PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK Nomor 11 Tahun 2014 tentang STANDAR HARGA SATUAN UPAH, BAHAN, ANALISA BIAYA KONSTRUKSI STANDAR NASIONAL INDONESIA DAN ANALISA E KOTA PONTIANAK (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK
NOMOR 11 TAHUN 2014
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN UPAH, BAHAN, ANALISA BIAYA KONSTRUKSI STANDAR NASIONAL INDONESIA DAN ANALISA E KOTA PONTIANAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MASA ESA,
WALIKOTA PONTIANAK,
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program prasarana Sumber Daya Air, Bangunan Gedung, Perumahan dan pekerjaan di bidang jalan dan jembatan, perlu disusun Standar Harga Satuan Upah, Bahan, Analisa Biaya Konstruksi Standar Nasional Indonesia dan Analisa E Kota Pontianak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Harga Satuan Upah, Bahan, Analisa Biaya Konstruksi Standar Nasional Indonesia dan Analisa E Kota Pontianak;
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah UndangUndang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3966);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, yang kedua dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum;
15. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 8 Tahun 2008 tentang Bidang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7 Seri E Nomor 7);
Menetapkan
16. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 2008 Nomor 10 Seri D Nomor I) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 120);
MEMUTUSKAN :
- PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR HARGA SATUAN UPAH, BAHAN, ANALISA BIAYA KONSTRUKSI STANDAR NASIONAL INDONESIA (ABK-SNI) DAN ANALISA E KOTA PONTIANAK.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
- a. Daerah adalah Kota Pontianak.
- b. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Pontianak.
- c. Walikota adalah Walikota Pontianak.
- d. Pembangunan adalah proses mendirikan bangunan gedung, baik merupakan bangunan baru, perbaikan sebagian atau seluruhnya, mapun perluasan bangunan gedung yang sudah ada dan atau lanjutan pembangunan bangunan gedung yang belum selesai dan atau perawatan bangunan gedung (rehabilitasi, renovasi, restorasi) yang terdiri dari tahap perencanaan dan tahap pelaksanaan konstruksi.
- e. Bangunan Gedung Pemerintah dan Perumahan adalah Bangunan Gedung Pemerintah Kota Pontianak dimana bangunan gedung tersebut untuk keperluan aktifitas Pemerintah Kota Pontianak yang menjadi / akan menjadi kekayaan / asset milik daerah dan dibangun dengan sumber pembiayaan lainnya antara lain seperti gedung kantor pemerintah, gedung sekolah, gedung rumah sakit, gudang, rumah jabatan, fasilitas umum dan sosial lainnya.
- f. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan pelengkapnya yang diperuntukan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah, di atas permukan tanah, di bawah permukaan tanah dan atau air serta di atas permukaan air kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
- g. Jembatan adalah bangunan pelengkap jalan yang berfungsi sebagai penghubung dua lebih menara atau jalan.
- h. Sumber Daya Air adalah air, sumber dan daya air yang terkandung didalamnya;
- i. Prasarana Sumber Daya Air adalah bangunan air beserta bangunan lain yang menunjang kegiatan pengelolaan sumber daya air baik langsung maupun tidak langsung;
- j. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi.
- k. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal dan tata lingkungan masingmasing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lainnya.
- l. Pengguna Jasa adalah orang perseorangan atau badan sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan / proyek yang memerlukan layanan jasa konstruksi.
- m. Penyedia Jasa adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.
- n. Harga Satuan Upah adalah harga yang dihitung ## BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Maksud dan tujuan disusunnya standarisasi ini adalah :
- a. Sebagai pedoman atau acuan bagi pengguna jasa di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam rangka menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB)/ Engineering Estimate (EE), Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk pekerjaan konstruksi.
- b. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB)/ Engineering Estimate (EE), Harga Perkiraan Sendiri (HPS) maupun Evaluasi Harga Satuan Pekerjaan pada saat pelaksanaan pekerjaan konstruksi.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Ruang lingkup Peraturan Walikota meliputi Standar Harga Satuan :
- a. Harga Satuan Upah;
- b. Harga Satuan Bahan;
- c. Analisa Biaya Konstruksi Standar Nasional Indonesia (ABK-SNI); dan
- d. Analisa E.
STANDAR HARGA SATUAN
BAB III - STANDAR HARGA SATUAN
Pasal 4
- (1) Standar Harga Satuan Upah, Bahan dan Analisa Biaya Pekerjaan yang terdiri dari Analisa Biaya Konstruksi Standar Nasional Indonesia dan Analisa E Kota Pontianak, disusun berdasarkan hasil pelaksanaan survey lapangan/pasar yang tersebar di wilayah kota Pontianak dan hasil rapat koordinasi dengan Badan Pusat Statistik Kota Pontianak/instansi terkait lainnya yang dituangkan dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran I, II, III dan IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Harga Satuan Upah, Bahan dan Analisa Biaya Pekerjaan adalah harga satuan tertinggi untuk berbagai jenis bahan/material dan upah dari berbagai jenis pekerjaan jasa konstruksi termasuk didalamnya jasa keuntungan/overhead bagi penyedia jasa.

## Pasal 5

Bagi seluruh pengguna jasa di Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Anggaran Biaya/ Engineering Estimate, Harga Perkiraan Sendiri untuk jasa konstruksi agar mengacu pada Peraturan Walikota ini.

## BAB IV

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 6

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2013 tentang Standar Harga Satuan Upah, Bahan, Analisa Biaya Konstruksi Standar Nasional Indonesia (ABK-SNI) dan Analisa E Kota Pontianak dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak Pada tanggal 2014

Diundangkan di Pontianak pada tanggal 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,

MOCHAMAD AKIP

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2014 NOMOR

WALIKOTA PONTIANAK,

SUTARMIDJI