PERATURAN BUPATI KEEROM Nomor 12 Tahun 2016 tentang PEDOMAN PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN PENYULUHAN MASYARAKAT LOKAL (berlaku 26 Agustus 2016)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan peran sektor pertanian, perikanan dan kehutanan, diperlukan sumberdaya manusia yang berkualitas, andal serta berkemampuan manajerial dan kewirausahaan melalui upaya penyuluhan sehingga pelaku utama pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan mampu membangun usaha dari hulu sampai hilir yang berdaya saing tinggi dan mampu berperan serta dalam melestarikan hutan dan lingkungan sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan;
- b. bahwa untuk mengoptimalkan peran penyuluh swadaya, membangun kerjasama dengan penyuluh swasta, perlu di bentuk kelembagaan penyuluhan masyarakat;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan peraturan Bupati Keerom tentang pedoman pembentukan kelembagaan penyuluhan masyarakat;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat Dan Kabupaten-kabupaten Otonom Di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2097);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan. Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Teluk Wondama di Kabupaten Keerom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan
7. Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 445);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151)sebagaimana telah diubah dengan UdangUndang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digul, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor : 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
6. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang sistem penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 588) sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2014 tentang kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN PENYULUHAN MASYARAKAT LOKAL.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati Ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Keerom
2. Pemerintah Daerah adalah pemerintah Kabupaten Keerom
3. Bupati adalah Bupati Keerom
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Keerom
5. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian,Perikanan dan Kehutanan yang selanjutnya disebut Bapelluh adalah Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian,Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Keerom.
6. Balai Penyuluhan Perikanan dan Kehutanan yang selanjutnya disingkat BP3K adalah satuan kerja penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan di tingkat distrik.
7. Penyuluhan pertanian perikanan dan kehutanan yang selanjutnya disebut penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama dan pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dang mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar ,teknologi, pemodalan dan sumberdaya lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitasnya, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraannya serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
8. Pertanian yang mencakup tanaman pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan yang selanjutnya disebut Pertanian adalah seluruh kegiatan meliputi usaha hulu, usaha tani, agro industry, pemasaran dan jasa penunjang pengelolaan sumberdaya alam hayati dalam agroekosistem yang sesuai dan berkelanjutan dengan bantuan teknologi,modal,tenaga kerja dan manajemen untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.
9. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan mulaui dari praproduksi, produksi pengolahan samapai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu system bisnis perikanan.
10. Kuhutanan dalah system pengurusan yang bersangkutpaut dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang diselenggarakan dalam suatu system bisnis perikanan.
11. Pelaku utama kegiatan pertanian perikanan dan kehutanan yang selanjutnya disebut pelaku utama adalah petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan dan masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar hutan, beserta keluarga intinya.
12. Pelaku usaha adalah perorangan atau korporasi yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola usaha pertanian, perikanan dan Kehutanan.
13. Penyuluh pertanian, penyuluh perikanan dan penyuluh Kehutanan, baik pegawai negeri sipil, swasta maupun swadaya, yang selanjutnya disebut penyuluh adalah perorangan yang melakukan kegiatan penyuluhan.
14. Penyuluh pegawai negeri sipil yang selanjutnya disebut penyuluh PNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab. Wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada satuan organisasi lingkup pertanian, perikanan atau kehutanan untuk melakukan kegiatan penyuluhan.
15. Penyuluhan swasta adalah penyuluh yang berasal dari dunia usaha dan/atau lembaga yang mempunyai kompetensi dalam bidang penyuluhan.
16. Penyuluh swadaya adalah pelaku utama yang berhasil dalam usahanya dan warga masyarakat lainya yang dengan kesadarannya sendiri mau dan mampu menjadi penyuluh.
17. Materi penyuluhan adalah bahan penyuluhan yang akan disampaikan ooleh para penyuluh kepada pelaku utama dan pelaku usaha dalam berbagai bentuk meliputi informasi,teknologi, rekayasa social, manajemen, ekonomi, hukum, dan kelestarian lingkungan.
18. Programa penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan yang selanjutnya disebut programa penyuluhan adalah rencana tertulis yang disusun secara sistematis untuk memberikan arah dan pedoman sebagai alat pengendali pencapaiian tujuan penyuluhan.
19. Kelembagaan penyuluhan adalah lembaga pemerintah dan/ atau masyarakat yang mempunyai tgas dan fungsi menyelenggarakan penyuluhan.
20. Kelembagaan penyuluhan masyarakat adalah kelompok penyuluh masyarakat yang dibentuk atas kesepakatan bersama antar penyuluh swadaya pertanian perikanan dan kehutanan dan atau penyuluh swasta di dalam satu kawasan yang sama.
PEMBENTUKAN
BAB II - PEMBENTUKAN
Pasal 2
- (1) Peraturan Bupati ini menjadi dasar pembentukan kelembagaan penyuluhan masyarakat yang disebut kelompok penyuluh masyarakat lokal.
- (2) Kelompok penyuluh masyarakat lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk atas kesepakatan bersama antara penyuluh swadaya pertanian, penyuluh swadaya perikanan, penyuluh kehutanan swadaya masyarakat dan/ atau swasta dalam satu kawasan yang sama.
BAB III - KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA
Pasal 3
Kedudukan kelompok penyuluh masyarakat lokal adalah sebagai mitra BP3K
BAB III - KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA
Pasal 4
Sekretariat kelompok penyuluh masyarakat lokal bertempat di BP3K
BAB III - KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA
Pasal 5
Wilayah keja kelompok penyuluh masyarakat lokal adalah sama dengan wilayah kerja BP3K.
BAB III - KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA
Pasal 6
Dalam 1 (satu) BP3K hanya terdapat 1 (satu) kelompok penyuluh masyarakat lokal.
KEANGGOTAAN
BAB IV - KEANGGOTAAN
Pasal 7
Anggota kelompok penyuluh masyarakat lokal adalah semua penyuluh swadaya pertanian, penyuluh swadaya perikanan, penyuluh kehutanan swadaya masyarakat dan/atau penyuluh swasta dalam wilayah kerja yang sama.
BAB V - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 8
Kelompok penyuluh masyarakat lokal mempunyai tugas pokok mengkoordinir anggota dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan agar tetap sesuai dengan rencana kerja dan tidak keluar dari program penyuluhan.
BAB V - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 9
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, kelompok penyuluh masyarakat lokal mempunyai fungsi :
- a. Menyusun rencana kerja penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan yang terintegrasi dengan program penyuluhan di BP3K;
- b. Sebagai wadah proses pembelajaran dan wahana kerjasama antar anggota;
- c. Menjalin kemitraan dengan pihak terkait dalam mensukseskan kegiatan penyuluhan; dan
- d. Menyusun laporan kegiatan penyuluhan yang telah dilaksanakan.
ORGANISASI
BAB VI - ORGANISASI
Pasal 10
- (1) Keolompok penyuluh masyarakat lokal dipimpin oleh seorang ketua, dibantu sekretaris dan bendahara yang disebut dengan pengurus inti.
- (2) Apabila dibutuhkan, maka dapat diangkat wakil ketua, wakil sekretaris dan wakil bendahara.
- (3) Untuk memperlancar tugas-tugas pengurus inti, dapat dibentuk seksiseksi sesuai kebutuhan.
PENGURUS
BAB VII - PENGURUS
Pasal 11
- (1) Pengurus kelompok penyuluh masyarakat lokal berasal dari anggota;
- (2) Ketua dipilih oleh anggota secara musyawarah mufakat;
- (3) Apabila tidak tercapai musyawarah mufakat, maka pemilihannya dilakukan melalui pemilihan dengan suara terbanyak;
- (4) Sekretaris, bendahara dan pengurus lainnya ditunjuk oleh ketua;
- (5) Tata cara pemilihan pengurus diatur dalam tata tertib pemilihan yang akan disepakati oleh anggota pada saat pemilihan.
MASA KERJA PENGURUS DAN RAPAT
BAB VIII - MASA KERJA PENGURUS DAN RAPAT
Pasal 12
- (1) Masa kerja pengurus adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya.
- (2) Apabila ketua halangan tetap dalam menjalankan tugas sebelum periodenya habis, maka diganti melalui pemilihan secara musyawarah mufakat sampai periode selesai.
- (3) Apabila musyawarah mufakat tidak terpenuhi, maka pemilihannya dilakukan melalui pemilihan dengan suara terbanyak.
BAB VIII - MASA KERJA PENGURUS DAN RAPAT
Pasal 13
- (1) Rapat pengurus inti dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan, atau sesuai kebutuhan.
- (2) Rapat pengurus dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan, atau sesuai kebutuhan
- (3) Rapat umum dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan, atau sesuai kebutuhan.
- (4) Rapat dalam rangka memilih ketua dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 4 tahun, atau sesuai kebutuhan.
- (5) Semua pengambilan keputusan dalam rapat melalui musyawarah mufakat.
- (6) Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai maka pengambilan keputusan dilakukan melalui pemilihan dengan suara terbanyak.
BAB IX - HUBUNGAN KERJA
Pasal 14
- (1) Hubungan kerja kelompok penyuluh masyarakat lokal dengan BP3K dalam hal :
- a. Membuat rencana kerja penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan;
- b. Menyusun program penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan;
- c. Menyusun materi penyuluhan;
- d. Melaksanakan pertemuan berkala; dan
- e. Membangun kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam mensukseskan kegiatan penyuluhan.
- (2) Hubungan kerja kelompok penyuluh masyarakat lokal dengan perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pertanian, perikanan dan kehutanan dalam hal :
- a. Mengkonsultasikan materi-materi penyuluhan;
- b. Menyelaraskan dan mengakses kegiatan-kegiatan yang mendukung penyelenggaraan penyuluhan; dan
- c. Mendapatkan informasi tentang program pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan.
HAK DAN KEWAJIBAN
BAB X - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 15
Kelompok penyuluh masyarakat lokal mempunyai hak:
- a. Menerima pengakuan resmi dari pemerintah daerah;
- b. Dapat mengikuti pelatihan di bidang pertanian, perikanan dan kehutanan;
- c. Dapat menikuti sebagai kegiatan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan;
- d. Mendapat penghargaan atas tugas, pengabdian dan prestasinya; dan
- e. Dapat menerima bantuan biaya sepanjang anggaran tersedia.
BAB X - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 16
Kelompok penyuluh masyarakat lokal mempunyai kewajiban :
- a. Melakukan kegiatan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan;
- b. Mengikuti pelatihan saat diminta dan/atau ditugaskan;
- c. Melakukann koordinasi dan konsultasi denggan BP3K dan Bapelluh;
- d. Bekerja atas dasar sukarela dan tidak menuntut gaji/honorium; dan
- e. Membuat laporan apabila diminta oleh lembaga penyuluhan.
KRITERIA PENYULUH SWADAYA DAN PENYULUH SWASTA
BAB XI - KRITERIA PENYULUH SWADAYA DAN PENYULUH SWASTA
Pasal 17
Kriteria penyuluh swadaya meliputi :
- a. Bermukim di lokasi wilayah kerja;
- b. Mempunyai sifat kemimpinan dan dapat diteladani bagi masyarakat sekitarnya;
- c. Memiliki dan/atau mengelola usaha di bidangnya (pertanian perikanan dan kehutanan) yang berhasil dan dapat dicontoh oleh masyarakat sekitarnya;
- d. Memiliki keterampilan teknis di bidangnya (pertanian, perikanan dan kehutanan);
- e. Mampu bermitra dan berkoordinasi dengan penyuluh PNS (pertanian, perikanan dan kehutanan) dalam melakukkan kegiatan penyuluhan;
- f. Bersedia mengikuti pelatihan jika diminta/ditugaskan;
- g. Usia paling rendah 20 (dua puluh ) tahun, paling tinggi 50 (lima puluh) tahun; dan
- h. Pendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas/sederajat.
BAB XI - KRITERIA PENYULUH SWADAYA DAN PENYULUH SWASTA
Pasal 18
Kriteria penyuluh swasta meliputi :
- a. Karyawan perusahaan swasta yang bergerak dalam pemberdayaan pelaku utama di bidang pertanian, perikanan dan kehutanan;
- b. Mempunyai kompetensi di bidang penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan;
- c. Dalam menjalankan tugasnya berhadapan langsung dengan pelaku utama pertanian, perikanan dan kehutanan; dan
- d. Mampu bermitra dan berkoordinasi dengan penyuluh PNS (pertanian, perikanan dan kehutanan) dalam melakukan kegiatan penyuluhan;
PELAPORAN
BAB XII - PELAPORAN
Pasal 19
- (1) Kelompok penyuluh masyarakat menyusun laporan kegiatan penyuluhan yang telah dilaksanakan meliputi semua aspek kegiatan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan.
- (2) Laporan yang telah disusun disampaikan kepada BP3K sebagai mitra kerja dengan tembusan kepada Bapelluh dan satuan kerja Perangkat Daerah terkait tentang penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan.
KETENTUAN PENUTUP
BAB XIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Keerom.

Penetapan: Ditetapkan di Arso

Penandatangan: pada tanggal 26 Agustus 2016 BUPATI KEEROM, CAP/TTD CELSIUS WATAE

Penetapan: Diundangkan di Keerom pada tanggal 29 Agustus 2016

Penandatangan: ## SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEEROM CAP/TTD PETRUS SOLOSSA BERITA DAERAH KABUPATEN KEEROM TAHUN 2016 NOMOR 34

Distribusi: Salinan sesuai dengan aslinya,

Penandatangan: Plh. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN PREGUSTINA DUMA NIP. 19810314 200605 2 002