PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 35 Tahun 1992 tentang PEMBENTUKAN 18 (DELAPAN BELAS) KECAMATAN DI WILAYAH KABUPATEN-KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIMALUNGUN, DAIRI, TAPANULI SELATAN, KARO, TAPANULI TENGAH, NIAS, LANGKAT, DAN DI WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MEDAN DALAM WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA UTARA (berlaku 13 Juli 1992)
Pembukaan
Menimbang
: a. bahwa mengingat semakin meningkatnya jumlah penduduk dan volume kegiatan pemerintahan dan pembangunan di wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun, Dairi, Tapanuli Selatan, Karo, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Nias, Langkat, dan di Kotamadya Daerah Tingkat II Medan dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara sehingga untuk memperlancar pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan serta untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, dipandang perlu membentuk kecamatan baru di wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II tersebut;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 75 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah, pembentukan kecamatan harus ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
2. Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah
Mengingat
:
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58);
3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 64);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN 18 (DELAPAN BELAS) KECAMATAN DI WILAYAH KABUPATEN-KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIMALUNGUN, DAIRI, TAPANULI SELATAN, KARO, TAPANULI UTARA, TAPANULI TENGAH, NIAS, LANGKAT, DAN DI WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MEDAN DALAM WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA UTARA.
Pasal 1
- (1) Membentuk Kecamatan Tapian Dolok di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun, yang meliputi wilayah:
- a. Desa Naga Dolok;
- b. Desa Nagori Usang;
- c. Desa Sinaksak;
- d. Desa Dolok Kahean;
- e. Desa Dolok Ulu;
- f. Desa Dolok Maraja;
- g. Desa Batu Silangit.
- (2) Wilayah Kecamatan Tapian Dolok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Dolok Batu Nanggar.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Tapian Dolok, maka wilayah Kecamatan Dolok Batu Nanggar dikurangi dengan wilayah Kecamatan Tapian Dolok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
Pasal 2
- (1) Membentuk Kecamatan Siempat Nempu Hulu di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi, yang meliputi wilayah:
- a. Desa Lae Nuaha;
- b. Desa Sungai Raya;
- c. Desa Kuta Tengah;
- d. Desa Tambahan;
- e. Desa Gunung Meriah;
- f. Desa Silumboyah;
- g. Desa Sigambir-gambir;
- h. Desa Pangaribuan;
- i. Desa Bakal Julu;
- j. Desa Sipoltong;
- k. Desa Tualang;
- l. Desa Pandan.
- (2) Wilayah Kecamatan Siempat Nempu Hulu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Siempat Nempu.
Pasal 3
- (1) Membentuk Kecamatan Siempat Nempu Hilir di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi, yang meliputi wilayah:
- a. Desa Lae Itam;
- b. Desa Lae Luhung;
- c. Desa Lae Markelang;
- d. Desa Pardomuan;
- c. Desa Jambur Indonesia;
- f. Desa Simungun;
- g. Desa Janji.
- (2) Wilayah Kecamatan Siempat Nempu Hilir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Siempat Nempu.
Pasal 4
Dengan dibentuknya Kecamatan Siempat Nempu Hulu dan Kecamatan Siempat Nempu Hilir, maka wilayah Kecamatan Siempat Nempu dikurangi dengan wilayah Kecamatan Siempat Nempu Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Kecamatan Siempat Nempu Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
Pasal 5
- (1) Membentuk Kecamatan Pegagan Hilir di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi, yang meliputi wilayah:
- a. Desa Bandar Huta Usang;
- b. Desa Lingga Raja;
- c. Desa Laksa;
- d. Desa Tiga Lama;
- e. Desa Simanduma;
- f. Desa Tanjung Saluksuk;
- g. Desa Bukit Tinggi.
- (2) Wilayah Kecamatan Pegagan Hilir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Tiga Lingga.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Pegagan Hilir, maka wilayah Kecamatan Tiga Lingga dikurangi dengan wilayah Kecamatan Pegagan Hilir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
Pasal 6
- (1) Membentuk Kecamatan Muara Batang Gadis di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Selatan, yang meliputi wilayah:
- a. Desa Pasar I Singkuang;
- b. Desa Pasar II Singkuang;
- c. Desa Tabuyung;
- d. Desa Manuncang;
- e. Desa Huta Imbaru;
- f. Desa Ranto Panjang;
- g. Desa Lubuk Kapundung;
- h. Desa Sikapas;
- i. Desa Panunggulan;
- j. Desa Batu Mundom.
- (2) Wilayah Kecamatan Muara Batang Gadis sebagaimana dimaksud
- 6 - dalam ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Natal.
Pasal 7
- (1) Membentuk Kecamatan Batahan di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Selatan, yang meliputi wilayah:
- a. Desa Batahan;
- b. Desa Bintungan Bejangkar;
- c. Desa Batu Sondat;
- d. Desa Banjar Aur;
- e. Desa Pulau Tamang;
- f. Desa Kubangan Tompek;
- g. Desa Kampung Kapas.
- (2) Wilayah Kecamatan Batahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Natal.
Pasal 8
Dengan dibentuknya Kecamatan Muara Batang Gadis dan Kecamatan Batahan, maka wilayah Kecamatan Natal dikurangi dengan wilayah Kecamatan Muara Batang Gadis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan wilayah Kecamatan Batahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
Pasal 9
- (1) Membentuk Kecamatan Siais di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Selatan, yang meliputi wilayah:
- a. Desa Pardomuan;
- b. Desa Situmbaga;
- c. Desa Simarpinggan;
- d. Desa Gunung Baringin;
- e. Desa Sihuik-huik;
- f. Desa Dolok Godang;
- g. Desa Tapian Nauli;
- h. Desa Perkebunan Simarpinggan;
- i. Desa Napa;
- j. Desa Tandihat;
- k. Desa Siamporik Dolok;
- l. Desa Siamporik Lombang;
- m. Desa Sihopur;
- n. Desa Sibongbong;
- o. Desa Pintupadang;
- p. Desa Sinyior;
- q. Desa Hanopan;
- r. Desa Sidangkal.
- (2) Wilayah Kecamatan Siais sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Padang Sidempuan Barat.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Siais, maka wilayah Kecamatan Padang Sidempuan Barat dikurangi dengan wilayah Kecamatan Siais sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
Pasal 10
- (1) Membentuk Kecamatan Merek di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Karo, yang meliputi wilayah:
- a. Desa Merek;
- b. Desa Tongging;
- c. Desa Sibolangit;
- d. Desa Kodon-kodon;
- e. Desa Pengambatan;
- f. Desa Situnggaling;
- g. Desa Negeri Tongging;
- h. Desa Pancur Batu;
- i. Desa Nagalingga;
- j. Desa Partibi Tembe;
- k. Desa Partibi Lama;
1. Desa Garingging;
- m. Desa Nagara;
- n. Desa Bandar Tongging;
- o. Desa Dokan;
- p. Desa Muliarayat;
- q. Desa Regaji;
- r. Desa Ajinembah;
- s. Desa Sukamandi.
- (2) Wilayah Kecamatan Merek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Tigapanah.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Merek, maka wilayah Kecamatan Tigapanah dikurangi dengan wilayah Kecamatan Merek sebagai-mana dimaksud dalam ayat (1).
Pasal 11
- (1) Membentuk Kecamatan Pagaran di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Utara, yang meliputi:
- a. Sebagian wilayah Kecamatan Siborong-borong, yang meliputi:
- 1) Desa Sipultak;
- 2) Desa Parhorboan;
- 3) Desa Sibaragas;
- 4) Desa Lumban Motung;
- 5) Desa Banua Luhu;
- 6) Desa Lumban Julu Toruan;
- 7) Desa Lumban Julu Dolok;
- 8) Desa Pagaran;
- 9) Desa Lubis;
- 10) Desa Lumban Ina-ina.
- b. Sebagian wilayah Kecamatan Parmonangan, yang meliputi:
- 1) Desa Dolok Saribu;
- 2) Desa Onan Runggu;
- 3) Desa Lumban Silintong;
- 4) Desa Hasibuan.
- (2) Wilayah Kecamatan Pagaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Siborong-borong dan wilayah Kecamatan Parmonangan.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Pagaran, maka wilayah Kecamatan Siborong-borong dan wilayah Kecamatan Parmonangan dikurangi
2. dengan wilayah Kecamatan Pagaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
Pasal 12
- (1) Membentuk Kecamatan Sianjur Mula-mula di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Utara, yang meliputi wilayah:
- a. Desa Huta Urat;
- b. Desa Huta Bagasan;
- c. Desa Huta Balian;
- d. Desa Huta Ruar I;
- e. Desa Huta Ruar II;
- f. Desa Siboro;
- g. Desa Panjaitan;
- h. Desa Janji Matogu;
- i. Desa Huta Ginjang;
- j. Desa Bonan Dolok;
- k. Desa Hasinggaan;
1. Desa Singkam;
- m. Desa Habeahan;
- n. Desa Naopatpulu/Nasiapulu;
- o. Desa Uruk Huta;
- p. Desa Sihole;
- q. Desa Sidauruk;
- r. Desa Ompu Borsak;
- s. Desa Boho Pardugul;
- t. Desa Boho Parpasir.
- (2) Wilayah Kecamatan Sianjur Mula-mula sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Harian.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Sianjur Mula-mula, maka wilayah Kecamatan Harian dikurangi dengan wilayah Kecamatan Sianjur Mula-mula sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
Pasal 13
- (1) Membentuk Kecamatan Manduamas di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Tengah, yang meliputi wilayah:
- a. Desa P.0 Manduamas;
- b. Desa Sampang Maruhur;
- c. Desa Siordang;
- d. Desa Pardomuan;
- e. Desa Simpang III Lae Bangke;
- f. Desa Sigodung;
- g. Desa Manduamas Lama;
- h. Desa Tumba;
- i. Desa Binjohara;
- j. Desa Saragih.
- (2) Wilayah Kecamatan Manduamas sebagaimana dimaksud dalam ayat
- (1) semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Barus.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Manduamas, maka wilayah Kecamatan Barus dikurangi dengan wilayah Kecamatan Manduamas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
Pasal 14
- (1) Membentuk Kecamatan Kolang di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Tengah, yang meliputi wilayah:
- a. Desa Unte Mungkur I;
- b. Desa Unte Mungkur II;
- c. Desa Unte Mungkur III;
- d. Desa Unte Mungkur IV;
- e. Desa Hurlang Muara Nauli;
- f. Desa Satahi Nauli;
- g. Desa Kolang Nauli;
- h. Desa Pasar Onan Hurlang;
- i. Desa Sipakpahi Aek Lobu;
- j. Desa Hudopa Nauli.
- (2) Wilayah Kecamatan Kolang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Sibolga.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Kolang, maka wilayah Kecamatan Sibolga dikurangi dengan wilayah Kecamatan Kolang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
Pasal 15
- (1) Membentuk Kecamatan Hiliduho di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nias, yang meliputi wilayah:
- a. Desa Hiliduho;
- b. Desa Hiligodu;
- c. Desa Lasara;
- d. Desa Sisobahili I;
- e. Desa Fadora Lauru;
- f. Desa Ombolatasalo'o;
- g. Desa Ononamolo I Bot;
- h. Desa Tuhegafoa;
- i. Desa Sisobalauru;
- j. Desa Fadorayou;
- k. Desa Sinarikhi;
- l. Desa Dima;
13. m.Desa Mazingo Tonose'o;
- n. Desa Nikootano Dao;
- o. Desa Nazalou Alooa;
- p. Desa Orahilitan;
- q. Desa Tarakhaini;
- r. Desa Iraonolase;
- s. Desa Dahadano Botombawa;
- t. Desa Fadora Hilimbowo;
- u. Desa Lalona'a;
- v. Desa Balohili Bot;
- w. Desa Hilimbowo Bot;
- x. Desa Lolowua;
- y. Desa Fadora Hunogoa;
- z. Desa Ononamolo Talutu;
3. aa. Desa Fulolo Bot;
4. bb. Desa Hili Waele;
- cc. Desa Lawa-lawa;
- dd. Desa Hiligodu Bot;
7. ee. Desa Lasara Bot;
8. ff. Desa Hili Hambawa;
9. gg. Desa Lalai I/II;
10. hh. Desa Hili Waele II;
- ii. Desa Fulolo Lalai;
12. jj. Desa Simanaere Bot;
13. kk. Desa Lolofaoso Lalai.
- (2) Wilayah Kecamatan Hiliduho sebagaimana dimaksud dalam ayat(1),semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Gunung Sitoli.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Hiliduho, maka wilayah Kecamatan Gunung Sitoli dikurangi dengan wilayah Kecamatan Hiliduho sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
Pasal 16
- (1) Membentuk Kecamatan Lolofitumoi di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nias, yang meliputi wilayah:
- a. Desa Lolofitumoi;
- b. Desa Lolofaoso;
- c. Desa Wango;
- d. Desa Hiliuso;
- e. Desa Hilimbowo Mau;
- f. Desa Tuhemberua;
- g. Desa Baladono;
- h. Desa Atuluo;
- i. Desa Lewuguru II;
- j. Desa Sisobawino II;
- k. Desa Durian;
1. Desa Sisarahili Mau;
- m. Desa Hilimbuasi;
- n. Desa Onowaembo;
- o. Desa Ombolata;
- p. Desa Awela;
- q. Desa Onombongi;
- r. Desa Hilimbowo Idanoi;
- s. Desa Eho Sakhozi;
- t. Desa Tuhegeo II;
- u. Desa Orahili II;
- v. Desa Samasi;
- w. Desa Lewa-lewa;
- x. Desa Lasara S Banua;
- y. Desa Dekha;
- z. Desa Ambukha;
2. aa. Desa Sihareo III;
3. bb. Desa Sifaoroasi;
- cc. Desa Sisobawino I;
- dd. Desa Lewuo Nibanua;
6. ee. Desa Lewuguru I;
7. ff. Desa Somolo-molo;
8. gg. Desa I'adano;
9. hh. Desa Huno;
- ii. Desa Sisara Tandrawa.
- (2) Wilayah Kecamatan Lolofitumoi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Gido.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Lolofitumoi, maka wilayah Kecamatan Gido dikurangi dengan wilayah Kecamatan Lolofitumoi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
Pasal 17
- (1) Membentuk Kecamatan Sei Lepan di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat, yang meliputi wilayah:
- a. Kelurahan Sei Bilah;
- b. Kelurahan Alur Dua;
- c. Desa Puraka I;
- d. Desa Puraka II;
- c. Desa Lama;
- f. Desa Telaga Said.
- (2) Wilayah Kecamatan Sei Lepan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Babalan.
Pasal 18
- (1) Membentuk Kecamatan Berandan Barat di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat, yang meliputi wilayah:
- a. Desa Perlis;
- b. Desa Lubuk Kertang;
- c. Desa Pangkalan Batu;
- d. Desa Lubuk Kasih;
- e. Desa Tangkahan Durian;
- f. Desa Sei Tualang.
- (2) Wilayah Kecamatan Berandan Barat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Babalan.
Pasal 19
Dengan dibentuknya Kecamatan Sei Lepan dan Kecamatan Berandan Barat, maka wilayah Kecamatan Babalan dikurangi dengan wilayah Kecamatan Sei Lepan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan wilayah Kecamatan Berandan Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1).
Pasal 20
- (1) Membentuk Kecamatan Medan Perjuangan di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan, yang meliputi wilayah:
- a. Kelurahan Tegal Rejo;
- b. Kelurahan Sidorame Barat I;
- c. Kelurahan Sidorame Barat II;
- d. Kelurahan Sidorame Timur;
- e. Kelurahan Sei Kerah Hilir I;
- f. Kelurahan Sei Kerah Hilir II;
- g. Kelurahan Sei Kerah Hulu;
- h. Kelurahan Pahlawan;
- i. Kelurahan Pandau Hilir.
- (2) Wilayah Kecamatan Medan Perjuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), rsemula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Medan Timur.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Medan Perjuangan, maka wilayah Kecamatan Medan Timur dikurangi dengan wilayah Kecamatan Medan Perjuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
Pasal 21
- (1) Membentuk Kecamatan Medan Marelan di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan, yang meliputi:
- a. Sebagian wilayah Kecamatan Medan Labuhan, yang meliputi:
- 1) Kelurahan Labuhan Deli;
- 2) Kelurahan Rengas Pulau;
- 3) Kelurahan Terjun.
- b. Sebagian wilayah Kecamatan Medan Deli, yang meliputi Kelurahan Tanah Enam Ratus.
- (2) Wilayah Kecamatan Medan Marelan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Medan Labuhan dan wilayah Kecamatan Medan Deli.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Medan Merelan, maka wilayah Kecamatan Medan Labuhan dan wilayah Kecamatan Medan Deli dikurangi dengan wilayah Kecamatan Medan Marelan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
Pasal 22
- (1) Pusat Pemerintahan Kecamatan Tapian Dolok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) berada di Desa Batu Silangit.
- (2) Pusat Pemerintahan Kecamatan Siempat Nempu Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berada di Desa Silumboyah.
- (3) Pusat Pemerintahan Kecamatan Siempat Nempu Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berada di Desa Jambur Indonesia.
- (4) Pusat Pemerintahan Kecamatan Pegagan Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) berada di Desa Bandar Huta Usang.
- (5) Pusat Pemerintahan Kecamatan Muara Batang Gadis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) berada di Desa Pasar I Singkuang.
- (6) Pusat Pemerintahan Kecamatan Batahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) berada di Desa Batahan.
- (7) Pusat Pemerintahan Kecamatan Siais sebagaimana dimaksud
- 20 - dalam Pasal 9 ayat (1) berada di Desa Simarpinggan.
- (8) Pusat Pemerintahan Kecamatan Merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) berada di Desa Merek.
- (9) Pusat Pemerintahan Kecamatan Pagaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) berada di Desa Sipultak.
- (10) Pusat Pemerintahan Kecamatan Sianjur Mula-mula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) berada di Desa Huta Urat.
- (11) Pusat Pemerintahan Kecamatan Manduamas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) berada di Desa P.0 Manduamas.
- (12) Pusat Pemerintahan Kecamatan Kolang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) berada di Desa Kolang Nauli.
- (13) Pusat Pemerintahan Kecamatan Hiliduho sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) berada di Desa Hiliduho.
- (14) Pusat Pemerintahan Kecamatan Lolofitumoi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) berada di Desa-Lolofitumoi. (15) Pusat Pemer intah an Kecam atan Sei Lepan sebag aiman a dimak sud dalam Pasal 17 ayat (1) berad a di Kelur ahan Sei Bilah .
- (16) Pusat Pemerintahan Kecamatan Berandan Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) berada di Desa Perlis.
- (17) Pusat Pemerintahan Kecamatan Medan Perjuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) berada di Kelurahan Sei Kerah Hilir I.
- (18) Pusat Pemerintahan Kecamatan Medan Marelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) berada di Kelurahan Rengas Pulau.
Pasal 23
Batas wilayah kecamatan-kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1), Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), Pasal 15 ayat (1), Pasal 16 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 21 ayat (1), dituangkan dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.
Pasal 24
Pemecahan, penyatuan, penghapusan, perubahan nama, batas Desa/Kelurahan dalam kecamatan-kecamatan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah ini sepanjang tidak mengakibatkan perubahan batas wilayah kecamatan, diatur dengan Peraturan Daerah sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
Pasal 25
- (1) Ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur oleh Menteri Dalam Negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Segala sesuatu yang berkenaan dengan dan sebagai akibat dari pembentukan kecamatan-kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini diatur oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara dengan memperhitungkan kemampuan keuangan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah Tingkat I Sumatera Utara.
Pasal 26
Segala ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pembentukan dan perubahan batas kecamatan dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 27
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Juli 1992

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SOEHARTO

Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 13 Juli 1992

Penandatangan: MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA MOERDIONO