Unknown BUPATI BANUKALAN Nomor 2 Tahun 2012 tentang PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011 (berlaku 11 Juli 2012)
Pembukaan
Menimbang: a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang› Undang Nomor 12 Tahun 2008, Bupati mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 .
2. Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Republik
3. 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130~ Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 1--{epublik lndones1a Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952):
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun ~004 tentang S1stem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4844J;
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun ~009 tentang Pajak lJaerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712):
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara !{epublik lndonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Alruntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
6. HS. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun '..l005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 ten tang Sistem lnformasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara !{epublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4578);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Ne£!ara Reoublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150. \ ,\_\_. .I. · Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemenntah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan renyelenggaraan remerintahan uaerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pemba 6 ~a.;.7. Urusan Pemerint.a.J.11an antara Pemer=.wtah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor '.41 Tahun 2011;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 694);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengeiolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2007 Nomor 9/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 11 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2008 Nomor 4/E).
30. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2011 Nomor 1 / A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 5 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkaian Tahun 2011 Nomor 3/A)
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKALAN dan
BUPATI BANUKALAN
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANUGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011.
Pasal 1
- ( 1} Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan memuat:
- a. Laporan realisasi anggaran;
- b. Neraca:
- c. Laporan arus kas;
- d. Catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (lJ dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.
Pasal 2
Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2011 sebagai berikut:
- a. Pendapatan
Rp 1.129. 785.814.822,82
- b. Belanja
Rp l.109.022.544.012,79
Surpius/Defisit
Rp 20.763.270.810,03
- c. Pembiayaan
- Penerimaan
Rp 145.985.320.947.53
- Pengeluaran
Rp
5.162.500.000,00
Pembiayaan Netto
Rp 140.822.820.947,53
Pasal 3
Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:
- ( 1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Ro 35.292.606.188.60 dern!an rincian sebae:ai berikut : .&amp;. · · · -,
- a. Anggaran pendapatan setelah perubahan
Rp l .094.493.208.634,22
- b. Realisasi
Rp l.129.785.814.822,82
Selisih lebih/(kurang) Rp 35.292.606.188,60
- (2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp 126.208.723.768,96 dengan rincian sebagai berikut:
- a. Anggaran belanja setelah perubahan
Rp l.235.231.267.781,75
- b. Realisasi
Rp 1.109.022.544.012,79
Selisih lebih/(kurang)
(Rp 126.208.723.768.96)
- (3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/ (defisit) sejumlah Rp 161.501.329.957,56 dengan rincian sebagai berikut:
- a. Surplus/ defisit setelah perubahan
Rp ( 140. 738.059 .14 7 ,53)
- b. Realisasi
Rp 20.763.270.810,03
Selisih lebih/(kurang) Rp 161.501.329.957,56
- (4)
- Sehsih anggaran dengan reahsas1 penenmaan pembiayaan sejumlah Rp 52. 738.200,00 dengan rincian sebagai berikut: a. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan
Rp 146.038.059.147,53
- b. Realisasi
Rp 145.985.320.947,53
Selisih lebih/ (kurang) (Rp 52.738.200,00)
- (5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp 137.500.000~00 dengan rincian sebagai berikut:
- a. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan
Rp 5.300.000.000,00
- b. Realisasi
Rp 5.162.500.000,00
Selisih lebih/(kurang) (Rp 137.500.000.00\
- (6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp 84.761.800,00 dengan rincian sebagai berikut: a. Anggaran pembiayaan setelah perubahan
Rp 140.738.059.147,53
- b. Realisasi
Ro 140.822.820.947.53
Selisih le bih / (kurang)
Rp
84. 761. 800, 00
Pasal 4
Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per 31 Desember 2011 sebagai berikut:
- a. Jumlah aset
Jumlah kewajiban
- c. Jumlah ekuitas dana
Rp 2.124. 700.383.686,69
Rp
6.559.804.071 ~ 00
Rp 2.118.140.579.615,69
Pasal 5
Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2011 sebagai berikut:
- a. Saldo kas awal per 1 Januari 2011
Rp 145.615.803.109,53
- b. Arus kas dari aktivitas operasi Rp 310.203.803.912,03
- c. Arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan Rp (289.440.533.102,00)
- d. Arus kas dari aktivitas pembiayaan
Rp
(4.792.982.162,00)
- e. Arus kas dari aktivitas non anggaran
Rp 0,00
- f. Saldo kas akhir per 31 Desember 2011
Rp. 161.586.091.757,56
Pasal 6
Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d Tahun Anggaran 2011 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.
Pasal 7
Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I

Lampiran I.I

Lampiran I.2

Lampiran I.3

Lampiran 1.4

Lampiran I.5

Lampiran I.6

Lampiran I.7

Laporan realisasi anggaran;

Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

- Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan;

- Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

Daftar piutang daerah;

Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;

- Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;

Lampiran 1.8

Lampiran I.9

Lampiran 1.10

Lampiran I.11

- b.

Lampiran II

- c. Lampiran III

- d. Lampiran IV

Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset lainnya;

Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnva:

Daftar dana cadangan daerah; dan

Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Neraca

: Laporan arus kas

Catatan atas laporan keuangan

## Pasal 8

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungiawaban Pelaksanaan APHO sebagai rmc1an lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

## Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan.

Ditetapkan di Bangkalan pada tanggal 11 Juli 2012

Diundangkan di Bangkalan pada tanggal Juli 2012


~~Hf(


SEKRLJ4 h ITT1-'"'"J~ A KABUPATEN BANGKALAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2012 NOMOR I/A