PERATURAN BUPATI PERUBAHAN KEDUA ATAS  BANTUL Nomor 78 Tahun 2013 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 78 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN, SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA HIBAH (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang:
Mengingat:
bahwa untuk mengakomodasikan permohonan hibah dari masyarakat untuk membantu terselenggaranya tugas-tugas Pemerintahan Daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantu! tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bantu! Nomor 78 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah;
- I. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3288);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
1
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
6. ten tang Republik Lembaran 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. I 3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 ten tang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
15. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
Menetapkan
:
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bantu! Nomor 10 Tahun 2007 ten tang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantu! (Lembaran Daerah Kabupaten Bantu! Tahun 2007 Seri D Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2012 ten tang Perubahan Atas Peraluran Daerah Ka bu paten Bantu! Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantu! (Lembaran Daerah Kabupaten Bantu! Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantu! Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bantu! Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Kabupaten Bantu! (Lembaran Daerah Tahun 2007 Seri D Nomor I1);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bantu! Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tatacara Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Seri D Nomor 2);
21. Peraturan Bupati Bantu! Nomor 78 Tahun 2011 ten tang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah (Berita Daerah Kabupaten Bantu! Tahun 2011 Nomor 78) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2011 ten tang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah (Serita Daerah Kabupaten Bantu! Tahun 2012 Nomor 53).
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATl TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATl BANTUL NOMOR 78 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN, SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA HIBAH.
Pasall
Beberapa ketentuan dalarn Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah (Berita Daerah Kabupaten Bantu! Tahun 2011 Nomor 78) yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantu! Nomor 53 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantu! Nomor 78 Tahun 2011 ten tang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hi bah (Berita Daerah Kabupaten Bantu) Tahun 2012 Nomor 58) diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan Pasal 10 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 10
- (1) Pemerintah, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada Bupati paling lambat sebelum rancangan KUA dan PPAS disepakati bersama Bupati dan DPRD.
- (2) Usulan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. permohonan hibah yang ditandatangani oleh pimpinan pemohon;
- b. proposal permohonan hibah;
- c. surat pernyataan kesanggupan menandatangani NPHD dan menggunakan hibah sesuai dengan tujuan;
- d. pernyataan Pakta Integritas; dan
- e. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon hibah.
2. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut :
- (!) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi :
Pasal 20
- a. pelaporan penggunaan hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20;
Pasal 23
- (!) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi :
- a. pelaporan penggunaan hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20;
- b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD;dan
- c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan ,ah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang, atau salinan bukti serah terima barang dan/ atau jasa bagi penerima hi bah berupa barang dan/ atau jasa.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b diatur sebagai berikut :
- a. untuk hibah berupa uang disampaikan kepada Bupati melalui SKPD Teknis untuk diteruskan kepada PPKD, dan 1 (satu) salinan disimpan oleh SKPD Teknis; dan
- b. untuk hi bah berupa barang dan/ atau jasa disampaikan SKPD Teknis.
- (4) Penyampaian pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lam bat tanggal 10 (sepuluh) bulan Januari tahun berikutnya.
I
I
- (5) Pencairan hibah yang dilakukan secara bertahap, penerima hibah harus menyampaikan laporan penggunaan hibah tahap sebelumnya kepada Bupati melalui SKPD Teknis untuk diteruskan kepada PPKD, dan 1 (satu) salinan disimpan oleh SKPD Teknis.
- (6) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksudkan disimpan dan dipergunakan oleh penerima pemeriksaan. pada ayat (2) huruf c hibah selaku obyek
- (7) SKPD Teknis memfasilitasi aparat pemeriksa untuk keperluan pemeriksaan yang berhubungan dengan penerima hibah.
Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantu!.

Penetapan: Ditetapkan di Bantu! pada tanggal 24 Juni 2013 UPAT1 BANTUL, SRI SURYA WIDATI --u

Penetapan: Diundangkan di Bantul pada tanggal 24 Juni 2013

Penandatangan: SEKRETARISIG.A � ,A.fi LUPATEN BANTUL, RIYANTONO • BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2013 NOMOR 3l. 4