Unknown BUPATI TABALONG PROVINSIKALIMANTAN SELATAN PERATURANDAERAHKABUPATENTABALONG Nomor 05 Tahun 1945 tentang PENAMBAHANPENYERTAAN MODALDAERAHKEPADAPERUSAHAANDAERAH BANKPERKREDITANRAKYAT DI KABUPATENTABALONG DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA BUPATITABALONG, - a. bahwa dalam rangka penunjang pertumbuhan dan pengembangan perekonomian di perdesaan dan upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, perlu melakukan Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Tabalong; - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Tabalong; 1. (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
BUPATI TABALONG PROVINSIKALIMANTAN SELATAN
PERATURANDAERAHKABUPATENTABALONG NOMOR 05 TAHUN2017
TENTANG
PENAMBAHANPENYERTAAN MODALDAERAHKEPADAPERUSAHAANDAERAH BANKPERKREDITANRAKYAT DI KABUPATENTABALONG
DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA
BUPATITABALONG,
- a. bahwa dalam rangka penunjang pertumbuhan dan pengembangan perekonomian di perdesaan dan upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, perlu melakukan Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Tabalong;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Tabalong;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Mengingat
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 ten tang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2
- Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261); 1 1
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat di Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 1 Tahun 1990 tentang Penyertaan Modal Daerah Tingkat II Tabalong Pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 4 Tahun 1991 Seri D Nomor Seri 2); 1
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2012 Nomor 02);
PERWAKILAN RAKYAT DAERAHKABUPATEN TABALONG dan
BUPATITABALONG
MEMUTUSKAN:
PERATURANDAERAHTENTANGPENAMBAHANPENYERTAAN BANK Menetapkan
MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH PERKREDITANRAKYAT DI KABUPATEN TABALONG.
BABI
KETENTUANUMUM
Pasal 2
- (1) Penambahan Penyertaan Modal Daerah bertujuan untuk memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat, meningkatkan pertumbuhan perekonomian perdesaan dan menambah Pendapatan Asli Daerah.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penambahan Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan
Pasal 7
- (1) Bagi hasil keuntungan dari Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Tabalong berupa deviden yang diperoleh selama Tahun Buku Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Tabalong menjadi hak Daerah.
- (2) Bagi hasil keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah dan dialokasikan dalam penerimaan APBD Tahun Anggaran berikutnya.
BABVI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 8
- (1) Dalam hal proses penggabungan PD. BPR, maka PD. BPR Kelua, PD. BPR Haruai dan PD BPR Muara Uya masih tetap menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya masing-rnasing sampai dengan terbentuknya BPR hasil konsolidasi.
- (2) Dalam hal penggabungan PD. BPR Kelua, PD. BPR Haruai dan PD BPR Muara Uya sudah terbentuk, maka Penambahan Penyertaan Modal diberikan kepada BPRhasil konsolidasi.
BABVII KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong.

Penandatangan: ~BUPATI T

Penetapan: Ditetapkan di Tanjung pada tanggal 15 Mei 20 17 H. ANANG SYAKHFIANI

Penetapan: Diundangkan di Tanjung pada tanggal 15 11e i 20 17

Penandatangan: SEKRETARISDAERA~KABUPATEN TABALONG,)-. H. ABDULMUTHALIB SANGADJI LEMBARAN DAERAHKABUPATEN TABALONG TAHUN2017 NOMORO~i NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN: (48/2017)