Unknown Unknown Nomor 08 Tahun 2013 tentang PENDAFTARAN DAN PERIZINAN DI BIDANG KESEHATAN DENGAN RAHMAT TOBAN YANG MAHA ESA BUPATI TUBAN, (berlaku 28 Juni 2013)
Pembukaan
Menimbang: a.
- bahwa dengan semakin berkembangnya dinamika masyarakat dalam pelayanan di bidang kesehatan, dan dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan perizinan di bidang kesehatan serta memberikan jaminan perlindungan pada masyarakat perlu dilakukan pembinaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Tuban;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendaftaran dan Perizinan di Bidang Kesehatan;
Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor · 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
- 4 . Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun \_1997 Nomor 10,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
6. Undang~Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431); ·
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor · 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
11. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); ·
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 13 . . Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Huku m Acara Pidana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044);
17. Peratu ran Menteri Kesehatan Nomor 167 / KAB/ B.VII/ 1972 tentang Pedagang Eceran Obat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor · 1331 / MENKES/SK/ X/ 2002;
18. Peratu ran Menteri Kesehatan Nomor 922/MENKES/ PER/X/ 1993 ten tang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1332/ MENKES/ SK/X/2002;
19. Peratu ran Menteri Kesehatan Nomor 357 / MENKES/ PER/ V /2006 tentang Registrasi dan Izin Kerja Radiografer;
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 548/ MENKES/ PER/ V / 2007 ten tang Registrasi dan Izin Praktik Okupasi Terapis;
21. Peratu ran Men teri Kesehatan Nomor 147 / MENKES/ PER/ I/2010 tentang Perizinan Rumah Sakit; .
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/ MENKES/ 148/1/ 2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2013;
23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 340/ MENKES/ PER/ III /2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit;
..
24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 411 / MENKES/ PER/III/2010 tentang Laboratorium Klinik;
25. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1191/MENKES/ PER/VIII/2010 tentang Penyaluran Alat Kesehatan;
26. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1464/MENKES/ PER/ X/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan;
27. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 028/ MENKES/ PER/ I/2011 tentang Klinik;
5. 28 . . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
29. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/MENKES/ PER/V / 2011 tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian;
30. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1796/MENKES/ PER/VIII/2011 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan;
31. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/MENKES/ PER/ X/ 2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;
32. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 006 Tahun 2012 tentang Industri dan Usaha Obat Tradisional;
33. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor· 54 Tahun 2012 . tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Teknisi Gigi;
34. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 58 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perawat Gigi;
35. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perawat Anestesi;
36. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1363/MENKES/ SK/XII/2001 tentang Registrasi dan Izin Praktik Fisioterapis;
37. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 544/MENKES/ SK/ VI/2002 tentang Registrasi dan Izin Kerja Refraksionis .Optisien ;
38. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1363/MENKES/ SK/XII/2002 tentang Registrasi dan Izin Praktik Fisioterapis;
39. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1424/MENKES/ SK/XI/ 2002 tentang Pedoman Penyelenggaraan Optikal;
40. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1076/MENKES/ SK/ VII/2003 ten tang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional;
41. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 Seri D Nomor 0 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 25);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 10 Tahun 2007 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2007 Seri E Nomor 25);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2008 Seri E Nomor 7);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2013 Seri E Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 01);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TUBAN dan
BUPATITUBAN
MEMUTUSKAN :
Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENDAFTARAN DAN PERIZINAN DI BIDANG KESEHATAN.
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Tuban.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tuban.
3. Bupati adalah Bupati Tuban.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tuban.
5. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tuban.
6. Pejabat Penerbit Izin adalah pejabat yang bertugas dan bertanggung jawab dalam hal pelaksanaan penerbitan perizinan di bidang kesehatan.
7. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
8. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/ atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
9. Pelayanan Medik adalah Pelayanan kesehatan terhadap individu atau keluarga dalam masyarakat yang dilaksanakan oleh Tenaga Kesehatan/ sarana kesehatan.
10. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang .menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
11. Rumah Sakit Umum adalah Rumah Sakit yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit.
12. Rumah Sakit Khusus adalah Rumah Sakit yang memberikan pelayanan utama pada 1 (satu) bidang atau 1 (satu) jenis penyakit tertentu ## BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini sebagai pedoman bagi pelaksanaan pendaftaran dan perizinan di bidang kesehatan dalam rangka melindungi kepentingan masyarakat serta pembinaan dan pengendalian di bidang kesehatan.
- (2) Pengaturan pendaftaran dan perizinan di bidang kesehatan bertujuan untuk :
- a. mempermudah akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan perizinan di bidang kesehatan;
- b. mewujudkan tertib penyelenggaraan pendaftaran dan perizinan di bidang kesehatan serta meningkatkan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. memberikan perlindungan terhadap keselamatan pasien dan masyarakat; dan
- d. memberikan kepastian hukum bagi penyedia jasa pelayanan di bidang kesehatan.
BAB III - PELAYANAN KESEHATAN
Pasal 3
Jenis pelayanan kesehatan terdiri dari :
- a. pelayanan medik;
- b. pelayanan kesehatan penunjang; dan
- c. pelayanan pengobat tradisional.
BAB III - PELAYANAN KESEHATAN
Pasal 4
Pelayanan medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:
- a. praktik Dokter dan praktik Dokter Gigi;
- b. praktik Apoteker;
- c. praktik Bidan;
- d. praktik Perawat;
- e. praktik Perawat Gigi;
- f. praktik Okupasi Terapis;
- g. praktik Fisioterapis;
- h. praktik Tenaga Gizi;
1. praktik Tenaga Sanitarian ;
- j. profesi Tenaga Teknis Kefarmasian;
- k. profesi Teknisi Gigi;
1. profesi Refraksionis Optisien;
- m. profesi Radiografer;
- n. profesi Perawat Anestesi;
- o. Klinik;
- p. Rumah Sakit Umum klas C dan D; dan
- q. Rumah Sakit Khusus klas C.
BAB III - PELAYANAN KESEHATAN
Pasal 5
Pelayanan kesehatan penunjang sebagaimarta dimaksud dalam Pasal 3 huruf b m eliputi :
- a . Apotek;
- b. Toko Alat Kesehatan ;
- c. UMOT;
- d. Laboratorium Klinik Pratama;
- e. Optikal; dan
- f. Pedagang Eceran Obat.
BAB III - PELAYANAN KESEHATAN
Pasal 6
- Pelayanan pengobat tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c
- meliputi :
- a. Pengobat tradisional keterampilan ;
- b. pen gobat tradisional ramuan;
- c. pengobat tradisional pendekatan agama; dan
- d. pengobat tradisional supranatural.
BAB III - PELAYANAN KESEHATAN
Pasal 7
Setiap Tenaga Kesehatan dalam melaksanakan tugas wajib untuk mematuhi standar profesi Tenaga Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang› undangan.
PENDAFTARAN DAN PERIZINAN
Bagian Kesatu
Umum
BAB IV - PENDAFTARAN DAN PERIZINAN
Pasal 8
- (1) Setiap pelayanan kesehatan wajib memiliki izin atau surat terdaftar dari Bupati.
- (2) Izin atau surat terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat(l) terdiri dari :
- a. izin pendirian;
- b. izin penyelenggaraan/ operasional;
- c. izin praktik;
- d. izin kerja; dan
- e. surat terdaftar / izin Pengobat Tradisional.
- (3) Izin atau surat terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati dengan cara mengajukan permohonan dilengkapi persyaratan sesuai ketentuan.
- (4) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan pemberian izin atau surat terdaftar kepada Kepala Dinas Kesehatan atau Pejabat Penerbit Izin.
BAB IV - PENDAFTARAN DAN PERIZINAN
Pasal 9
- (1) Izin pendirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a diberikan untuk pendirian :
- a. Rumah Sakit Umum kelas C dan D; dan
- b. Rumah Sakit Khusus kelas C.
- (2) Izin penyelenggaraan/ operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b diberikan untuk :
- a. Klinik;
- b. Rumah Sakit Umum kelas C dan D;
- c. Rumah Sakit Khusus kelas C;
- d. Apotek;
- e. Toko Alat Kesehatan;
- f. UMOT;
- g. Laboratorium Klinik Pratama;
- h. Optikal; dan
1. Pedagang Eceran Obat.
- (3) Izin Praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c diberikan untuk :
2. a . praktik Dokter, praktik Dokter Gigi, Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis;
- b. praktik Apoteker;
- c. praktik Bidan;
- d. praktik Perawat;
- e. praktik Perawat Gigi;
- f. praktik Okupasi Terapis;
- g. p raktik Fisioterapis; dan
- h. praktik Tenaga Gizi.
- (4) Izin praktik Apoteker sebagaima na dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri dari :
11. a . izin praktik bagi Apoteker penanggung jawab; dan
- b. izin praktik bagi Apoteker pendamping.
- (5) Izin Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d diberikan
untuk:
- a. Apoteker;
- b. Bidan;
- C. Perawat;
- d. Perawat Gigi;
- e. Tenaga Gizi;
- f. Tenaga Sanitarian;
- g. Tenaga Teknis Kefarmasian;
- h. Refraksionis Optisien;
- i. Radiografer; dan
- J. Perawat Anestesi.
- (6) Surat terdaftar/izin Pengobat Tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf e diberikan untuk :
- a. Pengobat Tradisional keterampilan;
- b. Pengobat Tradisional ramuan;
- c. Pengobat Tradisional pendekatan agama; dan
15. d . Pengobat Tradisional supranatural.
Bagian Kedua
Dokter
BAB IV - PENDAFTARAN DAN PERIZINAN
Pasal 10
- (1) Setiap Dokter, Dokter Spesialis, Dokter Gigi dan Dokter Gigi Spesialis yang menjalankan praktik kedokteran wajib memiliki SIP.
- (2) Untuk memperoleh SIP, Setiap Dokter, Dokter Spesialis, Dokter Gigi dan Dokter Gigi Spesialis wajib memiliki STR yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang.
- (3) SIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Bupati.
BAB IV - PENDAFTARAN DAN PERIZINAN
Pasal 11
- (1) SIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diberikan paling banyak untuk 3 (tiga) tempat praktik baik pada fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah, swasta maupun praktik perorangan.
- (2) Setiap SIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berla. ku untuk 1 (satu) tempat praktik.
- (3) Tempat praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berada dalam :
- a. 1 (satu) Daerah ;
- b. Kabupaten/Kota yang berbeda di Provinsi J awa Timur; atau
- c. Kabupaten/Kota yang berbeda di Provinsi selain Provinsi Jawa Timur.
BAB IV - PENDAFTARAN DAN PERIZINAN
Pasal 12
- (1) Bupati menjamin penerbitan SIP bagi dokter, dokter spesialis, dokter gigi dan dokter gigi spesialis yang telah memiliki STR dan ditempatkan pada fasilitas pelayanan kesehatan milik Daerah
BAB IV - PENDAFTARAN DAN PERIZINAN
Pasal 13
SIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 berlaku selama:
- a . STR masih berlaku; dan
- b. tempat praktik masih sesuai dengan yang tercantum dalam SIP serta dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan sesuai ketentuan.
BAB IV - PENDAFTARAN DAN PERIZINAN
Pasal 14
Bupati dapat mencabut SIP apabila :
- a. terdapat rekomendasi dari lembaga yang berwenang;
- b. STR dari dokter, dokter spesialis, dokter gigi dan dokter gigi spesialis pemegang izin, dicabut oleh instansi yang berwenang;
- c. tempat praktik tidak sesuai dengan yang tercantum dalam SIP;
- d. pemegang izin menghendaki pencabutan; dan/ atau
- e. rekomendasi terhadap dokter, dokter spesialis, dokter gigi dan dokter gigi spesialis pemegang izin, dicabut oleh organisasi profesi melalui sidang khusus.
Bagian Ketiga Apoteker
BAB IV - PENDAFTARAN DAN PERIZINAN
Pasal 15
- (1) Apoteker yang menjalankan pekerjaan kefarmasian wajib memiliki SIPA atau SIKA.
- (2) Untuk memperoleh SIPA atau SIKA, setiap Apoteker wajib memiliki STRA yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
- (3) SIPA atau SIKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Bupati.
BAB IV - PENDAFTARAN DAN PERIZINAN
Pasal 16
- (1) SIPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) diberikan kepada Apoteker penanggungjawab dan Apoteker pendamping di fasilitas pelayanan kefarmasian.
- (2) SIKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) diberikan kepada Apoteker yang melakukan pekerjaan kefarmasian di fasilitas produksi a tau fasilitas distribusi atau penyaluran.
BAB IV - PENDAFTARAN DAN PERIZINAN
Pasal 17
- (1) SIPA bagi Apoteker penanggungjawab pada fasilitas pelayanan kefarmasian atau SIKA diberikan untuk 1 (satu) tempat fasilitas kefarmasian.
- (2) SIPA bagi Apoteker pendamping dapat diberikan untuk paling banyak 3 (tiga) tempat fasilitas pelayanan kefarmasian.
- (3) Apoteker penanggungjawab pada fasilitas pelayanan kefarmasian berupa puskesmas dapat menjadi Apoteker pendamping di luar jam kerja.
BAB IV - PENDAFTARAN DAN PERIZINAN
Pasal 18
SIPA atau SIKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 berlaku selama:
- a. STRA masih berlaku; dan
- b. tempat fasilita s kefarmasian masih sesu ai dengan yang tercantum dalam SIPA atau SIKA serta dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan sesuai ketentuan.
BAB IV - PENDAFTARAN DAN PERIZINAN
Pasal 19
Bupati dapat mencabut SIPA atau SIKA apabila :
- a. Apoteker pemegang izin menghendaki pencabutan;
- b. STRA habis masa berlakunya;
- c. Apoteker pemegang izin tidak bekerja di tempat fasilitas kefarmasian sebagaimana tercantum dalam SIPA atau SIKA;
- d. Apoteker pemegang izin tidak memenuhi persyaratan fisik dan mental untuk menjalankan pekerjaan kefarmasian
BAB IV - PENDAFTARAN DAN PERIZINAN
Pasal 20
- (1) Setiap Bidan yang menjalankan praktik kebidanan wajib memiliki SIKB a tau SIPB.
- (2) Bidan dapat menjalankan praktik mandiri dan/ atau bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan.
- (3) Untuk memperoleh SIKB atau SIPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap Bidan wajib memiliki STR yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang.
- (4) SIKB atau SIPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Bupati.
BAB IV - PENDAFTARAN DAN PERIZINAN
Pasal 21
- (1) SIKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diberikan kepada Bidan yang bekerja pada fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) SIPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diberikan kepada Bidan yang menjalankan praktik mandiri.
- (3) SIKB atau SIPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) masing› masing berlaku untuk 1 (satu) tempat.
- (4) Bidan hanya dapat menjalankan praktik dan/ atau kerja paling banyak pada 1 (satu) tempat kerja dan 1 (satu) tempat praktik.
BAB IV - PENDAFTARAN DAN PERIZINAN
Pasal 22
SIKB atau SIPB berlaku selama :
- a. STR masih berlaku; dan
- b. tempat kerja atau tempat praktik masih sesuai dengan yang tercantum dalam SIKB atau SIPB serta dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan sesuai ketentuan.
BAB IV - PENDAFTARAN DAN PERIZINAN
Pasal 23
•
SIKB atau SIPB dinyatakan tidak berlaku apabila :
- a . STR habis masa berlakunya;
- b. tempat kerja atau tempat praktik tidak sesuai dengan yang tercantum dalam SIKB atau SIPB;
- c. masa berlakunya habis dan tidak diperpanjang; atau
- d. dicabut oleh Bupati.
Bagian Kelima
Perawat
BAB IV - PENDAFTARAN DAN PERIZINAN
Pasal 24
•
- (1) Perawat dapat menjalankan praktik pada fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fasilitas pelayanan kesehatan di luar praktik mandiri dan/ atau praktik mandiri.
BAB IV - PENDAFTARAN DAN PERIZINAN
Pasal 25
- ( 1) Setiap Perawat yang menjalankan praktik keperawatan pada fasilitas pelayanan kesehatan di luar praktik mandiri wajib memiliki SIKP.
- (2) Setiap Perawat yang menjalankan praktik keperawatan di praktik mandiri wajib memiliki SIPP.
- (3) Untuk memperoleh SIKP atau SIPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), setiap Perawat wajib memiliki STR yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang.
- (4) SIKP dan SIPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterbitkan oleh Bupati.
- (5) SIKP dan SIPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan untuk 1 (satu) tempat fasilitas pelayanan kesehatan di luar praktik mandiri dan 1 (satu) tempat praktik mandiri.
BAB IV - PENDAFTARAN DAN PERIZINAN
Pasal 26
SIPP berlaku selama :
- a . STR masih berlaku; dan
- b. tempat praktik masih sesuai dengan yang tercantum dalam SIPP serta dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan sesuai ketentuan.
BAB IV - PENDAFTARAN DAN PERIZINAN
Pasal 27
SIPP dinyatakan tidak berlaku apabila :
- a. STR habis masa berlakunya;
- b. tempat praktik tidak sesuai dengan yang tercantum dalam SIPP;
- c. masa berlaku SIPP habis dan tidak diperpanjang;
- d. dicabut atas perintah pengadilan;
- e. dicabut atas rekomendasi organisasi profesi yang berwenang; atau
- f. Perawat pemegang SIPP meninggal dunia.
Bagian Keenam
Perawat Gigi
BAB IV - PENDAFTARAN DAN PERIZINAN
Pasal 28
- (1) Perawat Gigi dapat melaksanakan pekerjaan keperawatan gigi secara mandiri dan/ atau pada sarana pelayanan kesehatan . milik Pemerintah Daerah maupun swasta.
- (2) Setiap Perawat Gigi yang menjalankan pekerjaan keperawatan gigi secara mandiri harus berpendidikan minimal D3 Kesehatan gigi atau keperawatan gigi.
- (3) Setiap Perawat Gigi yang menjalankan pekerjaan sebagai perawat gigi pada fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki SIKPG.
- (4) Setiap Perawat Gigi yang menjalankan pekerjaan sebagai perawat g1g1 secara mandiri wajib memiliki SIPPG.
- (5) Untuk memperoleh SIKPG atau SIPPG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) setiap Perawat Gigi wajib memiliki STR yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang.
- (6) SIKPG dan SIPPG diterbitkan oleh Bupati.
BAB IV - PENDAFTARAN DAN PERIZINAN
Pasal 29
- (1) Seorang Perawat Gigi dapat memiliki paling banyak 2 (dua) SIKPG dan/atau SIPPG.
- (2) Untuk memperoleh SIKPG atau SIPPG kedua dapat dilakukan dengan menunjukkan kepemilikan SIKPG atau SIPPG yang pertama.
- (3) SIKPG dan SIPPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk 1 (satu) sarana pelayanan kesehatan atau tempat praktik mandiri.
BAB IV - PENDAFTARAN DAN PERIZINAN
Pasal 30
- SIKPG atau SIPPG berlaku selama :
- a. STR masih berlaku; dan
- b. Tempat pekerjaan keperawatan gigi masih sesuai dengan yang tercantum dalam SIKPG atau SIPPG serta dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan sesu ai ketentuan.
BAB IV - PENDAFTARAN DAN PERIZINAN
Pasal 31
SIKPG atau SIPPG dinyatakan tidak berlaku apabila :
- a. STR habis masa berlakunya;
- b. tempat kerja atau praktik tidak sesuai dengan yang tercantum dalam SIKPG atau SIPPG;
- c. masa berlaku SIKPG atau SIPPG habis dan tidak diperpanjang;
- d. dicabut atas perintah pengadilan;
- e. dicabut atas rekomendasi organisasi profesi yang berwenang; atau
- f. Perawat Gigi pemegang SIKPG atau SIPPG meninggal dunia.
Bagian Ketujuh
Okupasi Terapis
BAB IV - PENDAFTARAN DAN PERIZINAN
Pasal 32
- (1) Setiap Okupasi Terapis yang melakukan praktik pada sarana pelayanan Okupasi Terapi milik pemerintah maupun swasta, praktik perorangan dan/ atau berkelompok wajib memiliki SIPOT.
- (2) Untuk memperoleh SIPOT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap Okupasi Terapis wajib memiliki STR yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.
BAB IV - PENDAFTARAN DAN PERIZINAN
Pasal 33
- (1) Seorang Okupasi Terapis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dapat memiliki paling banyak 2 (dua) SIPOT.
- (2) SIPOT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk 1 (satu) sarana pelayanan okupasi terapi.
BAB IV - PENDAFTARAN DAN PERIZINAN
Pasal 34
- (1) SIPOT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 diterbitka\_ n oleh Bupati.
- (2) SIPOT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama STR masih berlaku dan dapat diperbaharui jika habis masa berlakunya sepanjang tempat praktik masih sesuai dengan yang tercantum dalam SIPOT.
Bagian Kedelapan
Fisioterapis
BAB IV - PENDAFTARAN DAN PERIZINAN
Pasal 35
- (1) Setiap Fisioterapis yang melaksanakan praktik Fisioterapi wajib memiliki SIPF yang diterbitkan oleh Bupati.
- (2) Untuk memperoleh SIPF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap fisioterapis wajib memiliki STR yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang.
- (3) Fisioterapis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melaksanakan praktik fisioterapi pada sar'.1na kesehatan, praktik perorangan dan/ a tau berkelompok.
- (4) SIPF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku pada 1 (satu) sarana pelayanan kesehatan.
BAB IV - PENDAFTARAN DAN PERIZINAN
Pasal 36
SIPF dinyatakan tidak berlaku apabila :
- a. STR habis masa berlakunya;
- b. tempat praktik tidak sesuai dengan yang tercantum dalam SIPF;
- c. masa berlaku SIPF habis dan tidak diperpanjang;
- d. dicabut atas perintah pengadilan;
- e. dicabut atas rekomendasi organisasi profesi yang berwenang; atau
- f. Fisioterapis perriegang SIPF meninggal dunia.
Bagian Kesembilan
Tenaga Gizi
BAB IV - PENDAFTARAN DAN PERIZINAN
Pasal 37
- (1) Tenaga Gizi memberikan pelayanan berupa upaya memperbaiki atau meningkatkan makanan, dietetik masyarakat, kelompok, individu atau klien guna mencapai status kesehatan optimal dalam kondisi sehat atau sakit.
- (2)
BAB IV - PENDAFTARAN DAN PERIZINAN
Pasal 38
- (1) Tenaga Gizi dapat menjalankan praktik pelayanan gizi secara mandiri dan/atau pada sarana pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah maupun swasta.
- (2) Tenaga Gizi yang dapat menjalankan praktik Pelayanan Gizi secara mandiri dan/ atau bekerja pada sarana pelayanan kesehatan harus merupakan Tenaga Gizi Registered Dietisien.
- (3) Tenaga Gizi yang hanya dapat bekerja pada sarana pelayanan kesehatan adalah Tenaga Gizi Technical Registered Dietisien dan Tenaga Gizi Nutrisionis Registered.
- (4) Dalam hal tidak terdapat Tenaga Gizi Registered Dietisien, maka Tenaga Gizi Technical Registered Dietisien dan Tenaga Gizi Nutrisionis Registered dapat melakukan Pelayanan Gizi secara mandiri atau berkoorJinasi dengan Tenaga Kesehatan lainnya pada sarana pelayanan kesehatan tempat yang bersangkutan bekerja.
BAB IV - PENDAFTARAN DAN PERIZINAN
Pasal 39
- ( 1) Setiap Tenaga Gizi Registered Dietisien yang menjalankan praktik pelayanan gizi secara mandiri dan bekerja pada sarana pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) wajib memiliki SIPTGz dan SIKTGz.
- (2) Setiap Tenaga Gizi Technical Registered Dietisien dan Tenaga Gizi Nutrisionis Registered yang bekerja pada sarana pelayanan kesehatan wajib memiliki SIKTGz.
- (3) Untuk memperoleh SIPTGz atau SIKTGz sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), setiap Tenaga Gizi wajib memiliki STR yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang.
- (4) SIPTGz dan SIKTGz diterbitkan oleh Bupati.
BAB IV - PENDAFTARAN DAN PERIZINAN
Pasal 40
- (1) Seorang Tenaga Gizi dapat memiliki paling banyak 2 (dua) SIPTGz dan/ atau SIKTGz.
- (2) Untuk memperoleh SIKPG atau SIPPG kedua, dapat dilakukan dengan menunjukkan kepemilikan SIKPG atau SIPPG yang pertama.
- (3) SIPTGz dan/atau SIKTGz sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk 1 (satu) sarana pelayanan kesehatan atau tempat praktik mandiri.
BAB IV - PENDAFTARAN DAN PERIZINAN
Pasal 41
Tenaga Gizi Registered Dietisien yang akan menjalankan praktik pelayanan gizi secara mandiri harus memiliki peralatan sesuai dengan kebutuhan pelayanan konseling gizi dan Pelayanan Gizi di berbagai fasilitas.
BAB IV - PENDAFTARAN DAN PERIZINAN
Pasal 42
SIPTGz atau SIKTGz berlaku selama :
- a. STR masih berlaku; dan
- b. tempat pekerjaan Tenaga Gizi masih sesuai dengan yang tercantum dalam SIPTGz atau SIKTGz serta dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan sesuai ketentuan.
BAB IV - PENDAFTARAN DAN PERIZINAN
Pasal 43
SIPTGz atau SIKTGz dinyatakan tidak berlaku apabila :
- a . STR habis masa berlakunya;
- b. tempat kerja atau tempat praktik tidak sesuai dengan yang tercantum dalam SIPTGz atau SIKTGz;
- c. masa berlaku SIPTGz atau SIKTGz habis dan tidak diperpanjang;
- d. dicabut atas perintah pengadilan;
- e. dicabut atas rekomendasi organisasi profesi yang berwenang; atau
- f. Tenaga Gizi pemegang SIPTGz atau SIKTGz meninggal dunia.
Bagian Kesepuluh
Tenaga Sanitarian
BAB IV - PENDAFTARAN DAN PERIZINAN
Pasal 44
- (1) Tenaga Sanitarian hanya dapat melaksanakan pekerjaan sanitarian pada sarana pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah maupun swasta.
- (2) Setiap Tenaga Sanitarian yang menjalankan pekerjaan sanitarian pada sarana pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki SIKTS yang diterbitkan oleh Bupati.
- (3) Untuk memperoleh SIKTS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setiap Tenaga Sanitarian wajib memiliki STR yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
BAB IV - PENDAFTARAN DAN PERIZINAN
Pasal 45
- (1) Seorang Tenaga Sanitarian dapat memiliki paling banyak 2 (dua) SIKTS.
- (2) Untuk memperoleh SIKTS kedua dapat dilakukan dengan menunjukkan kepemilikan SIKTS yang pertama.
- (3) SIKTS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk 1 (satu) sarana pelayanan kesehatan.
BAB IV - PENDAFTARAN DAN PERIZINAN
Pasal 46
SIKTS berlaku selama :
- a. STR masih berlaku; dan
- b. Tempat pekerjaan Tenaga Sanitarian masih sesuai dengan yang tercantum dalam SIKTS serta dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan sesuai ketentuan.
BAB IV - PENDAFTARAN DAN PERIZINAN
Pasal 47
SIKTS dinyatakan tidak berlaku apabila:
- a . STR habis masa berlakunya;
- b. tempat kerja atau praktik tidak sesuai dengan yang tercantum dalam SIKTS;
- c. masa berlaku SIKTS habis dan tidak diperpanjang;
- d. dicabut atas perintah pengadilan;
- e. dicabut atas rekomendasi organisasi profesi yang berwenang; atau
- f. Tenaga Sanitarian pemegang SIKTS meninggal dunia.
Bagian Kesebelas
Tenaga Teknis Kefarmasian
BAB IV - PENDAFTARAN DAN PERIZINAN
Pasal 48
- (1) Tenaga Teknis Kefarmasian yang menjalankan pekerjaan kefarmasian pada fasilitas kefarmasian wajib memiliki SIKTTK.
- (2) Untuk memperoleh SIKTTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap Tenaga Teknis Kefarmasian wajib memiliki STRTTK yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
BAB IV - PENDAFTARAN DAN PERIZINAN
Pasal 49
- (1) SIKTTK diterbitkan oleh Bupati.
- (2) SIKTTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk paling banyak 3 (tiga) tempat fasilitas pelayanan kefarmasian.
BAB IV - PENDAFTARAN DAN PERIZINAN
Pasal 50
SIKTTK berlaku selama :
- a. STRTTK masih berlaku; dan
- b. Tempat pekerjaan kefarmasian masih sesuai dengan yang tercantum dalam SIKTTK serta dapat diperpanjang selama merilenuhi persyaratan sesuai ketentuan.
BAB IV - PENDAFTARAN DAN PERIZINAN
Pasal 51
Bupati dapat mencabut SIKTTK apabila :
- a. STRTTK habis masa berlakunya;
- b. Tenaga Teknis Kefarmasian pemegang izin menghendaki pencabutan;
- c. tempat kerja tidak sesuai dengan yang tercantum dalam SIKTTK;
- d. Tenaga Teknis Kefarmasian pemegang izin tidak memenuhi persyaratan fisik dan mental untuk menjalankan pekerjaan kefarmasian
BAB IV - PENDAFTARAN DAN PERIZINAN
Pasal 52
- ( 1) Teknisi Gigi hanya dapat melaksanakan pekerjaan keteknisian gigi pada sarana pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah maupun swasta.
- (2) Setiap Teknisi Gigi yang menjalankan pekerjaan keteknisian gigi harus berpendidikan minimal Diploma Keteknisian Gigi.
- (3) Setiap Teknisi Gigi yang menjalankan pekerjaan sebagai Teknisi Gigi pada fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki SIKTG.
- (4) Untuk memperoleh SIKTG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setiap perawat gigi wajib memiliki STR yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang.
- (5) SIKTG diterbitkan oleh Bupati.
BAB IV - PENDAFTARAN DAN PERIZINAN
Pasal 53
- (1) Seorang Teknisi Gigi dapat memiliki paling banyak 2 (dua) SIKTG.
- (2) Untuk memperoleh SIKTG kedua dapat dilakukan dengan menunjukkan kepemilikan SIKTG yang pertama.
- (3) SIKTG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk 1 (satu) sarana pelayanan kesehatan.
BAB IV - PENDAFTARAN DAN PERIZINAN
Pasal 54
- (1) Teknisi Gigi hanya dapat melakukan pekerjaan keteknisian gigi atas permintaan dokter gigi dan/ atau dokter gigi spesialis .
- (2) Teknisi Gigi berhak mengembalikan permintaan dokter gigi dan/atau dokter gigi spesialis apabila tida k memenuhi ketentu an.
SIKTG berlaku selama :
- a . STR masih berlaku; dan
- b. tempat pekerjaan Teknisi gigi masih sesuai dengan yang tercantum dalam SIKTG serta dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan sesuai ketentuan.
SIKTG dinyatakan tidak berlaku apabila :
- a. STR habis masa berlakunya;
- b. tempat kerja atau praktik tidak sesua1 dengan yang tercantum dalam SIKTG;
- c. masa berlaku SIKTG habis dan tidak diperpanjang;
- d. dicabut atas perintah pengadilan;
- e. dicabut atas rekomendasi organisasi profesi yang berwenang; atau
- f. Teknisi Gigi pemegang SIKTG meninggal dunia.
Bagian Ketigabelas Refraksionis Optisien
- (1) Setiap Refraksionis Optisien yang melakukan pekerjaan pada sarana pelayanan kesehatan wajib memiliki SIK yang diterbitkan oleh Bupati.
- (2) Untuk memperoleh SIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap Refraksionis Optisien wajib memiliki STR yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang.
- (3) SIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku pada 1 (satu) sarana pelayanan kesehatan.
- (1) Refraksionis Optisien yang bekerja sebagai penanggung jawab teknis pada sebuah optikal, dilarang bekerja di sarana pelayanan kesehatan lainnya.
- (2) Refraksionis Optisien yang bekerja sebagai pelaksana hanya diperbolehkan bekerja paling banyak pada 2 (dua) sarana pelayanan kesehatan.
SIK berlaku selama :
- a. STR masih berlaku; dan
BAB IV - PENDAFTARAN DAN PERIZINAN
Pasal 56
SIKTG dinyatakan tidak berlaku apabila :
- a. STR habis masa berlakunya;
- b. tempat kerja atau praktik tidak sesua1 dengan yang tercantum dalam SIKTG;
- c. masa berlaku SIKTG habis dan tidak diperpanjang;
- d. dicabut atas perintah pengadilan;
- e. dicabut atas rekomendasi organisasi profesi yang berwenang; atau
- f. Teknisi Gigi pemegang SIKTG meninggal dunia.
Bagian Ketigabelas Refraksionis Optisien
BAB IV - PENDAFTARAN DAN PERIZINAN
Pasal 57
- (1) Setiap Refraksionis Optisien yang melakukan pekerjaan pada sarana pelayanan kesehatan wajib memiliki SIK yang diterbitkan oleh Bupati.
- (2) Untuk memperoleh SIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap Refraksionis Optisien wajib memiliki STR yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang.
- (3) SIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku pada 1 (satu) sarana pelayanan kesehatan.
BAB IV - PENDAFTARAN DAN PERIZINAN
Pasal 58
- (1) Refraksionis Optisien yang bekerja sebagai penanggung jawab teknis pada sebuah optikal, dilarang bekerja di sarana pelayanan kesehatan lainnya.
- (2) Refraksionis Optisien yang bekerja sebagai pelaksana hanya diperbolehkan bekerja paling banyak pada 2 (dua) sarana pelayanan kesehatan.
BAB IV - PENDAFTARAN DAN PERIZINAN
Pasal 59
SIK berlaku selama :
- a. STR masih berlaku; dan
- b. tempat pekerjaan Refraksionis Optisien masih sesuai dengan yang tercantum dalam SIK serta dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan sesuai ketentuan.
BAB IV - PENDAFTARAN DAN PERIZINAN
Pasal 60
SIK dinyatakan tidak berlaku apabila :
- a. masa berlaku STR habis dan tidak diperpanjang;
- b. dicabut atas perintah pengadilan;
- c. dicabut atas rekomendasi organisasi profesi yang berwenang; atau
- d. Refraksionis Optisien pemegang SIK meninggal dunia.
Bagian Keempatbelas Radiografer
BAB IV - PENDAFTARAN DAN PERIZINAN
Pasal 61
- (1) Setiap Radiografer yang menjalankan pekerjaan Radiografi pada sarana pelayanan kesehatan wajib memiliki SIKR yang diterbitkan oleh Bupati.
- (2) Untuk memperoleh SIKR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap Radiografer wajib memiliki STR yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang.
BAB IV - PENDAFTARAN DAN PERIZINAN
Pasal 62
- (1) Seorang Radiografer dapat memiliki paling banyak 2 (dua) SIKR.
- (2) SIKR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku pada 1 (satu) sarana pelayanan kesehatan.
BAB IV - PENDAFTARAN DAN PERIZINAN
Pasal 63
SIKR berlaku selama :
- a . STR masih berlaku; dan
- b. tempat pekerjaan radiografi masih sesuai dengan yang tercantum dalam SIKR serta dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan sesuai ketentuan.
BAB IV - PENDAFTARAN DAN PERIZINAN
Pasal 64
SIKR dinyatakan tidak berlaku apabila :
- a. STR habis masa berlakunya;
- b. tempat kerja tidak sesuai dengan yang tercantum dalam SIKR;
- c. masa berlaku SIKR habis dan tidak diperpanjang;
- d. dicabut atas perintah pengadilan;
- e. dicabut atas rekomendasi organisasi profesi yang berwenang; atau
- f. radiografer pemegang SIK meninggal dunia.
Bagian Kelimabelas
Perawat Anestesi
BAB IV - PENDAFTARAN DAN PERIZINAN
Pasal 65
- (1) Perawat Anestesi hanya dapat menjalankan praktik pada fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah maupun swasta.
- (2) Setiap Perawat Anestesi yang menjalankan pekerjaan anestesi pada fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki SIKPA yang diterbitkan oleh Bupati.
- (3) Untuk memperoleh SIKPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setiap Perawat Anestesi wajib memiliki STR yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang.
BAB IV - PENDAFTARAN DAN PERIZINAN
Pasal 66
- (1) Seorang Perawat Anestesi dapat memiliki paling banyak 2 (dua) SIKPA.
- (2) Untuk memperoleh SIKPA kedua, dapat dilakukan dengan menunjukkan kepemilikan SIKPA yang pertama.
- (3) SIKPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk 1 (satu) sarana pelayanan kesehatan.
BAB IV - PENDAFTARAN DAN PERIZINAN
Pasal 67
Perawat .Anestesi dalam melaksanakan pelayanan anestesi berada dibawah supervisi dokter spesialis anestesiologi yang mempunyai keahlian dan kewenangan anestesi.
BAB IV - PENDAFTARAN DAN PERIZINAN
Pasal 68
SIKPA berlaku selama :
- a. STR masih berlaku; dan
- b. tempat praktik masih sesuai dengan yang tercantum qalam SIKPA serta dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan sesuai ketentuan.
BAB IV - PENDAFTARAN DAN PERIZINAN
Pasal 69
SIKPA dinyatakan tidak berlaku apabila:
- a. STR habis masa berlakunya;
- b. tempat praktik tidak sesuai dengan yang tercantum dalam SIKPA;
- c. masa berlaku SIKPA habis dan tidak diperpanjang;
- d. dicabut atas perintah pengadilan;
- e. dicabut atas rekomendasi organisasi profesi yang berwenang; atau
- f. Perawat Anestesi pemegang SIKPA meninggal dunia.
Bagian Keenambelas Klinik
BAB IV - PENDAFTARAN DAN PERIZINAN
Pasal 70
- (1) Setiap Klinik wajib memiliki izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Bupati.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan sesuai ketentuan.
BAB IV - PENDAFTARAN DAN PERIZINAN
Pasal 71
- (1) Klinik dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah atau masyarakat.
- (2) Klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
3. a . Klinik; dan
- b. Klinik Kecantikan Estetika.
- (3) Klinik harus memenuhi persyaratan lokasi, bangurian dan ruangan, prasarana, peralatan dan ketenagaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB IV - PENDAFTARAN DAN PERIZINAN
Pasal 72
- (1) Klinik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) huruf a menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang bersifat promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk rawat jalan, one day care, rawat inap dan/ atau home care.
- (3) Klinik yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan 24 (dua puluh empat) jam harus menyediakan dokter serta tenaga kesehatan lain sesuai kebutuhan yang setiap saat berada ditempat.
BAB IV - PENDAFTARAN DAN PERIZINAN
Pasal 74
- (1) Klinik pratama yang menyelenggarakan rawat jalan kepemilikannya dapat berbentuk badan usaha atau perseorangan.
- (2) Klinik pratama yang menyelenggarakan rawat map dan klinik utama kepemilikannya harus berbentuk badan usaha.
BAB IV - PENDAFTARAN DAN PERIZINAN
Pasal 75
- (1) Pimpinan klinik pratama adalah seorang dokter atau dokter gigi.
- (2) Pimpinan klinik utama adalah seorang dokter spesialis atau dokter gigi spesialis yang memiliki kompetensi sesuai dengan jenis kliniknya.
- (3) Pimpinan klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan penanggungjawab klinik dan merangkap sebagai pelaksana pelayanan.
BAB IV - PENDAFTARAN DAN PERIZINAN
Pasal 76
- (1) Ketenagaan Klinik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) huruf a terdiri atas tenaga medis, tenaga kesehatan lain dan tenaga non kesehatan.
- (2) Tenaga medis pada klinik pratama minimal terdiri dari 2 (dua) orang dokter dan/ atau dokter gigi.
- (3) Tenaga medis pada klinik utama minimal terdiri dari 1 (satu) orang dokter spesialis dari masing-masing spesialisasi sesuai jenis pelayanan yang diberikan.
- (4) Klinik utama dapat mempekerjakan dokter dan/ atau dokter gigi sebagai tenaga pelaksana pelayanan medis.
- (5) Dokter atau dokter gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memiliki kompetensi setelah mengikuti pendidikan atau pelatihan sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan oleh klinik.
- (6) Jenis, kualifikasi dan jumlah tenaga kesehatan lain serta tenaga non kesehatan disesuaikan dengan kebutuhan dan jenis pelayanan yang diberikan oleh klinik
BAB IV - PENDAFTARAN DAN PERIZINAN
Pasal 77
- (1) Klinik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) huruf a dapat menyelenggarakan pelayanan laboratorium klinik.
- (2) Perizinan laboratorium klinik terintegrasi dengan perizinan Kliniknya.
- (3) Apabila laboratorium klinik memiliki sarana, prasarana, ketenagaan dan kemampuan pelayanan melebihi kriteria dan persyaratan klinik pratama maka laboratorium klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Persyaratan laboratorium klinik meliputi ketenagaan, bangunan, peralatan dan kemampuan pemeriksaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB IV - PENDAFTARAN DAN PERIZINAN
Pasal 78
- (1) Klinik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) menyelenggarakan pengelolaan dan pelayanan kefarmasian melalui ruang farmasi yang dilaksanakan oleh Apoteker yang memiliki kompetensi dan kewenangan untuk itu.
- (2) Apabila Klinik berada di Daerah yang tidak terdapat Apoteker sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), pelayanan kefarmasian dapat dilaksanakan oleh Tenaga Teknis Kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ruang farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat melayani resep dari tenaga medis yang bekerja di Klinik yang bersangkutan.
BAB IV - PENDAFTARAN DAN PERIZINAN
Pasal 79
- (1) Klinik Kecantikan Estetika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) huruf b merupakan sarana pelayanan kesehatan yang dapat dilakukan oleh dokter secara berkelompok atau perorangan.
- (2) Klinik Kecantikan Estetika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa klinik rawat jalan dengan menyediakan jasa pelayanan medik untuk mencegah dan mengatasi berbagai kondisi/penyakit yang terkait dengan kecantikan seseorang.
- (3) Pelayanan medik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi konsultasi, pemeriksaan, pengobatan dan tindakan medik.
- (4) Klinik Kecantikan Estetika dapat mengkhususkan pelayanan pada 1 (satu) bidang tertentu
BAB IV - PENDAFTARAN DAN PERIZINAN
Pasal 80
Izin Klinik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) dapat dicabut apabila:
- a. habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang;
- b. tidak lagi memenuhi persyaratan dan staridar;
- c. terbukti melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. terdapat perintah pengadilan dalam rangka penegakan hukum
BAB IV - PENDAFTARAN DAN PERIZINAN
Pasal 81
- (1) Setiap Rumah Sakit wajib memiliki izin dari Bupati.
2. Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- (2) a . izin mendirikan Rumah Sakit; dan b. izin operasional Rumah Sakit.
- (3) Rumah Sakit harus memenuhi persyaratan lokasi, bangunan, prasarana, sumber daya manusia, kefarmasian dan peralatan.
BAB IV - PENDAFTARAN DAN PERIZINAN
Pasal 83
- (1) Permohonan izin mendirikan dan izin operasional Rumah Sakit diajukan menurut jenis dan klasifikasi Rumah Sakit.
- (2) Izin mendirikan dan izin operasional Rumah Sakit kelas C dan kelas D diberikan oleh Bupati setelah mendapat rekomendasi dari pejabat yang berwenang di bidang kesehatan.
- (3) Tata cara pemberian izin mendirikan dan izin operasional Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan · sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB IV - PENDAFTARAN DAN PERIZINAN
Pasal 84
- (1) Izin mendirikan Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) huruf a harus memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.
- (2) Syarat administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. studi kelayakan;
- b. master plan;
- c. status kepemilikan;
- d. rekomendasi izin mendirikan;
- e. izin undang-undang gangguan (HO);
- f. persyaratan pengolahan limbah;
- g. luas tanah dan sertifikatnya;
- h. penamaan;
- i. izin Mendirikan Bangunan (IMB); dan
- j. Surat Izin Tempat Usaha (SITU).
- (3) Syarat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setelah memperoleh izin mendirikan, Rumah Sakit harus mulai dibangun.
- (5) Izin mendirikan Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) tahun.
- (6) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pemohon belum atau tidak melakukan pembangunan Rumah Sakit, maka pemohon harus mengajukan izin baru.
BAB IV - PENDAFTARAN DAN PERIZINAN
Pasal 85
- (1) Izin operasional Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 1 ayat (2) huruf b meliputi :
2. a . izin operasional sementara; dan
- b. izin operasional tetap.
4. Untuk mendapatkan Izin operasional Rumah Sakit sebagaimana dimaksud
- (2) pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan yang meliputi : a. sarana dan prasarana;
- b. peralatan;
- c. sumber daya manusia; dan
- d. administrasi dan manajemen.
- (3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Rumah Sakit harus memenuhi syarat teknis sesuai ketentuan peraturan perundang› undangan.
BAB IV - PENDAFTARAN DAN PERIZINAN
Pasal 86
- (1) Izin operasional sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf a diberikan pada Rumah sakit yang belum memenuhi seluruh persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2).
- (2) Izin operasional sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
BAB IV - PENDAFTARAN DAN PERIZINAN
Pasal 87
- (1) Rumah Sakit yang telah memiliki izin operasional sementara dan telah mendapatkan penetapan kelas Rumah Sakit dapat diberikan Izin Operasional tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf b.
- (2) Izin operasional tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan.
- (3) Bagi Rumah Sakit yang telah mendapatkan izin operasional harus diregistrasi dan diakreditasi sesuai ketentuan peraturan perundang› undangan.
BAB IV - PENDAFTARAN DAN PERIZINAN
Pasal 88
- (1) Rumah Sakit yang didirikan oleh Pemerintah Daerah harus berbentuk Unit Pelaksana Teknis dari instansi yang bertugas di bidang kesehatan, instansi tertentu, atau lembaga teknis daerah dengan pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rumah Sakit yang didirikan oleh swasta harus berbentuk badan hukum yang kegiatan usahanya hanya bergerak di bidang perumahsakitan.
BAB IV - PENDAFTARAN DAN PERIZINAN
Pasal 89
Izin Rumah Sakit dapat dicabut apabila :
- a. habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang;
- b. tidak lagi memenuhi persyaratan dan standar;
- c. terbukti melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. terdapat perintah pengadilan dalam rangka penegakan hukum
BAB IV - PENDAFTARAN DAN PERIZINAN
Pasal 90
- (1) Setiap penyelenggaraan Apotek wajib memiliki Surat Izin Apotek yang diterbitkan oleh Bupati.
- (2) Surat Izin Apotek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Apoteker atau Apoteker yang bekerjasama dengan pemilik sarana yang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa kesiapan tempat, perlengkapan termasuk sediaan farmasi dan perbekalan lainnya yang merupakan milik sendiri atau milik pihak lain.
BAB IV - PENDAFTARAN DAN PERIZINAN
Pasal 91
- (1) Surat Izin Apotek berlaku selama Apotek yang bersangkutan masih menyelenggarakan kegiatan dan Apoteker pengelola Apotek melaksanakan pekerjaannya dengan persyaratan sesuai ketentuan.
- (2) Surat Izin Apotek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib daftar ulang setiap 5 (lima) tahun dengan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan.
BAB IV - PENDAFTARAN DAN PERIZINAN
Pasal 92
- (1) Apabila Apoteker pengelola Apotek berhalangan melaksanakan tugasnya pada jam buka Apotek, Apoteker pengelola Apotek harus menunjuk Apoteker pendamping.
- (2) Apabila Apoteker pengelola Apotek dan Apoteker pendamping karena hal tertentu berhalangan melaksanakan tugasnya pada jam buka Apotek, Apoteker pengelola Apotek harus menunjuk Apoteker pengganti.
BAB IV - PENDAFTARAN DAN PERIZINAN
Pasal 93
Surat Izin Apotek dapat dicabut apabila :
- a. Apoteker sudah tidak lagi memenuhi persyaratan sesuai ketentuan;
- b. Apoteker tidak memenuhi kewajibannya dalam hal penyediaan sediaan farmasi dan pelayanan resep kepada pasien sesuai ketentuan;
- c. Apoteker pengelola Apotek berhalangan melakukan tugasnya lebih dari 2 (dua) tahun secara terus-menerus;
- d. Apoteker pengelola Apotek melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan peundang-undangan;
- e. SIPA dicabut oleh Bupati;
- f. Pemilik sarana Apotek terbukti terlibat pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan; dan
- g. Apotek tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (3).
Bagian Kesembilanbelas Toko Alat Kesehatan
BAB IV - PENDAFTARAN DAN PERIZINAN
Pasal 94
- (1) Setiap Toko Alat Kesehatan wajib memiliki izin yang diterbitkan oleh Bupati.
- (2) Toko Alat Kesehatan hanya dapat menyalurkan alat kesehatan tertentu dan dalam jumlah terbatas.
- (3) Produk alat kesehatan yang beredar harus memenuhi. standar dan/ atau persyaratan mutu, keamanan dan kemanfaatan .
- (4) Izin Toko Alat Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pemohon dengan persyaratan sebagai berikut:
- a. berbentuk badan usaha atau perorangan yang telah memperoleh izin usaha; dan
- b. memiliki toko dengan status milik sendiri, kontrak atau sewa paling singkat selama 2 (dua) tahun.
BAB IV - PENDAFTARAN DAN PERIZINAN
Pasal 95
- (1) Izin Toko Alat Kesehatan berlaku selama Toko Alat Kesehatan yang bersangkutan masih menyelenggarakan kegiatan.
- (2) Izin Toko Alat Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib daftar ulang setiap 5 (lima) tahun dengan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan.
BAB IV - PENDAFTARAN DAN PERIZINAN
Pasal 96
Izin toko alat kesehatan dapat dicabut apabila :
- a. mendistribusikan alat kesehatan yang tidak mempunyai izin edar;
- b. mengadakan dan menyalurkan alat kesehatan yang bukan dari Penyalur Alat Kesehatan (PAK) atau cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK); dan/atau
- c. terjadi pelangga~an yang dapat membahayakan pengguna, pasien, pekerja dan lingkungan.
Bagian Keduapuluh
UMOT
BAB IV - PENDAFTARAN DAN PERIZINAN
Pasal 97
- (1) Setiap UMOT wajib memiliki izin yang diterbitkan oleh Bupati.
- (2) UMOT hanya dapat diselenggarakan oleh badan usaha atau perorangan yang telah memiliki izin usaha.
- (3) Persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Tuban pada tanggal 8 Juli 2013

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH, ttd HERi SISWORO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2013 SERIE NOMOR 27 NIP. 19661102 199603 1 003 Pembina ## BAB XI ## KETENTUAN PERALIHAN ## Pasal 133 Izin dan Surat Terdaftar yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai habis masa berlakunya. ## BAB XII ## KETENTUAN PENUTUP ## Pasal 134 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 17 Tahun 2003 tentang Retribusi Pendaftaran dan Perijinan di Bidang Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2003 Seri B Nomor 7) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. ## Pasal 135 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diu ndan gkan.

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tuban.

Penetapan: Ditetapkan di Tuban, pada tanggal 28 Juni 2013

Penandatangan: BUPATI TUBAN, ttd H. FATHUL HUDA
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peratu ran Daerah ini.

## Pasal 98

Setiap UMOT wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) orang Tenaga Teknis Kefarmasian sebagai penanggungjawab.

## Pasal 99

Dalam melaksanakan usahanya, setiap UMOT berkewajiban :

1. menjamin keamanan, khasiat/manfaat dan mutu produk obat tradisional yang dihasilkan;
2. melakukan penarikan produk obat tradisional yang tidak memenuhi ketentuan keamanan, khasiat/ manfaat dan mutu dari peredaran;
3. melakukan pembuatan obat tradisional yang berpedoman pada CPOTB; dan
4. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 100

Dalam melaksanakan usahanya, setiap UMOT dilarang membuat :

1. Segala jenis obat tradisional yang mengandung bahan kimia hasil isolasi atau sintetik yang berkhasiat obat;
2. Obat tradisional dalam bentuk intravaginal, tetes mata, sediaan parenteral, supositoria kecuali untuk wasir; dan/ atau
3. Obat tradisional dalam bentuk cairan obat dalam mengandung etanol dengan kadar lebih dari 1 % (satu persen).

## Pasal 101

- (1) Izin UMOT berlaku selama UMOT yang bersangkutan masih menyelenggarakan kegiatan.
- (2) Izin UMOT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib daftar ulang setiap 5 (lima) tahun dengan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan.

## Pasal 102

Dalam hal terjadi perubahan nama, alamat atau Tenaga Teknis Kefarmasian penanggungjawab, UMOT wajib melaporkannya secara tertulis kepada Bupati.

## Pasal 103

Izin UMOT dapat dicabut apabila :

- a. habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang;

- b. terbukti melakukan pelanggaran terhadap produk dan persyaratan CPOTB;
- c. terbukti melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan.

## Bagian Keduapuluh satu

## Laboratorium Klinik Pratama

## Pasal 104

- (1) Setiap penyelenggaraan Laboratorium Klinik Pratama wajib memiliki izin yang diterbitkan oleh Bupati.
- (2) Laboratorium Klinik Pratama dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah atau swasta.
- (3) Laboratorium Klinik Pratama yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dapat berbentuk Unit Pelaksana Teknis di bidang kesehatan atau lembaga teknis Daerah.
- (4) Laboratorium Klinik Pratama yang diselenggarakan oleh swasta harus berbadan hukum.

## Pasal 105

- (1) Laboratorium Klinik Pratama merupakan laboratorium yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan spesimen klinik di bidang hematologi, kimia klinik, mikrobiologi, parasitologi klinik, dan imunologi klinik.
- (2) Laboratorium Klinik Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan laboratorium yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan spesimen klinik dengan kemampuan pemeriksaan terbatas dengan teknik sederhana.
- (3) Laboratorium Klinik Pratama harus memenuhi persyaratan lokasi, bangunan, prasarana, peralatan, kemampuan pemeriksaan spesimen klinik dan sumber daya manusia sesuai ketentuan.
- (4) Izin penyelenggaraan Laboratorium Klinik Pratama diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, sepanjang masih memenuhi ketentuan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 5 (lima) tahun berikutnya.

## Pasal 106

Laboratorium Klinik Pratama harus memiliki :

- a. penanggungjawab teknis adalah seorang dokter atau dokter spesialis dengan persyaratan sesuai ketentuan.
- b. tenaga teknis dan administrasi paling sedikit 2 (dua) orang analis kesehatan dan 1 (satu) orang tenaga administrasi.

## Pasal 107

Izin penyelenggaraan Laboratorium Klinik Pratama diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 5 (lima) tahun berikutnya sepanjang masih memenuhi ketentuan.

## Pasal 108

Izin penyelenggaraan Laboratorium Klinik Pratama dapat dicabut apabila :

- a. habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang;
- b. tidak lagi memenuhi persyaratan dan standar; dan/ atau
- c. terbukti melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan.

## Bagian Keduapuluh Dua Optikal

## Pasal 109

- (1) Setiap penyelenggaraan Optikal wajib memiliki izin yang diterbitkan oleh Bupati.
- (2) Izin penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan setelah memenuhi persyaratan sarana, peralatan dan sumber daya manusia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Izin penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat"(l) berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperbarui selama masih memenuhi persyaratan.

## Pasal 110

Optikal menyelenggarakan pelayanan konsultasi, diagnostik, terapi penglihatan, rehabilitasi pengliha tan, pelatihan penglihatan, serta pelayanan estetika di bidang refraksi, kacamata atau lensa kontak.

## Pasal 111 .

- ( 1) Setiap penyelenggaraan Optikal harus memiliki paling sedikit 1 (satu) orang Refraksionis Optisien yang bekerja penuh sebagai penanggungjawab.
- (2) Refraksionis Optisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki STR dan SIK.
- (3) Penanggungjawab Optikal dalam melaksanakan pelayanan dapat dibantu oleh Refraksionis Optisien lain yang memiliki SIK sebagai tenaga pelaksana.

## Pasal 112

Izin penyelenggaraan Optikal dapat dicabut apabila :

- a. habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang;
- b. tidak lagi memenuhi persyaratan dan standar; dan/ atau
- c. terbukti melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan.

## Bagian Keduapuluh Tiga

## Pedagang Eceran Obat

## Pasal 113

- (1) Setiap penyelenggaraan Pedagang Eceran Obat wajib memiliki izin yang diterbitkan oleh Bupati.
- (2) Pedagang eceran obat dapat diselenggarakan oleh perseorangan atau badan hukum.

## Pasal 114

- (1) Setiap Pedagang Eceran Obat wajib mempekerjakan seorang asisten apoteker sebagai penanggungjawab teknis farmasi.
- (2) Pedagang Eceran Obat dapat menjual obat-obatan bebas dan obat-obatan bebas terbatas dalam bungkusan dari pabrik yang membuatnya secara eceran.
- (3) Pedagang Eceran Obat harus menjaga agar obat-obat yang dijual bermutu baik dan berasal dari pabrik-pabrik farmasi atau pedagang besar farmasi yang berizin.

## Pasal 115

Izin penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperbaharui selama memenuhi persyaratan .

## Pasal 116

Izin penyelenggaraan Pedagang Eceran Obat dapat dicabut apabila :

- a. habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang;
- b. tidak lagi memenuhi persyaratan dan standar; dan/ atau
- c. terbukti melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan.

## Bagian Keduapuluh Empat

## Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional

## Pasal 117

- (1) Setiap Pengobat Tradisional yang menjalankan pekerjaan Pengobatan Tradisional wajib mendaftar untuk memperoleh STPT atau SIPT yang diterbitkan oleh Bupati.

- (2) STPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pengobat tradisional yang metodenya belum memenuhi persyaratan penapisan, pengkajian, penelitian dan pengujian.
- (3) SIPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pengobat Tradisional yang metodenya telah memenuhi persyaratan penapisan, pengkajian, penelitian dan pengujian serta terbukti aman dan bermanfaat bagi kesehatan.
- (4) STPT dan SIPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama pengobat tradisional melakukan pekerjaan tersebut dan wajib daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun.

## Pasal 118

- (1) Pengobat Tradisional diklasifikasikan dalam jenis keterampilan, ramuan, pendekatan agama dan supranatural.
- (2) Pengklasifikasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
3. a . pengobat tradisional keterampilan terdiri dari pengobat tradisional obat urut, patah tulang, sunat, dukun bayi, refleksi, akupresuris, akupunkturis dan chiropractor,
- b. pengobat tradisional ramuan terdiri dari pengobat tradisional ramuan Indonesia Uamu), gurah, tabib, shinshe, homoeopathy dan aromatherapist;
- c. pengobat tradisional melalui pendekatan agama; dan
- d. pengobat tradisional supranatural terdiri Dari pengobat tradisional tenaga dalam (prana), paranormal, reiky master,qigong dan dukun kebatinan.

## Pasal 119

- (1) Pengobat Tradisional harus memberikan informasi yang jelas dan tepat kepada pasien tentang tindakan pengobatan yang dilakukannya.
- (2) Pengobat Tradisional hanya dapat menggunakan peralatan yang aman bagi kesehatan dan sesuai dengan metode/keilmuannya.

## Pasal 120

- (1) Pengobat Tradisional dilarang mempromosikan diri secara berlebihan dan memberikan informasi yang menyesatkan.
- (2) Informasi yang menyesatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penggunaan gelar tanpa melalui jenjang pendidikan dari sarana pedidikan yang terakreditasi;
- b. menginformasikan bahwa pengobatan tersebut dapat menyembuhkan segala penyakit;

- c. menginformasikan telah memiliki surat SIPT atau STPT yang pada kenyataannya tidak dimilikinya.

## Pasal 121

- (1) sarana Pengobat Tradisional dilarang memberikan dan/ atau menggunakan obat modern, obat keras, narkotika dan psikotropika serta bahan berbahaya.
- (2) Pengobat Tradisional dilarang menggunakan obat tradisional yang diproduksi oleh industri obat tradisional (pabrikan) yang tidak terdaftar dan obat tradisional racikan yang bahan bakunya tidak memenuhi persyaratan kesehatan.
- (3) Pengobat Tradisional dilarang menggunakan alat-alat kedokteran dan penunjang diagnostik kedokteran.
- (4) Pengobat Tradisional yang tidak mampu mengobati pasiennya atau pasien dalam keadaan gawat darurat wajib merujuk pasiennya ke pelayanan kesehatan terdekat.

## Bagian Keduapuluh Empat

## Ketentuan Perizinan

## Pasal 122

- (1) Persyaratan izin/surat terdaftar untuk m asing-masing jenis pelayanan kesehatan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dariPeraturan Daerah ini.
- (2) Paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum habis masa berlakunya izin/surat terdaftar, dapat mengajukan permohonan perpanjangan/ daftar ulang sesuai ketentuan yang berlaku.

## Pasal 123

- ( 1) Pembaharuan izin penyelengggaraan/ operasional pelayanan kesehatan dilakukan apabila :
- a. masa berlaku izin akan berakhir;
- b. sarana pelayanan bidang kesehatan pindah tempat/lokasi; dan
- c. penggantian penanggung jawab, direktur dan/ atau pemilik.
- (2) Pembaharuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan.

## BABV

## PERLUASAN,PENGEMBANGAN DANPENAMBAHANCABANG

## Pasal 124

Bagi setiap sarana pelayanan kesehatan yang akan melakukan perluasan, pengembangan dan penambahan cabang dilaksanakan dengan ketentuan :

## a. Rumah Sakit

1. Perluasan melalui persetujuan Bupati;
2. Pengembangan dilaksanakan dengan ketentuan:
- a) Rumah Sakit klas D menjadi klas C, Rumah Sakit Umum menjadi Rumah Sakit Khusus dan Rumah Sakit Khusus menjadi Rumah Sakit Khusus lainnya melalui Izin Bupati;
- b) Rumah Sakit klas C menjadi klas B melalui rekomendasi Bupati.

## b. Klinik

1. Perluasan melalui persetujuan Bupati;
2. Pengembangan melalui Izin Bupati; dan
3. Penambahan cabang disamakan dengan pengurusan izin baru.
- c. Apotek.
5. Bagi Apoteker / pemilik sarana Apotek yang akan melakukan penambahan cabang, disamakan dengan pengurusan izin baru.
- d. Laboratorium Klinik Pratama
1. perluasan melalui persetujuan Bupati;
2. pengembangan Laboratorium Klinik Pratama menjadi Laboratorium Klinik Utama melalui rekomendasi Bupati.
3. penambahan cabang disamakan dengan pengurusan izin baru.
- e. Optikal
1. perluasan melalui persetujuan Bupati;
2. penambahan cabang disamakan dengan pengurusan izin baru.

## BABVI

## INSTANSI PEMROSES

## Pasal 125

Menunjuk SKPD yang bertanggungjawab · dan berwenang melaksanakan pelayanan perizinan di bidang kesehatan sebagai lembaga yang diberi tugas dan wewenang untuk mengelola dan memproses pendaftaran dan perizinan di bidang kesehatan.

## BAB VII

## PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

## Pasal 126

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian Surat Terdaftar dan Perizinan di bidang kesehatan dilakukan oleh SKPD bersama Organisasi Profesi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

## BAB VIII

## SANKSI ADMINISTRASI

## Pasal 127.

Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 15 ayat (1), Pasal 28 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 32 ayat (1), Pasal 35 ayat (1), Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 44 ayat (2), Pasal 48 ayat (1), Pa sal 52 ayat (3), Pasal 57 ayat (1), Pasal 61 ayat (1), Pasal 65 ayat (2), Pasal 124 huruf a angka 2 huruf a) , huruf b angka 1, angka 2 dan angka 3, huruf c, huruf d angka 1, angka 2, dan angka 3, huruf e angka

- 1 dan angka 2 serta Pasal 117 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa:
- a. teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan;
- b. penutupan sementara sarana pelayanan kesehatan dan/ a tau penghentian sementara pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan yang bersangkutan selama 3 (tiga) bulan apabila sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak diindahkan; dan
- c. penutupan sarana pelayanan kesehatan dan/ a tau penghentian pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan yang bersangkutan apabila sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak diindahkan.

## BAB IX

## KETENTUAN PENYIDIKAN

## Pasal 128

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi ~ewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang kesehatan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang kesehatan agar keterangan atau laporan terse but menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. menerima, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang kesehatan;
- c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang kesehatan;

- d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang kesehatan;
- e. melakukan penggeledahan untuk · mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang kesehatan;
- g. menyuruh berhenti dan/ atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/ atau dokumen yang dibawa;
5. h . memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang kesehatan;
1. memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- J. menghentikan penyidikan; dan/ atau;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya pada Penuntut Umum, melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum acara Pidana.

## BABX

## KETENTUAN PIDANA

## Pasal 129

- (1) Ketentuan pidana dikenakan terhadap :
2. a . setiap dokter, dokter spesialis, dokter gigi da n dokter gigi spesialis yang dengan sengaja melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki SIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (l);
- b. setiap Bidan yang menjalankan praktik mandiri dan / atau bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan tanpa memiliki SIKB atau SIPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (l); atau
- c. setiap Perawat yang menjalankan praktik ta npa memiliki SIPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan pidaha sesu ai ketentua n Pasal 76 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dikenakan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan dan/ atau pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluhjuta rupiah).

## Pasal 130

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja menyelenggarakan Rumah Sakit tanpa memiliki Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) dipidana sesuai ketentuan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh korporasi, terhadap pengurusnya dikenakan pidana penjara dan denda sesuai ketentuan, sedangkan terhadap korporasi dapat dikenakan pidana denda dengan tambahan pemberatan sesuai ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah $akit.

## Pasal 131

Klinik, Apotek, Toko Alat Kesehatan, UMOT, Laboratorium Klinik Umum Pratama, Optikal dan Pedagang Eceran Obat yang tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1), Pasal 90 ayat (1), Pasal 94 ayat ( 1), Pasal 97 ayat ( 1), Pasal 104 ayat ( 1), Pasal 109 ayat ( 1) dan Pasal 113 ayat (1) dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan penjara dan/atau denda paling banyak Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

## Pasal 132

- (1) Barang siapa yang dengan sengaja menggunakan identitas berupa gelar atau bentuk lain yang menimbulkan kesan bagi masyarakat seolah-olah yang bersangkutan adalah Dokter atau Dokter Gigi yang telah memiliki STR dan/ atau SIP dikenakan pidana sesuai ketentuan Pasal 77 Undang› Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
- (2) Barang siapa yang dengan sengaja menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah Dokter atau Dokter Gigi yang telah memiliki STR atau SIP, dikenakan pidana sesuai ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
- (3) Barang siapa yang dengan sengaja melakukan upaya kesehatan tanpa memiliki kompetensi profesi selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan penjara dan/atau denda paling banyak Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Diundangkan di Tuban pada tanggal 8 Juli 2013

SEKRETARIS DAERAH, ttd HERi SISWORO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2013 SERIE NOMOR 27


NIP. 19661102 199603 1 003

Pembina

## BAB XI

## KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 133

Izin dan Surat Terdaftar yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.

## BAB XII

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 134

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 17 Tahun 2003 tentang Retribusi Pendaftaran dan Perijinan di Bidang Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2003 Seri B Nomor 7) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 135

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diu ndan gkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tuban.

Ditetapkan di Tuban, pada tanggal 28 Juni 2013

BUPATI TUBAN, ttd H. FATHUL HUDA

## PENJELASAN

ATAS

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN N0M0R 08 TAHUN 2013 TENTANG

## PENDAFTARAN DAN PERIZINAN BIDANG KESEHATAN

## A.UMUM

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Untuk mencapai tujuan nasional tersebut diselenggarakan upaya pembangunan berkesinambungan yang merupakan suatu rangkaian pembangunan secara menyeluruh, terarah dan terpadu, termasuk didalamnya pembangunan kesehatan.

Bahwa untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan tersebut, maka Pemerintah Daerah sesuai kewenangan di bidang perizinan perlu menyusun pedoman dan tata cara pemberian izin di bidang kesehatan guna mewujudkan derajat kesehatan masyarakat.

Oleh karena itu untuk melaksanakan kewenangan pemberian izin di bidang kesehatan perlu dibentuk Peraturan Daerah mengenai Pendaftaran dan Perizinan Bidang Kesehatan sesuai kondisi dan potensi Daerah sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dalam melakukan kegiatan pelayanan kesehatan.

## B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal2

Cukup jelas.

Pasal3

Cukup jelas.

Pasal4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "Lembaga yang berwenang" adalah Konsil Kedokteran Indonesia.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Lembaga yang berwenang" adalah Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) atau nama lain sesuai ketentuan.

Hurufb

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "Organisasi Profesi" adalah Ikatan Dokter Indonesia untuk dokter dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia u ntuk dokter gigi atau nama lain sesuai ketentuan.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "Lembaga yang berwenang" adalah Komite Farmasi Nasional (KFN) atau nama lain sesuai ketentuan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "Lembaga yang berwenang" adalah Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia (MTKI) atau Majelis \_ Tenaga Kesehatan Provinsi (MTKP) atau sebutan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 2 1

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "Lembaga yang berwenang" adalah Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia (MTKI) atau sebutan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan .

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "Lembaga yang berwenang" adalah Majelis . Tenaga Kesehatan Indonesia (MTKI) atau sebutan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-urtdangan.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

• Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "Lembaga yang berwenang" adalah Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia (MTKI) atau sebutan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

. Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "Lembaga yang berwenang" adalah Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia (MTKI) atau sebutan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "Lembaga yang berwenang" adalah Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia (MTKI) atau sebutan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal44

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "Lembaga yang berwenang" adalah Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia (MTKI) atau sebutan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal46

Cukup jelas.

Pasal47

Cukup jelas.

## Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "lnstansi yang berwenang" adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi atau instansi lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "Lembaga yang berwenang" adalah Majelis . Tenaga Kesehatan Indonesia (MTKI) atau sebutan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal57

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "Lembaga yang berwenang" adalah Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia (MTKI) atau sebutan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal58

Cukup jelas.

Pasal59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "Lembaga yang berwenang" adalah Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia (MTKI) atau sebutan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal65

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "Lembaga yang berwenang'' adalah Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia (MTKI) atau sebutan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71 Cukup jelas. Pasal 72 Cukup jelas. Pasal 73 Cukup jelas. Pasal 74 Cukup jelas. Pasal 75 Cukup jelas. Pasal 76 Cukup jelas . . Pasal 77 Cukup jelas. Pasal 78 Cukup jelas. Pasal 79 Cukup jelas. Pasal 80 C1,1kup jelas. Pasal 81 Cukup jelas. Pasal 82 Cukup jelas. Pasal83 Cukup jelas. Pasal 84 Cukup jelas. Pasal85 Cukup jelas. Pasal 86 Cukup jelas. Pasal87 Cukup jelas. Pasal 88 Cukup jelas. Pasal 89 Cukup jelas. Pasal90 Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Huruf a

Cukup jelas.

Hurufb

Yang dimaksud dengan "Penyalur Alat Kesehatan (PAK)" adalah perusahan berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk pengadaan, penyimpanan, penyaluran Alat Kesehatan dalam jumlah besar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas . .

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Ayat (1)

· Yang dimaksud dengan "agama" adalah agama-agama yang secara resmi diakui oleh Pemerintah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126 Cukup jelas. Pasal 127 Cukup jelas. Pasal 128 Cukup jelas. Pasal 129 Cukup jelas. Pasal 130 Cukup jelas. Pasal 131 Cukup jelas. Pasal 132 Cukup jelas. Pasal 133 Cukup jelas. Pasal 134 Cukup jelas. · Pasal 135 Cukup jelas.

## TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR 08

LAMPIRAlf PERATURAlf DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR 08 TAHUN 2013 TENTANO PENDAFTARAN DAN PERIZINAN DI BIDANG KESEHATAN

## PERSYARATAN PENDAFTARAN DAN PERIZINAN DI BID.ANG KESEHATAN

| NO | JENIS PERIZINAN | DASARHUKUM | PERSYARATAN IZIN | KETERANGAN |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Surat lzin Praktik (SIP) Dokter, Dokter Spesialis, Dokter Gigi dan Dokter Gigi Spesialis. | - Pennenkes Nomor 2052/ MENKES/ PER/X/2011 | 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk 2. Fotokopi Surat Tanda Registrasi (STR) Dokter/ Gigi yang diterbitkan dan dilegalisasi dengan stempel basah dr KKI atau sebutan lain. 3. Fotokopi ijasah 4. Surat Rekomendasi Organisasi Profesi sesuai tempat Praktik. S. Pas foto terbaru berwama : 4 x 6 cm = 3 lembar 6. Surat Pemyataan mempunyai tempat praktik atau Surat Keterangan dari sarana pelayanan kesehatan sebagai tempat praktiknya. 7. Surat persetujuan dari Atasan Langsung bagi Dokter dan Dokter Gigi yang bekerja pada lnstansi/fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah atau pada instansi/fasilitas pelayanan kesehatan lain secara puma waktu. | - Ber1aku untuk 1 (satu) tempat Praktik - Ber1aku sesuai STR - Maksimal dapat memiliki 3 (tiga) SIP - Untuk perpanjangan izin, persyaratan sama dan melampir1(an fotokopi SIP yang lama. |
| 2 | Surat lzin Praktik Apoteker (SIPA)dan/atau Surat lzin Kerja Apoteker (SIKA) | - Pennenkes Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 | 1. Fotokopi STRA yang dilegalisir oleh KFN atau sebutan lain 2. Surat pemyataan mempunyai tempat Praktik profesi atau surat keterangan dari pimpinan fasilitas pelayanan kefarmasian atau dari pimpinan fasilitas produksi atau distribusi / penyaluran. 3. Surat rekomendasi dari Organisasi Profesi 4. Pas foto terbaru berwama 4 x 6 cm = 3 lembar 5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk | - Ber1aku sesuai STR - SIPA atau SIKA penanggung jawab hanya diberikan untuk 1 (satu) tempat fasilitas kefarmasian SIPA bagi Apoteker pendamping dapat diberikan untuk paling banyak 3(tiga) tempat fasilitas kefannasian. Untuk Perpanjangan izin persyaratan sama, dengan melampir1(an fotok.opi SIPA/SIKA yang lama. |

| NO | JENIS PERIZINAN | DASARHUKUM | PERSYARATAN IZIN | KETERANGAN |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | Surat lzin Kerja Tenaga Teknik Kefarmasian (SIKTTK) | Permenkes Nomor 889/MENKES/PERN/2011 | 1. Fotokopi STRTTK yang dilegalisir 2. Surat pemyataan apoteker atau pimpinan tempat pemohon melaksanakan pekerjaan kefarmasian 3. Surat rekomendasi dari organisasi profesi. 4. Pas foto terbaru beiwarna : 4 x 6 cm =3 lembar 5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk | - Berlaku sesuai STR - SIKTTK dapat diberikan paling banyak 3 (tiga) tempat fasilitas kefarmasian - Untuk Perpanjangan izin persyaratan sama, dengan melampirl<an fotokopi SIKTTK yang lama |
| 4 | !Surat lzin Praktik Bidan (SIPB) dan/atau Surat izin Kerja Bidan (SIKB) | - Permenkes Nomor 1464/MENKES/ PER/Xi 2010. | 1. Fotokopi Surat Tanda Registrasi (STR) yang berlaku dan dilegalisasi. 2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk. 3. Fotokopi ljasah Bidan. 4. Surat Keterangan sehat fisik dari dokter mempunyai Surat izin Praktik 5. Surat Pernyataan memiliki Tempat Praktik / Surat keterangan atau keputusan dari sarana pelayanan kesehatan tempat bekerja . 6. Surat Rekomendasi dari Kepala Puskesmas di wilayah akan dilaksanakan praktik mandiri tersebut. 7. Pas foto beiwarna terbaru : 4 x 6 cm = 3 lembar 8. Rekomendasi dari Organisasi Profesi | • Berlaku sesuaI STR - Untuk Perpanjangan izin persyaratan sama, dengan melampirl<an fotokopi