PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 19 Tahun 2017 tentang PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENYALURANBERASSEJAHTERA (berlaku 2 Maret 2017)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATIBALANGAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 19 TAHUN 2017
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENYALURANBERASSEJAHTERA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BALANGAN,
- a. bahwa program beras untuk keluarga berpendapatan rendah bertujuan untuk memberikan bantuan pangan (beras) kepada keluarga berpendapatan rendah atau Rumah Tangga Sasaran (RTS) guna memenuhi kebutuhan gizi dan mengurangi sebagian beban pada pengeluaran (belanja) keluarga melalui penjualan beras pada tingkat harga subsidi dengan jumlah yang di ten tukan;
- b. bahwa untuk menghindari praktek penyaluran beras sejahtera di lapangan yang tidak berdasarkan harga standar beras sejahtera, sehingga perlu adanya biaya sew a transportasi agar ada keringanan be ban yang dikeluarkan oleh aparat Pemerintah Desa dalam penyaluran beras sejahtera;
- c. bahwa agar penyaluran beras untuk keluarga berpendapatan rendah dilaksanakan dengan tertib, lancar, dan dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, perlu menyusun petunjuk teknis pelaksanaan penyaluran beras untuk keluarga miskin;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Balangan tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyaluran Beras untuk Keluarga Miskin diKabupaten Balangan;
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun Pembentukan Kabupaten Tanah 2003 tentang Bumbu dan
2
Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
- 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahann Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
- 4 Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2013 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 123);
- 5 Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016Nomor 16)
Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENYALURAN BERAS SEJAHTERA
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan
- Daerah adalah Kabupaten Balangan.
- 2 Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah-
- Bupati adalah Bupati Balangan.
- 4 Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Balangan.
5. Beras sejahtera yang selanjutnya disebut Rastra adalah bantuan pangan yang diberikan kepada keluarga miskin atau rumah tangga miskin guna memenuhi kebutuhan pangan keluarganya.
6. Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat yang selanjutnya disingkat RTS PM adalah rumah tangga berpendapatan rendah yang menjadi sasaran dalam penyaluran beras sejahtera.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
Penyaluran beras untuk rumah tangga berpendapatan rendah dimaksudkan agar penyaluran beras sejahtera di Daerah mengacu pada Buku Pedoman Umum Beras sejahtera yang diterbitkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia tetap
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3
Tujuan Program Rastra adalah mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras dengan pendistribusian bersubsidi sebanyak 15 kg/ RTS-PM / bulan dengan harga tebus sebesar Rp 1.600,- per kilogram.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 4
Dalam penentuan Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) sesuai dengan data yang diterbitkan dari Basis Data Terpadu hasil PPLS 2011 yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNPZK) , disahkan oleh Kementerian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia dan rumah tangga hasil pemutakhiran daftar penerima manfaat oleh musyawarah Desa / Kelurahan / Pemerintah setingkat.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 5
- (1) Perubahan/ penggantian RTS-PM diputuskan melalui musyawarah desa / kelurahan bagi RTS-PM yang pindah alamat ke luar desa / kelurahan, meninggal (seluruh anggota rumah tangga sudah meninggal) , tercatat lebih dari satu kali atau kaya.
- (2) Rumah tangga pengganti RTS-PM diprioritaskan bagi rumah tangga yang memiliki jumlah anggota rumah tangga lebih besar (terdiri dari balita dan anak usia sekolah, dan atau kepala rumah tangganya orang lanjut usia), kepala rumah tangganya perempuan, kondisi fisik rumahnya kurang layak huni, dan atau berpenghasilan paling rendah dan tidak tetap.
- (3) Hasil Musyawarah desa / Musyawarah kelurahan dan/ atau Musyawarah
Kecamatan dimasukkan ke dalam Formulir Rekapitulasi Pengganti (FRP) dan dilaporkan secara berjenjang kepada TNPZK melalui Tim Koordinasi Rastra Kecamatan dan Tim Koordinasi Rastra Kabupaten\_
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 6
- (1) Bukti penyaluran Rastra kepada RTS-PM oleh Kepala Desa dibuatkan tanda terima yang ditandatangani cap jempol oleh RTS-PM terdaftar yang menyatakan bahwa RTS-PM telah menerima Rastra sebanyak 15 kg;
- (2) Apabila di sebuah desa terdapat rumah tangga berpendapatan rendah yang tidak termasuk dalam RTS-PM, maka atas dasar kebersamaan, kekeluargaan dan kegotong royongan masyarakat desa Kepala Desa dapat memfasilitasi kesepakatan pembagian Rastra antara RTS-PM dengan rumah tangga berpendapatan rendah lainnya yang tidak menerima Rastra.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud ayat (2) baru dapat dilaksanakan oleh Kepala Desa setelah dilaksanakan pembagian Rastra sebagaimana dimaksud pada ayat (1). pada
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 7
- (1) Penyaluran beras untuk rumah tangga berpendapatan rendah dari titik distribusi yang ditetapkan oleh BULOG Barabai ke RTS PM diberi bantuan yang diatur sebagai berikut
2. untuk medan /wilayah yang ringan /mudah dijangkau sewa transportasi pengangkutan selama 2 hari sebesar Rp 350.000,Ihari / bulan dari titik distribusi Kecamatan Paringin dan Paringin Selatan ke desa-desa; biaya
3. untuk medan /wilayah yang sedang/kurang mudah dijangkau sewa transportasi pengangkutan selama 2 hari sebesar Rp. 400.000, dari titik distribusi Kecamatan Batumandi, Lampihong Juai dan Awayan ke desa-desa; biaya
4. C untuk medan /wilayah yang berat / susah dijangkau biaya sewa transportasi pengangkutan selama 3 hari sebesar 450.000,Ihari/ bulan dari titik distribusi/ Kecamatan Halong dan Tebing Tinggi ke desa-desa; Rp.
- (2) Rincian Titik Distribusi, sebagaimana dimaksud (1) adalah sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. pada ayat


Diundangkan di Paringin tanggal 22 Maret 2017 pada

## BAB III PEMBIAYAAN

## Pasal 8

penyaluran beras untuk rumah tangga berpendapatan rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dibebankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan. Biaya pada

## Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai tanggal diundangkan. pada

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan

Ditetapkan di Paringin tanggal 22 Maret 2017 pada


Salinan / Fotocopy sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BALANGAN,

Mengetahui,


KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH


BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2017 NOMOR 19

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 19 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN BERAS SEJAHTERA

## DAFTAR TITIK DISTRIBUSI PENYALURAN BERAS SEJAHTERA DI KABUPATEN BALANGAN

| No. | Kecamatan | Lokasi Titik Distribusi | Keterangan |
|-------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1 | Paringin | Kantor Kecamatan Paringin | 1 titik |
| 2 | Paringin Selatan | Kantor Kecamatan Paringin Selatan | 1 titik |
| | Lampihong | Kantor Kecamatan Lampihong | 1 titik |
| 4 | Batumandi | Kantor Kecamatan Batumandi | 1 titik |
| 5 | Awayan | Kantor Kecamatan Awayan | 1 titik |
| 6 | Juai | Kantor Kecamatan Juai Desa Gulinggang Desa Sungai Batung Desa Tawahan Desa Panimbaan Desa Sirap Desa Hamarung Desa Hukai Desa Muara Ninian Desa Marias Desa Buntu Karau | 11 titik |
| 7 | Halong | Kantor Kecamatan Halong Desa Kapul Desa Halong Desa Binjai Punggal Desa Baruh Panyambaran Desa Binju Desa Bangkal | 7 titik |
| 8 | TebingTinggi | Kantor Kecamatan Tebing Tinggi | 1 titik |

Salinan/Fotocopy sesuai dengan aslinya Mengetahui,

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN



H. M. IWAN SETIADY, SH NIP. 19780929 200501 1 009