PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor S4 Tahun 2014 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 20 TAHUN 2014 TENTANG PROSEDUR PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN (berlaku 5 Agustus 2014)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
- a. bahwa dalam rangka mengikuti perkembangan kebutuhan atas pelaksanaan tugas-tugas kedinasan, maka kemampuan sumber daya aparatur pemerintahan perlu untuk terus ditingkatkan;
- b. bahwa dalam upaya untuk meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur pada pemerintah daerah- , maka perlu diberikan pendidikan dan pelatihan teknis yang sesuai dengan tugasnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2014 tentang Prosedur Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan;
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan
Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
- 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8253, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah; Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
Menetapkan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 32);
- Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 43);
- 9 Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 55);
MEMUTUSKAN
PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 20 TAHUN 2014 TENTANG PROSEDUR PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN .
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2014 tentang Prosedur Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan, diubah sebagai berikut
- 1 Ketentuan dalam Pasal 1 ditambahkan 1 (satu) angka, yaitu angka 29, sehingga berbunyi sebagai berikut
29. Bimbingan teknis adalah suatu kegiatan berupa pelatihan teknis berupa tuntunan untuk menyelesaikan permasalahan yang bersifat teknis (termasuk workshop; lokakarya, simposium dan training) .
- 2 Ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 16 ayat (1) berbunyi sebagai berikut
Pasal 16
- (1) Diklat teknis /bimbingan teknis hanya dapat diikuti apabila diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah / Pemerintah Daerah atau Instansi swasta
Pasal 17
Khusus Perjalanan dinas dalam rangka mengikuti workshop; lokakarya, dan simposium tidak memerlukan rekomendasi dari Badan Kepegawaian Daerah
Pasal 18
Di hapus.
Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku tanggal diundangkan pada
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya; memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan

Penetapan: Ditetapkan di Paringin tanggal 25 Agustus 2014 pada

Penandatangan: BUPATI BALANGAN, / H SEFEK EFFENDIE

Penetapan: Diundangkan di Paringin tanggal 25 Agustus 2014 pada

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BALANGAN H RUSKARIADI BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2014 NOMOR Sq9