PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUPATI Nomor 2 Tahun 2014 tentang PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014 (berlaku 8 Agustus 2014)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
:
BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR 2 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PESISIR SELATAN,
a.
bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2014;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2014.
2. : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
3. 1945 Pasal 18 ayat (6);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo. Undang-Undang No. 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara RI Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643) ;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3581);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 2010-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 192);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2014.
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN dan
BUPATI PESISIR SELATAN
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014
Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 semula berjumlah Rp. 1.205.919.494.552,bertambah sejumlah Rp. 66.249.807.986,71,sehingga menjadi Rp. 1.272.169.302.538,71,- dengan rincian sebagai berikut :
1. Pendapatan
- a. Semula
Rp. 1.163.296.520.127
- b. Bertambah/(berkurang)
Rp.
6.717.202.736
- Jumlah Pendapatan setelah Perubahan
Rp. 1.170.013.722.863
2. Belanja Daerah
- a. Semula
Rp. 1.196.345.494.552
- b. Bertambah/(berkurang)
Rp.
63.424.908.986,71
Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp. 1.259.770.403.538,71
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan Rp. (89.756.680.675,71)
3. Pembiayaan Daerah
- a. Penerimaan
1. Semula
Rp.
42.622.974.425
2. Bertambah/(berkurang)
Rp. 59.532.605.250,71
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan
Rp. 102.155.579.675,71
Pengeluaran
1. Semula Rp.
9.574.000.000
2. Bertambah/(berkurang) Rp.
2.824.899.000
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan
Rp.
12.398.899.000
Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan Rp.
89.756.680.675,71
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan Rp.
0
Pasal 2
- (1) Pendapatan daerah sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 1 terdiri dari :
- a. Pendapatan Asli Daerah
1. Semula
- Rp. 50.012.298.671
2. Bertambah/(berkurang)
- Rp. 31.933.514.455
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan
Rp. 81.945.813.126
- b. Dana Perimbangan
1. Semula Rp. 886.023.772.456
2. Bertambah/(berkurang)
Rp.
(242.091.719)
Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan
Rp.885.781.680.737
- c. Lain-lain pendapatan yang sah
1. Semula Rp.
227.260.449.000
2. Bertambah/(berkurang)
- Rp. (24.974.220.000)
Jumlah Lain-lain pendapatan yang sah
setelah Perubahan
Rp.202.286.229.000
- (2)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Pajak Daerah
1. Semula Rp.
8.772.775.555
2. Bertambah/(berkurang)
- Rp. 3.446.981.100
Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan
Rp. 12.219.756.655
- b. Retribusi Daerah
1. Semula
Rp.
30.341.523.116
2. Bertambah/(berkurang)
- Rp. 16.650.434.260
Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan
Rp. 46.991.957.376
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
1. Semula Rp.
4.300.000.000
2. Bertambah/(berkurang)
- Rp. (500.000.000)
Jumlah Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang
dipisahkan setelah Perubahan
Rp. 3.800.000.000
- d. Lain - lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
1. Semula Rp.
6.598.000.000
2. Bertambah/(berkurang)
- Rp. 12.336.099.095
Jumlah Lain - lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
- (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
- (4) Lain-lain pendapatan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Hibah
1. Semula Rp. 24.473.213.456
2. Bertambah/(berkurang)Rp.
(242.091.719)
Jumlah Dana Bagi Hasil setelah Perubahan
Rp. 24.231.121.737
- b. Dana Alokasi Umum
1. Semula
Rp.
753.984.939.000
2. Bertambah/(berkurang)Rp.
0
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan
Rp.753.984.939.000
- c. Dana Alokasi Khusus
1. Semula Rp.
107.565.620.000
2. Bertambah/(berkurang)Rp.
0
- Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan
Rp.107.565.620.000
1. Semula Rp. 5.626.000.000
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0
Jumlah Hibah setelah Perubahan
Rp. 5.626.000.000
- b. Dana Darurat
1. Semula
- Rp. 0
2. Bertambah/(berkurang)Rp. 0
Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan
Rp. 0
- c. Dana Bagi Hasil Pajak
1. Semula Rp.
28.491.778.000
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 12.472.134.000
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah Perubahan
Rp. 40.963.912.000
- d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
- 1) Semula Rp. 193.142.671.000
- 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (50.734.459.000)
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
setelah Perubahan
Rp.142.408.212.000
- e. Bantuan keuangan dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya
- 1) Semula Rp.
0
- 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 13.288.105.000
- Jumlah Bantuan keuangan dari provinsi
dan pemerintah daerah lainnya setelah Perubahan
Rp. 13.288.105.000
Pasal 3
- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Belanja Tidak Langsung
1. Semula
Rp.
802.010.347.139
2. Bertambah/(berkurang)
Rp. (47.143.051.626,29)
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan Rp. 754.867.295.512,71
- b. Belanja Langsung
1. Semula
Rp.
394.335.147.413
2. Bertambah/(berkurang) Rp.
110.567.960.613
Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan
Rp.504.903.108.026
- (2)Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja Pegawai
- (3)Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja Pegawai
1. Semula Rp. 724.482.057.189
2. Bertambah/(berkurang)
- Rp. (47.496.262.065,29)
- Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp.676.985.795.123,71
- b. Belanja Bunga
1. Semula
- Rp. 0
2. Bertambah/(berkurang) Rp.
0
- Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan
- Rp. 0
- c. Belanja Subsidi
1. Semula Rp. 0
2. Bertambah/(berkurang) Rp.
0
- Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan
- Rp. 0
- d. Belanja Hibah
1. Semula Rp.
7.200.000.000
2. Bertambah/(berkurang)
- Rp. 1.306.600.000
- Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan
Rp. 8.506.600.000
- e. Belanja Bantuan Sosial
1. Semula Rp. 4.007.850.000
2. Bertambah/(berkurang) Rp. (130.025.000) Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan
Rp. 3.877.825.000
- f. Belanja Bagi Hasil
1. Semula Rp. 284.030.000
2. Bertambah/(berkurang)
- Rp. 0
Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan
Rp.
284.030.000
- g. Belanja Bantuan Keuangan
1. Semula
Rp.
53.736.409.950
2. Bertambah/(berkurang)
- Rp. 141.135.439
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan Rp. 53.877.545.389
- h. Belanja Tidak Terduga
1. Semula Rp.
12.300.000.000
2. Bertambah/(berkurang)
- Rp. (964.500.000)
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan
Rp. 11.335.500.000
1. Semula Rp. 14.908.881.200
2. Bertambah/(berkurang)
- Rp. 27.280.319.274
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan
Rp. 42.189.200.474
- b. Belanja Barang dan Jasa
1. Semula
Rp. 195.143.270.290
2. Bertambah/(berkurang) Rp.
25.924.845.425
Jumlah Belanja Belanja Barang dan Jasa
setelah Perubahan
Rp.221.068.115.715
- c. Belanja Modal
1. Semula
Rp.
184.282.995.923
2. Bertambah/(berkurang) Rp.
57.362.795.914
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan
Rp.241.645.791.837
Pasal 4
- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Penerimaan Pembiayaan
1. Semula
Rp. 42.622.974.425
2. Bertambah/(berkurang)
Rp.
- 59.532.605.250,71
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp.102.155.579.675,71
- b. Pengeluaran Pembiayaan
1. Semula
Rp.
9.574.000.000
2. Bertambah/(berkurang) Rp.
2.824.899.000
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan
Rp. 12.398.899.000
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah (SiLPA) Tahun Sebelumnya
1. Semula
4. Rp. 42.622.974.425
2. Bertambah/(berkurang)
Rp. 57.839.884.491,26
Jumlah SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya setelah Perubahan Rp.
- b. Pencairan Dana Cadangan
1. Semula
Rp. 0
2. Bertambah/(berkurang) Rp.
0
Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah Perubahan Rp.
0
- c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
1. Semula
Rp. 0
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0
2. Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah
Perubahan
- Rp. 0
100.462.858.916,26
- d. Penerimaan Pinjaman Daerah
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. Pembentukan Dana Cadangan
1. Semula Rp. 0
2. Bertambah/(berkurang)
6. Rp. 0
1. Semula
- Rp. 0
2. Bertambah/(berkurang) Rp. Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah Perubahan
- 0
- Rp. 0
- e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
1. Semula
- Rp. 0
2. Bertambah/(berkurang)
- Rp. 0
- Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman setelah Perubahan
- Rp. 0
- f. Penerimaan Piutang Daerah
1. Semula
- Rp. 0
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 1.692.720.759,45 Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah Perubahan Rp. 1.692.720.759,45
Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah Perubahan Rp.
0
- b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
1. Semula Rp. 9.574.000.000
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 2.824.899.000 Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah setelah Perubahan
Rp. 12.398.899.000
- c. Pembayaran Pokok Utang
1. Semula
3. Rp. 0
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0
Jumlah Pembayaran Pokok Utang setelah Perubahan
- d. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah Rp.
1. Semula
3. Rp. 0
2. Bertambah/(berkurang)
5. Rp. 0
6. Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah Perubahan Rp.
0
Pasal 5
Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Daerah dan Organisasi SKPD;

Pemerintahan

Rp.

0

0

3. Lampiran III

- Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah,

Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

4. Lampiran IV

Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;

5. Lampiran V

Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

6. Lampiran VI

- Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;

7. Lampiran VII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;

8. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

## Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Daerah ini sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan pada tanggal 8 Agustus 2014

BUPATI PESISIR SELATAN

DTO

NASRUL ABIT

Diundangkan di Painan pada tanggal 8 Agustus 2014

## SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN PESISIR SELATAN

## DTO ERIZON

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2014 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT : (7/2014)124