PERATURAN DAERAH KABUPATEN BI Nomor 05 Tahun 2003 tentang RETRIBUSI IZIN USAHA ANGKUTAN ORANG DAN BARANG (berlaku 13 Maret 2003)
Pembukaan
Menimbang
:
Mengingat :
PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
NOMOR 05 TAHUN 2003
TENTANG
RETRIBUSI IZIN USAHA ANGKUTAN ORANG DAN BARANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUARO JAMBI,
- a. bahwa dalam memberikan perlindungan dan pengamanan terhadap angkutan orang dan barang maka perlu pengawasan dan penertiban atas kendaraan angkutan orang maupun barang;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b di atas perlu pemberian Izin Usaha Angkutan Orang dan Barang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas perlu dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi tentang Izin Usaha Angkutan Orang dan Barang;
1. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3379);
5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
15. 12.. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 84 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan kendaraan umum;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 33 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tekhnis Daerah di Lingkungan Kabupaten Muaro Jambi (Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2001 Nomor 33 Seri D Nomor 4);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUARO JAMBI
MEMUTUSKAN :
MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA ANGKUTAN ORANG DAN BARANG.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
- a. Daerah adalah Kabupaten Muaro Jambi;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom lainnya sebagai Bahan Eksekutif Daerah;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Muaro Jambi;
- d. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi;
- e. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Muaro Jambi;
- f. Kantor Perhubungan adalah Kantor Perhubungan Kabupaten Muaro Jambi;
- g. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- h. Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya Badan Milik Negara atau Daerah dengan Nama bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan pirma. Kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha serta bentuk badan usaha lainnya;
- i. Orang atau Pribadi adalah orang/manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban;
- j. Kendaraan roda empat keatas adalah kendaraan roda empat keatas yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu;
- k. Retribusi Perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
- l. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundangundangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu;
- m. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah;
- n. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat penetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang;
- o. Surat Tagihan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- p. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi ## BAB II
KETENTUAN PERIZINAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang menyediakan angkutan orang dengan kendaraan umum dalam trayek tetap dan teratur dan atau trayek tidak tetap wajib memiliki Izin Usaha Angkutan Orang;
- (2) Setiap orang pribadi atau badan yang menyediakan angkutan barang dengan kendaraan umum wajib memiliki izin usaha angkutan barang;
3. (3). Tata Cara pemberian izin sebagaimana ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN USAHA ANGKUTAN ORANG DAN BARANG
BAB III - KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN USAHA ANGKUTAN ORANG DAN BARANG
Pasal 3
- (1). Pemegang Izin Usaha Angkutan Orang diwajibkan :
- a. Memiliki dan atau menguasai sekurang-kurangnya 5 (lima) unit kendaraan bermotor roda empat keatas sesuai dengan peruntukkannya yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
- b. Memiliki dan atau menguasai tempat penyimpanan kendaraan;
- c. Melakukan kegiatan usaha angkutan selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya izin usaha angkutan orang;
- d. Melaporkan kegiatan usaha angkutan orang setiap tahun kepada pejabat yang berwenang;
- e. Melaporkan apabila terjadi perubahan kepemilikan atau domisili;
- f. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2). Pemegang usaha angkutan barang diwajibkan :
- a. Menyelenggarakan angkutan barang dengan mentaati semua ketentuan yang berlaku;
- b. Membawa muatan sesuai dengan buku uji (STUK) sesuai dengan izin yang diberikan.
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
BAB IV - NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 4
Dengan nama retribusi izin usaha angkutan orang dan barang dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin usaha angkutan orang dan barang.
BAB IV - NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 5
Objek retribusi adalah pemberian izin usaha angkutan orang dan barang.
BAB IV - NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 6
Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin angkutan orang dan barang.
GOLONGAN RETRIBUSI
BAB V - GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 7
Retribusi izin usaha angkutan orang dan barang digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN
BAB VI - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN
Pasal 8
Tingkat pengukuran diukur ## BAB VII
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF
BAB VI - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN
Pasal 9
Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi izin usaha angkutan orang dan barang didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin usaha angkutan orang dan barang, dengan pertimbangan terhadap kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
STRUKTUR TARIF DAN WILAYAH PEMUNGUTAN
BAB VIII - STRUKTUR TARIF DAN WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 10
- (1). Izin usaha angkutan orang dikenakan pungutan
BAB VIII - STRUKTUR TARIF DAN WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 11
- (1). Kendaraan barang dari luar wilayah yang beroperasi diwilayah Kabupaten Muaro Jambi harus memiliki izin usaha angkutan barang;
- (2). Izin usaha angkutan barang sebagaimana dimaksud Ayat (1) Pasal ini dikenakan pungutan yang digolongkan
BAB VIII - STRUKTUR TARIF DAN WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 12
Retribusi izin usaha angkutan orang dan barang dipungut di Daerah Kabupaten Muaro Jambi.
TATA CARA PEMUNGUTAN
BAB IX - TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 13
- (1). Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan dan atau oleh pihak ketiga;
- (2). Retribusi dipungut dengan menggunakan surat ketetapan retribusi daerah (SKRD);
- (3). Tata cara pemungutan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
TATA CARA PEMBAYARAN
BAB X - TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 14
- (1) Pembayaran retribusi terutang harus dilunasi sekaligus;
- (2) Pembayaran Retribusi terutang dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan menggunakan surat ketetapan retribusi daerah (SKRD), harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 X 24 Jam kecuali pada sebab-sebab tertentu tata caranya ditentukan dengan Keputusan Bupati;
- (3) Tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) Pasal ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan surat tagihan retribusi daerah;
- (2) Tata cara penagihan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
TATA CARA PENAGIHAN
BAB XI - TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 15
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
BAB XII - PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
Pasal 16
- (1) Pengawasan dan pengendalian atas izin usaha angkutan orang dan barang yang telah dikeluarkan dilakukan dengan memberikan kartu izin usaha angkutan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
- (2) Kartu izin usaha angkutan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang atas nama Bupati.
SANKSI ADMINISTRASI
BAB XIII - SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 17
- (1). Pemegang izin usaha angkutan orang dan barang yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Ayat (1) dan Ayat (2) dikenakan sanksi administrasi berupa pembatalan perizinan;
- (2). Pembatalan perizinan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
KETENTUAN PENYIDIKAN
BAB XIV - KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 18
- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi;
- d. Memeriksa buku - buku, catatan - catatan dan dokumen - dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi;
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi;
- g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf c;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagaimana tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan penyidikan;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah dan menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Penyidik Polri dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum.
KETENTUAN PIDANA
BAB XII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 19
- (1) orang atau badan yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (1) sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
BAB XVI - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 20
Izin usaha angkutan orang dan barang yang masa berlakunya belum berakhir, wajib disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP Pasal 21
Pasal 21
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP Pasal 21
Pasal 22
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi.

Penetapan: Ditetapkan di Sengeti pada tanggal 13 Maret 2003

Penandatangan: BUPATI MUARO JAMBI, dto H. AS'AD SYAM

Penetapan: Diundangkan di Sengeti pada tanggal 17 Maret 2003

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI, dto Drs. Muchtar Muis LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2003 NOMOR 8 SERI C NOMOR 6
PENJELASAN
Pembukaan
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
## NOMOR 05 TAHUN 2003
## TENTANG
## RETRIBUSI IZIN USAHA ANGKUTAN ORANG DAN BARANG
## I. PENJELASAN UMUM
Peraturan Daerah ini sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, dimana pengaturan dibidang lalu lintas perlu diatur dan diberi pedoman.
Peraturan Daerah ini bertujuan untuk memberi perlindungan dan pengamanan terhadap angkutan orang agar dapat tercipta tertib lalu lintas.
Disamping itu Peraturan Daerah ini juga bertujuan untuk mengatur kendaraan barang dari luar yang beroperasi diwilayah Kabupaten Muaro Jambi diwajibkan memiliki izin usaha angkutan barang dengan membayar retribusi izin usaha angkutan.
## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 2
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 3
Memiliki dan atau menguasai tempat penyimpanan kendaraan yaitu memegang izin usaha angkutan orang harus mempunyai tempat penyimpan kendaraan (pool kendaraan) atau tidak memiliki tempat penyimpanan akan tetapi menguasai tempat penyimpanan kendaraan (pool kendaraan) melalui sewa dan sebagainya, yang dibuktikan dengan gambar lokasi dan bangunan serta surat keterangan mengenai pemilikan atau penguasaan.
PENJELASAN
Pasal 4
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 5
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 6
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 7
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 8
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 9
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 10
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 11
- (1) Kendaraan barang yang berplat luar (misalnya plat BA, plat BG) yang beroperasi (bukan melintas) diwilayah Kabupaten Muaro Jambi harus memiliki izin usaha angkutan barang. 2. Pasal 12 Cukup Jelas. 3. Pasal 13 Cukup Jelas. 4. Pasal 14 Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 15
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 16
Cukup Jelas. - Pasal 17 Cukup Jelas. - Pasal 18 Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 19
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 20
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 21
Cukup Jelas. - Pasal 22 Cukup Jelas.