UNDANG-UNDANG DARURAT Nomor 36 Tahun 1950 tentang PENETAPAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG, UNDANG-UNDANG DARURAT DAN SALAH-MASALAH PAJAK DIKELUARKAN SEBELUM PEMBENTUKAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (berlaku 30 Desember 1950)
Pembukaan
Menimbang
- bahwa untuk pemungutan pajak-pajak yang penting perlu diadakan peraturan-peraturan yang seragam untuk seluruh Indonesia;
Menimbang
- bahwa karena keadaan-keadaan yang mendesak peraturan-peraturan ini perlu segera diadakan;
Mengingat
- Pasal-pasal 96, 117, 131, 132, 133 dan 142 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG PENETAPAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG, UNDANG-UNDANG DARURAT DAN ORDONANSI-ORDONANSI MENGENAI MASALAHMASALAH PAJAK, DIKELUARKAN SEBELUM PEMBENTUKAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA.
Pasal 1
Undang-undang, Undang-undang darurat, peraturan-peraturan pemerintah dan ordonansiordonansi disebutkan di bawah ini, mulai dengan tanggal I Januari 1951 berlaku untuk seluruh Indonesia, termasuk daerah-daerah yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri dan daerah-daerah Swapraja.
1. Undang-undang "Pajak Radio" ditetapkan oleh Republik Indonesia dulu dengan Undangundang Nomor 12 Tahun 1947, setelah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1948;
2. Undang-undang Pajak Pembangunan I, ditetapkan oleh Republik Indonesia duku dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1947, setelah diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 1948;
3. Undang-undang darurat tentang "Pajak Peredaran" ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia Serikat dulu dengan Undang-undang darurat Nomor 12 Tahun 1950 dimuat dalam Lembaran Negara 1950 Nomor 19;
4. Ordonansi "Pajak Peralihan Tahun 1944", ditetapkan oleh Pemerintah Hindia Belanda dulu dimuat dalam Staatsblad 1944 No. 17 setelah diubah dan ditambah terakhir dalam Staatsblad 1949 Nomor 261;
5. Ordonansi "Pajak Upah", ditetapkan oleh Pemerintah Hindia Belanda dulu dimuat dalam Staatsblad 1934 Nomor 611 setelah diubah dan ditambah terakhir dalam Staatsblad 1949 Nomor 342;
6. Ordonansi "Pajak Rumah Tangga 1908", ditetapkan oleh Pemerintah Hindia Belanda dulu dimuat dalam Staatsblad 1908 Nomor 13 setelah diubah dan ditambah terakhir dalam Staatsblad 1949 Nomor 316;
7. Ordonansi "Pajak Kendaraan Bermotor 1934", ditetapkan oleh Pemerintah Hindia Belanda dulu dimuat dalam Staatsblad 1934 Nomor 718 setelah diubah dan ditambah terakhir dalam Staatsblad 1949 Nomor 376;
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 1950. MENTERI KEHAKIMAN, WONGSONEGORO. 8. Ordonansi "Bea Balik Nama", ditetapkan oleh Pemerintah Hindia Belanda dulu dimuat dalam Staatsblad 1924 Nomor 291 setelah diubah dan ditambah terakhir dalam Staatsblad 1949 Nomor 48; 9. Ordonansi "Pajak Potong 1936", ditetapkan oleh Pemerintah Hindia Belanda dulu dimuat dalam Staatsblad 1936 Nomor 671 setelah diubah dan ditambah terakhir dalam Staatsblad 1949 Nomor 317; 10. Aturan "Bea Meterai 1921 " (Zegelverordening 1921), ditetapkan oleh Pemerintah Hindia Belanda dulu, dimuat dalam Staatsblad 1921 Nomor 498, setelah diubah dan ditambah terakhir dalam Staatsblad 1949 nomor 251;

Distribusi: 11. Ordonansi "Successie 1901 (Successie Ordonantie 1901)", ditetapkan oleh Pemerintah Hindia Belanda dulu, dimuat dalam Staatsblad 1901 Nomor 471 setelah diubah dan ditambah terakhir dalam Staatsblad 1949 Nomor 48; 12. Ordonansi "Pajak kekayaan 1932" Ordonnantie op de ver mogensbelasting 1932), ditetapkan oleh Pemerintah Hindia Belanda dulu, dimuat dalam Staatsblad 1932 Nomor 405, setelah diubah dan ditambah terakhir dalam Staatsblad 1947 Nomor 24; ## Pasal 2. Undang-undang, Undang-undang darurat, Peraturan-peraturan Pemerintah atau Ordonansiordonansi, lain dari pada yang dimaksudkan dalam Pasal 1, ditetapkan oleh Republik Indonesia dulu, negara-negara bagian Republik Indonesia Serikat dulu, Pemerintah Swapraja dan Pemerintah Hindia Belanda dulu yang memuat peraturan-peraturan mengenai masalahmasalah yang telah diatur dalam Undang-undang, Undang-undang darurat dan Ordonansiordonansi dimaksudkan dalam Pasal I tersebut; dan bagi daerah dari Negara Republik Indonesia dulu ordonansi "Pajak Untung Perang 1939" Ordonnantie op de Oorlogswinstbelasting 1939), ditetapkan oleh Pemerintah Hindia Belanda dulu, dimuat dalam Staatsblad 1939 Nomor 81, setelah diubah dan ditambah terakhir dalam Staatsblad 1941 Nomor 489 mulai dengan tanggal 1 Januari 1951 tidak berlaku lagi. Pasal 3. Undang-undang darurat ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Penetapan: Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undangundang darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 1950. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, SOEKARNO.

Penandatangan: MENTERI KEUANGAN, SJAFRUDDIN PRAWIRANEGARA.
PENJELASAN
Pembukaan
.
Sebelum 1942 Pemerintah Hindia Belanda mengadakan Ordonansi-ordonansi pajak yang berlaku di seluruh Indonesia, kecuali di daerah-daerah Swapraja, Pemerintah daerah Swapraja yang menurut perjanjian politik biasanya mendapat kekuasaan perundangan pajak, dalam prakteknya hanya membuat peraturan-peraturan yang sama dengan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Hindia Belanda.
Selama pendudukan Jepang hampir tiap-tiap pulau malahan di Sumatera tiap-tiap Keresidenan, mempunyai perundingan pajak sendiri.
Sejak dari berdirinya, Pemerintah Republik Indonesia (dulu) mengusahakan supaya di daerah yang dikuasainya hanya berlaku satu perundangan pajak.
Demikian pula usaha Pemerintah Belanda pada permulaan kembalinya di Indonesia.
Sejak terbentuknya negara-negara B.F.O. keadaan mulai berubah. Dari Pemerintah Pre-federal negara-negara mendapat kekuasaan perundangan beberapa macam pajak, sedang daerahdaerah Swapraja di dalamnya tetap memegang kekuasaannya mengadakan perundangan pajak sendiri. Dilain pihak Pemerintah Republik Indonesia sebagai negara yang berdaulat, tetap mengadakan dan menjalankan perundangannya sendiri.
Dengan terbentuknya Negara Kesatuan, maka mengingat akan bunyinya
PENJELASAN
Pasal 142
Undangundang Dasar Sementara Republik Indonesia terbagi