Unknown Unknown Nomor MOR Tahun 2016 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015, Kementerian/ Lembaga/Institusi dan Pemerintah Daerah diwajibkan melakukan pengawasan terhadap Pejabat Pembuat Komitmen dan Unit Layanan Pengadaan/Pejabat Pengadaan di lingkungan masing-masing; - b. bahwa pengawasan dilakukan dengan menciptakan sistem pengendalian intern atas pengadaan barang/jasa dengan tujuan mendeteksi dan mencegah (early warning system) atas kemungkinan penyimpangan atas pengadaan barang/jasa; - c. bahwa berdasarkan Pedoman Probity Audit Pengadaan Barang/Jasa Bagi APIP, untuk pelaksanaan probity audit harus diatur dalam Peraturan Walikota; - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu (berlaku 20 September 2016)
Pembukaan
Menimbang:
Mengingat
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 116 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015, Kementerian/ Lembaga/Institusi dan Pemerintah Daerah diwajibkan melakukan pengawasan terhadap Pejabat Pembuat Komitmen dan Unit Layanan Pengadaan/Pejabat Pengadaan di lingkungan masing-masing;
- b. bahwa pengawasan dilakukan dengan menciptakan sistem pengendalian intern atas pengadaan barang/jasa dengan tujuan mendeteksi dan mencegah (early warning system) atas kemungkinan penyimpangan atas pengadaan barang/jasa;
- c. bahwa berdasarkan Pedoman Probity Audit Pengadaan Barang/Jasa Bagi APIP, untuk pelaksanaan probity audit harus diatur dalam Peraturan Walikota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kebijakan Probity Audit atas Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Sinpkawang.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoenesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pernbentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pernerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repttblik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 4593);
7. Peraturan Pernerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Pera tu ran Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/asa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peratu ran Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
Menetapkan
9. Peraturan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Nomor 362/K/D4/2012 tentang Pedoman Probity Audit Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerin tah;
10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 14);
11. Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kota Singkawang.
MEMUTUSKAN:
PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEBIJAKAN PROBITY AUDIT ATAS PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Singkawang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pemban tuan dengan prinsip otonorni seluas­ luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang­Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Walikota adalah Walikota Singkawang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Singkawang.
6. Inspektorat Kota adalah Inspektorat Kota Singkawang yang merupakan unsur Pengawas emerintahan Kota Singkawang.
7. Inspektur adalah Kepala Inspektorat Kota Singkawang
8. Aparat Pengawas Internal Pemerintah adalah inspektoratjenderal kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintahnonkementerian, inspektorat provinsi, dan inspektorat kabupaten/kota;
9. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang selanjutnya disingkat BPKP adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional;
10. Auditan adalah orang/instansi pemerintah yang di audit oleh Inspektorat;
11. Probity Audit adalah kegiatan penilaian (independen) untuk memastika.n bahwa prosespengadaan barang/jasa telah dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan prinsip penegakan integritas, kebenaran, dan kejujuran dan memenuhi ketentuan perundangan berlaku yang bertujuan meningkatkan akuntabilitas penggunaan dana sektor publik.
12. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalamPeraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang.
13. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah tentang Pembentukan clan Susunan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang.
14. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Daerah yang dipisahkan.
15. Probity Auditor adalah orang/'sekelompok orang atau badan yang independen yang diberikan mandat untuk memberikan keyakinan atas suatu kontrak pengadaan barang/jasa yang direncana.kan, dan melaporkan bahwa proses kontrak pengadaan barang/jasa telah dilaksanakan sesuai dengan seharusnya.
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
BAB II - MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2
Kebijakan Probity Audit atas pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Daerah dimaksudkan sebagai panduan bagi APIP Pemerintah Daerah serta Instansi lainnya dalam melakukan penilaian (independen) untuk memastikan pengadaan barang/jasa telah dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan prinsip dan etika pengadaan serta memenuhi ketentuan perundangan yang berlaku.
BAB II - MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 3
Tujuan probity audit adalah :
- a. memberi keyakinan bahwa rencana pengadaan barang/jasa telah didahului dengan proses identifikasi kebutuhan riil barang/jasa;
- b. identifikasi kebutuhan pengadaan barang/jasa telah sesuai ketentuan;
- c. perencanaan pengadaan telah meliputi kebijakan umum pengadaan dan telah ditetapkan rencana penganggaurannya;
- d. meyakinkan bahwa proses pengadaan barang/jasa telah sesuai ketentuan;
- e. memastikan bahwa proses pengadaan barang/jasamampu melind ungi para pihak berkepentingan;
- f. memastikan bahwa penawaran yang masuk akan dinilai ## BAB III KEBIJAKAN PROBITY AUDIT Bagian Kesatu Pelaksanaan Probity Audit
BAB II - MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 5
- (1) SKPD yang ditunjuk dan bertanggung jawab melaksanakan probity audit atas pengadaan barang/jasa pemerintah pada SKPD/UKPD/BUMD adalah Inspektorat.
- (2) Inspektorat dapat meminta bantuan/asistensi BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat untuk melaksanakan probity audit atas pengadaan barang/jasa pemerintah daerah.
- (3) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersebut dapat dilakukan dalam bentuk Quality Assurance atau penugasan bersama antara Inspektorat dengan BPKP Perwakilan Provinsi Kaliman tan Barat.
- (4) Walikota dapat meminta langsung kepada BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat untuk melaksanakan probity audit atas pengadaan barang/jasa pemerintah daerah secara mandiri jika dirasa perlu.
Bagian Kedua
Kriteria Paket Pekerjaan yang Dilakulan Probity Audit
BAB II - MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 6
Probity audit dilaksanakan pada paket pekerjaan yang bersifat :
- a. paket pekerjaan berisiko tinggi dan bersifat kompleks;
- b. paket pekerjaan memiliki sejarah/latar belakang yang kontroversial atau berhubungan dengan permasalahan hukum;
- c. paket pekerjaan sangat sensitif secara politis;
- d. paket pekerjaan yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan;
- e. paket pekerjaan berhubungan dengan kepentingan masyarakat luas;
- f. paket pekerjaan untuk memenuhi pelayanan dasar masyarakat; clan
- g. nilai paket pekerjaan relatif besa:r dibandingkan dengan nilai paket-paket pekerjaan yang lain.
Bagian Ketiga
Rencana Probity (Probity Plan)
BAB II - MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 7
- (1) Probity plan merupakan rencana dan kerangka pengendalian untuk memastikan bahwa pelaksanaan pengadaan barang/jasa memenuhi prinsip-prinsip probity.
- (2) Probity plan disusun oleh masing-masing pelaksana pengadaan dengan mempertimbangkan titik kritis pada proses pengadaan barang/jasa yang berpotensi menimbulkan permasalahan dan penyimpangan.
- (3) Probity plan berisi daftar uji pemenuhan kriteria sesuai ketentuan pengadaan barang/jasa tiap-tiap tahapan proses pengadaan dan pernyataan pihak-pihak yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa secara probity yaitu jujur dan benar sesuai ketentuan.
Bagian Keempat
Biaya Probity Audit
BAB II - MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 8
Biaya sehubungan dengan pelaksanaan Probity Audit dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat.
Bagian Kelima
Kriteria dan Kualifikasi Probity Auditor
BAB II - MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 9
Probity Auditor setidaknya memenuhi kriteria ideal sebagai berikut :
Syarat personal yaitu :
- 1) independen dan objektif yaitu tidak memihak, tidak bias, pengaruh atau kepentingan tertentu dari pihak pemerintah maupun pihak ketiga penyedia barang/jasa;
- 2) memiliki integritas yang tinggi dalarn pelaksanaan penugasan, memiliki karakter yang baik, rnenjunjung tinggi nilai-nilai etika dan prinsipprinsip moral
BAB II - MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 10
- (1) Hasil audit dituangkan dalam format laporan hasil audit berisi simpulan/pendapat dan saran Auditor atas proses pengadaan barang/jasa.
- (2) Laporan hasil probity audit disampaikan oleh Inspektorat kepada Auditan dengan tembusan kepada Walikota setelah audit selesai dilaksanakan.
- (3) Apabila ditemukan proses pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai dengan ketentuan dan melanggar prinsip-prinsip probity, auditor menyampaikan kondisi tersebut kepada pihak yang bertanggung jawab terhadap ketidaksesuaian proses tersebut.
- (4) Apabila pihak Auditan menolak untuk melakukan perbaikan/koreksi seperti simpulan yang disampaikan Auditor, maka Auditor melaporkan kondisi tersebut kepada atasan Auditan.
- (5) Tindak lanjut yang dilakukan oleh Auditan disampaikan/diberitahukan kepada Inspektorat dengan tern busan kepadaWalikota dan Wakil Walikota.
Bagian Ketujuh
Pedoman Probity Audit
BAB II - MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 11
Tata cara pelaksanaan Probity Audit secara rinci berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku pada bidang probity audit barang/jasa.
KETENTUANPENUTUP
BAB IV - KETENTUANPENUTUP
Pasal 12
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat menget.ahui.nya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penernpatannya dalam Berita Daerah Kota Singkawang.

Penetapan: Ditetapkan di Singkawang pada tanggal 20 September 2016

Penandatangan: WALIKOTA SINGKAWANG, AWANG ISHAK

Penetapan: Diundangkan di Singkawang pada tanggal 13 Oktober 2016 SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG, SYECH BANDAR BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2016 NOMOR 26

Distribusi: Salinan sesua.i dengan aslinya

Penandatangan: KEPALA BAGIAN HU KUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN, � / YASMALIZAR, SH Pembina Tk. I NIP. 19681016 199803 1 004