PERATURAN DAERAH PROVINSI RI Nomor 8 Tahun 2016 tentang PEMBENTUKAAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT (berlaku 28 September 2016)
Pembukaan
Menimbang :
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 ten tang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
dan
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
MEMUTUSKAN :
| Menetapkan | : PERATURAN | DAERAH | TENTANG |
|--------------|---------------|----------|-----------|
| | PEMBENTUKAN | DAN | SUSUNAN |
PERANGKAT DAERAH KALIMANTAN BARAT.
PROVINSI
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Di dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubemur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubemur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
5. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Gubemur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.
6. Sekretariat Daerah adalah unsur staf.
7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.
8. Inspektorat Daerah adalah unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
9. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
10. Badan Daerah adalah unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
11. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana teknis Dinas atau Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
12. Cabang Dinas adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang diotonomikan kepada Pemerintah Provinsi yang wilayah kerjanya meliputi 1 (satu) atau beberapa Kabupaten/Kota.
BAB II - PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
Pasal 2
Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat dengan susunan sebagai berikut:
- a. Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat merupakan Sekretariat Daerah Tipe A.
- b. Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat merupakan Sekretariat DPRD Tipe B
- c. Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat merupakan Inspektorat Tipe A
- d. Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Barat, terdiri dari:
1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
2. Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
3. Dinas Pekeijaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekeijaan umum dan penataan ruang,
4. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, serta urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
5. Dinas Sosial Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
6. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi;
7. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
8. Dinas Pangan, Petemakan dan Kesehatan Hewan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan, serta urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan petemakan dan kesehatan hewan;
9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, serta urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
10. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
11. Dinas Perhubungan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
12. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, serta urusan pemerintahan bidang statistik, dan urusan pemerintahan bidang persandian;
13. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
14. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;
15. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga, serta urusan pemerintahan bidang pariwisata;
16. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan;
17. Dinas Kelautan dan Perikanan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
18. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian;
19. Dinas Perkebunan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan perkebunan;
20. Dinas Kehutanan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan;
21. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumberdaya mineral;
22. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan urusan pemerintahan bidang perdagangan;
23. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum.
- e. Badan Daerah Provinsi Kalimantan Barat terdiri dari:
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan;
2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan;
3. Badan Kepegawaian Daerah Tipe B melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian;
4. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pendidikan dan pelatihan;
5. Badan Penelitian dan Pengembangan Tipe A melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan;
6. Badan Penghubung untuk melaksanakan fungsi penunjang koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan Pemerintah Pusat.
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan penanggulangan bencana.
BAB II - PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
Pasal 3
Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata keija perangkat daerah dan unit keija di bawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Gubemur.
BAB II - PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
Pasal 4
Dalam menetapkan besaran dan susunan organisasi perangkat daerah harus ## BAB III
PEMBENTUKAN UPT
BAB II - PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
Pasal 5
- (1) Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk UPT.
- (2) UPT dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas Daerah atau Badan Daerah.
BAB II - PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
Pasal 6
- (1) Selain UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dibentuk UPT dinas daerah Provinsi di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan daerah provinsi.
- (2) Satuan pendidikan daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal.
BAB II - PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
Pasal 7
- (1) Selain UPT dinas daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dibentuk unit pelaksana teknis dinas daerah Provinsi di bidang kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah Provinsi sebagai unit organisasi yang bersifat fungsional dan unit layanan yang bekeija secara professional.
- (2) Rumah Sakit Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah.
BAB IV - PEMBENTUKAN CABANG DINAS
Pasal 8
- (1) Pada Dinas Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kelautan dan perikanan, kehutanan, serta energi dan sumber daya mineral dapat dibentuk cabang dinas di Kabupaten/Kota.
No. 8, 2016
- (2) Wilayah kerja cabang dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi satu atau beberapa Kabupaten/Kota.
- (3) Pada perangkat daerah yang telah dibentuk cabang dinas di Kabupaten/Kota, maka jabatan terendah pada perangkat daerah tersebut setingkat administrator kecuali pada sekretariat.
BAB V - STAF AHLI
Pasal 9
- (1) Gubemur dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu sebanyak 3 (tiga) orang staf ahli.
- (2) Dalam membantu tugas Staf Ahli, dapat dibentuk 1 (satu) Subbagian Tata Usaha pada bagian yang membidangi urusan umum.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan tata kerja Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubemur.
BAB VI - KEPEGAWAIAN
Pasal 10
Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat diangkat dan diberhentikan oleh Gubemur sesuai dengan ketentuan.
BAB VI - TATA KERJA DAN PELAPORAN
Pasal 11
- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, kepala perangkat daerah beserta jajarannya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
- (2) Kepala perangkat daerah bertanggungjawab memimpin bawahannya masing-masing dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Kepala perangkat daerah wajib menyampaikan laporan dan memberikan
PENJELASAN
Pembukaan
teknis atau keterangan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah perihal kebijakan yang ditetapkan.
- (4) Sekretaris Daerah mengolah laporan yang disampaikan oleh masing- masing kepala perangkat daerah untuk disampaikan kepada Gubernur.
- (5) Kepala perangkat daerah wajib menyampaikan laporan atas permintaan unit keija lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
## BAB VIII PEMBIAYAAN
##
PENJELASAN
Pasal 12
- (1) Biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas urusan pemerintahan provinsi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat. - (2) Biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas pembantuan dan tugas lainnya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. ## BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN
PENJELASAN
Pasal 13
Perangkat daerah provinsi melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan umum dan teknis
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016. Dengan demikian, tipelogi maupun susunan organisasi perangkat daerah Provinsi Kalimantan Barat ditetapkan berdasarkan perhitungan nilai skoring variabel faktor umum dan variabel faktor teknis.

Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 15 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, masing-masing urusan pemerintahan diwadahi dalam bentuk Dinas Daerah. Namun demikian dalam Peraturan Daerah ini terdapat beberapa urusan pemerintahan wajib maupun urusan pemerintah pilihan yang dilakukan penggabungan sesuai dengan kedekatan tugas dan fungsinya. Penggabungan ini dilakukan rangka untuk mendapatkan perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran (rightsizing) sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah, kemampuan keuangan daerah, ketersediaan sarana dan prasarana, ketersediaan sumber daya manusia, serta visi dan misi daerah.

Dalam Peraturan Daerah ini juga mengatur mengenai unit keija yang melaksanakan fungsi lain sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan, dan menjadi bagian dari perangkat daerah Provinsi Kalimantan Barat.

## II. PENJELASAN PASAL D EMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2 Huruf a

Sekretariat Daerah Tipe A ditentukan berdasarkan perhitungan nilai variabel beban keija yang terdiri dari variabel faktor umum dan variabel faktor teknis sebagaimana yang telah ditetapkan.

Huruf b

Sekretariat DPRD Tipe B ditentukan berdasarkan perhitungan nilai variabel beban kerja yang terdiri dari variabel faktor umum dan variabel faktor teknis sebagaimana yang telah ditetapkan.

## Huruf c

Inspektorat Tipe A ditentukan berdasarkan perhitungan nilai variabel beban kerja yang terdiri dari variabel faktor umum dan variabel faktor teknis sebagaimana yang telah ditetapkan.

## Huruf d

Dinas Daerah Tipe A dan Tipe B ditentukan berdasarkan perhitungan nilai variabel beban kerja yang terdiri dari variabel faktor umum dan variabel faktor teknis pada masing-masing urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi sebagaimana yang telah ditetapkan.

## Huruf e

Badan Daerah Tipe A dan Tipe B ditentukan berdasarkan perhitungan nilai variabel beban keija yang terdiri dari variabel faktor umum dan variabel faktor teknis pada masing-masing urusan penunjang pemerintahan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan.

## Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4 Huruf a

Yang dimaksud dengan asas 'urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah' adalah Perangkat Daerah hanya dibentuk untuk melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

## Huruf b

Yang dimaksud deng an asas 'intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah' adalah penentuan jumlah dan susunan perangkat daerah didasarkan pada volume beban tugas untuk melaksanakan suatu

urusan pemerintahan atau volume tugas untuk mendukung dan menujang pelaksanaan urusan pemerintahan.

Huruf c Yang dimaksud dengan asas 'eflsiensi' adalah pembentukan perangkat daerah ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh.

## Huruf d

Yang dimaksud dengan asas 'efektivitas' adalah pembentukan perangkat daerah harus berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.

Huruf e Yang dimaksud dengan asas 'pembagian habis tugas' adalah pembentukan perangkat dan pemerintahan kepada perangkat daerah dan tidak terdapat suatu tugas dan fungsi yang dibebankan daerah yang membagi habis tugas fungsi penyelenggaraan pada lebih dari satu perangkat daerah.

## Huruf f

Yang dimaksud dengan asas 'rentang kendali' adalah penentuan jumlah perangkat daerah dan jumlah unit kerja pada perangkat daerah didasarkan pada kemampuan pengendalian unit kerja bawahan.

Huruf g Yang dimaksud dengan asas 'tata kerja yang jelas' adalah pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dan unit kerja pada perangkat daerah mempunyai hubungan kerja yang jelas, baik vertikal maupun horizontal.

## Huruf h

Yang dimaksud dengan asas 'flesibilitas' adalah penentuan tugas dan fungsi perangkat daerah dan unit kerja pada perangkat daerah memberikan ruang untuk menampung tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Pembentukan UPT Dinas berdasarkan Tipe A dan Tipe B berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikonsultasikan secara tertulis kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7 Pembentukan UPT bidang kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah Provinsi serta organisasi dan tata hubungan kerjanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8 Pembentukan Cabang Dinas berdasarkan Tipe A dan Tipe B berpedoman kepada peraturan

perundang-undangan yang berlaku dan dikonsultasikan secara tertulis kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 9 Staf Ahli dimaksud terdiri dari Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan, Staf Ahli Bidang Pembangunan dan Ekonomi, serta Staf

Ahli Bidang Sosial dan Sumber Daya Manusia.

Pasal 10 Cukup Jelas

Pasal 11 Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13 Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15 Cukup jelas.

Pasal 16 Cukup jelas.

Pasal 17 Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

```
Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas.
```

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 6