PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 6 Tahun 2007 tentang TATA HUTAN DAN PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN HUTAN, SERTA PEMANFAATAN HUTAN (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
:
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2007 TENTANG
TATA HUTAN DAN PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN HUTAN, SERTA PEMANFAATAN HUTAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 22, Pasal 39, Pasal 66, Pasal 80, Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, telah diundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan laju pertumbuhan pembangunan nasional berkelanjutan diperlukan beberapa langkah strategis yang dapat mendorong pertumbuhan investasi, percepatan pembangunan hutan tanaman, pengendalian degradasi hutan dan peningkatan perekonomian nasional termasuk perekonomian masyarakat di dalam dan sekitar hutan melalui deregulasi dan debirokratisasi yang dilandasi prinsip good governance dan pengelolaan hutan lestari;
- c. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan, belum sepenuhnya mampu memfasilitasi keperluan sebagaimana dimaksud dalam huruf b;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan peraturan pemerintah yang baru tentang tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, serta pemanfaatan hutan;
Mengingat : a. Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang
- Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Undang-Undang . . .
Menetapkan :
- b. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4412);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TATA HUTAN DAN PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN HUTAN, SERTA PEMANFAATAN HUTAN.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam peraturan pemerintah ini yang dimaksud dengan :
1. Kesatuan pengelolaan hutan selanjutnya disingkat KPH, adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari.
2. Kepala KPH adalah pimpinan, pemegang kewenangan dan penanggung jawab pengelolaan hutan dalam wilayah yang dikelolanya.
3. Tata hutan adalah kegiatan rancang bangun unit pengelolaan hutan, mencakup kegiatan pengelompokan sumber daya hutan sesuai dengan tipe ekosistem dan potensi yang terkandung didalamnya dengan tujuan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat secara lestari.
4. Pemanfaatan hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan, memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan hasil hutan kayu dan bukan kayu serta memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya.
5. Pemanfaatan kawasan adalah kegiatan untuk memanfaatkan ruang tumbuh sehingga diperoleh manfaat lingkungan, manfaat sosial dan manfaat ekonomi secara optimal dengan tidak mengurangi fungsi utamanya.
6. Pemanfaatan jasa lingkungan adalah kegiatan untuk memanfaatkan potensi jasa lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan mengurangi fungsi utamanya.
7. Pemanfaatan hasil hutan kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya.
8. Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa bukan kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya.
9. Pemungutan hasil hutan kayu dan/atau bukan kayu adalah kegiatan untuk mengambil hasil hutan baik berupa kayu dan/atau bukan kayu dengan batasan waktu, luas dan/atau volume tertentu.
10. Izin pemanfaatan hutan adalah izin yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang yang terdiri dari izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau bukan kayu, dan izin pemungutan hasil hutan kayu dan/atau bukan kayu pada areal hutan yang telah ditentukan.
11. Izin usaha pemanfaatan kawasan yang selanjutnya disingkat IUPK adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan kawasan pada hutan lindung dan/atau hutan produksi.
12. Izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan yang selanjutnya disingkat IUPJL adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan jasa lingkungan pada hutan lindung dan/atau hutan produksi.
13. Izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu yang selanjutnya disingkat IUPHHK dan/atau izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu yang selanjutnya disebut IUPHHBK adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dan/atau bukan kayu dalam hutan alam pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan atau penebangan, pengayaan, pemeliharaan dan pemasaran.
14. IUPHHK restorasi ekosistem dalam hutan alam adalah izin usaha yang diberikan untuk membangun kawasan dalam hutan alam pada hutan produksi yang memiliki ekosistem penting sehingga dapat dipertahankan fungsi dan keterwakilannya melalui kegiatan pemeliharaan, perlindungan dan pemulihan ekosistem hutan termasuk penanaman, pengayaan, penjarangan, penangkaran satwa, pelepasliaran flora dan fauna untuk mengembalikan unsur hayati (flora dan fauna) serta unsur non hayati (tanah, iklim dan topografi) pada suatu kawasan kepada jenis yang asli, sehingga tercapai keseimbangan hayati dan ekosistemnya.
15. IUPHHK dan/atau IUPHHBK dalam hutan tanaman adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dan/atau bukan kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi melalui kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan pemasaran.
16. Izin pemungutan hasil hutan kayu yang selanjutnya disingkat IPHHK adalah izin untuk mengambil hasil hutan berupa kayu pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan, pengangkutan, dan pemasaran untuk jangka waktu dan volume tertentu.
17. Izin pemungutan hasil hutan bukan kayu yang selanjutnya disingkat IPHHBK adalah izin untuk mengambil hasil hutan berupa bukan kayu pada hutan lindung dan/atau hutan produksi antara lain berupa rotan, madu, buah-buahan, getah-getahan, tanaman obat-obatan, untuk jangka waktu dan volume tertentu..
18. Hutan tanaman industri yang selanjutnya disingkat HTI adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok industri kehutanan untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka memenuhi kebutuhan bahan baku industri hasil hutan.
19. Hutan tanaman rakyat yang selanjutnya disingkat HTR adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan.
20. Hutan tanaman hasil rehabilitasi yang selanjutnya disingkat HTHR adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun melalui kegiatan merehabilitasi lahan dan hutan pada kawasan hutan produksi untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi lahan dan hutan dalam rangka mempertahankan daya dukung, produktivitas dan peranannya sebagai sistem penyangga kehidupan.
21. Sistem silvikultur adalah sistem budidaya hutan atau sistem teknik bercocok tanaman hutan mulai dari memilih benih atau bibit, menyemai, menanam, memelihara tanaman dan memanen.
22. Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah.
23. Hutan kemasyarakatan adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat.
24. Hutan desa adalah hutan negara yang belum dibebani izin/hak, yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa.
25. Iuran izin usaha pemanfaatan hutan yang selanjutnya disingkat IIUPH adalah pungutan yang dikenakan kepada pemegang izin usaha pemanfaatan hutan atas suatu kawasan hutan tertentu.
26. Provisi sumber daya hutan yang selanjutnya disingkat PSDH adalah pungutan yang dikenakan kepada pemegang izin sebagai pengganti nilai intrinsik dari hasil hutan yang dipungut dari hutan negara.
27. Dana reboisasi yang selanjutnya disingkat DR adalah dana yang dipungut dari pemegang IUPHHK dalam hutan alam pada hutan produksi untuk mereboisasi dan merehabilitasi hutan.
28. Perorangan adalah Warga Negara Republik Indonesia yang cakap bertindak menurut hukum.
29. Surat keterangan sahnya hasil hutan adalah dokumendokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan.
30. Industri primer hasil hutan kayu adalah pengolahan kayu bulat dan/atau kayu bahan baku serpih menjadi barang setengah jadi atau barang jadi.
31. Industri primer hasil hutan bukan kayu adalah pengolahan hasil hutan berupa bukan kayu menjadi barang setengah jadi atau barang jadi.
32. Menteri adalah menteri yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang kehutanan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan serta pemanfaatan hutan merupakan bagian dari pengelolaan hutan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
- (1) Tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, serta pemanfaatan hutan di seluruh kawasan hutan merupakan kewenangan Pemerintah dan pemerintah daerah.
- (2) Seluruh kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 3 (tiga) fungsi pokok hutan, yaitu;
- a. hutan konservasi;
- b. hutan lindung; dan
- c. hutan produksi.
- (3) Kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbagi dalam KPH, yang menjadi bagian dari penguatan sistem pengurusan hutan nasional, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
- (1) Pemerintah dapat melimpahkan penyelenggaraan pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada badan usaha milik negara (BUMN) bidang kehutanan.
- (2) Direksi BUMN bidang kehutanan yang mendapat pelimpahan penyelenggaraan pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membentuk organisasi KPH dan menunjuk kepala KPH.
- (3) Penyelenggaran pengelolaan hutan oleh BUMN, tidak termasuk kewenangan publik.
- (4) Penyelenggaraan pengelolaan hutan oleh BUMN bidang kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan pemerintah tersendiri.
KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH)
BAB II - KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH)
Pasal 5
KPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) meliputi;
- a. KPH konservasi (KPHK);
- b. KPH lindung (KPHL); dan
- c. KPH produksi (KPHP).
BAB II - KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH)
Pasal 6
- (1) KPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan dalam satu atau lebih fungsi pokok hutan dan satu wilayah administrasi atau lintas wilayah administrasi pemerintahan.
- (2) Dalam hal satu KPH, dapat terdiri lebih dari satu fungsi pokok hutan, dan penetapan KPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
BAB II - KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH)
Pasal 7
- (1) Menteri menetapkan luas wilayah KPH dengan
BAB II - KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH)
Pasal 8
- (1) Pemerintah dan/atau pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota, sesuai kewenangannya, menetapkan organisasi KPH.
- (2) Organisasi KPH yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi organisasi: a. KPHK; atau
- b. KPHL dan KPHP yang wilayah kerjanya lintas provinsi.
- (3) Organisasi KPH yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi organisasi KPHL dan KPHP lintas kabupaten/kota.
- (4) Organisasi KPH yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi organisasi KPHL dan KPHP dalam wilayah kabupaten/kota.
- (5) Pembentukan organisasi KPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) didasarkan pada pedoman, kriteria dan standar.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman, kriteria dan standar pembentukan organisasi KPH sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan peraturan Menteri.
BAB II - KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH)
Pasal 9
- (1) Organisasi KPH mempunyai tugas dan fungsi:
- a. menyelenggarakan pengelolaan hutan yang meliputi :
1. tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan;
2. pemanfaatan hutan
3. penggunaan kawasan hutan;
4. rehabilitasi hutan dan reklamasi; dan
5. perlindungan hutan dan konservasi alam.
- b. menjabarkan kebijakan kehutanan nasional, provinsi dan kabupaten/kota bidang kehutanan untuk diimplementasikan;
- c. melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan di wilayahnya mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan serta pengendalian;
- d. melaksanakan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan di wilayahnya;
- e. membuka peluang investasi guna mendukung tercapainya tujuan pengelolaan hutan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi organisasi KPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 diatur dengan peraturan Menteri
BAB II - KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH)
Pasal 10
- (1) Pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota sesuai kewenangannya bertanggung jawab terhadap pembangunan KPH dan infrastrukturnya.
- (2) Dana bagi pembangunan KPH bersumber dari:
- a. APBN;
- b. APBD; dan/atau
- c. dana lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
TATA HUTAN DAN PENYUSUNAN RENCANA
BAB III - PENGELOLAAN HUTAN
Pasal 11
- (1) Tata hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan pada setiap KPH di semua kawasan hutan.
- (2) Pada areal tertentu dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), dapat ditetapkan oleh Pemerintah sebagai hutan kemasyarakatan, hutan adat, hutan desa dan kawasan hutan dengan tujuan khusus (KHDTK).
- (3) Dalam kegiatan tata hutan, KPH harus
BAB III - PENGELOLAAN HUTAN
Pasal 12
- (1) Kegiatan tata hutan di KPH terdiri dari :
- a. tata batas;
- b. inventarisasi hutan;
- c. pembagian ke dalam blok atau zona;
- d. pembagian petak dan anak petak; dan
- e. pemetaan.
- (2) Hasil kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa inventarisasi penataan hutan yang disusun dalam bentuk buku dan peta penataan KPH.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh organisasi KPH.
BAB III - PENGELOLAAN HUTAN
Pasal 13
- (1) Kepala KPH, menyusun rencana pengelolaan hutan
BAB III - PENGELOLAAN HUTAN
Pasal 14
- (1) Menteri, gubernur atau bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk sesuai kewenangannya, mengesahkan rencana pengelolaan hutan jangka panjang yang disusun oleh kepala KPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3).
- (2) Kepala KPH mengesahkan rencana pengelolaan hutan jangka pendek yang disusun oleh pejabat yang ditunjuk oleh kepala KPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5).
BAB III - PENGELOLAAN HUTAN
Pasal 15
- (1) Rencana pengelolaan hutan jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) harus disahkan oleh Menteri paling lambat 5 (lima) tahun, sejak organisasi KPH ditetapkan.
- (2) Dalam wilayah KPH yang telah memiliki rencana pengelolaan hutan jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan kegiatan pemanfaatan hutan dengan izin pemanfaatan hutan.
- (3) Dalam wilayah KPH yang dalam jangka waktu 5 tahun belum memiliki rencana pengelolaan hutan jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatan pemanfaatan hutan dapat dilaksanakan
BAB III - PENGELOLAAN HUTAN
Pasal 16
Menteri menunjuk instansi kehutanan untuk menyusun rencana dan kegiatan pengelolaan hutan dalam wilayah KPH yang belum terbentuk organisasi KPH.
BAB IV PEMANFAATAN HUTAN Bagian Kesatu Pemanfaatan Hutan
BAB III - PENGELOLAAN HUTAN
Pasal 17
- (1) Pemanfaatan hutan bertujuan untuk memperoleh manfaat hasil dan jasa hutan secara optimal, adil, dan lestari bagi kesejahteraan masyarakat.
- (2) Pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kegiatan:
- a. pemanfaatan kawasan;
- b. pemanfaatan jasa lingkungan;
- c. pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu; dan
- d. pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu.
- (3) Pemanfaatan hutan dilaksanakan
BAB III - PENGELOLAAN HUTAN
Pasal 18
Pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dapat dilakukan pada seluruh kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), yaitu kawasan;
- a. hutan konservasi, kecuali pada cagar alam, zona rimba, dan zona inti dalam taman nasional;
- b. hutan lindung; dan
- c. hutan produksi
BAB III - PENGELOLAAN HUTAN
Pasal 19
Dalam setiap kegiatan pemanfaatan hutan yang dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), wajib disertai dengan izin pemanfaatan hutan yang meliputi :
- a. IUPK;
- b. IUPJL;
- c. IUPHHK;
- d. IUPHHBK;
- e. IPHHK ; dan
- f. IPHHBK.
BAB III - PENGELOLAAN HUTAN
Pasal 20
- (1) Izin pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dapat dipindahtangankan setelah mendapat persetujuan tertulis dari pemberi izin.
- (2) Areal izin pemanfaatan hutan tidak dapat dijadikan jaminan, agunan, atau dijaminkan kepada pihak lain.
BAB III - PENGELOLAAN HUTAN
Pasal 21
- (1) Untuk wilayah tertentu, Menteri dapat menugaskan kepala KPH untuk menyelenggarakan pemanfaatan hutan, termasuk melakukan penjualan tegakan.
- (2) Penyelenggaraan pemanfaatan hutan, termasuk melakukan penjualan tegakan dalam wilayah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pedoman, kriteria, dan standar pemanfaatan hutan wilayah tertentu.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman, kriteria, dan standar pemanfaatan hutan wilayah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri.
Bagian Kedua Pemanfaatan Hutan Pada Hutan Konservasi
BAB III - PENGELOLAAN HUTAN
Pasal 22
Pada hutan konservasi, pemberian izin pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Ketiga
Pemanfaatan Hutan Pada Hutan Lindung
Paragraf 1 Umum
BAB III - PENGELOLAAN HUTAN
Pasal 23
- (1) Pemanfaatan hutan pada hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dapat dilakukan melalui kegiatan:
- a. pemanfaatan kawasan;
- b. pemanfaatan jasa lingkungan; atau
- c. pemungutan hasil hutan bukan kayu.
- (2) Dalam blok perlindungan pada hutan lindung, dilarang melakukan kegiatan pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Paragraf 2
Pemanfaatan Kawasan Pada Hutan Lindung
BAB III - PENGELOLAAN HUTAN
Pasal 24
- (1) Pemanfaatan kawasan pada hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a, dilakukan, antara lain, melalui kegiatan usaha :
- a. budidaya tanaman obat;
- b. budidaya tanaman hias;
- c. budidaya jamur;
- d. budidaya lebah;
- e. penangkaran satwa liar;
- f. rehabilitasi satwa; atau
- g. budidaya hijauan makanan ternak.
- (2) Kegiatan usaha pemanfaatan kawasan pada hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan :
- a. tidak mengurangi, mengubah atau menghilangkan fungsi utamanya;
- b. pengolahan tanah terbatas;
- c. tidak menimbulkan dampak negatif terhadap biofisik dan sosial ekonomi;
- d. tidak menggunakan peralatan mekanis dan alat berat; dan/atau
- e. tidak membangun sarana dan prasarana yang mengubah bentang alam.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan usaha pemanfaatan kawasan pada hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri.
Paragraf 3 Pemanfaatan Jasa Lingkungan Pada Hutan Lindung
BAB III - PENGELOLAAN HUTAN
Pasal 25
- (1) Pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b dilakukan, antara lain, melalui kegiatan usaha:
- a. pemanfaatan jasa aliran air;
- b. pemanfaatan air;
- c. wisata alam;
- d. perlindungan keanekaragaman hayati;
- e. penyelamatan dan perlindungan lingkungan; atau
- f. penyerapan dan/atau penyimpanan karbon.
- (2) Kegiatan usaha pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan lindung, dilakukan dengan ketentuan tidak:
- a. mengurangi, mengubah, atau menghilangkan fungsi utamanya;
- b. mengubah bentang alam; dan
- c. merusak keseimbangan unsur-unsur lingkungan.
- (3) Pemegang izin, dalam melakukan kegiatan usaha pemanfaatan jasa aliran air dan pemanfaatan air pada hutan lindung, harus membayar kompensasi kepada Pemerintah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan usaha pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan peraturan Menteri.
Paragraf 4
Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu Pada Hutan Lindung.
BAB III - PENGELOLAAN HUTAN
Pasal 26
- (1) Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c, antara lain berupa :
- a. rotan;
- b. madu;
- c. getah;
- d. buah;
- e. jamur; atau
- f. sarang burung walet.
- (2) Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan lindung dilakukan dengan ketentuan:
- a. hasil hutan bukan kayu yang dipungut harus sudah tersedia secara alami;
- b. tidak merusak lingkungan; dan
- c. tidak mengurangi, mengubah, atau menghilangkan fungsi utamanya.
- (3) Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan lindung hanya boleh dilakukan oleh masyarakat di sekitar hutan.
- (4) Pada hutan lindung, dilarang;
- a. memungut hasil hutan bukan kayu yang banyaknya melebihi kemampuan produktifitas lestarinya;
- b. memungut beberapa jenis hasil hutan yang dilindungi oleh undang-undang.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan peraturan Menteri.
Paragraf 5
Izin Pemanfaatan Hutan pada hutan lindung
BAB III - PENGELOLAAN HUTAN
Pasal 27
- (1) Dalam satu izin pemanfaatan kawasan pada hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a dapat meliputi beberapa izin kegiatan usaha budidaya tanaman obat, tanaman hias, jamur dan lebah.
- (2) Pemberi izin, dilarang mengeluarkan lagi izin pada areal pemanfaatan kawasan atau jasa lingkungan pada hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a dan huruf b yang telah mendapatkan izin pemanfaatan hutan, kecuali izin untuk pemungutan hasil hutan bukan kayu (IPHHBK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c dapat dikeluarkan dengan komoditas yang berbeda.
Paragraf 6
Jangka Waktu Izin Pemanfaatan Hutan pada Hutan Lindung
BAB III - PENGELOLAAN HUTAN
Pasal 28
- (1) Jangka waktu IUPK pada hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a, sesuai dengan jenis usahanya, diberikan paling lama 10 (sepuluh) tahun.
- (2) IUPK pada hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang,
BAB III - PENGELOLAAN HUTAN
Pasal 29
- (1) Jangka waktu IUPJL pada hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b, diberikan sesuai dengan kegiatan usahanya, yaitu untuk izin :
- a. pemanfaatan jasa aliran air diberikan untuk jangka waktu paling lama 25 (dua puluh lima) tahun;
- b. pemanfaatan air diberikan untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dengan volume paling banyak 20% (dua puluh perseratus) dari debit;
- c. wisata alam diberikan untuk jangka waktu paling lama 35 (tiga puluh lima) tahun dengan luas paling banyak 10% (sepuluh perseratus) dari luas blok pemanfaatan;
- d. perlindungan keanekaragaman hayati diberikan untuk jangka waktu paling lama 50 (lima puluh) tahun dengan luas sesuai kebutuhan investasi;
- e. penyelamatan dan perlindungan lingkungan diberikan untuk jangka waktu dan luas sesuai kebutuhan; dan
- f. penyerapan dan/atau penyimpanan karbon diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun dengan luas sesuai kebutuhan investasi.
- (2) IUPJL pada hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f dapat diperpanjang,
BAB III - PENGELOLAAN HUTAN
Pasal 30
- (1) Jangka waktu IPHHBK pada hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c, sesuai dengan lokasi, jumlah, dan jenis hasil hutan bukan kayu yang dipungut, diberikan paling lama 1 (satu) tahun, kecuali untuk pemungutan sarang burung walet, diberikan paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) IPHHBK pada hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang,
BAB III - PENGELOLAAN HUTAN
Pasal 31
- (1) Pada hutan produksi, pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dilaksanakan
BAB III - PENGELOLAAN HUTAN
Pasal 32
- (1) Pemanfaatan kawasan pada hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a, dilakukan, antara lain, melalui kegiatan usaha :
- a. budidaya tanaman obat;
- b. budidaya tanaman hias;
- c. budidaya jamur;
- d. budidaya lebah;
- e. penangkaran satwa; dan
- f. budidaya sarang burung walet.
- (2) Pemanfaatan kawasan pada hutan produksi sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak bersifat limitatif dan dapat diberikan dalam bentuk usaha lain, dengan ketentuan :
- a. luas areal pengolahan dibatasi;
- b. tidak menimbulkan dampak negatif terhadap biofisik dan sosial ekonomi;
- c. tidak menggunakan peralatan mekanis dan alat berat; dan
- d. tidak membangun sarana dan prasarana yang mengubah bentang alam.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan kawasan pada hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan Menteri.
Pemanfaatan Jasa Lingkungan
Paragraf 3 Pada Hutan Produksi
BAB III - PENGELOLAAN HUTAN
Pasal 33
- (1) Pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b, dilakukan, antara lain, melalui kegiatan:
- a. pemanfaatan jasa aliran air;
- b. pemanfaatan air;
- c. wisata alam;
- d. perlindungan keanekaragaman hayati;
- e. penyelamatan dan perlindungan lingkungan; dan
- f. penyerapan dan/atau penyimpanan karbon.
- (2) Pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersifat limitatif dan dapat diberikan dalam bentuk usaha lain, dengan ketentuan :
- a. tidak mengubah bentang alam;
- b. tidak merusak keseimbangan unsur-unsur lingkungan; dan/atau
- c. tidak mengurangi fungsi utamanya.
- (3) Pemegang izin, dalam melakukan kegiatan usaha pemanfaatan jasa aliran air dan pemanfaatan air pada hutan produksi, harus membayar kompensasi kepada Pemerintah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan peraturan Menteri.
Paragraf 4 Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi
BAB III - PENGELOLAAN HUTAN
Pasal 34
- (1) Pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam pada hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf c dapat dilakukan melalui kegiatan usaha :
- a. pemanfaatan hasil hutan kayu; atau
- b. pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem.
- (2) Pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam pada hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan satu atau lebih sistem silvikultur, sesuai dengan karakteristik sumber daya hutan dan lingkungannya.
BAB III - PENGELOLAAN HUTAN
Pasal 35
- (1) Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam pada hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a, meliputi kegiatan pemanenan, pengayaan, penanaman, pemeliharaan, pengamanan dan pemasaran hasil, sesuai dengan rencana pengelolaan hutan yang telah ditetapkan.
- (2) Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem dalam hutan alam pada hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b meliputi kegiatan pemeliharaan, perlindungan dan pemulihan ekosistem hutan termasuk penanaman, pengayaan, penjarangan, penangkaran satwa, pelepasliaran flora dan fauna.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem dalam hutan alam pada hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan Menteri.
BAB III - PENGELOLAAN HUTAN
Pasal 36
- (1) Kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem dalam hutan alam pada hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b hanya dilakukan dengan ketentuan:
- a. hutan produksi harus berada dalam satu kesatuan kawasan hutan;
- b. luas dan letak kawasan hutan produksi masih produktif, tetapi tidak layak untuk dijadikan 1 (satu) unit izin usaha; dan
- c. kawasan hutan produksi yang tidak produktif, harus berupa tanah kosong, alang-alang dan/atau semak belukar.
- (2) Dalam hal kegiatan restorasi ekosistem dalam hutan alam belum diperoleh keseimbangan, dapat diberikan IUPK, IUPJL, atau IUPHHBK pada hutan produksi.
- (3) Dalam hal kegiatan restorasi ekosistem dalam hutan alam telah diperoleh keseimbangan, dapat diberikan IUPHHK pada hutan produksi.
- (4) IUPK, IUPJL, IUPHHK atau IUPHHBK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diberikan kepada badan usaha milik swasta (BUMS).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem dalam hutan alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan peraturan Menteri.
Paragraf 5 Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Tanaman Pada Hutan Produksi
BAB III - PENGELOLAAN HUTAN
Pasal 37
Pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf d dapat dilakukan pada:
- a. HTI;
- b. HTR; atau
- c. HTHR.
BAB III - PENGELOLAAN HUTAN
Pasal 38
- (1) Pada hutan produksi, pemanfaatan hasil hutan kayu pada HTI dalam hutan tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a, dapat dilakukan dengan satu atau lebih sistem silvikultur, sesuai dengan karakteristik sumberdaya hutan dan lingkungannya.
- (2) Pemanfaatan hasil hutan kayu pada HTI dalam hutan tanaman meliputi kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan pemasaran.
- (3) Pemanfaatan hasil hutan kayu pada HTI, dilakukan pada hutan produksi yang tidak produktif.
- (4) Tanaman yang dihasilkan dari IUPHHK pada HTI merupakan aset pemegang izin usaha, dan dapat dijadikan agunan sepanjang izin usahanya masih berlaku.
- (5) Pemerintah, sesuai ketentuan peraturan perundangundangan, dapat membentuk lembaga keuangan untuk mendukung pembangunan HTI.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada HTI dalam hutan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan Menteri.
BAB III - PENGELOLAAN HUTAN
Pasal 39
- (1) Pada hutan produksi, pemanfaatan hasil hutan kayu pada HTI dalam hutan tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dapat berupa:
- a. tanaman sejenis; dan
- b. tanaman berbagai jenis
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanaman sejenis dan berbagai jenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri.
BAB III - PENGELOLAAN HUTAN
Pasal 40
- (1) Menteri, dalam hutan tanaman pada hutan produksi, mengalokasikan dan menetapkan areal tertentu untuk membangun HTR,
BAB III - PENGELOLAAN HUTAN
Pasal 41
- (1) Pada hutan produksi, pemanfaatan hasil hutan kayu pada HTR dalam hutan tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) dapat berupa:
- a. tanaman sejenis; dan
- b. tanaman berbagai jenis.
- (2) Untuk melindungi hak-hak HTR dalam hutan tanaman, Menteri menetapkan harga dasar penjualan kayu pada HTR.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanaman sejenis dan berbagai jenis serta penetapan harga dasar diatur dengan peraturan Menteri.
BAB III - PENGELOLAAN HUTAN
Pasal 42
- (1) Pada hutan produksi,
BAB III - PENGELOLAAN HUTAN
Pasal 43
- (1) Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam hutan alam pada hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf e, antara lain berupa pemanfaatan:
- a. rotan, sagu, nipah, bambu, yang meliputi kegiatan penanaman, pemanenan, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan, dan pemasaran hasil.
- b. getah, kulit kayu, daun, buah atau biji, gaharu yang meliputi kegiatan pemanenan, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan, dan pemasaran hasil.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu pada hutan alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri.
Paragraf 7
Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu Dalam Hutan Tanaman Pada Hutan Produksi
BAB III - PENGELOLAAN HUTAN
Pasal 44
- (1) Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf f, antara lain berupa pemanfaatan:
- a. rotan, sagu, nipah, bambu, yang meliputi kegiatan penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengamanan, dan pemasaran hasil;
- b. getah, kulit kayu, daun, buah atau biji, gaharu yang meliputi kegiatan penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengamanan, dan pemasaran hasil.
- (2) Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu pada hutan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula dilakukan terhadap hutan tanaman hasil kegiatan rehabilitasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam hutan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri.
Paragraf 8
Pemungutan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi
BAB III - PENGELOLAAN HUTAN
Pasal 45
- (1) Pemungutan hasil hutan kayu dalam hutan alam pada hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 (2) huruf g diberikan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan fasilitas umum kelompok masyarakat setempat, dengan ketentuan paling banyak 50 (lima puluh) meter kubik dan tidak untuk diperdagangkan.
- (2) Pemungutan hasil hutan kayu dalam hutan alam pada hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 (2) huruf g diberikan untuk memenuhi kebutuhan individu, dengan ketentuan paling banyak 20 (dua puluh) meter kubik untuk setiap kepala keluarga dan tidak untuk diperdagangkan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemungutan hasil hutan kayu dalam hutan alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan Menteri.
Paragraf 9
Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi
BAB III - PENGELOLAAN HUTAN
Pasal 46
- (1) Pemungutan hasil hutan bukan kayu dalam hutan alam pada hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf h diberikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat dan dapat diperdagangkan.
- (2) Pemungutan hasil hutan bukan kayu dalam hutan alam pada hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemungutan rotan, madu, getah, buah atau biji, daun, gaharu, kulit kayu, tanaman obat, dan umbi-umbian, dengan ketentuan paling banyak 20 (dua puluh) ton untuk setiap kepala keluarga.
- (3) Pemungutan hasil hutan bukan kayu dalam hutan alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan terhadap tumbuhan liar dan/atau satwa liar harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemungutan hasil hutan bukan kayu dalam hutan alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan Menteri.
Paragraf 10
Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu Dalam Hutan Tanaman Pada Hutan Produksi
BAB III - PENGELOLAAN HUTAN
Pasal 47
- (1) Pemungutan hasil hutan bukan kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf i diberikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat dan dapat diperdagangkan.
- (2) Pemungutan hasil hutan bukan kayu dalam hutan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula dilakukan terhadap hutan tanaman hasil rehabilitasi.
- (3) Pemungutan hasil hutan bukan kayu dalam hutan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemungutan rotan, madu, getah, buah atau biji, daun, gaharu, kulit kayu, tanaman obat, dan umbiumbian, dengan ketentuan paling banyak 20 (dua puluh) ton untuk setiap kepala keluarga.
- (4) Pemungutan hasil hutan bukan kayu dalam hutan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa tumbuhan liar dan satwa liar diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemungutan hasil hutan bukan kayu dalam hutan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), diatur dengan peraturan Menteri.
Paragraf 11
Izin Pemanfaatan Hutan Pada Hutan Produksi
BAB III - PENGELOLAAN HUTAN
Pasal 48
- (1) Dalam setiap kegiatan pemanfaatan hutan pada hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2), wajib disertai dengan izin pemanfaatan.
- (2) Pemberi izin, dilarang mengeluarkan izin;
- a. dalam wilayah kerja BUMN bidang kehutanan yang telah mendapat pelimpahan untuk menyelenggarakan pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- b. dalam areal hutan yang telah dibebani izin usaha pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf f.
- (3) Pemberi izin, dapat mengeluarkan IPHHBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf g, huruf h, dan huruf i dalam areal hutan yang telah dibebani izin usaha pemanfaatan hutan dengan komoditas yang berbeda.
- (4) IUPHHK dapat dilakukan dengan satu atau lebih sistem silvikultur, sesuai dengan karakteristik sumber daya hutan dan lingkungannya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan peraturan Menteri.
Paragraf 12
Jangka Waktu Izin Pemanfaatan Hutan Pada Hutan Produksi
BAB III - PENGELOLAAN HUTAN
Pasal 49
- (1) Jangka waktu IUPK pada hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a, diberikan paling lama 5 (lima) tahun sesuai dengan jenis usahanya dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan IUPK diberikan
BAB III - PENGELOLAAN HUTAN
Pasal 50
- (1) Jangka waktu IUPJL pada hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), ditentukan sebagai berikut:
- a. usaha pemanfaatan jasa aliran air diberikan paling lama 25 (dua puluh lima) tahun dengan volume paling tinggi 20% (duapuluh perseratus) dari debit air permukaan yang tersedia, dengan ketentuan tidak mengurangi hak publik;
- b. usaha pemanfaatan air diberikan paling lama 10 (sepuluh) tahun dengan volume paling tinggi 20% (duapuluh perseratus) dari debit air;
- c. usaha wisata alam diberikan paling lama 35 (tiga puluh lima) tahun dengan luas paling tinggi 10% (sepuluh perseratus) dari blok pemanfaatan;
- d. usaha pemanfaatan perlindungan keanekaragaman hayati diberikan paling lama 50 (lima puluh) tahun dengan luas sesuai kebutuhan investasi;
- e. usaha penyelamatan dan perlindungan lingkungan dan luas arealnya diberikan sesuai kebutuhan; dan
- f. usaha penyerapan karbon dan usaha penyimpanan karbon diberikan paling lama 30 (tiga puluh) tahun dengan luas sesuai kebutuhan investasi.
- (2) IUPJL sebagaimaan dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang
BAB III - PENGELOLAAN HUTAN
Pasal 51
- (1) Jangka waktu IUPHHK dalam hutan alam pada hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a diberikan paling lama 55 (lima puluh lima) tahun.
- (2) IUPHHK dalam hutan alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang
BAB III - PENGELOLAAN HUTAN
Pasal 52
- (1) Jangka waktu IUPHHK restorasi ekosistem dalam hutan alam pada hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b, diberikan paling lama 100 (seratus) tahun.
- (2) IUPHHK restorasi ekosistem dalam hutan alam dievaluasi setiap 5 (lima) tahun oleh Menteri sebagai dasar kelangsungan izin.
- (3) IUPHHK restorasi ekosistem dalam hutan alam hanya diberikan sekali dan tidak dapat diperpanjang.
BAB III - PENGELOLAAN HUTAN
Pasal 53
- (1) Jangka waktu IUPHHK pada HTI dalam hutan tanaman pada hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a, diberikan paling lama 100 (seratus) tahun.
- (2) IUPHHK pada HTI dalam hutan tanaman dievaluasi setiap 5 (lima) tahun oleh Menteri sebagai dasar kelangsungan izin.
- (3) IUPHHK pada HTI dalam hutan tanaman hanya diberikan sekali dan tidak dapat diperpanjang.
BAB III - PENGELOLAAN HUTAN
Pasal 54
- (1) Jangka waktu IUPHHK pada HTR dalam hutan tanaman pada hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b, diberikan paling lama 100 (seratus) tahun.
- (2) IUPHHK pada HTR dalam hutan tanaman dievaluasi setiap 5 (lima) tahun oleh Menteri sebagai dasar kelangsungan izin.
- (3) IUPHHK hanya diberikan sekali dan tidak dapat diperpanjang.
BAB III - PENGELOLAAN HUTAN
Pasal 55
Jangka waktu IUPHHK pada HTHR dalam tanaman pada hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c, diberikan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang
BAB III - PENGELOLAAN HUTAN
Pasal 56
Jangka waktu IUPHHBK dalam hutan alam pada hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1), diberikan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang
BAB III - PENGELOLAAN HUTAN
Pasal 57
Jangka waktu IUPHHBK dalam hutan tanaman pada hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1), diberikan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang
BAB III - PENGELOLAAN HUTAN
Pasal 58
Jangka waktu IPHHBK dalam hutan tanaman pada hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 diberikan paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang
BAB III - PENGELOLAAN HUTAN
Pasal 59
- (1) Jangka waktu IPHHK dan IPHHBK dalam hutan alam pada hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dan Pasal 46, diberikan paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) IPHHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diperpanjang.
- (3) IPHHBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang
BAB III - PENGELOLAAN HUTAN
Pasal 60
IUPK diberikan oleh :
- a. Bupati/walikota, pada kawasan hutan yang ada dalam wilayah kewenangannya, dengan tembusan kepada Menteri, gubernur dan kepala KPH;
- b. Gubernur, pada kawasan hutan lintas kabupaten/kota yang ada dalam wilayah kewenangannya, dengan tembusan kepada Menteri, bupati/walikota, dan kepala KPH;
- c. Menteri, pada kawasan hutan lintas provinsi, dengan tembusan kepada gubernur, bupati/walikota, dan kepala KPH;
- d. Menteri, pada areal yang telah dibebani IUPHHK restorasi ekosistem dalam hutan alam pada hutan produksi yang belum mencapai keseimbangan ekosistem, dengan tembusan kepada gubernur, bupati/walikota dan kepala KPH.
- (2) IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
BAB III - PENGELOLAAN HUTAN
Pasal 61
IUPJL diberikan oleh :
- a. Bupati/walikota, pada kawasan hutan yang ada dalam wilayah kewenangannya, dengan tembusan kepada Menteri, gubernur, dan Kepala KPH.
- b. Gubernur, pada kawasan hutan lintas kabupaten/kota yang ada dalam wilayah kewenangannya, dengan tembusan kepada Menteri, bupati/walikota dan kepala KPH;
- c. Menteri, pada kawasan hutan lintas provinsi, dengan tembusan kepada gubernur, bupati/walikota dan kepala KPH; atau
- d. Menteri, pada areal yang telah dibebani IUPHHK restorasi ekosistem dalam hutan alam pada hutan produksi yang belum mencapai keseimbangan ekosistem, dengan tembusan kepada gubernur, bupati/walikota dan kepala KPH.
- (2) IUPJL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
BAB III - PENGELOLAAN HUTAN
Pasal 62
- (1) IUPHHK pada hutan alam diberikan oleh Menteri
BAB III - PENGELOLAAN HUTAN
Pasal 63
IUPHHBK pada hutan alam diberikan oleh :
- a. Bupati/walikota, pada areal hutan alam yang berada dalam wilayah kewenangannya, dengan tembusan kepada Menteri, Gubernur dan Kepala KPH;
- b. Gubernur, pada areal hutan alam lintas kabupaten/kota yang berada dalam wilayah kewenangannya, dengan tembusan kepada Menteri, bupati/walikota dan kepala KPH; atau
- c. Menteri, pada areal hutan alam lintas provinsi, dengan tembusan kepada gubernur, bupati/walikota dan kepala KPH.
BAB III - PENGELOLAAN HUTAN
Pasal 64
IPHHK diberikan oleh :
- a. Bupati/walikota, pada areal hutan yang ada dalam wilayah kewenangannya, dengan tembusan kepada Menteri, gubernur dan kepala KPH;
- b. Gubernur, pada areal hutan lintas kabupaten/kota yang ada dalam wilayah kewenangannya, dengan tembusan kepada Menteri, bupati/walikota dan kepala KPH; atau
- c. Menteri, pada areal hutan lintas provinsi, dengan tembusan kepada gubernur, bupati/walikota, dan kepala KPH.
BAB III - PENGELOLAAN HUTAN
Pasal 65
IPHHBK dalam hutan alam atau hutan tanaman diberikan oleh:
- a. Bupati/walikota, pada areal dalam hutan alam atau hutan tanaman yang ada diwilayah kewenangannya, dengan tembusan kepada Menteri, gubernur, dan kepala KPH; atau
- b. Gubernur, pada areal dalam hutan alam atau hutan tanaman lintas provinsi yang ada dalam wilayah kewenangannya, dengan tembusan kepada Menteri, bupati/walikota dan kepala KPH.
BAB III - PENGELOLAAN HUTAN
Pasal 66
- (1) Pemberian IUPK, IUPJL, IUPHHK, IUPHHBK, IPHHK, dan IPHHBK sebagaimana dimaksud Pasal 61 sampai dengan Pasal 65 dilakukan
BAB III - PENGELOLAAN HUTAN
Pasal 67
- (1) IUPK dapat diberikan kepada :
- a. perorangan; atau
- b. koperasi.
- (2) IUPJL dapat diberikan kepada :
- a. perorangan;
- b. koperasi;
- c. BUMS Indonesia ;
- d. BUMN; atau
- e. BUMD.
- (3) IUPHHK dalam hutan alam pada hutan produksi dapat diberikan kepada:
- a. perorangan;
- b. koperasi;
- c. BUMS Indonesia;
- d. BUMN; atau
- e. BUMD.
- (4) IUPHHK pada HTI dalam hutan tanaman dapat diberikan kepada :
- a. koperasi;
- b. BUMS Indonesia;
- c. BUMN; atau
- d. BUMD.
- (5) IUPHHK pada HTR dalam hutan tanaman dapat diberikan kepada :
- a. perorangan; atau
- b. koperasi.
- (6) IUPHHK pada HTHR dalam hutan tanaman dapat diberikan kepada :
- a. perorangan;
- b. koperasi;
- c. BUMS Indonesia;
- d. BUMN; atau
- e. BUMD.
- (7) IUPHHBK dalam hutan alam atau hutan tanaman pada hutan produksi dapat diberikan kepada :
- a. perorangan;
- b. koperasi;
- c. BUMS Indonesia;
- d. BUMN; atau
- e. BUMD.
- (8) IPHHK dalam hutan alam pada hutan produksi dapat diberikan kepada:
- a. perorangan;atau
- b. koperasi;
- (9) IPHHBK dalam hutan alam pada hutan produksi dapat diberikan kepada:
- a. perorangan; atau
- b. koperasi.
- (10) IPHHBK dalam hutan tanaman pada hutan produksi dapat diberikan kepada :
- a. perorangan; atau
- b. koperasi.
Bagian Ketujuh
Tata Cara dan Persyaratan Permohonan Izin
BAB III - PENGELOLAAN HUTAN
Pasal 68
- (1) IUPK, IUPJL, IUPHHK pada hutan alam, IUPHHK pada hutan tanaman, IUPHHBK, IPHHK dan IPHHBK diberikan dengan cara mengajukan permohonan.
- (2) Pemberian IUPHHK pada hutan alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyeleksi para pemohon izin dan status kawasan hutan yang dimohon.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan Menteri.
BAB III - PENGELOLAAN HUTAN
Pasal 69
Pemanfaatan hutan yang kegiatannya dapat mengubah bentang alam dan mempengaruhi lingkungan, diperlukan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Kedelapan
Hak dan Kewajiban Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan
BAB III - PENGELOLAAN HUTAN
Pasal 70
- (1) Setiap pemegang izin usaha pemanfaatan hutan berhak melakukan kegiatan dan memperoleh manfaat dari hasil usahanya sesuai dengan izin yang diperolehnya.
- (2) Pemegang IUPHHK pada HTI dalam hutan tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, yang memiliki kinerja baik berhak mendapat prioritas untuk memperoleh IUPHHK HTI dilokasi lain yang ada disekitarnya dan/atau di tempat yang berbeda sepanjang dalam lokasi tersebut belum dibebani oleh izin usaha pemanfaatan hutan.
- (3) Pemegang IUPHHK pada HTR dalam hutan tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, berhak mendapat pendampingan dalam rangka penguatan kelembagaan oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Pemegang IUPHHK pada HTHR yang berbentuk koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (7) mendapat hak bagi hasil sesuai dengan besarnya investasi yang dikeluarkan untuk kegiatan rehabilitasi hutan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak pemegang IUPHHK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan peraturan Menteri.
BAB III - PENGELOLAAN HUTAN
Pasal 71
Setiap pemegang izin usaha pemanfaatan hutan, wajib :
- a. menyusun rencana kerja untuk seluruh areal kerja sesuai jangka waktu berlakunya izin
BAB III - PENGELOLAAN HUTAN
Pasal 72
- (1) Selain melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, BUMN, BUMD, BUMS, pemegang IUPJL, IUPHHK dan IUPHHBK, wajib melakukan kerjasama dengan koperasi masyarakat setempat, paling lambat 1 (satu) tahun setelah diterimanya izin.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri.
BAB III - PENGELOLAAN HUTAN
Pasal 73
- (1) Selain melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72, pemegang IUPHHK dalam hutan alam, wajib :
- a. menyusun rencana kerja usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (RKUPHHK) jangka panjang untuk seluruh areal kerja, paling lambat 1 (satu) tahun setelah izin diberikan, dan diajukan kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk guna mendapatkan persetujuan;
- b. menyusun rencana kerja tahunan (RKT)
BAB III - PENGELOLAAN HUTAN
Pasal 74
Selain melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, Pasal 72, dan Pasal 73 ayat (1) sampai dengan ayat (4), pemegang IUPHHK pada hutan alam, dilarang:
- a. menebang kayu yang melebihi toleransi target sebesar 5% (lima perseratus) dari total target volume yang ditentukan dalam RKT;
- b. menebang kayu yang melebihi toleransi target sebesar 3% (tiga perseratus) dari volume per jenis kayu yang ditetapkan dalam RKT;
- c. menebang kayu sebelum RKT disahkan;
- d. menebang kayu untuk pembuatan koridor sebelum ada izin atau tidak sesuai dengan izin pembuatan koridor;
- e. menebang kayu dibawah batas diameter yang diizinkan;
- f. menebang kayu diluar blok tebangan yang diizinkan;
- g. menebang kayu untuk pembuatan jalan bagi lintasan angkutan kayu di luar blok RKT, kecuali dengan izin dari pejabat yang berwenang; dan/atau
- h. meninggalkan areal kerja.
BAB III - PENGELOLAAN HUTAN
Pasal 75
- (1) Selain melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72, pemegang IUPHHK pada HTI dalam hutan tanaman, wajib:
- a. menyusun rencana kerja usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (RKUPHHK) jangka panjang untuk seluruh areal kerja dan harus selesai paling lambat 1 (satu) tahun setelah izin diberikan, diajukan kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk guna mendapatkan persetujuan;
- b. menyusun rencana kerja tahunan (RKT)
BAB III - PENGELOLAAN HUTAN
Pasal 76
Selain melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72, pemegang IUPHHBK, wajib:
- a. menyusun rencana kerja usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (RKUPHHBK) jangka panjang untuk seluruh areal kerja paling lambat 1 (satu) tahun setelah izin diberikan, untuk diajukan kepada gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan wilayah kewenangannya guna mendapatkan persetujuan;
- b. menyusun rencana kerja tahunan (RKT)
BAB III - PENGELOLAAN HUTAN
Pasal 77
- (1) Selain melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, pemegang IPHHK, wajib :
- a. melakukan pemungutan hasil hutan dalam waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal izin diberikan;
- b. melakukan pemungutan hasil hutan sesuai dengan izin yang diberikan;
- c. melakukan perlindungan hutan dari gangguan yang berakibat rusaknya hutan di sekitar pemukimannya;
- d. menyusun rencana pemungutan hasil hutan kayu yang dibutuhkan untuk disahkan oleh kepala KPH atau pejabat yang ditunjuk oleh bupati/walikota; dan
- e. melakukan pengukuran atau pengujian hasil hutan.
- (2) Selain melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang IPHHK, dilarang memungut hasil hutan yang melebihi 5 % ( lima perseratus) dari target volume perjenis hasil hutan yang tertera dalam izin.
BAB III - PENGELOLAAN HUTAN
Pasal 78
Pemegang IPHHBK, dilarang memungut hasil hutan yang melebihi 5% (lima perseratus) dari target volume perjenis hasil hutan yang tertera dalam izin.
Bagian Kesembilan Iuran dan Dana Pemanfaatan Hutan
BAB III - PENGELOLAAN HUTAN
Pasal 79
- (1) Iuran dan dana pemanfaatan hutan merupakan penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari sumber daya hutan, terdiri dari:
- a. IIUPH;
- b. PSDH;
- c. DR;
- d. dana hasil usaha penjualan tegakan;
- e. pungutan dari pengusahaan pariwisata alam;
- f. penerimaan dari pungutan kunjungan wisata ke kawasan hutan wisata, taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata laut;
- g. iuran pengambilan/penangkapan dan pengangkutan satwa liar dan tumbuhan alam yang tidak dilindungi undang-undang serta jarahan satwa buru;
- h. penerimaan dari denda pelanggaran eksploitasi hutan;
- i. penerimaan dari jenis tumbuhan dan satwa liar, yang dilindungi undang-undang, yang diambil dari alam maupun penangkaran; dan
- j. penerimaan pelayanan dokumen angkutan hasil hutan.
- (2) IIUPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikenakan kepada pemegang izin usaha pemanfaatan hutan
BAB III - PENGELOLAAN HUTAN
Pasal 80
- (1) Pemungutan PSDH dan DR atas hasil hutan kayu yang berasal dari hutan alam dan pemungutan PSDH atas hasil hutan kayu yang berasal dari hutan tanaman didasarkan pada laporan hasil produksi.
- (2) Pemungutan PSDH hasil hutan bukan kayu yang berasal dari hutan alam atau hutan tanaman didasarkan pada laporan hasil produksi.
- (3) Pemungutan PSDH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi:
- a. hasil hutan yang berasal dari hutan adat yang dimanfaatkan oleh masyarakat hukum adat dan tidak diperdagangkan;
- b. hasil hutan kayu yang langsung dipakai sendiri oleh penduduk setempat dan tidak diperdagangkan; atau
- c. hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hak/hutan rakyat.
- (4) Pengenaan DR sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak berlaku bagi:
- a. hasil hutan kayu yang berasal dari hutan tanaman;
- b. hasil hutan yang berasal dari hutan adat yang dimanfaatkan oleh masyarakat hukum adat dan tidak diperdagangkan;
- c. hasil hutan kayu yang langsung dipakai sendiri oleh penduduk setempat dan tidak diperdagangkan; atau
- d. hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hak/hutan rakyat.
Bagian Kesepuluh
Perpanjangan dan Hapusnya Izin
Paragraf 1
Perpanjangan Izin
BAB III - PENGELOLAAN HUTAN
Pasal 81
- (1) IUPK, IUPJL, IUPHHK, IUPHHBK, dan IPHHBK dapat diperpanjang, kecuali:
- a. IUPHHK restorasi ekosistem dalam hutan alam;
- b. IUPHHK pada HTI dalam hutan tanaman;
- c. IUPHHK pada HTR dalam hutan tanaman;
- (2) Permohonan perpanjangan harus diajukan paling lambat sepersepuluh dari sisa waktu berlakunya izin.
- (3) Apabila pada saat berakhirnya izin, pemegang izin tidak mengajukan permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemberi izin menerbitkan keputusan hapusnya izin.
- (4) Dalam hal permohonan perpanjangan izin yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku ketentuan sebagai berikut :
- a. untuk perpanjangan IUPK, IUPJL, IUPHHBK dan IPHHBK diberikan oleh:
- 1) Bupati/walikota, pada kawasan hutan yang ada dalam wilayah kewenangannya, dengan tembusan kepada Menteri, gubernur, dan kepala KPH;
- 2) Gubernur, pada kawasan hutan lintas kabupaten/kota yang ada dalam wilayah kewenangannya, dengan tembusan kepada Menteri, bupati/walikota dan kepala KPH; dan
- 3) Menteri, pada kawasan hutan lintas provinsi, dengan tembusan kepada gubernur, bupati/walikota, dan kepala KPH.
- b. untuk perpanjangan IUPHHK dalam hutan alam atau IUPHHK pada HTHR dalam hutan tanaman diberikan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk,
BAB III - PENGELOLAAN HUTAN
Pasal 82
- (1) Izin pemanfaatan hutan hapus, apabila :
- a. jangka waktu izin telah berakhir;
- b. izin dicabut oleh pemberi izin sebagai sanksi yang dikenakan kepada pemegang izin;
- c. izin diserahkan kembali oleh pemegang izin dengan pernyataan tertulis kepada pemberi izin sebelum jangka waktu izin berakhir; atau
- d. telah memenuhi target luas, volume atau berat yang diizinkan dalam izin pemungutan hasil hutan.
- (2) Sebelum izin hapus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, terlebih dahulu diaudit oleh pemberi izin.
- (3) Hapusnya izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak membebaskan kewajiban pemegang izin untuk melunasi seluruh kewajiban finansial serta memenuhi seluruh kewajiban lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota;
- (4) Pada saat hapusnya izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, untuk IUPHHK dalam hutan alam, baik barang tidak bergerak maupun tanaman yang telah ditanam dalam areal kerja, seluruhnya menjadi milik negara.
- (5) Pada saat hapusnya izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, untuk IUPHHK dalam hutan tanaman, terhadap barang tidak bergerak menjadi milik negara, sedangkan tanaman yang telah ditanam dalam areal kerja menjadi aset pemegang izin.
- (6) Dengan hapusnya izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota tidak bertanggung jawab atas kewajiban pemegang izin terhadap pihak ketiga.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai hapusnya izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) diatur dengan peraturan Menteri.
Bagian Kesebelas
Pemberdayaan Masyarakat Setempat
Paragraf 1
Umum
BAB III - PENGELOLAAN HUTAN
Pasal 83
- (1) Untuk mendapatkan manfaat sumber daya hutan secara optimal dan adil, dilakukan pemberdayaan masyarakat setempat, melalui pengembangan kapasitas dan pemberian akses dalam rangka peningkatan kesejahteraannya.
- (2) Pemberdayaan masyarakat setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Pemerintah, propinsi, kabupaten/kota yang pelaksanaannya menjadi tanggung jawab kepala KPH.
BAB III - PENGELOLAAN HUTAN
Pasal 84
Pemberdayaan masyarakat setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) dapat dilakukan melalui :
- a. hutan desa;
- b. hutan kemasyarakatan; atau
- c. kemitraan.
Paragraf 2 Hutan Desa
BAB III - PENGELOLAAN HUTAN
Pasal 85
Hutan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf a dapat diberikan pada hutan lindung dan hutan produksi.
BAB III - PENGELOLAAN HUTAN
Pasal 86
- (1) Menteri menetapkan areal kerja hutan desa
BAB III - PENGELOLAAN HUTAN
Pasal 87
- (1) Pemberdayaan masyarakat setempat melalui hutan desa dilakukan dengan memberikan hak pengelolaan kepada lembaga desa.
- (2) Hak pengelolaan hutan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan tata areal, penyusunan rencana pengelolaan areal, serta pemanfaatan hutan serta rehabilitasi dan perlindungan hutan.
- (3) Pemanfaatan hutan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berada pada :
- a. hutan lindung, meliputi kegiatan pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemungutan hasil hutan bukan kayu.
- b. hutan produksi, meliputi kegiatan pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak pengelolaan hutan desa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan Menteri.
BAB III - PENGELOLAAN HUTAN
Pasal 88
- (1) Dalam memberikan hak pengelolaan hutan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1), Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota sesuai kewenangannya memberikan fasilitasi yang meliputi pengembangan kelembagaan, pengembangan usaha, bimbingan teknologi, pendidikan dan latihan, serta akses terhadap pasar.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri.
BAB III - PENGELOLAAN HUTAN
Pasal 90
- (1) Hak pengelolaan hutan desa bukan merupakan hak kepemilikan atas kawasan hutan dan dilarang memindahtangankan atau mengagunkan, serta mengubah status dan fungsi kawasan hutan.
- (2) Kawasan hutan yang ditetapkan sebagai hutan desa dilarang digunakan untuk kepentingan lain di luar rencana pengelolaan hutan dan harus dikelola
BAB III - PENGELOLAAN HUTAN
Pasal 91
- (1) Setiap pemanfaatan hasil hutan pada hak pengelolaan hutan desa dikenakan PSDH dan/atau DR.
- (2) Lembaga desa sebagai pemegang hak pengelolaan hutan desa wajib :
- a. menyusun rencana kerja hak pengelolaan hutan desa selama jangka waktu berlakunya hak pengelolaan hutan desa;
- b. melaksanakan penataan batas hak pengelolaan hutan desa;
- c. melakukan perlindungan hutan; atau
- d. melaksanakan penatausahaan hasil hutan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Menteri.
Paragraf 3 Hutan Kemasyarakatan
BAB III - PENGELOLAAN HUTAN
Pasal 92
- (1) Hutan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf b dapat diberikan pada :
- a. hutan konservasi, kecuali cagar alam, dan zona inti taman nasional;
- b. hutan lindung; atau
- c. hutan produksi.
- (2) Ketentuan mengenai hutan kemasyarakatan pada hutan konservasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a diatur dalam peraturan pemerintah tersendiri.
BAB III - PENGELOLAAN HUTAN
Pasal 93
- (1) Menteri menetapkan areal kerja hutan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) atas usulan bupati/walikota
BAB III - PENGELOLAAN HUTAN
Pasal 94
- (1) Pemberdayaan masyarakat setempat melalui hutan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 dilakukan melalui pemberian izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan.
- (2) Izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berada pada :
- a. hutan lindung, meliputi kegiatan pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemungutan hasil hutan bukan kayu.
- b. hutan produksi, meliputi kegiatan pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan Menteri.
BAB III - PENGELOLAAN HUTAN
Pasal 95
- (1) Dalam memberikan izin pemanfaatan hutan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1), Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota sesuai kewenangannya memberikan fasilitasi yang meliputi pengembangan kelembagaan, pengembangan usaha, bimbingan teknologi, pendidikan dan latihan, akses terhadap pasar serta pembinaan dan pengendalian.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri.
BAB III - PENGELOLAAN HUTAN
Pasal 97
- (1) Izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan bukan merupakan hak kepemilikan atas kawasan hutan dan dilarang memindahtangankan atau mengagunkan serta mengubah status dan fungsi kawasan hutan.
- (2) Kawasan hutan yang ditetapkan untuk hutan kemasyarakatan, dilarang digunakan untuk kepentingan lain di luar rencana pengelolaan dan harus dikelola
BAB III - PENGELOLAAN HUTAN
Pasal 98
- (1) Setiap pemegang IUPHHK dalam hutan kemasyarakatan dikenakan PSDH dan/atau DR.
- (2) Setiap pemegang IUPHHK dalam hutan kemasyarakatan, wajib :
- a. menyusun rencana kerja IUPHHK dalam hutan kemasyarakatan selama berlakunya izin;
- b. melaksanakan penataan batas IUPHHK HKm;
- c. melakukan perlindungan hutan; atau
- d. melaksanakan penatausahaan hasil hutan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Menteri.
Paragraf 4
Kemitraan
BAB III - PENGELOLAAN HUTAN
Pasal 99
- (1) Pemberdayaan masyarakat setempat dapat dilaksanakan melalui kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf c, dalam hal :
- a. kawasan hutan yang bersangkutan telah diberikan izin pemanfaatan hutan; atau
- b. kawasan hutan yang bersangkutan telah diberikan hak pengelolaan hutan kepada badan usaha milik negara (BUMN) bidang kehutanan.
- (2) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya, wajib memfasilitasi terbentuknya kemitraan antara masyarakat setempat dengan pemegang izin usaha pemanfaatan hutan atau pemegang hak pengelolaan hutan.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan ## BAB V HUTAN HAK
BAB III - PENGELOLAAN HUTAN
Pasal 100
- (1) Hutan hak dapat ditetapkan sebagai hutan yang berfungsi :
- a. konservasi;
- b. lindung; atau
- c. produksi.
- (2) Pemanfaatan hutan hak dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan sesuai dengan fungsinya.
- (3) Pemanfaatan hutan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertujuan untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi pemegang hak dengan tidak mengurangi fungsinya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan hutan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Menteri.
BAB III - PENGELOLAAN HUTAN
Pasal 101
Pemerintah menetapkan hutan hak yang berfungsi konservasi dan lindung dengan memberikan kompensasi.
BAB III - PENGELOLAAN HUTAN
Pasal 102
- (1) Hutan hak yang berfungsi konservasi dan/atau lindung dapat diubah statusnya menjadi kawasan hutan.
- (2) Dalam hal hutan hak ditetapkan menjadi kawasan hutan lindung atau kawasan hutan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah memberikan ganti rugi kepada pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB III - PENGELOLAAN HUTAN
Pasal 103
Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota sesuai kewenangannya, wajib mengembangkan hutan hak melalui fasilitasi, penguatan kelembagaan, dan sistem usaha.
INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN
Bagian Kesatu
Umum
BAB VI - INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN
Pasal 104
- (1) Industri primer hasil hutan bertujuan untuk :
- a. meningkatkan nilai tambah hasil hutan;
- b. menggunakan bahan baku secara efisien;
- c. menciptakan lapangan kerja ;
- d. mewujudkan industri yang efisien, produktif dan berdaya saing tinggi;
- e. mencegah timbulnya kerusakan sumber daya hutan dan pencemaran lingkungan hidup; dan
- f. mengamankan sumber bahan baku dalam rangka pengelolaan hutan lestari.
- (2) Industri primer hasil hutan terdiri dari :
- a. industri primer hasil hutan kayu; dan
- b. industri primer hasil hutan bukan kayu.
- (3) Kapasitas izin industri primer hasil hutan tidak melebihi daya dukung pengelolaan hutan lestari.
- (4) Sumber bahan baku industri primer hasil hutan dapat berasal dari hutan alam, hutan tanaman, hutan hak, perkebunan berupa kayu dan impor.
BAB VI - INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN
Pasal 105
- (1) Menteri berwenang mengatur, membina dan mengembangkan industri primer hasil hutan yang meliputi seluruh industri:
- a. pengolahan kayu bulat menjadi kayu gergajian;
- b. pengolahan kayu bulat menjadi serpih kayu ( wood chip ), veneer , kayu lapis ( plywood ), Laminated Veneer Lumber ; dan
- c. pengolahan bahan baku bukan kayu yang langsung dipungut dari hutan.
- (2) Dalam melaksanakan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri berkoordinasi dengan menteri yang bertanggung jawab di bidang perindustrian.
Bagian Kedua Perizinan Industri Primer Hasil Hutan Kayu
BAB VI - INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN
Pasal 106
- (1) Setiap pendirian industri primer hasil hutan kayu, wajib memiliki izin usaha industri.
- (2) Setiap perluasan industri primer hasil hutan kayu, wajib memiliki izin perluasan usaha industri.
BAB VI - INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN
Pasal 107
- (1) Izin usaha industri dan izin perluasan industri primer hasil hutan kayu dan bukan kayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108, dapat diberikan kepada:
BAB VI - INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN
Pasal 108
- a. perorangan;
- b. koperasi;
- c. BUMS Indonesia;
- d. BUMN; atau
- e. BUMD.
- (2) Izin usaha industri penggergajian kayu dengan kapasitas produksi sampai dengan 2000 (dua ribu) meter kubik pertahun, dapat diberikan kepada:
- a. perorangan; atau
- b. koperasi.
- (3) Tanda daftar industri untuk industri primer hasil hutan bukan kayu hutan tanaman, dapat diberikan kepada:
- a. perorangan; atau
- b. koperasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut untuk industri primer hasil hutan bukan kayu hutan tanaman diatur dengan Peraturan Menteri.
- (1) Izin usaha industri dan izin perluasan industri primer hasil hutan kayu berlaku selama industri yang bersangkutan beroperasi.
- (2) Evaluasi terhadap industri primer hasil hutan kayu dilakukan paling sedikit 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan
BAB VI - INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN
Pasal 109
Pemegang izin usaha industri primer hasil hutan kayu, untuk memenuhi kebutuhan bahan bakunya, dapat mengembangkan hutan hak atau bekerja sama dengan pemegang hutan hak.
Bagian Ketiga
Tata Cara dan Persyaratan Permohonan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu
BAB VI - INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN
Pasal 110
- (1) Permohonan izin usaha industri dan izin perluasan industri primer hasil hutan kayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 diajukan kepada Menteri, untuk :
- a. Industri penggergajian kayu dengan kapasitas produksi di atas 6000 (enam ribu) meter kubik pertahun, dengan tembusan kepada menteri yang bertanggung jawab di bidang perindustrian, gubernur, dan bupati/walikota.
- b. Industri primer hasil hutan kayu yang mengolah langsung kayu bulat menjadi serpih kayu (wood chips), vinir (veneer), kayu lapis (plywood), Laminated Veneer Lumbar (LVL) , dengan kapasitas produksi di atas 6000 (enam ribu) meter kubik per tahun, dengan tembusan kepada menteri yang bertanggung jawab di bidang perindustrian, gubernur dan bupati/walikota.
- (2) Permohonan izin usaha industri dan izin perluasan industri primer hasil hutan kayu diajukan kepada gubernur, untuk :
- a. Industri penggergajian kayu dengan kapasitas produksi sampai dengan 6000 (enam ribu) meter kubik pertahun, dengan tembusan kepada Menteri dan bupati/walikota.
- b. Industri primer hasil hutan kayu yang mengolah langsung kayu bulat menjadi serpih kayu (wood chips), , vinir (veneer), kayu lapis (plywood), Laminated Veneer Lumbar (LVL), dengan kapasitas produksi sampai dengan 6000 (enam ribu) meter kubik per tahun, dengan tembusan kepada Menteri dan bupati/walikota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan permohonan izin usaha dan izin perluasan industri primer hasil hutan kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan Menteri.
Bagian Keempat
Perizinan Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu
BAB VI - INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN
Pasal 111
- (1) Industri primer hasil hutan bukan kayu skala kecil, wajib memiliki tanda daftar industri untuk mendapatkan izin usaha industri.
- (2) Setiap pendirian atau perluasan industri primer hasil hutan bukan kayu skala menengah dan skala besar, wajib memiliki izin usaha industri atau izin perluasan
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin usaha industri primer hasil hutan bukan kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan Menteri.
BAB VI - INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN
Pasal 112
- (1) Tanda daftar industri primer hasil hutan bukan kayu, izin usaha dan izin perluasan industri primer hasil hutan bukan kayu, berlaku selama industri yang bersangkutan beroperasi, sesuai dengan ketentuan dalam peraturan pemerintah ini, dan dievaluasi paling sedikit 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
BAB VI - INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN
Pasal 113
- (1) Permohonan tanda daftar industri primer hasil hutan bukan kayu, izin usaha industri dan izin perluasan industri primer hasil hutan bukan kayu diajukan kepada bupati/walikota.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan persyaratan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan tanda daftar industri primer hasil hutan bukan kayu, izin usaha industri dan izin perluasan industri primer hasil hutan bukan kayu diatur dengan peraturan Menteri.
Bagian Ketujuh
Hak dan Kewajiban Pemegang Izin
BAB VI - INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN
Pasal 114
- (1) Setiap pemegang izin usaha industri primer hasil hutan kayu dan bukan kayu berhak mendapatkan pelayanan dari pemberi izin.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak pemegang izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri.
BAB VI - INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN
Pasal 115
- (1) Pemegang izin usaha industri primer hasil hutan kayu dan bukan kayu, wajib:
- a. menjalankan usaha industri sesuai dengan izin yang dimiliki;
- b. mengajukan izin perluasan, apabila melakukan perluasan produksi melebihi 30% (tiga puluh perseratus) dari kapasitas produksi yang diizinkan;
- c. menyusun dan menyampaikan rencana pemenuhan bahan baku industri (RPBBI) setiap tahun;
- d. menyusun dan menyampaikan laporan bulanan realisasi pemenuhan dan penggunaan bahan baku serta produksi;
- e. membuat atau menyampaikan laporan mutasi kayu bulat (LMKB) atau laporan mutasi hasil hutan bukan kayu (LMHHBK);
- f. membuat dan menyampaikan laporan mutasi hasil hutan olahan (LMHHO);
- g. melakukan kegiatan usaha industri sesuai dengan yang ditetapkan dalam izin;
- h. melapor secara berkala kegiatan dan hasil industrinya kepada pemberi izin dan instansi yang diberikan kewenangan dalam pembinaan dan pengembangan industri primer hasil hutan;
- i. mempekerjakan tenaga pengukuran dan pengujian hasil hutan yang bersertifikat dalam hal industri dengan kapasitas sampai dengan 6000 m3 (enam ribu meter kubik) per tahun jika pemegang izin tidak memiliki tenaga pengukuran dan pengujian hasil hutan yang bersertifikat.
- j. memiliki tenaga pengukuran dan pengujian hasil hutan bersertifikat, untuk industri hasil hutan kayu dengan kapasitas lebih dari 6000 m3 (enam ribu meter kubik).
- (2) Ketentuan mengenai kewajiban pemegang izin usaha industri primer hasil hutan kayu dan bukan kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri.
BAB VI - INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN
Pasal 116
Selain melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115, pemegang izin usaha industri primer hasil hutan kayu dan bukan kayu, dilarang :
- a. memperluas usaha industri tanpa izin;
- b. memindahkan lokasi usaha industri tanpa izin;
- c. melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran dan kerusakan terhadap lingkungan hidup yang melampaui batas baku mutu lingkungan;
- d. menadah, menampung, atau mengolah bahan baku hasil hutan yang berasal dari sumber bahan baku yang tidak sah ( illegal ); atau
- e. melakukan kegiatan industri yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan.
BAB VII - PEREDARAN DAN PEMASARAN HASIL HUTAN
Pasal 117
- (1) Dalam rangka melindungi hak negara atas hasil hutan dan kelestarian hutan, dilakukan pengendalian dan pemasaran hasil hutan melalui penatausahaan hasil hutan.
- (2) Semua hasil hutan yang berasal dari hutan negara, dilakukan penetapan jenis, pengukuran volume/berat, dan/atau penghitungan jumlah oleh petugas yang berwenang.
- (3) Semua hasil hutan yang berasal dari hutan negara, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan pengujian oleh petugas yang berwenang.
- (4) Terhadap fisik hasil hutan berupa kayu bulat yang telah dilakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan penandaan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan negara, baik untuk hasil hutan alam maupun hasil hutan tanaman diatur dengan peraturan Menteri.
BAB VII - PEREDARAN DAN PEMASARAN HASIL HUTAN
Pasal 118
- (1) Semua hasil hutan yang berasal dari hutan hak dilakukan penetapan jenis, pengukuran volume/berat dan penghitungan jumlah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan jenis, pengukuran volume/berat dan penghitungan jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.
BAB VII - PEREDARAN DAN PEMASARAN HASIL HUTAN
Pasal 119
Setiap pengangkutan, penguasaan atau pemilikan hasil hutan yang berasal dari hutan negara, wajib dilengkapi bersamasama dengan dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan, yang berlaku dan dipergunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam wilayah Republik Indonesia.
BAB VII - PEREDARAN DAN PEMASARAN HASIL HUTAN
Pasal 120
- (1) Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 harus sesuai dengan fisik hasil hutan yang diangkut.
- (2) Kesesuaian fisik hasil hutan sebagaimana dimaksud ayat (1), ditentukan
BAB VII - PEREDARAN DAN PEMASARAN HASIL HUTAN
Pasal 121
- (1) Menteri berwenang mengatur, membina dan mengembangkan pemasaran hasil hutan kayu dan bukan kayu yang belum diolah ke pasar dalam negeri dan industri primer hasil hutan sebagai bahan baku.
- (2) Selain pengaturan, pembinaan dan pengembangan pemasaran hasil hutan kayu dan bukan kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kewenangannya berada pada menteri yang bertanggung jawab di bidang perdagangan dengan
BAB VII - PEREDARAN DAN PEMASARAN HASIL HUTAN
Pasal 122
Kewenangan pengaturan ekspor hasil hutan diatur oleh menteri yang bertanggung jawab dibidang perdagangan atas usulan Menteri.
BAB VIII - PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 123
- (1) Untuk tertibnya pelaksanaan tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, serta pemanfaatan hutan;
- a. Menteri, berwenang membina dan mengendalikan kebijakan bidang kehutanan yang dilaksanakan gubernur, bupati/walikota, dan/atau kepala KPH.
- b. Gubernur, berwenang membina dan mengendalikan kebijakan bidang kehutanan yang dilaksanakan bupati/walikota, dan/atau kepala KPH.
- (2) Menteri, gubernur dan bupati/walikota sesuai kewenangannya melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, serta pemanfaatan hutan yang dilaksanakan oleh kepala KPH, pemanfaat hutan, dan/atau pengolah hasil hutan.
BAB VIII - PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 124
- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) dan ayat (2) meliputi pemberian:
- a. pedoman;
- b. bimbingan;
- c. pelatihan;
- d. arahan; dan/atau
- e. supervisi.
- (2) Pemberian pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditujukan terhadap pelaksanaan tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, serta pemanfaatan hutan.
- (3) Pemberian bimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditujukan terhadap penyusunan prosedur dan tata kerja.
- (4) Pemberian pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditujukan terhadap sumber daya manusia dan aparatur.
- (5) Pemberian arahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mencakup kegiatan penyusunan rencana dan program.
- (6) Supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditujukan terhadap pelaksanaan tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, serta pemanfaatan hutan.
BAB VIII - PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 125
- (1) Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) dan ayat (2) meliputi kegiatan:
- a. monitoring; dan/atau
- b. evaluasi.
- (2) Kegiatan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan untuk memperoleh data dan informasi, kebijakan, dan pelaksanaan pengelolaan hutan.
- (3) Kegiatan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan pengelolaan hutan lestari yaitu tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, serta pemanfaatan hutan yang dilakukan secara periodik disesuaikan dengan jenis perizinannya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian keberhasilan pelaksanaan pengelolaan hutan lestari secara periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan peraturan Menteri.
BAB VIII - PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 126
Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 dan Pasal 125 diatur dengan peraturan Menteri.
SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PEMEGANG IZIN USAHA PEMANFAATAN HUTAN, DAN IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN
BAB IX
Pasal 127
Untuk menjamin status, kelestarian hutan dan kelestarian fungsi hutan, maka setiap pemegang izin pemanfaatan hutan atau usaha industri primer hasil hutan, apabila melanggar ketentuan di luar ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 78 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dikenakan sanksi administratif.
BAB IX
Pasal 128
- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 dapat berupa:
- a. penghentian sementara pelayanan administrasi;
- b. penghentian sementara kegiatan di lapangan;
- c. denda; atau
- d. pencabutan izin.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijatuhkan oleh pemberi izin sesuai dengan kewenangannya masing-masing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 sampai dengan Pasal 65, kecuali sanksi administratif berupa denda, dijatuhkan oleh Menteri.
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang disetorkan ke Kas Negara.
BAB IX
Pasal 129
Sanksi administratif berupa penghentian sementara pelayanan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (1) huruf a dikenakan kepada;
- a. pemegang IUPHHK dalam hutan alam pada hutan produksi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf f, Pasal 73 ayat (1) huruf g atau Pasal 73 ayat (4);
- b. pemegang IUPHHK restorasi ekosistem dalam hutan alam pada hutan produksi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (5) huruf g;
- c. pemegang IUPHHK pada HTI atau pada HTR dalam hutan tanaman pada hutan produksi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf a, Pasal 75 ayat (1) huruf d, huruf h, huruf i, huruf k, atau Pasal 75 ayat (3) huruf c.
BAB IX
Pasal 130
Sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan di lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (1) huruf b dikenakan kepada;
- a. pemegang IUPK atau IUPJL hutan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam . . .
- 71 - dalam Pasal 71 huruf a, huruf c, hurud d, huruf e, huruf f, atau huruf h;
- b. pemegang IUPHHK dalam hutan alam pada hutan produksi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf h;
- c. pemegang IUPHHK restorasi ekosistem dalam hutan alam pada hutan produksi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf h;
- d. pemegang hak pengelolaan hutan desa pada hutan lindung atau hutan produksi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf a, huruf b, atau huruf c;
- e. Pemegang hak pengelolaan hutan desa, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) huruf a, Pasal 91 ayat (2) huruf b, atau Pasal 91 ayat (2) huruf c,
- f. Pemegang IUPHHK HKm yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) huruf a, Pasal 98 ayat (2) huruf b, atau Pasal 98 ayat (2) huruf c,
BAB IX
Pasal 131
- (1) Sanksi administratif berupa penghentian sementara pelayanan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 dan penghentian sementara kegiatan di lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 dikenakan untuk selama 1 (satu) tahun sejak sanksi dijatuhkan;
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sewaktu-waktu dapat dicabut apabila pemegang izIn telah memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun pengenaan sanksi;
- (3) Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipenuhi selama jangka waktu 1 (satu) tahun pengenaan sanksi, pemegang izin masih diberikan peringatan tertulis paling banyak 3 (tiga) kali secara berurutan dalam jangka waktu 30 hari kerja untuk setiap kali peringatan.
- (4) Izin dicabut setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga pemegang izin tidak melaksanakan kewajibannya.
BAB IX
Pasal 132
Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (1) huruf c dikenakan kepada:
- a. pemegang IUPHHK dalam hutan alam pada hutan produksi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf c, huruf e, Pasal 74 huruf a, atau huruf b, dengan keharusan membayar denda sebanyak 10 (sepuluh) kali PSDH atau sebanyak 10 (sepuluh) kali harga dasar kayu;
- b. pemegang IUPHHK dalam hutan alam pada hutan produksi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g, dengan keharusan membayar denda sebanyak 15 (lima) belas kali harga dasar kayu;
- c. pemegang IUPHHK restorasi ekosistem dalam hutan alam pada hutan produksi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (5) huruf f, dengan keharusan membayar denda sebanyak 10 (sepuluh) kali PSDH atau sebanyak 10 (sepuluh) kali harga dasar kayu;
- d. pemegang IUPHHK pada HTI atau HTR dalam hutan tanaman pada hutan produksi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf c, huruf f, atau Pasal 75 ayat (3), dengan keharusan membayar denda sebanyak 10 (sepuluh) kali harga dasar kayu;
- e. pemegang IUPHHK pada HTR dalam hutan tanaman pada hutan produksi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 75 ayat (5) huruf a atau huruf b, dengan keharusan membayar denda sebanyak 15 (lima belas) kali PSDH;
- f. pemegang IUPHHBK yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf c atau huruf e, dengan keharusan membayar denda sebanyak 10 (sepuluh) kali PSDH atau sebanyak 10 (sepuluh) kali harga dasar kayu;
- g. pemegang IPHHK yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf b angka 2), Pasal 77 ayat (1) huruf c, huruf d, atau huruf e, dengan keharusan membayar denda sebanyak 5 (lima) kali PSDH terhadap kelebihan hasil hutan;
- h. pemegang IPHHK atau IPHHBK yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) atau Pasal 78, dengan keharusan membayar denda sebanyak 10 (sepuluh) kali PSDH terhadap kelebihan hasil hutan.
BAB IX
Pasal 133
Sanksi administratif berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (1) huruf d dikenakan kepada:
- a. pemegang IUPK atau IUPJL yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 71 huruf b angka 1), atau Pasal 74 huruf h, dan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan atau dinyatakan pailit oleh pengadilan negeri;
- b. BUMN, BUMD, atau BUMS sebagai pemegang IUPJL yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1);
- c. pemegang IUPHHK dalam hutan alam pada hutan produksi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 71 huruf b angka 3), huruf g, Pasal 73 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf d, Pasal 74 huruf f, huruf h, sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan atau dinyatakan pailit oleh pengadilan negeri;
- d. pemegang IUPHHK restorasi ekosistem dalam hutan alam pada hutan produksi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 71 huruf b angka 3), huruf g, Pasal 73 ayat (5) huruf a, huruf b angka 1), huruf b angka 2), huruf c angka 1), huruf c angka 2), huruf e, sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan atau dinyatakan pailit oleh pengadilan negari;
- e. BUMN, BUMD, atau BUMS sebagai pemegang IUPHHK dalam hutan alam atau IUPHHK restorasi ekosistem dalam hutan alam pada hutan produksi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1);
- f. pemegang IUPHHK pada HTI dalam hutan tanaman pada hutan produksi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 71 huruf b angka 3), Pasal 71 huruf g, Pasal 75 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, huruf j, Pasal 75 ayat (5) huruf b, sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan atau dinyatakan pailit oleh pengadilan negeri,
- g. pemegang IUPHHK pada HTR dalam hutan tanaman pada hutan produksi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 71 huruf b angka 3), Pasal 71 huruf g, Pasal 75 ayat (3) huruf a, huruf b, Pasal 75 ayat (5) huruf b, sanksi pidana sebagaiman dimaksud dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan atau dinyatakan pailit oleh pengadilan negeri;
- h. pemegang IUPHHK pada HTHR yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf b angka 4);
- i. BUMN, BUMD, atau BUMS sebagai pemegang IUPHHBK yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1);
- j. pemegang IPHHK atau IPHHBK yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 71 huruf i, atau sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
- k. pemegang IUPHHBK yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf a, huruf b, atau huruf d;
- l. pemegang hak pengelolaan hutan desa pada hutan lindung atau hutan produksi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1), ayat (2), atau Pasal 91 ayat (2) huruf d;
- m. pemegang IUPHHK dalam hutan kemasyarakatan pada hutan konservasi kecuali cagar alam atau zona inti taman nasional, atau hutan lindung, atau hutan produksi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1), ayat (2), atau Pasal 98 ayat (2) huruf d;
- n. Pemegang hak pengelolaan hutan desa, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1), ayat (2), atau Pasal 91 ayat (2) huruf d; atau
- o. Pemegang IUPHHK HKm yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1), ayat (2), atau Pasal 98 ayat (2) huruf d.
BAB IX
Pasal 134
- (1) Untuk memberikan kesempatan bagi pemegang IUPK, IUPJL, IUPHHK alam, IUPHH restorasi ekosistem hutan alam, IUPHHK, IUPHHBK, IPHHK, IPHHBK, IPHHK, atau IPHHBK melaksanakan kewajibannya, sebelum izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 dicabut terlebih dahulu diberikan peringatan tertulis paling banyak 3 (tiga) kali secara berurutan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari untuk setiap kali peringatan, kecuali pencabutan izin akibat sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan atau dinyatakan pailit oleh pengadilan negeri.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga pemegang izin tidak melaksanakan kewajibannya.
Bagian Ketiga
Sanksi Administratif Pemegang Izin
Usaha Industri Primer Hasil Hutan
BAB IX
Pasal 135
Pemegang izin usaha industri primer hasil hutan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 dan Pasal 116, dikenakan sanksi administratif, berupa:
- a. penghentian sementara usaha industri;
- b. penghentian sementara pemberian pelayanan; atau
- c. pencabutan izin usaha industri.
BAB IX
Pasal 136
Sanksi administratif berupa penghentian sementara usaha industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 huruf a dikenakan kepada :
- a. Pemegang izin usaha industri primer hasil hutan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1) huruf i atau huruf j;
- b. Penghentian sementara usaha industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sampai pemegang izin dapat memenuhi kewajibannya.
BAB IX
Pasal 137
Sanksi administratif berupa penghentian sementara pemberian pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 huruf b, dikenakan kepada :
- a. pemegang izin industri primer hasil hutan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1) huruf c; huruf d, huruf e; huruf f, atau huruf h;
- b. Penghentian sementara pemberian pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sampai pemegang izin dapat memenuhi kewajibannya.
BAB IX
Pasal 138
- (1) Sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 huruf c, dikenakan kepada pemegang izin usaha industri primer hasil hutan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf g; Pasal 116 huruf a; huruf b; huruf c; atau huruf d; atau huruf e.
- (2) Pencabutan izin usaha industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah ada peringatan tertulis dari pemberi izin sebanyak 3 (tiga) kali.
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dengan jangka waktu peringatan masingmasing 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (4) Pencabutan izin usaha industri yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 huruf d, diawali dengan pembekuan sementara, dan setelah adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dilakukan pencabutan izin.
Bagian Kelima Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif
BAB IX
Pasal 139
Tata cara pengenaan sanksi administratif terhadap pemegang izin pemanfaatan hutan, usaha industri primer hasil hutan dan peredaran hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 sampai dengan Pasal 138 diatur dengan peraturan Menteri.
KETENTUAN PERALIHAN
BAB X - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 140
Dengan ditetapkannya peraturan pemerintah ini, maka :
- a. terhadap hak pengusahaan hutan (HPH), hak pemungutan hasil hutan (HPHH), atau IUPHHK yang diberikan
BAB X - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 141
Penetapan seluruh wilayah KPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 diselesaikan paling lambat 2 (dua) tahun sejak tanggal diberlakukannya peraturan pemerintah ini.
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 142
Pada saat peraturan pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4206), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 143
Pada saat peraturan pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4206), dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan pemerintah ini.
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 144
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam lembaran negara Republik Indonesia.

Penetapan: Disahkan di Jakarta pada tanggal 8 Januari 2007

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 Januari 2007

Penandatangan: MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd HAMID AWALUDIN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR 22

Distribusi: Salinan sesuai dengan aslinya ## SEKRETARIAT NEGARA RI

Penandatangan: Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan Bidang Perekonomian dan Industri, ttd MUHAMMAD SAPTA MURTI
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2007 TENTANG
## TATA HUTAN DAN PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN HUTAN, SERTA PEMANFAATAN HUTAN
## UMUM
Bangsa Indonesia dikaruniai dan mendapatkan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa kekayaan alam berupa hutan yang tidak ternilai harganya, oleh karena itu, hutan harus diurus dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya berdasarkan akhlak mulia, sebagai ibadah dan perwujudan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Hutan dan kawasan hutan mempunyai peranan sebagai penyerasi dan penyeimbang lingkungan global, sehingga keterkaitannya dengan dunia internasional menjadi sangat penting dengan tetap mengutamakan kepentingan nasional. Untuk itu hutan harus dikelola secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat.
Dalam kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi dan penggunaan kawasan hutan dengan status pinjam pakai dapat diterbitkan izin pemanfaatan kayu/izin pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dengan menggunakan ketentuan-ketentuan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu atau bukan kayu pada hutan alam sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.
Dalam rangka pengelolaan hutan untuk memperoleh manfaat yang optimal dari hutan dan kawasan hutan bagi kesejahteraan masyarakat, maka pada prinsipnya semua hutan dan kawasan hutan harus dikelola dengan tetap memperhatikan sifat, karakteristik dan keutamaannya, serta tidak dibenarkan mengubah fungsi pokoknya yaitu fungsi konservasi, lindung dan produksi. Oleh karena itu dalam pengelolaan hutan perlu dijaga keseimbangan ketiga fungsi tersebut.
Kondisi hutan belakangan ini sangat memprihatinkan yang ditandai dengan meningkatnya laju degradasi hutan, kurang berkembangnya investasi dibidang kehutanan, rendahnya kemajuan pembangunan hutan tanaman, kurang terkendalinya illegal logging dan illegal trade , merosotnya perekonomian masyarakat di dalam dan sekitar hutan, meningkatnya luas kawasan hutan yang tidak terkelola secara baik sehingga perlu dilakukan upaya-upaya strategis dalam bentuk deregulasi dan debirokratisasi.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 telah ditetapkan ketentuan-ketentuan tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan, sebagai pelaksanaan dari ketentuan Bab V, Bab VII dan Bab XV UndangUndang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
Khusus untuk penggunaan kawasan hutan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden. Namun berdasarkan ketentuan
PENJELASAN
Pasal 39
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, materi penggunaan kawasan hutan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Oleh karena itu materi tersebut tidak lagi diatur di dalam Peraturan Pemerintah ini melainkan dalam Peraturan Pemerintah tersendiri. Selama kurun waktu kurang lebih empat tahun sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah dirasakan belum sepenuhnya mampu mendorong tumbuhnya iklim investasi yang kondusif dan belum mampu meningkatkan kapasitas sosial ekonomi masyarakat di dalam dan sekitar hutan. Kondisi tersebut terjadi terutama akibat lemahnya perangkat pengelolaan hutan antara lain karena belum ada peraturan perundangan yang komprehensif yang mengatur pembangunan kelembagaan pengelolaan hutan. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan mengamanatkan pembentukan wilayah pengelolaan hutan pada tingkat unit pengelolaan, yang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 belum diatur sehingga pelaksanaannya tidak berjalan secara baik, bahkan banyak menimbulkan kawasan hutan tidak terkelola dengan baik (open acces) . Memperhatikan perkembangan di