PERATURAN DAERAH KOTA MA Nomor 15 Tahun 2009 tentang PERLINDUNGAN, PEMBERDAYAAN PASAR TRADISIONAL DAN PENATAAN PASAR MODERN DI KOTA MAKASSAR BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2009 LEMBARAN DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR 15 TAHUN 2009 WALIKOTA MAKASSAR PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR : 15 Tahun 2009 TENTANG PERLINDUNGAN, PEMBERDAYAAN PASAR TRADISIONAL DAN PENATAAN PASAR MODERN DI KOTA MAKASSAR (berlaku 14 September 2009)
Pembukaan
Menimbang :
- a. bahwa perekonomian Indonesia disusun berdasarkan asas kekeluargaan dengan tujuan utama tercipta adanya kesejahteraan bagi seluruh rakyat ;
- b. bahwa pasar tradisional merupakan wadah membangun dan mengembankang perekonomian bagi usaha kecil, menengah dan koperasi sebagai pilar perekonomian yang disusun berdasarkan atas asas kekeluargaan maka dipandang perlu perlindungan dan pemberdayaan pasar tradisional dan penataan pasar modern agar pasar tradisional dapat berkembang dan bersain secara serasi, selaras serta bersinergi ditengah-tengah pesatnya pertumbuhan pasar modern di Kota Makassar;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Perlindungan,Pemberdayaan Pasar Tradisional Dan Penataan Pasar Modern Di Kota Makassar.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) ;
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611) ;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821) ;
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Rebublik Indonesia Nomor 4724);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Rebublik Indonesia Nomor 4725) ;
11. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Rebublik Indonesia Nomor 4756) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718 ) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar Dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4742);
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAKASSAR dan
WALIKOTA MAKASSAR,
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN, PEMBERDAYAAN PASAR TRADISIONAL DAN PENATAAN PASAR MODERN DI KOTA MAKASSAR
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Kota adalah Kota Makassar;
2. Walikota adalah Walikota Makassar;
3. Pemerintah Kota Makassar selanjutnya disingkat Pemerintah Kota adalah perangkat kota sebagai unsure penyelenggara Pemerintah Kota Makassar;
4. Perlindungan adalah segala upaya pemerintah daerah dalam melindungi pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dari persaingan yang tidak sehat dengan pasar modern, toko modern dan sejenisnya, sehingga tetap eksis dan mampu berkembang menjadi lebih baik sebagai layaknya suatu usaha;
5. Pemberdayaan adalah segala upaya pemerintah daerah dalam melindungi pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi agar tetap eksis dan mampu berkembang menjadi suatu usaha yang lebih berkualitas baik dari aspek manajemen dan fisik/tempat agar dapat bersaing dengan pasar modern;
6. Penataan adalah segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengatur dan menata keberadaan dan pendirian pasar modern di suatu daerah, agar tidak merugikan dan mematikan pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi yang ada;
7. Pasar adalah area tempat jual beli barang dan atau tempat bertemunya penjual dan pembeli dengan jumlah penjual lebih dari satu, baik yang disebut sebagai pasar tradisional maupun pasar modern dan/atau pusat perbelanjaan, pertokoan, perdagangan maupun sebutan lainnya;
8. Pasar Tradisional adalah Pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara
dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta berupa tempat usaha yang berbentuk toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan melalui proses jual beli barang dagangan dengan tawar menawar;
9. Pasar Induk adalah pasar yang merupakan pusat distribusi yang menampung hasil produksi petani yang dibeli oleh para pedagang tingkat grosir kemudian dijual kepada para pedagang tingkat eceran untuk selanjutnya diperdagangkan dipasar-pasar eceran diberbagai tempat mendekati para konsumen;
10. Pasar penunjang adalah bagian dari pasar induk yang membeli dan menampung hasil produksi petani yang berlokasi jauh dari pasar induk yang bertugas sebagai penampung sementara karena komoditi yang berhasil ditampung akan dipindahkan ke pasar induk untuk selanjutnya dilelang ke pedagang tingkat eceran;
11. Pasar Modern adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Swasta, atau Koperasi yang dalam bentuknya berupa Pusat Perbelanjaan, seperti Mall, Plaza , dan Shopping Centre serta sejenisnya dimana pengelolaannya dilaksanakan secara modern, dan mengutamakan pelayanan kenyamanan berbelanja dengan manajemen berada di satu tangan, bermodal relatif kuat, dan dilengkapi label harga yang pasti;
12. Toko adalah tempat usaha atau bangunan yang digunakan untuk menjual barang dan/atau jasa secara langsung dan terdiri dari hanya satu penjual;
13. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, departemen store, hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan;
14. Pertokoan adalah kompleks toko atau deretan toko yang masing-masing dimiliki dan dikelola oleh perorangan atau badan usaha;
15. Toko Serba Ada (TOSERBA) adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan berbagai macam barang kebutuhan rumahtangga dan kebutuhan sembilan bahan pokok yang disusun dalam bagian yang terpisah-pisah dalam bentuk kounter secara eceran;
16. Minimarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari secara eceran
- langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri (swalayan);
17. Supermarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri;
18. Hypermarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen, yang di dalamnya terdiri atas pasar swalayan, toko modern dan toko serba ada, yang menyatu dalam satu bangunan yang pengelolaanya dilakukan secara tunggal;
19.
- Mall atau Super Mall atau Plaza adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan perdagangan, rekreasi, restorasi dan sebagainya yang diperuntukkan bagi kelompok, perorangan, perusahaan, atau koperasi untuk melakukan penjualan barangbarang dan/atau jasa yang terletak pada bangunan/ruangan yang berada dalam suatu kesatuan wilayah/tempat;
20. Pusat perdagangan ( trade centre ) adalah kawasan pusat jual beli barang kebutuhan sehari-hari, alat kesehatan, dan lainnya secara grosir dan eceran serta jasa yang didukung oleh sarana yang lengkap yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha;
21. Kemitraan adalah kerjasama usaha antar usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dengan usaha skala besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan yang dilakukan oleh penyelenggara usaha skala besar, dengan ## BAB II ASAS DAN TUJUAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Penyelenggaraan perlindungan, pemberdayaan pasar tradisional dan penataan pasar modern, dilaksanakan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Perlindungan, pemberdayaan pasar tradisional dan penataan pasar modern, bertujuan untuk :
- a. memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta pasar tradisional;
- b. memberdayakan pengusaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta pasar tradisional pada umumnya, agar mampu berkembang, bersaing, tangguh, maju, mandiri, dan dapat meningkatkan kesejahteraannya;
- c. mengatur dan menata keberadaan dan pendirian pasar modern di suatu wilayah tertentu agar tidak merugikan dan mematikan pasar tradisional, mikro, kecil, menengah, dan koperasi yang telah ada dan memiliki nilai historis dan dapat menjadi aset pariwisata;
- d. terselenggaranya kemitraan antara pelaku usaha pasar tradisional, mikro, kecil, menengah dan koperasi dengan pelaku usaha pasar modern ## BAB III PENGGOLONGAN PASAR
Bagian Pertama Pasar Tradisional
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
- (1) Usaha-usaha pasar tradisional dapat digolongkan menjadi beberapa bentuk:
- a. Pasar lingkungan adalah pasar yang dikelola pemerintah daerah, badan usaha dan kelompok masyarakat yang ruang lingkup pelayanannya meliputi satu lingkungan pemukiman di sekitar lokasi pasar, dengan jenis barang yang diperdagangkan meliputi kebutuhan pokok sehari- hari;
- b. Pasar Kelurahan adalah pasar yang dikelola oleh pemerintahan kelurahan atau kelurahan yang ruang lingkup pelayanannya meliputi lingkungan kelurahan atau kelurahan di sekitar lokasi pasar, dengan jenis barang yang diperdagangkan meliputi kebutuhan pokok sehari-hari dan/atau kebutuhan sembilan bahan bahan pokok;
- c. Pasar tradisional kota adalah pasar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi yang ruang lingkup pelayanannya meliputi satu wilayah Kabupaten/Kota dengan jenis perdagangan barang-barang kebutuhan sehari-hari, sandang serta jasa yang lebih lengkap dari pasar kelurahan atau kelurahan ;
- d. Pasar khusus adalah pasar dimana barang yang diperjual belikan bersifat khusus atau spesifik, seperti pasar hewan, pasar kramik, pasar burung, dan sejenisnya.
- (2) Pendirian dan permodalan usaha pasar tradisional dapat dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta, BUMD termasuk kerjasama dengan swasta, perorangan, kelompok masyarakat, badan usaha, koperasi,
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5
1. Usaha pasar modern bisa berupa pusat perbelanjaan dan sejenisnya, toko modern, seperti: minimarket, supermarket, department store, hypermarket , dan nama lainnya, yang dikelola secara modern;
2. Usaha toko modern terdiri atas beberapa golongan sebagai berikut:
- a. Minimarket adalah toko modern dengan luas lantai toko sampai dengan 400 m² (Empat Ratus Meter Persegi);
- b. Supermarket adalah toko modern dengan luas lantai toko diatas 400 m² sampai dengan 5000 m² (Lima Ribu Meter Persegi);
- c. Hypermarket adalah toko modern dengan luas lantai toko di atas 5.000 m² (Lima Ribu Meter Persegi);
- d. Department Store adalah toko modern yang luas lantai toko di atas 400m² (Empat Ratus Meter Persegi);
- e. Pusat perkulakan adalah toko modern yang luas lantai toko di atas 5.000 m² (Lima Ribu Meter Persegi).
3. Sistem penjualan dan jenis barang dagangan Pasar Modern dan Toko Modern, ditentukan sebagai berikut :
- a. Minimarket, Supermarket dan Hypermarket menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya;
- b. Departmen Store menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang ## BAB IV DAN TOKO MODERN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 6
1. Lokasi untuk Pendirian Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kota dan Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Kota, termasuk peraturan zonasinya;
2. Kota yang belum memiliki Rencana Tata Ruang Wilayah Kota dan Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Kota tidak diperbolehkan memberi izin lokasi untuk pembangunan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 7
- (1) Pendirian Pasar Tradisional atau Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern selain Minimarket harus memenuhi persyaratan ketentuan peraturan perundang-undangan dan harus melakukan analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan Pasar Tradisional dan UMKM yang berada di wilayah bersangkutan;
- (2) Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar Tradisional dan UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
- b. Tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
- c. Kepadatan penduduk;
- d. Pertumbuhan penduduk;
- e. Kemitraan dengan UMKM lokal;
- f. Penyerapan tenaga kerja lokal;
- g. Ketahanan dan pertumbuhan Pasar Tradisional sebagai sarana bagi UMKM lokal;
- h. Keberadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah ada;
- i. Dampak positif dan negatif yang diakibatkan oleh jarak antara Hypermarket dengan Pasar Tradisional yang telah ada sebelumnya;
- j. Tanggung jawab sosial perusahaan ( Corporate Social Responsibility ).
- (3) Penentuan jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i harus mempertimbangkan:
1. Lokasi pendirian Hypermarket atau Pasar Tradisional dengan Hypermarket atau Pasar Tradisional yang sudah ada sebelumnya;
2. Iklim usaha yang sehat antara Hypermarket dan Pasar Tradisional;
3. Aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
4. Dukungan/ketersediaan infrastruktur;
5. Perkembangan pemukiman baru.
- (4) Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa kajian yang dilakukan oleh badan/lembaga independen yang berkompeten;
- (5) Badan/lembaga independen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melakukan kajian analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat di wilayah yang bersangkutan;
- (6) Hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dokumen pelengkap yang tidak terpisahkan dengan syarat-syarat dalam mengajukan Surat Permohonan:
1. Izin pendirian Pasar Tradisional atau Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern selain Minimarket;
2. Izin usaha Pasar Tradisional atau Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern selain Minimarket;
3. Toko Modern yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan lain wajib memiliki persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
4. Toko Modern sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikecualikan untuk Minimarket;
5. Pendirian Minimarket baik yang berdiri sendiri maupun yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan lain wajib
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 8
- (1) Pasar Tradisional atau Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern harus menyediakan areal parkir yang cukup dan sarana umum lainnya;
- (2) Penyediaan sarana parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan ## BAB V KEMITRAAN USAHA
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 9
- (1) Kemitraan dengan pola perdagangan umum dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan pasokan dari Pemasok kepada Toko Modern yang dilakukan secara terbuka;
- (2) Kerjasama pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
- a. Memasarkan barang produksi UMKM yang dikemas atau dikemas ulang (repackaging) dengan merek pemilik barang, Toko Modern atau merek lain yang disepakati dalam rangka meningkatkan nilai jual barang;
- b. Memasarkan produk hasil UMKM melalui etalase atau outlet dari Toko Modern.
- (3) Penyediaan lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengelola Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern kepada UMKM dengan menyediakan ruang usaha dalam areal Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern;
- (4) UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memanfaatkan ruang usaha sesuai dengan peruntukan yang disepakati.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 10
- (1) Kerjasama usaha dalam bentuk penerimaan pasokan barang dari Pemasok kepada Toko Modern dilaksanakan dalam prinsip saling menguntungkan, jelas, wajar, berkeadilan dan transparan;
- (2) Toko Modern mengutamakan pasokan barang hasil produksi UMKM nasional selama barang tersebut memenuhi persyaratan atau standar yang ditetapkan Toko Modern;
- (3) Pemasok barang yang termasuk ke dalam kriteria Usaha Mikro, Usaha Kecil dibebaskan dari pengenaan biaya administrasi pendaftaran barang (listing fee);
- (4) Kerjasama usaha kemitraan antara UMKM dengan Toko Modern dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama komersial berupa penyediaan tempat usaha/space, pembinaan/pendidikan atau permodalan atau bentuk kerjasama lain;
- (5) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat dalam perjanjian tertulis dalam bahasa Indonesia
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 11
- (1) Dengan tidak mengurangi prinsip kebebasan berkontrak, syarat-syarat perdagangan antara Pemasok dengan Toko Modern harus jelas, wajar, berkeadilan, dan saling menguntungkan serta disepakati kedua belah pihak tanpa tekanan.
- (2) Dalam rangka mewujudkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka wajib memenuhi pedoman sebagai berikut:
1. Potongan harga reguler ( regular discount ) berupa potongan harga yang diberikan oleh Pemasok kepada Toko Modern pada setiap transaksi jual-beli. Potongan harga reguler ini tidak berlaku bagi Pemasok yang memberlakukan sistem harga netto yang dipublikasikan secara transparan ke semua Toko Modern dan disepakati dengan Toko Modern;
2. Potongan harga tetap ( fixed rebate ) berupa potongan harga yang diberikan oleh Pemasok kepada Toko Modern tanpa dikaitkan dengan target penjualan yang dilakukan secara periodik maksimum 3 (tiga) bulan yang besarnya maksimum 1% (satu persen);
3. Jumlah dari Potongan harga reguler ( regular discount ) maupun potongan harga tetap ( fixed rebate ) ditentukan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 12
- (1) Pembayaran barang dari Toko Modern kepada Pemasok Usaha Mikro dan Usaha Kecil wajib dilakukan secara tunai untuk nilai pasokan sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), atau dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari setelah seluruh dokumen penagihan diterima.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berlaku untuk 1 (satu) outlet atau 1 (satu) jaringan usaha.
BATASAN LUAS LANTAI PENJUALAN TOKO MODERN
BAB VI - BATASAN LUAS LANTAI PENJUALAN TOKO MODERN
Pasal 13
- (1) Batasan luas lantai penjualan Toko Modern adalah sebagai berikut:
- a. Minimarket , kurang dari 400 m2 (empat ratus meter persegi);
- b. Supermarket , 400 m2 (empat ratus meter persegi) sampai dengan 5.000 m2 (lima ribu meter persegi);
- c. Hypermarket, lebih dari 5.000 m2 (lima ribu meter persegi);
- d. Department Store, lebih dari 400 m2 (empat ratus meter persegi);
- e. Perkulakan, lebih dari 5.000 m2 (lima ribu meter persegi).
7. (2). Usaha Toko Modern dengan modal dalam negeri 100% (seratus persen) adalah:
- a. Minimarket dengan luas lantai penjualan kurang dari 400 m2 (empat ratus meter persegi);
- b. Supermarket dengan luas lantai penjualan kurang dari 1.200 m2 (seribu dua ratus meter persegi);
- c. Department Store dengan luas lantai penjualan kurang dari 2.000 m2 (dua ribu meter persegi).
JENIS DAN KEWENANGAN PENERBITAN IZIN
BAB VII - JENIS DAN KEWENANGAN PENERBITAN IZIN
Pasal 14
Pelaku usaha yang akan melakukan kegiatan usaha di bidang Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, wajib memiliki:
- a. IUP2T untuk Pasar Tradisional;
- b. IUPP untuk Pertokoan, Mall, Plasa dan Pusat Perdagangan;
- c. IUTM untuk Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket dan Perkulakan.
BAB VII - JENIS DAN KEWENANGAN PENERBITAN IZIN
Pasal 15
- (1) Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diterbitkan oleh Walikota Makassar;
- (2) Walikota Makassar melimpahkan kewenangan penerbitan:
- a. IUP2T kepada Kepala Dinas/Unit yang bertanggung jawab di bidang perdagangan atau di bidang pembinaan Pasar Tradisional atau Pelayanan Terpadu Satu Pintu setempat;
- b. IUPP atau IUTM kepada Kepala Dinas/Unit yang bertanggung jawab di bidang perdagangan atau pejabat yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu setempat.
BAB VII - JENIS DAN KEWENANGAN PENERBITAN IZIN
Pasal 16
- (1) Permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diajukan kepada Pejabat Penerbit izin usaha;
- (2) Persyaratan untuk memperoleh IUP2T bagi Pasar Tradisional yang berdiri sendiri atau IUTM bagi Toko Modern yang berdiri sendiri atau IUPP bagi Pusat Perbelanjaan meliputi:
1. Persyaratan IUP2T melampirkan dokumen:
- a. Copy Surat Izin Prinsip dari Walikota;
- b. Hasil Analisa Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat serta rekomendasi dari instansi yang berwenang;
- c. Copy Surat Izin Lokasi dari Badan Pertanahan Nasional (BPN);
- d. Copy Surat Izin Undang-Undang Gangguan ( HO );
- e. Copy Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- f. Copy Akte Pendirian Perusahaan dan pengesahannya;
- g. Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku.
9. 2, Persyaratan IUPP dan IUTM melampirkan dokumen:
- a. Copy Surat izin prinsip dari Walikota;
- b. Hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat; serta rekomendasi dari instansi yang berwenang;
- c. Copy Surat Izin Lokasi dari Badan Pertanahan Nasional (BPN);
- d. Copy Surat Izin Undang-Undang Gangguan (HO);
- e. Copy Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- f. Copy Akte Pendirian Perusahaan dan pengesahannya;
- g. Rencana kemitraan dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil;
- h. Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku.
18. (3). Persyaratan untuk memperoleh IUP2T bagi Pasar Tradisional atau IUTM bagi Toko Modern yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan lain terdiri dari:
- a. Hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2);
- b. Copy IUPP Pusat Perbelanjaan atau bangunan lainnya tempat berdirinya Pasar Tradisional atau Toko Modern;
- c. Copy Akte Pendirian Perusahaan dan pengesahannya;
- d. Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku;
- e. Rencana kemitraan dengan Usaha Mikro atau Usaha Kecil untuk Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern.
3. (4). Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pejabat Penerbit izin usaha dengan mengisi Formulir Surat Permohonan dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
4. (5), Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditandatangani oleh pemilik atau penanggungjawab atau pengelola perusahaan;
5. (6), Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini yang diajukan secara benar dan lengkap, maka Pejabat Penerbit izin usaha dapat menerbitkan Izin Usaha paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya Surat Permohonan;
- (7) Apabila Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dinilai belum benar dan lengkap, maka Pejabat Penerbit izin usaha memberitahukan penolakan secara tertulis disertai dengan alasan-alasannya kepada pemohon paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya Surat Permohonan;
- (8) Perusahaan yang ditolak permohonannya dapat mengajukan kembali Surat Permohonan izin usahanya disertai kelengkapan dokumen persyaratan secara benar dan lengkap.
BAB VII - JENIS DAN KEWENANGAN PENERBITAN IZIN
Pasal 17
- (1) Pejabat Penerbit Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) sebagai berikut:
- a. Penerbit IUP2T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, Dinas Kota yang bertanggung jawab di bidang perdagangan atau di bidang pembinaan Pasar Tradisional atau Pelayanan Terpadu Satu Pintu Setempat;
- b. Penerbit IUPP dan IUTM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dan c, Dinas Kota yang bertanggung jawab di bidang perdagangan atau Pelayanan Terpadu Satu Pintu Setempat;
- c. Penerbitan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b sesuai dengan pelimpahan wewenang dari Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
. Apabila penerbitan IUP2T oleh:
- a. Dinas yang bertanggung jawab di bidang pembinaan Pasar Tradisional atau Pelayanan Terpadu Satu Pintu, maka rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) angka 2, huruf a, diterbitkan oleh Dinas yang bertanggung jawab di bidang perdagangan;
- b. Dinas yang bertanggung jawab di bidang perdagangan, maka rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) angka 2 huruf a mengenai kelayakan pemberian izin usaha kepada perusahaan yang bersangkutan, dilakukan oleh Dinas yang bertanggung jawab di bidang perdagangan.
. Apabila penerbitan IUPP atau IUTM oleh:
- a. Dinas yang bertanggung jawab di bidang perdagangan, maka rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) angka 2 huruf b mengenai kelayakan pemberian izin usaha kepada perusahaan yang bersangkutan, dilakukan oleh Dinas yang bertanggung jawab di bidang perdagangan;
- b. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, maka rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) angka 2, huruf b, diterbitkan oleh Dinas yang bertanggung jawab di bidang perdagangan.
BAB VII - JENIS DAN KEWENANGAN PENERBITAN IZIN
Pasal 18
- (1) Perusahaan pengelola Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang telah memperoleh Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 tidak diwajibkan memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
- (2) Apabila terjadi pemindahan lokasi usaha Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern, pengelola/penanggung jawab perusahaan wajib mengajukan permohonan izin baru;
- (3) Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 berlaku:
- a. hanya untuk 1 (satu) lokasi usaha;
- b. selama masih melakukan kegiatan usaha pada lokasi yang sama.
- (4) Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b wajib dilakukan daftar ulang setiap 5 (lima) tahun.
BAB VIII - PELAPORAN
Pasal 19
- (1) Pejabat Penerbit Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam:
- a. Pasal 15 ayat 2 huruf a wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan penerbitan izin usaha kepada Walikota dengan tembusan kepada Kepala Dinas Provinsi yang membidangi perdagangan atau di bidang pembinaan Pasar Tradisional atau Pelayanan Terpadu Satu Pintu setempat, setiap bulan Juli tahun yang bersangkutan untuk semester pertama dan bulan Januari tahun berikutnya untuk semester kedua;
- b. Pasal 15 ayat (2) huruf b wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan penerbitan izin usaha kepada Walikota dengan tembusan kepada Kepala Dinas Provinsi yang membidangi perdagangan atau Pelayanan Terpadu Satu Pintu setempat, setiap bulan Juli tahun yang bersangkutan untuk semester pertama dan bulan Januari tahun berikutnya untuk semester kedua.
4. (2). Laporan penyelenggaraan penerbitan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Jumlah dan jenis izin usaha yang diterbitkan;
- b. Omset penjualan setiap gerai;
- c. Jumlah UMKM yang bermitra;
- d. Jumlah tenaga kerja yang diserap.
BAB VIII - PELAPORAN
Pasal 20
- (1) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 wajib menyampaikan laporan berupa:
- a. Jumlah gerai yang dimiliki;
- b. Omset penjualan seluruh gerai;
- c. Jumlah UMKM yang bermitra dan pola kemitraannya;
- d. Jumlah tenaga kerja yang diserap.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap semester kepada:
- a. Kepala Dinas yang membidangi perdagangan;
- b. Kepala Dinas Provinsi yang membidangi perdagangan.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setiap bulan Juli tahun yang bersangkutan untuk semester pertama dan bulan Januari tahun berikutnya untuk semester kedua.
BAB IX - PERLINDUNGAN, PEMBERDAYAAN PASAR TRADISIONAL
Pasal 21
- (1) Lokasi pendirian pasar tradisional wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang Kota, termasuk peraturan zonasinya.
- (2) Penyelengaraan pasar tradisional wajib memenuhi ketentuan, sebagai berikut:
- a. memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan pasar tradisional, Usaha mikro, kecil, dan menengah, pasar modern, dan toko modern;
- b. menyediakan fasilitas yang menjamin pasar tradisional yang bersih, sehat, higienis, aman, tertib dan ruang publik yang nyaman;
- c. menyediakan fasilitas parkir kendaraan bermotor dan tidak bermotor yang memadai di dalam area bangunan;
- d. menyediakan fasilitas halte atau pemberhentian sementara kendaraan angkutan umum bagi kepentingan menaikturunkan penumpang yang menuju dan pergi ke pasar;
- e. kejelasan pembagian blok tempat usaha sesuai penggolongan jenis barang dagangan, dengan kelengkapan dan kecukupan sistem pendanaan, penerangan, dan sirkulasi udara baik buatan maupun alami ;
- f. kecukupan kuantitas dan kualitas fasilitas umum, meliputi fasilitas kamar mandi dan toilet umum, tempat sampah, musholla dan fasilitas lainnya ;
- g. ketersediaan sarana pemadam kebakaran dan jalur keselamatan bagi petugas maupun pengguna pasar ;
- h. perbaikan sistem persampahan dan drainase guna meningkatkan kualitas kebersihan di dalam pasar.
- (3) Penyelenggaraan pusat perdagangan atau bentuk pasar modern lainnya, dapat dilakukan dengan menempatkan pasar modern dan pasar tradisional dalam satu lokasi
BAB IX - PERLINDUNGAN, PEMBERDAYAAN PASAR TRADISIONAL
Pasal 22
- (1) Lokasi pendirian pasar modern dan toko modern wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang Kota, termasuk pengaturan zonasinya.
- (2) Penyelengaraan dan pendirian pasar modern dan toko modern wajib memenuhi ketentuan, sebagai berikut :
- a. memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan pasar tradisional, usaha kecil, dan usaha menengah yang ada di wilayah yang bersangkutan;
- b.
BAB IX - PERLINDUNGAN, PEMBERDAYAAN PASAR TRADISIONAL
Pasal 23
- (1) Perkulakan hanya boleh berlokasi pada akses sistem jaringan jalan alteri atau kolektor primer atau arteri skunder;
- (2) Hypermarket, pusat perbelanjaan dan jenis pasar modern besar lainnya :
- a. hanya boleh berlokasi pada akses jaringan jalan arteri atau kolektor;
- b. tidak boleh berlokasi pada sistem jaringan jalan lingkungan di dalam kota/perkotaan;
- c. pendiriannya diarahkan pada daerah pinggiran dan atau daerah baru dengan
BAB IX - PERLINDUNGAN, PEMBERDAYAAN PASAR TRADISIONAL
Pasal 24
- (1) Perencanaan pembangunan pasar modern dan toko modern harus didahului dengan studi mengenai dampak lingkungan baik dari sisi tata ruang maupun non fisik, meliputi aspek lingkungan, sosial, ekonomi dan budaya., untuk mencegah dampak negatif terhadap eksistensi pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta usaha lainnya;
- (2) Dokumen rencana rincian teknis pasar modern atau toko modern skala kecil, menengah, dan besar, harus mengacu dan merupakan terjemahan dari ketentuan intensitas bangunan sebagaimana disebutkan dalam dokumen rencana umum tata ruang dan rencana detail tata ruang Kota;
- (3) Pada saat proses konstruksi pembangunan pasar modern atau toko modern terutama skala menengah dan besar, harus mampu meminimalisir gangguan kebisingan, kemacetan lalu lintas, kebersihan, dan keselamatan aktifitas di lingkungan sekitar.
BAB XI - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 25
- (1) Pembinaan dan Pengawasan terhadap kegiatan penyelenggaraan pasar dilakukan oleh pemerintah daerah;
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Makassar diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.
KEWAJIBAN, LARANGAN DAN SANKSI Bagian Pertama
Kewajiban
BAB XII - KEWAJIBAN, LARANGAN DAN SANKSI Bagian Pertama
Pasal 26
- (1) Setiap penyelenggara usaha pasar modern dan pasar tradisional mempunyai kewajiban :
- a. menjalin kemitraan dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi untuk penyelenggaraan usaha pasar skala besar, menengah dan kecil (khusus untuk usaha seperti minimarket);
- b. mentaati ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam izin penyelenggaraan usaha pasar dan peraturan yang berlaku, khususnya mengenai perpajakan, retribusi serta larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;
- c. meningkatkan mutu pelayanan dan menjamin kenyamanan konsumen;
- d. menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha;
- e. memelihara kebersihan, keindahan lokasi dan kelestarian lingkungan tempat usaha;
- f. mencegah setiap orang yang melakukan kegiatan perjudian dan perbuatan lain yang melanggar kesusilaan serta ketertiban umum di tempat usahanya;
- g. mencegah penggunaan tempat usaha untuk kegiatan peredaran pemakaian minuman keras, obat-obatan terlarang serta barang-barang terlarang lainnya;
- h. menyediakan sarana kesehatan, sarana persampahan dan drainase, kamar mandi dan toilet serta fasilitas ibadah bagi karyawan dan konsumen;
- i. memberikan kesempatan kepada karyawan dan konsumen untuk melaksanakan ibadah;
- j. mentaati perjanjian serta menjamin keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan karyawan;
- k. menyediakan alat pemadam kebakaran yang siap pakai dan mencegah kemungkinan terjadinya bahaya kebakaran di tempat usaha;
- l. menerbitkan dan mencantumkan daftar harga yang ditulis dalam rupiah ;
- m. menyediakan tempat untuk pos ukur ulang dan pengaduan konsumen.
5. (2). Selain berkewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap pasar modern juga diwajibkan menyisihkan sebagian keuntungannya kepada masyarakat lingkungan sekitar sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan ke masyarakat dalam kegiatan pembangunan kemasyarakatan.
Bagian kedua Larangan
BAB XII - KEWAJIBAN, LARANGAN DAN SANKSI Bagian Pertama
Pasal 27
Setiap penyelenggara usaha pasar dilarang :
- a. melakukan penguasaan atas produksi dan/atau penguasaan barang dan/atau jasa secara monopoli;
- b. menimbun dan/atau menyimpan bahan kebutuhan pokok masyarakat di dalam gudang dalam jumlah melebihi kewajaran untuk tujuan spekulasi yang akan merugikan kepentingan masyarakat;
- c. menimbun dan/atau menyimpan barang-barang yang sifat dan jenisnya membahayakan kesehatan;
- d. menjual barang-barang yang sudah kadaluwarsa;
- e. mengubah atau menambah sarana tempat usaha tanpa Izin dari Walikota;
- f. memakai tenaga kerja dibawah umur dan/atau tenaga kerja asing tanpa Izin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bagian Ketiga Sanksi
BAB XII - KEWAJIBAN, LARANGAN DAN SANKSI Bagian Pertama
Pasal 28
- (1) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam:
- a. Pasal 11 ayat (2), Pasal 12, Pasal 18 ayat (4), Pasal 20 dikenakan sanksi administratif;
- b. Pasal 14 dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini huruf a, berupa:
- a. Pembekuan Izin Usaha;
- b. Pencabutan Izin Usaha.
- (3) Pembekuan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a pasal ini apabila telah dilakukan peringatan secara tertulis berturut-turut 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu paling lama 1 (satu) bulan;
- (4) Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b pasal ini dilakukan apabila pelaku usaha tidak mematuhi peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini;
- (5) Sanksi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b pasal ini berupa tidak dapat membuka kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.
BAB XIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai ketentuan teknis pelaksanaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
BAB XIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 30
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Makassar

Penetapan: Ditetapkan di Makassar pada tanggal 14 September 2009

Penandatangan: WALIKOTA MAKASSAR, ## H. ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN

Penetapan: Diundangkan di Makassar pada tanggal 14 September 2009

Penandatangan: ## SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR ## H. M. ANIS ZAKARIA KAMA LEMBARAN DAERAH KOTA MAKASSAR 15 NOMOR TAHUN 2009