PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG Nomor 8 Tahun 2007 tentang KAWASAN KONSERVASI LAUT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG (berlaku 31 Juli 2007)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR 8 TAHUN 2007
TENTANG
KAWASAN KONSERVASI LAUT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BENGKAYANG,
:
:
- a. bahwa Kabupaten Bengkayang merupakan salah satu Kabupaten yang berada di Kalimantan Barat yang memiliki kawasan perairan dan memiliki keragaman potensi sumber daya alam yang tinggi sehingga dapat memberikan manfaat secara optimal bagi pengembangan ekonomi, sosial budaya masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka melindungi kelestarian fungsi sumberdaya alam pesisir yang memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi dan karakteristik sosial budaya yang yang spesifik diperlukan upaya pelestarian dan konservasi wilayah pesisir terhadap kawasan perairan laut Kabupaten Bengkayang dengan kebijakan pengelolaan secara berkelanjutan yang berwawasan lingkungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tentang Kawasan Konservasi Laut Daerah Kabupaten Bengkayang perlu ditetapkan Peraturan daerah.
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuanketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 831);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2994) jo. Pengumuman Pemerintah Republik Indonesia tentang Landas Kontinen Indonesia tanggal 17 Pebruari 1969;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3260);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda dan Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
12. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
13. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
14. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
15. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
16. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
17. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
18. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3487);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3544);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1994 tentang Pengusaha Pariwisata Alam di Zona Pemanfaatan Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3550);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Repbulik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
27. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Kawasan Lindung;
28. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 41 Tahun 2000 tentang Pedoman Umum Pengelolaan PulauPulau Kecil yang Berkelanjutan dan Berbasis Masyarakat;
29. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : Kep.10/MEM/2002 tentang Pedoman Umum Perencanaan Pengelolaan Pesisir Terpadu;
30. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.34/MEN/2002 tentang Pedoman Umum Penataan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
DAN
BUPATI BENGKAYANG
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TENTANG KAWASAN KONSERVASI LAUT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang,
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bengkayang dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Bengkayang;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang;
6. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
7. Kawasan Konservasi Laut Daerah (disingkat KKLD) adalah kawasan perairan pesisir dan pulau-pulau kecil yang memiliki sumberdaya hayati dan karakteristik sosial budaya spesifik yang dilindungi secara hukum atau cara lain yang efektif;
8. Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut;
9. Kawasan pesisir adalah wilayah pesisir tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh Pemerintah
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Dengan Peraturan daerah ini menunjuk Kawasan Pesisir dan Laut Daerah Kabupaten Bengkayang sebagai Kawasan Konservasi Laut Daerah Kabupaten Bengkayang sebagaimana peta terlampir.
ASAS, TUJUAN DAN SARANA
BAB II - ASAS, TUJUAN DAN SARANA
Pasal 3
Kawasan Konservasi Laut Daerah dilaksanakan dengan dilandasi pada asas-asas keberlanjutan, konsistensi, keterpaduan, kemitraan, pemerataan, peran serta masyarakat, keterbukaan, desentralisasi, akuntabilitas, keadilan dan kepastian hukum.
BAB II - ASAS, TUJUAN DAN SARANA
Pasal 4
Pengelolaan Kawasan Konservasi Laut Daerah Kabupaten Bengkayang dilaksanakan dengan tujuan:
- a. Terpeliharanya suatu kawasan konservasi laut di daerah di dalam upaya melindungi, menyelamatkan dan memperkaya sumberdaya hayati serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
- b. Terlindunginya alur migrasi ikan, habitat biota laut di kawasan konservasi laut daerah atas pemanfaatan dan aktifitas sumberdaya pesisir;
- c. Terlindungnya situs budaya tradisional dan ekosistem pesisir yang unik dan/atau rentan terhadap perubahan;
- d. Terpeliharanya kelestarian fungsi lingkungan hidup wilayah perairan laut.
BAB II - ASAS, TUJUAN DAN SARANA
Pasal 5
Sasaran yang ingin dicapai dalam pengelolaan kawasan konservasi laut daerah sesuai ketentuan pada Pasal 4, yaitu:
- a. Terumuskannya kebijakan perlindungan kawasan konservasi laut didaerah yang mengakomodir aaspirasi dan kepentingan masyarakat yang menunjang usaha/kegiatan pembangunan di wilayah konservasi;
- b. Terkoordinasinya sistem dan kebijakan dalam pengelolaan perlindungan kawasan konservasi laut daerah Kabupaten, Kecamatan maupun antar sektor;
- c. Tercapainya kemandirian dan partisipasi masyarakat melalui pengakuan hak-hak masyarakat tradisional yang hidup dan berkembang di wilayah kawasan konservasi laut daerah dengan ## BAB III
RUANG LINGKUP
BAB II - ASAS, TUJUAN DAN SARANA
Pasal 6
Ruang lingkup berlakunya Peraturan daerah ini adalah seluruh wilayah pesisir dan laut Kabupaten Bengkayang, yang meliputi:
- a. Wilayah kegiatan secara administratif di pesisir dan laut Kabupaten Bengkayang yaitu terletak di Perairan Kecamatan Sungai Raya dan Kecamatan Sungai Raya Kepulauan
- meliputi pulau-pulau dan perairan yang ada sampai sejauh 4 (empat) mil laut yang diukur mulai dari garis pantai kearah laut lepas dan/atau kea rah perairan kepulauan; dan
- b. Wilayah kepulauan atau pulau-pulau ## BAB IV PENETAPAN BATAS KAWASAN KONSERVASI LAUT DAERAH
BAB II - ASAS, TUJUAN DAN SARANA
Pasal 7
- (1) KKLD di wilayah laut ditetapkan mengikuti teknik pengukuran di wilayah laut sejauh 4 mil laut yang diukur dari garis pangkal yang menghubungkan pulau-pulau terluar dalam wilayah Kabupaten Bengkayang, sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang ## BAB V
PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI LAUT DAERAH
BAB II - ASAS, TUJUAN DAN SARANA
Pasal 8
- (1) Penunjukan Kawasan Konservasi Laut Daerah Kabupaten Bengkayang direalisasikan dalam bentuk penataan batas;
- (2) Pengelolaan Kawasan Konservasi Laut Daerah dilakukan melalui kegiatan:
- a. identifikasi, inventarisasi dan monitoring, evaluasi potensi sumber hayati dan lingkungan sumberdaya hayati;
- b. upaya pengelolaan meliputi pengawasan dan pengendalian, pengelolaan habitat dan populasi, penelitian dan pendidikan, pemanfaatan sumber daya ikan dan jasa lingkungan serta pengembangan sosial ekonomi masyarakat;
- c. keterpaduan antara pemanfaatan ruang daratan dan lautan.
- (3) Penataan Kawasan Konservasi Laut Daerah Kabupaten Bengkayang lebih lanjut akan ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
BAB II - ASAS, TUJUAN DAN SARANA
Pasal 9
- (1) Pengelolaan Kawasan Konservasi Laut Daerah Kabupaten Bengkayang dapat dimuat dalam dokumen Perencanaan Pengelolaan KKLD;
- (2) Didalam Penetapan Dokumen Perencanaan Pengelolaan KKLD dimaksud ayat (1), Bupati menerbitkan Peraturan tentang norma, standar, pedoman penyusunan dan penetapan renstra, zonasi, pengelolaan dan rencana aksi yang memuat tujuan, sasaran, strategi dan target pelaksanaannya.
BAB II - ASAS, TUJUAN DAN SARANA
Pasal 10
- (1) Pengelolaan Kawasan Konservasi Laut sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) dilakukan oleh Organisasi Pengelola Kawasan Konservasi Laut secara kolaboratif dengan melibatkan peran serta aktif masyarakat;
- (2) Organisasi Pengelolaan Kawasan Konservasi Laut Daerah akan dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
PEMANFAATAN
BAB VI - PEMANFAATAN
Pasal 11
- (1) Kawasan Konservasi Laut Daerah dapat dimanfaatkan untuk keperluan:
- a. Kegiatan perikanan berkelanjutan;
- b. Wisata Bahari;
- c. Penelitian dan pengembangan;
- d. Pengembangan sosial ekonomi masyarakat;
- e. Pemanfaatan sumberdaya laut hayati secara lestari.
- (2) Ketentuan lebih lanjut pelaksanaan pemanfaatan Kawasan Konservasi Laut Daerah dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan keputusan Bupati dan/atau Peraturan Bupati.
Pemberdayaan Masyarakat
BAB VII - Pemberdayaan Masyarakat
Pasal 12
Pengelolaan Kawasan Konservasi Laut Daerah harus mengakomodasi hak tradisional masyarakat adat dan masyarakat lokal, yang dalam pelaksanaannya terintegrasi dengan Organisasi Pengelolaan Kawasan Konservasi Laut Daerah.
Bagian Pertama
Hak dan Kewajiban Masyarakat
BAB VII - Pemberdayaan Masyarakat
Pasal 13
- (1) Hak-hak masyarakat dalam rangka pengelolaan Kawasan Konservasi Laut Daerah meliputi:
- a. Hak untuk memperoleh informasi mengenai rencana usaha atau kegiatan pemanfaatan kawasan konservasi laut daerah di dalam wilayah desanya;
- b. Hak untuk berperan serta dalam perumusan kebijakan pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan usaha dan/atau kegiatan lainnya yang berkaitan dengan pemanfaatan sumberdaya perairan dan laut;
- c. Hak untuk memperoleh penyuluhan dan pelatihan dalam rangka pemberdayaan masyarakat di kawasan konservasi laut daerah;
- d. Hak untuk mengajukan usul dan pendapat dalam proses permohonan ijin pemanfaatan sumberdaya laut hayati secara lestari;
- e. Hak untuk memperoleh ganti rugi yang layak atas kerugian yang timbul karena perubahan tata guna lahan sebagai akibat dari pelaksanaan rencana tata ruang pesisir;dan
- f. Hak untuk mempertahankan nilai-nilai budaya dan jasa lingkungan sebagai sumber penghidupan yang telah berlangsung secara turun temurun sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kewajiban masyarakat di sekitar Kawasan Konservasi Laut Daerah dalam rangka pengelolaan sumberdaya alam hayati dan ekonomisnya meliputi:
- a. Kewajiban untuk memberikan informasi sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan pengelolaan Kawasan Konservasi Laut Daerah;
- b. Kewajiban untuk berperan serta dalam upaya perlindungan dan pelestarian serta rehabilitasi fungsi-fungsi ekologis kawasan konservasi laut.
Bagian Kedua Peran serta Organisasi Non-Pemerintah
BAB VII - Pemberdayaan Masyarakat
Pasal 14
Peran serta organisasi non-pemerintah dalam pengelolaan Kawasan Konservasi Laut Daerah meliputi:
- a. Menyampaikan pendapat dan saran sebagai masukan dalam rangka perumusan kebijakan pengelolaan Kawasan Konservasi Laut Daerah;
- b. Meningkatkan kemampuan dan tanggung jawab para anggota masyarakat dalam pengelolaan Kawasan Konservasi Laut Daerah;
- c. Menumbuhkembangkan peranserta para anggota masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengelolaan Kawasan Konservasi Laut Daerah; dan
- d. Menyampaikan informasi mengenai kegiatannya di Kawasan Konservasi Laut Daerah.
Bagian Ketiga Peran Serta Perguruan Tinggi
BAB VII - Pemberdayaan Masyarakat
Pasal 15
Peran serta Perguruan Tinggi dalam pengelolaan Kawasan Konservasi Laut Daerah meliputi:
- a. Memberikan dukungan ilmiah berupa pendapat-nasihat, hasil penelitian dan pengembangan teknologi, baik dalam perumusan kebijakan maupun dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan Kawasan Konservasi Laut Daerah;
- b. Membantu pengembangan sistem dan mekanisme pengelolaan Kawasan Konservasi Laut Daerah;
- c. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pelatihan dalam rangka pengembangan Kawasan Konservasi Laut Daerah;
- d. Mengembangkan sumber data dan informasi tentang Kawasan Konservasi laut Daerah serta sistem dan mekanisme diseminasinya agar mudah diakses apabila diperlukan.
KOMISI PENGELOLA KAWASAN KONSERVASI LAUT DAERAH
Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Komisi Pengelola
BAB VIII - KOMISI PENGELOLA KAWASAN KONSERVASI LAUT DAERAH
Pasal 16
- (1) Guna mendukung pelaksanaan pengelolaan Kawasan Konservasi Laut Daerah Pemerintah Daerah dapat membentuk Organisasi Pengelola Kawasan Konservasi Laut Daerah, yang selanjutnya disebut Komisi Pengelola Kawasan Konservasi Laut Daerah;
- (2) Keanggotaan Komisi Pengelola Kawasan Konservasi Laut Daerah didasarkan pada prinsip keterwakilan yang terdiri dari pemerintah, perguruan tinggi, dan organisasi nonpemerintah, pihak swasta dan perwakilan masyarakat;
- (3) Susunan Komisi Pengelola Kawasan Konservasi Laut Daerah terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris (merangkap anggota) dan para anggotanya terdiri dari unsur-unsur pemerintah (dinas-dinas), tokoh masyarakat/agam, organisasi non-pemerintah, perguruan tinggi, dan para pemangku kepentingan lainnya;
- (4) Pembentukan Komisi Pengelola Kawasan Konservasi Laut Daerah ditetapkan
BAB VIII - KOMISI PENGELOLA KAWASAN KONSERVASI LAUT DAERAH
Pasal 17
Komisi Pengelola Kawasan Konservasi Laut Daerah, mengemban tiga fungsi utama, yaitu:
- a.
Fungsi Perencanaan, meliputi:
- 1) mengkoordinasikan perencanaan, pemanfaatan ruang dan Kawasan Konservasi Laut Daerah memfasilitasi peran serta masyarakat dalam perumusan kebijakan pengelolaan Kawasan Konservasi Laut Daerah;
- 2) mengupayakan transparansi melalui penyelenggaraan konsultasi publik sebelum dokumen perencanaan ditetapkan secara resmi; dan
- 3) memfasilitasi perencanaan dan pelaksnaan mitigasi bencana di Kawasan Konservasi Laut Daerah.
Fungsi Pelaksanaan, meliputi:
- 1) mengkoordinasikan pelaksanaan pemanfaatan ruang dan sumber daya perairan dan laut;
- 2) memfasilitasi pelaksanaan fungsi pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan yang telah diterbitkan ijinnya;
- 3) menyebarluaskan informasi mengenai kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pengelolaan Kawasan Konservasi Laut Daerah;
- 4) mengkoordinasikan bantuan teknis dan pendanaan dalam rangka pengelolaan Kawasan Konservasi Laut Daerah;
- 5) memfasilitasi penyelesaian sengketa dalam pemanfaatan ruang dan/atau sumberdaya perairan dan laut;
- 6) mendirikan dan mengelola pusat data dan informasi pesisir.
Fungsi Lingkungan Hidup, meliputi:
- 1) melakukan pemantauan dan pengkajian terhadap kondisi lingkungan Kawasan Konservasi Laut Daerah, khususnya dalam kaitannya dengan setiap rencana pemanfaatan ruang dan sumber daya perairan dan laut, baik yang berasal dari instansi pemerintah, swasta maupun masyarakat;
- 2) menyampaikan rekomendasi kepada Bupati untuk penetapan keputusan dalam kegiatan di Kawasan Konservasi Laut Daerah;
- 3) melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap dampak pemanfaatan ruang dan sumberdaya perairan dan laut, baik dari dalam maupun dari luar kewenangan kabupaten;
- 4) melaksanakan tugas-tugas lain yang dibebankan oleh Bupati sepanjang berkaitan dengan pengelolaan Kawasan Konservasi Laut Daerah.
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
BAB IX - PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 18
- (1) Untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan dan/atau pemanfaatan sumberdaya hayati laut secara terpadu dan berkelanjutan, dilakukan pengawasan dan/atau pengendalian terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuan di bidang Pengelolaan Kawasan Konservasi Laut Daerah;
- (2) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan/atau pengendalian Pengelolaan Kawasan Konservasi Laut Daerah Pemerintah Daerah diwajibkan mmelakukan pemantauan, dan/atau pengamatan lapangan dan/atau evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaannya;
- (3) Masyarakat dapat berperan serta dalam proses pemantauan, pengamatan lapangan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan Pengelolaan Kawasan Konservasi Laut Daerah.
Bagian Kedua
Pengawasan
BAB IX - PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 19
Pengawasan terhadap pengelolaan Kawasan Konservasi Laut Daerah dilakukan secara terkoordinasi oleh instansi terkait bersama komisi pengelola Kawasan Konservasi Laut Daerah yang dilakukan sejak tahap proses perencanaan dan pelaksanaan sampai evaluasi.
Bagian Ketiga Pengendalian
BAB IX - PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 20
- (1) Pengendalian terhadap pengelolaan Kawasan Konservasi Laut Daerah dilakukan secara menyeluruh yang mencakup upaya pencegahan, penanggulangan dan Pemulihan Kawasan Konservasi Laut Daerah yang disusun secara terpadu dan menyeluruh dalam pola pengelolaan sumberdaya dan keanekaragaman hayati laut.
- (2) Pengendalian terhadap pengelolaan Kawasan Konservasi Laut Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, pengelola Kawasan Konservasi Laut Daerah dan masyarakat;
- (3) Setiap orang yang berada di sekitar Kawasan Konservasi Laut Daerah wajib mencegah kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan Kawasan Konservasi Laut Daerah;
- (4) Dalam keadaan yang membahayakan Bupati berwenang mengambil tindakan darurat guna keperluan penanggulangan bancana kawasan Konservasi Laut Daerah.
BAB X - PEMBIAYAAN
Pasal 21
- (1) Pembiayaan bagi pelaksanaan program pengelolaan Kawasan Konservasi Laut Daerah dianggarkan di dalam setiap tahun anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) Kabupaten Bengkayang;
- (2) Selain dari APBD, pembiayaan bagi pelaksanaan program pengelolaan wilayah pesisir dapat diperoleh dari sumber pendanaan lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
JAMINAN LINGKUNGAN
BAB XI - JAMINAN LINGKUNGAN
Pasal 22
Pengelolaan Kawasan Konservasi Laut Daerah yang dilakukan oleh pihak lain selain masyarakat setempat harus memiliki:
- a. Perjanjian tertulis yang dilakukan dihadapan Notaris antara Pihak Pemohon dengan Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Komisi Pengelola Kawasan Konservasi Laut Daerah;
- b. Jaminan pemulihan lingkungan dapat berupa deposito dan/atau bank garansi dan/atau jaminan pribadi sebagai jaminan kelestarian dan pemulihan lingkungan;
- c. Prosedur perjanjian dan jaminan lingkungan untuk pengelolaan di wilayah pesisir dibuat oleh Pemerintah Daerah bersama Komisi Pengelola Kawasan Konservasi Laut Pengelola Kawasan Konservasi Laut Daerah;
- d. Bersama biaya jaminan pemulihan lingkungan pesisir ditetapkan ## BAB XII
PENYELESAIAN SENGKETA
BAB XI - JAMINAN LINGKUNGAN
Pasal 23
- (1) Sengketa yang terjadi dalam pengelolaan Kawasan Konservasi Laut Daerah akan diselesaikan melalui musyawarah mufakat antara para pihak, sepanjang tidak menyangkut perkara pidana;
- (2) Musyawarah mufakat dalam penyelesaian sengketa yang dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan bantuan pihak ketiga melaui badan atau tidak melibatkan pihak pemerintah;
- (3) Dalam hal terjadi kerusakan lingkungan akibat kegiatan usaha yang bersifat bisnis, maka dilakukan gugatan atas nama lingkungan, dan apabila masyarakat yang terkena dampak mengalami kerugian, dapat mengajukan gugatan secara ' class action ' terhadap pelaku usaha.
BAB XI - JAMINAN LINGKUNGAN
Pasal 24
Apabila terjadi konflik pengelolaan kawasan konservasi laut antara 2 ( dua ) Kabupaten /Kota yang saling berdekatan, diselesaikan melalui musyawarah yang di fasilitasi oleh Komisi Pengelolaan Kawasan Konservasi Laut Daerah dan/atau pihak ketiga yang berwenang untuk itu.
BAB XI - JAMINAN LINGKUNGAN
Pasal 25
Dalam hal penyelesaian sengketa menggunakan jasa pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 23 ayat (2) dan pasal 24, maka dapat dilakukan melalui mekanisme melalui Negosiasi,Konsiliasi dan Arbitrase.
BAB XIII - KEKTENTUAN PERALIHAN
Pasal 26
Setiap instansi yang terkait dengan Pengelolaan Kawasan Konservasi Laut Daerah menjalankan tugas pokok dan fungsi serta kewenagan secara terpadu sesuai dengan Peraturan daerah ini.
BAB XIII - KEKTENTUAN PERALIHAN
Pasal 27
Pada saat berlakunya peraturan daerah ini, maka peraturan yang berkaitan dengan Pengelolaan Kawasan Konservasi Laut Daerah masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan daerah ini maupun Peraturan Perundang-undangan lainnya.
KETENTUAN PENUTUP
BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28
Pada saat berlakunya peraturan daerah ini, paling lama 1 (satu) Tahun, Komisi pengelolaan kawasan Konservasi Laut Daerah sudah terbentuk.
BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29
Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup di atur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai teknis Pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 30
Peraturan daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan,
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang.

Penetapan: Ditetapkan di Bengkayang pada tanggal 31 Juli 2007

Penandatangan: BUPATI BENGKAYANG, ttd JACOBUS LUNA Perda ini dinyatakan sah sejak tanggal diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang pada tanggal 8 Agustus 2007

Penandatangan: ## SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG, Drs. KRISTIANUS ANYIM, M.Si Pembina TK I NIP.010 182 156 ## LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2007 NOMOR 8 SERI E
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
## NOMOR 8 TAHUN 2007
## TENTANG
## KAWASAN KONSERVASI LAUT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
## I. UMUM
Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan Negara Kepulauan yang terdiri dari 17.504 Pulau dengan panjang garis pantai kurang lebih 81.000 Km 2. Di sepanjang garis pantai ini terdapat wilayah pesisir yang relatif sempit tetapi memiliki potensi sumber daya alam hayati dan non hayati, sumber daya buatan, serta jasa lingkungan yang sangar penting bagi penghidupan masyarakat dan modal dasar Pembagunan Nasional,sehingga perlu dikelola secara terpadu dan berkelanjutan dengan sisten Hukum yang berlaku.Wilayah pesisir tersebut merupakan daerah pertemuan antara ekosistem darat dan laut kearah darat meliputi bagian tanah baik yang kering maupun yang terendam air laut, dan masih dipengaruhi oleh sifat-sifat fisik laut seperti pasang surut ombak dan gelombang serta pemberesan air laut, sedangkan kearah laut mencakup bagian perairan laut yang dipengaruhi oleh proses alami yang terjadi di darat seperti sedimentasi dan aliran air tawar dari Daerah Aliran Sungai (DAS) maupun yang disebabkan oleh kegiatan manusia di darat seperti pengundulan hutan, pembuangan limbah, perluasan permukiman serta intensifikasi pertanian. Propinsi Kalimantan Barat, khususnya Kabupaten Bengkayang juga memiliki beberapa diantaranya pulau-pulau kecil yang menyimpan potensi sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan yang besar. Pulau-pulau kecil merupakan suatu unit ekosistem yang sangat khas, berukuran kecil dan tersebar mengelilingi pulau-pulau besar serta memiliki sumberdaya alam terbatas. Untuk itu dibutuhkan alokasi pemanfaatan guna memberikan hasil pendayagunaan yang optimal.
Dari kawasan perairan yang sangat luas tersebut, sumberdaya laut merupakan salah satu kekayaan alam yang diharapkan menjadi tumpuan hidup bagi masyarakat dan pembangunan bangsa. Namun pembangunan dan pertumbuhan penduduk yang relatif pesat di Indonesia selama beberapa decade telah memacu kerusakan ekosistem yang ada dengan terganggunya bahkan hilangnya sebagian habitat makhluk hidup dan menurunnya keanekaragaman hayati.
Desakan dan terganggunya ekosistem khususnya di kawasan pesisir tersebut salah satuya dipicu oleh pertumbuhan aktivitas penduduk di kawasan tersebut, hal ini terbukti dimana pertumbuhan penduduk di kawasan pesisir dua kali lebih besar dari rata-rata nasional.
Menyikapi kondisi tersebut tentunya diperlukan upaya pengelolaan konservasi sumber daya laut guna menjaga kelestarian kawasan pesisir secara berkelanjutan.
Sejalan dengan penyelenggaraan Otonomi Daerah, yang mana daerah otonom diberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya daerah. Tetapi disamping itu otonomi daerah juga dilaksanakan dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.
Salah satu tantangan utama yang dihadapi pada era globalisasi dan otonomi daerah, adalah perkembangan informasi yang demikian pesat sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mobilisasi sumber daya manusia yang demikian tinggi.
Persaingan yang bersifat komparatif dan kompetitif sangat ketat antar daerah yang memiliki wilayah pesisir dalam mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumberdaya wilayah pesisir, dan perubahan kebijakan publik mendasar yang berkaitan dengan pengelolaan wilayah pesisir membawa dampak terjadi perubahan-perubahan pendekatan dalam kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan laut serta pulau-pulau kecil, jika dahulu
paradigma pembangunan wilayah pesisir adalah membangun pesisir, maka sekarang adalah Wilayah Pesisir Membangun.
Makna yang terdalam pergeseran filosofi pembangunan atau pengelolaan wilayah pesisir itu, adalah peran serta masyarakat menjadi ' kata kunci', artinya peran serta aktif masyarakat di wilayah pesisir dan laut serta pulau-pulau kecil dalam proses pengelolaan dalam proses pengelolaan dan kehidupan sosial dan dukungan terhadap proses perencanaan menjadi sangat penting, karena perencanaan dan pengaturan (regulasi) pengelolaan sumber daya wilayah pesisir harus ada. Kajian akademis yang mendalam melalui kolaborasi dan sinergistas antara seluruh stakeholder, baik aparatur pemerintah, dewan perwakilan rakyat daerah, dunia usaha, masyarakat maupun kelompok mediasi, misalnya LSM dan PusatPusat Kajian Wilayah Pesisir di Perguruan Tinggi, semuanya sangat menentukan efektivitas penetapan kebijakan publik, pelaksanaan kebijakan dan evaluasi kebijakan publik yang mengatur kepentingan masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
Kabupaten Bengkayang sebagai salah satu kawasan yang memilik wilayah pesisir, memiliki sumber daya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang potensial dimungkinkan diberdayakan untuk mencapai tingkat pemanfaatan potensi sumber daya wilayah pesisir secara optimal dan salah satunya yang menjadi rekomendasi nasional dan internasional dan mendapat dukungan pemerintahan daerah adalah melalui kewenangan eksplorasi dan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir dan penetapan tata ruang Wilayah Pesisir terpadu. Guna mengintegrasikan berbagai perencanaan sektoral, mengatasi tumpang tindih perencanaan, konflik pengelolaan dan degradasi biofisik, serta memberi standarisasi.
Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir dan Laut Terpadu dan pemahaman yang sama terhadap batas kewenangan kelautan 12 mil untuk propinsi dan 4 mil untuk kabupaten/kota sesuai ketentuan
PENJELASAN
Pasal 18
UU No.32 Tahun 2004 bukanlah makna normatif adanya kedaulatan