PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA Nomor 6 Tahun 2016 tentang GARA PROVINSISULAWESIUTARA PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA NOMOR :S'l, TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH TIPE B KABUPATEN MINAHASA TENGGARA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATIMINAHASATENGGARA PROVINSISULAWESIUTARA
PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA NOMOR :S'l, TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH TIPE B KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MINAHASA TENGGARA,
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Tipe B Kabupaten Minahasa Tenggara.
1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 1 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4685);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
/\_
-,
(
;
AnA£10W:ilT ;'...�\_t-·,.�U�Vffi\fl tTP..clu::f �,, 1\.:-iUTi,$i�'(q a f O �. Vii; H s. T 5J (;MO V i
"!8DWU .. i WAG 1:1..(\y)UT .IeAeH1;\0�H) '!:1AlfFJ8U·3 ;r.lfP.,Y.HJ.JUGa:H 8' 3:':rl'.r HAH?.LA.G '!'.I\I�11·.T3.H.'H3B ,\lSI'.iDI A'f.!',1' A'1'�J12 /1, $l AD�)ViTr t1.al\H.�.!fl !M. �%{TA"ilir:!t-\}·1
. . . ' I I ' : · ; 1 ; · · t i d ' 1 : � . l l "\ ! ' ) : !'" f 1 ; ; · : , � f l f : ; ! · i , \ . . » ; . . " / / : · f � . , · , , . , , , · , , , , : l ' - . ' '. : 1 ' : , · 1 , : , ; , 1 1 . J 1 : · . i l d: , '. ' ) i · C ; 1 1 1 : 1 1 · l 1 n ,',i . r = · . ; . , ; , · . : . 1 , 1 · : : ) d :!'-fl f.('li·;.;r1·r1 dl!: 1 ::.: nurh.T : . · , · , . . . : , . . · . . . · · " , . , , . · I , . . . ,,'J , · · · , . . , J .. ,',j · . · . , · I ] : , : . · ( 1 l.:&lt; t · , ! J . t � ( , - , .. · . . . . . , · ' . , h ! · , ,; � � . ' f · : ! .. G1:.fl.b!,1 I [ t · , 1 � , ' - 1 ;. J i - , s , ! J ; · , J f , .. . ' . . {fb 'a
:� !'l ,;1,,1 rr r r i · , · '\_;,
- 1 · - ��- - : � r i \_ . · · � · - ! ' ."J f r r · , '1 , . - : : f : . ! t ; ,: , :" t f .: g r f r . : · · . · . - � : , '. ... , 1 : . , 1 , 1 1 ! )jid1Jq'.1�;; ·.1:;!.pV : ! · : r n i ' n ' · · ) , . i . ! J r . · i ,,:;(I ; , t · , il : (11.n :d,-n·· .. .i . , ; di�,; : . : r · ' t ' ·· ; " ! ( ) i i l i l i' . i � i &gt; µ � . i &gt; f n: !'-,.(.( r . . � f . � : s 1 1 · 1 \�i·r�:,G /' s. : ! u d : , r : · : , · ! . · · ·':;
- I ; ' . . · 1 t�c:)! u;:·n . ·I · 11 l ;,i k uT:.i�i , ::1·::.1'&gt;:!1 · · . · , , ! J " ) � � ; : t ; · 1 J ; c i r ;i · . r \. ; · : : ; . . . : , :' : i � · . · ; r · · \ : . . ; ( } � : r. . �r!f�·i� � ·1t)ft1,.��"1 g,11::l1n:J-�f� - � &gt; · - ! � ... � · ;:..: ,.· '. '. ., &lt; ' ; , 1;'1J.,'\_/''.1:&gt;T ; : ;., : 1 , { 1 fi f ! i l · J i i , ' J i J ' ;J.!C ... �l I ; ! ' . · ! ! · - · · · · · . : 1 · : : i ic·!·�, « . �
- 1 , ) : , ; \ ) V i �n: h!11l-'J::i:iJtiU . t . n r,uJ 11�·:1{ n r, :,i 1.: l ! :·Jd !'t"l 5c� l . ·-' r1-. . , ! !. r · · . i ' , f : t i · : 1 f l : ' r?.;·1·�··i : : { ; \ . q; : · / ! ' ; , i , HH);rd : ! : ; , 1 : . W ') � : f:'!i,���/ ; : .. : f . J'.' l': r t fl·tfJ(( rr i ·�,,. ! t i ( ; fl f3(f ( r:.o.-1' · � - , :··. · 1 · : ( : H HJ VJ · , p,;-,�)';
- l i q r - : "l f i ! f ' ' ; : ; : 1 . f � ;.;n:.;Jr1·,: h r : 1 � . ;'I ! l (l h · · r. ·, T,:,,�·I ·· l ; : ; 1 \_ ; . , � ! ; , : ) r t l ) +:,&gt; i - 1 0 � . riud��T i;; i &lt;H10l&gt;r11 &gt;tild,:lt,�l F·::.,J;'.l�, , . · 1 1 . . , i 1 1 ; · · J : i · : g µ " : 1; t :t ;�"'!·, obr: 1 1 1 1 1 fi,·; fJO �151 ' . , j o,,,i,1. ;'! ··;-1,;t! rn-i, t : i I . . l . . : r . · , . · ; -,.·. 'T,, Jff J;'1 /: ·., · ...\_ . t · · · I · '··� · ., . : '! J: \ - � 1 :)[!I( I !I!
- �n�·:J.rt:,J i�l A w11:i.T :::. y,n:,,·/ � : , u , : . , : 1 U - � i . d &gt; r , : J : · 1 . i · m o b n l :Ii:ciir�;-;' · : , i � ; · . ; lV 111.nr;ei.,;·,Ji · { 1 : 1 � · · · . ;(J f ! f . f ! , : J f ! i 1 � : ; : · · ,'{ i;·: ·,;1·,i!J runndrrn...i .-ii,;: i Rdi!H;l · f ·};... 1orn,,;/. 1 . · 1. US: nuri. T , , , ' : ! tmnmis�v;cb,, r\:-ki:-: i ! Wf0M l!!,!'.)�'l&lt;,!.111 ' · ! : ! d J : r.: p ! ,l · : , : , , · J - � m � bnU w::.�c1·{&gt; · ! i r i .&gt; ; . - , . ; n��c!1.ri:·. i : : : ;- : rqf.n·;chc'. . , ; . 1 : ,.wbe)I fti;;dJ�du:·&gt;'i ; : '. 1 · � ! r t '.:&gt; 1 ;--! u�-� , 1 : ; d , · · r u i Oi:1:1ili . '::! f i ; : : n · , ; f:.IOS.: n·., · ! · . " :· . � ·:r·.,·p,);r . :.J r ! , , l . , : : \_ i . , \_ . . 1 . i ).-1!.i · ; i ; '. · H 1 r ; b L I )!!lduq�;�.1 i · : ; ; : . : · ' , · .. 1 , ; - J . � · , : · . u. : i i ; &lt;: . : 1 · , · i H ! : 1 n : , ; - n ') q · : · � � : '. · ! !! m::·!sdm� .. i 1 1 : . r ! · 1 , ! m : . T : { c· H.111: .�; ? · t;�: nurlnT : P..: \° , ; ; · \_ · , . , r i , { · � · : , , , . . . : , ... . · : , ! &gt;lild!fl':',9
•
•
s:
2
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2016 Nomor 98).
MEMUTUSKAN :
Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH TIPE B KABUPATEN MINAHASA TENGGARA.
BABI KETENTUAN UMUM
Pasal 1
- 1 . Daerah adalah Kabupaten Minahasa Tenggara;
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
7. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas dan badan.
6. Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri ## BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu Kedudukan
Pasal 2
- (2) Sekretariat Daerah Tipe B dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
2. ( 1) Sekretariat Daerah Tipe B merupakan unsur staf;
Bagian Kedua Tu gas
Pasal 3
Sekretariat Daerah Tipe B mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
Bagian Ketiga
Fungsi
Pasal 4
Sekretariat Daerah Tipe B dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 menyelenggarakan fungsi:
- a. pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
- d. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.
Pasal 5
Sekretariat Daerah Tipe B untuk mewadahi pelaksanaan fungsi Sekretariat Daerah dengan beban kerja yang sedang.
BABDI SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 6
Sekretariat Daerah Tipe B membawahkan :
- ( 1 ) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat membawahkan :
- a. Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah membawahkan :
0
�
4
- 1) Sub Bagian Tata Pemerintahan;
- 2) Sub Bagian Koordinasi Urusan Pemerintahan;
- 3) Sub Bagian Kerja Sama dan Otonomi Daerah.
- b. Bagian Kesejahteraan Rakyat membawahkan:
- 2) Sub Bagian Pendidikan, Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga;
- 1) Sub Bagian Kerukunan Umat Beragama;
- 3) Sub Bagian Kesehatan, Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- 1) Sub Bagian Perundang-Undangan;
- c. Bagian Hukum membawahkan:
- 2) Sub Bagian Bantuan Hukum;
- 3) Sub Bagian Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum.
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan membawahkan:
- 1) Sub Bagian Perekonomian;
- a. Bagian Perekonomian dan Sumberdaya Alam membawahkan :
- 2) Sub Bagian Sumberdaya Alam;
- 3) Sub Bagian Koordinasi Penanaman Modal dan Badan Umum Milik Daerah.
- b. Bagian Administrasi Pembangunan membawahkan :
- 2) Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi Pembangunan;
- 1) Sub Bagian Bina Program;
- 3) Sub Bagian lnfrastruktur.
- 1) Sub Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;
- c. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa membawahkan:
- 2) Sub Bagian LPSE;
- (3) Asisten Administrasi Umum membawahkan :
- 3) Sub Bagian Pembinaan Barang dan Jasa.
- a. Bagian Organisasi membawahkan:
- 2) Sub Bagian Kepegawaian;
- 1) Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
- 3) Sub Bagian Ketatalaksanaan dan Pengembangan Kinerja
- b. Bagian Humas dan Protokol membawahkan :
- 2) Sub Bagian Protokol;
- 1) Sub Bagian Humas;
- 3) Sub Bagian Tata U saha Pimpinan
- 1) Sub Bagian Rumah Tangga;
- c. Bagian Umum membawahkan :
- 2) Sub Bagian Administrasi Keuangan;
- 3) Sub Bagian Perlengkapan.
Pasal 7
Bagan struktur organisasi Sekretariat Daerah Tipe 8 Kabupaten Minahasa Tenggara sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BABIV

## URAIAN TUGAS Sekretaris Daerah

Pasal 8

Sekretaris Daerah mempunyai tugas :

- a. penyusunan kebijakan, perencanaan dan monitoring pelasanaan pemerintahan daerah;



c

- b. pelaksanaan dan pengoordinasian, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas dan Badan daerah;
- d. melakukan pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi daerah;
- c. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
- e. penyelenggaraan urusan administrasi umum dan pelaporan;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

## Bagian Kedua Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

## Pasal 9

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Asisten Pemerinta.han dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi :
2. ( 1 ) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam pengoordinasian perumusan, penyusunan kebijakan program dan petunjuk umum dibidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan;
- a. pemberian pelayanan administrasi di lingkungannya;
- c. pengoordinasian pelaksanaan tugas;
- b. penyusunan rencana dan pelaporan kegiatan;
- d. penyelenggaraan urusan di bidang pemerintahan dan otonomi daerah;
- f. penyelenggaraan urusan di bidang hukum.
- e. penyelenggaraan urusan di bidang kesejahteraan rakyat; dan

## Paragraf 1 Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah

## Pasal 10

- ( 1 ) Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan dan koordinasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan, aparatur pemerintahan dan otonomi daerah, koordinasi urusan pemerintahan, kerja sama dan otonomi daerah serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Pemerinta.han dan Otonomi Daerah mempunyai fungsi :
- b. penyusunan rencana dan pelaporan kegiatan;
- a. pemberian pelayanan administrasi dilingkungannya;
- c. pengoordinasian pelaksanaan tugas;
- e. penyelenggaraan urusan koordinasi urusan pemerintahan; dan
- d. penyelenggaraan urusan pemerintahan;
- f. penyelenggaraan urusan kerja sama dan otonomi daerah
- a. Mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan dan pemecahannya yang berkaitan dengan tugas pemerintahan umum;
- (3) Sub Bagian Tata Pemerintahan mempunyai tugas:
- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dibidang



c

6

pemerintahan, pembentukan, pemecahan, penggabungan dan pemindahan ibu kota;

- d. Memfasilitasipembinaanpenetapankebijakandanpelaksan aanserta monitoring danevaluasipenataandaerah;
- c. Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan mengenai kode dan data wilayah administrasi pemerintahan serta pertanahan;
- e. Menyiapkan bahan pembinaan dan sosialisasi pemberian nama-nama geografis, toponimi/ rupabumi dan pertanahan;
- g. Menyiapkan bahan fasilitasi penataan batas wilayah administrasi pemerintahan;
- f. Menyiapkan bahan rapat FORKOPIMDA;
- h. Melaksanakan pemetaan batas wilayah desa/ kelurahan/ dan kecamatan;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (4) Sub Bagian Koordinasi urusan pemerintahan mempunyai tugas:
9. b.Menyiapkan bahan pemberian bimbingan, perumusan kebijakan dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan;
- a. Menyusun perencanaan dan pengoodinasian urusan administrasi pemerintahan daerah;
- c. Fasilitasi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (PILKADA);
- e. Fasilitasi peresmian, pengangkatan dan pemberhentian anggota anggota DPRD hasil pemilu;
- d. Menyusun perencanaan dan pengkoordinasian urusan fasilitasi kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat;
- f. Fasilitasi peresmian dan pengangkatan anggota DPRD pergantian antar waktu (PAW);
15. h.Menyiapkan bahan penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah;
- g. Fasilitasi penerbitan izin luar negeri kepala daerah, DPRD danASN;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- a. Menyiapkan bahan koordinasi dan informasi pelaksanaan inventarisasi dan analisis pembentukan daerah otonom baru;
- (5) Sub Bagian Kerjasama dan Otonomi Daerah mempunyai tugas:
- b. Melaksanakan bahan petunjuk petunjuk pelaksanaan dibidang pemerintahan dan pengembangan otonomi daerah;
- d. Menyiapkan bahan evaluasi monitoring pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan, Desa/ Kelurahan;
- c. Menyiapkan bahan penyusunan laporan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- e. Menyiapkan bahan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan peringatan hari jadi kabupaten;
- g. monitoring, evaluasi terhadap kerjasama antar daerah, pihak ketiga dan lembaga pemerintah serta swasta;
- f. Mengkoordinasi lingkup hubungan antar lembaga yang meliputi fasilitasi pengembangan hubungan kerjasama antar daerah, fasilitasi kerjasama daerah dengan instansi pemerintah baik di dalam maupun di luar negeri;
- h. memfasilitasi pembentukan tim koordinasi kerjasama daerah (KKSD) Kabupaten;


«:


7

1. memfasilitasi bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah kepada kecamatan dan kelurahan;
- k. mengkoordinasi penyusunan laporan dan pengolahan data base laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan laporan penyelenggaraan otonomi daerah;
- J. mengumpulkan dan mengolah data kewenangan yang akan dilimpahkan kekecamatan dan kelurahan;
- g. melaksanakantugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

## Paragraf 2 Bagian Kesejahteraan Rakyat

## Pasal 1 1

- ( 1 ) Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas kerukunan umat beragama, kepemudaan, olahraga, pendidikan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, keluarga berencana, kebudayaan, sosial, kesehatan, pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi: a. perumusan kebijakan dan penyusunan perencanaan urusan kesejahteraan rakyat
- c. penyelenggaraan urusan kerukunan umat beragama;
- b. pengoordinasian pelaksanaan kesejahteraan rakyat;
- d. penyelenggaraan urusan pendidikan, pariwisata, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga;
- e. penyelenggaraan urusan kesehatan, pemberdayaan perernpuan, perlindungan pengendalian penduduk, keluarga berencana; dan sosial, anak,
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- a. menyusun perencanaan, mengoordinasikan dan menyiapkan data urusan pemeliharaan kerukunan umat beragama;
- (3) Sub Bagian kerukunan umat beragama mempunyai tugas :
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan yang berhubungan dengan bidang pemeliharaan kerukunan umat beragama;
- d. menyiapkan bahan pertimbangan pemberian bantuan di bidang pemeliharaan kerukunan umat beragama;
- c. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan di bidang pemeliharaan kerukunan umat beragama;

e. menyiapkan bahan monitoring evaluasi dan pelaporan di

- f. menyusun perencanaan, mengoordinasikan, menyiapkan data urusan pemberdayaan forum kerukunan umat beragama dan pendirian rumah ibadah;

bidang pemeliharaan kerukunan umat beragama; dan

- g. menyiapkan bahan perumusan kebijakan yang berhubungan dengan bidang pemberdayaan forum kerukunan umat beragama dan pendirian rumah ibadah;
1. menyiapkan bahan pertimbangan pemberian bantuan di bidang pemberdayaan forum kerukunan umat beragama dan pendirian rumah ibadah;
- h. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan di bidang pemberdayaan forum kerukunan umat beragama dan pendirian rumah ibadah;


c

s.


8

- J. menyiapkan bahan monitoring evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan forum kerukunan umat beragama dan pendirian rumah ibadah; dan
- (4) Sub Bagian Pendidikan, Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, mempunyai tugas:
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- a. menyusun perencanaan Pendidikan, Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga;
- a. mengoordinasikan pelaksanaan Pendidikan, Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga;
- c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang Pendidikan, Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga;
- b. menyiapkan data di bidang Pendidikan, Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga;
- d. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan di bidang Pendidikan, Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga;
- e. menyiapkan bahan pertimbangan pemberian bantuan di bidang Pendidikan, Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga;
- f. menyiapkan bahan monitoring evaluasi dan pelaporan di bidang Pendidikan, Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- a. menyusun perencanaan Kesehatan, Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- (5) Sub Bagian Kesehatan, Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas :
- b. mengoordinasikan pelaksanaan Kesehatan, Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- c. menyiapkan data di bidang Kesehatan, Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- d. menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang Kesehatan, Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- e. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan di bidang Kesehatan, Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- f. menyiapkan bahan pertimbangan pemberian bantuan di bidang Kesehatan, Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- g. menyiapkan bahan monitoring evaluasi dan pelaporan di bidang Kesehatan, Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

8

- ib mnoqr:;bq nsb ianulsv-i �rfr10 urrr.u 1 i ,.,: l r : 1 : m:.:·{qni·.'.n�m · L nr-u -�.i.rt�ri rcrrrr. nr:;r1u)l1n:)) rrurr. ; : , !;1.�J;�P J::i�K{ gn cbid r · � h : ri 1: b 1 : ci 1 riJ , n r r i : 1 J - � hibw·iq nsb
- . nsrr: . - r t i q ,.! lo nmli'I�uib gn,�·, r::.1�i «.S�tr n : : 1 1 . '" t i · � ;, I f , b r n \_;J
- &lt;n1�B�..DbJJd'J)l ,ots?.i·11i1r/: . r r : · : b i b n : · 1 1 : i ,:.i f : 8 d·\_:P {t&gt;) : ________________: r�2r11 'B'�; wq�vr:&gt;·; '. .1;;;1.wrci I ;i (; . ··'.! . . . ·: brJ 111 :,q:,A
- .f3!i3 ·i·,,hr;LJ . .-rc�.Aibih1·./·I ;�r.:lf:ur:�n· ·-; n : 2: u y\_ n.:,:� . .G ;F.g.FrrddO rrsb n.scuuri·i.�q�/1 , : 1 .,J\_;-jf-,;:,urb)J
- , .s t 1 . r. i � u h .r g . nB,,,bih11·\_itl 1 1 f'. r · : 1 u � ;,,! 1 · b q r1;,;.1:H.;rtitr: ;)gft�n, . � ;npc1rid&lt;.' rmb ff�Sf)J.Jfu'.)q��l .r1r,\_,;&lt;.F.Jh1Jd�i!
- ,.sJn�frnh.Bq ,nH��ibibrr'lG gncbi/ r b ; · ; J f i 1 1 · i i . Aqn,v\_:1,�;m .ci ;i.sgs·1rl�fO rrsb ns. .. b: .. 1rnx1::1.:,! , ; 1 . &lt; ; i . : ; ;ht'\.b)l
- �c;,:l)id ib rm:x.s(id::i.il r1r:;e�Jrrur ·c; ru.,dnc' ru;,t 1 ,.11\_rl�m .'} rmb flHRbfJ!fI:JC.{�))J , n i-;r .: ·1;;!..;r 1rfo}I , ; . ; bcfrN 11J/I &lt; 1 1 1 ;; '. i b. h!15q ;H;..J$1. :sl(J
- j l, flfl.Ll '.Ba2tbb&lt;i it.utnu::.,'l �mu.CJ� ·;-!r,q i'if-.'[BcJ : ,;\_;,fqr,i·,:.·5ffi .b &lt;w:1;�nbud:,1T .oj\_e,.fruhgq !1.n1ibibn 1'1 :.rIBi1rd ;Bg! · · dr-.[.-, rth� Clf�!,.)!Jffl'}l{' Ii
- i l.i 8f!1iJid rn i·1:&gt;· . . l mcq HB;Jt1Bdmi.·1·J,. 1·1.1::dLd rwikpfr{.l1'3f · . m : ,r. B h u� 1 j:;,J . .s 11-;ei'.11hr;:-r �nr:;. 1 .blbrr . &lt; ; gni:;bic: ; :,·1r.·nrh,iu rrnb w ,r:d.1um'Ja·1ir . .
- lb nrrtoqsleq fl.bf· i �w !lfWt.i g, 1:·1, · iirrorn �, nrL�d 1ts&gt;[q !;;r�fl'Jff' J . rn:1ncbud5)I , t ) : r . : i v 1 h1; 1 ·l n.P.&gt;fiiJit.n·,9 gr:Bhid rn .l\_i : ugr.nrf.f)10 ru.J, 'rr,r:h11m· 1q�,:,1
- . msuiqrn.q rinlo nm!n·xHh ;gnff, niRI 2cguJ . 1 , :. ! o r u , ;-: :A 1 .i l ) m .:
- ,ifrrbubn·\r( ntdsbn:;)�r.'.�' j .{J;i!8u8 .fll·:1.Brb.�·&gt;il ' J H1�1;fJ di.:?. (�) ,mb us· 1q,n:.i1::.,'1 · 1 o:;1.;·. t.l ··r,,,i:lm�:li . crn. ;f,J";&gt;H Bg·1Luh)i : .,,.�;�u: iB{rIJJqm·Jr!'! :;,ff:t1f\ nsgrtuf·,i1ih·&gt;c
- n.Bilsba�gn'.j&lt;i ,bieoe:. ,w:J1,d"Je·.:1)l nnsrusonrreq fHJ?-IJ .crum nui.·(1,fY!r,dm�'l .J-;n.G:)f!�:·:·i8 Bg"tSJJb)l ,)flJ IHJb09q .)!r:w /\ w .. g: mbnH·r�q r: nb n.cuqm�n�&gt;q
- 1 r&gt;iaoP. ,1·r.srnrf��!'&gt;) 1 r1;JBfW�.,I, .. ll·,q rrml1�Hr�ifnoo�n�rr1 . d ,P·!&lt;&gt;H"&gt;'!�8 C�fH,IJh)l . � C J , . tbrt'&gt;q rmifsbrt:&gt;:..}Il'Jq : :.f LrrA w.;.':!m; hr 1 . ;·1::fI nrib ru.uqrn-rro'I nsuvnbreo tn·.f1
- 1 fr,i208 cl1.B1u!:.:;,.:·.i,11 gnnlJ,d ! l � .srnb r:mlq.si\11:..;111 .:j . snnon . ..-i!Jfl ... �pf;iJb)I ,&gt;lrrb11brr::,q fH,ilHbit'J2rr�q , ;,i �rrA 1 .s�;wbrrih·=,q ru b nr.;1 iqm·)1&lt;&gt;'-l nL,:,·;,;fn".&gt;dm·)q
- gPt;b�d rb CTS)ir.·.kh·-; flJ,?.J.Ff!P1''q rirnfod m�)fq.Gi·(·=··m .h ',!flf�iJb)l . .iiuh- r l · , , .t;: 1·;�;ii::h:1 : .;f'.",q . l n i .. !08 . rrnJnrb;.;·1:,1 ru:;�m ,bnih'.:&gt;q w:b m.,rr&lt;' ri:f:·,CJ , 1 : : c h ' . d)"I�drn'Jq , ! HP::·,n::,·:-:;H ;:;.' � ; : tJ\_\
- i i &gt; !:r:lHr!H,dshq ;[u i , HJ 19q nH11u.-::ri · 1�q nBrlr:1..l nmfq;3i·r ·1111 . · , . : 4 1 . ' i : J : j·. -,q fl E�i! ,.: bwJ;g n�Cf I I,:;;?,(';:; ,m J ts!l�-�::;)f �·f: i;bro r;\_,i) :t;.,;Jq.d5":l·I rrnwr.r.b1!Jdm� 1 1 . , ; r r · · ·r-,;·,r:1 ·::JiLuk1:� ; ' · · · '· : : µ m. bnih�·1
- ' . .1 c,r:;1.Jtnnrl n.Bi1:ldm�q nh�ru,:lff";j 15q r· ·rfmI nmlq.rfr,oum , :,l L, �)Vhn&lt;jCJ nfi1i..Bbn·J�VI�&lt;.1 ifoic:cr; .nnJmh:-:'&gt;)l �m-:hid m�ii f!J3IJ(lffi'.Y!�lq fIBI ' t h-1�dff!:.)q .1�n!nflr; )&gt;'! [-,&lt;,.rr1:,1'1·.;�,I ; ) f r ; r 1 i : .. �w.1i·inih ,q
- . n13r1iqmiq r{5Jo nr,;frr!'Jdi!) }J ;8·� ni.sf ,·, 2 :.n , , ;;.!Hnn:::J!.sbm .d
- ib runoqR!�q n.sb i�r:1dnv�1 : � r 1 : · -.,Jr.r 1 ·.Jm :11&gt;,i,,ci r.:1)f.-1i:ii{n-.;m -�� .:-rr.rhubri·J'1 rIBiIHbn·":,.,, 1·)'! , ! 1 : : i z o ?, trrnJsn�w,,i �n1/1id rli·,!"&gt; nfiuqrr1!)'J�q : i 1.;. il}-HY1�··lrnfl . t - r u · n·.;·r·:r; .r,:,ru..:JJb)I rrnb : :-l i-mA . f\�nr;bnih:::,q


•


•

«:



c

## Paragraf 3 Bagian Hukum

## Pasal 12

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Hukum mempunyai fungsi:
2. ( 1 ) Bagian Hukum mempunyai tugas menyiapkan perumusan perundang-undangan, bantuan hukum, dokumentasi dan penyuluhan hukum serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan;
- a. pemberian pelayanan administrasi dilingkungannya;
- c. pengoordinasian pelaksanaan tugas;
- b. penyusunan rencana dan pelaporan kegiatan;
- d. penyelenggaraan urusan perundang-undangan;
- f. penyelenggaraan urusan dokumentasi dan penyuluhan hukum;
- e. penyelenggaraan urusan bantuan hukum;
- g. pelaksanaan penyusunan produk hukum kabupaten yang bersifat pengaturan ( regeling); dan
- (3) Sub Bagian Perundang-undangan mempunyai tugas:
- h. pelaksanaan penyusunan produk hukum kabupaten yang bersifat penetapan ( beschikking).
- a. menyiapkan bahan penyusunan rancangan produk hukum provinsi yang bersifat pengaturan (regeling);
- c. menyiapkan bahan dan fasilitasi kegiatan program pembentukan peraturan daerah, peraturan kepala daerah, keputusan kepala daerah dan naskah hukum lainnya;
- b. menyiapkan pembahasan rancangan produk hukum provinsi yang bersifat pengaturan ( regeling);
- d. menyiapkan bahan dan fasilitasi kegiatan penyelarasan rancangan peraturan daerah, peraturan kepala daerah, keputusan kepala daerah dan naskah hukum lainnya;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- e. menyiapkan bahan konsultasi dengan instansi lain baik di daerah maupun di tingkat pusat; dan
- (4) Sub Bagian Bantuan Hukum mempunyai tugas:
- b. menyiapkan bahan konsultasi dengan instansi pemerintah dan pihak lain untuk membuat telaahan sengketa hukum;
- a. menyusun perencanaan dan mengoordinasikan urusan bantuan hukum;
- c. menyiapkan bahan penyelesaian sengketa hukum baik di dalam maupun pengadilan sebagai akibat pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- e. menyiapkan bahan perlindungan hukum kepada semua unsur di lingkungan pemerintah kabupaten dalam hubungan kedinasan;
- d. menyiapkan bahan penyelesaian bantuan kepada semua unsur di lingkungan pemerintah kabupaten dalam hubungan kedinasan;
- f. menyiapkan bahan penyelesaian sengketa hukum baik di luar pengadilan sebagai akibat pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- a. menyiapkan bahan perumusan program di bidang pemajuan hak asasi manusia; dan



e:

�


r&gt;,


- (5) Sub Bagian Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum mempunyai tugas :
- b. mengoordinasikan urusan dokumentasi dan penyuluhan hukum;
- a. menyusun perencanaan urusan dokumentasi dan penyuluhan hukum;
- c. melaksanakan inventarisasi dan penggandaan produk hukum;
- e. melaksanaan koordinasi pembinaan dan petunjuk teknis pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum; dan
- d. melaksanaan penyimpanan dan pemeliharaan produk­ produk hukum;
- f. menyiapkan bahan penyuluhan dan koordinasi pembinaan peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
- h. menyiapkan bahan sosialisasi dan publikasi produk hukum dan peraturan perundang-undangan; dan
- g. menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait untuk pelaksanaan penyuluhan hukum;
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

## Bagian Ketiga Asisten Perekonomian dan Pembangunan

## Pasal 13

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai fungsi :
2. ( 1) Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam pengkoordinasian perumusan, penyusunan kebijakan program dan petunjuk umum di bidang administrasi perekonomian dan sumberdaya alam, administrasi pembangunan, dan pengadaan barang/ jasa serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan;
- a. pemberian pelayanan administrasi dilingkungannya;
- c. pengoordinasian pelaksanaan tugas;
- b. penyusunan rencana dan pelaporan kegiatan;
- d. penyelenggaraan urusan di bidang perekonomian dan sumber daya alam;
- f. penyelenggaraan urusan di bidang pengadaan barang danjasa.
- e. penyelenggaraan urusan di bidang pembangunan; dan

## Paragraf 4

Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam

## Pasal 14

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai fungsi :
2. ( 1 ) Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas menyiapkan data dan kajian perekonomian, sumberdaya alam, badan umum milik daerah, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan;
- a. penyusunan perencanaan dibidang perekonomian dan sumber daya alam;

- muiluH n.BdutiJ·�n:)q rusb iGr..trwtrHJ)!o(: I.1,r·�r.d tfu8 (cJ : i:W'\_'.i.l t jJ ;!ll\_l'{fn!:!IT1
- rub iasrnerrn c-ob nB?.i.nJJ nsnn.8:..tr·-n.··; 1 1 1 p 1 rvriom .s ; r l ! i J . &gt; ! u I I ;11;r! ! J i , ru' '..lq
- rrnrhrlrrvneq n1:1;, 1 ;- , r-;; w:, :11nf n}; rrn?.u liJ · · .oilr?.i,C1i!Y10o;gr·:;Jm .d . rn . ; : u 'f
- ;Juhn"T(T mrnbr:.sQ;gn.-,(j nsb i ?. r- ; c; ; · r n : n ;}vni n1...i)lr-;n,·;�;.I,::1�m , : n IU)i IJ ri
- eiroler ·)I.tJlrru ! &gt;q '. ! b .uusrridrnvq ic:tinirri.-&gt;(. r 1 · : 1 , n . . �ilF 1 ':)ff; .3 rrnb .rrru ... irJ.d i urnnui ' ! ! rrsb i,iBJn':)ftiU!i&lt; ,1, o,,,J . .J,,!'.'&gt;�Ii!:&gt;q
- ·A1Jbo1q nBJ31ndi 1 .,rr, J(J rmh rrsnh1.f1t'1,\_rr�1:1 t: · :ff;;:;,fsbm . b ( f; I J ; , ; ; ;,!ubrsrr;
- i asrubroc»! rtnb m,d; JlIJ'.T ; &lt; f i sr! 1-;d ; i :,)k;; ;j,-,:w)m .1 ;1.1.:,ln1r-:·;\_a1;rn niu&gt;lud nr1nb1;;?.�; n.sJf;;,f�niw·)q 111.H,;r.tidm�lq
- m3gw.,b i?.:. :!1;�no,I rrr.b i:-rnnifncm[ i1Bdu! nLAqri£l{LI'3m .g ; m: , .1 l 1 : , i ru.rt ulLJ'{rr�r� rH, :;nh;..: = r:JI '.':q ,d.; .rtu JunhY ; i rnJ2ni
- A1JfYnq r�, Ai'.dw1 nsb i ?. . , ;, . f . . i 2 0 2 rrnrlhd fID)lc;f;t'(fl':)rn .rl fl.fib ; c r..; gm�1:,111 J-::lfIBh. i ,·1'.':,q nsr rrJ t;·, -q nsb .rnrxn rI
- . n .s n i q rn i q .r. · , J o r�1-;...li·,·1, I i i · !.1f!b � uir:;i a.s�11.! m,ilsnbrd;.;1·,m . i

rrnimonn)[�1')&lt;-1 n·:i12i�A

## t&gt;�d:,)I 1H·::�1Gf:I nr-:m.rgru,dm�q I . :. h

## Lr !n�1�'i

- isvrurq.norrr ,rnrrugn&gt;-.c!lft'.lq n.si:: nr.irnr . 10:·f····1·I1 wi;;--::&lt;·· t' \ I I l msleb cir-� ::;g(i ,frrnJ':&gt;i:.&gt;l::&gt;2 , ; J . i r. d · : \ J l l : · ·-::t-i '"Dl;�,\_icb:if lLUHJrlJV\_:1 J�f . rn.k:l11T!U,'.J"! fl: ',J;Ur!YT00)!grt::;q l&lt;.:r;;·udnimb.R �11,1b·d i ! 1 1 1 ! 1 ; T : t ; Aui.nut')q . s b nu:n�;o·rq i.-.:r:n J.�inimb.B , in.de BV,Hb1·1tirr: 1 ,, 11.�� rnmF)mni rreq i;h:)e mwi.\gn s11,c1 ,·rnf;;lH,'-irt 1&lt;.1 nu1 · n 1;crrJ�rr.cu if·'·l;:J ; r : . irqm;q rbi,) nm1i"15Jib grrnv. 1 r r s1 a.i.;· : 1 1 1 c; · ; A r1nH2.if.sbm
- 1,urx1 lj1J;:!)!i.1rtib e.rnrui A�B(bG &lt;�t-;g·.11 m;)f Jw.,.:,. ·,bu &gt;f1 rJnU (£:) ni;mJ 2 ir1i,.!m'..:ll nr..;h nsimor:o&gt;k,11q n�12i.� . ( i ) J8·{:: : 1 ?. � t ! , . i J ; {·1Hqm·1fil
- ;!:i'·Utff·;.�f](J:,ignilib :?1·nJ2rnimbr· rtP-nS'(.l.d�q f F,i"i··rirw�·: . 13
- rrntfd:.r-n! :H;1oq1,bq (If..:f· HOS�.)fl�YI f1J.':1!J;l.1 ° {. n : · � . d
- / 1 ; ;.; u t '"YJ:i.G!!Ge-;.fr;f')q f11,i.-,i;niL·1r;,':'�fi·)q . o
- nub 11simonmh1�)q gw:ibid :1) . · n RP"lU ; 1 G.!! n�1: .+.,.(.rr�o J, ; r nf;, . . 1.,\ ... L, rx!rnu.:
- rush ;n.f,fIJJgr, . .;urn:i(t g : r. b i r f £lJ r;r .-.;U'!J.J m�hlt·,�:::in )!·· 1 /tf')CJ .o
- g1.1.1c;f! rrasbsgneq grn·.,!) 1 d ib t ' n � u · u r rr1)V'F;�mn:,b1.n".)(J . 1 . .fi 2 · : i \_ rrnb

## J, ·,\_rngL·i F;q

rnel/. t.r�r,O ·r':ldrm.18 r:\_.,b nni:nonmh1·::{ 1 · 1 ·,i�.cf�

## !'&gt; r lm�.1:/I

- ; ! 11�q ')Ue:&gt;lsmib 1;rrnmi.sg1,d�?. �Hgu · r.1�:,lnrn:;.:,,;r:i'.:irr1 )-( u r n U (Q) rmdA f;\�BO , · l(JmJJ2 m;b r : r-: i H w r : - . . ; ... -,L)q r:r;:, - t , ( 1 1 h.\lf· : i ?. :.J C . L r rr1nuqm'.'l:-11 nno nBimono.aT1�K{ �r:shidib n·.,;rn:Jn�:n')q . J:.tJ'JcU'[.n�q .r; :rru·,fB , . , . : b 1'3dtnJJ&lt;-
- fr, !f1! rqrnem ifT.BlA s·ma "t:&gt;drnu2 nsb m;irt:·)!j(::·:·-n"l&lt;:i rn :�l-68 ( f ) ,cmimono&gt;k:n'..:lq n.gri.ml £ 1 1.:&gt; h nJ.sb 1 , , � i l q 1 , i ,r1;,m e;;:,:1.rJ 1;J1�&gt;2 ,rl111--;-;b )tiJirn mJJmu :-u:J.gcl , : Hi1� :.;·rLh1·)dmr.12 ;w�rriqmiq rblo tts)fh::&gt;dib �r : n-� nisl �r;;�!iJJ r,.�:&gt;tsn!,�:-lr,hrr.




r:


- b. pengoordinasian urusan perekonomian dan sumber daya alam;
- d. penyelenggaraan urusan perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah;
- c. penyelenggaraan urusan analisis makro ekonomi dan sarana perekonomian;
- e. administrasi pertanian, Pangan, kelautan dan perikanan, kehutanan dan lingkungan hidup, energi dan sumber daya mineral; dan
- (3) Sub Bagian Perekonomian mempunyai tugas:
- f. penyelenggaraan urusan penanaman modal dan badan usaha milik daerah.
- a. menyusun perencanaan analisis makro ekonomi dan sarana perekonomian, Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah;
- c. menyiapkan analisis data dan bahan di bidang analisis makro ekonomi dan sarana perekonomian, Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah;
- b. mengoordinasikan urusan analisis makro ekonomi dan sarana perekonomian, Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah;
- d. menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang analisis makro ekonomi dan sarana perekonomian, Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah;
- f. menyiapkan bahan pemantauan dan pelaporan di bidang analisis makro ekonomi dan sarana perekonomian, Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Kecil danMenengah;dan
- e. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan di bidang analisis makro ekonomi dan sarana perekonomian, Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- a. menyusun perencanaan urusan pertanian, pangan, kelautan dan perikanan, kehutanan dan lingkungan hidup, energi dan sumberdaya mineral;
- (4) Sub Bagian Sumber Daya Alam mempunyai tugas :
- b. mengoordinasikan urusan pertanian, pangan, kelautan dan perikanan, kehutanan dan lingkungan hidup, energi dan sumberdaya mineral;
- d. menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang pertanian, Pangan, kelautan dan perikanan, kehutanan dan lingkungan hidup, energi dan sumber daya mineral;
- c. menyiapkan analisis data dan bahan di bidang pertanian, Pangan, kelautan dan perikanan, kehutanan dan lingkungan hidup, energi dan sumber daya mineral;
- e. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan di bidang pertanian, Pangan, kelautan dan perikanan, kehutanan dan lingkungan hidup, energi dan sumber daya mineral;
- g. melak:sanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- f. menyiapkan bahan pemantauan dan pelaporan di bidang pertanian, Pangan, kelautan dan perikanan, kehutanan dan lingkungan hidup, energi dan sumber daya mineral; dan
22. f.i'(Bb ·1,-1dmu2 rn ' 1 rrni�norrn)f:.,1·)q �wr�JJTtI rrnj,.'.r;rrrb-10(·· 2 rt'.1q . d , i f 1 H 1 H
23. :-1i;l, mto11o)I·&gt; ;)·1.&gt;Lr&gt;m ai;;:i!Gf!l� nr:,:::-:rnu rn .. ,:m�gn�r�nn�G .·, ; n e i r n o r u»l.. ;·.,n , · r , : n !:,;.:
24. cwDr1 ::.gsb1.�q . rr.Gb l�d hni·:· iq rr £?.u-;r1 nr-.;fnc�j!!'l'.lb·,:n·1q .b . : i ... �n : : : :, r q fll&gt;D fr.'.):;.f sd1:··u .i�BT,qo�i
- " 1-mr:;.&gt;!h�q rrsb rm J :., , ·· ;·.:,:,! .rw$!1 · · ('! . nr,i 1 r n , , · . .: 1 ia1: · : 1 2 i n i m h .1&gt; .'.:J 1':l d f l i l l P. nch i �1-:·,u·, . qubiri r,:.gnr\_;..,f�r··I nd, r11:;r11.,H · , 0 1)f tH,I l 1 n�Hrir11 8 ,;::)
26. nsbed nnb Ir.;..bcm nunrsrtan.iq «a.rtu 111:,1.11.g�1nb · 1 .rq .I .r!Hi�J.�h if diin s. 1 seu
27. :�r.T�JJ.1 i 1 ;3 v r n rqrn )'iI nsimono;.l�n·:&gt;'-1 11si�s8 di :2 (,C:)
28. rtr.b imom»le u,.&gt;!um c:: i r. i l n n h rrnnns:::&gt;!l::&gt;"I!)q m1�u·1.r1�1:; .P. , n.s:;irr Bgsb·n('i ,n.nhJ,�u I .r: rt:'!&lt;:! .nnimonoslareq srr s·wa ;rh�9.n·�;1"1h: u r . b !b�:-I r :, i l s c U nsCJ i2£"1�qo.iT
29. , . 1-;ri r 1 i J 11 0 .A !) u1:.f t�Jrt ziei!nr-1 ; PRau11.; n,3::.J&gt;,�ni; i 100.i;;n�m .d , (! l3)�n£·,� · . : i , !�iq ,f!f&gt;f'.t.1?.JJbrrrr�'-{ , np.:r(!(qO)i '!" 'Ki G '1 ! ;1.$� . r l : . �fl'-)f:�!'·/ ·!GI&gt; !i'.'.l!.l/: J 'lm�u f'B0 1,::w1·,qo}I
30. c:i ' -' '. ! 1 : : t J C gnnbid ib nnrir.d · ! 8 b J r , : ; \_ , eierJgrJd , t r : &gt; ! q s i � n � '&gt; f f I .o ,:rr.nJP.1;Lw1�:lT ,nsrrr1&lt;,u1,�!·)·1 .. i:; r.11tru:;..,. r:.sb irr·n ; , ; oolsm 'fff'l&gt;fl''\f(�)V: f';r.') l b·,,j ... I , , � · j {'jt'(I ; , , f ' ' J ':) ( J C,,J . . ·ttf·r:·o�b'la.Cf ( ,� � . 1� ' · ·· ..\_\_ '· � � ' . , · . J; � · ·" ,. . ' " t J ''&lt;"' . .. &gt;.� .. ...,. ..J ·
31. �f!Gbic.t ih rn ,J!Hf.ic.l'J)1 : 'J.k�. 1mL·1:--1q I : r ,; J i · d nmfq;;r·�rr�m .b .ru.irnonox-neq nrrrnr:a n,u 1:-:-rono:,b 01:,IHm ?. t e i t r. n e lb:;�! .BrlseU nsrl i::!!'��r 1,,:,,.1 w-;;;;, IS;�sh· ·Jq ,nfihJ2ulJrfrt�n ;riB;t:}CT':,rr�M rn�:;
32. f 1: r.[ll; ' ! )lH!::&gt;q .iii r (nu J ·q 1 ' S n U?.Lf'{d�C'; f!f.H!J:,d r: r·.j[ryr;;i I norr: '.'} r-;1, :1B% ncb ;n:onoA-.o'i: 1 , m aiailnru. grrnbi I ib i -:! : · . 1 ::&gt; 1 .. \_ . · . / :-:G�,Fu;gi;brq . 1 a ; ; . ' dLJJ):,1·t':ICf . m�imoric,.r: 11�q , : ; 1 ;; · :.i , . , : ' m � M . 1 1.; 0 i i � · , ) I srlsa'J n.BO
33. r , · ,J.;,, fl ,Jl1!�iCi qJ;' 1, ·,; :,c&gt;fqt'.:vn::;;n . 1 :: r · h i:w 1m ·+, er, :·i1:;rn i-! i Ail.BiW L.;f1t.;;,.,·. , �rv ;.,J �Yi.,\_,,. , ( 1 £ ; 1 � · lrT'&gt;1i srI i ;; : . 1 · &gt; 1 ; , t f , n1:JgH.sg1ln1f , r : : ; i · u � J J ! , n 1 · 1 � l l rir,r · rli-:-� n ·:·: ! �M r f r.i)
34. . n , : 1 ; ! q i 1 1 1 &lt; ' 1:::,1&lt;.&gt; r11; ·. J h.1dib �ri:;: ,;i.sf P.fl!;tJt 1 1 ! . ' H1.!:nir-.i·Ar� ,u,
35. . 3ff'.1 1 J! LJ--J'(!I ; q 1 . 1 5 ! 1 1 rr·r.:j{-\ BY.HO ·1�)drrt:1c llJJig.s8 dua (�)
36. . nngrrsq .nrsinarroq nsar. · : . ci.ssnr.�;1·,1··,q m1?.1Nr.·)rn . .s rn: '. ·:JJ&gt;lgnrl fl sb [! !j!f , J H.,. ; :.iA 1 1 1 l ;[If,)1; 1"Jq r: JJ flt,H,;' : :;A :lr�·r'=&gt;nim G'(..nb1:·drrtJJ"! rmb 1�"')'1-:, ,,;,11 i iid
37. rrn ·Ufll:.nf .n ';;2rrnq .nsirrnrtoq n.s�11i1; fl(;,ii?.Rnm·hH 1;,;, "jffi .d ;�n�m·J ,ql..1b: , ni:;�m;:,fgnil nnh r1sns:r11d:).&gt;t 1 nm:n··h :xi &lt;LJ3b ; kTH;icn SV\_i;0i )dff!lJ?. &lt;wb
38. { I .B i n · ; : :., . ! �r,, ... ' ) i d ib n,;du.1 r:sb H 1 f;;) �LP-iic.rw ni;�q,.i·'(n::&gt;rn .::, rrnb f'. · , n1uri n! .nsnr.ah·.·i:r r1nb rri.:iu.Gb)I ,rrsgns&lt;! : t. n11h1 s·, r. · r n ·1·xfinr.'?. nab ig1:·w:&gt; ,qubi · 1 n, .grn.nf8mf
39. ;qnnbir: iL, u.,nJnj.ir:·))I .-�1;�1.IfflIJ'i':Kf rrnrlsd !'1f.iAqsi1n�n: .b nH1 rnhui· :)1 . f ! J : . : s:&gt;lh�)q rrnh n.sJ: J 1-,;h;' , n "-;\_"H' · ' . · n£;in.stDq ;l1n�nl"1 i::,ni:c -1:.'}dmu?. :r1:! · . ·;·1 ; f : ) . quhii! r: � : � i : . n l g n : I ; : i.; : ,
40. fJC.wnr;;::;Jr.+&gt;q :-lui.mJ · . · q f l t , : · 1 � 1 , �11::,q , l b f 1 l ,ift.:lqi,;i·{rt ,:,m .'.:J , nr;� :,)fi 1"lq n.sb Hf'd 1 , r;b:,; . · · w {rm'i . nBir.i:J1�r! gnfdJid ib TY)it!J;;.� rrnb r7:;·r!&gt;CD tqf.!l'&gt;L'f t l B�rTU:;,i�:ni' HbO f!GfJRjJJr!'3)! ; l . t ; 1 ' '1 ! 1 f. ffi J:i'�Mb
41. gnsbid ib m:noq.sbq md. :mu1:,1eu�.n-::.·-, cwd1.C: :rr;.!qHi''(H::)m . 1 .rf.GITB'JLi[l'X&gt;l ,n.sr.rs;,Jii�q 1 1 1.:i h (1£:;;,j[:',:'. � ' . '1 D '!! · · f'&lt;i , :1i,;irrn11�q ; l 1 n · ) r t i r 1 1 .S'{i.::;b T"Jmr,2 . wh 1;,1:)n:;; · . bid !'i.:\_i, : 1 1 ;, l · ! n d rrnb ! l l) t)
42. . !' 1 B l l · · ! ' 1 r i q r 1:;'.,:, nB:J.ri�·tlib gns·, ni1 .· : �.;glJJ · · 1 · ;. l s r · r ; 2 A s l 5 m .g


•


•


c


- (5) Sub Bagian Koordinasi Penanaman Modal dan Sadan Umum Milik Daerah mempunyai tugas :
- b. mengoordinasikan urusan penanaman modal dan badan umum milik daerah;
- a. menyusun perencanaan urusan penanaman modal dan badan umum milik daerah;
- c. menyiapkan analisis data dan bahan di bidang koordinasi penanaman modal dan badan umum milik daerah;
- e. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan di bidang penanaman modal dan badan umum milik daerah;
- d. menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan badan umum milik daerah;
- f. menyiapkan bahan pemantauan dan pelaporan di bidang penanaman modal dan badan umum milik daerah; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

## Paragraf 5 Bagian Administrasi Pembangunan

## Pasal 15

- ( 1 ) Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan bina program, monitoring dan evaluasi pembangunan dan infrastruktur serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai fungsi:
- b. penyusunan rencana dan pelaporan kegiatan;
- a. pemberian pelayanan administrasi dilingkungannya;
- c. pengoordinasian urusan dibidang administrasi pembangunan;
- d. penyelenggaraan urusan bina program;
- f. penyelenggaraan urusan infrastruktur; dan
- e. penyelenggaraan urusan monitoring dan evaluasi pembangunan;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- a. menyusun perencanaan dan pengendalian program;
- (3) Sub Bagian Bina Program mempunyai tugas :
- b. menyiapkan bahan koordinasi perencanaan dan pengendalian program;
- c. menyiapkan bahan usulan program dan kegiatan pembangunan untuk penyusunan perencanaan dan pengendalian program;
- d. menyiapkan bahan laporan hasil pelaksanaan perencanaan dan pengendalian program;
- e. menyiapkan bahan penyusunan pedoman pelaksanaan APBD dan standart satuan harga regional untuk pembangunan; dan
- f. menyusunan jadwal kegiatan pengendalian/ pelaporan pelaksanaan pengembangan kebijakan program pembangunan;
- h. menyiapkan bahan koordinasi dan menyusun laporan pelaksanaan pengembangan kebijakan program
- g. menyusun rencana strategis sekretariat daerah;
- 11.Bbf·;fl ( 1 8 b id)OM l J l , f fI .S fl H n � q i.- . t ; f ' . i j " f C O i l . c wig.G8 du8 (c) : r�1;;;:1.11 i i r muqr.: ,m dirl'.j.130 ::- l i i : M rrrr.rrr'J
- n.1,:.1 f . . i , , 1 m nsmnnsneo 1 . · :-: u 1 1 1 1·;.,Bmnn-:,1·Jq , , p ;, · i · z n � m .s ;rlf:;·:·,Bh : f i ! : :n r m · nr. rrnbGd
- nr.bsd nr:h !1;!ic-rr . 1 . ; :. m 1 , 1 , : n ';) q , · � ; &lt;- J J "' I J i � 1 � i l i ;: : 1 .. rcib1.:,o:,1rn1n .d ; ; ' � i ::&gt; � b :,l = ! : c n rrurrrn.
- �I·Gbiri ,;-, f ... rind risb BJ ! ' ) . �::: ffH . i i ; )i ' f .S i ' l \_ ! l � f r: .·J ;. l i l i rn 1 1 1 1 J f f ! f i , i r ; bnd r:tib h,hum rrnrrrnnsn:,n ::�c�nif:nno.A ·dm:.wb
- �.rmbid ib ns:&gt;f Li . ' · ' i r. f-i�' .rrn l " '. "&gt; q O!;dBd n;,;:.iq1-;i·u1·Jrn . b �dr::·1·11. 1 -&gt;Iiirm n: 1 ' :1i.1 ::r.,!i ;: . n1 ... h !Hho.·1 , ; .;mr:;:1nj , ')q
- rtb.Gm-;.:-:)fd5r! ;ui.t!L1':.1' ! , . e n : ·;�i:J'/.!'';ltf nnrf url , ; , , : A q j , i v : n :., m . · � )!i'.im rnurn t , ; H h:d : H,U I , ; b u rn rrnm.srtf·.r:'lq gnchid i b ; rf 1. usb
- ;..:i 1 : s h i d 1 ! . cimoc.11.d�q