PERATURAN BUPATI MA Nomor 2 Tahun 2013 tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS PERAT URAN BUPATI SIMALUNGUN NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG RTNCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KER.JA PADA ORGANISASI DINAS-DlNAS DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN BUPATI SIMALUNGUN, a. (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
- bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun omor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun omor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Simalungun, terdapat beberapa perubahan struktur organisasi pada beberapa Dinas Daerah, sehingga dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja pada Organisasi Dinas-Dinas Daerah dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. perlu membentuk Peraturan Bupati Simalungun Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Simalungun Nomor 2 Tahun· 2009 tentang Rincian Tu gas, Fungsi dan Tata Kerja pada Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Simalungun.
Mengingat
.
NASKAH INI TELAH
OLEH KA BAG HI 'K · 1:~ t·~-Kl B.. l SINi.~L=i~V· · ·· ::,,··} ··"-Ut ang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian t-N-O-l-10R--: ..,,,...0"""7' "7'j:.fu.l(J..c,i mbaran egara Republ!k Indonesi\_a Tahun 1974 omor 5~ Tambahan .,.AN~:;AL ···r---~z:-.:-F rbaran egara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagairnana tel ah --~-,···-~-bah dengan Undang-Undang omor 43 Tahun l 999 (Lembaran Negara 2.6'-3 -,201.3 .R publik Indonesia Tahun 1999 1 omor 169, Tambahan Lernbaran I egara · -Fepublik Indonesia Nomor 3890):
1. Undang-Undang omor 7 Ort Tahun 1956 tentang Pernbentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera ------11!..ara (Lembaran egara Republik Indonesia Tahun 1956 . lornor 58. D!EY.Sfi.MINA]ah1bahan Lembaran egara Republik Indonesia omor 1092):
3. ndangndang I omor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lernbaran egara Republik Indonesia Tahun 2003 lomor 47. Tarnbahan Lembaran egara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang 1 omor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran egara Republik Indonesia Tahun 2004 omor 125. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437). sebazairnana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang omor t'2 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang omor 32 Tahun 2004 tentanu Pemerintahan Daerab (Lembaran -€gara Republik Indonesia Tahun 2008 l omor 59. Tarnbahan Lembaran egara Republik Indonesia omor 4844);
- I. Ketentuan
Pasal 60
Paragraf 6
Kepala Bidang Komunikasi dan lnformatika
- (3) Kepala Bidang Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas:
- a. Penyelenggaraan pelayanan pos di pedesaan;
- b. Pemberian rekomendasi untuk pendirian kantor pusat jasa titipan ;
- c. Pemberian izin dan penertiban jasa jasa ti ti pan untuk kantor agen;
- d. Pemberian izin penyelanggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan pemerintah dan badan hukum yang cakupan areanya kabupaten spanjang tidak menggunakan spektrum frekwensi radio;
- e. Pemberian rekomendasi terhadap permohonan izin penyelenggaraan jaringan tetap tertutup lokal wire line ( end to end);
- f. Pernberian rekomendasi wilayah prioritas untuk pernbangunan kewajiban pelayanan universal di bidang telekomunikasi;
- g. Pernberian izin terhadap instalatur kabel rumah/gedung ( ikr/g);
- h. Pengawasan/pengendalian terhadap penyelenggaraan komunikasi yang cakupan areanya kabupaten/pelaksanaan pembangunan telekomunikasi pedesaan, penyelenggaraan warung telekornunikasi. warung seluler atau sejerusnya;
1. Pemberian izin kantor cabang dan loket pelayanan operator:
- J. Penanggungjawab panggilan darurat telekomunikasi;
- k. Pemberian izin rnendirikan bangunan (irnb) menara te\ekornunikasi sebagai sarana dan prasarana telekomunikasi;
- I. Pernberian izin galian untuk penggelaran kabel telekomunikasi dalam satu kabupaten:
14. rn. Pemberian izin hinder ordonanti (ordonansi gangguan):
t
Pernberian izin insta\asi pengkal petir dan instalasi genset:
Pengendalian dan penertiban terhadap pelanggaran standarisasi pos dan telekomunikasi:
Ko~rdi~asi dan ~asilitasi pembcrdayaan saran~ koi\_nunik~si dan diseminasi meliputi, penyiaran, kelembagaan kornunikasi sosial. kelernbagaan komunikasi pemerintah daerah:
Melakukan koordinasi dan konsuitasi serta hubungan kerja sama dengan instansi jajaran pemerintah kabupaten dalarn rangka pelayanan informasi kepada masyarakat melalui mass media;
- r. Mengembangkan hubungan interaksi positif dalam kerjasama kemitraan antara pemerintah kabupaten dangan masyarakat dan unsur pers:
- s. Membangun jaringan kerja (networking) dengan lembaga informasi. komunikasi pemerintah dan masyarakat untuk penyebar luasan inrormasi publik. kebijakan pemerintah kabupaten maupun kebijakan tcknis instansi terkait;
- t. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan se uai dengan tugas dan fungsinya.
:-
- (2) Kepala Seksi Sarana Komunikasi dan Oiseminasi Infonnasi mempunyai rincian tugas:
- a. Penyelenggaraan pelayanan komunikasi dan diseminasi informasi kepada masyarakat melalui media tatap muka, media cetak/penerbitan. media elektronik, media luar ruang;
- b. Menyususun, menghimpun data dan melaksanakan pelayanan publikasi. pemberdayaan di bidang komunikasi, sosial dan jaringan informasi seperti bakohumas;
- c. Pemberian rekomendasi persyaratan administrasi dan kelayakan data teknis terhadap permohonan izin penyelenggaraan radio·
- d. Pemberian izin lokasi pembangunan studio dan stasiun pemancar radio dan/atau radio;
- e. Pelaksanaan diseminasi infonnasi nasional;
- f. Koordinasi dan konsultasi serta bekerjasama dengan pihak luar yang berhubungan dengan teknik/sarana komunikasi dan diseminasi infonnasi:
- g. Mengumpulkan. mengolah, menyiapkan dan menyajikan bahan/data uniuk penyusunan dan penyempumaan standar informasi dan pemberitaan/ penyiaran yang perlu disampaikan kepada masyarakat:
- h. Mengumpulkan. mengolah, menyiapkan dan menyajikan bahan/data kegiatan pemerintah kabupaten untuk dipublikasikan sesuai ketentuan;
1. Mengurnpulkan, mengolah dan menyajikan inforrnasi yang perlu disampaikan kepada bupati dan masyarakat sesuai ketentuan:
- J. Melaksanakan kegiatan pelayanan press realase. pelayanan informasi melalui mass media;
4 ASKAH INI TELA!"' ifEKflW2~~1~angkan hubungan kerjasama kemitraan dengan insan pers: OLEH KABAG . Ht.;·(t\_:i,~ i~~$kan pendaraan wartawan daerah;
tugas lainnya yang diberikan oleh arasan sesuai dengan fungsinya.
SINiAL '~ ~h/'~~~an NOMOR: ,07 "k ,.!u.~~.nf TANGGAL ;.AR F i l;--3
Pasal 84
Bagian Kesembilan
Df1 AS TAT RUA G DA PERMUKIM/\
Paragraf I
Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman
- (I) Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman rnempunyai tugas membantu Bupati dalarn melaksanakan tugas di bidang Tata Ruang dan Permukirnan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) Pasal ini. Kepala Oinas Tata Ruang dan Perrnukirnan rnenyelenggarakan Iungsi :
- a. Merumuskan kebijakan di bidang Tata Ruang dan Perrnukiman;
- b. Menyelenggarakan urusan pemerintaban dan pelayanan umurn di bidang Tata Ruang dan Permukiman;
- c. Mernbina dan melaksanakan tugas-tugas di bidang Tata Ruang dan Perrnukirnan:
- ct. Melaksanakan pengawasan, pengendalian, pengembangan. rehabilitasi, peningkatan dan pengembangan operasional serta perne l iharaan pembangunan bidang Tata Ruang dan Permukiman.
- (3) Kepala Dinas Tata Ruang dan Perrnukiman mempunyai rincian tugas:
- a. Menyusun dan menetapkan rencana tata ruang dan permukiman di wilayah Kabupaten Simalungun;
- b. Menetapkan kriteria penentuan dan perubahan fungsi ruang kawasan/lahan wilayah dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang dan perrnukiman;
- c. Penyusunan program dan anggaran Kabupaten di bidang penataan ruang dan permukiman;
- sesuai dengan program pemanfaatan ruang kawasan strategis untuk tata ruang dan d. Pelaksanaan pembangunan wilayah Kabupaten dan permukiman;
- e. Pemberian rekomendasi penzman dalam pengamanan dan pemanfaatan permukiman dan pengembangan wilayah daerah pedesaan dan perkotaan:
- f. Melaksanakan pembinaan terhadap kewenangan di bidang pekerjaan gedung-gedung pennukiman dan perumahan, pengembangan wilayah. rencana detail tata ruang daerah dan perkotaan;
- g. Pelaksanaan kebijakan bidang perumahan dan pemugaran perumahan yang belurn layak huni:
- h. Pengelolaan administrasi umum yang meliputi ketatausahaan kepegawaian. pengelolaan keuangan, peralatan/perlengkapan, orgarusasi serta ketatalaksanaan dinas;
1. Pengelolaan pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis (UPT);
- J. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Pasal 86
(
--------~
· · Bagian Penyusunan Program mempunyai rincian tu gas :
- a. Menyusun rencana strategis serta profil dinas Tata Ruang dan Perm ukirnan;
- b. Penyu unan rencana program kerja untuk jangka pendek. menengah maupunjangka panjang Oinas Tata Ruang dan Permukiman:
- c. Melaksanakan pengendalian dalam pelaksanaan proyek-proyek pembangunan di bidang cipta karya. tata ruang dan permuk iman:
4. ct. Memonitoring pelaksanaan program. potensi clan pengolahan data serta pernbuatan laporan bulanan, triwulan dan tahunan:
- e. Menyelenggarakan sosialisasi dan evaluasi pernbinaan serta pernberdayaan pengendalian pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku:
- f. Mengkoordinasikan dengan Kepala Bidang/Kasi terkait dalarn perencanaan dan realisasi pelaksanaan kegiaran:
- g. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan furigsinya.
Paragraf 5
Kepala Bidang Teknik
Pasal 93
- (1) Kepala Bidang Bina Teknik mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Tata Ruang dan Perrnukiman di bidang teknik.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagimana dimaksud pada ayat (1) pasal iru Kepala Bidang Bina Teknik menyelenggarakan fungsi :
- a. Merencanakan survey dan perencanaan teknis, pengawasan dan pengendalian laboratorium dan pengujian;
- b. Melaksanakan survey dan perencanaan teknis, pengawasan dan pengendalian laboratorium dan pengujian;
- c. Mengevaluasi survey dan pemcanaan teknis, pengawasan dan pengendalian laboratorium dan pengujian.
- (3) Kepala Bidang Bina Teknik mempunyai rincian tugas:
- a. Menyusun konsep kebijakan tentang survey sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk bahan pelaksanaan survey dan data dalam perencanaan;
- b. Mengkoordinir pembuatan desain dan rencana anggaran biaya
Pasal 94
-r· ,~
Survey dan Perencanaan
Teknis mempunyai rincian
tugas
:
1
--------------M.~1iyusun rencana program kerja Bab II Bagian Kesembilanbelas berbunyi sebagai ber ikut :
Bagian Kesembilanbelas
----------~
DfNAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
Pasal 188
Paragraf 1
Kepala Dinas Pertambangan dan Energi
Energi mempunyai tugas mernbantu Bupati kebijakan daerah di bidang Pertarnbangan )~-3- 2ol3 epala 1 Dinas Pertambangan dan ----------a~a~rin::ari1 menyusun, melaksanakan dan Energi.
- (2) Kepala Dinas Pertambangan dan Energi dalam melaksanak an tugas sebagairnana climaksud pada ayat (I) Pasal ini, menyelenggarakan fungsi :
- a. Merumuskan kebijakan reknis di bidang pertarnbangan dan energi:
- b. Menyelenggarakan pelayanan urnum di bidang pertarnbangan clan energi;
- c. Membina dan melaksanakan tugas-tugas di bidang pertambangan clan energi:
- d. Melaksanakan pengawasan di bidang pertarnbangan Jan energi.
- (3) Kepala Dinas Pertarnbangan dan Energi mernpunyai rincian tugas :
- a. Penyusunan kebijakan pengernbangan bidang pertambangan dan energi:
- b. Menyususn rancangan peraturan daerah mengenai pertarnbangan dan energi
Pasal 189
Paragraf 2
Sekretaris
~erencanaan, penyusunan, perumusan standar penyelenggaraan tata usaha · an umum, pengelolaan keuangan dan penyusunan program:
SIMAL~~-.--P-f&gt;elaksanaan tata usaha dan umum, pengelolaan keuangan dan penyusunan ... ,. /..tL~..,:;.kJl.krogram:
~S embina dan """?" tugas-tugas kesekretariatan.
~e~L·etans mempunyai rmcian tugas :
- a. Merencanakan, mengelola dan mengurus pertanggungjawaban keuangan dinas. sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan:
- b. Melakukan pemantauan, koordinasi, pengawasan dan evaluasi dalam penyempurnaan dan penyusunan pedoman petunjuk pelaksanaan. petunj uk teknis, standar, standar operating procedure (SOP), kebijakan. regulasi. kriteria ataupun ketentuan lainnya dalam penanganan urusan kesekretariatan di internal organisasi dan tingkat kabupaien:
- c. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian:
- d. Melaksanakan penyusunan RKA dan DPA;
- e. Melaksanakan pengelolaan administrasi perlengkapan;
- f. Merencanakan penyusunan kebutuhan barang dan alat kelengkapan kantor:
- g. Melak.sanakan pengelo\aan administrasi umum;
- h. Melaksanakan pengelolaan surat menyurat. arsip dan dokumcn:
1. Melaksanakan pengelolaan tatalaksana:
10. urusan rneliputi J. Melaksanakan pengelolaan urusan keuangan perbendaharaan, akuntansi dan verifikasi:
- k. Menyelenggarakan ganti rugi dan tindak JanjuL Laporan Hasil Perneriksaan ( LI-IP):
- I. Penyu: unan. penyernpurnaan dan pengendalian penerapan/pelaksanaan standar teknis rincian iugas jabatan dan fungsi jabatan struktural clan staf. standar teknis tata hubungan kerja organisasi dan indikaror k inerja:
13. rn. Menyelenggurakan perumusan \_\_ kebijakan clan manajerial urusan-urusan kesekretariatan;
·-·
- n. Mendorong, mendukung, meningkatkan dan mengevaluasi pengetahuan, kapasitas, kornpetensi dan kemandirian Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dalam penanganan urusan kesekretariatan;
- o. Mengevaluasi tugas-tugas kesekretariatan;
- p. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Pasal I 90
- (1) Kepala Sub Bagian Urn um mempunyai rincian tugas :
- a. Melaksanakan penatausahaan administrasi perkantoran meliputi pembukuan, pengelolaan surat-surat, pendistribusian surat masuk dan surat keluar, arsip dan dokumentasi;
- b. Melaksanakan penatausahaan kepegawaian antara lain kenaikan pangkat, gaji berkal, mutasi penyusunan DUK, kehadiran pegawai. cuti dan DP-3;
- c. Menghimpun dan mendokumentasikan produk-produk hukum yang menyangkut tugas pokok dan fungsi dinas;
- d. Menyusun rencana kegiatan rumah tangga dinas, meliputi administrasi perjalanan dinas, kebersihan kantor, listrik, air dan teleon serta keamanan
. ,.ASKAH INI TELAH D'!:=•'SAMlffAS ,
· ntor: .
OLEH KA!AG .
~l'.:'
SIMA\_;::~
.\_;,\_m\_M\_OR
·
. ,i:Tl&lt;AIJJ.
•. :.~~--~-·
:~-,-&lt;9-z\_Lll~~
TANG-GAL
l
1 enyusun perencanaan \_kebutuha~ pe:lengkapan rum ah tang~a di nas:
\_:::J..~.lli
;,.;,
'
elaksanakan tugas lam yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas n fungsinya.
f
l?°-3::-;)~ -
t
Kep~la Sub Bagian
Keuangan mernpunyai
rincian tugas
:
-----..1---.-..-,i·n·
- elaksanakan pengelolaan dan penatausahaan keuangan dinas meliputi penerimaan, penyimpanan, penyaluran, pertangguugjawaban dan pernbukuan, pengarsipan dokumen/bukti pengeluaran uang:
- b. Melaksanakan pembayaran gaji. biaya perjalanan dinas. rekening listrik , telepon dan air serra pernbelian barang;
- c. Melakukan pengendalian. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan anggaran meliputi belanja langsung dan belanja tidak langsung:
- d. Memilih dan menganalisa data untuk bahan penyusunan anggaran rutin dan pembangunan;
- e. Menyusun anggaran rutin dan anggaran pembangunan sesuai dengan program kerja:
- f Meneliti dan menguji kebenaran setiap dokurnen administrasi keuangan meliputi bukti penerirnaan, penyimpanan dan pengeluaran uang:
- g. Melaksanakan rugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Kepala Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai rincian tugas :
- a. Menyusun rencana program dan kegiatan tahunan dinas;
- b. Membantu sekretaris mengkoordinasikan kegiatan antar bidang:
- c. Membantu sekretaris melakukan evaluasi. menyusun dan melaporkan pelaksanaan kegiatan tahunan dinas;
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan iugas dan fungsinya.
Paragraf 3
Kepala Bidang Energi dan Surnber Daya
Pasal 191
- (I) Kepala Bidang Energi dan Sumber Daya mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam pengelolaan dan peningkatan energi dan sumber daya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (I) Pasal in 1. Kepala Bidang Energi dan Sumber Daya menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyusunan rencana di bidang energi dan sumber daya;
- b. Pelaksanaan rencana di bidang energi dan sumber daya:
- c. Pengendalian pengelolaan di bidang energi dan sumber daya;
- d. Mengevaluasi sarana dan prasarana di bidang energi dan surnber daya.
- (3) Kepala Bidang Energi dan Sumber Daya rnempunyai rincian tugas:
- a. Perumusan kebijakan teknis atas pengembangan, pengelolaan. pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana di bidang energi dan sumber daya:
- b. Penyusunan rencana, pelaksanaan dan pembuatan Iaporan kegiatan pengembangan, pengelolaan inventarisasi potensi endapan bahan galian, air tanah, geologi lingkungan dan energi;
- c. Pengevaluasian data dan laporan pengelolaan usaha pertambangan umum dan air bawah tanah/perrnukaan dalam upaya konservasi energi dan sumber daya;
- d. Perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan pengembangan surnber energi baru dan terbarukan;
- e. Penyiapan data potensi dan konservasi sumber daya mineral. geologi dan energi;
,---------...i...i.~u.b~~an·
saran-saran dan
pertimbangan kepada
pimpinan ientang
D'.:=··s4a-t1gkahrJangkah dan tindakan
tugas
.
.
.
yang perlu diambil lam
yang diberikan dalam
bidang oleh
atasan sesuai
Pasal 192
ala .Seksi Inventarisasi dan Pemetaan Sumber Daya Mineral. Air Tanah
---,\_L dan Geologi mempunyai rincian tugas:
- a. Menyiapkan bahan pelaksanaan penyelidikan dan pemetaan geologi untuk menginventarisasikan potensi sumber daya mineral hingga menghasilkan potensi cadangan terkait endapan bahan galian;
- b. Mempersiapkan bahan laporan kegiatan teknis geologi dan sumber daya mineral:
- c. Menyiapkan bahan pelaksanaan penyelidikan hidro geologi untuk mengetahui potensi resevoir air tanah:
- d. Menyiapkan bahan pernetaan keadaan geologi lingkungan untuk kepentingan perencanaan tata ruang dan pengembangan wilayah:
- e. Menyiapkan bahan pengumpulan. melaksanakan inventarisasi. penganalisaan dan pengevaluasian laporan cadangan/eksplorasi sumbcr daya mineral. air tanah dan geologi;
- f. Melakukan pernbinaan, pengendalian dan pengawasan di bidang air bawah tanah dan air permukaan umum:
- g. Mempersiapkan bahan laporan dan evaluasi kegiatan teknis air bawah tanah dan air permukaan umurn;
tugasnya;
dengan tugas
dan
.
';·;;\-'
- h. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalarn bidang tugasnya:
1. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Kepala Seksi Konservasi Sumber Daya Mineral. Air, Energi dan Geologi mempunyai rincian tugas :
- a. Menyiapkan bahan perumusan rencana dan melaksanakan program konservasi surnber daya mineral, energi dan air bawah tanah/permukaan dalam wilayah Daerah; ·
- b. Menyiapkan bahan penghimpunan, penganalisaan dan pengevaluasian data pengusahaan dan pemanfaatan sumber daya mineral, energi dan air bawah tanah/penn ukaan;
- c. Menyiapkan bahan evaluasi rencana kerja ekploitasi mineral dari sisi konservasi;
- d. Menyiapkan bahan pengelolaan kegiatan pengembangan sumber energi baru dan terbarukan;
- e. Memberikan saran-saran dan pertirnbangan kepada pirnpinan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya:
-S-KA\_H\_l N\_I\_T\_E\_L\_A\_H\_D\_:\_5:'.\_'
OLEH KABAG ,
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas -.~-!--r/:--IN-. A-!,-:-i .. an fu ngs in ya.
Ht,.,,
-;
SI:\';;,:..
·
,-----,---
...
iOr~~~~\-
/~7-(~c.\k
.~ 25-
3 ~
0·;~
j
··.
·
·
o
1
·
,
rl
..
~
:
I
---·--
.
·,-:,--.,-.,·~-
...
~enyusun rencana urn um di bidang ketenagalistrik\_an daerah:
-; (3)'1(epala Seksi Ketenagalistrikan mempunyai rincian tugas : . .,
.--:~O-~-~:
...
.
·#.1"
- b. 'Mengumpulkan bahan. mengolah dan menganalisa data sebazai bahan ..,.,,,...,.".lte'.aah ke!~n?~apan , persyarat~n pem1oho1~an\_ dalam pernberian 'rekornendasi 1z111 usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri, kepentingan umum serta usaha penunjang tenaga listrik:
- c. Melaksanakan pernbinaan dan pcngawasan tek.nis atas pelaksanaan izm usaha penunjang tenaga I istrik:
- d. Melakukan uji layak dan lingkungan atas instalasi:
- e. Penyusunan rencana, pelaksanaan, pemasangan dan perawatan lampulampu jalan:
- f. Melakukan monitoring atas pemakaian lampu-lampu jalan:
- g. Mempersiapkan bahan pelaksanaan pengaturan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri, kepentingan umum dan usaha penunjang tenaga listrik;
- h. Mernberikan saran-saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diarnbil dalam bidang tugasnya:
1. Melaksanakan tugas lain yang diberi an oleh arasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 4
Kepala Bidang Bina Usaha
Pasal 193
- ( 1) Kepala Bi dang Bina Usaha mempunyai tu gas mernbanru Kepala Dinas dalam pengembangan pertambangan dan sumber daya mineral.
- (2) Untuk melaksanakan rugas sebagaimana dimaksud pada ayat (I) Pasal ini. Kepala Bidang Bina Usaha menyelenggarakan fungsi :
- a. 'lenyusun dan menyempurnakan standar pelaksana.an kewenangan dinas dalam mempersiapkan bahan-bahan pelayanan serta pengusahaan mineral. energi dan pcrnanfaatan air:
::.: ________________:'".
- b. Membarnu Kepala Dinas dalarn pengelolaan pernberian izin, pembinaan clan penyajian data pengusahaan mineral. energi clan pemanfaatan air;
- c. Membantu Kepala Dinas dan melaksanakan evaluasi terhadap pengelolaan izin pengusahaan mineral, energi dan air.
Kepala Bidang Bina Usaha mempunyai ri.nci.an tugas:
- a. Pelaksanaan proses pengelolaan secara teknis maupun adrninistratif perrnohonan penzman usaha pertarnbangan umum dan energi erta rekomendasi teknis izin pengeboran dan pemanfaatan air tanah/permukaan;
- b. Pemberian rekomendasi dalam penetapan subjek. objek, jangka waktu. kapasitas dan kewajiabn keuangan dalam rangka penerbitan izin usaha pertambangan umum, energi dan pemanfaatan air tanah/pennukaan;
- c. Pemberian rekomendasi usulan pendapatan daerah dari sektor pertambangan dan energi;
- d. Pelaksanaan bimbingan dan pembinaan sehingga terciptanya pengusahaan mineral, energi dan pemanfaatan air tanah/permukaan yang baik, benar. berkelanjutan dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat;
- e. Perumusan standarisasi teknis dalam pengusahaan mineral, energi dan pema~faatan air;
- f. Penyiapan data statistik dan laporan dalam pengusahaan mineral, energi dan pemanfaatan air;
- g. Pengusulan jenis sanksi terhadap pelanggaran usaha pertambangan um um, energi dan pemanfaatan air tanah/permukaan dengan pertim bangan dan rekomendasi dari bidang lainnya;
- h. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang \_\_\_\_\_\_\_\_\_ lal1gk.~h-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya:
.-.SKAH INI TELAH D!f i:;·~tl\JftMiksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas OLEH KA8AG, !1,\_,i · .. ,-:. · d.\_· . crrr.-~.f-urgsinya. t; .~fl' &lt;AL. . .J
Pasal 194
5-
l
~
.;lc,/3
1
()) Kypala Se~si Perizinan, Penetapan dan Pendapatan mempunyai rincian tugas :
- a. Menerima. mencatat, menginventarisir, rneneliti dan merekapitulasi persyaratan administrasi dan teknis permohonan izin usaha pertambangan umurn. energi dan pemanfaatan air tanah/permukaan:
- b. Menindaklanjuti clan memproses permohonan penzinan usaha pertambangan umum. energi dan pemanfaatan air tanah/permukaan;
- c. Menyiapkan bahan perumusan rekomendasi penetapan lokasi dan Iuas wilayah, jangka waktu, kapasitas dan kewajiabn keuangan dalam rangka penerbitan izin;
- d. Menyiapkan bahan perumusanrekomendasi usulan pendapatan daerah dari sektor pertambangan dan energi;
- e. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada pirnpinan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya:
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Kepala Seksi Bimbingan saha mempunyai rincian tugas :
- a. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan kegiatan birnbingan. penyuluhan dan pembinaan bagi pemegang izin usaha pertarnbangan umurn. energi dan pemanfaatan air tanah/permukaan:
- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan terhadap kegiatan sosialisasi clan penyuluhuan produk hukum bidang pertambangan dan energi kepada masyarakat;
- c. Menyiapkan bahan penyusunan rancanan rumusan standarisasi teknis dalam pengusahaan pertambangan umum, energi dan pemanfaatan air tanah/permukaan;
- d. Menyiapkan bahan penganalisaan, pengevaluasian dan menindaklanjuti rencana dan laporan kegiatan usaha pertambangan umum, energi dan pemanfaatan air tanah/permukaan;
- e. Memberikan saran-saran dan pertirnbangan kepada pimpinan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Kepala Seksi Pendataan dan Statistik mempunyai rincian tugas :
- a. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan terhadap kegiatan pendataan pengusahaan pertambangan umum, energi dan air tanah;
- b. Mengumpulkan. menginventarisir, rnenganalisa dan mengevaluasi sernua data serta menyajikannya dalam bentuk angka statistik pengusahaan pertambangan umurn, energi dan pemanfaatan air tanah/permukaan:
- c. Menyiapkan bahan penyusunan laporan tentang pengusahaan pertambangan umum, energi dan air tanah/permukaan secara rutin dan berkala:
- d. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas
"\_·-S-K\_A\_H-IN\_I
\_T
-ct...,a.rrfL1TmS'inya.
Paragraf 5
Kepala Bidang Pengawasan
Pasal 195
---------·---·(t)
- IfopaliB1e-ang Pengawasan rnempunyai tugas mernbantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan dan pengusahaan pertambangan umum, energi dan pemanfaatan air tanah/permukaan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (I) Pasal ini. Kepala Bidang Pengawasan menyelenggarakan fungsi :
- a. Merencanakan tugas-tugas di bidang pengawasan pertambangan umum. energi dan pernanfaatan air tanah/permukaan;
- b. Melaksanakan tugas-tugas di bidang pengawasan pertambangan urnum. energi dan pemanfaatan air tanah/perrnukaan;
- c. Mengevaluasi pelaksanaan tugas-tugas di bidang pengawasan pertambangan umum. energi dan pemanfaatan air tanah/perrnukaan.
- (3) Kepala Bidang Pengawasan mempunyai rincian tugas:
- a. Penyusunan rencana, pelaksanaan dan pembuatan laporan kegiatan pengawasan terhadap pengusahaan mineral. energi dan pemanfaatan air tanah/permukaan;
- b. Pelaksanaan penertiban terhadap kegiatan pertambangan. energi dan pemanfaatan air tanpa izin:
- c. Pemberian saran dan rekomendasi teknis terhadap penerbitan izin dalam pengusahaan mineral. energi dan pemanfaatan air tanah/permukaan:
- d. Pernberian rekomendasi jenis sank si terhadap pelangg:aran dalam usaha pertarnbangan. energi dan pemanfaatan air tanah/permukaan:
- e. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran pengusahaan pertarnbangan urnurn, energi dan pemanfaatan air tanah/permukaan;
- f. Penganalisaan dan pengevaluasian rencana dan laporan kegiatan usaha pertambangan umum, energi dan pemanfaatan air;
- g. Mernberikan saran-saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya:
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Pasal 196
- (I) Kepala Seksi Pengawasan Pertambangan Urn um mempunyai rincian tu gas :
- a. Menyiapkan bahan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan kegiatan pengawasan, keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
- b. Menyiapkan bahan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan pengawasan lingkungan pertambangan;
- c. Menyiapkan bahan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan pengawasan teknis pertambangan yang meliputi wilayah usaha. peralatan. produksi, pernasaran, tenaga kerja, keuangan, penerapan standar pertambangan, reklamasi dan penutupan tambang:
- d. Menyiapkan bahan perumusan saran dan rekomendasi teknis dalam penerbitan izin kelayakan operasi kapal keruk/isap pertambangan dan peralatan prcduksi, pesawat angkat, bejana tekan. katup pengaman bertekanan, tangki penimbunan bahan bakar cair, gudang bahan peledak:
· ~--... . ~enyiapkan bahan perumusan dan mempertimbangkan pengesahan ,,&gt;KAH INI TELAH 0,:-. S.i\MINA&amp;,, I T ik T b · · M I d k KfM d · · OLEH KABAG. ·~· ...·. ,·.·:;&lt;AB.l'-epa a eknik am ang, penerbitan Kartu lzm e e a ( ) an izm SIM;: . pfngoperasian peralatan pertambangan;
~\_-
.. i::\_-)f-11,-0-~-~.-f.fJ.?iJ~ k
TAN:';i:·.,.
- ~qq=-tqenyi\_apkan \_bahan perencanaan, pe\_l~sanaan. pelaporan kegiatan ':-es? r.\_f p)nert1ban kegiatan pertambangan tanpa izm;
'.
----~
.. 1.
t--2-,~--3~-~-:
... }
·~
SW
- g. qenyiapkan bahan pelaksanaan pemeriksaan dan pengukuran \apangan terhadap lokasi permohonan izin pertambangan guna memberikan rurnusan rekomendasi dan saran teknis dalam penerbitan KP/JPR/SIPD;
"1t}.
- h. Menyiapkan bahan penganalisaan dan pengevaluasian rencana dan laporan kegiatan usaha pertambangan;
1. Menyiapkan bahan perumusan rekomendasi jenis sanksi terhadap pelanggaran usaha pertarnbangan ·
- J. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Kepala Seksi Pengendalian Pemanfaatan Energi. Air dan Tanah mempunya: rincian tugas :
- a. Menyiapkan bahan perencanaan. pelaksanaan dan pelaporan kegiatan pengendalian dan penertiban usaha/kegiatan di bidang energi clan air ianah:
- b. vlenyiapkan bahan pelaksanaan pemeriksaan dan survey lapangan terhadap lokasi permohonan izin usaha di bidang energi dan pernanfaatan air tanah/permukaan guna memberikan rumusan rekomendasi dan saran teknis dalam penerbitan izin. penimbunan BBM, izin imper, penimbunan. pelayanan dan penjualan bahan bakar khusus, usaha pengeboran air bawah tanah. usaha pernanfaatan air bawah tanah/permukaan:
- c. Menyiapkan bahan perumusan rekomendasi jerus sanksi terhadap pelanggaran usaha di bidang energi dan pemanfaatan air;
- d. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada pirnpinan tentang langkah-langkah dao tindakan yang perlu diarnbil dalam bidang rugasnya;
- e. Melaksanakan tugas Jain yang diberikan oleh atasao sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Pasal II
: . , D@R.g-~ diundangkannya dan berlakunya Peratu.ran Bupati ini, maka hal-hal yang · ;~~~;:~ .. ~~~-:~~,~:-~ ... }t/tt~t~ngan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku lagi. i
Pasal III
Peratujan Bupati ini rnulai berlaku sejak tanggal diundaogkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya., memerintah.kan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerab Kabupaten imalungun. J.R. SARAG[H Dto BUP A Tl SlNlALU 1 GL, Pamatang Raya -"5 ;,.a .. e t 201"'

Penetapan: Ditetapkan di pada tanggal Pamatang Raya '25 !'12.ret 2013

Penetapan: Diundangkan di Pada tanggal ## SEKRET ARIS DAERAH KA.BUP A TEN Sil\1ALUNGUN, GIDION PURBA BERITA DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN NOMOR 176