Unknown BUPATI ROTE NDAO Nomor 45 Tahun 2017 tentang GARA TIMUR PERA'fURAN BUPATI ROTE NDAO NOMOR 45 TAHUN 2017 TENT ANG SISTEM PROSEDUR AKUNTANSI PELAPORAN PENERI MAAN DAN PENGELUARAN OAERAH YANG TIDAK MELALUI REKENING KAS UMUM DAERAH BUPATI ROTE NDAO, a. (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
- bahwa berdasarkan ketentuan pasal 327 ayat (2) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa "Dalarn hal penerimaan dan pengeluaran daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak dilakukan melalu i rekening kas umum daerah sesuai dengan kelentuan peraturan perundang-undangan, dilakukan pencatatan dan pengesahan oleh bendahara umum daerah"
- b. bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 rcntang Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan Penclapatan, Belanja dan Beban yang tidak melalui rekening kas u murn daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan disajikan dalam laporan keuangan entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;
- Kas Umum Dacrah; (f c. bahwa dalam administrasi pcngelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao dijumpai adanya praktek-praktek pcnclapatan maupun belanja yang tanpa melalui Rekening
\.
j
Mcngingat
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c serta dalam rangka rnewujudkan prinsip-prinsip pecatatan dan pelaporan keuangan yang tertib, efisien, efektif, transparan dan akuntabcl, pcrlu membentuk Peraturan Bupati tentang Sistem Prosedur Aku ritan si dan Pelaporan Pendapatan dan Belanja Daerah Tanpa Melalui Rekening Kas Umum Daerah;
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahuri 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik JnJonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lcmbaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Unclang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua At a s Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perncrintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Pcrat uran Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Inforrnasi Kcuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah u n 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);J
/]
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tarnbahan l.ernharan Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
10. Pernturan ·Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kcsehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah:
11. Pcrnt urnn Mcnteri Dalarn Negeri Nomor 13 Tahun 2006 scbngaimana telah diubah beherapa kali, terakhir dengan Peral u ran Men teri Dal am Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah [Berua Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Pcraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Carn Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 238/PMK.05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan;
14. Peratu ran Mcnteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 ten tang Pcnerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pcmerin tah Daerah (Bcrita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425)
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Prociuk Hukum Daerah (Serita Negara Republik lnoncsia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Kepu tu san Menteri Dalam Negeri Nomor 131.53-7253 Tahun 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Rote Ndao Provinsi Nusa Tenggara TimurJ 16.
17. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2009 Nomor 009, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 101);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2016 Lentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao (Lembaran Daerah Ka bu paten Rote Ndao Tahun 2016 Nomor 055, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 135);
19. Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2014 tentang Kebijakan Aku ntasi Berbasis Akrual Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao (Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2014 Nomor 0253);
20. Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2014 ten tang Sistem Akuntasi Berbasis Akrual Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao (Berita Dacrah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2014 Nomor 0254);
M8MUTUSKAN :
Menetapkan :
SISTEM PROSEDUR AKUNTANST PELAPORAN PENERIMAAN DJ\N PLNGELUARAN DAERAH YANG TIDAK MELALUI Rfo:KENING KAS UMUM DAERAH
Pasal 1
Dalarn peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Ka Im paten Rote Ndao.
2. Pernerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pr-mcrintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Rote Ndao.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana kcuangan tah unan Pemerinlahan Daerah yang dibahas dan chsetujui bersama oleh Pernerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditctapkan dengan Peraturan Daerah~f
/
9,
5. Pcnggu na Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
6. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat ynng memperolch kuasa dan PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggungjawab penggunaan anggaran daerah sesuai dengan Kcpu tu san Bupati.
3. pelaksana teknis Dinas atau Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ a tau kegiatan teknis penunjang tertentu. unsur 7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah
8. Pejabat Pcnatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-PD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi penatausahaan kcuangan pada Perangkat Daerah.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksariakan pengclolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
10. Bcndahara Umurn Daerah yang selanjutnya disebut BUD adalah PPKD yang bertindak dalarn kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
7. 1 1. I&lt;euangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka pcnyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalarnnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban claerah.
12. Pcngclolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan. pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.
13. Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pcngkl-rsifikasran , pcngikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan sorta pcnginterpretasian alas hasilnya.
10. 1 '-1. Standnr Aku ntarisi Pcmerintuhan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalarn mcnyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintahJ
/
15. Kebijakan Akuritansi Pemerintah Daerah adalah prinsip-prinsip, dasardasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh pemerintah daerah sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan Pemerintah Daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna. laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbanclingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas.
16. Bagan Akun Standar yang selanjutnya disingkat BAS adalah daftar kodefikasi dan klasifikasi terkait transaksi keuangan yang disusun secara sistematis sebagai pedornan dalam pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan pernerintah daerah.
17. Sistem Akuntansi Pernerin tah Daerah adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah daerah.
18. Bcban adalah penurunan manfaat ekonorni atau potensi jasa dalarn periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau tirnbulnya kewajiban.
19. Bclanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih (SAL) dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerint.ah Daerah.
20. R.ekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat pcnyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk mcnampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluarandaerah.
21. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umurn Daerah pola pengelolaan keuangan yang memberikan tleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada rnasyarakat dalam rangka memajukan kcsejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
22. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, pembiayaan dan sisa lebih/kurang pembiayaan a nggara n, yang rnasing-rnasing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. f
4,
23. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang rnenyajikan inforrnasi rnengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
24. Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang selanjutnya disingkat SPTJ adalah surat pernyataan yang dibuat oleh PA/Kuasa PA yang rnenyatakan bertanggungjawab penuh atas se]uruh realisasi pendapatan yang telah d iterima dan belanja yang telah dibayar.
25. Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja yang selanjutnya clisingkat SP3D adalah surat perrnintaan pengesahan yang diterbitkan olr-n PA pada Perarigkat Daerah kepada BUD untuk rnengesahkan pendapatan clan atau belanja beru pa uang yang digunakan langsung.
26. Surat Pcngesahan Pcnclapatan dan Belanja yang selanjutnya disingkat SP2B adalah surat yang diterbitkan oleh BUD untuk mengesahkan pendapatan dan atau belanja berupa uang
Pasal 2
- (1) Penyelenggaraan Sistcm Akunlansi dan Pelaporan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah yang tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mengatur tentang sistem akuntansi dan pelaporan atas penerimaan dan pengeluaran berupa uang yang diterima Perangkat Daerah dan dapat digunakan langsung oleh Perangkat Daerah tanpa harus disetor terlebih dah ulu ke kas daerah;J
Pasal 3
- (1) Penyelenggaraan Sistcm Akunlansi dan Pelaporan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah yang tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mengatur tentang sistem akuntansi dan pelaporan atas penerimaan dan pengeluaran berupa uang yang diterima Perangkat Daerah dan dapat digunakan langsung oleh Perangkat Daerah tanpa harus disetor terlebih dah ulu ke kas daerah;J
CJ,
- (2) Sislem Akuntansi dan Pelaporan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Penerimaan dan pengeluaran Perangkat Daerah yang belum rnenerapkan PPK-BLUD; dan
- b. Penerimaan dan pengeluaran langsung lainnya, yang menurut peraturan perundang-undangan harus disajikan dalarn Laporan Keuangan Perangkat Daerah dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
BAB III - PIHAK-PIHAK YANG TERKAIT
Pasal 4
Pihak-pihak terkait dalam Sistern Akuntansi dan Pelaporan Penerimaan dan Pengcluaran Daerah tanpa melalui Rckening Kas Umum Dacrah yang diterima dan dikeluarkan langsung oleh Perangkat Daerah/UPT adalah semua pejabat struktural maupun pejabat fungsiona1 di Perangkat Daerah/UPT yang terkait langsung atas pengelolaan keuangan.
PasalS
- ( 1) Penanggungiawab penggunaan dana adalah Kepala Perangkat Daerah/UPT yang diberi tanggungjawab terhadap penggunaan dana yang diterima dan digunakan langsung yang tidak melalui RKUD.
- mcmpunyai t u gas : (2) Penanggungjawa b penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
- rnelalu i Rckeni11g Kas Um urn Dacrah; dan tidak a. bertanggu npinwa b tcrhadap pcndapatan dan belanja yang
- b. mcnyampaikan laporan pendapatan dan belanja kepada kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran melalui PPK-PD.
Pasa16
Benda hara Perangkat Daerah/UPT mempunyai tugas:
- a. rnencatat clan rncmbukukan semua pendapatan dan belanja kedalam Buku Kas Umum (BKU); dan
- b. menyusun Surat Pertanggungjawaban tSPJ) atas pendapatan dan =r:
J
BAB III - PIHAK-PIHAK YANG TERKAIT
Pasal 7
PPK-PD yang mclaksariakan fungsi akuntarisi Perangkat Daerah mempunyai tugas :
- fl. menyiapkan SP3B yang disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada PPKD;
- b. mencatat transaksi/kejadian akuntansi atas pendapatan dan belanja
BAB III - PIHAK-PIHAK YANG TERKAIT
Pasal 9
PPl&lt;D selaku BUD melakukan pengesahan terhadap pendapatan dan belanja yang d itcrirna langsu ng oleh Pe-rarigkat Daerah/UPT yang tidak melalui Rekening Kas Umurn Daerah ## BAB IV
DOKUMEN YANG DfGUNAKAN DAN MEKANJSME PENGESAHAN
Bagian Pertama
Dokumen Yang Digunakan
BAB III - PIHAK-PIHAK YANG TERKAIT
Pasal 10
- (1) PPK-PD melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan yang penerimaan dan pengeluaran anggarannya tanpa melalui Rekening Umum Kas Daerah bcrdasarkan pada pencatatan dan pcngesahan BUD atas pendapatan dan belanja berupa SP28.
- (2) Pcnerhitan SP2B dilal.ukan secara berkala sesuai kebutuhan Pemerintah Dacrah sebagai dasar untuk mclakukan akuntansi dan pelaporan terhadap pendapatan dan belanja tanpa melalui Rekening Umurn Kas Daerah.J
c(
Bagian Kedua
Mekanisme Pengesahan
BAB III - PIHAK-PIHAK YANG TERKAIT
Pasal 11
- (1) Bendahara Perangkat Daerah/UPT menyusun laporan realisasi pendapatan dan belanja berdasarkan Surat Pertanggungjawaban dan bukukas.
- (2) Hal-hal yang dilaporkan dalam laporan realisasi pendapatan dan belanja scbagaimana dimaksucl. pada ayat ( 1) adalah sebagai berikut:
- a. Salclo atau si8a kas sebelurnnya yang ada di rekening bendahara;
- h. Realisasi pendapatan dilaporkan secara berkala berdasarkan bukti yang diterirna bcndahara dalam tahun anggaran bersangkutan: dan
- c. Rcalisasi belanja dilaporkan secara berkala sejumlah yang telah dibclanjakan berdasarkan Surat Pertanggungjawaban dan selanjutnya clirinci kedalam [enis realisasi belanja pegawar, belanja barang dan jasa sorta bclanja modal.
6. {3) Kriteria realisasi bela nja pcgawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah sebagai berikut:
- a. Realisasi bclanja pegawai seperti pengeluaran yang dilakukan untuk pembayaran uang lernbur Pegawai Negeri Sipil/Non Pegawai Negeri Sipil:
- b. Realisasi belanja barang dan jasa adalah pengeluaran yang dilakukan untuk pcmbayaran pengaclaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dan 12 (dua belas) bulan cJalam melaksanakan program dan kegiatan seperti belanja bahan pakai habis, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak dan penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan chm peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnva. pakaian kerja, pakaian khusus dan hal-hal tertentu, perjalanan dinas, perneliharaan , jasa konsultansi, dan lain-lain pengadaan barang/jasa dan belanja lainnya yang sejenis serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga; dan
- c. Rcalisasi belanja modal adalah belanja yang dilakukan untuk membayar pengadaan asct tctap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dan 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan.
- (4) Dalam hal lerdapat realisasi belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, maka bendahara menyusun daftar perolehan barang/aset sebagai
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran laporan rcalisasi pendapatan dan belanja:J
- (5) Penanggungjawab kegiatan menyampaikan laporan realisasi pendapatan dan belanja yang telah disiapkan oleh Bendahara serta dilampiri dengan daftar pembeiian barnng/aset kepada pengguna anggaran melalui PPK-PD.
- (6) Berdasarkan laporan realisasi pendapatan dan belanja yang disampaikan oleh penanggung jawab penggunaan dana, Pengguna Anggaran membuat dan menyampaikan SP3B kepada BUD untuk dimintakan SP2B.
- (7) 13UD menerbitkan SP2B atas SP3B yang diajukan oleh Pengguna Anggaran.
- (8) Berdasarkan SP2B yang dikeluarkan oleh BUD dan daftar pembelian barang/aset, PPK-PD melakukan pencatatan akuntansi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.


## BAB V

## PROSES AKUNTANSI

## Pasal 12

- ( l) Bcrdaearkan bcaaran pcndapatan yang telah disahkan oleh BUD dalam SP2B, maka J&gt;PK-PD nkan mclakukan pencatatan dalarn Jumal Standar PendapatanLO dan Jurnal Standar Pcndapatan-LRA.
- (2) Bcrdasarkan besaran realisasi jenis belanja pegawai dan belanja barang dan j.isa ya n« tcrcant um dalam SP28 yang telah clisahkan oleh BUD, maka PPK-PD melakukan pcncatatan bcban dan belanja dalam Jumal Standar Beban dan .Jurnal Standar Belanja.
- (:1) Dalam hal terjadi realisasi belanja modal, maka akan tcrdapat penambahan nilai aset tetap sebesar realisasi belanja modal.
- (4) Berdasarkan realisasi belanja modal dalarn SP28 dan daftar rekapitulasi pcrnbelian barang Zaset, PPK-PD melakukan pencatatan dalam Jumal Standar Bclanja dan Jurnal Standar Asct.

## BAB VI

## PENY AJIAN LAPORAN KEUANGAN Pasal 13

Penerimaan dan Pcngeluaran Daerah tanpa mclalui Rekening Kas Umum Daerah wajib disajikan dalam 2 (dua) dokumen laporan yaitu:

- a. Laporan Keuangan Pcrangkat Daerah; dan
2. Laporan Keuangan Pernerintah Daerah} b.


## Pasal 14

- ( 1) Penyajian pada Laporan Keuangan Perangkat Daerah atas penerimaan dan pcngeluaran Perangkat Daerah/UPT yang tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah, disajikan dalam:
- a. LRA, untuk menyajikan laporan pendapatan-LRA dan belanja;
- b. Neraca, untuk menyajikan laporan aset lancar, aset tetap dan aset lainnya;
- c. LO, untuk menyajikan laporan pendapatan-LO dan beban;
- d. Laporan Perubahan Ekuitas, untuk menyajikan pos-pos ekuitas awal, surplus/ clefisit-LO pada periode berjalan, koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas dan ekuitas akhir; dan
- e. Catatan atas Laporan Keuangan, untuk menyajikan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam LRA, Neraca, LO, dan Laporan Pcrubahan Ekuitas.
- (2) Dalam hal perierimaan dan pengeluaran yang tidak melalui Rekening Kas Urnum Daerah belurn ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD pada tahu n anggaran berkenaan, maka dalarn rangka penyusunan laporan keuangan Perangkat Daerah, paling sedikit disajikan dalam Neraca, LO dan Catatan alas Laporan Keuangan.

## Pasal 15

- ( 1) Pcnyajian pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah atas penerimaan dan pcngeluaran perncrintah daerah yang tidak rnclalui Rekening Kas Urnurn Daerah, disajikan dalarn LRA, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, LO, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keu angan.
- (2) Dalarn ha! penorimaan dan pcngeluaran yang t.idak melalui Rekening Kas Urnurn Dacrah bclurn ditetapkan dalam Pcraturan Daerah tentang APBD pada ta h u n n ngga ra n hcrjalan , maka dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pernerintah Daerah, paling sedikit disajikan dalam Neraca, LO, Laporan Arus Kas clan Catatan atas Laporan Keuangan.

## 8/\B VTI

ILUSTRAST

Pasal 16

- (1) Guna memberikan gambaran yang lebih jelas dan rinci atas penerimaan dan pengeluaran vang tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah, perlu dijabarkan dalarn uraian yang lebih detail.J
- (2) Uraian sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) terdiri dari:
3. a Ilustrasi Akuntansi dan Pelaporan Dana Kapitasi bagi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik Pemerintah Daerah; dan
- b. Ilustrasi Akuntansi dan Pelaporan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
- (3) Ilustrasi Akuntansi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini.


## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Perat.uran Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan \_B/pati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Rote Ndao. Cl,



AERAH KABUPATEN ROTE NDAO,,t'

J

SEKRETARIS

Oktober 201 7 pada tanggal

Diundangkan di Ba'a


JONAS MATHEOS SELLY

BERITA DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2017 NOMOR o..qG4

---------

--

TENTANG

: SISTEM PROSEDUR AKUNTANSI PELAPORAN PENERIMAA N DAN PENGELUARAN DAERAH YANG TIDAK MELALUI REKENING KAS UMUM DAERAH

~ TAHUN 2017

;.\_ OKTOBER 2017

NOMOR

TANGGAL

## LAMPIRAN PERATURAN BUPATI ROTE NDAO

## A. ILUSTRASI AKUNTANSI DAN PELAPORAN DANA KAPITASI BAGI FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA (FKTP) MILIK PERNERINTAH DAERAH

## 1. Definisi

Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jarninan Kesehatan Nasional pada Fasihtas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daera h , mengatur beberapa hal sebagai berikut:

- a Fasititas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan ) ang bersifat non spesialistik untuk keperluan observasi. diagnosis, perawatan, pengobatan dan/atau pelayanan kesehatan Iamnya;
- b. Pengelolaan Dana Kapitasi adalah tata cara pcnganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban dana kapitasi yang duerima oleh FKTP dan BPJS Kesehatan;
- c Dana Kapitasi adalah besaran pcmbayaran per bulan yang dibayar dimuka kepada FKTP berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa rnemperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan;
- d, Pembayaran Dana Kapitasi dan BPJS Kesehatan dilakukan melalui Rekening Dana Kapitasi J KN pad a FKTP dan diakui sebagai pendapatan dan digunakan langsung u ntuk pelayanan kesehatan pcserta JKN pada F'KTP; dan
- e. Puskesmas adalah Urut dari Perangkat Daerah Dinas Keschatan.

## Pihak Terkait 2.

Pihak-pihak yang terlibat dalam rangka pengelolaan keuangan Dana Kapitasi, antara lain:,~


-

J!


-

- a Penanggungjawab yaitu Kepala Puskesmas yang mempunyai tugas :
- 1) Mempertanggungjawabkan realisasi Pendapatan dan Belanja Dana Kapitasi; dan
- 2) Menyampaikan laporan realisasi pendapatan dan belanja Dana Kapitasi kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- b. Bendahara Dana Kapitasi atau nama lain yang disetarakan yang mempunyai tugas:
- l) Mencatat dan rnernbukukan semua pendapatan dan belanja Dana Kapitasi ke dalam BKU;
- 2) Menyusun SPJ atas pendapatan yang diterima dan belanja yang dibayarkan; dan
- 3) Mencatat dan menyarnpaikan realisasi pendapatan dan belanja setiap bulan kepada Kepala F'KTP.
- c. Pejabat Penatausahaan Keuangan Dinas Kesehatan, yang rnelaksanakan akuntansi Dana Kapitasi yang mernpunyai tugas:
- l] Menvusun rekapan laporan rcahsasi pendapatan dan belanja dana kapitasi yang disarnpaikan oleh Kepala FKTP;
- 2) Menyu sun rancangan SP3B yang disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan kepada PPKD selaku BUD;
- 3) Mencatat realisasi pendapatan dan belanja berdasarkan SP28 kc Buku Jurnal Pendapatan-LRs, JumaJ Pendapatan-Lf), .Iumal Belarja, Jumal Beban dan Jumal Aset; dan
- 4) Menyusun Laporan Keuangan , vang terdiri dan LRA. LO. Laporan Pcrubahan Ekuitas, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan
- d Kepala Dinas Kesehatan mcmpunyai tugas mcnandatangani dan mcnyarnpaikan SP3B at as pcndapatan clan belanja yang tidak melahn Rekening Kas Umurn Daerah kepada PPKD selaku BUD.
- e. PPKD selaku nun mernpunyai tugas melakukan pengesahan terhadap Pendapatan dan Belanja Dana Kapitasi dengan menerbitkan SP2B berdasarkan SP3B.

## 3. Alur Dokumen Sebagai Dasar Penerb itan SP2B

- a Bendahara Dana Kaprtasi menyuauu laporan rea1isasi pendapatan dan belanja FKTP, selanjulnya Kepala FKTP menyampaikan laporan tersebut dengan melampirkan surat pernyataan tanggungjawab Kepala FKTP setiap bulan kepada Kepala Dinas Kesehatan paling lam bat pada tanggal 10 bulan berikutnya; ,

"

J

Jj


- b. Berdasarkan laporan realisasi pendapatan dan belanja yang disampaikan oleh Kepala FKTP, Kepala Dinas Kesehatan menyampaikan SP3B FKTP setiap bulan kepada PPKD untuk penerbitan SP2B FKTP oleh PPKD selaku BUD; dan
- c. Dalam menyusun laporan realisasi belanja, Bendahara Dana Kapitasi melakukan berdasarkan jenis belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal, dengan klarifikasi sebagai berikut:
- 1) Belanja Pegawai adalah semua pengeluaran yang dibayarkan oleh bendahara puskesmas untuk pegawai. Adapun yang terrnasu k dalam belanja pegawai, antara lain:
- a) Pembayaran jasa pelayanan kesehatan; dan
- b) Pembayaran operasional pelayanan kesehatan.
- 2) Be1anja Barang dan Jasa adalah semua pengeluaran yang dibayarkan oleh bendahara kapitasi untuk kepentingan kegiatan dan merupakan pembelian untuk barang dan jasa, antara lain:
- a) Belanja alat tulis kantor;
- b) Belanja cetak dan penggandaan;
- c) Belanja obat-obatan:
- d) Belanja habis pakai farrnasi;
- e) Belanja bahan rncdis pakai habis; dan
- f) Belanja operasional lainnya dalam peningkatan pencapaian kinerja.
- 3) Belanja Modal adalah belanja untuk memperoleh aset tetap berupa alat - alat kesehatan. Dalam hal terjadi belanja modal, rnaka dilarnpirkan daftar perolehan aset dalam laporan realisasi pendapatan dan belanja.

## 4. Dokumen Yang Digunakan


Dokumen yang digunakan dalam melakukan pencatatan akuntansi dana kapitasi adalah Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja, SP38, SP2B dan Daftar Pernbelian Barang/ Aset, dalam hal terjacli' realisa.si belanja modal atas penggunaan dana kapitasiJ

Contoh Format Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja Dana Kapitasi JKN:

## LAPORAN REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA DANA KAPITASl PADA PUSKESMAS ... KABUPATEN ROTE NDAO

Bersama ini kami laporkan realisasi atas penggunaan dana kapitasi JKN untuk bulan ... sebagai berikut:

I

I

I

1

I

I

~

I

I

&lt;

I

I

I

l

-·

| No | Kode Rekening | Uraian | Jumlah Anggaran | Jumlah Realisasi |
|------|---------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------|
| | | ---- do s.d bulan lalu Sal | | ----~ |
| | 4.3.3.xx.xx | Pe - ndapatan Dana Kapitasi | ~-- | - |
| I | - --- 4.3.3 xx.xx I | Pc - -- -- ndapatan Dann Lainnva | | -- |
| ~-1- | ~[ | Ju -- - mlah Peridapatan - - | -- -- | - -- -- - |
| L | ~.x.x.xx.xx | R I - elanja | | --- |
| I_ | I x.x.x.xx.xx | A. I -- -- Pcgawai | | -- |
| | x.x.x.xx. xx | I --- -- Harang dan .Jasa - -- b | -- - | -- |
| | - x.x.x.xx.xx | (' + I Modal | -- | --- |
| | | L·'l - - uulah Belanja -- | -- - . | -· |
| | _J_ | l_~isa | ·-- - | -- |

Laporan realisasi pendapatan clan belanja dana kapitasi pada puskesmas im telah sesuai dcngan sasaran penggunaan yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan telah didukung dengan kelcngkapan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku dan bertanggung jawab atas kebenarannya.

\_/

Dernikian Laporan realisasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinyaJ



(nama) (NIP)

-

-

## Contoh Format Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) Dana Kapitasi

--------

-1

-,

----

-

--

----------

-,

1"

1/

I

NIP

··\_··\_I

...

, (tanggal] (bulan) (tahun)

Kepala Dinas Kesehatan

:

.Jurnla h

.Jumlah

\_\_

Rp ~.

Rp .

.Jumlah

Pendapatan

UET,/\NJA


Rp .

JJl•:NDAJJAT/\N

Kode Rekcrung

Kegiaran

Program

L

L\_

Narna F'KTP

-j

Urusan

Organisasi

Dasar Pcngesahan

I

Rp I

.L-

\_l

1-4: ________________

- b. Darang dar~ .. Jasa \_ +---

- c. Modal ---

Saldo Akhir (l-1

2~

-1

---

-----

1

\_----\_

I

agar mengesahkan dan membukukan pendapat.an dan belanja dana kapitasi JKN sejumlah: -.,-- \_ -----------

j

t-

- l=i\_ Saldo Awal

\_l\_&lt;~-------------

- L\_\_\_\_]...:..-i \_ Pcndapatan

\_}&lt;Q\_

- U \_ Dt&gt;lanj~(a+b+c)

\_\_RQ

\_

--------- PPKD selaku Bendahara Umurn Dacrah

-------------

,\_\_

B\_ulan~.~ahun An,..,gg...\_a\_r\_a\_n\_2\_0\_ ..

\_

i--~~~~~~~~~~~~N\_o\_m~o\_r:\_.\_••-••~•••~T\_a\_n\_G-g~a\_l:\_.\_••-••~~~~~-

I

Ke ala Dinas Kesehat.a~emoho\_Q\_ k9ada: ~~ ---------

-

-1

-

\_]

## DINAS KESEHATAN ---------

---

----

-

-

SURAT PERMINTAAN PENGESAIIAN PENDAPATAN DAN BELANJA (SP3~F~TP

J

-

-

L

\_

I

- Pegawai

Kode Rekening

Jumlah

Belanja

Contoh Format Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) yang telah disahkan oleh BUD

## BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO

----------

... ,

20

.

Kepala Perangkat Daerah selaku BUD Kabupaten Rote Ndao

Ro ...

\_

Rp

..

Rp

.

Rp

.

~p

.

Rp

.

Pendapatan

Belanja (a+b+c)

a. Belanja Pegawai

- b. Bclanja Barang dau Jasa

- c. Helanja Modal

Saldo Akhir

Telah Disahkan Pendapatan dan 11elanja:

Saldo Awal

Rp .

Tahun Anggaran

: 20 ..

: ________________ / ... / .. /20 ..

Nomor

-------

Nam a BUD/ Kuasa ~-BLLIL

Tanggal

SURAT PENGESAHAN --

PENDAPATAN DAN

BELANJA (SP2B) --

-

--------:

· Puskesmas ...

Nama FKTP

Kode

l

Na.ma PD

NoSP3B

: ________________ / ... / ... /20 ...

~--

Tanggal

~

------

Dinas Kesehatan

Logo Daerah


## 5. Pencat atan Akuntans i Dan Pelaporan

## a. Pencatatan Akuntansi Pendapatan

Jurnal Standar

Berdasarkan besaran pendapatan yang telah disahkan oleh BUD dalam SP28, maka PPK-PD akan melakukan pencatatan dalam Jurnal:

## .Jurnal Pendapatan-LO

| Tgl | No. | Kode Rek | Uraian | Debit | Kredit |
|-------|-------|-------------------|--------------------------------|---------|----------|
| xxx | xxx | 1.1.1.xx 8.3.3.xx | Kas di Bendahara Dana Kapitasi | xxx | |
| | | | | | xx.x |

J

## Jurnal Pendapatan-LRA

| Tgl | No. | Re Kode | Uraian | Debit | Kredit |
|-------|---------|------------|-----------------|---------|----------|
| | XX...'{ | 7.:1.4.l.1 | Pcrubahan SAL | xxx | |
| | | 4.3.3.xx | Pcndapatnn Dana | | |

## b. Pencatatan Belanja dan Beban Kapitasi

Berdasarkan besaran realisasi jenis belanja yang tercanturn dalarn SP2B yang Lelah disahkan oleh BUD, maka realisasi belanja pegawal dan realisasi belanja barang dan jasa, oleh PPK-PD akan dilakukan pencatatan dalarn jurnal sebagai beban dan belanja sebagai berikut:

## Jurnal SLandar Jurnal Beban

| | No. | Kodc Re | Uraian | Debit | Krcclit | |
|------|-------|-------------|------------------------|---------|-----------|----|
| xxx! | xxx | 9. 1. I.xx | Bcban Pcgawai | xxx | xxx | I |
| xxx! | xxx | 9. 1 .2.x.x | Beban Barang dnn .Insa | xxx | xxx | I |
| xxx! | xxx | 1.1.1. 'i | Kas di Be ndahara Dana | xxx | xxx | |


## Jurnal Belanja

| Tgl | No. | Kode Rek | Uraian | Debit | Kredit |
|-------|-------|------------|------------------|---------|----------|
| Xxx | xxx | 5.1.1.xx | I3elanja Pegawai | xxx | |
| | | 5.1.2.xx | Belanja Barang | | x:xx |
| | | 7.3.4.1.1 | dan Jasa | | xxx |

-

Dalam hal terjadi realisasi belanja modal yang akan dicatat sebagai penambahan aset, maka PPK-PD mencatat dalam Jurnal Belanja dan JurnaJ Aset.

## Ju rnal N eraca

| Tgl | No. | Kode Rek | Uraian | Debit | Kredit |
|-------|-------|------------|-----------------------------|---------|----------|
| | xxx | 1.3.2 .. | Aset Tetap (Alat Kesehatan) | xxx | |
| | | 1. 1.1. | Kas di Bendahara Kapitasi | | .<XX |

## Jurnal Belanja

-

| I | No. | Kade Re | Uraian | Debit. | Kredit |
|-----|-------|-------------|-----------------------|----------|----------|
| I | xxx | 5.2.2.xx | Bclanja Modal (Alai | - xxx | |
| I | | 7.3.4. I. l | Keschatan] Pcrubaha n | | xxx |

I

~-

---·'""'

## 6. Contoh Dana Kapit asi sebagai Ilustrasi

Berdasarkan laporan masing masing FI\TP, Dinas Kcsehatan membuat rekap realisasi pendapatan dan belanja dana kapitasi yang disampaikan oleh FKTP, selanjutnva Kepala Dinas Kesehatan menyampaikan rincian realisasi pendapatan dan belanja dana kapitasi kcpada BUD untuk diminrakan SP2B sebagai dasar pencatatan akuntansi.

J

ql


Contoh laporan realisasi pendapatan dan belanja dana kapitasi adalah sebagai berikut:

## LAPORAN REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA DANA KAPITASI PADA PUSKESMAS ... KABUPATEN ROTE NDAO

Bersama ini kami laporkan realisasi atas penggunaan dana kapitasi Jl'-N untuk bulan ... sebagai berikut:

-~-----...-------

| I Kode No+ Rckeriing | Uraian | Jumlah Anggaran (Rp) | Jumlah Realisasi (Rp) |
|------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------------|
| I rt | --- Saldo s <I bulan lalu | 1 | 3.500.000 |
| 1.:1.3.xx.xx t | Pcndapntan Drma Kapitasi | I 100.000.oooj-- | 25.000.000 |
| _ _ I | .Jurnlah Pendapatan | I 100.000.000 | 25.000.000 |
| x.x.x.xx.xx | r Belanja | | j. |
| ----x.x.x.xx.xx | al\:gawai | -r-40.000.000 | -10.0<)0.ooo |
| ____ x.x.x.xx.xx~arang | dan , Iasa | ---r- 36.000. 001 | 9.000. 000 |
| ___x.x.x.xx.xx I | c. Modal ~ | 24.000.000 | 7.soo~oo |
| H- | .Jurnlah Bclanja | : I 00.000.000 | 26.500.000 |
| I | Sisa | t - J _ _ o 1 | 2.000.000 |

1

I

1

I

I

Laporan realisasi pendapatan dan bclanja dana kapitasi pada puskesrnas ini telah sesuai dengan sasaran penggunaan yang ditetapkan dengan pcraturan perundang-undangan dan telah didukung dengan kelengkapan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku dan bertanggungjawab atas kebcnarannya.

Dernikian Laporan realisasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mest.inya.


...

,

20

.

Kepala Puskesmas

(nama) (NIP)

.

-

Contoh Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP28) yang telah disahkan oleh BUD

## l BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO

| Logo Daerah I No SP3B- - . / / 120 1 • ••• •• • • ... •• • | -SURAT PENGESAHAN - - - PENDAPATAN DAN BELANJA (SP28) ···········=~-1 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| iTanggal -- | I Na.;;a BUD/Kuasa : -=-- |
| ~amaPD :_DfnasKes~hatan_2~~~al-=- I | |
| I Kode · | ~----= Nomor : / / / .. 20 |
| ~ama FKT;: Puskesmas · 1 | Tahu n Anggaran : 20.. |
| ... a. Belanja Pcgawai b Belanja Barang dan .Iasa c. Bclnnja Modal Saldo Akhir Pendapatan Belanja (a+b+c) L -- -- -- - _ _i__ I Telah Disahkan Pendapatan dan Saldo Awal | , 20 . Kepala Perangkat Daerah selaku Rp 25.000.000,- Rp.26.~00.000,- ~p 10.000.000,- Rp. 9.000.000, Rp. 7.500.000,- Rp. 2.000.000,- --- -- Be1anja: Rp.3.500.000,- |


## Berdasarkan dari SP28 tersebut, PPK-PD melakukan pencatatan sebagai

## berikut:

## Jumal Pendapatan-LO

| Tgl | No. Bukti | Kode Rek | Uraian | Debit | Kredit |
|-------|------------------|--------------------|------------------------------------------------------------|------------|------------|

...

## Jumal Pendapatan LRA

| Tgl | No. Bukti | Kode Rck | an Urai | Debit | Kredit |
|-------|---------------|----------------------|--------------------------------|------------|------------|
| ... | I 002/BUD/I I | 7.3.4.1.1 4.3.3.x.-x | na Pcrubahan SAL Pendapatan Da | 25.000.000 | |
| | ;20 ... | | Kapirasi | | 25.000.000 |

---

## Jurnal Beban

-----

| Tgl | No.Oukti | Kodc Rck | Uraian .____ ___ | Dehit | Kredit |
|-------|------------|------------|-----------------------------|-------------|------------|
| ... | 003/BUD/I | 9.1. lxx | Behan Pegawai | 10.000.000 | -~ |
| | /'20 ... | 9.1.2.xx | Behan Rarang dan 1asn | <-l.000.000 | |
| | | 1.1.1.xx | Kas di Ucndaha1 a K.ipitasi | | is.coo.ooo |

!

-

-

## Jurnal Belanja

\_

I

| ,.---~ I Tgl No Bu lcti | Kodc R.ek --~--1"-~- | Uraiau --~-------t------ | Debit | Kredit |
|-------------------------------|------------------------|----------------------------|------------|--------------|
| ~~-=--si------+- lJ 004/DUD/T | 5.1. Lxx "; | Udan.1nPegawui | 10.000.000 | _..._ |
| /20... I | 1.2.xx | Bclama Barang dan ,J,is:1 | 9.000.000 | |
| | 7 3.1 1. I | Peru bah.in SAL | | ! l9.000.000 |

i

-----=---- ----~--------~-------'-------'---·--


-

-

| Tgl | No. Hukti | Kode Rck | an Un.fr | Debit | Krerlit |
|-------|-------------|------------|----------------------------|-------------------|-----------|
| ... | 005/BUD/l | 1.3.2.xx | Aset (Alai Kesehatan) | 7.500.000 | |
| | /20 ... | l.1. Lxx | Kapirasi Kas d I Bcndahura | ~~----'-~~~~~"'-~ | 7.500.000 |

~-1

-

---~-

## Jurnal LRA

-.---

| No. Bukti | Kode Rck | Uraian | Debit | Kredit |
|-----------------|--------------------|------------------------------|-----------|-----------|
| ..--- 006/HUD/I | 5.2.2.xx 7.3.4.1.1 | Bclanja Modal Alat Kesehatan | 7.500.000 | |
| /20.. | | Perubahan SAL | | 7.500.000 |


-~::=~--

-

--

-

---

---

-

-

--

## BANTU AN DANA PELAPORAN B. ILUSTRASI AKUNTANSI DAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)

## 1. Definisi

- yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non personal bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar; dan a Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah program pernerintah
- b. Dana BOS adalah dana hibah dari provinsi yang diterima dan digunakan langsung yang tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah oleh Sekolah Negeri yang merupakan Unit dari Dinas Pendidikan Kabu paten RreN::lro

## 2. Pihak Terk ait

Pihak-pihak yang terlibat dalam rangka pengelolaan keuangan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), antara lain:

- a Pcnanggu ngjawab Dana Bantuan Operasiorial Sekolah (BOS) adalah Kcpala Sckolah mempunyai tugas:
- 1) Mernpertanggungjawabkan realisasi Pendapatan dan Belanja Dana Bant uan Operasional Sekolah (1:308); dan
- 2) Menyampaikan Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja Dana Bantuan Operasiorial Sekolah (BOS) kepada Kepala Dinas Pendidikan.
- b. Bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) atau nama lain yang disetarakan mernpunyai tugas :
- 1) Mencatat dan membukukan sernua Pendapatan dan Belanja Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) ke dalam Buku Kas Umum;
- 2) Menyusun Surat Pertanggungjawaban atas pendapatan dan belanja; dan
- 3) Mencatat dan mcnyampaikan realisasi pendapatan dan belanja Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kepada Kepala Sekolah.
- c. Pejabat Penatausahaan Keuangan Dinas Pendidikan, melaksanakan akuntansi Dana BOS memiliki tugas:
- 1) Menyusun rekap laporan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang disampaikan oleh Kepala Sekolah;

-

J

I,


- 2) Menyusun rancangan SP3B yang disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan kepada PPKD selaku BUD;
- 3) Mencatat realisasi pendapatan dan belanja berdasarkan SP2B ke Buku Jurnal Pendapatan-LRA, Jurnal Pendapatan-LO, Jurnal Belanja, Jurnal Beban dan Jurnal Aset; dan
- 4) Menyusun Laporan Keuangan yang terdiri dan LRA, Neraca, LO, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.
4. d Kepala Dinas Pendidikan mempunyai tugas menandatangani dan menyampaikan SP3B atas pendapatan dan belanja yang tidak rnelalui Rekening Kas Umum Daerah kepada PPKD selaku BUD.
- e. PPKD selaku BUD mempunyai tugas melakukan pengesahan terhadap Pendapatan dan Belanja Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dengan menerbitkan SP2B berdasarkan SP3B.

## 3. Alur Dokumen Sebagai Dasar Penerb itan SP2B

- a Bendahara Dana Ban.tuan Operasional Sekolah (BOS) di sekolah menyusun laporan realisasi pendapatan dan belanja Dana Banluan Operasional Sekolah (BOS), selanjutnya Kepala Sekolah menyampaikan laporan tersebut dengan melampirkan surat pernyataan tanggungjawab Kepala Sekolah kepada Kepala Dinas Pendidikan;
- b. Berdasarkan laporan realisasi pcndapatan dan belanja yang disarnpaikan oleh Kepala Sekolah, Kepala Dinas Pendidikan menyampaikan SP3B Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kepada PPKD untuk diminta.kan penerbitan SP2B oleh PPKD selaku BUD;
- c. Dalam menyusun laporan realisasi bclanja, Bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) melakukan pencatatan berdasarkan jenis belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal, dengan klasifikasi sebagai berikut:

J

- l) Belanja Pegawai adalah semua pengeluaran yang dibayarkan oleh bendahara sekolah kepada pegawai. Ada pun yang termasu k dalam belanja pegawai seperti uang lem bur.
- 2) Belanja Barang dan Jasa adalah semua pengeluaran yang dibayarkan oleh bendahara sekolah untuk kepentingan kegiatan dan merupakan pembelian untuk barang dan jasa, seperti belanja alat tulis kantor, belanja listrik, belanja telepon, belanja penggandaan atau foto cop), belanja konsumsi makan dan minum, belanja pemeliharaan mesin dan peralatan, belanja pemeliharaan dan belanja perjalanan dinas.
- 3) Belanja Modal adalah semua pengeluaran yang dibayarkan oleh bendahara sekolah dalam rangka pembelian aset tetap, yang terdiri dari:
- a) Belanja Modal Peralatan dan Mesin, seperti laptop, Wireless;
- b) Belanja ModalBuku adalah pembelian aset tetap buku pelajaran; dan
- c) Belanja Modal Lainnya adalah pembelian barang modal sclain peralatan dan mesin, dan buku.
7. scrnestcran. 4) Penyarnpaian dan pencataran aku n tansi terhadap Dana Ban I uan Operasional Sekolah (BOS) clapat dilakukan triwulanan dan/atau


## 4. Dokumen Yang Digunakan

Dokumen )ang digu nakan dalam mclakukan pencatatan akuntansi dana Bantuan Operasional Sekolah (l10S) adalah Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Dana Bantuan Opera sional Sekolah (BOS). Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja, SP3B, SP28 dan Daftar Pernbclian Barang/ Aset, dalam ha! terjadi realisasi belanja modal atas penggunaan{/ dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). ~


Contoh Format Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja Dana BOS:

## LAPORAN REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA DANA BANTUAN

## OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) PADA SD/SMP ... KABUPATEN ROTE NDAO

## BULAN ... s/d ... TAHUN ...

--1

| I No I L.J | Kod~ Rckening | Uraian -1 | Jumlah Anggaran (Rp) - -- | Jumlah- -l Realisasi (Rp) - |
|--------------|----------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| I 1 | -- -- | Saldo s.d bulan lalu | i | |
| I I | •L3.3.xx.xx | I Pendapatan Dana B-(1S- | -- | j_ i=__ |
| ~- : | ,i.3.3.xx.~ndapatiln | Dana _1308 | __ __ | |
| I I r-1 | 1 | .Iumlah Pendapatan - - -- | | |
| L_-1_ | x.x.x.xx.xx -~-- | --~-. Belanja | -- -- | |
| l__ l | x.x.x.xx.xx I | -- -- - a. Pcgawai | .L | |
| L | _J_ x.x x.xx.xx I | h. Harang dan .Jnsa | | _I |
| I | x.x.x.xx.xx I | c.. Modal | ]: | |
| | -I | .Iumlnh Bclanja - | | |
| I _l | | Tsis:1 _J_ | _l | _ |

Laporan realisasi pendapatan clan. belanja dana BOS pada sekolah ini telah sesuai dengan sasaran penggunaaan yang ditetapkan dcngan peraturan pcrundang-undangan dan telah didukung dcngan kclengkapan dokumen yang sah sesuai keterituan yang berlaku clan bertanggung jawab atas kebenarannya.

mestinya. Dcmikian laporan realisasi 1111 clibuat untuk digunakan sebagaiman~[

.

20

.

Kcpala SD/SMP


(nama)

(NIP)

.

-

Contoh Format Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) Dana BOS

-

----------

!

t

I

NIP

.

~

I

... , (tnnggal] (bulan) [Ia hu n] Kc pala Dina s Pendidikn n

Pendapatan ~~~1 .. -h--

-1

--

-

.Iumlah Belanja

Kode Rckcning

-..1--

Rp

.

1

Rp .

--

.

1

--1

Jumlah

BELAN,JA

PENDAP/\TAN

f

Kodc Rckening [

Juml~---

~·-····

I

Rp

.

I

Kcgiatan

Program

1

I

Orga nisasi

l

Nama Sat uan Pendidikan

~~la Dinas Pendidikan memohon kepada:

\_

PPKD sclaku Bendahara Umum Dacrah

a;:-::gcsahkan dan mcmbukukan pcndapatan dan belanja dana BOS se\_1umlc1h: ll.- J Saldo Awai I Rp

1

\_

\_

- ~cndapntan \_

tR

J

- Ci.+Bt'lanJH (a+b..-g

~

\_\_

\_

\_

~

- a. \_Pcgawai

I

~

~

- b~rang clan .Iasa

1---

- c. Modal

I

- ~ Saldo /\khir (~2

3)

J ;;--

lT&gt;nsai Pcngcsahan

[ urusan

l ····

-j

Bulan ... sd Bulan

Tahun A1~ran 20..

j

c

N\_o \_\_ m\_o\_r\_: \_

Tan".,..g~g~a\_l:\_.\_

.. \_

..

!

-

-----

SURAT PERMINTAAN PENGESAHAN PENDAPATAN DAN BELANJA (SP3B)

## SATUAN PENDIDIKAN NEGERJ - - -

-------

DTNAS PENOIDIKAN ---------------

-----

-

--

--

l

Contoh Format Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) yang telah disahkan oleh BUD

## SADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO

==l

-----------~

I

--11

~

I

··························

---

---

...

,

20

.

Kepala Perangkat Daerah selaku BUD Kabupaten Rote Ndao

Rp

.

\_Rn..\_.

...\_\_

Rp

.

Rp

.

- a Belanja Pcgawai

- b. Belanja Barang dan .Jasa

- c. Bclanja Modal

\_ \_saldo\_Akbir

Rp .

Rp

.

Pcndapatan

Bclanja (a+b+c)

- ---- I Nama I Sekolah

--- --- ...\_\_ - Telah Disahkan Pendapatan dan Belanja:

I

Saldo Awal

Rp

.

: 20 ..

. SD/SMP ...

,----- I Nomor

I

Tahun Anggaran

-

-1

:

...

/ ... / ...

/ .. 20 ..

LogoDaerah

I

## PENDAFATAN DAN SURAT PENGESAHAN

1NoSP3B

: ________________ / ... / ... /20...

~angg-aJ---------~J\_N\_am-~B-U\_D\_/\_BK\_:-~-:-:-J\_A\_(S\_~-~--~--~-

... -

.. -

.. -

.. -

.. -

.. -

..

I Nama PD ~

: Dinas Pendidikan

I

~~~ga~ J\_ -

-

-

...

I Kode

·

························

## 5. Pencatatan Akuntansi Dan Pelaporan

## a Pencatatan Akuntansi

Pendapatan Jurnal Standar

Berdasarkan besaran pendapatan yang telah disahkan oleh BUD dalam SP2B, maka PPK-PD akan melakukan pencatatan dalam Jumal:

## Jumal Pendapatan-LO

| Tgl | No. Bukti | Kode Rrk | Uraian | Debit | Kredit |
|-------|-------------|-------------------|-----------------------------------------------------|---------|----------|
| xxx | xxx | 1.1. Lxx 8.3.3.xx | Kas di Bendahara Dana nos Penctapatan Daria 110:,;; | xxx | xxx |

-

## Jurnal Pendapatan-LRA

| Tgl | No. f3ukti | Kocle Rek | Uraian | Debit | Kredit |
|----------|--------------|-------------------------|----------------------------------------|---------|----------|
| X.'<X L_ | xxx | 7..3.4.l.l ,J.~L~ .x: x | Perubahan SAL Pendapaian Dana Kapitasi | xxx | xxx __J |

--

- b.

Berdasarkan besaran realisasi jenis belanja ), ang tercantum dalam SP2B yang telah disahkan olch RUD, rnaka realisasi belanja dan realisasi belanja barang clan jasa , oleh PPK PD akan dilakukan pencatatan dalam Jurnal Beban dan Jumal Belanja sebagai berikut:

- Pencatatan Akuntasi Beban dan Belanja pegawal

Jurnal

Standar

Jumal

Be ban

| Tgl | No. Buku | Kode Rek | Uraian | Debit | Kredit | |
|-------|------------|------------|-----------------------------|---------|----------|-----|
| xxx | XX.'( | CJ. 1.1.xx | Bcban Pcgawai | X:{X | | |
| | | 9. 1.2.x., | Behan Barang clan Jase ~ | | xxx | J I |
| | | 1. l. Lxx | Kas di Bcnduhar':, Dann HOS | | xxx - | I |

l

--

------·--


## Jurnal Belanja

| Tgl | No. Bukti | Kode Rek | Uraian | Debit | Krcdit |
|-------|-------------|------------|---------------------------|---------|----------|
| xxx | xxx | 5.1.1.xx | Bclanja Pcgawai | X.'CX | |
| | | 5.1.2.xx | Bclanja Barang clan .Jasa | | xxx |
| | | 7.3.4.1.1 | Perubahan SAL | | xxx |

-

·-

- c. Dalam hal terjadi realisasi belanja modal yang akan dicatat sebagai penambahan aset, maka PPK-PD mencatat dalam Jurnal Aset dan Jurnal Belanja

## Jurnal Aset

| Tgl | No. Bukti | Kode Rek | Uraian | DcbiL | Krcdit |
|-------|-------------|----------------------|----------------------------------------------------------------|---------|----------|
| xxx | xxx | 1.3.2.xx I. I. l..xx | Aset Tetap (Alar Praktek Laboratoriurn ) Kas D1 Beridahara nos | xxx | xxx |

## Jurnal Belanja

| Tgl | Ruh.1:1 | ~~ode Rck | Uraian | De hit | Kredit |
|-------|-----------|--------------------|-------------------------------------------------------------|----------|----------|
| Xxx | xxx | 5.2.2.xx 7.3.4.1.1 | Belanja Modal [Alat l'rakick Laboratoriurn) Perubuhan S:\l. | xxx | Xxx |

·-

## 6. Contoh sebagai Ilustrasi


dana BOS fr pencatatan '{ menyampaikan rincian realisasi pendapatan dan belanja kepada BUD untuk dimintakan SP2B sebagai dasar akuntansi. Berdasarkan laporan rnasing-rnasing sekolah ncgeri, Dinas Pendidikan melakukan rekap realisasi pcndapatan dan belanja dana BOS yang disampaikan oleh sekolah, selanjutnya Kepala Dinas Pendidikan

-

Contoh laporan realisasi pendapatan dan belanja dana BOS adalah sebagai berikut:

## LAPORAN REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA DANA BANTUAN

## OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) PADA SD/SMP ... KABUPATEN ROTE NDAO

BULAN ... s/d ... TAHUN ...

l

J

I

·

I

| No | I I Kodc I ,_____,_R_e_k_e_ning | Uraian | Jumlah j Anggaran (Rp) | Jumlah l Realisas~~p) |
|------|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| | | Saldo s.d bulan/tahun laltif | I | 3.500.000,- |
| __ | ~·3.x.x.xx ~_ | rendapatan Dana BOS | 17:=i.OOO.OOOe.000.000,-' | |
| | * | Ju~nlnh Pcndapatan | I 75.000.000,-~ | 28.500.000,-~ |
| | I x.x.x.xx.xx I | l3elan1a | I l- - -- | · L - - |
| ~ _L | - ~ I x.x.x.xx.xx I | -- -- - - a. Pegawai | 1 30.000.000,-1 | I 0.000.000, |
| !--- | r x.x.x.xx.xx | 0- BA