UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 2 Tahun 1951 tentang PERUBAHAN "RECHTENORDONNANTIE" (STAATSBLAD 1882 NO. 240 JO. STAATSBLAD 1931 NO. 47) (berlaku 15 Januari 1951)
Pembukaan
Menimbang
- a. bahwa ternyata sangat meninjau kembali untuk mengubah "Rechtenor donnantie" dalam jangka pendek;
- b. bahwa karena keadaan-keadaan yang mendesak, perubahan tersebut di atas itu perlu segera diadakan;
Mengingat
:
pasal 96 dan pasal 117 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
Memutuskan :
Menetapkan :
UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG PERUBAHAN "RECHTENORDONNANTIE" (STAATSBLAD 1882 No. 240 JO STAATSBLAD 1931 No. 471).
Pasal I.
Naskah yang lengkap dan baru dari Ordonansi 1 Oktober 1882 (Staatsblad No. 240) sebagai semula telah diubah dan ditambah, terakhir dengan ordonansi tanggal 21 Pebruari 1948 (Staatsblad No. 43), yang dilampirkan pada Ordonansi tanggal 26 Nopember 1931 (Staatsblad No. 471), diubah dan ditambah lagi sebagai berikut :
A.
Ayat kedua pasal 2a dibaca sebagai berikut :
"Memuatkan barang-barang untuk diangkut melalui lautan di tempat-tempat, dimana syarat-syarat untuk muat tidak dapat dipenuhi, hanya diperbolehkan dengan perjanjian, bahwa kapal, dengan mana pengangkutan akan dilakukan, segera ditempat terdekat, dimana syarat-syarat dapat dipenuhi, meneguhkan kewajiban-kewajiban, bagaikan dimuat ditempat itu".
Pada pasal tersebut ditambahkan ayat baru yang bunyinya :
"Menteri Keuangan dapat mengizinkan, dengan perjanjian-perjanjian yang ditetapkan olehnya, untuk memenuhi syarat-syarat termasuk dalam ayat kedua, bukan di tempat yang terdekat, tetapi di tempat lain yang akan ditunjuk olehnya, dimana syarat-syarat itu dapat dipenuhi".
B.
Ayat kedua pasal 3 dibaca sebagai berikut :
"Dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan dari Ordonansi ini dan reglemenreglemen yang terlampir padanya tentang pengangkutan ke dan dari pelabuhan, maka Menteri Keuangan dengan permufakatan Menteri Dalam Negeri, berhak untuk menunjuk jalan-jalan daratan atau melalui perairan atau daerah-daerah, dimana terlarang barang-barang yang ditetapkan olehnya, jika tidak dilindungi dengan dokumen dari pegawai-pegawai Bea dan Cukai yang ditunjuk olehnya atau dari Jawatan-jawatan lain, diangkut dan/atau disimpan dalam sebuah bangunan atau dipekarangannya".
C.
Dalam pasal 6 diantara "Padang" dan "Makasar" disisipkan "Banjarmasin, Pontianak".
D.
Dalam ayat keempat pasal 9 kata-kata "vijf gulden" harus dibaca "lima belas rupiah" dan dalam ayat kedelapan kata-kata "een gulden" dan "tien gulden" masing-masing harus dibaca "lima rupiah" dan "lima puluh rupiah".
E.
Pasal 2
"Memuatkan barang-barang untuk diangkut melalui lautan di tempat-tempat, dimana syarat-syarat untuk muat tidak dapat dipenuhi, hanya diperbolehkan dengan perjanjian, bahwa kapal, dengan mana pengangkutan akan dilakukan, segera ditempat terdekat, dimana syarat-syarat dapat dipenuhi, meneguhkan kewajiban-kewajiban, bagaikan dimuat ditempat itu".
Pada pasal tersebut ditambahkan ayat baru yang bunyinya :
"Menteri Keuangan dapat mengizinkan, dengan perjanjian-perjanjian yang ditetapkan olehnya, untuk memenuhi syarat-syarat termasuk dalam ayat kedua, bukan di tempat yang terdekat, tetapi di tempat lain yang akan ditunjuk olehnya, dimana syarat-syarat itu dapat dipenuhi".
B.
Pasal 3
"Dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan dari Ordonansi ini dan reglemenreglemen yang terlampir padanya tentang pengangkutan ke dan dari pelabuhan, maka Menteri Keuangan dengan permufakatan Menteri Dalam Negeri, berhak untuk menunjuk jalan-jalan daratan atau melalui perairan atau daerah-daerah, dimana terlarang barang-barang yang ditetapkan olehnya, jika tidak dilindungi dengan dokumen dari pegawai-pegawai Bea dan Cukai yang ditunjuk olehnya atau dari Jawatan-jawatan lain, diangkut dan/atau disimpan dalam sebuah bangunan atau dipekarangannya".
C.
Dalam pasal 6 diantara "Padang" dan "Makasar" disisipkan "Banjarmasin, Pontianak".
D.
Dalam ayat keempat pasal 9 kata-kata "vijf gulden" harus dibaca "lima belas rupiah" dan dalam ayat kedelapan kata-kata "een gulden" dan "tien gulden" masing-masing harus dibaca "lima rupiah" dan "lima puluh rupiah".
E.
"Semua surat-surat, diperbuat berkenaan dengan ordonansi ini atau reglemenreglemen yang terlampir padanya, bebas dari meterai"
F.
Dalam pasal 20, ayat terakhir, kata-kata "hoofd van gewestelijk bestuur" diganti dengan "Kepala Daerah Jawatan Bea dan Cukai".
G.
"Menteri Keuangan, untuk menghindarkan penuntutan hakim bagi perkara-perkara, yang dalam ordonansi ini ditetapkan dapat dihukum, selama tidak dianggap sebagai kejahatan, dapat berdamai atau menyuruh berdamai.
Dalam hal kelalaian yang salah, (schuldig verzium) kekuasaan yang sama, ditempattempat, di mana berlaku reglemen A, dipegang oleh Kepala-kepala Kantor, dan di tempat-tempat di mana reglemen itu tidak berlaku, oleh Kepala Daerah Jawatan Bea dan Cukai".
Pasal II.
Reglemen A, terlampir pada "Rechtenordonnantie" tersebut dalam pasal terdahulu, diubah dan ditambah lagi sebagai berikut
A.
Pasal 4
Dalam pasal 4, ayat terakhir dibatalkan.
Pasal 16
"Semua surat-surat, diperbuat berkenaan dengan ordonansi ini atau reglemenreglemen yang terlampir padanya, bebas dari meterai"
F.
Dalam pasal 20, ayat terakhir, kata-kata "hoofd van gewestelijk bestuur" diganti dengan "Kepala Daerah Jawatan Bea dan Cukai".
G.
"Menteri Keuangan, untuk menghindarkan penuntutan hakim bagi perkara-perkara, yang dalam ordonansi ini ditetapkan dapat dihukum, selama tidak dianggap sebagai kejahatan, dapat berdamai atau menyuruh berdamai.
Dalam hal kelalaian yang salah, (schuldig verzium) kekuasaan yang sama, ditempattempat, di mana berlaku reglemen A, dipegang oleh Kepala-kepala Kantor, dan di tempat-tempat di mana reglemen itu tidak berlaku, oleh Kepala Daerah Jawatan Bea dan Cukai".
Pasal II.
Reglemen A, terlampir pada "Rechtenordonnantie" tersebut dalam pasal terdahulu, diubah dan ditambah lagi sebagai berikut
A.
Dalam pasal 4, ayat terakhir dibatalkan.
MENTERI KEUANGAN,
SJAFRUDDIN PRAWIRANEGARA.
Diundangkan pada tanggal 15 Januari 1951 MENTERI KEHAKIMAN,
WONGSONEGORO
B.
Pasal 17
Dalam ayat ketiga pasal 17 dibelakang kata "Palembang" dibubuhkan kata-kata "dan Pontianak".
Pasal 29
dibaca sebagai berikut :
Pasal 96
Memutuskan :
Menetapkan :
UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG PERUBAHAN "RECHTENORDONNANTIE" (STAATSBLAD 1882 No. 240 JO STAATSBLAD 1931 No. 471).
Pasal I.
Naskah yang lengkap dan baru dari Ordonansi 1 Oktober 1882 (Staatsblad No. 240) sebagai semula telah diubah dan ditambah, terakhir dengan ordonansi tanggal 21 Pebruari 1948 (Staatsblad No. 43), yang dilampirkan pada Ordonansi tanggal 26 Nopember 1931 (Staatsblad No. 471), diubah dan ditambah lagi sebagai berikut :
A.
Ayat kedua pasal 2a dibaca sebagai berikut :
"Memuatkan barang-barang untuk diangkut melalui lautan di tempat-tempat, dimana syarat-syarat untuk muat tidak dapat dipenuhi, hanya diperbolehkan dengan perjanjian, bahwa kapal, dengan mana pengangkutan akan dilakukan, segera ditempat terdekat, dimana syarat-syarat dapat dipenuhi, meneguhkan kewajiban-kewajiban, bagaikan dimuat ditempat itu".
Pada pasal tersebut ditambahkan ayat baru yang bunyinya :
"Menteri Keuangan dapat mengizinkan, dengan perjanjian-perjanjian yang ditetapkan olehnya, untuk memenuhi syarat-syarat termasuk dalam ayat kedua, bukan di tempat yang terdekat, tetapi di tempat lain yang akan ditunjuk olehnya, dimana syarat-syarat itu dapat dipenuhi".
B.
Ayat kedua pasal 3 dibaca sebagai berikut :
"Dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan dari Ordonansi ini dan reglemenreglemen yang terlampir padanya tentang pengangkutan ke dan dari pelabuhan, maka Menteri Keuangan dengan permufakatan Menteri Dalam Negeri, berhak untuk menunjuk jalan-jalan daratan atau melalui perairan atau daerah-daerah, dimana terlarang barang-barang yang ditetapkan olehnya, jika tidak dilindungi dengan dokumen dari pegawai-pegawai Bea dan Cukai yang ditunjuk olehnya atau dari Jawatan-jawatan lain, diangkut dan/atau disimpan dalam sebuah bangunan atau dipekarangannya".
C.
Dalam pasal 6 diantara "Padang" dan "Makasar" disisipkan "Banjarmasin, Pontianak".
D.
Dalam ayat keempat pasal 9 kata-kata "vijf gulden" harus dibaca "lima belas rupiah" dan dalam ayat kedelapan kata-kata "een gulden" dan "tien gulden" masing-masing harus dibaca "lima rupiah" dan "lima puluh rupiah".
E.
"Semua surat-surat, diperbuat berkenaan dengan ordonansi ini atau reglemenreglemen yang terlampir padanya, bebas dari meterai"
F.
Dalam pasal 20, ayat terakhir, kata-kata "hoofd van gewestelijk bestuur" diganti dengan "Kepala Daerah Jawatan Bea dan Cukai".
G.
"Menteri Keuangan, untuk menghindarkan penuntutan hakim bagi perkara-perkara, yang dalam ordonansi ini ditetapkan dapat dihukum, selama tidak dianggap sebagai kejahatan, dapat berdamai atau menyuruh berdamai.
Dalam hal kelalaian yang salah, (schuldig verzium) kekuasaan yang sama, ditempattempat, di mana berlaku reglemen A, dipegang oleh Kepala-kepala Kantor, dan di tempat-tempat di mana reglemen itu tidak berlaku, oleh Kepala Daerah Jawatan Bea dan Cukai".
Pasal II.
Reglemen A, terlampir pada "Rechtenordonnantie" tersebut dalam pasal terdahulu, diubah dan ditambah lagi sebagai berikut
A.
Dalam pasal 4, ayat terakhir dibatalkan.
MENTERI KEUANGAN,
SJAFRUDDIN PRAWIRANEGARA.
Diundangkan pada tanggal 15 Januari 1951 MENTERI KEHAKIMAN,
WONGSONEGORO
B.
Dalam ayat ketiga pasal 17 dibelakang kata "Palembang" dibubuhkan kata-kata "dan Pontianak".
Pasal III.
Dalam Reglemen B, terlampir pada "Rechtenordonnantie" tersebut, ayat kedua pasal 9 harus dibaca sebagai berikut :
"Surat pemberitahuan berisi :
tempat tujuan, jenis, banyaknya (dengan huruf), merek-merek dan nomornomor colli, beserta jenis barang-barang menurut kebiasaan dalam perdagangan dan untuk barang-barang yang dikenakan bea-keluar, banyaknya :
- a. jika harga guna menghitung bea-keluar ditetapkan oleh Menteri Keuangan atau oleh Pembesar yang ditunjuk olehnya, menurut ukuran dalam prijscourant atau daftar harga-harga, termasuk dalam keputusan yang bersangkutan.
- b. jika bea-keluar harus dihitung dari harga ketika pengeluaran, menurut kebiasaan dalam perdagangan
- c. jika bea-keluar dihitung lain dari pada harga, menurut ukuran yang ditentukan untuk menghitung bea itu.
Pasal IV.
Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada hari sesudah diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang Darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Januari 1951 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, SOEKARNO
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
UNDANG-UNDANG DARURAT NO 2 TAHUN 1951 TENTANG PERUBAHAN "RECHTENORDONNANTIE" (STAATSBLAD 1882 No. 240 JO STAATSBLAD 1931 No. 471).
## UMUM
Perubahan
PENJELASAN
Pasal 2
a OR (Rechten Ordonnantie) sebagai termuat dalam pasal I-A, dianggap sangat penting untuk mencapai hasil yang effektief dalam usaha pembrantasan perdagangan gelap. Susunan kata (redaksi) dari pasal yang pertama disebut, yang berlaku sejak tahun 1936, antara lain merintangi kemungkinan pemeriksaan
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran B, yang tersemat pada Undang-undang Tarip (I.S. 1924 No. 487) dengan pasal 12 ayat (1) dari "Ordonnansi bea keluar umum 1949" (Stbl. No. 39), perlulah diadakan perubahan yang bersifat tekhnis.

Seperti telah dijelaskan di atas, di kantor-kantor B hanya dibutuhkan pemberitahuan secara sumir. Terhadap kopra, lada, karet hevea dan minyak kelapa, hasil-hasil bumi mana ketika itu dikenakan bea keluar berdasarkan tarip bea-bea keluar yang sebagai lampiran B tersemat pada Undang-undang Tarip, diharuskan memberitahukan banyaknya, yaitu untuk ketiga hasil bumi yang tersebut pertama, dinyatakan dengan kilogram dan untuk minyak kelapa, dengan liter. Peraturan ini (pasal 9 reglemen B) karena pembatalan tersebut diatas menjadi tidak benar dan kini harus diubah lagi sedemikian rupa hingga terhadap semua barang-barang yang dikenakan bea keluar diharuskan memberitahukan banyaknya menurut ukuran yang diperlukan bagi menetapkan bea keluar yang wajib dibayar itu.

Perubahan yang diusulkan, sekedar mengenai redaksinya, adalah kurang lebih sama dengan pasal 51 reglemen A yang dalam hal ini mengatur barang-barang yang dikeluarkan melalui kantor-kantor pabean yang besar.

LN 1951/10; TLN NO. 82