PERATURAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta; 1. (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA NOMOR: 10 TAHUN 2012
TENT ANG
RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAVA CETAK PETA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SABU RAIJUA,
- a. bahwa dalam rangka memantapkan pelaksanaan Otonomi Daerah perlu adanya upaya-upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari penerimaan Retribusi Daerah;
- b. bahwa untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Daerah dan menqqal. sumber Pendapatan Asli Daerah melalui sumbersumber penerimaan khususnya Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta, maka perlu diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 52 T ahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sabu Raijua di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4936);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 );
6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3934);
.-
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Sabu Raijua (Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2010 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 1 );
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA dan BUPATI SABU RAIJUA
MEMUTUSKAN:
DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN
Menetapkan : PERATURAN BIAYA CETAK PETA.
BABI KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Sabu Raijua.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua.
3. Bupati adalah Bupati Sabu Raijua.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sabu Raijua.
5. Bappeda adalah Sadan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sabu Raijua;
6. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan penggantian biaya cetak peta oleh Pemerintah Daerah.
7. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut perundangundangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi;
8. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah.
9. Surat Ketetapan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapanretribusi yang menentukan besamya jumlah retribusi yang terutang;
10. Surat Setoran Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran retribusi atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjukan oleh Bupati.
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar untuk selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang;
12. Surat Tagihan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda;
..
13. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional ## BAB II
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI
Pasal 2
- (1) Dengan nama Retribusi penggantian biaya cetak peta dipungut Retribusi atas Pelayanan Penyediaan Peta yang dibuat oleh pemerintah daerah.
- (2) Obyek retribusi adalah pelayanan penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.
Subyek Retribusi orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan cetak peta yang disediakan Pemerintah Daerah;
Pasal 3
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasa14
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.
BABIV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
BAB Ill - GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5
Tingkat penggunaan jasa retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta diukur ## BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
BAB Ill - GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 6
- (1) Prinsip dan sasaran penetapan besamya tarif retribusi ditetapkan dengan ## BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
BAB Ill - GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 7
- ( 1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Pasal8

- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan dengan mempertimbangkan indeks harga dan perkembangan perekonomian;
- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali;
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI

## Pasal9

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah Daerah.

## BAB VIII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

## Pasal10

- (1) Masa retribusi adalah 1 (satu) hari kalender;
- (2) Retribusi terutang terjadi sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## BAB IX

## PENENTUANPEMBAYARAN,TEMPATPEMBAYARAN,ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

## Pasal11

- ( 1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (3) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara brute ke kas daerah.
- (4) Tata cara pemungutan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

## Pasal12

- (2) Pembayaran retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
2. ( 1 ) Retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (3) Tata cara pembayaran, penentuan tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

## BABX SANKSI ADMINISTRATIF

## Pasal13

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar.

## BABXI PENAGIHAN RETRIBUSI

## Pasal14

- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran;
2. ( 1) Penagihan retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD.
- (3) Penerbitan surat teguran sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (5) Tata Cara penagihan dan penerbitan Surat Teguran diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XII KEBERATAN

## Pasal15

- ( 1 ) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen yang dipersamakan;
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dengan Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

## Pasal16

- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi terutang;
- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan ;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

## Pasal17

- (2) lmbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan penugasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.
- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua betas) bulan;

## BAB XIII

## PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

## Pasal18

- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) harus memberikan keputusan;
- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati ;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama ( 1) bulan;

- ( 4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut;
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama (2) bulan sejak tanggal diterbitkannya SKRDLB;
- (6) Apabila pengembalian pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat (2) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XIV KADALUWARSA PENAGIHAN

## Pasal19

- ( 1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
- a. Diterbitkan Surat Teguran; atau
- b. Ada pengakuan utangf Retribusi dari Wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkannya Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- ( 4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

## Pasal20

- ( 1 ) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan;
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 );
- (3} Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XV INSENTIF PEMUNGUTAN

## Pasal21

- ( 1) lnstansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu;
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

"'

## BAB XVI PEMERIKSAAN

## Pasal22

- ( 1 ) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi;
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :
- a. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan obyek Retribusi yang terutang;
- b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan ; dan/atau
- c. Memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Keterangan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XVII

## KETENTUAN PENYIDIKAN

## Pasal23

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan Pemerintah daerah yang diangkat oleh pejabat yang b~rwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
- b. Meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain
8. berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- g. Menyuruh berhenti/melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf "e";
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan penyidikan;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

..

- Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. (4)

## BAB XVIII

## KETENTUAN PIDANA

## Pasal24

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah dapat dipidana dengan kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran;
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Penerimaan Negara.

## BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

## Pasal25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN 2012 NOMOR 10

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal19

Cukup jelas.

Pasal20

Cukup jelas.

Pasal21

Cukup jelas.

Pasal22

Cukup jelas.

Pasal23

Cukup jelas.

Pasal23

Cukup jelas.

Pasal24

Cukup jelas.

Pasal25

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA NOMOR 10


## LAMPIRAN PERATURAN DAERAH

NOMOR

:

10

TAHUN

: 2012

## TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAVA CETAK PETA

Besarnya tarif retribusi penggantian biaya cetak peta ditetapkan sebagai berikut:

## e. Cetak Digitasi Peta :

- •!• Ukuran Peta Topografi/Rupabumi

(60 x 60 cm) Minimal 5 Layer

: Rp. 250.000,-/lembar

- •!• Tambahan perlayer

: Rp. 25. 000, -/lembar

- ~· Editing Peta yang sudah ada

: Rp. 25.000,-/lembar

## d. Cetak Peta Berwarna, Jenis Kertas Glossy Paper :

- •!• Ukuran Ao (1 x 1,2 M)

: Rp. 350.000,-/lembar

- •!• Ukuran A1 (1 x 0,6 M)

: Rp. 300.000,-/lembar

- •!• Ukuran A2 (0,5 x 0,5 M)

: Rp. 250.000,-/lembar

- •!• Ukuran A3 (05 x 0, 3 M)

: Rp. 200. 000, -/lembar

- •!• Ukuran A4 (0,25 x 0,3 M)

: Rp. 150.000,-/lembar

## c. Cetak Peta Tidak Berwarna, Jenis Kertas Glossy Paper :

- •!• Ukuran Ao (1 x 1,2 M)

: Rp. 300.000,-/lembar

- •!• Ukuran A1 (1 x 0,6 M)

: Rp. 250.000,-/lembar

- •!• Ukuran A2 (0,5 x 0,5 M)

: Rp. 200.000,-/lembar

- •!• Ukuran A3 (05 x 0,3 M)

: Rp. 150.000,-/lembar

- •!• Ukuran A4 (0,25 x 0,3 M)

: Rp. 100.000,-/lembar

## a. Cetak Peta Tidak Berwarna, Jenis Kerta Biasa (HVS):

- •!• Ukuran Ao (1 x 1,2 M)

: Rp. 200.000,-/lembar

- •!• Ukuran A1 (1 x 0,6 M)

: Rp. 150.000,-/lembar

- •!• Ukuran A2 (0,5 x 0,5 M)

: Rp. 100.000,-/lembar

- •!• Ukuran A3 (05 x 0,3 M)

: Rp. 50.000,-/lembar

- •!• Ukuran A4 (0,25 x 0,3 M)

: Rp. 25.000,-/lembar

## b. Cetak Peta Berwarna, Jenis Kertas Biasa (HVS) :

- •!• Ukuran Ao (1 x 1,2 M)

: Rp. 250.000,-/lembar

- •!• Ukuran A1 (1 x 0,6 M)

: Rp. 200.000,-/lembar

- •!• Ukuran A2 (0,5 x 0,5 M)

: Rp. 150.000,-/lembar

- •!• Ukuran A3 (05 x 0,3 M)

: Rp. 100.000,-/lembar

- •!• Ukuran A4 (0,25 x 0,3 M)

: Rp. 75.000,-/lembar