PERATURAN DAERAH KABUPATEN MA Nomor 1 Tahun 2012 tentang RETRIBUSI JASA USAHA (berlaku 16 Januari 2012)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 127 dalam Pasal 156 Undang- UndangNomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu ditetapkan Retribusi Jasa Usaha;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf adiatas,maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Maros Tentang Retribusi Jasa Umum;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerak Tk.II diSulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);Indonesia Nomor 2890);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
SALINAN
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah PusatdanPemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 Tentang Prasarana dan Sarana Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerinnntah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
15. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
16. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 1 Tahun 1989 Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 1989 Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 01 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2007 Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 07 Tahun 2008 Tentang Penetapkan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2008 Nomor 07);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAROS
dan
BUPATI MAROS
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.
B A B I KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Maros.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi daerah dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Maros.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maros.
6. Pejabat adalah Pegawai yag diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan satu kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
9. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
10. Retribusi Jasa Usaha yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa, yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
11. Wajib Retibusi Jasa Usaha yang selanjutnya disebut Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong jenis retribusi jasa usaha.
12. Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemakaian atau pemanfaatan aset yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah baik barang-barang bergerak dan/atau tidak bergerak.
13. Tempat Pelelangan adalah tempat penjual dan pembeli melakukan transaksi jual beli secara lelang.
14. Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dan/atau barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi.
15. Tempat Khusus Parkir adalah tempat yang secara khusus disediakan, dimiliki dan atau dikelolah oleh Pemerintah Daerah yang meliputi pelataran/ lingkungan parkir, taman parkir dan gedung parkir, tidak termasuk yang disediakan atau dikelola oleh pihak swasta.
16. Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalahfasilitas penyedia jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran.
17. Pelayanan Rumah Potong Hewan adalah Pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan termasuk pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong dan pemeriksaan daging setelah hewan dipotong yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
18. Hewan adalah ternak besar, ternak kecil dan ternak unggas.
19. Tempat Rekreasi adalah tempat rekreasi/ pariwisata yang dimiliki/ dikelola oleh Pemerintah Daerah.
20. Kepelabuhanan adalah tempat yang terdiri dari daratan da peraitan disekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penujang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.
21. Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah, meliputi bibit tanaman, bibit ternak, benih ikan dan hasil produksi usaha daerah lainnya.
22. Pasar Grosir dan atau Pertokoan adalah pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar atau pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan ataudiselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang disediakan oleh Badan Usaha Milik Daerah dan Pihak Swasta.
23. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
24. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
27. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
Pasal 2
- (1) Retribusi ini di golongan sebagai Retribusi Jasa Usaha.
- (2) Jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Retribusi Tempat Pelelangan;
- c. Retribusi Terminal;
- d. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- e. Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa;
- f. Retribusi Rumah Potong Hewan;
- g. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga;
- h. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
- i. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;
- j. Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan;
Bagian Kesatu
RetribusiPemakaian Kekayaan Daerah
Paragraf 1
Nama dan Objek
Pasal 3
Dengan Nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian kekayaan daerah.
Pasal 4
- (1) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana di maksud dalam pasal 3 adalah pemakaian kekayaan daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.
Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 5
Tingkat penggunaan jasa diukur
Pasal 6
- (1) Struktur tarif retribusi digolongkan
Pasal 7
Dengan Nama Retribusi Tempat Pelelangansebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan jasa tempat pelelangan.
Pasal 8
- (1) Objek Retribusi Tempat Pelelangan sebagaimana di maksud dalam Pasal 7 adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan olehPemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan ditempat pelelangan.
- (2) Termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi Tempat Pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat pelelangan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan Pihak Swasta.
Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 9
Tingkat penggunaan jasa diukur
Pasal 10
- (1) Struktur tarif retribusi digolongkan
Pasal 11
Dengan Nama Retribusi Terminal sebagaimanadimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan jasaterminal dan fasilitas lainnya.
Pasal 12
- (1) Objek Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 adalah pelayanan jasa penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya dilingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Darah
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terminal yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan Pihak Swasta.
Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 13
Tingkat penggunaan jasa diukur
Pasal 14
- (1) Struktur tarif retribusi digolongkan
Pasal 15
Dengan Nama Retribusi Tempat Khusus ParkirDengan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (2) huruf d, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas tempat khusus parkir.
Pasal 16
- (1) Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana di maksud dalam Pasal 15 adalah PelayananTempat Khusus Parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan Tempat Parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan Pihak Swasta.
Paragraf 2
Pasal 17
Tingkat penggunaan jasa diukur
Pasal 18
- (1) Struktur tarif retribusi digolongkan
Pasal 19
Dengan Nama Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan jasa tempat penginapan/pesanggrahan/villa.
Pasal 20
- (1) Objek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa sebagaimana di maksud dalam Pasal 19 adalah Pelayanan jasatempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat penginapanyang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan Pihak Swasta.
Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 21
Tingkat penggunaan jasa diukur
Pasal 22
- (1) Struktur tarif retribusi digolongkan
Pasal 23
Dengan Nama Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan dengan menggunakan/ memanfaatkan Rumah Potong Hewan.
Pasal 24
- (1) Objek Retribusi Rumah Potong Hewan adalahPelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf aadalah pelayanan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan Pihak Swasta.
Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal25
Tingkat penggunaan jasa pelayanan rumah potong hewan dihitung
Pasal 26
- (1) Struktur tarif digolongkan
Pasal 27
Dengan Nama Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahragasebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf g, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan jasa pemanfaatan Tempat Rekreasidan Olahraga.
Pasal 28
- (1) Objek Retribusi Tempat Rekreasidan Olahraga sebagaimana di maksud dalam Pasal 27 adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisatadanolahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasidanolahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan Pihak Swasta.
Pasal 29
Tingkat penggunaan jasa diukur
Pasal 30
- (1) Struktur tarif retribusi digolongkan
Pasal 31
Dengan Nama Retribusi ini adalah Retribusi Pelayanan Kepelabuhanansebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf h, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kepelabuhanan.
Pasal 32
- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana di maksud dalam Pasal 31 adalah pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya dilingkungan pelabuhanyang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalahpelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan,dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan Pihak Swasta.
Pasal 33
Tingkat penggunaan jasa diukur
Pasal 35
Dengan Nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerahsebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf i, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penjualan produksi usaha daerah.
Pasal 36
- (1) Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana di maksud dalam Pasal 35 adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan Pihak Swasta.
Paragraf 2
Pasal 37
Tingkat penggunaan jasa diukur
Pasal 38
- (1) Struktur tarif retribusi digolongkan
Pasal 39
Dengan Nama Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf j dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pasar grosir dan atau pertokoan.
Pasal 40
- (1) Objek Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan sebagaimana di maksud dalam Pasal 40 adalah penyedian fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas pasar yang disediakan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan Pihak Swasta.
Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 41
Tingkat penggunaan jasa diukur
Pasal 42
- (1) Struktur tarif retribusi digolongkan ## BAB III
SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI JASA USAHA
Pasal 43
- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati jasa usaha yang bersangkutan.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa usaha
PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA
BAB IV - PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA
Pasal 44
- (1) Prinsip dan Sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efesien dan berorientasi pada harga pasar.
WILAYAH PEMUNGUTAN
BAB V - WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 45
Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah/Daerah Tempat Pelayanan dan /atau Penggunaan Jasa diberikan
PENENTUAN,TEMPAT DAN ANGSURAN PEMBAYARAN
BAB VI - PENENTUAN,TEMPAT DAN ANGSURAN PEMBAYARAN
Pasal 46
- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang di tunjuk dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan dalam jangka waktu paling lama 1 x 24 jam.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud padaayat (1) hasil penerimaan Retribusi di setor ke Kas Daerah.
BAB VI - PENENTUAN,TEMPAT DAN ANGSURAN PEMBAYARAN
Pasal 47
- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran.
- (3) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
BAB VI - PENENTUAN,TEMPAT DAN ANGSURAN PEMBAYARAN
Pasal 48
- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang dilakukan secara lunas dalam satu kali pembayaran.
- (2) Apabila wajib Retribusi tidak sanggup memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka dapat diberikan kemudahan pembayaran secara angsur.
- (3) Tata cara pembayaran secara angsur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB VII - TATA CARA PEMUNGUTAN, PENAGIHAN DAN MASA RETRIBUSI Pasal 49
Pasal 49
- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (4) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (5) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didahului dengan Surat Teguran.
- (6) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
BAB VII - TATA CARA PEMUNGUTAN, PENAGIHAN DAN MASA RETRIBUSI Pasal 49
Pasal 50
- (1) Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Pengeluaran Surat Teguran /Peringatan/Surat Lain yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran /Peringatan/Surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (5) Surat Teguran /Peringatan/Surat Lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan dan penertiban Surat Teguran /Peringatan/Surat lain yang sejenis diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB VII - TATA CARA PEMUNGUTAN, PENAGIHAN DAN MASA RETRIBUSI Pasal 49
Pasal 51
- (1) Masa Retribusi adalah Jangka Waktu wajib retribusi untuk mendapatkan pelayanan, fasilitas dan / atau memperoleh manfaat dari Pemerintah Daerah.
- (2) Saat Retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
KEBERATAN
BAB VIII - KEBERATAN
Pasal 52
- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.
BAB VIII - KEBERATAN
Pasal 53
- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus harus member keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak member suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
BAB VIII - KEBERATAN
Pasal 54
- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
BAB IX - PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 55
- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian Retribusi dianggap dikabulkan dan atau SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
KEDALUWARSA PENAGIHAN
BAB X - KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 56
- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
- a. Diterbitkan Surat Teguran; atau
- b. Ada pengakuan, utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada (2) huruf b adalah wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.
BAB X - KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 57
- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.
PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI
BAB XI - PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI
Pasal 58
- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ## BAB XII
PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
BAB XI - PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI
Pasal 59
- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan dan penghapusan Retribusi.
- (2) Pemberian keringanan atau pengurangan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan ## BAB XIII
INSENTIF PEMUNGUTAN
BAB XI - PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI
Pasal 60
- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan Peraturan PerundangUndangan.
PENYIDIKAN
BAB XVI - PENYIDIKAN
Pasal 61
- (1) Pejabat Pegwai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
- d. Memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;
- g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan penyidikan dan/atau;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.
KETENTUAN PIDANA
BAB XVII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 62
- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran .
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.
KETENTUAN PENUTUP
BAB XVIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 63
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :
1. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 10 Tahun 1999 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 5 Tahun 2008 tentang Retribusi Terminal Penumpang Khusus Bus Lambat Dalam Kabupaten Maros;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 18 Tahun 2005 tentang Penerimaan Donasi Kepada Daerah
4. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 3 Tahun 2009 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan semua ketentuan yang mengatur materi
yang sama yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB XVIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 64
Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XVIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 65
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maros.

Penetapan: Ditetapkan di Maros Pada tanggal 16 Januari 2012

Penandatangan: BUPATI MAROS, ttd ## M. HATTA RAHMAN

Penetapan: Diundangkan di Maros Pada tanggal 16 Januari 2012

Penandatangan: ## SEKRETARIS DAERAH, ## BAHARUDDIN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2012 NOMOR: 01121

Distribusi: Salinan sesuai dengan aslinya

Penandatangan: KEPALA BAGIAN HUKUM &amp; PERUNDANG-UNDANGAN ## AGUSTAM,S.IP,M.Si Pangkat : Pembina TK.I (IV/b) Nip : 19730820 199202 1 001