Unknown Unknown Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah serta agar pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang dapat terlaksana sesuai asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai, sehingga hasil dari pengadaan barang/jasa dapat dipertanggungjawabkan, baik dari aspek fisik, keuangan maupun pemanfaatannya guna penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, maka diperlukan Standar dalam Pengelolaan Barang dan Jasa; - b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a di atas, serta dalam upaya efisiensi penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sin tang Tahun Anggaran 2015 yang sesuai dengan harga pasar dan nilai kewajaran, maka dipandang perlu (berlaku 1 Juli 2015)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI SINTANG
PERATURAN BUPATI SINTANG NOMOR 52 TAHUN 2015
TENT ANG
STANDAR HARGA SATUAN BARANG DAN JASA KEBUTUHAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2015
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SINTANG,
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 7 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah serta agar pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang dapat terlaksana sesuai asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai, sehingga hasil dari pengadaan barang/jasa dapat dipertanggungjawabkan, baik dari aspek fisik, keuangan maupun pemanfaatannya guna penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, maka diperlukan Standar dalam Pengelolaan Barang dan Jasa;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a di atas, serta dalam upaya efisiensi penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sin tang Tahun Anggaran 2015 yang sesuai dengan harga pasar dan nilai kewajaran, maka dipandang perlu menetapkan Standar Harga Satuan Barang dan Jasa kebutuhan Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2015;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud dalam huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sintang;
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penju?-1an Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lernbaran Negara Republik lnd � nesia Nomor 3264) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3986);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 . tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dan Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ten tang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 12 · Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201.4 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dirubah beberapa kah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun � O 14 Nomor 58.' Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
13. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tenta � g Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran N\_egara Repubiik Indonesia Nomor 3956) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nornor 95);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengeioiaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republilc Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
20. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 ten tang Pengadaan Barang/Jasa Pernerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 201 5· ·
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nornor 25) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 201 � Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Smtang Nornor 3);
Mengingat
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2 00 6 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lcmbaran Dacrah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tam � ahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25) Sebag � mana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten S � ntang Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Smtang Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nornor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor I, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sin tang Nomor 8 Tahun 201 1 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 8);
MEMUTUSKAN :
- PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR SATUAN HARGA BARANG DAN JASA KEBUTUHAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2015
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
- (1) Maksud ditetapk � standar harga satuan barang dan jasa kebutuhan Pemenntah Kabupaten Sintang adalah sebagai pedoman untuk menyusun Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan B Milik Daerah (RKPBMD) serta pedoman untuk me arang R · nyusun encana KeIJa dan Anggaran (RKA), yang terlebih dahul h dilakukan survei harga pasar untuk mendapatkan bi u arus terendah dan lebih menguntungkan bagi Pemerintah ;Y � /harga Sintang. a upaten
- ( 2 ) Tujuan dit ta kebutuh 1 e Pkannya Standar Harga Satuan Barang dan Jasa menin an Pemenntah Kabupaten Sintang adalah untuk APBD � tkan daya guna, hasil guna dan efisiensi pelaksanaan p d bupaten Sintang Tahun Anggaran 2015 dan sebagai e oman dalam penyusunan RKA-SKPD Tahun Anggaran 2015.
BAB II)
RUANO LINGKUP
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3
- (l) R\_uang lingkup standar harga satuan barang dan jasa yang d1atur dalarn Peraturan ini, meliputi :
- b. Standar harga barang cetakan/buku/kepustakaan dan alat peraga;
- a. Standar harga alat tulis kantor dan benda pos;
- c. Standar harga alat-alat listrik dan elektronik;
- e. Standar harga peralatan/perlengkapan pemadam kebakaran;
- d. Standar harga peralatan kebersihan dan bahan pembersih;
- f. Standar harga perlengkapan pegawai;
- h. Standar harga peralatan/perlengkapan kantor;
- g. Standar harga peralatan/bahan/bibit/obat-obatan bidang pertanian dan peternakan;
1. Standar harga komputer dan peralatannya;
- k. Standar harga alat-alat bengkel dan pertukangan;
- j. Standar harga mebeulair;
- I. Standar harga peralatan uji, ukur dan laboratorium;
- m. Standar harga peralatan dapur dan kebutuhan rumah tangga lainnya;
- n. Standar harga alat studio dan komunikasi;
- p. Standar harga peralatan/bahan kesehatan dan obat-obatan;
- o. Standar harga alat angkutan/alat berat dan suku cadang;
- q. Standar harga satuan upah kerja dan bahan bangunan;
- r. Standar harga satuan tertinggi bangunan;
- s. Standar harga sewa kendaraan, tempat pertemuan, konsumsi, siaran/iklan, jasa kebersihan (cleaning service), cinderamata, jasa pengiriman/angkutan barang dan jasa tenaga pendukung/ operasional perkantoran;
- t. Standar tarif surat kilat khusus dan tarif pos express lokal dan regional;
- u. Standar biaya operasional peralatan per jam kerja;
- v. Standar harga buku pengayaan.
- (2) Standar harga satuan barang dan jasa kebutuhan Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 20 l S sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum da\am
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I, Larnpiran II, Lampiran Ill, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiaran VIII, Lampiran IX, Lampiran X, Lapiran XI, Lampiran XII, Lapiran XIII, Lampiran XIV, Lampiran XV, ampiran XVI, Larnpiran XVII, Lampiran XVIII, Lampiran XIX, Larnpiran XX, Lampiran XX! dan Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal4

Barang yang diperlukan oleh Unit/Satuan Kerja Perangkat Daerah yang belum tercantum dalam Peraturan Bupati ini, menggunakan harga pasar yang berlaku saat itu, yaitu:

- a. patokan Harga Satuan untuk kendaraan bermotor dinas operasional, suku cadang kendaraan bermotor dan buku-buku perpustakaan yang belum tercantum dalam Peraturan ini menggunakan daftar harga (price list) yang dikeluarkan oleh Agen TunggaI Pemegang Merk harga penerbit;
- b. patokan harga untuk obat-obatan non generik mengacu pada Harga Eceran Tertinggi (HET) yang dikeluarkan oleh Pedagang Besar Farmasi (PBF).

## Pasal 5

Standar harga satuan barang dan jasa kebutuhan Pemerintah Kabupaten Sintang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat ditinjau kembali sesuai dengan perkembangan harga dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 6

Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa oleh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

## Pasal 7

- (1) Standar Harga Satuan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, belum termasuk Pajak, biaya umum, dan keuntungan (over cost and profit) yang wajar bagi penyedia barang dan jasa.
- (2) Standar Harga Satuan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, bukan merupakan dasar dalam perhitungan kerugian Negara/Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Standar Harga Satuan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan ini, bukan harga mutlak yang dijadikan pedoman pengadaan barang dan jasa pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

## Pasal 8

Standar harga obat generik adalah harga obat-obatan yang mengacu pada ketentuan perundang-undangan dilingkungan Kementerian Kesehatan dengan perhitungan sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPn).

## Pasal 9

Pengadaan Barang dan Jasa dan penyusunan Owner Estimate (OE) atau Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dilaksanakan dengan memperhatikan harga pasar yang berlaku pada saat Pelaksanaan pengadaan.

## Pasal 10

- (l) Standar harga satuan barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 3 digunakan dalam menyusun Ranc8;11gan APSD Tahun Anggaran 2016 dengan toleransi kenaikan harga maksimal 15% (lima belas persen) termasuk pajak dan keuntungan bagi penyedia barang/jasa.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (1), untuk standar harga satuan Upah Kerja dan Bahan Bangunan. toleransi k � na1kan harga maksimal 20% (dua puluh persen) termasuk pajak dan keuntungan bagi penyedia barang/jasa.

## SASV KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Sintang Nomor 34 Tahun 2015 tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2015 (Serita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2015 Nomor 34), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang pada tanggal 03 Agustus 2015

� ANG,

/

� MILTON CROSBY

Diundangkan di Sintang pada tanggal 03 Agustus 2015


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,


YOSEPHA HASNAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2015 NOMOR 52