KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 22 Tahun 2013 tentang PANLTIA NASIONALPENYELENGGARAKONFERENSI TINGKATTINGGI ASIA-PACIFIC ECONOlMlCCOOPERATIONXXI TAHUN2013 DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA (berlaku 1 Juli 2012)
Pembukaan
Menimbang:
----
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN2012
TENTANG
PANLTIA NASIONALPENYELENGGARAKONFERENSI TINGKATTINGGI ASIA-PACIFIC ECONOlMlCCOOPERATIONXXI TAHUN2013
DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
a.
babwa dalam rangka persiapan pertemuan Forum Konferensi Tingkat Tinggi Asia-Pacific: Economic Cooperation XXI Tabun 20i3 yang direncanakan diselenggarakan di Indonesia, telah dibentuk Panitia Nasional Penyelenggara Konferensi Tingkat Tinggi Asia-Pacific Economic Cooperation XXI Tahun 2013 melalui Keputusan Presiden Nomor 29 Tabun 2010 tentang Pembentukan Panitia Nasional Penyelenggara Konferensi Tingkat Tinggi Asia-Pacific Economic Cooperation XXI Tahun 2013 dan Penetapan Provinsi Bali Sebagai Tempat Penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi Asia-Pacific Economic Cooperation XXITahun 2013;
- b. babwa untuk mengoptimalkan persiapan penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi Asia-Pacific Economic Cooperation XXI Tabun 2013 agar lebih efektif dan efisien, perlu menata kembali Kepanitiaan Nasional Penyelenggara Konferensi Tingkat Tinggi Asia-Pacific Economic Cooperation XXI Tahun 2013 tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu mengganti Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2010 dengan Keputusan Presiden tentang Panitia Nasional Penyelenggara Konferensi Tingkat Tinggi Asia-Pacific Economic Cooperation XXI Tahun 2013;
Mengingat : ________________
PRESIDEN REPU8LlK INDONESIA -2-
Pasal 2
Panitia Nasional bertugas mengadakan persiapan dan penyelenggaraan KTTAPECXXIpada bulan Oktober Tahun 2013 di Bali derigan sebaik-baiknya sehingga dapat berjalan dengan arnan, lancar dan tertib.
Pasal 3
## Pasal3
Pasal 4
MEMUTUSKAN :
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PANITIA NASrONAL PENYELENGGARA KONFERENSITINGKATTINGGI ASIA-PACIFIC
Menetapkan: ECONOMIC COOPERATION XXITAHUN2013.
Pasall
- (1) Membentuk Panitia Nasional Penyelenggara Konferensi Tingkat Tinggi Asia-Pacific Economic Cooperation XXI (KTT APEC XXI)Tahun 2013, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Panitia Nasional.
- (2) Panitia Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.
Pasal2
Panitia Nasional bertugas mengadakan persiapan dan penyelenggaraan KTTAPECXXIpada bulan Oktober Tahun 2013 di Bali derigan sebaik-baiknya sehingga dapat berjalan dengan arnan, lancar dan tertib.
Pasal3
- (1) Panitia Nasional dipimpin oleh Ketua.
- (2) Dalarn melaksanakan tugasnya sehari-hari, Ketua dibantu oleh Sekretaris, Penanggung Jawab Bidang Substansi, Penanggung Jawab Bidang Pelaksana Konferensi Tingkat Tinggi, Penanggung Jawab Bidang Pengamanan, dan Penanggung Jawab Bidang Media dan Hubungan Masyarakat.
Pasal4
Susunan Panitia Nasional terdiri atas:
V. Bidang ...
5. Kepala Badan Koordihasi
Penanaman Modal;
4. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
3. Menteri Keuangan;
- Pembangunan Nasionalj Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 2. Menteri Perencanaan
1. Menteri Perdagangan;
Menteri Luar Negeri;
- Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian;
- Ketua Komite Ekonomi Nasional
- Menteri Koordinator Bidang
- Perekonomian;
2. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
- Keamanan; 1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan
- Wakil Presiden Republik
Indonesia;
- Presiden Republik Indonesia;
- b. Wakil Penanggung
Jawab
- a. Penanggung Jawab
IV. Bidang Substansi
- ITI. Sekretaris
Wakil Ketua
- II. Ketua
- c. Anggota
- b. Wakil Ketua
- a. Ketua
I. Pengarah
"
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -4-
- Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik, Kementerian Luar Negeri.
Menteri Komunikasi dan Informatika;
- Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Panglima Tentara Nasional Indonesia;
5. Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
4. Wakil Menteri Luar Negeri;
3. Sekretaris Kabinet;
- Negara; 2. Menteri Badan Usaha Milik
1. Menteri Pekerjaan Umum;
- Menteri Sekretaris Negara;
- b. Wakil Penanggung
- Jawab
- a. Perianggung Jawab
- VII. Bidang Media dan Hubungan Masyarakat
- b. Wakil Penanggung Jawab
- VI. Bidang Pengamanan
- a. Penanggung Jawab
- b. Wakil Penanggung Jawab
- V. Bidang Pelaksana
Konferensi Tingkat
Tinggi
- a. Penanggung Jawab
Pasal 5
- (1) Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai tugas:
- a. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Penanggung Jawab Bidang; dan;
- b. menyampaikan laporan kepada Ketua Pengarah.
Sekretaris ...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA -5-
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai tugas:
- a. melaksanakan tugas-tugas terkait administrasi dan kearsipan, guna memudahkan akses dan penelusuran terhadap seluruh dokumen yang terkait dengan Panitia Nasional;
- b. menjadi pihak penghubung (contact point) dan membantu Panitia Nasional untuk berkomunikasi, baik dengan sesama anggota panitia rnaupun dengan pihakpihak lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas Panitia Nasional; dan
- c. memfasilitasi pelaksanaan tugas-tugas Panitia Nasional.
- (3) Penanggung Jawab Bidang Substansi, Penanggung Jawab Bidang Pelaksana Konferensi Tingkat Tinggi, Penanggung Jawab Bidang Pengamanan, dan Penanggung Jawab Bidang Media dan Hubungan Masyarakat sebagairnana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai tugas:
- a. merencanakan, menyiapkan, mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan dalam rangka mendukung penyelenggaraan KIT APECXXITahun 2013;
- b. menyusun dan menyiapkan rencana anggaran penyelenggaraan KTTAPECXXITahun 2013;
- c. melakukan kerjasama dan koordinasi dengan Kementeriarr/Lembaga Pemerintah Non Kementerian, instansi pemerintah lainnya, dan pihak lain yang dianggap perlu;
- d. berkoordinasi dan berkomunikasi dengan anggotaanggota forum APEC dan organisasi internasional lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan KIT APEC XXITahun 2013;
- e. melaksanakan tugas-tugas yang ditetapkan oleh Ketua Pengarah; dan
PRESIDEN REPU8L1K INDONESIA -6-
- f. rnenyampaikan laporan persiapan pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan KIT APEC XXI Tahun 2013 kepada Ketua Pengarah melalui Ketua.
Pasal 6
- (1) Penanggung Jawab Bidang Substansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibantu oleh Asisten dan Koordinator.
- (2) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) clibantu oleh Sekretaris Koordinator dan membawahi 4 (empat) bagian, yaitu:
- a. Bagian Investasi dan Perdagangan;
- b. Bagian Kerja Sarna Ekonomi dan Teknik;
- c. Bagian Ekonomi; dan
- d. Bagian Keuangan.
- (3) Susunan keanggotaan dan tugas Penanggung Jawab Bidang Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Keputusan Presiden ini.

## Pasal 7

- (1) Penanggung Jawab Bidang Pelaksana Konferensi Tingkat Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibantu oleh Asisten dan Sekretaris.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi 4 (empat) bagian, yaitu:
- a. Bagian Acara dan Persidangan;
- b. Bagian Protokol dan Konsuler;
- c. Bagian Akomodasi dan Dukungan Logistik;
- d. Bagian Administrasi dan Keuangan.
7. (3)Susunan ...



## PRESIDEN REPU8L1K INDONESIA -7-

- (3) Susunan keanggotaan dan tugas Penanggung Jawab Bidang Pelaksana Konferensi Tingkat Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalarn Lampiran Keputusan Presiden ini.

## Pasal8

Penanggung Jawab Bidang Pengamanan dan Penanggung Jawab Bidang Media dan Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibantu oleh anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Presiden ini.

## Pasal9

Panitia Nasional dalam . melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2:

- a. melibatkan, bekerja sarna, danl atau berkoordinasi dengan instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, serta pihak lain termasuk swasta yang dianggap perlu; dan
- b. melakukan kerjasama dan koordinasi dengan APEC Business Advisory Council (ABAC) Indonesia dalam rangka pelaksanaan CEO Summit dan Pertemuan ABAC Dialogue with Economic Leaders, sebagai rangkaian penyelenggaraan KIT APEC XXI Tahun 2013.

## Pasall0

- (1) Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dapat membentuk Panitia Pelaksana yang ditetapkan oleh Pimpinan Instansi.
- (2) Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk mendukung Panitia Nasional sesuai dengan tugas dan fungsinya.




## Pasal 11

- (1) Pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas masingmasing Penanggung Jawab Bidang dan Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), dibebankan pada Anggaran Belanja Kementeriarr/Lembaga atau Instansi Pemerintah terkait, kecuali untuk anggaran pengamanan yang dibebankan pada Anggaran Belanja Kementerian Sekretariat Negara.
- (2) Pembiayaan pertemuan kelompok kerja, Pertemuan Tingkat Pejabat Tinggi dan Pertemuan Tingkat Menteri Sektoral yang diadakan sebagai persiapan KTT APEC XXI Tabun 2013, dibebankan pada Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga terkait, serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Pembiayaan untuk mendukung pelaksanaan tugas Panitia Nasional di tingkat daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerab.

## Pasal12

Pada saat Keputusan Presiden ini berlaku:

- a. Hasil pelaksanaan tugas yang telah dilaksanakan oleh Panitia Nasional sebagaimana dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor29 Tahun 2010, diserahkan dan dilanjutkan oleh Panitia Nasional sebagaimana dibentuk dengan Keputusan Presiden ini; dan
2. Economic Cooperation XXI Tahun 2013, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. b. Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pembentukan Panitia Nasional Penyelenggara Konferensi Tingkat Tinggi Asia-Pacific Economic Cooperation XXI Tahun 2013 dan Penetapan Provinsi Bali sebagai Tempat Penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi Asia-Pacific




Pasal13

Keputusan Presiden ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal31 Juli 2012

PRESlDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANGYUDHOYONO