Unknown Unknown Nomor 6 Tahun 2016 tentang GARA PERATURAN DUPATI DUTON NOMOR zr) TA HUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUN/\N ORGJ\NlS/\S!, 'l'UG/\S DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DlNAS TRANSMIGRAS[ KABUPATEN BUTON (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI BUTON PROVINS! SULA WES! TENGGARA
PERATURAN DUPATI DUTON NOMOR zr) TA HUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUN/\N ORGJ\NlS/\S!, 'l'UG/\S DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DlNAS TRANSMIGRAS[ KABUPATEN BUTON
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPA'l'I BUTON,
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Ka bu paten Bu ton Nornor 6 Tahun 2016 ten tang Pembentukan can Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buron, perlu menetapkan Peraruran Bupati tentang Kedudukaa, susuoa» Organisasi, tugas dan fuugsi serta tata kerja Dinns Trancmigrusi Kabupaten Buton;
- l. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nornor 29 Tahun 1959 tentang Pembeniukan Daerah-daerah Tingkat U di Sulawesi (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 74, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 37,Tambahan Lembaran Negara Republik Iudouesia Nomor 3082), scbagaimana telah diubah dengan Vndang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tcntang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang krrransmigrasian (Lernbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2009 Nomor l31,Tan1bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050)
4. ~. t Inriang-l Inrlang Nomor 3::\ Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Penertintahan Daerah (Lernbaran Negara Rcpublik Indonesia Tabun 2004 Nomor 126, Tamoahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nornor 4438.);
4. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tarnbahari Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725.)
5. Undong Ur.dong Nomor 12 To.hun 201 J tentang Pernbe n naka n Perarurari Pen.mdang-Undangan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234i
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ten tang Aparat ur SipiJ Negara (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 , Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perncrintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5587) sebagaimana :elah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nornor 9 Tah.m 2015 tentang Perubaban Kedua atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Talrun 2015 Numur 58, Tarubahan Lembaran Negara Rcpublik. Indonceia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 'ranun 20:6 tentang Perangk.aL Daerah (Lcml.;anm Negara Rt:publik fHdollesia Tahun 2016 Nomor 114);
- Y. f'eraturan Presiden Nomor '/ Tahun 2015 tentang Organisasi Kerncnterian Negara (Lernbaran Negara Republik Indonesia Talruu 2015 Nomor 6);
6. 10.Peraturan Daerah Kabupaten Buton Numor 2 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang mcnjadi Kewenangan Pcmerintah Kabupaten BuLon Sd..Jagai Daei ah Otonom (Lembaran Dacrah Kabupatcn Buton Tahun 2016 Nomor 112);
7. 11.Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Taf rur i 2016 teutang Pembentukan dan Susunan Perangkat Dacrah Kabupatcn [3uton [Lcrnbar-ari Do.ero.b. Knbwputen Bulon Tarruri 2016 Nomor 116);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan PERATURAN RUPATI 'T'F.NTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGA.NISASI TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS TRANSMIGRAST KABUPATEN BUTON.
BAB II - KEDUDUKAN
Pasal 2
- (1) Dinas Ti ausruigras! adalah unsur pelaksana urusan pcmcrintahan dibidang transmigrasi yang rneujadi kewenangan daerah ,
2. (?.) Dinas Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin olch Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawao kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
BAB III - SUSUNAN ORGAf\lSASI
Pasal 3
- ( L) Dinas Transmigraei adalah Diuas Daerah Tipe B.
- (2) Dinas Trsmsmigraai sebagaimanu dirnakaud pada a.yat (!) lcrdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat:
- c. Bidang Penyiapan kawasan dan pencadangan areal
- d. Bidang Penyiapan Permukiman dan Penempatan Transrnigrasi
- e. Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi
- I. Sub Bagian/Beksi;
- g. UPTD; dan
- h. Kelompok .Jabatan Fungsional.
- (3) Sekretorio t eebagaimana dimaksud pada pada Ayat (2) Huruf b terdiri atas ·
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian:
- b. Sub Bagian Keuangan, Perlengkapan dan Perencanaan Program.
- (4) Bidang Penyiapan Kawasan dan Pcncadangan Areal sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) Huruf c terdiri atas :
- a. Seksi penyiapan kawasan
- b. Seksi pencadangan areal
- (5) Bidang Penyiapan Permukimari clan Pcncmpatan Transmigrasi scbagaimana dimakaud pada Ayat (2) Huruf d terdiri atas :
- a. Seksi Periyiapan Perrnukiman
- h. Seksi Penempatan Transmigrasi
- (6) Bidang Peneembanzan Kawasan Trans,:rJgrasi sebegaimana dimaksud pada Ayat (2) Huruf e terdiri atas :
- a. Seksi Ekonomi dan Sosial Budaya;
- b. Seksi Sarana Prasarana;
- (7) Struktur Organisasi Dinas 'Transmigrasi tercanturn dalam !ampiran Peraturan Bupa;;i ini.
BAB III - SUSUNAN ORGAf\lSASI
Pasal 4
- ( l) Sekretar.at sebagairnana dirnaksud dalam pasal 3 ayat f2) huruf b, dipimpin uk:h :stun:U1g Sekr etaris yang berada dibawah dan bcrtanggungjawab kcpada Kcpala Diriaa.
- (2) Bidang scbngairnana dimaksud calam pasal 3 ayat (2i huruf c,huruf d, dan huruf e, dipimpin oleh seorang Kepala Ricfang yane herada &lt;ii bawah dan bertanggungjawab kcpada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (3) Subbagian sebagairr.ana ciimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di ba.wah dan bertanggungjawab kepada Sekrctaris.
- (4) Seksi sebagaimana dimaksud da.am pasal 3 ayat (4), Ayat (5), dan Ayat (6/ dipimpin oleb seorang Kepala 8eksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kcpada kepala Bidang masing-masing.
BAB TV
T:JGAS DAN FUNCSI
Bagian Kesatu Um urn
BAB III - SUSUNAN ORGAf\lSASI
Pasal 5
- (1) Dinas Transmigrasi mernpunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan yang rnenjadi kewenangan Daerah dan 1'ugas Pembatuan yang diberikan oleh Kepala Daerah dibidang transrmgrasi.
- (2) Dinas Transmigrasi dalam rnelaksanakan tuga:s sebagairnaua dimaksud pada Ayal (l) mcnyclcnggru-akan fungsi:
- a. per-urnuaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pelaksanaan Kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Peleksanaan administrasi dinas sesuai dengan Jingkup tugasnya;
- e. Pelaksanaan Iungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan Fungsinya.
Bagian Kedua
Kepala Dinas
BAB III - SUSUNAN ORGAf\lSASI
Pasal 6
- (1) Kepala Dinas 'l'ransmigrasi rnernpunyai tugas memirnpin dan melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dibidang Transmigrasi meliputi perencanaar; kawasan transrnigrasi, pernbangunan kawasan transmigrasi dan pengerubangan kawasan transmigrasi serta mclaksariakan tugas pcrnbantuan yang dibcrikan kcpada. daeroh dibidung Tranernigraai.
2. (2} Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana climaksud poda Ayat 11) :nenyelenggarakar. fungsi :
- a. Perumusan kcbijakan pcrencanaeri, pernbangunan dan pcngembangan kawasan transrnigras.;
- b. Pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan dan pcngembangan kawasan transmigrasi serta tugas pembantuan yang dberikan kepada daerah;
- c. Pelaksanaan evaluast dan pcJaporan perencanaan pembangunan dan pcngcmbangan kawasan trarrsrnigrasi serta rugas pembariruun yang dberikan kcpada dacrah
- d. Pelaksanaan pembinnan terhadap UPTD dn Kelompok .Jabatan Fungsional;
- e. Pelaksanaan adrninistrasi Dinas transm.igrasi;clan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan Iungsinya.
Bagian Ke;.iga Sekretariat
BAB III - SUSUNAN ORGAf\lSASI
Pasal 7
- (1) Sekretaris rnempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dirias dalam pelayanan administrasi dan kesekretariatan kepada semua satuan kerja dilingkungan Dinas yang meliputi urusan penyusunan rencana program, urusan keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukurn, hurnas dan protokol, umum dan perlengkapan, melaksanakan urusan pcndidikan dan peiarihan, serta melakukan penyusunan laporan akuntabilitas dan evaluasi kincrja Dinas.
- (2) Sekretaris Dinas dalam rnclaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada J\yal (1) me11ydt::11!,gaJ&lt;U&lt;.1:t11 l\.1 .. ngsi.
- a. Pclakaanan urusan administruei kepegcwcian, ketatalalceanaan clan hokum, serta pendidikan dan pelatihan;
- h. Pelaksanaan urusan keuangan. perber.daharaan dan penyusunan anggaran;
- c. Pelaksanaan urusan urnum, persuratan, perlengkapan, rumah tangga, humas dan protokol;
- d. Pelaksanaan penyusunan rencana dan program;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan; dan
- f. Pelaksanaan tugas Iain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fur1gsi11ya.
BAB III - SUSUNAN ORGAf\lSASI
Pasal 8
Kcpala Sub Bagian Umurn dan Kepegawaian rnernpunyai tugas :
1. Mi::11gumpulka11 bahan pctunjuk tekrris;
2. Melakoanuknn urusan pengelolaan surat menyurat dan ars.p, administrasi kepegawaian , ketatalaksanaan;
3. Merumuskan rancangan peraturan dan produk hukum daerah
BAB III - SUSUNAN ORGAf\lSASI
Pasal 9
Kepala Sub Bagian Keuangan, Perlengkapan dan Perencanaan Program mcmpunyai tugas :
1. Melakeannkari perigclolaan administxasi keuangan dun perbendaharaan;
2. Mcngclola perlengkapan serta sararia dan prasarana;
3. Mengumpulkan bahan pedoman dan petunjuk t.eknis, mP.ny11stm rencana dan program Dina.'&gt;;
4. Melakukan penyusunan anggaran dan rnelaksanakan evaluasi serta penyusunan laporan.
Bagian Keempat
Bidang Penyiapan Kawasan dan Pencadangan Areal
BAB III - SUSUNAN ORGAf\lSASI
Pasal 10
- fl) KP.pAl;i Ri&lt;fang Penyiapan Kawasan dan Pericadarigan Areal mempunyai tugas Menyiapkan Peta Kawasan Transrnigrasi serta potensi calon lokasi transrnigrasi, dan Menyiapkan Pencadangan Iaharr/Iokasi melalui ldentifikasi calon lokasi, Pcngukuran Rencana Tekhnis Satuan Pemukiman Transrnigrasi [RSTP) serta Peta Rencana Satuan Kawasan Pemukiman (RSKP) pada deliniasi Kawasan Transmigrasi.
- ('..!) Kepala Bidang Penyiapan Kawasan dan 1-'encadangan Areal dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) menyeleuggarakan fungsi :
- a. Peny'apan peta Rencana Kawasan Transmigrasi (RKT) serta peta Potensi Calon Lokasi Transmigrasi.
- b. Penyiapan Peta Pencadangan Area.f Lahan serta melakukan Pengukuran Calon Lokasi.
- c. Pclaksanaan Penyediaan legalitas hak atas tanah calon Iokasi transmigrasi:
- Pcncadangan Areal calon lckasi Tran.smigrasi. Surat Keputusan Bupati tcntang d. Pengusulan Rekurneudasi
- e. Pengkoordiriceinn, pengarahan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas dan fungsi Kepal:;i-Kep:ilA sr.ksi rli Bidarig Penyiapan Kawasan dan Pencadangan Areal;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
BAB III - SUSUNAN ORGAf\lSASI
Pasal 11
Kepala Seksi Penyiapan Kawasan mcmpunyai tugas Menyusun pcta Rencana Kawasan Transmigrasi (RKT) dan Peta Potcnsi Kawasan Pernukiman ;
BAB III - SUSUNAN ORGAf\lSASI
Pasal 12
Kepala Seksi Pencadangan Areal mempunyai tugas Melakukan ldentifikasi Calon lokasi rransrnigrasi, rnengusulkan Rekomeridasi SK Dupati tentang Pencadangan Areal, Pcmbuatan Peta Rcncana Tckhnis 8atuan Pemukiman (RTSP) dan Peta Rencana Saluan Kawasan Perrnukirnan [RSKPI;
Bagian Kelirna
Bidung Penyiapan Pcrrrrukiman dan Penempatan Transmigrasi
Paso..l 13
- (1) Kepala Bidang Pcnyiapan Perruukiruan dan Penempatan Trartsrnigraei mempunyai tugas melaksanakan scbagian tugas Dirraa yt:tng meliputi Pelakeariaan Pembangunan Lokasi Pemukiman Transmigrasi serl';i PP.mh,:mgnn.::m Fasilitas Umurn. sarana Prasarana Fasilitas Umum dan Penernpatan Transmigrasi serta melakukan penataan persebaran penduduk yang berasal dari dalam daerah;
- (2) Kepala Bidang Penyiapan Permukiman dan Penempatan transmigrasi dalam rnelaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
- a. Pclakeanaan Pcmbe ngur.un Perrnukimnn serto aararia dan prasarana lingkungan permukirnan dan bangunan Fas.ilit::1s l Jm11m (FU);
- b. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi penempatan transmigrasi Penduduk Seterr:pat (TPS);
- c. Penerimaan dan penempatan Transmigrasi Penduduk Asal (TPA) dan Transrnigrasi Penduduk Seternpat (TPS)
- d. Pengkoordinasian, pengarahan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas dan rungsi Kepala-Kepala sekst cfi Bidang Penyiapan Permukirnan dan Peuerupatau T1 ansigrasi;
- c. Pelaksanaan tugas Iain yang diberikan olch Kcpala Dinas sesuo.i dengun tugas pokok dan fungsinya.
BAB III - SUSUNAN ORGAf\lSASI
Pasal 14
Kcpala Sckei Penyiupan Permukiman mempunyai tugas Melaksanakan dan merigawasi Pembangunan Perrrmkirnan dan Sarana Prasarana l&lt;'irnilit:is Umum;
BAB III - SUSUNAN ORGAf\lSASI
Pasal 15
Kcpala Scksi Pcnempo.tcm Tranemigr-asi mempunyai tugas Sosialisasi Caton Transmigrasi Penduduk Serernpat (TPS) dan Menempatkan '!'r&gt;insmigra.si TPS dan TPA Transrnigrasi Penduduk Asal.
Bagian Keenam
Bidang Pengernbanzan Kawasan Transmigrasi
- (l) Kepala Bidang Pengernbangan Kawasan 'l'ransmigrasi mcmpunyai lu!:\as Melakukan Pembinaan Tnmsmigrasi dari T·rl s/&lt;J T-t-5. meliputi pembinaan Ekonomi dan Sosial Budaya serta mengusulkan Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana Prasarana pada lokasi Bina dan lokasi/desa yang berada dalam kawasan Transmigrasi;
- (2) Ke.pala Bidang Pengernbangan Kawasan Transmigrasi dalam melukeunulcan tugae eebugairnuna dimuksud pada Aynt (1) menyelenggarakan fungsi :
- a. Pelaksanaan Pembinaan Ekonomi rneliputi Kelompok tani, regu pemberantas hama, dan kerja sarna swasta;
- b. Pembiriaan Sosial budaya meliputi Keagamaan, Mental sepiritual, Keseh.atan, Pendidikan scrta kclcmbagaan Dcsa;
- c. Pengusulan Pembangunan clan t&lt;.ehabilitasi Infrastruktur dalam kawasan transmigrasi;
- cl. Pengurusan penerbitan sertifikat Hak Milik (HM) transrnigrasi;
- e. Pengkoorriinasian, pengarahan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas dan fungsi Kcpala Kepala Seksi di Bido.ng Pengembangon Kawasan Transrmgrasi;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan olch Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok clan fungsinya.
BAB III - SUSUNAN ORGAf\lSASI
Pasal 17
Kepala Scksi Ekonomi clan Sosial Budaya mempunyai tugas :
1. Mengumpulkau dan rueuyiapkau bahan petunjuk tcknis:
2. Melakukan pembinaan Ekonorni meliputi pembinaan kelompok tani, regu pengendali hama dan penycdiaan paket-paket pertanian;
3. Memasarkan hasil serta kerjasama swasta dan Sosial Budaya, Keag:im:,i:,in, Pendidikan , Keschatan;
4. Melaksanakan Pcndietribuan Jaminan hidup;
5. Lem baga-lernbaga sosial 5. Melakukan Pernbinaan mental spiritual, lainnya;
6. Melaksanakan ketja sama swasta;
BAB III - SUSUNAN ORGAf\lSASI
Pasal 18
Kepala Seksi Sarana Prasarana mempunyai tugas:
1. Menyiapkan usulan pembangunan sararia prasaran.."l [lnfrastrvikrur] dan pengurusan sertifikat, Hak Milik Tt ausruigr asi. Binaan,
2. Mengusulkan Rehabilitasi sarana prasarana baik pembangunan maupun infrastruktur di lokasi bina rnaupun lokasi/desa yang berada dalam Kawasan Transmigrasi;
TATA K~RJA
BAB V - TATA K~RJA
Pasal 19
Setiap unsur di Lingkungan Dinas Transmigrasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi hnrus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi. dan sinkronisaei baik dalam lingkungan Dinos Trunernigrnei sendiri mo.upun dalam hubungan antar Dinas Transmigrasi dengan Perangkat Daerah dan /atau lembaga Lain yang terkait.
BAB V - TATA K~RJA
Pasal 20
- (1) Setiap pimpinan Unit Organieasi bcrtanggurrgjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan mcmberikan pengarahan sorta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.
- (2) Penyerahan dan petuniuk sebagaimana dirnaksud pada ayat ill harus diikuti dan dipatuhi oleh bawa.han secara bertanggungjawab ser+a dilaporkan sccara bcrkala scsuai dcngan kctcntuan Pcratura.n Perundang-Unda~ga:n
BAB V - TATA K~RJA
Pasal 21
Dalarn melaksanakan tugas setiap Pimpinan Unit Organisasi harus melakukan pernbin aan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.
Pasa122
Atas dasar pertimbanga.n daya guna dan hasil guna setiap pejabat di lingkungan Dinas Transrnigrasi dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat di hawahriya sesuai dengan ketentuan Peraturan Pcrundang-Undangan.
ESELON, P£NGANCKATAN dan PEMBERHENTIAN
Bagian Kesatu
Eselon
?asal 23
- (1) KepalaDinas rnerupakan jabatan struktural eselon lib ataujabatan pimpinan tinggi prararna .
- (2) Sckrctru.is Dinas mcrupakan jabatan strukuro.l eselon Illa atau jcbatan administrator.
- (3) Kepala Bidang mcrupakan jabatan struktural eselon IJTb atau jabatan administrator.
- (4) Kepala subbagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon Na atau jabatan pengawas.
- (5) Kepala UPTD merupakau jabata.u struktural csclon Nb atau jabatan pengawas.
Bagian Kedua Pengangkatan dan Pemberbe-rtian
BAB VI - ESELON, P£NGANCKATAN dan PEMBERHENTIAN
Pasal 24
- (1) Kepala Dinas, Sek.retaris Dinas, Kcpala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi Kepala UPI'D dan Pejabat Fungsional diangkat dan dibcrhentikan oleh Bupati.
- (2) Tata cara pengangkaran clan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bcrpedoman padn 'ketentucn Peraturan Perundangundangan
PEMBIAYAAN
BAB Vil - PEMBIAYAAN
Pasal 25
- (1) Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi rli Iingkungan Diuas Trausrnigraei dibebank.an kcpada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Selain bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagairnana dimaksud pada ayat (1), Dinas Transrnigrasi dalam melaksanakan rugas dan fungsinya dapat diberikan bantuan pembiayaan ecsuai dengnn ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
BAB Vil!
KET8~TUAN LA1N-LAIN
BAB Vil - PEMBIAYAAN
Pasal 26
Jcnjang jabatan dan kcpangkatari ecrta suewnan kcpcgawaian diatur sceuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku
BAB Vil - PEMBIAYAAN
Pasal 27
- (1) Di Lingkungan Dinas Transmigrasi dapat dibentuk UPTD sesuai dengan kebutuhan dan besarnya beban kerja
BAB Vil - PEMBIAYAAN
Pasal 28
- Di lingkungan Dirras Transmigrasi dapat dibentuk kelompok jabatan fungsionaJ sesuai keb.rt.uhan
BAB Vil - PEMBIAYAAN
Pasal 29
Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana diatur dalarn Peraturan Bupati ini dilaksanakan mula.i Tahun 2017,
P-asal 30
- (1) Pada saat Pcraturan Bupati ini rnulai berlaku, UPT yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang Pembentukan UPT yang baru.
- (2) Pembentukan U!YI' sebagaimana dimaks'ud pada ayat (1) ditakukan paliug larubat c, (enam) bula.n sejak diundangkannya Pcraturan Bupati mi.
BABX
PENUTUP
BAB Vil - PEMBIAYAAN
Pasal 31
Pada saat Pcraturan ~U:)ati ini mulai berlaku, Peraturan Bupali Euton Nomor 36 Tahun 2013 tcntang Kedudukan, Tugas Pokok Fungsi dan Tata Keria Dinas Sosial. Tenaga Kerja dan Transrnigrasi Kabupaten Buton, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB Vil - PEMBIAYAAN
Pasal 32
Peraturan Bupati mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahumya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Butoo. | PARAF | PARAF | |----------------------|---------| | <;a-&, | 1 | | D<.r.- .;J, | | | ~-· ~~, 9o<, ~ | | | lr.<b:x, . \.\:cttor | ~ | | ~~- o~ | i | Ditet.apkan di Pas a r w aj o pada tanggal 13 Oktober 2016 ,tP/1.TI SAMSU OMAR ABDUL SAMIUN ' • ## BABX ## PENUTUP ## Pasal 31

Penandatangan: Pada saat Peraturan Bupati ini mulai bertaxu, Peraturan Bupati Buton Nornor 36 Tahun 2013 tentang Kedudukan, Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosiai. Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buton, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. ## Pasal 32

Penandatangan: Peraturan Bupati rnulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton. | PARAF | PARAF | |--------------|---------| | As~3 | | | ~.l~ | ~ | | 15'~. ~ | I | SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN

Verifikasi: Cap/TTD

Penandatangan: BUPATI BUTON,

Penetapan: Ditetapkan di Pas a r w a j o pada tanggal 1 o Oktober 20 16 KASIM SH Pembina Utama Muda, IV I c Nip. 19~801011989031 012 BERITA DAERAH KI\BUPATEN BUTON TAHUN 2016 NOMOR .J.'1.-9 ... di P a s a r w a .i o pada tanggal 2016 PlL. SEKRETA S DAERAll KABUPATEN, Diundangkan