PERATURAN WALIKOTA SOLOK Nomor 5 Tahun 2017 tentang PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN DISIPLIN KERJA BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SOLOK (berlaku 01 Januari 2017)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
WALIKOTA SOLOK PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN WALIKOTA SOLOK NOMOR: 5 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN DISIPLIN KERJA BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SOLOK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SOLOK,
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan disiplin Aparatur Sipil Negara serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka perlu meninjau Peraturan Walikota Solok Nomor 03 Tahun 2007 tentang tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Solok;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Disiplin Kerja Bagi Aparatur Sipil Negara Di lingkungan Pemerintah Kota Solok;
- 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19) jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Payakumbuh;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
- 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7 Peraturan Pemerintahan Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011;
Menetapkan
11. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Solok;
12. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
MEMUTUSKAN :
: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN DISIPLIN KERJA BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SOLOK.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota Ini Yang Dimaksud Dengan :
1. Daerah Adalah Kota Solok.
2. Pemerintah Daerah Adalah Walikota Dan Perangkat Daerah Sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Aparatur Sipil Negara Yang Selanjutnya Disingkat Dengan ASN Adalah Mereka Yang Setelah Memenuhi Syarat-Syarat Yang Ditentukan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku, Diangkat Oleh Pejabat Yang Berwenang Dan Diserahi Tugas Dalam Sesuatu Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku.
4. Aparatur Sipil Negara Non Guru adalah Aparatur Sipil Pemerintah Kota Solok Yang Bekerja Sebagai Aparatur Sipil Negara Selain Guru.
5. Aparatur Sipil Negara Guru Adalah Aparatur Sipil Pemerintah Kota Solok Yang Bekerja Sebagai Kepala Sekolah Dan Atau Staf Pengajar Mulai Dari Tingkat Taman Kanak-Kanak Sampai Dengan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama.
6. Calon Aparatur Sipil Negara Yang Selanjutnya Disebut CASN Adalah Warga Negara Indonesia Yang Melamar, Lulus Seleksi Dan Diangkat Untuk Dipersiapkan Menjadi Aparatur Sipil Negara Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku.
7. Jabatan Struktural Adalah Suatu Kedudukan Yang Menunjuk Tugas, Tanggung Jawab, Wewwenang, Dan Hak Seorang Aparatur Sipil Negara Dalam Rangka Memimpin Suatu Satuan Organisai Negara.
8. Jabatan Fungsional Adalah Sesuatu Kedudukan Yang Menunjukkan Tanggung Jawab, Wewenang Dan Hak Aparatur Sipil Negara Dalam Rangka Melaksanakan Suatu Jabatan Menurut Keahlian ## BAB II
PELAKSANAAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Dengan Peraturan Walikota ini dilaksanakan pemberian tambahan penghasilan bagi ASN dilingkungan Pemerintah Kota Solok.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Tambahan penghasilan diberikan dalam rangka peningkatan disiplin dan kinerja serta kesejahteraan ASN dilingkungan Pemerintah Kota Solok.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bukanlah hak tetapi merupakan penghargaan kepada ASN yang telah melaksanakan tugas dengan disiplin sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN
BAB III - BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN
Pasal 5
Tambahan penghasilan berdasararkan disiplin kerja bagi ASN dilingkungan Pemerintah Kota Solok diberikan setiap bulannya yang besarannya ditetapkan sebagai berikut :
A. PEJABAT STRUKTURAL
| No. | Komponen | Jumlah/Bulan (Rp) |
|-------|--------------------|---------------------|
| | PEJABAT STRUKTURAL | |
| 1. | Eselon II.a | 8.250.000. |
| 2. | Eselon II.b | 5.775.000. |
| 3. | Eselon III.a | 4.125.000. |
| 4. | Eselon III.b | 3.300.000. |
| 5. | Eselon IV.a | 2.250.000. |
| 6. | Eselon IV.b | 1.500.000. |
|------|---------------|--------------|
| 7 | Eselon V | 1.125.000. |
B. PEJABAT NON STRUKTURAL
| No. | Komponen | Jumlah/Bulan (Rp) |
|-------|-------------------------------------------|---------------------|
| 1. | ASN | |
| | Golongan IV | 1.050.000. |
| | Golongan III | 750.000. |
| | Golongan II | 600.000. |
| | Golongan I | 525.000. |
| 2. | CASN | |
| | Tenaga Pendidik, Medis,dan Teknis Lainnya | |
| | Golongan III | 750.000. |
| | Golongan II | 600.000. |
C. PEJABAT/PEGAWAI FUNGSIONAL
| No. | Komponen | Jumlah/Bulan (Rp) |
|-------|--------------------------------|---------------------|
| 1. | Kepala Sekolah | |
| | SLTP | 1.275.000. |
| | SD/TK | 1.125.000. |
| 2. | Guru dan Pamong Tugas Belajar | |
| | Golongan IV | 990.000. |
| | Golongan III | 750.000. |
| | Golongan II | 600.000. |
| 3. | Penilik/Pengawas Sekolah | |
| | SD/TK | 1.125.000. |
| | SLTP | 1.275.000. |
| 4. | Medis, Para Medis, Penyuluh KB | |
| | Pertanian | |
| | Golongan IV | 990.000. |
| | Golongan III | 750.000. |
| | Golongan II | 600.000. |
| 5. | Auditor | |
| | A. Auditor Ahli | |
| | - Utama | 1.815.000. |
| | - Madya | 1.650.000. |
| | - Muda | 1.350.000. |
| | - Pratama | 1.200.000. |
| | B. Auditor Terampil | |
|----|-------------------------------------------|------------|
| | - Penyelia | 1.050.000. |
| | - Pelaksana Lanjutan | 900.000. |
| | - Pelaksana | 750.000. |
| 9. | Lembaga Khusus | |
| | Golongan IV (Personilnya yang dikukuhkan) | 3.000.000. |
PEMOTONGAN TAMBAHAN PENGHASILAN
BAB IV - PEMOTONGAN TAMBAHAN PENGHASILAN
Pasal 6
Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilakukan pemotongan dengan ketentuan sebagai berikut :
| No. | Uraian | Besar Potongan/Hari dari Penerimaan Bersih |
|-------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1. 2. | Tidak Masuk Kantor Tanpa Kabar (TK). Pulang Sebelum Jam Kantor Berakhir. | 5% 2% |
BAB IV - PEMOTONGAN TAMBAHAN PENGHASILAN
Pasal 7
Tambahan Penghasilan Sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 6, tetap dibayarkan penuh (100%) dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Izin terlambat datang karena melaksanakan tugas kedinasan dan dibuktikan dengan surat tugas dari Atasan Langsung yang bersangkutan, disusulkan kemudian yang sifatnya mendesak;
- b. Izin terlambat datang karena terkait masalah sakit yang sifatnya darurat seperti mengurus keluarga dan famili atau kerabat dekat/tetangga deat yang mengalami musibah kecelakaan atau meninggal dunia (emergency), yang izinnya harus disusulkan dan disetujui oleh kepada kepala unit kerja yang bersangkutan;
- c. Izin meninggalkan kantor karena melaksanakan tugas yang diperintahkan oleh atasan langsung sebelum jam kantor habis yang dibuktikan dengan surat tugas dari atasan langsung yang bersangkutan;
- d. Izin Meninggalkan Kantor Karena Sakit Dan Terkait Dengan Masalah
Sosial Seperti, Mengurus Keluarga, Membezuk Keluarga Dekat/Famili Dekat/Tetangga Dekat Yang Mengalami Musibah;
- e. Izin Meninggalkan Kantor Untuk Menghadiri Undangan Resmi Dari Instansi Pemerintah Atau Lembaga/Organisasi Resmi Lainnya Yang Dibuktikan Dengan Adanya Undangan Resmi Dari Lembaga Tersebut;
- f. Sakit Dengan Adanya Pemberitahuan Dari Pihak Bersangkutan Maksimal Hanya 3 (Tiga) Hari;
- g. Sakit lebih dari 3 (tiga) hari diberikan cuti sakit dari Kepala Perangkat Daerah;
- h. Cuti, kecuali Cuti diluar tanggungan negara;dan
- i. Tugas Belajar dengan membuat/menyampaikan Laporan Pelaksanaan Tugas Belajar Paling lambat tanggal 5 Bulan berikutnya melalui email ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
BAB IV - PEMOTONGAN TAMBAHAN PENGHASILAN
Pasal 8
Khusus pemotongan pembayaran tambahan penghasilan bagi guru, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, disesuaikan dengan jumlah hari kerja dan pengaturan lebih lanjut ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Solok.
BAB V - PENGAWASAN
Pasal 9
- (1) Setiap Aparatur wajib mengisi daftar hadir ruangan masuk kantor dan pulang kantor sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Pengawasan daftar hadir Aparatur dilakukan oleh kepala Perangkat Daerah termasuk menandatangani rekapitulasi daftar hadir.
BERAKHIRNYA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
BAB VI - BERAKHIRNYA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
Pasal 10
Pemberian Tambahan Penghasilan ## BAB VII
TEMPAT DAN WAKTU PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN
BAB VI - BERAKHIRNYA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
Pasal 11
- (1) Tempat Pembayaran tambahan penghasilan ASN dilaksanakan oleh masing-msing Perangkar Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Waktu pelaksanaan pembayaran tambahan penghasilan dilakukan diatas tanggal 15 setiap bulannya.
BAB VIII - PEMBIAYAAN
Pasal 12
Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Peraturan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Solok.
BAB IX - SANKSI
Pasal 13
- (1) Bagi Kepala Perangkat Daerah yang merekayasa kehadiran bawahannya, jika terbukti akan dikenakan sanksi sebesar pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai yang dilindungi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap Kepala Perangkat Daerah akan dilakukan peninjauan dan evaluasi terhadap keberadaannya sebagai Kepala Perangkat Daerah.
BAB IX - SANKSI
Pasal 14
Bagi personil yang bertanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran tambahan penghasilan yang tidak mentaati Peraturan Walikota ini dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB X - PENUTUP
Pasal 15
Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Solok Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi pegawai negeri sipil (PNS) Dilingkungan Pemerintah Kota Solok dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB X - PENUTUP
Pasal 16
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2017.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Solok.

Penetapan: Ditetapkan di Solok Pada tanggal 10 Januari 2017

Penandatangan: WALIKOTA SOLOK, dto ZUL ELFIAN Diundang di Solok Pada tanggal 10 Januari 2017

Penandatangan: ## SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK, ## RUSDIANTO BERITA DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2017 NOMOR 5