PERATURAN BUPATI BANYUWANGI Nomor 9 Tahun 2014 tentang RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANYUWANGI DI KECAMATAN (berlaku 10 April 2014)
Pembukaan
Menimbang
:
Mengingat :
bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2011 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi dan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 32 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi, perlu menetapkan Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja di Kecamatan dengan Peraturan Bupati.
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonseia Nomor 5135);
Menetapkan
:
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2005 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Satuan Polisi Pamong Praja;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 590);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 Nomor 1/D);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2011 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi;
12. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 32 Tahun 2012 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi.
M E M U T U S K A N:
PERATURAN BUPATI TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANYUWANGI DI KECAMATAN
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
- a. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuwangi;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;
- c. Bupati adalah Bupati Banyuwangi;
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi;
- e. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi;
- f. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Kasat Pol. PP adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi;
- g. Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja di Kecamatan yang selanjutnya disebut UPT Satpol PP adalah Unit Pelaksana Teknis Satuan Polisi Pamong Praja di Kecamatan.
- h. Kepala Unit Pelaksana Teknis Satuan Polisi Pamong Praja di Kecamatan selanjutnya disebut Kepala UPT Satpol PP adalah Kepala Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi di Kecamatan;
- i. Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat adalah Suatu Keadaan Dinamis yang memungkinkan Pemerintah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib dan teratur;
- j. Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Linmas adalah Komponen Khusus kekuatan Pertahanan Keamanan Negara yang mampu berfungsi membantu masyarakat menanggulangi bencana maupun memperkecil akibat malapetaka dengan mewujudkan keselamatan masyarakat dari akibat bencana dan malapetaka, agar korban jiwa, kerugian harta benda dan kerusakan lingkungan dapat diperkecil, sehingga tercipta kondisi masyarakat yang aman, tertib dan tentram;
- k. Penegakan Peraturan Daerah adalah upaya aparat/ masyarakat melaksanakan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan Penegakan pelanggaran Peraturan Daerah serta tindakan penertiban terhadap penyimpangan dan pelanggarannya;
- l. Penjagaan tempat-tempat penting dan kegiatan tertentu (pengamanan) adalah merupakan salah satu tugas melekat pada Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- m. Pembinaan adalah segala usaha dan kegiatan membimbing, mendorong, mengarahkan, menyelenggarakan, menggerakan termasuk kegiatan koordinasi dan bimbingan teknis untuk pelaksanaan sesuatu dengan baik, teratur, rapi dan seksama menurut rencana/program pelaksanaan dengan ketentuan, petunjuk norma, sistema dan metode efektif dan efisien untuk mencapai tujuan dengan hasil yang optimal;
- n. Penyuluhan adalah suatu kegiatan Satpol PP dalam rangka melaksanakan pencapaian informasi tentang Peraturan Daerah dan Peraturan pelaksanaanya kepada seluruh masyarakat dengan harapan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan sehingga tindak pelanggaran menjadi turun;
- o. Kesamaptaan adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan SDM anggota Satpol PP melalui latihan dasar yang berkaitan dengan tupoksi Satpol PP.
TUGAS POKOK DAN FUNGSI
BAB II - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 2
- (1) UPT Satpol PP adalah Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja di Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang;
- (2) Kegiatan teknis operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat dalam bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
- (3) Kegiatan teknis penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melaksanakan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi.
BAB II - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 3
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, UPT Satpol PP mempunyai fungsi:
- (1) Penyusunan Rencana kerja UPT Satpol PP di bidang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Pelaksanaan Penegakan Perda dan Peraturan Pelaksanaannya;
- (2) Melaksanakan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksanaannya di wilayah kerjannya;
- (3) Pelaksanaan Kebijakan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat diwilayah kerjanya;
- (4) Pelaksanaan Kebijakan Linmas di wilayah kerjanya;
- (5) Pengawasan terhadap Masyarakat, Aparatur atau Badan Hukum agar mematuhi dan mentaati Perda dan peraturan pelaksanaannya di wilayah kerjanya;
- (6) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi.
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 4
- (1) UPT Satpol PP terdiri:
- a. UPT Satpol PP Wilayah Kerja Kecamatan Banyuwangi;
- b. UPT Satpol PP Wilayah kerja Kecamatan Kalipuro;
- c. UPT Satpol PP Wilayah Kerja Kecamatan Giri;
- d. UPT Satpol PP Wilayah Kerja Kecamatan Glagah;
- e. UPT Satpol PP Wilayah Kerja Kecamatan Licin;
- f. UPT Satpol PP Wilayah Kerja Kecamatan Wongsorejo;
- g. UPT Satpol PP Wilayah Kerja Kecamatan Kabat;
- h. UPT Satpol PP Wilayah kerja Kecamatan Rogojampi;
- i. UPT Satpol PP Wilayah Kerja Kecamatan Songgon;
- j. UPT Satpol PP Wilayah Kerja Kecamatan Singojuruh;
- k. UPT Satpol PP Wilayah Kerja Kecamatan Srono;
- l. UPT Satpol PP Wilayah Kerja Kecamatan Muncar;
- m. UPT Satpol PP Wilayah Kerja Kecamatan Tegaldlimo;
- n. UPT Satpol PP Wilayah Kerja Kecamatan Purwoharjo;
- o. UPT Satpol PP Wilayah Kerja Kecamatan Cluring ;
- p. UPT Satpol PP Wilayah Kerja Kecamatan Gambiran;
- q. UPT Satpol PP Wilayah Kerja Kecamatan Genteng;
- r. UPT Satpol PP Wilayah Kerja Kecamatan Sempu;
- s. UPT Satpol PP Wilayah Kerja Kecamatan Glenmore;
- t. UPT Satpol PP Wilayah Kerja Kecamatan Kalibaru;
- u. UPT Satpol PP Wilayah Kerja Kecamatan Tegalsari;
- v. UPT Satpol PP Wilayah Kerja Kecamatan Bangorejo;
- w. UPT Satpol PP Wilayah Kerja Kecamatan Siliragung;
- x. UPT Satpol PP Wilayah Kerja Kecamatan Pesanggaran.
- (2) Susunan Organisasi UPT Satpol PP sebagaimana dimaksud terdiri dari:
- a. Kepala UPT;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang dalam melaksanakan tugas kesekretariatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT;
- (4) Bagan Susunan Organisasi UPT dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

<!-- formula-not-decoded -->

Kepala UPT mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja UPT di wilayah kerja sesuai rencana kerja Satuan;
- b. menyusun program rencana kerja serta membuat laporan;
- c. menyusun perencanaan kebutuhan pegawai, anggaran serta sarana prasarana di wilayah kerjanya;
- d. melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan yang dilakukan oleh bawahan.
- e. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- f. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karir;
- g. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

Bagian Dua Sub Bagian Tata Usaha Pasal 6

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas:

- a. melaksanakan urusan tata usaha umum
- b. melaksanakan pengadministrasian surat menyurat dan pengarsipannya;
- c. melaksanakan urusan rumah tangga UPT;
- d. menyusun rencana kegiatan;

- e. melaksanakan pengelolaan tata usaha kepegawaian di lingkungan kerja UPT;
- f. menyusun dan memelihara data pegawai di lingkungan kerja UPT;
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala UPT.

## BAB V TATA KERJA Pasal 7

1. Kepala UPT berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam lingkungan UPT maupun dengan lembaga teknis lainnya;
2. Kepala UPT dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Satuan;
3. Kepala UPT berkewajiban memimpin, mengadakan koordinasi, memberikan bimbingan dan petunjuk serta memberdayakan bawahannya dalam rangka pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan organisasi;

## BAB VI TANGGUNG JAWAB Pasal 8

Kepala UPT secara teknis administrasi bertanggung jawab kepada Camat dan secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

## BAB VII KETENTUAN LAIN LAIN Pasal 9

Semua kewenangan yang berkaitan dengan pengangkatan, penempatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai dilakukan oleh Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian;

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi Pada tanggal 10 April 2014

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi Pada Tanggal 10 April 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI, ttd.

Drs. H. SLAMET KARIYONO, M.Si.

Pembina Utama Madya NIP 19561008 198409 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2014 NOMOR 9

## LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANYUWANGI

NOMOR

: 9 TAHUN 2014

TANGGAL

: 10 APRIL 2014

## BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANYUWANGI DI KECAMATAN


Lingkungan

BUPATI BANYUWANGI

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS