PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA Nomor 12 Tahun 2012 tentang PENATAAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA (berlaku 29 November 2012)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA
NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG
PENATAAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MIMIKA ,
:
- a. bahwa pedagang kaki lima sebagai bentuk usaha masyarakat terutama bagi golongan ekonomi lemah , maka dipandang perlu melakukan penataan dan pembinaan demi kemajuan usahanya yang diharapkan akan mampu menunjang perekonomian masyarakat dan mewujudkan lingkungan kota yang tertib, bersih, sehat, rapi, dan indah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a , perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima ;
3. : 1. Undang -undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupatenkabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907) ;
2. Undang-undang No. 13. Tahun 1980 Tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesisa Nomor 3186);
3. Undang -Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) ;
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
8. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Repub;lik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang -undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan ntara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Mimika (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mimika Tahun 2011 - 2031 ( Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Nomor 12)
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MIMIKA
Dan
BUPATI MIMIKA
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA .
B A B I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Mimika.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Mimika.
3. Bupati adalah Bupati Mimika.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika.
5. Pemerintah Daerah ialah Pemerintah Kabupaten Mimika.
6. Bupati ialah Bupati Mimika.
7. Daerah ialah Daerah Kabupaten Mimika.
8. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani urusan perdagangan dan usaha-usaha kecil serta Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani urusan ketertiban dan ketentraman umum di Kabupaten Mimika.
9. Penataan adalah proses atau cara yang dilakukan untuk menertibkan para penjual barang dan/atau jasa dalam rangka mewujudkan kota yang tertib, bersih, sehat, rapi dan indah.
10. Pedagang Kaki Lima adalah penjual barang dan/atau jasa yang secara perorangan berusaha dalam kegiatan ekonomi yang menggunakan daerah milik jalan atau fasilitas umum dan bersifat sementara atau tidak menetap
11. dengan menggunakan peralatan bergerak maupun tidak bergerak.
11. Jalan Umum adalah setiap jalan di Kabupaten Mimika dalam bentuk apapun yang terbuka untuk lalu lintas umum.
12. Tempat Umum adalah tempat-tempat yang meliputi taman Kabupaten, lapangan , alun-alun , dan fasilitas lainnya yang dikuasai atau dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Mimika.
13. Trotoar adalah bagian dari jalan yang berfungsi utamanya diperuntukan bagi pejalan kaki.
14. Pelataran ialah bidang tanah, lapangan, taman, jalanan, jalur hijau, trotoar, atau lain-lain bidang tanah yang dimiliki, dikuasai ataupun dibawah pengawasan Pemerintah Daerah.
B A B II
LEMBAGA PELAKSANA
Pasal 2
- (1) Lembaga yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan penataan dan pembinaan Pedagang kaki Lima adalah SKPD yang menangani urusan perdagangan dan usaha-usaha kecil yang mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :
- a. menyusun program di bidang teknis dan penyiapan perizinan serta pedoman pembinaan kegiatan usaha di bidang perdagangan ,koperasi , usaha kecil menengah dan mikro;
- b. memberikan bimbingan dan penyuluhan bagi pedagang kaki lima untuk pengembangan dan peningkatan usahanya;
- c. memfasilitasi penyelenggaraan pemberian perkuatan modal dengan pihak pemberi dana bantuan baik pemerintah maupun lembaga keuangan lainnya;
- d. melaksanakan penataan terhadap penjual barang dan/atau jasa; dan Lembaga yang bertanggungjawab untuk menjaga , ketentraman ,dan ketertiban dalam penataan dan pembinaan pedagang kaki lima adalah Satuan Polisi Pamong Praja yang mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :
- a. melaksanakan pemantauan terhadap pedagang kaki lima yang melanggar Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
- b. memberikan pengamanan terhadap usaha kegiatan pedagang kaki lima;
- c. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan aparat keamanan agar aktifitas pedagang kaki lima dapat berjalan lancar;
- d. menertibkan para pedagang kaki lima yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum ;dan
- e. melaksanakan pengawasan terhadap pedagang kaki lima agar dapat mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah, Peraturan Bupati ,dan Keputusan Bupati.
B A B III
PENATAAN LOKASI
Pasal 3
- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk menentukan dan/atau mengatur lokasi pelataran yang dapat dipergunakan oleh para pedagang kaki lima secara kelompok maupun perorangan sebagai tempat berdagang atau usaha.
- (2) Dilarang berdagang atau berusaha di bagian jalan, trotoar dan tempattempat umum lainnya diluar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam menentukan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , Bupati atau pejabat yang ditunjuk harus mempertimbangkan ketentraman dan ketertiban umum, kepentingan umum, sosial, budaya, pendidikan, ekonomi, keamanan, ketertiban dan kenyamanan.
B A B IV
PERIZINAN
Pasal 4
- (1) Setiap pedagang kaki lima yang akan melakukan kegiatan usaha dan menggunakan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) , wajib memiliki izin penggunaan lokasi dan kartu identitas dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin penggunaan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (3) Setiap pedagang kaki lima hanya dapat memiliki 1 (satu) izin penggunaan lokasi .
- (4) Pada tempat-tempat berdagang atau berusaha yang telah diberikan izin tidak boleh didirikan bangunan permanen.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara untuk mendapatkan izin, bentuk surat izin dan kartu identitas diatur dengan peraturan Bupati.
Pasal 5
Setiap Pedagang Kaki Lima berhak :
- a. Menempati lokasi yang telah diizinkan;
- b. melakukan kegiatan usaha di lokasi yang telah diizinkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;dan
- c. mendapat perlindungan hukum terhadap penggunaan lokasi yang telah diizinkan.
Pasal 6
Setiap Pedagang Kaki Lima wajib :
- a. bertanggungjawab terhadap ketertiban, keamanan,kebersihan,keindahan dan fungsi fasilitas umum serta kesehatan lingkungan disekitar tempat kegiatan usahanya;
- b. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang ketertiban, keamanan, kesehatan, kebersihan, dan keindahan serta fungsi fasilitas umum;
- c. mengemas dan memindahkan peralatan dan dagangannya dari lokasi tempat usahanya setelah selesai menjalankan usahanya; dan
- d. memberikan akses jalan ke bangunan atau tanah yang berbatasan langsung dengan jalan apabila berusaha di daerah milik jalan.
B A B VI LARANGAN
Pasal 7
- (1) Setiap Pedagang Kaki Lima dilarang :
- a. melakukan kegiatan usaha di tempat umum selain yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah;
menggunakan lahan melebihi ketentuan yang diizinkan;
- c. menjualbelikan dan/atau memindahtangankan lokasi kepada pihak manapun;
- d. melakukan kegiatan usaha dengan tempat usaha yang bersifat menetap;
- e. melakukan kegiatan usaha yang menimbulkan permasalahan kebersihan, ketertiban, keamanan, dan kenyamanan serta pencemaran lingkungan;
- f. melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan/atau merubah bentuk trotoar, fasilitas umum dan/atau bangunan sekitarnya; dan
- g. melakukan kegiatan usaha yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Pedagang Kaki Lima yang melakukan kegiatan usaha dengan menggunakan kendaraan dilarang berdagang di tempat larangan parkir,larangan berhenti dan/atau trotoar.
B A B VII
PEMBINAAN
Pasal 8
Untuk pengembangan usahan pedagang kaki lima , Bupati melalui SKPD Pelaksana memberikan pembinaan.
B A B VIII SANKSI
Pasal 9
- (1) Setiap pedagang kaki lima yang melanggar ketentuan sebagimnana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d serta ayat (2) , akan dikenakan sanksi administrasi berupa penghentian sementara kegiatan usahanya.
- (2) Setiap pedagang kaki lima yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e, huruf f, dan huruf g akan dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin menggunakan lokasi.
- (3) Apabila sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) , telah diberikan dan pedagang kaki lima tetap melakukan kegiatan usahanya , maka akan diberikan tindakan pembongkaran.
Pasal 10
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mimika.

Penetapan: Ditetapkan di T i m i k a Pada tanggal, 29 November 2012

Penandatangan: BUPATI MIMIKA ttd KLEMEN TINAL, SE.,MM.

Penetapan: Diundangkan di Timika Pada tanggal 29 November 2012

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA ttd Drs.MARTHIN EDWARD GIYAY Pembina Utama Madya NIP. 19550114 198211 1 003 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2012 NOMOR 12 ## B A B VII PEMBINAAN Pasal 8

Penandatangan: Untuk pengembangan usahan pedagang kaki lima , Bupati melalui SKPD Pelaksana memberikan pembinaan. B A B VIII SANKSI Pasal 9 - (4) Setiap pedagang kaki lima yang melanggar ketentuan sebagimnana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d serta ayat (2) , akan dikenakan sanksi administrasi berupa penghentian sementara kegiatan usahanya. - (5) Setiap pedagang kaki lima yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e, huruf f, dan huruf g akan dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin menggunakan lokasi. - (6) Apabila sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) , telah diberikan dan pedagang kaki lima tetap melakukan kegiatan usahanya , maka akan diberikan tindakan pembongkaran. B A B IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 10

Penetapan: Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mimika.

Penetapan: Ditetapkan di T i m i k a Pada tanggal, 29 November 2012

Penandatangan: BUPATI MIMIKA ttd KLEMEN TINAL, SE.,MM.

Penetapan: Diundangkan di Timika Pada tanggal 29 November 2012

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA ttd Drs.MARTHIN EDWARD GIYAY Pembina Utama Madya NIP. 19550114 198211 1 003 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2012 NOMOR 5

Penandatangan: Untuk salinan yang sah Sesuai dengan yang asli a.n SEKERTARIS DARAH KABUPATEN MIMIKA KEPALA BAGIAN HUKUM SIHOL PARNINGOTAN, SH PEMBINA NIP. 19640616 199403 1 008
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG
## PENATAAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA
## I. PENJELASAN UMUM
Bahwa keberadaan Pengusaha Golongan ekonomi lemah dan khususnya pedagang kaki lima termasuk pedagang kelana dan pedagang asongan di daerah, merupakan salah satu potensi/social ekonomi masyarakat yang telah memberikan peranan yang cukup berarti dalam Pembangunan Daerah.
Sebagian dari kebutuhan masyarakat dapat disediakan oleh para pedagang kaki lima dengan harga yang terjangkau oleh kemampuan daya beli masyarakat beli.
Bahwa kehadiran para pedagang kaki lima telah menciptakan lapangan kerja yang dapat menyerap tenaga kerja, sehingga dapat mengurangi jumlah pengangguran.
Namun demikian kegiatan usaha mereka pada umumnya belum tertata dan terara dengan baik, sehinnga kehidupannya masih penuh ketidak pastian serta terkadang menimbulkan pula gangguan keamanan lalu lintas, kebersihan dan keindahan lingkungan dan sebagainya.
Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dengnan memperhatikan pula arah kebijaksanaan Pemerintah dibidang ekonomi, khusunya Pengusaha Ekonomi Lemah, maka kegiatan usaha pedagang kaki lima di Kabupaten Mimika , perlu ditata dan dibina serta diarahkan agar dapat berkembang semakin meningkat serta tidak lagi menimbulkan dibidang keamanan lalu lintas, kebersihan dan keindahan lingkungan dan sebagainya.
## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup jelas Pasal 2 Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 3
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 4
Ayat (1) Cukup jelas. Yang dimaksud dengan kartu identitas adalah kartu tanda pengenal yang dikeluarkan oleh SKPD Pelaksana , yang harus dimiliki oleh setiap pedagang kaki lima yang telah mendapatkan izin dan dipasang pada tempat yang digunakan untuk berdagang,dan tidak dipungut biaya. Ayat (2) Cukup jelas. Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas. Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas. Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas. Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 6
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 7
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 8
Pembinaan