PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 5 Tahun 1990 tentang PERUSAHAAN UMUM (PERUM) JASA TIRTA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat
:
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1990 TENTANG PERUSAHAAN UMUM (PERUM) JASA TIRTA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
- a. bahwa dalam rangka pengembangan wilayah sungai, telah selesai dibangun prasarana pengairan yang bertujuan untuk penyediaan air bagi berbagai keperluan masyarakat, baik dalam kuantitas maupun kualitas yang memadai;
- b. bahwa untuk melaksanakan eksploitasi dan pemeliharaan prasarana pengairan serta pengusahaan air dan sumber air yang berada pada wilayah sungai tersebut perlu dibentuk suatu Perusahaan Umum (PERUM);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dipandang perlu membentuk Perusahaan Umum (PERUM) Jasa Tirta dengan Peraturan Pemerintah;
1. Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 19 Prp Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1989);
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904);
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1981 tentang Iuran Pembiayaan Eksploitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3189);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1983 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Jawatan (PERJAN), Perusahaan Umum (PERUM), dan Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3246) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1983 (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 37);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUSAHAAN UMUM (PERUM) JASA TIRTA.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :
1. Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia.
2. Presiden adalah Presiden Republik Indonesia.
3. Menteri adalah Menteri Pekerjaan Umum.
4. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang bertanggung jawab di bidang pengairan.
5. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Umum (PERUM) Tirta.
Jasa
6. Perusahaan adalah Perusahaan Umum (PERUM) Jasa Tirta.
7. Direksi adalah Direksi Perusahaan Umum (PERUM) Jasa Tirta.
8. Direktur Utama adalah Direktur Utarna Perusahaan Umum Jasa Tirta.
(PERUM)
9. Pegawai adalah pegawai pada Perusahaan Umum (PERUM) Jasa
Tirta.
10. Pembinaan adalah kegiatan untuk memberikan pedoman bagi Perusahaan dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian dengan maksud agar Perusahaan dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara berdaya guna dan berhasil guna serta dapat berkembang dengan baik.
11. Pengawasan adalah seluruh proses kegiatan penilaian terhadap Perusahaan dengan tujuan agar Perusahaan dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, dan berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
12. Pemeriksaan adalah kegiatan untuk menilai Perusahaan dengan cara membandingkan antara keadaan yang sebenarnya dengan keadaan yang seharusnya dilakukan, baik dalam bidang keuangan maupun dalam bidang teknis operasional.
13. Pengelolaan Perusahaan adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian Perusahaan sesuai dengan pembinaan yang digariskan oleh Menteri.
BAB II - PENDIRIAN PERUSAHAAN
Pasal 2
Untuk menyelenggarakan usaha eksploitasi dan pemeliharaan prasarana pengairan dan pengusahaan air dan sumber-sumber air, didirikan suatu Perusahaan Umum, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 dengan nama Perusahaan Umum (PERUM) ' Jasa Tirta.
ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN
Bagian Pertama
Umum
BAB III - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN
Pasal 3
- (1) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah badan usaha yang menyelenggarakan usaha-usaha eksploitasi dan pemeliharaan prasarana pengairan serta mengusahakan air dan sumber-sumber air.
- (2) Perusahaan melakukan usaha-usahanya
BAB III - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN
Pasal 4
Bagian Ketiga
Sifat, Maksud dan Tujuan
BAB III - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN
Pasal 5
- (1) Sifat usaha dari Perusahaan adalah menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan umum dan sekaligus memupuk keuntungan
BAB III - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN
Pasal 6
- (1) Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Perusahaan melakukan juga kegiatan rehabilitasi.
2. (2). Besarnya biaya untuk kegiatan rehabilitasi yang menjadi tanggungjawab Perusahaan ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.
Bagian Keempat
Lapangan Usaha
BAB III - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN
Pasal 7
Dengan mengindahkan prinsip-prinsip ekonomi dan terjaminnya keselamatan kekayaan Negara, Perusahaan menyelenggarakan usaha-usaha sebagai berikut :
- a. penyediaan air baku untuk perusahaan air minum, perusahaan listrik, perusahaan perkebunan, perusahaan perikanan, industri, pelabuhan, dan penggelontoran;
- b. usaha pariwisata, jasa 'kopsultasi dan usaha-usaha lainnya yang dapat menunjang tercapainya tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dengan persetujuan Menteri.
BAB III - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN
Pasal 8
- (1) Perusahaan melaksanakan kegiatan-kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, di sungai Kali Brantas, Kali Amprong, Kali Lesti, Kali Metro, Kali.Lahor, Kali Putih, Kali Semut, Kali Badak, Kali Bambang, Kali Lekso, Kali Ngrowo, Kali Song, Kali Ngasinan, Kali Tawing, Kali Parit Raya, Kali Dawir, Kali Parit Agung, Kali Boding, Kali Tugu, Kali Kedak, Kali Srinjing, Kali Konto, Kali Beng, Kali Widas, Kali Bening, Kali Kuncir, Kali Kedung Soko, Kali Ulo, Kali Brangkal, Kali Marmoyo, Kali Watudakon, Kali Sadar, Kali Kambing, Kali Porong, Kali Surabaya, Kali Mas, Kali Wonokromo, Kali kedurus, Kali Ewoh, dan Kali Jari.
- (2) Pengusahaan air dan sumber-sumber air di sungai lainnya oleh Perusahaan ditetapkan oleh Presiden atas usul Menteri.
Bagian Kelima
Modal
BAB III - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN
Pasal 9
- (1) Modal Perusahaan adalah kekayaan Negara yang dipisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan tidak terbagi atas saham-saham.
- (2) Besarnya modal Perusahaan adalah seluruh nilai kekayaan Negara yang telah tertanam dalam Proyek Induk Pengembangan Wilayah Sungai Kali Brantas kecuali Waduk, Bendung, Tanggul, Terowongan, dan Pelurusan Sungai yang nilainya ditetapkan Menteri Keuangan sesuai dengan hasil perhitungan yang dilakukan bersama oleh Departemen Pekerjaan Umum dan Departemen Keuangan.
- (3) Setiap penambahan modal yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkanan, dilakukan dengan Peraturan Pemerintah.
- (4) Perusahaan dapat menambah modalnya dengan dana yang dibentuk dan dipupuk secara intern menurut ketentuan dalam Pasal 55.
- (5) Perusahaan tidak mengadakan cadangan diam atau cadangan rahasia.
- (6) Semua alat-alat likuid (liquide) yang tidak segera diperlukan oleh Perusahaan disimpan dalam bank milik Negara yang disetujui oleh Menteri.
BAB III - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN
Pasal 10
- (1) Pembelanjaan untuk investasi yang dilaksanakan Perusahaan dapat berasal dari :
- a. dana intern Perusahaan;
- b. penyertaan modal Negara melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- c. pinjaman dari dalam dan/atau luar negeri;
- d. sumber-sumber lainnya yang sah.
- (2) Anggaran investasi diajukan di dalam anggaran Perusahaan, sedangkan apabila anggaran investasi diajukan pada masa tahun buku yang bersangkutan, maka anggaran investasi diajukan bersamaan dengan anggaran tahunan atau perubahan anggaran Perusahaan yang pengajuannya dilakukan sesuai dengan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
BAB III - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN
Pasal 11
- (1) Perusahaan dapat memperoleh dan menggunakan dana yang diperoleh untuk mengembangkan usahanya melalui pengeluaran obligasi atau alat-alat yang sah lainnya.
- (2) Pengeluaran obligasi atau alat-alat yang sah lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), termasuk ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan itu, diatur dengan Peraturan Pemerintah.
BAB III - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN
Pasal 12
Setiap kegiatan penyerahan, pemindahtanganan, pembebanan, penghapusan aktiva tetap, penerimaan pinjaman jangka menengah/panjang, pemberian pinjaman dalam bentuk dan cara apapun, tidak menagih lagi, menghapuskan dari pembukuan piutang dan persediaan barang dapat dilakukan oleh Direksi atas izin Menteri, setelah Menteri mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Menteri Keuangan.
BAB III - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN
Pasal 13
Pembebanan tugas tambahan kepada Perusahaan di luar tugas pokoknya yang menimbulkan akibat keuangan terhadap anggaran Perusahaan ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan.
Bagian Keenam Pimpinan, Pembinaan dan Pengelolaan
BAB III - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN
Pasal 14
Perusahaan dipimpin dan dikelola oleh Direksi yang terdiri dari seorang Direktur Utama dan sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang Direktur sesuai dengan bidang usahanya.
BAB III - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN
Pasal 15
- (1) Pembinaan terhadap Perusahaan dilakukan oleh Menteri, yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Direktur Jenderal
BAB III - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN
Pasal 16
Tugas dan wewenang Direksi adalah sebagai berikut :
- a. memimpin, mengurus, dan mengelola Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan dengan senantiasa berusaha meningkatkan daya guna dan hasil guna dari Perusahaan;
- b. menguasai, memelihara, dan mengurus kekayaan Perusahaan;
- c. mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan;
- d. melaksanakan kebijaksanaan umum dalam mengurus Perusahaan yang telah digariskan oleh Menteri;
- e. menetapkan kebijaksanaan Perusahaan sesuai dengan kebijaksanaan umum yang
- 10 - ditetapkan oleh Menteri;
- f. menyiapkan pada waktunya rencana kerja tahunan Perusahaan lengkap dengan anggaran keuangan;
- g. mengadakan dan memelihara tata buku dan administrasi Perusahaan sesuai dengan kelaziman yang berlaku bagi suatu Perusahaan;
- h. menyiapkan susunan organisasi Perusahaan lengkap dengan perincian tugasnya;
- i. mengangkat dan memberhentikan pegawai sesuai dengan peraturan kepegawaian yang berlaku bagi Perusahaan;
- j. menetapkan gaji, pensiun/jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi Pegawai serta mengatur semua hal kepegawaian lainnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- k. memberikan segala keterangan tentang keadaan dan jalannya Perusahaan baik dalam bentuk laporan tahunan, maupun laporan berkala menurut cara dan waktu yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah ini serta setiap kali diminta oleh Menteri;
- l. menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya
BAB III - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN
Pasal 17
- (1) Dalam menjalankan tugas-tugas pokok Perusahaan :
- a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak atas nama Direksi;
- b. Para Direktur berhak dan berwenang bertindak atas nama Direksi masing-masing untuk bidangnya dalam batas-batas yang ditentukan dalam peraturan tata tertib dan tata cara menjalankan pekerjaan Direksi.
- (2) Apabila Direktur Utama berhalangan tetap menjalankan pekerjaannya atau apabila jabatan itu terluang dan penggantinya belum diangkat atau belum memangku jabatannya, maka jabatan Direktur Utama dipangku oleh Direktur yang tertua dalam masa jabatan
BAB III - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN
Pasal 18
- (1) Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri setelah mendengar pertimbangan Menteri Keuangan.
- (2) Anggota Direksi diangkat untuk masa 5 (lima) tahun dan setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali.
- (3) Dalam hal-hal tersebut di bawah ini, Presiden atas usul Menteri dapat memberhentikan seluruh atau salah seorang anggota Direksi meskipun masa jabatannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) belum berakhir karena :
- a. mutasi jabatan untuk kepentingan Perusahaan dan Negara;
- b. atas permintaan sendiri;
- c. melakukan perbuatan atau sikap yang merugikan
Perusahaan;
- d. melakukan tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Negara;
- e. cacat fisik atau mental yang mengakibatkan tidak dapat melaksanakan tugasnya;
- f. meninggal dunia;
- g. tidak cukup cakap atau ternyata tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
- h. tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar Perusahaan.
- (4) Pemberhentian karena alasan sebagairnana dimaksud dalam ayat (3) huruf c dan huruf d, jika merupakan suatu pelanggaran terhadap peraturan hukum pidana, merupakan pemberhentian tidak dengan hormat.
- (5) Sebelum pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3)huruf c dan huruf d dilakukan, kepada anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri secara tertulis yang ditujukan kepada Menteri, yang harus dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) bulan setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberitahukan oleh Menteri tentang rencana pemberhentian itu.
- (6) Selama persoalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) belum diputus, maka Menteri dapat memberhentikan untuk sementara waktu anggota Direksi yang bersangkutan.
- (7) Jika dalam waktu 2 (dua) bulan setelah memberhentikan anggota Direksi yang bersangkutan
BAB III - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN
Pasal 19
- (1) Anggota Direksi adalah Warga Negara Indonesia.
- (2) Anggota Direksi diangkat
BAB III - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN
Pasal 21
- (1) Perusahaan dapat memperoleh dan menggunakan dana yang diperoleh untuk mengembangkan usahanya melalui pengeluaran obligasi atau alat-alat yang sah lainnya.
- (2) Pengeluaran obligasi atau alat-alat yang sah lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), termasuk ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan itu, diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Setiap kegiatan penyerahan, pemindahtanganan, pembebanan, penghapusan aktiva tetap, penerimaan pinjaman jangka menengah/panjang, pemberian pinjaman dalam bentuk dan cara apapun, tidak menagih lagi, menghapuskan dari pembukuan piutang dan persediaan barang dapat dilakukan oleh Direksi atas izin Menteri, setelah Menteri mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Menteri Keuangan.
Pembebanan tugas tambahan kepada Perusahaan di luar tugas pokoknya yang menimbulkan akibat keuangan terhadap anggaran Perusahaan ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan.
Bagian Keenam Pimpinan, Pembinaan dan Pengelolaan
Perusahaan dipimpin dan dikelola oleh Direksi yang terdiri dari seorang Direktur Utama dan sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang Direktur sesuai dengan bidang usahanya.
- (1) Pembinaan terhadap Perusahaan dilakukan oleh Menteri, yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Direktur Jenderal
Tugas dan wewenang Direksi adalah sebagai berikut :
- a. memimpin, mengurus, dan mengelola Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan dengan senantiasa berusaha meningkatkan daya guna dan hasil guna dari Perusahaan;
- b. menguasai, memelihara, dan mengurus kekayaan Perusahaan;
- c. mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan;
- d. melaksanakan kebijaksanaan umum dalam mengurus Perusahaan yang telah digariskan oleh Menteri;
- e. menetapkan kebijaksanaan Perusahaan sesuai dengan kebijaksanaan umum yang
- 10 - ditetapkan oleh Menteri;
- f. menyiapkan pada waktunya rencana kerja tahunan Perusahaan lengkap dengan anggaran keuangan;
- g. mengadakan dan memelihara tata buku dan administrasi Perusahaan sesuai dengan kelaziman yang berlaku bagi suatu Perusahaan;
- h. menyiapkan susunan organisasi Perusahaan lengkap dengan perincian tugasnya;
- i. mengangkat dan memberhentikan pegawai sesuai dengan peraturan kepegawaian yang berlaku bagi Perusahaan;
- j. menetapkan gaji, pensiun/jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi Pegawai serta mengatur semua hal kepegawaian lainnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- k. memberikan segala keterangan tentang keadaan dan jalannya Perusahaan baik dalam bentuk laporan tahunan, maupun laporan berkala menurut cara dan waktu yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah ini serta setiap kali diminta oleh Menteri;
- l. menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya
- (1) Dalam menjalankan tugas-tugas pokok Perusahaan :
- a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak atas nama Direksi;
- b. Para Direktur berhak dan berwenang bertindak atas nama Direksi masing-masing untuk bidangnya dalam batas-batas yang ditentukan dalam peraturan tata tertib dan tata cara menjalankan pekerjaan Direksi.
- (2) Apabila Direktur Utama berhalangan tetap menjalankan pekerjaannya atau apabila jabatan itu terluang dan penggantinya belum diangkat atau belum memangku jabatannya, maka jabatan Direktur Utama dipangku oleh Direktur yang tertua dalam masa jabatan
- (1) Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri setelah mendengar pertimbangan Menteri Keuangan.
- (2) Anggota Direksi diangkat untuk masa 5 (lima) tahun dan setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali.
- (3) Dalam hal-hal tersebut di bawah ini, Presiden atas usul Menteri dapat memberhentikan seluruh atau salah seorang anggota Direksi meskipun masa jabatannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) belum berakhir karena :
- a. mutasi jabatan untuk kepentingan Perusahaan dan Negara;
- b. atas permintaan sendiri;
- c. melakukan perbuatan atau sikap yang merugikan
Perusahaan;
- d. melakukan tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Negara;
- e. cacat fisik atau mental yang mengakibatkan tidak dapat melaksanakan tugasnya;
- f. meninggal dunia;
- g. tidak cukup cakap atau ternyata tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
- h. tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar Perusahaan.
- (4) Pemberhentian karena alasan sebagairnana dimaksud dalam ayat (3) huruf c dan huruf d, jika merupakan suatu pelanggaran terhadap peraturan hukum pidana, merupakan pemberhentian tidak dengan hormat.
- (5) Sebelum pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3)huruf c dan huruf d dilakukan, kepada anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri secara tertulis yang ditujukan kepada Menteri, yang harus dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) bulan setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberitahukan oleh Menteri tentang rencana pemberhentian itu.
- (6) Selama persoalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) belum diputus, maka Menteri dapat memberhentikan untuk sementara waktu anggota Direksi yang bersangkutan.
- (7) Jika dalam waktu 2 (dua) bulan setelah memberhentikan anggota Direksi yang bersangkutan
- (1) Anggota Direksi adalah Warga Negara Indonesia.
- (2) Anggota Direksi diangkat
- (1) Antara para anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis ke samping termasuk menantu dan ipar, kecuali jika diizinkan Presiden.
- (2) Jika sesudah pengangkatan, mereka memasuki hubungan kekeluargaan yang terlarang itu, maka untuk dapat melanjutkan jabatannya, diperlukan izin tertulis dari Presiden.
- (3) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi, baik langsung maupun tidak langsung dalam suatu perkumpulan/Perusahaan lain yang berusaha/bertujuan mencari laba.
- (4) Anggota Direksi tidak dibenarkan memangku jabatan rangkap sebagaimana tersebut di bawah ini :
- a. Direktur Utama atau Direktur pada badan usaha milik negara lainnya atau perusahaan swasta, atau jabatan lain yang berhubungan dengan pengelolaan Perusahaan;
- b. jabatan struktural dan fungsional lainnya dalam Instansi/Lembaga- Pemerintah Pusat/Daerah;
- c. Jabatan-jabatan lainnya,
- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku mulai berlaku, Direksi mengirimkan rencana kerja dan anggaran Perusahaan yang meliputi anggaran investasi dan anggaran eksploitasi kepada Menteri untuk memperoleh pengesahannya
BAB III - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN
Pasal 22
- (1) Semua pembiayaan dalam rangka pelaksanaan tugas Satuan Pengawasan Intern,
Dewan Pengawas serta tenaga ahli, dibebankan kepada Perusahaan dan secara jelas dianggarkan dalam anggaran Perusahaan.
- (2) Perusahaan dilarang membiayai pengeluaran yang dilakukan oleh Departemen/Instansi yang membina dan mengawasi Perusahaan dalam rangka pembinaan dan pengawasan Perusahaan.
Bagian Kedelapan
Iuran
BAB III - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN
Pasal 23
Iuran pembiayaan eksploitasi dan pemeliharaan prasarana pengairan didasarkan pada asas memperoleh penghasilan yang cukup bagi Perusahaan untuk menutup biaya pengusahaan yang ditetapkan dengan keputusan Menteri atas usul Direksi, setelah mendapat 'pertimbangan Menteri Keuangan.
Bagian Kesembilan
Sistem Akuntansi
BAB III - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN
Pasal 24
Tahun Buku Perusahaan adalah tahun takwim, kecuali jika ditetapkan lain oleh Menteri.
BAB III - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN
Pasal 25
- (1) Setiap perubahan baik yang diakibatkan oleh transaksi maupun oleh kejadian lain dalam Perusahaan yang mempengaruhi aktiva, hutang, modal, biaya dan pendapatan harus dibukukan atas dasar satu sistem akuntansi yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Sistem akuntansi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun dan dilaksanakan oleh Direksi agar dapat berjalan dengan baik
BAB III - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN
Pasal 26
- (1) Menteri melakukan pengawasan umum atas jalannya Perusahaan.
- (2) Pada Perusahaan dibentuk Dewan Pengawas yang bertanggungjawab kepada Menteri.
- (3) Dewan Pengawas bertugas untuk melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan Perusahaan termasuk pelaksanaan rencana kerja dan anggaran Perusahaan.
- (4) Dewan Pengawas melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku terhadap Perusahaan dan menjalankan keputusan-keputusan dan petunjuk-petunjuk dari Menteri.
BAB III - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN
Pasal 27
Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban :
- a. memberikan pendapat dan saran kepada Menteri melalui Direktur Jenderal mengenai rancangan rencana kerja dan anggaran Perusahaan, serta perubahan/tambahannya, laporan-laporan lainnya dari Direksi;
- b. mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran Perusahaan serta menyampaikan hasil penilaiannya kepada Menteri dengan tembusan kepada Direksi dan Direktur Jenderal;
- c. mengikuti perkembangan kegiatan Perusahaan, dan dalam hal Perusahaan menunjukkan gejala kemunduran, segera melaporkannya kepada Menteri dengan tembusan kepada Direktur Jenderal, dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh;
- d. memberikan pendapat dan saran kepada Menteri dengan tembusan kepada Direktur Jenderal dan kepada Direksi mengenai setiap masalah lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan Perusahaan;
- e. memberikan laporan kepada Menteri dan Menteri Keuangan secara berkala (triwulan dan tahunan) serta pada setiap waktu yang diperlukan mengenai perkembangan Perusahaan dan hasil pelaksanaan tugas Dewan Pengawas;
- f. melakukan tugas-tugas pengawasan lain yang ditentukan oleh Menteri.
BAB III - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN
Pasal 28
Dalam pelaksanaan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Dewan Pengawas wajib
BAB III - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN
Pasal 55
- (5) Perusahaan tidak mengadakan cadangan diam atau cadangan rahasia.
- (6) Semua alat-alat likuid (liquide) yang tidak segera diperlukan oleh Perusahaan disimpan dalam bank milik Negara yang disetujui oleh Menteri.
- (1) Pembelanjaan untuk investasi yang dilaksanakan Perusahaan dapat berasal dari :
- a. dana intern Perusahaan;
- b. penyertaan modal Negara melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- c. pinjaman dari dalam dan/atau luar negeri;
- d. sumber-sumber lainnya yang sah.
- (2) Anggaran investasi diajukan di dalam anggaran Perusahaan, sedangkan apabila anggaran investasi diajukan pada masa tahun buku yang bersangkutan, maka anggaran investasi diajukan bersamaan dengan anggaran tahunan atau perubahan anggaran Perusahaan yang pengajuannya dilakukan sesuai dengan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- (1) Perusahaan dapat memperoleh dan menggunakan dana yang diperoleh untuk mengembangkan usahanya melalui pengeluaran obligasi atau alat-alat yang sah lainnya.
- (2) Pengeluaran obligasi atau alat-alat yang sah lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), termasuk ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan itu, diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Setiap kegiatan penyerahan, pemindahtanganan, pembebanan, penghapusan aktiva tetap, penerimaan pinjaman jangka menengah/panjang, pemberian pinjaman dalam bentuk dan cara apapun, tidak menagih lagi, menghapuskan dari pembukuan piutang dan persediaan barang dapat dilakukan oleh Direksi atas izin Menteri, setelah Menteri mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Menteri Keuangan.
Pembebanan tugas tambahan kepada Perusahaan di luar tugas pokoknya yang menimbulkan akibat keuangan terhadap anggaran Perusahaan ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan.
Bagian Keenam Pimpinan, Pembinaan dan Pengelolaan
Perusahaan dipimpin dan dikelola oleh Direksi yang terdiri dari seorang Direktur Utama dan sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang Direktur sesuai dengan bidang usahanya.
- (1) Pembinaan terhadap Perusahaan dilakukan oleh Menteri, yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Direktur Jenderal
Tugas dan wewenang Direksi adalah sebagai berikut :
- a. memimpin, mengurus, dan mengelola Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan dengan senantiasa berusaha meningkatkan daya guna dan hasil guna dari Perusahaan;
- b. menguasai, memelihara, dan mengurus kekayaan Perusahaan;
- c. mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan;
- d. melaksanakan kebijaksanaan umum dalam mengurus Perusahaan yang telah digariskan oleh Menteri;
- e. menetapkan kebijaksanaan Perusahaan sesuai dengan kebijaksanaan umum yang
- 10 - ditetapkan oleh Menteri;
- f. menyiapkan pada waktunya rencana kerja tahunan Perusahaan lengkap dengan anggaran keuangan;
- g. mengadakan dan memelihara tata buku dan administrasi Perusahaan sesuai dengan kelaziman yang berlaku bagi suatu Perusahaan;
- h. menyiapkan susunan organisasi Perusahaan lengkap dengan perincian tugasnya;
- i. mengangkat dan memberhentikan pegawai sesuai dengan peraturan kepegawaian yang berlaku bagi Perusahaan;
- j. menetapkan gaji, pensiun/jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi Pegawai serta mengatur semua hal kepegawaian lainnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- k. memberikan segala keterangan tentang keadaan dan jalannya Perusahaan baik dalam bentuk laporan tahunan, maupun laporan berkala menurut cara dan waktu yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah ini serta setiap kali diminta oleh Menteri;
- l. menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya
- (1) Dalam menjalankan tugas-tugas pokok Perusahaan :
- a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak atas nama Direksi;
- b. Para Direktur berhak dan berwenang bertindak atas nama Direksi masing-masing untuk bidangnya dalam batas-batas yang ditentukan dalam peraturan tata tertib dan tata cara menjalankan pekerjaan Direksi.
- (2) Apabila Direktur Utama berhalangan tetap menjalankan pekerjaannya atau apabila jabatan itu terluang dan penggantinya belum diangkat atau belum memangku jabatannya, maka jabatan Direktur Utama dipangku oleh Direktur yang tertua dalam masa jabatan
- (1) Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri setelah mendengar pertimbangan Menteri Keuangan.
- (2) Anggota Direksi diangkat untuk masa 5 (lima) tahun dan setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali.
- (3) Dalam hal-hal tersebut di bawah ini, Presiden atas usul Menteri dapat memberhentikan seluruh atau salah seorang anggota Direksi meskipun masa jabatannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) belum berakhir karena :
- a. mutasi jabatan untuk kepentingan Perusahaan dan Negara;
- b. atas permintaan sendiri;
- c. melakukan perbuatan atau sikap yang merugikan
Perusahaan;
- d. melakukan tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Negara;
- e. cacat fisik atau mental yang mengakibatkan tidak dapat melaksanakan tugasnya;
- f. meninggal dunia;
- g. tidak cukup cakap atau ternyata tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
- h. tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar Perusahaan.
- (4) Pemberhentian karena alasan sebagairnana dimaksud dalam ayat (3) huruf c dan huruf d, jika merupakan suatu pelanggaran terhadap peraturan hukum pidana, merupakan pemberhentian tidak dengan hormat.
- (5) Sebelum pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3)huruf c dan huruf d dilakukan, kepada anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri secara tertulis yang ditujukan kepada Menteri, yang harus dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) bulan setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberitahukan oleh Menteri tentang rencana pemberhentian itu.
- (6) Selama persoalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) belum diputus, maka Menteri dapat memberhentikan untuk sementara waktu anggota Direksi yang bersangkutan.
- (7) Jika dalam waktu 2 (dua) bulan setelah memberhentikan anggota Direksi yang bersangkutan
- (1) Anggota Direksi adalah Warga Negara Indonesia.
- (2) Anggota Direksi diangkat
- (1) Antara para anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis ke samping termasuk menantu dan ipar, kecuali jika diizinkan Presiden.
- (2) Jika sesudah pengangkatan, mereka memasuki hubungan kekeluargaan yang terlarang itu, maka untuk dapat melanjutkan jabatannya, diperlukan izin tertulis dari Presiden.
- (3) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi, baik langsung maupun tidak langsung dalam suatu perkumpulan/Perusahaan lain yang berusaha/bertujuan mencari laba.
- (4) Anggota Direksi tidak dibenarkan memangku jabatan rangkap sebagaimana tersebut di bawah ini :
- a. Direktur Utama atau Direktur pada badan usaha milik negara lainnya atau perusahaan swasta, atau jabatan lain yang berhubungan dengan pengelolaan Perusahaan;
- b. jabatan struktural dan fungsional lainnya dalam Instansi/Lembaga- Pemerintah Pusat/Daerah;
- c. Jabatan-jabatan lainnya,
- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku mulai berlaku, Direksi mengirimkan rencana kerja dan anggaran Perusahaan yang meliputi anggaran investasi dan anggaran eksploitasi kepada Menteri untuk memperoleh pengesahannya
- (1) Semua pembiayaan dalam rangka pelaksanaan tugas Satuan Pengawasan Intern,
Dewan Pengawas serta tenaga ahli, dibebankan kepada Perusahaan dan secara jelas dianggarkan dalam anggaran Perusahaan.
- (2) Perusahaan dilarang membiayai pengeluaran yang dilakukan oleh Departemen/Instansi yang membina dan mengawasi Perusahaan dalam rangka pembinaan dan pengawasan Perusahaan.
Bagian Kedelapan
Iuran
Iuran pembiayaan eksploitasi dan pemeliharaan prasarana pengairan didasarkan pada asas memperoleh penghasilan yang cukup bagi Perusahaan untuk menutup biaya pengusahaan yang ditetapkan dengan keputusan Menteri atas usul Direksi, setelah mendapat 'pertimbangan Menteri Keuangan.
Bagian Kesembilan
Sistem Akuntansi
Tahun Buku Perusahaan adalah tahun takwim, kecuali jika ditetapkan lain oleh Menteri.
- (1) Setiap perubahan baik yang diakibatkan oleh transaksi maupun oleh kejadian lain dalam Perusahaan yang mempengaruhi aktiva, hutang, modal, biaya dan pendapatan harus dibukukan atas dasar satu sistem akuntansi yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Sistem akuntansi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun dan dilaksanakan oleh Direksi agar dapat berjalan dengan baik
- (1) Menteri melakukan pengawasan umum atas jalannya Perusahaan.
- (2) Pada Perusahaan dibentuk Dewan Pengawas yang bertanggungjawab kepada Menteri.
- (3) Dewan Pengawas bertugas untuk melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan Perusahaan termasuk pelaksanaan rencana kerja dan anggaran Perusahaan.
- (4) Dewan Pengawas melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku terhadap Perusahaan dan menjalankan keputusan-keputusan dan petunjuk-petunjuk dari Menteri.
Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban :
- a. memberikan pendapat dan saran kepada Menteri melalui Direktur Jenderal mengenai rancangan rencana kerja dan anggaran Perusahaan, serta perubahan/tambahannya, laporan-laporan lainnya dari Direksi;
- b. mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran Perusahaan serta menyampaikan hasil penilaiannya kepada Menteri dengan tembusan kepada Direksi dan Direktur Jenderal;
- c. mengikuti perkembangan kegiatan Perusahaan, dan dalam hal Perusahaan menunjukkan gejala kemunduran, segera melaporkannya kepada Menteri dengan tembusan kepada Direktur Jenderal, dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh;
- d. memberikan pendapat dan saran kepada Menteri dengan tembusan kepada Direktur Jenderal dan kepada Direksi mengenai setiap masalah lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan Perusahaan;
- e. memberikan laporan kepada Menteri dan Menteri Keuangan secara berkala (triwulan dan tahunan) serta pada setiap waktu yang diperlukan mengenai perkembangan Perusahaan dan hasil pelaksanaan tugas Dewan Pengawas;
- f. melakukan tugas-tugas pengawasan lain yang ditentukan oleh Menteri.
Dalam pelaksanaan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Dewan Pengawas wajib
Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Dewan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut :
- a. melihat buku-buku dan surat-surat serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa keadaan kas (untuk keperluan verifikasi) dan memeriksa kekayaan Perusahaan;
- b. memasuki pekarangan-pekarangan, gedung-gedung dan kantor-kantor yang dipergunakan oleh Perusahaan;
- c. meminta
PENJELASAN
Pembukaan
-penjelasan dari pimpinan Perusahaan mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan Perusahaan;
- d. meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Pengawas;
- e. menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan;
- f. melakukan hal-hal lain yang dianggap perlu sebagaimana diatur dalam peraturan pendirian Perusahaan.
##
PENJELASAN
Pasal 30
- (1) Dewan Pengawas mengadakan rapat sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali dan sewaktu-waktu apabila diperlukan. - (2) Dalam rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibicarakan hal-hal yang berhubungan dengan Perusahaan sesuai dengan tugas pokok, fungsi, dan hak serta kewajibannya. - (3) Keputusan rapat Dewan Pengawas diambil