Unknown Unknown Nomor 8 Tahun 1965 tentang KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUP ATEN T ABALONG TAHUN ANGGARAN2010 DENGAN RAHMA T TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TABALONG, - a. bahwa peranan pupuk sangat penting dalam meningkatkan produktivitas dan produksi komoditas pertanian dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional; - b. bahwa untuk meningkatkan kemampuan petani dalam penerapan pemupukan berimbang diperlukan adanya subsidi pupuk; - c. bahwa atas dasar hal tersebut diatas, Pemerintah perlu (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI TABALONG
PERATURANBUPATITABALONG
NOMOR -..t.., TAHUN2009
TENTANG
KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUP ATEN T ABALONG TAHUN ANGGARAN2010
DENGAN RAHMA T TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TABALONG,
- a. bahwa peranan pupuk sangat penting dalam meningkatkan produktivitas dan produksi komoditas pertanian dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional;
- b. bahwa untuk meningkatkan kemampuan petani dalam penerapan pemupukan berimbang diperlukan adanya subsidi pupuk;
- c. bahwa atas dasar hal tersebut diatas, Pemerintah perlu menetapkan Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 201 0;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tabalong tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Tabalong;
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42~ahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821 );
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411 );
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Talmn 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
Menetapkan
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
8. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang Dalarn Pengawasan;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 02/Pert!HK.060/2/2006 tentang Pupuk Organik Pembenah Tanah;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 40/Pennentan/OT.140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P danK pada Padi Sawah Spesiflk Lokasi;
11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 21/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 50/Pennentan/SR.130/11/2009 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2010;
13. Keputusan Menteri Pertanian Nornor : 237/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An-organik;
14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 239/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pengawasan Formula Pupuk An-organik;
15. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor : 03/M-DAG/PER/2/2006 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Jo Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 47/M› DAG/PER/1112007;
16. Peraturan Gubemur Kalimantan Selatan Nomor 086 Tahun 2009 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2010;
17. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN TABALONG TAHUN ANGGARAN 2010.
BABI
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: ditetapkan di penyalur resmi di Lini IV. 13. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan temak dan budidaya ikan dan atau udang. 14. Petani adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan laban milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman pangan dan atau hortikultura. ... \_ - 15 . Pekebun adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman perkebunan rakyat. 16. Petemak adalab perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman hijauan makanan temak yang tidak memiliki izin usaha. 17. Pembudidaya ikan atau udang adalab perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan laban milik sendiri atau bukan, untuk budidaya ikan dan atau udang yang tidak memiliki izin usaha. 18. Kelompoktani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumberdaya pertanian untuk bekerjasama meningkatkan produktifitas usahatani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan laban usahatani yang diusabakan petani, pekebun, petemak, dan pembudidaya ikan dan/atau udang anggota kelompoktani dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi. 19. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) adalah perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun kelompoktani berdasarkan luasan areal usahatani yang diusahakan petani, pekebun, petemak dan pembudidaya ikan/dan atau udang anggota kelompoktani dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi. 20. Produsen adalah perusahaan yang memproduksi dan atau mengadakan pupuk an-organik (urea, ZA, SP-36, NPK) dan pupuk organik didalam negeri.

Penandatangan: 21. Penyalur Lini III adalah distributor sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 21/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.

Penandatangan: 22. Pcnyalur Lini IV adalah pengecer resmi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 21/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian. ## BABll ## PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDJ Pasal2 - (1) Pupuk bersubsidi diperuntukan bagi petani, peke bun, peternak yang mengusahakan laban seluas› luasnya 2 (dua) hektar setiap musim tanam per keluarga petani kecuali pembudidaya ikan dan/atau udang seluas-luasnya 1 (satu) hektar. - (2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya. I BAB III ... . ## BAB III ## ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI Pasal 3 - ( 1 ) Alokasi pupuk bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesiflk lokasi dengan mempertimbangkan alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi tahun 2010 di daerah. - (2) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut sub sektor, kecamatan, jenis, jumlah kebutuhan, sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (3) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) agar memperhatikan usulan yang diajukan oleh petani, pekebun, petemak, dan pembudidaya ikan dan atau udang berdasarkan Rencana Deflnitif Kebutuhan Kelompoktani (RDKK) yang disetujui oleh Penyuluh Pertanian Lapangan dan diketahui oleh Kepala Desa setempat.
- (4) Dinas dan/atau kantor yang membidangi tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan dan pembudidaya ikan atau udang setempat wajib melaksanakan pembinaan kepada kelompoktani untuk menyusun RDKK sesuai luas areal usaha tani dan/atau kemampuan penyerapan pupuk ditingkat petani di wilayahnya

## Pasal4

- ( 1) Kekurangan alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi di suatu wilayah kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), dapat dipenuhi melalui realokasi antar wilayah.
- (2) Realokasi antar kecamatan dalam wilayah kabupaten ditetapkan oleh Bupati atas dasar rekomendasi Kepala Dinas guna memenuhi kebutuhan petani di lapangan.

## BABIV

## TUG AS DAN T ANGGUNG JAW AB DISTRIBUTOR

Pasal 5

- (1) Distributor bertanggung jawab atas kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini lil sampai ke Lini IV sesuai tanggung jawabnya.
- (2) Distributor hanya menyalurkan pupuk bersubsidi kepada pengecer yang ditunjuk.
- (3) Distributor dilarang melakukan penjualan pupuk bersubsidi kepada pedagang atau pihak lain yang tidak ditunjuk sebagai pengecer.
- (4) Distributor wajib menyampaikan daftar pengecer kepada Dinas yang terkait, serta Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida.
- (5) Untuk kelancaran pendistribusian pupuk di daerah, distributor dapat menambah jumlah pengecer dengan mempertimbangkan keperluan dilapangan dengan mengutamakan gabungan kelompoktani (gapoktan) yang memenuhi syarat sebagai pengecer.

## BABY

## TUGASDANTANGGUNGJAWABPENGECER

## Pasal6

- (1) Pengecer bertanggung jawab atas kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi yang diterimanya dari distributor kepada kelompoktani.
- (2) Pengecer bertanggung jawab menyalurkan pupuk bersubsidi sesuai peruntukannya.
- (3) Pengecer dalam menyalurkan pupuk bersubsidi kepada petani tidak boleh melebihi harga HET yang ditentukan oleh Pemerintah.
- (4) Untuk tidak membebani kelompoktani penebusan pupuk bersubsidi dari distributor adalah menjadi tanggung jawab pengecer dan/atau tidak memanfaatkan modal dari kelompoktani.

I (5) Pengecer .. ... ... . .. . ... ..

## BABVII PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Produsen wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini III sampai Lini IV sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sektor pertanian.
- (2) Distributor berkewajiban melakukan pengawasan terhadap penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini IV kepada kelompoktani.

## Pasal 11

- (I) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi diwilayahnya.
- (2) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Petugas Pengamat Hama dan Penyakit, Mantri Tani dan Mantri Perkebunan.
- (3) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida wajib menyampaikan Iaporan pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi ke Bupati.

## BAB VIII

## PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Distributor wajib menyampaikan laporan pengadaan, penyaluran, dan persediaan pupuk bersubsidi yang dikuasainya setiap bulan secara berkala kepada Kepala Dinas dan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida
- (2) Pengecer resmi wajib menyampaikan laporan realisasi pengadaan, penyaluran, dan persediaan pupuk bersubsidi yang dikuasainya setiap bulan secara berkala kepada Dinas.

## BABIX SANKS I

Pasal 13

- (1) Distributor yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), (2), (3), dan (4) dikenakan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis dari Bupati atas rekomendasi Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida dengan menembuskan kepada pihak yang berkepentingan.
- (2) Pengecer yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dikenakan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis dari Bupati atas rekomendasi Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida dengan menembuskan kepada pihak yang berkepentingan.
- (3) Distributor dan pengecer yang tidak mentaati peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) terhitung satu bulan sejak tanggal peringatan tertulis dapat dikenakan sanksi berupa pembekuan surat ijin usahanya atau pemutusan Surat Peljanjian Jual Beli (SP JB) atau dilaporkan kepada pihak yang berwajib atas rekomendasi dari Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida.

## BABX

## KETENTUANPENUTUP

Pasal 14

Ketentuan pelaksanaan Peraturan ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku dan dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2010.

I Agar .. ... ... ... .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 1m dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Diundangkan di Tanjung pada tanggal


Ditetapkan di Tanjung pada tanggal

1/,

BUPATI

1'~·

..

H. RACHMAN RAMSYI ) .


## H. ABDEL FADILLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN T ABALONG TAHUN 2009 NOM OR