PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI Nomor 19 Tahun 1945 tentang PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
BUPATI MELAWI PROVINS! KALIMANTAN BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI NOMOR £. TAHUN 20 1
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MELAWI,
a. bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia;
- b. bahwa penyandang disabilitas merupakan bagian dari masyarakat yang mempunyai kedudukan, hak, kewajiban dan peran yang sama dengan masyarakat lainnya di segala aspek kehidupan dan penghidupan;
- c. bahwa untuk mewujudkan perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas diperlukan sarana prasarana dan upaya yang lebih memadai, terpadu dan berkesinambungan dalam rangka menciptakan kemandirian dan kesejahteraan penyandang disabilitas;
- d. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Pemerintah Republik Indonesia telah mengesahkan Konvensi mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas (Convention on the Rights of Persons with Disabilities);
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d tersebut diatas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas.
w
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Propinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344); 2
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233); 3
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomnor 5251); 4
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MELAWI
dan
BUPATI MELAWI
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Melawi;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi clan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 4. Bupati adalah Bupati Melawi.
5. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fi.sik dan/ a tau mental, yang dapat mengganggu a tau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan selayaknya yang terdiri dari certa
7. Kesamaan kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang kepada penyandang disabilitas untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. 7
8. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi Penyandang Disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
9. Rehabilitasi adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan Penyandang Disabilitas mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
10. Bantuan sosial adalah upaya pemberian bantuan kepada penyandang disabilitas yang tidak mampu dan bersifat tidak tetap, agar mereka dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.
11. Pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial adalah upaya pemberdayaan dan pelayanan yang bersifat terus menerus agar Penyandang Disabilitas dapat mewujudkan taraf hidup yang wajar.
12. Tenaga kerja penyandang disabilitas adalah tenaga kerja yang mempunyai kelainan fisik dan atau mental namun mampu melakukan kegiatan secara selayaknya, serta mempunyai bakat, minat, dan kemampuan untuk melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
13. Badan Usaha adalah Perusahan yang berbentuk Badan Hukum atau bukan Badan Hukum, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
14. Pemberdayaan adalah suatu proses pemberian penguatan kepada Penyandang Disabilitas.
BAB II - LANDASAN, ASAS DAN TUJUAN
Pasal 2
Perlindungan dan pemberdayaan Penyandang Disabilitas berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
BAB II - LANDASAN, ASAS DAN TUJUAN
Pasal 3
Perlindungan dan pemberdayaan Penyandang Disabilitas berasaskan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, manfaat, kekeluargaan, adil dan merata, keseimbangan, keserasian dan keselarasan dalam kehidupan, hukum, kemandirian serta ilmu pengetahuan dan teknologi.
BAB II - LANDASAN, ASAS DAN TUJUAN
Pasal 4
Penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan Penyandang Disabilitas bertujuan untuk mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan Penyandang Disabilitas dengan memberikan kesamaan kedudukan, hak, kewajiban dan peran Penyandang Disabilitas dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
BAB III - HAK DAN KEWAJIBAN PENY ANDANG DISABILITAS
Pasal 5
&lt;=rim D=nwandano Disabilitas mempunvai hak dan kesempatan yang sama
- a. Pendidikan pada semua satuan, jalur, jenis dan jenjang pendidikan; a
- b. Pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai dengan jenis dan derajat kecacatan, pendidikan dan kemampuannya;
- c. Perlakuan yang sama untuk berperan dalam pembangunan dan menikmati hasil-hasilnya;
- d. Aksesibilitas dalarn rangka kemandiriannya;
- e. Rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial; e
- g. Hak yang sama untuk menumbuh-kembangkan bakat, kemampuan dan kehidupan sosialnya. g
- f. Pelayanan kesehatan; f.
BAB III - HAK DAN KEWAJIBAN PENY ANDANG DISABILITAS
Pasal 7
- (1) Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai kewajiban yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatan, pendidikan dan kemampuannya.
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN
PENY ANDANG DISABILITAS Bagian Kesatu Umum
BAB IV - PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN
Pasal 8
Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan Penyandang Disabilitas.
Bagian Kedua Perlindungan Penyandang Disabilitas
BAB IV - PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN
Pasal 9
Perlindungan penyandang disabilitas dilaksanakan melalui: a. bantuan sosial;
- b. advokasi sosial; dan c. bantuan hukum.
Paragraf 1 Bantuan Sosial
BAB IV - PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN
Pasal 10
- (1) Bantuan sosial dimaksudkan agar Penyandang Disabilitas yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat sementara dan/ atau berkelanjutan dalam bentuk :
- a. bantuan langsung; b.
4. bantuan aksesibilitas; dan
- c. penguatan kelembagaan.
Paragraf 2 Advokasi Sosial
- (2) Advokasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan dan pemenuhan hak.
Paragraf 3 Bantuan Hukum
BAB IV - PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN
Pasal 12
- (1) Bantuan hukum diselenggarakan untuk mewakili kepentingan Penyandang Disabilitas yang menghadapi masalah hukum dalam pembelaan atas hak, baik di dalam maupun di luar pengadilan.
- (2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk pembelaan dan konsultasi hukum.
BAB IV - PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN
Pasal 13
Perlindungan Penyandang Disabilitas dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Ketiga Pemberdayaan Penyandang Disabilitas
BAB IV - PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN
Pasal 14
Pemberdayaan Penyandang Disabilitas dimaksudkan untuk :
- (1) memberdayakan Penyandang Disabilitas agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri;
- (2) meningkatkan peran serta lembaga dan/ atau sumber daya dalam penyelenggaraan kesetaraan dan pemberdayaan Penyandang Disabilitas.
BAB IV - PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN
Pasal 15
- ( 1) Pemberdayaan Penyandang Disabilitas dilakukan melalui : a. peningkatan kemauan dan kemampuan;
- b. penggalian potensi dan sumber daya; pemberian akses;
- pemberian bantuan usaha.
- c. d.
- (2) Pemberdayaan Penyandang Disabilitas dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
BABV
KESAMAAN KESEMPATAN Bagian Kesatu Umum
BAB IV - PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN
Pasal 16
Setiap penyandang disabilitas mempunyai kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
BAB IV - PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN
Pasal 17
- (1) Kesamaan kesempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diarahkan untuk mewujudkan kesamaan kedudukan, hak, kewajiban dan peran penyandang disabilitas agar dapat berintegrasi secara proporsional, fungsional serta wajar dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan;
Bagian Kedua Pendidikan
BAB IV - PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN
Pasal 18
Setiap penyandang disabilitas memiliki kesempatan dan perlakuan yang sama untuk memperoleh pendidikan pada satuan, jalur, jenis dan jenjang pendidikan.
BAB IV - PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN
Pasal 19
- (1) Setiap penyelenggara pendidikan berkewajiban untuk memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama kepada Penyandang Disabilitas untuk memperoleh pendidikan;
- (2) Pemberian kesempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan:
- a. kemudahan sarana dan prasarana untuk kegiatan belajar mengajar bagi penyandang disabilitas; a
- b. tenaga pendidik, pengajar pembimbing dan instruktur yang dapat rnernberikan pendidikan dan pengajaran bagi Penyandang Disabilitas.
- (3) Kewajiban sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai dengan ukuran dan tingkat kernampuan penyelenggara pendidikan;
- (4) Ukuran dan tingkat kernampuan sebagairnana dirnaksud pada ayat (3) didasarkan pada hasil penilaian rnelalui kajian secara obyektif, rasional dan proporsional;
- (5) Pemberian kesempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diumumkan secara terbuka kepada masyarakat;
- (6) Ketentuan lebih lanjut rnengenai tata cara penilaian sebagairnana dirnaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Ketiga Kesempatan Kerja
BAB IV - PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN
Pasal 20
- (1) Setiap penyandang disabilitas rnempunyai kesernpatan dan perlakuan yang sama untuk memperoleh pekerjaan sesuai dengan kemampuan, kompetensi, jenis dan derajat kecacatannya.
- (2) BUMN, BUMD, Perusahaan Swasta, Badan Hukum dan Lernbaga Sosial baik yang sudah ada maupun yang akan berdiri wajib mernberikan kesempatan dan perlakuan yang sama kepada tenaga kerja Penyandang Disabilitas, untuk rnernperoleh pekerjaan sesuai persyaratan dan kualifikasi pekerjaan serta jenis dan derajat kecacatannya.
- (3) BUMN, BUMD, Perusahaan Swasta, Badan Hukum dan Lernbaga Sosial baik yang sudah ada rnaupun yang akan berdiri wajib mernpekerjakan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang pegawai Penyandang Disabilitas yang rnernenuhi persyaratan dan kualifikasi pekerjaan sebagai pegawai perusahaan, untuk setiap 100 (seratus} orang pegawai.
- (4) Persyaratan dan kualifikasi pekerjaan bagi pekerja Panyandang Disabilitas
- a. jenis dan derajat kecacatan;
- b. pendidikan; b
- d. kesehatan; d.
- c. keahlian, ketrampilan dan/ atau kemampuan; C.
- e. formasi yang tersedia; dan e
- f. jenis dan bidang usaha. f.
- (5) Tenaga kerja Penyandang Disabilitas mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang sama dengan pekerja/ pegawai lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Keempat
Kehidupan Sosial
BAB IV - PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN
Pasal 21
- (1) Setiap penyandang disabilitas memiliki kesempatan dan perlakuan yang sama dalam kehidupan sosial.
- (2) Dalam kehidupan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyandang Disabilitas berhak memperoleh kesempatan dan peluang yang sama untuk melakukan kegiatan:
- a. beribadah sesuai dengan agama yang dianutnya;
- b. olahraga, baik untuk prestasi maupun kebugaran/kesehatan;
- c. berkesenian yang diekspresikan dalam berbagai karya, bentuk, sifat, dan jenis kesenian;
- d. kemasyarakatan sesuai dengan adat serta budaya; dan
- e. kegiatan sosial lainnya sesuai dengan bakat, kemampuan, dan kehidupan sosialnya dengan tetap menghormati harkat dan martabat kemanusiaan.
Bagian Kelima Pelayanan Kesehatan
BAB IV - PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN
Pasal 22
Setiap penyandang disabilitas memperoleh kesempatan dan perlakuan yang sama untuk mendapatkan informasi serta pelayanan kesehatan sesuai dengan standar kesehatan.
BAB VI - AKSESIBILITAS
Pasal 23
- (1) Setiap penyandang disabilitas berhak atas penyediaan aksesibilitas dalam pemanfaatan dan penggunaan sarana dan prasarana umum.
- (2) Penyediaan aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
3. berbentuk: a. fisik; dan b. non fisik.
- (3) Aksesibilitas yang berbentuk fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ova+ () hrf a. dilaksanakan pada sarana dan prasarana umum yang
- (4) Penyediaan aksesibilitas yang berbentuk non fisik pada sarana dan prasarana umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b meliputi: a. pelayanan informasi; dan
6. b
- b. pelayanan khusus.
Pasal
24
Setiap penyandang disabilitas berhak mendapatkan informasi secara benar dan akurat tentang sarana dan prasarana umum yang tersedia, serta lingkungan yang meliputi bangunan umum, sarana peribadatan, jalan umum, obyek wisata serta angkutan umum.
BAB VI - AKSESIBILITAS
Pasal 25
- (1) Pemerintah Daerah dan setiap orang agar memberikan informasi kepada penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara. benar, akurat dan tepat waktu.
- (3) Cara pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan Penyandang Disabilitas dalam mengakses informasi.
BAB VI - AKSESIBILITAS
Pasal 26
Setiap penyandang disabilitas berhak mendapatkan pelayanan khusus yang dibutuhkan dalam pemenuhan aksesibilitas pada sarana dan prasarana umum yang meliputi bangunan umum dan jalan umum dilakukan melalui kemudahan:
- a. melakukan pembayaran pada loket/kasir; b. melakukan antrian; dan
- c. keperluan-keperluan lainnya yang membutuhkan pelayanan khusus.
BAB VII - KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH
Pasal 27
DaJam rangka memberikan perlindungan Penyandang Disabilitas, Pemerintah Daerah bidang: a. rehabilitasi; dan pemberdayaan kepada mempunyai kewajiban dalam
- b. bantuan sosial;
- c. pemeliharaan taraf kesejahteraan sosiaJ;
- d. memberikan dan memfasilitasi dalam mengatasi permasalahan sosial; dan
- e. melakukan sosialisasi terhadap penyandang disabilitas.
BAB VII - KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH
Pasal 28
D51+% s=hoimana dimaksnd dalam Pasal 27 huruf a diarahkan untuk
- (1) Rehabilitasi dilakukan dengan pemberian pelayanan sosial secara utuh dan terpadu melalui kegiatan pendekatan fisik, mental dan sosial berupa; a. motivasi;
- b. bimbingan mental; b
- d. bimbingan sosial;
- c. bimbingan fisik; C
- e. bimbingan ketrampilan; dan e
- f. bimbingan lanjut. f.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk waktu mendatang perlu perintisan adanya panti rehabilitasi sosial Penyandang Disabilitas yang didirikan oleh Pemerintah Daerah dan/ atau Lembaga-lembaga masyarakat.
BAB VII - KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH
Pasal 30
- (1) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b diarahkan untuk membantu Penyandang Disabilitas agar dapat meningkatkan taraf kesejahteraan dan menumbuh kembangkan kepedulian lingkungannya.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penyandang Disabilitas bertujuan untuk:
- a. membantu mengupayakan pemenuhan kebutuhan hidup dasar penderita disabilitas;
- b. mengembangkan usaha dalam rangka kemandirian Penyandang Disabilitas; dan
- c. mendapatkan kemudahan dalam memperoleh kesempatan berusaha.
- (3) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
- a. Penyandang Disabilitas yang tidak mampu, sudah direhabilitasi tetapi belum bekerja; atau
- b. Penyandang Disabilitas yang tidak mampu, belum direhabilitasi, memiliki keterampilan dan belum bekerja.
- (4) Bantuan sosial yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. bantuan material;
- b. bantuan finansial;
- c. bantuan fasilitas pelayanan; atau
- d. bantuan informasi.
- (5) Bantuan sosial diberikan oleh Pemerintah Daerah dan/ atau lembagalembaga masyarakat secara terpadu dan bersifat tidak tetap, serta dilaksanakan sesuai dengan arah dan tujuan pemberian bantuan sosial.
BAB VII - KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH
Pasal 31
- (1) Pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c diarahkan pada pemberian perlindungan dan pelayanan, agar Penyandang Disabilitas dapat memperoleh taraf hidup yang lebih wajar.
- (2) Pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat «+ 1·1--.-:1---- 1---1 Do+r+dona Dicahilits vans deraiat kecacatannya
- (3) Perlindungan dan pelayanan dalam rangka pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk material, finansial dan pelayanan.
4. ( 4) Perlindungan dan pelayanan dalam rangka pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan melalui keluarga, keluarga pengganti dan panti sosial yang merawat Penyandang Disabilitas yang bersangkutan.
BAB VII - KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH
Pasal 32
Bentuk perlindungan dan pemberdayaan pelayanan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VIII - PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 33
Peran serta masyarakat merupakan upaya sadar dengan mendayagunakan kemampuan yang ada dalam rangka mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan bagi penyandang disabilitas
BAB VIII - PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 34
- (1) Setiap orang berhak untuk berperan serta dalam pemberian pelayanan kesejahteraan sosial kepada Penyandang Disabilitas.
- (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. hak untuk memperoleh informasi;
- b. menyatakan pendapat; dan
- c. turut serta melakukan pemberian pelayanan kepada Penyandang Disabilitas.
BAB VIII - PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 35
- ( 1) Peran masyarakat dilaksanakan melalui kegiatan:
- a. pemberian saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah;
- b. pengadaan sarana dan prasarana bagi Penyandang Disabilitas;
- c. pendirian fasilitas dan penyelenggaraan rehabilitasi bagi Penyandang Disabilitas;
- d. pengadaan dan pemberian bantuan tenaga ahli dan tenaga sosial bagi penyandang disabilitas untuk melaksanakan dan membantu meningkatkan kesejahteraan sosialnya;
- e. pemberian bantuan berupa material, finansial dan pelayanan bagi penyandang disabilitas;
- f. pemberian kesempatan dan perlakuan yang sama bagi Penyandang Disabilitas dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan;
- g. pemberian lapangan kerja dan usaha; dan/ atau
- h. kegiatan lain yang mendukung terlaksananya peningkatan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB IX - PENGHARGAAN
Pasal 36
- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada Badan Usaha yang telah melakukan upaya perlindungan dan pemberdayaan terhadap Penyandang Disabilitas;
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk:
- a. kemudahan dalam memperoleh perizinan baru di bidang pendidikan, kesehatan dan ketanagakerjaan;
- b. penyediaan infrastruktur, sarana dan prasarana penunjang kegiatan usaha;dan b
- c. penghargaan lain yang dapat menimbulkan manfaat ekonomi dan finansial.
- (3) Dalam pemberian penghargaan kepada Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu telah dievaluasi oleh Tim yang ditunjuk oleh Bupati.
BAB IX - PENGHARGAAN
Pasal 37
- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan, kepada pihak-pihak yang telah berjasa dalam mendukung peningkatan kesejahteraan sosial penyandang disabilitas.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. piagam atau sertifikat; b. lencana atau medali;
- c. piala a tau tropi; dan/ atau d. bantuan modal stimulan.
BABX PEMBERDAYAAN DAN KEMITRAAN
BAB IX - PENGHARGAAN
Pasal 38
- (1) Dalam upaya mewujudkan kemandirian bagi Penyandang Disabilitas, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pemberdayaan melalui:
- a. pemberian kursus dan pelatihan; b. pemberian beasiswa;
- c. perluasan lapangan kerja; d. penempatan tenaga kerja;
- e. permodalan;
- f. akses kepada lembaga keuangan; g. kemudahan dalam perizinan usaha;
- h. membantu manajemen usaha; dan 1. lain-lain upaya pemberdayaan.
- (2) Pelaksanaan pemberdayaan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud
BAB IX - PENGHARGAAN
Pasal 39
- (1) Dalam rangka penyelenggaraan pemberdayaan Penyandang Disabilitas, Pemerintah Daerah dapat bermitra dengan masyarakat, badan hukum dan badan usaha.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prnsip : a. kepercayaan;
3. b
- b. itikad baik;
- c. saling menguntungkan; dan
- d. tidak bertentangan dengan hukum, moral, kesusilaan dan peraturan perundang-undangan.
BAB XI - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 40
- (1) Pemerintah Daerah me1akukan pembinaan penye1enggaraan pemberdayaan Penyandang Disabilitas kepada BUMN, BUMD, Badan hukum, perusahaan swasta melalui : a. pemberian pedoman dan arahan; b. supervisi; dan c. evaluasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian pedoman dan arahan, supervisi dan evaluasi diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XI - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 41
Pengawasan atas penyelenggaraan pemberdayaan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait.
BAB XII - SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 42
- (1) BUMN, BUMD, Perusahaan Swasta, Badan Hukurn dan Lernbaga Sosial yang tidak rnemenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dapat dikenakan sanksi sebagai berikut: a. peringatan tertulis;
- b. penghentian a tau penutupan sementara usaha dan/ atau kegiatan sampai dipenuhinya persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4);
- c. ditinjau ulang izin usaha dan/ atau kegiatannya.
- (2) Pengenaan sanksi penghentian atau penutupan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b dilakukan apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan tidak menyediakan lapangan pekerjaan bagi Penyandang Disabilitas pada ternpat usaha dan/ a tau kegiatan.
BAB XII - SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 43
Penghentian a tau penutupan sementara usaha dan/ a tau kegiatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilakukan apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diberi peringatan tertulis tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4).
BAB XII - SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 44
Selain sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 terhadap pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dapat dikenakan denda sesuai dengan peraturan perundang­ undangan yang berlaku.
BAB XIII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 45
Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), Pasal 20 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan Undang­Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Disabilitas.
BAB XIV - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 46
BUMN, BUMD, Perusahaan Swasta, Badan Hukum, dan Lembaga Sosial wajib menyediakan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, sedangkan yang sudah beroperasi tetapi belum menyediakan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, maka dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini, wajib menyediakan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.
BAB XII - SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 64
Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), Pasal 20 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan Undang­Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Disabilitas.
BUMN, BUMD, Perusahaan Swasta, Badan Hukum, dan Lembaga Sosial wajib menyediakan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, sedangkan yang sudah beroperasi tetapi belum menyediakan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, maka dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini, wajib menyediakan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.
Ketentuan pelaksanaan Peraturan Daerah ini sepanjang menyangkut kewenangan BUMN, BUMD, Perusahaan swasta, badan hukum dan lembaga sosial, dilekatkan pada perizinan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di N anga Pin oh Pada tanggal ...

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MELAWI IVO TITUS MULYONO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MELAWI TAHUN NOMOR ... ## Pasal 48 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Melawi.

Penetapan: Ditetapkan di Nanga Pinoh pada tanggal ...

Penandatangan: BUPATI MELAWI FIRMAN MUNTACO
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI
NOMOR ... TAHUN ...
## TENTANG
## PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS
## I. PENJELASAN UMUM I.
Penyandang disabilitas mempunyai hak, kewajiban dan peran yang sam.a dengan Warga Negara Indonesia lainnya dalam pembangunan nasional, karena itu pemberdayaan Penyandang Disabilitas harus ditingkatkan sehingga dapat berperan aktif dalam pembangunan nasional.
Penyandang Disabilitas sebagai salah satu komponen masyarakat, selama ini belum mendapatkan perhatian yang maksimal dari pemerintah dan pelaku usaha. Belum adanya perlindungan hukum dalam memperoleh kesamaan kesempatan dan perlakuan yang sama mengakibatkan disharmonis sosial yang harus segera mendapatkan kepastian kesamaan kesempatan dan perlakuan yang diatur dalam Peraturan Daerah.
Sehubungan dengan hal tersebut, dalam upaya memberikan perlindungan dan memberdayakan para Penyandang Disabilitas maka pemerintah pusat telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat.
Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota diberikan kewenangan untuk membuat kebijakan daerah yang berhubungan dengan perlindungan dan pemberdayaan Penyandang Disabilitas.
Sebagai perwujudan pelaksanaan otonomi daerah dan implementasi kebijakan tersebut di atas Pemerintah Daerah Kabupaten Melawi telah melakukan berbagai upaya melalui berbagai kegiatan berupa rehabilitasi, pendidikan dan pelatihan serta bantuan sosial mengingat kondisi obyektif jumlah Penyandang Disabilitas yang cukup banyak di Kabupaten Melawi. Sehingga untuk memperkuat implementasi dimaksud diperlukan landasan hukum dalam bentuk Peraturan Daerah.
Tujuan yang ingin dicapai dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan Penyandang Disabilitas, yaitu:
1. Terwujudnya pengakuan, penghormatan, hak, kewajiban dan peran penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
2. Terwujudnya perlindungan hukum bagi Penyandang Disabilitas.
3. Tersedianya peluang dan kesempatan bagi Penyandang Disabilitas mengikuti pendidikan, mendapatkan pekerjaan sesuai jenis dan derajat kecacatan serta kemampuan.
4. Tersedianya fasilitas kemudahan aksesibilitas yang berbentuk fisik dan non fisik. 4
5. Terbangunnya komitmen semua perangkat kepentingan untuk mewujudkan kesamaan kesempatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial Penyandang Disabilitas. 5.
Berdasarkan pada tujuan tersebut di atas dan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Kabupaten Melawi, diharapkan akan menjadi landasan hukum bagi badan usaha, pengusaha, dan masyarakat Kabupaten Melawi dalam melaksanakan kegiatan kesamaan, kesempatan, rehabilitasi bantuan sosial bagi Penyandang Disabilitas.
## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 2
Cukup jelas. ## Pasal 3 Yang dimaksud dengan Penyandang Disabilitas adalah : 1. Penyandang Disabilitas fisik yaitu kecacatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi tubuh antara lain gerak tubuh, penglihatan, pendengaran dan kemampuan bicara. 2. Penyandang Disabilitas mental yaitu kelainan mental dan/ atau tingkah laku, baik cacat bawaan maupun akibat dari penyakit. 3. Penyandang Disabilitas fisik dan mental yaitu keadaan seseorang yang menyandang dua jenis cacat sekaligus. Yang dimaksud dengan keimanan dan ketaqwaan