PERATURAN DAERAH KABUPATEN BI Nomor 2 Tahun 2006 tentang PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI NOMOR 2 TAHUN 2006 TENTANG RETRIBUSI TERMINAL (berlaku 10 Mei 2006)
Pembukaan
Menimbang :
PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
NOMOR 2 TAHUN 2006 TENTANG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI NOMOR 2 TAHUN 2006 TENTANG RETRIBUSI TERMINAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUARO JAMBI,
- a. bahwa terminal yang merupakan prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, membongkar dan memuat barang, perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan keberangkatan kendaraan umum;
- b. bahwa terminal sebagai prasarana transportasi jalan untuk keperluan menaikan dan menurunkan penumpang, membongkar dan memuat barang perlu ada pengaturan dalam pelaksanaannya agar berfungsi sebagaimana mestinya;
Mengingat
- 1. Undang - Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Jalan dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
5. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4441);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentan Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.84 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 29 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Perhubungan Kabupaten Muaro Jambi (Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 19 Tahun 2004 Seri D Nomor 19);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
dan
BUPATI MUARO JAMBI
- (1). Terminal terdiri dari :
- a. terminal penumpang;
- b. terminal barang.
MEMUTUSKAN :
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO
MENETAPKAN : JAMBI TENTANG RETRIBUSI TERMINAL
Pasal 2
TERMINAL
- (2). Terminal penumpang dikelompokkan sebagai berikut :
- a. Terminal Tipe A, berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antar propinsi, dan/atau angkutan lintas batas negara, angkutan antar kota dalam propinsi, angkutan kota dan angkutan pedesaan;
- b. Terminal Penumpang Tipe B, berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota dalam propinsi, angkutan kota, dan/atau angkutan pedesaan;
- c. Terminal Penumpang Tipe C, berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan pedesaan;
Pasal 3
Setiap Angkutan Antar Kota Antar Propinsi (AKAP) dan Angkutan Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP) serta Angkutan Kota dan Angkutan Angkutan Pedesaan yang datang dan berangkat diwajibkan masuk dan menaikkan dan menurunkan penumpang di Terminal.
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
BAB III - NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 4
Dengan nama retribusi terminal dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penggunaan fasilitas dilingkungan terminal yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
BAB III - NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 5
Objek retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas terminal yang meliputi :
- a. Penyediaan tempat parkir kendaraan;
- b. Penyediaan tempat kegiatan untuk menaikkan dan menurunkan penumpang atau barang bagi kendaraan angkutan orang maupun barang;
- c. Penyediaan tempat kegiatan usaha;
- d. Fasilitas lainnya dilingkungan terminal.
BAB III - NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 6
Subjek Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/memanfaatkan fasilitas terminal.
BAB IV - GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 7
Retribusi Terminal digolongkan Retribusi Jasa Usaha.
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
BAB V - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 8
Tingkat penggunaan jasa diukur ## BAB VI
PRINSIP DALAM PENETAPAN RETRIBUSI
BAB V - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 9
Prinsip dalam penetapan Retribusi adalah didasarkan pada tujuan untuk biaya pemeliharaan terhadap pemakaian fasilitas terminal, kebersihan dan pengawasan.
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
BAB VII - STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 10
- (1). Atas jasa pelayanan terminal, dikenakan Retribusi.
- (2). Besarnya Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan sebagai berikut :
- a. Terminal Angkutan Penumpang umum dalam kota/angkutan pedesaan Per mobil sebesar Rp. 500,- (Lima Ratus Rupiah) Per sekali masuk.
- b. Terminal Angkutan Orang/Bus
1. Angkutan Antar Kota dalam Propinsi (AKDP)
- Bus Daya Angkut 25 s/d 50 orang Bus Daya Angkut 8 s/d 12 orang
Rp. 1000/sekali masuk
Rp. 500/sekali masuk
2. Angkutan Antar Kota antar Propinsi (AKDP)
- Bus Daya Angkut 25 s/d 50 orang Bus Daya Angkut 8 s/d 12 orang
Rp. 1500/sekali masuk
Rp. 750/sekali masuk
3. Terminal Angkutan Barang
Kendaraan yang bermuatan
Daya Angkut 550 s/d 1000 Kg
Rp. 1000/sekali masuk
Daya Angkut 1001 s/d 3500 Kg
Rp 3500/sekali masuk
Daya Angkut 3501 s/d 5500 Kg
Rp. 5500/sekali masuk
Daya Angkut 5501 s/d 8000 Kg
Rp. 8000/sekali masuk
Daya Angkut 8001 s/d 12000 Kg
Rp. 12000/sekali masuk
BAB VII - STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 11
Selain Retribusi sebagaimana dimaksud pasal 8 Peraturan Daerah ini, setiap penggunaan fasilitas diterminal dikenakan retribusi yang ditetapkan sebagai berikut :
- a. Parkir Kendaraan diterminal :
2. -mobil
Rp. 1000/sekali masuk
- -sepeda motor
Rp. 500/sekali masuk
- b. Pemakaian kois diterminal dikenakan Retribusi sebesar Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) setiap meter persegi setiap hari.
- c. Untuk usaha berjualan tidak dalam kios dikenakan Retribusi sebesar Rp. 500 (lima ratus rupiah) setiap hari.
- d. Sarana Kebersihan Umum :
-
mandi
Rp. 1000/sekali masuk
- Buang Air Besar/Kecil
Rp. 500/sekali masuk
WILAYAH PEMUNGUTAN
BAB VIII - WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 12
Wilayah pemungutan Retribusi Terminal adalah Kabupaten Muaro Jambi
TATA CARA PEMUNGUTAN
BAB IX - TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 13
- (1). Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2). Hasil pungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini disetor secara Bruto ke Kas Daerah.
- (3). Tata Cara Pemungutan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
SANKSI ADMINISTRASI
BAB X - SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 14
Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 huruf b dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) dari Retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD, setelah melalui peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing selama 7 (tujuh) hari.
TATA CARA PEMBAYARAN
BAB XI - TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 15
- (1). Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2). Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
BAB XI - TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 16
- (1). Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2). Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk maka hasil retribusi disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.
- (3). Pengaturan lebih lanjut tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran hasil retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
BAB XI - TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 17
- (1). Bupati atas permohonan wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi dalam kurun waktu tertentu atau menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2 % (dua Persen) setiap bulan.
- (2). Persyaratan untuk dapat mengangsur dan atau menunda pembayaran ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
BAB XI - TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 18
- (1). Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (2). Bentuk, jenis, isi ukuran buku dan tanda bukti pembayaran ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
TATA CARA PENAGIHAN
BAB XII - TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 19
- (1). Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat izin lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2). Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran /peringatan/surat izin lain yang wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3). Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
BAB XIII - PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 20
- (1). Bupati dapat memberikan pengurangan keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2). Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
BAB XIV - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 21
- (1). Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi melaksanakan pembinaan, pengawasan, penertiban dan pengendalian terhadap penyelenggaraan Terminal dalam Wilayah Kabupaten Muaro Jambi.
- (2). Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh Instansi terkait yang ditunjuk dengan Keputusan Bupati.
KETENTUAN PIDANA
BAB XV - KETENTUAN PIDANA
Pasal 22
- (1). Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud Pasal 3 dan Pasal 14 Peraturan Daerah ini sehingga merugikan keuangan daerah diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah)
- (2). Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.
PENYIDIKAN
BAB XVI - PENYIDIKAN
Pasal 23
- (1). Pejabat pegawai negari sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi Wewenang Khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah.
- (2). Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah.
- c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi. Atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah.
- d. Memeriksa buku-buku catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah.
- e. Melakukan penggeledahan unutk mendapatkan bahan bukti pembukuan pencatatan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas dimaksud pada huruf e.
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah.
- i. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- j. Menghentikan penyidikan.
- k. Melakukann tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut Hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3). Penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal memeberitahukan dimulainya penyidikan dan meyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui kordinasi dengan Penyidik POLRI, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP Pasal 24
Pasal 24
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP Pasal 24
Pasal 25
Peraturan Derah ini ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi.

Penetapan: Ditetapkan di Sengeti pada tanggal 10 Mei 2006

Penandatangan: BUPATI MUARO JAMBI, dto H. AS'AD SYAM

Penetapan: Diundangkan di Sengeti pada tanggal 11 Mei 2006

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI, dto ## SUDIRMAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2006 NOMOR 2 SERI C NOMOR 1