PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU Nomor 2 Tahun 2014 tentang PENYERTAAN MODAL PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2014 (berlaku 22 Agustus 2014)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 75 Peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pada Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Uncak Kapuas Mandiri Tahun Anggaran 2014;
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 1996 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kapuas Hulu pada Pihak Ketiga;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 16 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU dan
BUPATI KAPUAS HULU
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2014.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak ketiga dan atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu.
7. Modal Daerah adalah modal dalam bentuk uang dan atau kekayaan daerah (yang belum dipisahkan) yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin, inventaris, surat berharga, fasilitas dan hak lainnya yang dimiliki oleh daerah yang merupakan kekayaan daerah.
8. Dividen adalah bagian keuntungan Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat yang dibagikan kepada para pemegang saham secara proporsional ## BAB II
TUJUAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Kalbar bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usaha perusahaan dimaksud dan menambah Pendapatan Asli Daerah.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dilaksanakan ## BAB III
PENYERTAAN MODAL
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
- (1) Penyertaan Modal pada PT. Bank Kalbar berupa pembelian saham sesuai dengan penyediaan dana yang tertampung dalam APBD.
- (2) Penyertaan Modal pada PT. Bank Kalbar dari Tahun Anggaran 2009 sampai dengan Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp34.106.000.000,00 (tiga puluh empat miliar seratus enam juta rupiah).
- (3) Untuk Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (4) Pelaksanaan pencairan dana penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
Seluruh penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
PENGANGGARAN
BAB IV - PENGANGGARAN
Pasal 5
Pelaksanaan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2014.
PEMBAGIAN DIVIDEN
BAB V - PEMBAGIAN DIVIDEN
Pasal 6
- (1) Pemerintah Daerah mendapatkan dividen dari Penyertaan Modal pada PT. Bank Kalbar.
- (2) Dividen yang diperoleh dari Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibagikan setiap akhir tahun buku PT. Bank Kalbar setelah melalui Rapat Umum Pemegang Saham menjadi hak daerah.
- (3) Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disetorkan ke Kas Umum Daerah dan dicatat sebagai penerimaan daerah sesuai dengan tata usaha pengelolaan keuangan daerah.
PENGAWASAN
BAB VI - PENGAWASAN
Pasal 7
- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyertaan modal.
- (2) Bupati dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan atas penyertaan modal pada PT. Bank Kalbar.
- (3) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati setiap 1 (satu) tahun sekali dengan tembusan kepada DPRD.
KETENTUAN PENUTUP
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Penetapan: Ditetapkan di Putussibau pada tanggal 22 Agustus 2014Februari

Penandatangan: BUPATI KAPUAS HULU, A.M. NASIR

Penetapan: Diundangkan di Putussibau pada tanggal 1 Oktober 2014

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU, ## MUHAMMAD SUKRI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2014 NOMOR 6 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU, PROVINSI KALIMANTAN BARAT: (2)/(2014)
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR 2 TAHUN 2014
## TENTANG
## PENYERTAAN MODAL PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2014
## I. UMUM.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Pemerintah Daerah dapat menganggarkan kekayaan pemerintah daerah untuk menyertakan modal (investasi) baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.
PT. Bank Kalbar merupakan perusahaan perbankan yang didirikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat dengan struktur permodalannya terbagi atas kepemilikan saham Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota dan lembaga usaha lainnya. Salah satu tujuannya adalah ikut berperan serta membangun perekonomian daerah Kalimantan Barat dan bersamaan dengan itu mampu memberikan kontribusi Pendapatan Asli Daerah dari hasil laba usaha.
Oleh karena itu dalam rangka kepentingan investasi jangka panjang dimaksud, penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu pada PT. Bank Kalbar diupayakan untuk ditingkatkan sepanjang memberikan manfaat positif terhadap perkembangan ekonomi dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
Dalam perkembangan usahanya PT. Bank Kalbar bertekad untuk menaikkan peringkatnya menjadi Bank Pembangunan Daerah Regional Champion, maka atas dasar pertimbangan prioritas kebutuhan investasi, kontribusi dividen terhadap Pendapatan Asli Daerah dan sesuai kemampuan keuangan daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu
pada periode Tahun 2014 akan melaksanakan penyertaan modal pada PT. Bank Kalbar dengan jumlah penyertaan modal yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
## II. PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 2
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 3
Ayat (1) Cukup jelas. Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Rincian penyertaan modal pada PT. Bank Kalbar adalah sebagai berikut: - a. Sampai dengan Tahun Anggaran 2009 berjumlah Rp12.106.000.000,00 (dua puluh tiga miliar enam ratus enam juta rupiah). - b. Tahun Anggaran 2010 sejumlah Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah). - c. Tahun Anggaran 2011 sejumlah Rp4.00.000.000,00 (empat miliar rupiah). - d. Tahun Anggaran 2012 sejumlah Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah). - e. Tahun Anggaran 2013 sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Jumlah tersebut bersumber dari penyertaan modal yang sudah dilaksanakan sebelumnya. Ayat (3) Cukup jelas. Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 4
Yang dimaksud dengan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah bagian dari kekayaan milik daerah yang dapat berbentuk uang, barang bergerak atau tidak bergerak termasuk hak-hak lainnya, yang pengelolaannya terpisah dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.
PENJELASAN
Pasal 5
Cukup jelas. ```
PENJELASAN
Pasal 6
Cukup jelas. Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 Cukup jelas. ``` TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR 5