PERATURAN BUPATI BANYUWANGI Nomor 3 Tahun 2011 tentang TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN HIBAH DAN BANTUAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 133 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, perlu menetapkan Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dengan Peraturan Bupati.
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950)
2. 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301 );
3. 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
4. 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 53,
7. 7 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ; 59,
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2007 Nomor 10/E ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 4 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010 Nomor 2/E);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2008 Nomor 1/D);
3
20. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Banyuwangi (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010 Nomor 1/E);
MEMUTUSKAN :
- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN HIBAH DAN BANTUAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
2. Kepala Daerah adalah Bupati Banyuwangi;
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran;
4. Pengguna Anggaran adalah Pejabat Pemegang Kewenangan Penggunaan Anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya;
5. Kuasa Pengguna Anggaran adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melakukan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD;
6. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan / diterbitkan oleh Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD;
7. Hibah adalah salah satu bentuk instrumen bantuan bagi Pemerintah Daerah baik berbentuk Uang, Barang dan Jasa yang dapat diberikan kepada Pemerintah, Semi Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, Perusahaan Daerah, Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan;
8. Bantuan Sosial adalah salah satu bentuk Instrumen bantuan dalam bentuk Uang dan/atau Barang yang diberikan kepada organisasi sosial/Kelompok/Anggota Masyarakat;
9. Bantuan Keuangan adalah salah satu bentuk Instrumen bantuan dalam bentuk Uang dari Pemerintah Kabupaten Banyuwangi kepada Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah lainnya.
Jenis Belanja meliputi:
- a. Belanja Hibah;
- b. Belanja Bantuan Sosial;
- c. Belanja Bantuan Keuangan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (2) Belanja Hibah dimaksud pada ayat (1) diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, rasionalitas dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB III
HIBAH
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
- (1) Hibah kepada Pemerintah dan Semi Pemerintah bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan di daerah;
- (2) Hibah kepada Perusahaan Daerah bertujuan untuk menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
- (3) Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya bertujuan untuk menunjang peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Layanan Dasar Umum;
- (4) Hibah kepada Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan bertujuan untuk meningkatkan partisipasi penyelenggaraan pembangunan daerah atau secara fungsional terkait dengan dukungan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- (5) Belanja Hibah kepada Pemerintah dan Semi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan Pemerintah Daerah kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan setiap akhir tahun anggaran.
- (6) Hibah kepada Lembaga pendidikan untuk biaya operasional sekolah.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5
- (1) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a, bersifat bantuan yang tidak mengikat/tidak secara terus menerus dan tidak wajib serta harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
BAB II
JENIS BELANJA
- (2) Hibah yang diberikan secara tidak mengikat/tidak secara terus menerus diartikan bahwa pemberian hibah tersebut ada batas akhirnya tergantung pada kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan atas kegiatan tersebut dalam menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- (3) Terhadap pelaksanaan belanja hibah kepada pemerintah (instansi vertikal) supaya dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri up. Direktur Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah dan Menteri Keuangan setelah Tahun Anggaran berakhir;
- (4) Naskah Perjanjian Hibah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat identitas penerima hibah, tujuan pemberian hibah, jumlah uang/ barang dan / atau jasa yang dihibahkan
BANTUAN SOSIAL
BAB IV - BANTUAN SOSIAL
Pasal 6
- (1) Belanja Bantuan Sosial dimaksud dalam pasal 2 huruf b diberikan dalam bentuk Uang dan/atau Barang kepada Organisasi Sosial/kelompok/anggota masyarakat;
- (2) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara selektif, tidak terus menerus/tidak mengikat serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (3) Bantuan sosial yang diberikan secara selektif, tidak terus menerus/ tidak mengikat diartikan bahwa pemberian bantuan tersebut tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran;
- (4) Bantuan Sosial kepada Organisasi sosial/Kelompok/anggota masyarakat diupayakan dalam penetapan besaran bantuannya sejalan dengan jiwa Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dalam arti jumlahnya dibatasi tidak melebihi batas toleransi untuk pengadaan langsung;
- (5) Pemberian bantuan sosial harus didasarkan kriteria yang jelas dengan ## BAB V
BANTUAN KEUANGAN
BAB IV - BANTUAN SOSIAL
Pasal 7
- (1) Belanja Bantuan Keuangan dimaksud dalam pasal 2 huruf c, diberikan dalam bentuk uang kepada Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah lainnya, dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan;
- (2) Bantuan Keuangan dimaksud pada ayat (1) bersifat Umum dan Khusus;
- (3) Bantuan Keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Desa;
- (4) Bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) peruntukan dan pengelolaannya diarahkan/ ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Khusus kepada Partai Politik, bantuan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dianggarkan dalam Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
BANTUAN BARANG / JASA
BAB VI - BANTUAN BARANG / JASA
Pasal 8
- (1) Bantuan dalam bentuk barang / jasa, dianggarkan dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menangani.
- (2) Penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
PENCAIRAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
BAB VII - PENCAIRAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 9
- (1) Mekanisme Pencairan dan Pertanggungjawaban Belanja Hibah dan Bantuan dimaksud dalam pasal 2, sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- (2) Penerima hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan bertanggung jawab atas penggunaan uang/barang dan/atau jasa yang diterimanya, dan sebagai obyek pemeriksaan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya, dalam bentuk realisasi penggunaan dana kepada Bupati pada tahun anggaran berkenaan;

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka segala ketentuan yang mengatur tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Hibah dan Bantuan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi

Ditetapkan di Banyuwangi Tanggal 28 Pebruari 2011

BUPATI BANYUWANGI

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi Pada tanggal 28 Pebruari 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI

Drs. Ec. H. SUKANDI, M.M. Pembina Utama Madya NIP. 19560225 198212 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2011 NOMOR 3/E

## LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANYUWANGI

NOMOR

: 3 TAHUN 2011

TANGGAL

: 28 Pebruari 2011

## MEKANISME PENCAIRAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA HIBAH DAN BANTUAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI

## A. BELANJA HIBAH

- I. HIBAH KEPADA PEMERINTAH, SEMI PEMERINTAH, PEMERINTAH DAERAH LAINNYA/ INSTANSI VERTIKAL

## Persyaratan :

- a. Permohonan hibah disampaikan secara tertulis kepada Bupati Bayuwangi dilengkapi dengan Rencana Penggunaan dan Rencana Anggaran oleh Instansi / Pemohon bantuan hibah ditanda tangani oleh kepala Instansi/ Pemohon Hibah guna mendapatkan persetujuan Bupati;
- b. Berdasarkan persetujuan Bupati tersebut, maka SKPD yang membidangi melakukan pengkajian, untuk selanjutnya diproses ke Bagian Hukum untuk penetapan dalam Keputusan Bupati.
- c. Berdasarkan Keputusan Bupati Banyuwangi selanjutnya SKPD yang membidangi berkoordinasi dengan Pemohon untuk proses pencairan dengan dilengkapi:
1. Keputusan Bupati Banyuwangi
2. Rencana Penggunaan Anggaran sesuai dengan persetujuan Bupati Banyuwangi;
3. Kwitansi bermaterai sesuai dengan nilai dan disetujui Pimpinan serta distempel;
4. Menyampaikan Nomor Rekening Bendahara instansi / Pemohon Hibah;
5. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

## Pertanggungjawaban.

Laporan penggunaan dan pertanggungjawaban dana hibah disampaikan oleh penerima hibah / bantuan kepada Bupati melalui SKPD yang membidangi setelah diverifikasi kebenaran dan kelengkapan dokumen disampaikan ke DPPKD disertai dengan bukti-bukti pengeluaran dan pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- II. HIBAH KEPADA BADAN / LEMBAGA / ORGANISASI SWASTA DAN SEMI PEMERINTAH, MELIPUTI:
1. Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Penjamin Mutu Pendidikan, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Manajemen Mutu (BOMM) dan Penyediaan Beasiswa untuk SMA/SMK/MA dan Penyediaan Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Diniyah dan Guru Swasta (BPP MDGS).
- a. Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
4. a.1. Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini diberikan kepada TK Negeri dalam rangka membebaskan siswa dari biaya pendidikan tanpa mengurangi mutu.
5. a.2. Besar Hibah Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia (PAUD) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
6. a.3. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
- b. Penjamin Mutu Pendidikan
8. b.1. Penjamin mutu pendidikan diberikan kepada SDN RSBI di Kabupaten Banyuwangi sebagai dana Operasional RSBI
9. b.2. Besar Hibah Penjamin mutu pendidikan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
10. b.3. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
- c. Penyediaan Bantuan Opersional Manajemen Mutu (BOMM)
12. c.1. Penyediaan Bantuan Manajemen Mutu (BOMM) diberikan kepada SMA/SMK Negeri sebagai biaya operasional sekolah dan diberikan kepada SMA/SMK/MA Negeri /Swasta penyelenggara Ujian Nasional.
13. c.2. Besar Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
14. c.3. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

## d. Penyediaan Beasiswa SMA/SMK/MA

- d.1. Penyediaan Beasiswa bagi SMA/SMK swasta diberikan kepada SMA/SMK swasta sebagai dana operasional sekolah dengan maksud untuk meringankan/membebaskan siswa dari biaya sekolah.
- d.2. Penyediaan beasiswa bagi SMA/SMK/MA Negeri/swasta diberikan kepada SMA/SMK/MA sebagai dana operasional sekolah yang merupakan dana sharing dari Kegiatan Rintisan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Dua Belas Tahun.
- d.3. Besar Penyediaan Beasiswa SMA/SMK/MA ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- d.4. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

- e. Penyediaan Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Diniyah dan Guru Swasta (BPP MDGS).
2. e.1 Sumber dana bantuan berasal dari bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi Jawa Timur selanjutnya disalurkan sesuai dengan Pedoman Teknis Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Diniyah dan Guru Swasta yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Timur.
3. e.2 Bantuan yang berasal dari APBD Kabupaten Banyuwangi disalurkan dengan mengacu Keputusan Bupati Banyuwangi terkait dana Penjamin mutu Pendidikan sebagaimana dimaksud pada butir b.2;
4. e.3. Besarnya bantuan penyelenggaraan pendidikan Madrasah Diniyah dan Guru Swasta (BPP MDGS) ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
5. e.4. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
2. Hibah untuk Pembangunan Gedung, Rehabilitasi, Pembangunan ruang kelas baru dll. bagi Lembaga/Sekolah diberikan kepada Lembaga/Sekolah swasta yang lokasi dan alokasi dananya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
3. Hibah untuk lembaga Pendidikan Tinggi di Kabupaten Banyuwangi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
4. Hibah Kepada Lembaga / Organisasi Swasta dan Semi Pemerintah di Kabupaten Banyuwangi ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banyuwangi.
9. -Persyaratan :
- I. Bagi Sekolah Penerima Hibah:
11. Permohonan hibah diajukan oleh Sekolah Calon Penerima Hibah kepada Bupati melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banyuwangi dilengkapi dengan:
- a. Rencana Penggunaan Dana dan Anggaran;
- b. Kwitansi bermaterai secukupnya yang ditandatangani oleh Bendahara Penerima Hibah mengetahui Kepala Sekolah dan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banyuwangi dan distempel;
- c. Foto copy rekening Bank atas nama Sekolah Penerima Hibah. Apabila No. Rekening sekolah sudah disertakan dalam Keputusan Bupati pada waktu pencairan.

Terhadap permohonan hibah yang diajukan oleh sekolah, setelah diverifikasi oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banyuwangi, diajukan kepada Bupati untuk mendapat persetujuan, dan selanjutnya dimintakan persetujuan pencairan dana kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran DPPKD Kabupaten Banyuwangi dengan dilengkapi antara lain:

- a. Keputusan Bupati tentang Penetapan Lokasi dan Alokasi Dana Hibah;
- b. Naskah Perjanjian Hibah yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banyuwangi dengan mengetahui Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran DPPKD Kabupaten Banyuwangi;
- c. Foto copy rekening Bank atas nama Bendahara Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banyuwangi dan Daftar Nomor Rekening Bank Penerima Hibah yang akan menerima transfer dari Rekening Bendaharawan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banyuwangi;
- d. Keputusan Bupati tentang Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banyuwangi;
- e. Kuitansi bermaterai secukupnya yang ditandatangani Bendahara Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banyuwangi yang diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banyuwangi dan (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Kuasa Pengguna Anggaran serta Pengguna Anggaran pada DPPKD Kabupaten Banyuwangi).
- II. Bagi Lembaga Pendidikan Tinggi Penerima Hibah:
7. Permohonan hibah diajukan oleh Lembaga Pendidikan Tinggi Calon Penerima hibah kepada Bupati yang ditandatangani oleh Pimpinan Lembaga Pendidikan Tinggi dengan mendapat persetujuan Ketua Yayasan Lembaga Pendidikan Tinggi, dilengkapi antara lain:
- a. Foto copy Akta Pendirian Yayasan yang menaungi Lembaga yang bersangkutan;
- b. Foto copy Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Tinggi dari Dirjen Pendidikan Tinggi;
- c. Susunan Pengurus Lembaga;
- d. Rencana Anggaran Biaya (RAB) Bantuan permohonan hibah.

Terhadap permohonan hibah sebelum mendapat persetujuan dari Bupati diverifikasi dan dikaji oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banyuwangi selanjutnya diajukan Draft Keputusan

5

Bupati tentang pemberian hibah Kepada Bupati melalui bagian hukum Sekretariat Daerah Kab. Banyuwangi kemudian diajukan pencairan dana kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran DPPKD Kabupaten Banyuwangi, dengan dilengkapi antara lain:

- a. Keputusan Bupati tentang Pemberian Dana Hibah kepada Lembaga Pendidikan Tinggi yang bersangkutan;
- b. Naskah Perjanjian Hibah yang ditandatangani oleh Pimpinan Lembaga Pendidikan Tinggi dan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banyuwangi dengan mengetahui Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran DPPKD Kabupaten Banyuwangi;
- c. Foto copy rekening Bank atas nama Lembaga Pendidikan Tinggi;
- d. Kwitansi bermaterai secukupnya yang ditandatangani Pimpinan Lembaga Pendidikan Tinggi diketahui Ketua Yayasan Lembaga Pendidikan Tinggi distempel, diketahui oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Kuasa Pengguna Anggaran serta Pengguna Anggaran pada DPPKD Kabupaten Banyuwangi.

Proses pencairan dana hibah dan bantuan diajukan oleh PPTK Dana Hibah dan Bantuan pada DPPKD Kabupaten Banyuwangi, berupa Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dilampiri persyaratannya kepada Bendahara Pengeluaran Hibah dan Bantuan Sosial DPPKD Kabupaten Banyuwangi atau Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) DPPKD Kabupaten Banyuwangi untuk penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran DPPKD Kabupaten Banyuwangi, selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh Kuasa BUD pada DPPKD atas nama penerima Hibah untuk ditransfer ke rekening Sekolah Penerima Hibah sesuai dengan jumlah yang sudah ditetapkan.

Sedangkan bagi Lembaga Pendidikan Tinggi, SP2D diterbitkan atas nama Lembaga Pendidikan Tinggi yang bersangkutan.

III. Bagi Lembaga Semi Pemerintah/Organisasi Swasta/Organisasi Masyarakat Penerima Hibah:

Permohonan hibah diajukan oleh Lembaga Semi Pemerintah /Organisasi Swasta/Organisasi Masyarakat Calon Penerima hibah kepada Bupati yang ditandatangani oleh Pimpinan Lembaga Semi Pemerintah/Organisasi Swasta/Organisasi Masyarakat dengan mendapat persetujuan Ketua Yayasan Lembaga Semi Pemerintah/Organisasi Swasta/Organisasi Masyarakat, dilengkapi antara lain:

- a. Proposal Permohonan Dana hibah, untuk Organisasi swasta/Organisasi Masyarakat Penerima Hibah mengetahui Lurah / Kepala Desa dan Camat dan untuk penerima Hibah Cabang Olah Raga, proposal disampaikan kepada KONI Kabupaten, kemudian KONI mengusulkan kepada Bupati.
- b. Foto copy Akta Pendirian Yayasan yang menaungi organisasi yang bersangkutan;
- c. Kepengurusan yang tidak memerlukan akta pendirian untuk organisasi, agar dilampirkan surat keputusan tentang susunan kepengurusan dari organisasi yang menaungi di atasnya;
- d. Susunan Pengurus Organisasi;
- e. Rencana Anggaran Biaya (RAB) Bantuan permohonan hibah beserta foto pendukung.

Terhadap permohonan hibah sebelum mendapat persetujuan dari Bupati diverifikasi dan dikaji oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi, selanjutnya diajukan Draft Keputusan Bupati tentang bantuan hibah Kepada Bupati melalui bagian hukum Sekretariat Daerah Kab. Banyuwangi kemudian diajukan pencairan dana kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran DPPKD Kabupaten Banyuwangi, dengan dilengkapi antara lain:

- a. Keputusan Bupati tentang Pemberian Dana Hibah kepada Lembaga Semi Pemerintah/Organisasi Swasta/Organisasi Masyarakat yang bersangkutan;
- b. Naskah Perjanjian Hibah yang ditandatangani oleh Pimpinan Lembaga Semi Pemerintah/Organisasi Swasta/Organisasi Masyarakat dan Kuasa Pengguna Anggaran DPPKD dengan mengetahui Pengguna Anggaran DPPKD Kabupaten Banyuwangi;
- c. Foto copy KTP pengelola dan rekening Bank atas nama Lembaga Semi Pemerintah/Organisasi Swasta/Organisasi Masyarakat ;
- d. Kwitansi bermaterai secukupnya yang ditandatangani Pimpinan Lembaga Semi Pemerintah/Organisasi Swasta/Organisasi Masyarakat distempel, diketahui oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Kuasa Pengguna Anggaran serta Pengguna Anggaran pada DPPKD Kabupaten Banyuwangi.

## Pertanggungjawaban:

- I. Bagi Sekolah Penerima Hibah:

Sekolah penerima hibah melaporkan penggunaan dan pertanggungjawaban dana hibah kepada Bupati melalui Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banyuwangi dilengkapi dengan bukti-bukti pengeluaran dan pembayaran kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk diverifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumennya, kemudian laporan pertanggungjawaban tersebut disampaikan kepada Bupati melalui Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran pada DPPKD Kabupaten Banyuwangi.

- II. Bagi Lembaga Pendidikan Tinggi Penerima Hibah:

Lembaga Pendidikan Tinggi penerima hibah melaporkan penggunaan dan pertanggungjawaban dana hibah kepada Bupati melalui Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Banyuwangi, dilengkapi dengan buktibukti pengeluaran dan pembayaran kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk diverifikasi, kemudian laporan tersebut disampaikan kepada Bupati melalui Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran pada DPPKD Kabupaten Banyuwangi.

III. Bagi Lembaga Semi Pemerintah/Organisasi Swasta/Organisasi Masyarakat:

Lembaga Semi Pemerintah/Organisasi Swasta/Organisasi Masyarakat melaporkan penggunaan dan pertanggungjawaban dana hibah kepada Bupati melalui SKPD yang membidangi untuk diverifikasi kelengkapan dan kebenaran Dokumen, dilengkapi dengan bukti-bukti pengeluaran dan pembayaran kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kemudian laporan tersebut disampaikan kepada Bupati melalui Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran pada DPPKD Kabupaten Banyuwangi.

## B. BELANJA BANTUAN SOSIAL

## I. BANTUAN SOSIAL KEPADA ORGANISASI SOSIAL/ ANGGOTA MASYARAKAT

- a. Calon penerima bantuan sosial mengajukan permohonan / proposal asli rangkap 3 (tiga) kepada Bupati Banyuwangi untuk mendapatkan persetujuan yang ditandatangani oleh Ketua /Kepala/Pimpinan/Koordinator/Pengasuh/ Takmir/perseorangan dari Lembaga/ Organisasi/panitia/perseorangan dan berstempel asli dari lembaga/organisasi/panitia, khusus permohonan dari perseorangan tidak berstempel. Proposal diketahui/ditandatangani oleh Kepala Desa / Lurah dimana lembaga/organisasi/panitia/perseorangan berkedudukan/ bersekretariat serta mengetahui Camat.
- b. Untuk organisasi sosial masyarakat yang berbentuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) mempunyai surat keterangan terdaftar, yang diterbitkan oleh Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Banyuwangi.
- c. Untuk pengajuan proposal permohonan bantuan sosial, untuk pelaksanaan kegiatan fisik maupun kegiatan non fisik, proses pengkajian kelengkapan administrasi dan survey lokasi dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang tugas pokok dan fungsinya membidangi pekerjaan/kegiatan tersebut.
- d. hasil dari kajian kegiatan, selanjutnya dibuatkan nota dinas kajian nilai bantuan sosial oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang tugas pokok dan fungsinya membidangi kegiatan dimaksud kepada Bupati Banyuwangi.
- e. Berdasarkan nilai persetujuan dari Bupati Banyuwangi tersebut, selanjutnya diterbitkan keputusan Bupati Banyuwangi tentang pemberian bantuan dana sosial kepada lembaga/organisasi/panitia/perseorangan.
- f. Berdasarkan Keputusan Bupati Banyuwangi tersebut, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang tugas pokok dan fungsinya membidangi kegiatan dimaksud, memverifikasi persyaratan kelengkapan dan kebenaran dokumennya untuk meneruskan proses pencairan dana bantuan sosial yang ditujukan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banyuwangi dengan dilampiri:

1. Kuitansi bermaterai secukupnya rangkap 4 (empat) yang ditandatangani oleh ketua/Kepala/pimpinan/koordinator/Pengasuh/ takmir/ Perseorangan yang namanya tercantum/sesuai dengan proposal dan Keputusan Bupati serta dibubuhi cap stempel asli dari lembaga / organisasi/panitia penerima bantuan dana social, khusus perseorangan kwitansi tidak dibubuhi cap stempel.
2. Fotocopy nomor rekening penerima bantuan sosial pada Bank yang ditunjuk atas nama lembaga/organisasi /panitia khusus penerima bantuan sosial perseorangan rekening Bank atas nama perorangan/individu rangkap 4 (empat);
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku atas nama ketua/kepala/pimpinan/koordinator/Pengasuh/takmir/perseorangan yang namanya tercantum sesuai dengan proposal dan Keputusan Bupati Banyuwangi, khusus untuk yang berusia 17 tahun, untuk yang belum berusia 17 tahun melampirkan surat keterangan domisili dari Desa/Kelurahan rangkap 4 (empat);
4. Asli Proposal yang diajukan dari lembaga/organisasi/panitia/ perseorangan rangkap 4 (empat).
5. Foto copy nilai persetujuan/nota dinas nilai persetujuan dari Bupati Banyuwangi rangkap 4 (empat)
6. Foto copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-PPKD) dan Dokumen surat Penyediaan dana (SPD) rangkap 4 (empat);
7. Asli Keputusan Bupati Banyuwangi tentang pemberian bantuan sosial.
- g. Lembaga/Organisasi/panitia/perseorangan penerima bantuan sosial sebelum bantuan dana sosial direalisasikan/dicairkan diwajibkan membuat surat pernyataan tertulis yang ditandatangani oleh ketua/kepala/pengasuh/takmir/ perseorangan yang namanya sesuai di proposal dan Keputusan Bupati Banyuwangi, bermeterai Rp. 6.000,(enam ribu rupiah) dan berstempel lembaga/organisasi/panitia yang berisi tentang kesanggupan menyelesaikan/ membuat laporan pertanggungjawaban (LPJ) bantuan dana sosial yang sudah diterima. serta surat pernyataan kesanggupan untuk memanfaatkan/ menggunakan dana bantuan sosial yang diterima untuk melaksanakan kegiatan fisik/kegiatan non fisik sesuai dengan rencana anggaran biaya (RAB) yang tertulis di dalam proposal.
- h. Penerima dana bantuan sosial diwajibkan melaporkan dan mempertanggungjawabkan dana bantuan sosial yang diterima sesuai dengan nilai alokasi bantuan yang diterima kepada Bupati Banyuwangi melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten

Banyuwangi yang tugas pokok dan fungsinya membidangi kegiatan dimaksud untuk diverifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumennya dan selanjutnya disampaikan kepada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banyuwangi, laporan pertanggungjawaban dibuat rangkap 2 (dua), 1 (satu) Asli dan 1 (satu) Foto copian dan ditandatangani oleh Ketua/Kepala/pimpinan/koordinator/Pengasuh/Takmir/perseorangan yang namanya sesuai dengan proposal dan Keputusan Bupati Banyuwangi berstempel lembaga/organisasi/panitia, dalam tahun anggaran berkenaan.

- i. Khusus untuk dana bantuan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Banyuwangi (JPKMB):
1. Bupati Banyuwangi menerbitkan Keputusan Bupati tentang Alokasi Dana Penggantian Biaya JPKMB Kabupaten Banyuwangi yang didalamnya dicantumkan mekanisme tentang pencairan dana penggantian biaya JPKMB setiap bulan berdasarkan besarnya jumlah dana yang diajukan oleh masing masing puskesmas setelah dilakukan verifikasi oleh Tim JPKMB Kabupaten Banyuwangi dengan Persetujuan Bupati ;
2. Permohonan penggantian Biaya JPKMB dari masing-masing Puskesmas diketahui Camat yang bersangkutan diajukan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi dengan dilampiri bukti kunjungan JPKMB sesuai format untuk diverifikasi dan hasil verifikasi diajukan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi kepada Bupati Banyuwangi untuk mendapat persetujuan Bupati;
3. Persetujuan Bupati oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi disampaikan kepada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Kabupaten Banyuwangi untuk diproses pemohonan pencairan dengan dilampiri Keputusan Bupati tentang Alokasi Dana Pelaksanaan JPKMB Kabupaten Banyuwangi, foto copy Rekening Bank Bendahara Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi dan Daftar Nomor Rekening Bank Puskesmas penerima JPKMB yang akan menerima transfer dari rekening Bank Bendahara Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi.
4. Kuitansi bermeterai secukupnya yang ditandatangani Bendahara Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi yang diketahui oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi dan (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Kuasa Pengguna Anggaran serta Pengguna Anggaran pada DPPKD Kabupaten Banyuwangi);
5. Puskesmas penerima penggantian JPKMB harus merencanakan dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana dengan diketahui Camat yang bersangkutan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi.

- j. Khusus untuk dana bantuan pelayanan kesehatan masyarakat miskin non kuota (Jamkesmas) :
1. Bupati Banyuwangi menerbitkan Keputusan Bupati tentang Alokasi Dana Penggantian Biaya pelayanan kesehatan masyarakat miskin non kuota (Jamkesmas) Kabupaten Banyuwangi yang didalamnya dicantumkan mekanisme tentang pencairan dana penggantian biaya pelayanan kesehatan masyarakat miskin non kuota (Jamkesmas) setiap bulan berdasarkan besarnya jumlah dana yang diajukan oleh masing masing Rumahsakit setelah dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikasi Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi dengan Persetujuan Bupati ;
2. Permohonan penggantian Biaya pelayanan kesehatan masyarakat miskin non kuota (Jamkesmas) dari masing-masing Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK), RSUD Blambangan dan RSUD Genteng diajukan langsung ke Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Kabupaten Banyuwangi. Sedangkan PKJM-KKO mengajukan ke Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Kabupaten Banyuwangi melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi dengan dilampiri bukti kunjungan pelayanan kesehatan masyarakat miskin non kuota (Jamkesmas) sesuai hasil verifikasi Tim Verifikator Independen dengan persetujuan Bupati;
3. Persetujuan Bupati oleh RSUD Blambangan dan RSUD Genteng Kabupaten Banyuwangi disampaikan kepada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Kabupaten Banyuwangi untuk diproses permohonan pencairan dengan dilampiri Keputusan Bupati tentang Alokasi Dana penggantian biaya pelayanan kesehatan masyarakat miskin non kuota (Jamkesmas-non kuota) Kabupaten Banyuwangi, foto copy masing-masing Rekening Bank RSUD Blambangan dan RSUD Genteng.
4. Sedangkan untuk PKJM - KKO, persetujuan Bupati oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi disampaikan kepada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah untuk diproses permohonan pencairan, dengan dilampiri Keputusan Bupati tentang Alokasi Dana Penggantian Biaya PKJM-KKO Kabupaten Banyuwangi dan daftar nomor rekening Rumah Sakit penerima pelayanan PKJM-KKO yang akan menerima transfer dari rekening bank Bendahara Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi.
5. Kwitansi bermeterai secukupnya yang ditandatangani masing-masing Bendahara RSUD Blambangan dan RSUD Genteng Kabupaten Banyuwangi yang diketahui oleh masing-masing Direktur RSUD Blambangan dan RSUD Genteng Kabupaten Banyuwangi dan (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Kuasa Pengguna Anggaran serta Pengguna Anggaran pada DPPKD Kabupaten Banyuwangi) untuk Jamkesmas non kuota. Sedangkan untuk PKJM-KKO kwitansi bermeterai secukupnya yang ditandatangani oleh Bendahara Dinas Kesehatan yang diketahui oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Kuasa Pengguna Anggaran serta Pengguna Anggaran pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banyuwangi.
6. Rumah Sakit penerima penggantian biaya Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Non Kuota (Jamkesmas) dan PKJM-KKO harus merencanakan dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi.

- k. Bantuan kepada Mahasiswa Berprestasi dan Mahasiswa Tidak Mampu melanjutkan ke Perguruan Tinggi.

Pengajuan proposal ditujukan kepada Bupati oleh Pemohon dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut:

1. Bagi Mahasiswa Berprestasi sebagai berikut:
- a. Surat permohonan kepada Bupati Banyuwangi ditandatangani Pemohonasli;
- b. Surat keterangan dari Kelurahan/Desa diketahui oleh Camat-asli;
- c. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- d. Rencana Anggaran Biaya (RAB) selama 1 (satu) atau 2 (dua) semester yang ditandatangani oleh Pemohon dan diketahui oleh Perguruan Tinggiasli;
- e. Surat Keterangan status mahasiswa dari Perguruan Tinggi - asli;
- f. Kartu Hasil Studi (KHS) atau Indeks Prestasi di atas ditandatangani oleh Badan Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK) - asli dengan ketentuan sebagai berikut :
8. -Untuk mahasiswa dari Perguruan Tinggi Negeri Jurusan Teknik dan kedokteran, Indeks Prestasi Komulatif di atas 3,00;
9. -Untuk mahasiswa dari Perguruan Tinggi Negeri Jurusan Sosial, Indeks Prestasi Komulatif di atas 3,50;
10. -Untuk mahasiswa dari Perguruan Tinggi Swasta, Indeks Prestasi Komulatif di atas 3,50.
- g. Prestasi lain yang dibuktikan dengan foto copy piagam/sertifikat (apabila ada).
2. Bagi Mahasiswa Tidak Mampu sebagai berikut:
- a. Surat permohonan kepada Bupati Banyuwangi ditandatangani Pemohonasli;
- b. Surat keterangan tidak mampu dari Kelurahan/Desa diketahui oleh Camat-asli;
- c. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- d. Rencana Anggaran Biaya (RAB) selama 1 (satu) atau 2 (dua) semester yang ditandatangani oleh Pemohon dan diketahui oleh Perguruan Tinggiasli;
- e. Surat Keterangan status mahasiswa dari Perguruan Tinggi - asli;
- l. Bantuan kepada Siswa/Guru/Atlit Berprestasi:

Pengajuan Proposal diajukan kepada Bupati oleh Pemohon dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut:

1. Bagi Siswa Berprestasi sebagai berikut:
- a. Surat Permohonan kepada Bupati Banyuwangi ditandatangani oleh Pemohon (asli) mengetahui Kepala Sekolah dan Kepala Dinas pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banyuwangi;
- b. Surat Keterangan dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banyuwangi tentang permohonan bantuan siswa berprestasi (asli);
- c. Surat Keterangan masih aktif bersekolah ditandatangani oleh Kepala Sekolah (asli);
- d. Mempunyai prestasi di bidang akademik non akademik (olah raga, kesenian atau bidang lainnya), minimal di tingkat Kabupaten dengan meraih predikat juara 1, 2 atau 3;

- e. Foto copy sertifikat/piagam/surat keterangan penghargaan dari prestasi akademik dan non akademik yang diperoleh (salah satu di antaranya);
- f. Bantuan kepada Siswa berprestasi khusus diberikan kepada Siswa SD, SMP, SMA dan SMK sederajat baik negeri maupun swasta.

## 2. Guru Berprestasi sebagai berikut:

- a. Surat Permohonan kepada Bupati Banyuwangi ditandatangani oleh Pemohon (asli) mengetahui Kepala Sekolah dan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banyuwangi;
- b. Surat Keterangan dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banyuwangi tentang permohonan bantuan Guru berprestasi (asli);
- c. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
- d. Surat Keterangan masih aktif mengajar/bekerja ditandatangani oleh Kepala Sekolah (asli);
- e. Mempunyai prestasi di bidang non akademik (olah raga, kesenian atau bidang lainnya), minimal di tingkat Kabupaten dengan meraih predikat juara 1, 2 dan 3;
- f. Foto copy sertifikat/piagam/surat keterangan penghargaan dari prestasi non akademik yang diperoleh salah satu di antaranya;
- g. Bantuan kepada Guru Berprestasi diberikan kepada Guru (baik berstatus PNS/GTT/ Sukwan/Swasta) yang mempunyai prestasi, yang diberikan kepada Guru berprestasi di semua tingkatan sekolah mulai dari tingkat SD/MI, SMP/MTs, SMA/MAN dan SMK baik swasta maupun Negeri.

## 3. Atlit Berprestasi sebagai berikut:

- a. Surat Permohonan kepada Bupati Banyuwangi ditandatangani oleh Pemohon (asli) mengetahui Lurah/Kepala Desa dan Camat (asli);
- b. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku bagi Pemohon di atas usia 17 (tujuh belas) tahun;
- c. Foto copy sertifikat/piagam/surat keterangan penghargaan dari prestasi yang diraih di bidang olah raga dari panitia/pelaksana kegiatan (event) olah raga (salah satu di antaranya);
- d. Prestasi di bidang olah raga minimal di tingkat Kabupaten dengan meraih juara 1,2 atau 3.

Khusus Mahasiswa Berprestasi maupun Mahasiswa Tidak Mampu, diwajibkan membuat Surat Pernyataan yang di dalamnya berisi tentang kesanggupan menyelesaikan kuliah tepat waktu, menjaga nama baik Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi dan kesanggupan bila sewaktu-waktu Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi membutuhkan tenaga dan pemikirannya yang bersangkutan bersedia untuk membantu.

Untuk proposal Mahasiswa Berprestasi, Mahasiswa Tidak Mampu melanjutnya ke Perguruan Tinggi, Siswa Berprestasi, Guru Berprestasi dan Atlit Berprestasi, selanjutnya dikaji kebenaran dan kelengkapan dokumen serta kelayakan mendapatkan bantuan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Banyuwangi untuk mendapatkan persetujuan Bupati Banyuwangi.

Berdasarkan persetujuan Bupati tersebut, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Banyuwangi mengajukan Keputusan Bupati sebagai dasar proses pengajuan pencairan dana bantuan sosial tersebut kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran DPPKD dengan dilampiri:

1. Keputusan Bupati tentang mahasiswa berprestasi/mahasiswa tidak mampu/siswa berprestasi/guru berprestasi/atlit berprestasi.
2. Proposal dan kuitansi bermeterai secukupnya yang ditandatangani oleh mahasiswa berprestasi/mahasiswa tidak mampu/siswa berprestasi/guru berprestasi/atlit berprestasi penerima bantuan dengan diketahui Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dan Pengguna Anggaran (PA)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada DPPKD Kabupaten Banyuwangi
3. Foto copy KTP dan foto copy rekening Bank mahasiswa berprestasi/ mahasiswa tidak mampu/siswa berprestasi/guru berprestasi/atlit berprestasi penerima bantuan.

Penerima bantuan berdasarkan SP2D yang telah ditandatangani oleh DPPKD selaku Kuasa BUD, dapat mencairkan dananya pada Bank yang ditunjuk. Mahasiswa berprestasi, mahasiswa tidak mampu, siswa berprestasi/guru berprestasi/atlit berprestasi wajib melaporkan dan mempertanggung-jawabkan dana bantuan yang diterima sesuai dengan nilai alokasi bantuan kepada Bupati melalui Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga untuk diverifikasi kebenaran dan kelengkapan dokumennya yang ditandatangani oleh penanggung jawab verifikasi dari SKPD teknis, selanjutnya disampaikan ke Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran DPPKD Kabupaten Banyuwangi, dibuat rangkap 2 (dua) dan ditandatangani oleh mahasiswa penerima bantuan diketahui Dekan.

## m. Bantuan kepada Anggota Masyarakat.

- I. Pengajuan proposal ditujukan kepada Bupati Banyuwangi oleh Pemohon dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut:
1. Surat permohonan bantuan dana kepada Bupati Banyuwangi ditandatangani Pemohon mengetahui Lurah / Kepala Desa dimana pemohon berdomisili/bertempat tinggal dan mengetahui Camat (asli);
2. Surat keterangan dari Lurah / Kepala Desa tentang permohonan bantuan dana keikutsertaan dalam pelaksanaan suatu acara/kegiatan (event) Kebudayaan, Kesenian dan pariwisata mengetahui Camat (asli);

3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku bagi Pemohon bantuan dana di atas usia 17 (tujuh belas) tahun;
4. Dalam proposal diwajibkan berisi tentang maksud dan tujuan permohonan bantuan dana dan keikutsertaan dalam kegiatan/event, tempat pelaksanaan kegiatan, tanggal pelaksanaan kegiatan, nama event kegiatan dan penutup;
5. Rincian Anggaran Biaya (RAB).
- II. Untuk Proposal bantuan kepada anggota masyarakat, proses pengkajiannya dilakukan oleh Badan/Dinas/Kantor/Bagian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang membidangi, selanjutnya dibuatkan nota dinas kajian diajukan kepada Bupati Banyuwangi untuk mendapatkan nilai persetujuan, dari nilai persetujuan tersebut selanjutnya diterbitkan Keputusan Bupati Banyuwangi.
- III. Berdasarkan Keputusan Bupati Banyuwangi tersebut, Badan/Dinas/Kantor/ Bagian yang membidangi meneruskan proses pencairan dana bantuan yang ditujukan kepada Pengguna Anggaran (PA) / Kuasa Penguna Anggaran (KPA) DPPKD Kabupaten Banyuwangi dengan dilampiri:
1. Kwitansi bermaterai rangkap 2 (dua) yang ditandatangani oleh pemohon;
2. Fotocopy nomor rekening penerima bantuan pada bank yang ditunj