PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA Nomor 14 Tahun 2016 tentang GARA PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN RUANG PUBUK SEBAGAI RUANG AKSI BAGIINSAN KREATIF DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KOLAKAUTARA, (berlaku Unknown)
Pembukaan
Mengingat:
BUPATI KOLAKA UTARA PROVINSISULAWESITENGGARA
PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA NOMOR 14 TAHUN 2016
TENTANG
PENETAPAN RUANG PUBUK SEBAGAI RUANG AKSI BAGIINSAN KREATIF DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KOLAKAUTARA,
Menimbang:
- a. bahwa sebagai salah satu upaya untuk menyediakan ruang bagi insan kreatif untuk berekspresi, berpromosi dan berinterakstif diperlukan kawasanyang bersih, indah, dan nyaman;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk peraturan Bupati tentang penetapan Ruang publik sebagai ruang kreatif bagi insan kreatif, Kabupaten Kolaka Utara
1. Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
2. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan Wilayah pesisir dan pulau-pulau keeil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
5. Undang-Undang Nomor 10Tahun 2009 tentang kepariwisataan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2009 nomor 11, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4966);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
7. Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ( Lembaran Negara Republik Indonseia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5234 );
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ) sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir kali dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran NegaraRepublikIndonesia Nomor 3679 );
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk pembangunan Kepariwisataan Nasional tahun 2010-2015 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 5262 );
13. l1.Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : KM-67/ UM.001/MKP/204 tentang pedoman pengembangan pariwisata di pulaupulau kecil;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Repblik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694)
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2006-2026;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 5 Tahun 2012 Tentang RencanaPembangunanJangka Menengah Daerah Kabupaten Kolaka Utara;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 6 Tahun 2012 Tentang RencanaTata RuangWiJayah( RTRW) Kabupaten Kolaka Utara.
Menetapkan
MEMUTUSKAN
PERATIJRAN BUPATI lENTANG PENETAPAN RUANG PUBUK SEBAGAI
AKSI BAGI INSAN KREATIF
BABI KETENTUAN UMUM
Pasall
Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka Utara
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara
3. Bupati adalah Bupati Kolaka Utara
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD
5. Instansi Vertikal adalah instansi pemerintah pusat atau pemerintah provinsi yang berada di Kabupaten Kolaka Utara
6. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha milik Negara yang ada di Kolaka Utara
7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BUMD adalh Badan Usaha Milik Daerah yang ada di Kolaka Utara
- B. Kegiatan penting adalah kegiatan protokoler kenegaraan atau kegiatan yang berkaitan adat budaya yang secara rutin di lakukan.
9. Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Yang selanjutnya di singkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kolaka Utara
10. Sanggar seni tari/ ARTJ adalah sanggar yang berada di Kolaka Utara
BABII
MAKSUD DAN TUlUAN
Pasal2
- (1) Maksud di tetapkan peraturan Bupati ini adalah untuk menetapkan Ruang Publik sebagai Ruang Aksi bagi insan yang kreatif .
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman bagi insan yang kreatif untuk berkarya
BAB III - RUANG UNGKUP
Pasal 3
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah :
- a. Penetapan kawasan
- b. Pembagian zona sesuai kegiatan
- c. Pembiayaan
(",
BABIV PENETAPAN KAWASAN
BAB III - RUANG UNGKUP
Pasal 4
Kawasan adalah suatu zona yang menjadi tempat (ruang) public yang berada di Kabupaten Kolaka Utara meliputi :
1. GedungAspirasi
2. Gor Kolaka Utara
3. Alun Alun Kota Lasusua
4. Sanggar Senam Bundaran Suawindu
5. Sanggar Syuhada (Lasusua)
6. Sanggar Nassas(Tojabi)
7. SanggarAI bayan (Katoi)
8. Sanggar Upa' Sabbe (Kodeoha)
9. Sanggar bertunas sarna karsa (Maruge)
10. Community Art Kolut (CAK) Lasusua
11. SanggarSeni Sajaan (Katoi)
12. SanggarApollo (Lasusua)
BABVI
KEWAlIBAN DAN LARANGAN
BAB III - RUANG UNGKUP
Pasal 6
PengisiKegiatan wajib :
- a. Mendapatkan izin dari pengelolah tempat
- b. Menjaga kebersihan, keamanan dan ketertiban
- c. Menepati waktu, penataan tempat dan ketentuan lain yang di persyaratkan
BAB III - RUANG UNGKUP
Pasal 7
PengisiKegiatan Dilarang :
1. Melakukan kegiatan yang melanggar norma norma umum, mengganggu ketentraman dan ketertiban umum
BABVII PEMBIAYAAN
BAB III - RUANG UNGKUP
Pasal 8
PEMBIAYAAN
Pasal8
- (1) Biaya pembangunan sarana dan prasarana ruang aksi bagi insan kreatif adalah dar; anggaran Pendapatan dan Befanja Daerah Kolaka Utara (APBD)
BABVIU PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDAUAN
BAB III - RUANG UNGKUP
Pasal 9
Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian di\_ruang public sebagai ruang aksi bagi insan kreatif di lakukan oleh Bupati dan Pejabat yang di tunjuk
BABIX
BAB III - RUANG UNGKUP
Pasal 10
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita. daerah Kabupaten Kolaka Utara Dltetapkan df Lasusua Pada Tanggal ol.[:rctn u(lti "Z.c l h Bupal! koIaka / ~.

Penandatangan: Dlundangkan dl Lasusua .. . PadaTanggal 01,.( janUClt"1 '2.OlL, Sekretaris h Kabupaten Ka'aka Utara BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2016 NOMOR 14