PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR Nomor 09 Tahun 2015 tentang ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR, bahwa untuk melaksanakan Ketentuan (berlaku 26 Desember 2015)
Pembukaan
Menimbang
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR NOMOR 09 TAHUN 2015.
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016
DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,
a.
bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 186 ayat (4) Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4427), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Atas Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) Bupati Seram Bagian Timur bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah menyempumakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2016 sesuai hasil evaluasi Gubernur.
- 'bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran b. Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2015, |
Mengingat
- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: 1
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 2. . IndonesiaNomor 3851):
- ' Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 3. Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4286):
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabuparen Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350): 4.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355): 5.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksanaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6. 4400):
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421), 7.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 8. Nomor 4438):
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049): 9.
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234):
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679):
-
|
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala. Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028): | D
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502):
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Taun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712):
15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574):
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576):
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575):
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578):
20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4593):
19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585):
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614):
22. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 -Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712):
en TA
ng
REA
- . Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan ( Lembaran Negara Republik 3. Indonesia Tahun 2010 Nomor 123 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272),
24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272):
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatandan .dan Belanja Daerah,
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016:
"
Dengan Persetujuan Bersama
»-
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
Dan
BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAHTAHUN ANGGARAN 2016
Pasal i
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut:
1. Pendapatan Daerah
Rp. 930.792.234.521,-
2. ' Belanja Daerah
Rp. 996.226.960.321,- (Rp 65.434.725.800,-
Surplus/(Defisit)
3. Pembiayaan Daerah:
- a. Penerimaan
Rp
66.684.725.800,-
- . b. Pengeluaran
Rp 1.250.000.000,-,
Pembiayaan Netto
Rp 65.434.725.800,-
Rp
0,-
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun Berkenaan:
Pasal 1
- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
Pasal 2
.
- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- b. Dana perimbangan sejumlah Rp. 787.507.330.233,-
- a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp. 17.114.669.288,-
- C. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah Rp. 126.170.235.000,-
- (2) Pendapatan Asli Daerahsebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:
6. Retribusi daerah sejumlah Rp. 700.632.850,Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan sejumlah Rp. 1.980.036.438,Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah Rp. 11.125.000.000,An yo
7. Pajak daerah sejumiah Rp. 3.309.000.000,-
- (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak sejumlah Rp 45.633.519.033,-
- b. Dana alokasi umum sejumlah Rp 493.078.172.000,-
- C. Dana alokasi khusus sejumlah Rp 248.795.639.200,-
12. "(9 Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:
- b. Dana penyesuaian sejumlah Rp 119.099.935.000,-
- a. Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Pemerintah daerah lainnya sejumlah Rp 7.070.300.000,-
|
ti
Pasal 3
- Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : Ad 1
- a. Belanja Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp 486.468.640.955,-
- b. Belanja Belanja Langsung sejumlah Rp 509.758.319.366,-
- Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja: (2)
- a. Belanja pegawai sejumlah Rp 307.200.469.215,-
- b. Belanja Subsidi sejumlah Rp. 5.629.373.500,-
- Cc. Belanja Hibah sejumlah Rp 11.509.125.000,-
|
|
- d. Belanja Bantuan sosial sejumlah Rp 10.886.900.000,-
- e. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota ,Pemerintahan Desa sejumlah Rp 144.242.773.240,-
- f. Belanja tidak terduga sejumlah Rp. 7.000.000.000,-
4. Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja: (3)
- a. Belanja pegawai sejumlah Rp 23.914.259.351,-
- b. Belanja Belanja barang dan jasa sejumlah Rp 275.793.088.584,-
- c. Belanja Modal sejumlah Rp 210.050.971.431,-
Pasal 4
- Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : 1)
- a. Penerimaan sejumlah Rp 66.684.725.800,-
- b. Pengeluaran sejumlah Rp 1.250.000.000,-
- -Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan : (2
- a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah Rp 66.684.725.800,-
- . Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan: (3) b 2. penyertaan modal (investasi) daerahsejumlah Rp 1.250.000.000,a.
'|
pa
H5
Ha
:
Pasal 5
Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Pemerintah Daerah ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan, terdiri dari:

- 1,
- Lampiran I Ringkasan APBD:
- Lampiran II' Ringkasan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi SKPD: 2.
- LampiranIII Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi SKPD, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek, rincian 3. obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan:
- Lampiran IV Rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi SKPD, program, dan kegiatan: 4
- Lampiran V Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara, 5.
- 6.
- Lampiran VI

Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan:

- 7.
- Lampiran VII Daftar piutang daerah:

.

- Lampiran VIII Daftar penyertaan modal (investasi) daerah: 8.
- Lampiran IX' Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah: 9.
- -LampiranX Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain: 10
- Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini: ' 11
- Lampiran XII Daftar dana cadangan daerah :dan 12
- -Lampiran XIII Daftar pinjaman daerah. 13

## Pasal 6

BupatiSeram Bagian Timur menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

## Pasali7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

'Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.


ditetapkan di Bula pada tanggal 26 Desember 2015

Pj. BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,

HENRI M. FAR-FAR

diundangkan di Bula pada tanggal 26 Desember 2015

## SEKRETARIS DAERAH KABUPATENSERAM BAGIAN TIMUR,


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BAGIAN TIMUR NOMOR :

SERAM

163

TAHUN :

2015

-NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR,

#2PROVINSI MALUKU :

09

Salinan sesuai dengan aslinya EPALA BAGIAN HUKUM,