PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH Nomor 49 Tahun 2016 tentang KOTA PAYAKUMBUH (berlaku 1 Januari 2017)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
WALIKOTA PAYAKUMBUH PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH NOMOR: 49 TAHUN2017
STANDAR BIAYA KHUSUS DINAS LINGKUNGAN HIDUP
TENTANG KOTA PAYAKUMBUH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PAYAKUMBUH
- a bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 66 Tahun 2016 tentang Penetapan Standar Biaya Umum Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2Ol7 ada beberapa kegiatan Dinas Lingkungan Hidup yang belum termasuk dalam standar biaya umum tersebut;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebgaimana dimaksud huruf a diatas, perlu ditetapkan Peraturan Walikota Payakumbuh tentang Penetapan Standar Biaya Khusus Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2O17; b
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4438); 1
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan irmbaran Negara Republik Indonesia nomor 4979); c
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) J
sebagaimanaa telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679h
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a5781;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara€Ln Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2A06 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 20ll Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Norlror 6 Tahun 2AA9 Tentang Laboratorium Lingkungan;
8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengaduan dan Penanganan Pengaduan Akibat Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72|PMK.O2/2O13 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2OL4 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol3 Nomor 538);
10. Peraturan Daeerah Kota Payakumbuh Nomor I Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daeerah Kota Payakumbuh Tahun 2013 Nomor 9);
11. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Penetapan Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2Ol7 (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2O16 Nomor 66);
9. L2. Peraturan Walikota Payakumbuh Nornor ll2 Tahun 2Ot6 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Paayakumbuh Tahun Anggaran 2Ol7 (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor ll2l.
Keputusan Kepala Pusat Pengelolaan Ekoregion Sumatera Nomor KEP. LL4IPPES/09 /2OL2, Tentang Penetapan Klaster Laboratorium Dalam Rangka Pengembangan dan Memperhatikan
Menetapkan
Pemanfaatan Laboratorium Instansi Lingkungan Hidup Kab/Kota;
MEMUTUSI(AN :
PERATURAN WALIKOTA TENTANG KHUSUS DINAS LINGKUNGAN PAYAKUMBUH STANDAR HIDUP BIAYA KOTA
Pasal 1
Ruang lingkup Standar Biaya Khusus Dinas Lingkungan Hidup yaitu sebagai berikut :
1. Honorarium Verifikasi/follow up Pengaduan Masyarakat dengan lintas sektoral terhadap Dampak Lingkungan dari usaha/ kegiatan ;
2. Honorarium Personil Laboratorium Lingkungan;
3. Honorarium Penerbitan Izin Lingkungan;
4. Honorarium Tim Penerbitan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)
5. Honorarium Kelompok Keq'a (POKJA) Lingkungan Hidup-Penyusunan RPJMD Kota Payakurnbuh 20172022
6. Honorarium Tim Penilai Calon Sekolah Adhiwiyata Kota
Pasal 2
Standar Biaya khusus Dinas Lingkungan Hidup ditetapkan sebagai berikut:
| No | Uraian | Satuan | Usulan 2Al7 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|
| 1 | Honorarium Verifikasi/ follow up Pengaduan Masyarakat dengan lintas sektoral terhadap Dampak Lingkungan dari usaha/ kegiatan | | |
| | Penanggung jawab | Kasus | Rp. 150.000 |
| | Ketua | Kasus | Rp. 125.000 |
| | Anggota Golongan III | Kasus | Rp. 100.000 |
| | Anggota Golongan II | Kasus | Rp. 75.000 |
| 2 | Honorarium Personil Laboratorium Lingkungan | | |
| | Manajer Puncak | OK | Rp. 750.000 |
| | Manajer Mutu | OK | Rp. 650.000 |
| | Manajer Teknis | OK | Rp. 650.000 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------|
| | Manajer Administrasi | OK | Rp. 650.000 |
| | Penyelia l.a"boratorium | OK | Rp. 500.000 |
| | Penyelia Sampel Pengambil | OK | Rp. 500.000 |
| | Analis | OK | Rp. 500.000 |
| | Petugas Sampel Pengambil | OK | Rp. 500.000 |
| 3 | Honorarium Penerbitan Izin Lingkungan | | |
| | Ketua | Orang/ Usaha | Rp. 100.000 |
| | Wakil Ketua | Orarrg/ Usaha | Rp. 75.000 |
| | Sekretaris | Orang/ Usaha | Rp. 60.000 |
| | Anggota | Orung/ Usaha | Rp. 5O.O0O |
| 4. | Honorarium Tim Penerbitan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) | | |
| | Ketua | Orang/ Usaha | Rp. 20.000 |
| | Wakil Ketua | Orang/ Usaha | Rp. 17.500 |
| | Sekretaris | Orang/ Usaha | Rp. 15.000 |
| | Anggota | Orang/ Usaha | Rp. 12.500 |
| 5 | Honorarium Kelompok Kerja TPOKJA) Penyusunan KLHS RPJMD Kota Payakumbuh 2017-2022 | | |
| | Penanggung Jawab | OK | Rp. 1.650.000 |
| | Wakil Jawab Penanggung | OK | Rp. 1.520.000 |
| | Ketua | OK | Rp. 1.400.000 |
| | Wakil Ketua Sekretaris | OK OK | Rp. 1.300.000 Rp. 1.200.000 |
| | Anggota | OK | Rp. 1.000.000 |
| 6 | Honorarium Tim Penilai Calon Sekolah | | |
)
I
&amp;
| Adhiwiyata Kota | | |
|-------------------|----|-------------|
| Ketua | OK | Rp. 750.000 |
| Wakil Ketua | OK | Rp. 600.000 |
| Sekretaris | OK | Rp. 500.000 |
| Anggota | OK | Rp. 400.000 |
Pasal 3
Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Walikota ini dibebankan pada Anggaran dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh.
Pasal 4
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kota Payakumbuh.

Penetapan: Ditetapkan di Payakumbuh pada tanggal qt $^o ( ,ot1 I

Penetapan: Diundangkan di Payakumbuh pada tanggal tl.4Qf ,totl ^ ## SEKR TARIS DAERAII KOTA PAYAI(UMBUH, BERITA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2Ol7 NOMOR 49