PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 22 Tahun 2017 tentang SINERGITAS PEMANFAATAN HASIL PENELITIAN DAN KAJIAN ILMIAH PEMBANGUNAN SEBAGAI DASAR PENENTUAN KEBIJAKAN BAGI PERANGKAT DAERAH (berlaku 1 April 2017)
Pembukaan
Menimbang
- Mengingat
BUPATIBALANGAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 22 TAHUN 2017
TENTANG
SINERGITAS PEMANFAATAN HASIL PENELITIAN DAN KAJIAN ILMIAH PEMBANGUNAN SEBAGAI DASAR PENENTUAN KEBIJAKAN BAGI PERANGKAT DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BALANGAN,
- a. bahwa untuk meningkatkan kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Balangan sebagai lembaga penelitian daerah yang dapat menjadi partner dalam penentuan kebijakan pembangunan daerah;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan karya bagi para peneliti di Balitbangda Kabupaten Balangan sebagai sumber daya manusia dengan karya penelitian dan kajian berkualitas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sinergitas Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Kajian Ilmiah Pembangunan Sebagai Dasar Penentuan Kebijakan Bagi Perangkat Daerah;
1. Undang-Undang Nomor 18 Thun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4219);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4265);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Menetapkan
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
- 5 . Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 123);
MEMUTUSKAN
PERATURAN BUPATI TENTANG SINERGITAS PEMANFAATAN HASIL PENELITIAN DAN KAJIAN ILMIAH PEMBANGUNAN SEBAGAI DASAR PENENTUAN KEBIJAKAN BAGI PERANGKAT DAERAH.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan
- Daerah adalah Kabupaten Balangan
- Bupati adalah Bupati Balangan.
- 2 Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Daerah Kabupaten Balangan.
- 4 Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Balangan.
- 6 Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/ atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan daerah
5. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Balangan
- Kajian ilmiah adalah penelitian terapan yang bertujuan memecahkan permasalahan yang dilakukan untuk mencapai tujuan jangka menengah dan jangka panjang lembaga terkait dengan penyelenggaraan pemerintah dalam negeri dan pemerintah daerah yang bersifat keilmuan; dan didasarkan pada ilmu pengetahuan atau memenuhi syarat atau kaidah ilmu pengetahuan
- 8 . Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan yang telah ada, atau menghasilkan teknologi baru yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan daerah
- 9 Sinergitas adalah kegiatan gabungan atau kerjasama yang dilakukan guna mendapatkan hasil yang lebih maksimal dengan terhubung oleh beberapa peran yang berbeda namun terkait di dalamnya.
10. Pemanfaatan adalah proses, cara atau perbuatan memanfaatkan hasil penelitian dan kajian ilmiah oleh lembaga yang melakukan kegiatan kelitbangan sebagai dasar penentuan kebijakan, pemberian rekomendasi bagi perbaikan kebijakan lebih lanjut.
11. Evaluasi Kebijakan adalah suatu proses penilaian yang sistematis melalui pengumpulan, analisis dan interpretasi informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan kebijakan / program dengan menggunakan riteria /model tertentu untuk memperoleh rekomendasi dan penyempurnaan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan daerah
- 12 [lmu pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali; disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu yang dilandasi oleh metodologi ilmiah baik yang bersifat kuantitatif, kualitatif, maupun eksploratif untuk menerangkan pembuktian gejala alam dan/atau gejala kemasyarakatan tertentu.
- 13 Kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, dan evaluasi kebijakan yang selanjutnya disebut kelitbangan utama adalah kegiatan ilmiah yang bertujuan menghasilkan pemahaman / cara baru mengembangkan penerapan praktisnya dalam konteks ilmu pengetahuan teknologi lingkup penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri. dan
BAB II - RUANG LINGKUP
Pasal 2
Bentuk kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pembangunan terdiri atas penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, evaluasi Kebijakan di bidang Sosial, Ekonomi; Pemerintahan; Pembangunan, Inovasi; dan Teknologi.
BAB III - HASIL
Pasal 3
Hasil dari Kegiatan Penelitian dan Pengembangan adalah berupa
- Keluaran dari penelitian, pengkajian adalah berupa rekomendasi;
- Keluaran dari pengembangan adalah naskah akademis dan rancangan regulasi; pemodelan kebijakan/ program;
- d Penerapan menghasilkan uji coba model kebijakan / program daerah percontohan; pada
- C Keluaran perekayasaan pedoman umum/ teknis pelaksanaan model dan kebijakan/ program;
- e Pengoperasian menghasilkan penerapan model kebijakan / program secara lebih luas/ menyeluruh dan pendampingan;
- f Keluaran evaluasi kebijakan berupa rekomendasi lanjut dengan perbaikan atau dicabut / diperhatikan
BAB III - HASIL
Pasal 4
Hasil penelitian dan kajian ilmiah pembangunan berupa:
- b Buku hasil penelitian dan pengembangan;
- Laporan kegiatan penelitian dan pengembangan;
- C Risalah kebijakan (policy brief);
- d Memorandum kebijakan (policy memo); dan
- e Tulisan di dalam jurnal.
BAB III - HASIL
Pasal 5
- (1) Hasil penelitian dan kajian ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib dimanfaatkan oleh unit utama di lingkungan Pemerintah Daerah;
- (2) Selain dimanfaatkan oleh unit utama di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1), hasil penelitian dan pengembangan dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan; pada
- (3) Pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri atas: pada
4. a Organisasi Perangkat daerah (OPD)
5. Masyarakat.
BAB III - HASIL
Pasal 6
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan menyampaikan hasil penelitian dan pengembangan kepada
- (a) Bupati Balangan;
- (b) Pemangku Kepentingan.
BAB III - HASIL
Pasal 7
- (1) Hasil Penelitian dan pengembangan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah disampaikan melalui surat dinas;
- (2) Hasil Penelitian dan pengembangan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagai dimaksud dalam Pasal 6 huruf (b) dapat juga disampaikan melalui sosialisasi.
BAB III - HASIL
Pasal 8
Hasil penelitian dan pengembangan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah dimanfaatkan sebagai salah satu bahan rekomendasi kebijakan pembangunan di Daerah
BAB III - HASIL
Pasal 9
Bupati melalui Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemanfataan hasil penelitian dan pengembangan.
BAB IV PENUTUP
BAB III - HASIL
Pasal 10
Peraturan Bupati ini mulai berlaku tanggal diundangkan pada
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Penetapan: Ditetapkan di Paringin tanggal 11 April 2017 pada

Penandatangan: BUPATI BALANGAN, ttd H. ANSHARUDDIN

Penetapan: Diundangkan di Paringin tanggal 11 April 2017 pada

Distribusi: Salinan sesuai dengan aslinya KABAG. HUKUM SETDA KABUPATEN BALANGAN

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BALANGAN, H. RUSKARIADI H M. IWAN SETIADY, SH NIP 19780929 200501 1 009 BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN NO 22 TAHUN 2017