PERATURAN BUPATI LABUHANBATU Nomor 33 Tahun 2014 tentang PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DI KABUPATEN LABUHANBATU BUPATILABUHANBATU, (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat ( 1 ) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pengajuan Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2012 tcntang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Poli tik yang menyatakan bahwa bantuan keuangan kepada Partai Politik dari APBN / APBD diberikan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah setiap tahunnya;
Mengingat
2
- b. bahwa dalam Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pengajuan Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik dinyatakan ban tuan keuangan yang bersumber dari APBD Kabupaten/Kota diberikan kepada Partai Politik di Kabupaten/Kota bagi yang mendapat kursi di DPRD Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan se bagaimana dimaksud pada h uruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Di Ka bu paten Labuhanbatu.
3. 1 . Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­ Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang­ Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Poli tik (Lem baran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 ten tang Ban tuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1 9 5 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 3 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah be berapakali terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2 0 1 1 ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 3 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5
7. Fcraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalan1 APBD, Pengajuan, Penyeluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Pantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dcngan Peraturan Menteri Dala Negeri Nomor 26 Tahun 2013 tentang ·erubchan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri omor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalar APBD, Pengaiuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggngjawaban Pengguaan Bantu.an Keuangan rtai Fcitk;
2. Daerah [ . ' · o t » r . ' . T E u.: 26 t cntang Orgenisasi da Tata Ker;: Lombage Teknis Daereh Kab:paten Labianbatu (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhonbat Tahun 2008 Nomor 36 Seri D Nemor 7) sebagaimana te!ah di»ah dengpn Pera'ras Dereh L .-· L'. . -. .: . f ii+l «dlkllc.l ' +-. abupaten Labhanbatu Nemer 32 · .,, ' ° : t e n ! e p@.bhn At.s I\_Hl i &gt; ± -+? · t i c . ·&gt; i i li c · eratura: Dacrah ab::paten -abuhan'ct en:or 35 Ta'r 2023 tentang Organisasi dan .Tta Ker;a L.~mbage Tekais Darrah Kabupatcn Labuhanbatu (iembarat Daeral 36
Memperhatikan :
Menetapkan
6
Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2011 Nomor 32 Seri D Nomor 32).
Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 200 /4143/SJ tentang Pedoman Penetapan Penghitungan Waktu Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tahun Anggaran 2014.
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITK DI KABUPATEN LABUHANBATU.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
- 1 . Bupati adalah Bupati Labuhanbatu.
2. Partai Politik adalah Organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga Negara Indonesia atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan Politik anggota,masyarakat, bangsa dan Negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia ## BAB II PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- ( 1 ) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik digunakan sebagai dana penunjang kegiatan Pendidikan politik dan operasional Sekretariat Partai Politik.
- (2) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik digunakan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota Partai politik dan masyarakat paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari Besaran Bantuan yang diterima.
- (3) Kegiatan Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pendidikan politik.
- (4) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) diberikan secara proporsional
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
- ( 1 ) Kegiatan Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) bertujuan untuk:
- a. meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- b. meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan
- c. meningkatkan kemandirian, kedewasaan dan mem ban gun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan.
- (2) Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) berkaitan dengan kegiatan:
- a. pendalaman mengenai 4 (empat) pilar berbangsa dan bemegara yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. pemahaman mengenai hak-hak dan kewajiban warga Negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik; dan
- c. pengkaderan anggota Partai Politik secara berjenjang dan berkelanjutan.
- (3) Kegiatan Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dilaksanakan dengan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
Kegiatan Operasional Sekretariat Partai Politik sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) berkaitan dengan:
- a. Administrasi Umum;
- b. Berlangganan daya dan jasa;
- c. Pemeliharaan data dan arsip; dan
- d. Pemeliharaan peralatan kantor.
BAB III - BESARNYA BANTUAN KEUANGAN
Pasal 5
- ( 1 ) Besarnya bantuan keuangan kepada Partai Politik di Kabupaten Labuhanbatu adalah sebesar Rp. 2.897,­ (Dua ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) persuara.
- (2) Besarnya bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diberikan setiap Tahun Anggaran.
BAB IV - TATA CARA PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN
Pasal 6
- ( 1 ) Mengajukan permohonan bantuan keuangan disampaikan secara tertulis oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik atau sebutan lain kepada Bupati.
- (2) Permohonan se bagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya dengan menggunakan kop surat dan Cap stempel Partai Politik serta melampirkan kelengkapan administrasi berupa:
- a. surat Keputusan OPP Partai Politik yang menetapkan Susunan Kepengurusan DPC tingkat Kabupaten Labuhanbatu atau sebutan lainnya
yang dilegalisir oleh Ketua Umum clan Sekretaris Jendral DPP Partai Politik atau sebutan lainnya;
- b. foto Copy Nomor Pokok Wajib Pajak;
- c. surat keterangan autentifikasi hasil Penetapan Perolehan Kursi clan Suara hasil Pemilihan Umum DPRD Kabupaten Labuhanbatu yang dilegalisir oleh Ketua Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu;
- d. nomor rekening kas umum Partai Politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan;
- e. rencana penggunaan dana ban tuan keuangan partai politik dengan mencantumkan besaran paling sedikit 60% dari jumlah bantuan yang akan diterima untuk pendidikan politik;
- f. laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan yang bersumber dari APBD Ka bu paten Labuhanbatu tahun anggaran sebelumnya yang telah diperiksa oleh BPK; dan
- g. surat pernyataan partai politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai peraturan perundang­ undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPC tingkat Kabupaten Labuhanbatu sebutan lainnya di atas materai cukup dengan menggunakan kop surat partai politik.
- (3) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam rangkap 2 (dua).
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) tembusannya disampaikan kepada Ketua KPU dan Kepala Badan Kesbang Pol dan Linmas.
BAB IV - TATA CARA PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN
Pasal 7
Dalam hal partai politik tidak mengajukan permohonan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 pada tahun anggaran berjalan, bantuan keuangan yang bersumber dari APBD tidak dapat diberikan.
BABV PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN
BAB IV - TATA CARA PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN
Pasal 8
Penyaluran bantuan keuangan kepada Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik atau sebutan lainnya ke Rekening Kas Umum Partai Politik.
BAB IV - TATA CARA PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN
Pasal 9
Penyaluran bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut :
- a. Surat Keterangan Bank yang menyatakan memiliki Nomor Rekening Bank atas nai:na DPC/DPD Partai Politik atau sebutan lain; dan
- b. Surat tanda terima uang bantuan yang dibuat dalam bentuk kwitansi ditandatangani diatas materai oleh Ketua dan Bendahara DPC /DPD Partai Politik atau sebutan lain dengan menggunakan Kop Surat dan Cap Stempel Partai Politik.
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMA DAN PENGELUARAN BANTUAN KEUANGAN
BAB VI - LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMA DAN PENGELUARAN BANTUAN KEUANGAN
Pasal 10
- ( 1 ) Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan disampaikan oleh pimpinan Partai Politik kepada Bupati melalui Kepala Badan Kesbang Pol dan Linmas paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhimya Tahun Anggaran.
- (2) Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan.
- (3) Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dan ayat (2) tembusannya disampaikan kepada Bupati dan Ketua KPU Kabupaten Labuhanbatu.
- (4) Partai Politik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi Administrasi berupa penghentian Bantuan Keuangan APBD sampai laporan pertanggungjawaban diterima Pemerintah Tahun Anggaran yang akan datang.
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 04 Tahun 2007 tentang Besaran Bantuan Keuangan dan Pedoman Pengajuan, Penyerahan, Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Kabupaten Labuhanbatu dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
'
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap pengundangan penempatannya Labuhanbatu. orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Bupati ini dengan dalam Berita Daerah Ka bu paten
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Rantauprapat. pada tanggal 7 Oktober 2014

Penandatangan: BUPATILABUHANBATU, dto TIGOR PANUSUNAN SIREGAR Diundang di Rantauprapat pada tanggal 7 Oktober 2014 · - s ·' i 8 . : ,

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KAB]., ATEN LABUHANBATU, ALI USMAN HARAHAP 4 « BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU TAHUN 2014 NOMOR 33