PERATURAN DAERAH KOTA BI Nomor 3 Tahun 2015 tentang BANGUNAN (berlaku 23 September 2015)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
.
WALIKOTA JAMBI
WALIKOwawaTA JAMBI
PROVINSI JAMBI
PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI
NOMOR 3 TAHUN 2015
TENTANG
BANGUNAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA JAMBI,
- a. bahwa penyelenggaraan bangunan harus dilaksanakan secara tertib, sesuai dengan fungsinya, dan memenuhi persyaratan administratif dan teknis Bangunan agar menjamin keselamatan penghuni dan lingkungannya;
- b. bahwa penyelenggaraan bangunan harus dapat memberikan keamanan dan kenyamanan bagi lingkungannya;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5), Pasal 9 ayat (2), Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan Pasal 109 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, maka perlu menerbitkan Peraturan Daerah;
- d. bahwa peraturan mengenai bangunan yang dimuat dalam Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 06 Tahun 2002 tentang Bangunan tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c dan huruf d, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Bangunan.
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun
SALINAN
.
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3318);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
7. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
8. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3252) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 1999 tentang Kawasan Siap Bangun dan Lingkungan Siap Bangun Berdiri Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3892);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955);
.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;
19. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 32 Tahun 2006 tentang Kawasan Siap Bangun (Kasiba) yang berdiri sendiri.
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;
21. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Rumah Susun Sederhana Bertingkat Tinggi;
22. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06/PRT/M/2007 tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan;
23. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendiirikan Bangunan Gedung;
24. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/M/2007 tentang Pedoman Sertifikasi Laik Fungsi Bangunan Gedung;
.
25. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2007 tentang Pedoman Tim Ahli Bangunan Gedung;
26. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung
27. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung;
28. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;
29. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan;
30. Peraturan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 403/KPTS/M/2002 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Rumah Sederhana Sehat;
31. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009; 07/PRT/M/2009, 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman Di Daerah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan;
34. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 403/KPTS/M/2002 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Rumah Sederhana Sehat (Rs SEHAT);
35. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 09 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi Tahun 2013 - 2033 (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2013 Nomor 09).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAMBI
dan
WALIKOTA JAMBI
MEMUTUSKAN Menetapkan
.
:
: PERATURAN DAERAH TENTANG BANGUNAN
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Jambi dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Jambi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Dinas adalah Dinas Kota Jambi.
6. Lembaga Teknis adalah Lembaga Teknis Kota Jambi.
7. Dinas Tata Ruang dan Perumahan yang selanjutnya disingkat Distarum adalah Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Jambi.
8. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kota Jambi
9. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
10. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan atau melayang dalam suatu ruang secara tetap sebagian atau seluruhnya di atas atau di bawah permukaan tanah atau perairan berupa bangunan gedung atau bukan gedung
11. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
12. Bangunan bukan gedung adalah suatu perwujudan fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang tidak digunakan untuk tempat hunian atau tempat tinggal.
13. Mendirikan bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya atau sebagian baik menbangun bangunan baru maupun menambah, merubah, merehabilitasi dan/atau memperbaiki bangunan yang ada, termasuk pekerjaan menggali, menimbun atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan tersebut.
14. Mengubah bangunan adalah pekerjaan mengganti dan atau menambah bangunan yang ada, termasuk pekerjaan membongkar yang berhubungan dengan pekerjaan mengganti bagian bangunan tersebut.
15. Membongkar bangunan adalah pekerjaan meniadakan sebagian atau seluruh bagian bangunan ditinjau dari fungsi bangunan dan atau konstruksi.
16. Prasarana bangunan adalah konstruksi bangunan yang merupakan pelengkap yang menjadi satu kesatuan dengan bangunan atau kelompok bangunan pada satu tapak kavling/persil yang sama untuk menunjang kinerja bangunan sesuai dengan
.
fungsinya (dulu dinamakan bangun-bangunan) seperti menara reservoir air, gardu listrik, instalasi pengolahan limbah.
17. Prasarana bangunan yang berdiri sendiri adalah konstruksi bangunan yang berdiri sendiri dan tidak merupakan pelengkap yang menjadi satu kesatuan dengan bangunan atau kelompok bangunan pada satu tapak kavling/persil, seperti menara telekomunikasi, menara saluran utama tegangan ekstra tinggi, bangunan Reklame, monumen/tugu dan gerbang kota.
18. Prasarana permukiman adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan tempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman.
19. Sarana permukiman adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.
20. Utilitas Umum permukiman adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian.
21. Bangunan Gedung Umum adalah Bangunan Gedung yang fungsinya untuk kepentingan publik, baik berupa fungsi keagamaan, fungsi usaha, maupun fungsi sosial dan budaya.
22. Bangunan Gedung Tertentu adalah Bangunan Gedung yang digunakan untuk kepentingan umum dan Bangunan Gedung fungsi khusus, yang dalam pembangunan dan/atau pemanfaatannya membutuhkan pengelolaan khusus dan/atau memiliki kompleksitas tertentu yang dapat menimbulkan dampak penting terhadap masyarakat dan lingkungannya.
23. Bangunan fungsi khusus adalah bangunan yang fungsinya mempunyai tingkat kerahasiaan tinggi untuk kepentingan nasional atau yang penyelenggaraannya dapat membahayakan masyarakat di sekitarnya dan/atau mempunyi resiko bahaya tinggi.
24. Bangunan Gedung adat merupakan Bangunan Gedung yang didirikan menggunakan kaidah/norma adat masyarakat setempat sesuai dengan budaya dan sistem nilai yang berlaku, untuk dimanfaatkan sebagai wadah kegiatan adat.
25. Bangunan Gedung dengan gaya/langgam tradisional merupakan Bangunan Gedung yang didirikan menggunakan kaidah/norma tradisional masyarakat setempat sesuai dengan budaya yang diwariskan secara turun temurun, untuk dimanfaatkan sebagai wadah kegiatan masyarakat sehari-hari selain dari kegiatan adat.
26. Lingkungan bangunan adalah lingkungan di sekitar bangunan yang menjadi pertimbangan penyelenggaraan bangunan baik bagi segi sosial, budaya, maupun dari segi ekosistem.
27. Waterfront City atau Kota Pesisir merupakan suatu kawasan yang terletak berbatasan dengan air dan menghadap ke laut, sungai, danau dan sejenisnya.
28. Klasifikasi Bangunan Gedung adalah klasifikasi dari fungsi Bangunan Gedung
Pasal 2
Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pengaturan lebih lanjut dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, baik dalam pemenuhan persyaratan yang diperlukan dalam penyelenggaraan bangunan, maupun dalam pemenuhan tertib penyelenggaraan bangunan di Kota Jambi.
.
.
Paragraf 2 Tujuan
Pasal 3
Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :
1. mewujudkan Bangunan yang fungsional dan sesuai dengan tata Bangunan yang serasi dan selaras dengan lingkungannya;
2. mewujudkan tertib penyelenggaraan Bangunan yang menjamin keandalan teknis Bangunan dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan;
3. mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Bangunan.
Paragraf 3 Lingkup
Pasal 4
- (1) Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi ketentuan mengenai fungsi dan klasifikasi bangunan, persyaratan bangunan, penyelenggaraan bangunan, TABG, peran masyarakat, pembinaan dalam penyelenggaraan bangunan, sanksi administratif, penyidikan, pidana, dan peralihan.
- (2) Untuk bangunan fungsi khusus, dalam hal persyaratan, penyelenggaraan dan pembinaan tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini, maka harus mengikuti Peraturan Pemerintah yang mengaturnya.
FUNGSI DAN KLASIFIKASI BANGUNAN
BAB II - FUNGSI DAN KLASIFIKASI BANGUNAN
Pasal 5
- (1) Fungsi bangunan merupakan ketetapan mengenai pemenuhan persyaratan teknis Bangunan ditinjau dari segi tata bangunan dan lingkungan maupun keandalannya serta sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam RTRW, RDTR dan/atau RTBL.
- (2) Fungsi bangunan meliputi:
- a. Bangunan fungsi hunian, dengan fungsi utama sebagai tempat manusia tinggal;
- b. Bangunan fungsi keagamaan dengan fungsi utama sebagai tempat manusia melakukan ibadah;
- c. Bangunan fungsi usaha dengan fungsi utama sebagai tempat manusia melakukan kegiatan usaha;
- d. Bangunan fungsi sosial dan budaya dengan fungsi utama sebagai tempat manusia melakukan kegiatan sosial dan budaya;
- e. Bangunan fungsi khusus dengan fungsi utama sebagai tempat manusia melakukan kegiatan yang mempunyai tingkat kerahasiaan tinggi dan/atau tingkat risiko bahaya tinggi; dan
- f. Bangunan lebih dari satu fungsi.
BAB II - FUNGSI DAN KLASIFIKASI BANGUNAN
Pasal 6
- (1) Bangunan fungsi hunian dengan fungsi utama sebagai tempat manusia tinggal dapat berbentuk:
- a. bangunan rumah tinggal tunggal;
- b. bangunan rumah tinggal deret;
- c. bangunan rumah tinggal susun; dan
.
- d. bangunan rumah tinggal sementara.
- (2) Bangunan fungsi keagamaan dengan fungsi utama sebagai tempat manusia melakukan ibadah keagamaan dapat berbentuk:
- a. bangunan masjid, mushalla, langgar, surau;
- b. bangunan gereja, kapel;
- c. bangunan pura;
- d. bangunan vihara;
- e. bangunan kelenteng; dan
- f. bangunan keagamaan dengan sebutan lainnya.
- (3) Bangunan fungsi usaha dengan fungsi utama sebagai tempat manusia melakukan kegiatan usaha dapat berbentuk:
- a. Bangunan perkantoran seperti bangunan perkantoran non-pemerintah dan sejenisnya;
- b. Bangunan perdagangan seperti bangunan pasar, pertokoan, pusat perbelanjaan, mal dan sejenisnya;
- c. Bangunan pabrik;
- d. Bangunan perhotelan seperti bangunan hotel, motel, hostel, penginapan Rumah Kost, bangunan pada kawasan Waterfront City, Apartemen, condomunium dan sejenisnya;
- e. Bangunan wisata dan rekreasi seperti tempat rekreasi, bioskop dan sejenisnya;
- f. Bangunan terminal seperti bangunan stasiun kereta api, terminal bus angkutan umum, halte bus, terminal peti kemas, pelabuhan laut, pelabuhan sungai, pelabuhan perikanan, bandar udara;
- g. Bangunan tempat penyimpanan sementara seperti bangunan gudang, gedung parkir dan sejenisnya; dan
- h. Bangunan tempat penangkaran atau budidaya seperti bangunan sarang burung walet, bangunan peternakan sapi dan sejenisnya.
- (4) Bangunan sosial dan budaya dengan fungsi utama sebagai tempat manusia melakukan kegiatan sosial dan budaya dapat berbentuk:
- a. Bangunan pelayanan pendidikan seperti bangunan sekolah taman kanak kanak, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi, kursus dan semacamnya;
- b. Bangunan pelayanan kesehatan seperti bangunan puskesmas, poliklinik, rumah bersalin, rumah sakit termasuk panti-panti dan sejenisnya;
- c. Bangunan kebudayaan seperti bangunan museum, gedung kesenian, Bangunan adat dan sejenisnya;
- d. Bangunan laboratorium seperti bangunan laboratorium fisika, laboratorium kimia, dan laboratorium lainnya, dan
- e. Bangunan pelayanan umum seperti bangunan stadion, gedung olah raga dan sejenisnya.
- (5) Bangunan fungsi khusus dengan fungsi utama yang memerlukan tingkat kerahasiaan tinggi untuk kepentingan nasional dan/atau yang mempunyai tingkat risiko bahaya yang tinggi .
- (6) Bangunan lebih dari satu fungsi dengan fungsi utama kombinasi lebih dari satu fungsi dapat berbentuk:
- a. bangunan rumah dengan toko (ruko);
- b. bangunan rumah dengan kantor (rukan);
- c. Bangunan mal-apartemen-perkantoran;
- d. Bangunan mal-apartemen-perkantoran-perhotelan;
- e. Bangunan Waterfront City;
- f. dan sejenisnya.
.
BAB II - FUNGSI DAN KLASIFIKASI BANGUNAN
Pasal 7
- (1) Klasifikasi Bangunan menurut kelompok fungsi bangunan didasarkan pada pemenuhan syarat administrasi dan persyaratan teknis Bangunan.
- (2) Fungsi Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diklasifikasikan
BAB II - FUNGSI DAN KLASIFIKASI BANGUNAN
Pasal 8
- (1) Penentuan Klasifikasi Bangunan atau bagian dari bangunan ditentukan
BAB II - FUNGSI DAN KLASIFIKASI BANGUNAN
Pasal 9
- (1) Fungsi dan Klasifikasi Bangunan dapat diubah dengan mengajukan permohonan IMB baru.
- (2) Perubahan fungsi dan Klasifikasi Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh pemilik dalam bentuk rencana teknis bangunan sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam RTRW, RDTR dan/atau RTBL.
- (3) Perubahan fungsi dan/atau Klasifikasi Bangunan harus diikuti dengan pemenuhan persyaratan administratif dan persyaratan teknis Bangunan yang baru.
- (4) Perubahan fungsi dan/atau Klasifikasi Bangunan harus diikuti dengan perubahan data fungsi dan/atau Klasifikasi Bangunan.
- (5) Perubahan fungsi dan Klasifikasi Bangunan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam izin mendirikan Bangunan, kecuali Bangunan fungsi khusus ditetapkan oleh Pemerintah.
PERSYARATAN BANGUNAN
Bagian Kesatu Umum
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN
Pasal 10
- (1) Setiap Bangunan harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi Bangunan.
- (2) Persyaratan administratif Bangunan meliputi:
.
- a. status hak atas tanah dan/atau izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah;
- b. status kepemilikan Bangunan, serta
- c. IMB.
- (3) Persyaratan teknis Bangunan meliputi:
- a. persyaratan tata bangunan dan lingkungan yang terdiri atas:
- (1) persyaratan peruntukan lokasi;
- (2) intensitas Bangunan;
- (3) arsitektur Bangunan;
- (4) pengendalian dampak lingkungan untuk Bangunan Tertentu; serta
- (5) rencana tata bangunan dan lingkungan, untuk kawasan yang termasuk dalam peraturan walikota tentang RTBL.
- b. persyaratan keandalan Bangunan terdiri atas:
- (1) persyaratan keselamatan;
- (2) persyaratan kesehatan;
- (3) persyaratan kenyamanan; serta
- (4) persyaratan kemudahan.
Bagian Kedua Persyaratan Administratif
Paragraf 1 Status Hak Atas Tanah
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN
Pasal 11
- (1) Setiap Bangunan harus didirikan di atas tanah yang jelas kepemilikannya, baik milik sendiri atau milik pihak lain
- (2) Status hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk dokumen sertifikat hak atas tanah atau bentuk dokumen keterangan status tanah lainnya yang sah.
- (3) Dalam hal tanahnya milik pihak lain, Bangunan hanya dapat didirikan dengan izin pemanfaatan tanah dari pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dalam bentuk perjanjian tertulis antara pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dengan Pemilik Bangunan.
- (4) Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat paling sedikit hak dan kewajiban para pihak, luas, letak, dan batas-batas tanah, serta fungsi Bangunan dan jangka waktu pemanfaatan tanah.
- (5) Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat paling sedikit hak dan kewajiban para pihak, luas, letak, dan batas-batas tanah, serta fungsi Bangunan dan jangka waktu pemanfaatan tanah
- (6) Bangunan yang karena faktor budaya atau tradisi setempat harus dibangun di atas air sungai, air danau harus mendapatkan izin dari Walikota Jambi.
- (7) Setiap bangunan yang dibangun pada kawasan waterfront city Kota Jambi harus
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN
Pasal 12
- (1) Status kepemilikan Bangunan dibuktikan dengan surat bukti kepemilikan Bangunan yang dikeluarkan oleh Walikota, kecuali Bangunan fungsi khusus oleh Pemerintah.
- (2) Penetapan status kepemilikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat proses IMB dan/atau pada saat pendataan Bangunan, sebagai sarana tertib pembangunan, tertib pemanfaatan dan kepastian hukum atas kepemilikan Bangunan.
- (3) Status kepemilikan Bangunan gedung adat pada masyarakat hukum adat ditetapkan oleh masyarakat hukum adat bersangkutan
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN
Pasal 13
- (1) Setiap orang atau badan wajib memiliki IMB dengan mengajukan permohonan IMB kepada Walikota Jambi untuk melakukan kegiatan:
- a. pembangunan bangunan dan/atau prasarana Bangunan.
- b. rehabilitasi/renovasi Bangunan dan/atau prasarana Bangunan meliputi perbaikan/perawatan, perubahan, perluasan/ pengurangan; dan
- c. pemugaran/pelestarian dengan mendasarkan pada surat Keterangan Rencana Kota ( advis planning ) untuk lokasi yang bersangkutan.
- (2) Izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Walikota Jambi, kecuali bangunan fungsi khusus oleh Pemerintah.
- (3) Sebelum mengajukan permohonan IMB pemohon terlebih dahulu wajib mendapatkan Keterangan Rencana Kota (KRK) dari Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Jambi.
- (4) Pemerintah Kota Jambi wajib memberikan secara cuma-cuma surat Keterangan Rencana Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk lokasi yang bersangkutan kepada setiap orang yang akan mengajukan permohonan IMB sebagai dasar penyusunan rencana teknis bangunan.
- (5) Surat Keterangan Rencana Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan ketentuan yang berlaku untuk lokasi yang bersangkutan dan berisi:
- a. fungsi bangunan yang dapat dibangun pada lokasi bersangkutan;
- b. ketinggian maksimum bangunan yang diizinkan;
- c. jumlah lantai/lapis bangunan di bawah permukaan tanah dan KTB yang diizinkan;
- d. garis sempadan dan jarak bebas minimum bangunan yang diizinkan;
- e. KDB maksimum yang diizinkan;
- f. KLB maksimum yang diizinkan;
- g. KDH minimum yang diwajibkan;
- h. KTB maksimum yang diizinkan; dan
- i. jaringan utilitas kota.
- (6) Dalam surat Keterangan Rencana Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat juga dicantumkan ketentuan-ketentuan khusus yang berlaku untuk lokasi yang bersangkutan.
- (7) Khusus untuk pembangunan perumahan dengan katagori bangunan rendah wajib mengalokasikan/menyediakan minimal 40 % dari luas lahan perumahan yang diperuntukkan untuk prasarana, sarana dan utilitas (PSU).
Paragraf 4
IMB di Atas dan/atau di Bawah Tanah, Air dan/atau Prasarana/Sarana Umum
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN
Pasal 14
- (1) Permohonan IMB untuk bangunan yang dibangun di atas dan/atau di bawah tanah, air, atau prasarana dan sarana umum harus mendapatkan persetujuan dari instansi terkait.
- (2) IMB untuk pembangunan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat pertimbangan teknis TABG dan dengan mempertimbangkan pendapat masyarakat.
- (3) Pembangunan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti standar teknis dan pedoman yang terkait.
Paragraf 5
Kelembagaan
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN
Pasal 15
- (1) Dokumen permohonan IMB disampaikan/diajukan kepada instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan.
- (2) Pemeriksaan dokumen rencana teknis dan administratif dilaksanakan oleh Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Jambi.
- (3) Walikota dapat melimpahkan sebagian kewenangan penerbitan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Camat.
- (4) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempertimbangkan faktor:
- a. efisiensi dan efektivitas;
- b. mendekatkan pelayanan pemberian IMB kepada masyarakat;
- c. fungsi bangunan, klasifikasi bangunan, luasan tanah dan/atau bangunan yang mampu diselenggaraan di kecamatan; dan
- d. kecepatan penanganan penanggulangan darurat dan rehabilitasi bangunan gedung pascabencana.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan Walikota Jambi.
.
Bagian Ketiga Persyaratan Teknis Bangunan
Paragraf 1 Umum
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN
Pasal 16
Persyaratan teknis bangunan meliputi persyaratan tata bangunan dan lingkungan dan persyaratan keandalan bangunan.
Paragraf 2
Persyaratan Tata Bangunan dan Lingkungan dan keandalan bangunan
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN
Pasal 17
- (1) Persyaratan tata bangunan dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 meliputi persyaratan peruntukan dan intensitas bangunan, persyaratan arsitektur bangunan dan persyaratan pengendalian dampak lingkungan.
- (2) Persyaratan keandalan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 meliputi persyaratan keselamatan bangunan, persyaratan kesehatan bangunan, persyaratan kenyamanan bangunan dan persyaratan kemudahan bangunan.
Paragraf 3 Persyaratan Peruntukan dan Intensitas Bangunan
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN
Pasal 18
- (1) Bangunan harus diselenggarakan sesuai dengan peruntukan lokasi yang telah ditetapkan dalam RTRW, RDTR dan/atau RTBL.
- (2) Pemerintah Daerah wajib memberikan informasi mengenai RTRW, RDTR dan/atau RTBL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat secara cuma-cuma.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi keterangan mengenai peruntukan lokasi, intensitas bangunan yang terdiri dari kepadatan bangunan, ketinggian bangunan, dan garis sempadan bangunan.
- (4) Bangunan yang dibangun:
- a. di atas prasarana dan sarana umum;
- b. di bawah prasarana dan sarana umum;
- c. di bawah atau di atas air;
- d. di daerah jaringan transmisi listrik tegangan tinggi;
- e. di daerah yang berpotensi bencana alam;
- f. di kawasan sempadan sungai, danau, waterfront city Kota Jambi dan sejenisnya; dan
- g. di Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP);
12. harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperoleh pertimbangan serta persetujuan dari Pemerintah Daerah dan/atau instansi terkait lainnya.
- (5) Dalam hal ketentuan mengenai peruntukan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan, maka ketentuan mengenai peruntukan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diatur sementara dalam peraturan Walikota Jambi.
.
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN
Pasal 19
Dalam hal terjadi perubahan RTRW, RDTR dan/atau RTBL yang dilakukan Pemerintah Daerah yang mengakibatkan perubahan peruntukan lokasi, fungsi bangunan yang tidak sesuai dengan peruntukan yang baru harus disesuaikan.
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN
Pasal 20
- (1) Bangunan yang akan dibangun harus memenuhi persyaratan intensitas bangunan yang meliputi persyaratan kepadatan, ketinggian dan jarak bebas bangunan,
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN
Pasal 21
- (1) KDB ditentukan atas dasar kepentingan daya dukung lingkungan, pencegahan terhadap bahaya kebakaran, kepentingan ekonomi, fungsi, fungsi bangunan, keselamatan dan kenyamanan bangunan.
- (2) Ketentuan besarnya KDB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan ketentuan dalam RTRW, RDTR, RTBL dan/atau pengaturan sementara persyaratan intensitas bangunan dalam peraturan Walikota Jambi.
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN
Pasal 22
- (1) KDH ditentukan atas dasar kepentingan daya dukung lingkungan, fungsi peruntukan, fungsi bangunan, kesehatan dan kenyamanan bangunan.
- (2) Ketentuan besarnya KDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan dalam RTRW, RDTR, RTBL dan/atau pengaturan sementara persyaratan intensitas bangunan dalam peraturan Walikota Jambi.
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN
Pasal 23
- (1) KLB ditentukan atas dasar daya dukung lingkungan, pencegahan terhadap bahaya kebakaran, kepentingan ekonomi, fungsi peruntukan, fungsi bangunan, keselamatan dan kenyamanan bangunan, keselamatan dan kenyamanan umum.
- (2) Ketentuan besarnya KLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan
.
ketentuan dalam RTRW, RDTR, RTBL dan/atau pengaturan sementara persyaratan intensitas bangunan dalam peraturan Walikota Jambi.
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN
Pasal 24
- (1) Jumlah lantai bangunan dan tinggi bangunan ditentukan atas dasar pertimbangan lebar jalan, fungsi bangunan, keselamatan bangunan, keserasian dengan lingkungannya serta keselamatan lalu lintas penerbangan.
- (2) Bangunan dapat dibuat bertingkat ke bawah tanah sepanjang memungkinkan untuk itu dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang undangan.
- (3) Ketentuan besarnya jumlah lantai bangunan dan tinggi bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan dalam RTRW, RDTR, RTBL dan/atau pengaturan sementara persyaratan intensitas bangunan dalam peraturan Walikota Jambi.
- (4) Tinggi lantai dasar bangunan maksimal 6 meter dan lantai selanjutnya maksimal 5 meter.
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN
Pasal 25
- (1) Garis sempadan bangunan ditentukan atas pertimbangan keamanan, kesehatan, kenyamanan dan keserasian dengan lingkungan dan ketinggian bangunan.
- (2) Garis Sempadan Bangunan meliputi ketentuan mengenai jarak bangunan dengan as jalan, tepi sungai, rel kereta api dan/atau jaringan listrik tegangan tinggi, dengan mempertimbangkan aspek keselamatan dan kesehatan;
- (3) Garis sempadan bangunan meliputi garis sempadan bangunan untuk bagian muka, samping, dan belakang.
- (4) Penetapan garis sempadan bangunan berlaku untuk bangunan di atas permukaan tanah maupun di bawah permukaan tanah (besmen).
- (5) Ketentuan besarnya garis sempadan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan dalam RTRW, RDTR, RTBL dan/atau pengaturan sementara dalam peraturan Walikota Jambi.
- (6) Walikota dapat menetapkan lain untuk kawasan-kawasan tertentu dan spesifik.
- (7) Tanah pekarangan dari bangunan tempat usaha yang masuk dalam garis sempadan bangunan muka oleh pemilik bangunan diserahkan kepada Pemerintah Daerah untuk pengelolaan/pemanfaatan sepenuhnya untuk kepentingan umum.
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN
Pasal 26
- (1) Jarak antara bangunan dengan batas persil, jarak antar bangunan, dan jarak antara as jalan dengan pagar halaman ditetapkan untuk setiap lokasi sesuai dengan peruntukannya atas pertimbangan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, kemudahan, dan keserasian dengan lingkungan dan ketinggian bangunan.
- (2) Jarak antara bangunan dengan batas persil, jarak antar bangunan, dan jarak antara as jalan dengan pagar halaman yang diberlakukan per kapling/persil dan/atau per kawasan.
- (3) Penetapan jarak antara bangunan dengan batas persil jarak antar bangunan, dan jarak antara as jalan dengan pagar halaman berlaku untuk di atas permukaan tanah maupun di bawah permukaan tanah (besmen).
- (4) Penetapan jarak antara bangunan dengan batas persil, jarak antar bangunan, dan jarak antara as jalan dengan pagar halaman untuk di bawah permukaan tanah didasarkan pada pertimbangan keberadaan atau rencana jaringan pembangunan utilitas umum.
- (5) Ketentuan besarnya jarak antara bangunan dengan batas persil, jarak antar bangunan,
.
dan jarak antara as jalan dengan pagar halaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan dalam RTRW, RDTR, RTBL dan/atau pengaturan sementara persyaratan intensitas bangunan dalam peraturan Walikota Jambi.
- (6) Walikota Jambi dapat menetapkan lain untuk kawasan-kawasan tertentu dan spesifik.
Paragraf 4 Persyaratan Arsitektur Bangunan
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN
Pasal 27
Persyaratan arsitektur bangunan meliputi persyaratan penampilan bangunan, tata ruang dalam, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan bangunan dengan lingkungannya, serta memperimbangkan adanya keseimbangan antara nilai-nilai adat/tradisional sosial budaya setempat terhadap penerapan berbagai perkembangan arsitektur dan rekayasa.
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN
Pasal 28
- (1) Persyaratan penampilan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 disesuaikan dengan penetapan tema arsitektur bangunan di dalam peraturan zonasi dalam RDTR dan/atau peraturan Walikota Jambi tentang RTBL.
- (2) Penampilan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN
Pasal 29
- (1) Bentuk denah bangunan gedung sedapat mungkin simetris dan sederhana guna mengantisipasi kerusakan akibat bencana alam dan penempatannya tidak boleh mengganggu fungsi prasarana kota, lalu lintas dan ketertiban.
- (2) Bentuk bangunan gedung harus dirancang dengan
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN
Pasal 30
- (1) Persyaratan tata ruang dalam bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 harus
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN
Pasal 31
- (1) Persyaratan keseimbangan, keserasian dan keselarasan bangunan dengan lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 harus mempertimbangkan terciptanya ruang luar dan ruang terbuka hijau yang seimbang, serasi dan selaras dengan lingkungannya yang diwujudkan dalam pemenuhan persyaratan daerah resapan, akses penyelamatan, sirkulasi kendaraan dan manusia serta terpenuhinya kebutuhan prasarana dan sarana luar bangunan.
- (2) Persyaratan keseimbangan, keserasian dan keselarasan bangunan dengan lingkungannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Persyaratan ruang terbuka hijau pekarangan (RTHP);
- b. Persyaratan ruang sempadan bangunan;
- c. Persyaratan tapak besmen terhadap lingkungan;
- d. Ketinggian pekarangan dan lantai dasar bangunan;
- e. Daerah hijau pada bangunan;
- f. Tata tanaman;
- g. Sirkulasi dan fasilitas parkir;
- h. Fungsi evakuasi terhadap bencana;
- i. Pertandaan ( Signage ); serta
- j. Pencahayaan ruang luar bangunan.
- (3) Persyaratan terkait keseimbangan terhadap fungsi evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf h tidak boleh dimanfaatkan untuk fungsi budidaya lain.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai keseimbangan terhadap fungsi evakuasi bencana pada bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diatur dalam peraturan Walikota Jambi.
.
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN
Pasal 32
- (1) Ruang terbuka hijau pekarangan (RTHP) sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (2) huruf a sebagai ruang yang berhubungan langsung dengan dan terletak pada persil yang sama dengan bangunan, berfungsi sebagai tempat tumbuhnya tanaman, peresapan air, sirkulasi, unsur estetik, sebagai ruang untuk kegiatan atau ruang fasilitas (amenitas).
- (2) Persyaratan RTHP ditetapkan dalam RTRW, RDTR dan/atau RTBL, secara langsung atau tidak langsung dalam bentuk Garis Sempadan Bangunan, Koefisien Dasar Bangunan, Koefisien Dasar Hijau, Koefisien Lantai Bangunan, sirkulasi dan fasilitas parkir dan ketetapan lainnya yang bersifat mengikat semua pihak berkepentingan.
- (3) Dalam hal ketentuan mengenai persyaratan RTHP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ditetapkan, maka ketentuan mengenai persyaratan RTHP dapat diatur sementara untuk suatu lokasi dalam peraturan walikota sebagai acuan bagi penerbitan IMB.
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN
Pasal 33
- (1) Persyaratan ruang sempadan depan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b harus mengindahkan keserasian lansekap pada ruas jalan yang terkait sesuai dengan ketentuan dalam RTRW, RDTR, dan/atau RTBL, yang mencakup pagar dan gerbang, tanaman besar/pohon dan bangunan penunjang.
- (2) Terhadap persyaratan ruang sempadan depan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan karakteristik lansekap jalan atau ruas jalan dengan mempertimbangkan keserasian tampak depan bangunan, ruang sempadan depan bangunan, pagar, jalur pajalan kaki, jalur kendaraan dan jalur hijau median jalan dan sarana utilitas umum lainnya.
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN
Pasal 34
- (1) Persyaratan tapak besmen terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf c berupa kebutuhan besmen dan besaran Koefisien Tapak Besmen (KTB) ditetapkan
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN
Pasal 35
- (1) Daerah hijau bangunan (DHB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf e dapat berupa taman atap atau penanaman pada sisi bangunan.
- (2) DHB merupakan bagian dari kewajiban pemohonan IMB untuk menyediakan RTHP dengan luas maksimum 25% dari RTHP.
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN
Pasal 36
Tata Tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf f meliputi aspek pemilihan karakter tanaman dan penempatan tanaman dengan memperhitungkan tingkat kestabilan tanah/wadah tempat tanaman tumbuh dan tingkat bahaya yang ditimbulkannya.
.
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN
Pasal 37
- (1) Setiap bangunan bukan rumah tinggal wajib menyediakan fasilitas parkir kendaraan yang proporsional dengan jumlah luas lantai bangunan sesuai Standar Teknis yang telah ditetapkan.
- (2) Fasilitas parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf g tidak boleh mengurangi daerah hijau yang telah ditetapkan dan harus berorientasi pada pejalan kaki, memudahkan aksesibilitas dan serta tidak terganggu oleh mengganggu sirkulasi kendaraan dan jalur pejalan kaki.
- (3) Sistem sirkulasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (2) huruf g harus saling mendukung antara sirkulasi ekternal dan sirkulasi internal Bangunan serta antara individu pemakai bangunan dengan sarana transportasinya.
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN
Pasal 38
- (1) Pertandaan ( Signage ) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf h yang ditempatkan pada bangunan, pagar, kaveling dan/atau ruang publik tidak boleh berukuran lebih besar dari elemen bangunan/pagar serta tidak boleh mengganggu karakter yang akan diciptakan/dipertahankan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pertandaan ( signage ) bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diatur dalam peraturan Walikota Jambi.
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN
Pasal 39
- (1) Pencahayaan ruang luar bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf i harus disediakan dengan
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN
Pasal 40
- (1) Setiap kegiatan dalam bangunan dan/atau lingkungannya yang mengganggu atau menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan harus dilengkapi dengan dokumen lingkungan hidup dan/atau izin lingkungan.
- (2) Dokumen lingkungan hidup dan/atau izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan/atau Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL).
- (3) Persyaratan dokumen lingkungan hidup dan/atau izin lingkungan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Paragraf 6 Persyaratan Pengendalian Dampak Lalulintas
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN
Pasal 41
- (1) Setiap kegiatan dalam bangunan dan/atau lingkungannya yang mengganggu atau menimbulkan dampak besar dan penting terhadap bangkitan lalulintas harus
.
dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN).
- (2) Kegiatan dalam bangunan dan/atau lingkungannya yang tidak mengganggu atau tidak menimbulkan dampak besar dan penting tidak perlu dilengkapi dengan ANDALALIN.
- (3) Kegiatan dan persyaratan dokumen ANDALALIN, disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Paragraf 7
Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN
Pasal 42
- (1) Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan atau RTBL memuat program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi dan ketentuan pengendalian rencana dan pedoman pengendalian pelaksanaan.
- (2) Program bangunan dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat jenis, jumlah, besaran, dan luasan Bangunan, serta kebutuhan ruang terbuka hijau, fasilitas umum, fasilitas sosial, prasarana aksesibilitas, sarana pencahayaan, dan sarana penyehatan lingkungan, baik berupa penataan prasarana dan sarana yang sudah ada maupun baru.
- (3) Rencana umum dan panduan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ketentuan-ketentuan tata bangunan dan lingkungan pada suatu lingkungan/ kawasan yang memuat rencana peruntukan lahan makro dan mikro, rencana perpetakan, rencana tapak, rencana sistem pergerakan, rencana aksesibilitas lingkungan, rencana prasarana dan sarana lingkungan, rencana wujud visual bangunan, dan ruang terbuka hijau.
- (4) Rencana investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan arahan program investasi bangunan dan lingkungannya yang disusun
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN
Pasal 43
Persyaratan keandalan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 meliputi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan.
Paragraf 9
Persyaratan Keselamatan Bangunan
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN
Pasal 44
Persyaratan keandalan bangunan terdiri dari persyaratan keselamatan bangunan, persyaratan kesehatan bangunan, persyaratan kenyamanan bangunan dan persyaratan kemudahan bangunan.
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN
Pasal 45
Persyaratan keselamatan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 meliputi persyaratan kemampuan bangunan terhadap beban muatan, persyaratan kemampuan bangunan terhadap bahaya kebakaran dan persyaratan kemampuan bangunan terhadap bahaya petir.
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN
Pasal 46
- (1) Persyaratan kemampuan bangunan terhadap beban muatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 meliputi persyaratan struktur bangunan, pembebanan pada bangunan, struktur atas bangunan, struktur bawah bangunan, pondasi langsung, pondasi dalam, keselamatan struktur, keruntuhan struktur dan persyaratan bahan.
- (2) Struktur bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus kuat/kokoh, stabil dalam memikul beban dan memenuhi persyaratan keselamatan, persyaratan kelayanan selama umur yang direncanakan dengan mempertimbangkan :
- a. fungsi bangunan, lokasi, keawetan dan kemungkinan pelaksanaan konstruksi bangunan;
- b. pengaruh aksi sebagai akibat dari beban yang bekerja selama umur layanan struktur baik beban muatan tetap maupun sementara yang timbul akibat gempa, angin, korosi, jamur dan serangga perusak;
- c. pengaruh gempa terhadap substruktur maupun struktur bangunan sesuai zona gempanya;
- d. struktur bangunan yang direncanakan secara daktail pada kondisi pembebanan maksimum, sehingga pada saat terjadi keruntuhan, kondisi strukturnya masih memungkinkan penyelamatan diri penghuninya;
- e. struktur bawah bangunan pada lokasi tanah yang dapat terjadi likulfaksi, dan;
- f. keandalan bangunan.
- (3) Pembebanan pada bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dianalisis dengan memeriksa respon struktur terhadap beban tetap, beban sementara atau beban khusus yang mungkin bekerja selama umur pelayanan dengan menggunakan SNI 03-1726-2002 Tata cara perencanaan ketahanan gempa untuk rumah dan gedung, atau edisi terbaru; SNI 03-1727-1989 Tata cara perencanaan pembebanan untuk rumah dan gedung, atau edisi terbaru; atau standar baku dan/atau Pedoman Teknis.
- (4) Struktur atas bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi konstruksi beton, konstruksi baja, konstruksi kayu, konstruksi bambu, konstruksi dengan bahan dan teknologi khusus dilaksanakan dengan menggunakan standar sebagai berikut:
- a. konstruksi beton: SNI 03-1734-1989 Tata cara perencanaan beton dan struktur dinding bertulang untuk rumah dan gedung, atau edisi terbaru, SNI 03-2847-1992 Tata cara penghitungan struktur beton untuk Bangunan Gedung, atau edisi terbaru, SNI 03-3430-1994 Tata cara perencanaan dinding struktur pasangan blok beton berongga bertulang untuk bangunan rumah dan gedung, atau edisi terbaru, SNI 03-3976-1995 Tata cara pengadukan pengecoran beton, atau edisi terbaru, SNI 03-2834-2000 Tata cara pembuatan rencana campuran beton normal, atau edisi terbaru, SNI 03-3449-2002 Tata cara rencana pembuatan campuran beton ringan dengan agregat ringan, atau edisi terbaru; tata cara perencanaan dan palaksanaan konstruksi beton pracetak dan prategang untuk bangunan gedung, metode pengujian dan penentuan parameter perencanaan tahan gempa konstruksi beton pracetak dan prategang untuk bangunan gedung dan spesifikasi sistem dan material konstruksi beton pracetak dan prategang untuk bangunan gedung;
- b. konstruksi baja: SNI 03-1729-2002 Tata cara pembuatan dan perakitan konstruksi baja, dan tata cara pemeliharaan konstruksi baja selama masa konstruksi;
- c. konstruksi kayu: SNI 7973-2013 Spesifikasi desain untuk kontruksi kayu;
- d. konstruksi bambu: mengikuti kaidah perencanaan konstruksi bambu
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN
Pasal 47
- (1) Persyaratan kemampuan bangunan terhadap bahaya kebakaran meliputi sistem proteksi aktif, sistem proteksi pasif, persyaratan jalan ke luar dan aksesibilitas untuk pemadaman kebakaran, persyaratan pencahayaan darurat, tanda arah ke luar dan sistem peringatan bahaya, persyaratan komunikasi dalam bangunan, persyaratan instalasi bahan bakar gas dan manajemen penanggulangan kebakaran.
- (2) Setiap bangunan kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana harus dilindungi dari bahaya kebakaran dengan sistem proteksi aktif yang meliputi sistem pemadam kebakaran, sistem diteksi dan alarm kebakaran, sistem pengendali asap kebakaran dan pusat pengendali kebakaran.
- (3) Setiap bangunan kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana harus dilindungi dari bahaya kebakaran dengan sistem proteksi pasif dengan mengikuti SNI 03-1736-2000 Tata cara perencanaan sistem proteksi pasif untuk pencegahan bahaya kebakaran pada bangunan gedung, atau edisi terbaru dan SNI 03-1746-2000 Tata cara perencanaan dan pemasangan sarana jalan ke luar untuk penyelamatan terhadap bahaya kebakaran pada bangunan gedung, atau edisi terbaru.
- (4) Persyaratan jalan ke luar dan aksesibilitas untuk pemadaman kebakaran meliputi perencanaan akses bangunan dan lingkungan untuk pencegahan bahaya kebakaran dan perencanaan dan pemasangan jalan keluar untuk penyelamatan sesuai dengan SNI 03-1735-2000 Tata cara perencanaan bangunan dan lingkungan untuk pencegahan bahaya kebakaran pada bangunan rumah dan gedung, atau edisi terbaru, dan SNI 03-1736-2000 Tata cara perencanaan sistem proteksi pasif untuk pencegahan bahaya kebakaran pada bangunan, atau edisi terbaru.
- (5) Persyaratan pencahayaan darurat, tanda arah ke luar dan sistem peringatan bahaya dimaksudkan untuk memberikan arahan bagi pengguna gedung dalam keadaaan darurat untuk menyelamatkan diri sesuai dengan SNI 03-6573-2001 Tata cara perancangan pencahayaan darurat, tanda arah dan sistem peringatan bahaya pada bangunan, atau edisi terbaru.
- (6) Persyaratan komunikasi dalam bangunan sebagai penyediaan sistem komunikasi untuk keperluan internal maupun untuk hubungan ke luar pada saat terjadi kebakaran atau kondisi lainnya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai telekomunikasi.
- (7) Persyaratan instalasi bahan bakar gas meliputi jenis bahan bakar gas dan instalasi gas yang dipergunakan baik dalam jaringan gas kota maupun gas tabung mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang.
- (8) Setiap bangunan dengan fungsi, klasifikasi, luas, jumlah lantai dan/atau jumlah penghuni tertentu harus mempunyai unit manajemen proteksi kebakaran bangunan.
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN
Pasal 48
- (1) Persyaratan kemampuan bangunan terhadap bahaya petir dan bahaya kelistrikan meliputi persyaratan instalasi proteksi petir dan persyaratan sistem kelistrikan.
- (2) Persyaratan instalasi proteksi petir harus
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN
Pasal 49
- (1) Setiap bangunan untuk kepentingan umum harus dilengkapi dengan sistem pengamanan yang memadai untuk mencegah terancamnya keselamatan penghuni dan harta benda akibat bencana bahan peledak.
- (2) Sistem pengamanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan kelengkapan pengamanan bangunan untuk kepentingan umum dari bahaya bahan peledak, yang meliputi prosedur, peralatan dan petugas pengamanan.
- (3) Prosedur pengamanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) merupakan tata cara proses pemeriksanaan pengunjung bangunan yang kemungkinan membawa benda atau bahan berbahaya yang dapat meledakkan dan/atau membakar bangunan dan/atau pengunjung di dalamnya.
- (4) Peralatan pengamanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) merupakan peralatan detektor yang digunakan untuk memeriksa pengunjung Bangunan Gedung yang kemungkinan membawa benda atau bahan berbahaya yang dapat meledakkan dan/atau membakar bangunan gedung dan/atau pengunjung di dalamnya.
- (5) Petugas pengamanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) merupakan orang yang diberikan tugas untuk memeriksa pengunjung bangunan yang kemungkinan membawa benda atau bahan berbahaya yang dapat meledakkan dan/atau membakar bangunan dan/atau pengunjung di dalamnya.
- (6) Persyaratan sistem pengamanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) yang meliputi ketentuan mengenai tata cara perencanaan, pemasangan, pemeliharaan instalasi sistem pengamanan disesuaikan dengan pedoman dan Standar Teknis yang terkait.
Paragraf 10
Persyaratan Kesehatan Bangunan
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN
Pasal 50
Persyaratan kesehatan bangunan meliputi persyaratan sistem penghawaan, pencahayaan, sanitasi dan penggunaan bahan bangunan.
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN
Pasal 51
- (1) Sistem penghawaan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dapat berupa ventilasi alami dan/atau ventilasi mekanik/buatan sesuai dengan fungsinya.
- (2) Bangunan tempat tinggal dan bangunan untuk pelayanan umum harus mempunyai bukaan permanen atau yang dapat dibuka untuk kepentingan ventilasi alami dan kisikisi pada pintu dan jendela.
- (3) Persyaratan teknis sistem dan kebutuhan ventilasi harus mengikuti SNI 03-6390-2000 Konservasi energi sistem tata udara pada bangunan, atau edisi terbaru, SNI 03-65722001 Tata cara perancangan sistem ventilasi dan pengkondisian udara pada bangunan, atau edisi terbaru, standar tentang tata cata perencanaan, pemasangan dan pemeliharaan sistem ventilasi dan/atau Standar Teknis terkait.
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN
Pasal 52
- (1) Sistem pencahayaan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dapat berupa sistem pencahayaan alami dan/atau buatan dan/atau pencahayaan darurat sesuai dengan fungsinya.
- (2) Bangunan tempat tinggal dan bangunan untuk pelayanan umum harus mempunyai
.
bukaan untuk pencahayaan alami yang optimal disesuaikan dengan fungsi bangunan dan fungsi tiap-tiap ruangan dalam bangunan.
- (3) Sistem pencahayaan buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
- a. mempunyai tingkat iluminasi yang disyaratkan sesuai fungsi ruang dalam dan tidak menimbulkan efek silau/ pantulan;
- b. sistem pencahayaan darurat hanya dipakai pada bangunan fungsi tertentu, dapat bekerja secara otomatis dan mempunyai tingkat pencahayaan yang cukup untuk evakuasi;
- c. harus dilengkapi dengan pengendali manual/otomatis dan ditempatkan pada tempat yang mudah dicapai/dibaca oleh pengguna ruangan.
- (4) Persyaratan teknis sistem pencahayaan harus mengikuti SNI 03-6197-2000 Konservasi energi sistem pencahayaan buatan pada Bangunan Gedung, atau edisi terbaru, SNI 03-2396-2001 Tata cara perancangan sistem pencahayaan alami pada bangunan, atau edisi terbaru, SNI 03-6575-2001 Tata cara perancangan sistem pencahayaan buatan pada bangunan, atau edisi terbaru dan/atau Standar Teknis terkait.
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN
Pasal 53
- (1) Sistem sanitasi bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dapat berupa sistem air minum dalam bangunan, sistem pengolahan dan pembuangan air limbah/kotor, persyaratan instalasi gas medik, persyaratan penyaluran air hujan, persyaratan fasilitasi sanitasi dalam bangunan (saluran pembuangan air kotor, tempat sampah, penampungan sampah dan/atau pengolahan sampah).
- (2) Sistem air minum dalam bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus direncanakan dengan mempertimbangkan sumber air minum, kualitas air bersih, sistem distribusi dan penampungannya.
- (3) Persyaratan air minum dalam bangunan harus mengikuti :
- a. kualitas air minum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai persyaratan kualitas air minum dan pedoman teknis mengenai sistem plambing;
- b. SNI 03-6481-2000 Sistem Plambing 2000, atau edisi terbaru, dan
- c. Pedoman dan/atau Pedoman Teknis terkait.
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN
Pasal 54
- (1) Sistem pengolahan dan pembuangan air limbah/kotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 harus direncanakan dan dipasang dengan mempertimbangkan jenis dan tingkat bahayanya yang diwujudkan dalam bentuk pemilihan sistem pengaliran/pembuangan dan penggunaan peralatan yang dibutuhkan dan sistem pengolahan dan pembuangannya.
- (2) Air limbah beracun dan berbahaya tidak boleh digabung dengan air limbah rumah tangga, yang sebelum dibuang ke saluran terbuka harus diproses sesuai dengan pedoman dan Standar Teknis terkait.
- (3) Persyaratan teknis sistem air limbah harus mengikuti SNI 03-6481-2000 Sistem Plambing 2000, atau edisi terbaru, SNI 03-2398-2002 Tata cara perencanaan tangki septik dengan sistem resapan, atau edisi terbaru, SNI 03-6379-2000 Spesifikasi dan pemasangan perangkap bau, atau edisi terbaru dan/atau Standar Teknis terkait.
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN
Pasal 55
- (1) Persyaratan instalasi gas medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 wajib
.
- diberlakukan di fasilitas pelayanan kesehatan di rumah sakit, rumah perawatan, fasilitas hiperbank, klinik bersalin dan fasilitas kesehatan lainnya.
- (2) Potensi bahaya kebakaran dan ledakan yang berkaitan dengan sistem perpipaan gas medik dan sistem vacum gas medik harus dipertimbangkan pada saat perancangan, pemasangan, pengujian, pengoperasian dan pemeliharaannya.
- (3) Persyaratan instansi gas medik harus mengikuti SNI 03-7011-2004 Keselamatan pada bangunan fasilitas pelayanan kesehatan, atau edisi terbaru dan/atau standar baku/ Pedoman Teknis terkait.
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN
Pasal 56
- (1) Sistem air hujan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 harus direncanakan dan dipasang dengan mempertimbangkan ketinggian permukaan air tanah, permeabilitas tanah dan ketersediaan jaringan drainase lingkungan/kota.
- (2) Setiap bangunan dan pekarangannya harus dilengkapi dengan sistem penyaluran air hujan baik dengan sistem peresapan air ke dalam tanah pekarangan dan/atau dialirkan ke dalam sumur resapan sebelum dialirkan ke jaringan drainase lingkungan.
- (3) Sistem penyaluran air hujan harus dipelihara untuk mencegah terjadinya endapan dan penyumbatan pada saluran.
- (4) Persyaratan penyaluran air hujan harus mengikuti ketentuan SNI 03-4681-2000 Sistem plambing 2000, atau edisi terbaru, SNI 03-2453-2002 Tata cara perencanaan sumur resapan air hujan untuk lahan pekarangan, atau edisi terbaru, SNI 03-2459-2002 Spesifikasi sumur resapan air hujan untuk lahan pekarangan, atau edisi terbaru, dan standar tentang tata cara perencanaan, pemasangan dan pemeliharaan sistem penyaluran air hujan pada bangunan atau standar baku dan/atau pedoman terkait.
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN
Pasal 57
- (1) Sistem pembuangan kotoran, dan sampah dalam bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 harus direncanakan dan dipasang dengan mempertimbangkan fasilitas penampungan dan jenisnya.
- (2) Pertimbangan fasilitas penampungan diwujudkan dalam bentuk penyediaan tempat penampungan kotoran dan sampah pada bangunan dengan memperhitungkan fungsi bangunan, jumlah penghuni dan volume kotoran dan sampah.
- (3) Pertimbangan jenis kotoran dan sampah diwujudkan dalam bentuk penempatan pewadahan dan/atau pengolahannya yang tidak mengganggu kesehatan penghuni, masyarakat dan lingkungannya.
- (4) Pengembang perumahan wajib menyediakan wadah sampah, alat pengumpul dan tempat pembuangan sampah sementara, sedangkan pengangkatan dan pembuangan akhir dapat bergabung dengan sistem yang sudah ada.
- (5) Potensi reduksi sampah dapat dilakukan dengan mendaur ulang dan/atau memanfaatkan kembali sampah bekas.
- (6) Sampah beracun dan sampah rumah sakit, laboratoriun dan pelayanan medis harus dibakar dengan insinerator yang tidak menggangu lingkungan.
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN
Pasal 58
- (1) Bahan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 harus aman bagi kesehatan pengguna bangunan dan tidak menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan serta penggunannya dapat menunjang pelestarian lingkungan.
- (2) Bahan bangunan yang aman bagi kesehatan dan tidak menimbulkan dampak penting harus memenuhi kriteria:
- a. tidak mengandung bahan berbahaya/beracun bagi kesehatan pengguna
.
bangunan;
- b. tidak menimbulkan efek silau bagi pengguna, masyarakat dan lingkungan sekitarnya;
- c. tidak menimbulkan efek peningkatan temperatur;
- d. sesuai dengan prinsip konservasi; dan
- e. ramah lingkungan.
Paragraf 11
Persyaratan Kenyamanan Bangunan
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN
Pasal 59
Persyaratan kenyamanan bangunan meliputi kenyamanan ruang gerak dan hubungan antar ruang, kenyamanan kondisi udara dalam ruang, kenyamanan pandangan, serta kenyamanan terhadap tingkat getaran dan kebisingan.
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN
Pasal 60
- (1) Persyaratan kenyamanan ruang gerak dan hubungan antarruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 merupakan tingkat kenyamanan yang diperoleh dari dimensi ruang dan tata letak ruang serta sirkulasi antar ruang yang memberikan kenyamanan bergerak dalam ruangan.
- (2) Persyaratan kenyamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan fungsi ruang, jumlah pengguna, perabot/furnitur, aksesibilitas ruang dan persyaratan keselamatan dan kesehatan.
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN
Pasal 61
- (1) Persyaratan kenyamanan kondisi udara di dalam ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 merupakan tingkat kenyamanan yang diperoleh dari temperatur dan kelembaban di dalam ruang untuk terselenggaranya fungsi bangunan.
- (2) Persyaratan kenyamanan kondisi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengikuti SNI 03-6389-2000 Konservasi energi selubung bangunan pada Bangunan Gedung, atau edisi terbaru, SNI 03-6390-2000 Konservasi energi sistem tata udara pada Bangunan Gedung, atau edisi terbaru, SNI 03-6196-2000 Prosedur audit energi pada Bangunan Gedung, atau edisi terbaru, SNI 03-6572-2001 Tata cara perancangan sistem ventilasi dan pengkondisian udara pada bangunan gedung, atau edisi terbaru dan/atau standar baku dan/atau pedoman teknis terkait.
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN
Pasal 62
- (1) Persyaratan kenyamanan pandangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 merupakan kondisi dari hak pribadi pengguna yang di dalam melaksanakan kegiatannya di dalam gedung tidak terganggu bangunan lain di sekitarnya.
- (2) Persyaratan kenyamanan pandangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan kenyamanan pandangan dari dalam bangunan, ke luar bangunan, dan dari luar ke ruang-ruang tertentu dalam bangunan.
- (3) Persyaratan kenyamanan pandangan dari dalam ke luar bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempertimbangkan :
- a. gubahan massa bangunan, rancangan bukaan, tata ruang dalam dan luar bangunan dan rancangan bentuk luar bangunan;
- b. pemanfaatan potensi ruang luar bangunan dan penyediaan RTH.
- (4) Persyaratan kenyamanan pandangan dari luar ke dalam bangunan sebagaimana
.
dimaksud pada ayat (2) harus mempertimbangkan :
- a. rancangan bukaan, tata ruang dalam dan luar bangunan dan rancangan bentuk luar bangunan;
- b. keberadaan bangunan yang ada dan/atau yang akan ada di sekitar bangunan dan penyediaan RTH.
- c. pencegahan terhadap gangguan silau dan pantulan sinar.
- (5) Persyaratan kenyamanan pandangan pada bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) harus memenuhi ketentuan dalam Standar Teknis terkait.
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN
Pasal 63
- (1) Persyaratan kenyamanan terhadap tingkat getaran dan kebisingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 merupakan tingkat kenyamanan yang ditentukan oleh satu keadaan yang tidak mengakibatkan pengguna dan fungsi bangunan terganggu oleh getaran dan/atau kebisingan yang timbul dari dalam bangunan maupun lingkungannya.
- (2) Untuk mendapatkan kenyamanan dari getaran dan kebisingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelenggara bangunan harus mempertimbangkan jenis kegiatan, penggunaan peralatan dan/atau sumber getar dan sumber bising lainnya yang berada di dalam maupun di luar bangunan.
- (3) Persyaratan kenyamanan terhadap tingkat getaran dan kebisingan pada bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan dalam standar teknis mengenai tata cara perencanaan kenyamanan terhadap getaran dan kebisingan pada bangunan.
Paragraf 12 Persyaratan Kemudahan Bangunan
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN
Pasal 64
Persyaratan kemudahan meliputi kemudahan hubungan ke, dari dan di dalam bangunan serta kelengkapan sarana dan prasarana dalam pemanfaatan bangunan.
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN
Pasal 65
- (1) Kemudahan hubungan ke, dari dan di dalam bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 meliputi tersedianya fasilitas dan aksesibilitas yang mudah, aman dan nyaman termasuk penyandang cacat, anak-anak, ibu hamil dan lanjut usia.
- (2) Penyediaan fasilitas dan aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan tersedianya hubungan horizontal dan vertikal antar ruang dalam bangunan, akses evakuasi termasuk bagi penyandang cacat, anak-anak, ibu hamil dan lanjut usia.
- (3) Bangunan umum yang fungsinya untuk kepentingan publik, harus menyediakan fasilitas dan kelengkapan sarana hubungan vertikal bagi semua orang termasuk manusia berkebutuhan khusus.
- (4) Setiap bangunan harus memenuhi persyaratan kemudahan hubungan horizontal berupa tersedianya pintu dan/atau koridor yang memadai dalam jumlah, ukuran dan jenis pintu, arah bukaan pintu yang dipertimbangkan
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN
Pasal 66
- (1) Setiap bangunan bertingkat harus menyediakan sarana hubungan vertikal antar lantai yang memadai untuk terselenggaranya fungsi bangunan berupa tangga, ram, lif, tangga berjalan (eskalator) atau lantai berjalan ( travelator ).
- (2) Jumlah, ukuran dan konstruksi sarana hubungan vertikal harus
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN
Pasal 67
- (1) Pembangunan bangunan di atas prasarana dan/atau sarana umum harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. sesuai dengan RTRW, RDTR dan/atau RTBL;
- b. tidak mengganggu fungsi sarana dan prasarana yang berada di bawahnya dan/atau di sekitarnya;
- c. tetap
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN
Pasal 68
- (1) Bangunan gedung adat dapat berupa bangunan ibadah, kantor lembaga masyarakat adat, balai/gedung pertemuan masyarakat adat, atau sejenisnya.
- (2) Penyelenggaraan bangunan gedung adat dilakukan oleh masyarakat adat sesuai ketentuan hukum adat yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai kaidah/norma adat dalam penyelenggaraan bangunan gedung adat terdiri dari ketentuan pada aspek perencanaan, pembangunan, dan pemanfaatan, yang meliputi :
- a. penentuan lokasi,
- b. gaya/langgam arsitektur lokal,
- c. arah/orientasi bangunan gedung,
- d. besaran dan/atau luasan bangunan gedung dan tapak,
- e. simbol dan unsur/elemen bangunan gedung,
- f. tata ruang dalam dan luar bangunan gedung,
- g. aspek larangan,
- h. aspek ritual,
- i. ... (dan lain sebagainya).
- (4) Penyelenggaraan bangunan gedung adat dilakukan dengan mengikuti persyaratan administratif dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).
- (5) Pemerintah Daerah dapat mengatur persyaratan administratif dan persyaratan teknis lain yang bersifat khusus pada penyelenggaraan bangunan gedung adat dalam peraturan Walikota Jambi.
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN
Pasal 69
Ketentuan dan tata cara penyelenggaraan Bangunan Gedung adat dapat diatur lebih lanjut dalam peraturan Walikota Jambi.
.
Paragraf 2 Bangunan Gedung dengan Gaya/Langgam Tradisional
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN
Pasal 70
- (1) Bangunan dengan gaya/langgam tradisional dapat berupa fungsi hunian, fungsi keagamaan, fungsi usaha, fungsi perkantoran, dan/atau fungsi sosial dan budaya.
- (2) Penyelenggaraan bangunan dengan gaya/langgam tradisional dilakukan oleh perseorangan, kelompok masyarakat, lembaga swasta atau lembaga pemerintah sesuai ketentuan kaidah/norma tradisional yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai kaidah/norma tradisional dalam penyelenggaraan Bangunan Gedung dengan gaya/langgam tradisional terdiri dari ketentuan pada aspek perencanaan, pembangunan, dan pemanfaatan, yang meliputi :
- a. penentuan lokasi,
- b. gaya/langgam arsitektur lokal,
- c. arah/orientasi Bangunan Gedung,
- d. besaran dan/atau luasan Bangunan Gedung dan tapak,
- e. simbol dan unsur/elemen Bangunan Gedung,
- f. tata ruang dalam dan luar Bangunan Gedung,
- g. aspek larangan,
- h. aspek ritual,
- i. ... (dan lain sebagainya).
- (4) Penyelenggaraan bangunan dengan gaya/langgam tradisional dilakukan dengan mengikuti persyaratan administratif dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).
- (5) Pemerintah Daerah dapat mengatur persyaratan administratif dan persyaratan teknis lain yang besifat khusus pada penyelenggaraan bangunan dengan gaya/langgam tradisional dalam peraturan Walikota Jambi.
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN
Pasal 71
Ketentuan dan tata cara penyelenggaraan bangunan gedung dengan gaya/langgam tradisional dapat diatur lebih lanjut dalam peraturan Walikota Jambi.
Paragraf 3 Penggunaan Simbol dan Unsur/Elemen Tradisional
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN
Pasal 72
- (1) Perseorangan, kelompok masyarakat, lembaga swasta atau lembaga pemerintah dapat menggunakan simbol dan unsur/elemen tradisional untuk digunakan pada bangunan gedung yang akan dibangun, direhabilitasi atau direnovasi.
- (2) Penggunaan simbol bangunan gedung tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 70.
- (3) Penggunaan unsur/elemen bangunan gedung tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 70.
- (4) Penggunaan simbol dan unsur/elemen tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk melestarikan simbol dan unsur/elemen tradisional serta memperkuat karakteristik lokal pada bangunan gedung
- (5) Penggunaan simbol dan unsur/elemen tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan makna dan filosofi yang terkandung dalam simbol dan unsur/elemen tradisional yang digunakan
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN
Pasal 73
- (1) Kearifan lokal merupakan petuah atau ketentuan atau norma yang mengandung kebijaksanaan dalam berbagai perikehidupan masyarakat setempat sebagai sebagai warisan turun temurun dari leluhur.
- (2) Penyelenggaraan bangunan gedung dilakukan dengan mempertimbangkan kearifan lokal yang berlaku pada masyarakat setempat yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan dan tata cara penyelenggaraan kearifan lokal yang berkaitan dengan penyelenggaraan bangunan gedung dapat diatur lebih lanjut dalam peraturan Walikota.
Bagian Keenam
Persyaratan Bangunan Semi Permanen dan Bangunan Darurat
Paragraf 1 Bangunan Semi Permanen dan Darurat
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN
Pasal 74
- (1) Bangunan semi permanen dan darurat merupakan bangunan yang digunakan untuk fungsi yang ditetapkan dengan konstruksi semi permanen dan darurat yang dapat ditingkatkan menjadi permanen.
- (2) Penyelenggaraan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tetap dapat menjamin keamanan, keselamatan, kemudahan, keserasian dan keselarasan bangunan dengan lingkungannya.
- (3) Tata cara penyelenggaraan bangunan semi permanen dan darurat diatur lebih lanjut dalam peraturan Walikota Jambi.
Bagian Ketujuh Persyaratan Bangunan di Kawasan Rawan Bencana Alam
Paragraf 1 Umum
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN
Pasal 75
- (1) Kawasan rawan bencana alam meliputi kawasan rawan tanah longsor, kawasan rawan banjir, dan kawasan rawan bencana angin.
.
- (2) Penyelenggaraan bangunan di kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi persyaratan tertentu yang mempertimbangkan keselamatan dan keamanan demi kepentingan umum.
- (3) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam RTRW, RDTR, peraturan zonasi dan/atau penetapan dari instansi yang berwenang lainnya.
- (4) Dalam hal penetapan kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan, Pemerintah Daerah dapat mengatur suatu kawasan sebagai kawasan rawan bencana alam dengan larangan membangun pada batas tertentu dalam peraturan Walikota Jambi dengan mempertimbangkan keselamatan dan keamanan demi kepentingan umum.
Paragraf 2
Persyaratan Bangunan di Kawasan Rawan Tanah Longsor
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN
Pasal 76
- (1) Kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) merupakan kawasan berbentuk lereng yang rawan terhadap perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah, atau material campuran.
- (2) Penyelenggaraan bangunan di kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan dalam RTRW, RDTR, peraturan zonasi dan/atau penetapan dari instansi yang berwenang lainnya.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ditetapkan, Pemerintah Daerah dapat mengatur mengenai peryaratan penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan rawan tanah longsor dalam peraturan Walikota Jambi.
- (4) Penyelenggaraan bangunan di kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki rekayasa teknis tertentu yang mampu mengantisipasi kerusakan bangunan akibat kejatuhan material longsor dan/atau keruntuhan bangunan akibat longsoran tanah pada tapak.
Paragraf 3
Persyaratan Bangunan di Kawasan Rawan Banjir
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN
Pasal 77
- (1) Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) merupakan kawasan yang diidentifikasikan sering dan/atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam banjir.
- (2) Penyelenggaraan bangunan di kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan dalam RTRW, RDTR, peraturan zonasi dan/atau penetapan dari instansi yang berwenang lainnya.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ditetapkan, Pemerintah Daerah dapat mengatur mengenai peryaratan penyelenggaraan bangunan di kawasan rawan banjir dalam peraturan Walikota.
- (4) Penyelenggaraan bangunan di kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki rekayasa teknis tertentu yang mampu mengantisipasi keselamatan penghuni dan/atau kerusakan bangunan akibat genangan banjir.
.
Paragraf 4 Persyaratan Bangunan di Kawasan Rawan Bencana Angin
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN
Pasal 78
- (1) Kawasan rawan bencana angin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) merupakan kawasan yang diidentifikasikan sering dan/atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam angin.
- (2) Penyelenggaraan bangunan di kawasan rawan bencana angin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan dalam RTRW, RDTR, peraturan zonasi dan/atau penetapan dari instansi yang berwenang lainnya.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ditetapkan, Pemerintah Daerah dapat mengatur mengenai peryaratan penyelenggaraan bangunan di kawasan rawan bencana angin dalam peraturan Walikota Jambi.
- (4) Penyelenggaraan bangunan di kawasan rawan bencana angin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki rekayasa teknis tertentu yang mampu mengantisipasi keselamatan penghuni dan/atau kerusakan bangunan akibat bencana angin.
Paragraf 5 Persyaratan Bangunan Gedung di Kawasan Rawan Bencana Alam
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN
Pasal 79
Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) diantaranya kawasan rawan bahaya minyak bumi, gas alam, dan gas beracun.
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN
Pasal 80
- (1) Kawasan rawan bahaya gas beracun merupakan kawasan yang berpotensi dan/atau pernah mengalami bahaya gas beracun.
- (2) Penyelenggaraan bangunan di kawasan rawan bahaya gas beracun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan dalam RTRW, RDTR, peraturan zonasi dan/atau penetapan dari instansi yang berwenang lainnya.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ditetapkan, Pemerintah Daerah dapat mengatur mengenai peryaratan penyelenggaraan bangunan di kawasan rawan bahaya gas beracun dalam Peraturan Walikota.
- (4) Penyelenggaraan bangunan di kawasan rawan bahaya gas beracun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki rekayasa teknis tertentu yang mampu mengantisipasi keselamatan penghuni bangunan akibat bahaya gas beracun.
Paragraf 6 Tata Cara Dan Persyaratan Penyelenggaraan Bangunan di Kawasan Rawan Bencana Alam
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN
Pasal 81
Tata cara dan persyaratan penyelenggaraan bangunan di kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud Pasal 94 diatur lebih lanjut dalam peraturan Walikota Jambi.
.
Bagian Kesatu Umum
BAB IV - PENYELENGGARAAN BANGUNAN
Pasal 82
- (1) Penyelenggaraan bangunan terdiri atas kegiatan pembangunan, pemanfaatan, pelestarian, dan pembongkaran.
- (2) Kegiatan pembangunan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui proses Perencanaan Teknis dan proses pelaksanaan konstruksi.
- (3) Kegiatan pemanfaatan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pemeliharaan, perawatan, pemeriksaan secara berkala, perpanjangan Sertifikat Laik Fungsi, dan pengawasan pemanfaatan bangunan.
- (4) Kegiatan pelestarian bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan penetapan dan pemanfaatan termasuk perawatan dan pemugaran serta kegiatan pengawasannya.
- (5) Kegiatan pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penetapan pembongkaran dan pelaksanaan pembongkaran serta pengawasan pembongkaran.
- (6) Di dalam penyelenggaraan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelenggara bangunan wajib memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis untuk menjamin keandalan bangunan tanpa menimbulkan dampak penting bagi lingkungan.
- (7) Penyelenggaraan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh perorangan atau penyedia jasa di bidang penyelenggaraan bangunan.
Bagian Kedua Kegiatan Pembangunan
Paragraf 1 Umum
BAB IV - PENYELENGGARAAN BANGUNAN
Pasal 83
Kegiatan pembangunan bangunan dapat diselenggarakan secara swakelola atau menggunakan penyedia jasa di bidang perencanaan, pelaksanaan dan/atau pengawasan.
BAB IV - PENYELENGGARAAN BANGUNAN
Pasal 84
- (1) Penyelenggaraan pembangunan bangunan secara swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 menggunakan gambar rencana teknis sederhana atau gambar rencana prototip.
- (2) Pemerintah Kota Jambi dapat memberikan bantuan teknis kepada pemilik bangunan dengan penyediaan rencana teknik sederhana atau gambar prototip.
- (3) Pengawasan pembangunan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Kota Jambi dalam rangka kelaikan fungsi bangunan.
.
.
Paragraf 2 Perencanaan Teknis
BAB IV - PENYELENGGARAAN BANGUNAN
Pasal 85
- (1) Setiap kegiatan mendirikan, mengubah, menambah dan membongkar bangunan harus
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN
Pasal 94
.
Bagian Kesatu Umum
- (1) Penyelenggaraan bangunan terdiri atas kegiatan pembangunan, pemanfaatan, pelestarian, dan pembongkaran.
- (2) Kegiatan pembangunan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui proses Perencanaan Teknis dan proses pelaksanaan konstruksi.
- (3) Kegiatan pemanfaatan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pemeliharaan, perawatan, pemeriksaan secara berkala, perpanjangan Sertifikat Laik Fungsi, dan pengawasan pemanfaatan bangunan.
- (4) Kegiatan pelestarian bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan penetapan dan pemanfaatan termasuk perawatan dan pemugaran serta kegiatan pengawasannya.
- (5) Kegiatan pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penetapan pembongkaran dan pelaksanaan pembongkaran serta pengawasan pembongkaran.
- (6) Di dalam penyelenggaraan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelenggara bangunan wajib memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis untuk menjamin keandalan bangunan tanpa menimbulkan dampak penting bagi lingkungan.
- (7) Penyelenggaraan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh perorangan atau penyedia jasa di bidang penyelenggaraan bangunan.
Bagian Kedua Kegiatan Pembangunan
Paragraf 1 Umum
Kegiatan pembangunan bangunan dapat diselenggarakan secara swakelola atau menggunakan penyedia jasa di bidang perencanaan, pelaksanaan dan/atau pengawasan.
- (1) Penyelenggaraan pembangunan bangunan secara swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 menggunakan gambar rencana teknis sederhana atau gambar rencana prototip.
- (2) Pemerintah Kota Jambi dapat memberikan bantuan teknis kepada pemilik bangunan dengan penyediaan rencana teknik sederhana atau gambar prototip.
- (3) Pengawasan pembangunan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Kota Jambi dalam rangka kelaikan fungsi bangunan.
.
.
Paragraf 2 Perencanaan Teknis
- (1) Setiap kegiatan mendirikan, mengubah, menambah dan membongkar bangunan harus
- (1) Dokumen rencana teknis bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (5) dapat meliputi:
- a. gambar rencana teknis berupa: rencana teknis arsitektur, struktur dan konstruksi, mekanikal/ elektrikal;
- b. gambar detail;
- c. syarat-syarat umum dan syarat teknis;
- d. rencana anggaran biaya pembangunan;
- e. laporan perencanaan.
- (2) Dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperiksa, dinilai, disetujui dan disahkan sebagai dasar untuk pemberian IMB dengan mempertimbangkan kelengkapan dokumen sesuai dengan fungsi dan klasifkasi bangunan, persyaratan tata bangunan, keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan.
- (3) Dokumen rencana teknis untuk bangunan yang berada pada kawasan waterfront city / kota pesisir dianalisis oleh Pemerintah Kota Jambi agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Jika terdapat perbedaan pada dokumen rencana teknis yang diajukan, maka harus mendapatkan pertimbangan dan persetujuan dari Pemerintah Kota Jambi.
- (5) Penilaian dokumen rencana teknis bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
- a. pertimbangan dari TABG untuk bangunan gedung yang digunakan bagi kepentingan umum;
- b. pertimbangan dari TABG dan memperhatikan pendapat masyarakat untuk bangunan gedung yang akan menimbulkan dampak penting;
- c. koordinasi dengan Pemerintah Daerah, dan mendapatkan pertimbangan dari TABG serta memperhatikan pendapat masyarakat untuk bangunan gedung yang diselenggarakan oleh Pemerintah.
- (6) Persetujuan dan pengesahan dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang.
- (7) Dokumen rencana teknis yang telah disetujui dan
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: disahkan dikenakan biaya retribusi IMB yang besarnya ditetapkan berdasarkan fungsi dan klasifikasi bangunan.

Penandatangan: - (8) Berdasarkan pembayaran retribusi IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Walikota Jambi menerbitkan IMB. ## Paragraf 4 ## Ketentuan Penghitungan Besaran Retribusi IMB ## Pasal 87 Ketentuan penghitungan besaran retribusi IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (6) meliputi: - a. jenis kegiatan dan obyek yang dikenakan retribusi; - b. penghitungan besarnya retribusi IMB; - c. indeks penghitungan besarnya retribusi IMB; - d. harga satuan (tarif) retribusi IMB. ## Pasal 88 - (1) Jenis kegiatan penyelenggaraan bangunan yang dikenakan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf a meliputi: - a. pembangunan baru; - b. rehabilitasi/renovasi (perbaikan/perawatan, perubahan, perluasan/ pengurangan); dan - c. pelestarian/pemugaran. - (2) Obyek retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf a meliputi biaya penyelenggaraan IMB yang terdiri atas pengecekan, pengukuran lokasi, pemetaan, pemeriksaan dan penatausahaan pada bangunan dan prasarana bangunan. ## Pasal 89 - (1) Penghitungan besarnya retribusi IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf b meliputi: - a. komponen retribusi dan biaya; - b. besarnya retribusi; - c. tingkat penggunaan jasa. - (2) Komponen retribusi dan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: - a. retribusi Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan; - b. retribusi administrasi IMB; - c. retribusi penyediaan formulir permohonan IMB. - (3) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung dengan penetapan berdasarkan: - a. lingkup butir komponen retribusi sesuai dengan permohonan yang diajukan; - b. lingkup kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87; - c. volume/besaran, indeks, harga satuan retribusi untuk bangunan dan/atau prasarananya. - (4) Tingkat penggunaan jasa atas pemberian layanan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c menggunakan indeks berdasarkan fungsi, klasifikasi dan waktu penggunaan bangunan serta indeks untuk prasarana gedung sebagai tingkat intensitas penggunaan jasa dalam proses perizinan dan sesuai dengan cakupan kegiatannya. . . ## Pasal 90 - (1) Indeks penghitungan besarnya retribusi IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf c mencakup: - a. penetapan indeks penggunaan jasa sebagai faktor pengali terhadap harga satuan retribusi untuk mendapatan besarnya retribusi; - b. skala indeks; - c. kode. - (2) Penetapan indeks penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: - a. indeks untuk penghitungan besarnya retribusi bangunan berdasarkan fungsi, klasifikasi setiap bangunan dengan mempertimbangkan spesifikasi bangunan; - b. indeks untuk penghitungan besarnya retribusi prasarana bangunan ditetapkan untuk setiap jenis prasarana bangunan; - c. kode dan indeks penghitungan retribusi IMB untuk bangunan dan prasarana bangunan. ## Pasal 91 - (1) Harga satuan (tarif) retribusi IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf d mencakup: - a. harga satuan bangunan; - b. harga satuan prasarana bangunan.

Penandatangan: - (2) Harga satuan (tarif) retribusi IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota sesuai dengan tingkat kemampuan ekonomi masyarakat dan pertimbangan lainnya. - (3) Harga satuan (tarif) IMB bangunan dinyatakan per satuan luas (m2) lantai bangunan. - (4) Harga satuan bangunan ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagai berikut: - a. luas bangunan dihitung dari garis sumbu (as) dinding/kolom; - b. luas teras, balkon dan selasar luar bangunan dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh sumbu-sumbunya; - c. luas bagian bangunan seperti canopy dan pergola (yang berkolom) dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis sumbu-sumbunya; - d. luas bagian bangunan seperti canopy dan pergola (tanpa kolom) dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis tepi atap konstruksi tersebut; - e. luas overstek/luifel dihitung dari luas yang dibatasi oleh garis tepi konstruksi tersebut. - (5) Harga satuan prasarana bangunan dinyatakan per satuan volume prasarana berdasarkan ketentuan sebagai berikut: - a. konstruksi pembatas/pengaman/penahan per m2; - b. konstruksi penanda masuk lokasi per m2 atau unit standar; - c. konstruksi perkerasan per m2; - d. konstruksi penghubung per m2 atau unit standar; - e. konstruksi kolam/reservoir bawah tanah per m2; - f. konstruksi menara per unit standar dan pertambahannya; - g. konstruksi monumen per unit standar dan pertambahannya; - h. konstruksi instalasi/gardu per m2; - i. konstruksi reklame per unit standar dan pertambahannya, dan - j. konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan. 23. (3) . ## Pasal 92

Penandatangan: Penghitungan besarnya IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) merujuk pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung dan Peraturan Daerah Kota Jambi tentang Retribusi Perizinan Tertentu. ## Paragraf 5 Tata Cara Penerbitan IMB ## Pasal 93

Penandatangan: - (1) Permohonan IMB disampaikan kepada Walikota dengan dilampiri persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi dan Klasifikasi bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9. - (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: - a. tanda bukti status hak atas tanah, atau tanda bukti perjanjian pemanfaatan tanah; - b. data Pemilik Bangunan; - c. rencana teknis Bangunan; - d. hasil analisis mengenai dampak lingkungan bagi Bangunan yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan. - e. hasil analisis mengenai dampak lingkungan lalulintas bagi Bangunan yang menimbulkan dampak penting terhadap bangkitan lalulintas. - f. dokumen/surat surat lainnya yang terkait. 9. Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: - a. data umum Bangunan, dan - b. rencana teknis Bangunan. - (4) Data umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berisi informasi mengenai: - a. fungsi dan klasifikasi bangunan; - b. luas lantai dasar bangunan; - c. total luas lantai bangunan; - d. ketinggian/jumlah lantai bangunan; - e. rencana pelaksanaan. - (5) Rencana teknis bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari: - a. gambar pra rencana bangunan yang terdiri dari gambar rencana tapak atau situasi, denah, tampak dan gambar potongan; - b. spesifikasi teknis bangunan; - c. rancangan arsitektur bangunan; - d. rencangan struktur secara sederhana/prinsip; - e. rancangan utilitas bangunan secara prinsip; - f. spesifikasi umum bangunan; - g. perhitungan struktur bangunan 2 (dua) lantai atau lebih dan/atau bentang struktur lebih dari 6 meter; - h. perhitungan kebutuhan utilitas (mekanikal dan elektrikal); - i. rekomendasi instansi terkait. - (6) Rencana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disesuaikan dengan penggolongannya, yaitu: - a. rencana teknis untuk bangunan fungsi hunian meliputi: - 1) bangunan hunian rumah tinggal tunggal sederhana (rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, rumah deret sederhana); - 2) bangunan hunian rumah tinggal tunggal dan rumah deret sampai dengan 2 lantai; - 3) bangunan hunian rumah tinggal tunggal tidak sederhana atau 2 lantai atau . lebih dan gedung lainnya pada umumnya. - b. rencana teknis untuk bangunan untuk kepentingan umum; - c. rencana teknis untuk bangunan fungsi khusus; dan - d. rencana teknis untuk bangunan kedutaan besar negara asing dan bangunan diplomatik lainnya. ## Pasal 94 - (1) Dinas Tata Ruang dan Perumahan memeriksa dan menilai syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 serta status/keadaan tanah dan/atau bangunan untuk dijadikan sebagai bahan persetujuan pemberian IMB.

Penandatangan: - (2) Walikota melalui Dinas Tata Ruang dan Perumahan menetapkan retribusi IMB berdasarkan bahan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). - (3) Pemeriksaan dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penetapan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterima permohonan IMB. - (4) Pemeriksaan dan penilaian permohonan IMB untuk bangunan yang memerlukan pengelolaan khusus atau mempunyai tingkat kompleksitas yang dapat menimbulkan dampak kepada masyarakat dan lingkungan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterima permohonan IMB.

Penandatangan: - (5) Berdasarkan penetapan retribusi IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemohon IMB melakukan pembayaran retribusi IMB ke kas daerah dan menyerakan tanda bukti pembayarannya kepada Walikota.

Penandatangan: - (6) Walikota melalui Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Jambi menerbitkan IMB paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya bukti pembayaran retribusi IMB dari pemohon IMB. - (7) Ketentuan mengenai IMB berlaku pula untuk rumah adat kecuali ditetapkan lain oleh Pemerintah Daerah dengan mempertimbangkan faktor nilai tradisional dan kearifan lokal yang berlaku di masyarakat hukum adatnya. ## Pasal 95

Penandatangan: - (1) Sebelum memberikan persetujuan atas persyaratan administrasi dan persyaratan teknis Walikota dapat meminta pemohon IMB untuk menyempurnakan dan/atau melengkapi persyaratan yang diajukan.

Penandatangan: - (2) Walikota dapat menyetujui, menunda, atau menolak permohonan IMB yang diajukan oleh pemohon. ## Pasal 96

Penandatangan: - (1) Walikota dapat menunda menerbitkan IMB apabila:

Penandatangan: - a. Walikota masih memerlukan waktu tambahan untuk menilai, khususnya persyaratan bangunan serta pertimbangan nilai lingkungan yang direncanakan;

Penandatangan: - b. Walikota sedang merencanakan rencana bagian kota atau rencana terperinci kota. - (2) Penundaan penerbitan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali untuk jangka waktu tidak lebih dari 2 (dua) bulan terhitung sejak penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Penandatangan: - (3) Walikota dapat menolak permohonan IMB apabila Bangunan yang akan dibangun: - a. Tidak memenuhi persyaratan administratif dan teknis; - b. Penggunaan tanah yang akan didirikan Bangunan tidak sesuai dengan rencana kota; - c. Mengganggu atau memperburuk lingkungan sekitarnya; - d. Mengganggu lalu lintas, aliran air, cahaya pada bangunan sekitarnya yang telah . ada, dan - e. Terdapat keberatan dari masyarakat. - (4) Penolakan permohonan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan alasannya. ## Pasal 97

Penandatangan: - (1) Surat penolakan permohonan IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (2) harus sudah diterima pemohon dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah surat penolakan dikeluarkan Walikota.

Penandatangan: - (2) Pemohon dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah menerima surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan keberatan kepada Walikota.

Penandatangan: - (3) Walikota dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah menerima keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memberikan jawaban tertulis terhadap keberatan pemohon. - (4) Jika pemohon tidak melakukan hak sebagaimana maksud pada ayat (2) pemohon dianggap menerima surat penolakan tersebut.

Penandatangan: - (5) Jika Walikota tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Walikota dianggap menerima alasan keberatan pemohon sehingga Walikota harus menerbitkan IMB.

Penandatangan: - (6) Pemohon dapat melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara apabila Walikota tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5). ## Pasal 98

Penandatangan: - (1) Walikota dapat mencabut IMB apabila: - a. Pekerjaan Bangunan yang sedang dikerjakan terhenti selama 3 (tiga) bulan dan tidak dilanjutkan lagi berdasarkan pernyataan dari pemilik bangunan. - b. IMB diberikan berdasarkan data dan informasi yang tidak benar.

Verifikasi: - c. Pelaksanaan pembangunan menyimpang dari dokumen rencana teknis yang telah disahkan dan/atau persyaratan yang tercantum dalam izin. - (2) Sebelum pencabutan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pemegang IMB diberikan peringatan secara tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 30 (tigapuluh) hari dan diberikan kesempatan untuk mengajukan tanggapannya.

Penandatangan: - (3) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperhatikan dan ditanggapi dan/atau tanggapannya tidak dapat diterima, Walikota dapat mencabut IMB bersangkutan.

Penandatangan: - (4) Pencabutan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk surat keputusan Walikota yang memuat alasan pencabutannya. ## Pasal 99 - (1) IMB tidak diperlukan untuk pekerjaan tersebut di bawah ini: - a. Memperbaiki Bangunan dengan tidak mengubah bentuk dan luas, serta menggunakan jenis bahan semula antara lain: - 1) Memplester; - 2) Memperbaiki retak bangunan; - 3) Melakukan pengecatan ulang; - 4) Memperbaiki daun pintu dan/atau daun jendela; - 5) Memperbaiki penutup udara tidak melebihi 1 m2; - 6) Membuat pemindah halaman tanpa konstruksi; - 7) Memperbaiki langit-langit tanpa mengubah jaringan utilitas; - 8) Mengubah bangunan sementara. - b. Memperbaiki saluran air hujan dan selokan dalam pekarangan bangunan; - c. Membuat bangunan yang sifatnya sementara bagi kepentingan pemeliharaan ternak dengan luas tidak melebihi garis sempadan belakang dan samping serta tidak mengganggu kepentingan orang lain atau umum; - d. Membuat pagar halaman yang sifatnya sementara (tidak permanen) yang tingginya tidak melebihi 120 (seratus dua puluh) centimeter kecuali adanya pagar ini mengganggu kepentingan orang lain atau umum. - e. Membuat bangunan yang sifat penggunaannya sementara waktu. - (2) Pekerjaan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap dipersyaratkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90.

Penandatangan: - (3) Tata cara mengenai perizinan Bangunan diatur lebih lanjut dalam peraturan Walikota Jambi. ## Paragraf 6 Penyedia Jasa Perencanaan Teknis ## Pasal 100 - (1) Perencanaan Teknis Bangunan dirancang oleh penyedia jasa perencanaan bangunan yang mempunyai sertifikasi kompetensi di bidangnya sesuai dengan klasifikasinya. - (2) Penyedia jasa perencana bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: - a. Perencana arsitektur; - b. Perencana stuktur; - c. Perencana mekanikal; - d. Perencana elektrikal; - e. Perencana pemipaan ( plumber ); - f. Perencana proteksi kebakaran; - g. Perencana tata lingkungan.

Penandatangan: - (3) Pemerintah Daerah dapat menetapkan perencanan teknis untuk jenis bangunan yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diatur dalam peraturan Walikota Jambi. - (4) Lingkup layanan jasa Perencanaan Teknis Bangunan meliputi: - a. penyusunan konsep perencanaan; - b. prarencana; - c. pengembangan rencana; - d. rencana detail; - e. pembuatan dokumen pelaksanaan konstruksi; - f. pemberian
PENJELASAN
Pembukaan
dan evaluasi pengadaan jasa pelaksanaan;
- g. pengawasan berkala pelaksanaan konstruksi bangunan, dan
- h. penyusunan petunjuk pemanfaatan bangunan.
- (5) Perencanaan Teknis Bangunan harus disusun dalam suatu dokumen rencana teknis bangunan.
## Bagian Ketiga Pelaksanaan Konstruksi
## Paragraf 1 Pelaksanaan Konstruksi
##
PENJELASAN
Pasal 101
- (1) Pelaksanaan konstruksi bangunan meliputi kegiatan pembangunan baru, perbaikan, . penambahan, perubahan dan/atau pemugaran bangunan dan/atau instalasi dan/atau perlengkapan bangunan. - (2) Pelaksanaan konstruksi bangunan dimulai setelah pemilik bangunan memperoleh IMB dan dilaksanakan berdasarkan dokumen rencana teknis yang telah disahkan. - (3) Pelaksana bangunan adalah orang atau badan hukum yang telah memenuhi syarat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan kecuali ditetapkan lain oleh Pemerintah Daerah. - (4) Dalam melaksanakan pekerjaan, pelaksana bangunan wajib mengikuti semua ketentuan dan syarat-syarat pembangunan yang ditetapkan dalam IMB.
PENJELASAN
Pasal 102
Untuk memulai pembangunan, pemilik IMB wajib mengisi lembaran permohonan pelaksanaan bangunan, yang berisikan keterangan mengenai: - a. Nama dan Alamat; - b. Nomor IMB; - c. Lokasi Bangunan; - d. Pelaksana atau Penanggung jawab pembangunan.
PENJELASAN
Pasal 103
- (1) Pelaksanaan konstruksi didasarkan pada dokumen rencana teknis yang sesuai dengan IMB. - (2) Pelaksanaan konstruksi bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pembangunan bangunan baru, perbaikan, penambahan, perubahan dan/atau pemugaran bangunan dan/atau instalasi dan/atau perlengkapan bangunan.
PENJELASAN
Pasal 104
- (1) Kegiatan pelaksanaan konstruksi Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 terdiri