KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 17 Tahun 2006 tentang UNIT KERJA PRESIDEN PENGELOLAAN PROGRAM DAN REFORMASI (berlaku 29 September 2006)
Pembukaan
Menimbang :
Menetapkan :
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2006 TENTANG
UNIT KERJA PRESIDEN
PENGELOLAAN PROGRAM DAN REFORMASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
- a. bahwa Presiden sebagai Kepala Pemerintahan bertanggung jawab untuk keberhasilan penyelenggaraan dan pencapaian sepenuhnya sasaran kebijakan nasional, program dan rencana kerja pemerintah;
- b. bahwa untuk itu perlu senantiasa meningkatkan kinerja kabinet dan seluruh aparatur pemerintahan dengan mengendalikan, memantau kemajuan, memberi dorongan untuk menyempurnakan segi pelaksanaan kebijakan nasional, program dan rencana kerja pemerintah tersebut;
- c. bahwa pengelolaan program dan reformasi secara menyeluruh merupakan upaya mengefektifkan pencapaian sasaran kebijakan nasional di semua bidang;
- d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c, dipandang perlu membentuk Unit Kerja Presiden Pengelolaan Program dan Reformasi dengan Keputusan Presiden;
Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;
MEMUTUSKAN :
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG UNIT KERJA PRESIDEN PENGELOLAAN PROGRAM DAN REFORMASI.
Pasal 1
- (1) Membentuk Unit Kerja Presiden Pengelolaan Program dan Reformasi yang selanjutnya disebut dengan UKP-PPR, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Presiden dibantu oleh Wakil Presiden.
- (3) UKP-PPR dipimpin oleh seorang Kepala.
Pasal 2
UKP-PPR dalam melaksanakan tugasnya dikendalikan secara langsung oleh Presiden.
Pasal 3
- (1) UKP-PPR bertugas membantu Presiden dalam melaksanakan pemantauan, pengendalian, pelancaran dan percepatan atas pelaksanaan program dan reformasi sehingga mencapai sasaran dengan penyelesaian penuh.
- (2) Prioritas pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sasaran :
- a. perbaikan iklim usaha/investasi dan sistem pendukungnya;
- b. pelaksanaan reformasi administrasi pemerintahan;
- c. peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Negara;
- d. perluasan peranan Usaha Kecil dan Menengah;
- e. perbaikan penegakan hukum.
Pasal 4
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UKPPPR menyelenggarakan fungsi :
- a. membantu Presiden dalam menetapkan sasaran perubahan dan prioritas pencapaian kemajuan yang harus dilakukan dalam waktu tertentu;
- b. membantu Presiden dalam menemukan kendala dalam pelaksanaan program dan reformasi serta cara mengatasinya;
- c. menampung saran dan keluhan masyarakat dan dunia usaha serta melakukan pemantauan dan analisa kelemahan pelayanan publik yang terjadi;
- d. membantu Presiden dalam menetapkan perbaikan mutu administrasi publik dan pelaksanaan program pembaruan tata kelola pemerintahan;
- e. melaksanakan fungsi-fungsi lain yang diberikan Presiden.
Pasal 5
Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi, Kepala UKP-PPR menghadiri sidang kabinet paripurna dan sidang kabinet lain sesuai keperluan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi UKP-PPR.
Pasal 6
Pelaksanaan tugas dan fungsi UKP-PPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dilaksanakan dengan tetap
Pasal 7
- (1) Untuk menyelaraskan dan mensinkronkan dengan prioritas program dan reformasi, UKP-PPR dalam melaksanakan tugas dan fungsinya
Pasal 8
- (1) Susunan organisasi UKP-PPR terdiri dari :
- a. Kepala;
- b. 2 (dua) Deputi;
- c. Sekretariat;
- d. Biro Umum dan Administrasi;
- e. Asisten;
- f. Staf Ahli.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala dapat membentuk Tim Khusus untuk penanganan masalah-masalah tertentu .
Pasal 9
Rincian tugas dan fungsi Deputi, Sekretariat, Biro Umum dan Administrasi, Asisten dan Staf Ahli dalam susunan organisasi UKP-PPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) ditetapkan oleh Kepala UKP-PPR dengan
Pasal 10
Dengan persetujuan Presiden, UKP-PPR dapat menggunakan jasa konsultan dari luar pemerintahan sepanjang diperlukan.
Pasal 11
- (1) Kepala diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- (2) Deputi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Kepala melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
- (3) Selain Kepala dan Deputi, pejabat lain di lingkungan UKP-PPR diangkat dan diberhentikan oleh Kepala.
Pasal 12
Kepala dan Deputi diangkat untuk masa jabatan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang apabila diperlukan.
Pasal 13
- (1) Jabatan di lingkungan organisasi UKP-PPR dapat dijabat oleh orang yang berasal dari Pegawai Negeri atau bukan Pegawai Negeri.
- (2) Dalam hal dijabat oleh Pegawai Negeri, pembinaan Pegawai Negeri yang bersangkutan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 14
- (1) Kepada Kepala diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya sesuai yang diberikan kepada Menteri Negara.
- (2) Kepada Deputi diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya sesuai yang diberikan kepada pejabat struktural eselon I. a.
- (3) Pejabat lain di lingkungan UKP-PPR diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya yang ditetapkan oleh Kepala UKP-PPR setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan.
Pasal 15
Kepala, Deputi dan pejabat lainnya di lingkungan UKP-PPR apabila berhenti atau telah berakhir masa jabatannya tidak diberikan pensiun dan/atau pesangon.
Pasal 16
Ketentuan mengenai tata kerja UKP-PPR diatur oleh Kepala dengan
Pasal 17
Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas dan fungsi UKPPPR dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum,
Lambock V. Nahattands
Pasal 18
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 September 2006

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO