PERATURAN BUPATI TUBAN Nomor 92 Tahun 2014 tentang STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN DAERAH ANEKA TAMBANG KABUPATEN TUBAN (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang bahwa sesuai perkembangan keadaan dan guna optimalisasi pelaksanaan kinerja Perusahaan Daerah ' Aneka Tambang, sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati Tuban Nomor 92 Tahun 2003 tentang Stru~tur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Aneka Tambang, maka dipandang perlu menyempurnakan organisasi dan tata kerja Perusahaan Daerah Aneka Tambang Kabupaten Tuban dan menetapkannya dalam suatu Peraturan Bupati;
Mengingat 1.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 -Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tent~ng Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
Menetapkan
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, T~mbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah clan Kewenangan Pemerintah;
5. Peratura.n Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerint.ah Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
7. Keputus~m Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pengurusan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
8. Peraturan Daerah KabupatenTuban Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Aneka Tambang Kabupaten Tuban;
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN DAERAH ANEKA TAMBANG.
BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Tuban.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tuban.
3. Bupati adalah Bupati Tuban.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tuban.
5. Perusahaan Daerah Aneka Tambang adalah Perusahaan Daerah Aneka Tambang Tuban.
6. Badan Pengawas adalah :Sadan Pengawas Perusahaan Daerah Aneka Tambang Kabupaten Tuban.
7. Direktur adalah Direktur Perusahaan Daerah Aneka Tam bang Kabupaten Tuban.
8. Unit adalah Unit pada Perusahaan Daerah Aneka Tambang Kabupaten Tuban.
9. Kepala Unit adalah Kepala Unit pada Perusahaan Daerah Aneka Tambang Kabupaten Tuban
PEMBENTUKAN
BAB II - PEMBENTUKAN
Pasal 2
Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Aneka Tambang.
BAB III - KEDUDUKAN, TOGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN Pasal 3
Pasal 3
- ( 1) Perusahaan Daerah Aneka Tambang adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di -bidang usaha aneka tambang.
- (2) Perusahaan Daerah Aneka Tambang dipimpin oleh seorang Direktur yang berada dibawah dan bertanggung jawab kyJ?ada Bupati melalui Badan Pengawas.
- (3) Perusahaan Daerah Aneka Tambang dalam menjalankan tugasnya di bidang administrasi dibina dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
BAB III - KEDUDUKAN, TOGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN Pasal 3
Pasal 4
- (1) Perusahaan Daerah Aneka Tambang mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan dan pengolahan bahan aneka tambang dan . memahfaatkan potensi yang ada berupa fasilitas pendukung serta jasa-jasa penunjangnya yang berkaitan dengan bahan aneka tambang.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) Perusahaan Daerah Aneka Tam bang mempunyai fungsi sebagai:
- a. penyelenggara perumusan kebijakan teknik di bidang pengolahan hasil aneka tambang serta fasilitas dan jasa penunjangnya;
- b. penyelenggara pengelolaan dan pengorganisasian Perusahaan Daerah Aneka Tambang;
- c. penyelenggara pemanfaatan potensi sumberdaya alam di bidang aneka tambang;
- d. penyelenggara pembinaan, penelitian dan pengawasan kegiatan Perusahaan Daerah Aneka Tambang;
- e. penyelenggara operasional kegiatan Perusahaan Daerah Aneka Tambang antara lain meliputi jasa perdagangan hasil aneka tam bang, jasa pengurukan/ penimbunan hasil tam bang, jasa usaha bongkar muat hasil tambang;
- f. penyelenggara peningkatan pendapatan asli daerah hasil pengelolaan aneka tambang beserta sarana prasarana dan jasa› jasa penunjangnya;
- g. penyelenggara pengylolaan ketatausahaan Perusahaan Daerah Aneka Tambang; dan
- h. penyelenggara pelaporan/ pertanggungjawaban Perusahaan Daerah Aneka Tambang kepada Bupati melalui Badan Pengawas;
1. penyelenggara koordinasi dalam rangka pengembangan usaha aneka tambang;
- j. penyelenggara pelaporan keuangan hasil pengelolaan Perusahaan Daerah Aneka Tambang; dan
- k. Penyelenggara tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati.
BAB III - KEDUDUKAN, TOGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN Pasal 3
Pasal 5
Perusahaan Daerah Aneka Tambang mempunyai kewenangan:
- . ' a. menjalankan Perusahaan Daerah Aneka Tambang yang telah diputuskan oleh Bupati;
- b. melaksanakan tata kerja dan tata tertib Perusahaan Daerah Aneka Tambang;
- c. melaksanakan perjanjian-perjanjian atas nama Perusahaan Daerah Aneka Tambang;
- d. mengadakan pinjaman dan pengeluaran obligasi;
- e. mengadakan investasi baru;
- f. melaksanakan penyertaan modal dalam perusahaan lain;
- g. mewakili Perusahaan Daerah Aneka Tambang di dalam dan di luar pengadilan; dan
- h. melakukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu.
BAB III - KEDUDUKAN, TOGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN Pasal 3
Pasal 6
Dalam penyelenggaraan kewenangan se bagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan oleh Direktur setelah mendapat persetujuan dan pemberi kuasa dari Bupati.
BABIV
,
ORGANISASI
BAB III - KEDUDUKAN, TOGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN Pasal 3
Pasal 7
- (1) Susunan Organisasi Perusahaan Daerah Aneka Tambang terdiri dari:
- a. Badan Pengawas;
- b. Direktur; dan
- c. Kepala Unit.
- (2) Kepala Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur yang meliputi :
- a. Kepala Unit Umum;
- b. Kepala Unit Keuanga~; dan
- c. Kepala Unit-Teknis dan Produksi.
BABV URAIAN TUGAS Bagian Kesatu Badan Pengawas
BAB III - KEDUDUKAN, TOGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN Pasal 3
Pasal 8
- (1) Badan Pengawas mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengelolaan Perusahaan Daerah Aneka Tambang.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Pengawas mempm,1-yai fungsi sebagai:
- a. penyelenggara perumusan di bidang pengelolaan perusahaan bersama Direktur;
- b. penyelenggara pengawasan atas kebija]fan anggaran dan keuangan perusahaan;
- c. penyelenggara pemberian motivasi usaha dan pengembangannya;
- d. penyelenggara pemberian saran dan pertimbangan kepada Bupati guna perbaikan dan perkembangan usaha seta menilai hasil pekerjaan dan pertanggungjawaban direktur
- e. penyelenggara pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas jalannya perusahaan serta pelaksanaan tugas Direktur;
- f. penyelenggara pela poran hasil pelaksanaan tugas pada Bupati; dan
- g. penyelenggara tugas-tugas lain yang diberika11 oleh Bupati.
Bagian Kedua
Direktur
BAB III - KEDUDUKAN, TOGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN Pasal 3
Pasal 9
- ( 1) Direktur mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi umum, keuangan, kepegawaian, sarana prasarana serta keprotokolan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur mempunyai fungsi :
- a. penyelenggara pelaksanaan koordinasi, perencanaan program administrasi umum, keuangan, kepegawaian c!..,an kesekretariatan;
- b. penyelenggara pengendalian kegiatan di bidang administrasi, keuangan, kepegawaian dan kesekretariatan;
- c. penyelenggara perencana dan pengembangan sumber-sumber pendapatan serta pembelanjaan dan kekayaan perusahaan; dan
- d. penyelenggara pelaksanaan tugas-tugas lain diberikan oleh Bupati.
Bagian Ketiga
Kepala Unit Umum
Paragraf 1
BAB III - KEDUDUKAN, TOGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN Pasal 3
Pasal 10
- (1) Kepala Unit Umum mempunyai tugas melaksanakan tata usaha umum, kepegawaian dan peningkatan kantor Perusahaan Daerah Aneka Tambang.
- (2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Unit Umum mempunyai fungsi :
- a. penyelenggara tata usaha kedinasan, perlengkapan, surat menyurat, keprotokolan dan sarana prasarana Perusahaan Daerah Aneka Tambang;
- b. penyeleng$ara kegiatan tata laksana perkantoran dan kearsipan;
- c. penyelenggara tata usaha kepegawaian, meliputi peningkatan sumber daya manusia, kesejahterq.an, mutasi dan pemberhentian pegawai;
- d. penyelenggara kehumasan dan urusan rumah tangga Perusahaan Daerah Aneka Tambang;
- e. penyelenggara evaluasi ketatalaksanaan Perusahaan Daerah Aneka Tambang;
- f. penyelenggara laporan/pertanggungjawaban kepada Direktur atas kinerja pada unit umum; dan
- g. penyelenggara tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur.
Paragraf 2
Kepala Unit Keuangan
BAB III - KEDUDUKAN, TOGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN Pasal 3
Pasal 11
- (1) Kepala Unit Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan administrasi keuangan Perusahaan Daerah Aneka Tambang.
- (2) Dalam rrienjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Unit Keuangan mempunyai fungsi:
- a. penyelenggara pelaksanaan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja;
- b. penyelenggara Tata U saha Keuangan, pembayaran dan anggaran Perusahaan Daerah Aneka Tambang;
- c. penyelenggara pembayaran, pembelian dan penerimaan hasil Perusahaan Daerah Aneka Tambang;
- d. penyelenggara verifikasi dan evaluasi segala kegiatan yang berkaitan dengan pengeluaran dan penerimaan keuangan Perusahaan Daerah Aneka Tambang;
- e. penyelenggara penyusunan neraca, perhitungan rugi/laba dan akuntansi Perusahaan Daerah Aneka Tambang;
- f. penyelenggara penyusunan pelaporan dan pertanggung jawaban, meliputi laporan buianan, triwulan dan tahunan Perusahaan Daerah Aneka Tambang; dan
- g. penyelenggara tugas-tugas lain yang diberikaE- oleh Direktur.
Paragraf 3
BAB III - KEDUDUKAN, TOGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN Pasal 3
Pasal 12
- (1) Kepala Unit Teknis dan Produksi mempunyai tugas menyelenggarakan, mengkoordinasikan perencanaan program teknis dan produksi pada Perusahaan Daerah Aneka Tambang sesuai dengan ketentuan peru\_ndang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Unit Teknis dan Produksi mempunyai fungsi:
- a. penyelenggara koordinasi dan konsultasi dalam rangka pelaksanaan teknis dan produksi serta hasil pemasaran kegiatan pengelolaan bahan aneka tambang dan fasilitas pendukungnya;
- b. penyelenggara perencanaan program kegiatan teknis dan produksi serta hasil pemasaran kegiatan pengelolaan bahan aneka tambang dan fasilitas pendukungnya;
- c. penyelenggara rencana, pemeliharaan dan perbaikan alat yang berkaitan dengan teknis dan produksi serta pemeliharaan sumber› sumber produksi dan fasilitas pendukungnya;
- d. penyelenggara survey, monitoring dan evaluasi kegiatan proses produksi dan fasilitas pendukungnya;
- e. penyelengga,ra pela.p~ran/pertanggungjawaban kepada Direktur; dan
- f. penyelenggara tugas-tugas lain yang diberikau oleh Direktur.
BAB VI - PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN Pasal 13
Pasal 13
- ( 1) Direktur Perusahaan Daerah Aneka Tam bang diangkat oleh Bupati atas usul Badan Pengawas untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan setelah selesai masa jabatannya dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) periode masa jabatan dengan mempertimbangkan kinerja dan tanggungjawabnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Pegawai Negeri Sipil, maka yang bersangkutan harus melepaskan terlebih dahulu jabatan strukturalnya.
BAB VI - PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN Pasal 13
Pasal 14
- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Direktur bertanggungjawab langsung kepada Bupati. ·
- (2) Direktur dalam melaksanakan tugasnya dibina dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Unit dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Direktur.
KETENTUAN LAIN
BAB VIII - KETENTUAN LAIN
Pasal 15
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Tuban Nomor 92 Tahun 2003 tenta,ng Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Aneka Tambang Kabupaten Tuban dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
KETENTOAN PENOTOP
BAB IX - KETENTOAN PENOTOP
Pasal 16
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
. '
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat i:nengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tuban.

Penetapan: Ditetapkan di Tuban al pada 25 Aiu.stus 2014 H.FATHOL HODA

Penandatangan: BUPATI FUBAN ,

Penetapan: Diundangkan di Tuban pada tanggal 25 .A,i;u.stus 2014

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH HERi SISWORO BERITA DAERAH KABOPATEN TOBAN TAHON 2014 SERI D NOMOR 02.
LAMPIRAN
LAMPIRAN
LAMPIRAN

Y&amp;ftiiQa

~ BUPATI TUBAN

NO MOR . : -2if: .

iAHft' .. 20114.

TENTANG

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA , PERUSAHAAN DAERAH ANEKA TAMBANG KABUPATEN TUBAN.

## STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN DAERAH ANEKA TAMBANG KABUPATEN TOBAN.