Unknown Unknown Nomor 1 Tahun 2011 tentang No Description (berlaku 8 Februari 2011)
Pembukaan
Menimbang
2. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka sebagai implementasi pelaksanaannya perlu diatur tersendiri dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah;
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); Mengingat
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
•\
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan lnsentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161 );
12. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jen is Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.07/2010 tentanq Sadan dan Lembaga lnternasional yang Tidak Dikenakan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.07/2010 tentang Sadan dan Perwakilan Lembaga lnternasional yang Tidak Dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan.
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
dan
BUPATI SERDANG BEDAGAI
MEMUTUSKAN :
PERATIJRAN DAERAH TENTANG P 1AJAK DAERAH.
BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Serdang Bedagai.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
6. Dinas adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Serdang Bedagai.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Serdang Bedagai.
8. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
9. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
10. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa ## BAB II JENIS PAJAK
Pasal 2
- (1) Adapun jenis-jenis pajak adalah :
- a. pajak hotel;
- b. pajak restoran;
- c. pajak hiburan;
- d. pajak reklame;
- e. pajak penerangan jalan;
·
.
·
- f. pajak mineral bukan logam dan batuan;
- g. pajak parkir;
- h. pajak air tanah;
- i. pajak sarang burung walet; dan
- j. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat tidak dipunqut apabila potensinya kurang memadai dan/atau disesuaikan dengan kebijakan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kesatu Pajak Hotel
Pasal 3
Dengan nama pajak hotel dipungut pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran.
Pasal 4
- (1) Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, . termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.
- (2) Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotocopy, pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel.
- (3) .Tldak termasuk objek pajak hotel sebagaimana dimaksud pad a· ayat ( 1) adalah :
- a. [asa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
·
- b. jasa sewa apertemen, kondominium dan sejenisnya;
- c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
- d. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan dan panti . sosial lainnya yang sejenis; dan
- e. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.
Pasal 5
- (1) Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.
- (2) Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.
Pasal 6
Dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel.
Pasal 7
Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
Pasal 8
- (1) Besaran pokok pajak hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Pajak hotel yang terutang dipunqut di wilayah daerah.
- (3) Masa Pajak untuk Pajak Hotel adalah 1 (satu) bulan kalender.
6
Bagian Kedua Pajak Restoran
Pasal 9
Dengan nama Pajak Restoran dipungut pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Restoran.
Pasal 10
- (1) Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran.
- (2) Pelayanan yang disediakan restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan rnaupun ditempat lain.
- (3) Tidak termasuk objek pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp. 500.000,- /bulan
Pasal 11
- (1) Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan atau minuman dari restoran.
- (2) Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran.
Pasal 12
Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran.
Pasal 13
Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
Pasal 14
- (1) Besaran pokok pajak restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12. ·
2. .(2) Pajak restoran yang terutang dipungut di wilayah daerah.
- (3) Masa Pajak untuk Pajak Restoran adalah 1 (satu) bulan kalender.
Bagian Ketiga Pajak Hiburan
Pasal 15
Dengan nama Pajak Hiburan dipungut pajak atas jasa penyelenggaraan hiburan yang dipungut bayaran.
Pasal 16
- (1) Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan yang dipungut bayaran.
- (2) Penyelenggaraan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan dengan Peraturan Bupati
Pasal 17
- (1) Subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan.
- (2) Wajib Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan.
Pasal 18
- . (1 f Dasar pengenaan pajak hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hlburan.
- (2) Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga dan tiket curna-cuma yang diberikan kepada penerima jasa hiburan
Pasal 19
- (1) Tarif Pajak ditetapkan 15% (lima belas persen).
- (2) Khusus untuk hiburan berupa pagelaran busana, kontes kecantikan, diskotik, karaoke, klab malam, permainan ketangkasan, pantl. pijat, dan mandi uap/spa, tarif Pajak ditetapkan 25% (dua puluh lima persen).
- (3) Khusus hiburan kesenian rakyat/tradisional dikenakan tarif Pajak ditetapkan 5% (lima persen).
Pasal 20
- (1) Besaran pokok pajak Hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19. dengan dasar psnqenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
- (2) Pajak Hiburan yang terutang dipungut di wilayah daerah .
3. . (3) Masa Pajak untuk Pajak Hiburan adalah 1 (satu) bulan kalender.
Bagian Keempat Pajak Reklame ·
Pasal 21
Dengan nama Pajak Reklame dipungut pajak atas semua penyelenggaraan Reklame.
Pasal 22
- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. reklame papan/billboard/videotron/megatron dan sejenisnya;
- b. reklame kain;
- c. reklame melekat, stiker;
- d. reklame selebaran;
- e. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
- f. reklame udara;
9. . g. reklame apung;
- h. reklame suara;
- i. reklame film/slide;dan
·
- j. reklame peragaan.
- (3) Tidak termasuk sebagai objek Pajak Reklame adalah:
3. .· a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
- b. label/mark produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
- c. nama pengenal usaha atau profesl yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang rnengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
- d. reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
Pasal 23
- (1) Subjek Pajak Reklame adalah setiap orang atau Badan Hukum yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah setiap orang atau Sadan Hukum yang menyelenggarakan Reklame secara sendiri maupun yang memanfaatkan penyelenggara jasa reklame .
Pasal 24
- (1) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame (NSR).
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
Pasal 51
Dengan nama Pajak Sarang Burung wallet dipungut pajak atas pengambilan dan I atau . pengusahaan Sarang Burung Walet.
Pasal 52
- (1) Objek pajak sarang burung walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
- (2) Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan sarang burung walet yang dikenakan penerimaan riegara bukan pajak (PNBP);
Pasal 53
- (1) Subjek pajak sarang burung walet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang burung walet.
- (2) Wajib pajak sarang burung walet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang burung walet.
Pasal 54
- (1) Oasar pengenaan pajak sarang burung walet adalah nilai jual sarang burung walet.
- (2) Nilai jual sarang bu rung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung ## BAB Ill PEMUNGUTAN PAJAK
Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan
Pasal 68
- (1) Pemungutan pajak dilarang diborongkan.
- (2) Setiap wajib pajak membayar pajak yang terutang ## BAB VII
INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal84
- (1) lnstansi yang melaksanakan pemungutan pajak dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dengan mempedomani Peraturan Pemerintah.
KETENTUAN KHUSUS
Pasal85
- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh wajib pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundanq-undanqan perpajakan daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditu'njuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan daerah. .
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah :
- a. pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan;
- b. pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah.
- (4) Untuk kepentingan daerah, Bupati berwenanq memberikan izin tertulis kepada pejabat · sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), . agar memberi keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang wajib pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Bupati dapat memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan wajib pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diterima.
BABIX PENYIDIKAN
Pasal86
- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) .Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
4. : a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; ·
- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
10. . g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan/atau
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan .
15. . (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan saat dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat
Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UndangUndang Hukum Acara Pidana.
BABX
. KETENTUAN PIDANA
Pasal87
- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan Keuangan Daerah dapat di Pidana dengan Pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan Keuangan Daerah dapat di Pidana dengan Pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar
Pasal88
Tindak pidana di bidang perpajakan daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak atau berakhirnya bagian tahun pajak atau berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan.
Pasal89
BAB VIII - KETENTUAN KHUSUS
Pasal 75
- (1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah).
Pasal 84
- (1) lnstansi yang melaksanakan pemungutan pajak dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dengan mempedomani Peraturan Pemerintah.
KETENTUAN KHUSUS
BAB VIII - KETENTUAN KHUSUS
Pasal 85
- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh wajib pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundanq-undanqan perpajakan daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditu'njuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan daerah. .
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah :
- a. pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan;
- b. pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah.
- (4) Untuk kepentingan daerah, Bupati berwenanq memberikan izin tertulis kepada pejabat · sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), . agar memberi keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang wajib pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Bupati dapat memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan wajib pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diterima.
BABIX PENYIDIKAN
BAB VIII - KETENTUAN KHUSUS
Pasal 86
- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) .Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
4. : a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; ·
- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
10. . g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan/atau
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan .
15. . (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan saat dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat
Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UndangUndang Hukum Acara Pidana.
BABX
. KETENTUAN PIDANA
BAB VIII - KETENTUAN KHUSUS
Pasal 87
- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan Keuangan Daerah dapat di Pidana dengan Pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan Keuangan Daerah dapat di Pidana dengan Pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar
BAB VIII - KETENTUAN KHUSUS
Pasal 88
Tindak pidana di bidang perpajakan daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak atau berakhirnya bagian tahun pajak atau berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan.
BAB VIII - KETENTUAN KHUSUS
Pasal 89
- (1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- (2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar.
- (4) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan sifatnya adalah menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau Sadan selaku Wajib Pajak, karena itu dijadikan tindak pidana pengaduan.
BAB VIII - KETENTUAN KHUSUS
Pasal 90
Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 dan Pasal 89 ayat (1) merupakan penerimaan negara.
BABXI
KETENTUAN PERALIHAN
BAB VIII - KETENTUAN KHUSUS
Pasal 91
Pada saat peraturan daerah ini berlaku, pajak yang masih terutang ## BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
BAB VIII - KETENTUAN KHUSUS
Pasal 92
Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku maka :
1. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pajak Hotel,
2. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pajak Restoran;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pajak Hiburan;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pajak Reklame;
5. Peraturan Daerah Ka bu paten Serdang Bedagai Nomor 10 Tahun 2005 tentang Pajak Penerangan Jalan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pajak Parkir;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pajak Pengusahaan Sarang Burung Walet;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 14 Tahun 2005 tentang Pajak Luas . dan Kemewahan I Penghiasan Kubu ran;
10. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pajak Budidaya Perikanan
11. dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
BAB VIII - KETENTUAN KHUSUS
Pasal 93
Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB VIII - KETENTUAN KHUSUS
Pasal 94
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serdang Bedagai. H. T. ERRY NURADI dto

Penandatangan: BUPATI SERDANG BEDAGAI,

Penetapan: Ditetapkan di Sei Rampah pada tanggal 28 Februari 2011

Penetapan: Diundangkan di Sei Rampah pada tanggal 28 Februari 2011 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2011 NOMOR1 Ayat (1) Ayat (2) Ayat (3) Huruf a
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI NOMOR 1 TAHUN 2011
## TENT ANG
## PAJAK DAERAH
## I. UMUM
Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Kabupaten Serdang Bedagai mempunyai hak dan kewajiban mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan peraturan daerah. Dengan demikian pemungutan pajak daerah harus didasarkan pada Peraturan Daerah.
Dengan adanya perluasan basis pajak sebagaimana yang diatur dalam UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah mengatur banyak hal mengenai perluasan cakupan dalam pajak daerah, seperti pajak hotel diperluas sehingga mencakup seluruh persewaan di hotel, pajak restoran diperluas hingga mencakup pelayanan katering. Ada 4 (empat) jenis pajak baru untuk Kabupaten/Kota, yaitu Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Pajak Sarang Burung Walet dan Pajak Air Tanah yang semula merupakan pajak provinsi.
Dengan perluasan basis pajak yang disertai dengan pemberian kewenangan dalam penetapan tarif tersebut, Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai dalam peraturan daerah ini telah menetapkan tarif masing-masing jenis pajak yang disesuai dengan kondisi riil masyarakat agar tidak memberatkan dan tidak mengganggu kestabilan iklim investasi, agar masing-masing sektor saling bersinergi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Serdang Bedagai. ·
Dengan berlakunya peraturan daerah ini, Kabupaten Serdang Bedagai diharapkan akan semakin mampu membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam melaksanakan kegiatan pembangunan daerah, disisi lain akan dapat memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha yang selanjutnya diharapkan akan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
## II. PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
Pasal2
PENJELASAN
Pasal 4
Cukup jelas. Cukupjelas. Cukup jelas. Cukup jefas. Cukup jelas. | | Huruf b | Pengecualian apartemen, kondominium, dan sejenisnya didasarkan