PERATURAN BUPATI BOJONEGORO Nomor 4 Tahun 2017 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3S TAHUN 2011 TENTANG LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK KABUPATENBOJONEGORO BUPATI BOJONEGORO, (berlaku 5 Januari 2017)
Pembukaan
Menimbang a.
bahwa dalam rangka menyesuaikan perubahan nomeriklii.tuf Satuan Kefja Perii.iigkat Dii.efah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro, maka Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 35 Tahun 2011 ten tang Layanan Pengadaan Secara Elektronik Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertlmbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2011 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;
Mengingat
1.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daetah-Daetah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Norn.or 12 Ta.bun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang› Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Menetapkan
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Aaministrasi Pemerintahan (bembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemetintah Notnot 58 Tahun 2005 tertta.ng Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik lfidbnesia Nomot 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pi'esiden Norn.or 4 Tahtiii 2015;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemenntahan Nomor 2 fahun 2610 tentang La.yanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 Nomor 13);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Ka.bupaten Bojonegoro Tahun 2016 Nomor 16);
14. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 35 Tahun 2011 tentang La.yanan Pengadaan Secara Elektronik Barang/ Jasa Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;
15. Peraturan Bupati BoJonegoro Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Bojonegoro;
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 35 TAHUN 2011 TENTANG LAYANAN PENGADAAN SECARA. ELEKTRONiK BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 35 Tahun 2011 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik Barang/ Jasa Pemerintah Kabupaten Bojonegoro (Serita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2011 Nomor 35), diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan judul Peraturan Bupati dan yang terkait dengan judul untuk selanjutnya aiubah menjadi "LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO».
2. Ketentuan Pasal 1 angka 5, angka 12, angka 13, dan angka 20 diubah, diantara angka 5 dan 6 ditambahkan 1 (satu) angka, yaitu angka Sa, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Bojonegoro.
2. 2, Pemerintah t)aerah aelalah Pemerintah Kael¾paten Bojonegoro,
3. Bupati adalah Bupati Bojonegoro.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro.
5. Perangkat Daetah adalah Pertu1gkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
6. Sa. Dinas adalah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya K.abupaten Bojonegoro.
6. Layanan Pengadaan Secara Elektronik, yang selanjutnya disebut LPSE adalah unit kerja yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik (SPSE) dan memfasilitasi Perangkat Daerah kepada Portal Pengadaan Nasional.
7. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang selanjutnya disebut LKPP adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah.
8. Password adalah kumpulan karakter atau string yang digunakan oleh pengguna SPSE untuk memverifikasi User ID dalam SPSE.
9. Pejabat Pembuat Komitmen, yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
10. Pengadaan Barang/jasa Pemerintah, yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/ jasa oleh Perangkat Daerah yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan ~ntuk memeeroleh b\_ arang/jasa. \_\_ . . . . .
11. Pengadaan Barang/ Jasa Secara Elektronik, yang selanjutnya disebut E-Procurement adalah pengadaan barang/jasa yang mengikuti ketentuan Peraturan Presiden tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah dan dilaksanakan dengan menggunakan teknologi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
12. Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
13. Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
14. Pengguna SPSE adalah perorangan/badan usaha yang memiliki hak akses keadaan SPSE dipresentasikan oleh User Id atau Password yang diberikan SPSE.
3. is. Penyedia Barang/jasa adalah badan usaha dan/atau orang perseorangan yang menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultansi/jasa lainnya.
16. Portal Pengadaan Nasional adalah pintu gerbang sistem informasi elektronik yang terkait dengan informasi pengadaan barang/jasa secara nasional yang dikelola LKPP;
17. Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa adalah tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi di bidang pengadaan barang/ jasa yang dikeluarkan oleh LKPP.
18. Service Level Agreement adalah kesepakatan bersama antara LPSE dengan LKPP dalam rangka peningkatan LPSE.
7. Hi. Sistem pengadaan secara eiektronik, yang selanjutnya d1sebut SPSE adalah kesisteman meliputi aplikasi perangkat lunak (aplikasi SPSE) dan database e-Procurement yang dikembangkan oleh LKPP untuk digunakan oleh LPSE dan infrastruktur.
20. Unit Layanan Pengadaan, yang selanjutnya disebut ULP adalah unit organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Daerah.
21. User ID adalah nama atau pengenal unik sebagai identitas Pengguna SPSE yang digunakan untuk beroperasi di dalam SPSE.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Unit Kerja Penyelenggara LPSE dertgan nama LPSE Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
LPSE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 melekat pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukitrtan dan Cipta Katya Kabupaten Bojonegoro, yang berkedudukan sebagai unsur pendukung dalam memfasilitasi ULP untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupatl melalui Sekretaris Daerah.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5
- ( 1) LPSE mempunyai tugas meliputi:
- a. memfasilitasi PA/KPA meiigutnumkan rencana umum pengadaan;
- b. memfasilitasi ULP menayangkan pengumuman pelaksanaan pengadaan; . .
- c. memfasilitasi ULP/Pejabat Pengadaan melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa secara elektronik;
- d. memfasilitasi Penyedia Barang/Jasa dan pihak-pihak yang berkepentingan menjadi pengguna SPSE; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (2) LPSE dapat melayani kebutuhan BUMN/BUMD/Organisasi non› Pemerintah melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik.
- (3) LPSE tidak melaksanakan dan tidak bertanggung jawab terhadap pembuatan paket pengadaan barang/jasa Pemerintah, penentuan metode dan persyaratan pengadaan penyusunan jadwal pengadaan dan perubahannya, isi dokumen pengadaan beserta addendumnya, isi pengumuman, isian data kualifikasi dari penyedia barang/jasa, berita acara pemberian
PENJELASAN
Pembukaan
, isi dokumen penawaran, hasil evaluasi, berita acara hasil pelelangan/seleksi/pemilihan langsung, penetapan pemenang dan pengumuman, serta isi sanggahan dan jawaban.
6. Ketentuan
PENJELASAN
Pasal 7
setelah ayat (1) dan ayat (2) ditambahkan 1 (satu) ayat, yaitu ayat (lA), sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:
PENJELASAN
Pasal 7
- (1) Organisasi LPSE terdiri: 2. a Kepala; - b. Sekretariat; - c. Unit Administrasi Sistem lnformasi; - d. Unit Registrasi dan Verifikasi; dan - e. Unit Layanan dan Pengguna. 7. (lA) Keanggotaan LPSE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. - (2) Struktur Organisasi LPSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal Il

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro pada tanggal 5 Januari 2017

BUPATI BOJONEGORO, ttd.

H. SUYOTO

Diundangkan di Bojonegoro pada tanggal 5 Januari 2017

## SEKRETARIS DAERAB KABUPATEN BOJONEGORO

## ttd.

## SOEHADI MOELJONO

BERITA DAERAII KABUPATEN BOJONEGORO TAHON 2017 NOMOR 38.