PERATURAN DAERAH KABUP ATEN LUWU TRR ARA Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan kedua alas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerint:ah Daerah, Dewan Per (berlaku 29 Oktober 2010)
Pembukaan
Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dali Jl Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Alas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republi.k Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republi.k Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tarnbahan Lembaran Negara Republi.k Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republi.k Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4421);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1.25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia T Ahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lemabran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pcmerintah Nomor 9 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 25);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tcntang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tarnbahan Lembaran Negara Republi.k Indonesia Nomor 4138);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retrebusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 . Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republii&lt; Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4574);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah ( Lembaran Republik Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah ( Lembaran Republik Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, clan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
29. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum Bagi Pegawai Negeri Sipil;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negari Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapat:an dan Be!anja Daerah Tahun Anggaran 2009;
32. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Struktur Organisasi dan Tata Ketja Depertemen Dalam Negeri;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 2 Tahun 2000 tentang Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2000 Nomor 2 Seri A Nomor1);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pajak Pemamfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2000 Nomor 3 Seri A Nomor 2);
35. Peraluran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2000 Nomor 4 Seri A Nomor 3);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2000 Nomor 5 Seri A Nomor 4);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 7 Tahun 2000 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2000 Nomor 7 Seri A Nomor 6);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2000 tentang Sumbangan Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2000 Nomor 8 Seri C Nomor 2);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 10 Tahun 2000 tentang Retribusi lzin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2000 Nomor 10 Seri B Nomor 2);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 13 Tahun 2000 tentang Retribusi Peruntukan Pengunaan Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2000 Nomor 13 Seri B Nomor 5);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 14 Tahun 2000 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2000 Nomor 14 Seri B Nomor 60);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Uatara Nomor 16 Tahun 2000 tentang Retribusi Parkir di Tepi Ja!an (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2000 Nomor 16 Seri B Nomor 8);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 17 Tahun 2000 tentang Retribusi Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2000 Nomor 17 Seri B Nomor 9);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 19 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Tempat Penjua!an Minuman Beralkhol (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2000 Nomor 19 Seri B Nomor 11);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 20 Tahun 2000 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2000 Nomor 20 Seri B Nomor 12);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 23 Tahun 2000 tentang Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan ( Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2000 Nomor 42 Seri B Nomor 13);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 25 Tahun 2000 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah I&lt;abupaten Luwu Utara Tahun 2000 Nomor 44 Seri B Nomor 15);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 4 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah I&lt;abupaten Luwu Utara Tahun 2001 Nomor 6);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2001 tentang Retribusi Perizinan Usaha Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2001 Nomor7);
50. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 34 Tahun 2001 tentang Retribusi Perizinan Ketenagakerjaan Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2001 Nomor 78);
51. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 35 Tahun 2001 tentang Retribusi Surat Usaha Izin Perdagangan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2001 Nomor 79);
52. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 36 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Usaha Industri dalam Wilayah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah kabupaten Luwu Utara Tahun 2001 Nomor 80);
53. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 37 Tahun 2001 tentang Wajib Daftar Perusahaan dalam Wilayah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2001 Nomor 81);
54. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 42 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Ketatausahaan dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2001 Nomor 86);
55. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 01 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan Dan Persarnpahan Kabupaten Luwu Utara(Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2003 Nomor 02);
56. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 02 Tahun 2003 tentang Pengaturan Kendaraan Sepeda Motor sebagai Angkutan Penumpang dalam Wilayah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2003 Nomor 03);
57. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 03 Tahun 2003 tentang Petemakan dan Budidaya Temak (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2003 Nomor 04);
58. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 04 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2003 Nomor 05);
59. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Daerah Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2003 Nomor 24);
60. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2004 Nomor 01);
61. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 14 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2004 Nomor 21);
62. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 16 Tahun 2004 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2004 Nomor 23);
63. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 01 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Luwu Ut:ara (Lembaran Daerah kabupaten Luwu Utara Tahun 2005 Nomor 01);
64. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 03 Tahun 2005 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah kabupaten Luwu Utara Tahun 2005 Nomor 03);
65. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 04 Tahun 2005 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2005 Nomor 04);
66. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 05 Tahun 2005 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu UtaraTahun 2005 Nomor 05);
67. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 06 Tahun 2005 tentang Pengaturan Penggunaan Pelataran (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2005 Nomor 06);
68. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 05 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2006 Nomor 05);
69. Peraturar, Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah I&lt;abupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 174, Tambahan Lembaran Daerah I&lt;abupaten Luwu Utara Nomor 174);
70. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2008 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 176);
71. Peraturan Kabupaten Luwu Utara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di I&lt;abupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 178);
72. Peraturan Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 179);
73. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Ketja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 180);
74. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Ketja Dinas Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 181);
75. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Ketja lnspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Lain Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 182);
76. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Ketja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 183);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYATDAERAH Dan BUPATILUWUUTARA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2010
Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 semula betjumlah Rp. 474.289.443.100,00,- bertambah sejumlah Rp. 64.771.807.081,53,sehingga menjadi Rp. 539.061.250.181,53,- dengan rincian sebagai berikut
1. Pendapatan
- a. Semula
Rp. 474.289.443.100,00
- b. Bertambah
Rp.
64.771.807.081,53
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan
Rp. 539.061.250.181,53
2. Belanja
- a. Semula
Rp. 496.975.344.190,00
- b. Bertambah
Rp. 66.869.565.609,00
Jumlah Belanja setelah Perubahan
Rp. 563.844.909.799,00
(Defisit) setelah Perubahan
Rp. (24.783.659.617,47)
3. Pernbiayaan
- a. Penerimaan
1. Semula
Rp. 23.986.288.508,00
2. Bertambah
Rp. 1.097.371.109,47
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan
Rp. 25.083.659.617,47
- b. Pengeluaran
1. Semula
Rp. 1.300.387.418,00
2. (Berkurang)
Rp. 1.000.387.418,00
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan
Rp.
300.000.000,00
Jumlah Pembiayaan neto setelah Perubahan
Rp. 24.783.659.617,74
Sisa lebih pembiayaan anggaran
setelah perubahan
Rp.00
Pasal 2
- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari:
- a. Pendapatan asli Daerah
- 1) Semula
Rp. 26.706.205.700,00
- 2) Bertambah
Rp.
1.858.714.023,00
Jumlah PAD setelah Perubahan
Rp. 28.564.919.723,00
- b. Dana Perimbangan
- 1) Semula
- 2) (Berkurang)
Jumlah dana berimbangan
setelah perubahan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah
- 1) Semula
Rp. 28.707.078.400,00
- 2) Bertambah
Rp. 61.302.947.155,53
Jumlah Jain-lain pendapatan
yang sah setelah perubahan
Rp. 90.010.025.555,53
Rp. 420.486.304.903,00
Rp. 418.876.159.000,00
Rp. 1.610.145.903,00
Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pajak daerah
- 1) Semula
Rp. 3.167.729.250,00
- 2) Bertambah
Rp.
363.859.096,00
Jumlah pendapatan asli daerah
setelah perubahan
Rp. 3.531.588.346,00
- b. Retribusi daerah
- 1) Semula
Rp.16.342.476.450,00
- 2) Bertambah
Rp. 2.846.247.000,00
Jumlah rel daerah setelah perubahan
Rp. 19.188.723.450,00
- c. Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
- 3) Semula
Rp. 1.500.000.000,00
- 4) (Berkurang)
Rp. (634.215.048,00)
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah
yang dipisahkan Setelah perubahan
Rp. 865.784.952,00
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
- 1} Semula
Rp. 5.6%.000.000,00
- 2) (Berkurang)
Rp. (717.177.025,00)
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah
setelah perubahan
Rp. 4.978.822.975,00
- (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan
- a. Dana bagi hasil pajak
- 1) Semula
Rp. 35.170.965.000,00
- 2) Bertambah
Rp. 1.610.145.903,00
Jumlah dana bagi hasil setelah perubahanRp. 36.781.110.903,00
- b. Dana alokasi umurn
- 1) Semula
Rp. 343.114.194.000,00
- 2} Bertambah
Rp. 00
Jumlah DAU setelah perubahan
Rp. 343.114.194.000,00
r
i
I
- c. Dana alokasi khusus
- 1) Semula
Rp. 40.591.000.000,00
- 2) Bertambah
Rp. 00
Jumlah OAK setelah perubahan
Rp. 40.591.000.000,00
Lain-Jain pendapatan yang sah sebagaiman dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:
Hibah
- 1) Semula
- 2) Bertambah
Jumlah pendapatan hibah
setelah perubahan
- b. Dana Bagi Hasil Pajak dari propinsi dan pemeritah daerah lainnya
- 1) Semula
Rp. 9.329.111.000,00
- 2) Bertambah
Rp, 865.000.000,00
Jumlah dana bagi hasil pajak
setelah perubahan
Rp. 10.194.111.000,00
- c. Dana penyesuaian dan otonomi khusus
- 1) Semula
Rp. 6.300.000.000,00
- 2) Bertambah
Rp. 48.453.654.200,00
Jumlah dana penyesuaian dan
otonomi khusus setelah perubahan
Rp.54.753.654.200,00
- d. Bantuan keuangan dari propinsi atau dari pemerintah daerah lainnya
- 1) Semula
Rp. 10.665.967.400,00
- 2) Bertambah
Rp. 5.650.273.700,00
Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi Atau
dari pemerintah daerah lainnya
setelah perubahan
Rp. 16.316.241.100,00
- e. Sumbangan Pihak Kem
- 3) Semula
Rp. 850.000.000,00
- 4) Bertambah
Rp. 2.450.500.000,00
Jumlah dana penyesuaian dan
otonomi khusus setelah perubahan
Rp. 3.300.500.000,00
Rp. 5.445.519.255,53
Rp.
1.562.000.000,00
Rp.
3.883.519.255,53
Pasal 3
Belanja Daer ah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :
- a. Belanja Belanja Tidak Langsung
- 1) Semula
Rp. 289.920.276.790,00
- 2) Bertambah
Rp.
19.942.519.656,00
Jumlah belanja tidak langsung
setelah perubahan
- b. Belanja Belanja Langsung
- 1) Semula
- 2) Bertambah
Jumlah belanja Iangsung setelah perubahan
Rp. 309.862.796.446,00
Rp. 253.982.113.353,00
Rp. 207.055.067.400,00
Rp. 46.927.045.953,00
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaiman dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja Pegawai sejumlah
- 1) Semula
Rp. 223.978.069.800,00
- 2) (Berkurang)
Rp. 13.586.279.200,00
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp. 237.564.349.000,00
- b. Belanja Subsidi
- 1) Semula
Rp. 00
- 2) Bertambah
Rp. 20.000.000,00
Jumlah belanja bunga setelah perubahan Rp. 20.000.000,00
- c. Belanja Hibah
- 3) Semula
Rp. 36.363.231.500,00
- 4) Bertambah
Rp.
2.724.000.000,00
Jumlah belanja bunga setelah perubahan Rp. 39.087.231.500,00
Rp. 625.632.325,00
Rp. 5.262.603.400,00
Rp. 2.186.680.769,00
Rp. 25.116.299.452,00
Rp. 576.885.750,00
Rp. 48.746.575,00
Belanja Bantuan Sosial
- 1) Semula
Rp. 3.876.205.220,00
- 2) (berkurang) Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan
Rp. 1.386.398.180,00
- e. Belanja Bagi Hasil
- 1) Semula
- 2) Bertambah
Jumlah belanja bagi hasil
setelah perubahan
- f. Belanja Bantuan Keuangan
- 1) Semula
Rp. 24.325.884.520,00
- 2) Bertambah
Rp.
790.414.932,00
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan
- g. Belanja Tidak Terduga
- 1) Semula
Rp. 800.000.000,00
- 2) Bertambah
Rp. 1.386.680.769,00
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan
Pasal 4
Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari:
- a. Penerimaan
- 1) Semula
Rp. 23.986.288.508,00
- 2) Bertambah
Rp. 1.097.371.109,47
- Jumlah penerimaan setelah perubahan Rp. 25.083.659.617,47
- b. Pengeluaran
- 1) Semula
Rp. 1.300.387.418,00
- 2) (Berkurang)
Rp. (1.000.387.418,00)
Jumlah pengeluaran setelah perubahan Rp. 300.000.000,00
Penerimaan sebagaiman dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:
- a. SILP A tahun anggaran sebelumnya
- 1) Semula
Rp. 23.686.288.508,00
- 2) (Berkurang)
Rp.( 2.257.241.472,53)
Jumlah SILP A tahun anggaran sebelumnya
setelah perubahan
Rp. 21.429.047.035,47
- b. Penerimaan kembali pemberian pinjaman
- 1) Semula
Rp. 300.000.000,00
- 2) (Berkurang)
Rp. (300.000.000,00)
[umlah penerimaan kembali pemberian pinjaman Setelah perubahan Rp. 00
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:
- a. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah
- 1) Semula
Rp. 500.387.418,00
- 2) (Berkurang)
Rp. 500.387.418,00
Jumlah penyertaan modal (investasi)
Pemerintah daerah Setelah perubahan
Rp. 00
- b. Pinjaman Dana/Modal Bergulir
- 1) Semula
Rp. 800.000.000,00
- 2) (Berkurang)
Rp.
(500.000.000,00)
Jumlah Pinjaman Dana/Modal Bergulir
Setelah perubahan
Rp. 300.000.000,00
PasalS
Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalarn pasal 1, tercantum dalarn
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundang Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalarn Lembaran Daerah.

Penetapan: Ditetapkan di Masamba, pada tanggal,

Penetapan: Diundangkan di Masamba Plt. SEKRETARIS DAERAH SUL AHR! '""-lltl � DAERAH KABUPATEN LUWU UT ARA TAHUN 2010 NOMOR: 10 Menimbang ## Mengingat ## DEW AN PERW AKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA ALAMAT : Jalan Sirnpurusiang No. 26 MASAMBA a (0473) 2ll30

Penandatangan: ## KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH ## KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 22 TAHUN 2010 ## TENT ANG ## PERSETUJUAN PENETAPAN PERATURAN DAERAH TERHADAP PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010 KABUPATEN LUWU UTARA ## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA ## DEW AN PERW AKILAN RAKYAT DAERAH KABUP ATEN LUWU UT ARA - a. bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2010 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah. - b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a di atas, perlu dituangkan dalam Keputusan DPRD Kabupaten Luwu Utara. - I. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3826); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47); 4. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 ); 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53); 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan clan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400); 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421 ); 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat clan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 72, Tarnbahan Lembaran Negara Nomor 3848); 10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan clan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

Penandatangan: 11. Unclang-Unclang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah clan Dewan Perwakilan Rakyata Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler clan Keuangan Pimpinan clan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) ; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502 ); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503 ); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574 ); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575 ); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576 ); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577 ); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahnn Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); f . Memperhatikan Menetapkan KESA11J KEDUA KETIGA 22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Penandatangan: 24. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 T ahun 2007; 25. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 05 Tahun 2006 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2006 Nomor 05); 26. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Penetapan APBD Kab. Luwu Utara TA. 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2009 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 199). 27. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Luwu Utara Hasil Rapat Paripurna DPRD Kab. Luwu Utara tanggal 29 Oktober 2010. ## MEMUTUSKAN

Penandatangan: Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Utara atas Penetapan Ranperda Persetujuan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010. Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 sebagaimana lampiran keputusan ini.

Penandatangan: Untuk teknis pelaksanaannya dijabarkan lebih lanjut melalui Peraturan Bupati. KEEMPAT Keputusan ini mulai berlalcu sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan seperlunya.

Penetapan: Ditetapkan di Masarnba pada tanggal 29 Oktober 2010

Distribusi: Tembusan kepada Yth: - I. Para Ketua Fraksi DPRD Kab. Luwu Utara I I I ' Taoggal Tentang , 29 Oktobcr 2010 , Pcrsetujuan Pcneo,pan Peraturan Daerab terhadap Pcrubaban Anggaran Pendapatan clan Belanja Dacrah Tabun Anggaran 2010 Kahupaten Luwu Utara

Penandatangan: I Surat Kepucusan Dewan Pcrwakilan Raky.it Daerah kahupaten Luwu Utara Lampiran Nomor , 22 Tabun 2010 ## RINGKASAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2010 | NOMO> | | ANGGARAN 2010 | ANGGARAN 2010 | ANGGARAN 2010 | ANGGARAN 2010 | ANGGARAN 2010 | % | |--------------------|------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------| | URUT | URAIAN | SEBELUM | SETELAH | BERTAMlWI I BERKURANG | BERTAMlWI I BERKURANG | BERTAMlWI I BERKURANG | ANGGAR | | | | PEMIIAHASAN | PEMIWIASAN | | Rp. | % | AN | | II. | • | le | " | " | | r | v | | | r | . . •' | . | . | | u, | | | . ,. | | ... , | -· . . ,. | . | . | u,= � | ,= � | | I l. I, l. | ' | 'Kp '· ,.}'l'U,UU | | ' | | U,vu,u | U,= � | | II, I, 2. | cnn | I Kp l'J,100, . ocn,,.,., | ' . l'J,10001 -, . | L.l,"tJOU,UU ' | | O,vuN | , � u � | | II. I. 3, | F,,ng= Ke:byaan yang | Kn | . | ' | . | 0,= � | u,,u � | | 1.1.4. | p n n • 1J11n Pendapatan 1'1..511 1..T.1Cnn yang .=n | Rp 4,... ,n,nLL,Y 1 � | .\N Rp 4,'>' /0 0 0LL,-s | l � .\AJ An | . | v, � · � | v,n � | | 1, 7. | ""NII.. | | 0LA6,1->4.UU An | ,,,..,,..., '. | | | | | | | Hn A/.IJ_ ... t | | l..)0, ...1 | ...,LI I 0\AJ | ,0,Ul7rl | | | :1.z.1. | 11,::11,{ Hailll"'Ol"'1rTBag1 ttiu1i Bunn n1:11t | Kn | Jo,0Jo,11-.i1,IJ4,1J1.1 " J6 | 111u,11U,Yll l,llil It | . | -0.i; | o, | | .n. | Umum | Kp J"tJ,l l"t � | 11W•11K"ll,U.1 � n .,-r.,,111-, | | . | | •,v,N ,.,., � | | :T.,, | ••wu, | --i,p .i,,, 1. . | "n | . | | . "' | | | . -:J: | ' | •s, . >,+ | . "'· | | . | •• | . | | JIT.l. | 111,,,...t.,p:lttn r .. .. | | Kp ,. | | | U,Wtu | l,Ul ,v | | II, j, .3 • | � r: n "" I remerm nny, . ..,,...,. | Kp | IU,n•'t,111,vvu.Vu | . 10, •• 1,111,uuu,uu | . | u, | | | 1.3.4. | ' n norru t..n\UU& | Kp | .54,,:1.1,0:1","""·uu , •. | . . ,.vv '"P | . | 0,=N | '·"'"' fU lU,,vN | | u.a.s, | ... uanpn nst aa.u l'emcrtnan | Rp ll 1UlU1'10/1 | � .uu = | 1u,JIO,J;'tl,nN.vu ' | .. •,.r.f.J, | . | | | n.s.s. | 11Jlll'T:1n 1..lllmnya. l ruuv �� lll | Rp J, | HJU,'lUU,UI.AI.VU 'Rp J, | . = | | v,vv» o,,, � | v,u, � | | 12', | | I Kn | nn . . | Yl\.L 1 t . ••• | . | ,-0,, � "' •• � ,b | 54,=b | | 12', | ..., .. , .. | | \III.\V'l1lJ1.,1C,;/I.UU . | | "" ... | | | | | | rRp I � ";"' . | Kn £'\_11 . | | '"" t/.},IUJ,U,J . | 1 ... � 'A> | 4>,V..b | | ll | II.IJ.'LII mAAN DAERAH | "" � .'i.M t,h<o1,10n I . | I.A I , nn 2,4 0 /l!l,.) 0 n... | ,nl I.Al . | nn "VV | o, � '"' | ,vv,=b | | I]. I. I. u. I. 5, | .N ,,, | zs, . | •,Ol'A' , nn . | "" | | O,= | •=,=b | | I]. I. | tungan An-nn r anun An-r.n-•umnya | '"" I Kp | Kn . | ,n | | u=b | •• � ,b 1,",10 | | u. l. e. | "=... i Pem , l'm\aman | I Kp | . I KP J,J:>4,hl I 0'\l\l.,1111 Rp . | L.'lnt..W Ip | | | I ••• � | | IJ, z. | "' maan l'mta.ng ' "l.m ngan K,n, | | J,J.J't,nl | .J\IV,IAA.l,l.UU.W ' | | 0,= � O,= � | | | | I l'EMB!AYAAR DAEIOOr | | ,.vv 'K" u,, | ,Kn•=, | | -.=» | 1vv,vv.o | | IJ. 2, 2. | | | I KP | Kn . | . | | , � | | | IPmyen:aan nvcsca,11 l'crnc e | I Kp | | | | "'"""'· ou,.,u. | •... | | UL.,, | n,mn::i.yan.n i;o ,llw,g | I Kp | I KP | I Rp | | -.= � | U,1.N1Q | | '· 2.:'i | I Pln,aman Dani/Modi! Bcrg1.1lir | I Kp | Kn | ; Rp | ll.Ull,UUll,IAA.I.UJ | | O>J• � | | | � .. | •• I Kp | IKp | | . | v,= | | I r ! ... Menimbang Mengingat : ## PEMERINTAH PROPINSI SULAWESI SELATAN SEKRETARIAT DAERAH Jalan Jenderal Urip Sumoharjo Nomor 269 - Telepon 453050 MAKASSAR 90231 s-

Penandatangan: ## KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN NOMOR : 2552/ � TAIIUN 2010 ## TENTANG

Penandatangan: EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI LUWU UTARA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010 ## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Penandatangan: ## GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

Penandatangan: - a bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2010 dan Rancangan Peraturan Bupati Luwu U\ara tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010, perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan Peraturan Daerah lainnya;

Penandatangan: - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupa\en -Luwu Utara Tahun Anggaran 2010 dan Rancangan Peraturan Bupati Luwu Utara tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2010; 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pemben\ukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesian Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569); 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan . ..\_ - Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048); 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republill Indonesia Nomor 3688); 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Penandatangan: 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310); 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Norn or 4400); 10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Penandatangan: 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138); ,. I i I I \ I I I I I I 14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nemer 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nemer 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nemer 4139); 15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nemer 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nemer 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nemer 4416), sebagaimana telah diubah dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nemer 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nemer 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nemer 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nemer 4712); 16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nemer 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 2005 Nemer 136). Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nemer 4574); 17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nemer 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nemer 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nemer 4575): 18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nemer 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nemer 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nemer 4578); 19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nemer 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nemer 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nemer 4592);

Penandatangan: 20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nemer 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan lnformasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nemer 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nemer 4693);

Penandatangan: 21. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nemer 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa lnstansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nemer 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nemer 4330) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Presiden Nemer 85 Tahun 2006 tentang Perubahan Keenam alas Keputusan Presiden Nemer 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ .Jasa Pemerintah;

Penandatangan: 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nemer 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang telah disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; Menetapkan KESA TU 4

Penandatangan: 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tatacara Pengembalian Tunjangan Komunikasi lntensif dan Dana Operasional;

Penandatangan: 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Oaerah Tahun Anggaran 2010; ## MEMUTUSKAN:

Penandatangan: Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2010 dan Rancangan Peraturan Bupati Luwu Utara tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan · dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2010 adalah sebagai berikut : ## I. PENDAPATAN:

Penandatangan: 1. Pada Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Oaerah Tahun Anggaran 2010, lampiran II. belum mencantumkan
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini, terdiri dari.

Ringkasan APBD;

Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah,

Organisasi SKPD;

Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

Rekapitulasi Be!anja Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi SPKD, Program dan Kegiatan;

Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Kese!arasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

Daftar Jumlah Pegawai Per Go!ongan dan Per Jabatan;

Daftar Piutang Daerah;

Daftar Perkiran Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;

Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya.

1. Lampiran I

2. Lampiran II

3. Lampiranill

4. LampiranIV

5. LampiranV

6. LampiranVI

7. Lampiran VII

8. Lampiran!X

9. LampiranX

## Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

## Pasal 7

Peraturan daerah ini mulai pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundang Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalarn Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Masamba,

pada tanggal,


Diundangkan di Masamba Plt. SEKRETARIS DAERAH

SUL AHR!


'""-lltl � DAERAH KABUPATEN LUWU UT ARA TAHUN 2010 NOMOR: 10


Menimbang

## Mengingat

## DEW AN PERW AKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA

ALAMAT : Jalan Sirnpurusiang No. 26 MASAMBA a (0473) 2ll30

## KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

## KABUPATEN LUWU UTARA

NOMOR 22 TAHUN 2010

## TENT ANG

## PERSETUJUAN PENETAPAN PERATURAN DAERAH TERHADAP PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010 KABUPATEN LUWU UTARA

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## DEW AN PERW AKILAN RAKYAT DAERAH KABUP ATEN LUWU UT ARA

- a. bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2010 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a di atas, perlu dituangkan dalam Keputusan DPRD Kabupaten Luwu Utara.
- I. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
4. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 );
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan clan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421 );
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat clan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 72, Tarnbahan Lembaran Negara Nomor 3848);
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan clan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
11. Unclang-Unclang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah clan Dewan Perwakilan Rakyata Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler clan Keuangan Pimpinan clan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502 );
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503 );
17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574 );
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575 );
19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576 );
20. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577 );
21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahnn Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

f

.

Memperhatikan

Menetapkan

KESA11J

KEDUA

KETIGA

22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
24. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 T ahun 2007;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 05 Tahun 2006 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2006 Nomor 05);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Penetapan APBD Kab. Luwu Utara TA. 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2009 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 199).
27. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Luwu Utara

Hasil Rapat Paripurna DPRD Kab. Luwu Utara tanggal 29 Oktober 2010.

## MEMUTUSKAN

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Utara atas Penetapan Ranperda Persetujuan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010.

Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010.

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 sebagaimana lampiran keputusan ini.

Untuk teknis pelaksanaannya dijabarkan lebih lanjut melalui Peraturan Bupati.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlalcu sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Masarnba pada tanggal 29 Oktober 2010

Tembusan kepada Yth:

- I. Para Ketua Fraksi DPRD Kab. Luwu Utara


I

I

I

'

Taoggal

Tentang

, 29 Oktobcr 2010

, Pcrsetujuan Pcneo,pan Peraturan Daerab terhadap Pcrubaban

Anggaran Pendapatan clan Belanja Dacrah Tabun Anggaran 2010

Kahupaten Luwu Utara

I Surat Kepucusan Dewan Pcrwakilan Raky.it Daerah kahupaten Luwu Utara Lampiran

Nomor

, 22 Tabun 2010

## RINGKASAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2010

| NOMO> | | ANGGARAN 2010 | ANGGARAN 2010 | ANGGARAN 2010 | ANGGARAN 2010 | ANGGARAN 2010 | % |
|--------------------|------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| URUT | URAIAN | SEBELUM | SETELAH | BERTAMlWI I BERKURANG | BERTAMlWI I BERKURANG | BERTAMlWI I BERKURANG | ANGGAR |
| | | PEMIIAHASAN | PEMIWIASAN | | Rp. | % | AN |
| II. | • | le | " | " | | r | v |
| | r | . . •' | . | . | | u, | |
| . ,. | | ... , | -· . . ,. | . | . | u,= � | ,= � |
| I l. I, l. | ' | 'Kp '· ,.}'l'U,UU | | ' | | U,vu,u | U,= � |
| II, I, 2. | cnn | I Kp l'J,100, . ocn,,.,., | ' . l'J,10001 -, . | L.l,"tJOU,UU ' | | O,vuN | , � u � |
| II. I. 3, | F,,ng= Ke:byaan yang | Kn | . | ' | . | 0,= � | u,,u � |
| 1.1.4. | p n n • 1J11n Pendapatan 1'1..511 1..T.1Cnn yang .=n | Rp 4,... ,n,nLL,Y 1 � | .\N Rp 4,'>' /0 0 0LL,-s | l � .\AJ An | . | v, � · � | v,n � |
| 1, 7. | ""NII.. | | 0LA6,1->4.UU An | ,,,..,,..., '. | | | |
| | | Hn A/.IJ_ ... t | | l..)0, ...1 | ...,LI I 0\AJ | ,0,Ul7rl | |
| :1.z.1. | 11,::11,{ Hailll"'Ol"'1rTBag1 ttiu1i Bunn n1:11t | Kn | Jo,0Jo,11-.i1,IJ4,1J1.1 " J6 | 111u,11U,Yll l,llil It | . | -0.i; | o, |
| .n. | Umum | Kp J"tJ,l l"t � | 11W•11K"ll,U.1 � n .,-r.,,111-, | | . | | •,v,N ,.,., � |
| :T.,, | ••wu, | --i,p .i,,, 1. . | "n | . | | . "' | |
| . -:J: | ' | •s, . >,+ | . "'· | | . | •• | . |
| JIT.l. | 111,,,...t.,p:lttn r .. .. | | Kp ,. | | | U,Wtu | l,Ul ,v |
| II, j, .3 • | � r: n "" I remerm nny, . ..,,...,. | Kp | IU,n•'t,111,vvu.Vu | . 10, •• 1,111,uuu,uu | . | u, | |
| 1.3.4. | ' n norru t..n\UU& | Kp | .54,,:1.1,0:1","""·uu , •. | . . ,.vv '"P | . | 0,=N | '·"'"' fU lU,,vN |
| u.a.s, | ... uanpn nst aa.u l'emcrtnan | Rp ll 1UlU1'10/1 | � .uu = | 1u,JIO,J;'tl,nN.vu ' | .. •,.r.f.J, | . | |
| n.s.s. | 11Jlll'T:1n 1..lllmnya. l ruuv �� lll | Rp J, | HJU,'lUU,UI.AI.VU 'Rp J, | . = | | v,vv» o,,, � | v,u, � |
| 12', | | I Kn | nn . . | Yl\.L 1 t . ••• | . | ,-0,, � "' •• � ,b | 54,=b |
| 12', | ..., .. , .. | | \III.\V'l1lJ1.,1C,;/I.UU . | | "" ... | | |
| | | rRp I � ";"' . | Kn £'\_11 . | | '"" t/.},IUJ,U,J . | 1 ... � 'A> | 4>,V..b |
| ll | II.IJ.'LII mAAN DAERAH | "" � .'i.M t,h<o1,10n I . | I.A I , nn 2,4 0 /l!l,.) 0 n... | ,nl I.Al . | nn "VV | o, � '"' | ,vv,=b |
| I]. I. I. u. I. 5, | .N ,,, | zs, . | •,Ol'A' , nn . | "" | | O,= | •=,=b |
| I]. I. | tungan An-nn r anun An-r.n-•umnya | '"" I Kp | Kn . | ,n | | u=b | •• � ,b 1,",10 |
| u. l. e. | "=... i Pem , l'm\aman | I Kp | . I KP J,J:>4,hl I 0'\l\l.,1111 Rp . | L.'lnt..W Ip | | | I ••• � |
| IJ, z. | "' maan l'mta.ng ' "l.m ngan K,n, | | J,J.J't,nl | .J\IV,IAA.l,l.UU.W ' | | 0,= � O,= � | |
| | I l'EMB!AYAAR DAEIOOr | | ,.vv 'K" u,, | ,Kn•=, | | -.=» | 1vv,vv.o |
| IJ. 2, 2. | | | I KP | Kn . | . | | , � |
| | IPmyen:aan nvcsca,11 l'crnc e | I Kp | | | | "'"""'· ou,.,u. | •... |
| UL.,, | n,mn::i.yan.n i;o ,llw,g | I Kp | I KP | I Rp | | -.= � | U,1.N1Q |
| '· 2.:'i | I Pln,aman Dani/Modi! Bcrg1.1lir | I Kp | Kn | ; Rp | ll.Ull,UUll,IAA.I.UJ | | O>J• � |
| | � .. | •• I Kp | IKp | | . | v,= | |


I

r

!

...


Menimbang

Mengingat

:

## PEMERINTAH PROPINSI SULAWESI SELATAN SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jenderal Urip Sumoharjo Nomor 269 - Telepon 453050 MAKASSAR 90231

s-

## KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN NOMOR : 2552/ � TAIIUN 2010

## TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI LUWU UTARA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

- a bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2010 dan Rancangan Peraturan Bupati Luwu U\ara tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010, perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan Peraturan Daerah lainnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupa\en -Luwu Utara Tahun Anggaran 2010 dan Rancangan Peraturan Bupati Luwu Utara tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2010;
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pemben\ukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesian Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan

.

..\_

- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republill Indonesia Nomor 3688);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Norn or 4400);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);

,.

I

i

I

I

\

I

I

I

I

I

I

14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nemer 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nemer 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nemer 4139);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nemer 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nemer 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nemer 4416), sebagaimana telah diubah dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nemer 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nemer 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nemer 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nemer 4712);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nemer 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 2005 Nemer 136). Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nemer 4574);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nemer 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nemer 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nemer 4575):
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nemer 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nemer 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nemer 4578);
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nemer 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nemer 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nemer 4592);
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nemer 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan lnformasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nemer 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nemer 4693);
21. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nemer 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa lnstansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nemer 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nemer 4330) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Presiden Nemer 85 Tahun 2006 tentang Perubahan Keenam alas Keputusan Presiden Nemer 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ .Jasa Pemerintah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nemer 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang telah disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

Menetapkan

KESA TU

4

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tatacara Pengembalian Tunjangan Komunikasi lntensif dan Dana Operasional;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Oaerah Tahun Anggaran 2010;

## MEMUTUSKAN:

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2010 dan Rancangan Peraturan Bupati Luwu Utara tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan · dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2010 adalah sebagai berikut :

## I. PENDAPATAN:

1. Pada Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Oaerah Tahun Anggaran 2010, lampiran II. belum mencantumkan penjelasan pada Kolom 7 mengenai dasar hukum untuk penganggaran pendapatan. Hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 102 Ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007. yang merupakan penyempurnaan Pera tu ran Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. yang menegaskan bahwa Rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD memuat penjelasan, untuk pendapatan mencakup dasar hukum. Sehubungan dengan ha! tersebut, agar dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.
2. Pada Pas Dinas Pengelolaan Keuangan Oaerah dianggarkan Bantuan Keuangan dari Provinsi sebesar Rp. 16.316.241.100,Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 190/llfTAHUN 2010 Tanggal 4 Februari 2010 Tentang Alokasi Anggaran Bantuan Pelayanan Pendidikan Gratis untuk Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp. 8.705.801.000.- dan Keputusan Gubernur Sulawesi selatan Nomor: 189/llfTAHUN 2010 tentang Alokasi Anggaran bantuan Pelayanan Kesehatan Gratis Bagi Pemerintah Kabupaten Luwu Utara sebesar Rp. 1.960.166.400,- .Sehubungan dengan itu agar diadakan penyesuaian berdasarkan Surat Keputusan Gubernur tersebut.

5

## II. BELANJA :

1. Terdapat penambahan anggaran pada beberapa SKPD yang diperuntukkan untuk belanja modal antara lain:
- a. Pos Dinas Pekerjaan Umum pada kegiatan Pembangunan MCK Di 2 Desa Kabupaten Luwu Utara, setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp. 747.330.000,- yang digunakan untuk belanja modal pembangunan MCK.
- b. Pos Dinas Kesehatan pada kegiatan kegiatan .Rehabilitasi Sedang/berat Puskesmas Pembantu sebelum perubahan dianggarkan sebesar RP. 1.017.800.000,- setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp. 10.869.524.000,bertambah sebesar Rp. 9.851.724.000,yang diperuntukkan untuk belanja modal alat kesehatan
- c. Pos Dinas Pendidikan. Olah Raga dan Pemuda pada kegiatan:
- 1) Penyediaan dan Pengembangan Sekolah untuk SD/Ml dan SMP/MTS, sebelum perubahan dianggarkan sebesar Rp. 160.000.000,setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp. 3.099.994.000,yang diperuntukkan untuk belanja modal pengadaan meubelair Rp. 487.635.000,dan belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian bangunan sebesar Rp. 2.612.359.000,-
- 2) Penyediaan Dana Shering dan Pengembangan Sekolah, sebelum perubahan dianggarkan sebesar Rp, 500.000.000,setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp. 2.068.626.000,bertambah sebesar Rp. 1.568.626.000,- yang diperuntukkan untuk:
7. Belanja modal pengadaan meubelair sebesar Rp. 550.656.000,- .
8. Belanja modal pengadaan alat-alat peraga/praktik sekolah sebesar Rp. 282.750.000,-
9. Berlanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan sebesar Rp. 635.220.000,-
10. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor sebesar Rp. 235.220.000,-
11. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Lainnya sebesar Rp. 400.000.000,- dan
12. Modal Pengadaan Buku sebesar Rp. 100 000 000,Belanja

f

l

I

6

- d. Pos Kantor Lingkungan Hidup pada kegiatan Penataan RTM setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp. 61.995.000,- yang diperuntukkan untuk Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan.

Berdasarkan Pasal 155 Ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menegaskan bahwa . dalam hal persetujuan DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD diperkirakan pada akhir bulan September tahun anggaran berjalan, agar dihindari adanya penganggaran kegiatan pembangunan fisik didalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.

Sehubungan dengan hal tersebut, agar dalam pelaksanaanya memperhitungkan sisa waktu Tahun Anggaran 2009. Selanjutnya agar menjadi perhatian dalam penyusunan anggaran tahun berikutnya.

2. Pos Sekretariat Daerah dianggarkan belanja jasa pihak ketiga pada kegiatan:
- a. Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah dianggarkan sebesar Rp. 20.000.000,-
- b. Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik dianggarkan sebesar Rp. 96.000.000,pertanahan

Yang tidak jelas peruntukannya, sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai rincian obyek kegiatan. Oleh karena itu agar peruntukannya diperjelas pada rincian obyek belanja.

## Ill. PEMBIA Y AAN :

Pada Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2009, lampiran II, belum mencantumkan penjelasan pada Kolom 7 mengenai dasar hukum penganggaran pembiayaan. Hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 102 Ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007, yang merupakan penyempurnaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menegaskan bahwa Rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD memuat penjelasan, untuk pembiayaan mencakup dasar hukum dan sumber penerimaan pembiayaan untuk kelompok penerimaan pembiayaan dan tujuan pengeluaran pembiayaan untuk kelompok penge!uaran pembiayaan. Sehubungan dengan hal tersebut, agar dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.


I

KE DUA

KETIGA

KEEMPAT

- Bupati bersama DPRD Kabupaten Luwu Utara supaya segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2010 dan Rancangan Peraturan Bupati Luwu Utara tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2010 berdasarkan Hasil Evaluasi tersebut diatas paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan ini.

Bupati dan DPRD segera menindaklanjuti Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2010 menjadi Peraturan Daerah, dan Rancangan Peraturan Bupati Luwu Utara tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2010 menjadi Peraturan Bupati.

Penganggaran dan Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 201 O dan Peraturan Bupati Luwu Utara ten tang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2010, sah apabila memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA

- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan da!am Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.


## Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI, sebagai laporan di Jakarta;
2. Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan di Makassar;
3. lnspektur Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
5. Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;

I

f

!

!

## 8 | 9 8 1


| | N | | |
|-------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| | .. | N - N Pl sr � "' "' ... M.,.Ln\O � � � � � "' "' "' "' "' M M M M M " � - ... � ... " � " � � ... ... | - N |
| � 5 :t"' i" | | - - - | ------- N N NNNNNNN N N |

## .. e i E !I ; 9 8


| G" z � � .. e ... � - : - | 'I | "' ... - | � 1 i � re � i � 1 � s 81 � i � � ::: � � '°1::: !:; .. � .. � .. 1 °! -.:-" 0 0 1 � r, t O\' mer i : - -: : : N: N ,... N : . : : : . . . . . . ! - |
|------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | N | | |
| � s :i: "' i:::, | .. | .,... N t"'\ � "N..., ... C") .. Ln\Q - ... ... ... ... N NNN ... M ff') MM r"I - - ... - - - - - ... | ... M.-11'1\0 ... CO - ... - ... - ... N N N NNNNNNN N |

I

i

i

I

L

| N | |
|-----|------------|
| .. | N"' N N NN |


L\_


| N | |
|-----|-------------------------------|
| | -' ... '""" N N N N |

I

i

I

i

l

1.

I

1

!

i

## 1

## 1 H 1


-

ft

•

.

| � s . . % | " g "' " " � - �� ;;'. i ;: ; s: 8 I 8 [ 8_ Ji � � - ii � ::! ., � ! l l E � m • ; � - � e ; t', � e, |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| � • � � :z: < .. e � · | |
| � · w• &0 ,,. �� !;; | |
| • < 0 ,! • , s . " w • • s • < Q " | |
| < � � . 3 • � z < | |
| � < •o �� w. &O :,:• �� � • • w | |
| • 0 • , � • � • < 0 " | |
| | • - 0 |

-

t

1:

'

I

I


| % � • • Q z • z • � 2 • • • . z • • , " , • Q |
| � |

| 8. � 1 � 11 �� !! � � � g � !l IP!. S. 8. lPt 8. 8. 000000000 8. s. s. s. s. s. 8. 8. s. ,;,00000000 | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| ������ 1 � 1 I I | |
| ! I j I a 1 I 2 I . 1 . J i i j l • • I l � f I I a � l j j � N I a e J a • � • t � J j j ii f • 11 !! r J l .a J I i I I i f I i � • j li ii J Ii Ii I I j • g . - j � l ! � � - � �� a o � � • �� 0 ..i ... | J � j j I i a � . . I I I i I It l j � I • 1! ! � ! |
| � I � � ��� "' a • • : � ::! � "' 0 • ::s ::I ::I : : � 5 XI :C � � � � s s � � � s • • - - ..; ... ... | ; � � � � 8 � "' "' |

l.


L

1

## 1, 1 1


1


| ::\ 0 S.S.S.::\8.8::\8. � 0 8, $_ ooaood'o§ � |
|-------------------------------------------------|
| 0 ! ! |


| | | | | | | | | Ii ..; ..; | |
|-----|-----------|--------------|------------------|--------------------|--------|------------------|--------|--------------|---------|
| | | | | | !! | II | 8 8 !! | | |
| | | | | !! 11 ...:: . :; � | � :, � | !! ..; ..; | | | |
| I • | & | | | | | 8 8 8 O c � d | | | |
| | & & 0 0 0 | & 0 | I �� !!!I!!! ! ! | � | | && 0 0 | | | 8 & d O |
| | | 8 c· 8 8 d d | | | | 8 8 8 a o a' i I | | | |
| | | | 8 8 S '! � � | )q ..; | � ..; | | | | |
| | | s ci : | ..; ..; ..; ..; | | | | 0 " | | |

i


| | | | | ii | II | II | ii | 1111111 | | | | | |
|-----------|------|------------|-----------------|------|------|-----------------------|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------|
| | | ii E 6 | | | | | | | | | | | |
| | | i!. 8_ 0 0 | � � d ti i � ss | | | s | si!_ | | ""r.l-+-+-----,,...,.-------,---,--,,-,,---,,--,,---,,----.,----,-,,-------1 | i!.i!. | | | |
| I I *:: � | 81!. | 88 .,Dodd | 81!. � c � i | i!.8 | a | a s 1.1.!ioOadoc:icio | !! | !\! ii.ii. oo | ! !ti!.8. & 0 | !l&& && 0000§0§00000§0 | oooocooooooo &&!l&8.!l8.&& | llllllllll&&ll& � � | � i .o •.· � 8 0. � i5 � � |
| | | | | | | | | 8 8 d d | | | | | |
| . a � | | | | | | | | | | | | | |


| i | .. | :i_ 80. "' | 8. 8. � oo � | 8. co | 8. | 8. 8. !- ... |
|---------------------|------------|--------------|----------------|---------|------|-----------------------|
| | � .. • • � | | | | | |
| • •• � ! .. .. .. . | : rri | | | | | |
| . 0 � | | | | | | |


|