PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah tentang Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, dan Pajak Air Tanah yang selama ini berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nemer 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu disesuaikan kembali; - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Dae rah; 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nemer 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 2. Undang-Undang Nemer 6 Tahun 1983 tentarig Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah aiubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentan~ Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419); 4. Undang-Undang Namer 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor · 19 Tahun 2000 tentanq Perubahan At~s Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987); 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794); 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas dan Bersih .dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik ln'donesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 ); ' 7. Undanq-Undanq Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189); 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun · 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32,, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377); 4. 1 O. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentanq Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 13. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959); 14. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 15. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052); 16. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pertindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 17. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258); 1 19. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyedlaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3395) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2006 tentang&lt;?erubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4628); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang lrigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4156); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara . Republik Indonesia Nomor 4578); 22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemeriintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 24. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia 'T ahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858); 25. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859); 26. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110); 27. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111 ); 28. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan · Pemanfaatan lnsentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 29. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik' Indonesia Nomor 5179); 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 31. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2008 Seri D Nomor: 2). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PER (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR NOMOR 1 TAHUN 2012 TENT ANG
PAJAK DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TOBA SAMOSIR,
- a. bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang panting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;
- b. bahwa kebijakan . pajak daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan. peran serta masyarakat, dan akuntabllitas dengan memperhatikan potensi daerah;
- c. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah tentang Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, dan Pajak Air Tanah yang selama ini berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nemer 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu disesuaikan kembali;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Dae rah;
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nemer 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nemer 6 Tahun 1983 tentarig Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah aiubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentan~ Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-Undang Namer 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor · 19 Tahun 2000 tentanq Perubahan At~s Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas dan Bersih .dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik ln'donesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 ); '
7. Undanq-Undanq Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun · 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32,, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
4. 1 O. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentanq Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
14. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
15. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
16. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pertindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
17. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258); 1
19. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyedlaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3395) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2006 tentang&lt;?erubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4628);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang lrigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4156);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara . Republik Indonesia Nomor 4578);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemeriintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia 'T ahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111 );
28. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan · Pemanfaatan lnsentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik' Indonesia Nomor 5179);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2008 Seri D Nomor: 2).
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR dan
BUPATI TOBA SAMOSIR
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH. Menetapkan
BABI KETENTUAN UMUM
Pasal1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
1. Daerah adalah Kabupaten Toba Samosir.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati, dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Toba Samosir.
.
5. · Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir.
7. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati Toba Samosir.
8. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Toba Samosir.
9. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UndangUndang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. 1 O. Sadan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, y\_ayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
12. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wlsma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
13. Gubuk Pariwisata (cottage) adalah usaha hotel yang bangunannya berbentuk rumah dengan pekarangan.
14. Motel (houstel) adalah bentuk usaha yang menggunakan bangunan atau sebahagian dari padanya terletak di luar kota jauh dari jalan raya dimana orang yang berkenderaan dapat menginap serta menempatkan kenderaannya di garasi atau dekat pintu tidurnya dengan pembayaran.
15. Losmen adalah usaha yang menggunakan bangunan atau sebahagian dari padanya yang khusus disediakan untuk setiap orang dapat menginap tanpa makan dengan pembayaran.
16. Wisma pariwisata adalah usaha yang menggunakan bangunan atau sebahagian dari padanya, dimana setiap orang dapat memperoleh penginapan dan makanan tanpa fasifitas lainnya dengan pembayaran.
17. Pesanggerahan adalah usaha yang menggunakan bangunan atau sebahagian dari padanya yang terletak di luar kota tidak jauh dari jalan raya, dimana setiap orang dapat beristirahat menginap, makan dan mandi dengan pembayaran.
18. Pondok (home stay) adalah usaha yang menggunakan rumah tempat tinggal dimana orang dapat memperoleh penginapan dengan atau tanpa makan dan rencana kekeluargaan dengan pembayaran.
19. Bungalow adalah rumah yang diberikan kepada yang mempunyai hak kebendaan atas bungalow tersebut, mempunyai kesempatan untuk istirahat disamping rumah tempat tinggalnya sebagai usaha penginapan dan disewakan kepada orang lain atau umum.
20. Rumah kost adalah bangunan yang dimiliki perorangan maupun badan hukum yang disewakan untuk menginap dengan menarik pembayaran yang memiliki jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) yang menyediakan fasilitas seperti rumah penginapan.
21. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
23. Pengusaha restoran adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan restoran untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
22. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
24. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
25. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
26. Penyelenggara hiburan adalah perorangan atau badan yang menyelenggarakan hiburan baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
27. Penonton atau pengunjung adalah setiap orang yang menghadiri suatu hiburan untuk melihat dan/atau mendengar atau menikmatinya atau menggunakan fasilitas yang disediakan oleh penyelenggara hiburan kecuali penyelenggara, karyawan, artis dan petugas yang menghadiri untuk melakukan tugas pengawasan.
28. Tanda Masuk I Karcis I Tiket adalah suatu tanda atau alat yang sah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dapat digunakan untuk menonton, menggunakan atau menikmati hiburan. ·
2. 29.· Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
30. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk ·dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
32. Penyelenggara Reklame adalah Perorangan atau badan hukum yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
31. Panggung/Lokasi Reklame adalah suatu sarana atau tempat pemasangan satu atau beberapa buah reklame.
33. Kawasan/zona adalah batasan-batasan wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat dipergunakan untuk pemasangan reklame.
34. Nilai Jual Objek Pajak Reklame adalah keseluruhan pembayaran /pengeluaran biaya yang dikeluarkan oleh pemilik atau penyelenggara reklame termasuk dalam hal , ini adalah biaya/harga bahan konstruksi reklame, instalasi listrik, pembayaran/ongkos perakitan, pemancaran dan transportasi pengangkutan sampai dengan bangunan reklame yang telah diijinkan rampung.
35. Nilai strategis lokasi pemasangan reklame adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame yang berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan di bidang usaha yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah.
36. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
37. Penerangan jalan adalah penggunaan tenaga llistrik untuk menerangi jalan umum:
38. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
39. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.
40. Pajak air tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
42. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Sadan yang dapat dikenakan Pajak.
41. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
43. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Sadan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
44. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
45. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
46. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Sagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
48. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disebut NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
47. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besamya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
49. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang · oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
50. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan PerKabupatenan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
51. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh · Bupati.
52. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
53. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besamya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, ·dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
54. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
55. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
56. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
57. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
58. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar. Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
59. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat . Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
60. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
61. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
62. Bil/bond adalah merupakan sarana yang digunakan pengusaha untuk melakukan penagihan kepada Konsumen atas jasa produk yang dinikmatinya yang diterbitkan Pemerintah Daerah secara berurutan yang dicetak oleh Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah .
63. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan daerah.
64. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
BAB II - JENIS PAJAK DAERAH Bagian Kesatu Umum
Pasal 2
Jenis Pajak Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah itli terdiri atas :
- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. · Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- g. Pajak Air Tanah.
Bagian Kedua Pajak Hotel
BAB II - JENIS PAJAK DAERAH Bagian Kesatu Umum
Pasal 3
Oengan nama Pajak Hotel dipungut pajak atas setiap pelayanan yang disediakan hotel.
BAB II - JENIS PAJAK DAERAH Bagian Kesatu Umum
Pasal 4
- (1) Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.
- (2) Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola Hotel.
BAB II - JENIS PAJAK DAERAH Bagian Kesatu Umum
Pasal 5
Oikecualikan dari objek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat {1} adalah:
- b. jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya;
- a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
- c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
- d. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
- e. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh Hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.
BAB II - JENIS PAJAK DAERAH Bagian Kesatu Umum
Pasal 6
- (1) Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Sadan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau Sadan yang mengusahakan Hotel.
- (2) Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Sadan yang mengusahakan Hotel.
- (3) Setiap pengusaha wajib mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak untuk mendapatkan NPWPD.
BAB II - JENIS PAJAK DAERAH Bagian Kesatu Umum
Pasal 7
Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada Hotel.
BAB II - JENIS PAJAK DAERAH Bagian Kesatu Umum
Pasal 8
Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus).
BAB II - JENIS PAJAK DAERAH Bagian Kesatu Umum
Pasal 9
- (1) Besaran pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Pajak Hotel yang terutang terjadi pada saat pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan sebelum pelayanan hotel diberikan, pajak terutang terjadi pada saat dilakukan pembayaran.
- (5) Masa Pajak Hotel adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan Kalender.
- (4) Pajak Hotel yang terutang dipungut di wilayah Daerah.
BAB II - JENIS PAJAK DAERAH Bagian Kesatu Umum
Pasal 10
Setiap pengusaha hotel/penginapan dan sejenisnya diwajibkan memakai bill bond pembayaran kepada pelanggan/penginap.
Bagian Ketiga Pajak Restoran
BAB II - JENIS PAJAK DAERAH Bagian Kesatu Umum
Pasal 11
Dengan nama Pajak Restoran dipungut pajak atas setiap pelayanan yang disediakan restoran.
BAB II - JENIS PAJAK DAERAH Bagian Kesatu Umum
Pasal 12
- (1) Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran.
- (2) Pelayanan yang disediakan Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.
- (3) Tidak termasuk objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi batas sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan.
BAB II - JENIS PAJAK DAERAH Bagian Kesatu Umum
Pasal 13
- (1) Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Sadan yang membeli makanan dan/atau minuman dari Restoran.
- (2) Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Sadan yang mengusahakan Restoran.
- (3) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah.
Pasaf 14
Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran.
BAB II - JENIS PAJAK DAERAH Bagian Kesatu Umum
Pasal 15
Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus).
BAB II - JENIS PAJAK DAERAH Bagian Kesatu Umum
Pasal 16
- (1) Besaran pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (2) Pajak Restoran yang terutang terjadi pada saat pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan sebelum pelayanan restoran diberikan, pajak terutang terjadi pada saat dilakukan pembayaran.
- (5) Masa Pajak Restoran adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan Kalender
- (4) Pajak Restoran yang terutang dipungut di wilayah Daerah.
Bagian Keempat Pajak Hiburan
BAB II - JENIS PAJAK DAERAH Bagian Kesatu Umum
Pasal 17
Dengan nama Pajak Hiburan dipungut pajak atas setiap penyelenggaraan hiburan.
BAB II - JENIS PAJAK DAERAH Bagian Kesatu Umum
Pasal 18
- (1) Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran.
- (2) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- b. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
- a. tontonan film;
- c. kontes kecantikan dan sejenisnya;
- d. pameran;
·
- e. diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya;
- f. sirkus, akrobat, dan sulap;
- g. permainan bilyar, golf, dan bowling;
- h. pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;
- i. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness center); dan
- j. pertandingan olahraga;
BAB II - JENIS PAJAK DAERAH Bagian Kesatu Umum
Pasal 19
- (1) Subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Sadan yang menikmati Hiburan.
- (2) Wajib Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Sadan yang menyelenggarakan Hiburan.
- (3) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah.
BAB II - JENIS PAJAK DAERAH Bagian Kesatu Umum
Pasal 20
- (1) Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara Hiburan.
- (2) Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa Hiburan.
BAB II - JENIS PAJAK DAERAH Bagian Kesatu Umum
Pasal 21
- (1) Tarif Pajak Hiburan ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh perseratus).
- (2) Untuk hiburan berupa pagelaran busana, kontes kecantikan, diskotik, karaoke, klab malam, permainan ketangkasan, panti pijat dan mandi uap/spa, tarif ditetapkan sebesar 50% (lima puluh per seratus)
- (3) Khusus hiburan kesenian rakyat/tradisional dikenakan tarif Pajak Hiburan sebesar 3 % (tiga per seratus).
Pasaf 22
- ( 1) Se saran pokok · Pajak Hi bu ran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.
- (2) Pajak Hiburan yang terutang terjadi pada saat pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan sebelum hiburan diselenggarakan, pajak terutang terjadi pada saat dilakukan pembayaran.
- (4) Pajak Hiburan yang terutang dipungut di wilayah daerah.
- (5) Masa Pajak Hiburan adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan Kalender.
Bagian Kelima Pajak Reklame
BAB II - JENIS PAJAK DAERAH Bagian Kesatu Umum
Pasal 23
Dengan nama Pajak Reklame dipungut pajak atas setiap penyelenggaraan Reklame.
BAB II - JENIS PAJAK DAERAH Bagian Kesatu Umum
Pasal 24
- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. reklame papanlbillboard/videotronlmegatron dan sejenisnya;
- c. reklame melekat (stiker);
- b. reklame kain;
- d. reklame selebaran;
- e. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
- f. reklame udara:
- g. reklame apung;
- i. reklame film/slide; dan
- h. reklame suara;
- j. reklame peragaan.
- (3) Tidak termasuk sebagai objek Pajak Reklame adalah:
- a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
·
- b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
- c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
- d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
BAB II - JENIS PAJAK DAERAH Bagian Kesatu Umum
Pasal 25
- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Sadan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Sadan yang menyelenggarakan Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau Sadan, Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Sadan tersebut.
- (4) Dalam hal Reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak Reklame.
- (5) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah.
BAB II - JENIS PAJAK DAERAH Bagian Kesatu Umum
Pasal 26
- (1) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan ## BAB Ill PEMUNGUTAN PAJAK Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan
BAB II - JENIS PAJAK DAERAH Bagian Kesatu Umum
Pasal 47
- (1) Pemungutan Pajak tidak dapat diborongkan.
- (2) Setiap Wajib Pajak wajib membayar Pajak yang terutang ## BAB VII INSENTIF PEMUNGUTAN
BAB II - JENIS PAJAK DAERAH Bagian Kesatu Umum
Pasal 71
- (1) lnstansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insenti'f sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.
BAB VIII - KETENTUAN KHUSUS
Pasal 72
- ( 1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk rnenialankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
- (2) larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan daerah. ..
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagairnana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
- a. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan;
- b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemertksaan dalam bidang keuangan daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib · Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Bupati dapat memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.
BABIX PENYIDIKAN
BAB VIII - KETENTUAN KHUSUS
Pasal 73
- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Sadan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Sadan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, · dan/atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya cian diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan/atau
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
BABX KETENTUAN PIDANA
BAB VIII - KETENTUAN KHUSUS
Pasal 74
- 1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurufigan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kall jumlah pajak terutang yang tldal&lt; atau kurang dibayar.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak (dua) .
2. benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 · tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.
BAB VIII - KETENTUAN KHUSUS
Pasal 75
Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak atau berakhirnya Bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan.
BAB VIII - KETENTUAN KHUSUS
Pasal 76
- (1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp4.000.000,00 (em pat juta rupiah). '
- (2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar.
- (4) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan sifatnya adalah menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau Sadan selaku Wajib Pajak, karena itu dijadikan tindak pidana pengaduan. t
BAB VIII - KETENTUAN KHUSUS
Pasal 77
Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 dan Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) merupakan penerimaan negara.
BABXI
KETENTUAN PERALIHAN
BAB VIII - KETENTUAN KHUSUS
Pasal 78
Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Pajak yang masih terutang ## BAB XII KETENTUAN PENUTUP
BAB VIII - KETENTUAN KHUSUS
Pasal 79
etentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini, diatur dengan eraturan Bupati.
BAB VIII - KETENTUAN KHUSUS
Pasal 80
raturan Bupati mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 nu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :
1. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2004 Nomor 2 Seri B Namer 1 );
2. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pajak Restoran/Rumah Makan (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2004 Nomor 3 Seri B Nomor 2);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2005 Nomor 11 Seri B Nomor 1 );
4. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2006 Nomor 3 Seri B Nomor 2);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2006 Nomor 4 Seri B Nomor 3);
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB VIII - KETENTUAN KHUSUS
Pasal 82
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir. Ditatapkan di Baliga pada tanggal 28 Pabruari 2012

Penandatangan: BUPATI TOBA SAMOSIR Cap/dto ## PANDAPOTAN KASMIN SIMANJUNTAK

Penetapan: Diundangkan di Baliga pada tanggal :Z9 fM,~ 2012

Penandatangan: SEKRETARIS DAE 1TOBA SAMOSIR TAHUN 2012 NOMOR 1 LEMBARAN DA
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR NOMOR 1 TAHUN 2012 TENT ANG
## PAJAK DAERAH
## I. UMUM
Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah, Pemerintah Daerah berhak mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya dan memungut Pajak Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah di daerah harus ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah yang mengacu kepada ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Oaerah.
Menurut Undang-Undang Nomor 2008 Tahun 2009 tersebut, penetapan jenis Pajak Daerah bersifat close list ( daftar tutup ), artinya di luar jenis Pajak Daerah yang ditetapkan UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 tidak dimungkinkan dilakukan pemungutan jenis pajak lainnya. Pembatasan terhadap kewenangan Pemerintah Daerah untuk menetapkan jenis pajak daerah baru bertujuan untuk memberikan kepastian kepada masyarakat dan dunia usaha yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. '
Untuk meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah, Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 memberi kewenangan yang lebih besar kepada Pemerintah daerah dalam bidang perpajakan yaitu dengan memperluas basis Pajak daerah dan memberikan kewenangan kepada Dae rah dalam penetapan tarif.
Perluasan basis pajak tersebut meliputi perluasan cakupan dalam Pajak daerah dan penambahan jenis pajak baru. Perluasan cakupan dalam Pajak Daerah meliputi Pajak Hotel yang diperluas hingga mencakup seluruh persewaan di hotel dan Pajak Restoran yang diperluas hingga mencakup pelayanan katering. Sedangkan dalam penambahan jenis pajak daerah, ada 4 ( empat ) jenis pajak baru untuk Kabupaten yaitu Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan hak atas Tanah dan Bangunan, Pajak Sarang Burung Walet, serta Pajak Air Tanah yang semula merupakan pajak provinsi.
Dengan adanya perluasan basis pajak, Pemerintah daerah melalui Peraturan Daerah ini menetapkan tarif masing masing jenis Pajak yang disesuaikan dengan kondisi riil masyarakat agar tidak memberatkan dan tidak mengganggu kestabilan iklim investasi di Daerah.
Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas pengenaan pajak, sebagian hasil penerimaan pajak dialokasikan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan Paja~ tersebut. Misalnya Pajak penerangan Jalan, sebagian dialokasikan untuk membiayai Penerangan jalan.
Perluasan basis pajak tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip pajak yang baik, sehingga diharapkan Pajak Daerah tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi ( high cost economy ) dan atau menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah dan keqlatan ekspor impor.
Semula pengaturan mengenai Pajak Daerah masih tersebar dalam beberapa peraturan daerah (satu jenis Pajak Daerah dalam satu Peraturan Daerah ). Saat ini, pengaturan mengenai Pajak daerah diintegrasikan dalam suatu Peraturan daerah saja yaitu Peraturan daerah tentang Pajak Daerah. ·
Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, sejalan dengan adanya peningkatan basis pajak daerah dan diskresi dalam penetapan tarif, diharapkan dapat meningkatkan pendapatan Asli daerah (PAD) sehingga Daerah semakin mampu membiayai sendiri kebutuhan pengeluarannya · dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan serta dapat mengurangi ketergantungan Daerah terhadap dana alokasi dari Pemerintah Pu sat.
## 11. PASAL DEMI PASAL
Pasal6 Cukup jelas. Pasal? Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 8
Cukup jelas. Pasal9 Cukup jelas. Pasal 10 Cukup jelas. Pasal 11 Cukup jelas. Pasal 12 Cukup jelas. Pasal 13 Cukup jelas. Pasal 14 Cukup jelas. Pasal 15 Cukup jelas. Pasal 16 Cukup jelas. Pasal 17 Cukup jelas. Pasal 18 Huruf b Kesenian yang dimaksud adalah hiburan kesenian rakyat/tradisional yang dipandang perlu untuk dilestarikan dan diselenggarakan di tempat yang dapat dikunjungi oleh semua lapisan masyarakat. Yang dimaksud dengan pertunjukan pergelaran musik, tari dan/atau busana adalah pertunjukan pergelaran musik, tari dan/atau busana yang penyelenggaraannya baik bersifat nasional maupun internasional. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Termasuk dan sejenisnya adalah bar, pub, ruang musik (music room), balai gita (singing hall}, dan ruang salesa music (music lounge). Huruf f Cukup jelas. Huruf a Cukup jelas. Huruf b · k' · · Pengecualian apartemen, kondominium, dan sejenisnya didasar an