PERATURAN DAERAH KABUPATEN MA Nomor 07 Tahun 2010 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS NOMOR 19 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAROS (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa untuk penyelenggaraan Pemerintahaan Daerah, Bupati perlu dibantu oleh Perangkat Daerah yang dapat menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah
Daerah;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan sebahagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Maros, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan TataKerja Sekretariat Daerah Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2008 Nomor 19) yang dalam perkembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu dilakukan penataan kembali sehingga Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2008 Nomor 19), perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Maros.
3. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang -Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4383);
5. Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),
8. sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 235);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 11 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2005-2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2005 Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2007 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2008 Nomor 19).
SALINAN
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAROS
dan
BUPATI MAROS
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS NOMOR 19 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAROS
Menetapkan :
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2008 Nomor 19) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
1. Ketentuan pasal 4 ayat (1) diubah, sehingga keseluruhan pasal 4 ayat (1) berbunyi sebagai berikut :
Pasal 4
- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari :
- a. Sekretaris Daerah;
- b. Asisten Pemerintahan;
- c. Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesra;
- d. Asisten Administrasi Umum;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.
2. Ketentuan
Pasal 4
- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari :
- a. Sekretaris Daerah;
- b. Asisten Pemerintahan;
- c. Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesra;
- d. Asisten Administrasi Umum;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.
2. Ketentuan Bab IV diubah, sehingga keseluruhan Bab IV berbunyi sebagai berikut :
BAB IV ASISTEN Bagian Kesatu Asisten Pemerintahan
Pasal 5
Asisten Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) huruf b terdiri dari :
- a. Bagian Pemerintahan;
- b. Bagian Hukum dan Perundang-Undangan;
- c. Bagian Humas dan Protokol.
Pasal 6
Bagian Pemerintahan sebagaimana tersebut pada pasal 5 huruf a terdiri dari:
- a. Sub Bagian Perwakilan;
- b. Sub Bagian Agraria dan Penataan Batas Wilayah;
- c. Sub Bagian Pembinaan Pemerintahan Umum.
Pasal 7
Bagian Hukum dan Perundang-undangan sebagaimana tersebut pada pasal 5 huruf b terdiri dari :
- a. Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan;
- b. Sub Bagian Dokumentasi Hukum;
- c. Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Pasal 8
Bagian Humas dan Protokol sebagaimana tersebut pada pasal 5 huruf c terdiri dari :
- a. Sub Bagian Pemberitaan, Dokumentasi dan Pers;
- b. Sub Bagian Protokol ;
- c. Sub Bagian Hubungan Antar Lembaga.
3. Ketentuan Bab IV Bagian Kedua diubah, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut:
Bagian Kedua
Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesra
Pasal 9
Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesra sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) huruf c terdiri dari:
- a. Bagian Kesejahteraan Rakyat;
- b. Bagian Pembangunan;
- c. Bagian Ekonomi.
Pasal 10
Bagian Kesejahteraan Rakyat sebagaimana tersebut pada pasal 9 huruf a terdiri dari:
- a. Sub Bagian Mental, Spritual dan Keagamaan;
- b. Sub Bagian Pembinaan Kesejahteraan Rakyat;
- c. Sub Bagian Ormas dan Penanggulangan Masalah Sosial.
Pasal 11
Bagian Pembangunan sebagaimana tersebut pada pasal 9 huruf b terdiri dari :
- a. Sub Bagian Administrasi Kegiatan Pembangunan;
- b. Sub Bagian Pengendalian dan Pelaporan;
- c. Sub Bagian Program Kerja.
Pasal 12
Bagian Ekonomi sebagaimana tersebut pada pasal 9 huruf c terdiri dari :
- a. Sub Bagian Pengembangan Potensi Ekonomi dan Sarana Perekonomian;
- b. Sub Bagian Pembinaan Usaha dan Produksi Daerah.
Pasal 13
Asisten Administrasi Umum sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) huruf d terdiri dari :
- a. Bagian Umum;
- b. Bagian Keuangan;
- c. Bagian Organisasi;
- d. Bagian Pengelolaan Data dan Eektronik.
Pasal 14
Bagian Umum sebagaimana tersebut pada pasal 13 huruf a terdiri dari:
- a. Sub Bagian Tata Usaha ;
- b. Sub Bagian Rumah Tangga;
- c. Sub Bagian Perlengkapan.
Pasal 15
Bagian Keuangan sebagaimana tersebut pada pasal 13 huruf b terdiri dari :
- a. Sub Bagian Anggaran dan Perbendaharaan;
- b. Sub Bagian Neraca dan Akuntansi;
- c. Sub Bagian Verifikasi dan Pelaporan.
Pasal 16
Bagian Organisasi sebagaimana tersebut pada pasal 13 huruf c terdiri dari :
- a. Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
- b. Sub Bagian Ketatalaksanaan;
- c. Sub Bagian Kepegawaian dan Pengembangan Kinerja.
Pasal 17
Bagian Pengelolaan Data Elektronik sebagaimana tersebut pada pasal 13 huruf d terdiri dari :
- a. Sub Bagian Pengolahan Data dan Informasi;
- b. Sub Bagian Telematika dan Sandi;
5. Penjabaran Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah akan diatur dalam Peraturan Bupati.
6. Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran Peraturan Daerah adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maros.

Ditetapkan di Maros pada tanggal 22 Nopember 2010

BUPATI MAROS,


H. M. HATTA RAHMAN

Diundangkan di Maros pada tanggal 22 Nopember 2010

SEKRETARIS DAERAH,


## Ir. H. BAHARUDDIN, MM

Pangkat : Pembina Utama Madya

Nip

: 19600909 198603 1 029

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2010 NOMOR 07


Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM &amp; HAM

## AGUSTAM,S.IP,M.Si

Pangkat : Pembina TK.I (IV/b)

Nip

: 19730820 199202 1 001

## BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAROS

LAMPIRAN

NOMOR

TANGGAL

: PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS

: 07 TAHUN 2010

: 22 NOPEMBER 2010

TENTANG


BUPATI MAROS,

H. M. HATTA RAHMAN