PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SALINAN Nomor 14 Tahun 2016 tentang PERLINDUNGAN SUMBER AIR BAKU (berlaku 28 Desember 2016)
Pembukaan
Mengingat
BUPATI BANGKA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA
SALINAN NOMOR 14 TAHUN 2016
TENTANG
PERLINDUNGAN SUMBER AIR BAKU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANGKA,
Menimbang : a. bahwa air merupakan kebutuhan hidup yang mendasar kuantitas dapat memenuhi bagi manusia sehingga kondisi air secara maupun kualitas, perlu dilindungi agar kebutuhan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya;
- b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat di Kabupaten Bangka, maka sumber air baku yang terdapat di Kabupaten Bangka perlu dilindungi dari berbagai kegiatan yang dapat mempengaruhi kualitas, kuantitas, dan kontinuitas sumber air baku;
- c. bahwa perlindungan terhadap sumber air baku di Kabupaten Bangka dilakukan karena adanya kecenderungan semakin menurunnya daya dukung lingkungan dan semakin meningkatnya kerusakan dan/atau pencemaran di daerah resapan air akibat kegiatan manusia;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Perlindungan Sumber Air Baku dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka;
4. : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
15. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan lindung;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Kolong (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2005 Nomor 3 Seri C);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung dan Kompensasi Pemanfaatan Kawasan Lindung (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2005 Nomor 3 Seri C);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA DAN
BUPATI BANGKA
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN SUMBER AIR BAKU.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka.
5. Perusahaan Daerah Air Minum, yang selanjutnya disebut PDAM Tirta Bangka adalah Perusahaan Daerah Kabupaten Bangka yang bergerak di bidang usaha layanan penyediaan air bersih.
6. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
7. Sumber Air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah.
8. Sumber Air Baku adalah air permukaan, mata air, dan air tanah.
9. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah.
10. Air Tanah adalah semua air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
11. Mata Air adalah tempat keluarnya air secara alami dari dalam lapisan tanah.
12. Kolong adalah cekungan di permukaan tanah yang terbentuk dari kegiatan penambangan yang digenangi air.
13. Air Baku adalah air bersih yang dipakai untuk keperluan air minum, rumah tangga, dan industri.
14. Air Bersih adalah air yang dipergunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum apabila telah dimasak.
15. Daerah Aliran Sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
16. Konservasi Sumber Air Baku adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi sumber air baku agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.
17. Prasarana Sumber Air Baku adalah bangunan air beserta bangunan lain yang menunjang kegiatan pengelolaan sumber air baku, baik langsung maupun tidak langsung.
18. Pengelola Sumber Air Baku adalah institusi yang diberi wewenang untuk melaksanakan pengelolaan sumber air baku.
19. Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian Lingkungan Hidup yang mencakup sumber alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.
20. Kawasan Resapan Air adalah daerah yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi ( akuifer ) yang berguna sebagai sumber air baku.
21. Kawasan Sekitar Sumber Air Baku adalah kawasan di sekeliling sumber air baku yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan fungsi sumber air baku.
22. Perlindungan adalah upaya mencegah dan upaya dinamis untuk menanggulangi adanya kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara penyelamatan, pengamanan dan pemeliharaan.
23. Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan mata air dengan cara melindungi, mengembangkan dan memanfaatkannya.
24. Daerah tangkapan air adalah daerah penampung air berupa situ, embung, dan tempat-tempat yang mempunyai fungsi menampung air ( retarding basin ).
25. Daerah sempadan air adalah adalah kawasan tertentu di sekeliling sumber air baku yang dibatasi oleh garis sempadan.
26. Badan usaha adalah perusahaan baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
27. Pejabat yang ditunjuk adalah kepala perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka yang ditunjuk untuk melaksanakan kewenangan di bidang pengelolaan, pemanfaatan dan perlindungan sumber air baku.
AZAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP Bagian Pertama Azas
BAB II - AZAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP Bagian Pertama Azas
Pasal 2
Sumber air baku dikelola
BAB II - AZAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP Bagian Pertama Azas
Pasal 3
Perlindungan sumber air baku bertujuan untuk :
- a. menjaga kelangsungan keberadaan, daya dukung, daya tampung, ekosistem dan fungsi sumber air baku;
- b. memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi sumber air baku agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup; dan
- c. melindungi sumber air baku beserta lingkungan keberadaannya terhadap kerusakan atau gangguan yang disebabkan oleh daya rusak alam, termasuk kekeringan yang disebabkan oleh tindakan manusia.
Bagian Ketiga
Ruang Lingkup
BAB II - AZAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP Bagian Pertama Azas
Pasal 4
Ruang lingkup perlindungan sumber air baku meliputi :
- a. upaya perlindungan;
- b. garis sempadan sumber air;
- c. pengendalian kualitas dan pencemaran;
- d. prinsip penggunaan air;
- e. peran serta masyarakat
- f. lokasi penetapan sumber air baku;
- g. pembiayaan;
- h. larangan;
- i. pembinaan dan pengawasan; dan
- j. penyelesaian sengketa.
UPAYA PERLINDUNGAN
BAB III - UPAYA PERLINDUNGAN
Pasal 5
- (1) Sumber air baku yang dilindungi meliputi :
- a. air sungai, air danau/waduk/kolong;
- b. rawa;
- c. air tanah; dan/atau
- d. mata air.
- (2) Perlindungan sumber air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu perlindungan di kawasan sekitar sumber air baku.
- (3) Kawasan sekitar sumber air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu kawasan yang meliputi area paling sedikit dengan jari-jari 300 (tiga ratus) meter di sekitar sumber air baku.
BAB III - UPAYA PERLINDUNGAN
Pasal 6
- (1) Dalam rangka perlindungan sumber air baku, Bupati atau pejabat yang ditunjuk melakukan inventarisasi dan identifikasi sumber air baku.
- (2) Inventarisasi dan identifikasi sumber air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar dalam menetapkan sumber air baku.
- (3) Bupati atau pejabat yang ditunjuk menyusun perencanaan pengelolaan sumber air baku yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Perlindungan sumber air baku dilakukan melalui upaya :
- a. pemeliharaan kelangsungan fungsi resapan air dan daerah tangkapan air;
- b. pengendalian pemanfaatan sumber air baku;
- c. pengisian air pada daerah imbuhan sumber air baku;
- d. perlindungan sumber air baku dalam hubungannya dengan kegiatan pembangunan dan pemanfaatan lahan di sekitar sumber air baku;
- e. pengendalian pengolahan tanah di daerah hulu;
- f. pengaturan daerah sempadan sumber air baku;
- g. rehabilitasi hutan dan lahan; dan/atau
- h. pelestarian hutan lindung dan kawasan pelestarian alam.
- (5) Upaya perlindungan sumber air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan fisik dan/atau non fisik.
- (6) Upaya perlindungan sumber air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar dalam penatagunaan lahan yang berada di sekitar sumber air baku.
BAB III - UPAYA PERLINDUNGAN
Pasal 7
- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk melakukan upaya perlindungan sumber air baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Dalam melaksanakan perlindungan sumber air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau pejabat yang ditunjuk
BAB III - UPAYA PERLINDUNGAN
Pasal 8
- (1) Pemeliharaan kelangsungan fungsi resapan air dan daerah tangkapan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf a dilakukan pada kawasan yang ditetapkan
BAB III - UPAYA PERLINDUNGAN
Pasal 9
- (1) Pengendalian pemanfaatan sumber air baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan pemanfaatan zona pada sumber air baku yang bersangkutan.
- (2) Pengendalian pemanfaatan sumber air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemantauan dan pengawasan
BAB III - UPAYA PERLINDUNGAN
Pasal 10
- (1) Pengisian air pada daerah imbuhan sumber air baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf c dapat dilaksanakan dalam bentuk antara lain:
- a. pengisian air dari suatu mata air ke mata air yang lain dalam satu wilayah sungai atau dari wilayah sungai lain;
- b. pengimbuhan air ke lapisan air tanah (akuifer);
- c. peningkatan daya resap lahan terhadap air hujan di daerah imbuhan sumber air baku melalui penatausahaan lahan; atau
- d. pemanfaatan teknologi modifikasi cuaca untuk meningkatkan curah hujan dalam kurun waktu tertentu.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk lain dalam pelaksanaan pengisian air pada sumber air baku diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB III - UPAYA PERLINDUNGAN
Pasal 11
- (1) Perlindungan sumber air baku dalam hubungannya dengan kegiatan pembangunan dan pemanfaatan lahan di sekitar sumber air baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf d dilakukan melalui pengaturan terhadap kegiatan pembangunan dan/atau pemanfaatan lahan di sekitar sumber air baku.
- (2) Perlindungan sumber air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
BAB III - UPAYA PERLINDUNGAN
Pasal 12
- (1) Pengendalian pengolahan tanah di daerah hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf e dilakukan untuk:
- a. mencegah longsor;
- b. mengurangi laju erosi tanah;
- c. mengurangi tingkat sedimentasi pada sumber air baku dan prasarana sumber daya air; dan/atau
- d. meningkatkan peresapan air ke dalam tanah.
- (2) Pengendalian pengolahan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
BAB III - UPAYA PERLINDUNGAN
Pasal 13
- (1) Pengaturan daerah sempadan sumber air baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf f dilakukan untuk mengamankan dan mempertahankan fungsi sumber air baku serta prasarana sumber daya air.
- (2) Pengaturan daerah sempadan sumber air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penetapan batas sempadan sumber air baku dan penetapan pemanfaatan daerah sempadan sumber air baku.
- (3) Daerah sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
BAB III - UPAYA PERLINDUNGAN
Pasal 14
- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk mempertahankan fungsi daerah sempadan sumber air baku.
- (2) Untuk mempertahankan fungsi daerah sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau pejabat yang ditunjuk melakukan pencegahan terhadap :
- a. pembuangan limbah cair dan limbah padat; dan
- b. pendirian bangunan dan pemanfaatan lahan yang dapat menggangu sumber air baku, mengurangi kapasitas tampung sumber air baku atau tidak sesuai dengan peruntukannya.
- (3) Selain pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati atau pejabat yang ditunjuk juga melakukan revitalisasi daerah sempadan sumber air baku.
BAB III - UPAYA PERLINDUNGAN
Pasal 15
- (1) Rehabilitasi hutan dan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf g dilakukan pada hutan rusak dan lahan kritis, baik di dalam maupun di luar kawasan hutan sesuai dengan peraturan perundangundangan.
- (2) Rehabilitasi hutan rusak dapat dilakukan dengan kegiatan yang menyeluruh dan terpadu, melalui upaya vegetatif dan/atau manajemen budidaya hutan.
- (3) Rehabilitasi lahan kritis dapat dilakukan dengan kegiatan yang menyeluruh dan terpadu, melalui upaya vegetatif dan/atau agronomis.
- (4) Kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan melalui pendekatan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat.
- (5) Bupati atau pejabat yang ditunjuk melaksanakan rehabilitasi hutan dan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
BAB III - UPAYA PERLINDUNGAN
Pasal 16
- (1) Pelestarian hutan lindung dan kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf h dilaksanakan sebagai upaya perlindungan terhadap kawasan di bawahnya dalam rangka menjamin ketersediaan air tanah, air permukaan, dan unsur hara tanah.
- (2) Pelestarian hutan lindung dan kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan wewenang dan tanggungjawabnya.
GARIS SEMPADAN SUMBER AIR
Bagian Kesatu
Penempatan Garis Sempadan Sumber Air Baku
BAB IV - GARIS SEMPADAN SUMBER AIR
Pasal 17
- (1) Penempatan garis sempadan danau/waduk/kolong, mata air dan sungai yang terpengaruh pasang surut air laut mengikuti kriteria sebagai berikut :
- a. untuk kolong atau danau/waduk, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 50 m (lima puluh meter) dari titik muka air tertinggi ke arah darat;
- b. untuk mata air, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 200 m (dua ratus meter) sekitar mata air; dan
- c. untuk sungai yang terpengaruh pasang surut air laut garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 100 m (seratus meter) dan tepi sungai dan berfungsi sebagai jalur hijau.
- (2) Garis sempadan pada sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan ditentukan :
- a. paling sedikit berjarak 10 m (sepuluh meter) dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai kurang dari atau sama dengan 3 m (tiga meter);
- b. paling sedikit berjarak 15 m (lima belas meter) dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 3 m (tiga meter) sampai dengan 20 m (dua puluh meter); dan
- c. paling sedikit berjarak 30 m (tiga puluh meter) dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 20 m (dua puluh meter).
- (3) Garis sempadan sungai tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan ditentukan:
- a. sungai besar dengan luas DAS lebih besar dari 500 km² (lima ratus kilometer persegi) Garis sempadan sungai besar tidak bertanggul di luar kawasan ditentukan paling sedikit berjarak 100 m (seratus meter) dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai;
- b. sungai kecil dengan luas DAS kurang dari atau sama dengan 500 Km2 (lima ratus kilometer persegi).
- (4) Garis sempadan sungai kecil tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan ditentukan paling sedikit 50 m (lima puluh meter) dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai.
- (5) Garis sempadan sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan ditentukan paling sedikit berjarak 3 m (tiga meter) dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai.
- (6) Garis sempadan sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan ditentukan paling sedikit berjarak 5 m (lima meter) dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai.
- (7) Garis sempadan danau/waduk paparan banjir ditentukan mengelilingi danau paparan banjir paling sedikit berjarak 50 m (lima puluh meter) dari tepi muka air tertinggi yang pernah terjadi.
- (8) Garis sempadan mata air ditentukan mengelilingi mata air paling sedikit berjarak 200 m (dua ratus meter) dari pusat mata air.
- (9) Garis sempadan kolong ditentukan mengikuti ketentuan di atas, dengan menempatkan fungsi dan sifat kolong tersebut apakah terpengaruh pasang surut, sebagai palung sungai, sebagai danau paparan banjir atau sebagai mata air.
BAB IV - GARIS SEMPADAN SUMBER AIR
Pasal 18
- (1) Pengelolaan sempadan sebagaimana dimaksudkan untuk pengamanan fungsi pelepasan air tanah pada mata air dilakukan dengan cara:
- a. membebaskan tanah pada lokasi pemunculan mata air dan sempadannya untuk menjadi aset daerah/hak milik negara;
- b. memasang pagar pengaman yang kuat yang tidak mengganggu kelangsungan fungsi mata air;
- c. menelusuri dan melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala;
- d. melarang penggalian dan/atau pengeboran pada mata air;
- e. mencegah pelanggaran daerah sempadan sumber air dengan melibatkan masyarakat;
- f. melaporkan pelanggaran pemanfaatan sempadan ke pemerintah daerah agar ditindaklanjuti.
- (2) Pengelolaan sempadan dimaksudkan untuk pengamanan fungsi pengaliran air, pengendali banjir, dan tempat hidup biota air dilakukan dengan cara:
- a. menelusuri dan melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala;
- b. mencegah pelanggaran daerah sempadan sumber air dengan melibatkan masyarakat;
- c. melaporkan pelanggaran pemanfaatan sempadan ke pemerintah daerah agar ditindaklanjuti.
- (3) Pengelolaan sabuk hijau dimaksudkan untuk pengamanan fungsi tampungan air dilakukan dengan cara:
- a. menelusuri dan melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala;
- b. mencegah pelanggaran daerah sabuk hijau danau/kolong, embung, atau waduk;
- c. melaporkan pelanggaran pemanfaatan daerah sabuk hijau ke pemerintah daerah untuk ditindaklanjuti;
- d. membudidayakan tanaman perkebunan dan penghijauan pada daerah sabuk hijau danau/kolong, embung, atau waduk.
BAB V - PENGENDALIAN KUALITAS DANA PENCEMARAN Pasal 19
Pasal 19
- (1) Pengendalian kualitas sumber air baku dan pencemaran sumber air baku bertujuan untuk mempertahankan dan memulihkan kualitas air yang berada pada sumber air baku.
- (2) Pengendalian kualitas sumber air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memperbaiki kualitas air pada sumber air baku dan prasarana sumber daya air.
- (3) Perbaikan kualitas air pada sumber air baku dan prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya melalui upaya:
- a. pemantauan kualitas air pada sumber air baku;
- b. pengendalian kerusakan sumber air baku;
- c. penanggulangan pencemaran air pada sumber air baku; dan
- d. perbaikan fungsi lingkungan untuk mengendalikan kualitas air.
- (4) Pengendalian pencemaran sumber air baku dilakukan dengan cara mencegah masuknya pencemar pada sumber air baku dan prasarana sumber daya air.
- (5) Pengendalian kualitas sumber air baku dan pencemaran sumber air baku dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
BAB VI - PRINSIP PENGGUNAAN AIR BAKU Pasal 20
Pasal 20
Penggunaan sumber daya air dan prasarananya dilakukan
BAB VI - PRINSIP PENGGUNAAN AIR BAKU Pasal 20
Pasal 21
- (1) Pemerintah Daerah melakukan upaya penghematan air guna mencegah terjadinya krisis air.
- (2) Upaya penghematan air sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 20 huruf a dapat dilakukan dengan cara :
- a. menerapkan tarif penggunaan air yang bersifat progresif fleksibel atau dapat disesuaikan dengan kondisi ekonomi masyarakat.
- b. menggunakan air secara efisien dan efektif untuk segala macam kebutuhan;
- c. mencegah kehilangan atau kebocoran air pada sumber air, pipa atau saluran transmisi, instalasi pengolahan air, jaringan distribusi, dan unit pelayanan;
- d. mengembangkan dan menerapkan teknologi hemat air;
- e. menerapkan praktek penggunaan air secara berulang;
- f. mendaur ulang air yang telah dipakai;
- g. memberikan insentif bagi pelaku penghemat air;
- h. memberikan disinsentif bagi pelaku boros air; dan
- i. pengguna air dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
BAB VI - PRINSIP PENGGUNAAN AIR BAKU Pasal 20
Pasal 22
- (1) Pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air ditujukan untuk mempertahankan dan memulihkan kualitas air yang masuk dan yang berada pada sumber-sumber air baku.
- (2) Pengelolaan kualitas air dilakukan dengan cara memperbaiki kualitas air pada sumber air dan prasarana sumber daya air.
- (3) Perbaikan kualitas air pada sumber air dan prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya melalui :
- a. penetapan kelas air dan baku mutu air pada sumber air;
- b. pemantauan kualitas air pada sumber air;
- c. pengendalian kerusakan sumber air;
- d. penanggulangan pencemaran air pada sumber air; dan
- e. perbaikan fungsi lingkungan untuk mengendalikan kualitas air.
- (4) Perbaikan kualitas air pada sumber air dan prasarana sumber daya air dapat dilakukan melalui kegiatan, antara lain :
- a. abrasi pada sumber air dan melalui prasarana sumber daya air;
- b. pemanfaatan organisme dan mikroorganisme yang dapat menyerap bahan pencemar pada sumber air dan prasarana sumber daya air;
- c. pembuatan sumur infiltrasi di sepanjang pantai untuk memperbaiki kualitas air tanah yang telah terkena intrusi air asin; dan
- d. penggelontoran sumber air dalam keadaan yang mendesak.
- (5) Pengendalian pencemaran air dilakukan dengan cara mencegah masuknya pencemar pada sumber air dan prasarana sumber daya air.
- (6) Ketentuan mengenai pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air diatur dalam peraturan pemerintah tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.
BAB VI - PRINSIP PENGGUNAAN AIR BAKU Pasal 20
Pasal 23
- (1) Keberlanjutan fungsi sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d diwujudkan oleh :
- a. pengelola sumber daya air dengan mengamankan fungsi utama sumber air melalui :
1. pengelolaan sempadan atau sabuk hijau;
2. pemeliharaan kapasitas pengaliran;
3. pemeliharaan sarana dan prasarana; dan
4. pencegahan pencemaran.
- b. pengguna dengan memanfaatkan sumber air yang tidak menimbulkan kerusakan pada sumber air.
- (2) Fungsi utama sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi fungsi :
- a. pelepasan air tanah pada mata air;
- b. pengaliran air;
- c. pengendali banjir;
- d. tampungan air; dan
- e. tempat hidup biota air.
- (3) Untuk menjaga fungsi tempat hidup biota air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, perlu dialokasikan pengaliran air agar tercipta lingkungan yang sesuai dengan kebutuhan biota air.
BAB VI - PRINSIP PENGGUNAAN AIR BAKU Pasal 20
Pasal 24
- (1) Pemanfaatan lahan di daerah sempadan dilakukan oleh masyarakat untuk kegiatan-kegiatan tertentu, antara lain :
- a. untuk budidaya pertanian, dengan jenis tanaman yang diizinkan sesuai dengan jenis sempadan;
- b. untuk kegiatan niaga, penggalian dan penimbunan yang tidak menimbulkan dampak merugikan bagi kelestarian dan keamanan fungsi serta fisik sungai, danau/waduk, rawa, air tanah dan mata air;
- c. untuk pemasangan papan reklame, papan penyuluhan dan peringatan, serta rambu-rambu pekerjaan;
- d. untuk pemasangan rentangan kabel listrik, kabel telephone dan pipa air minum;
- e. untuk penyelenggaraan yang bersifat sosial dan masyarakat yang tidak menimbulkan dampak merugikan bagi kelestarian dan keamanan fungsi serta fisik sungai, danau/waduk, rawa, air tanah dan mata air;
- f. untuk pembangunan prasarana lalu lintas air dan bangunan pengambilan dan pembuangan air;
- g. usaha jasa jaringan telekomunikasi, repeater komunikasi dan stasiun pemancar radio/relay/TV; dan
- h. untuk pembangunan dan pengembangan sarana pra sarana kepariwisataan.
- (2) Setiap kegiatan yang akan memanfaatkan daerah sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan arahan pemanfaatan ruang sempadan dari instansi yang menyelenggarakan urusan penataan ruang di Daerah.
- (3) Setiap kegiatan yang akan memanfaatkan daerah sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi dengan dokumen lingkungan.
- (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin terlebih dahulu dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk, serta memenuhi ketentuan persyaratan perizinan.
- (5) Pejabat yang berwenang dapat menetapkan suatu ruas di daerah sempadan untuk membangun jalan inspeksi dan/atau bangunan yang diperlukan, dengan ketentuan lahan milik perorangan yang diperlukan diselesaikan melalui pembebasan tanah.
BAB VII - PERAN SERTA MASYARAKAT Pasal 25
Pasal 25
- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam kegiatan perlindungan sumber air baku.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk :
- a. melakukan dan/atau mendukung kegiatan yang bertujuan untuk menjaga kondisi sumber air baku; dan
- b. melakukan pengaduan atau menyampaikan laporan atas pelanggaran yang terjadi dalam kegiatan perlindungan sumber air baku.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB VIII - PENETAPAN LOKASI SUMBER AIR BAKU
Pasal 26
Hasil inventarisasi dan identifikasi sumber air baku akan ditetapkan lebih lanjut dengan dengan Keputusan Bupati.
PEMBIAYAAN
BAB IX - PEMBIAYAAN
Pasal 27
Kegiatan perlindungan sumber air baku dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau dari sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
BAB X - LARANGAN Pasal 28
Pasal 28
Setiap orang atau badan usaha dilarang :
- a. melakukan kegiatan yang mengakibatkan rusaknya sumber air baku dan prasarananya; dan
- b. mengganggu upaya perlindungan sumber air baku dan/atau melakukan perbuatan/kegiatan yang mengakibatkan pencemaran sumber air baku dan kawasan sekitarnya.
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
BAB XI - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 29
- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan perlindungan sumber air baku.
- (2) Dalam rangka melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
PENYELESAIAN SENGKETA
BAB XII - PENYELESAIAN SENGKETA
Pasal 30
- (1) Penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan perlindungan sumber air baku pada tahap pertama diupayakan melalui musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan, maka para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian melalui pengadilan.
PENYIDIKAN
BAB XIII - PENYIDIKAN
Pasal 31
- (1) Selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidikan atas pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan; d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan/atau
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
KETENTUAN PIDANA
BAB XIV - KETENTUAN PIDANA
Pasal 32
- (1) Setiap orang dan/atau badan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.
KETENTUAN PERALIHAN
BAB XV - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 33
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:
- a. pemanfaatan/penggunaan kolong sebagai sumber air baku oleh PDAM Tirta Bangka dalam penyediaan layanan Air Bersih masih dapat dilakukan dan harus mengajukan permohonan izin paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku;
dalam hal terdapat Garis Sempadan yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, wajib dilakukan penyesuaian dengan berpedoman pada ketentuan mengenai bangunan gedung dan Izin Mendirikan Bangunan.
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP Pasal 34
Pasal 34
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka.

Penetapan: Ditetapkan di Sungailiat pada tanggal 28 Desember 2016

Penandatangan: BUPATI BANGKA, Cap/dto TARMIZI SAAT

Penetapan: Diundangkan di Sungailiat Pada tanggal 28 Desember 2016

Penandatangan: ## SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKA, Cap/dto FERY INSANI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2016 NOMOR 4 SERI C

Penandatangan: Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM, TIAMAN FAHRUL ROZI, SH. MH PEMBINA TK I NIP. 19660608 198603 1 004 NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA, PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG. (NOMOR URUT 2.14/2016) ## ATAS ## PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG ## PERLINDUNGAN SUMBER AIR BAKU ## I. UMUM Sumber Air Baku merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan manfaat untuk kesejahteraan manusia sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa sumber daya air dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat. Air sampai saat ini merupakan sumber daya yang belum tergantikan dalam memberikan dukungan dan kehidupan bagi seluruh makhluk hidup, sehingga keberadaannya harus dijadikan prioritas utama dalam pelestariannya untuk memberikan kehidupan bagi seluruh makhluk hidup. Perlindungan sumber air baku yang menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan hidup dimaksudkan agar : - a. perlindungan sumber air baku dapat diselenggarakan dengan menjaga kelestarian fungsi sumber daya air secara berkelanjutan; - b. terciptanya keseimbangan antara fungsi sosial, fungsi lingkungan hidup, dan fungsi ekonomi sumber air baku; - c. tercapainya sebesar-besar kemanfaatan umum sumber air baku secara efektif dan efesien; - d. terwujudnya keserasian untuk berbagai kepentingan dengan memperhatikan sifat alami air yang dinamis; - e. terlindunginya hak setiap warga negara untuk memperoleh kesempatan yang sama untuk berperan dan menikmati hasil pengelolaan sumberdaya air; dan - f. terwujudnya keterbukaan dan akuntabilitas pengelolaan sumber daya air. Air merupakan kebutuhan hidup yang mendasar bagi manusia sehingga kondisi air secara kuantitas maupun kualitas perlu dilindungi. Untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat di Kabupaten Landak, maka sumber air baku yang terdapat di Kabupaten Landak perlu dilindungi dari berbagai kegiatan yang dapat mempengaruhi kualitas dan kuantitas sumber air baku. Perlindungan terhadap sumber air baku di Kabupaten Landak dilakukan karena adanya kecenderungan semakin menurunnya daya dukung lingkungan dan semakin meningkatnya kerusakan dan/atau pencemaran di daerah resapan air akibat kegiatan manusia. ## II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas ## Pasal 2 ## Huruf a Yang dimaksud dengan asas 'kelestarian' adalah bahwa perlindungan sumber air baku diselenggarakan dengan menjaga kelestarian fungsi sumber daya air secara berkelanjutan. ## Huruf b Yang dimaksud dengan asas 'keseimbangan' adalah bahwa perlindungan sumber air baku harus menjaga keseimbangan antara fungsi sosial, fungsi lingkungan hidup, dan fungsi ekonomi. ## Huruf c Yang dimaksud dengan asas 'kemanfaatan umum' adalah bahwa perlindungan sumber air baku dilaksanakan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan umum secara efektif dan efisien. ## Huruf d Yang dimaksud dengan asas 'keterpaduan dan keserasian' adalah bahwa perlindungan sumber air baku dilakukan secara terpadu dalam mewujudkan keserasian untuk berbagai kepentingan dengan memperhatikan sifat alami air yang dinamis. ## Huruf e Yang dimaksud dengan asas 'keadilan' adalah bahwa perlindungan sumber air baku dilakukan secara merata ke seluruh lapisan masyarakat sehingga setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk berperan dan menikmati hasilnya secara nyata. ## Huruf f Yang dimaksud dengan asas 'kemandirian' adalah bahwa perlindungan sumber air baku dilakukan dengan memperhatikan kemampuan dan keunggulan sumber daya setempat. ## Huruf g Yang dimaksud dengan asas 'transparansi dan akuntabilitas' adalah bahwa perlindungan sumber air baku dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. ## Pasal 3 Cukup jelas. Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 5 Cukup jelas. ## Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Jari-jari air tanah yang digunakan sebagai bahan baku PDAM paling sedikit 300 meter, sedangkan air tanah untuk keperluan masyarakat (sumur bor) disesuaikan dengan kondisi di sekitar air tanah tersebut. Pasal 8 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Yang dimaksud dengan 'kegiatan fisik' adalah kegiatan konstruksi, misalnya: pembuatan ground-sill , pengendali sedimen, dan sumur resapan. Yang dimaksud dengan 'kegiatan nonfisik' adalah kegiatan nonkonstruksi, misalnya: kegiatan yang bersifat pengaturan, penyuluhan, dan pemberdayaan masyarakat dalam perlindungandan pelestarian sumber air baku. Ayat (6) Cukup jelas Pasal 9 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan 'kearifan lokal' adalah perbuatan, kebiasaan, dan/atau adat istiadat yang bersifat lokal dalam perlindungan dan pelestarian sumber air baku. Pasal 10 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. ## Ayat (3) Huruf a

Penandatangan: Penunjukan dan/atau penetapan kawasan yang berfungsi sebagai daerah resapan air dan daerah tangkapan air, misalnya: pada wilayah sungai lintas provinsi dilakukan oleh Menteri, pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota dilakukan oleh pemerintah provinsi, dan pada wilayah sungai dalam satu kabupaten dilakukan oleh pemerintah kabupaten. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Pasal 11 Cukup jelas. Pasal 12 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Peningkatan daya resap lahan dapat dilakukan antara lain melalui perbaikan vegetasi penutup lahan dan pembuatan teras atau sengkedan, serta pembuatan sumur resapan air hujan di kawasan permukiman. Huruf d Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. ## Pasal 13 Ayat (1) Pengaturan kegiatan pembangunan di sekitar sumber air baku bertujuan untuk melindungi fungsi dan keberadaan sumber air baku, misalnya: - a. pengaturan terhadap pembangunan jembatan, prasarana pariwisata, prasarana transportasi air untuk melindungi fungsi sumber air baku; dan - b. pengaturan terhadap pembangunan permukiman untuk menjaga keberadaan sumber air baku. Pengaturan pemanfaatan lahan dilakukan, antara lain terhadap kegiatan pertambangan, budidaya dan budidaya perikanan. Yang dimaksud dengan 'upaya vegetatif', antara meliputi kegiatan penghijauan dan reboisasi. pertanian, Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 14 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Sedimentasi adalah pengendapan benda padat karena pengaruh gaya berat. Huruf d Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 15 Ayat (1) Sempadan sumber air baku adalah garis maya batas luar perlindungan sumber air baku. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 16 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Yang dimaksud dengan 'revitalisasi' adalah proses, cara, perbuatan menghidupkan atau memfungsikan kembali daerah sempadan sumber air baku. Pasal 17 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) lain, Yang dimaksud dengan 'upaya agronomis', antara lain, termasuk pemilihan jenis tanaman budidaya dan teknis pengolahan lahan. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Pasal 18 Cukup jelas. Pasal 19 Cukup jelas. Pasal 20 Ayat (1) Yang dimaksud dengan 'mempertahankan dan memulihkan kualitas air', antara lain dengan cara memelihara kondisi kualitas air yang terdapat dalam kawasan lindung, memelihara sumber air baku sebagaimana kondisi alamiahnya, dan melestarikan fungsi air melalui penetapan standar baku mutu air. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Pengendalian kerusakan sumber air baku, misalnya, pencegahan terjadinya penggerusan palung atau dasar sungai yang menyebabkan kekeruhan air. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Ayat (4) Yang dimaksud dengan 'pencemaran air' adalah air limbah yang tidak memenuhi baku mutu limbah padat dan/atau limbah cair. Ayat (5) Cukup jelas. Pasal 21 Cukup jelas. Pasal 22 Cukup jelas. Pasal 23 Cukup jelas. Pasal 24 Cukup jelas. Pasal 25 Cukup jelas. Pasal 26 Cukup jelas. Pasal 27 Cukup jelas. Pasal 28 Cukup jelas. Pasal 29 Cukup jelas. Pasal 30 Cukup jelas. Pasal 31 Cukup jelas. Pasal 32 Cukup jelas. Pasal 33 Cukup jelas. Pasal 34 Cukup jelas. Pasal 35 Cukup jelas. Pasal 36 Cukup jelas. Pasal 37 Cukup jelas. Pasal 38 Cukup jelas. Pasal 39 Pembiayaan dalam kegiatan perlindungan sumber air baku meliputi: - a. sistim informasi; - b. perencanaan; - c. pelaksanaan reahabilitasi dan konstruksi; - d. operasionalisasi dan pemeliharaan, pemantauan/pengawasan; dan - e. evaluasi dan pemberdayaan masyarakat. Pasal 40 Cukup jelas. Pasal 41 Cukup jelas. Pasal 42 Cukup jelas. ``` Pasal 33 Cukup jelas. Pasal 44 Cukup jelas. Pasal 45 Cukup jelas. ``` ## TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA NOMOR 1