PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI Nomor 4 Tahun 2007 tentang PAJAK PENERANGAN JALAN BAGIAN ORGANISASI DAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MELAWI TAHUN 2007 Mnimbang Mngingat PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI NOMOR A TAHUN 2007 TENT ANG PAJAK PENERANGAN JALAN ' (berlaku Unknown)
Pembukaan
Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1), Bupati meneta pkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD.
- ' Z Apabila pungutan pajak bekerjasama dengan PLN, rekening listrik dipersamakan dengan SKPD.
- r Apabila SKPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini tidak atau kurang bayar setelah lewat waktu paling lama 30 ( tiga pululi) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi 2 % ( dua pesen ) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Delam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
- Daerah adalah Kabupaten Melawi;
- Bupati adalah Bupati Melawi;
- Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsure penyelenggara Pemerintah Daerah.
- Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Perpajakan Daerah, sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- Pajak Penerangan Jalan yang selanjutnya disebut Pajak adalah Pungutan Daerah atas penggunaan tenaga listrik;
- Perusahaan Listrik Negara yang selanjutnya disingkat PLN adalah Perusahaan Listrik Negara (Persero);
- Surat Pemberitahuan Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STD, adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan Perhitungan dan Pembayaran Pajak yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah;
- Surat Ketetapan Pajak Daerah, selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Pajak yang terutang;
- Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan Pembayaran atau Penyetoran Pajak terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan Bupati;
- Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah Pajak yang terutang, Jumlah Kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar;
- Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan;
I
- t2Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, selanjutn ya disingkat SKPDLB, adalah keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah lredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
- 4 Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disngkat STPD, adalah Surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
- Surat Ketetapan Pajak Nihil, selanjutnya disingkat SKPDN adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK
BAB II - NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK
Pasal 2
- ( Dengan Nama Pajak Penerangan Jalan dipungut Pajak atas setiap penggunaan tenaga listrik.
- Tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah tenaga listrik yang berasal dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan bukan Perusahaan Listrik Negara (PLN).
- Obyek Pajak adalah semua pengguna tenaga listrik.
BAB II - NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK
Pasal 3
Dikecualikan dari obyek pajak adalah:
- b penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, perwakilan asing dan lembaga-lembaga internasional dengan asas timbal balik sebagaimana berlaku untuk pajak Negara;
- penggunaan tenaga listrik oleh Instansi Pemerintah Pust dan. Pemerintah Daerah;
- c. penggunaan tenaga listrik yang berasal dari bukan PLN dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi terkait;
- d penggunaan tenaga listrik yang khusus digunakan untuk tempat ibadah.
Psat 4
- (l) Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik.
- (2 Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menjadi pelanggan listrik dan atau penggunaan tenaga listrik
DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK
BAB III - DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK
Pasal 5
fif Pajak ditetapkan sebagai berikut:
- a penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN, bukan untuk industri sebesar 3%(tiga persen);
- penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN, untuk industri sebesar 5 % (lima persen);
- penggunaan tenaga listrik yang berasal dari bukan PLN, bukan untuk industri sebesar 5 % (lima persen);
- penggunaan tenaga listrik yang berasal dari bukan PLN, ~ntuk industri sebesar 5% (lima persen). l
- e kKhusus untuk kegiatan industri pertambangan minyak dan gas alam, baik penggunaan yang berasal dari PLN maupun bukan PLN sebesar 3 % (tiga persen).
WILAYAH PEMUNGUTAN DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK
BAB IV - WILAYAH PEMUNGUTAN DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK
Pasal 6
- fl) Pajak yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Melawi.
- t Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 5.
MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH
BAB V - MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH
Pasal 7
Ma pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1( satu ) bulan takwim.
BAB V - MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH
Pasal 8
l terutang dalam masa pajak terjadi sejak diterbitkannya SKPD.
I
BAB V - MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH
Pasal 9
- fl Setiap wajib pajak wajib yang menggunakan tenaga listrik bukan PLN wajib mengisi SPTPD.
- ( SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya.
- 0 Untuk pelanggan listrik PLN, Daftar Rekening Listrik yang diterbitkan oleh PLN merupakan SPTPD.
- .4 sPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus disampaikan kepada Bupati Kepala Daerah selambat-lambatnya 15 ( lira belas ) hari setelah berakhirnva masa pajak.
- Bentuk, isi dan ta � cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Bupati.
L.:
TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK
BAB VI - TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK
Pasal 11
- fl Wajib Pajak yang membayar sendiri, SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) digunakan untuk menghitung dan menetapkan sendiri pajak yang terutang.
- ( Dalam Jangka waktu 5 ( Lima ) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati Kepala Daerah dapat menrbitkan:
- a. SKPDKB;
- b. SKPDKBT;
- e. SKPDN.
- G9 SKPD KB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diterbitkan:
- a. apabila ## BAB VIL
TATA CARA PEMBAYARAN
BAB VI - TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK
Pasal 12
- Pembayaran Pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKB dan STPD.
- ( Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat­lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.
- Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini dilakukan dengan SSPD.
Pas4l 13
- Pembayaran Pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- lupati dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur Pajak erutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- Angsuran pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan cara teratur dan berturut­turut dengan dikenakan denda sebesar 2 % (dua persen) bulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
I
I
Bupati .•
I
lpati dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda embayaran Pajak sampai dengan batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan denda sebesar 2% (dua persen) bulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
I
- fersvaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran pajak serta tata cara pnbayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, deta pkan oleh Bupati. ,
BAB VI - TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK
Pasal 13
- Setiap Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diberikan tanda bkti pembayaran dan dicatat dalam pembukuan penerimaan.
BAB VI - TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK
Pasal 14
- Setiap Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diberikan tanda bkti pembayaran dan dicatat dalam pembukuan penerimaan.
- Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan Pajak ebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
TATA CARA PENAGIHAN PAJAK
BAB VII - TATA CARA PENAGIHAN PAJAK
Pasal 15
- Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang.
- Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang.
I
BAB VII - TATA CARA PENAGIHAN PAJAK
Pasal 16
- ' fl Apabila Jumlah Pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran, atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa.
- Peabat menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.
BAB VII - TATA CARA PENAGIHAN PAJAK
Pasal 17
An b~la Pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2x 24 jam sesudah pemberitahuan Surat Paksa, Pejabat segera menerbitkan Surat Perintah kan Penyitaan.
BAB VII - TATA CARA PENAGIHAN PAJAK
Pasal 18
dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum juga melunasi hutang pajaknya, lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Negara.
BAB VII - TATA CARA PENAGIHAN PAJAK
Pasal 19
Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jamn dan tempat pelaksanaan Juru Sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak.
BAB VII - TATA CARA PENAGIHAN PAJAK
Pasal 20
· uk, jenis, formulir yang digunakan untuk melaksanakan penagihan Pajak Daerah etapkan oleh Bupati.
'
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK
BAB IX - PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK
Pasal 21
- Bupati ## BAB X
TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI
BAB IX - PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK
Pasal 22
pati karena jabatan atau atas permohonan wajib pajak dapat :
- ' h membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
- membatalkan atau mengurangkan ketetapan pajak yang tidak benar;
- mengurang,kan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan lenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhila pan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
Permohonan ...
- fem bu nan pembetula, pembatalan, pengurangan keteaapan dan penghapusan pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD gimana dimaksud pada ayat (l) Pasal ini harus disampaikan secara tertulis oleh Pajak kepada Bupati atau Pejabat yang berwenang selambat-lambatnya 30 (tiga sh) hari sejak tanggal diterimanya SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD dengan berikan alasan yang jelas.
- puiti atau Pejabat yang berwenang paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat ohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini diterima, sudah harus bi keputusan
g bla setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) lad ini Bupati atau Pejabat yang berwenang tidak memberikan keputusan, mohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.
KEBERATAN DAN BANDING
BAB XI - KEBERATAN DAN BANDING
Pasal 23
- ' iajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang berwenang atas suatu:
- SKPD;
- SKPDKB;
- e SKPDKBT;
- d SKPDLB,
- e SKPDN.
- fermohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus diam paikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia paling lambat 3 (tiga) bulan sejak ggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN diterima oleh Wajib Pajak, leeuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- pati atau Pejabat yang berwenang dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) blan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 a) pasal ini diterima, sudah memberi keputusan.
- pabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaiman dimaksud pada ayat 3 iga) pasal ini Bupati atau Pejabat yang berwenang tidak memberi keputusan, ermohonan keberatan dianggap dikabulkan.
- engajuan keberatan sebagaiman dimaksud pada ayat 1 (satu) pasal ini tidak enunda kewajiban membayar pajak.
BAB XI - KEBERATAN DAN BANDING
Pasal 24
- jib pajak dapat mengajukan banding kepada badan penyelesaian sengketa pajak lam waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan keberatan.
- fengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (l) pasal ini tidak menunda lwajiban membavar pajak.
BAB XI - KEBERATAN DAN BANDING
Pasal 25
la pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 atau banding aimana dimaksud dalam pasal ini dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan yaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua men) per bulan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
BABXII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
t
BAB XI - KEBERATAN DAN BANDING
Pasal 26
- Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Bupati atau Pejabat yang berwenang secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya:
- b. Masa Pajak;
- a Nama dan alamat Wajib Pajak;
- c. Besarnya kelebihan pembayaran pajak;
- d. Alasan yang jelas.
- £ Bupati atau pejabat yang berwenang dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus memberi keputusan.
- Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini dilampaui Bupati atau Pejabat yang berwenang tidak memberi keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus ditertibkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak ebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang pajak dimaksud.
- Pengambilan kelebihan pembayaran pajak dilakukan paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbikannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar kelebihan pajak (SPMKP).
- Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Bupati atau Pejabat yang berwenang memberi imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.
BAB XI - KEBERATAN DAN BANDING
Pasal 27
gbila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya "n dimaksud dalam pas 27 yat (9. pembayaramy» ia»kakan densan car ndah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran
KEDALUWARSA
BAB XIII - KEDALUWARSA
Pasal 28
- Hak untuk melakukan penagihan pajak,kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah;
- Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal in; ertangguh apab~la;
- diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau;
- h ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.
KETENTUAN PIDANA
BAB XIV - KETENTUAN PIDANA
Pasal 29
Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengist dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidal henar, sehingga merugikan keuangan Daerah dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terhutang.
Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTFD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar, hingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lma2(dua) tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang rutang.
Pasa1 30
BAB XIV - KETENTUAN PIDANA
Pasal 30
PENYIDIKAN
BAB XV - PENYIDIKAN
Pasal 31
eibat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten lrwi diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan dala.an pidana dibidang perpajakan daerah sebagaiman dimaksud dalam Undangdang nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana
Wewenang ...
- LWewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) pasal ini adalah :
- menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindakan pidana dibidang perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi jelas dan lengkap;
- h meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mnengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah tersebut;
- ' c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah;
- d memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lainnya, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
- g menyuruh berhenti, melarang orang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e; ·
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah;
- i memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j menghentikan penyidikan;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran petyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah men~rut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
KETENTUAN PENUTUP
BAB XVI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 32
gan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan dan peraturan yang rentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.
BAB XVI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 33
hid-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai iaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB XVI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 34
eraturan Daerah ini mulai beraku pada tanggal diundangkan.
gar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan era.h ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Melawi.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Nanga Pinoh pada tanggal t¢ rent 2007 � Ondangkan di Nanga Pinoh, la tanggal 18 Arte 2007 KRET ARIS DAERAH KABUPATEN MELAWI, kk..­ MARTIN LUTHER. D LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MELAWI TAHUN 2007NOMOR A
PENJELASAN
Pembukaan
'
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI
NOMOR
TAHUN 2007
## TENTANG
## PAJAK PENERANGAN JALAN
## PENJELASAN UMUM
Dalam rangka mendukung perkembangan Otonomi Daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab, guna membiayai Pemerintahan dan pembangunan daerah serta pelayanan kepada masyarakat, diperlukan penyediaan sumber dana pandapatan asli daerah, khususnya yang berasal dari pajak daerah.
Dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, diharapkan akan meningkatkan efektifitas dan efisiensi pemungutan pajak daerah disertai peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam pelaksanaannya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, dengan meningkatnya sistem, kinerja pungutan, penyederhanaan dan penyempurnaan secara berdaya guna dan berhasil guna.
Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini diharapkan antara Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat terjamin kelancaran pelaksanzdan tugas dibidang perpajakan ' daerah dimana wajib pajak dapat dengan mudah memahami dan memenuh ewajibannya.
## PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
angka l s/d 5 : Cukup Jelas Paal I angka 6 : Pajak Penerangan Jalan adalah Pajak