PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN Nomor 12 Tahun 2015 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN NOMOR 2 TAHUN 2OI2 TENTANG PET.IYELENGGARAAN ADMINI STRASI KEPENDUDUKAN (berlaku 29 Desember 2015)
Pembukaan
Menimbang: a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan Administrasi Kependudukan yang profesional, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib, dan tidak diskriminatif, perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2AL2 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sesuai dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 20 13 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2A06 tentang Administrasi Kependudukan ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalarn hu11f a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2AI2 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
2. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
3. Indonesia Tahun 1945;
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965; 2.
5. Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun L974 Nomor 1, Tambahan fumbaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 3O 19); 3.
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan fumbaran Negara Republik Indonesia Nomor 38861; 4.
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OA2 tentang Perlindungan Anak (Lembaras Negara Republik Indonesia Tahun 2OO2 Nomor 1O9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42351, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2Ol4 (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OI4 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56O6h 5.
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor a63al;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20O6 tentang Administrasi Kependudukan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 46741, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2Ol3 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a75];
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2AO9 tentang Pelayanan Publik (l.,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 112, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5O38);
9. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2AO9 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOg Nomor 161, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5O8O);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 20 I 1 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20ll Nomor 52, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun ?OIL Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 523a1;
7. t2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tarrbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang'Undang Nomor Tahun 2Ol5;
13. Undang-Undang Nomor 3O Tahun 2Ol4 tentang Administrasi Pemerintahan (I-embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 56O1);
9. t4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun L974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2OO5 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 165, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor a593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2AAT tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20,0,6 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AO7 Nomor 80, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47361;
12. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2OO8 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; 18.
13. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2OO4 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan ; L7.
19. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2O09 tentang Penerapan Karhl Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2O13;
20. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2O14 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2O1O tentang Pedoman Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bag Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Pencatatan Perkawinan dan Pelaporan Akta Yang Diterbitkan Oleh Negara l,ain;
23. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2OlO dan Nomor 162/MENKES/ PB/I/2OlO tentang Pelaporan Kematian dan Penyebab Kematian;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2O1O tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian serta Tugas Pokok Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2O1O tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Pada Unit Ke{a Yang Menangani Urusan Administrasi Kependudukan di Provinsi dan Kabupaten/ Kota; 27.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2OO8 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2OO8 Nomor 2 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 13 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (kmbaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2O13 Nomor 4); 28.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 2 Tahun 2Al2 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2OL2 Nomor 5 Seri E); 29.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor L4 Tahun 2Ol3 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (kmbaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2O13 Nomor 17); 30"
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKII.AN RAI(YAT DAERAH I(ABUPATEN PAMEKASAN dan BUPATI PAMEKASAN
TEUUTUSKAI| :
MenetapKan :
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2AI2 TENTANG PET{YELENGGARAAN AD M I NI STRASI KEPEN D U D U KAN.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 2 Tahun z$n tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (kmbaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2012 Nomor 5 Seri E) diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan angka 72, angka 16, angka 23, dan angka 43 Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:
Pasal I
Dalam Perafuran Daerah ini yang dimaksud dengan:
2. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal secara sah di Daerah.
1. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
3. Pendatang adalah penduduk Warga Negara lndonesia, Orang Asing yang bermaksud tinggal sementara di Daerah dalam jangka waktu 7 (tujuh( hari sampai dengan 1 (satu) tahun.
5. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara Indonesia.
4. Tamu adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang melakukan kunjungan singkat di Daerah yang lamanya kurang dari 7 (tujuh) hari.
6. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
7. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan. 7.
8. Pemerintah Daerah adalah Pemerinta.h Kabupaten Pamekasan. 8.
9. Bupati adalah Bupati Pamekasan. 9.
10. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 10.
11. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah dalam wilayah kerja Kecamatan. 11.
12. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan. 12.
14. Kantor Urusan Agama Kecamatan, yang selanjutnya disingkat KUAKec adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk pada tingkat Kecamatan bagi penduduk yang beragama Islam.
13. Kecamatan adalah wilayah keda Camat sebagai perangkat Daerah.
15. Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang yang beragama Islam.
16. Unit Pelaksana Teknis Dinas, yang selanjutnya disingkat UPTD adalah satuan ke{a di tingkat Kecamatan yang bertanggung jawab kepada Dinas.
17. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
18. Data Kependudukan adalah data orang perseorangan atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
19. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
21. Nomor Induk Kependudukan, yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang ytrLg terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
20. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
22. Karhr Keluarga,yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang narna, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
24. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang diatami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada Dinas.
23. Kartu Tanda Penduduk Elektronik, yang selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas.
25. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialarni seseorang pada Dinas yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
27. Kelahiran adalah peristiwa kemunculan atau pemisahan lengkap bayr dari ibunya yang ditandai setelah pemisahan tersebut bayi menunjukkan bukti-bukti kehidupannya.
26. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir rnati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
28. Lahir Mati adalah kelahiran seor€rng bayi dari kandungan yang berumur paling rendah 28 (dua puluh delapan) minggu pada saat dilahirkan tanpa menunjukkan tandatanda kehidupan.
2. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 29.
3. Perceraian adalah putusnya perkawinan suami dan istri sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 30.
4. Pembatalan Perkawinan adalah penetapan batalnya perkawinan sesuai dengan peraturan perundangundangan. 31.
5. Pembatalan Perceraian adalah penetapan batalnya perceraian sesuai dengan peraturan pemndangundangan. 32.
6. Kematian adalah tidak adanya secara perrnanen seluruh kehidupan pada saat manapun setelah kelahiran hidup terjadi. 33.
7. Pengangkatan Anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga or€rng tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan. 34.
8. Pengakuan Anak adalah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir di luar ikatan perkawinan sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut. 35.
9. Pengesahan Anak adalah pengesahan status seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut. 36.
10. Perubahan Nama adalah bertambah, berkurang atau bergantinya nama seseorang dalam akta kelahiran yang ditetapkan sesuai dengan hukum yang berlaku. 37.
11. Pembahan Status Kewarganegaraan adalah perubahan status kewarganegaraan dari seorang Warga Negara Indonesia menjadi Warga Negara Asing atau seorang Warga Negara Asing menjadi Warga Negara Indonesia sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. 38.
12. Peristiwa Penting la.innya adalah peristiwa yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri untuk dicatatkan pada Dinas, antara lain perubahan jenis kelamin. 39.
13. Pengukuhan Surat Keterangan Pengangkatan Anak adalah pencatatan pengangkatan anak di luar wilayah Negara Kesafi:an Republik Indonesia dalam Buku Pelaporan Peristiwa Penting dan pemberian stempel pada dokumen kependudukan tersebut. 40.
14. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinegal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. 4r.
42. lnn Tinggal Tetap adalah inn tinggat yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal rnenetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
43. Petugas Registrasi adalah pegawai yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan di desa/kelurahan.
44. Penghayat Kepercayaan terhadap Ttrhan Yang Maha Esa, yang selanjutnya disebut Penghayat Kepercayaan adalah setiap orang yang mengakui dan meyakini nilai-nilai penghayatan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
46. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
45. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, yang selanjutnya disingkat SIAK, adalah sistem informasi yang memanfaatl&lt;an teknologl informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Dinas sebagai satu kesatuan.
47. Petugas Rahasia Khusus adalah petugas reserse dan petugas intelijen yang melakukan tugas khusus di luar daerah domisilinya.
49. Database adalah lmmpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematik, terstmktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
48. Dokumen Identitas [.ainnya adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Departemen/kmbaga Pemerintah Non Departemen atau Badan Hukum Rlblik dan Badan Hukum Privat yang terkait dengan identitas penduduk, selain dokumen kependudukan.
50. Data Center adalah tempat/mang penyimpanan perangkat database yang menghimpun data kependudukan.
52. Pengguna Data Pribadi Penduduk adalah instansi pemerintah dan swasta yang membutuhkan informasi data sesuai dengan bidangnya.
51. Hak Akses adalah hak yang diberikan oleh Menteri kepada petugas yang ada pada Dinas untuk dapat mengakses database kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan.
53. Hari adalah hari kerja.
2. Ketentuan huruf g Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 4
Bupati berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan administrasi kependudukan dengan kewenangan meliputi:
- a. pengkoordinasian dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan;
- c. pengaturan teknis penyelenggaraan administrasi kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pembentukan Dinas yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan administrasi kependudukan;
- d. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
- f. penugasam kepada Desa/Kelurahan untuk menyelenggarakan sebagian urusan administrasi kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan ;
- e. pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada rnasyarakat di bidang penyelen ggaraan administrasi kependudukan :
- g. penyqjian Data Kependudukan berskala daerah berasal da-ri Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian Dalarn Negeri; dan
- h. pengkoordinasian pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan.
3. Ketentuan huruf c ayat (1) diubah dan setelah ayat (3) Pasal 5 ditambahkan I (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga Pasal 5 berbunyi sebogai berikut:
Pasal 5
- tl) Dinas berkewajiban dan bertanggung jawab melaksanakan urusan administrasi kependudukan yang meliputi:
- b. memberikan pelayanan yang sanna dan profesional kepada setiap penduduk atas pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
- a. mendaftar peristiwa kependudukan dan mencatat peristiwa penting;
- c. mencetak, menerbitkan, dan mendistribusikan dokumen kependudukan;
- e. rnenjamin kerahasiaan dan keamanan data atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting; dan
- d. mendokumentasikan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- f. melakukan verilikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- t3) Kewajiban melakukan pencatatan sipil untuk pencatatan perceraian bagr penduduk beragama Islam, dilaksanakan oleh Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (21 Kewajiban melakukan pencatatan sipil untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi penduduk beragama lslam dilakukan oleh Pegawai Pencatat pada KUA Kec. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat {1} untuk persyaratan dan tata cara pencatatan peristiwa penting bagr penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan atau bag penghayat kepercayaan, berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
4. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) diubah, diantara ayat (2) dan ayat {3} Pasal 11 disisipkan 2 (dua} ayat yakni ayat (2a} dan ayat (2b), sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 4
Bupati berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan administrasi kependudukan dengan kewenangan meliputi:
- a. pengkoordinasian dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan;
- c. pengaturan teknis penyelenggaraan administrasi kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pembentukan Dinas yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan administrasi kependudukan;
- d. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
- f. penugasam kepada Desa/Kelurahan untuk menyelenggarakan sebagian urusan administrasi kependudukan
Pasal 5
- tl) Dinas berkewajiban dan bertanggung jawab melaksanakan urusan administrasi kependudukan yang meliputi:
- b. memberikan pelayanan yang sanna dan profesional kepada setiap penduduk atas pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
- a. mendaftar peristiwa kependudukan dan mencatat peristiwa penting;
- c. mencetak, menerbitkan, dan mendistribusikan dokumen kependudukan;
- e. rnenjamin kerahasiaan dan keamanan data atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting; dan
- d. mendokumentasikan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- f. melakukan verilikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- t3) Kewajiban melakukan pencatatan sipil untuk pencatatan perceraian bagr penduduk beragama Islam, dilaksanakan oleh Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (21 Kewajiban melakukan pencatatan sipil untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi penduduk beragama lslam dilakukan oleh Pegawai Pencatat pada KUA Kec. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat {1} untuk persyaratan dan tata cara pencatatan peristiwa penting bagr penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama
- (U Petugas Registrasi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati, diutamakan dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
- (21 Petugas Registrasi mempunyai tugas pokok:
- b. mengelola dan menyajikan data kependudukan di Desa/Kelurahan.
- a. membantu Kepala Desallurah dan Dinas atau UPTD dalam memberikan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil; dan
- {2a) Petugas Registrasi dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (21, mempunyai fungsi:
- b. verifikasi dan validasi data peristiwa penting khususnya kelahiran, lahir mati dan kematian yang dilaporkan oleh penduduk Warga Negara Indonesia;
- a. verifikasi dan validasi data peristiwa kependudukan yang dilaporkan oleh penduduk Warga Negara Indonesia;
- c. pencatatan dalam Buku Harian, Buku Mutasi Penduduk, dan Buku Induk Penduduk;
- e. penghubung dalam penyampaian dan pengambilan dokumen kependudukan.
- d. pernrosesan penerbitan dokumen kependudukan; dan
- (2b) Petugas Registrasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimara dimaksud pada ayat (2) dan ayat (2a1, bertanggung jawab:
- b. secara operasional kepada Kepala Desa/Lurah.
- a. secara fungsional kepada Kepala Dinas; dan
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan Petugas Registrasi diatur dalam Peraturan Bupati.
- Ketentuan ayat (1) sampai dengan ayat (4) Pasal 15 diubah sehingga Pasal 15 berbun5ri sebagai berikut: 5.
- (1) Setiap penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki lzin Tinggal Tetap dan telah mencapai r-rmur t7 (tduh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin, wajib memiliki KTP-el.
- (3) Penduduk yang telah memiliki KTP-el, wajib membawa KTP-el pada saat bepergian.
3. (21 KTP-el diterbitkan oleh Dinas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan KTP-el diatur dalam Peraturan Bupati.
6. Ketentuan Pasal 36 dihapus.
7. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 37 diubah, sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:
Paragraf I
Pencatatan Kelahiran
- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas atau UPTD paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.
2. l2l
- (1) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran, pencatatan dan penerbitan Akta Kelahiran dilaksanakan setelah mendapatkan keputusan Kepala Dinas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
- (2) Dihapus.
11. Ketentuan ayat (1) diubah, ayat {2) dihapus, dan diantara ayat (3) dan ayat ( ) Pasal 51 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3a), sehingga Pasal 51 berbunyi sebagai berikut:
kragaf 1 Pcacetaten Kemetian
- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga di domisili penduduk kepada Dinas atau UPTD paling lambat 30 {tiga puluh} hari sejak tanggal kematian.
- (21 Dihapus.
- (3)
- (1) Setiap pengakuan anak di Daerah wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Dinas atau UPTD paling lama 3O (tiga puluh) hari sejak tanggal surat Pengakuan Anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.
- (3) Bagr anak yang akta kelahirannya diterbitkan oleh Dinas di luar Daerah, pencatatan pengakuan anak dilakukan oleh Dinas atau UPTD yang menerbitlan akta kelahiran.
3. (21
- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Dinas atau UPTD paling lambat 3O (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.
- (21 Pencatatan pengesahan anak yang dilaksanakan pada saat p"r,""t*trti perkawinan orarlg tua dicatat pada Register Akta Perkawinan, sedangkan pencatatan pengesahan anak yang dilaksanakan setelah pencatatan p.rrl*i"an dicatat dalam bentuk catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan'
- (4) Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanyatelahmelaksanakanprkawinansahmenurut hukum agama dan hukum negara'
- (3) Beidasarkan iaporan sebagaimana dimaksud pada ayat \'(1),PejabatPencatatanSipilmencatatpadaRegister AktaPengesahanAnakdanmenerbitkanKutipanAkta Pengesahan Anak'
- (5) Ketentuai lebih lanjut mengenai persyaratan da1 pta cara pencatatan pengesahan anak diatur dalam Peraturan BuPati.
Pasal 7
- (1)DatakependudukanterdiridaridataPerseor€rngan dan/atau data agregat Penduduk"
- a. nomor KK;
- (21 Data Perseorangan meliPuti:
- b. NIK;
- d. jenis kelamin;
- c. nanna lengkaP;
- e. tempat lahir;
- g. golongan darah;
- f. tanggal/bulan/tahun lahir;
- h. agama/kePercayaan;
- j. status hubungan dalam kel-uarga;
- i. status Perkawinan;
- k. cacat fisik dan/atau mental;
- m. jenis pekerjaan;
1. pendidikanterakhir:
- n. NIK ibu kandung;
- narna ibu kandung; 0
- NIK ayah; p.
- narna ayah; 9
- alamat sebelumnya; I
- alamat sekarang; 8
- ,r-oor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir; u
- kepemilikan akta kelahiran / surat kenal lahir; t.
- kepemilikan akta perkawinan/ buku nikah; V .
- x. tanggal Perkawinan;
- no-mor akta perkawinan/ buku nikah; W\_
- y. kepemilikan akta Perceraian:
- ;. tto*ot akta perceraian/surat cerai; dan
- aa. tanggal Perceraian;
- bb. sidikjari;
- cc. iris mata;
- dd. tanda tangan; dan
2. ee. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorEurg.
- (4) Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat 2, dan ayat (3) yang digunakan untuk semua keperluan adalah Data Kependudukan dari Kementerian Dalam Negeri, antara lain untuk pemanfaatan:
- (3) Data agregat meliputi himpunan data perseor€rng€rn yang berupa data kuantitatif dan kuatitatif.
5. pelayanan publik; a.
6. perencanaan pembangunan ; b.
7. alokasi anggaran; c.
8. pembangunan demokrasi; dan d.
9. penegakan hukum dan pencegahan kriminal. e.
15. Ketentuan Pasal 75 ayat (1) diubah, ayat (2) dihapus, dan ayat (3) sampai dengan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 75 berbunyi sebagai berikut:
- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki lzin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el.
- (3) KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara nasional.
3. (21 Dihapus.
- (4) Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku atau mengganti KTP-el kepada Dinas paling lambat 3O (tiga puluh) hari sebelum tanggal masa berlaku lzan Tinggal Tetap berakhir.
- (5) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat {1} hanya memiliki 1 (satu) KTP-e1.
16. Ketentuan ayat (l) diubah, diantara ayat (1) dan ayat {2) disisipkan 3 (tiga) ayat yakni ayat {1a}, ayat (1b} dan ayat (1c), ayat (2) sampai dengan ayat (4) diubah, diantara ayat {4) dan ayat (5) disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (4a) dan ayat (4b), dan ayat t5) Pasal 76 diubah, sehingga Pasal 76 berbunyi sebagai berikut:
- (1) KTP-el mencantumkan gambar lambang Gamda Pancasila dan peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat elemen data penduduk, yaitu NIK, narna, tempat tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, agarna, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP-el, dan tandatangan pemilik KTP-el.
2. (1a) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (U menjadi nomor identitas tunggal untuk semua urusan pelayanan publik.
- (21 Elemen data penduduk tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang agam€mya belum diakui sebagai agama
- (1) Register Akta Pencatatan Sipil terdiri atas :
- b. kematian;
- a. kelahiran;
- c. perkawinan;
- e. pengakuan anak; dan
- d. perceraian;
- f. pengesahan anak.
- a. warga negara Indonesia dan orang asing;
9. (21 Register Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat {1} dikelompokkan menurut:
- b. waktu pelaporan, yang meliputi tepat waktu dan terlambat.
- a. jenis peristiwa penting;
- (3) Register Akta Pencatatan Sipil memuat:
- b. NIK dan status kewarganegaraan;
- d. narna dan identitas pelapor;
- c. narra orang yang mengalami peristiwa penting;
- e. tempat dan tanggal peristiwa;
- g. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;
- f. nama dan identitas saksi:
- h. narna dan tanda tangan Pejabat yang berwenang.
- (5) Register Akta Pencatatan Sipil berlaku selamanya.
21. {4) Register Akta Pencatatan Sipil disimpan di Dinas dan UPTD.
19. Ketentuan ayat (U Pasal 82 diubah, sehingga Pasal 82 berbunyi sebagai berikut:
- (U Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas :
- b. kematian;
- a. kelahiran;
- c. perkawinan;
- e. pengakuan anak; dan
- d. perceraian;
- f. pengesahan anak.
- {2) Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat:
- b. NIK dan status kewarganegaraan;
- a. jenis peristiwa penting;
- narna orang yang mengalami peristiwa penting; c.
- tempat dan tanggal peristiwa; d.
- tempat dan tanggal dikeluarkannya akta; e.
- narna dan tanda tangan Pejabat yang berwenang; dan f.
- pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil. g.
Pasal 9
20. Ketentuan ayat (2) diubah dan setelah ayat l2l Pasal 9O ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat {3), sehingga Pasal 9O berbunyi sebagai berikut:
Pasal 15
- (1) Setiap penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki lzin Tinggal Tetap dan telah mencapai r-rmur t7 (tduh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin, wajib memiliki KTP-el.
- (3) Penduduk yang telah memiliki KTP-el, wajib membawa KTP-el pada saat bepergian.
3. (21 KTP-el diterbitkan oleh Dinas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan KTP-el diatur dalam Peraturan Bupati.
Pasal 36
6. Ketentuan Pasal 36 dihapus.
Pasal 37
Paragraf I
Pencatatan Kelahiran
- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas atau UPTD paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.
2. l2l
- (1) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran, pencatatan dan penerbitan Akta Kelahiran dilaksanakan setelah mendapatkan keputusan Kepala Dinas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
- (2) Dihapus.
Pasal 51
kragaf 1 Pcacetaten Kemetian
- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga di domisili penduduk kepada Dinas atau UPTD paling lambat 30 {tiga puluh} hari sejak tanggal kematian.
- (21 Dihapus.
- (3)
Pasal 57
- (1) Setiap pengakuan anak di Daerah wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Dinas atau UPTD paling lama 3O (tiga puluh) hari sejak tanggal surat Pengakuan Anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.
- (3) Bagr anak yang akta kelahirannya diterbitkan oleh Dinas di luar Daerah, pencatatan pengakuan anak dilakukan oleh Dinas atau UPTD yang menerbitlan akta kelahiran.
3. (21
Pasal 58
- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Dinas atau UPTD paling lambat 3O (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.
- (21 Pencatatan pengesahan anak yang dilaksanakan pada saat p"r,""t*trti perkawinan orarlg tua dicatat pada Register Akta Perkawinan, sedangkan pencatatan pengesahan anak yang dilaksanakan setelah pencatatan p.rrl*i"an dicatat dalam bentuk catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan'
- (4) Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanyatelahmelaksanakanprkawinansahmenurut hukum agama dan hukum negara'
- (3) Beidasarkan iaporan sebagaimana dimaksud pada ayat \'(1),PejabatPencatatanSipilmencatatpadaRegister AktaPengesahanAnakdanmenerbitkanKutipanAkta Pengesahan Anak'
- (5) Ketentuai lebih lanjut mengenai persyaratan da1 pta cara pencatatan pengesahan anak diatur dalam Peraturan BuPati.
14. Ketentuan setelah ayat (2) huruf aa ditambahkan 4 (empat) huruf yakni huruf Lb, c", dd dan ee dan setelah ayat (3) Pasal iO aitt*bahkan 1 {satu) ayat yakni ayat (4}, sehingga Pasal 7O berbunYi sebagai berikut:
- (1)DatakependudukanterdiridaridataPerseor€rngan dan/atau data agregat Penduduk"
- a. nomor KK;
- (21 Data Perseorangan meliPuti:
- b. NIK;
- d. jenis kelamin;
- c. nanna lengkaP;
- e. tempat lahir;
- g. golongan darah;
- f. tanggal/bulan/tahun lahir;
- h. agama/kePercayaan;
- j. status hubungan dalam kel-uarga;
- i. status Perkawinan;
- k. cacat fisik dan/atau mental;
- m. jenis pekerjaan;
1. pendidikanterakhir:
- n. NIK ibu kandung;
- narna ibu kandung; 0
- NIK ayah; p.
- narna ayah; 9
- alamat sebelumnya; I
- alamat sekarang; 8
- ,r-oor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir; u
- kepemilikan akta kelahiran / surat kenal lahir; t.
- kepemilikan akta perkawinan/ buku nikah; V .
- x. tanggal Perkawinan;
- no-mor akta perkawinan/ buku nikah; W\_
- y. kepemilikan akta Perceraian:
- ;. tto*ot akta perceraian/surat cerai; dan
- aa. tanggal Perceraian;
- bb. sidikjari;
- cc. iris mata;
- dd. tanda tangan; dan
2. ee. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorEurg.
- (4) Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat 2, dan ayat (3) yang digunakan untuk semua keperluan adalah Data Kependudukan dari Kementerian Dalam Negeri, antara lain untuk pemanfaatan:
- (3) Data agregat meliputi himpunan data perseor€rng€rn yang berupa data kuantitatif dan kuatitatif.
5. pelayanan publik; a.
6. perencanaan pembangunan ; b.
7. alokasi anggaran; c.
8. pembangunan demokrasi; dan d.
9. penegakan hukum dan pencegahan kriminal. e.
Pasal 75
- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki lzin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el.
- (3) KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara nasional.
3. (21 Dihapus.
- (4) Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku atau mengganti KTP-el kepada Dinas paling lambat 3O (tiga puluh) hari sebelum tanggal masa berlaku lzan Tinggal Tetap berakhir.
- (5) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat {1} hanya memiliki 1 (satu) KTP-e1.
Pasal 76
- (1) KTP-el mencantumkan gambar lambang Gamda Pancasila dan peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat elemen data penduduk, yaitu NIK, narna, tempat tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, agarna, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP-el, dan tandatangan pemilik KTP-el.
2. (1a) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (U menjadi nomor identitas tunggal untuk semua urusan pelayanan publik.
- (21 Elemen data penduduk tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang agam€mya belum diakui sebagai agama
Pasal 80
- (1) Register Akta Pencatatan Sipil terdiri atas :
- b. kematian;
- a. kelahiran;
- c. perkawinan;
- e. pengakuan anak; dan
- d. perceraian;
- f. pengesahan anak.
- a. warga negara Indonesia dan orang asing;
9. (21 Register Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat {1} dikelompokkan menurut:
- b. waktu pelaporan, yang meliputi tepat waktu dan terlambat.
- a. jenis peristiwa penting;
- (3) Register Akta Pencatatan Sipil memuat:
- b. NIK dan status kewarganegaraan;
- d. narna dan identitas pelapor;
- c. narra orang yang mengalami peristiwa penting;
- e. tempat dan tanggal peristiwa;
- g. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;
- f. nama dan identitas saksi:
- h. narna dan tanda tangan Pejabat yang berwenang.
- (5) Register Akta Pencatatan Sipil berlaku selamanya.
21. {4) Register Akta Pencatatan Sipil disimpan di Dinas dan UPTD.
Pasal 82
- (U Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas :
- b. kematian;
- a. kelahiran;
- c. perkawinan;
- e. pengakuan anak; dan
- d. perceraian;
- f. pengesahan anak.
- {2) Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat:
- b. NIK dan status kewarganegaraan;
- a. jenis peristiwa penting;
- narna orang yang mengalami peristiwa penting; c.
- tempat dan tanggal peristiwa; d.
- tempat dan tanggal dikeluarkannya akta; e.
- narna dan tanda tangan Pejabat yang berwenang; dan f.
- pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil. g.
20. Ketentuan ayat (2) diubah dan setelah ayat l2l Pasal 9O ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat {3), sehingga Pasal 9O berbunyi sebagai berikut:
- (1) Data pribadi penduduk yang dihasilkan dari penyelenggaraan administrasi kependudukan dijaga dan dilindungi oleh Dinas.
- a. keterangan tentang cacat fisik danlatau mental;
3. (21 Data Pribadi Penduduk yang harus dilindungi memuat:
- b. sidik jari;
- d. tanda tangan; dan
- c. iris mata;
- e. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang sebagaimana dimaksud pada ayat {21huruf e diatur dalam Peraturan Bupati.
Pasal 91
- (U Petugas pengelola data dan informasi kependudukan pada Dinas dan Kecamatan diberikan hak akses.
- (3) Petugas pada Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Operator Pendaftaran Penduduk Warga Negara Indonesia dan Operator l.ayanan Data dan lnformasi.
- (21 Petugas pada Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Superwisor Perizinan, Operator Pendaftaran Penduduk, Operator Pencatatan Sipil dan Operator Layanan Data dan Informasi.
- (41 Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat {1} dilarang menyebarluaskan Data Pribadi yang tidak sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, ruang lingkup, dan tata cara mengenai pemberian hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
Pasal 92
23. Ketenfuan Pasal 1OO diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal IOO
Pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya.
24. Ketentuan Pasal 1O1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Tindak pidana di bidang Administrasi Kependudukan yang dilakukan oleh penduduk, petugas dan badan hukum, diancam dengan hukuman pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 24 Tahun 2073.
25. Ketentuan Pasal 1O4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:
- b. semua instansi pengguna wajib menjadikan NIK sebagai dasar penerbitan dokumen paling lambat I {satu) tahun terhitung sejak instansi pengguna mengakses data kependudukan dari Menteri;
- a. Pemerintah Daerah wajib memberikan NIK kepada setiap Penduduk;
- c. KTP-el yang sudah diterbitlan sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan berlaku seumur hidup;
- d. keterangan mengenai alamat, narna, dan nomor induk pegawai pejabat dan penandatanganan oleh pejabat pada KTP-el sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat {1) dihapus setelah database kependudukan terwujud.
26. Ketentuan Pasal 1O5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:
- a. semua singkatan 'KfP" sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2OI2 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan harus dimaknai "KTP-el";
- semua kalimat "wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas di tempat tedadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2Ol2 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh penduduk di Dinas tempat penduduk berdomisili"; dan b.
- semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan Administrasi Kependudukan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini. c.
Pasal II
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan.

Penetapan: Ditetapkan di Pamekasan pada tanggal 29 Desember 2015 ACHMAD SYAFII

Penandatangan: BUPATI PAMEKASAN ,

Penetapan: Diundangkan di Pamekasan pada tanggal 15 Agustus 2016 Plh. SEKRE-TARIS DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN, MOHAMAD ALWI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2016 NOMOR 7