Unknown Unknown Nomor I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (t embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 440O); 3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan kmbaran Negara Renubtih* (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat :
WALIKOTA KOTAMOBAGU PROVINSI SULAWESI UTARA
PERATT'RAIT WALIKOTA KOTAMOBAGU rrouoR /8 rlrrur zors
TEITTAITG
PER^'ALIII{AT I'IIIAS BAGI SAITGADI, PERAIYGI(AT DESA, PIUPIITAIT DA"IT AITGICK)TA BADA.IT PERUUSYAWARATAI{ DESA DAIT PEIIGT'RUS/AI{GGOTA LTUBAGA KTUASYARANA.TAIT DESA DI KCYTA K(yTA.UOBAGU TAIII'T AI{(XiARAIT 2015
DEITGAIT RAIIUAT TI'HAIT YAI|G DIAIIA ESA
YALIKOTA KO(ATOBAGU
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan terlib administrasi, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan peq'alanan dinas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa bagi Sangadi, Perangkat Desa, Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa dan Pengurus/Anggota kmbaga Kemasyarakatan Desa di Kota Kotamobagu, dipandang perlu mengatur pelaksanaan pe4'alanan dinas.
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
1. Undang-Undang Nomor I Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (t embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 440O);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan kmbaran Negara Renubtih*
Menetapkan
:
Indonesia Nomor 4438);
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2OO7 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 6, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680 ); 4.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa {lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 5.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 244 Tahun 2014, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6.
- Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 34 Tahun 2014 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap dilingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2015. 7.
fEUUTUSKAIt
PERTIALIIIIAIY DIIIAST BAGI Stt"ttcADI, pERAIycKAT DESA, PIUPII|AIT DAil ArGG€rTA BADAIT PERIUSYAWARATAIT DESA DAr PEilGITRUS/AIICTG(}TA LEUBAGA XEUASYARAXA,TAfi DESA DI K(}[A KGyTAUOBAGU TAHIII{ AIT(X}ARAIT 2015
BAB I - XTIEITTUAIT I'UUU
Pasal 2
- (1) Sangadi, Perangkat Desa, Pimpinan dan Anggota BPD dan Pengurus/Anggota kmbaga Kemasyarakatan Desa, yang akan melakukan pe{alanan Dinas, terlebih dahulu harus mendapat perintah atasannya dalam bentuk SpT sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran I Peraturan Walikota ini.
2. \-(2) Berdasarkan sPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, diterbitkan spD Sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

## Paral 3

- (1) SPT untuk pe{alanan dinas dalam daerah ditandatangani oleh pejabat berwenang dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Untuk Sangadi, SPT ditandatangani oleh Camat;
- b. Untuk Perangkat Desa dan Pengurus/Anggota kmbaga Kemasyarakatan, SPT ditandatangani oleh Sangadi; dan
- c. Untuk Pimpinan dan Anggota BPD, SPT ditandatangani oleh Ketua BpD.
- (2) SPT untuk perjalanan dinas luar daerah ditandatangani oleh camat dan \-dibuatkan Nota Dinas.
- (3) SPD ditandatangani oleh Sangadi yang bersangkutan.
7. (a) SPT dan SPD ditembuskan kepada:
- a. Sekretaris Desa; dan
- b. Bendahara Desa.

## BAB IU

## BI,AYA PER.'ALAITAIT DII{AS

## Paral 4

Biaya peq'alanan dinas digolongkan dalarrr 2 (dua) tingkatan, yaitu:

1. Tingkat A untuk Sangadi, Sekretaris Desa serta pimpinan dan Anggota BpD;
2. Tingkat B untuk Perangkat Desa Lainnya dan pengurus/Anggota kmbaga Kemasyarakatan.



## Patel 5

untuk PerjaLanan Dinas Dalam rangka mengikuti Kursus, Diklat dan Kegiatan sejenisnya yang membutuhkan kontribusi biaya dan perjalanan dinas yang akomodasinya ditanggung oleh pa.nitia pelaksana kegiatan yang diikuti, diberikan biaya berupa :

- a. Penginapan dan uang Harian selama dua hari (satu hari sebelum dan satu hari sesudah) pelaksanaan kegiatan.
- b. uang Transport dan Tiket dari tempat kedudukan ketempat tujuan pergi pulang.
- c. Uang harian diklat sebanyak hari pelaksanaan kegiatan.

## Pasal 6

- (1) Besamya Satuan Biaya perjalanan dinas bagi Sangadi, perangkat Desa, Pimpinan dan Anggota BPD dan kmbaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini;
2. (2t Biaya Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud Ayat (l) terdiri atas komponenkomponen sebagai berikut:
- a. Uang Harian;
- b. Biaya Transport;
- c. Biaya Penginapan;
- (3) Uang harian dimaksud pada ayat (2) huruf a digolongkan sesuai dengan daerah tujuan pelaksanaan tugas, sebageimana tencantum dalam lampiran III Keputusan ini.
7. (41 Biaya Transport sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibayarkan sesuai biaya rill (At Cost) yang terdiri atas:
- a. Peg'alanan dinas dari tempat Kedudukan sampai rempat T\rjuan keberangkatan dan kepulangan (biaya tiket angkutan udara/angkutan darat/angkutan laut) termasuk biaya ke terminar bus/stasiun/ bandara/pelabuhan keberangkatan.
9. b' retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.
10. Biaya penginapan rlimaksud pada ayat (2) huruf c digolongkan sesuai dengan daerah tujuan pelaksanaan tugas, sebagairnana tercantum dalam lampiran IV keputusan ini. (s)
11. Jenis fasilitas transportasi dalam pelaksanaan perjalanan dinas bagi sangadi, Pimpinan dan Anggota BPD, perangkat Desa dan pengurus/Anggota Irmboga Kemasyarakatan Desa adalah menggunakan Angkutan umum dengan Klas Ekonomi. (6)



## Pa!.I 7

- (1) Biaya penginapan/akomodasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (21 huruf c, dibayarkan sesuai dengan biaya Rill (At Cost).
- 12) Dalam hal pelaksanaan peq'alanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 3O o/o (figa puluh persen) dari biaya penginapan sesuai dengan tingkatan pelaksana peg'alanan dinas dan dibayar secara lumpsum.
3. Biaya Tiket pe{alanan dinas (Angkutan Darat, Laut dan Udara), pelaksanaanya dibayar seluruhnya sesuai yang tercantum dalam tiket (at cost) termasuk biaya jasa pelayanan penumpang pesawat udara (airport tax) atau pass masuk lainnya dari tempat pemberangkatan sampai di tempat tujuan. (3)

## Pa$l 8

- (1) Biaya peq'alanan dinas dapat dibayarkan sebelum perjalanan dinas dilaksanakan.
- (2) Biaya perjalanan dinas dibayar secara penuh apabila rincian perjalanan dinas telah diverifikasi oleh Sekretaris Desa yang bersangkutan dan disahkan oleh Kepala Desa.

## Pasal 9

- (l) untuk pet'alanan dinas dalam daerah di wilayah kecamatan hanya dibayarkan biaya transportasi sebesar Rp. 25.000,- (Dua puluh lima ribu rupiah)/hari
- (2) Untuk perjalanan dinas dalam daerah, dibayarkan biaya sebesar Rp. 10O.OOO (Seratus ribu rupiah)

## pnranseraenBfle#ar,erarDrrrAs

## Pasal 10

- (1) Pihak-pihak yang melakukan perjalanan dinas dilarang menerima biaya peq'alanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) dalam waktu yang sama.
- (2) I^ama peg'alanan dinas sesuai kepentingan/urgensi dengan mengingat penghematan biaya, waktu dan teneg serta. kemampuan anggaran tersedia ditambah waktu tempuh perg pulang yang dibutuhkan diatur sebagai berikut:

| No | Uraian | Hari Pelaksanaan |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1 | Untuk kunjungan ke Kabupaten Bolaang Mongondow, Bolaang Mongondow Timur, Dan Bolaang Mongondow Selatan | I Hari |
| 2 | Untuk Kunjungan ke Kota Manado, Bitung Bolaang Mongondow Utara dan Minahasa Raya | 2Hari |

| 3. | Untuk kunjungan ke daerah terjauh di wilayah Propinsi Sulawesi utara (Keputauan Sangihe) dan Kota Gorontalo | 3 Hari |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 4 | Luar Daerah Luar Propinsi | 4 Hari |

- (3) Perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka konsultasi dapat dilaksanakan oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua dan Sekretaris BpD dengan jumlah paling banyak 2 (dua) orang, dengan waktu konsultasi dapat diberikan I (satu) hari
- (4) Perjalanan dinas dalam daerah untuk penyampaian dokumen/barang diberikan selama I (satu) hari ditambah waktu tempuh sebagaimana tersebut pada ayat (l) dengan jumlah paling banyak I (satu) orang.

## Paral 11

- (l) Pejabat yang berwenang memberikan perintah peg'alanan dinas wajib membatasi pelaksanaan peq'alanan dinas untuk hat-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting serta mengadakan penghematan dengan mengurangi frekuensi, jumlah orang dan lamanya peq'alanan.
- (2) Pejabat yang berwenang memberikan perintah pe{'aranan dinas bertanggung jawab dan wajib memperhatikan lebih dahulu kepentingan perjalanan dinas maupun anggaran yang tersedia.
- (3) Pihak-pihak yang melakukan perl'alanan dinas bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita sebagai akibat dari kesalahan, keralaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya dengan perjalanan dinas berkenaan.
- (4) Terhadap kesarahan, kelalaian dan kearpaan sebagaimana dimaksud pada ayat
- (3) dapat dikenakan sanksi berupa :
- a. tuntutan ganti kerugian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau
- b. hukuman administratif dan sanksi lainnya menurut peraturan perundangundangan yang berlaku.
- (5) Pihak-pihak yang melalukan pe{'aranan dinas wajib menyampaikan dokumen pertanggungiawaban bukti biaya pengeluaran transport, bukti biaya penginapan dan bukti pendukung rainnya seb,gai dasar penetapan perhitungan spD rampung.

## Pasal 12

- (1) sPD selain merupakan surat perintah, digunakan pula sebagai arat/bukti pelaporan / pertanggungiawaban / pengawasan.


\,


- (21 Pada SPD tidak boleh ada penghapusan-penghapusan atau cacat dalam tulisan, perubahan-perubahan dapat dilakukan dengan coretan-coretan yang dibubuhi paraf dari pejabat yang memberikan perintah.

## (3) Pada SPD dicatat :

- a. tanggal berangkat dari tempat kedudukan/tempat tinggal/tempat berada, dibubuhi tandatangan pejabat yang berwenang;
- b. tanegat tiba dan berangkat di dan dari tempat/daerah yang dikunjungi, dibubuhi tandatangan pejabat yang dikunjungi/berwenang; dan
- c. tanggal tiba kembali ke tempat kedudukan, dibubuhi tandatangan pejabat yang berwenang.
4. (a) Pihak-pihak yang melakukan pe{alanan dinas selambat-lambatnya 5 (lima) hari sesudah kembari diwajibkan memberikan laporan tertulis kepada pejabat yang memberikan SPI.

## Pa:al 13

Ketentuan Pedalanan Dinas pada Peraturan Walikota Ini berlaku bagi pe{alanan Dinas yang dibebankan pada Anggaran pendapatan dan Belanja Desa (ApBDes) di Desa se-Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2015.

## Parel 14

Sangadi, Pimpinan dan Anggota BpD, perangkat Desa dan pengurus/Anggota l€mbaga Kemasyarakatan yang melaksanakan perjalanan dinas selambatlambatnya 7 ( tujuh ) hari sesudah kembali diwajibkan memberikan laporan tertulis pada pejabat yang memberikan perintah perjalanan dinas.

## BAB III

## PERTAITGGIII{G.'AWABAII

## Pa:al 15

Dokumen pertanggungiawaban peq'alanan dinas terdiri dari : Surat perintah rugas (SPf, Surat Peg'alanan Dinas (SpD), Tiket (pesawat udara, Kapal laut, bus dan kereta api), bukti naik pesawat (boarding pass) serta bukti biaya jasa pelayanan penumpang pesawat udara ( airport tax) atau pass masuk lainnya serta bulrti pembayaran hotel apabila menggunakan fasilitas biaya hotel selagaimana dimaksud datam Pasal 7 ayat(l).

## Pa.el 16

Sangadi, Pimpinan dan Anggota BpD, perangkat Desa dan pengurus/Anggota

Irmb"ga Kemasyarakatan yang melakukan pe{'alanan Dinas bertanggung jawab

\'

;

atas ketertiban dan efisiensi pelaksanaan Peraturan walikota ini dalam lingkup Pemerintahan Desa masing-masing.

## BAB IV

## XTf,EIfTUAIf PETI'TUP

## Pa.al 17

Dengan ditetapkannya Peraturan walikota ini, maka Kepala Desa, perangkat Desa, Pimpinan/Anggota Badan Permusyawaratan Desa Dan pengurus/Anggota kmbaga Kemasyarakatan Desa dalam melaksanakan perjalanan dinas harus berpedoman pada Peraturan Walikota ini.

## Pa.al 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan walikota ini dengan menempatkannya daram Berita Daerah Kota Kotamobagu.

Diterapkan di Kotamobagu Pada tanggal 26 Met 2Ol5



TAFONG BARA

Diundaagkan di Kotamobagu Pada tanggal 2e ,AGr 2Ol5


AERAH

iltKOTA K

STAFA LIMBALO

A DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2OI5 NOMOR /6

KOP KFTAMATAN (JIKA YANG MENANDATANGANI ADALAH CAMAT) KOP DESA (JIKA YANG MENANDATANGANI ADALAH SANGADN

## ST'RAT PERNTTAII TUGAS

I[omor:

Dasar

## MEMERINTAHI(AN:

- \- Kepada

Untuk

1. a. Nama

- b. Jabatan

2. a. Nama

- Jabatan

- (diisi nama pejabat yang diberi perintah) '

- (diisi nama jabatan pejabatyang diberi perintah)

- (diisi nama pejabat yang diberi perintah) '

- (diisi nama jabatan pejabat yang aiberi perintah)

(dii.simatcsud i.t ;";;"iili."

'

Demikian surat tugas ini diberikan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab dan hasilnya diLaporkan.

Ditetapkan di

Pada tanggal.

PE.IABAT PEMBERI PERINTAH


(Nama Pejabat Pembei perintah)

Tembusan:

- l. Sangadi...;

2. Sekretaris Desa ...;

3. Bendahara Desa ...

- 4.Arsip.

.

## KOP DESA

kmbar ke: Nomor

## st RAT PERnITAH PER.TALAIIAIY DII{AS (SppDl

- 1 Pejabat Pemberi Perintah

- 2 Nama pejabat yang

melaksanakan pe{alanan dinas

- 3 a Jabatan

a.

- b Tingkat menurut Peraturan

- Peg'alanan Dinas

b.

- 4 Maksud Perjalanan Dinas

(diisi maksud perjalanan sesuai dengin ST)

- 5 Alat angkutan yang dipergunakan

- 6 a. Tempat berangkat

a.

- b. ?empat Tujuan

b.

- a Lamanya Perjalanan Dinas

a.

- b Tanggal berangkat

b.

- c. Tanggal harus kembali

c.

## 8@

- a Instansi

a.

- b Mata Anggaran

b.

9

Keterangan lain-lain

Ditetapkan di

Pada tanggal.

SANGADI ...


(Nama Pejabat Pembei peintah)

- I. Berangkat Dari :

(Tempat Kedudukan)

Ke:

PadaTanggal :

Sangadi...

- II. Tiba Di

:

PadaTanggal :

Berangkat dari :

PadaTanggal :

- III. Tiba Di

:

PadaTanggal :

Berangkat dari :

PadaTanggal :

- IV. Tiba Kembali Di ; PadaTanggal :

Telah diperiksa dengan keterangan bahwa pe{alanan tersebut atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Sangadi...

- V. Catatan Lain-l,ain

## VI. Perhatian

Kepala Desa yang menerbitkan spD, pihak-pihak yang melakukan perjaranan dinas, para pejabat yang mengesahkan t"t gg"t berangkatTtiba, serta'be;dahara desa bertanggung jawab berdasarkan peratriian yang trhku apatita oesa menaapat kerugian akibat kesalahan dan kealpaannya -

## SATUAN BIAYA UANG HARIAN

| NO | PROPINSI | SATUAN | LUAR KOTA | DIKLAT |
|------|---------------------|----------|-------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | ACEH | OH | 360,000.00 | 110,000.00 |
| 2 | SUMATERA UTARA | OH | 370,000.00 | 110,000.00 |
| 3 | RIAU | OH | 370,000.00 | 110,000.00 |
| 4 | KEPULAUAN RIAU | OH | 370,000.00 | 110,000.00 |
| 5 | JAMBI | OH | 370,000.00 | 110,000.00 |
| 6 | SUMATERA BARAT | OH | 380,000.00 | 110,000.00 |
| 7 | SUMATERA SELATAN | OH | 380,000.00 | 110,000.00 |
| 8 | LAMPUNG | OH | 380,000.00 | 110,000.00 |
| 9 | BENGKULU | OH | 380,000.00 | 1r0,o00.00 |
| 10 | BANGKA BELITUNG | OH | 410,000.00 | 120,000.00 |
| 11 | BANTEN | OH | 370,000.00 | 110,000.00 |
| l2 | JAWA BARAT | OH | 430,000.00 | 130,000.00 |
| l3 | DKI JAKARTA | OH | 530,000.00 | 160,000.00 |
| L4 | JAWA TENGAH | OH | 370,000.00 | 110,000.00 |
| l5 | D.I. JOGJAKARTA | OH | 420,000.00 | 130,000.00 |
| 16 | JAWATIMUR | OH | 410,000.00 | 120,000.00 |
| t7 | BALI | OH | 480,000.00 | 140,000.00 |
| 18 | NUSA TENGGARA BARAT | OH | 440,000.00 | 130,000.o0 |
| 19 | NUSA TENGGARA TIMUR | OH | 430,000.00 | 130,000.00 |
| 20 | KALIMANTAN BARAT | OH | 380,000.00 | 110,000.00 |
| 2t | KALIMANTAN TENGAH | OH | 360,000.00 | 110,000.00 |
| 22 | KALIMANTAN SELATAN | OH | 380,000.00 | 1r0,000.00 |
| 23 | KALIMANTAN TIMUR | OH | 430,000.00 | 130,000.00 |
| 24 | KALIMANTAN UTARA | OH | 430,000.00 | 130,000.00 |
| 25 | SULAWESI UTARA | OH | 370,000.00 | 110,000.00 |
| 26 | GORONTALO | OH | 370,O00.00 | 110,000.00 |
| 27 | SULAWESI BARAT | OH | 410,000.00 | 120,000.00 |
| 28 | SULAWESI SELATAN | OH | 430,000.00 | 130,000.00 |
| 29 | SULAWESI TENGAH | OH | 370,000.00 | 1r0,000.00 |
| 30 | SULAWESI TENGGARA | OH | 380,000.00 | 110,000.00 |
| 31 | MALUKU | | 380,OO0.00 | I l0,ooo.00 |
| 32 | MALUKU UTARA | OH OH | 430,000.00 | 130,000.00 |
| 33 | PAPUA | OH | 580,000.00 | 170,000.00 |
| 34 | PAPUA BARAT | OH | 480,000.00 | 140,000.00 |

6r wAr,rxorA KorA[oBAcu4(


## SATUAN BIAYA PENGINAPAN

| No | Propinsi | Satuan | TINGKATAN PERJALANAN DINAS | TINGKATAN PERJALANAN DINAS |
|------|---------------------|----------|------------------------------|------------------------------|
| No | Propinsi | Satuan | TINGKAT A | TINGKAT B |
| 1 | 2 | 3 | 7 | 8 |
| 1 | ACEH | OH | 410,000.00 | 370,000.0o |
| 2 | SUMATERA UTARA | OH | 505,000.00 | 310,000.00 |
| 3 | RIAU | OH | 450,000.00 | 380,000.00 |
| 4 | KEPULAUAN RIAU | OH | 502,000.00 | 280,000.00 |
| 5 | JAMBI | OH | 382,000.00 | 290,000.0o |
| 6 | SUMATERA BARAT | OH | 477,OOO.OO | 370,OO0.00 |
| 7 | SUMATERA SELATAN | OH | 5r4,000.00 | 310,000.00 |
| 8 | LAMPUNG | OH | 374,000.00 | 356,O00.00 |
| 9 | BENGKULU | OH | 599,000.00 | 510,000.00 |
| l0 | BANGKA BELITUNG | OH | s33,000.00 | 304,000.00 |
| 1l | BANTEN | OH | 797,OOO.OO | 400,000.00 |
| t2 | JAWA BARAT | OH | s1s,000.00 | 463,000.00 |
| l3 | DKI JAKARTA | OH | 610,000.00 | 400,000.00 |
| l4 | JAWA TENGAH | OH | 497,000.00 | 350,000.00 |
| 15 | D.I. JOGJAKARTA | OH | 629,000.00 | 461,000.00 |
| l6 | JAWATIMUR | OH | 499,000.00 | 329,000.00 |
| t7 | BALI | OH | 904,000.00 | 6s8,000.00 |
| 18 | NUSA TENGGARA BARAT | OH | 540,O00.00 | 360,000.00 |
| 19 | NUSA TENGGARA TIMUR | OH | 662,000.00 | 400,000.00 |
| 20 | KALIMANTAN BARAT | OH | 430,000.00 | 361,000.00 |
| 2T | KALIMANTAN TENGAH | OH | 558,000.00 | 436,000.o0 |
| 22 | KALIMANTAN SELATAN | OH | s00,000.00 | 379,OO0.00 |
| 23 | KALIMANTAN TIMUR | OH | ss0,ooo.o0 | 450,000.00 |
| 24 | KATIMANTAN UTARA | OH | 550,000.00 | 4s0,000.00 |
| 25 | SULAWESI UTARA | OH | s49,000.00 | 342,000.00 |
| 26 | GORONTALO | OH | 423,000.o0 | 240,000.00 |
| 27 | SULAWESI BARAT | OH | 425,000.00 | 360,000.00 |
| 28 | SULAWESI SELATAN | OH | 539,000.00 | 378,0O0.00 |
| 29 | SULAWESI TENGAH | OH | 493,000.00 | 389,000.00 |
| 30 | SULAWESI TENGGARA | OH | 488,000.00 | 420,000.00 |
| 31 | MALUKU | OH | s4s,000.00 | 414,000.00 |
| 32 | MALUKU UTARA | OH | 478,000.00 | 380,000.00 |
| 33 | PAPUA | OH | 460,000.00 | 414,000.00 |
| 34 | PAPUA BARAT | OH | 798,000.O0 | 370,000.00 |

fi 1 War,rXOre KOTAMOBAGU(