PERATURAN WALIKOTA BI Nomor 6 Tahun 2013 tentang TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA TIDAK TERDUGA (berlaku 15 Februari 2013)
Pembukaan
Mengingat:
WALIKOTA BITUNG
PERATURAN WALIKOTA BITUNG NOMOR 6 TAHUN 2013
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA TIDAK TERDUGA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BITUNG,
Menimbang : a.
- bahwa belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya;
- b. bahwa kegiatan yang bersifat tidak biasa sebagaimana dimaksud pada huruf a yaitu untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat di daerah;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 134 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa tata cara pemberian dan pertanggungjawaban belanja tidak terduga untuk tanggap darurat ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga;
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
Menetapkan :
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
13. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2012 Nomor 2).
MEMUTUSKAN:
PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA TIDAK TERDUGA
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kota Bitung.
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Walikota adalah Walikota Bitung.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
7. Pemerintah Daerah Lainnya adalah Pemerintah Daerah yang berada di wilayah Indonesia.
8. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
11. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
12. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.
13. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
14. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran badan/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
15. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
17. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
18. Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ## BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Bagian Kesatu Maksud
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Maksud Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan pengelolaan belanja tak terduga agar lebih efektif dan tepat sasaran.
Bagian Kedua Tujuan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Tujuan Peraturan Walikota ini adalah :
- a. Sebagai upaya terselenggaranya pelayanan publik serta tercapainya pemberian bantuan kepada masyarakat yang terkena bencana; dan
- b. Sebagai landasan hukum bagi setiap pemberian bantuan dari pemerintah kepada masyarakat yang terkena bencana dan dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi maupun fisik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 4
Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian dan pertanggungjawaban Belanja Tak Terduga yang mencakup penanggulangan bencana alam dan bencana sosial.
BELANJA TIDAK TERDUGA
Bagian Kesatu
Umum
BAB IV - BELANJA TIDAK TERDUGA
Pasal 5
- (1) Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
- (2) Kegiatan yang bersifat tidak biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat di daerah.
- (3) Dasar pengeluaran anggaran belanja tidak terduga yang dianggarkan dalam APBD untuk mendanai tanggap darurat, penanggulangan bencana alam dan/atau bencana sosial, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup ditetapkan dengan keputusan walikota dan diberitahukan kepada DPRD paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak keputusan dimaksud ditetapkan.
- (4) Pengeluaran belanja untuk tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
BAB IV - BELANJA TIDAK TERDUGA
Pasal 6
Belanja tidak terduga, dapat diberikan kepada:
- a. Pemerintah;
- b. Pemerintah Daerah lainnya;
- c. Pemerintah Kelurahan;
- d. Masyarakat; dan/atau
- e. Organisasi kemasyarakatan.
BAB IV - BELANJA TIDAK TERDUGA
Pasal 7
- (1) Pemerintah daerah dapat menganggarkan belanja tidak terduga sesuai kemampuan keuangan daerah yang ditujukan untuk belanja kebutuhan tanggap darurat bencana meliputi:
- a. Belanja kebutuhan tanggap darurat bencana digunakan hanya untuk pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan dan penampungan serta tempat hunian sementara; dan
- b. Pengadaan Barang dan Jasa
1. pada saat keadaan darurat bencana, pengadaan barang/jasa untuk penyelenggaraan tanggap darurat bencana dilakukan secara khusus melalui pembelian/pengadaan langsung yang efektif dan efisien sesuai dengan kondisi pada saat keadaan tanggap darurat.
2. pembelian/pengadaan langsung sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak ditentukan oleh jumlah dan harga barang/jasa.
3. pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi peralatan dan/atau jasa untuk:
- a) pencarian dan penyelamatan korban bencana;
- b) pertolongan darurat;
- c) evakuasi korban bencana;
- d) kebutuhan air bersih dan sanitasi;
- e) pangan;
- f) sandang;
- g) pelayanan kesehatan; dan
- h) penampungan serta tempat hunian sementara.
- (2) Pemberian belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 memenuhi kriteria paling sedikit:
- a. selektif;
- b. memenuhi persyaratan penerima belanja tak terduga; dan
- c. sesuai tujuan penggunaan.
- (3) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diartikan bahwa belanja tidak terduga hanya diberikan kepada calon penerima yang ditetapkan
BAB IV - BELANJA TIDAK TERDUGA
Pasal 8
- (1) Besaran belanja tidak terduga ditetapkan
BAB IV - BELANJA TIDAK TERDUGA
Pasal 9
- (1) Belanja tidak terduga yang akan diberikan kepada masyarakat melalui pemerintah dan pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dan huruf b dilakukan dengan cara:
- a. Jika ada surat edaran dari pemerintah untuk memberikan bantuan dan/atau surat permohonan dari pemerintah daerah lainnya yang ditujukan kepada Walikota; dan
- b. Walikota menetapkan penerima belanja tidak terduga beserta besaran uang yang akan dialokasikan dengan keputusan Walikota
BAB IV - BELANJA TIDAK TERDUGA
Pasal 10
Pertanggungjawaban penggunaan belanja tidak terduga terdiri dari:
- a. untuk pemerintah dan pemerintah daerah lainnya adalah:
1. keputusan Walikota tentang penetapan penerima belanja tidak terduga; dan
2. bukti transfer uang/tanda terima.
- b. Untuk pemerintah kelurahan dan organisasi kemasyarakatan adalah:
1. SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana selaku penerima belanja tidak terduga menyampaikan laporan penggunaan bantuan belanja tidak terduga kepada Walikota melalui PPKD.
2. kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan belanja tidak terduga yang dikelolanya; dan
3. pertanggungjawaban atas penggunaan belanja tidak terduga disampaikan oleh kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana kepada PPKD dengan melampirkan buktibukti pengeluaran yang sah dan lengkap atau surat pernyataan tanggungjawab belanja.
BAB IV - BELANJA TIDAK TERDUGA
Pasal 11
Belanja tidak terduga dicatat sebagai realisasi jenis belanja tidak terduga pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
BAB IV - BELANJA TIDAK TERDUGA
Pasal 12
SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana menyampaikan pertanggungjawaban kepada Walikota paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya secara adminstratif atas belanja tidak terduga yang disalurkannya dan menjadi objek pemeriksaan.
BAB IV - BELANJA TIDAK TERDUGA
Pasal 13
Realisasi belanja tidak terduga dicantumkan pada laporan belanja tidak terduga pemerintah daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
MONITORING DAN EVALUASI
BAB V - MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 14
- (1) SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana bersama SKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas penggunaan belanja tidak terduga.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota dengan tembusan kepada Inspektorat.
BAB V - MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 15
Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya harus didukung dengan bukti-bukti yang sah.
KETENTUAN PENUTUP
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kota Bitung. PARAF HIERARKHI

Penandatangan: Wakil Walikota

Penetapan: Ditetapkan di Bitung pada tanggal 15 Februari 2013 Sekretars Daerah Kota Asisten Administrasi Umum Kabag. Hukum Kasubag. Perundang-undangan Staf Pengelola PARAF KOORDINASI

Penetapan: Diundangkan di Bitung Pada tanggal 15 Februari 2013 Kepala BPBD

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KOTA Drs. EDISON HUMIANG, M.Si PEMBINA UTAMA MADYA NIP.19610804 198603 1 016 BERITA DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2013 NOMOR 61

Penandatangan: WALIKOTA BITUNG, ttd HANNY SONDAKH