PERATURAN BUPATI RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang PEMBERJAN PINJAMAN DAERAH KEPADA KELOMPOK T ANI BIDANG PETERNAKAN DENGAN RAHMA T TUHAN YANG MARA ESA BUPATI TABALONG, - a. bahwa dalam rangka penyebaran temak dan peningkatan pendapatan petani temak di Kabupaten Tabalong, perlu adanya pengembangan dan pemerataan pengelolaan temak oleh kelompok tani ternak; - b. bahwa dalam rangka membantu pengembangan dan pemerataan pengelolaan temak oleh petani temak, perlu diberikan pinjaman untuk pengadaan ternak melalui kelompok tani; - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI TABALONG
PERATURANBUPATITABALONG
NOMOR
~
TAHUN 2010
TENTANG
PEMBERJAN PINJAMAN DAERAH KEPADA KELOMPOK T ANI BIDANG PETERNAKAN
DENGAN RAHMA T TUHAN YANG MARA ESA
BUPATI TABALONG,
- a. bahwa dalam rangka penyebaran temak dan peningkatan pendapatan petani temak di Kabupaten Tabalong, perlu adanya pengembangan dan pemerataan pengelolaan temak oleh kelompok tani ternak;
- b. bahwa dalam rangka membantu pengembangan dan pemerataan pengelolaan temak oleh petani temak, perlu diberikan pinjaman untuk pengadaan ternak melalui kelompok tani;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Pinjaman Daerah Kepada Kelompok Tani Bidang Petemak.an;
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undaug Nomor 32 Tahun2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terak.hir dengan Undang› Uudang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
Menetapkan
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 1 0, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nom or 04 );
3. 8\_ Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Temak Daerah (Lembara..r1 Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2009 Nomor 05);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 NomorOl);
10. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 01 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 01);
MEMUTUSKAN:
: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN PINJAMAN DAERAH KEPADA KELOMPOK TAN! BIDANG PETERNAKAN.
Pasall
Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tanaman Pangan, Petemakan dan Perikanan.
3. Kelompok tani adalah kelompok tani temak yang dibentuk oleh petemak atas dasar kepentingan bersarna untuk melakukan pengembangan temak sapi.
Pasal2
- (1) Pemerintah daerah memberikan pinjaman daerah kepada kelompok tani di daerah.
- (2) Kelompok tani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan kepala dinas berdasarkan I dengan pertimbangan potensi wilayah penyebaran temak di daerah.
Pasal3
- (1) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berjumlah Rp. 512.000.000,(lima ratus dua belas juta rupiah).
- (2) Pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikembalikan oleh petemak dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dengan bunga 6 % I tahun.
/
- (1) Pemberian pmJaman daerah sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, teknis pelaksanaannya lebih lanjut diatur dalam naskah perjanjian pemberian pinjaman daerah antara kepala dinas dengan kelompok tani penerima pinjaman.
- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
- a. para pihak;
- b. maksud dan jumlah pinjaman;
- c. hak dan kwajiban;
- d. jangka waktu pinjaman;
- e. sistem pengembalian;
- f. kelalaian;
- g. penyelesaian perselisihan.
Pasal 5
Peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini denga...'l penempatannya dalam Berita Dat!rah Kabupaten Tabalong.

Penetapan: ... r &lt; - "·' ... Diundangkan di Tanjung pada tanggal · 1 J ) · .:::;::-., ,•. / " ..\_\_ \_..,., -s"J;:~').ARlS DAERAH KABUPATEN TABALONG, ' \ \ ~-~----------- . H. ABDEL F ADILLAH