PERATURAN GUBERNUR PAPUA Nomor 16 Tahun 2016 tentang TUNJANGAN KHUSUS PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2016 Lampiran : 3 (tiga). GUBERNUR PAPUA, (berlaku 27 Januari 2016)
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran

: 3 (tiga).

## GUBERNUR PAPUA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah berdasarkan pertimbangan obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRP sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- b. bahwa pegawai pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Papua memiliki beban kerja yang lebih besar, sehingga dipandang perlu untuk diberikan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua tentang Tunjangan Khusus Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Papua Tahun 2016;
3. : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Irian Barat dan Kabupatenkabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

3.Undang-Undang...../2

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

13.Peraturan.../3

13. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 1 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2016 Nomor 1);
14. Peraturan Gubernur Papua Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Provinsi Papua Tahun 2016 Nomor 1);

## MEMUTUSKAN :

## Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUNJANGAN KHUSUS PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PROVINSI PAPUA

## BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Tunjangan Khusus Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Papua yang selanjutnya disebut dengan TKPKD Provinsi Papua adalah tunjangan yang diberikan sebagai insentif kepada Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Honorer di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Papua atas beban kerja yang menjadi tanggung jawab berdasarkan tugas pokok dan fungsinya yang bertujuan untuk meningkatkan motivasi bekerja.
2. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah dan/atau Pegawai Negeri Sipil Pusat dengan status dipekerjakan/diperbantukan pada lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Papua.
3. Tenaga honorer adalah seseorang yang diangkat dengan Keputusan Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk membantu pelaksanaan tugas pada lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Papua.
4. Masa kerja adalah kurun waktu 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal 1 sampai dengan akhir bulan dari kegiatan yang dinilai untuk diberikan tunjangan berdasarkan beban kerja.
5. Hari kerja adalah kurun waktu dalam satu hari yang berisi jam pelayanan efektif untuk melaksanakan tugas pelayanan publik dan pelayanan aparatur.
6. Pejabat penanggung jawab adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Papua.

## BAB II

## PENILAIAN, PENGHITUNGAN MASA KERJA DAN HARI KERJA

## Bagian Kesatu Penilaian

Pasal 2

Penilaian bagi Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV, Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Honorer untuk penetapan TKPKD ditentukan berdasarkan catatan tertulis dari disiplin yang bersangkutan berdasarkan penilaian Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Papua.


## Bagian Kedua

## Penghitungan Masa Kerja

Pasal 3

Penghitungan besarnya TKPKD untuk suatu masa kerja didasarkan pada komponen disiplin sesuai tugas pokok dan fungsi dari jabatan struktural, jabatan fungsional, pegawai negeri sipil dan tenaga honorer atau peran nyata dalam melaksanakan tugas lainnya untuk masa kerja sesuai dengan Peraturan Gubernur atau Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Papua.

## Bagian Ketiga Hari Kerja

Pasal 4

- (1) Penghitungan hari kerja dalam pemberian TKPKD adalah jumlah kehadiran pada hari kerja setiap bulan masa kerja.
- (2) Termasuk dalam pengertian tidak hadir pada hari kerja adalah :
- a. Cuti melahirkan, cuti besar dan cuti di luar tanggungan negara;
- b. Izin tidak masuk kerja dengan alasan apapun kecuali perjalanan dinas sampai dengan 5 hari kerja.

## BAB III

## PEMBAYARAN DAN PENERIMA TKPKD Pembayaran TKPKD

Pasal 5

- (1) TKPKD dibayarkan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya dari masa kerja dan dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21 dari jumlah yang akan diterima.
- (2) Besaran TKPKD yang dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran I Peraturan ini.
- (3) Pembayaran TKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan dengan kehadiran pegawai.
- (4) Pejabat penanggung jawab mengajukan Surat Permintaan Pembayaran TKPKD melalui Bendahara Pengeluaran sesuai dengan prosedur yang berlaku.
- (5) Pembayaran TKPKD dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2016.

## Penerima TKPKD

## Pasal 6

- (1) Penerima TKPKD adalah pegawai negeri sipil dan pegawai honorer pada lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Papua yang terdiri dari :
- a. PNS yang namanya tercantum dalam daftar gaji;
- b. Calon PNS yang telah mempunyai surat keputusan pengangkatan;
- c. Tenaga Honorer yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Papua dan honorariumnya dibayarkan berdasarkan kompetensi pendidikan menurut uraian tugas yang dilaksanakan dan ditetapkan secara tertulis.


- (2) PNS Pusat yang bekerja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Papua dengan ketentuan :
- a. Berstatus dipekerjakan atau diperbantukan pada Pemerintah Provinsi Papua;
- b. Tidak menerima honorarium atau penggantian lain yang sejenis dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) PNS pindahan dan atau titipan dari provinsi/kabupaten/kota lain dalam tahun berjalan yang tidak menduduki jabatan struktural atau namanya belum termasuk dalam daftar gaji pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Papua dapat menerima TKPKD berdasarkan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Papua.
- (4) PNS pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Papua yang dipekerjakan atau diperbantukan ke Pemerintah Daerah lain tidak mendapatkan TKPKD.

## BAB IV PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura pada tanggal 27 Januari 2016

GUBERNUR PAPUA, CAP/TTD LUKAS ENEMBE, SIP, MH

Diundangkan di Jayapura Pada tanggal 28 Januari 2015 Sekretaris Daerah Provinsi Papua CAP/TTD T.E.A. HERY DOSINAEN, S.IP.,M.KP BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2015 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya Plt. KEPALA BIRO HUKUM

ABNER KEHEK, SH., M.Hum NIP. 19750421 200112 1 006

Lampiran I : Peraturan Gubernur Papua

Nomor : 16 Tahun 2016

Tanggal : 27 Januari 2016

## BESARAN TUNJANGAN KHUSUS PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

| NO | JABATAN | JUMLAH |
|------|----------------------------------------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | KEPALA BADAN | 25.000.000,00 |
| 2 | PEJABAT ESELON III pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah | 20.000.000,00 |
| 3 | PEJABAT ESELON IV pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah | 15.000.000,00 |
| 4 | STAF GOLONGAN IV | 9.000.000,00 |
| 5 | STAF GOLONGAN III | 7.500.000,00 |
| 6 | STAF GOLONGAN I DAN II | 6.000.000,00 |
| 7 | TENAGA HONORER | 3.000.000,00 |

GUBERNUR PAPUA, CAP/TTD LUKAS ENEMBE, SIP, MH

Salinan sesuai dengan aslinya Plt. KEPALA BIRO HUKUM

ABNER KEHEK, SH., M.Hum NIP. 19750421 200112 1 006

Lampiran II : Peraturan Gubernur Papua

Nomor : 16 Tahun 2016

Tanggal : 27 Januari 2016

## KOMPONEN DISIPLIN

| NO | JENIS PENILAIAN | JENIS PENILAIAN | PENGURANGAN DISIPLIN | KETERANGAN |
|------|-------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | TERLAMBAT DATANG (TD) | SETIAP TD | 2.00% | DAFTAR PRESENSI |
| 2 | PULANG CEPAT (PC) | SETIAP PC | 2.00% | DAFTAR PRESENSI |
| 3 | TIDAK HADIR DENGAN IJIN KARENA CUTI DAN ATAU KEPERLUAN LAIN | SETIAP HARI KINERJA | 3.00% | DAFTAR PRESENSI |
| 4 | MENINGGALKAN TUGAS SELAMA JAM KERJA TANPA IZIN | SETIAP SURAT TEGURAN | 4.00% | DAFTAR PRESENSI |
| 5 | ALPA (TIDAK HADIR TANPA IZIN) | SETIAP 1 HARI KERJA | 4.00% | DAFTAR PRESENSI |

GUBERNUR PAPUA, CAP/TTD LUKAS ENEMBE, SIP, MH

Salinan sesuai dengan aslinya Plt. KEPALA BIRO HUKUM

ABNER KEHEK, SH., M.Hum NIP. 19750421 200112 1 006