Azzindani/ID_REG_KG_2510 huggingface dataset:
PERATURAN DAERAH KOTA MA Nomor MOR Tahun 2017 tentang GARA BARAT PERATURAN DAERAH KOTA BIMA NO MOR 7 TAHUN 2017 TENT ANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA BIMA NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN AIR TANAH (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
WALIKOTA BIMA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN DAERAH KOTA BIMA NO MOR 7 TAHUN 2017
TENT ANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA BIMA NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN AIR TANAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BIMA,
: bahwa untuk melaksanakan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-5074 Tahun 2016 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Air Tanah dan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 188-342-532 Tahun 2016 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Air Tanah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 8 Tahun 2014 ten tang Pengelolaan Air Tanah;
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
Menetapkan
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT.DAERAH KOT.A: BIMA dan WALIKOTA BIMA
MEMUTUSKAN:
: PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA BlMA NOMOR R TAHUN 2014· TENTANG PENGELOLAAN AIR TANAH.
Pasal 1
Peratu.ran Daerah Kota Bima Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2014 Nomor 153, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 81) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 2
Peraturan Daerah mi mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bima. 1\IM. QURAIS H. ABIDIN -

Penetapan: Ditetapkan di Kota Bima pada tanggal l&lt;O M ~V'rt 2017

Penandatangan: ./)WALIKOTA BIMA, ~ H KOTA BIMA,

Penetapan: Diundangkan di Kota Bima pada tanggal \ "'.f M o.re t;. 201 7 MUKHTAR LEMBARAN DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2017 NOMOR .1$9 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BIMA, PROVINS! NUSA TENGGARA BARAT: (5/2017)
Unknown WALIKOTA KENDARI Nomor X Tahun 2016 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; - b. bahwa struktur dan besaran tarif retribusi menara - telekomunikasi dalam Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum . | ditetapkan dengan mengacu Pada penjelasan (berlaku 26 Mei 2015)
PENJELASAN
Pasal 124
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; " - b. bahwa struktur dan besaran tarif retribusi menara - telekomunikasi dalam Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum . | ditetapkan dengan mengacu Pada penjelasan Pasal 124 | Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak lagi mempunyai kekuatan Hukum mengikat sehingga perlu diatur kembali untuk memberikan landasan dan kepastian Hukum
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## BAB V

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 6

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 21 ayat (2) Peraturan Walikota Kota Kendari Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pengendalian Menara Telekomunikasi di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kendari.


Diundangkan di Kendari pada tanggal \_ 23 - 9 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA KENDARI;


ALAMSYAHEOTUNANI

BERITA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2016 NOMOR

Ditetapkan di Kendari tanggal , 232016 pada

WALIKOTA KENDARI ,

H. ASRUN. &amp;


## LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA KOTA KENDARI

NOMOR

TAHUN 2016

TANGGAL

## STRUKTUR BESARAN TARIF RETRIBUSI DAN KOMPONEN BIAYA MENARA TELEKOMUNIKASI

| NO | URAIAN | INDEKS | KETERANGAN |
|------|-------------------------------|-------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | |
| | Tingkat Penggunaan | | |
| 1 | Frekuensi | | |
| a | Terpencil | 4 | |
| b | Perkotaan | 12 | |
| 2 | Ratio Kunjungan | | |
| a | Terpencil | 1 | |
| b | Perkotaan | 0.25 | |
| | Tarif | | |
| 1 | Komponen | | Per kunjungan |
| a. | Honorarium Petugas | Rp 700.000, | |
| b_ | Transportasi (Dalam Ibu kota) | Rp 240.000 | 2 OH x Rp. 120.000, |
| | ATK | 50.0002 | Total: Rp.990.000, |
| 2 | Zonasi | | |
| a. | Perkotaan | 2 | |
| b_ | Hutan Perkebunan | 1 | |
| | Ketinggian Menara | | |
| a | > 80 m | 2 | |
| b | 61 80 m | 1.75 | |
| C. | 41 - 60 m | 1.5 | |
| d | 21 40 m | 1.25 | |
| e | < 2Om | 1 | |
| 4 | Jenis Menara | | |
| a_ | Menara Tunggal | 2 | |
| b | Menara Bersama | 1 | |
| 5 | Jarak Tempuh | | |
| a. | > 101 km | 2 | |
| b | 91-100 km | 1.9 | |
| C | 81-90 km | 1.8 | |
| d | 71-80 km | 1.7 | |
| e | 61-70 km | 1.6 | |
| | 51-60 km | 1.5 | |
| | 41-50 km | 1.4 | |
| h | 31-40 km | 1.3 | |
| 1 | 21-30 km | 1.2 | |
| 1 | 1l-20 km | | |
| k | < 10 km | | |

BARAF

- 1

- 2

- kabas Hykum



WALIKOTA KENDARI ,

H. ASRUN &amp;
PERATURAN BUPATI RI Nomor 7 Tahun 2016 tentang PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG ORGAN DAN KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM IPDAMl . . I!ABUPATErl I{OTAWARINGIN BARAT (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
BUPATI KOTAWARINGIN BARAT PROVINS! KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG ORGAN DAN KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM IPDAMl . . I!ABUPATErl I{OTAWARINGIN BARAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan meningkatkan kelancaran tugas Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) 'l'irta Arnt Kabupaten Kotawaringin Barat secara berdaya guna berdasarkan prinsip-p1insip ekonomi pernsabaan yang sebat, maka perlu diatur kembali Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) 'l'irta Arnt Kabupaten Kotawaringin Barat;
- b. bahwa Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 8 'l'ahun 2010 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) 'l'irta Arnt Kabupaten Kotawaringin Harat pedu disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan, sehingga perlu dilakukan pernbahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a danhuruf b diatas, perlu menetapkanPeraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan BupatiKotawaringin Barat Nomor 8 tahun 2010 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Kotawaringin Barat.
- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dalam mengelola POAM maka Direktur dapat diberikan dana representasi.
- (2) Besarnya dana representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling besar 75%, (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penghasilan Direktur dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Dana Representasi sebagaimana dimaksud dipertanggungjawabkan oleh Oirektur penggunaan/ pemanfaatannya kepada Kepala Pengawas. dalam ayat (2) wajib POAM mengenai Daerah melalui Dewan
5. Oiantara Pasal 55 dan Pasal 56 disisipkan 1 Pasal yakni Pasal SSA yang berbunyi sebagai be1ikut :
Pasa155A
Perubahan Penghasilan Pegawai diajukan kepada Bupati me1a1ui pertimbangan Dewan Pengawas.
Pasal 11
Pera.tu.ran Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barnt. Oitetapkan di Pangkalan Bun pada tanggal 29 Feb1uari 2016

Penandatangan: BUPATI KOTAWARINGIN BARAT, BAMBANG PURWANTO Oiundangkan di Pangkalan Bun pada tanggal 29 Februari 2016

Penandatangan: ## SEKRETARIS DAERA.H KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT, ## MASRADIN H KABUPA'l'~N KO'l'AWANINGIN BANA'l"l'AHUN 2015 NOMON: 7 n aslinva

Penandatangan: KEPALA % ., M. RUSLI EFENDI, S.H., M.Si ?UP. 19500429 199311 1 002
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 21 Tahun 1953 tentang PERSETUDJUAN PERDJANDJIAN PERSAHABATAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK SURIA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
:
bahwa perlu Perdjandjian Persahabatan antara Republik Indonesia dan Republik Suria disetudjui dengan Undang-undang.
Mengingat
:
- a. Pasal 3 perdjandjian tersebut;
- b. Pasal 120 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
Dengan persetujuan: Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia.
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
UNDANG-UNDANG TENTANG PERSETUDJUAN PERDJANDJIAN PERSAHABATAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK SURIA.
Pasal 1
Perjandjian Persahabatan antara Republik Indonesia dan Republik Suria tertanggal dua bulan Djuli 1947 yang salinannja dilampirkan pada Undang-undang ini dengan ini disetudjui.
Pasal 2
Perjandjian Persahabatan tersebut di atas mulai berlaku pada tanggal pertukaran surat-surat pengesahan di Damaskus.
Pasal 3
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.
Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Disahkan di Djakarta pada tanggal 18 Djuni 1953 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd SUKARNO

Penandatangan: MENTERI LUAR NEGERI, ttd MUKARTO NOTOWIDIGDO

Penandatangan: Diundangkan pada tanggal 16 Djuli 1953 MENTERI KEHAKIMAN, ttd LOEKMAN WIRIADINATA
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor TENTANG Tahun 0000 tentang PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH KERAJAAN BELANDA DAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENANG SOAL-SOAL KEUANGAN (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang :
bahwa perlu Persetujuan antara Pemerintah Kerajaan Belanda dan Pemerintah Republik Indonesia tentang soal-soal keuangan disetujui dengan Undang-undang.
Mengingat :
Pasal 5 ayat (1), pasal 11 dan pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar;
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong;
MEMUTUSKAN :
: UNDANG-UNDANG TENTANG PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH KERAJAAN BELANDA DAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG SOAL-SOAL KEUANGAN.
Pasal 1
Persetujuan antara Pemerintah Kerajaan Belanda dan Pemerintah Republik Indonesia tentang soal-soal keuangan yang belum terselesaikan antara dua negara tertanggal 7 (tujuh) bulan September 1966 (seribu sembilan ratus enam puluh enam) yang salinannya dilampirkan pada Undang-undang ini, dengan ini disetujui.
Pasal 5
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong;
MEMUTUSKAN :
: UNDANG-UNDANG TENTANG PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH KERAJAAN BELANDA DAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG SOAL-SOAL KEUANGAN.
Persetujuan antara Pemerintah Kerajaan Belanda dan Pemerintah Republik Indonesia tentang soal-soal keuangan yang belum terselesaikan antara dua negara tertanggal 7 (tujuh) bulan September 1966 (seribu sembilan ratus enam puluh enam) yang salinannya dilampirkan pada Undang-undang ini, dengan ini disetujui.
Persetujuan tersebut di atas mulai berlaku pada tanggal penandatangannya.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 Nopember 1966. SEKRETARIS NEGARA, ttd MOHD. ICHSAN. ## Pasal 3

Penetapan: Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Disahkan di Jakarta pada tanggal 8 Nopember 1966.

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd SUKARNO.
PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 55 Tahun 2015 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MADIUN NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH DAN BAGAN AKUN STANDAR (berlaku 30 Desember 2015)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah dipandang perlu mengubah Peraturan Bupati Madiun Nomor 23 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dan Bagan Akun Standar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
2. Mengingat : 1. Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi,
3. Nomor 28 Tahun 1999 Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
Menetapkan :
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MADIUN NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH DAN BAGAN AKUN STANDAR.
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I dan II Peraturan Bupati Madiun Nomor 23 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Dan Bagan Akun Standar yang diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun Nomor 23 Tahun 2014 tanggal 7 Juli 2014 ditambah dan diubah, sehingga lampiran selengkapnya berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Peraturan Bupati ini.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Madiun ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Mtdiun Pada tanggal 30 Desember 2015

BUPATI MADIUN , ttd MUHTAROM

Diundangkan di Madiun Pada tanggal 30 Desember 2015

## Plt. SEKRETARIS DAERAH


## ENDANG SETYOWATI, SH. MM

Pembina Utama Muda NIP. 19620223 198303 2 018

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN NOMOR 55 TAHUN 2015

## SALINAN

Sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum ttd WIDODO, SH.M.Si Pembina Tingkat I

NIP. 19611215 198903 1 006
PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU Nomor 18 Tahun 2009 tentang PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS INSTALASI FARMASI PADA DINAS KESEHATAN KOTA BANJARBARU (berlaku Unknown)
BAB VII - PENGANGKATAN DAN PEIMBRHENTIAN
Pasal 9
Pengangkatan dan pemberhenban Kepala Und Pelaksana TekniS EnSteaS Farms Can Jabatan Struktutal di Itrgibt bawahnya sena Jabalan FungsionS alaksanakan sesus dengan (natural petundang-undangan yang terlakv.
KETENTUAN PERALINA.N
Pasat 10
'Mantuan yang mengatur orgalisasi dan esetnisast Una Pelaksana Tons Mars Fannast dalam Peraturan WALDO in mergacu pada Peraturan Pornaintah Nornor 41 Tabun 2007 limiting Organsasi Perangkat Daerah
Damdargkan di Balla pada tanggal -r rte.' le."
BERITA OA KOTA ELANJARBARU TAHUN 2009 NOMOR 1 SERI D NOMOR SERI A'
Past II
Dungan bertakunya Panama, Yokota irk, make somua ketestuan peraksalaan Yana me ^ gany Und Pelaksana Terms Instalap Panda Olaf Wean dicabtit dan Adak Callao lap
Pasat 12
Hahnel yang telum (hair dawn Peraluran Wanketa int sepal;iarg Mengena petaksanaannya akan data Int* lanpt de.ngan KepuWW1 Kr esta Diras nesehman
Pasa 13
Poraturan Wagtail ml mula bedaku pada
dundangkan
Agar sebap Gang dada' mengetahulnya. memarurahltan CancAmaknOan likrI nD Walesa irk dengan seneengalannya da1am Ben1a Daensh Kota Bargarbau
Ortetapkon 6 Baniatharu oara Lapp/ • --r* - -I , ' .
WALI TA BANJARBARUt
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor TAHUN Tahun 1954 tentang PERNYATAAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NR 4 TAHUN 1950 DARI REPUBLIK INDONESIA DAHULU TENTANG DASAR-DASAR PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN DI SEKOLAH UNTUK SELURUH INDONESIA (berlaku 18 Maret 1954)
Pembukaan
Menimbang
- bahwa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu segera ditetapkan suatu undang-undang tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah yang berlaku untuk seluruh Indonesia;
bahwa untuk itu, sambil menunggu undang-undang tentang dasar- dasar pendidikan dan pengajaran yang lebih sempurna, dapat dipergunakan Undang-undang Nr 4 tahun 1950 dari Republik Indonesia dahulu;
Mengingat :
Undang-undang No 4 tahun 1950 Republik Indonesia dahulu tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah jo pasal 89 Undang- undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
Mengingat pula :
Pengumuman Bersama Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Republik Indonesia Serikat dan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Republik Indonesia dahulu tanggal Jakarta 30 Juni 1950;
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat
MEMUTUSKAN :
Dengan membatalkan segala peraturan yang berlawanan dengan undang-undang ini, menetapkan:
UNDANG-UNDANG TENTANG PERNYATAAN BERLAKUNYA UNDANGUNDANG NO. 4 TAHUN 1950 DARI REPUBLIK INDONESIA DAHULU TENTANG DASAR-DASAR PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN DI SEKOLAH UNTUK SELURUH INDONESIA.
Pasal 1
Menyatakan berlaku untuk seluruh Indonesia Undang-undang No. 4 tahun 1950 dari Republik Indonesia dahulu tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah.
Pasal 2
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.
Diundangkan pada tanggal 18 Maret 1954 MENTERI KEHAKIMAN, ttd
DJODY GONDOKUSUMO
LEMBARAN NEGARA NO 38 TAHUN 1954
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam LembaranNegara Republik Indonesia.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Disahkan di Jakarta pada tanggal 12 Maret 1954 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd ## SUKARNO

Penandatangan: MENTERI PENDIDIKAN, PENGAJARAN DAN KEBUDAYAAN, ttd MUHAMMADYAMIN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK Nomor 2 Tahun 2014 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang:
Mengingat
- a bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan pendapatan daerah telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
- C bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf 2 dan huruf b menetapkan
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Arosuka 2014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK pada LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOLOK TAHUN 2014 NOMOR 2 ## Pasal II Peraturan . Daerah ini mulai berlaku tanggal 1 Januari pada

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya; memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah kabupaten Solok.

Penetapan: Ditetapkan di Arosuka pada tanggal 23 Janvari 2014

Penandatangan: BUPATI SOLOK,
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 13 Tahun 1953 tentang PENETAPAN PERATURAN DALAM UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 12 TAHUN 1952 (LEMBARAN-NEGARA NOMOR 84 TAHUN 1952) TENTANG KEWAJIBAN ANGGOTA ANGKATAN PERANG UNTUK TETAP DALAM DINAS KETENTARAAN SEBAGAI UNDANG-UNDANG (berlaku 11 Juni 1953)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa Pemerintah dengan mempergunakan haknya termaktub dalam Pasal 96 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia telah menetapkan Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1952 tentang kewajiban anggota. Angkatan Perang untuk tetap dalam dinas ketentaraan;
- b. bahwa peraturan yang termaktub dalam Undang-undang Darurat tersebut perlu ditetapkan sebagai Undang-undang;
Mengingat : Pasal 97 jo Pasal 89, Pasal 124 dan Pasal 125 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
MEMUTUSKAN:
Pasal I.
Menetapkan peraturan yang termaktub dalam Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1952 (Lembaran Negara Nomor 84 tahun 19 52) sebagai Undang-undang yang berbunyi sebagai berikut:
UNDANG-UNDANG TENTANG KEWAJIBAN ANGGOTA ANGKATAN PERANG UNTUK TETAP DALAM DINAS KETENTARAAN.
Pasal 1
Anggota Angkatan Perang yang diterima
Pasal 2
Menteri Pertahanan diberi kekuasaan untuk mewajibkan anggota Angkatan Perang yang menyatakan ingin diperhentikan dari dinas ketentaraan, baik karena selesainya waktu ikatan dinas tersebut di atas, ataupun karena hal-hal lainnya, tetap dalam dinas ketentaraan, apabila tenaga anggota itu masih dibutuhkan.
Pasal 3
- (1) Ketentuan-ketentuan yang ada sampai berlakunya Undang-undang ini tetap berlaku.
- (2) Undang-undang mengatur akibat-akibat dari pada ketentuanketentuan yang tercantum dalam Pasal 1 dan Pasal 2.
Pasal II.
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.
Diundangkan pada tanggal 11 Juni 1953.
Menteri Kehakiman,
LOEKMAN WIRIADINATA.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Disahkan di Jakarta, pada tanggal 20 Mei 1953. Wakil Presiden Republik Indonesia ttd MOHAMMADHATTA.

Penandatangan: Menteri Pertahanan a.i., ttd WILOPO.
PERATURAN DAERAH KOTA MA Nomor MOR Tahun 2010 tentang GARA BARAT PERATURAN DAERAH KOTA BIMA NO MOR 0 TAHUN 201 7 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA BIMA NOMOR 12 TAHUN 2010 TENTANG PENGELOLAAN USAHA PERTAMBANGAN (berlaku 6 Maret 2017)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
WALIKOTA BIMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN DAERAH KOTA BIMA NO MOR 0 TAHUN 201 7
TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA BIMA NOMOR 12 TAHUN 2010 TENTANG PENGELOLAAN USAHA PERTAMBANGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BIMA,
: bahwa untuk melaksanakan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 188.342-533 Tahun 2016 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pengelolaan U saha Pertambangan;
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
Menetapkan
Dengan Persetujuan Bersarna DEWAN PERWAKILAN RAKYATDAERAH KOTA BIMA dan WALIKOTA BIMA
MEMUTUSKAN:
: PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA BIMA NOMOR 12 TA.HUN. 2010' TENTANG PENGELOLAAN USAHA PERTAMBANGAN.
Pasal 1
Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Usaha Pertarnbangan (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2010 Nomor 109, Tarnbahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 62) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 2
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalarn Lembaran Daerah Kota Bima. VM. QURAIS H. ABIDIN

Penetapan: Ditetapkan di Kota Bima pada tanggal 16 Maret 2017

Penandatangan: ~WALIKOTA BIMA, ef

Penetapan: Diundangkan di Kota Sima pada tanggal \ 1 Maret/ 201 7

Penandatangan: Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA, MUKHTAR LEMBARAN DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2017 NOMOR .1.90 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BIMA, PROVINS! NUSA TENGGARA BARAT: (6 / 20-17}
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 20 Tahun 1953 tentang PENGESAHAN PERJANJIAN PINJAMAN TAMBAHAN REPUBLIK INDONESIA DENGAN EXPORT-IMPORT BANK OF WASHINGTON (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
:
:
bahwa tiap-tiap perjanjian jang dibuat dengan Export-Import Bank of Washington sebagai pelaksanaan pemberian kredit jang berjumlah setinggi-tingginya 100 (seratus) juta dollar Amerika Serikat oleh Bank tersebut masih harus mendapat pengesahan lebih dahulu dari Dewan Perwakilan Rakjat;
Pasal 89 dan Pasal 118 ayat 1 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia, Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 8 tahun 1950 dan Undang-undang Nomor 11 tahun 1951;
Dengan persetudjuan:
Dewan Perwakilan Rakjat
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN PERDJANDJIAN PINJAMAN TAMBAHAN REPUBLIK INDONESIA DENGAN EXPORT-IMPORT BANK OF WASHINGTON
Pasal 1
Dengan menambah jang ditetapkan dalam Pasal 1 dari Undang-undang Nomor 8 tahun 1950, Menteri keuangan diberi kuasa untuk mengurus pemakaian uang jang disediakan dibawah kredit-kredit tersebut dalam pasal tadi, untuk membiayai pembelian perlengkapan-perlengkapan, bahan-bahan, perbekalan-perbekalan dan jasa-jasa di Amerika Serikat atau di lain negara dan untuk mengexportnja ke Indonesia.
Pasal 89
Dengan persetudjuan:
Dewan Perwakilan Rakjat
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN PERDJANDJIAN PINJAMAN TAMBAHAN REPUBLIK INDONESIA DENGAN EXPORT-IMPORT BANK OF WASHINGTON
Dengan menambah jang ditetapkan dalam Pasal 1 dari Undang-undang Nomor 8 tahun 1950, Menteri keuangan diberi kuasa untuk mengurus pemakaian uang jang disediakan dibawah kredit-kredit tersebut dalam pasal tadi, untuk membiayai pembelian perlengkapan-perlengkapan, bahan-bahan, perbekalan-perbekalan dan jasa-jasa di Amerika Serikat atau di lain negara dan untuk mengexportnja ke Indonesia.
Perjanjian jang dibuat oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Export-Import Bank of Washington tertanggal 3 Nopember 1952 jang disertakan sebagai
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran dengan ini disahkan.

## Pasal 3

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.


Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini sesuai dengan penempatannja dalam Lembaran negara Republik Indonesia.

Disahkan di Djakarta pada tanggal 25 Djuni 1953. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SOEKARNO

MENTERI KEUANGAN

SUMITRO JOYOHADIKUSUMO

Diundangkan pada tanggal 15 Djuli 1953. MENTERI KEHAKIMAN ttd LOEKMAN WIRIADINATA
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor TENTANG Tahun 1970 tentang PENGADILAN ANAK (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
:
PENJELASAN
Pasal 1
Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan: 1. Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umum 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. 2. Anak Nakal adalah: - a. anak yang melakukan tindak pidana; atau - b. anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan belaku dalam masyarakat yang bersangkutan. 3. Anak Didik Pemasyarakatan, Balai Pemasyarakatan, Tim Pengamat Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan adalah Anak Didik Pemasyarakatan, Balai Pemasyarakatan, Tim Pengamat Pemasyarakatan dan Klien Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. 4. Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di Rumah Tahanan Negara, Cabang Rumah Tahanan Negara atau ditempat tertentu. 5. Penyidik adalah penyidik anak. 6. Penuntut Umum adalah penuntut umum anak. 7. Hakim adalah Hakim anak. 8. Hakim Banding adalah hakim banding anak. 9. Hakim Kasasi adalah hakim kasasi anak. 10. Orang tua asuh adalah orang yang secara nyata mengasuh anak, selaku orang tua
PENJELASAN
Pasal 10
Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan penjelasan Pasal 8 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, pengkhususan pengadilan anak berada di lingkungan Peradilan Umum dan dibentuk dengan Undang-undang; - d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b, dan c, perlu membentuk Undang-undang tentang pengadilan Anak. 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan kehakiman (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2951); 3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3327); Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1) dan pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Menetapkan MEMUTUSKAN: ________________ ## MEMUTUSKAN: ## : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGADILAN ANAK. ## BAB I KETENTUAN UMUM
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor TAHUN Tahun 1971 tentang PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1971 TENTANG PENCABUTAN UNDANG-UNDANG NO. 17 TAHUN 1964 TENTANG LARANGAN PENARIKAN CEK KOSONG MENJADI UNDANG-UNDANG (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR12 TAHUN 1971 TENTANG
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1971 TENTANG PENCABUTAN UNDANG-UNDANG NO. 17 TAHUN 1964 TENTANG LARANGAN PENARIKAN CEK KOSONG MENJADI UNDANG-UNDANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
- a. bahwa Undang-undang No. 17 Tahun 1964 tentang Larangan Penarikan Cek Kosong pada kenyataannya menghambat kelancaran lalu-lintas perekonomian pada umumnya dan dunia perbankan pada khususnya;
- b. bahwa untuk meniadakan hambatan tersebut, maka Undang-undang No. 17 Tahun 1964 itu perlu dicabut;
- c. bahwa karena keadaan mendesak Presiden atas dasar ketentuan yang termasuk dalam pasal 22 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 telah menetapkan
Pasal 5
- 1. Undang-undang Dasar 1945 pasal 5, pasal 20 dan pasal 22;
Pasal 22
- d. bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tersebut perlu ditetapkan menjadi Undang-undang.
- 1. Undang-undang Dasar 1945 pasal 5, pasal 20 dan pasal 22;
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.1 Tahun 1971.
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong;
MEMUTUSKAN ...
Menetapkan
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 Oktober 1971 Sekretaris Negara Republik Indonesia, ALAMSJAH Letnan Jenderal TNI ## MEMUTUSKAN : - Undang-undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 1971 tentang Pencabutan Undang-undang No. 17 Tahun 1964 tentang Larangan Penarikan Cek Kosong menjadi Undangundang. ## Pasal 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.1 Tahun 1971 tentang Pencabutan Undang-undang No. 17 Tahun 1964 tentang Larangan Penarikan Cek Kosong ditetapkan menjadi Undang-undang. ## Pasal 2 Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Penetapan: Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam LembaranNegara Republik Indonesia.

Penetapan: Disahkan di Jakarta pada tanggal 16 Oktober 1971 Presiden Republik Indonesia, SOEHARTO Jenderal TNI
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 1971 tentang
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1971 TENTANG PENCABUTAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 1964 TENTANG LARANGAN PENARIKAN CEK KOSONG MENJADI UNDANG-UNDANG UMUM.
Presiden dengan menggunakan wewenang yang tercantum dalam
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 2
Cukup jelas. (Termasuk Lembaran-Negara Republik Indonesia tahun 1971, No. 83). -------------------------------- CATATAN Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1971 YANG TELAH DICETAK ULANG
PENJELASAN
Pasal 22
PASAL DEMI PASAL
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 31 Tahun 1953 tentang PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 9 TAHUN 1950,TENTANG PENGUBAHAN UNDANG-UNDANG POSTSPAARBANK (STAATSBLAD 1934 NO. 653, 1937 NO. 176 DAN 197 DAN 1941 NO. 295, LEMBARAN-NEGARA NOMOR 12 TAHUN 1950 SEBAGAI UNDANG-UNDANG) (berlaku 28 Desember 1953)
Pembukaan
Menimbang
:
bahwa Pemerintah dengan mempergunakan haknya termaktub pada Pasal 139 Konstitusi Republik Indonesia Serikat telah menetapkan Undang-undang Darurat tentang perubahan Undang-undang Postspaarbank (Undang-undang Darurat No. 9 tahun 1950;
Menimbang
:
bahwa peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undang-undang Darurat tersebut perlu ditetapkan sebagai Undang-undang:
Mengingat
:
Pasal 96, 97, 142 dan 143 Undang-undang Dasar Sementara Repbulik Indonesia;
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat,
MEMUTUSKAN:
UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN UNDANGUNDANG DARURAT TENTANG PERUBAHAN UNDANGUNDANG POSTSPAARBANK (UNDANG-UNDANG DARURAT No. 9 TAHUN 1950) SEBAGAI UNDANG-UNDANG.
Pasal I.
Peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undang-undang Darurat tentang perubahan Undang-undang Postspaarbank (Undang-undang Darurat No. 9 tahun 1950) ditetapkan sebagai Undang-undang, yang berbunyi sebagai berikut:
Pasal 1
Dalam Undang-undang Postspaarbank, sebagaimana teakhir telah diubah menurut Statsblad 1941 No. 295, diadakan perubahan sebagai berikut :
- a.
- Dalam Pasal 1 ayat 1 "Batavia" menjadi "Jakarta".
Dalam Pasal I ayat-:2 "Postspaarbank in Indonesia" menjadi "Bank Tabungah Pos".
Pasal 3
- b. Dalam Pasal 3 ayat 2 bilangan "lima"dijadikan "tujuh".
Pasal 96
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat,
MEMUTUSKAN:
UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN UNDANGUNDANG DARURAT TENTANG PERUBAHAN UNDANGUNDANG POSTSPAARBANK (UNDANG-UNDANG DARURAT No. 9 TAHUN 1950) SEBAGAI UNDANG-UNDANG.
Pasal I.
Peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undang-undang Darurat tentang perubahan Undang-undang Postspaarbank (Undang-undang Darurat No. 9 tahun 1950) ditetapkan sebagai Undang-undang, yang berbunyi sebagai berikut:
Dalam Undang-undang Postspaarbank, sebagaimana teakhir telah diubah menurut Statsblad 1941 No. 295, diadakan perubahan sebagai berikut :
- a.
- Dalam Pasal 1 ayat 1 "Batavia" menjadi "Jakarta".
Dalam Pasal I ayat-:2 "Postspaarbank in Indonesia" menjadi "Bank Tabungah Pos".
- b. Dalam Pasal 3 ayat 2 bilangan "lima"dijadikan "tujuh".
Pasal II.
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahunya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Disahkan di Jakarta pada tanggal 18 Desember 1953. Presiden Republik Indonesia, ttd SOEKARNO.

Penandatangan: Menteri Perhubungan. ttd ROOSSENO.

Penandatangan: Diundangkan pada tanggal 28 Desember 1953 Menteri Kehakiman, ttd DJODY GONDOKUSUMO. LEMBARAN NEGARA NOMOR 81 TAHUN 1953
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 5 Tahun 1981 tentang PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN 1973/1974 DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
- bahwa Perhitungan Anggaran Negara Tahun 1973/1974 perlu ditetapkan dengan Undang-undang;
Mengingat
- 1. Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad 1925 Nomor 448) sebagaimana diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 tentang Perubahan Pasal 7 Indische Comptabiliteitswet (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 53);
3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1973 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1973/1974 (Lembaran Negara Tahun 1973 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2998);
4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1974. tentang Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Auggaran 1973/ 1974 (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3033);
Memperhatikan :
Surat Badan Pemeriksa Keuangan Nomor K 435/I.U/II/5/1980 beserta lampirannya yang berupa Nota Hasil Pemeriksaan Keuangan atas Perhitungan Anggaran Negara Tahun 1973/1974;
Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
- UNDANG-UNDANG TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN 1973/1974
Pasal 1
- (1) Penerimaan Negara dalam Tahun Anggaran 1973/1974 adalah sebesar Rp. 1.118.076.016.534,26 (satu trilyun seratus delapanbelas milyar tujuhpuluh enam juta enambelas ribu limaratus tigapuluh empat dua puluh enam perseratus rupiah).
- (2) Pengeluaran Negara dalam Tahun Anggaran 1973/1974 adalah sebesar Rp. 1.106.074.164.434,67 (satu trilyun seratus enam milyar tujuhpuluh empat juta seratus enampuluh empat ribu empatratus tigapuluh empat enampuluh tujuh perseratus rupiah).
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Juli 1981 MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd. SUDHARMONO, SH. - (3) Sisa lebih Perhitungan Anggaran Negara Tahun 1973/1974 adalah sebesar Rp. 12.001.852.099,59 (duabelas milyar satu juta delapan ratus limapuluh dua ribu sembilanpuluh sembilan limapuluh sembilan perseratus rupiah). Pasal 2 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Disahkan di Jakarta pada tanggal 4 Juli 1981 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SOEHARTO
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 36 Tahun 1953 tentang BANK TABUNGAN POS (berlaku 28 Desember 1953)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa Postpaarbank orodnnantie (Sataatblad 1934 No. 653) yang telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Darurat No. 9 tahun 1950 (Lembaran Negara No. 12 tahun 1950) dalam beberapa hal tidak sesuai lagi dengan keadaan dan tata-negara Republik Indonesia;
- b. bahwa berhubung degan itu perlu Undang-undang ini dicabut dan diganti dengan Undang-undang baru;
Mengingat : Pasal 89 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat,
MEMUTUSKAN:
- A. Mencabut Postspaarbank-ordonnantie (Staatsblad 1934 No. 653) yang diubah terakhir dengan Undang-undang Darurat No. 9 tahun 1950 (Lembaran Negara No. 12 tahun 1950);
- B. Menetapkan: UNDANG-UNDANG BANK TABUNGAN POS
yang berbunyi sebagai berikut :
Pasal 1
Tentang tempat kedudukan dan nama.
- (1) Dalam Negara Republik Indonesia ada Bank Tabungan Pos yang berkedudukan di Jakarta.
- (2) Bank Tabungan Pos itu adalah badan hukum dan mempunyai cabang-cabang.
Pasal 2
Tentang penguasaan.
- (1) Bank Tabungan Pos dikuasai oleh seorang direktur.
- (2) Kecuali sebagaimana yang ditetapkan dalam ayat 3, direktur mewakili Bank Tabungan Pos di dalam dan di luar hukum.
Perwakilan ini mengandung hak substitusi.
Pasal 3
- (4) Direktur dibantu oleh seorang direktur muda, yang bertugas pula untuk menggantikan direktur, jika ia berhalangan menjalankan pekerjaannya, di luar tempat kedudukannya atau jabatan itu terluang, kecuali dalam hal tersebut dalam ayat 3.
- (5) Apabila direktur dan direktur muda kedua-duanya berhalangan menjalankan pekerjaannya, di luar tempat kedudukannya atau keduadua jabatan itu terluang, maka Menteri, sesudah mendengar pendapat Dewan Pengawas, menunjuk pengganti sementara untuk menjalankan pekerjaan mereka itu.
Keputusan ini diumumkan dalam Berita Negara.
- (6) Direktur bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan, akan tetapi dalam hal keuangan hanya kepada Dewan Pengawas, tersebut dalam pasal 3.
- (7) Persetujuan Dewan Pengawas atas neraca yang tiap-tiap tahun dimajukan oleh direktur, tentang penerimaan dan pengeluaran uang Bank ini, beserta
PENJELASAN
Pembukaan
perhitungan yang bersangkutan berhubung dengan penguasaan dalam tahun yang baru lalu itu, membebaskan direktur dari tanggung jawabnya, demikian ini jika persetujuan itu ternyata dalam naskah-naskah tersebut.
- (8) Peraturan-peraturan jabatan untuk direktur dan direktur muda, ditetapkan oleh Menteri Perhubungan, sesudah didengar pendapat Dewan Pengawas.
- (9) Direktur dan semua pegawai-pegawai lainnya, yang bekerja pada Bank Tabungan Pos, berhubung dengan gaji, pensiun dan kedudukan hukum mereka selanjutnya, dianggap pegawai sipil dalam dinas Negeri dan dibayar dari Kas Negara.
##
PENJELASAN
Pasal 3
Tentang Pengawasan
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor TAHUN Tahun 1971 tentang PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN 1967 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
- bahwa perhitungan Anggaran tahun 1967 perlu ditetapkan dengan Undang-undang;
Mengingat
- 1. Undang-undang Dasar 1945 pasal 23 (5);
2. Undang-undang Perbendaharaan Indonesia (I.C.W.) sebagaimana beberapa kali diubah dan ditambah;
3. Undang-undang No. 14 Tahun 1966 pasal 6.
Memperhatikan :
Ketetapan Badan Pemeriksa Keuangan No. A/BPK/ 1968 jo. Surat Badan Pemeriksa Keuangan No. I.752/F/8/1971;
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
- Undang-undang tentang Perhitungan Anggaran Tahun 1967.
Pasal 1
- (1). Penerimaan Negara dalam tahun 1967 adalah sebesar Rp. 83.727. 240.662,37 (delapan puluh tiga milyar tujuh ratus dua puluh tujuh juta dua ratus empat puluh ribu enam ratus enam puluh dua dan tiga puluh tujuh perseratus rupiah);
- (2). Pengeluaran Negara dalam tahun 1967 adalah sebesar Rp. 87.634. 810.982,60 (delapan puluh tujuh milyar enam ratus tiga puluh empat juta delapan ratus sepuluh ribu sembilan ratus delapan puluh dua dan enam puluh perseratus rupiah);
Sisa ...
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 24 September 1971 Sekretaris Negara Republik Indonesia ALAMSJAH Letnan Jenderal TNI - (3). Sisa kurang Perhitungan Anggaran tahun 1967 adalah sebesar Rp. 3.907.570.320,23 (tiga miliar sembilan ratus tujuh juta lima ratus tujuh puluh ribu tiga ratus dua puluh dan dua puluh tiga perseratus rupiah). ## Pasal 2 Undang-undang ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Disahkan di Jakarta pada tanggal 24 September 1971 Presiden Republik Indonesia SOEHARTO Jenderal TNI Pasal 2 Cukup jelas. (Termasuk Lembaran-Negara Republik Indonesia tahun 1971 No. 79). CATATAN Kutipan : LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1971 YANG TELAH DICETAK ULANG
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 1971
TENTANG
PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN 1967
UMUM.
Perhitungan Anggaran Tahun 1967 diajukan untuk memenuhi kewajiban mengadakan perhitungan dan pertanggungan jawab tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 1967 yang harus disampaikan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam pada itu perlu ditegaskan bahwa adanya perhitungan Anggaran untuk sesuatu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tidak mengurangi kewajiban untuk mengadakan perhitungan dan tanggung jawab keuangan negara sesuai dengan ketentuan Undang-undang Perbendaharaan yang berlaku (I.C.W.).
Jelas kiranya bahwa Undang-undang Perhitungan Anggaran adalah suatu pernyataan dari suatu fakta mengenai pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,
PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup jelas.
UNDANG UNDANG 3. 1  6 TAHUN 194 TENTANG KETENTUAN INDONESIA TAHUN Nomor 53 Tahun 2010 tentang Ketentuan Indonesia Tahun Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 3039 ); 4. 2 Undang (Lembaran Negara 1999 Nomor 75, 5. 3 Undang (Lembaran Negara Republik Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Nomor 81 Tambahan Lembaran Negara 6. Undang Peraturan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Memperhatikan 5. Undang 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 2. 6 4578); 3. 7 Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/ Kota Lembaran Tahun 2007 NOmor 82, Tambahan 4. 8 5. Surat Edaran Keuangan. (berlaku 17 Mei 2010)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
- a. ketentuan yang
2. b
3. 1 Undang Undang 6 Tahun 194 tentang Ketentuan Indonesia Tahun Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 3039 );
4. 2 Undang (Lembaran Negara 1999 Nomor 75,
5. 3 Undang (Lembaran Negara Republik Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Nomor 81 Tambahan Lembaran Negara
6. Undang Peraturan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Memperhatikan
5. Undang 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
2. 6 4578);
3. 7 Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/ Kota Lembaran Tahun 2007 NOmor 82, Tambahan
4. 8
5. Surat Edaran Keuangan.
Menetapkan
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahui, 17 Mei 2010

Penetapan: Diundangkan di Pada Tanggal 14 BERITA DAERAH KABUPATEN TAHUN NOMOR

Penetapan: Ditetapkan di Pada tanggal Muara Sabak Mei 2010.

Penandatangan: BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUB ~ H.ABDULLAH HICH
PERATURAN BUPATI SFTUBONDO Nomor 07 Tahun 1995 tentang PEMBAGIAN Di\NA RAGI HASIL CUKAJ H.ASIL TE.MBAKAU DI KABUPATEN STI'UBONDO TAHUN ANGGARAN 2010 (berlaku Unknown)
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I l'enl= Bupati ini.

## BABDI

## PELAPORAN, MONITORING DAN EV ALUASI

## Pasal6

- (I) Bupali mcmbuat lapomn alokasi pengsunaan dana Ill.as pelHk'l'IDaHo kegiabn Kbag&amp;iroam dimusud daJam l"tia\ S, setiap 6 bubn kepado. Gubemur.
- (2) Laporao Pelaksanaan Kegiil.tan sehagaimao· &lt;limaksud pada ayot (l) disusun dcnpn menggun.ekan funnat ~bagaimana ditetapltan dslom Lampiran II Perarnrao ini.

## Pasal7

- (I) l'eny2llllpaian laporan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayill (I) dilaksalUrkan dengan kdcntuan sebagai berilcut :
- a. unluk semester pet11Ull8 paling lam bat tanggal IO Juli ; dan
- b. untuk semester lcedua '1)3ling lam mt Langglll 10 Desember.
- (2) Dalam hal tanggal IO j.d.uh pada hari libur, betas okhir penyampwan lapoom scbllgaimana dimllkliud ayat { l) dilabwabn p!lda hari kerja sebelwnnya.

## Pasal8

Kegiatan Muaitoring dan Evaluasi dil.akulam secara pani~iparif oleh Pcngclola pada masing-ma.~ill8 SalU81l Kcrja Pcrangkat Dl1emh (SKPD) penmma.

## BAB V

## nmmw

## Passi 9

1\,-raturan Bupati ini mulai bttlaku pada lallgga1 diundangbn.

Agar setiep orang d.apat mengetahuinya, mcmcrintahkan p:ngundnngan Peratwan 8upatl ini dengan pcnempwmny;,i. lktlam Beriui llaalm Kabupaten Silubondo.


Oiundangkan di Situboodo pada langgal 1 l :. c !, , ; ' '. !

Pit. SEKRETARlS DAERAH KABUP N SITUBONDO,

Ir. H. F HORRAC MM


Pembina Utama Mucla

NIP. 19570104198303 1010

BERITA DAERAH KABUPATEN SfflJBONDO TAHUN 2010 NOMOR 0]