PERATURAN BUPATI MA Nomor 17 Tahun 2014 tentang PEMBEBASAN RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL (berlaku 27 Maret 2014)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 79A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/326/SJ tanggal 17 Januari 2014 tentang Larangan Pungutan Uang dalam memberikan Pelayanan Administrasi Kependudukan, dipandang perlu melakukan Pembebasan Retribusi terhadap Penggantian Biaya Cetak Kartu Penduduk Dan Akta Catatan Sipil sebagai bagian dari pelayanan administrasi kependudukan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapan Peraturan Bupati Banjar;
2. Mengingat : 1.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-
3. Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penetapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional, sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Indonesia;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2007 tentang Pelayanan Publik di Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2007 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 08);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 06);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2012 Penyelenggaraan Administrasi Kepndudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2);
13. Peraturan Bupati Banjar Nomor 33 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Retribusi Daerah (Berita Daearh Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 33);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBEBASAN RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banjar.
3. Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar.
5. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar.
6. Penduduk adalah warga negara Indonesia dan warga negara asing, baik yang berdomisili di dalam daerah atau di luar daerah yang memerlukan pelayanan pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan di Daerah.
7. Dokumen Penduduk adalah Dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang di hasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan sipil.
8. Pejabat/Petugas adalah Pejabat dan Petugas Desa/Kelurahan, Kecamatan, Unit Pelayanan Teknis Daerah Instansi Pelaksana dan Instansi Pelaksana.
9. Instansi Pelaksana perangkat daerah yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
10. Unit Pelayanan Teknis Daerah Instansi Pelaksana adalah satuan kerja di tingkat Kecamatan yang melaksanakan pelayanan pencatatan sipil dengan kewarganegaraan menerbitkan akta.
11. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
12. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah Kecamatan.
13. Desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Kepentingan Masyarakat Setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.
PEMBEBASAN RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL
BAB II - PEMBEBASAN RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL
Pasal 2
- (1) Pembebesan terhadap retribusi penggantian biaya cetak kartu penduduk dan akta catatan sipil adalah
- a. dokumen kependudukan yang terdiri atas :
1. penerbitan Kartu Tanda Penduduk;
2. penerbitan Kartu Keluarga;
3. surat keterangan tempat tinggal;
4. surat keterangan pindah datang; dan
5. kartu identitas penduduk muslim.
- b. dokumen pencatatan sipil yang terdiri atas :
1. perkawinan;
2. penceraian;
3. kematian;
4. pengakuan dan pengesahan anak;
5. pencatatan pengangkatan anak;
6. perubahan nama;
7. perubahan status kewarganegaraan;
8. salinan akta;
9. penerbitan surat keterangan pelapor dan tanda bukti pelapor; dan 10. pendaftaran pencatatan.
- (2) Pembebesan terhadap tarif dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a adalah tersebut dalam tabel sebagai berikut :
A DOKUMEN KEPENDUDUKAN
| No | | Retribusi (Rp) | Retribusi (Rp) |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| | Uraian | WNI | WNA |
| 1. | PENERBITAN KTP a. KTP SIAK Non-Elektronik 1) Cetak Blanko - Permohonan Baru - Penggantian dan 2) Administrasi b. KTP SIAK Elektronik | | |
| | | 3.000,- | 3.000,- |
| | Perpanjangan | 3.000,- | 3.000,- |
| | | 3.500,- | 50.000,- |
| | 1) Cetak Blanko | | |
| | - Permohonan Baru | 25.000,- | 25.000,- |
| | - Penggantian dan Perpanjangan | 25.000,- | 25.000,- |
| | 2) Administrasi | 3.000,- | 100.000,- |
| 2. | PENERBITAN KK | | |
|------|----------------------------------------|----------|-----------|
| | 1) Cetak Formulir | | |
| | - Permohonan Baru | - | - |
| | - Penggantian dan Perpanjangan | 1.500,- | 1.500,- |
| | 2) Administrasi | 3.000,- | 50.000,- |
| 3. | SURAT KETERANGAN TEMPAT TINGGAL (SKTT) | - | 100.000,- |
| 4. | SURAT KETERANGAN PINDAH DATANG | 10.000,- | 100.000,- |
| 5. | KARTU IDENTITAS PENDUDUK MUSIMAN | - | 10.000,- |
- (3) Pembebesan terhadap tarif dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b adalah tersebut dalam tabel sebagai berikut :
B DOKUMEN PENCATATAN SIPIL
| No | Jenis Akta Catatan | Retribusi (Rp) | Retribusi (Rp) |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| . | Sipil | WNI | WNA |
| 1. | PERKAWINAN a. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan (s/d satu bulan sejak tanggal pengesahan menurut agama) : 1) di dalam kantor 2) di luar kantor | 50.000,- 60.000,- | 75.000,- 120.000,- |
| | b. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan (lebih satu bulan sejak tanggal pengesahan menurut agama) : 1) di dalam kantor | 100.000,- | 200.000,- |
| | 2) di luar kantor | 125.000,- | 300.000,- |
| 2. | c. Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan Kedua (K.2) dan seterusnya PERCERAIAN a. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan | 25.000,- 50.000,- | 50.000,- 100.000,- |
| | Akta Perceraian b. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Perceraian (lebih satu bulan sejak tanggal Keputusan Pengadilan | 100.000,- | 200.000,- |
| | yang mempunyai kekuatan hukum c. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Perceraian Kedua (K.2) dan seterusnya | 25.000,- | 50.000,- |
| 3. | KEMATIAN | | |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| | a. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Kematian | 10.000,- | 25.000,- |
| | b. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Kematian (K.2) dan seterusnya | 20.000,- | 50.000,- |
| 4. | PENGAKUAN DAN PENGESAHAN ANAK a. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Pengakuan Anak | 50.000,- | 100.000,- |
| | b. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Pengesahan Anak | 50.000,- | 100.000,- |
| | c. Penerbitan Kutipan Akta Pengakuan Anak Kedua (K.2) dan seterusnya | 60.000,- | 120.000,- |
| | d. Penerbitan Kutipan Akta Pengesahan Anak Kedua (K.2) dan seterusnya | 60.000,- | 120.000,- |
| 5. | PENCATATAN PENGANGKATAN ANAK a. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Pengangkatan Anak | 50.000,- | 100.000,- |
| | b. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Pengangkatan Anak melebihi 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal Keputusan dari Pengadilan Negeri yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan atau tanggal pengukuhan Pengadilan Negeri bagi pengangkatan anak melalui Notaris | 100.000,- | 200.000,- |
| 6. | PERUBAHAN NAMA Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Perubahan Nama | 50.000,- | -- |
| 7. | PERUBAHAN STATUS KEWARGANEGARAAN Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Perubahan Status Kewarganegaraan | 200.000,- | -- |
BAB II - PEMBEBASAN RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL
Pasal 3
- (1) Setiap Penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana melalui Rukun Tetangga, Kepala Desa/ Lurah dan Camat secara berjenjang dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan.
- (2) Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh Dokumen Kependudukan.
- (3) Setiap Penerbitan Dokumen Kependudukan di bebaskan dari Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Penduduk Dan Akta Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
BAB II - PEMBEBASAN RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL
Pasal 4
Pejabat dan Petugas Desa/Kelurahan, Kecamatan, UPTD Instansi Pelaksana dan Instasi Pelaksana tidak diperbolehkan melakukan pungutan terhadap pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Martapura pada tanggal 27 Maret 2014

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR H. NASRUN SYAH BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2015 NOMOR 17 ## BAB VI ## KETENTUAN PENUTUP Pasal 5

Penandatangan: Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Penetapan: Ditetapkan di Martapura pada tanggal 27 Maret 2014

Penandatangan: BUPATI BANJAR, H. PANGERAN KHAIRUL SALEH