PERATURAN WALIKOTA BI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bitung pada Perusahaan Daerah Air Minum Duasudara Kota Bitung, maka perlu diatur pelaksanaan teknis penyertaan modal; - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
WALIKOTA BITUNG PROVINS! SULAWESI UTARA
PERATURAN WALIKOTA BITUNG NOMOR 1 7 TAHUN 2017
TENT ANG
TEKNIS PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA BITUNG PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM DUASUDARA KOTA BITUNG TAHUN ANGGARAN 2017
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BITUNG,
- a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bitung pada Perusahaan Daerah Air Minum Duasudara Kota Bitung, maka perlu diatur pelaksanaan teknis penyertaan modal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Teknis Pelaksanaan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bitung pada Perusahaan Daerah Air Minum Duasudara Kota Bitung Tahun Anggaran 2 0 1 7;
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Un.dang-Un.dang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana · telah beberapa kali diubah terakhir -dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Duasudara Kota Bitung (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2012 Nomor 8);
11. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bitung pada Perusahaan Daerah Air Minum Duasudara Kota Bitung {Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2013 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bitung pada Perusahaan Daerah Air Minum Duasudara Kota Bitung (Lembaran Daerah Kata Bitung Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bitung Nomor 131);
12. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bitung Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2016 Nomor 12);
Menetapkan
MEMUTUSKAN :
PERATURAN WALIKOTA TENTANG TEKNIS PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA BITUNG PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM DUASUDARA KOTA BITUNG TAHUN ANGGARAN 2017.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Bitung.
2. Pemerintah Kata adalah Walikota Bitung dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bitung.
4. Perusahaan Daerah Air Minum, yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Duasudara Kota Bitung.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bitung.
7. Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam penyertaan modal daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak ketiga dan/ atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan.
8. Modal Daerah adalah modal dalam bentuk uang dan/atau kekayaan daerah (yang belum dipisahkan) yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya yang dimiliki oleh daerah yang merupakan kekayaan daerah.
9. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
BAB II - PENYERTAAN MODAL
Pasal 2
Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bitung pada PDAM yang dianggarkan pada Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah).
BAB II - PENYERTAAN MODAL
Pasal 3
Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2017.
BAB II - PENYERTAAN MODAL
Pasal 4
Penyetoran Dana Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 melalui RKUD Pemerintah Kota Bitung ke Rekening PDAM.
BAB III KETENTU AN PENUTUP
BAB II - PENYERTAAN MODAL
Pasal 5
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bi tung. . . J)ityJapkan di Bitung LFacl;a, � tanggal 2 1 Feb r u a r i 2 O 1 7 � - - � "' � \..; "-', . '\. J.. ,- -, ' !Z � h W:Al,Ii(; � t � BITUNG, {:&lt;J[ � · ' � , �� --------MAXIMILIAAN JONAS LOMBAN

Penetapan: Diundangkan di Bitung Pada tanggal 21 Februari 2017

Penandatangan: Plt. SEKRETARIS DAERAH, YOKEF BERITA DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2017 NOMOR 17

Distribusi: Salinan sesuai asllnya

Penandatangan: KEPALA BAGIAN HUKUM dengi?1 SETDA KOTA BITUNG, WEENAS CH.NOBEL, SH,MH /ft PEMBINA TINGKAT I NIP: 19741118 2001121 003