Azzindani/ID_REG_KG_2510 huggingface dataset:
PERATURAN BUPATI MA Nomor YJ. Tahun 2017 tentang PEDOMAN UMUM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN BUPATI BANYUASIN, (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
- a. bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan, hubungan interaksi antara aparatur dengan aparatur maupun antara aparatur dengan pihak lainnya tidak terelakan sehingga berpotensi terjadinya benturan kepentingan sebagai salah satu penyebab terjadinya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;
- b. bahwa dalarn rangka mewujudkan Pemerintah Kabupaten Banyuasin yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme diperlukan suatu kondisi yang bebas dari benturan kepen tingan;
- c. bahwa terdapat pemahaman yang tidak seragam terhadap benturan kepentingan menimbulkan tafsiran yang beragam dan sangat berpengaruh pada capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalarn huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu menetapkan
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Pangkalan Balai Pada tanggal lt{ ~~ 201 7

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUASIN, BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUASlN TAHUN 2017 NOMOR. ~1- 3 17.Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 18 Tahun 2016 ten tang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 063); ## MEMUTUSKAN :

Penandatangan: Menetapkan PERATURAN BUPATI BANYUASIN TENTANG PEDOMAN UMUM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN. ## Pasal l Pedoman umum penanganan benturan kepentingan adalah sebagaimana tersebut dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati :.~ I ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Ka bu paten Banyuasin.

Ditetapkan di Pangkalan Balai Pada tanggal ll.{ ~~ 2017

Pit. BUPATI BANYUASIN,
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ## ABSTRAK  PANGKAJENE DAN KEPULAUAN Nomor 5 Tahun 2013 tentang PENGELOLAAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN NOMOR 5 TAHUN 2013 | ABSTRAK : | a. | bahwa kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara merupakan kegiatan usaha pertambangan di luar panas bumi, minyak dan gas bumi serta air bawah tanah ; mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata bagi | |-------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | b. | DasarHukum (berlaku Unknown)
Pasal 10
| | c. | Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan Tahun 2010 Nomor 6 ) diubah sebagai berikut : -Ketentuan ayat (1) Pasal 10 diubah - Ketentuan ayat (1) Pasal 12 diubah - Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 14 diubah - Ketentuan ayat (3) Pasal 15 diubah - Ketentuan ayat (1) huruf d Pasal 24 diubah - Ketentuan ayat (6) dan ayat (7) Pasal 25 diubah - Ketentuan ayat (4) Pasal 30 diubah - Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 37 diubah |
Pasal 18
| | c. | Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan Tahun 2010 Nomor 6 ) diubah sebagai berikut : -Ketentuan ayat (1) Pasal 10 diubah - Ketentuan ayat (1) Pasal 12 diubah - Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 14 diubah - Ketentuan ayat (3) Pasal 15 diubah - Ketentuan ayat (1) huruf d Pasal 24 diubah - Ketentuan ayat (6) dan ayat (7) Pasal 25 diubah - Ketentuan ayat (4) Pasal 30 diubah - Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 37 diubah |
| Catatan | d. | - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 4 Nopember 2013 - Ditetapkan 4 Nopember 2013 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor TAHUN Tahun 1954 tentang PENETAPAN BAGIAN I.B.W. XVI (JAWATAN KERETA API) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN-TAHUN DINAS 1952 DAN 1953 (berlaku 31 Desember 1954)
Pembukaan
Mengingat : pasal 113 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia dan pasal 1 Undang-undang Perusahaan Indonesia (IBW);
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;
MEMUTUSKAN :
Pasal 1
Bagian IBW. XVI (Jawatan Kereta Api) dari Anggaran Republik Indonesia untuk tahun-tahun dinas 1952 dan 1953 ditetapkan seperti yang dinyatakan pada
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran-lampiran undang-undang ini.

Pasal 2

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai pada tanggal 1 Januari 1952.

Diundangkan pada tanggal 31 Desember 1954.

MENTERI KEHAKIMAN, ttd

DJODY GONDOKUSUMO.

LEMBARAN NEGARA NOMOR 143 TAHUN 1954



Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 29 Nopember 1954. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd SOEKARNO.

MENTERIPERHUBUNGAN,


A.K. GANI.
PERATURAN WALIKOTA BI Nomor 9 Tahun 2015 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BITUNG NOMOR 56 TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA BITUNG TAHUN ANGGARAN 2015 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat
WALIKOTA BITUNG
PERATURAN WALIKOTA BITUNG
NOMOR 9 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BITUNG NOMOR 56 TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA BITUNG TAHUN ANGGARAN 2015
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BITUNG,
a. Bahwa sesuai PasaI 160 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 menegaskan bahwa Pergeseran Anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja dapat dilakukan dengan cara merubah Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Beianja Daerah (APBD).
- b. Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Beianja Daerah Tahun Anggaran 2015 menegaskan Dana Alokasi Khusus dan dana transfer lainnya yang sudah jeias peruntukkannya, dapat dilaksanakan mendahului peneetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- d. Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf (a), (b) dan (c) diatas perlu menetapkan
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di : Pada Tanggal : Bi tung 12 Januari 2015 /7..w A L I K:;;:; I T U N G, HANNY SONDAKH

Penetapan: Diundangkan di Bitung Pada Tanggal 12 Januari 2015 BERITA DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2015 NOMOR 9
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor TAHUN Tahun 1957 tentang PENETAPAN BAGIAN IIIA (KEMENTERIAN AGRARIA) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN DINAS 1954 (berlaku 1 Januari 1954)
Pembukaan
Mengingat : Pasal 113 dari Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;
MEMUTUSKAN :
Pasal 1
Bagian IIIA (Kementerian Agraria) dari Anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1954 ditetapkan seperti berikut:
BAGIAN IIIA KEMENTERIAN AGRARIA
BAB I (Pengeluaran)
3A.1 Kementerian dan pengeluaran umum ...
2 938 000
3A.2 Pendidikan pegawai ...
320 500
3A.3 Pengeluaran khusus berhubung dengan penye-
lenggaraan Agraria ... 60 000
3A.4 Jawatan Agraria ...
880 400
3A.5 Inspeksi Agraria Propinsi ...
2 910 100
3A.6 Penilikan Agraria Kabupaten ...
5 792 300
3A.7 Pemberian dan penghapusan hak tanah ...11 492 700
Jumlah ...24 394 000
(Dua puluh empat juta tiga ratus embilan puluh empat ribu rupiah).
- 3A.1 PENERIMAAN BERHADAPAN DENGAN PENGELUARAN UMUM.
- 3A.1.1 Penerimaan berhadapan dengan pengeluaran Umum.
- 3A.1.1.1 Pembayaran kembali persekot gaji.
3A.2 URUSAN AGRARIA.
- 3A.2.1 Tanah partikelir.
- 3A.2.1. 1 Penerimaan-penerimaan dari tanah-tanah partikelir yang dikembalikan kepada Negara.
- 2 Pembayaran kembali oleh lain-lain Kementerian dari harga bangunan-bangunan yang terletak dalam tanah-tanah partikelir yang dikembalikan kepada Negara.
- 3A.2.2 Penerimaan berhubung dengan pemberian dan persewaan tanah.
- 3A.2.2. 1 Pemberian tanah dengan hak eigendom atau dengan hak opstal.
- 2Pemberian tanah dengan persewaan.
- 3Canon untuk tanah hak erfpacht.
- 4Pemberian tanah dengan hak milik.
- 5Penggantian ongkos-ongkos pemeriksaan permintaan erfpacht.
- 6Cijn untuk tanah konsesi.
- 7Izin menyelidiki tanah.
BAB II - (Penerimaan)
Pasal 2
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai pada tanggal 1 Januari 1954.
Diundangkan pada tanggal 13 Nopember 1957 Menteri Kehakiman ttd
G.A. MAENGKOM
Menteri Agraria, ttd SUNARYO
LEMBARAN NEGARA NOMOR 109 TAHUN 1957
Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Disahkan di Jakarta pada tanggal 26 Oktober 1957 Presiden Republik Indonesia, ttd SOEKARNO
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 10 Tahun 1952 tentang PERUBAHAN MENGENAI MULAI BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG PENETAPAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG DARURAT NR 11 TAHUN 1950 UNTUK PARA ANGGOTA TENTARA ANGKATAN LAUT DAN ANGKATAN UDARA. (LEMBARAN-NEGARA NR 76 TAHUN 1951) (berlaku 23 Oktober 1952)
Pembukaan
Menimbang
-
- a. bahwa perlu diadakan perubahan tentang mulai berlakunya Undang-undang Darurat Nr 11 tahun 1951 ("Undang-undang Darurat tentang penetapan berlakunya Undang-undang Darurat Nr 19 tahun 1950 untuk para anggota Tentara Angkatan Laut dan Angkatan Udara", Lembaran-Negara Nr 76 tahun 1951);
- b. karena keadaan-keadaan yang mendesak, peraturan perubahan tersebut perlu segera ditetapkan;
Mengingat
:
pasal 96 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
Mendengar
:
Dewan Menteri dalam rapatnya yang ke-17 pada tanggal 5 Juli 1952;
Memutuskan:
Menetapkan
- Undang-undang Darurat tentang perubahan mengenai mulai berlakunya Undang-undang Darurat Nr 11 tahun 1951 ("Undangundang Darurat tentang penetapan berlakunya Undang-undang Darurat Nr 19 tahun 1950 untuk para anggota tentara Angkatan Laut dan Angkatan Udara". Lembaran-Negara Nr.76 tahun 1951).
Pasal 1
Kata-kata "4 April 1950" dalam pasal 11 Undang-undang Darurat Nr 11 tahun 1951 (Lembaran-Negara Nr 76 tahun 1951) diubah menjadi "l Januari 1950".
Pasal 2
Kata-kata "4 April 1950" dalam pasal 11 Undang-undang Darurat Nr 11 tahun 1951 (Lembaran-Negara Nr 76 tahun 1951) diubah menjadi "l Januari 1950".
Pasal 11
Kata-kata "4 April 1950" dalam pasal 11 Undang-undang Darurat Nr 11 tahun 1951 (Lembaran-Negara Nr 76 tahun 1951) diubah menjadi "l Januari 1950".
Pasal 96
Mendengar
:
Dewan Menteri dalam rapatnya yang ke-17 pada tanggal 5 Juli 1952;
Memutuskan:
Menetapkan
- Undang-undang Darurat tentang perubahan mengenai mulai berlakunya Undang-undang Darurat Nr 11 tahun 1951 ("Undangundang Darurat tentang penetapan berlakunya Undang-undang Darurat Nr 19 tahun 1950 untuk para anggota tentara Angkatan Laut dan Angkatan Udara". Lembaran-Negara Nr.76 tahun 1951).
Kata-kata "4 April 1950" dalam pasal 11 Undang-undang Darurat Nr 11 tahun 1951 (Lembaran-Negara Nr 76 tahun 1951) diubah menjadi "l Januari 1950".
Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada hari diundangkan.
Menteri Pertahanan,
HAMENGKUBUWONO.
Menteri Keuangan,
SUMITRO DJOJOHADIKUSUMO.
Diundangkan pada tanggal 23 Oktober 1952. Menteri Kehakiman,
LOEKMAN WIRIADINATA.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang Darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta. pada tanggal 18 Oktober 1952. Presiden Republik Indonesia, SOEKARNO. LN 1952/75
UNDANG-UNDANG RI Nomor 2 Tahun 1963 tentang PELAKSANAAN DEKLARASI EKONOMI DI BIDANG PEMBIAYAAN IMPOR DAN EKSPOR (berlaku 27 Mei 1963)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
Mendengar
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1963 TENTANG
PELAKSANAAN DEKLARASI EKONOMI
DI BIDANG PEMBIAYAAN IMPOR DAN EKSPOR
Presiden Republik Indonesia,
- bahwa dianggap perlu untuk menyelesaikan peraturan pembiayaan ekspor dan impor dengan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk melaksanakan Deklarasi Ekonomi tertanggal 28 Maret 1963;
- 1. Pasal 22 ayat 1 Undang-undang Dasar;
2. Undang-undang tersebut dalam Stbl. 1873 No. 35, seperti diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 17 tahun 1956 (Lembaran-Negara tahun 1956 No. 41) yo. Stbl. 1934 No. 1 dan Undang-undang No. 23 Prp tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 93)
:
Menteri Pertama dan para Wakil Menteri Pertama Bidang Distribusi, Bidang Produksi dan Bidang Keuangan, dan Menteri Urusan Anggaran Negara, Menteri Urusan Bank Sentral, Menteri Perindustrian Rakyat, Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga, Menteri Pertanian, Menteri Perburuhan, Menteri Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi dan Pariwisata, Menteri Perhubungan Laut, Menteri Perhubungan Udara, Menteri Koperasi dan Menteri Perdangan tanggal 16 Mei 1963;
Memutuskan : ________________
Menetapkan :
Memutuskan :
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Pelaksanaan Deklarasi Ekonomi Dibidang Pembiayaan Impor dan Ekspor.
Pasal 1
Tarip bea-masuk termaktub pada pasal 1 Undang-undang tersebut dalam Staatsblad 1873 No. 35, ditetapkan seperti termaktub dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini, dengan ketentuan bahwa tarip-tarip dalam pos-pos yang diikat dan dimasukkan sebagai "Schedule of concessions" dari "General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) tetap seperti sediakala.

## Pasal 2.

Dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dicabut Undang-undang No. 33 Prp tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 93) beserta semua peraturan pelaksanaannya.

Pasal 3. Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini diatur oleh Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan dan Menteri Urusan Bank Sentral.

## Pasal 4.

Bea atas barang yang diimpor dengan S.I.V.A., yang masuknya sesudah tanggal tersebut dalam pasal 5 dihitung menurut aturan yang lama.

## Pasal 5.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 27 Mei 1963.



Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Mei 1963. Presiden Republik Indonesia, ttd SUKARNO.


pada tanggal 26 Mei 1963. Sekretaris Negara, ttd

A. W. SURJOADININGRAT S.H.

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1963 NOMOR 38
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor REPUBLIK Tahun 1954 tentang PENETAPAN BAGIAN I.B.W. XIV (PERUSAHAAN BATU BARA UMBILIN) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUKTAHUN-TAHUN DINAS 1952 DAN 1953 (berlaku 1 Januari 1952)
Pembukaan
Mengingat
: pasal 113 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia dan
Pasal 1
Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat,
MEMUTUSKAN :
Bagian IBW. XIV (Perusahaan Batu Bara Umbilin) dari anggaran Republik Indonesia untuk tahun-tahun dinas 1952 dan 1953 ditetapkan seperti yang dinyatakan pada
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran-lampiran undang-undang ini.

## Pasal 2

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai pada tanggal 1 Januari 1952.

Agarsupaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan Di Jakarta, Pada Tanggal 29 Nopember 1954 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

SOEKARNO

MENTERI PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

ROOSSENO

hukumonline.com

Diundangkan, Pada Tanggal 31 Desember 1954 MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

DJODY GONDOKUSUMO
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 1 Tahun 2015 tentang PEMBENTUKAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN PADA KABUPATEN INDRAGIRI HILIR, KABUPATEN LEBAK, KABUPATEN REJANG LEBONG, KABUPATEN ASAHAN, KABUPATEN JAYAWIJAYA, KABUPATEN LIMA PULUH KOTA, DAN KABUPATEN KAPUAS (berlaku 29 Januari 2015)
Pembukaan
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Lebak, Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Asahan, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Lima Puluh Kota, dan Kabupaten Kapuas;
Mengingat
- 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN PADA KABUPATEN INDRAGIRI HILIR, KABUPATEN LEBAK, KABUPATEN REJANG LEBONG, KABUPATEN ASAHAN, KABUPATEN JAYAWIJAYA, KABUPATEN LIMA PULUH KOTA, DAN KABUPATEN KAPUAS.
Pasal 1
Membentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut BPSK, pada Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Lebak, Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Asahan, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Lima Puluh Kota, dan Kabupaten Kapuas.
Pasal 2
Setiap konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya dapat menggugat pelaku usaha melalui BPSK di tempat domisili konsumen atau pada BPSK yang terdekat.
Pasal 3
Biaya pelaksanaan tugas BPSK dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Pasal 4
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 29 Januari 2015

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Verifikasi: ttd. JOKO WIDODO

Distribusi: Salinan sesuai dengan aslinya

Verifikasi: SEKRETARIAT KABINET RI Deputi Bidang Perekonomian, ttd. Ratih Nurdiati
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 2 Tahun 2013 tentang PENETAPAN KEANGGOTAAN INDONESIA PADA INTERNATIONAL INSTITUTE FOR DEMOCRACY AND ELECTORAL ASSISTANCE (berlaku 10 Januari 2013)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa International Institute for Democracy and Electoral Assistance yang didirikan di Stockholm, Swedia pada tanggal 27 Februari 1995 merupakan institusi yang membidangi dan mendukung proses demokrasi dan pembangunan, pemilihan umum, pembentukan konstitusi, dan partai politik di seluruh dunia;
- b. bahwa keikutsertaan Indonesia pada International Institute for Democracy and Electoral Assistance akan memberikan dukungan dalam proses pengukuhan posisi Indonesia dalam pembangunan dan penyebarluasan nilai demokrasi di fora internasional, khususnya di kawasan Asia Tenggara dan Asia Pasifik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Keanggotaan Indonesia pada International Institute for Democracy and Electoral Assistance ;
Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
3. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1999 tentang Keanggotaan Indonesia dan Kontribusi Pemerintah Indonesia pada Organisasi-organisasi Internasional;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENETAPAN KEANGGOTAAN INDONESIA PADA INTERNATIONAL INSTITUTE FOR DEMOCRACY AND ELECTORAL ASSISTANCE.
Pasal 1
Menetapkan keanggotaan Indonesia pada International Institute for Democracy and Electoral Assistance.
Pasal 2
Pelaksanaan penetapan keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tunduk pada ketentuan yang berlaku pada International Institute for Democracy and Electoral Assistance.
Pasal 3
Segala biaya yang timbul dari keanggotaan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Pasal 4
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Januari 2013 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Distribusi: Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KABINET RI Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Bistok Simbolon
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 2 Tahun 2015 tentang PENUGASAN (berlaku 4 Februari 2015)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat :
Menetapkan
Pasal 4
2. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden Dalam Hal Presiden Berada di Luar Negeri;
MEMUTUSKAN:
Menugaskan Wakil Presiden untuk melaksanakan tugas sehari-hari Presiden sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden Dalam Hal Presiden Berada di Luar Negeri, selama Presiden melaksanakan kunjungan kerja dan/atau kenegaraan ke Malaysia, Brunei Darussalam, dan Filipina pada tanggal 5 sampai dengan 10 Februari 2015 atau sampai dengan tanggal tiba kembali di tanah air.
KEDUA : ________________
Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KABINET RI Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, ttd. Bistok Simbolon
KEDUA : tanggal
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Februari 2015 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. JOKO WIDODO
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
Menetapkan
Pasal 4
2. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Togas Presiden Dalam Hal Presiden Berada di Luar Negeri;
MEMUTUSKAN:
Menugaskan Wakil Prcsiden untuk melaksanakan tugas sehari-hari Presiden sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Togas Presiden Dalam Hal Presiden Berada di Luar Negeri, selama Presiden melaksanakan kunjungan kerja dan/atau kenegaraan ke Amerika Serikat, pada tanggal 14 sampai dengan 19 Februari 2016 atau sampai dcngan tanggal tiba kembali di tanah air.
KEDUA:
...
KEDUA
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Februari 2016

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Verifikasi: ttd. JOKO WIDODO

Distribusi: Salinan sesuai dengan aslinya

Penandatangan: KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA Asisten Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan, M. Rokib
Unknown Unknown Nomor DPRD Tahun 1965 tentang Retribusi peneriksain }ier.ran yang akan dibnntong " - r B-3!rwa p\_enetanan Retribusi sebagai mana yang teLah ditentukan dalaa Feraturan Daeiah tersebut-tidak sesuai l agi Cengar keaCaan dewasa ini. - | 1" Undaag-undang lTo" 18, Tahun 1965; 7. i l n Cang-unC.an= llo. 12 ,fahun 19rT Tentang peraturaa -tlnur Retribuii Daerah ; 2. I;-nCang-undanE l{o. I ?ahun 196, (Ir.$o,Iahun 1gA5 i l o . ) O ) 4. Peraturan raia tertib DPRD. Tingkat rr Keburraten Bataog Fari lro, Cy+,ApTSlDp,?D-IIhn/lgZZ, - -nenbi caraan dalan Si dang Pleno DPRD Tingkat II Labunaten Batang Hari tanggal 19 Juli 1972" .,i::, YIEi{UTUSKAI(: : l . r : r . ' r l , : , J - Tingkat II Kabut Mencabut kerebali Feraturan Daerah naten Batang Hari 1tro.4 fahun 1969" - Menetankan Feraturan Daerah Tingkat II Eabu'r:aten BaErng-Fa:Ff-tentang RETRIBUSf FilGRIKSAAN HEI,'IaIT YANG AEA}I DIPOTO}TG " PSeeI---l-\_. Dalan Perai,:ran Daerab ini yang dinaksud d.engan Hewan ialah : - 1 . Saoi/Aetrr-g. 2. F.uda, - 1" Babi .' Pasal Setian hevran J'ang akan dinotong harus diadakan pemeriksaan terlebih dahulu. Icqel--l-'- Setian negleriksaan hewan yang.aban dinotong dlkenal kan Retribusi sebanyak &amp;1. 25Or- (dua ratus l i n a Duluh 'Ll'iah) " Pa.sal 4. YanB nelaksanakan penungutan retribusi pemeritrcsaan hewan yang akan dinotong ialah Pejabat yang iLitunJuk oleh f'-eneiihtab Dr:erah Iiabupaten Batang Hario (berlaku Unknown)
Pasal 5
1. tsarang siana yaE'E-ffiIEikan kewfjibgnnyg seb\_agti-mana tersebut Cr.lam neraturan ini dlkenakan denrla seti-nggi-tinggi'iya ,(tiga)kali dari tarif yang strdah ditetankan,
2. Tindak pid-ana" 6.o. o . o
:ii. ,
-'-ii,'
. . : t a
. t
.
:
t'r..
' a
- 2o Tindak nidana,:qebagaimAna yang i ersubt dalan pasal peraturpn Daerah ini adalah rr pelanggaran tto
, :
PaspJ 6"
pelaturan Daerah tni r*ai ue?r=k; sejak tanggal ei t etankano '
j
. .
:
UIIEI,A]IEAII E
.: EIIif,f ASAI{
FADj: fiil sGtl
,
I ig JIDI 1g?2
========='=i*,==t======j=F--========
- ; r : :
,
:
; '
BUFATf KEPAT,A DAEPiltII'.KABUFAngt . BAIANG ffiH, - . ' : r t ,
.
.
dto "
R4#uHU E\_\_:-
,, DEi/rlN pER/,IxXIIr.u{ .R.lffiaT DAERAH TTNG}|AI II KABUPAE - T S d BAT/TITG'IitrRI, d.to,
A " T'\M,AN AZHART. -
:
$py"!!an dengaq qE. Gubernur 19!:^Tq*C! ! .ranuir\_No\_mor ; W:9O/C/1972rtanggat J Hei 197t
}-unda;itkqlr dalan Lem bar-aa D5erah Eabupaten Dae:nh Tt(.If Bataig Hari B
Sekretaris !,rilqvah/ Daerah,
;
ci.to.
Drs ",Ali.rnaa }iasz=.h,-
,
:
*
1.}
'L
{
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 32 Tahun 2012 tentang PENGUKUHAN PENETAPAN KEANGGOTAAN INDONESIA PADA ORGANISASI INTERNASIONAL (berlaku 16 Oktober 2012)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1999 tentang Keanggotaan Indonesia dan Kontribusi Pemerintah Indonesia pada Organisasi-organisasi Internasional, keanggotaan Indonesia pada suatu organisasi internasional harus ditetapkan sekurang-kurangnya dengan
Keputusan Presiden;
- b. bahwa sebelum ditetapkan Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1999 tentang Keanggotaan Indonesia dan Kontribusi Pemerintah Indonesia pada Organisasi-organisasi Internasional, terdapat keanggotaan Indonesia pada beberapa organisasi internasional yang penetapannya tidak dengan Keputusan Presiden;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Pengukuhan Penetapan Keanggotaan Indonesia pada Organisasi Internasional;
Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
3. Keputusan...
Menetapkan
3. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1999 tentang Keanggotaan Indonesia dan Kontribusi Pemerintah Indonesia pada Organisasi-organisasi Internasional;
MEMUTUSKAN :
: KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENGUKUHAN PENETAPAN KEANGGOTAAN INDONESIA PADA ORGANISASI INTERNASIONAL .
Pasal 1
Mengukuhkan penetapan keanggotaan Indonesia pada Organisasi Internasional sebelum ditetapkan Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1999 tentang Keanggotaan Indonesia dan Kontribusi Pemerintah Indonesia pada Organisasi-organisasi Internasional, sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Presiden ini .

## Pasal 2

Pelaksanaan penetapan keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tunduk pada ketentuan yang berlaku pada Organisasi Internasional masing-masing .

## Pasal 3

Segala biaya yang timbul dari keanggotaan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.


## Pasal 4

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Oktober 2012 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KABINET RI Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan,

Bistok Simbolon
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor TAHUN Tahun 1954 tentang PENGUBAHAN "KROSOK-ORDONNANTIE 1937" (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1937 NO. 604) (berlaku 1 Januari 1955)
Pembukaan
Mengingat
:
bahwa sambil menunggu peninjauan bulat dari "Krosok-Ordonnantie 1937" (Lembaran Negara tahun 1937 No. 604) dianggap perlu segera mengubah beberapa ketentuan dalam ordonnantie tersebut;
Menimbang Pula
:
bahwa berhubung dengan keadaan-keadaan mendesak perubahan itu perlu ditetapkan dengan suatu Undang-undang Darurat;
Mengingat
: pasal 96, 131 dan 142 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia, "Krosok-Ordonnantie 1937" (Lembaran Negara tahun 1937 No. 604);
Mendengar
:
Dewan Menteri dalam rapatnya yang ke 89 pada tanggal 23 Desember 1954;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG PERUBAHAN "KROSOK-ORDONNANTIE 1937" (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1937 NO. 604).
Pasal 1
"Krosok-Ordonnantie 1937" (Lembaran Negara tahun 1937 No. 604) dan peraturan-peraturan pelaksanaannya dinyatakan juga berlaku di daerah- daerah Swapraja-swapraja atau daerah-daerah bekas Swapraja.
Pasal 2
Ditiadakan istilah-istilah:
- 1 . "in bladvorm" dalam kalimat di bawah a,
2. "door de Indonesische bevolking op aan haar toebehorende grond, al dan niet krachtens overenkomst met derden, geteeld" dalam kalimat di bawah b,
- 1 dan 2 dari pasal 1 "Krosok-Ordonnantie 1937" (Lembaran Negara tahun 1937 No. 604).
Pasal 3
Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1955.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang Darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 1954. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd SOEKARNO.

Penandatangan: MENTERI PERTANIAN, ttd SADJARWO.

Penandatangan: Diundangkan pada tanggal 31 Desember 1954. MENTERI KEHAKIMAN, ttd DJODY GONDOKUSUMO. LEMBARAN NEGARA NOMOR 147 TAHUN 1954

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PENJELASAN
Pembukaan
1. Dalam "Krosok Ordonnantie 1937" diatur usaha-usaha memperbaiki produksi, cara pengolahan, perdagangan dan pasaran tembakau Indonesia. Dengan ordonnantie itu dibentuk suatu badan hukum ("Krosok Centrale") yang diserahi tugas menyelenggarakan usaha-usaha itu antara lain dengan mengadakan penyelidikanpenyelidikan kemungkinan-kemungkinan perbaikan kwaliteit tembakau, serta penyelidikan-penyelidikan tentang pemakaian dan pasaran tembakau.
2. Sebagaimana diketahui maka beberapa (bekas) daerah Swapraja merupakan daerah yang penting dilapangan produksi tembakau. Untuk kebulatan usaha Pemerintah untuk memperbaiki mutu dan produksi tembakau maka dianggap perlu untuk menyatakan "Krosok Ordonnantie 1937" juga berlaku didaerah-daerah Swapraja atau bekas Swapraja.
3. Untuk membiayai usaha memperbaiki produksi dan perdagangan krosok maka krosok yang dikeluarkan dari wilayah pabean Indonesia dikenakan pemungutan ganti kerugian (vide pasal "Krosok Ordonnantie 1937" dan krosok dalam arti kata ordonansi itu (
PENJELASAN
Pasal 1
sub a dan b) ialah semua tembakau yang ditanam ditanah kepunyaan rakyat, dengan atau tidak dengan perjanjian dengan pihak ketiga. Dengan demikian maka tembakau yang ditanam di
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 49 Tahun 1958 tentang PENETAPAN BAGIAN I.B.W. X (PELABUHAN SEMARANG) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN DINAS 1955 (berlaku 17 Juli 1958)
Pembukaan
Mengingat : pasal 1 Undang-undang Perusahaan Indonesia (I.B.W.):
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;
MEMUTUSKAN :
Pasal 113
Bagian I.B.W. X (Pelabuhan Semarang) dari anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1955 ditetapkan seperti yang dinyatakan pada
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran-lampiran Undang-undang ini.

Pasal 2.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai pada tanggal 1 Januari 1955.



Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam LembaranNegara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 21 Juni 1958. Presiden Republik Indonesia. ttd SOEKARNO.

Diundangkan pada tanggal 17 Juli 1958.

Menteri Kehakiman, ttd

G.A. MAENGKOM.

Menteri Penerangan.


SUKARDAN.


CATATAN

Disetujui D.P.R. dalam rapat pleno terbuka ke-70 pada tanggal 2 Nopember 1956, pada hari Jum'at, P.41/1956
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor TAHUN Tahun 1954 tentang PENETAPAN BAGIAN IBW II (PERUSAHAAN GARAM DAN SODA NEGERI) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN-TAHUN DINAS 1952 DAN 1953 (berlaku 31 Desember 1954)
Pembukaan
Mengingat : pasal 113 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia dan pasal 1 Undang-undang Perusahaan Indonesia (IBW);
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;
MEMUTUSKAN :
Pasal 1
Bagian IBW. II (Perusahaan Garam dan Soda Negeri) dari anggaran Republik Indonesia untuk tahun-tahun dinas 1952 dan 1953 ditetapkan seperti yang dinyatakan pada
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran-lampiran undang-undang ini.

Pasal 2

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai pada tanggal 1 Januari 1952.

Diundangkan pada tanggal 31 Desember 1954.

MENTERI KEHAKIMAN, ttd

DJODY GONDOKUSUMO.

LEMBARAN NEGARA NOMOR 129 TAHUN 1954



Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 29 Nopember 1954. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd

SOEKARNO.

MENTERI KEUANGAN, ttd ONG ENG DIE
Unknown Unknown Nomor 11 Tahun 2015 tentang TARIF ANGKUTAN KOTA DI KOTA MANADO (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
WALIKOTA MANADO PROVINS! SULAWESI UTARA
PERATURAN WALIKOTA 2015 MANADO NOMOR 11 TAHUN
TENTANG TARIF ANGKUTAN KOTA DI KOTA MANADO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MANADO,
- a. bahwa sehubungan dengan adanya pengumuman Pemerintah tentang penyesuaian harga Bahan Bak:ar Minyak: (BBM), mak:a ak:an berpengaruh terhadap biaya operasional usaha angkutan jalan;
- b. bahwa penetapan tarif berdasarkan PeTaturan Walikota Nomor 1 Tahun 2015 sudah tidak: sesuai dengan kondisi saat ini, sehingga perlu menetapkan penyesuaian Tarif Angkutan Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimak:sud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Manado tentang Tarif Angkutan Kota di Kota Manado;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat ll di Sulawesi Utara;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Anlaia Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota;
6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum;
/
- (4) Angkutan penumpang khusus pelajar/siswa (berseragam) dan mahasiswa trayek Paal II - Perum/Politeknik Lapangan adalah sebesar Rp. 3.000,- untuk setiap penumpang.
- (5) Angkutan Penumpang umum trayek Tuminting-Pandu adalah sebesar Rp. 4.800,- untuk setiap penumpang.
- (6) Angkutan khusus pelajar/siswa (berseragam) dan mahasiswa trayek TumintingPandu adalah sebesar Rp. 3.800,- untuk setiap penumpang.
- (7) Angkutan penumpang trayek Tuminting-Tongkaina adalah sebesar Rp. 4.800,untuk setiap penumpang.
- (8) Angkutan khusus pelajar / siswa (berseragam) dan mahasiswa trayek TumintingTongkaina adalah sebesar Rp. 3.800,- untuk setiap penumpang.
Pasal 3
Pengusaha dan pengemudi angkutan umum yang tidak melaksanakan Peraturan ini akan ditindak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 4
Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Manado Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Tarif Angkutan Kota Di Kota Manado, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 5
Peraturan W alikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Manado.

Penetapan: Ditetapkan di Manado pada tanggal Z..I Januari 2015 WALIKOTA MANADO,t G. S. VI KY LUMENTUT/r Diundangkan · pada tanggal SEKRET.i~~~fV\J 15 M. H. F. ENDOH \ BERITA DAERAH KOTA MANADO TAHUN 2015 NOMOR II
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 8 Tahun 1963 tentang PERUBAHAN DAN TAMBAHAN ATAS ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA NEGARA TAHUN 1962 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
- bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 1962, sebagaimana diteetapkan dengan Undang-undang No. 9 tahun 1962 (Lembaran-Negara tahun 1962 No. 27) berhubung dengan Keputusan Presiden No. 94 tahun 1962 tentang susunan baru dan regrouping Kabinet Kerja dan Peraturan Presiden No. 4 tahun 1962 tentang Pokok-pokok Organisasi Aparatur Pemerintahan Negara pada Tingkat Tertinggi, perlu diubah dan ditambah;
- Pasal 23 ayat (1) dan Aturan Peralihan Pasal II Undang - undang
1. Dasar;
2. Undang-undang Perbendaharaan Negara Indonesia (LembaranNegara tahun 1925 No. 448) seperti setelah diubah dan di tambah terakhir dengan Undang-undang No. 12 tahun 1955 (LembaranNegara tahun 1955 No. 49);
3. Pasal-pasal 7, 8 ayat (2) dan 10 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia No. II/ MPRS/1960;
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong.
Memutuskan:
Menetapkan
- Undang-undang tentang Perubahan dan Penambahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja untuk tahun 1962 sebagaimana ditetapkan dengan Undang-undang No. 9 tahun 1962 (Lembaran-Negara tahun 1962 No. 27).
Pasal 1
Susunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 1962 sebagaimana ditetapkan dengan Undang-undang No. 9 tahun 1962 (Lembaran-Negara tahun 1962 No. 27) diubah dan ditambah seperti tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran 1 Undang-undang ini.

## Pasal 2.

Pendapatan Negara untuk tahun 1961 diubah ditambah menurut perkiraan dengan jumlah Rp. 16.194.645.000,- terdiri atas :

- a. pendapatan Negara Tambahan Routine sebesar Rp. 15.219.145.000,dan
- b. pendapatan Negara Tambahan Pembangunan sebesar Rp. 975.500.000,-
3. masing-masing terperinci dalam Lampiran II dan Lampiran III Undang-undang ini.

Pasal 3.

Belanja Negara untuk tahun 1962 diubah/ditambah dengan jumlah Rp. 19.233.460.473,- terdiri atas :

- a. belanja Negara Tambahan Routine sebesar Rp. 11.610.895.023,yang perinciannya dimuat dalam Lampiran IV Undang-undang ini, dan


- b. belanja Negara Tambahan Pembangunan sebesar Rp. 7.622.565.450,yang perinciannya dimuat dalam Lampiran V Undang-undang ini, tidak berlaku lagi.

## Pasal 4.

Ketentuan-ketentuan tersebut dalam Undang-undang Perbendaharaan Indonesia yang bertentangan dengan bentuk dan susunan Undang-undang ini, tidak berlaku lagi.

## Pasal 5.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan mempunyai daya surut sampai tanggal 1 Januari 1962.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam LembaranNegara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 24 Agustus 1963. Presiden Republik Indonesia, TTD SUKARNO.

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 24 Agustus 1963. Sekretaris Negara, TTD MOHD. ICHSAN.
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 36 Tahun 2012 tentang PENUGASAN (berlaku 14 November 2012)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat :
Menetapkan
Pasal 4
2. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden Dalam Hal Presiden Berada di Luar Negeri;
MEMUTUSKAN:
Menugaskan Wakil Presiden untuk melaksanakan tugas sehari-hari Presiden sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden Dalam Hal Presiden Berada di Luar Negeri, selama Presiden melaksanakan kunjungan kerja dan/atau kenegaraan ke Kamboja dan Pakistan pada tanggal 17 November sampai dengan 23 November 2012, atau sampai dengan tanggal tiba kembali di tanah air.
KEDUA : ________________
KEDUA :
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 November 2012 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Verifikasi: Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KABINET RI Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, ttd. Bistok Simbolon
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor TAHUN Tahun 1957 tentang PERUBAHAN CANON DAN CIJNS ATAS HAK-HAK ERFPACHT DAN KONSESI GUNA PERUSAHAAN KEBUN BESAR (berlaku 27 Desember 1957)
Pembukaan
Menimbang : 1. bahwa tanah-tanah yang sebelum 1942 diberikan guna perusahaan kebun besar dengan hak erfpacht atau komsesi, dewasa ini sebagian terbesar telah menjadi tanah yang diusahakan, baik yang ada di Jawa maupun di daerah lainnya;
2. bahwa menurut kenyataan perbedaan antara keadaan tanah yang ada pada perusahaan-perusahaan kebun besar dengan hak erfpacht atau konsesi itu satu dengan yang lain kini tidak lagi sebegitu besar dan karena itu perbedaan canon dan cijns yang tertinggi dan yang terendah perlu disesuaikan dengan kenyataan tersebut;
3. bahwa sekarang tidak pula ada alasan untuk melangsungkan adanya perbedaan dalam dasar penetapan canon dan cijns antara daerahdaerah di Jawa, daerah-daerah Swapraja dan daerah-daerah lainnya;
4. bahwa nilai uang pada waktu ini telah jauh berlainan daripada sebelum tahun 1942;
5. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, mengenai hak-hak erfpacht dan konsesi guna perusahaan kebun besar, yang diberikan pada waktu sebelum tahun 1942, kini perlu diadakan penetapan canon dan cijns baru
Mengingat : 1. Pasal 38 dan 89 Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
2. peraturan-peraturan erfpacht tersebut dalam Staatsblad 1870 No. 118, Staatsblad 1914 No. 357 dan Staatsblad 1919 No. 61 serta peraturanperaturan konsesi tersebut dalam Bijblad 4770, Biblad 3381, Bijbiad 5707 dan peraturan konsesi Sambas dan Bacan, semuanya sebagai yang telah diubah dan ditambah;
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN CANON DAN CIJNS ATAS HAK-HAK ERFPACHT DAN KONSESI GUNA PERUSAHAAN KEBUN BESAR.
Pasal 1
Canon dan cijns atas hak-hak erfpacht dan konsesi guna perusahaan kebun besar, yang ditetapkan pada waktu sebelum tahun 1942, diubah sebagai berikut:
[Catatan Penyunting: Didalam dokumen ini terdapat format gambar
Pasal 2
Jika dipandang perlu penetapan canon dan cijns sebagai yang tersebut dalam pasal 1, dapat diubah dengan Peraturan Pemerintah, dengan ketentuan bahwa selambat-lambatnya tiap-tiap 5 tahun sekali diadakan peninjauan kembali.
Pasal 3
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan mempunyai daya surut hingga tanggal 1 Januari 1957.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Disahkan di Jakarta pada tanggal 19 Desember 1957. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd SOEKARNO

Penandatangan: Diundangkan pada tanggal 27 Desember 1957. MENTERI KEHAKIMAN, ttd G.A. MAENGKOM

Penandatangan: MENTERI AGRARIA, ttd SUNARJO LEMBARAN NEGARA NOMOR 168 TAHUN 1957
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 3 Tahun 1956 tentang PEMBEBASAN DOKTER SOEGIRI DARI PENGGANTIAN UANG (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang :
bahwa dalam surat permohonan tersebut oleh dokter Soegiri dikemukakan beberapa hal yang memberi kesan, bahwa dia berhubung dengan banyaknya pekerjaanya sebagai pemimpin Rumah Sakit sama sekali tidak berkesempatan untuk memegang sendiri Kas Rumah Sakit itu, sehingga penunjukannya sebagai bendaharawan seperti termaktub dalam surat keputusan Gubernur Jawa Barat tertanggal 18 April 1950 No. 154 VII-50 ternyata tidak tepat:
Menimbang :
bahwa berhubung dengan satu sama lain ada cukup alasan untuk membebaskan dokter Soegiri tersebut dari pembayaran penggantian tersebut di atas;
Mengingat :
Pasal 1
Dokter Soegiri dibebaskan dari penggantian uang sejumlah Rp. 14.189,17 (empat belas ribu seratus delapan puluh sembilan 17/100 rupiah), yang telah ditetapkan dengan surat keputusan Dewan Pengawas Keuangan tertanggal 16 Juni 1953 No. G. 1986/53.
Pasal 19
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;
Memutuskan :
Menetapkan :
Undang-undang tentang pembebasan dokter Soegiri dari penggantian uang.
Dokter Soegiri dibebaskan dari penggantian uang sejumlah Rp. 14.189,17 (empat belas ribu seratus delapan puluh sembilan 17/100 rupiah), yang telah ditetapkan dengan surat keputusan Dewan Pengawas Keuangan tertanggal 16 Juni 1953 No. G. 1986/53.
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.
Diundangkan pada tanggal 23 Pebruari 1956. Menteri Kehakiman,
LOEKMAN WIRIADINATA.
Menteri Kesehatan,
J. LEIMENA
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Disahkan di Jakarta pada tanggal 7 Pebruari 1956. Presiden Republik Indonesia. SOEKARNO ## MEMORI
PENJELASAN
Pembukaan
: ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1956 TENTANG
## PEMBEBASAN DOKTER SOEGIRI DARI PENGGANTIAN UANG
Dokter Soegiri adalah dokter Pemimpin dari Rumah Sakit "Bayu Asih" di Purwakarta. Dengan surat keputusan Gubernur Jawa Barat tertanggal 18 April 1950 No. 154/VII/50, ia ditunjuk sebagai pegawai Comptabel, yang bertanggung-jawab atas penyimpanan dan pemakaian uang dari Rumah Sakit tersebut, seperti yang dimaksud dalam "Indische Comptabiliteitswet" (Stbl. 1925 No. 448).
Didalam bulan Juni 1950 oleh seorang pegawai dari Rumah Sakit tersebut bernama Muchtar telah digelapkan uang sebanyak Rp. 14.189.17 (empat belas ribu seratus delapan puluh sembilan rupiah tujuh belas sen), sehingga Negeri menderita kerugian sebanyak uang itu.
Berhubung dengan kecurian itu maka pada dokter Soegiri tersebut yang sebagai bendaharawan harus bertanggung-jawab, berdasarkan
PENJELASAN
Pasal 82
dari Indische Comptabilitegitswet tersebut dengan surat keputusan Menteri Kesehatan tanggal 15 September 1951 No. 28026/UK I dibebankan kewajiban untuk membayar penggantian kerugian sementara, sejumlah sebesar yang digelapkan tersebut. Setelah kepada dokter Soegiri dengan surat keputusan Dewan Pengawas Keuangan tanggal Bogor 1 Oktober 1952 No. N.G. 3815/52 diberi kesempatan untuk mewartakan, apakah ia berkeberatan tentang bertanggung