PERATURAN BUPATI TRENGGALEK Nomor 38 Tahun 2017 tentang PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 15 TAHUN 2016 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN (berlaku 19 April 2017)
Pembukaan
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (5), Pasal 14 ayat (3), Pasal 16 ayat (4), Pasal 17 ayat (5) dan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 15 Tahun 2016 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 15 Tahun 2016 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
PARAF KOORDINASI
KEPALA DINAS KESEHATAN, dr. SUGITO TEGUH
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA
KEPALA BAGIAN HUKUM
ANIK SUWARNI, S.H..M.Si.
Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5038);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
PARAF KOORDINASI
KEPALA DINAS KESEHATAN, dr. SUGITO TEGUH
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA
KEPALA BAGIAN HUKUM
ANIK SUWARNI, S.H..M.Si.
Menetapkan :
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 15 Tahun 2016 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 66);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 68);
MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 15 TAHUN 2016 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat
PARAF KOORDINASI
KEPALA DINAS KESEHATAN, dr. SUGITO TEGUH
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA
KEPALA BAGIAN HUKUM
ANIK SUWARNI, S.H..M.Si.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 2
- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan pemungutan Retribusi.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:
- a. untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pemungutan Retribusi; dan
- b. terwujudnya ketertiban dan kelancaran pemungutan Retribusi.
BAB III - RUANG LINGKUP Pasal 3
Pasal 3
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
- a. tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi;
- b. pemanfaatan penerimaan fungsional;
- c. tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran Retribusi;
- d. tata cara pemberian pengurangan, keringanan, atau pembebasan Retribusi; dan
- e. tata cara penghapusan piutang Retribusi.
PARAF KOORDINASI
KEPALA DINAS KESEHATAN, dr. SUGITO TEGUH
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA
KEPALA BAGIAN HUKUM
ANIK SUWARNI, S.H..M.Si.
BAB IV - TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI Pasal 4
Pasal 4
- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan Karcis yang diterbitkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh bendahara penerimaan pembantu.
- (3) Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebelum pelayanan kesehatan diberikan.
- (4) Dalam hal pelayanan kesehatan diberikan kepada institusi /lembaga/kelompok, pemungutan Retribusi dapat dilaksanakan setelah pelayanan kesehatan diberikan sesuai dengan perjanjian.
BAB V - PEMANFAATAN PENERIMAAN FUNGSIONAL PASAL 5
Pasal 5
- (1) Pemanfaatan seluruh penerimaan fungsional bagi Laboratorium digunakan untuk biaya operasional dan pemeliharaan sebesar 55% (lima puluh lima persen) dan pengeluaran untuk pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia sebesar 45% (empat puluh lima persen) setelah melalui mekanisme perencanaan kegiatan dan anggaran pendapatan dan belanja Daerah yang dituangkan dalam bentuk dokumen kegiatan daftar pelaksanaan anggaran yang telah disahkan.
- (2) Pemanfaatan untuk biaya operasional dan pemeliharaan terdiri dari belanja pegawai, barang dan jasa dan belanja modal.
- (3) Pemanfaatan untuk pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia yakni dengan pemberian Jasa Pelayanan Labkesda dan melalui pendidikan/latihan, magang,
PARAF KOORDINASI
KEPALA DINAS KESEHATAN, dr. SUGITO TEGUH
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA
KEPALA BAGIAN HUKUM
lokakarya, bimbingan teknis, workshop, seminar ilmiah dan lain-lain sesuai bidang keilmuan laboratorium secara berkelanjutan.
- (4) Jasa Pelayanan dibagikan kepada petugas pada setiap tribulan dengan persentase Jasa Pelayanan untuk masingmasing petugas ## BAB VI
BAB V - PEMANFAATAN PENERIMAAN FUNGSIONAL PASAL 5
Pasal 6
Setiap Wajib Retribusi membayar Retribusi kepada bendahara penerimaan pembantu
BAB V - PEMANFAATAN PENERIMAAN FUNGSIONAL PASAL 5
Pasal 7
Retribusi dibayarkan ditempat pelayanan diberikan dalam wilayah Daerah.
BAB V - PEMANFAATAN PENERIMAAN FUNGSIONAL PASAL 5
Pasal 8
Bendahara penerimaan pembantu melakukan penyetoran Retribusi ke rekening kas umum Daerah paling lama 1 (satu) hari kerja setelah diterimanya Retribusi.
PARAF KOORDINASI
KEPALA DINAS KESEHATAN, dr. SUGITO TEGUH
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA
KEPALA BAGIAN HUKUM
ANIK SUWARNI, S.H..M.Si.
BAB VII - TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN, ATAU PEMBEBASAN RETRIBUSI Pasal 9
Pasal 9
- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, atau pembebasan Retribusi.
- (2) Permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan Retribusi disampaikan secara tertulis kepada Bupati dengan menyebutkan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Pengurangan, keringanan, atau pembebasan Retribusi dapat diberikan setelah ## BAB VIII
BAB VII - TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN, ATAU PEMBEBASAN RETRIBUSI Pasal 9
Pasal 10
Penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa dilakukan apabila:
- a. Wajib Retribusi meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris;
- b. Wajib Retribusi tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
PARAF KOORDINASI
KEPALA DINAS KESEHATAN, dr. SUGITO TEGUH
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA
KEPALA BAGIAN HUKUM
BAB VII - TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN, ATAU PEMBEBASAN RETRIBUSI Pasal 9
Pasal 11
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Penetapan: Ditetapkan di Trenggalek pada tanggal 19 April 2017 201

Penetapan: Diundangkan di Trenggalek pada tanggal 19 April 2017

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK, ALI MUSTOFA BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2017 NOMOR 38

Distribusi: Salinan sesuai dengan aslinya

Penandatangan: KEPALA BAGIAN HUKUM, ANIK SUWARNI Nip . 19650919 199602 2 001 PARAF KOORDINASI

Penandatangan: KEPALA DINAS KESEHATAN, dr. SUGITO TEGUH PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Penandatangan: KEPALA BAGIAN HUKUM

Penandatangan: BUPATI TRENGGALEK,d TTD EMIL ELESTIANTO 2016 ANIK SUWARNI, S.H..M.Si.