PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN Nomor 3 Tahun 2016 tentang TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN (berlaku 13 September 2016)
Pembukaan
Menimbang
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANGKALAN,
a.
Bahwa upaya pembangunan berkelanjutan harus dilakukan secara sinergi antara Pemerintah Daerah dengan perusahaan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian fungsi lingkungan;
- b. Bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pelestarian fungsi lingkungan;
- c. Bahwa untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap masyarakat, diperlukan pengaturan dalam pemenuhan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.
BAB I - Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Daerah Kabupatn Bangkalan.
2. Bupati adalah Bupati Bangkalan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Tangung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TSLP adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
6. Perusahaan adalah badan usaha yang berbadan hukum milik swasta, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah yang menjalankan kegiatan usahanya di Kabupaten Bangkalan.
7. Forum Komunikasi TSLP adalah organisasi atau forum komunikasi yang dibentuk oleh beberapa perusahaan yang melaksanakan program tersebut sebagai wadah komunikasi, konsultasi, dan evaluasi.
BAB II - MAKSUD, TUJUAN, DAN ASAS Pasal 2
Pasal 2
Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk:
- a. meningkatkan kesadaran Perusahaan terhadap pelaksanaan tanggungjawab sosial dan lingkungan di daerah;
- b. memenuhi perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat mengenai TSLP; dan
- c. menguatkan pengaturan TSLP yang telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan sesuai dengan bidang kegiatan usaha perusahaan yang bersangkutan.
BAB II - MAKSUD, TUJUAN, DAN ASAS Pasal 2
Pasal 3
Tujuan Peraturan Daerah adalah:
- a. terwujudnya batasan yang jelas penyelenggaraan TSLP;
- b. terwujudnya penyelenggaraan TSLP secara terarah dan berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan program pembangunan daerah;
- c. tercapainya sinergi antara Pemerintah Daerah dan perusahaan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan kelestarian fungsi lingkungan;
- d. mencegah timbulnya resiko sosial dan lingkungan yang berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat;
- e. terpenuhinya tujuan pembangunan daerah secara optimal;
- f. melindungi perusahaan dari pungutan liar yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak berwenang dan/ atau tidak bertanggung jawab; dan
- g. terwujudnya kepastian dan perlindungan hukum bagi pelaku dunia usaha melalui TSLP secara terpadu dan berdaya guna.
BAB II - MAKSUD, TUJUAN, DAN ASAS Pasal 2
Pasal 4
Penyelenggaraan TSLP didasarkan pada asas:
- a. kepastian hukum;
- b. kemanfaatan umum;
- c. kebersamaan;
- d. keterbukaan;
- e. kemitraan;
- f. keseimbangan;
- g. keserasian;
- h. keterpaduan;
1. keadilan;
- J. kesepakatan;
- k. berkelanjutan; dan
1. berwawasan lingkungan.
BAB III - KUALIFIKASI PERUSAHAAN Pasal 5
Pasal 5
Setiap perusahaan yang berbadan hukum selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.
BAB III - KUALIFIKASI PERUSAHAAN Pasal 5
Pasal 6
- (1) TSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menjadi kewajiban bagi perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/ atau berkaitan dengan Sumber Daya Alam
BAB III - KUALIFIKASI PERUSAHAAN Pasal 5
Pasal 7
Perusahaan yang telah berperan serta melaksanakan TSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan penghargaan oleh instansi yang berwenang.
BAB IV - SASARAN DAN PROGRAM TSLP Pasal 8
Pasal 8
Sasaran dalam penyelenggaraan TSLP adalah masyarakat dan lingkungan di sekitar wilayah kerja perusahaan yang terkena dampak, secara langsung maupun tidak langsung atas kegiatan usaha perusahaan.
BAB IV - SASARAN DAN PROGRAM TSLP Pasal 8
Pasal 9
- (1) Program TSLP meliputi:
- a. bina lingkungan dan sosial;
- b. kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi; dan
- c. program langsung kepada masyarakat.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dan ditumbuh kembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, meningkatkan kekuatan ekonomi masyarakat, memperkokoh keberlangsungan berusaha para pelaku dunia usaha dan memelihara fungsi-fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan.
BAB IV - SASARAN DAN PROGRAM TSLP Pasal 8
Pasal 10
Program bina lingkungan dan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat ( 1) huruf a merupakan program yang bertujuan untuk melestarikan dan memulihkan fungsi lingkungan dan memberi bantuan langsung kepada masyarakat yang berada dalam wilayah sasaran yang meliputi kegiatan bina lingkungan dan sosial, serta bina lingkungan usaha mikro, kecil, dan koperasi.
BAB IV - SASARAN DAN PROGRAM TSLP Pasal 8
Pasal 11
- ( 1) Program kemitraan usaha mikro, kecil dan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b adalah program untuk menumbuhkan, meningkatkan dan membina kemandirian berusaha masyarakat di wilayah sasaran.
- (2) Program kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan yang berupa:
- a. penelitian dan pengkajian kebutuhan;
- b. penguatan kelembagaan sosial ekonomi masyarakat;
- c. pelatihan dan pendampingan berwirausaha;
- d. pelatihan dan pendampingan manajemen perusahaan, akuntansi keuangan;
- e. pelatihan pengembangan usaha seperti peningkatan mutu produk dan disain, kemasan, pemasaran, jejaring kerjasama dan peningkatan klasifikasi perusahaan;
- f. pelatihan dan pendampingan penggunaan dan pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi;
- g. meningkatkan kemampuan produktifitas; dan/ a tau manajemen dan
- h. mendorong tumbuhnya produktivitas. . . 1novas1, kreatifitas, dan
BAB IV - SASARAN DAN PROGRAM TSLP Pasal 8
Pasal 12
Program langsung kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat ( 1) huruf c adalah berupa:
- a. hibah kepada masyarakat yang membutuhkan yang besarnya sesuai dengan kemampuan keuangan perusahaan;
- b. bantuan beasiswa pendidikan kepada karyawan atau masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi;
- c. subsidi yang berupa penyediaan pembiayaan untuk kegiatan pengembangan ekonomi masyarakat, penyelenggaraan fasilitas umum atau bantuan modal usaha skala mikro dan kecil;
- d. bantuan sosial dalam bentuk uang, barang maupun jasa kepada pan ti-pan ti sosial/ jompo, para korban bencana dan para penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- e. pelayanan sosial yang berupa layanan pendidikan, kesehatan, olah raga dan santunan pekerja sosial; dan
- f. perlindungan sosial yang berupa pemberian kesempatan kerja bagi para atlet nasional/daerah yang sudah puma bakti dan bagi penyandang cacat yang mempunyai kemampuan khusus.
BAB IV - SASARAN DAN PROGRAM TSLP Pasal 8
Pasal 13
- ( 1) TSLP diselenggarakan
BAB IV - SASARAN DAN PROGRAM TSLP Pasal 8
Pasal 15
Dalam penyelengaraan TSLP, perusahaan berhak:
- a. menyusun rencana program TSLP yang akan dilaksanakan oleh perusahaan sebagai bagian dari kebijakan internal perusahaan;
- b. menentukan tempat sasaran yang akan menerima manfaat dari program TSLP; dan
- c. mendapatkan fasilitas dan/ atau penghargaan dari Pemerintah Daerah
BAB IV - SASARAN DAN PROGRAM TSLP Pasal 8
Pasal 16
Dalam penyelengaraan TSLP, perusahaan:
- a. menyusun perencanaan TSLP sesuai dengan jenis program dan besaran biaya TSLP yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1);
- b. melakanakan setiap program TSLP sesuai dengan perencanaan;
- c. memberikan laporan atas hasil pelaksanaan TSLP kepada Bupati melalui Tim Fasilitator TSLP.
- d. menerima saran dan masukan dari masyarakat baik perorangan maupun kelompok dalam proses penyusunan perencanaan dan pelaksanaan TSLP.
Pasal 18
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Daerah Kabupatn Bangkalan.
2. Bupati adalah Bupati Bangkalan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Tangung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TSLP adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
6. Perusahaan adalah badan usaha yang berbadan hukum milik swasta, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah yang menjalankan kegiatan usahanya di Kabupaten Bangkalan.
7. Forum Komunikasi TSLP adalah organisasi atau forum komunikasi yang dibentuk oleh beberapa perusahaan yang melaksanakan program tersebut sebagai wadah komunikasi, konsultasi, dan evaluasi.
Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk:
- a. meningkatkan kesadaran Perusahaan terhadap pelaksanaan tanggungjawab sosial dan lingkungan di daerah;
- b. memenuhi perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat mengenai TSLP; dan
- c. menguatkan pengaturan TSLP yang telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan sesuai dengan bidang kegiatan usaha perusahaan yang bersangkutan.
Tujuan Peraturan Daerah adalah:
- a. terwujudnya batasan yang jelas penyelenggaraan TSLP;
- b. terwujudnya penyelenggaraan TSLP secara terarah dan berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan program pembangunan daerah;
- c. tercapainya sinergi antara Pemerintah Daerah dan perusahaan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan kelestarian fungsi lingkungan;
- d. mencegah timbulnya resiko sosial dan lingkungan yang berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat;
- e. terpenuhinya tujuan pembangunan daerah secara optimal;
- f. melindungi perusahaan dari pungutan liar yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak berwenang dan/ atau tidak bertanggung jawab; dan
- g. terwujudnya kepastian dan perlindungan hukum bagi pelaku dunia usaha melalui TSLP secara terpadu dan berdaya guna.
Penyelenggaraan TSLP didasarkan pada asas:
- a. kepastian hukum;
- b. kemanfaatan umum;
- c. kebersamaan;
- d. keterbukaan;
- e. kemitraan;
- f. keseimbangan;
- g. keserasian;
- h. keterpaduan;
1. keadilan;
- J. kesepakatan;
- k. berkelanjutan; dan
1. berwawasan lingkungan.
KUALIFIKASI PERUSAHAAN Pasal 5
Setiap perusahaan yang berbadan hukum selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.
- (1) TSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menjadi kewajiban bagi perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/ atau berkaitan dengan Sumber Daya Alam
Perusahaan yang telah berperan serta melaksanakan TSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan penghargaan oleh instansi yang berwenang.
Sasaran dalam penyelenggaraan TSLP adalah masyarakat dan lingkungan di sekitar wilayah kerja perusahaan yang terkena dampak, secara langsung maupun tidak langsung atas kegiatan usaha perusahaan.
- (1) Program TSLP meliputi:
- a. bina lingkungan dan sosial;
- b. kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi; dan
- c. program langsung kepada masyarakat.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dan ditumbuh kembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, meningkatkan kekuatan ekonomi masyarakat, memperkokoh keberlangsungan berusaha para pelaku dunia usaha dan memelihara fungsi-fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan.
Program bina lingkungan dan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat ( 1) huruf a merupakan program yang bertujuan untuk melestarikan dan memulihkan fungsi lingkungan dan memberi bantuan langsung kepada masyarakat yang berada dalam wilayah sasaran yang meliputi kegiatan bina lingkungan dan sosial, serta bina lingkungan usaha mikro, kecil, dan koperasi.
- ( 1) Program kemitraan usaha mikro, kecil dan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b adalah program untuk menumbuhkan, meningkatkan dan membina kemandirian berusaha masyarakat di wilayah sasaran.
- (2) Program kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan yang berupa:
- a. penelitian dan pengkajian kebutuhan;
- b. penguatan kelembagaan sosial ekonomi masyarakat;
- c. pelatihan dan pendampingan berwirausaha;
- d. pelatihan dan pendampingan manajemen perusahaan, akuntansi keuangan;
- e. pelatihan pengembangan usaha seperti peningkatan mutu produk dan disain, kemasan, pemasaran, jejaring kerjasama dan peningkatan klasifikasi perusahaan;
- f. pelatihan dan pendampingan penggunaan dan pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi;
- g. meningkatkan kemampuan produktifitas; dan/ a tau manajemen dan
- h. mendorong tumbuhnya produktivitas. . . 1novas1, kreatifitas, dan
Program langsung kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat ( 1) huruf c adalah berupa:
- a. hibah kepada masyarakat yang membutuhkan yang besarnya sesuai dengan kemampuan keuangan perusahaan;
- b. bantuan beasiswa pendidikan kepada karyawan atau masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi;
- c. subsidi yang berupa penyediaan pembiayaan untuk kegiatan pengembangan ekonomi masyarakat, penyelenggaraan fasilitas umum atau bantuan modal usaha skala mikro dan kecil;
- d. bantuan sosial dalam bentuk uang, barang maupun jasa kepada pan ti-pan ti sosial/ jompo, para korban bencana dan para penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- e. pelayanan sosial yang berupa layanan pendidikan, kesehatan, olah raga dan santunan pekerja sosial; dan
- f. perlindungan sosial yang berupa pemberian kesempatan kerja bagi para atlet nasional/daerah yang sudah puma bakti dan bagi penyandang cacat yang mempunyai kemampuan khusus.
BABV PENYELENGGARAAN TSLP Bagian Kesatu Umum Pasal 13
- ( 1) TSLP diselenggarakan
Dalam penyelengaraan TSLP, perusahaan berhak:
- a. menyusun rencana program TSLP yang akan dilaksanakan oleh perusahaan sebagai bagian dari kebijakan internal perusahaan;
- b. menentukan tempat sasaran yang akan menerima manfaat dari program TSLP; dan
- c. mendapatkan fasilitas dan/ atau penghargaan dari Pemerintah Daerah
Dalam penyelengaraan TSLP, perusahaan:
- a. menyusun perencanaan TSLP sesuai dengan jenis program dan besaran biaya TSLP yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1);
- b. melakanakan setiap program TSLP sesuai dengan perencanaan;
- c. memberikan laporan atas hasil pelaksanaan TSLP kepada Bupati melalui Tim Fasilitator TSLP.
- d. menerima saran dan masukan dari masyarakat baik perorangan maupun kelompok dalam proses penyusunan perencanaan dan pelaksanaan TSLP.
Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan TSLP:
- a. memfasilitasi perusahaan dalam menyusun perencanaan dan pelaksanaan program TSLP; dan
- b. melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan TSLP.
Dalam penyelenggaraan TSLP meliputi tahapan:
- a. Perencanaan;
- b. Pelaksanaan;
- c. pelaporan; dan
- d. monitoring dan evaluasi.
Bagian Kedua
Perencanaan
BAB IV - SASARAN DAN PROGRAM TSLP Pasal 8
Pasal 19
- ( 1) Setiap perusahaan harus menyusun rencana program dan besaran biaya TSLP dengan memprioritaskan masyarakat dan lingkungan yang terkena dampak kegiatan usaha perusahaan.
- (2) Penyusunan rencana program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikutsertakan masyarakat untuk mendapatkan saran dan masukan.
- (3) Rencana program dan besaran biaya TSLP dibuat untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
BAB IV - SASARAN DAN PROGRAM TSLP Pasal 8
Pasal 20
- (1) Forum TSLP menghimpun dan memverifikasi usulan rencana program dan besaran biaya TSLP dari masing› masing perusahaan untuk disinergikan dengan program Pemerintah Daerah.
- (2) Rencana program TSLP yang dibuat oleh perusahaan disinergikan dengan program prioritas pembangunan Pemerintah Daerah.
- (3) Untuk mencapai sinergisme sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:
- a. perusahaan dan/ atau Forum TSLP menyusun arah dan rencana program TSLP; dan
- b. arah dan rencana program TSLP yang telah dibentuk oleh perusahaan dan/ atau Forum TSLP disampaikan kepada Tim Fasilitator TSLP.
- (4) Dokumen rencana program dan besaran biaya TSLP yang telah diserahkan kepada Tim Fasilitator TSLP, disampaikan kepada Pemerintah Daerah paling lambat 14 (empat belas) hari.
- (5) Sinergisme program sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Naskah Kesepakatan yang ditandatangani oleh pihak perusahaan dengan Bupati.
Bagian Ketiga
BAB IV - SASARAN DAN PROGRAM TSLP Pasal 8
Pasal 21
- ( 1) Setiap perusahaan wajib melaksanakan TSLP sesuai dengan rencana program dan besaran biaya TSLP.
- (2) Pelaksanaan TSLP dapat dilakukan dengan bekerjasama dengan pihak ketiga.
- (3) Dalam hal TSLP dilakukan dengan bekerjasama dengan pihak ketiga, perusahaan yang bersangkutan wajib memberitahukan kepada Bupati melalui Tim Fasilitator TSLP.
BAB IV - SASARAN DAN PROGRAM TSLP Pasal 8
Pasal 22
- ( 1) Pelaksana TSP adalah perusahaan yang berstatus badan hukum.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berstatus pusat, cabang atau unit pelaksana yang berkedudukan dalam wilayah Daerah.
- (3) Perusahaan pelaksana TSP tidak dibedakan antara .t"" c .. ..18aflaan mlllK swasta maupun m111K 1-..egara aan; atau milik pemerintah daerah, baik yang menghasilkan barang
BAB IV - SASARAN DAN PROGRAM TSLP Pasal 8
Pasal 23
- (1) Dalam keadaan tertentu, perusahaan dapat tidak melaksanakan rencana program dan besaran biaya TSLP sebagaimana yang telah disepakati dengan Pemerintah Daerah.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. menjadi korban bencana alam;
- b. pailit
BAB IV - SASARAN DAN PROGRAM TSLP Pasal 8
Pasal 24
- ( 1) Setiap perusahaan wajib melaporkan hasil pelaksanaan TSLP kepada Bupati melalui Forum dan Tim Fasilitator TSLP.
- (2) Pelaporan atas pelaksanaan TSLP disampaikan kepada Bupati 1 (satu) kali dalam setahun.
- (3) Laporan hasil pelaksanaan TSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
- a. realisasi pelaksanaan TSLP;
- b. realisasi penggunaan biaya TSLP;
- c. capaian kinerja pelaksanaan TSLP;
- d. permasalahan yang dihadapi dan upaya pemecahannya; dan
- e. rencana tindak lanjut.
Bagian Kelima
Monitoring dan Evaluasi
BAB IV - SASARAN DAN PROGRAM TSLP Pasal 8
Pasal 25
- ( 1) Tim Fasilitator TSLP melakukan monitoring dan evaluasi atas penyelenggaraan TSLP.
- (2) Monitoring dan evaluasi atas penyelenggaraan TSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
BAB VI - FORUM TSLP Pasal 26
Pasal 26
- ( 1) Perusahaan di Daerah membentuk Forum TSLP yang bersifat independen.
- (2) Forum TSLP berfungsi sebagai wadah kerja sama dalam perencanaan dan pelaksanaan TSLP.
- (3) Keanggotaan Forum TSLP berasal dari perwakilan semua perusahaan di Daerah yang masuk dalam kualifikasi perusahaan wajib TSLP yang telah ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Susunan dan masa kepengurusan TSLP ditentukan dalam rapat Forum TSLP
- (5) Pengurus Forum TSLP berasal dari dan oleh anggota TSLP.
BAB VI - FORUM TSLP Pasal 26
Pasal 27
- ( 1) Anggota Forum TSLP menyusun rencana program dan besaran biaya TSLP untuk disampaikan dalam Forum TSLP.
- (2) Anggota Forum TSLP dapat mewakilkan kepada pengurus Forum TLSP dalam rapat pembahasan bersama mengenai kesepakatan rencana program dan besaran biaya TSLP dengan Pemerintah Daerah.
- (3) Rapat pembahasan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (4) Dalam hal keadaan tertentu, Pengurus Forum TSLP dan Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan rapat kordinasi untuk membahas dan menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapai dalam penyelenggaraan TSLP.
- (5) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. anggota Forum TSLP tidak menyusun rencana program dan besaran biaya TSLP sampai terselenggaranya rapat pembahasan bersama mengenai kesepakatan rencana program dan besaran biaya TSLP dengan Pemerintah Daerah;
- b. anggota Forum TSLP tidak melaksanakan rencana program dan besaran biaya TSLP hasil kesepakatan dengan Pemerintah Daerah;
- c. anggota Forum TSLP melaksanakan TSLP tidak sesuai dengan rencana program dan besaran biaya TSLP yang sudah disepekati dengan Pemerintah Daerah; dan
- d. anggota Forum TSLP tidak menyerahkan laporan pelaksanaan TSLP.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pembentukan Forum TSLP diatur dalam Peraturan Bupati
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI
BAB VII - Pasal 28
Pasal 28
- ( 1) Bupati melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan dan pelaksanaan TSLP.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk Tim Fasilitator TSLP.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan, pengawasan, dan evaluasi diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB VII - Pasal 28
Pasal 29
Sumber pembiayaan TSLP meliputi:
- a. pembiayaan TSLP untuk Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah dialokasikan dari keuntungan bersih yang ditentukan perusahaan dengan kepatutan, kewajaran, dan kinerja keuangan sesuru peraturan perundang-undangan;
- b. pembiayaan TSLP dapat berupa uang, barang, dan/atau jasa yang dapat dinilai dengan uang yang dibebankan pada biaya perusahaan;
BAB VII - Pasal 28
Pasal 30
- ( 1) Bupati memberikan penghargaan kepada perusahaan berprestasi dalam penyelenggaraan TSLP.
- (2) Perusahaan berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) memiliki kriteria:
- a. program TSLP yang dilaksanakan memiliki dampak bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan/ atau kelestarian fungsi lingkungan; dan
- b. melaksanakan TSLP secara konsisten dengan rencana program dan besaran biaya TSLP yang telah ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 1 (satu) kali dalam setahun.
- (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati ## BAB XI PENYELESAIAN SENGKETA Pasal32
- (1) Apabila terjadi sengketa dalam pelaksanaan TSLP, penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) tidak tercapai, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa di luar Pengadilan (Non Litigasi).
BAB XII - SANKS! ADMINISTRATIF Pasal 33
Pasal 33
- (1) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 yang tidak melaksanakan TSLP dikenai sanksi administrasi berupa:
- a. teguran tertulis;
- b. paksaan pemerintahan;
- c. denda administrasi; dan/ atau
- d. pencabutan izin.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan sanksi diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB XII - SANKS! ADMINISTRATIF Pasal 33
Pasal 34
- ( 1) Setiap perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaiana dimaksud dalam Pasal 13 dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB XIII - KETENTUAN PERALIHAN Pasal 35
Pasal 35
Setiap perusahaan yang telah memiliki rencana program TSLP tetap diakui sampai berakhirnya pelaksanaan program TSLP.
BAB XIII - KETENTUAN PERALIHAN Pasal 35
Pasal 36
Dalam hal Forum TSLP belum terbentuk, rapat pembahasan bersama dan rapat dikoordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dan ayat (4) dilakukan secara mandiri oleh perusahaan bersama Pemerintah Daerah.
BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP Pasal 37
Pasal 37
Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP Pasal 37
Pasal 38
Peraturan Daerah 1n1 mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan.

Penetapan: Ditetapkan di Bangkalan pada tanggal 13 September 2016

Penetapan: Diundangkan di Bangkalan pada tanggal 13 3~~~ • ==---- SEKRETARKQ LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2016 NOMOR 2/E.
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN
## I. UMUM
Program pembangunan berkelanjutan di Daerah memerlukan upaya yang sinergi antara Pemerintah Daerah dan perusahaan yang dapat dilakukan dengan instrumenTanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TSLP) atau Corporate Social Responsibilit).Keterlibatan perusahaan dalam program pembangunan daerah melalui TSLP didasarkan pada duaalasan, pertama, behwa kegiatan usaha perusahaan telah banyak menimbulkan dampak buruk bagi masyarakat dan kelestarian lingkungan. Kedua, TSLPmerupakan upaya untuk keberlangsungan usaha perusahaan sesuai dengan prinsip Triple Bottom Line, bahwausahaperusahaan akan dapat berkelanjutan (sustain), jika memperhatikan 3P, yaitu mendatangkan keuntungan (profit}, memberikan kontribusi positif kepada masyarakat (people), dan ikut aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan (planet).
Berdasarkan atas alasan di atas, sejak tahun 2007 negara telah mewajibkan bagi perusahaan untuk melaksanakan TSLPsebagaimana telah ditentukan dalam
PENJELASAN
Pasal 74
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terb