PERATURAN DAERAH KABUPATEN RI Nomor 07 Tahun 2009 tentang Tana Nama (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR TERNAK
naa
Mama aan
pa
DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PADANG PARIAMAN
d.
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan dan atau menjamin kelangsungan jual beli ternak di pasar ternak perlu dilakukan penataan sarana dan prasarana pendukung dan penertiban pada lokasi pasar sehingga diharapkan pelayanan dapat terlaksana dengan baik.
banwa seswai dengan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka Retribusi Pelayanan pasar ternak di kategorikan kepada retribusi Jasausahatertentu:
- C. bahwa berdasarkan pertimbangan, sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah:
1.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104):
- Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1960 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran RI nomor 3209): 2.
- Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI tahun 1997 Nomor 76,Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 18 3209): 3
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997. tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 68,Tambahan Lembaran RI nomor 3699): 4
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 18. tahun 1997 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran RI nomor 4048) 5. ig
- Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53,Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389), 6.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125,Tambahan Lembaran RI nomor 1g 4437), n
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran RI nomor4438): 8.
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan ruang. (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 68,Tambahan Lembaran RI nomor 4725): 9.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1977 tentang Usaha Peternakan,
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perobahan Batas Wilayah Kodya PadangiLembaran Negara RI Tahun 1980 Nomor 25,Tambahan Lembaran RInomor3164),
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983
Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N Nomor 3258):
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 18 3838):
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah . (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139):
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4593),
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah. pemerintah daerah propinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737),
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah:
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah:
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah:
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata cara pemeriksaan di bidang Retribusi Daerah:
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 245 Tahun 2004 tentang Pedoman Penetapan Tarif Retribusi Jasa Umum:
Menetapkan
22. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 05 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan Kabupaten Padang Pariaman.
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
dan
BUPATI PADANG PARIAMAN
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR TERNAK
BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud :
1. Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman
2. Pemerintah Daerah adalah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai penyelenggara pemerintah Daerah kabupaten Padang Pariaman.
3. Bupati adalah Bupati Padang Pariaman. 3
4. Dinas adalah Dinas Peternakan Kabupaten Padang Pariaman. 4
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Padang Pariaman. 5.
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi sesuai dengan peraturan perundang-perundangan yang berlaku. 6.
7. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi dari Persero Terbatas, Perseroan Komanditer serta perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama bentuk apapun, 7.
persekutuan perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bahan-bahan usaha lainnya.
- Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. 8.
- Tempat Usaha adalah suatu bangunan atau pelataran yang dipergunakan oleh pengusaha sebagai tempat melakukan suatu kegiatan usaha: 9.
10. Pasar ternak adalah tempat berlangsungnya kegiatan perdagangan ternak dan kegiatan lain yang berkaitan dengan hewan ternak ditempat jual beli ternak.
- 11, Ternak adalah hewan peliharaan yang kehidupannya yakni mengenai tempat ,perkembangbiakarnya serta manfaatnya diatur dan diawasi manusia serta dipelihara khusus sebagai penghasil bahan-bahan dan jasa -jasa yang berguna bagi kepentingan manusia.
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundangan retribusi yang diwajibkan melakukan pembayaran retribusi.
- 13, Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu yang tertentu merupakan batas waktu tertentu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan dari Pemerintah Padang Pariaman.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disebut SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besar jumlahnya retribusi yang terhutang.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar pajak untuk selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang, jumlah retribusi kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, untuk selanjutnya disingkat SKRDKBT, adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkannya. h j
17. Surat Ketetapan Lebih Bayar, untuk selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada jumlah retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
- 18 Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
- 19, Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi.
20. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut perundang-undangan retribusi daerah.
21. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah (NPWR) adalah nomor wajib retribusi yang didaftar dan menjadi identitas bagisetiap wajib retribusi.
22. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan Peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
- Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan buktiyang dengan bukti membuat terang tindak 23
pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
- () Pemungutan biaya pada pasar ternak dimaksudkan untuk memudahkan pembinaan pengaturan dan pengendalian serta pengawasan atas kegiatan/ usaha yang dilakukan dipasar ternak oleh orang pribadi atau badan hukum guna melindungi kepentingan umum.
- (2) Tujuannya adalah untuk menciptakan pelayanan sehingga terdapat ketertiban, ketentraman dan keamanan agar setiap usaha/kegiatan yang dilakukan di Pasar ternak dapat berjalan dengan baik dan lancar serta tidak menimbulkan pertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku,.
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
BAB Ill - Bagian Pertama Nama Retribusi
Pasal 3
Dengan Nama Retribusi Pelayanan pasar ternak dipungutnya biaya sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan lokasi,sarana dan prasarana yang disediakan.
BAB Ill - Bagian Pertama Nama Retribusi
Pasal 4
Objek Retribusi adalah penyediaan lokasi, sarana dan prasarana tempat tempat jual beli yang meliputi terdiri dari:
Losternak
- Loding b.
- Los kandang inap C
- Pas ternak d.
- Kesehatan ternak e,
- Kartu ternak f
- Masukternak 9.
- Lokasi parkir h.
- Kebersihan pasar i
- Keamanan pasar 1
Bagian Ketiga Subjek Retribusi Pasa! 5
Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan manfaat dari sarana dan prasarana pada pasar ternak.
GOLONGAN RETRIBUSI
BAB IV - GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 6
Retribusi Pelayanan Ternak digolongkan sebagai Retribusi Jasa UsahaTertentu. anan
BABV
WEWENANG
BAB IV - GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 7
Yang berwenang memungut retribusi pelayanan Pasar ternak atas obyek retribusi yang diatur dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini adalah Bupati atau Pejabat/Instansi yang ditunjuk.
BAB VI - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 8
Pasal 8
Tingkat penggunaan jasa pada pasar ternak diukur ## BAB VII
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR
BAB VI - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 8
Pasal 9
Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Pelayanan Pasar Ternak didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau semua penyediaan biay pada bidang pelayanan di pasarternak.
BAB VIII - STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Pasal 10
Pasal 10
- (1) Struktur tarif digolongkan ## BAB IX
WILAYAH PEMUNGUTAN
BAB VIII - STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Pasal 10
Pasal 11
Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat tempat pelayanan pasar ternak diberikan dan atau pada tempatyang ditetapkan.
BABX
BAB VIII - STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Pasal 10
Pasal 12
- (1) Masaretribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun.
- (2) Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
SURAT PENDAFTARAN
BAB XI - Pasal 13
Pasal 13
- (1) Wajib retribusi wajib mengisi SPJORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh peraturan Bupati.
BAB XII - PENETAPAN RETRIBUSI Pasal 14
Pasal 14
- (1) ## BAB XIII
TATA CARA PEMUNGUTAN
BAB XII - PENETAPAN RETRIBUSI Pasal 14
Pasal 15
- Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan. (1
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.
BAB XIV - TATA CARA PEMBAYARAN Pasal 16
Pasal 16
- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati
TATA CARA PENAGIHAN
BAB XV - Pasal 17
Pasal 17
## BAB XV Pasal 17
BAB XV - Pasal 17
Pasal 18
- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBTdan SKRDLB.
- (2) Keberatan yang diajukan oleh Wajib Retribusi dengan secaratertulis dalam bahasaindonesia dan
disertai dengan alasan-alasanyangjelas.
- (3) Dalam hal wajib retribusi dapat mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan jangka waktu itu dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaan.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.
Pasal! 19
- (1 Bupati dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang 9gdiajukan.
- (2) Keputusan bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebahagian menolak atau menambah besarnya retribusi terutang.
- (3) Apabila jangka waktu yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini telah lewat dan Bupati tidak memberikan Keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap pi dikabulkan.
KADALUARSA PENAGIHAN
BAB XVII - KADALUARSA PENAGIHAN
Pasal 20
- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak terutangnya retribusi kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana TN Tu ya n Iu b:
dibidang retribusi.
- (2) Kedaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal initertangguh apabila :
- a. Diterbitkansuratteguran.
- b. Ada pengakuan ulang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
BAB XVII - PENGAWASAN Pasal 21
Pasal 21
- (1) Pengawasanatas pelaksanaan dan pengusutan atas pelanggaran terhadap ketentuan larangan atau kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah Bupati atau Pejabat/Instansi yang ditunjuk untuk ik itu.
- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat melakukan pembinaan dan penertiban terhadap pelanggaran tertentu. g
BAB XVII - PENGAWASAN Pasal 21
Pasal 22
Untuk kepentingan penertiban dan pengawasan, Bupati atau pejabat yang ditunjuk melakukan pemeriksaan tahunan terhadap pelaksanaan kegiatan pada pasar ternak.
PENYIDIKAN
BAB XIX - PENYIDIKAN
Pasal 23
- 1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tinak pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Nomor 08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- 2) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah:
3. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporantersebut menjadi lengkap danjelas. a.
4. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindax pidana retribusi daerah. b.
5. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah. Cc
6. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah. d.
7. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan dan pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut. e.
8. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah. f
9. . Menyuruh berhenti dan atau melarang g. seorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada hurufe.
10. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah. h
11. Memnaggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebgai tersangkaatausaksi. 1
12. Menghentikan penyidikan. j.
13. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang k
retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- 3) Pegawai negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memberitahukan penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana.
KETENTUAN PIDANA
BAB XX - KETENTUAN PIDANA
Pasal 24
- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah, dapat dipidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau didenda Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) dan (2) adalah tindak pidana Pelanggaran.
- (3) Selain yang dari pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) yang menyebabkan kerusakan lingkungan dituntut sesuai dengan perundang-undanganyang berlaku.
KETENTUAN PENUTUP
BAB XXII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan-ketentuan yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlakulagi.
BAB XXII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati atau Keputusan Bupati.
BAB XXII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman. Ditetapkandi : Pariaman PadaTanggal : 18Mei 2009

Penandatangan: ## BUPATI PADANG PARIAMAN, MUSLIM KASIM

Penetapan: Diundangkan di Pariaman PadaTanggal: 18Mei2009

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN, ## H.YUEN KARNOVA,SE, Pembina Utama Muda, NIP 196301111988031003 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2009 NOMOR 07
PENJELASAN
Pembukaan
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN NOMOR 07 TAHUN 2009
## RETRIBUSI PELAYANAN PASAR TERNAK
## IL PenjelasanUmum
Bahwa sesuai dengan
PENJELASAN
Pasal 24
Undang Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran Peraturan Daerah ini,terdiri dari:

- a. Lampiran|

Lampiran II

Lampiran I.2

Lampiran!.3

Lampiran 1.4

Lampiran

1.5

Lampiran 1.6

Lampiran 1.7

Lampiran 1.8

Lampiran

1.9

Laporan realisasi anggaran

Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi.

Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanjadan pembiayaan.

Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan

Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasn dan keterpaduan urusan peme- rintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan Negara.

Daftar piutang daerah

Daftar Penyertaaan Modal (investasi) daerah di

Daftar realisasi penambahan dan pengurangan asset tetap daerah

.'

Daftar realisasi penambahan dan pengurangan asset tetap lainnya

Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir

tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikut- nya.

Lampiran!10

:

Daftar dana cadangan daerah: dan

Lampiranl11

:

Daftarpinjaman daerah

- b. Lampiranli

:-

Neraca

- C.

- Lampiranili :

Laporanaruskas

- d. LampiraniV

:

Catatan atas laporan keuangan k n

## Pasal 8

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal Tayat 2terdiri dari: 1

- a. Laporan kinerja tercanturn dalam lampiranV peraturan daerah ini.
- b. Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah tercantum dalam lapiran VI Peraturan Daerahini.

## Pasal 9

Bupati menetapkan peraturan Bupati tentang penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertangaungjawaban pelaksana APBD I A

## Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkandi

: Pariaman

PadaTanggal

: Juni 2009

## BUPATI PADANG PARIAMAN,

## MUSLIMKASIM

Diundangkan di Pariaman

PadaTanggal:

Juni 2009

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

## H.YUEN KARNOVA,SE.

Pembina Utama Muda, NIP 196301111988031003

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2009 NOMOR 08