UNDANG-UNDANG RI Nomor 13 Tahun 1959 tentang PENGUBAHAN DAN TAMBAHAN ORDONANSI PAJAK PERSEROAN 1925 (STAATSBLAD 1925 NO. 319) (berlaku 26 September 1959)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa berhubung dengan keadaan keuangan Negara pada dewasa ini dianggap perlu untuk mengadakan perubahan dan tambahan pada pasal-pasal 1, 7, 11, 25 dan 36 Ordonansi Pajak Perseroan 1 925 (Staatsblad 1 925 No. 31 9), sebagaimana telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Lembaran-Negara 1954 No. 106;
- b. bahwa karena keadaan yang memaksa perubahan tersebut perlu segera diatur dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang;
Mengingat
:
pasal 23 ayat (2) juncto pasal 22 ayat (1) Undang- undang Dasar;
Mendengar
:
Menteri Keuangan;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN DAN TAMBAHAN ORDONANSI PAJAK PERSEROAN 1925 (STAATSBLAD 1925 NO. 319), SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DAN DITAMBAH TERAKHIR DENGAN LEMBARAN-NEGARA 1954 NO. 106.
Pasal 1
1. Pasal 1 ayat (1) ke-1 Ordonansi Pajak Perseroan 1925 ditambah dan dibaca seluruhnya sebagai berikut :
2. "Ke-1. dari laba yang diperoleh perseroan terbatas, perseroan komanditer atas saham-saham, perseroan atau perkumpulan lain yang modalnya seluruhnya atau sebagian terbagi atas saham-saham, perusahaan-perusahaan Negara dalam bentuk apapun, perkumpulan koperasi dan perkumpulan asuransi gotong-royong, yang berkedudukan di Indonesia",
2. Pasal 1a di bawah huruf c diubah sebagai berikut Kata "dan" dibelakang kata-kata "Lembaran-Negara 1927 No. 91" diganti dengan koma dan sesudah kata-kata "Lembaran-Negara 1949 No. 179" ditambah dengan kalimat dan badan-badan koperasi yang didirikan
Pasal 23
Mendengar
:
Menteri Keuangan;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN DAN TAMBAHAN ORDONANSI PAJAK PERSEROAN 1925 (STAATSBLAD 1925 NO. 319), SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DAN DITAMBAH TERAKHIR DENGAN LEMBARAN-NEGARA 1954 NO. 106.
1. Pasal 1 ayat (1) ke-1 Ordonansi Pajak Perseroan 1925 ditambah dan dibaca seluruhnya sebagai berikut :
2. "Ke-1. dari laba yang diperoleh perseroan terbatas, perseroan komanditer atas saham-saham, perseroan atau perkumpulan lain yang modalnya seluruhnya atau sebagian terbagi atas saham-saham, perusahaan-perusahaan Negara dalam bentuk apapun, perkumpulan koperasi dan perkumpulan asuransi gotong-royong, yang berkedudukan di Indonesia",
2. Pasal 1a di bawah huruf c diubah sebagai berikut Kata "dan" dibelakang kata-kata "Lembaran-Negara 1927 No. 91" diganti dengan koma dan sesudah kata-kata "Lembaran-Negara 1949 No. 179" ditambah dengan kalimat dan badan-badan koperasi yang didirikan
- (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.
- (2) Ketentuan pada pasal 1 ke-4 untuk pertama kalinya berlaku bagi kerugian yang diderita dalam tahun-buku yang berakhir sesudah tanggal 30 Juni 1957, dengan pengertian, bahwa kerugian- kerugian untuk masa-masa yang berakhir sebelum tanggal 1 Juli 1957 tidak lagi dapat diperhitungkan dengan laba yang diperoleh dalam tahun buku yang berakhir sesudah tanggal 30 Juni 1959.
pada tanggal 29 September 1959. Menteri Muda Kehakiman,
SAHARDJO.
LEMBARAN NEGARA TAHUN 1959 NOMOR 106.
- (3) Ketentuan pada pasal 1 ke-5 dan ke-6 untuk pertama kalinya berlaku terhadap laba tahun-buku yang berakhir sesudah tanggal 30 Juni 1959.
- (4) Ketentuan-ketentuan pada pasal 1 ke-7 berlaku untuk pertama kalinya bagi tunggakan-tunggakan hutang pajak perseroan yang ada pada tanggal 1 Januari 1960.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Bogor

Penandatangan: pada tanggal 26 September 1959. Presiden Republik Indonesia, SOEKARNO.
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG No. 13 TAHUN 1959
tentang
## PERUBAHAN DAN TAMBAHAN ORDONANSI PAJAK PERSEROAN 1925 (STAATSBLAD 1925 No. 319).
Ke-1 : Jika dibandingkan dengan peraturan yang lama akan terdapatlah kesimpulan bahwa dalam peraturan yang baru ini secara tegas ditunjuk pula sebagai subyek pajak, perusahaan-perusahaan Negara. Sebenarnya memang semenjak dahulu Pemerintah berpendapat, bahwa perusahaan-perusahaan yang dimaksud itu merupakan subyek pajak berdasarkan
PENJELASAN
Pasal 1
Tetapi ternyata bahwa hal yang demikian itu masih belum cukup jelas sehingga terdapat pula pendapat bahwa badan-badan seperti yang dimaksud itu tidaklah layak untuk dikenakan pajak i.c. pajak perseroan. Ini disebabkan karena badan-badan tersebut, baik yang berbentuk yayasan maupun lainnya, berusaha dengan uang Negara. Sebaliknya Pemerintah bependapat bahwa terdapat badan-badan yang dimaksud itu seyogianyalah diberi kewajiban-kewajiban yang sama seperti bdan-badan partikelir biasa. Dengan demikian maka akan terdapatlah suatu keadaan yang dapat memaksakan badanbadan tersebut bertindak effisien dan ekonomis seperti halnya dengan para pengusaha partikelir biasa. Peraturan ini pertama-tama ditujukan pada badan-badan seperti Yayasan-yayasan Pemerintah, Bank Indonesia, Bank Industri Negara dan sebagainya. Ke-2 dan ke-3: Oleh karena kedudukan dan sifatnya yang khusus, maka perusahaan Negara yang termasuk "Indische Bedrijvenwet" dikecualikandan tidak dikenakan pajak perseroan. Selanjutnya Pemerintah berpendapat untuk tetap mengenakan pajak