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya, kecuali apabila seorang Direktur diangkat menjadi Direktur Utama'.
Ketentuan Pasal 13 ayat (1) diubah sehingga keseluruhan Pasal 13 ayat (1) berbunyi sebagai berikut :
Anggota Badan Pengawas dapat terdiri dari Pejabat Daerah, Perorangan dan Masyarakat Konsumen yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- 1) Menguasai Manajemen PDAM.
- 2) Menyediakan waktu yang cukup.
- 3) Tidak terikat hubungan keluarga dengan Kepala Daerah atau dengan Anggota Badan Pengawas dan atau dengan anggota Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping, termasuk menantu dan ipar'.
Ketentuan Pasal 19 ayat (4) diubah sehingga keseluruhan Pasal 19 ayat (4) berbunyi sebagai berikut :
Metode penetapan biaya penyusutan ditetapkan
Pasal 3
- 1) Perusahaan ini bernama 'PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA MAYANG KOTA JAMBI '.
Pasal 7
Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mayang Kota Jambi dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari :
- 1 (satu) orang Direktur Utama.
- 2 (dua) orang Direktur.
Masa jabatan anggota Direksi selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya, kecuali apabila seorang Direktur diangkat menjadi Direktur Utama'.
Pasal 13
Anggota Badan Pengawas dapat terdiri dari Pejabat Daerah, Perorangan dan Masyarakat Konsumen yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- 1) Menguasai Manajemen PDAM.
- 2) Menyediakan waktu yang cukup.
- 3) Tidak terikat hubungan keluarga dengan Kepala Daerah atau dengan Anggota Badan Pengawas dan atau dengan anggota Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping, termasuk menantu dan ipar'.
Pasal 19
Metode penetapan biaya penyusutan ditetapkan
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Jambi.

Penetapan: Ditetapkan di Jambi. Pada tanggal 28 Juli 2003

Penandatangan: WALIKOTA JAMBI Dto ARIFIEN MANAP

Penandatangan: Disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi. Nomor : 09 Tahun 2003. Tanggal : 28 Juli 2003. Tentang : Persetujuan 10 (Sepuluh) buah Rancangan Peraturan Daerah Kota Jambi Peraturan Daerah. Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Jambi. Nomor : 43 Tahun 2003. Seri : D Nomor 07. Tanggal : 06 Agustus 2003.

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI Dto Drs. H. HASAN BASRI AGUS, MM PEMBINA UTAMA MADYA NIP. 430004914