PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 17 Tahun 2016 tentang TATA CARA PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI GURU DI KABUPATEN SEKADAU (berlaku 29 Agustus 2016)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI SEKADAU PROVINS! KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI SEKADAU NOMOR : 20 TAHUN 2016
TENTANG
TATA CARA PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI GURU DI KABUPATEN SEKADAU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SEKADAU,
- a. bahwa dalam melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi Dan Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah;
- c. bahwa salah satu persyaratan untuk mendapatkan tunjangan profesi, guru harus memenuhi beban kerja minimal 24 jam tatap muka per minggu;
- b. bahwa dalam rangka mendorong kreativitas, pelaksanaan tugas dan fungsi secara profesional bagi guru yang telah memenuhi beban kerja;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tatacara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru Di Kabupaten Sekadau.
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Penclidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dasen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
10. Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Oosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 ten tang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi Dan Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 684);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 9 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2016 ( Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2015 N omor 11);
10. Peraturan Bupati Sekadau Nomor 27 Tahun 2015 Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2016 ( Serita Kabupaten Sekadau Tahun 2015 Nomor 27 ); tentang Daerah Daerah
MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATl SEKADAU TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN
Menetapkan TUNJANGAN PROPES! GURU DI KABUPATEN SEKADAU
BAB II - RUANG LINGKUP DAN SASARAN TUNJANGAN
Pasal 2
Ruang Lingkup Tunjangan Profesi Guru yang diatur dalam peraturan Bupati ini adalah guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah.
BAB II - RUANG LINGKUP DAN SASARAN TUNJANGAN
Pasal 3
Sasaran Tunjangan Profesi guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah meliputi :
- a) sasaran Tunjangan Profesi yaitu guru pegawai negeri sipil daerah yang telah memiliki sertifikat pendidik dan nomor registrasi guru, memenuhi beban kerja, dan melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional; dan
- b) sasaran Tambahan Penghasilan yaitu guru pegawai negeri sipil daerah yang belum bersertifikat pendidik, telah memenuhi beban kerja, serta rnelaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional.
KRITERIA GURU PENERIMA TUNJANGAN PROFESI
BAB Ill - KRITERIA GURU PENERIMA TUNJANGAN PROFESI
Pasal 4
Kriteria guru pegawai negeri sipil daerah (PNSD) penerima Tunjangan Profesi sebagai berikut:
- a. guru PNSD yang mengajar pada satuan pendidikan di bawah binaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kecuali guru pendidikan agama.
- b. pengawas PNSD yang melaksanakan tugas kepengawasan pada satuan pendidikan di bawah binaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- c. memiliki satu atau lebih sertifikat pendidik yang telah diberi satu Nomor Registrasi Guru (NRG) yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Setiap guru hanya memiliki satu NRG walaupun guru yang bersangkutan memiliki satu atau lebih sertifikat pendidik.
- d. memiliki Surat Keputusan Tunjangan Profesi (SKTP) yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- e. bertugas pada satuan pendidikan yang memiliki rasio peserta didik terhadap guru di satuan pendidikan sesuai ketentuan pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru mulai tahun pelajaran 2016/2017.
- f. guru yang mendapat tugas tambahan, pemenuhan beban kerja minimal ta.tap muka dan tugas tambahannya dilaksanakan di satuan administrasi pangkalnya (satminkal).
- g. beban kerja guru dan pemenuhannya ditentukan
BAB Ill - KRITERIA GURU PENERIMA TUNJANGAN PROFESI
Pasal 5
Ketentuan beban kerja guru sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf (h) dikecualikan apabila guru:
- a. mengajar pada rombongan belajar di SMP/SMA/SMK yang melaksanakan Kurikulum 2013 pada semester pertama menjadi Kurikulum Tahun 2006 pada semester kedua tahun pelajaran 2014/2015. Dalam hal terdapat guru mata pelajaran tertentu di SMP/SMA/SMK tersebut tidak dapat memenuhi beban mengajar minimal 24 (dua puluh empat) jam tatap muka per minggu, pemenuhan be ban mengajar dilakukan melalui ekuivalensi kegiatan pembelajaran/pembimbingan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Ekuivalensi Kegiatan Pembelajaran/Pembimbingan Bagi Guru yang Bertugas pada SMP/SMA/SMK yang Melaksanakan Kurikulum 2013 pada Semester Pertama Menjadi Kurikulum Tahun 2006 pada Semester Kedua Tahun Pelajaran 2014/2015;
- b. mendapat tugas tambahan sebagai kepala satuan pendidikan, mengajar paling sedikit 6 (enam) jam tatap muka per minggu di satminkal yang sesuai dengan sertifikat pendidik yang dimilikinya atau membimbing 40 (empat puluh) peserta didik bagi kepala satuan pendidikan yang berasal dari guru bimbingan dan konseling/konselor atau TIK/KKPI;
- c. Mendapat tugas tambahan sebagai narasumber nasional/instruktur nasional/tim pengembang/mentor untuk guru pembelajar atau pelaksanaan diklat kurikulum, mengajar paling sedikit 12 (dua belas) jam tatap muka per minggu.
- d. Mendapat tugas tambahan sebagai kepala perpustakaan pada jenjang SD/SMP/SMA/SMK, kepala Jaboratorium pada jenjang SMP/SMA/SMK, ketua program keahlihan/program studi, kepala bengkel, kepala unit produksi dan sejenisnya, mengajar paling sedikit 12 (dua belas) jam tatap muka per minggu, dengan ketentuan standar perpustakaan, laboratoruim, bengkel atau sejenisnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Kepala satuan pendidikan atas persetujuan Kepala Dinas pendidikan kabupaten Sekadau dapat mengangkat satu orang Kepala Perpustakaan pada jenjang SD, SMP, SMA, SMK yang sesuai dengan standar sarana dan prasarana
- f. Kepala satuan pendidikan atas persetujuan Kepala Dinas pendidikan kabupaten/kota/provinsi dapat mengangkat Kepala Laboratorium yang sesuai dengan standar sarana dan prasarana, apabila jenjang SMP dapat mengangkat hanya satu orang kepala laboratorium yang membawahi semua pengelola laboratorium, jenjang SMA/SMK dapat mengangkat kepala laboratorium/bengkel sebanyak jumlah program peminatan atau program keahlian yang ada di satuan pendidikan tersebut.
- g. bertugas sebagai guru Bimbingan Konseling atau TIK/KKPI mengampu paling sedikit 150 (seratus lima puluh) peserta didik pada satu atau lebih satuan pendidikan, dengan mengampu paling sedikit 40 (empat puluh) orang peserta didik di satminkalnya.
- h. bertugas sebagai guru pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusi atau pendidikan terpadu paling sedikit 6
(enam) jam tatap muka per minggu, guru pembimbing khusus dapat berasal dari SLB atau guru PNS yang ada di sekolah inklusi yang sudah dilatih menjadi guru pembimbing khusus.
1. bertugas sebagai guru pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusi atau pendidikan terpadu paling sedikit 6 (enam) jam tatap muka per minggu, guru pembimbing khusus dapat berasal dari SLB atau guru PNS yang ada di sekolah inklusi yang sudah dilatih menjadi guru pembimbing khusus.
- j. bertugas sebagai guru pada satuan pendidikan di daerah khusus yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Penetapan daerah khusus ini menggunakan data dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- k. bertugas sebagai guru pada satuan pendidikan khusus, di mana peserta didiknya memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istirnewa.
BAB Ill - KRITERIA GURU PENERIMA TUNJANGAN PROFESI
Pasal 6
Togas tambahan sebagai wakil kepala satuan pendidikan, mengajar paling sedikit 12 (dua belas) jam tatap muka per minggu di satminkal atau membimbing 80 (delapan puluh) peserta diclik bagi wakil kepala satuan pendidikan yang berasal dari guru bimbingan dan konseling/konselor atau TIK/KKPI dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. untuk jumJah wakil kepala satuan pendidikan jenjang SMP terkait pembayaran tunjangan profesi jumJah wakil kepala satuan pendidikan minimal I (satu) orang wakil kepala satuan pendidikan dan maksimal 3 (tiga) orang wakil kepala satuan pendidikan; dan
- b. untuk jumJah wakil kepala satuan pendidikan jenjang SMA/SMK terkait pembayaran tunjangan profesi jumlah wakiJ kepala satuan pendidikan minimal 3 (tiga) orang dan maksimal 4 (empat) orang wakiJ kepala satuan pendidikan.
BAB Ill - KRITERIA GURU PENERIMA TUNJANGAN PROFESI
Pasal 7
Guru yang bertugas pada sekolah kecil (unit sekolah baru yang memenuhi persyaratan pendirian sekolah baru dengan jangka waktu yang clipersyaratkan), sekolah terbuka dan sekolah terintegrasi (sesuai dengan persyaratan pendirian sekolah terbuka dan sekolah terintegrasi) serta sekolah darurat yang tidak berada di daerah khusus, yang diusulkan oleh Pemerintah Daerah/Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota dan ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, agar Tunjangan Profesi nya tetap dibayarkan, guru tersebut harus melakukan kegiatan ekuivalensi sebagai berikut:
- a. mengajar mata pelajaran yang sarna atau mata pelajaran lain;
- b. menjadi tutor Paket A, B,C; C Kejuruan, atau program pendidikan kesetaraan;
- c. menjadi guru bina pada sekolah terbuka;
- d. menjadi guru pamong pada sekolah terbuka;
- e. membina kegiatan ekstrakurikuler wajib Pramuka;
- f. melaksanakan pembelajaran perbaikan (remedial teaching);
- g. mengelola Taman Bacaan Masyarakat (TBM) milik pribadi, atau milik masyarakat;
- h. menjadi Pengelola Kegiatan Keagamaan;
..
1. mengelola Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri;
- j. menjadi guru inti/instruktur/ pemandu pada KKG/MGMP;
- k. membina kegiatan mandiri terstruktur bagi peserta didik; dan
- l. membina kegiatan lain yang terkait dengan pendidikan masyarakat, misalnya kursus kecantikan, masak, memotong rambut, menjahit, dsb.
BAB Ill - KRITERIA GURU PENERIMA TUNJANGAN PROFESI
Pasal 8
Bukti dokumen atau pemberkasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 diverifikasi oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sekadau sesuai dengan kewenangannya.
MEKANISME PENYALURAN DANA TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH.
BAB IV - MEKANISME PENYALURAN DANA TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH.
Pasal 9
Mekanisme Penyaluran dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah dilakukan dengan alur sebagai berikut:
- a. satuan pendidikan mengusulkan Data Guru Yang Akan Menerima Dana Tambahan Penghasilan Ke Dinas Pendidikan Kabupaten;
- c. Surat Keputusan (Sk) Guru PNSD Penerima Dana Tambahan Penghasilan Yang Memenuhi Persyaratan Ditetapkan Oleh Pejabat Pembuat Komitmen (Ppk) Dan Disahkan Oleh Kuasa Pengguna Anggaran (Kpa) Pada Dinas Pendidikan Kabupaten;
- b. Dinas Pendidikan Kabupaten Melakukan Verifikasi Data Guru Yang Akan Menerima Dana Tambahan Penghasilan
BAB IV - MEKANISME PENYALURAN DANA TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH.
Pasal 10
- (1) Guru PNSD Apabila terjadi mutasi menjadi pejabat struktural, fungsional lainnya, meninggal dunia atau karena pensiun dini, maka penyaluran Dana Tambahan Penghasilan guru PNSD harus dihentikan bulan berikutnya.
- (2) Apabila seluruh guru yang berhak mendapatkan dana Tambahan Penghasilan telah menerima dana tersebut dan masih terdapat sisa dana, maka sisa lebih tersebut diperhitungkan sebagai alokasi dana Tambahan Penghasilan tahun anggaran berikutnya.
BAB IV - MEKANISME PENYALURAN DANA TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH.
Pasal 11
- (1) Perhitungan sebagai alokasi dana Tambahan Penghasilan tahun anggaran triwulan pertama, maka sisa dana tersebut menjadi penambah pagu pendanaan triwulan kedua.
- (2) Alokasi dana Tambahan Penghasilan triwulan kedua menjadi penambah pagu pendanaan triwulan ketiga, dan sisa dana pada triwulan ketiga menjadi penambah pagu pendanaan triwulan keempat.
Apabila alokasi Dana Tambahan Penghasilan tidak mencukupi kebutuhan penyaluran Dana Tambahan Penghasilan selama 12 (dua belas) bulan, kepala daerah dapat:
- a. melakukan penyaluran kepada guru PNSD
BAB IV - MEKANISME PENYALURAN DANA TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH.
Pasal 13
Penyaluran Dana Tambahan Penghasilan guru penerima Dana Tambahan Penghasilan dihentikan apabila dalam keadaan sebagai berikut:
- a. mencapai batas usia pensiun, yaitu 60 tahun;
- b. meninggal dunia;
- c. memberikan data yang tidak sesuai dengan fakta;
- d. melakukan tindak pidana yang sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap oleh pengadilan;
- e. tidak lagi bertugas sebagai guru;
- f. guru yang bersangkutan telah bersertifikat pendidik; dan
- g. penyaluran dana Tambahan Penghasilan disalurkan melebihi batas status guru menjadi non guru.
BABVI
PERSYARATAN PEMBAYARAN
BAB IV - MEKANISME PENYALURAN DANA TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH.
Pasal 14
Persyaratan pembayaran tunjangan profesi guru yang tidak menjalankan tugas (mengajar di depan kelas) dengan ketentuan sebagai berikut:
- b. pembayaran dilakukan
BAB IV - MEKANISME PENYALURAN DANA TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH.
Pasal 15
Pengendalian oleh Pemerintah Daerah sebagai upaya menjamin pelaksanaan pembayaran tunjangan profesi guru dapat berjalan sebagaimana mestinya, tepat sasaran dan tepat waktu, tepat jumlah besaran, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
BAB Ill - KRITERIA GURU PENERIMA TUNJANGAN PROFESI
Pasal 17
- f. guru yang mendapat tugas tambahan, pemenuhan beban kerja minimal ta.tap muka dan tugas tambahannya dilaksanakan di satuan administrasi pangkalnya (satminkal).
- g. beban kerja guru dan pemenuhannya ditentukan
Ketentuan beban kerja guru sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf (h) dikecualikan apabila guru:
- a. mengajar pada rombongan belajar di SMP/SMA/SMK yang melaksanakan Kurikulum 2013 pada semester pertama menjadi Kurikulum Tahun 2006 pada semester kedua tahun pelajaran 2014/2015. Dalam hal terdapat guru mata pelajaran tertentu di SMP/SMA/SMK tersebut tidak dapat memenuhi beban mengajar minimal 24 (dua puluh empat) jam tatap muka per minggu, pemenuhan be ban mengajar dilakukan melalui ekuivalensi kegiatan pembelajaran/pembimbingan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Ekuivalensi Kegiatan Pembelajaran/Pembimbingan Bagi Guru yang Bertugas pada SMP/SMA/SMK yang Melaksanakan Kurikulum 2013 pada Semester Pertama Menjadi Kurikulum Tahun 2006 pada Semester Kedua Tahun Pelajaran 2014/2015;
- b. mendapat tugas tambahan sebagai kepala satuan pendidikan, mengajar paling sedikit 6 (enam) jam tatap muka per minggu di satminkal yang sesuai dengan sertifikat pendidik yang dimilikinya atau membimbing 40 (empat puluh) peserta didik bagi kepala satuan pendidikan yang berasal dari guru bimbingan dan konseling/konselor atau TIK/KKPI;
- c. Mendapat tugas tambahan sebagai narasumber nasional/instruktur nasional/tim pengembang/mentor untuk guru pembelajar atau pelaksanaan diklat kurikulum, mengajar paling sedikit 12 (dua belas) jam tatap muka per minggu.
- d. Mendapat tugas tambahan sebagai kepala perpustakaan pada jenjang SD/SMP/SMA/SMK, kepala Jaboratorium pada jenjang SMP/SMA/SMK, ketua program keahlihan/program studi, kepala bengkel, kepala unit produksi dan sejenisnya, mengajar paling sedikit 12 (dua belas) jam tatap muka per minggu, dengan ketentuan standar perpustakaan, laboratoruim, bengkel atau sejenisnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Kepala satuan pendidikan atas persetujuan Kepala Dinas pendidikan kabupaten Sekadau dapat mengangkat satu orang Kepala Perpustakaan pada jenjang SD, SMP, SMA, SMK yang sesuai dengan standar sarana dan prasarana
- f. Kepala satuan pendidikan atas persetujuan Kepala Dinas pendidikan kabupaten/kota/provinsi dapat mengangkat Kepala Laboratorium yang sesuai dengan standar sarana dan prasarana, apabila jenjang SMP dapat mengangkat hanya satu orang kepala laboratorium yang membawahi semua pengelola laboratorium, jenjang SMA/SMK dapat mengangkat kepala laboratorium/bengkel sebanyak jumlah program peminatan atau program keahlian yang ada di satuan pendidikan tersebut.
- g. bertugas sebagai guru Bimbingan Konseling atau TIK/KKPI mengampu paling sedikit 150 (seratus lima puluh) peserta didik pada satu atau lebih satuan pendidikan, dengan mengampu paling sedikit 40 (empat puluh) orang peserta didik di satminkalnya.
- h. bertugas sebagai guru pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusi atau pendidikan terpadu paling sedikit 6
(enam) jam tatap muka per minggu, guru pembimbing khusus dapat berasal dari SLB atau guru PNS yang ada di sekolah inklusi yang sudah dilatih menjadi guru pembimbing khusus.
1. bertugas sebagai guru pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusi atau pendidikan terpadu paling sedikit 6 (enam) jam tatap muka per minggu, guru pembimbing khusus dapat berasal dari SLB atau guru PNS yang ada di sekolah inklusi yang sudah dilatih menjadi guru pembimbing khusus.
- j. bertugas sebagai guru pada satuan pendidikan di daerah khusus yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Penetapan daerah khusus ini menggunakan data dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- k. bertugas sebagai guru pada satuan pendidikan khusus, di mana peserta didiknya memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istirnewa.
Togas tambahan sebagai wakil kepala satuan pendidikan, mengajar paling sedikit 12 (dua belas) jam tatap muka per minggu di satminkal atau membimbing 80 (delapan puluh) peserta diclik bagi wakil kepala satuan pendidikan yang berasal dari guru bimbingan dan konseling/konselor atau TIK/KKPI dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. untuk jumJah wakil kepala satuan pendidikan jenjang SMP terkait pembayaran tunjangan profesi jumJah wakil kepala satuan pendidikan minimal I (satu) orang wakil kepala satuan pendidikan dan maksimal 3 (tiga) orang wakil kepala satuan pendidikan; dan
- b. untuk jumJah wakil kepala satuan pendidikan jenjang SMA/SMK terkait pembayaran tunjangan profesi jumlah wakiJ kepala satuan pendidikan minimal 3 (tiga) orang dan maksimal 4 (empat) orang wakiJ kepala satuan pendidikan.
Guru yang bertugas pada sekolah kecil (unit sekolah baru yang memenuhi persyaratan pendirian sekolah baru dengan jangka waktu yang clipersyaratkan), sekolah terbuka dan sekolah terintegrasi (sesuai dengan persyaratan pendirian sekolah terbuka dan sekolah terintegrasi) serta sekolah darurat yang tidak berada di daerah khusus, yang diusulkan oleh Pemerintah Daerah/Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota dan ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, agar Tunjangan Profesi nya tetap dibayarkan, guru tersebut harus melakukan kegiatan ekuivalensi sebagai berikut:
- a. mengajar mata pelajaran yang sarna atau mata pelajaran lain;
- b. menjadi tutor Paket A, B,C; C Kejuruan, atau program pendidikan kesetaraan;
- c. menjadi guru bina pada sekolah terbuka;
- d. menjadi guru pamong pada sekolah terbuka;
- e. membina kegiatan ekstrakurikuler wajib Pramuka;
- f. melaksanakan pembelajaran perbaikan (remedial teaching);
- g. mengelola Taman Bacaan Masyarakat (TBM) milik pribadi, atau milik masyarakat;
- h. menjadi Pengelola Kegiatan Keagamaan;
..
1. mengelola Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri;
- j. menjadi guru inti/instruktur/ pemandu pada KKG/MGMP;
- k. membina kegiatan mandiri terstruktur bagi peserta didik; dan
- l. membina kegiatan lain yang terkait dengan pendidikan masyarakat, misalnya kursus kecantikan, masak, memotong rambut, menjahit, dsb.
Bukti dokumen atau pemberkasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 diverifikasi oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sekadau sesuai dengan kewenangannya.
MEKANISME PENYALURAN DANA TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH.
Pasal9
Mekanisme Penyaluran dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah dilakukan dengan alur sebagai berikut:
- a. satuan pendidikan mengusulkan Data Guru Yang Akan Menerima Dana Tambahan Penghasilan Ke Dinas Pendidikan Kabupaten;
- c. Surat Keputusan (Sk) Guru PNSD Penerima Dana Tambahan Penghasilan Yang Memenuhi Persyaratan Ditetapkan Oleh Pejabat Pembuat Komitmen (Ppk) Dan Disahkan Oleh Kuasa Pengguna Anggaran (Kpa) Pada Dinas Pendidikan Kabupaten;
- b. Dinas Pendidikan Kabupaten Melakukan Verifikasi Data Guru Yang Akan Menerima Dana Tambahan Penghasilan
- (1) Guru PNSD Apabila terjadi mutasi menjadi pejabat struktural, fungsional lainnya, meninggal dunia atau karena pensiun dini, maka penyaluran Dana Tambahan Penghasilan guru PNSD harus dihentikan bulan berikutnya.
- (2) Apabila seluruh guru yang berhak mendapatkan dana Tambahan Penghasilan telah menerima dana tersebut dan masih terdapat sisa dana, maka sisa lebih tersebut diperhitungkan sebagai alokasi dana Tambahan Penghasilan tahun anggaran berikutnya.
- (1) Perhitungan sebagai alokasi dana Tambahan Penghasilan tahun anggaran triwulan pertama, maka sisa dana tersebut menjadi penambah pagu pendanaan triwulan kedua.
- (2) Alokasi dana Tambahan Penghasilan triwulan kedua menjadi penambah pagu pendanaan triwulan ketiga, dan sisa dana pada triwulan ketiga menjadi penambah pagu pendanaan triwulan keempat.
Apabila alokasi Dana Tambahan Penghasilan tidak mencukupi kebutuhan penyaluran Dana Tambahan Penghasilan selama 12 (dua belas) bulan, kepala daerah dapat:
- a. melakukan penyaluran kepada guru PNSD
Penyaluran Dana Tambahan Penghasilan guru penerima Dana Tambahan Penghasilan dihentikan apabila dalam keadaan sebagai berikut:
- a. mencapai batas usia pensiun, yaitu 60 tahun;
- b. meninggal dunia;
- c. memberikan data yang tidak sesuai dengan fakta;
- d. melakukan tindak pidana yang sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap oleh pengadilan;
- e. tidak lagi bertugas sebagai guru;
- f. guru yang bersangkutan telah bersertifikat pendidik; dan
- g. penyaluran dana Tambahan Penghasilan disalurkan melebihi batas status guru menjadi non guru.
BABVI
PERSYARATAN PEMBAYARAN
Persyaratan pembayaran tunjangan profesi guru yang tidak menjalankan tugas (mengajar di depan kelas) dengan ketentuan sebagai berikut:
- b. pembayaran dilakukan
Pengendalian oleh Pemerintah Daerah sebagai upaya menjamin pelaksanaan pembayaran tunjangan profesi guru dapat berjalan sebagaimana mestinya, tepat sasaran dan tepat waktu, tepat jumlah besaran, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (1) Dalam mewujudkan penyaluran tunjangan profesi guru yang transparan dan akuntabel diperlukan pengawasan oleh aparat internal dan eksternal.
- (2) Pengawasan internal sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kepala Satuan Pendidikan dimana guru yang bersangkutan bertugas dan Pengawas Sekolah.
- (3) Pengawasan eksternal terhadap pelaksanaan pembayaran dana tunjangan profesi guru dilakukan oleh lnspektorat Daerah.
Pemerintah Daerah wajib menyampaikan laporan Realisasi Penyaluran Tunjangan tunjangan profesi guru Guru PNS Daerah dengan format sesuai dengan PMK yang mengatur mengenai pengelolaan Tambahan Penghasilan Guru PNS Daerah.
KETENTUAN PENUTUP
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dalam Berita Daerah Kabupaten Sekadau.

Penetapan: Ditetapkan di Sekadau pada tanggal 29 Agustus 2016

Penandatangan: BUPATI SEKADAU, RUPINUS

Penetapan: Diundangkan di Sekadau pada tanggal 29 Agustus 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEKADAU YOHANES JHON BERITA DAERAH KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2016 NOMOR 20

Penandatangan: Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA EAGLAN HUKUM DAN HAM, % SUBHAN P, 19750426 199412 1 001