Unknown Unknown Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Alt:mi Pengadaam Daelrailln (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Barang/Jasa Pemerintah, mewajibkan setiap Pemerintah membentuk Unit Layanan Pengadaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalaaa huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Simlungun tentaliIIn\_g Pembentukan Unit Layanan Pengadaan.
1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pernbenrukam Mengingat
3. Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daeira&amp; Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahean 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonessa Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1'999 tentang Jasa Konstnascai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun · 1999. Nornor .5:4l,. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraam Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotissae (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nornor &amp; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. 4+77,.
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan N~ai. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nornor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaam Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Noemerr 5, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)),;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaam Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Talnam 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesiia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah ~ (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor ~ Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 441-]71)) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undan,&lt;gUndang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republlrik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negp:mn Republik Indonesia Nornor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Peri mbaregnn Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Dacrcfh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor IlJ:~, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentamg Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Repub!nlK Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negaca Republik Indonesia Nomor 3956) sebagaimana telah diu~ dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 201 O (Lembaram Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 65, Tamb~ Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957); . ·
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaam Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tamm 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesaa Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pernbagiem Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Dacrattn Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaram Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambalham Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); ·.
12. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan KOOUlUI. Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaam Barang/J asa Pemerintah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 17 Tahun 2008 tetlm!Y£ Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Simaluegam (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2008 Nomor 17 Seri Il)) Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaaan Simalungun Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peranaam Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi &lt;hni Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Simalungun ( Lembaran Daeira:fu Kabupaten Simalungun Tahun 2011 Nomor 2 Seri D Nomor 2); . ,
14. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 6 Tahun 2010 tentang Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah (Lembaran Daflrafu Kabupaten Simalungun Tahun 2010 Nomor 6 Seri D Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 11 Tahun 2012 ten~ Angaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Simalungun Tahun Angganam 2013 (Berita Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2012 Nomeir llll seri '"D" Nomor 11 );
16. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rincian T~ Fungsi dan Tata Kerja pada Organisasi Sekretariat Daerah, Staf, Ahli Buwmtii dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simalungem (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 18);
17. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pedomwm Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik «ifii Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara; :
18. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerinta.iln Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
19. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerinna$. Nomor 1 Tahun 2011 tentang Tata Cara £-Tendering; ,
20. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jassa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit Layawmm Pengadaan;
21. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 32 Tahun 2011 tentang Perubahan Am Peraturan Bupati Simalungun Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rincian Tu5H£\_, Fungsi dan Tata Kerja pada Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupasen Simalungun (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 107;
22. Peraturan Bupati Simalungun Nomor SS Tahun 2012 tentang Penjabaram Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Simalungun Tahen Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 166),
MEMUTUSKAN :
BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah daerah Kabupaten Simalungun;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Simalungun Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggsnai Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Simalungun;
4. Kepala adalah Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP);
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Sannam Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simalungun;
6. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut de~ Pengadaan Barang/Jasa adalah Kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa «J1kfu Kementrian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya y.auqg prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya sehmru1fu kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa;
7. Pengguna Barang/Jasa adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barr.mg dan/atau Jasa milik Negara/Daerah di Lingkup Pemerintah Kabupaten Simalungmm;;
8. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Pejabat Peme:g;m-m: Kewenangan Penggunaaan Anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan ~ SKPD yang dipimpinnya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simalungun y.mig menggunakan APBN/ APBD;
9. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat } 7 .m:g; ditetapka oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Dacrafu untuk menggunakan APBD;
10. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat y2111Dg diangkat oleh Kepala SKPD selaku PA sebagai pemilik pekerjaan, yaJIDg?; bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/J asa;
11. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah Unit Organisasii Pemerintah yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa cdlii Kementrian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi Pemerintah lailllll]i?ll yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sumi:in ada di lingkup Pemerintah Kabupaten Simalungun; ,
12. Anggota Sekretariat Unit Layanan Pengadaan adalah sekelompok anggota y~ terdiri dari Pegawai Negeri Sipil, yang diangkat oleh Bupati dan bertugas SOCiBiill1 khusus membantu Kelompok Kerja untuk melaksanakan pemilihan penyediai barang/jasa melalui unit layanan pengadaan di lingkungan Pemerintah Kabupaaem Simalungun;
13. Kelompok Kerja yang selanjutnya disebut Pokja adalah kelompok kerja y~ berjumlah gasal, beranggotakan paling kurang 3 (tiga) orang dan dapat ditam~ sesuai kompleksitas kerja dan dari para Pegawai Negeri Sipil yang telah memii!Wkii sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah, yang diangkat oleh Buqp.al!ii dengan tugas secara khusus mengevaluasi untuk melaksanakan pemilihan penyediai barang/j asa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Simalungun;
14. Penyedia Barang/Jasa adalah Badan Usaha atau orang perseorangan y:m:g,; menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya; ·
15. Pakta Integritas adalah surat pernyataan yang berisi ikrar untuk mencegah crlmD tidak melakukan kolusi ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen/pejallaar pengadaan/Unit Layanan Pengadaan/penyedia barang/jasa yang berisi ~ untuk mencegah dan tidak melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) dalann pelaksanaan pengadaan barang/j asa; "
16. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergeraik maupun tidak bergerak, yang dapat dalam berbagai bentuk dan uraian, y~ meliputi bahan baku, barang setengah jadi, barang jadi/peralatan, y;mrg, spesifikasinya ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen sesuai penugasam Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Simalungun;
17. Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengarn pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya;
18. Jasa Konsultansi adalahjasa layanan profesional yang membutuhbm keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olmm pikir (brainware);
19. Jasa lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertenru .)&lt;·ai~ mengutamakan keterampilan (ski/ware) dalam suatu sistern tata kelola y:ID..~ telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan ..@laril segala pekerjaan danJatau penyedia jasa selain Jasa Konsultansi. pelaksaeame Pekerjaan Konstruksi dan pengadaan Barang; 19.
20. Sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa adalah tanda bukti pengakuan clami pemerintah atas kompetensi dan kernampuan profesi di bidang pengadzren barang/jasa pemerintah yang diperoleh melalui ujian sertifikasi keabfiam pengadaan barang/jasa nasional dan untuk memenuhi persyaratan seseolf'.a;r,rgz menjadi Pejabat Pembuat Komitmen atau panitia/pejabat pengadaan atau ang,g:,@rn Unit Layanan Pengadaan;
21. Pemilihan penyedia barang/jasa adalahkegiatan untuk menetapkan, penyedia barang/jasa yang akan ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan ani lingkungan Pemerintah Kabupaten Simalungun;
22. Dokumen pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Unit LayaJ001JJ Pengadaan/Pejabat Pengadaan yang memuat inforrnasi dan ketentuan yang haimw di taati oleh para pihak dalam proses pengadaan Barang/J asa; .
23. Pengadaan secara elektronik atau £-Procurement adalah Pengadaan Barang/Jsrsa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transassii elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. .;\_ 23
BAB II - MAK.SUD DAN TUJUAN
Pasal 2
- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai dasar Unit Lay an an Pengadaan, untuk melaksanakan pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Simalungun y,~.g, dibiayai oleh APBD dan APBN.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk rncningkatkan efisiem, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskrirninatif dan akuntabel ct:illmr. pelaksanaan pengadaan Barang/J asa di lingkungan Pemerintah Kabupancn Simalungun.
RUANG LINGKUP TUGAS DAN KEWENANGAN ULP
BAB III - RUANG LINGKUP TUGAS DAN KEWENANGAN ULP
Pasal 3
Ruang lingkup tugas dan kewenangan ULP mencakup pelaksanaan pengadaan barangzjarsa ·melalui penyedia barang/jasa yang pembayarannya sebagian atau seluruhnya bersumber ,fr,n;j APBD/APBN. .
BAB III - RUANG LINGKUP TUGAS DAN KEWENANGAN ULP
Pasal 4
Tugas ULP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, meliputi:
1. Mengkaji ulang Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa bersarna PPK;
2. Menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
3. Mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website Pemerintah Daerah dan p:@J.lliH pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan da:lrum Portal Pengadaan Nasional;
4. Menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
5. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
6. menjawab sanggahan;
7. menyampaikan hasil pemilihan dan menyerahkan salinan dokumen pemilihaan pen}1'f'll!fuJ barang/jasa kepada PPK;
8. menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa;
9. mengusulkan perubahan Harga Perkiraan Sendiri, Kerangka Acuan Kerja/spesifikasi td:rrra: pekerjaan dan rancangan kontrak kepada PPK; -
10. l 0. membuat laporan mengenai proses dan has ii Pengadaan kepada Bupati Simalungun metdw.i Sekretaris Daerah Kebupaten Simalungun;
11. memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepu1Jw PAIK.PA;
12. menyusun dan melaksanakan strategi Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan ULP;
13. melaksanakan Pengadaan Barang/ J asa dengan menggunakan system pengadaan secanai elektronik di LPSE;
14. melaksanakan evaluasi terhadap proses Pengadaan Barang/Jasa yang telah dilaksanakan; clan
15. mengelola sistem informasi manajemen pengadaan yang rnencakup dokumen pengadaan, ~ survey harga, daftar kebutuhan barang/jasa, daftar hitam penyedia.
BAB III - RUANG LINGKUP TUGAS DAN KEWENANGAN ULP
Pasal 5
Kewenangan ULP sebagimana dimaksud dalam Pasal 3, meliputi:
- a. menetapkan Dokumen Pengadaan;
- b. menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran
- c. menetapkan pemenang untuk:
- 1) Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstilliibii Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. l 00.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); asam
- 2) Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bemiilhii paling tinggi Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- d. mengusulkan penetapan pemenang kepada Kepala Daerah untuk Penyedia Barang/Pekerjaam Konstruksi Jasa Lainnya yang bernilai diatas Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) daim Penyedia Jasa Konsultansi yang bernilai diatas Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh mi liar rupi:ailln)) melalui Kepala ULP;
- e. mengusulkan kepada PA/KP A agar Penyedia Barang/J asa yang melakukan perbuatan d:aD)ll tindakan seperti penipuan, pemalsuan dan pelanggaran lainnya untuk dikenakan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam; dan
- f. memberikan sanksi administraasi kepada Penyedia Barang/Jasa yang melakukan pelanggaran, perbuatan atau tindakan sebagaimana yang berlaku dalam Peraturan Presiden Nomor 70 Tahua 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
KEDUDUKAN DAN FUNGSI UNIT LAY ANAN PENGADAAN
BAB IV - KEDUDUKAN DAN FUNGSI UNIT LAY ANAN PENGADAAN
Pasal 6
- (1) Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kabupaten Simalungun dibentuk oleh Bupati yang dipimpin oleh seorang Kepala.
- (2) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), diangkat oleh Bupati dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Simalungun.
BAB IV - KEDUDUKAN DAN FUNGSI UNIT LAY ANAN PENGADAAN
Pasal 7
Fungsi Unit Layanan Pengadaan adalah sebagai pelaksana pemilihan penyedia barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Simalungun.
BABV
SUSUNAN ORGANISASI
BAB IV - KEDUDUKAN DAN FUNGSI UNIT LAY ANAN PENGADAAN
Pasal 8
- (1) Struktur Organisasi Unit Layanan Pengadaan terdiri dari :
- a. Kepala;
- b. Sekretaris;
- c. Kelompok Kerja
- (2) Kepala ULP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:
- a. memimpin dan mengoordinasikan seluruh kegiatan ULP;
- b. menyusun dan melaksanakan strategi pengadaan barang/jasa ULP;
- c. rnenyusun program kerja dan anggaran ULP;
- d. mengawasi seluruh kegiatan pengadaan barang/jasa di ULP dan melaporkan apabila a. penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan;
- e. membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada Bupati Simalungun melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Simalungun;
- f. melaksanakan pengembangan dan pembinaan Sumber Daya Manusia ULP;
- g. menugaskan anggota Kelompok Kerja sesuai dengan beban kerja masing-masing;
- h. mengusulkan penempatan/pemindahan/pemberhentian anggota Kelompok Kerj a y.mqg ditugaskan di ULP kepada Kepala Daerah IP NKP A; dan
- i. mengusulkan staf pendukung ULP sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam hal diperlukan Kelompok Keeja ULP/Pejabat Pengadaan dapat mengusulkan kepada PPK:
- a. perubahan HPS; dan/atau
- b. perubahan spesifikasi teknis pekerjaan.
- (4) Kepala ULP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat merangkap d!i3111!l bertugas sebagai anggota Kelompok Kerj a ULP.
- (5) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:
- a. melaksanakan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, ketatausahaaen, perlengkapan, dan rumah tangga ULP;
- b. menginventarisasi paket-paket yang akan dilelang/diseleksi;
- c. menyiapkan dokumen pendukung dan informasi yang dibutuhkan Kelompok Keajja ULP;
- d. menfasilitasi pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa uang dilaksanakan oBdm. Kelompok Kerja ULP;
- e. mengagendakan dan mengkoordinasikan sanggahan yang disampaikan oleh penyediai barang/jasa;
- f. mengelola sistem pengadaan dan sistem informasi data manajemen pengadaan unrulk: mendukung pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
- g. mengelola dokumen pengadaan barang/jasa;
- h. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pengadaan dan menyusun laporan; dan
1. menyiapkan dan mengkoordinasikan tim teknis dan staf pendukung ULP dalam proses pengadaaan barang/jasa.
- (6) Dalarn melaksanakan tugas, Sekretaris ULP sebagaimana dimaksud pada ayat ( 4) dibarenm oleh beberapa Anggota/Staf Sekretariat; .
- (7) Sekretaris ULP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat merangkap dhmm bertugas sebagai anggota Kelompok Kerj a ULP.
31. (8)Kelompok Kerja ULP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mempunyzai tugas:
- a. melakukan kaji ulang terhadap spesifikasi dan Harga Perkiraan Sendiri paket-paket .J'cHifg akan dilelang/seleksi;
- b. rnengusulkan perubahan Harga Perkiraan Sendiri, Kerangka Acuan Kerja/spesifikasi tdkiriIB pekerjaan dan rancangan kontrak kepada PPK;
- c. menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa dan menetapkan Dokumen Pengadaam;
- d. melakukan pemilihan penyedia barang/jasa mulai dari pengumuman kualifikasi a:im]J pelelangan sampai dengan rnenjawab sanggah;
- e. rnengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website Pemerintah Daerab dam papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE mnttrrlk diumurnkan dalam Portal Pengadaan Nasional;
- f. mengusulkan penetapan pemenang kepada Kepala Daerah untuk Penyedsa Barang/Jasa/Pekerjaan Konstruksi Jasa Lainnya yang bernilai diatas Rp. 100.000.000.000,,~ (seratus miliar rupiah) dan Penyedia Jasa Konsultansi yang bemilai diatas Ryn.. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) melalui Kepala ULP;
- g. menetapkan Pemenang untuk:
- 1) Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaam Konstruksi Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rpl00.000.000.000,00 (serataes miliar rupiah); atau
- 2) Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bemilai paling tinggi Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- h. menyampaikan Berita Acara Hasil Pelelangan kepada PPK melalui Kepala ULP;
1. membuat laporan mengenai proses dan hasil Pengadaan Barang/Jasa kepada Kepala ULP;
- J. memberikan data dan informasi kepada Kepala ULP mengenai Penyedia Barang/Jasa yanngg rnelakukan perbuatan seperti penipuan, pernalsuaan dan pelanggaran lainnya; dan
- k. mengusulkan bantuan Tim Teknis dan/atau Tim Ahli kepada Kepala ULP.
- (9) Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Kelompok Kerja dan setiap Anggota Kelompok K~ ULP mempunyai kewenangan yang sama dalam pengambilan keputusan yang ditetapsam berdasarkan suara terbanyak. .
46. (1 l)Anggota Kelompok Kerja ULP dapat bertugas dan menjadi Pejabat Penga.daan di luar ULP.
47. (IO)Penetapan pemenang oleh Kelompok Kerja ULP sebagaimana dirnaksud pada ayat (8) hurufii, tidak bisa diganggu gugat oleh Kepala ULP.
·
- (12)Kelompok Kerja ULP sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf c, dalam pelaksanaan tugasnya dibentuk menjadi kelompok-kelompok kerja dengan. susunan keanggotaan masing- masing terdiri dari :
- a. Ketua;
- b. Sekretaris;
- c. Anggota.
- (8) Bagan Susunan Organisasi ULP, sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran 1 Peraturam Bupati ini.

## BAB VI

## PERSY ARA TAN DAN LARANGAN MENJADI ANGGOTA ULP

## Pasal 9

Persyaratan menjadi Anggota ULP, meliputi:

- (1) Anggota ULP berasal dari Pegawai Negeri Sipil, baik dari instansi sendiri maupun dari instansi teknis lainnya;
- (2) Anggota ULP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. memiliki integritas, disiplin, dan tanggungjawab dalam melaksanakan tugas;
- b. memahami pekerjaan yang akan diadakan;
- c. memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas ULP/Kelompok Kerja ULP ~ bersangkutan;
- d. memahami isi dokumen, metode dan prosedur Pengadaan berdasarkan Peraturana Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Alt!$ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaam Barang/Jasa Pemerintah;
- e. memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan kompetensi ~ di persyaratkan; dan
- f. menandatangani Pakta Integritas.
- (3) Persyaratan Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa pada ayat (1) huruf e ~ dikecualikan untuk Kepala ULP.

## Pasal 10

## Larangan bagi Anggota ULP

Kepala dan Anggota Kelompok Kerja ULP dilarang duduk sebagai:

- (1) PPK;
- (2) Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM);
3. {3) Bendahara; dan
- (4) Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), terkecuali menjadi Pejalhrat Pengadaan/anggota ULP untuk Pengadaan Barang/Jasa yang dibutuhkan instansinya.

## BAB VI

## MEKANISME DAN PROSEDUR

## Pasal 11

Mekanisme dan prosedur pengadaan barang/jasa melalui ULP Pernerintah Kabupaten Simalungun, tetap mengikuti mekanisme dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturam Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

## Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kepala, Sekretaris dan Anggota ULP, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integritas dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antara Satuan Organisasi Lingkup Pemerintah Kabupaten Simalungunserta diluar Pemerintah Kabupaten Simalungun;

Lampiran 2 Peraturan Bupati Simalungun

Norn or

Tanggal

:

## HUB UN GAN KERJA SK.PD DENG AN SEKRET ARIA T DAN KELOMPOK KERJA ULP

## SKPD

## KELOMPOK KER.SA

## SEKRET ARIA T ULP

- menyampaikan daftar paket pekerj aan/kegiatan/ proyek dengan nilai di atas Rp 200 Juta untuk pekerjaan konstruksi, pengadaan barang, pengadaan jasa lainnya, serta di atas Rp. 50 Juta untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang akan dilelang kepada Sekretariat ULP; dan 1. Membuat
2. Menyampaikan daftar PNS yang akan menjadi pendamping pokja;
3. Berkoordinasi dan memenuhi kebutuhan Unit Lay an Pengadaan (ULP).
1. Menerima daftar paket pekerj aan/kegiatan/ proyek dengan nilai di atas Rp 200 Juta untuk pekerjaan konstruksi, pengadaan barang, pengadaan jasa lainnya, serta di atas Rp. 50 Juta untuk pengadaan J asa Konsultansi yang akan dilelang dari SKPD;
- dan mendistribusikan paket kegiatan/proyek terse but kepada seluruh Pokja 2. Memilah
3. Memberikan pelayanan adminstratif logistik kepada Pokja.
4. Menetapkan Pemenang.

## BUPATI SIMALUNGUN,

dto

J. R. SARAGIH

~

1. Melakukan proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa seseaa Peraturan Presiden Nomor 70 Tabun 1012 ten tang Perubaham Kedua Atas Presiden v Nomor 54 Tahun :MD(O) ten tang Pengadaarrn Barang/J asa Pemerintah·

2.

- Mengusulkan Ooorm Pemenang Le!ang sesuai hasil evahaasi kepada Kepala UI.P untuk ditetapkaa sebagai Pemenang,

Norn or

Tanggal :

## BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT LAY ANAN PENGADAAN (ULP)

## PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN



BUPATJ SIMALUNGUN, dto

J. R. SARAGIH

(2) Hubungan kerja SKPD dengan Sekretariat ULP dan Kelompok Kerja ULP.., sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 Peraturan Bupati ini.

## BAB VII PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 13

Anggota ULP diberikan tambahan penghasilan setiap bulan dalam 4 (empat) bulan tahun anggaran berdasarkan beban kerja yang diemban.

## Pasal 14

Besaran tambahan penghasilan sebagimana dimak:sud dalam Pasal 13 tercantum dalam Surat Keputusan Bupati.

## BAB VIII KETENTUANPENUTUP

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Bupati ini ditetapkan lebnlln lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlak:u pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan lil1l dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sirnalungun.

Ditetapkan di Pamatang Raya Pada tanggal 4 Pebruari 2013

BUP A TI SIMALUNGUN, dto

J. R. SARAGIH

diundangkan di

: Pamatang Raya

Pada tanggal

: 3 0 - Og - 2.-0 l 5&gt;

## SEKRET ARIS DAERAH KABUP ATEN SIMALUNGUN,


## GIDION PURBA

BERITADAERAHKABUPATEN SIMALUNGUNTAHUN 2013 NOMOR