Unknown Unknown Nomor - Tahun 1999 tentang Penyelealggaragn Negara yang bersih dan bebas dari lbrupai' Kolusi darr NcFtismc (Lcmbaran Negara Republik Indon€aia Tahun 1999 Nomor 75, Tamtrahan Ltmbaran Negara Republik tndoneeia Noroor 3851); 1. - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keua'ngan Negara (I&amp;baran Negara Republik Indonesja Tahlm 2003 Nomor 47, Tambahan l"emberan Ncgata Republik lndonesia Nomor 4266); 2. - Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (L€mbaran Negara Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44OOh 3. - 4Undalg-Undsng Nomor 32 tahun 2OO4 b,'rta'rg Femerintahan Daerah (Lmbaran Negara Republik Indonegia Tshun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoncoia Nomor 4437) s€baAamana telah trbcrapa kali diubqh terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OO8 (frobaran Ncgara Republik Indoncsia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan L€mbaran Negiara RepubUk lndonesia Nomor 4E44); - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Fcrimbangan Keuargian Antara Femerintah hreat dan Pemerinirhan Daerah (Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negsra Rcpublik Indonc8ia Nomor 443Eh 5 - Undang-Undang Nomor 3E Tahun 20O4 t€ntang Jalan (Lcmbaran Negara Republik Indoncsia Tahun 2OO4 Nomor 132 Tambahan Lembaran Negara RepubUL Indonesia Nomor 44441i 6 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO7 tenteng Feanbentukan lGbupaten Kepuleuen Siau Tagulandang Biso di Provinsi Sulawcsi Utara (bmbaran Ncgara Rcpublik Indoneeia Tahun 2@7 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneeia Nomor 4691); 8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 20O9 tcntang klu LintaE dan Angkutan Jalan (kmbaran Negam Republik lndoneeia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan lcmbaran Negara Republik lndonesia Nomor 5025); 9. Un&amp;ng-Undang Nomor 28 Tahun 20O9 tcntang Fqisk Daereh dar Retribuai Daerah (Icmbaran Negara Rcpublitr Indoncgia Tahun 2OO9 Nomor 13O, Tambahan L€mbarafl NegBra Republik lndonesia Nomor 5049); 10. Undsng-Undang Nomor 12 Tahun 20ll tcntang Pembcntukan Peraturan Perundang-undangan (Lmbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2olt Notaor 82, Tambahan Lcmbarao Negara Republik Indoncsia Nomor 52sa); 11. Peraturan Pemerintab Nomor 58 Tahun 2OO5 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (L€mbaran Negara Rcpublik Indoncaia Tahun 2OO5 Nomor 14O, Tambahan kmbaran Negara Repubuk Indonesia Nomor 4578); - 12, Feraturan Pemerintah Nomor 65 Tatnrrt 2OO5 tcntang Pedoman Fenyusunan Standar dan Fenctapan Felayanan MiniEeI (Lcmberen Ne{sra Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor l5o, Tambahan Lcmbaran Ncgara Rcpublik Indoneeia Nomor 4585); 13. Feraturan Femerintah Nomor 38 Tahun 2@Z tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara perredntah, Femcrintahan Dacrah Provinoi dan Femerintahan Deazh Kabupatcn/Kota (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan kobamn Negara Republik Indoncsia Nomor 4Z3A; 14. Feraturan Femerintah Nomor 41 tahun 2OOZ tcntang Organilasi Ferangkat Daerah (Lembaran Negara Rcpublik Indoncsia Tahvn 2OO7 ilomor 89, Tambahan Lmbaran Negara Republik IndoneEia Nomor 4741h 15. Peraturan PemeriDtah Nomor 15 Tahun 2OlO tenta$g Penyelenggaraan Pcnataan Ruang fi,embaran N(Uera Republik lndoneaia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lmbaran Ncgara Rcpublik lndonesia Nomor 51Og); 16. Feraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 t€ntang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, S€rta Manqiemen Kebutuhan Lalu Lintas (kmbaran Ncgara Republik Indonesia Tahutt 2OIl Nomor 61, Tambahan Lcmbaran Negara Repub[k Indonesia Nomor 5221); 17. Peraturan Mentrri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Moman Pengelolsan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Feraturan Ment€ri Da.lam Negeri Nomor 59 Tahun 2OO7 tf;rJ'tang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang PcdoDan Pcngelolarn Kcuangan Daerah dan telah diubah kenbali dengsn Pcratursn Menteri D'hfr Neg€ri Nomor 21 Tahun 2oll tcntanS Perubahsn Kedua Ataa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Fengelolaan Keuangan Daerah; - 18, Feraturan Mcnteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahrm 2Ol1 tentang Fembcntu&amp;an Produk Hukum Daerah; 19. Rraturan Daerah Kabupaten liepulauan Siau Tagulsndang Biaro Nomor 2 Tahun 2OO8 tcntang Urusan Wajib dan Urusan Pilihan Yang Menjadi Pemerintah Dacrah lGbupaten KepuLauan Siau Tagulandang Bialo (Lembaran Daerah l(abupatcn Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 20O8 Nomor 2); 20. Peraturan Daerah lhbupatcn Kcpulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lcmboran Daerah Kabupatcn Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2Ot I Nomor 6); 21. Peraturan Daerah Kabupatcn lGpulauan Siau Tagulandaag Biaro Nomor 7 Tahun 201I tcntang Rctribusi Jasa Usaha. (I€mbaran Daereh Kabupatrn l(cpulauan Siau Tagu.landang Biam Tahun 201I Nomor f . Mempcrhatikan : 1. Keputusan Mentcri Pcrhubungan Republik Indoneeia Nomor 66 Tahun 1993 tentang FaEilitas parkir Untuk Umum; - Keputusan Metrtcri Rrhubungsn Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1994 tentang Tata Cara Patkir Kendanan Bermotor di Jalan Umum; 2. - Keputusan Menteri krhubungan Rcpublik Indoncsi'a Nomor 73 Tahun 1999 tentang Homan Fenyelenggaraan Parbr di Da€rah. 3 ID[uf0txAl 3 PERATURAN BUPATT TEMANG TEMPAT PARKTR UMUM DT I.OKASI MILIK PEMERINTAH KABUPATEN KEPUTAUAN SIAU TAGULANDANG BTARO. (berlaku Unknown)
Pembukaan
Mengingat
BT'PATI rEPOTAVAI{ SIAU TACT'I,AIIDAXO EI/IRO
PDRATUNNI IOPAIT TEPI'IAUAI EIAU TAOT'I TDATO EIANO roxon TAIntr 201,
TEMATO
TEXPAI P/IRER T'IUI DI L()TAs! ITUT D!.UInI|TAE TAEI'PATETT rlPOI.AUAf,
SIAU TAOI'I..Af,DAf,GI EIINO
DHGATT NASIAT TI'BAII YAIIG IASA ISA
BI'PATI Tf,FUI.AUAIT 3IAU TACT'I'IfDATO Ef,/In(',
Menimbeng : a.
- bahwa guna mengantisipasi kebutuhan faeilitae parkir untuk umum dan memperhatikan bclum t€r8cdianya fasilitas parkir yang memadai, maka diarahkan pada uPaya mengoptimalkan fungsi jalan dengan diperbolehkatrnya scbagian tcmpat parkir kcndaraar bermotor sePanjang tida&amp; rnenggangu kelancaran lalu lintas;
- behwa dala,m rangka pengelolaan perparkiran secara lebih berdaya guna dan berhasil guna, serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dipandang perlu metletaPkan Tempat Parkir Umum di Lokasi Milik PerErintah I(sbupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro; b.
- bahwa beldasarksn perdmbar4att sebaSaimana dimaksud pada humf a dan hunrf b di atas, perlu ditetapkan dengan Peratumn Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro' c.
- Undang-Undang Nomor 2a Tahun 1999 tentang Penyelealggaragn Negara yang bersih dan bebas dari lbrupai' Kolusi darr NcFtismc (Lcmbaran Negara Republik Indon€aia Tahun 1999 Nomor 75, Tamtrahan Ltmbaran Negara Republik tndoneeia Noroor 3851); 1.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keua'ngan Negara (I&amp;baran Negara Republik Indonesja Tahlm 2003 Nomor 47, Tambahan l"emberan Ncgata Republik lndonesia Nomor 4266); 2.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (L€mbaran Negara Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44OOh 3.
- 4Undalg-Undsng Nomor 32 tahun 2OO4 b,'rta'rg Femerintahan Daerah (Lmbaran Negara Republik Indonegia Tshun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoncoia Nomor 4437) s€baAamana telah trbcrapa kali diubqh terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OO8 (frobaran Ncgara Republik Indoncsia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan L€mbaran Negiara RepubUk lndonesia Nomor 4E44);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Fcrimbangan Keuargian Antara Femerintah hreat dan Pemerinirhan Daerah (Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negsra Rcpublik Indonc8ia Nomor 443Eh 5
- Undang-Undang Nomor 3E Tahun 20O4 t€ntang Jalan (Lcmbaran Negara Republik Indoncsia Tahun 2OO4 Nomor 132 Tambahan Lembaran Negara RepubUL Indonesia Nomor 44441i 6
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO7 tenteng Feanbentukan lGbupaten Kepuleuen Siau Tagulandang Biso di Provinsi Sulawcsi Utara (bmbaran Ncgara Rcpublik Indoneeia Tahun 2@7 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneeia Nomor 4691);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 20O9 tcntang klu LintaE dan Angkutan Jalan (kmbaran Negam Republik lndoneeia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan lcmbaran Negara Republik lndonesia Nomor 5025);
9. Un&amp;ng-Undang Nomor 28 Tahun 20O9 tcntang Fqisk Daereh dar Retribuai Daerah (Icmbaran Negara Rcpublitr Indoncgia Tahun 2OO9 Nomor 13O, Tambahan L€mbarafl NegBra Republik lndonesia Nomor 5049);
10. Undsng-Undang Nomor 12 Tahun 20ll tcntang Pembcntukan Peraturan Perundang-undangan (Lmbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2olt Notaor 82, Tambahan Lcmbarao Negara Republik Indoncsia Nomor 52sa);
11. Peraturan Pemerintab Nomor 58 Tahun 2OO5 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (L€mbaran Negara Rcpublik Indoncaia Tahun 2OO5 Nomor 14O, Tambahan kmbaran Negara Repubuk Indonesia Nomor 4578);
- 12, Feraturan Pemerintah Nomor 65 Tatnrrt 2OO5 tcntang Pedoman Fenyusunan Standar dan Fenctapan Felayanan MiniEeI (Lcmberen Ne{sra Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor l5o, Tambahan Lcmbaran Ncgara Rcpublik Indoneeia Nomor 4585);
13. Feraturan Femerintah Nomor 38 Tahun 2@Z tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara perredntah, Femcrintahan Dacrah Provinoi dan Femerintahan Deazh Kabupatcn/Kota (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan kobamn Negara Republik Indoncsia Nomor 4Z3A;
14. Feraturan Femerintah Nomor 41 tahun 2OOZ tcntang Organilasi Ferangkat Daerah (Lembaran Negara Rcpublik Indoncsia Tahvn 2OO7 ilomor 89, Tambahan Lmbaran Negara Republik IndoneEia Nomor 4741h
15. Peraturan PemeriDtah Nomor 15 Tahun 2OlO tenta$g Penyelenggaraan Pcnataan Ruang fi,embaran N(Uera Republik lndoneaia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lmbaran Ncgara Rcpublik lndonesia Nomor 51Og);
16. Feraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 t€ntang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, S€rta Manqiemen Kebutuhan Lalu Lintas (kmbaran Ncgara Republik Indonesia Tahutt 2OIl Nomor 61, Tambahan Lcmbaran Negara Repub[k Indonesia Nomor 5221);
17. Peraturan Mentrri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Moman Pengelolsan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Feraturan Ment€ri Da.lam Negeri Nomor 59 Tahun 2OO7 tf;rJ'tang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang PcdoDan Pcngelolarn Kcuangan Daerah dan telah diubah kenbali dengsn Pcratursn Menteri D'hfr Neg€ri Nomor 21 Tahun 2oll tcntanS Perubahsn Kedua Ataa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Fengelolaan Keuangan Daerah;
- 18, Feraturan Mcnteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahrm 2Ol1 tentang Fembcntu&amp;an Produk Hukum Daerah;
19. Rraturan Daerah Kabupaten liepulauan Siau Tagulsndang Biaro Nomor 2 Tahun 2OO8 tcntang Urusan Wajib dan Urusan Pilihan Yang Menjadi Pemerintah Dacrah lGbupaten KepuLauan Siau Tagulandang Bialo (Lembaran Daerah l(abupatcn Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 20O8 Nomor 2);
20. Peraturan Daerah lhbupatcn Kcpulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lcmboran Daerah Kabupatcn Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2Ot I Nomor 6);
21. Peraturan Daerah Kabupatcn lGpulauan Siau Tagulandaag Biaro Nomor 7 Tahun 201I tcntang Rctribusi Jasa Usaha. (I€mbaran Daereh Kabupatrn l(cpulauan Siau Tagu.landang Biam Tahun 201I Nomor f .
Mempcrhatikan : 1. Keputusan Mentcri Pcrhubungan Republik Indoneeia Nomor 66 Tahun 1993 tentang FaEilitas parkir Untuk Umum;
- Keputusan Metrtcri Rrhubungsn Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1994 tentang Tata Cara Patkir Kendanan Bermotor di Jalan Umum; 2.
- Keputusan Menteri krhubungan Rcpublik Indoncsi'a Nomor 73 Tahun 1999 tentang Homan Fenyelenggaraan Parbr di Da€rah. 3
ID[uf0txAl 3
PERATURAN BUPATT TEMANG TEMPAT PARKTR UMUM DT I.OKASI MILIK PEMERINTAH KABUPATEN KEPUTAUAN SIAU
TAGULANDANG BTARO. Menetapkan :
Pasal 2
- Tempat Parkir umuE diktaaifikasilon mcnjadi 2 (dual' yeitu : (l)
- a. Tqmpet parkir di tcpi jalan umum; dan
- b. Tcmpat khusuE Parlrir.
- Tempat parkir tepi jalan umum' scbageimana dimekEud Pada eyat (11 huruf a terdiri dari : (21
- a. Tcmpat Parkir rcPi jalan; &lt;lan
- b. Tcmpat patbr tinglltrnsian Psrkir'
- Tempat khuaus Parkit , Ecbegaimana dirnaksud pada ayat (fl huruf b terdiri dari : (3)
- a- Gedung Parkir; dan
- b. Felateran Parkir/ taman Frkir'
- {a) TcmPat parkir tcpi jalan umurn dan tempat khuaua dimekBud pada ayat (2) den ayat (3)' tcrdiri dari : parkt sebasBimsna
- a. I(Asasan pcngendalian parkir; dan
- b. Bukan kawasan pcngendalian parkir'
- (5) Tempat parkir umum, sebagairDana dinaksud pada Paeal 2 ayat (1)' ayat (2)' ayat (3) dan ayat (4) tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
LamPiran Peraturan Bupati ini'

## BaAian Kedua

## Retribusi

## Pasal 3

- (l) Tempat parkir umum sebagaimena dimakgud pada Pasal 2 ayat (l) merupakan objek retribusi daerah;
- {2} Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)' rreliputi :
- a. Rctribusi jasa umum; dan
- b. Retribusi jasa ueaha'
- (31 Retribusi jaBs um\rm scbsgaimans' dinaksud pada ayat (21 huruf a mcliputi :
- a. Retribusi parkir di tcpi ja.lan umum pada kawasan pengendalian Parbr dan bukan kawasan pengendalian parkir: dan
- b. Retribusi parkfu lingkungan patkir'
- (4) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimakaud peda ayat (2) huruf b meliputi :
- a. Retribusi Terminal/ gedung parkit; dan
- b. Retribusi Tempat Khusus Parkir/pclataran p€rkir umum'

## Bagian Ketigs

## FemuncLrten Retribusi

## Pg:sal4

- (U AtaE penggunaan tcmpat parkir umum sebagairnana dimakaud dalam Pasal 2 dikenakan pungutan Retribusi perkit sebagai$a$a keterrtuan p€rundangundangan Yang berlaku;
- tgl iatif p"k"t pmgtesif scbegaimana dimaksud pada ayat (2) PaEal ini' dihitung sebagei berikut :
- (2) Khusus penggunEran petak parkir pada tempat parkir umum sebagaimana dinakeud Pada Pasal 2 ayat (1) oleh Badan Usaha atau FemranSan yang rlcndulnlng kegiatan usahanya dikenakan pungutan rettibuci parkir tarif paket progresif, da.n p€nagihannya dilakukan setiap kali/per waktu lamanya penggunaan Pctqk Parkir;
- a.TafifPaketProgresifperHari:Jum|ahlt/eakfu;lr;ir(@x3n)xRp'30oo/hmi
- c. Tarif Paket Progt€Eif Per Bulen : Junlah Mak Pa*ir (@x3m) x W.6O'O0O/bulor\
- b. Tarif Paket Progrcsif Per Minggu I Jumla,h futo'k Parkir (@xstut x Rp.18.000/mingga;
- d. Tarif Paket Progr€gif per Tahun I atfl'lolh P€/lJ,k tut*ir (@x3rd x Ro.6o0'oo0/ Talatn'

- (1) Pemunguten retribusi parkir scbaSaimana dimaksud datam Pasal 4 diaclenggara&amp;an oleh SXPD tcknie pcngplola perParkiran;
- (2) Khusus tagihan tarif paket progr€sif scbagaimana dtunakud dalam ayat (3) Pasal 4, dilunasi oleh pengguna petak parkir kepatta petugae penagih retribusi pelayanan parkir yang ditugaskan oleh SKPD tcknis pcngplola perparkiran dengan ketcntu€n s€bagai bcrikut ;
- a. Tarif paket progr€sif per hari, dilunasi setiap hari saat didatangi p€tug88 penagih rctribusi pelayanan parkir;
4. Tarif pakct Progresif pcr minggu, diluasi pating lambat Eaat jatutr tcopo p€nagihan per minggu atau Eaat didatangi petugas pcnagih r€tribusi pelayanan parkir; b.
5. Tarif paket Progr€sif per bulan, dilunasi paling lambat saat jatuh tempo penagihan per butan atau aaat didatangi pctr:gas pcnadh rctribusi pelayanan patkir; C.
6. Tarif pakct Progr€8if per ta.bua, dilunaai paling lambat Eaat jatuh tcmpo penagihan pcr tahun atau saat didatangi pctuggs Pcnagih retribusi pelayanan perkir. d.

## Bagian Keempat

Pema8angan Papan Petunjuk/Fengumuman

## Pasal 6

Dalam rangka efckivitas penggunaan t mFt Pattir umum, SKPD tcknis pcngelola pcrpcrkiran bcrtanggung jaflab untuk memaaang Papan Fctunjuk/Pcngunuman Tarif rctribugi parkir bedroordinasi dengan instansi t€rkait.

## BAI lll

## D!f,OEf,DrLrAr, Evlf,tlASI DAr ?EI4DTORAT

## Pasel 7

- (1) Pcngendatian tcrhadap pclaksarraa,l Peraturan Bupati ini dilakukan oleh lGPala SKPD tekriE pcngBlola pcrparkiran;
- (2) Tcrhadap pcngendalian yang dilakukan, selanjutnya menjadi bahan evaluasi dalam kegiatan evaft:asi yang dilakukan actiap 6 (enam) bul,an se'kali;
- (3) Hasit evaluasi sebqgEimana dimaksud Pada ayat {2} dilaporkan lcpada Bupati mclalui Sekrctaris Daerah.

## BAE IV PUDIAYAAX

## Pasal 8

Biaya yang dipcr{ukan untuk pccrbuatan dan pemaEangan PaPsn petunjuk/pengumuman yang memuat golongan jalan dan tarif retrlbuei parkir pada tempat parkir umum scbagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dibcbankan pada Anggaran gendaPatan dan Bclanja Deerah.

## BAB V

## S:Ef,EIT{UAT PEWTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berl,aku pada tan4;al diundangkan.

Agar setiap orarg rnengetahuinya, memerintahkan pengundangan Petat\5an Bupati ini dengan penemp€,tannya dalam Berita Daerah Kabupaten Keptrlauan Siau Tagulatdang Biato.

Ditetapkan di Ondong Siau pada tanegal

2012

Br'r.,jfl, SIAU BANO'


Diundangkan di Ondong Siau

.?\

r'9

2012

KABUPATEN KEPUIAUAN SIAU TAGUI.ANDANG BIARO'

aH, ux

KEPUI.AUAN SIAU TAGULANDANG BIARO BERITA DAERAH KABUPATEN TAHUN 2012 NOMOR

UDA

NlP. 19

1 003

(

HEDDY

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KEPUI,AUAN

SIAU TAGUL{NDANG BIARO

NOMOR :

TAHUN 2012

TANGGAL:

2Ol2

## DATTAR PEIaIAFAT TEIPAT PANKN I'IT'I PUEaITTAtr KABT'PATEIf T|EFT'IAUAII AIAU TACT'U\TDATO BTANO

## T. TEMPAT PARKIR TEPI JALAN UMUM

- A. Wilayah Pulau Siau

## l) TemPat Parkir TePi Jdan

| No, | Krer..!' F3E83ldrlfur PrrHt | f,o. | f*u xrer.n nr4t.!&llrl Plrlir |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | l-pi ialan umum yang berada di depan tempat usaha milik Badan Usaha atau Perorangan yang memPunyar kegiatan/ aktivitas rutin' dan ddak termasuk tePi jalan umum yang ditetapken sebagai tempat parkir lingkungan Parror, dr seluruh wilayah Pulau Siau' | | T"pt jat"n u*"- Y"tg bcrada di depan tempat usaha milik Badan Usaha/ Perorangan atau lasutas umum milik Pemerintah Yang tidak mempunyai kegiatan / aktivitas rutin, dan tidak termasuk tepi jalan umum Yang ditctapkan scbaaai temPat Parkit lingkungan Parkir di seluruh wilayah Pulau Stqq.- |

## 2) Tempat Perkir Lingkungan Parkir (Kawasan Pengendalian Parkir)

| Ifo. | Lotad PrrHr | Xo. | t(.Er/CshrF! Jrfu |
|--------|-------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Kompleks Pasar dan Pertokoan Ondong Siau | 1. | Seluruh Jalur/Ruas Jalan Yang terdaDat di eisi dan di delam kompicks Fasar dan Fcrtokoan orr.l.}no Siau |
| 2. | Kornpleke Pelabuhan Umum Pehe Siau | 2. | S€luruh Jalu!/ RuaE Ja]an Yang terdapat di KomPleks Pelabuhan Umum Pehe Siau |
| | I(ompleks LaPangan Batahi Ondong | | seluruh Jalur/ Ruas Jaran yants terdapat di sisi komPleks t,aoancal Batahi Ondong |
| 4. | Kompleks Pasar dan Pertokoan Ulu Siau | | EiffiJdurl *uas Jalan Ysng terdsDat di eiEi dan di dalam kompleks Pasar dan Fertokoan Itlu Siau |
| | KomDleks Pertokoan Malelc dan Tataiahadeng - Ulu Siau | | seluruh Jalur/ Ruas Ja]an yart tcrdapat di s€Paniang komPleks Pertoioan Malale -Tatahadeng Ulu Siau |
| 6. | Kompleks Pelabuhan Umum Ulu Siau | 6. | Gffih .lalurT nua" Jalan Yang terdapat di KomPleks Pelabuhan rllnr'fl tjlu Siau |
| 7. | Kompleks lsPangan Akesinbeka Ulu Siau | 7. | Scluruh Jalur I Ruaa Jalan )rsrlg terdaoat di sisi komPleks Lapangan Ake8imbeka Ulu Siau |

I

| R | Ifumpleks Felabuhan Umum Sawang - Siau | 8. | S€luruh Jalur/Ruao Jalan yang terdapat di Komplel€ Felabuhan Uraum gawenl Sirau |
|-----|----------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 9 | KomplekE Felabuhan Fenyeberangan Sawang-Siau | 9 | Scluruh Jatur/Rua8 Jslan yang tcrdapat di Kompleks Felabuhan Umum Sawang Si,au |

## B. Wilayah Pulau Tagulendang

## l) Tcmpat Parkir Tcpi Jda:r

| llo. | Brrerra F.!!3addlla PrsE | tro. | Erfr! Errrta! lblflldalrln Ftb |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Tepi jalan unum yang bcrada di depan tcmpat usaha milik Baden Usaha atau Fcrorangan yang mempunyai kegiatan/aldivitas nrtin, dan tidak rcrmaeuk tepi jalan umum yang ditetapkan s8bagai tempat parkir lingkulSan parkir, di selurub wilayah Pul,au Taculandanc. | | fcpi jirlan umum yang berada dl depan tempat u6aha mitik Badan Usaha/ Ferorangan atau faailitag umum milik pdnerintah yang tidqk mempunyei kegiatan/ahivitas rutin, dan tidak trnDasuk tcpi jelan uoum yang ditctaPkan Ecbagai tempat F kir lingkungan parkir di scluruh wiLayah Rrlau Tasulandanc. |

## 2) Tempat Parkir Linekungen Parkir (I6waean Fengendalian Parkir)

| lfo. | LL..t PrrHr | tro. | xrDr/crhrD.D.t ll! |
|--------|------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Ifumpleks Paaar dan Fcrtokoan Buhies Tagufandang | l. | Scluruh Jalur/Ruae Jalan yang tcrdapat di sisi dan di Dslam kompleks Paear dan Fertokoan Buhias Talrulandanc |
| 2 | Kompleks Pelabuhan Umum Tagr:lsndang | 2. | Seluruh Jahrr/Ruas Jalan yang t€rdapat di Kompleks Felebuhan Umum Taeulandam |
| 3 | Kompleks Stadion Mandolokang | 3. | Scluruh Jalur/Ruaa Jalan yang tfrdapet di Bisi &onplckr Stadion Mandolokanc |
| 4 | Kompleb Pasar Minanga Tagulandang Utara | 4. | Scluruh Jalur/Ruas Jalan yang terdapat di sisi dan di Dalam komDlekE Fesar Minanga |
| 5 | liomplek Fclabuhan Fenyeberangan Minanga Ta&ulandant Utara | 5. | Sclumh Jalur/Ruas Jalan yaDg dapat di sisi Felabuhan Umum Ta{ulandau |

## U. TEMPAT KHUSUS PARKIR (KAWASAN PENGENDALIAN PARKIR}

| Ito. | Ltr. PrtHs | f,o. | ALort |
|--------|-----------------------------|--------|------------------------------------------|
| 1 | Pelataran Pasar Ulu Siau | | Kclurahan Tarorane lGcamatan Siau Timur |
| 2 | Felataran Terminal Ulu Siau | 2. | Kelurahan Tarorane Kecamatan Siiau Timur |
| 3 | Pelatsran Parkir Boulever | J. | Kelurahan Tarorane Kccamatan Siau Timur |

| 4. | Fehtar?n parkir Sr.di6n Mandolokanp | 4. | Kclurahan Balehumara Kccamatan Tasulandam |
|------|---------------------------------------|------|---------------------------------------------|
| 5 | Pelataran Terminal Tagulandang | 5 | Kelurahan Balehumara Kccametsn Tarufandanc |

## BUPATI KEPULAUAN 8LAU TAGULANDANG BLARO,


-ton