PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT Nomor 1 Tahun 2014 tentang PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENGELOLAAN PERIJINAN DAN NON PERIJINAN KEPADA KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT (berlaku 21 Januari 2014)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
:
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT PROVINSI JAMBI
PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENGELOLAAN PERIJINAN DAN NON PERIJINAN KEPADA KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,
- a. bahwa sehubungan urusan pemerintahan dibidang Energidan sumber daya mineral berdasarkan Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Provinsi serta Surat Edaran Gubernur Jambi Nomor 01/SE/BPMD-PPT-4/ESDM/II/2015 tanggal 25 Februari 2015 tentang Perizinan Pertambangan Mineral dan Batubara, maka perlu mengubah Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Tentang Pendelegasian Wewenang Pengelolaan Perijinan dan Non Perijinan Kepada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Pendelegasian Wewenang Pengelolaan Perijinan dan Non Perijinan Kepada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
3. : 1. Pasal 18 ayat ( 6 ) Undang -undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);
3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara
Menetapkan
:
Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENGELOLAAN PERIJINAN DAN NON PERIJINAN KEPADA KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
Pasal 1
Ketentuan Pasal 5 diubah dan ditambah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 5
Perijinan dan Non Perijinan yang didelegasikan kepada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu sebagai berikut :
A. PERIJINAN
2. Ijin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet;
1. Surat Ijin Tempat Usaha ( SITU );
3. Ijin Usaha Jasa Konstruksi ( IUJK );
5. Ijin Mendirikan Bangunan ( IMB );
4. Ijin Pemakaian Kekayaan Daerah;
6. Ijin Undang Undang Gangguan/Hider Ordonatic ( HO );
8. Ijin Pemanfaatan Air Limbah ( Land Aplication );
7. Ijin Pembuangan Limbah Cair ( IPLC ) ;
9. Ijin Mengadakan Riset/Penelitian;
11. Ijin Usaha Industri ( IUI );
10. Ijin Usaha Perdagangan ( SIUP );
12. Tanda Daftar Perusahaan ( TDP );
14. Tanda Daftar Industri ( TDI );
13. Tanda Daftar Gudang ( TDG );
15. Ijin Praktek Dokter;
17. Ijin Kerja Perawat;
16. Ijin Praktek Dokter Gigi;
18. Ijin Perawat Gigi;
20. Ijin Praktek ahli Gizi;
19. Ijin Praktek Bidan;
21. Ijin Pengobatan Tradisional Menetap;
23. Ijin Kerja Apoteker;
22. Ijin Pengobatan Tradisional yang tidak menetap;
24. Ijin Kerja Asisten Apoteker;
26. Ijin Penggunaan Jalan diluar kepentingan lalu lintas;
25. Ijin Trayek Angkot/Angdes dalam kabupaten;
27. Ijin Usaha Ketenaga Listrikan untuk kepentingan sendiri;
29. Ijin Pengambilan Air Bawah Tanah;
28. Ijin Usaha Ketenaga Listrikan untuk kepentingan umum;
30. Ijin Pengambilan Air Permukaan;
32. Ijin Usaha Perikanan ( IUP ) Penangkapan;
31. Ijin Mendirikan Bangunan Menara;
33. Ijin Usaha Perikanan ( IUP ) Budidaya;
35. Ijin Praktek Perawat;
34. Ijin Usaha Perikanan ( IUP ) Penampungan;
36. Ijin Optical;
38. Ijin Toko Obat;
37. Ijin Kerja Refraksionis Optician;
39. Ijin Apotek;
41. Ijin Balai Pengobatan;
40. Ijin Klinik Bersalin;
42. Ijin Labor;
44. Ijin Praktek Fisioterapi
43. Ijin Kerja Bidan;
45. Ijin Usaha Pulau untuk Wisata;
47. Ijin Usaha Pondok Wisata;
46. ijin Usaha Bumi Perkemahan;
48. Ijin Usaha Panti Pijat dan Pijat Mandi Uap;
50. Ijin Usaha Taman Laut;
49. Ijin Usaha Dunia Fantasi;
51. Ijin Usaha Taman Rekreasi;
53. Ijin Usaha Taman Satwa;
52. Ijin Usaha Pemandian Alam;
54. Ijin Usaha Konsultan Pariwisata;
56. Ijin Hotel Bintang dan Melati;
55. Ijin Usaha Wisata Tirta;
57. Ijin Usaha Rumah Makan, Bar, dan Restoran;
58. Ijin Usaha Jasa Boga dan Catering;
59. Ijin Usaha Jasa Biro Perjalanan Wisata dan Agen Perjalanan Wisata;
61. Ijin Usaha Angkutan Wisata;
60. Ijin Usaha Pramuwisata;
62. Ijin Usaha Jasa Konvensi, Perjalanan Intensif dan Pameran;
64. Ijin Kegiatan Kebudayaan Antar Kabupaten
63. Ijin Usaha Jasa Informasi Pariwisata;
65. Ijin Membawa Benda Cagar Budaya dari satu Kabupaten ke Kabupaten/Kota lainnya dalam satu Provinsi;
67. Ijin Usaha Karaoke, Playstation dan Video Games;
66. Ijin Penyelenggaraan Festival Kesenian dan Budaya;
68. Ijin Usaha Bioskop dan Theater panggung terbuka dan tertutup;
70. Ijin Usaha Tempat Pagelaran Kesenian Tradisional dan sejenisnya;
69. Ijin Usaha Diskotik dan Klub Malam;
71. Ijin Usaha Balai Pertemuan/Pameran;
73. Ijin Usaha Pasar Seni dan Souvenir Shop;
72. Ijin Usaha Salon Kecantikan dan Barber Shop;
74. Ijin Usaha Musik Hidup dan Panggung Remaja;
76. Ijin Usaha Kolam Pemancingan;
75. Ijin Usaha Pusat Kesehatan (Health Center) dan Pusat Kesegaran Jasmani (Fitnes Center);
77. Ijin Usaha Sarana dan Fasilitas Olahraga di tempat terbuka;
79. Ijin Usaha Gelanggang Olahraga;
78. Ijin Usaha Rumah Billiyard;
80. Ijin Usaha Gelanggang Permainan/Ketangkasan;
82. Ijin Usaha Gelanggang Renang/Kolam Renang;
81. Ijin Usaha Lapangan Golf;
83. Ijin Reklame;
85. Ijin Lokasi;
84. Ijin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA);
86. Ijin Operasional Rumah Sakit;
- a. Ijin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B)
87. Ijin Usaha Perkebunan (IUP) :
- b. Ijin Usaha Perkebunan Pengolahan (IUP-P)
- a. Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi
88. Ijin Usaha Pertambangan (IUP) :
- b. Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi
90. Ijin Lingkungan;
89. Ijin Usaha Jasa Pertambangan;
91. Ijin Pertambangan Rakyat (IPR);
93. Ijin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;
92. Ijin Prinsip Penanaman Modal;
94. Ijin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;
96. Ijin Usaha Penanaman Modal;
95. Ijin Prinsip Penggabungan Perusahaan;
97. Ijin Usaha Perluasan Penanaman Modal;
99. Ijin Usaha Penggabungan Penanaman Modal;
98. Ijin Usaha Perubahan Penanaman Modal;
B. NON PERIJINAN
2. Surat Keterangan Perjalanan Hewan
1. Surat Keterangan Kesehatan Hewan ( SKKH )
3. Surat Rekomendasi
4. Ijin Prinsip
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Di tetapkan di Kuala Tungkal pada tanggal, 21 Januari 2014 ## BARAT,

Penetapan: Diundangkan di Kuala Tungkal pada tanggal, 21 Januari 2014

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT, dto ## MUKLIS BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2014 NOMOR 1

Penandatangan: Salinan/Fhoto Copy sesuai dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. TANJUNG JABUNG BARAT MASKURI, SH Pembina NIP. 19710429 200003 1 003

Penandatangan: ## BUPATI TANJUNG JABUNG dto ## USMAN ERMULAN Menimbang Mengingat : :

Penandatangan: ## BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT PROVINSI JAMBI

Penandatangan: ## PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT NOMOR 20 TAHUN 2015 ## TENTANG

Penandatangan: PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENGELOLAAN PERIJINAN DAN NON PERIJINAN KEPADA KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT ## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Penandatangan: BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

Penandatangan: - a. bahwa sehubungan Urusan Pemerintahan dibidang Energi dan Sumber Daya Mineral berdasarkan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Provinsi serta Surat Edaran Gubernur Jambi Nomor 01/SE/BPMD-PPT-4/ESDM/II/2015 tanggal 25 Februari 2015 tentang Perizinan Pertambangan Mineral dan Batubara, maka perlu mengubah Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Tentang Pendelegasian Wewenang Pengelolaan Perijinan dan Non Perijinan Kepada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

Penandatangan: - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Pendelegasian Wewenang Pengelolaan Perijinan dan Non Perijinan Kepada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Tanjung Jabung Barat; 1. Pasal 18 ayat ( 6 ) Undang -undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755); Menetapkan : 3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Penandatangan: 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Penandatangan: 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah;

Penandatangan: 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); ## MEMUTUSKAN :

Penandatangan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENGELOLAAN PERIJINAN DAN NON PERIJINAN KEPADA KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT ## Pasal 1

Penandatangan: Ketentuan Pasal 5 dalam Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pendelegasian Wewenang Pengelolaan Perijinan dan Non Perijinan Kepada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2010 Nomor 7) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati :

Penandatangan: - b. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pendelegasian Wewenang Pengelolaan Perijinan dan Non Perijinan Kepada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 Nomor 12)

Penandatangan: - a. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 19 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pendelegasian Wewenang Pengelolaan Perijinan dan Non Perijinan Kepada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2010 Nomor 19)

Penandatangan: - c. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pendelegasian Wewenang Pengelolaan Perijinan dan Non Perijinan Kepada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013 Nomor 9) Diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Penandatangan: - d. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pendelegasian Wewenang Pengelolaan Perijinan dan Non Perijinan Kepada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2014 Nomor 1) ## Pasal 5 Perijinan dan Non Perijinan yang didelegasikan kepada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu sebagai berikut : ## a. PERIJINAN 2. Ijin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet; 1. Surat Ijin Tempat Usaha ( SITU ); 3. Ijin Usaha Jasa Konstruksi ( IUJK ); 5. Ijin Mendirikan Bangunan ( IMB ); 4. Ijin Pemakaian Kekayaan Daerah; 6. Ijin Undang Undang Gangguan/Hider Ordonatic ( HO ); 8. Ijin Pemanfaatan Air Limbah ( Land Aplication ); 7. Ijin Pembuangan Limbah Cair ( IPLC ) ; 9. Ijin Mengadakan Riset/Penelitian; 10. Ijin Usaha Perdagangan ( SIUP ); 12. Tanda Daftar Perusahaan ( TDP ); 11. Ijin Usaha Industri ( IUI ); 13. Tanda Daftar Gudang ( TDG ); 15. Ijin Prakter Dokter; 14. Tanda Daftar Industri ( TDI ); 16. Ijin Praktek Dokter Gigi; 18. Ijin Perawat Gigi; 17. Ijin Kerja Perawat; 19. Ijin Praktek Bidan; 21. Ijin Pengobatan Tradisional Menetap; 20. Ijin Praktek ahli Gizi; 22. Ijin Pengobatan Tradisional yang tidak menetap; 24. Ijin Kerja Asisten Apoteker; 23. Ijin Kerja Apoteker; 25. Ijin Trayek Angkot/Angdes dalam kabupaten; 27. Ijin Usaha Perikanan ( IUP ) Penangkapan; 26. Ijin Mendirikan Bangunan Menara; 28. Ijin Usaha Perikanan ( IUP ) Budidaya; 30. Ijin Praktek Perawat; 29. Ijin Usaha Perikanan ( IUP ) Penampungan; 31. Ijin Optical; 33. Ijin Toko Obat; 32. Ijin Kerja Refraksionis Optician; 34. Ijin Apotek; 36. Ijin Balai Pengobatan; 35. Ijin Klinik Bersalin; 37. Ijin Labor; 39. Ijin Praktek Fisioterapi 38. Ijin Kerja Bidan; 40. Ijin Usaha Pulau untuk Wisata; 42. Ijin Usaha Pondok Wisata; 41. ijin Usaha Bumi Perkemahan; 43. Ijin Usaha Panti Pijat dan Pijat Mandi Uap; 45. Ijin Usaha Taman Laut; 44. Ijin Usaha Dunia Fantasi; 46. Ijin Usaha Taman Rekreasi; 48. Ijin Usaha Taman Satwa; 47. Ijin Usaha Pemandian Alam; 49. Ijin Usaha Konsultan Pariwisata; 51. Ijin Hotel Bintang dan Melati; 50. Ijin Usaha Wisata Tirta; 52. Ijin Usaha Rumah Makan, Bar, dan Restoran; 54. Ijin Usaha Jasa Biro Perjalanan Wisata dan Agen Perjalanan Wisata; 53. Ijin Usaha Jasa Boga dan Catering; 55. Ijin Usaha Pramuwisata; 57. Ijin Usaha Jasa Konvensi, Perjalanan Intensif dan Pameran; 56. Ijin Usaha Angkutan Wisata; 58. Ijin Usaha Jasa Informasi Pariwisata; 59. Ijin Kegiatan Kebudayaan Antar Kabupaten 60. Ijin Membawa Benda Cagar Budaya dari satu Kabupaten ke Kabupaten/Kota lainnya dalam satu Provinsi; 62. Ijin Usaha Karaoke, Playstation dan Video Games; 61. Ijin Penyelenggaraan Festival Kesenian dan Budaya; 63. Ijin Usaha Bioskop dan Theater panggung terbuka dan tertutup; 65. Ijin Usaha Tempat Pagelaran Kesenian Tradisional dan sejenisnya; 64. Ijin Usaha Diskotik dan Klub Malam; 66. Ijin Usaha Balai Pertemuan/Pameran; 68. Ijin Usaha Pasar Seni dan Souvenir Shop; 67. Ijin Usaha Salon Kecantikan dan Barber Shop; 69. Ijin Usaha Musik Hidup dan Panggung Remaja; 71. Ijin Usaha Kolam Pemancingan; 70. Ijin Usaha Pusat Kesehatan (Health Center) dan Pusat Kesegaran Jasmani (Fitnes Center); 72. Ijin Usaha Sarana dan Fasilitas Olahraga di tempat terbuka; 74. Ijin Usaha Gelanggang Olahraga; 73. Ijin Usaha Rumah Biliyard; 75. Ijin Usaha Gelanggang Permainan/Ketangkasan; 77. Ijin Usaha Gelanggang Renang/Kolam Renang; 76. Ijin Usaha Lapangan Golf; 78. Ijin Reklame; 80. Ijin Lokasi; 79. Ijin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA); 81. Ijin Operasional Rumah Sakit; 82. a). Ijin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) 82. Ijin Usaha Perkebunan (IUP) : 84. b). Ijin Usaha Perkebunan Pengolahan (IUP-P) 84. Ijin Prinsip Penanaman Modal; 83. Ijin Lingkungan; 85. Ijin Prinsip Perluasan Penanaman Modal; 87. Ijin Prinsip Penggabungan Perusahaan; 86. Ijin Prinsip Perubahan Penanaman Modal; 88. Ijin Usaha Penanaman Modal; 90. Ijin Usaha Perubahan Penanaman Modal; 89. Ijin Usaha Perluasan Penanaman Modal; 91. Ijin Usaha Penggabungan Perusahaan; ## b. NON PERIJINAN 2. Surat Keterangan Perjalanan Hewan 1. Surat Keterangan Kesehatan Hewan ( SKKH ) 3. Surat Rekomendasi 4. Ijin Prinsip

Penetapan: Diundangkan di Kuala Tungkal pada tanggal, 23 Juli 2015

Penandatangan: Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT FIRDAUS KHATAB BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2015 NOMOR 20 ## Pasal II

Penandatangan: Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Di tetapkan di Kuala Tungkal pada tanggal, 23 Juli 2015

Penandatangan: BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT, ttd USMAN ERMULAN