PERATURAN BUPATI SINTANG Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jaminan Kesehatan, rnenegaskan rnanfaat Jaminan Kesehatan bersifat pelayanan kesehatan perorangan yang mencakup pelayanan prornotif, preventif dan rehabilitatif terrnasuk pelayanan obat dan bahan rnedis habis pakai sesuai kebutuhan medis yang diperlukan rnerupakan hak setiap peserta Badan Penyelenggara Jarninan Sosial Kesehatan (BPJS); - b. bahwa sehubungan dengan rnaksud pada huruf a, Pemerintah Kabupaten Sintang sesuai kewenangan yang ada dan untuk rnernberikan landasan hukurn dalam pelaksanaanya, rnaka perlu diatur kornposisi pembagian hasil Kapitasi Dalarn Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan; - c. bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagairnana dirnaksud pada huruf a dan huruf b, ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sintang; 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nornor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tarnbahan Lembru:an Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nornor 72 ' Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 1820); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140 Tambahan Lernbaran Negara Republik Ind � nesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150); 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nornor 165, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 4286); 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 9. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431); 10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lemb � an Negara Re � ublik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 12. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) 13. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 14. Undang-Undamg Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) 15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232); 16. Peraturan Pemerintah . Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerin � � tara Pemerintahan, Pemerintah Daerah Provmai Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 22. Keputusan Presiden Nornor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73,Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212), sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2010; 23. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29); 24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 tahun 2013 tentang standar tarif pelayanan kesehatan pada fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Tingkat lanjutan dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 69); 6. Tahun pad a Negara Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 2013 Tentang Pelayaanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional (Berita republik Indonesia Tahun 2oi3 Nomor 71); 25. 26. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Kabupaten Sintang Nomor 3); 27. Peraturan Daerah Kabupaten Sin tang, Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 ); 28. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nom � r � Tahun 2008 tentang Susunan orgameasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2), sebagaimar1a telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sin tang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5); 29. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang ' Nomor 8 Tahun 2013 tentang Aggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 8); (berlaku 1 Januari 2014)
Pembukaan
Mengingat
PERATURAN BUPATI SINTANG NOMOR $ TAHUN 2014
TENT ANG
' KOMPOSISI PEMBAGIAN HASIL KAPITASI DAN PEMANFAATAN DALAM PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI KABUPATEN SINTANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SINTANG,
a.
- bahwa guna melaksanakan Pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 22 Peraturan Presiden No 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, rnenegaskan rnanfaat Jaminan Kesehatan bersifat pelayanan kesehatan perorangan yang mencakup pelayanan prornotif, preventif dan rehabilitatif terrnasuk pelayanan obat dan bahan rnedis habis pakai sesuai kebutuhan medis yang diperlukan rnerupakan hak setiap peserta Badan Penyelenggara Jarninan Sosial Kesehatan (BPJS);
- b. bahwa sehubungan dengan rnaksud pada huruf a, Pemerintah Kabupaten Sintang sesuai kewenangan yang ada dan untuk rnernberikan landasan hukurn dalam pelaksanaanya, rnaka perlu diatur kornposisi pembagian hasil Kapitasi Dalarn Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagairnana dirnaksud pada huruf a dan huruf b, ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sintang;
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nornor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tarnbahan Lembru:an Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nornor 72 ' Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140 Tambahan Lernbaran Negara Republik Ind � nesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nornor 165, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lemb � an Negara Re � ublik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063)
13. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
14. Undang-Undamg Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256)
15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232);
16. Peraturan Pemerintah . Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerin � � tara Pemerintahan, Pemerintah Daerah Provmai Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
22. Keputusan Presiden Nornor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73,Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212), sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;
23. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29);
24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 tahun 2013 tentang standar tarif pelayanan kesehatan pada fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Tingkat lanjutan dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 69);
6. Tahun pad a Negara Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 2013 Tentang Pelayaanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional (Berita republik Indonesia Tahun 2oi3 Nomor 71); 25.
26. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Kabupaten Sintang Nomor 3);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Sin tang, Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 );
28. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nom � r � Tahun 2008 tentang Susunan orgameasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2), sebagaimar1a telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sin tang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang ' Nomor 8 Tahun 2013 tentang Aggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 8);
MEMUTUSKAN :
Menetapku KOMPOSISI PEMBAGIAN BASIL KAPITASI DAI.AM KESEHATAN
PENYELENGGARAAN JAMINAN NASIONAL OLER BPJS SINTANG.
BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Sintang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan Tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.
4. Bupati adalah Bupati Sintang.
5. Kepala Daerah adalah Bupati Sintang.
6. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Sin tang.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kabupaten Sin tang.
8. Pusat Kesehatan Masyarakat adalah selanjutnya disebut Puskesmas adalah unit pelaksana teknis dinas kesehatan Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan disuatu wilayah.
9.Pos Kesehatan ...
9. Pos Kesehatan Desa yang selanjutnya disebut Poskesdes adalah Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang dibentuk di desa dalam rangka mendekatkan ata � menyediakan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat desa. . .
11. Puskesmas Perawatan adalah puskesmas yang diberi tambahan ruangan dan fasilitas untuk menolong penderita gawat darurat baik berupa tindakan operatif terbatas maupun rawat inap sementara.
10. Pondok Bersalin Desa yang selanjutnya disebut Polindes adalah Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang didirik � masyarakat atas dasar musyawarah sebagai kelengkapan dari pembangunan masyarakat desa untuk memberikan pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)/Keluarga Berencana(KB}, serta pelayanan kesehatan lainnya sesuai dengan kemampuan bidan.
12. Keluarga adalah isteri atau suami dari peserta dan anak kandung atau anak angkat yang sah dari peserta yang berhak menerima tunjangan sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
14. Pelayanan kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka promotif, preventif kuratif dan rehabilitatif. '
13. Tenaga kesehatan adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kompetensinya
15. P �� beri Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah Pelaksana/ Provider pelayanan kesehatan secara institusi maupun secara individu.
17. Rawat jalan tingkat pertama adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesiali tik a � u su? spesialistik untuk keperluan obser:asi .diagnosis, pengobatan, dan atau pel kesehatan lainnya. ayanan
16. Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat umum yang meliputi pelayanan rawat jalan pertam8: dan rawat inap tingkat pertama,
18. Rawat Jalan Tingkat Laniutan adalah 1 . pe ayanan pero � ai:ig � yang bersifat spesiallistik atau sub s.pes1alistik. yang dan dilaksanakan pada PPK tingkat lanjutan sebagai rujukan dari PPK tingkat � rtam8;, untuk keperluan observasi, perawatan diagnosis, pengobatan, · rehabilitasi medis d ' a!8-u pelayanan medis lainnya tanpa me � ai an diruang perawatan. gmap
19. Pelayanan gawat darurat adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat.
21. Pelayanan Medik adalah pelayanan yang diberikan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh tenaga medik di rumah sakit. ·
20. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan Pelayanan Kesehatan yang diberikan oleh Puskesmas yang ditujukan kepada seseorang dalam rangka observasi,diagnosis,pengobatan dan pelayanan kesehatan lainnya.
22. Pelayanan penunjang dignostik adalah pelayanan untuk menunjang penegakan diagnosis yang terdiri dari La.boratorium Klinik, Laboratorium Patologi Anatonmi, Laboratorium Mikrobiologi, Radiodiagnostik, Elektromedik diagnostik, endescopy dan tindakan /pemeriksaan penunjang diagnostik lainnya.
23.
24. Tindakan Medik adalah operasi, anastesi, tindakan pengobatan dengan menggunakan alat dan tindakan khusus.
2. Pelayanan Penunjang . Non Medik adalah pelayanan yang tidak berhubungan langsung berkaitan dengan pelayanan medik dan keperawatan yang terdiri dari pelayanan Medikolegal, Pelayanan Pemulasaran Jenazah dan Pelayanan Ambulance.
25.
26.
27.'
- Jasa sarana adalah imbalan yang diterima oleh Pemerintanh Daearah atas pemakaian sarana, fasilitas, obat standar, dan alat kesehatan kesehatan habis pakai yang digunakan dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, dan rehabilitasi.
- Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
28.
29. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.
2. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksaan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan atau pelayanan.
3. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
30. Manfaat adalah faedah jaminan sosial yang menjadi hak Peserta dan / atau anggota keluarganya.
32. Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spelialistik (primer) meliputi pelayanan rawat jalan dan rawat inap.
31. Fasilitas kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/ atau Masyarakat.
MAKSUD DAN TUJUAN
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
1. Hasil kapitasi dalam penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional yang diperoleh dari BPJS Sin tang dipergunakan puskesmas dan jaringannya untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada peserta BPJS.
2. Komposisi pembagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan atas pertimbangan keadilan, efektif, efisien, kepatutan dan objektif sesuai dengan peraturan peerundang-undangan yang berlaku
PELAYANAN TINGKAT PERTAMA DAN JENIS PELAYANAN
BAB III - PELAYANAN TINGKAT PERTAMA DAN JENIS PELAYANAN
Pasal 3
Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Merupakan pelayanan kesehatan meliputi :
2. Pelayanan promotif dan preventif;
1. Administrasi pelayanan;
3. Pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis·
4. Tindakan medis non spesiallistik, baik operatif maupun non operatif;
5. Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai·
7. � emeriksaan penunjang dlagnostik laboratori � tingkat pratama dan lanjutan;
6. Transfusi darah sesuai dengan kebutuhan m � dis·
8. Rawat Inap Tingkat Pertama sesuai dengan indikasi medis.
BABIV
TARIF PELAYANAN KESEHATAN
BAB III - PELAYANAN TINGKAT PERTAMA DAN JENIS PELAYANAN
Pasal 4
1. Bahwa tarif pelayan kesehatan pada fasilitas pelayanan tingkat pertama adalah kapitasi dan non kapitasi.
3. Tarif Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan bagi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang melaksanakan pelayanan kesehatan komprehensif kepada Peserta Program Jaminan Kesehatan berupa Rawat Jalan Tingkat Pertama.
2. Tarif Kapitasi sebagaimana yang dirnaksud pada ayat (1) merupakan rentang nilai yang besarannya untuk setiap Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama ditetapkan ## BAB V
KOMPOSISI PEMBAGIAN HASIL KAPITASI DALAM PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
BAB III - PELAYANAN TINGKAT PERTAMA DAN JENIS PELAYANAN
Pasal 5
1. Penerimaan hasil kapitasi pada pelayanan tingkat pertama dari BPJS sebesar 100% (seratus persen)disetor ke kas daerah Pemerintah Kabupaten Sintang.
2. Seluruh penerimaan hasil kapitasi pada pelayanan tingkat pertama dari BPJS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk keperluan puskesmas dan jaringannya meliputi :
- a) Jasa pelayanan 70 % b) Jasa sarana 20 o/o '
- c) Monitoring dan Evaluasi 1 O %
PEMANFAAT DARI KAPITASI BPJS
BAB VI - PEMANFAAT DARI KAPITASI BPJS
Pasal 6
1. Jasa � layanan diberikan kepada puskesmas sebagai imbalan pelayanan yang diberikan kepada peserta BPJS.
2. Jasa sarana disetor sebagai Pendapatan Asli Daerah.
3. Administrasi pelayanan digunakan untuk kebutuhan puskesmas berupa :
- a) Alat Tulis Kantor
- b) Belanja modal : seperti Komputer, printer dan lain-lain.
- c) Penyuluhan dan Pencegahan.
4. Monitoring dan Evaluasi digunakan untuk :
- b) Pertemuan/koordinasi pengelola JKN di puskesmas se kabupaten Sintang.
- a) Monitoring tim ke puskesmas dan jaringannya.
BAB VI - PEMANFAAT DARI KAPITASI BPJS
Pasal 7
Pembayaran dan pertanggung jawaban
1. Jasa sarana disetorkan ke kas daerah.
2. Jasa pelayanan akan disetor ke puskesmas dan jaringannya dimana pengaturan penggunaannya akan diatur dengan Surat Keputusan kepala dinas,
3. Administrasi pelayanan promotif'/preventif dan monev akan dilaksanakan melalui RKA yang ada di dinas kesehatan kabupaten Sintang.
KETENTUAN PENUTUP
BAB Vll - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9
Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2014.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati rm dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sin tang.

Penetapan: Ditetapkan di Sintang pada tanggal, 6 Januari 2014 � TANG, � \,'MIL TON CROSBY

Penetapan: Diundangkan di Sintang pada tanggal C. � IA.r..; 2014 SEK ARI AERAH KABUPATEN SINTANG 6 BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2014 NOMOR �