PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUPATI Nomor 46 Tahun 2008 tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 14 TAHUN 2007 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BUPATI BANTUL, (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa, maka perlu segera menetapkan petunjuk pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan DaerahDaerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Pemerintahan Desa;
.
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 14 TAHUN 2007 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Pasal 1
Petunjuk pelaksanaan beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa, diatur lebih lanjut sebagai berikut :
1. Ketentuan Pasal 5 huruf a dan huruf b :
Huruf a :
Yang dimaksud dengan hak meminta keterangan kepada Pemerintah Desa adalah hak untuk meminta keterangan kepada Lurah Desa mengenai kebijakan Pemerintah Desa yang penting dan strategis, yang berdampak luas pada kehidupan masyarakat desa.
Huruf b :
Yang dimaksud dengan hak menyatakan pendapat adalah hak untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan Lurah Desa atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di desa disertai rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak meminta keterangan.
Pendapat dan/atau rekomendasi BPD dimaksud dirumuskan melalui rapat BPD yang diadakan secara khusus.
2. Ketentuan Pasal 7 huruf e :
Huruf e :
Yang dimaksud dengan memproses pemilihan Lurah Desa adalah membentuk Panitia Pemilihan, menetapkan calon Lurah Desa yang berhak dipilih, menetapkan calon Lurah Desa terpilih dan mengusulkan calon Lurah Desa terpilih kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Lurah Desa terpilih.
3. Ketentuan Pasal 9 :
:
Yang dimaksud dengan keterwakilan wilayah adalah pedukuhan dan/atau gabungan pedukuhan dan/atau pemecahan pedukuhan yang merupakan wilayah musyawarah dalam wilayah kerja pemerintahan desa.
:
Yang dimaksud dengan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya antara lain tokoh adat, tokoh organisasi wanita dan tokoh pemuda.
4. Ketentuan Pasal 10 ayat (2) :
:
Ketentuan jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini harus mencerminkan :
- a. unsur ketua RT/RW
- b. unsur golongan profesi
- c. unsur pemuka agama
- d. unsur tokoh masyarakat.
5. Ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf huruf k :
Huruf k :
Yang dimaksud dengan tidak ada hubungan keluarga sedarah dengan Lurah Desa sampai derajat kedua menurut garis vertikal adalah orang tua, kakek/nenek, anak atau cucu, sedangkan derajat kesatu menurut garis horizontal adalah saudara, baik kandung maupun tiri.
6. Ketentuan Pasal 18 huruf a dan huruf b :
Huruf a :
Contoh penentuan ratio tiap kursi anggota BPD :
Diketahui :
<!-- formula-not-decoded -->
Maka R (Ratio) tiap kursi adalah :
<!-- formula-not-decoded -->
Huruf b :
Ketentuan teknis penggabungan dan/atau pemecahan pedukuhan untuk membentuk wilayah musyawarah didasarkan pada jumlah penduduk desa secara keseluruhan dengan
Pasal 5
Huruf a :
Yang dimaksud dengan hak meminta keterangan kepada Pemerintah Desa adalah hak untuk meminta keterangan kepada Lurah Desa mengenai kebijakan Pemerintah Desa yang penting dan strategis, yang berdampak luas pada kehidupan masyarakat desa.
Huruf b :
Yang dimaksud dengan hak menyatakan pendapat adalah hak untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan Lurah Desa atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di desa disertai rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak meminta keterangan.
Pendapat dan/atau rekomendasi BPD dimaksud dirumuskan melalui rapat BPD yang diadakan secara khusus.
Pasal 7
Huruf e :
Yang dimaksud dengan memproses pemilihan Lurah Desa adalah membentuk Panitia Pemilihan, menetapkan calon Lurah Desa yang berhak dipilih, menetapkan calon Lurah Desa terpilih dan mengusulkan calon Lurah Desa terpilih kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Lurah Desa terpilih.
Pasal 9
:
Yang dimaksud dengan keterwakilan wilayah adalah pedukuhan dan/atau gabungan pedukuhan dan/atau pemecahan pedukuhan yang merupakan wilayah musyawarah dalam wilayah kerja pemerintahan desa.
:
Yang dimaksud dengan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya antara lain tokoh adat, tokoh organisasi wanita dan tokoh pemuda.
Pasal 10
:
Ketentuan jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini harus mencerminkan :
- a. unsur ketua RT/RW
- b. unsur golongan profesi
- c. unsur pemuka agama
- d. unsur tokoh masyarakat.
Pasal 11
Huruf k :
Yang dimaksud dengan tidak ada hubungan keluarga sedarah dengan Lurah Desa sampai derajat kedua menurut garis vertikal adalah orang tua, kakek/nenek, anak atau cucu, sedangkan derajat kesatu menurut garis horizontal adalah saudara, baik kandung maupun tiri.
Pasal 18
Huruf a :
Contoh penentuan ratio tiap kursi anggota BPD :
Diketahui :
<!-- formula-not-decoded -->
Maka R (Ratio) tiap kursi adalah :
<!-- formula-not-decoded -->
Huruf b :
Ketentuan teknis penggabungan dan/atau pemecahan pedukuhan untuk membentuk wilayah musyawarah didasarkan pada jumlah penduduk desa secara keseluruhan dengan
Contoh-contoh Keputusan dan Berita Acara dalam proses pembentukan BPD sebagaimana tersebut dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan Bupati ini.

## Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal

BUPATI BANTUL,

M. IDHAM SAMAWI

Dimuat dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul Nomor Tahun 2008 Tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

GENDUT SUDARTO

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 46 TAHUN 2008 TANGGAL 9 OKTOBER 2008

## TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 14 TAHUN 2007 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

CONTOH 1


KEPUTUSAN LURAH DESA. . .. . . . . . . . . . . . . . . .

KECAMATAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . KABUPATEN BANTUL

NOMOR . . . . . . . . . . TAHUN . . . . . . . . . . . .

## TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA MUSYARAWAH TINGKAT DESA PEMBENTUKAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA. . . .. . . . . . KECAMATAN . . . . . . . . . . KABUPATEN

BANTUL

MASA JABATAN TAHUN ... - ...

LURAH DESA .. . . . . . . . . . . .,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa, perlu dibentuk Badan Permusyawaratan Desa;

- b. bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna dalam pelaksanaan musyawarah pembentukan Badan Permusyawaratan Desa di Desa . . . . . . . . . .... perlu membentuk Panitia Musyawarah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Desa tentang Pembentukan Panitia Musyawarah Tingkat Desa Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa Desa . . . . . . . . . Kecamatan .. . . . . . . . . Kabupaten Bantul;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15;

## PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL KECAMATAN ...

DESA ...

Alamat ... telp.

...

Memperhatikan:

1.

Menetapkan :

KESATU :

KEDUA :

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor . . . . . . . . Tahun . . . . . . . tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
7. Peraturan Desa ... Nomor ... Tahun ... tentang

Anggaran

Pendapatan dan

Belanja

Desa

...

Tahun

Anggaran ...;

Dst. ... (konsideran mengingat disesuaikan dengan peraturan yang berlaku).

... (apabila ada berbentuk Surat Gubernur, Surat Bupati, Surat Camat atau yang sejenis);

MEMUTUSKAN :

Membentuk Panitia Musyawarah Tingkat Desa Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa . . . . . . . . . . . . . dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

Tugas Panitia Musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :

- a. menentukan jumlah anggota BPD dan ratio keterwakilan setiap anggota BPD;
- b. menentukan penggabungan dan/atau pemecahan pedukuhan untuk ditetapkan menjadi wilayah;
- c. menyusun jadwal kegiatan pembentukan BPD;
- d. menyusun anggaran pembentukan BPD;
- e. membuat berita acara hasil musyawarah tingkat desa;
- f. melaksanakan musyawarah di tingkat wilayah untuk membentuk Panitia Musyawarah Tingkat Wilayah;
- g. mendampingi Panitia Musyawarah Tingkat Wilayah dalam musyawarah wilayah;
- h. melaksanakan musyawarah penetapan calon anggota BPD setelah menerima berita acara hasil musyawarah dari Panitia Musyawarah Tingkat Wilayah;
- i. menerima dan meneliti kembali persyaratan administratif calon anggota BPD;
- j. melaporkan hasil musyawarah pembentukan BPD kepada Lurah Desa.

KETIGA

KEEMPAT

- Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Musyawarah bertanggung jawab kepada Lurah Desa.

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Bantul Tahun Anggaran . . . . . . . . . . . .dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di pada tanggal

...

... . .

LURAH DESA .. . . . . . . . . . . . . . . . . .,

. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

( NAMA LENGKAP TANPA GELAR)

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Bantul;

2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;

3. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda Kab. Bantul;

- 4.

- Camat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;

5. Dst ... (sesuai keperluan);

6. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN LURAH DESA . . . . . . . . .

NOMOR

. . . . . . . TAHUN . . .

TANGGAL...

TENTANG

... (SESUAI JUDUL KEPUTUSAN)

Susunan dan personalia

| N o | Jabatan dalam Panitia | Jabatan dalam Organisasi di Desa | Nama | Keterangan |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. 2. 3. 4. | Ketua merangkap anggota . . . . . . . . Wakil ketua merangkap anggota Sekretaris merangkap anggota Anggota | 1... | | |

LURAH DESA . . . . . . . . . . . . . .,

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .

( NAMA LENGKAP TANPA GELAR)

## CONTOH 2


## PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

KECAMATAN ...

DESA ...

Alamat ... telp. ...

KEPUTUSAN LURAH DESA. . .. . . . . . . . . . . . . . . .

KECAMATAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . KABUPATEN BANTUL

NOMOR . . . . . . . . . . TAHUN . . . . . . . . . . . .

## TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA MUSYARAWAH TINGKAT WILAYAH PEMBENTUKAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA. . . .. . . . . . KECAMATAN . . . . . . . . . . KABUPATEN

BANTUL

MASA JABATAN TAHUN ... - ...

LURAH DESA .. . . . . . . . . . . .,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa, perlu dibentuk Badan Permusyawaratan Desa;

- b. bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna dalam pelaksanaan musyawarah pembentukan Badan Permusyawaratan Desa pada masing-masing wilayah di Desa . . . . . .... perlu membentuk Panitia Musyawarah Tingkat Wilayah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Desa ... tentang Pembentukan Panitia Musyawarah Tingkat Wilayah Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa Desa . . . . . . . . . . Kecamatan .. . . . . . . . . Kabupaten Bantul;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

6. Peraturan Bupati Bantul Nomor . . . . . . . . Tahun . . . . . . . tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

- 7.

- 8.

- Peraturan Desa ... Nomor ... Tahun ... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ... Tahun Anggaran ...;

- Keputusan Lurah Desa ... Kecamatan ..... Kabupaten Bantul Nomor .... Tahun ... tentang Pembentukan Panitia Musyawarah Tingkat Desa Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa Desa . . . . . . . . . Kecamatan .. . . . . . . .

Kabupaten Bantul;

Memperhatikan :

1.

... (apabila ada berbentuk Surat Gubernur, Surat Bupati, Surat Camat atau yang sejenis);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU :

Membentuk Panitia Musyawarah Tingkat Wilayah Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa . . . . . . . . . . . . . dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA :

Tugas Panitia Musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :

- a. mengadakan musyawarah untuk menjaring bakal calon anggota BPD;

- b. menerima dan meneliti persyaratan administratif bakal calon anggota BPD;

- c. mengadakan musyawarah tingkat wilayah untuk menetukan calon anggota BPD;

- d. membuat berita acara hasil musyawarah tingkat wilayah;

- e. melaporkan hasil musyawarah pembentukan BPD perwakilan wilayah kepada Panitia Musyawarah Tingkat Desa.

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Musyawarah bertanggung jawab kepada Lurah Desa.

KEEMPAT

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Bantul Tahun Anggaran . . . . . . . . . . . dan sumber- sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di pada tanggal

...

... . .

LURAH DESA .. . . . . . . . . . . . . . . . . .,

. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

( NAMA LENGKAP TANPA GELAR)

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Bantul;

2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;

3. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda Kab. Bantul;

- 4.

Camat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;

5. Ketua Panitia Musyawarah Tingkat Desa Pembentukan BPD Desa ...;

- 6.

Dst ... (sesuai keperluan)

7. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN LURAH DESA . . . . . . . . .

NOMOR

. . . .. . TAHUN . . . . . . .

TANGGAL.....

## TENTANG

... (SESUAI JUDUL KEPUTUSAN)

Susunan dan Personalia Panitia Musyawarah Tingkat Wilayah ...

| N o | Jabatan Dalam Panitia | Jabatan Dalam Organisasi di Desa | Nama | Keterangan |
|-------|-----------------------------------------|------------------------------------|--------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Ketua merangkap anggota . . . . . . . . | | | |
| 2 | Wakil ketua merangkap anggota | | | |
| 3 | Sekretaris merangkap anggota | | | |
| 4 | Anggota | 1... 2... 3... | | |
| | | 4.... | | |

LURAH DESA . . . . . . . . . . . . . .,

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .

( NAMA LENGKAP TANPA GELAR)

## Catatan :

Lampiran Keputusan Lurah Desa dibuat sesuai dengan jumlah wilayah musyawarah yang dibentuk.

## BERITA ACARA MUSYAWARAH TINGKAT WILAYAH ... PEMBENTUKAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA . . . . . . . . . . . . . . . . KECAMATAN . . . . . . . . . . . KABUPATEN BANTUL

## NOMOR :

Pada hari ini, ... . . . . . . . . . . tanggal . . . . . . . . bulan . . . . . . tahun . . . . . .( tgl-bln-th) telah dilaksanakan musyawarah tingkat wilayah ... penetapan Calon Anggota Badan

Permusyawaratan Desa perwakilan wilayah ...Desa . . . . . . . Kecamatan

... Kabupaten Bantul dengan hasil sebagai berikut :

| No. | Nama | Alamat | Ranking | Keterangan * |
|-------|--------|----------|-----------|----------------|
| 1 | | | 1 | |
| 2 | | | 2 | |
| 3 | | | 3 | |
| 4 | | | 4 | |
| 5 | | | 5 | |

Demikian Berita Acara ini kami buat dengan sebenar-benarnya, ditutup dan ditandatangani di

. . . . . . . . .. . . . . . . .

Bantul, . . . . . . . . . . . . . . . .

## Yang Membuat Berita Acara :

Panitia Musyawarah Tingkat Wilayah.....

1. Ketua
2. Wakil Ketua
3. Sekretaris
4. Anggota
5. Anggota
6. Anggota
7. Anggota

Nama . . . . . . . . . . . . . . .

tanda tangan ...






Nama . . . . . . . . . . . . . . .






tanda tangan ...

## Catatan :

* Kolom keterangan diisi asal organisasi/lembaga calon anggota BPD, yaitu : Ketua RT/RW, golongan profesi, pemuka agama atau tokoh masyarakat).

## BERITA ACARA MUSYAWARAH TINGKAT DESA ... PEMBENTUKAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA . . . . . . . . . . . . . . . . KECAMATAN . . . . . . . . . . . KABUPATEN BANTUL

## NOMOR :

Pada hari ini, ... . . . . . . . . . . tanggal . . . . . . . . bulan . . . . . . tahun . . . . . .( tgl-bln-th) telah dilaksanakan musyawarah tingkat wilayah ... penetapan Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa . . . . . . . Kecamatan ... Kabupaten Bantul, dengan berdasarkan Berita Acara Musyawarah Tingkat Wilayah :

1. Wilayah ...

Nomor ...,

tanggal ...

2. Wilayah ...

Nomor ...,

tanggal ...

3. Wilayah ...

Nomor ...,

tanggal ...

4. Wilayah ...

Nomor ...,

tanggal ...

dst....

dan memperhatikan hasil musyawarah tingkat desa, ditetapkan Calon Tetap dan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Bantul yang selengkapnya sebagaimana tersebut dalam Lampiran Berita Acara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini kami buat dengan sebenar-benarnya, ditutup dan ditandatangani di . . . . . . . . .. . . . . . . .

Bantul, . . . . . . . . . . . . . . . .

## Yang Membuat Berita Acara :

## Panitia Musyawarah Tingkat Desa

1. Ketua

Nama . . . . . . . . . . . . . . .

tanda tangan ...

2. Wakil Ketua

Nama . . . . . . . . . . . . . . .

tanda tangan ...

3. Sekretaris

Nama . . . . . . . . . . . . .

tanda tangan . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Anggota

Nama . . . . . . . . . . . . . . .

tanda tangan ...

5. Anggota

Nama . . . . . . . . . . . . . . .

tanda tangan ...

6. Anggota

Nama . . . . . . . . . . . . . . .

tanda tangan ...

7. Anggota

Nama . . . . . . . . . . . . . . .

tanda tangan ...

LAMPIRAN I BERITA ACARA NOMOR TANGGAL

## DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA BPD

| No. | Nama | Alamat | Asal Wilayah | Keterangan |
|---------------------|--------|----------|----------------|--------------|
| 1. 2. 3. 4. 5. Dst. | | | | |

## Panitia Musyawarah Tingkat Desa :

1. Ketua
2. Wakil Ketua
3. Sekretaris
4. Anggota
5. Anggota
6. Anggota
7. Anggota

Nama . . . . . . . . . . . . . . .

tanda tangan ...






Nama . . . . . . . . . . . . . . .






tanda tangan ...

## LAMPIRAN II BERITA ACARA NOMOR TANGGAL

## DAFTAR CALON PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA BPD

| No. | Nama | Alamat | Asal Wilayah | Keterangan |
|---------------------|--------|----------|----------------|--------------|
| 1. 2. 3. 4. 5. Dst. | | | | |

## Panitia Musyawarah Tingkat Desa :

1. Ketua
2. Wakil Ketua
3. Sekretaris

Nama . . . . . . . . . . . . . . .

tanda tangan ...


Nama . . . . . . . . . . . . .

4. Anggota

Nama . . . . . . . . . . . . . . .

5. Anggota Nama . . . . . . . . . . . . . . .
6. Anggota

Nama . . . . . . . . . . . . . . .

7. Anggota

Nama . . . . . . . . . . . . . . .






tanda tangan ...

## CONTOH 5


Menimbang :

Mengingat :

## PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

## KECAMATAN ...

DESA ...

Alamat ... telp. ...

KEPUTUSAN LURAH DESA...

KECAMATAN . . . . . . . . . . . . . .KABUPATEN BANTUL

NOMOR TAHUN . . . . . . . . . . . .

## TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA ... KECAMATAN ... KABUPATEN BANTUL

MASA JABATAN TAHUN . . . . . . . . - . . . . .

LURAH DESA...,

- a. bahwa berdasarkan hasil musyawarah tingkat desa pembentukan Badan Permusyawaratan Desa Desa ..., telah ditetapkan calon tetap anggota BPD;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Peraturan Bupati Bantul Nomor ... Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2007, menyebutkan bahwa Penetapan anggota BPD hasil musyawarah dituangkan dalam Keputusan Lurah Desa berdasarkan Berita Acara dari Panitia Musyawarah Tingkat Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Desa ... tentang Penetapan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Bantul Masa Jabatan Tahun ...;
1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor .. . . Tahun . . . .tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

7. Peraturan Desa ... Nomor ... Tahun ... tentang

8. Keputusan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ... Tahun

Anggaran ...;

Lurah

Desa

...

Kecamatan

.....

Kabupaten

Bantul

Nomor

....

Tahun

... tentang

Pembentukan Panitia Musyawarah Tingkat Desa Pembentukan

Badan Permusyawaratan Desa Desa . . . . . . . . . Kecamatan .. .

. . . . . . Kabupaten Bantul;

Memperhatikan :

1. Berita Acara Musyawarah Tingkat Desa Nomor .....

tanggal ...

- 2.

Dst ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU :

Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa ...

Kecamatan ... Kabupaten Bantul Masa Jabatan Tahun ... - ..... sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di pada tanggal

LURAH DESA . . . . . . . . . . . . . .

( NAMA LENGKAP TANPA GELAR )

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Bantul di Bantul;

2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;

3. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda. Kab. Bantul;

4. Camat . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. Ketua Panitia Musyawarah Tingkat Desa Pembentukan BPD Desa ...;

6. Ketua Panitia Musyawarah Tingkat Wilayah ... .

7. Dst ..... (sesuai keperluan)

Untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN KEPUTUSAN LURAH DESA ..... NOMOR TAHUN ... TANGGAL

TENTANG

... (SESUAI JUDUL KEPUTUSAN)

ANGGOTA BPD DESA ... MASA JABATAN TAHUN ... - ...

| No. | Nama | Alamat | Asal Wilayah | Keterangan *) |
|---------------------|--------|----------|----------------|-----------------|
| 1. 2. 3. 4. 5. Dst. | | | | |

LURAH DESA . . . . . . . . . . . . . ..,

(NAMA LENGKAP TANPA GELAR)

## Catatan :

*)Kolom keterangan diisi asal organisasi/lembaga calon anggota BPD, yaitu : Ketua RT/RW, golongan profesi, pemuka agama atau tokoh masyarakat).

## CONTOH 6

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA . . . . . . . . . . . . . . KECAMATAN . . . . . . . . . . . . .

NOMOR TAHUN . . . . . . . . . . .

## TENTANG

...

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA . . . . . . . . . . . . . .,

Menimbang :

- a.

bahwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . ;

- b.

bahwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa ... tentang .. . . . . . . . . .;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

6. Dst...

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU :

... (sesuai judul)

KEDUA :

dst

dst

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KETUA

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

( N A M A )

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Bantul di Bantul;

2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;

3. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda, Kab. Bantul;

4. Camat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;

5. dst. ...

Untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

## CONTOH 7

## KETENTUAN YANG HARUS DIMUAT DALAM TATA TERTIB BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

TATA TERTIB BADAN PERMUSYAWARATAN DESA sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut :

BAB I

: KETENTUAN UMUM

BAB II :

KEDUDUKAN, SUSUNAN, FUNGSI, WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN BPD

- A. Kedudukan, Susunan, Tugas dan Wewenang.

- B. Pelaksanaan Tugas dan Wewenang.

1. Pemilihan Lurah Desa

2. Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

3. Penetapan Peraturan Desa

4. Tata Cara penyampaian Rancangan Peraturan Desa,Tahapan Pembicaraan dan Penandatanganan Peraturan Desa.

- C. Hak-hak dan Kewajiban BPD

- D. Pelaksanaan Hak-hak BPD dan Anggota BPD

1. Pelaksanaan Hak-hak BPD :

- a. Hak meminta Keterangan kepada Pemerintah Desa.

- b. Hak menyatakan pendapat.

2. Pelaksanaan Hak-hak Anggota BPD :

- a. Hak mengajukan Rancangan Peraturan Desa.

- b. Hak mengajukan pertanyaan.

- c. Hak mengajukan usul dan pendapat.

- d. Hak memilih dan dipilih.

- e. Hak memperoleh tunjangan.

E.

- Kedudukan Anggota dan Pimpinan.

1. Kedudukan, Susunan, Tugas, Hak dan kewajiban Pimpinan.

2. Pimpinan sementara

3. Pemilihan pimpinan

4. Pelantikan dan Pengambilan sumpah/janji Pimpinan

5. Pengisian lowongan Jabatan pimpinan

6. Kedudukan, Tugas, Hak dan Kewajiban Anggota

7. Tata Cara Penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

8. Panitia Khusus

9. dll.

## BAB III RAPAT-RAPAT BPD

- A. Tata Cara Rapat
- B. Rapat Paripurna (Biasa)
- C. Rapat Paripurna Istimewa (bersifat khusus/tertentu)
- D. Waktu Rapat
- E. Tata Cara Pembicaraan Dalam Rapat
- F. Risalah, Catatan Rapat dan Laporan
- G. Perubahan Acara Rapat
- H. Undangan dan Peninjauan Rapat.

PENGAMBILAN KEPUTUSAN

- A. Tata cara
- B. Jenis dan Proses Penetapan Keputusan

## BAB V KEUANGAN

## BAB IV

BAB VI

KEDUDUKAN DAN TUGAS SEKRETARIAT/URUSAN TATA USAHA BPD

BAB VII

SURAT MASUK DAN KELUAR

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

## CONTOH 8

## PERINCIAN MATERI TATA TERTIB BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Perincian materi Tata Tertib BPD antara lain memuat hal-hal sebagai berikut :

## Tata Cara Rapat :

1. Rapat BPD dilaksanakan pada hari kerja atau pada malam hari sesuai dengan kebutuhan dan situasi setempat.
2. Rapat dipimpin oleh Ketua BPD, apabila Ketua BPD berhalangan hadir dapat dipimpin oleh wakil Ketua.
3. Sebelum Rapat BPD dimulai, setiap anggota BPD harus menandatangani daftar hadir, dan untuk para undangan, disediakan daftar hadir tersendiri.
4. Anggota BPD yang telah menandatangani daftar hadir apabila akan meninggalkan rapat, harus memberitahukan dan meinta ijin kepada pimpinan rapat.
5. Rapat dibuka oleh pimpinan rapat apabila quorum telah tercapai yaitu daftar hadir telah ditandatangani 2/3 jumlah anggota BPD.
6. Apabila pada waktu yang ditetapkan untuk pembukaan rapat jumlah anggota BPD belum tercapai quorum, pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 1 (satu) jam dan apabila pada akhir waktu penundaan rapat paling lama 3 (tiga) hari.
7. Setelah rapat dibuka, Sekretaris BPD melaporkan jumlah anggota yang hadir serta memberitahukan surat-surat yang dipandang perlu untuk dapat dibicarakan dalam rapat.
8. Rapat BPD bersifat terbuka untuk umum kecuali atas permintaan Lurah Desa dan/atau permintaan sekurang-kurangnya ½ (setengah) dari jumlah anggota atau apabila dipandang perlu oleh pimpinan BPD untuk dinyatakan sebagai rapat tertutup.

## Tata Cara Jalannya Rapat :

1. Untuk kelancaran jalannya rapat, pimpinan rapat dapat menetapkan babak pembicaraan dan pembicara agar mencatatkan namanya terlebih dahulu sebelum pembicaraan mengenai sesuatu hal dimulai dan pimpinan rapat menetapkan lamanya berbicara.
2. Apabila pembicara telah melampui waktu yang telah ditentukan atau menyimpang dari pokok pembicara, pimpinan rapat dapat memperingatkan pembicara.
3. Setiap anggota BPD dapat mengajukan pertanyaan/usul kepada Lurah Desa.
4. Pertanyaan/usul disampaikan kepada pimpinan BPD secara singkat dan jelas baik secara lisan maupun tertulis.
5. Pembicaraan mengenai pertanyaan/usul, dilakukan dengan memberi kesempatan kepada: a. anggota BPD lainnya untuk memberikan pandangan; b. penanya/pengusul memberikan jawaban/tanggapan atas pandangan para anggota BPD.
6. Keputusan atas usul kepada Lurah Desa dapat disetujui atau ditolak dan ditetapkan dalam rapat BPD.

7. Selama usul belum memperolah keputusan/tanggapan, para pengusul berhak mengajukan perubahan atau menarik kembali.
8. Jika sesudah jawaban Lurah Desa tidak diajukan sesuatu usul/pertanyaan, maka pembicaraan mengenai jawaban/keterangan Lurah Desa dinyatakan selesai oleh BPD.

## Tata Cara Pengambilan Keputusan :

1. Pengambilan Keputusan diusahakan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
2. Apabila cara musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan ditentukan berdasarkan suara terbanyak.
3. Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak (dengan ketentuan lebih dari setengah) dilakukan dengan pemberian suara secara tertulis atau mengangkat tangan.
4. Setelah rapat selesai, Sekretaris BPD menyusun risalah rapat yang antara lain memuat :
- a. acara rapat;
- b. daftar hadir anggota
- c. pokok-pokok masalah yang dibahas
- d. pokok-pokok pembicaraan para anggota
- e. pokok-pokok kesimpulan rapat
5. Risalah rapat dijadikan dasar penyusunan Keputusan BPD.

## Tugas Pimpinan BPD :

1. Menyusun rencana kerja dan mengadakan pembagian kerja ketua dan Wakil Ketua serta mengumumkan kepada rapat.
2. Memimpin rapat panitia musyawarah dalam menetapkan acara rapat-rapat BPD serta pelaksanaannya.
3. Memimpin rapat BPD, memberi ijin berbicara dan menjaga agar pembicara dapat menyampaikan pandangannya dengan tidak terganggu.
4. Menyimpulkan hasil pembahasan dalam rapat yang dipimpinnya.
5. Melaksanakan dan menyampaikan keputusan-keputusan rapat kepada pihak-pihak yang terkait.
6. Memberitahukan hasil musyawarah yang dianggap perlu kepada Lurah Desa.
7. Mengadakan konsultasi dengan Lurah Desa.

BUPATI BANTUL,

M. IDHAM SAMAWI