Unknown Unknown Nomor 3 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi clan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Situbondo, dipandang perlu (berlaku 10 Juli 1992)
Pembukaan
bahwa dalain rangka mendukung pe1aksanaan tugas pokok clan fungsi Dinas Peternakan Kabupaten Situbondo di bidang kegiatan Pasar Hewan dan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasa1 6 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi clan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Situbondo, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pasar Hewan Pada Dinas Petemakan Kabupaten Situbondo.
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Ungkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republi.k Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 t.entang Pokok› pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebegaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubaban Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
2
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Ta.bun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapakali diuba.h, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pcmerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Petemakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
8. UndanF»Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tent.ang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerint.ah Nomol" 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintahan Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);
12. Peraturan Pemerintah Norn.or 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Norn.or 3258);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1997 tentang Penolakan, Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 20, Tambe.ban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkat.an Pegawai Negeri Sipil Dalarn Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerint.ah Nomor 13 Tahun 2002 (Lemba.ran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
3
15. Peraturan Pemcrintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pcngangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelcnggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republi.k Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 4594);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Ant.ara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupat.en/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (l.A=mbaran Negara Republik Indonesia Tatum 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
20. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 413/Kpts/TN.310/7 / 1992 tentang Pemotongan Hewan Potong dan Penanganan Daging serta Hasil Ilrutannya;
21. Keputusan Menteri Pertanian Nomor · 13/Permentan/OT.140/1/2010 tentang Rumah Pemotongan Hewan Ruminansia dan Unit Penanganan Daging (Meat Cutting Plant);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
23. Peraturan Mentcri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tent.ang Pembentukan Prociuk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 03 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Dacrah Kabupatcn Situbondo (I..embaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 03) ;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 13);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 13);
27. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 59 Tahun 2010 tent.ang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Petemakan Kabupaten Situbondo.
IIBIIUTUBKAII :
■eaetapbll : PBRATURAII BUPATI raTAIIG PBIIBBlffUKAJI ONIT PBLAKSAIIA TEKIOS PASAR~~IIBWAII PADA DINAS PBTBRIIAKAII KABUPATBII SITUBOn1&gt;0.
BAB D - PBIIBDTUKAII
Pasal 2
1. Pasar Hewan Besuki di Kecamatan Besuki;
5
2. Pasar Hewan Asembagus di Kecamat.an Asembagus; dan
3. Pasar Hewan Panarukan di Kecamatan Panarukan.
3. {2} UPr Pasar Hewan dipimpin oleh seorang Kepala UPI' Pasar Hewan yang berada di bawah clan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Petemakan.
Pua14
UPT Pasar Hewan scbagaimana dimaksud dalam pasal 2 mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Petemakan dalam melaksanakan kewenangan di bidang pengelolaan pasar hewan.
Pua15
BAB D - PBIIBDTUKAII
Pasal 4
- a. pelaksanaan urusan umum, keuangan dan kepegawaian ;
- b. pelaksanaan, pengelolaan dan penyediaan sarana dan prasarana pasar hewan;
- c. pelaksanaan urusan ketatausahaan, retribusi termasuk di dalamnya penerimaan, pencatatan dan penyetoran basil retribusi serta perhitungan potensi Retribusi;
- d. pemeliharaan dan penger,dalian ketertiban, keamanan dan kebersihan pasar hewan;
- e. pemeriksaan bukti kepemilikan temak dan kesehatan temak;
- f. pembinaan terhadap pelaku usaha di pasar hewan ;
- g. pelaksanaan mengeluarkan rekomendasi pengiriman temak di dalam dan/ atau ke luar kabupa.ten/ propinsi;
- h. pengawasan dan perlindungan terhadap kesejaheteraan hewan (Kesrawan);
- i. pengawasan clan pengendalian penyakit hewan menular;
- j. pengelolaan urusan ketatausahaan;
- k. pelaporan basil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Petemakan.
BABIV ORGAIIIS&amp;SI
Pual6
- ( 1) Susunan Organisasi UPr Pasar Hewan terdiri dari :
- a. Kepala UPT Pasar Hewan;
- b. Sub Bagiao Tata Usaha;
- c. Pelaksana Pemungut Retribusi;
- d. Pelaksana Pengelola Pasar Hewan;
- e. Pelaksana Ketertiban, Keamanan dan kebersiha.n;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha, Pelaksana Pemungut Retribusi, Pelaksana PengeloJa Pasar Hewan, Pelaksana Ketertiban, Keamanan dan Kebersihan sebagaimana. dimaksud pad.a ayat (1) berada di bawah clan berta.nggung jawab kepada Kepala UPI' Pasar Hewan.
6
- (3} Struktur Organisasi UPT Pasar Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) tercantum rudam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

## BABV

## PBIIJABARAII TUOAS

## Bapa Keaata Kepala UPT Puar Hewan

## Pasal7

- ( l) Kepala UPT Pasar Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) hurnf a mempunyai tugas memimpin, melak:ukan koordinasi dan pengendalian da1am penyelenggaraan kegiatan dibidang pengelolaan pasar hewan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1} Kepala UPI' Pasar Hewan mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana kerja pengelolaan Pasar Hewan;
- b. pelaksanaan pengelolaan pasar hewan secara profesional;
- masing-masing rumusan
- c. pengkoordinasian rencana kegiatan urusan teknis untuk ditetapkan sebagai program dan pengembangan UPr;
- d. pemberian arahan dan petunjuk teknis pengelolaan pasar hewan sebagai bahan penyusunan materi pembinaan;
- e. penjabaran dan Penyebarluasan kebijakan Kepala Dinas Petemakan baik melalui surat edaran, nota dinas maupun media lain agar semua program dapat berjalan secara sinkron dan baik;
- f. pelaksanaan pembinaan fungsi terhadap pelaku pasar hewan secara um.um;
- g. pemeliharaan dan pengendalian ketertiban, keamanan dan kebersihan pasar hewan;
- h. penyusunan program, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan penarikan retribusi dalam rangka peningkatan Pendapat.an Asli Daerah (PAD);
- i. pelaksanakan kegiat.an ketatausahaan;
- J. pelaporan basil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas Petemakan.

## Raglan Kedua Sub Raglan Tata Uaaha

## Pual8

Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat ( 1) huruf b mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pengelolaan dan pengadministrasian surat menyurat, kearsipan dan urusan rumah tangga;


7

- b. melaksanakan penyelenggaraa.n administrasi kepegawaian;
- c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
- d. melaksanakan penyediaan, pengelolaan dan inventarisasi perlengka.pan kantor;
- e. melaksanakan fungsi koordinasi dalam melaksanakan kegiatan koordinasi internal (lintas program);
- f. mr.Jalaumakan urusan perencanaan program~ kepegawaian, keuangan, inventarisasi perlengkapan dan peralatan serta menghimpun dan menyusun laporan kegiatan;
- g. Melaporkan basil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala UPT.

## Ba&amp;,l·a 1'etip. Pe)e,Jna-a PennlRpt Retri1Rlal

## Pesel 9

Pelaksana Pemungut Retnl&gt;usi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat ( 1) huruf c mempunyai tu.gas :

- a. melaksanakan pemungutan clan penerimaan retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku clan menyetorkan basil pemungutan retribusi daerah kepada Bendahara Penerimaan Dinas -Petetnttkan;
- b. melaksanakan pembukuan basil penerimaan retribusi daerah;
- c. melaksanakan pelaporan hasil pungut.an retribusi daerah;
- d. melaporkan basil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala UPI'.

## Ba&amp;,l·a Reem.pat PeJebana Pengelola Puar Bewan

## Pual 10

Pelaksana Pengelola Pasar Hewan sebagaimana dimak~ud dalam Pasal 6 ayat ( 1) buruf d mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana pasar bewan serta pedagang kaki lima dilingkungan pasar bewan;
- b. melaksanakan pemantauan dan pengendaliari kegjatan us.aha~ .di 1ingkungan \_pasar bewan;
- c. melaksanakan penataan tempat usaha perdagangan di pasarhewan
- d. melaksanakan pemberian informasi yang berkait.an dengan peraturan perundang-undangan;
- e. melaporkan basil pelaksanaan tugasnya Kepada Kepala UPr.

## Raglan Keltma Ketertillua, 4an

PeJaJrean· Keam·a·n Kelte~Jwn

## -~11

- Pelaksana Ketertiban, Keamanan dan Kebersihan sebagaimana dimaksud dalmn Pasal -6 ayat (1) huruf e mempunyai tugas : a. melaksanakan penertiban dan keamanan pasar hewan;


8

- b. melaksanakan kebersihan di lingkungan pasar hewan;
- c. melaksanakan pengawasan dan pengendalian ket.ertiba.n, keamanan serta kebersihan di lingkungan pasar hewan;
- d. melaksanakan pengevakuasian dan pemindahan pedagang yang berada di luar lokasi ke lokasi yang t.elah ditentukan;
- e. Melaporkan basil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala UPT.

## BABVI

## KBtOIIPOK JABATAII IVJIG810RAL

## Pua! 12

- (1) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalem Pasal 6 ayat ( 1) huruf f terdiri dari : a . Jabatan Fungsional Keahlian; b. Jabatan Fungsional Keterampilan.
- (2) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaksana tugas bersifat mandiri.
- (3) Penetapan jabatan fungsional dengan memperhatikan keperluan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi.
- (4) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil ke dalam jabatan fungsional ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai formasi yang telah ditetapkan.
- (5) pengangkatan Pegawai Negeri Sipil ke dalam jabtan fungsional sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang› undangan yang berlaku.

## BABVD

## PBIIGAIIOKATAII DAIi PBIIBBRHBll11A11 DALAII J.ABATAII

## Pual 13

- (1) Kepala UPI' Pasar Hewan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas Petemakan melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang› perundangan yang berlaku.
- (2) Kepangkatan dan Jabatan Kepala UPI' Pasar Hewan ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kelompok jabatan fungsional diangkat dan diberhentikan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## BABVID TATAKBPJA

## Pual14

- (1) Kepala UPT Pasar Hcwan wajib melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan Sekretariat dan Bidang pa.da Dinas Petemakan.

9

- (2) Pembinaan Teknis Fungsional dilaksanakan oleh Kepala Dinas Petemakan.
- (3) Kepala UPI' Pasar Hewan berkewajiban memimpin bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala UPI' Pasar Hewan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasannya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPT Pasar Hewan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Setiap laporan disampaikan kepada pejabat lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Kepala twr Pasar Hewan mengawasi ba.wahannya dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila bCI tentaxwm denpn pemturan perundang-1.Dldangan yang berlaku.

## BABIX

## VKB..,.r•BN-"l'Unll LADl'-LADf

## Pa-.115

Pelaksanaan penataan Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

## Pual 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada t.anggal ditet.apkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

~

Ditetapkan di"' S~tul;&gt;ond9 \_ , 3 pada tanggal I.. \_: \_\_ .\_ ~- ... - ,

BUPATI 81TUBOIIDO,

G-~ib---=,

DADilG WIGIARTO


Diundangkan di Situbondo pada tangga1 ~ ·: \_· ,· · : =· 1 3

SBKRBTARIS DABRAII,


SYAD'ULLAH

BBRITA DABRAII KABVPATBR SITUBOIIDO TABUII 2013 IIOMOR ;,S


,,.

..

LAIIPIRAll Peraturan awa~ Si~l?&lt;&gt;ndo

Tanggal:

L J JUL L'.0 ;3

Nomor :

J.5

Tahun 2013