UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 8 Tahun 2017 tentang PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2017 (berlaku Unknown)
PENJELASAN
Pembukaan
dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6111).
## UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2017
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a.
- bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan negara dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan negara dalam rangka mewujudkan perekonomian nasional yang berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, berkeadilan, efisiensi, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian, guna mencapai Indonesia yang aman dan damai, adil dan demokratis, meningkatkan kesejahteraan rakyat serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional;
- b. bahwa sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017, telah terjadi perkembangan Asumsi Dasar Ekonomi Makro serta perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal yang mempunyai dampak cukup signifikan terhadap besaran
## Mengingat
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017;
- c. bahwa untuk mengamankan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017, perlu segera dilakukan penyesuaian terhadap sasaran pendapatan negara, belanja negara, defisit anggaran, serta kebutuhan dan sumber pembiayaan anggaran, agar menjadi lebih realistis dan mampu mendukung pencapaian sasaran pembangunan ekonomi tahun 2017 dan jangka menengah, baik dalam rangka mendukung kegiatan ekonomi nasional dalam memacu pertumbuhan, menciptakan dan memperluas lapangan kerja, serta meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat dan mengurangi kemiskinan, di samping tetap menjaga stabilitas nasional sesuai dengan program pembangunan nasional;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017;
3. : 1.
PENJELASAN
Pasal 5
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian alokasi Pembiayaan Anggaran yang tercantum dalam Lampiran I Undang-Undang ini diatur dalam Peraturan Presiden.
16. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 31

- (1) Barang Milik Negara (BMN) yang berasal dari Daftar Isian Kegiatan (DIK)/Daftar Isian Proyek (DIP)/Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) kementerian negara/lembaga yang dipergunakan dan/atau dioperasikan oleh BUMN/Perseroan Terbatas yang di dalamnya terdapat saham milik negara dan telah tercatat pada laporan posisi keuangan BUMN/Perseroan Terbatas yang di dalamnya terdapat saham milik negara sebagai BPYBDS atau akun yang sejenis, ditetapkan untuk

dijadikan PMN pada BUMN/Perseroan Terbatas yang di dalamnya terdapat saham milik negara tersebut menggunakan nilai realisasi anggaran yang telah direviu oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan.

- (2) BMN yang dihasilkan dari belanja modal pada DIPA kementerian negara/lembaga yang akan dipergunakan oleh BUMN/Perseroan Terbatas yang di dalamnya terdapat saham milik negara sejak pengadaan BMN dimaksud, ditetapkan menjadi PMN pada BUMN/Perseroan Terbatas yang di dalamnya terdapat saham milik negara yang menggunakan BMN menggunakan nilai realisasi anggaran yang telah direviu oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan.
2. (2A) Bantuan Pemerintah yang berasal dari DIK/DIP Departemen Penerangan, Badan Informasi dan Komunikasi Nasional (BIKN) dan Lembaga Informasi Nasional (LIN) dari Tahun 1991 sampai dengan Tahun 2002 yang telah digunakan untuk investasi pada Perum Produksi Film Negara sebagaimana telah direviu oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan dan tercantum dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) audited Tahun Anggaran 2016, dialihkan menjadi PMN pada Perum Produksi Film Negara.
- (3) Pelaksanaan PMN pada BUMN/Perseroan Terbatas yang didalamnya terdapat saham milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (2A) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
17. Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 40

Postur APBN Perubahan Tahun Anggaran 2017 yang memuat rincian besaran Pendapatan Negara, Belanja

Negara, Surplus/Defisit Anggaran, dan Pembiayaan Anggaran tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

18. Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 41

Peraturan Presiden mengenai Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lambat tanggal 31 Agustus 2017.

Pasal II Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 21 Agustus 2017

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 21 Agustus 2017

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd.

YASONNA H. LAOLY


LAMPIRAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 8 TAHUN 2017

TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2017

RINCIAN PEMBIAYAAN ANGGARAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017

| | | Semula (Ribuan Rupiah) | Menjadi (Ribuan Rupiah) |
|---------------|------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | ALOKASI PEMBIAYAAN ANGGARAN | 330.167.788.571 | 397.235.750.105 |
| | Pembiayaan Utang | 384.690.492.775 | 461.343.622.875 |
| 1.1 | Surat Berharga Negara (Neto) | 399,.992.586.000 | 467.314.304.000 |
| 1.2 | Pinjaman (Neto) | -15.302.093.225 | -5.970.681.125 |
| 1.2.1 | Pinjaman Dalam Negeri (Neto) | 1.486.800.000 | 1.733.027.719 |
| 1.2.1.1 | Penarikan Pinjaman Dalam Negeri (Bruto) | 2.500.000.000 | 2.500.000.000 |
| 1.2.1.2 | Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Dalam Negeri | -1.013.200.000 | -766.972.281 |
| 1.2.2 | Pinjaman Luar Negeri (Neto) | -16.788.893.225 | -7.703.708.844 |
| 1.2.2.1 | Penarikan Pinjaman Luar Negeri (Bruto) | 48.293.174.075 | 57.500.276.256 |
| 1.2.2.1.1 | Pinjaman Tunai | 13.300.000.000 | 20.100.000.000 |
| 1.2.2.1.2 | Pinjaman Kegiatan | 34,.993.174.075 | 37,400.276.256 |
| 1.2.2.1.2.1 | Pinjaman Kegiatan Pemerintah Pusat | 24.921.745.787 | 29.684.178.989 |
| 1.2.2.1.2.1.1 | Pinjaman Kegiatan Kementerian Negara / Lembaga | 23.905.481.787 | 27.208.548.900 |

| 1.2.2.1.2.1.2 | Pinjaman Kegiatan Diterushibahkan | 1.016.264.000 | 2.475.630.089 |
|-----------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1.2.2.1.2.2 | Pinjaman Kegiatan kepada BUMN Pemda | 10.071.428.288 | 7,716.097.267 |
| 1.2.2.2 | Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Luar Negeri | -65.082.067.300 | -65.203.985.100 |
| 2 | Pembiayaan Investasi | 47.488.928.936 | -59.733.761.381 |
| 2.1 | Investasi Kepada BUMN | -4.000.000.000 | -6.379.318.092 |
| 2.1.1 | PMN kepada PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) | | |
| 2.1.2 | PMN kepada PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) | | |
| 2.1.3 | PMN kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) | -2.000.000.000 | -2.000.000.000 |
| 2.1.4 | PMN kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) | | -2.000.000.000 |
| 2.1.5 | PMN kepada PT Djakarta Lloyd (Persero) | | -379.318.092 |
| 2.2 | Investasi Kepada Lembaga, Badan Lainnya | -6.800.000.000 | -3.200.000.000 |
| 2.2.1 | PMN kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia | -3.200.000.000 | -3.200.000.000 |
| 2.2.2 | PMN kepada BPJS Kesehatan untuk Program DJS Kesehatan | -3.600.000.000 | |
| 2.3 | Investasi Kepada BLU | -34.700.000.000 | -48.150.560.000 |
| 2.3.1 | Dana Bergulir | -10.700.000.000 | -5.600.000.000 |
| 2.3.1.1 | Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) | -9.700.000.000 | -3.100.000.000 |
| 2.3.1.2 | Lem Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP) baga | 500.000.000 | 500.000.000 |
| 2.3.1.3 | Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) KUMKM | 500.000.000 | ~500.000.000 |
| 2.3.1.4 | Pusat Investasi Pemerintah | | -1.500.000.000 |
| 2.3.2 | Dana Pengembangan Pendidikan Nasional | -2.500.000.000 | 10.500.000.000 |
| 2.3.3 | Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) | -20.000.000.000 | -32.050.560.000 |
| 2.3.4 | Pusat Investasi Pemerintah | -1.500.000.000 | |

| 2.4 | Investasi kepada Organisasi / Lembaga Keuangan Internasional_ Badan Usaha Internasional | -1.988.928.936 | -2.003.883.289 |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 2.4.1 | Islamic Development Bank (IDB) | -75.923.436 | -76.494.289 |
| 2.4.2 | The Islamic Corporation for the Development of Private Sector (ICD) | -41.030.500 | -41.339.000 |
| 2.4.3 | International Fund for Agricultural Development (IFAD) | -39.900.000 | -40.200.000 |
| 2.4.4 | International Development Association (IDA) | -44.289.000 | -44.622.000 |
| 2.4.5 | Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) | -1.787.786.000 | -1.801.228.000 |
| 3 | Pemberian Pinjaman | -6.409.651.268 | -3.668.737.389 |
| 3.1 | Pinjaman kepada BUMN Pemda / Lembaga / Badan Lainnya | -6.409.651.268 | -3.668.737.389 |
| 3.1.1 | Pinjaman kepada BUMN Pemda (Neto) | -6.409.651.268 | -3.668.737.389 |
| 3.1.1.1 | Pinjaman kepada BUMN Pemda (Bruto) | -10.071.428.288 | -7.716.097.267 |
| 3.1.1.2 | Penerimaan cicilan pengembalian pinjaman kepada BUMN Pemda | | 4.047.359.878 |
| 4 | Kewajiban Penjaminan | -924.124.000 | -1.005.374.000 |
| 5 | Pembiayaan Lainnya | 300.000.000 | 300.000.000 |
| 5.1 | Hasil Pengelolaan Aset | 300.000.000 | 300.000.000 |

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,


JOKO WIDODO


LAMPIRAN II UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2017

POSTUR APBN PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017

| | | Semula (Ribuan Rupiah) | Menjadi (Ribuan Rupiah) |
|----|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | PENDAPATAN NEGARA | 1.750.283.380.176 | 1.736.060.149.915 |
| | PENERIMAAN DALAM NEGERI | 1.748.910.718.574 | 1.732.952.011.028 |
| | PENERIMAAN PERPAJAKAN | 1.498.871.646.935 | 1.472.709.861.675 |
| | PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | 250.039.071.639 | 260.242.149.353 |
| | PENERIMAAN HIBAH | 1.372.661.602 | 3.108.138.887 |
| B | BELANJA NEGARA | 2.080.451.168.747 | 2.133.295.900.020 |
| | BELANJA PEMERINTAH PUSAT | 1.315.526.103.976 | 1.366.956.572.312 |
| | II TRANSFER KE DA ERAH DAN DANA DESA | 764.925.064.771 | 766.339.327.708 |
| | KESEIMBANGAN PRIMER | -108.973.200.901 | -178.039.407.167 |
| D | SURPLUS/ (DEFISIT) ANGGARAN (A B) | ~330.167.788.571 | |
| | % Defisit Anggaran terhadap PDB | -2,41 | -2,92 |
| | PEMBIAYAAN ANGGARAN (I + IItIII+IV+V) | 330.167.788.571 | 397.235.750.105 |
| | PEMBIA YAAN UTANG | 384.690.492.775 | 461.343.622.875 |
| | PEMBIA YAAN INVESTASI | 247.488.928.936 | -59.733.761.381 |
| | III PEMBERIAN PINJAMAN | -6.409.651.268 | -3.668.737.389 |
| | IV KEWAJIBAN PENJA MINAN | -924.124.000 | -1.,005.374.000 |
| | V PEMBIA YAAN LAINNYA | 300.000.000 | 300.000.000 |

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd\_

JOKO WIDODO