PERATURAN BUPATI SALINAN  BANYUWANGI Nomor 10 Tahun 2012 tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 2 TAHUN 2006 TENTANG ALOKASI DANA DESA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 2 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 2 TAHUN 2006 TENTANG ALOKASI DANA DESA (berlaku 1 April 2012)
Pembukaan
Menimbang
- bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa sehingga dapat terselenggara lebih optimal, perlu mengatur kembali petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud dengan menetapkannya dalam Peraturan Bupati Banyuwangi.
- Mengingat : Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 59);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan. (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata cara pelaporan dan pertanggungawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 25 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2012;
16. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 81 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2012;
17. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 85 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2012;
18. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 188/1322/KEP/429.011/2011 tentang Standar Satuan Harga Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2012 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 188/ /KEP/ 429.011/2012.
Memperhatikan :
- a. Surat Menteri Dalam Negeri RI tanggal 22 Maret 2005 Nomor: 140/640/Sl, Perihal: Pelaksanaan Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa;
- b. Surat Menteri Dalam Negeri RI tanggal 17 Pebruari 2006 Nomor: 140/286/SJ, Perihal: Pelaksanaan Alokasi Dana Desa;
- c. Surat Menteri Dalam Negeri RI tanggal 26 Januari 2007 Nomor: 140/161/SJ, Perihal: Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan Desa.
MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 2 TAHUN 2006 TENTANG ALOKASI DANA DESA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 2 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 2 TAHUN 2006 TENTANG ALOKASI DANA DESA.
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Bupati adalah Bupati Banyuwangi;
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi;
3. Camat adalah pimpinan dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan;
4. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintahan Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten;
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat ## BAB II
Pasal 2
Sumber-sumber ADD berasal dari:
- a. Bagi hasil penerimaan pajak daerah;
- b. Bagi hasil penerimaan retribusi daerah;
- c. Bagian dari dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima Pemerintah Kabupaten Banyuwangi kecuali Dana Alokasi Khusus.
Pasal 3
- (1) Besarnya bagi hasil pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 yang diperuntukan bagi desa paling sedikit sebesar 10 % (sepuluh persen) dari penerimaan pajak daerah per tahun;
- (2) Bagi hasil penerimaan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada desa dengan
Pasal 4
- (1) Besarnya bagi hasil retribusi daerah sebagaimana dimaksud pasal 2 yang diperuntukkan bagi desa paling sedikit 10 % (sepuluh persen) dari penerimaan retribusi daerah per tahun;
- (2) Bagi hasil retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Desa dengan
Pasal 5
Besarnya bagian dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima kabupaten untuk desa sebesar 5% (lima persen) sampai dengan 10 % (sepuluh persen) dari penerimaan dana perimbangan per tahun, yang terdiri dari:
- a. Bagi hasil pajak dan sumber daya alam;
- b. Dana Alokasi Umum (DAU) setelah dikurangi belanja pegawai.
BAB III - PENETAPAN Pasal 6
Pasal 6
- (1) Setiap tahun pemerintah desa mendapatkan ADD yang ditetapkan
BAB III - PENETAPAN Pasal 6
Pasal 7
- (1) Penghitungan besarnya ADD Minimal setiap desa ditentukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:
ADDM = 60 % X Jumlah ADD
Jumlah Desa se-Kabupaten
- (2) Penghitungan besarnya ADD Proporsional setiap desa ditentukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:
ADDP = 40 % X Nilai Bobot Desa X ADD
BAB III - PENETAPAN Pasal 6
Pasal 8
Penilaian terhadap nilai bobot desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ditentukan
BAB III - PENETAPAN Pasal 6
Pasal 9
- (1) Dalam penghitungan variabel sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 digunakan untuk menentukan nilai bobot masing-masing variabel;
- (2) Penentuan nilai bobot masing-masing variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dirumuskan oleh Tim Fasilitasi Kabupaten;
- (3) Nilai bobot desa dihitung
BAB III - PENETAPAN Pasal 6
Pasal 10
Penghitungan koefisien variabel sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 menggunakan rumus sebagai berikut:
KV 1, 2,...
=
V 1,2, ...
Jumlah angka Variabel Kabupaten
KV 1,2,... = Koefisien Variabel pertama, kedua, dan seterusnya.
V1,2,... =
angka Variabel pertama, kedua dan seterusnya.
BAB III - PENETAPAN Pasal 6
Pasal 11
- (1) Bantuan ADD yang telah ditetapkan dalam APBD kabupaten disalurkan oleh Pengelola ADD kabupaten sesuai besaran ADD setiap desa
BAB III - PENETAPAN Pasal 6
Pasal 12
Besarnya ADD dan tata cara serta persyaratan-persyaratan pencairan ADD secara administratif diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.
PENGELOLAAN
BAB V - PENGELOLAAN
Pasal 13
- (1) Dalam Pengelolaan ADD dibentuk Tim yang terdiri dari:
- a. Tim Fasilitasi Kabupaten;
- b. Tim Pendamping Kecamatan;
- c. Tim Pelaksana Desa.
- (2) Keanggotaan dan tugas pokok Tim Fasilitasi Kabupaten, Tim Pendamping Kecamatan dan Tim Pelaksana Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, b dan c ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (1) Penggunaan ADD BAB VI
PENGGUNAAN
BAB V - PENGELOLAAN
Pasal 15
Bentuk dan sistematika penulisan RPJMDes dan RKPDes sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-Undangan yang berlaku.
BAB V - PENGELOLAAN
Pasal 16
- (1) Penggunaan ADD yang disusun dalam APBDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 berpedoman pada RKPDes;
- (2) Pengalokasian ADD dalam APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
BAB V - PENGELOLAAN
Pasal 17
Penanggung jawab keuangan ADD yang dialokasikan untuk membiayai operasional penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah Kepala Desa dan secara administratif dilaksanakan oleh Bendahara Desa.
PERTANGGUNGJAWABAN, PENGAWASAN DAN LAPORAN
BAB VII - PERTANGGUNGJAWABAN, PENGAWASAN DAN LAPORAN
Pasal 18
- (1) Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDes, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APBDes;
- (2) Tata cara pertanggungjawaban dan pengelolaan ADD akan diatur lebih lanjut dalam pedoman teknis pengelolaan ADD yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (3) Dalam pengelolaan ADD secara administratif Tim Pelaksana Desa dibantu oleh Tim Pendamping Kecamatan.
BAB VII - PERTANGGUNGJAWABAN, PENGAWASAN DAN LAPORAN
Pasal 19
- (1) Bentuk pelaporan Alokasi Dana Desa adalah sebagai berikut:
- a. Laporan berkala yaitu laporan mengenai pelaksanaan penggunaan dana ADD dibuat secara rutin setiap bulan. Materi yang dimuat dalam laporan ini adalah realisasi penerimaan ADD dan realisasi belanja ADD;
- b. Laporan akhir dari penggunaan Alokasi Dana Desa mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan ADD;
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui jalur struktural yaitu dari Tim Pelaksana Desa ke Tim Pendamping Kecamatan;
- (3) Tim Pendamping Kecamatan sebagaimana dimaksud ayat (2) membuat laporan/rekapan dari seluruh laporan tingkat desa diwilayah kerjanya selanjutnya dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Banyuwangi.
BAB VII - PERTANGGUNGJAWABAN, PENGAWASAN DAN LAPORAN
Pasal 20
Seluruh dokumen laporan perkembangan dan akhir tahun pengelolaan ADD ditingkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 menjadi dokumen publik.
BAB VII - PERTANGGUNGJAWABAN, PENGAWASAN DAN LAPORAN
Pasal 21
Pengawasan pengelolaan ADD meliputi :
- a. Pengawasan Fungsional;
- b. Pengawasan Teknis;
- c. Pengawasan Operasional.
KETENTUAN PENUTUP
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23
Dengan berlakunya peraturan ini, maka peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 16 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Penetapan: Ditetapkan di Banyuwangi Tanggal 11 April 2012

Penandatangan: BUPATI BANYUWANGI,

Verifikasi: Ttd. H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Penetapan: Diundangkan di Banyuwangi Pada tanggal 11 April 2012

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI

Verifikasi: Ttd. Drs. Ec. H. SUKANDI, M.M. Pembina Utama Madya NIP 19560225 198212 1 002 BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2012 NOMOR 8/E