PERATURAN WALIKOTA SURABAYA Nomor 14 Tahun 2017 tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 18 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENERBITAN IZIN USAHA TOKO SWALAYAN DI KOTA SURABAYA (berlaku 3 Mei 2017)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
:
:
a.
bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 9 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penataan Toko Swalayan di Kota Surabaya, telah ditetapkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 18 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penerbitan Izin Usaha Toko Swalayan Kota Surabaya sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 39 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 18 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penerbitan Izin Usaha Toko Swalayan Kota Surabaya;
- b. bahwa sehubungan dengan perubahan kedudukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya serta dalam rangka optimalisasi pelayanan penerbitan izin usaha toko swalayan di Kota Surabaya, maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor 18 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penerbitan Izin Usaha Toko Swalayan Kota Surabaya sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 39 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 18 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penerbitan Izin Usaha Toko Swalayan Kota Surabaya sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 18 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penerbitan Izin Usaha Toko Swalayan Kota Surabaya.
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 45 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5512);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Neara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir denganUndang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 24 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5657);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4742);
6. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern;
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68/M-DAG/PER/10/2012 tentang Waralaba Untuk Jenis Usaha Toko Modern;
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6/M-DAG/PER/9/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2009 tentang Bangunan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Penataan Toko Swalayan di Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2015 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 2);
Menetapkan
13. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10);
14. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10);
15. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 28 Tahun 2007 tentang Organisasi Unit Pelayanan Terpadu satu Atap (UPTSA) Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2007 Nomor 28) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 28 Tahun 2007 tentang Organisasi Unit Pelayanan Terpadu satu Atap (UPTSA) Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 Nomor 11);
16. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 18 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penerbitan Izin Usaha Toko Swalayan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2015 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 39 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 18 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penerbitan Izin Usaha Toko Swalayan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 43);
17. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 71).
6. : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 18 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENERBITAN IZIN USAHA TOKO SWALAYAN DI KOTA SURABAYA.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 18 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penerbitan Izin Usaha Toko Swalayan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2015 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 39 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 18 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penerbitan Izin Usaha Toko Swalayan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 43) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
1. Ketentuan Pasal 1 angka 5, angka 6, angka 7 dan angka 12 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Walikota adalah Walikota Surabaya.
3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah adalah Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Surabaya.
4. Badan Perencanaan Pembangunan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya.
5. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya.
6. Dinas Perdagangan adalah Dinas Perdagangan Kota Surabaya.
7. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang adalah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya.
8. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya.
9. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Surabaya.
10. Dinas Tenaga Kerja adalah Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya.
11. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya.
12. Bagian Administrasi Perekonomian dan Usaha Daerah adalah Bagian Administrasi Perekonomian dan Usaha Daerah Sekretariat Daerah Kota Surabaya.
13. Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap yang selanjutnya disingkat UPTSA adalah Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap Kota Surabaya.
14. Pemohon adalah orang atau badan yang mengajukan permohonan Izin Usaha Toko Swalayan.
15. Badan adalah sekelompok orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah, firma, dan koperasi.
16. Pasar Rakyat adalah Tempat Usaha yang ditata, dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
17. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horisontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
18. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual.
19. Toko Swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, department store, hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
20. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar.
21. Surat Keterangan Rencana Kota yang selanjutnya disingkat SKRK adalah informasi tetang persyaratan tata bangunan dan lingkungan yang diberlakukan oleh pemerintah daerah pada lokasi tertentu.
22. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Walikota kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
23. dihapus.
24. Izin Usaha Toko Swalayan selanjutnya disebut IUTS adalah izin untuk dapat menjalankan usaha pengelolaan Toko Swalayan yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian.
2. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 3
- (1) Susunan keanggotaan Tim Hasil Analisa Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari :
Pasal 4
- (1) Susunan keanggotaan Tim Hasil Analisa Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari :
- a. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah selaku Pengarah;
- b. Kepala Dinas Perdagangan selaku Pembina;
- c. Kepala Bidang Pelayanan dan Pengawasan pada Dinas Perdagangan selaku Ketua;
- d. Sekretaris Dinas Perdagangan selaku Sekretaris;
- e. Kepala Seksi Pelayanan pada Dinas Perdagangan selaku Anggota;
- f. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan selaku Anggota;
- g. Unsur Dinas Lingkungan Hidup selaku Anggota;
- h. Unsur Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang selaku Anggota;
- i. Unsur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selaku Anggota;
- j. Unsur Dinas Perhubungan selaku Anggota;
- k. Unsur Dinas Tenaga Kerja selaku Anggota;
- l. Unsur Bagian Hukum selaku Anggota;
- m. Unsur Bagian Administrasi Perekonomian dan Usaha Daerah selaku Anggota; dan
- n. Unsur Kecamatan setempat selaku Anggota.
- (2) Tim Hasil Analisa Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyiapkan pedoman teknis berkaitan dengan kajian Analisa Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat dalam rangka penerbitan IUTS;
- b. melaksanakan penilaian terhadap hasil kajian Analisa Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat dalam rangka penerbitan IUTS;
- c. memberikan rekomendasi terhadap hasil kajian Analisa Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat dalam rangka penerbitan IUTS;
- d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c kepada Walikota melalui Kepala Dinas Perdagangan.
- (3) Penjabaran lebih lanjut atas tugas-tugas tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Ketua Tim.
Pasal II
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Penetapan: Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 3 Mei 2017

Penandatangan: WALIKOTA SURABAYA,

Verifikasi: ttd. TRI RISMAHARINI

Penetapan: Diundangkan di Surabaya pada tanggal 3 Mei 2017

Penandatangan: ## SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA ,

Verifikasi: ttd. ## HENDRO GUNAWAN BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2017 NOMOR 14