PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 28 Tahun 2005 tentang TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (berlaku 5 Juli 2005)
Pembukaan
Menimbang :
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2005
TENTANG
TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
bahwa dengan telah terbentuknya Departemen Komunikasi dan Informatika dan sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, dipandang perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika;
Mengingat
: 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Pasal 1
- (1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika adalah penerimaan yang berasal dari pelayanan jasa pos dan telekomunikasi.
- (2) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah ini dan lampirannya.
- (3) Tarif atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika yang belum tercakup dalam Peraturan Pemerintah ini, akan disusulkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Pemerintah ini dan pencantumannya dilakukan dengan Peraturan Pemerintah tersendiri.
Pasal 2
- (1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tarif dalam bentuk satuan Rupiah dan Persentase.
- (2) Besarnya Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi radio dihitung dengan fungsi dari lebar pita dan daya pancar dengan formula sebagai berikut:
3. (lb x HDLP x b) + (lp x HDDP x p) BHP Frekuensi (Rupiah) = 2
- (3) Indeks biaya pendudukan lebar pita (lb) dan indeks biaya daya pemancar frekuensi (lp) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang telekomunikasi setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Keuangan.
Pasal 3
- (1) Besaran tarif izin penggunaan pita spektrum frekuensi radio untuk keperluan penyelenggaraan telekomunikasi ditetapkan melalui mekanisme seleksi, penawaran dan pemilihan dengan
Pasal 4
Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal (Universal Service Obligation/USO) hanya dapat digunakan untuk membiayai pelaksanaan pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan penyelenggaraan telekomunikasi di wilayah pelayanan universal.
Pasal 5
Seluruh penerimaan yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) wajib disetor langsung ke Kas Negara.
Pasal 6
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Juli 2005

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd Dr. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 5 Juli 2005 ## HAMID AWALUDIN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2005 NOMOR 57

Penandatangan: Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT NEGARA RI Kepala Biro Tata Usaha, ttd Sugiri, S.H.

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ## P E N J E L A S A N ATAS ## PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2005 ## TENTANG ## TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA ## UMUM Dengan telah terbentuknya Departemen Komunikasi dan Informatika maka Penerimaan Negara Bukan Pajak dari pelayanan jasa pos dan telekomunikasi yang sebelumnya berada dalam lingkup Departemen Perhubungan dialihkan ke dalam lingkup Departemen Komunikasi dan Informatika. Seiring dengan perkembangan sosial, ekonomi dan teknologi dalam penyelenggaran pos dan telekomunikasi maka jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak dari pelayanan jasa pos dan telekomunikasi dipandang perlu untuk disesuaikan. Sehubungan dengan hal tersebut di atas dan untuk mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Departemen Komunikasi dan Informatika sebagai salah satu sumber penerimaan negara perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Dengan maksud ini dan untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak perlu ditetapkan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika dengan Peraturan Pemerintah. ## PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan: b adalah lebar pita frekuensi yang digunakan; p adalah besar daya pancar keluaran antena; lb adalah indeks biaya pendudukan lebar pita; lp adalah indeks biaya daya pemancaran frekuensi; HDLP adalah harga dasar lebar pita yang ditetapkan dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan Pemerintah ini; HDDP adalah harga dasar daya pancar yang ditetapkan dalam Lampiran

Peraturan Pemerintah ini.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 3 Cukup jelas.



## Pasal 4

Yang dimaksud dengan wilayah pelayanan universal antara lain perdesaan atau sebutan lain, daerah perintisan, daerah terpencil, daerah perbatasan, serta daerah yang belum terjangkau akses dan atau jaringan telekomunikasi.

## Pasal 5

Yang dimaksud dengan Kas Negara adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

## Pasal 6

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4511


PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2005 TANGGAL 5 Juli 2005

## TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF |
|------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------|
| PENERIMAAN DARI PELAYANAN JASA POS DAN TELEKOMUNIKASI | | |
| A. Pengusahaan Jasa Titipan | Per ijin | Rp. 1.000.000,0 0 |
| B. Pungutan Biaya Hak Penyelenggaraan (BHP) Telekomunikasi | Per tahun buku | 1% dari pendapatan kotor penyelenggara telekomunikasi |
| C. Biaya Ujian Radio Elektronika dan Operator Radio (REOR) | | |
| 1. Radio Elektronika Kelas I | per orang | Rp. 25.000,00 |
| 2. Radio Elektronika Kelas II | per orang | Rp. 25.000,00 |
| 3. Operator Radio Umum | per orang | Rp. 20.000,00 |
| 4. Operator Radio Terbatas | per orang | Rp. 20.000,00 |
| D. Biaya Penyelenggaraan/Pengawas Ujian Amatir Radio | | |
| 1. Tingkat Pemula (YH) | per orang | Rp. 25.000,00 |
| 2. Tingkat Siaga (YD) | per orang | Rp. 30.000,00 |
| 3. Tingkat Pemula dan Siaga | per orang | Rp. 50.000,00 |
| 4. Tingkat Penggalang (YC) | per orang | Rp. 60.000,00 |
| 5. Tingkat Penegak (YB) | per orang | Rp. 75.000,00 |
| E. Biaya Izin Amatir Radio | Per tahun | Rp. 15.000,00 |
| F. Biaya Izin Komunikasi Radio Antar Penduduk (KRAP) | Per tahun | Rp. 27.500,00 |

G. Biaya ...


| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| G. Biaya Hak Penggunaan (BHP) Frekuensi Radio per frekuensi, per stasiun, per lokasi, per tahun: | | |
| a. Zone - 1 Segmentasi frekuensi | | |
| 1) VLF : 9 - 30 | Per KHz Per KHz Per KHz Per KHz Per KHz Per KHz | 20.961,00 15.715,00 15.249,00 14.581,00 12.888,00 11.772,00 6.101,00 16.769,00 12.572,00 12.199,00 11.665,00 10.310,00 9.418,00 7.745,00 4.881,00 12.576,00 |
| KHz 2) LF : 30 - 300 KHz | | |
| 3) MF : 300 - 3000 KHz | | |
| 4) HF : 3 - 30 MHz | | |
| 5) VHF : 30 - 300 MHz | | |
| 6) UHF : 300 - 3000 MHz | Per KHz | |
| 7) SHF : 3 - 30 GHz | Per KHz | |
| 8) EHF : 30 - 275 GHz | | 9.681,00 |
| b. Zone - 2 | | |
| Segmentasi frekuensi | | |
| 1) VLF : 9 - 30 KHz | Per KHz | |
| 2) LF : 30 - 300 KHz | Per KHz | |
| 3) MF : 300 - 3000 KHz | Per KHz | |
| 4) HF : 3 - 30 MHz | Per KHz | |
| 5) VHF : 30 - 300 MHz | Per KHz | |
| 6) UHF : 300 - 3000 MHz | Per KHz | |
| 7) SHF : 3 - 30 GHz | Per KHz | |
| 8) EHF : 30 - 275 GHz | Per KHz | |
| c. Zone - 3 | | |
| Segmentasi frekuensi | | |
| 1) VLF : 9 - 30 KHz | Per KHz | |
| 2) LF : 30 - 300 KHz | Per KHz | 9.429,00 |
| 3) MF : 300 - 3000 KHz | Per KHz | 9.149,00 |
| 4) HF : 3 - 30 MHz | Per KHz | 8.749,00 |
| 5) VHF : 30 - 300 MHz | Per KHz | 7.733,00 |
| 6) UHF : 300 - 3000 MHz | Per KHz | 7.063,00 |
| 7) SHF : 3 - 30 GHz | Per KHz | 5.809,00 |
| 8) EHF : 30 - 275 GHz | Per KHz | 3.661,00 |
| d. Zone - 4 | | |
| Segmentasi frekuensi | | |
| 1) VLF : 9 - 30 KHz | Per KHz | 8.384,00 |
| 2) LF : 30 - 300 KHz | Per KHz | 6.286,00 |


| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 3) MF : 300 - 3000 KHz 4) HF : 3 - 30 MHz 5) VHF : 30 - 300 MHz 6) UHF : 300 - 3000 MHz 7) SHF : 3 - 30 GHz 8) EHF : 30 - 275 GHz e. Zone - 5 | Per KHz Per KHz Per KHz Per KHz Per KHz Per KHz | Rp. 6.099,00 Rp. 5.832,00 Rp. 5.155,00 Rp. 4.709,00 Rp. 3.873,00 Rp. 2.440,00 |

c. Zone-3 . . .


| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------|
| c. Zone - 3 | | |
| Segmentasi Frekuensi | | |
| 1) VLF : 9 - 30 KHz | Per dBm | Rp. 114.977,00 |
| 2) LF : 30 - 300 KHz | Per dBm | Rp. 85.707,00 |
| 3) MF : 300 - 3000 KHz | Per dBm | Rp. 84.242,00 |
| 4) HF : 3 - 30 MHz | Per dBm | Rp. 81.212,00 |
| 5) VHF : 30 - 300 MHz | Per dBm | Rp. 71.799,00 |
| 6) UHF : 300 - 3000 MHz | Per dBm | 65.688,00 |
| 7) SHF : 3 - 30 GHz | Per dBm | Rp. Rp. 53.618,00 |
| d. Zone - 4 | | |
| 8) EHF : 30 - 275 GHz | Per dBm | Rp. 32.513,00 |
| Segmentasi Frekuensi | | |
| 1) VLF : 9 - 30 KHz | Per dBm | Rp. 76.652,00 |
| 2) LF : 30 - 300 KHz | | Rp. |
| 3) MF : 300 - 3000 KHz | Per dBm | 57.138,00 |
| | Per dBm | Rp. 56.161,00 |
| 4) HF : 3 - 30 MHz | Per dBm | Rp. 54.141,00 |
| 5) VHF : 30 - 300 MHz | Per dBm | Rp. 47.866,00 |
| 6) UHF : 300 - 3000 MHz | Per dBm | |
| | | Rp. 43.792,00 |
| 7) SHF : 3 - 30 GHz | Per dBm | Rp. 35.745,00 |
| e. Zone - 5 | | |
| Segmentasi Frekuensi | | |
| 1) VLF : 9 - 30 KHz 3) MF : 300 - 3000 KHz 4) HF : 3 - 30 MHz 5) VHF : 30 - 300 MHz 6) UHF : 300 - 3000 MHz | Per dBm Per dBm | Rp. 38.326,00 Rp. 28.569,00 Rp. Rp. Rp. Rp. 21.896,00 Rp. |
| 2) LF : 30 - 300 KHz | Per sertifikat/tipe Per | 1.500.000,00 |
| b. Customer Premise Equipment (CPE) | sertifikat/tipe | Rp. 3.000.000,00 |
| | Per dBm Per dBm | |
| H. Biaya sertifikasi dan permohonan pengujian alat/ | | 28.081,00 |
| perangkat telekomunikasi 1. Biaya sertifikasi alat/perangkat telekomunikasi a. Customer Premises Equipment (CPE) Kabel Nirkabel | Per dBm Per dBm | 27.071,00 23.933,00 |
| 7) SHF : 3 - 30 GHz | Per dBm | Rp. 17.873,00 10.838,00 |
| 8) EHF : 30 - 275 GHz | Per dBm | Rp. |


| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| c. Transmisi d. Penyiaran e. Sentral Jasa Pengujian Alat/Perangkat Telekomunikasi a. Biaya Uji Kategori I 1) Pencatat Data Pembicaraan 2) Faksimili 3) Pesawat Telepon analog 4) Pesawat/Key Telepon System s.d. 20 port 5) Pesawat Telepon umum multi 6) Komunikasi data 7) Modem 8) Pesawat cordless Tanpa Kabel Publik (TTKP) 9) Pesawat/Single Side Band (STB) seluler 10) Pager 11) Pesawat daya rendah ( ≤ 100 12) Radio trunking 13) Terminal High Frequency High Frequency (VHF)/ Ultra Frequency (UHF) 14) Wireless Local Area Network > 100mW 15) Very Small Apperture Terminal (VSAT) 16) Interace radio acces 17) Booster 18) Rectifier untuk switching | Per sertifikat/tipe Per sertifikat/tipe Per sertifikat/tipe | 4.000.000,00 4.500.000,00 6.000.000,00 |
| 2. | | |
| Pulsa | Per Tipe | 3.500.000,00 |
| | Per Tipe | 4.000.000,00 |
| (Pespon) | Per Tipe | 3.500.000,00 |
| (KTS) | Per Tipe | 4.500.000,00 |
| koin | Per Tipe | 4.000.000,00 |
| | Per Tipe | 3.000.000,00 |
| | Per Tipe | 4.500.000,00 |
| telepon/Telepon | Per Tipe | 4.000.000,00 |
| | Per Tipe | 4.500.000,00 |
| | Per Tipe | 3.500.000,00 |
| mW) | Per Tipe | 2.000.000,00 |
| | Per Tipe | 4.000.000,00 |
| (HF)/ Very High | Per Tipe | 4.000.000,00 |
| (LAN) | Per Tipe | 4.000.000,00 |
| | Per Tipe | 6.000.000,00 |
| | Per Tipe | 4.000.000,00 |
| | Per Tipe | 2.000.000,00 |
| 2) Pemancar Radio Siaran/Repeater | Per Tipe Per Tipe | 7.000.000,00 6.000.000,00 |
| b. Biaya Uji Kategori 2 1) Digital Loop Carrier | Per Tipe | 9.150.000,00 |
| Multiplexer | Per Tipe | 6.850.000,00 |
| 4) Pengganda Saluran 5) Radio Microwave | Per Tipe Per Tipe | 5.750.000,00 |
| 6) | | |
| | | 5.000.000,00 |


| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7) Radio base station 8) Base Station Controller (BSC) 9) Mobile Services Switching Center (MSC) 3. Pengujian Electromagnetic Compatibility (EMC) a. Pengujian Conducted Electromagnetic Interference (EMI) b. Pengujian Radiated Electromagnetic Interference (EMI) c. Pengujian Conducted Electromagnetic Susceptibility (EMS) d. Pengujian Radiated Electromagnetic Susceptibility (EMS) 4. Kalibrasi a. Power Meter b. Power Sensor c. Frequency Counter < 2 GHz d. Frequency Counter 2 - 10 GHz e. Frequency Counter > 10 GHz f. Modulation Analyzer g. Multimeter Analog h. Multimeter Digital 4 Digit i. Spectrum Analyzer j. Network Analyzer k. EMC Analyzer l. Oscilloscope 5. Jasa Penyewaan Alat a. Spectrum Analyzer < 6 GHz b. Spectrum Analyzer 6 - 10 GHz c. Spectrum Analyzer > 10 GHz d. Power Meter e. Network Analyze f. Frequency Counter | Per Tipe Per Tipe Per Tipe Per Perangkat Per Perangkat Per Perangkat Per Perangkat Per Unit Per Unit Per Unit Per Unit Per Unit Per Unit Per Unit Per Unit Per Unit Per Unit Per Unit Per Unit Per Hari Per Hari Per Hari Per Hari Per Hari Per Hari | Rp. 8.000.000,00 Rp. 8.000.000,00 Rp. 8.000.000,00 Rp. 2.500.000,00 Rp. 2.500.000,00 Rp. 2.500.000,00 Rp. 2.500.000,00 Rp. 1.250.000,00 Rp. 1.250.000,00 Rp. 500.000,00 Rp. 1.000.000,00 Rp. 1.500.000,00 Rp. 2.500.000,00 Rp. 250.000,00 Rp. 250.000,00 Rp. 2.500.000,00 Rp. 2.500.000,00 Rp. 3.000.000,00 Rp. 1.000.000,00 Rp. 1.000.000,00 Rp. 1.500.000,00 Rp. 2.000.000,00 Rp. 1.000.000,00 Rp. 2.000.000,00 Rp. 1.000.000,00 |

I. Biaya . . .

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT NEGARA RI Kepala Biro Tata Usaha, ttd

Sugiri, S.H.


| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|
| I. | Biaya Sertifikasi Kecakapan Operator Radio Konsesi | Per Sertifikat | Rp. 25.000,00 |
| J. | Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi/Universal Service Obligation | Per tahun buku | 0,75% dari pendapatan kotor penyelenggara telekomunikasi |
| K. | Izin Penggunaan Pita Spektrum Frekuensi Radio | Per MHZ per periode | Hasil Seleksi Penawaran dan Pemilihan |

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd

Dr. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO