PERATURAN DAERAH KOTA WALIKOTA Nomor 2 Tahun 2012 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MANADO NOMOR 05 TAHUN 2000 TENTANG PEMEKARAN KELURAHAN DAN KECAMATAN DI KOTA MANADO (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat:
WALIKOTA MANADO
PERATURAN DAERAH KOTA MANADO NOMOR 2 TAHUN 2012
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MANADO NOMOR 05 TAHUN 2000 TENTANG PEMEKARAN KELURAHAN DAN KECAMATAN DI KOTA MANADO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MANADO,
a.
- bahwa dalam rangka merespon dinamika perkembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah menuju tata kelola pemerintahan yang baik dan optimalisasi pelayanan masyarakat dibidang tugas Pemerintahan, Pembangunan, dan Kemasyarakatan perlu adanya pemekaran Kecamatan guna mewujudkan kemandirian daerah yang bertanggung jawab serta memperhatikan aspirasi masyarakat dan kemampuan daerah;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, maka Pemerintah Kota Manado dapat melakukan Pembentukan Kecamatan berupa Pemekaran 1 kecamatan menjadi 2 kecamatan dan/atau lebih;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Manado tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 05 Tahun 2000 Tentang Pemekaran Kelurahan Dan Kecamatan Di Kota Manado;
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
9. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Manado;
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MANADO dan
WALIKOTA MANADO
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MANADO NOMOR 05 TAHUN 2000 TENTANG PEMEKARAN KELURAHAN DAN KECAMATAN DI KOTA MANADO.
Pasall
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pemekaran Kelurahan dan Kecamatan Di Kota Manado, diubah sebagai berikut:
- 1 Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 4
- (1) Pembentukan Kecamatan dapat berupa pemekaran satu kecamatan menjadi 2 (dua) Kecamatan atau lebih, dan/atau penyatuan wilayah kelurahan dari beberapa kecamatan.
- (2) Pembentukan Kecamatan harus memenuhi syarat administratif, teknis dan fisik kewilayahan.
3. 2 Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) pasal baru yaitu Pasal 4A, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 4A
- (1) Syarat Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), meliputi :
- a. batas usia penyelenggaraan pemerintahan minimal 5 (lima) tahun;
- b. batas usia penyelenggaraan kelurahan yang akan dibentuk menjadi kecamatan minimal 5 (lima) tahun;
- c. forum komunikasi kelurahan atau nama lain untuk Kelurahan di seluruh wilayah Kecamatan baik yang menjadi calon cakupan wilayah kecamatan baru maupun kecamatan induk tentang persetujuan pembentukan kecamatan;
- d. keputusan Lurah untuk Kelurahan di seluruh wilayah kecamatan baik yang akan menjadi cakupan wilayah kecamatan baru maupun kecamatan induk tentang persetujuan pembentukan kecamatan;
- e. rekomendasi Gubernur.
- d. Kelurahan Bailang;
- e. Kelurahan Pandu;
9. (la) Kecamatan Bunaken Kepulauan meliputi :
- a. Kelurahan Bunaken (Ibukota Kecamatan sebagai Pusat Kegiatan Pemerintahan Kecamatan);
- b. Kelurahan Manado Tua Satu;
- c. Kelurahan Manado Tua Dua;
- d. Kelurahan Alung Banua;
- (2) Kecamatan Tuminting meliputi :
- a. Kelurahan Bitung Karang Ria (Ibu Kota Kecamatan sebagai Pusat Kegiatan Pemerintahan Kecamatan);
- b. Kelurahan Tuminting;
- c. Kelurahan Tumupa Satu;
- d. Kelurahan Maasing
- e. Kelurahan Sindulang Satu;
- f. Kelurahan Sindulang Dua;
- g. Kelurahan Islam;
- h. Kelurahan Tumupa Dua;
- i. Kelurahan Sumompo;
- j. Kelurahan Mahawu;
- (3) Kecamatan Singkil meliputi:
- a. Kelurahan Singkil Satu (Ibu Kota Kecamatan sebagai Pusat Kegiatan Pemerintahan Kecamatan);
- b. Kelurahan Singkil Dua;
- c. Kelurahan Wawonasa;
- d. Kelurahan Karame;
- e. Kelurahan Ketang Baru;
- f. Kelurahan Ternate Baru;
- g. Kelurahan Ternate Tanjung;
- h. Kelurahan Kombos Barat;
- i. Kelurahan Kombos Timur;
(4) Kecamatan Wenang meliputi:
- a. Kelurahan Tikala Kumaraka (Ibukota Kecamatan sebagai Pusat Kegiatan Pemerintahan Kecamatan);
- b. Kelurahan Mahakeret Timur;
- c. Kelurahan Mahakeret Barat;
- d. Kelurahan Teling Bawah;
- e. Kelurahan Wenang Utara;
- f. Kelurahan Wenang Selatan;
- g. Kelurahan Pinaesaan;
- h. Kelurahan Calaca;
- i. Kelurahan Istiqlal;
- j. Kelurahan Lawangirung;
- k. Kelurahan Komo Luar;
1. Kelurahan Bumi Beringin;
- (5) Kecamatan Tikala meliputi:
- a. Kelurahan Tikala Baru (Ibukota Kecamatan sebagai Pusat Kegiatan Pemerintahan Kecamatan);
- b. Kelurahan Taas;
- c. Kelurahan Paal IV;
d. Kelurahan Banjer;
- e. Kelurahan Tikala Ares;
(5a) Kecamatan Paal Dua meliputi :
- a. Kelurahan Ranomuut (Ibukota Kecamatan sebagai Pusat Kegiatan Pemerintahan Kecamatan);
- b. Kelurahan Kairagi Weru;
- c. Kelurahan Paal Dua;
- d. Kelurahan Perkamil;
- e. Kelurahan Malendeng;
- f. Kelurahan Dendengan Dalam;
- g. Kelurahan Dendengan Luar;
- (6) Kecamatan Sario meliputi :
- a. Kelurahan Sario Utara (Ibukota Kecamatan sebagai Pusat Kegiatan Pemerintahan Kecamatan);
- b. Kelurahan Sario Kota Baru;
- c. Kelurahan Sario Tumpaan;
- d. Kelurahan Sario;
- e. Kelurahan Titiwungen Utara;
- f. Kelurahan Titiwungen Selatan;
- g. Kelurahan Ranotana;
- (7) Kecamatan Wanea meliputi :
- a. Kelurahan Wanea (Ibukota Kecamatan sebagai Pusat Kegiatan Pemerintahan Kecamatan);
- b. Kelurahan Tanjung Batu;
- c. Kelurahan Pakowa;
- d. Kelurahan Bumi Nyiur;
- e. Kelurahan Ranotana Weru;
- f. Kelurahan Teling Atas;
- g. Kelurahan Tingkulu;
- h. Kelurahan Karombasan Utara;
- i. Kelurahan Karombasan Selatan;
- (8) Kecamatan Mapanget meliputi:
- a. Kelurahan Paniki Bawah (Ibukota Kecamatan sebagai Pusat Kegiatan Pemerintahan Kecamatan);
- b. Kelurahan Lapangan;
- c. Kelurahan Mapanget Barat;
- d. Kelurahan Kima Atas;
- e. Kelurahan Buha;
- f. Kelurahan Bengkol;
- g. Kelurahan Kairagi Satu;
- h. Kelurahan Kairagi Dua;
- i. Kelurahan Paniki Satu;
- j. Kelurahan Paniki Dua;
(9) Kecamatan Malalayang meliputi:
- a. Kelurahan Malalayang Satu (Ibukota Kecamatan sebagai Pusat Kegiatan Pemerintahan Kecamatan);
- b. Kelurahan Bahu;
- c. Kelurahan Kleak;
- d. Kelurahan Batu Kota;
- (2) Syarat teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), meliputi:
- a. jumlah penduduk;
- b. luas wilayah;
- c. rentang kendali penyelenggaraan pelayanan pemerintahan;
- d. aktivitas perekonomian;
- e. ketersediaan sarana dan prasarana.
- (3) Syarat fisik kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), meliputi :
- a. cakupan wilayah untuk daerah Kota paling sedikit terdiri atas 5 Kelurahan;
- b. lokasi calon ibukota memperhatikan aspek tata ruang, ketersediaan fasilitas, aksesibilitas, kondisi dan letak geografis, kependudukan, sosial ekonomi, sosial politik dan sosial budaya;
- c. sarana dan prasarana pemerintahan meliputi bangunan dan lahan untuk kantor camat yang dapat digunakan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- (4) Dalam hal pembentukan Kecamatan diwilayah yang mencakup 1 (satu) atau lebih pulau yang persyaratannya dikecualikan dari persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 2 dengan pertimbangan untuk efektifitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat di pulau-pulau terpencil dan/atau terluar.
16. 3 Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 9
- (1) Kecamatan Bunaken dimekarkan menjadi :
- a. Kecamatan Bunaken;
- b. Kecamatan Bunaken Kepulauan.
- (2) Kecamatan Tikala dimekarkan menjadi :
- a. Kecamatan Tikala;
- b. Kecamatan Paal Dua.
7. 4 Ketentuan Pasal 11 ayat (1), ayat (5) dan ayat (8) diubah, diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan ayat baru yaitu ayat (la), diantara ayat (5) dan ayat (6) disisipkan ayat baru yaitu ayat (5a), sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 4
- (1) Pembentukan Kecamatan dapat berupa pemekaran satu kecamatan menjadi 2 (dua) Kecamatan atau lebih, dan/atau penyatuan wilayah kelurahan dari beberapa kecamatan.
- (2) Pembentukan Kecamatan harus memenuhi syarat administratif, teknis dan fisik kewilayahan.
3. 2 Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) pasal baru yaitu Pasal 4A, sehingga berbunyi sebagai berikut:
- (1) Syarat Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), meliputi :
- a. batas usia penyelenggaraan pemerintahan minimal 5 (lima) tahun;
- b. batas usia penyelenggaraan kelurahan yang akan dibentuk menjadi kecamatan minimal 5 (lima) tahun;
- c. forum komunikasi kelurahan atau nama lain untuk Kelurahan di seluruh wilayah Kecamatan baik yang menjadi calon cakupan wilayah kecamatan baru maupun kecamatan induk tentang persetujuan pembentukan kecamatan;
- d. keputusan Lurah untuk Kelurahan di seluruh wilayah kecamatan baik yang akan menjadi cakupan wilayah kecamatan baru maupun kecamatan induk tentang persetujuan pembentukan kecamatan;
- e. rekomendasi Gubernur.
- d. Kelurahan Bailang;
- e. Kelurahan Pandu;
9. (la) Kecamatan Bunaken Kepulauan meliputi :
- a. Kelurahan Bunaken (Ibukota Kecamatan sebagai Pusat Kegiatan Pemerintahan Kecamatan);
- b. Kelurahan Manado Tua Satu;
- c. Kelurahan Manado Tua Dua;
- d. Kelurahan Alung Banua;
- (2) Kecamatan Tuminting meliputi :
- a. Kelurahan Bitung Karang Ria (Ibu Kota Kecamatan sebagai Pusat Kegiatan Pemerintahan Kecamatan);
- b. Kelurahan Tuminting;
- c. Kelurahan Tumupa Satu;
- d. Kelurahan Maasing
- e. Kelurahan Sindulang Satu;
- f. Kelurahan Sindulang Dua;
- g. Kelurahan Islam;
- h. Kelurahan Tumupa Dua;
- i. Kelurahan Sumompo;
- j. Kelurahan Mahawu;
- (3) Kecamatan Singkil meliputi:
- a. Kelurahan Singkil Satu (Ibu Kota Kecamatan sebagai Pusat Kegiatan Pemerintahan Kecamatan);
- b. Kelurahan Singkil Dua;
- c. Kelurahan Wawonasa;
- d. Kelurahan Karame;
- e. Kelurahan Ketang Baru;
- f. Kelurahan Ternate Baru;
- g. Kelurahan Ternate Tanjung;
- h. Kelurahan Kombos Barat;
- i. Kelurahan Kombos Timur;
Kecamatan Wenang meliputi:
- a. Kelurahan Tikala Kumaraka (Ibukota Kecamatan sebagai Pusat Kegiatan Pemerintahan Kecamatan);
- b. Kelurahan Mahakeret Timur;
- c. Kelurahan Mahakeret Barat;
- d. Kelurahan Teling Bawah;
- e. Kelurahan Wenang Utara;
- f. Kelurahan Wenang Selatan;
- g. Kelurahan Pinaesaan;
- h. Kelurahan Calaca;
- i. Kelurahan Istiqlal;
- j. Kelurahan Lawangirung;
- k. Kelurahan Komo Luar;
1. Kelurahan Bumi Beringin;
- (5) Kecamatan Tikala meliputi:
- a. Kelurahan Tikala Baru (Ibukota Kecamatan sebagai Pusat Kegiatan Pemerintahan Kecamatan);
- b. Kelurahan Taas;
- c. Kelurahan Paal IV;
Kelurahan Banjer;
- e. Kelurahan Tikala Ares;
(5a) Kecamatan Paal Dua meliputi :
- a. Kelurahan Ranomuut (Ibukota Kecamatan sebagai Pusat Kegiatan Pemerintahan Kecamatan);
- b. Kelurahan Kairagi Weru;
- c. Kelurahan Paal Dua;
- d. Kelurahan Perkamil;
- e. Kelurahan Malendeng;
- f. Kelurahan Dendengan Dalam;
- g. Kelurahan Dendengan Luar;
- (6) Kecamatan Sario meliputi :
- a. Kelurahan Sario Utara (Ibukota Kecamatan sebagai Pusat Kegiatan Pemerintahan Kecamatan);
- b. Kelurahan Sario Kota Baru;
- c. Kelurahan Sario Tumpaan;
- d. Kelurahan Sario;
- e. Kelurahan Titiwungen Utara;
- f. Kelurahan Titiwungen Selatan;
- g. Kelurahan Ranotana;
- (7) Kecamatan Wanea meliputi :
- a. Kelurahan Wanea (Ibukota Kecamatan sebagai Pusat Kegiatan Pemerintahan Kecamatan);
- b. Kelurahan Tanjung Batu;
- c. Kelurahan Pakowa;
- d. Kelurahan Bumi Nyiur;
- e. Kelurahan Ranotana Weru;
- f. Kelurahan Teling Atas;
- g. Kelurahan Tingkulu;
- h. Kelurahan Karombasan Utara;
- i. Kelurahan Karombasan Selatan;
- (8) Kecamatan Mapanget meliputi:
- a. Kelurahan Paniki Bawah (Ibukota Kecamatan sebagai Pusat Kegiatan Pemerintahan Kecamatan);
- b. Kelurahan Lapangan;
- c. Kelurahan Mapanget Barat;
- d. Kelurahan Kima Atas;
- e. Kelurahan Buha;
- f. Kelurahan Bengkol;
- g. Kelurahan Kairagi Satu;
- h. Kelurahan Kairagi Dua;
- i. Kelurahan Paniki Satu;
- j. Kelurahan Paniki Dua;
Kecamatan Malalayang meliputi:
- a. Kelurahan Malalayang Satu (Ibukota Kecamatan sebagai Pusat Kegiatan Pemerintahan Kecamatan);
- b. Kelurahan Bahu;
- c. Kelurahan Kleak;
- d. Kelurahan Batu Kota;
- (2) Syarat teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), meliputi:
- a. jumlah penduduk;
- b. luas wilayah;
- c. rentang kendali penyelenggaraan pelayanan pemerintahan;
- d. aktivitas perekonomian;
- e. ketersediaan sarana dan prasarana.
- (3) Syarat fisik kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), meliputi :
- a. cakupan wilayah untuk daerah Kota paling sedikit terdiri atas 5 Kelurahan;
- b. lokasi calon ibukota
Pasal 9
- (1) Kecamatan Bunaken dimekarkan menjadi :
- a. Kecamatan Bunaken;
- b. Kecamatan Bunaken Kepulauan.
- (2) Kecamatan Tikala dimekarkan menjadi :
- a. Kecamatan Tikala;
- b. Kecamatan Paal Dua.
Pasal 11
- (1) KecamatanBunaken meliputi :
- a. Kelurahan Molas (Ibukota Kecamatan sebagai Pusat Kegiatan Pemerintahan Kecamatan);
- b. Kelurahan Tongkaina;
- c. Kelurahan Meras;
- e. Kelurahan Malalayang Satu Timur;
- f. Kelurahan Malalayang Satu Barat;
- g. Kelurahan Malalayang Dua;
- h. Kelurahan Winangun Satu;
- i. Kelurahan Winangun Dua;
Pasal II
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Manado.

Penetapan: Ditetapkan di Manado pada tanggal 3* 3ULl

Penandatangan: WALIKOTA MANADO' G. S. VICKY LUMENTUT 2012 Diundangkan d pada tanggal SEKRETARI lado 3l/30lJ&gt; 2012 "KOTA MANADO, M. H. F. JSENDOH LEMBARAN DAERAH KOTA MANADO TAHUN 2012 NOMOR