PERATURAN WALIKOTA MA Nomor OS Tahun 2017 tentang PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU -KOTA PEMATANGSIANTAR BBNGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA PEMATANGSIANTAR, - a. bahwa^ dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar, dan dalam mewujudkan pelayanan publik yang cepat, murah, mudah, dan transparan perlu mendelegasikan wewenang penandatanganan penzinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pematangsiantar; - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang :
WALXKOTA PEMATANGSIANTAR PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN WALIKOTA PEMATANGSIANTAR NOMOR OS TAHUN 2017
TENTANG
PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU -KOTA PEMATANGSIANTAR
BBNGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PEMATANGSIANTAR,
- a. bahwa^ dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar, dan dalam mewujudkan pelayanan publik yang cepat, murah, mudah, dan transparan perlu mendelegasikan wewenang penandatanganan penzinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pematangsiantar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Pematangsiantar tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pematangsiantar. dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota
Mengingat
- 1.
- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang - Undang Nomor 8 Darurat Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
4. Undang-Undang...
- 1999 28 Tahun tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 4. Undang- Undang Nomor
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
6. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
8. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).;
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
11. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pematangsiantar dan Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3328);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
17. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modem;
18. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24 / PRT / M / 2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
21. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 / MDAG / PER / 9 / 2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39 / M DAG / PER / 12 / 2011;
22. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37 / MDAG / PER / 9 / 2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 116 / M-DAG / PER / 12 / 2015;
23. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41 / MIND / PER / 6 / 2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016;
25. Peraturan Menteri Pekeijaan Umum Nomor 20 / PRT / M / 2010 tentang \_ Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan;
27. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.85 / HK.501 / MKP / 2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Peijalanan Wisata;
28. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.86 / HK.501 / MKP / 2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyediaan Akomodasi;
29. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.87 / HK.501 / MKP / 2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Makanan dan Minuman;
30. Peraturan...
'
- dan Pariwisata Nomor 30. Peraturan Menteri Kebudayaan PM.88 / HK.501 / MKP / 2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Kawasan Pariwisata;
31. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.89 / HK.501 / MKP / 2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Transportasi Wisata;
- Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.90 / HK.501 / MKP / 2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Daya Tarik Wisata; 32. Peraturan
33. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.91 / HK.501 / MKP / 2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha ' Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi;
34. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.92 / HK.501 / MKP / 2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Pramuwisata;
35. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.93/ HK.501 / MKP / 2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Penyelenggaraan, Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konfrensi dan Pameran;
36. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.94 / HK.501 / MKP / 2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Konsultan Pariwisata;
37. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.95 / HK.501 / MKP / 2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Informasi Pariwisata;
38. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.96 / HK.501 / MKP / 2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Wisata Tirta;
39. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.97 / HK.501 / MKP / 2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha SPA;
40. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04 / PRT / M / 2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional;
41. Peraturan Menteri Perdagangan 70 / MDAG / PER / 12 / 2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56 / M-DAG / PER / 9 / 2014; Nomor
42. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik;
43. Peraturan Menteri Perdagangan DAG / PER / 4 / 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06 / MDAG/ - PER / I / 2015; Nomor 20 / M-
44. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
45. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
46. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 90 / MDAG / PER / 12 / 2014 tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan;
47. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
48. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten / Kota;
49. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 907 Tahun 2002 tentang Syarat - syarat dan Pengawasan Kualitas Air Minum;
50. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
51. Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomot 651 / MPP / Kep / 10 / 2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum Dan Perdagangannya;
52. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-9932 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Penjabat Walikota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara;
53. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Diselenggarakan Pemerintah Kota Pematangsiantar;
54. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 9 Tahun 2014;
55. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 10 Tahun 2014;
56. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar;
57. Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 01 Tahun 2014 tentang Izin Mendirikan Bangunan;
58. Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 02 Tahun 2014 tentang Izin Gangguan;
59. Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 02 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Keija Sekretariat Daerah Kota, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota dan Staf Ahli Walikota Pematangsiantar;
60. Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 04 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Keija Dinas-Dinas Daerah Kota Pematangsiantar;
61. Peraturan...
Menetapkan :
61. Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 05 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Keija Badan-Badan Daerah Kota Pematangsiantar.
M E M U T U S K A N :
PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PEMATANGSIANTAR
BAB 1
KETENTUAN UMUM •
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Pematangsiantar.
2. Walikota adalah Walikota Pematangsiantar.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota Pematangsiantar dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Kewenangan adalah hak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu.
5. Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban serta pertanggungjawaban perizinan dan nonp ' efizinan, termasuk penandatangannya atas nama pemberi wewenang oleh Walikota kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pematangsiantar.
6. Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah pelayanan terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu; secara
7. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, -baik oleh penanam modal dalam negeri penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; maupun
9. Izin adalah legalitas kegiatan usaha yang diberikan kepada orang perorangan dan atau badan usaha yang beroperasi di wilayah Kota Pematangsiantar.
8. Penyelenggaraan PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat;
10. Tim Teknis adalah tim yang dibentuk oleh Walikota yang bertugas memeriksa teknis dilapangan dan memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan dalam memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan.
- v
- ll. Satuan Keija Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang tertentu di Kota Pematangsiantar.
12. Satuan Keija Perangkat Daerah Teknis adalah Satuam Kerja Perangkat Daerah yang membidangi izin yang didelegasikan.
13. Izin Usaha Angkutan adalah izin yang diberikan oleh pemerintah atau pejabat yang berwenang kepada perseorangan atau badan hukum yang menyelenggarakan usaha angkutan dengan kendaraan umum.
14. Izin Trayek adalah Izin yang memberikan hak dan kewajiban kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum, pada suatu atau beberapa trayek tertentu.
15. Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha / kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha / kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
16. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada pemohon untuk membangun baru, rehabilitasi / renovasi, dan / atau memugar dalam rangka melestarikan bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
17. Izin Usaha Industri yang selanjutnya disebut IUI adalah izin Usaha untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha industri.
18. Tanda Daftar Industri adalah Tanda Daftar yang diberikan terhadap Industri Kecil dengan nilai investasi di atas Rp 5.000.000,(lima juta rupiah) sampai dengan Rp 200.000.000,(dua ratus juta rupiah).
19. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disebut SIUP adalah Surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.
20. Tanda Daftar Perusahaan yang selanjutnya disebut TDP adalah surat tanda daftar yang berlaku sebagai bukti bahwa Perusahaan tersebut telah didaftar untuk dapat melalcukan kegiatan usaha.
21. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat ITPMB adalah izin oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan penjualan ' minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.
22. Tanda Daftar Gudang yang disingkat TDG adalah surat tanda daftar yang berlaku sebagai bukti bahwa gudang tersebut telah di daftar untuk dapat melakukan kegiatan sarana distribusi.
23. Izin Pemakaian Gedung dan Lapangan Terbuka Serta Tempat Rekreasi dan Olah Raga adalah izin yang diberikan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk untuk memakai Gedung dan Lapangan Terbuka Serta Tempat Rekreasi dan Olah Raga yang dimHikTatau dikuasai Daerah.
24. Tanda Daftar Usaha Pariwisata adalah dokumen resmi yang membuktikan bahwa usaha pariwisata yang dilakukan oleh pengusaha telah tercantum di dalam Daftar Usaha Pariwisata.
25. Usaha \_ Daya Tarik Wisata yang selanjutnya disebut dengan usaha pariwisata adalah usaha pengelolaan daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya dan / atau daya tarik wisata buatan / binaan manusia.
26. Usaha Kawasan Pariwisata yang selanjutnya disebut dengan usaha pariwisata adalah usaha pembangunan dan / atau pengelolaan kawasan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata sesuai peraturan perundang-undangan.
27. Usaha Jasa Transportasi Wisata yang selanjutnya disebut dengan usaha pariwisata adalah usaha penyediaan angkutan jalan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler / umum.
28. Usaha Jasa Peijalanan Wisata yang selanjutnya disebut usaha pariwisata adalah penyelenggaraan biro peijalanan wisata dan agen peijalanan wisata.
29. Usaha Jasa Makanan dan Minuman adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan / penyimpanan dan / atau penyajiannya.
30. Usaha Penyediaan Akomodasi adalah usaha penyediaan pelayanan penginapan untuk wisatawan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya.
31. Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi adalah usaha penyelenggaraan pertunjukan, arena permainan, karaoke ' , serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata, tetapi tidak termasuk di dalamnya wisata tirta dan SPA. kegiatan berupa usaha seni
32. Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Peijalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran adalah pemberian jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, penyelenggaraan peijalanan bagi kaiyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta penyelenggaraan pameran dalam rangka penyebarluasan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional dan intemasional.
33. Usaha-Jasa Informasi Pariwisata adalah usaha penyediaan data, berita, feature, foto, video dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarkan dalam bentuk bahan dan / atau elektronik.
34. Usaha Jasa Konsultan Pariwisata adalah usaha penyediaan sarana dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran dibidang kepariwisataan.
35. Usaha Jasa Pramuwisata adalah usaha penyediaan dan / atau pengoordinasian tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan / atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
36. UsahaJVisata Tirta adalah usaha penyelenggaraan wisata dan olah raga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan laut, pantai, sungai, danau dan waduk.
37. Usaha SPA adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempahurempah, layanan makanan / minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap ## BAB II
KEWENANGAN YANG DIDELEGASIKAN
Pasal 2
Jenis penyelenggaraan pelayanan perizinan yang didelegasikan terdiri dari:
- a. Izin Usaha Angkutan;
- b. Izin Trayek;
- c. Izin Gangguan (HO);
- d. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- e. Izin Usaha Industri (IUI);
- f. Tanda Daftar Industri (TDI);
- g. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
- h. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- i. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (ITPMB);
- j. Tanda Daftar Gudang (TDG);
- k. Izin Pemakaian Gedung dan Lapangan Terbuka Serta Tempat Rekreasi dan Olah Raga meliputi :
- 1) Izin Pemakaian Gedung Balai Bolon;
- 2) Izin Pemakaian Gedung Olah Raga (GOR);
- 3) Izin Pemakaian Lapangan Sangnaualuh;
- 4) Izin Pemakaian Lapangan Parkir Pariwisata;
- 5) Izin Pemakaian Lapangan Merdeka;
- 6) Izin Pemakaian Lapangan Haji Adam Malik;
- 7) Izin Pemakaian Lapangan Melanthon Siregar;
- l. Tanda Daftar Usaha Pariwisata meliputi :
- 1) Daya Tarik Wisata;
- 2) Kawasan Pariwisata;
- 3) Jasa Transportasi Wisata;
- 4) Jasa Peijalanan Wisata;
- 5) Jasa Makanan dan Minuman;
- 6) Penyediaan Akomodasi;
- 7) Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi;
- 8) Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran;
- 9) Jasa Informasi Pariwisata;
- 10) Jasa Konsultan Pariwisata;
- 11) Jasa Pramuwisata;
- 12) Wisata Tirta;
- 13) SPA;
- m. Izin Kelayakan Media Reklame (IKMR);
- n. Izin Penyelenggaraan Reklame (IPR);
- o. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
- p. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP);
- q. Izin Usaha Toko Modern (IUTM);
- r. Izin Depot Air Minum;
- s. Izin Mendirikan Rumah Sakit;
- t. Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C dan Kelas D;
- u. Izin Klinik;
- v. Izin Operasional Pusat Kesehatan Masyarakat.
Pasal 3
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan pendelegasian wewenang penerbitan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berpedoman pada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, dengan tugas sebagai berikut :
- a. mengkoordinir dan menetapkan mekanisme dan prosedur perizinan;
- b. mengkoordinir dan menetapkan kelengkapan persyaratan teknis dan administrasi perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menandatangani perizinan;
- d. mengkoordinir pelaksanaan pelayanan perizinan yang bersifat konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau, dapat dipertanggungjawabkan dan memiliki jangka waktu penyelesaian;,
- e. mengkoordinir, memberi arahan, pembinaan, pengawasan, evaluast-dan petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas baik lisan maupun tertulis atas kelancaran proses perizinan;
- f. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan pelayanan perizinan secara berkala kepada Walikota.
~
Pasal 4
Jenis penyelenggaraan pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang belum diatur secara khusus dengan Peraturan Daerah dan / atau Peraturan Walikota, diberikan izin sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 5
- ( 1) Walikota - mendelegasikan wewenang penandatanganan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan rekomendasi dari Tim Teknis dan / atau SKPD Teknis.
- (2) Terhadap perizinan yang memerlukan peninjauan lapangan, penerbitan izin harus melalui rekomendasi dari Tim Teknis dan untuk perizinan yang tidak memerlukan peninjauan lapangan penerbitan izin melalui rekomendasi dari SKPD Teknis.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), beranggotakan unsur dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu . dan / atau unsur SKPD Teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Pelaksanaan penerbitan izin mulai dari tahap permohonan, pemberkasan, penomoran sampai dengan terbitnya perizinan dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
RETRIBUSI
BAB III - RETRIBUSI
Pasal 6
- (1) Retribusi hanya dikenakan terhadap jenis pelayanan dan / atau perizinan yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah.
- (2) Penetapan besar tarif retribusi adalah ## BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
BAB III - RETRIBUSI
Pasal 7
Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini Walikota maka Peraturan Pematangsiantar Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan Kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pematangsiantar, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 21 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan Kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pematangsiantar, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
BAB III - RETRIBUSI
Pasal 8
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pematangsiantar.

Penetapan: Ditetapkan di Pematangsiantar pada tanggal &lt; 5 a3 n 201 7

Penandatangan: Pj. WALIKOTA PEMATANGSIANTAR, ANTHONY SIAHAAN

Penetapan: Diundangkan di Pematangsiantar pada tanggal 2 3 ~ IOK 1 &lt;r

Penandatangan: Pit. SEKRETARIS DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR, REINWARD SIMANJUNTAK BERITA DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2017 NOMOR O&amp;