PERATURAN DAERAH KABUPATEN RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingal
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
PERATURANDAERAH KABUPATEN BANGKALAN NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANGKALAN, a.
bahwa unluk lebih meningkalkan kinerja erganisasi dan pelayanan kepada masyarakal sebagai unsur pendukung lugas Bupali dan sebagai kensekuensi dibenluknya beberapa lembaga baru dan penyesuaian dengan kebuluhan erganisasi serla kelenluan peraluran perundang-undangan di Kabupaten Bangkalan, maka perlu dilakukan penalaan kelembagaan Lembaga Teknis Daerah, khususnya pada Badan Kesaluan Bangsa, Pelitik dan Perlindungan Masyarakal dan Badan Kelahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan;
- b. bahwa berdasarkan perlimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Peraluran Daerah Kabupalen Bangkalan Nemer 4 Tahun 2008 tenlang Organisasi dan Tala Kerja Lembaga Teknis Daerah dipandang perlu diubah, yang perubahannya dialur dengan Peraluran Daerah.
1. Undang-Undang Nemer 12 Tahun 1950 lenlang Pembenlukan Daerah Kabupalen Dalam Prepinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana lelah diubah dengan Undang-Undang Nomer 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nemor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nemor 2730);
2. Undang-Undang Nomer 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomer 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (LembaTan Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4194);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan. Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 87);
13. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 Tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 16 Tahun 2006 tentang Presedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah Berita Daerah;
Menelapkan
17. Peraluran Menleri Dalam Negeri Nemer 53 Tahun 2007 lenlang Pengawasan Peraluran Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nemer 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nemer 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2008, Nemer 3/0).
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
Dengan Perselujuan Bersama dan BUPATI BANGKALAN
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nemer 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Ke~a Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupalen Bangkalan Tahun 2008, Nemer 3/0), diubah sebagai berikul :
1. Ketentuan
Pasal 2
PEMBENTUKAN
Pasal2
Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Lembaga Teknis Daerah, terdiri atas:
- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- b. Badan Kesaluan Bangsa, Pelitik dan Perlindungan Masyarakat;
- C. Badan Lingkungan Hidup;
- d. Badan Pemberdayaan Masyarakal dan Pemerintahan Desa;
- e. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
- f. Badan Kepegawaian Daerah;
- g. Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan;
- h. RSUD Syarifah Ambami Rate Ebu (RSUD Syam Rabu);
- i. Inspekterat;
- J. Kanter Perpustakaan, Arsip dan Dekumentasi;
- k. Kanter Pengelelaan Pasar;
- I. Kanter Pelayanan Perizinan Terpadu.
.
..
".'.
,
r
BAB II - PEMBENTUKAN
Pasal 8
BABIV
SUSUNAN ORGANISASI Pasal8
- (1) Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah, sebagai berikut :
- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri atas :
1. Kepala Badan;
2. Sekretariat, membawahi :
- a) Sub Bagian Penyusunan Program;
- b) Sub Bagian Umum;
- c) Sub Bagian Keuangan.
3. Bidang Ekonomi, membawahi :
- a) Sub Bidang Pertanian dan Kelautan;
- b) Sub Bidang Permodalan, Industri, Perdagangan dan Koperasi.
4. Bidang Sosial Budaya, membawahi :
- a) Sub Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Pemerintahan;
- b) Sub Bidang Kependudukan dan Kesejahteraan Rakyat;
5. Bidang Penelitian dan Pengembangan, membawahi :
- a) Sub Bidang Analisa dan Penelitian;
- b) Sub Bidang Evaluasi dan Pengembangan;
6. Bidang Prasarana Wilayah, membawahi :
- a) Sub Bidang Perhubungan,' Cipta Karya dan Tata Ruang;
- b) Sub Bidang Sumber Daya Alam, Energi dan Lingkungan Hidup.
7. Kelompok Jabatan Fungsional.
- b. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
1. Kepala Badan;
2. Sekretariat, membawahi :
- a) Sub Bagian Penyusunan Program;
- b) Sub Bagian Umum;
- c) Sub Bagian Keuangan.
3. Bidang Hubungan Antar Lembaga, membawahi :
- a) Sub Bidang Hubungan Politik dan Partai Politik;
- b) Sub Bidang Hubungan Lembaga Ormas, Orprof dan LSM.
4. Bidang Kajian Strategis, membawahi :
- a) Sub Bidang IPOLEKSOSBUD;
- b) Sub Bidang Pemantauan dan Evaluasi:
5. Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahi:
- a) Sub Bidang Pengerahan Sumber Daya Manusia;
- b) Sub Bidang Tata Laksana.
6. Bidang Integrasi Bangsa. membawahi:
- a) Sub Bidang Ketahanan Bangsa;
- b) Sub Bidang Pembauran Bangsa.
7. Kelompok Jabatan Fungsional.
- C. Badan Lingkungan Hidup;
1. Kepala Badan;
2. Sekretariat. membawahi :
- a) Sub Bagian Penyusunan Program;
- b) Sub Bagian Umum;
- c) Sub Bagian Keuangan.
3. Bidang Tata Lingkungan dan AMDAL. membawahi :
- a) Sub Bidang Konservasi Sumber Daya Alam (SDA) dan Tata Lingkungan;
- b) Sub Bidang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.
4. Bidang Pengendalian Pencemaran. Kerusakan Lingkungan dan Pengelolaan Limbah. membawahi :
- a) Sub Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;
- b) Sub Bidang Pengelolaan Limbah.
5. Bidang Kebersihan. membawahi :
- a) Sub Bidang Pembersihan dan Pengangkutan;
- b) Sub Bidang Pengelolaan Sampah dan TPA.
6. Bidang Pertamanan. membawahi ;
- a) Sub Bidang Pertamanan;
- b) Sub Bidang Pemakaman.
7. Kelompok Jabatan Fungsional.
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
1. Kepala Badan;
2. Sekretariat. membawahi:
- a) Sub Bagian Penyusunan Program;
- b) Sub Bagian Umum;
- c) Sub Bagian Keuangan.
3. Bidang Keswadayaan Masyarakat, membawahi:
- a) Sub Bidang Peningkatan Keswadayaan Masyarakat;
- b) Sub Bidang Peningkatan Partisipasi Masyarakat.
4. Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. membawahi:
- a) Sub Bidang Tehnologi Tepat Guna dan Lingkungan '" Rumah Pedesaan;
- b) Sub Bidang Pemberdayaan Ekonomi Pedesaan.
5. Bidang Pemerintahan Desa. membawahi:
- a) Sub Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Pemerintahan Desa
- b) Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintahan Desa.
6. Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
1. Kepala Badan;
2. Sekretariat, membawahi :
- a) Sub Bagian Penyusunan Program;
- b) Sub Bagian Umum;
- c) Sub Bagian Keuangan.
3. Bidang Pemberdayaan Perempuan, membawahi :
- a) Sub Bidang Pemberdayaan Organisasi Perempuan dan Gender;
- b) Sub Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak.
4. Bidang Pengendalian Keluarga Berencana, membawahi :
- a) Sub Bidang Jaminan Pelayanan KB;
- b) Sub Bidang Perlindungan Hak Reproduksi.
5. Bidang Pemberdayaan Keluarga, membawahi :
- a) Sub Bidang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga;
- b) Sub Bidang Ketahanan Keluarga.
6. Bidang Pendataan Keluarga, Informasi dan Advokasi, rnembawahi :
- a) Sub Bidang Pendataan Keluarga dan institusi;
- b) Sub Bidang Informasi dan Advokasi.
7. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB);
8. Kelompok Jabatan Fungsional.
- f. Badan Kepegawaian Daerah;
1. Kepala Badan;
2. Sekretariat, membawahi :
- a) Sub Bagian Penyusunan Program;
- b) Sub Bagian Umum;
- c) Sub Bagian Keuangan.
3. Bidang Pengembangan Karier dan Kesejahteraan Pegawai, membawahi:
- a) Sub Bidang Pengembangan Karier Pegawai;
- b) Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai.
4. Bidang Pendidikan dan Pelatihan. membawahi :
- a) Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Struktural dan Pengkaderan;
- b) Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional.
5. Bidang Mutasi I, membawahi:
- a) Sub Bidang Kepangkatan dan Penggajian
- b) Sub Bidang Administrasi Jabatan.
6. Bidang Mutasi II, membawahi :
- a) Sub Bidang Kepangkatan dan Penggajian;
- b) Sub Bidang Administrasi Jabatan.
7. Kelompok Jabatan Fungsional.
.,'
.
- g. Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan
1. Kepala Badan;
2. Sekretariat, membawahi :
- a) Sub Bagian Program dan Evaluasi;
- b) Sub Bagian Keuangan;
- c) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Penyelenggaraan Penyuluhan membawahi;
- a) Sub Bidang Penyelenggaraan Metode Penyuluhan;
- b) Sub Bidang Sarana dan Prasarana Penyuluhan.
4. Bidang Pengembangan Kelembagaan, membawahi;
- a) Sub Bidang Kelembagaan Petani;
- b) Sub Bidang Kelembagaan Penyuluhan.
5. Bidang Konsumsi, Mutu dan Keamanan Pangan membawahi;
- a) Sub Bidang Konsumsi Penganekaragaman dan Pengembangan Pangan Lokal;
- b) Sub Bidang Mutu Gizi dan Keamanan Pangan.
6. Bidang Ketersediaan, Kerawanan dan Distribusi Pangan membawahi;
- a) Sub Bidang Ketersediaan, Cadangan dan Kerawanan Pangan;
- b) Sub Bidang Pengendalian Harga dan Akses Pangan.
7. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB);
8. Kelompok Jabatan Fungsional.
- h. Rumah Sakit Umum Daerah Syarifah Ambami Rato Ebu (RSUD Syam Rabu);
1. Direktur;
2. Wakil Direktur Pelayanan, membawahi :
- a) Bidang Pelayanan Medik, membawahi :
- 1) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pelayanan Medik;
- 2) Seksi Perencanaan dan Pengembangan Pelayanan Medik.
- b) Bidang Pelayanan Keperawatan, membawahi :
- 1) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pelayanan Keperawatan;
- 2) Seksi Perencanaan dan Pengembangan Pelayanan Keperawatan.
- c) Bidang Penunjang Pelayanan, membawahi :
- 1) Seksi Penunjang Medik;
- 2) Seksi Penunjang Non Medik.
3. Wakil Direktur Umum dan Keuangan, membawahi :
- a) Bagian Penyusunan Program dan Rekam Medik, membawahi:
- 1) Sub Bagian Penyusunan Program;
- 2) Sub Bagian Rekam Medik;
- 3) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
..
'.
"
- b) Bagian Tata Usaha, membawahi :
- 1) Sub Bagian Umum;
- 2) Sub Bagian Perlengkapan;
- 3) Sub Bagian Kepegawaian.
- c) Bagian Keuangan, membawahi :
- 1) Sub Bagian Mobilisasi Dana;
- 2) Sub Bagian Verifikasi dan Perbendaharaan;
- 3) Sub Bagian Akuntansi.
4. Unit Unit Non Struktural;
5. Kelompok Jabatan Fungsional.
I. Inspektorat;
1. Inspektur;
2. Sekretariat, membawahi :
- a) Sub Bagian Perencanaan;
- b) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
- c) Sub Bagian Administrasi dan Umum.
3. Inspektur Pembantu Wilayah I, membawahi :
- a) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
- b) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
- c) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
4. Inspektur Pembantu Wilayah II, membawahi :
- a) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
- b) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
- c) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
5. Inspektur Pembantu Wilayah III, membawahi:
- a) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
- b) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
- a) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
6. Inspektur Pembantu Wilayah IV, membawahi :
- a) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
- b) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
- a) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
7. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.
- J. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi;
1. Kepala Kantor;
2. Sub Bagian Tata Usaha;
3. Seksi Pembinaan dan Pengelolaan Arsip;
4. Seksi Pelayanan dan Referensi;
5. Seksi Akuisisi dan Pengelolaan;
6. Kelompok Jabatan Fungsional.
- k. Kantor Pengelolaan Pasar;
1. Kepala Kantor;
2. Sub Bagian Tata Usaha
3. Seksi Kebersihan dan Pemeliharaan;
4. Seksi Ketertiban;
5. Seksi Retribusi Pasar.
6. Kelompok Jabatan Fungsional.
- I. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu;
1. Kepala Kantor;
2. Sub Bagian Tata Usaha;
3. Seksi Informasi dan Pengaduan;
4. Seksi Perizinan Bidang Fisik dan Pembangunan;
5. Seksi Perizinan Sosial dan Ekonomi;
6. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Rincian tugas dan fungsi masing-masing Lembaga Teknis Oaerah dan Unit Kerja dibawahnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
3. Pada
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Oaerah ini deng~n penempatannya dalam Lembaran Oaerah Kabupaten Bangkalan. Oiundangkan di Bangkalan pada tanggal 12 Januari 2011 ## .
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran II dan VII halaman 21 dan 26 dan Lampiran diubah dan harus dibaca sebagaimana tersebut dalam Lampiran II dan VII Peraturan Oaerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Oaerah ini.

Pasal II

Peraturan Oaerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Oaerah ini deng~n penempatannya dalam Lembaran Oaerah Kabupaten Bangkalan.

Oiundangkan di Bangkalan pada tanggal 12 Januari 2011



## .PENJELASAN

## ATAS

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN

## NOMOR 2 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH

## I. UMUM

Bahwa dalam pembenlukan organisasi dan lala kerja Lembaga Teknis Daerah lelah dialur dengan Peraluran Daerah Kabupalen Bangkalan Nomor 4 Tahun 2008 lentang Organisasi dan Tala Kerja Lembaga Teknis Daerah, yang didalamnya mengatur pembentukan Badan Kesatuan Bangsa, Polilik dan Perlindungan Masyarakal dan Badan Kelahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan.

Bahwa dengan berbagai peraluran yang berkaitan dengan organisasi dan lala kerja perangkal daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 4 Tahun 2008 lersebul perlu dilakukan perubahan pada 2 (dual Lembaga Teknis Daerah, yakni :

- a. Badan Kesatuan Bangsa, Polilik dan Perlindungan Masyarakat, sebelum dilakukan penataan Lembaga Saluan Polisi Pamong Praja sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010, maka Perlindungan Masyarakat telap menjadi fungsi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakal, dengan melakukan penyesuaian nomenklatur pada Bidang Perlindungan Masyarakat dan Sub Bidang di bawahnya.
- b. Bahwa Badan Kelahanan Pangan perlu dilakukan perubahan didasarkan pada upaya peningkalan kinerja dan adanya berbagai peraluran perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 lenlang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, dan Peraturan Pemerinlah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.

Berdasarkan pertimbangan lersebut, Badan Kelahanan Pangan dan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakal, perlu disesuaikan nomenklaturnya menjadi Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan dan Badan Kesaluan Bangsa dan Politik, sedangkan tugas dan fungsi serta jumlah jabatan strukturalnya disesuaikan dengan kelentuan peraluran perundang-undangan, yang perubahannya diatur dengan Peraturan Daerah.

## II. PASAL DEMI PASAL

```
Pasal I Angka 1 Cukup jelas. Angka 2 Cukup jelas
```

Angka 3

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas.

11