Unknown KEPALA DESA Nomor 113 Tahun 2015 tentang PEDOMAN UMUM ALOKASI DAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA KABUPATEN KEPULAUAN ARU DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KEPULAUAN ARU, bahwa sesuai dengan ketentuan (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang : a.
Pengelolaan
Dalam Negari Nomor 113 Tahun 2014 tentang lebih
ADD diatur
Pengelolaan
Pedoman
Desa,
Keuangan lanjut dengan Peraturan Bupati,
-
pertimbangan sebagaimana dimaksud berdasarkan
bahwa b.
Alokasi Dana
Pelaksanaan dan
Umum Alokasi
Pedoman dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Desa Kabupaten Kepulauan Aru,
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
yang dana
adalah
ADD
disebut selanjutnya
yang
Desa
Dana
Alokasi
1.
dari bersumber
untuk Desa yang
Daerah
Pemerintah oleh
dialokasikan bagian dana perimbangan keuangan pusat dan Daerah.
unsur
Desa sebagai
Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat
Desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat,
Pasal 2
Alokasi Dana Desa adalah Dana APBD Kabupaten Kepulauan Aru yang untuk menyelenggarakan Otonomi
dialokasikan kepada Pemerintah Desa
(1
keanekaragaman BAB III
PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN ADD
Pasal 3
dengan kesatuan
satu merupakan
Desa
Dana
Alokasi
Pengelolaan
Desa yang harus dikelola dan
Desa.
Pengelolaan Keuangan dan
Pendapatan
Anggaran mekanisme
dari bantuan
dan sumbangan
melalui merupakan penerimaan
Alokasi Dana Desa
dipertanggungjawabkan penerimaan
sebagai
Desa
Belanja
Pemerintah Kabupaten.
Alokasi Dana Desa harus dikelola secara transparan, akuntabel, efektif,
efisien dan ekonomis.
dipertanggungjawabkan dapat
harus kegiatan
Seluruh
administratif, teknis dan hukum.
BAB IV
PENENTUAN BESARNYA ALOKASI DANA DESA
Pasal 4
Penentuan besarnya penerimaan Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa
(1
Pasal 5
angka bobot oleh
ditentukan
Dana Desa Proporsional
Besarnya Alokasi
(1
AN
masing-masing variabel, yang BAB V
:
INSTITUSI PENGELOLA ALOKASI DANA DESA
Pasal 6
Tim Fasilitasi Alokasi Dana Desa tingkat Kabupaten ditetapkan dengan
Keputusan Bupati yang terdiri dari Instansi terkait Kabupaten dengan tugas pokok dan fungsi serta tanggungjawab sebagai berikut:
menentukan besarnya Alokasi Dana Desa yang diterima BAB VI
-
MEKANISME PENYALURAN
Pasal 18
Undang-Undang Dasar Negara Republik |
Pasal 43
'
:
BAB I
KETENTUAN UMUM
()
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
yang dana
adalah
ADD
disebut selanjutnya
yang
Desa
Dana
Alokasi
1.
dari bersumber
untuk Desa yang
Daerah
Pemerintah oleh
dialokasikan bagian dana perimbangan keuangan pusat dan Daerah.
unsur
Desa sebagai
Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat
Desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat,
Alokasi Dana Desa adalah Dana APBD Kabupaten Kepulauan Aru yang untuk menyelenggarakan Otonomi
dialokasikan kepada Pemerintah Desa
(1
keanekaragaman BAB III
PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN ADD
dengan kesatuan
satu merupakan
Desa
Dana
Alokasi
Pengelolaan
Desa yang harus dikelola dan
Desa.
Pengelolaan Keuangan dan
Pendapatan
Anggaran mekanisme
dari bantuan
dan sumbangan
melalui merupakan penerimaan
Alokasi Dana Desa
dipertanggungjawabkan penerimaan
sebagai
Desa
Belanja
Pemerintah Kabupaten.
Alokasi Dana Desa harus dikelola secara transparan, akuntabel, efektif,
efisien dan ekonomis.
dipertanggungjawabkan dapat
harus kegiatan
Seluruh
administratif, teknis dan hukum.
BAB IV
PENENTUAN BESARNYA ALOKASI DANA DESA
Penentuan besarnya penerimaan Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa
(1
angka bobot oleh
ditentukan
Dana Desa Proporsional
Besarnya Alokasi
(1
AN
masing-masing variabel, yang BAB V
:
INSTITUSI PENGELOLA ALOKASI DANA DESA
. Pasal 6
Tim Fasilitasi Alokasi Dana Desa tingkat Kabupaten ditetapkan dengan
Keputusan Bupati yang terdiri dari Instansi terkait Kabupaten dengan tugas pokok dan fungsi serta tanggungjawab sebagai berikut:
menentukan besarnya Alokasi Dana Desa yang diterima BAB VI
-
MEKANISME PENYALURAN
Daerah
Belanja dan
Pendapatan
Anggaran dalam
Desa
Dana
Alokasi
(1
dan Aset
Keuangan
Pengelolaan
Pendapatan,
Badan pada
dianggarkan
|
|
Daerah.
Daerah
Penyaluran dana Alokasi Dana Desa dilakukan secara bertahap.
Bank Maluku Cabang Dobo.
Dana Alokasi
Penyaluran
Surat Permohonan ke rekening Desa di PT.
Mekanisme penyaluran dana Alokasi Dana Desa dari kas umum
Desa mengajukan
Kepala
(3) (4)
Pengelolaan
Pendapatan,
Badan melalui
Bupati kepada
Desa
Dana
Keuangan dan Aset Daerah dengan syarat-syarat sebagai berikut:
Desa
Permusyawaratan
Badan tembusan
dengan
Camat melalui
dengan melampirkan :
D 1. Rencana Penggunaan Dana (RPD), 2. Surat persetujuan/rekomendasi Camat bahwa permohonan telah dilakukan verifikasi/ penelitian kesesuaian pengajuan Alokasi Dana Desa dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan telah dilakukan verifikasi/penelitian terhadap Surat awaban tahap sebelumnya,
J
Pertanggung
sebagaimana
Pertanggungjawaban,
Surat
Rekapitulasi
3.
tidak bagian
merupakan yang
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran dalam

tercantum

|

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini,

Desa tentang dilampiri Peraturan

I

Untuk permohonan tahap

4.

dengan

(RKPDesa)

Desa

Pembangunan

Kerja

Rencana mendasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah

:

Peraturan Desa tentang Pengelolaan Tanah

Desa (RPJMDesa),

Desa dan/atau

Desa tentang Pungutan

Peraturan

Desa,

Kas

Desa,

Asli

Pendapatan

Sumber tentang

Desa

Peraturan

Peraturan Desa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk

Tahun yang bersangkutan, dan


Laporan dilampiri

II

tahap penyaluran

permohonan

Untuk

5.

Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) Tahun sebelumnya.

mengajukan

Desa

Masyarakat

Pemberdayaan

Badan

Kepala b.

|

permohonan penyaluran dana kepada Bupati cg. Badan Pendapatan, untuk ditransfer

|

(BPPKAD)

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ke rekening Pemerintah Desa di PT. Bank Maluku.

Pasal 8

Desa dilaksanakan untuk masing-masing

Pencairan Alokasi Dana Desa

4).

setelah adanya rekomendasi tertulis dari Camat dan Badan Pendapatan, setelah

Bupati, nama

atas

Daerah

Aset dan

Keuangan

Pengelolaan persyaratan permohonan penyaluran Alokasi Dana Desa dari Kepala Desa

lengkap.

Pencairan dana di bank dilakukan oleh Bendahara Desa dengan bukti diri

.

(2)

dan surat kuasa bermeterai Rp. 6.000,- dari Kepala Desa.

(tiga) tahap, sebagai berikut:

3

Pencairan dana dilaksanakan dalam 3

(3)

(lima puluh persen) pada semester I, tahap I sebesar 4076

a.

tahap II sebesar 4074 (lima puluh persen) pada semester II, dan b.

tahap III sebesar 2046 (dua puluh persen) pada semester III.

c.

15 Desember,

IV selambat-lambatnya tanggal

Pencairan dana pada tahap

(4

akan dicairkan

tidak yang

anggaran

'sisa terdapat

apabila dan

Desa

Dana

Alokasi alokasi

dalam pengurang

sebagai diperhitungkan

Tahun berikutnya.

BAB VII

## KETENTUAN PENGGUNAAN DANA

Pasal 9

Desa

Peraturan dengan

sesuai

Dana Desa harus

Alokasi

Penggunaan

(1

dan

Desa (RPJMDes)

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Desa (RKPDesa),

Rencana Kerja Pembangunan

Desa tentang

Peraturan dan telah tertuang dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan

|

dan Belanja Desa (APBDesa).

ketetapan berdasarkan

Desa

Dana

Alokasi penggunaaan

Presentase

(2)

penerimaan masing-masing Desa dengan rincian:

Badan dan

Desa

Pemerintah operasional

dan aparatur

belanja a.

Permusyawaratan Desa sebesar 3076 (tiga puluh persen), dan yang

persen)

puluh

(tujuh

7094

sebesar masyarakat

pemberdayaan b.

digunakan untuk :

Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan

1.

2. Belanj a Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 10

9

dimaksud dalam Pasal

Dana Desa sebagaimana

Penggunaan Alokasi

(1)

dari Alokasi Dana Desa

(tiga puluh persen)

3070

sebesar huruf a

ayat (2)

Badan dan

Desa

Pemerintah oleh.

proporsional secara

diatur

|

|

:

:

Permusyawaratan Desa, sebagai berikut

:

belanja aparatur, antara lain a.

honor kegiatan, dan

1.

2. lembur kegiatan.

b. operasional Pemerintah Desa, antara lain :

BBM,

1.

SPPD,

2.

alat tulis kantor, meterai/ benda pos lainnya,

:

kerja (meja, kursi, almari dll):

sarana komputer,

1

ketik: dan mesin

6

pemeliharaan/perawatan kantor Desa.

7.

biaya operasional Badan Permusyawatan Desa.

Cc.

dalam Pasal 9

- 1

sebagaimana dimaksud

Dana Desa

Alokasi

Penggunaan

(2)

dari Alokasi Dana Desa huruf b sebesar 70Y6 (tujuh puluh persen)

ayat (2)

:

proporsional untuk diatur secara

Desa

Kemasyarakatan

Lembaga

|

Pemberdayaan/Pelatihan biaya

1.

a.

:

yang meliputi

LPMD, a)

PKK, b)

RT, c)

karang taruna dan/atau organisasi kepemudaan, dan d)

9

dan lembaga lainnya.

e)

Desa

MH

Kemasyarakatan

Lembaga untuk

dana alokasi

besaran kebutuhan

dan ba

efektifitas memperhatikan

dengan ditentukan

lembaga yang bersangkutan, dan

Lembaga Kemasyarakatan Desa yang mendapat alokasi anggaran dan melaporkan

Rencana Anggaran Biaya (RAB)

wajib menyusun pertanggungjawabannya kepada Kepala Desa.

b. belanja pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat yang meliputi

:

antara lain a. penanggulangan kemiskinan (pendampingan terhadap kelompok gakin penerima bantuan, pemberian modal terhadap gakin, dll):

biaya untuk pengadaan ketahanan pangan, b.

peningkatan pendidikan,

6

Desa

Ibu,

KP

DB4MK,

(pengusahaan

|

kesehatan peningkatan

d.

Siaga), pengembangan sosial budaya:

6

biaya Perbaikan Sarana publik dalam skala kecil,

4

perbaikan lingkungan dan permukiman: dan penyertaan modal Masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa.

4

Pasal 11

:

Dana Alokasi Dana Desa tidak boleh dipergunakan untuk membangun Balai Desa/Kantor Desa dan/atau prasarana fisik lain dalam

aa.

skala besar,dan

Dinas/Instansi oleh

dibiayai sudah

yang program/kegiatan

membiayai b.

|

Pemerintah dan/atau pihak lain.

|

BAB VIII

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN ADD

Pasal 12

dengan terintegrasi

Desa

Dana

'Alokasi

Pertanggungjawaban

(1)

sehingga

Belanja Desa, pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan

Anggaran

Pertanggungjawaban adalah

pertanggungjawabannya bentuk

|

|

Pendapatan dan Belanja Desa.

Jenis Laporan :

(2)

setiap dibuat

Desa

Keuangan

Pertanggungjawaban

Laporan a.

atas bukti

dan

'sah pengeluaran

buktibukti dengan

bulannya penyetoran PPN dan PPH ke Kas Negara,

Laporan Berkala, yaitu laporan mengenai pelaksanaan penggunaan b.

yang

Adapun bulannya.

setiap rutin

secara dibuat.

dana ADD

Alokasi

Penerimaan

Realisasi adalah

ini laporan

dalam dimuat

.

|

- 

Dana Desa dan Realisasi Belanja Alokasi Dana Desa, dan mencakup:

Desa,

Dana

Alokasi

Penggunaan

Akhir

Laporan c.

|

|

0

permasalahan perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana,

akhir hasil

penyelesaian rekomendasi

dan dihadapi

yang penggunaan Alokasi Dana Desa, laporan dibuat pada akhir Tahun

anggaran yang bersangkutan.

|

:

Mekanisme pelaporan

(3)

huruf b penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

a.

pelaksana tim

dari yaitu

struktural jalur

melalui dilaksanakan

tingkat Desa dan diketahui Kepala Desa ke tim pendamping tingkat berkala dilaksanakan setiap sebulan sekali,

Kecamatan secara laporan/rekapan

membuat

Kecamatan tingkat

pendamping tim

b.

dari seluruh laporan tingkat Desa dilampiri rekapitulasi SPJ model bulan sekali

(tiga)

3

setiap secara berkala dilaksanakan

bend 25,

Desa

Dana

Alokasi anggaran

pencairan mengajukan

saat pada

kepada Bupati cg. tim fasilitasi tingkat Kabupaten,

## c. tim pelaksana tingkat Desa menyampaikan Laporan Akhir Penggunaan Alokasi Dana Desa kepada Camat paling lambat 1 bulan setelah tutup Tahun anggaran: dan d. Camat menyampaikan Laporan Akhir Penggunaan Alokasi. Dana Desa kepada Bupati cg. Kepala Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kepulauan Aru paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah diterimanya laporan akhir dari tim pelaksana tingkat Desa.

BAB IX

|

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 13

tim oleh

dilaksanakan pengendalian

dan pengawasan

Pembinaan, tim

dan

Aru

|

Kepulauan

Kabupaten

|

Desa

Dana

Alokasi fasilitasi

(11


pendamping tingkat Kecamatan.

tingkat pendamping

tim evaluasi

dan pengendalian

rangka

Dalam

(2)

pelaksanaan koordinasi

rapat menyelenggarakan

wajib

Kecamatan dalam

kali

1

'

minimal

|

Kecamatan

Dana Desa tingkat

Alokasi kegiatan

setiap triwulan.

diselesaikan

Desa

Dana

Alokasi penyalahgunaan

dan

Penyimpangan

(3)

|

berjenjang.

secara

:

Pengawasan dilakukan dengan indikator keberhasilan sebagai berikut

(4)

dan

Pendapatan

Anggaran dengan

sesuai didanai

yang kegiatan

a.

Belanja Desa, realisasi (daya serap) keuangan sesuai target,

b.

O

miskin, kelompok

meningkatnya penerima manfaat dari meningkatnya swadaya Masyarakat,

d.

meningkatnya Pendapatan Asli Desa, dan e.

'mampu bersinergi dengan program-program Pemerintah yang ada di £

Desa.

Pasal 14

Pemeriksaan terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa beseria kegiatan 'pelaksanaannya dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Kepulauan Aru.

|

BAB X

TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

:

Pasal 15

Bendahara Desa bertanggungjawab atas pelaksanaan anggaran.

(1

karena anggaran

pelaksanaan dalam

penyimpangan terdapat

Apabila

(2)

pribadi menjadi tanggungjawab Bendahara Desa.

rugi ganti

tuntutan dan

Perbendaharaan tuntutan

Pelaksanaan

(8)

maupun tidak langsung

baik

Desa

Bendahara terhadap

diberlakukan

|

langsung yang merugikan Desa.

Informasi mengenai adanya kekurangan/penyimpangan perbendaharaan

(4

beberapa dari

diketahui dapat

Desa kerugian

:

mengakibatkan yang

hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Daerah, a.

sumber


hasil pengawasan dan pemeriksaan Kepala Desa, dan b.

informasi dari Badan Permusyawaratan Desa dan Masyarakat.

c.

melakukan dan

laporan kebenaran

memeriksa wajib

Desa

Kepala

(5)

pengembalian upaya

maupun pengamanan

rangka dalam

tindakan

Daerah dan Badan kerugian Desa dengan bantuan Aparat Pengawasan

Permusyawaratan Desa.

rugi ganti

tuntutan dan

perbendaharaan tuntutan

Penyelesaian

(6

dilakukan dengan upaya damai oleh Bendahara Desa dan/atau ahli waris baik sekaligus/tunai dan / atau angsuran.

Apabila usaha untuk mendapatkan penggantian kerugian dengan upaya tidak berhasil maka proses

damai sebagaimana dimaksud pada ayat (6)

(7)


sesuai dilaksanakan

rugi ganti

dan tuntutan tuntutan perbendaharaan

dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

kebijaksanaan adanya

disebabkan yang

penyimpangan hal

Dalam

(8)

mempertanggungjawabkan wajib

Desa maka Kepala

Desa,

Pemerintah kepada Bupati.

BAB KI

I

V

PENGHARGAAN DAN SANKSI

Pasal 16

Bagi Desa yang dapat melaksanakan Alokasi Dana Desa dan dinyatakan

(1)

dalam dimaksud

sebagaimana memenuhi indikator keberhasilan

dapat penghargaan

diberikan akan

b

huruf dan

a

huruf

(4)

ayat

13

Pasal

|

berdasarkan pertimbangan dari tim fasilitasi tingkat Kabupaten.

berupa dapat

(1), ayat

pada dimaksud

sebagaimana

Penghargaan

(2)

penambahan Alokasi Dana Desa untuk Tahun berikutnya.

dengan

Dana. Desa melaksanakan Alokasi

dapat tidak

Desa yang

Bagi

(3)

|

baik sesuai Peraturan Perundangan yang berlaku akan dikenai sanksi.

Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa :

(4)

Penundaan penyaluran Alokasi Dana Desa bagi Desa yang:

a.

Pertanggungjawaban

Laporan menyampaikan

dalam terlambat

1.

|

Keuangan (SPJ),

9

Surat Pertanggungjawaban namun sudah membuat/ mengirimkan

2.

pendukungnya, dan belum lengkap bukti

diatur berikutnya

Tahun untuk

Desa

Dana

Alokasi pengurangan

b.

tidak tertib administrasi.

3.

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4.


BAB XII

## KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Peraturan pengundangan

memerintahkan orang mengetahuinya,

Agar setiap

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan

Aru.

kan di Dobo

26 prrobek 2015

al

BUPATI KEPULAUAN ARU

pai

2

9

ELUS RENJAAN

AUAN

angkan di Dobo cotropeh

2b

-

ETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU

N

LAuh

ARENS UNIPLAITA

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN207 NOMOR 42.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya


ARU

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU NOMOR Y2.TAHUN 206 TENTANG PEDOMAN UMUM ALOKASI DAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA KABUPATEN KEPULAUAN

## | FORMAT | ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN






KEPALA DESA

DISETUJUI OLEH


A. format Rencana Anggaran Biaya (RAB)

RENCANA ANGGARAN BIAYA

KECAMATAN

TAHUN ANGGARAN

DESA

:

Bidang

Kegiatan

1.

2.

:

3. Waktu Pelaksanaan

AMA

Rincian Pendanaan

JUMLAH (Rp.

| JUMLAH (Rp.) | 5 |
|------------------|---------|
| N HARGA . SATUAN | (Rp.) 4 |
| VOLUME | 3 |
| URAIAN | 2 |
| NO. | 1 |

, tanggal

## Pelaksana Kegiatan

|

## Disetujui /mengesahkan Kepala Desa ia

kolom 1 diisi dengan romor urut

Cara pengisian : Bidang diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi kelompok belanja Desa. Kegiatan diisi dengan kode rekening sesuai dengan urutan kegiatan dalam APBDesa. n 1 2.

kolom 2 diisi dengan uraian berupa rincian kebutuhan dalam kegiatan.

membayar besaran untuk

merupakan yang

satuan dengan harga

diisi

4

kolom kolom 3 diisi dengan volume dapat berupajumlah orang/ barang.

orang/barang kolom 5 diisi denganjumlahperkalian antara kolom 3 dengan kolom 4. N

## B. FORMAT BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN

- 1, Bidang
2. Kegiatan

| , Uraian | | | | |
|-----------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Pindahan Jumlah dari halaman sebelumnya | | | | |
| Jumlah | | | | |
| Total Penerimaan | Total Pengeluaran | Total Pengeluaran | Total Pengeluaran | Total Pengeluaran |
| | Total Pengeluaran t Saldo Kas | Total Pengeluaran t Saldo Kas | Total Pengeluaran t Saldo Kas | Total Pengeluaran t Saldo Kas |

.

Desa

Tanggal

Pelaksana Kegiatan

-

## Cara pengisian:

2

- Bidang diisi berdasarkan Masifikasi kelompok,
- Kegiatan diisi sesuai dengan yang ditetapkan dalam APBDesa. 3.

:

- Kolom 2 diisi dengan tanggal transaksi. 5.
- Kolom 1 diisi dengan nomor urut, 4
- Kolom 3 diisi dengan uraian transaksi. 6.
- Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah yang diterima dari Masyarakat. h: 5 8
- Kolom 4 diisi denganjumlah rupiah yang diterima Bendahara. .
- Kolom 6 diisi dengan nomor bukti transaksi. 9.
10. Kolom 7 diisi denganjenis pengeluaran belanja barang dan jasa,
12. Kolom 9 diisi denganjumlah rupiah yang dikembalikan kepada Bendahara.
11. Kolom 8 diisi denganjenis pengeluaran belanja modal.
- 13, Kolom 10 diisi denganjumlah saldo kas dalam rupiah. 0


## BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN

DESA

KECAMATAN

TAHUN ANGGARAN


C. Format Surat Permintaan Pembayaran (SPP)

## SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)

KECAMATAN

DESA

TAHUN ANGGARAN

Bidang

:

:

.

Kegiatan

1.

2.

Waktu Pelaksanaan

3.

.

## Rincian Pendanaan

-

0 NAMA

| SISA DANA |
|-------------------------|
| JUMLAH SAMPAI |
| PERMINTAAN | SEKARANG |
| PENCAIRAN S.D. YG LALU! |
| PAGU ANGGARAN |
| URAIAN |
| NO. |


, tanggal

-

## Pelaksana Kegiatan

## Telah dilakukan verifikasi Sekretaris Desa

## Telah dibayar tunas Bendahara

-

Setujui untuk dibayarkan Kepala Desa

:

3:

dalam kegiatan

urutan dengan

klasifikasi kelompok belanja Desa.

sesuai rekening

kode dengan

diisi

Kegiatan

Bidang diisi dengan kode rekening berdasarkan

1.

2.

Petunjukpengisian:

APBDesa. Kolom 1 dengan nomor urut. Kolom 2 diisi dengan rincian penggunaan dana sesuai rencana kegiatan. Kolom 3 diisi dengan rincian pagu dana sesuai dengan rencana kegiatan. Kolom 4 diisi dengan rincianjumlah anggaran yang telah dibayar sebelumnya. Kolom 5 diisi dengan rincian yang dimintakan untuk dibayar. Kolom 6 diisi denganjumlahpermintaan dana sampai saat ini. Kolom 7 disi dengan sisa anggaran. 5 6

D. Format Pernyataan Tanggungjawab Belanja

## PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA DESA KECAMATAN TAHUN ANGGARAN

-

Bidang

Kegiatan

1.

2.


tersebut di atas sebagai terlampir, untuk

Bukti-bukti pengeluaran atau belanja kelengkapan administrasi dan pemeriksaan sesuai Peraturan Perundang-Undangan.

dibuat dengan sebenarnya.

ja

Demikian surat pernyataan ini

CO,

A &amp;

tanggal

Pelaksana Kegiatan dalam APBDesa

Cara pengisian: | 0 Bidang diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi kelompok belanja desa. Kegiatan diisi dengan kode rekening sesuai dengan urutan kegiatan Kolom 1 diisi dengan nomor urut Kolom 2 diisi denganpenerimapembayaran yang ada di bukti belanja Kolom 3 diisi dengan uraian keperluan belanja kolom. 4 diisi denganjumlah belanja baris jumlah diisi jumlah. keseluruhan. 1 2 3 4 3 5. 6. Ji Z

## 'E. Format Penatausahaan

'

1. Buku Kas Umum

DESA

## BUKU KAS UMUM KECAMATAN

TAHUN ANGGARAN

| No. | | Tgl. | KODE REKENING | URAIAN | PENERIMAAN . (Rp) | PENGELUARAN (Rp3 | NO BUKTI | JUMLAH. PENGELUARAN KOMULATIF | SALDO |
|-------|----------|-----------------|----------|---------------------|--------------------|------------|---------------------------------|---------|
| | | LW | | | 5 | 6 | | 8 | 9 |
| | | | | | | 7 | | |
| | JUMLAH | JUMLAH | JUMLAH | Rp. | Rp. | | | |

, tanggal

## MENGETAHUI KEPALA DESA,

## Cara Pengisian :

Kolom 2 diisi dengan tanggalpenerimaan kas atau pengeluaran kas

Kolom 1diisi dengan nomor urut penerima kas atau pengeluaran kas

Kolom 3 diisi dengan kode rekening penerimaan kas atau pengeluaran kas

Kolom 5 diisi denganjumlah rupiah penerimaan kas

Kolom 4 diisi dengan uraian transaksi penerimaan kas atau pengeluaran kas

Kolom 6 diisi denganjumlah rupiah pengeluaran kas 6

Kolom 8 diisi dengan penjumlahan komulatifpengeluaran kas 8

Kolom 7 diisi dengan nomor bukti transaksi 7

Kolom 9 diisi dengan saldo kas. 9

sebelum ditandatangani Kepala Desa wajib diperiksa dan diparaf oleh Sekretaris Desa.

Catatan :


BENDAHARA DESA,


## 2. Buku Kas Pembantu Pajak

DESA

## BUKU KAS PEMBANTU PAJAK

KECAMATAN

TAHUN ANGGARAN

| No. | TANGGAL | URAIAN | PEMOTONGAN (Rp:) | PENYETORAN (Rp.) | SALDO (Rp.) |
|-------|-----------|----------|--------------------|--------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | | | 5 |
| | | | 4 | | |
| | JUMLAH | | | | |

,

tanggal

MENGETAHUI .KEPALA DESA,

## Cara Pengisian :

Kolom Idiisi dengan nomor urut penerimaan atau pengeluaran kas pengeluaran Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan atau pengeluaran kas pengeluaran Kolom 3 diisi dengan uraian penerimaan kas atau pengeluaran kas. Kolom 4 diisi denganjumlah rupiah penerimaan kas. Kolom 5 diisi denganjumlah rupiah pengeluaran kas. Kolom 6 6 diisi dengan saldo buku kas bendahara.


BENDAHARA DESA,


## 3. Buku Bank Desa

## BUKU BANK DESA

DESA

KECAMATAN

TAHUNANGGARAN

BULAN

BANK CABANG

REK. NG.

| | | | | PEMASUKAN | PEMASUKAN | ' PENGELUARAN | ' PENGELUARAN | ' PENGELUARAN | | |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------------|-------------|-------------|
| No. | TANGGAL TRANSAKSI | URAIAN TRAN SAKSI | BUKTI . TRANSAKSI | SETORAN (Rp.) | BUNGA BANK (Rp.) | PENARIKAN (Rp.) | PAJAK (Rp.) | BIAYA ADMINI STRASI | SALDO | SALDO |
| Ra SARAN SN | Ra SARAN SN | Ra SARAN SN | Ra SARAN SN | Ra SARAN SN | Ra SARAN SN | Ra SARAN SN | Ra SARAN SN | Ra SARAN SN | Ra SARAN SN | Ra SARAN SN |
| TOTAL TRANSAKSI BULAN INI | TOTAL TRANSAKSI BULAN INI | TOTAL TRANSAKSI BULAN INI | TOTAL TRANSAKSI BULAN INI | | | | | | | |
| TRANSAKSI KUMULATIF | TRANSAKSI KUMULATIF | TRANSAKSI KUMULATIF | TRANSAKSI KUMULATIF | | | | | | | |

|

MENGETAHUI KEPALA DESA,

Cara Pengisian :

Kolom 2 diisi dengan tanggal transaksi Bank.

Kolom Idiisi dengan nomor urut pemasukan dan pengeluaran dengan Bank.

Kolom 3 diisi dengan uraian transaksi pemasukan dan pengeluaran.

Kolom 5 diisi dengan pemasukan jumlah setoran.

Kolom 4 diisi dengan bukti transaksi.

Kolom 6 diisi dengan pemasukanjumlah bunga bank..

Kolom8 diisi dengan pengeluaran jumlahpajak. 8

Kolom 7 diisi dengan pengeluaran jumlah penarikan. 7

Kolom 9 diisi dengan pengeluaran biaya administrasi.

Kolom 10 diisi dengan saldo Bank.


, tanggal

BENDAHARA DESA,


dan Belanja

1

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan

Realisasi

Laporan

|

Format

Desa

F.

1. Laporan Realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Tahap

Pertama)

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHAP PERTAMA (Il) PEMERINTAH DESA

TAHUN ANGGARAN

Tetap

Penghasilan

|-

| LEBIH/ KURAN G | (Rp) | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--------|---------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----|-------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| JUMLA H REALIS ASI | (Rp-) | : | | | | | | | | | | | | | | |
| JUMLAH ANGGAR 'AN | (Rp.) | 3 | | | | | | | | | | | | | | |
| URAIAN | | 2 PENDAPATAN. | Pendapatan Asli Desa | Hasil Usaha 1|1!2| 'Swadaya, Partisipasi dan | Gotong Royong | | Lain-lain Pendapatan Asli Desa sah | yang Transfer | Pendapatan | Dana Desa | | Bagian dari hasil pajak & | retribusi Daerah Kabupaten/Kota Alokasi Dana Desa | 1 | Bantuan Keuangan il Bantuan Provinsi 2| Bantuan Kabupaten/ | Kota | lain | Pendapatan Lain | Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat | | Lain-lain Pendapatan Desa yang sah | | | JUMLAH PENDAPATAN | BELANJA BidangPenyelenggaraan Pemerintahan Desa dan : | | Penghasilan Tetap Tunjangan | 1| Belanja Pegawai: |
| KODE REKENI NG | | 1 | 1|1|1| | 1|3| | 1/2 | 1|2|1| | 1|2/2| 1213| | i|2|a4l | 2 4| | 1|3'1l | | 1(3f2| | | | 211 | 2lil1| | 1| |
| KODE REKENI NG | | | 1 | 111 | 1| | | | | 1214| 1 | 1/3 | | | | | 2 | | 2111| |





t


| Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | Jasa: - Honor tim - Konsumsi - Obat-obatan |
|-----------------------------------|----------------------------------------------|
| 3 | |




| Kegiatan | JUMLAH BELANJA | SURPLUS/DEFISIT | PEMBIAYAAN - Penerimaan Pembiayaan | SILPA | Pencairan Dana | Cadangan 0. Hasil Kekayaan . Desa Yang dipisahkan | JUMLAH (RP) | Pengeluaran Pembiayaan Pembentukan Dana | Cadangan 0 Penyertaan Modal Desa ' | JUMLAH (RP) |
|------------|------------------|-------------------|--------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|
| | | | 1 | 311 311 | 311 | | 312 | 312 | |
| 215 | | | 13 3| | | | | 312 | | |


KEPALA DESA

.

DISETUJUI OLEH


:

alel

2. Laporan Realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Tahap

Kedua)

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 2. TAHAP KEDUA (II) PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN ||

Tetap Kepala


| KET. | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|-------------------|-----------|----------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| LEBIH/ KURAN G (Rp.) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JUMLA H REALIS ASI | Ca | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JUMLAH ANGGAR AN (Rp-) | 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| URAIAN | 2 'PINDAHAN SALDO - (TAHAP PERTAMA) | PENDAPATAN Pendapatan Asli Desa Hasil Usaha | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong Lain-lain Pendapatan Asli | Desa yang sah Pendapatan Transfer | Dana Desa Bagian dari hasil pajak & retribusi Daerah | Kabupaten/Kota | Alokasi Dana Desa Bantuan Keuangan | Bantuan Provinsi Bantuan Kabupaten/ | Kota | Pendapatan Lain lain Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat | Lain-lain Pendapatan | Desa yang sah | JUMLAH PENDAPATAN | BELANJA | | Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tetap dan | Penghasilan Tunjangan | Belanja Pegawai: - Penghasilan Kepala |
| KODE REKENI NG | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KODE REKENI NG | | | | | 1 1 | | | | 1 | | | | | | | |
| KODE REKENI NG | | | | | | | | | | | | | | | | |


| | | | | AN, | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-----------|----|------------------|
| Desa dan Perangkat | - Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat | - Tunjangan BPD | Operasional Belanja Barang dan Jasa -#-Alat Tulis Kanor - - Benda POS | - Pakaian Dinas dan Atribut | - Pakaian Dinas - Alat dan Bahan | Kebersihan - Perjalanan Dinas - Pemeliharaan | - Air, Listrik dan Telepon | - Honor - ast | Belanja Modal - Komputer - Meja dan Kursi - Mesin TIK - | Operasional BPD. Belanja Barang dan Jasa - ATK - | Penggandaan .- Konsumsi Rapat | - dst Operasional RT/RW | Belanja Barang dan Jasa - ATK - Penggadaan |- Konsumsi Rapat - dst | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Perbaikan Saluran Irigasi Belanja Barang dan jasa - Upah Kerja | |- Honor - dst | Belanja Modal ||' | | - Semen - | '. | Material - dst . |




|------------------------------------------------|---------------------|----------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|----|
| Pengaspalan jalan Desa Belanja Barang dan Jasa | Aspal - Pasir - dst | Kegiatan | Kegiatan Kejadian Biasa Belanja Barang dan Jasa: | | Honor tim - Konsumsi - Obat-obatan - | - |
| 2 2 | | | | | |




| Kegiatan | JUMLAH BELANJA | SURPLUS/DEFISIT | PEMBIAYAAN | Penerimaan Pembiayaan | SILPA | Pencairan Dana Cadangan | Hasil Kekayaan Desa | Yang di pisahkan JUMLAH (RP) | Pengeluaran Pembiayaan Pembentukan Dana Cadangan | Penyertaan Modal Desa | JUMLAH (RP) |
|------------|------------------|-------------------|--------------------------------------|---------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|---------------|
| | | | | 1 | | | | | | |
| | | | | | | 3 | | | | |



## 3. Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahap Ke Tiga (III) Akhir Tahun

## LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN | BELANJA DESA TAHAP KE TIGA (AKHIR TAHUN) PEMERINTAH DESA': TAHUN ANGGARAN.

| | LEBIH/ | KURAN G | (Rp.) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---------|---------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|------------|--------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| JUMLAH REALISA SI | (Rp.) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JUMLAH | ANGGAR | AN (Rp) | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| URAIAN | | 2 PINDAHAN SALDO | KE DUA | (TAHAP ) PENDAPATAN Pendapatan Asli Desa | | Hasil Usaha | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | | Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah | Pendapatan Transfer | | Dana Desa | Bagian dari hasil pajak & | retribusi Daerah Kabupaten/Kota | Alokasi Dana Desa | 112)4| | Bantuan Keuangan 1! Bantuan Provinsi 2| Bantuan Kabupaten/ Kota | | Pendapatan Lain lain | Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat | Lain-lain Pendapatan | Desa yang sah | JUMLAH | PENDAPATAN | BELANJA Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | i Penghasilan Tetap dan | Tunjangan 1| Belanja Pegawai: |
| KODE REKENI NG | | 1 | 11 | | | | | 1/2/3| | 4| 4| | | | | | | | | H |
| KODE REKENI NG | | | | 1|1/2| | 1/113| | | 112 1|2j1| | 1/212| | 2| | | | 13/21) | | | | | 211|1) | |
| KODE REKENI NG | | | 1 | 1|1|1| | | | | | 1/21 1 | | | 1/3 1(3|1| | | | | | 2 211 | | 2/1| |




| Kegiatan | | Pembiayaan | SILPA | Pencairan Dana | Cadangan Hasil Kekayaan Desa ' | Yang di pisahkan JUMLAH (RP) | Pengeluaran Pembiayaan Pembentukan Dana | Cadangan Penyertaan Modal Desa | JUMLAH (RP) |
|------------|----------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|---------------|
| | JUMLAH BELANJA | PEMBIAYAAN Penerimaan | | | | | | |
| 2|5 | | 1 | 3111 : | | | 312 | 312 | |
| | | 3 3| | 31 | 31 | | 312 | | |



3. Laporan Realisasi Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Desa Tahap -

## Anggaran Ke Tiga (II) Akhir Tahun LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN | BELANJA DESA | TAHAP KE TIGA (AKHIR TAHUN) PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN

| | KET. | 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------|-------------------------------------------|----------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|----|--------------------------------------------------|-----------------------|-------------|------------------|
| LEBIH/ KURAN G | (Rp.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| JUMLAH | REALISA SI | (RP.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pn , JUMLAH | ANGGAR | AN (Rp.) | 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| URAIAN | 2 | PINDAHAN SALDO (TAHAP KE DUA ) PENDAPATAN | Pendapatan Asli Desa | |HasilUsaha | |Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah | Pendapatan Transfer | Dana Desa hasil | | Bagian dari pajak & retribusi Daerah Kabupaten/Kota Alokasi Dana Desa | | | Bantuan Keuangan 4 1| Bantuan Provinsi 4| 2| Bantuan Kabupaten/ Kota | Pendapatan Lain lain (I Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat | Lain-lain Pendapatan | Desa yang sah | JUMLAH PENDAPATAN | - | BELANJA Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Penghasilan Tetap dan | Tunjangan 1 | Belanja Pegawai: |
| KODE REKENI NG | 1 | | 1|1| | | | | | | | | | | | | | il |
| KODE REKENI NG | 1 | | | 1|ilil 1|112| | 1|1/3| | 1/2 1(2/1) | 2|2| | 2| | | 1/3|2| | | | 211 | 2|1i | | |
| KODE REKENI NG | 1 | | 1 | | | | | 11214 1|2| 1| | 1/3 1/31 | | | 2 | | | | 2/1 |





aa






| -dst | Kegiatan | JUMLAH BELANJA | SURPLUS / DEFISIT PEMBIAYAAN | Penerimaan Pembiayaan SILPA | Pencairan Cadangan Hasil Kekayaan Desa Yang di pisahkan | Pengeluaran Pembiayaan | Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal Desa | JUMLAH (RP) ' |
|--------|------------|------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------|-----------------|
| | | | | 1 | | | | |
| | | | | | 3 | | | |

3.


.

DISETUJUI OLEH KEPALA DESA



TAHUN ANGGARAN

## LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN . APBDesa PEMERINTAH DESA

| LEBIH/ KURANG (Rp. 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|--------|-------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|
| REALISASI | (Rp.) 4 | | | | NN) Fr | | | | | | | | | | | | |
| ANGGARAN | Rp | | | | | | | | | | | | | | | | |
| URAIAN | | 2 PENDAPATAN Pendapatan Asli Desa | Hasil Usaha Swadaya, Partisipasi dan 1 Gotong Royong Asli | Lain-lain Pendapatan Desa sah | yang | Pendapatan Transfer Dana Desa | Bagian dari hasil pajak & & | retribusi Daerah | Kabupaten/Kota | Alokasi Dana Desa Bantuan Keuanga