PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN Nomor 10 Tahun 2012 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABYPATEN BANGKALAN NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASf DAN TATA KERJA DINAS DAERAH (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang a. bahwa untuk lebih meningkatkan I9-nerja organisasi dan pelayanan kepada masyarakat sebagai unsur pelaksana otonomi daerah dan sebagai konsekuensi perlu dibentuknya Unit Pelaksana Teknis Dinas berdasar kebutuhan di daerah, maka perlu dilakukan penataan kelembagaan pada Dinas-' dinas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud ! pada huruf a, maka Peraturan Daerah! Kabupaten Bangkalan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Orga~isasi dan Tata Kerja Dinas Daerah sebagaimana telah diupah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor [ 16 Tahun 2011 perlu diubah, yang diatur dengan Peraturan · Daerah.
M~ngingat Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
1. Indonesia Tahun · 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
•
.I
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia . Tahun 2008 .. · Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perunclang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik ilndonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Perafuran Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lemb~an Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindah~ dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambah~n Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263); ·
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambah¥U1 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 (rahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor ~3 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lemba;ran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, I Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan · Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
•
'
l
Menetapkan
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peratutan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
14. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 Tentang Rumpun Jabatan ~ungsional Pegawai Negeri Sipil;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 201 O;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri . Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daera:h;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2008, Nomor 2/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 16 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2011, Nomor 4/D).
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKALAN dan
BUPATI BANGKALAN
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH TENTANG PERU~AHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN NOMOR 3 i TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI : DAN TATA KERJA DINAS DAERAH.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2008, Nomor 2/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalap Nomor 16 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Ba1gkalan Tahun 2011, Nomor 4/D), diubah sebagai berikut:
.
1. Ketentuan
Pasal 6
SUSUNAN ORGANISASI
;
- (1) Susunan Organisasi Dinas Daeratj, sebagai berikut:
- a. Dinas Pendapatan:
1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, membawahi:
i
- a) Sub Bagian Penyusu:han Program;
- b) Sub Bagian Umum; ,
- c) Sub Bagian Keuangan;
3. Bidang PengembangaU: dan Pengendaliar. Pendapatan Daerah, membawahi:
- a) Seksi Peningkatan l dan Pengembangar. Pendapatan Daerah; i
- b) Seksi Pengkajian [ Pendapatan Dar. Perundang-U ndanga~;
- c) Seksi Pengendalia* Operasional dar Pembinaan Tehnis Pemungutan;
4. Bidang Pendataan dan Penetapan, membawahi:
- a) Seksi Pendataan dan Pendaftaran;
- b) Seksi Perhitungan dan Angsuran;
- c) Seksi Pemeriksaan dan Penerbitan Sura1 Ketetapan;
5. Bidang Pembukuan dan Pelaporan, membawahi:
- a) Seksi Pembukuan Penerimaan Pajak dar. Retribusi;
- b) Seksi Pembukuan Persediaan Ben de Berharga;
- c) Seksi Pembukuan Penerimaan Pendapatar Lain-Lain dan Pelaporan;
6. Bidang Penagihan dan Pelayanan Keberatan. membawahi:
- a) Seksi Penagihan dan Keberatan;
- b) Seksi Pembinaan Pendapatar Desa/Kelurahan;
- c) Seksi Pengelolaan Penerimaan Sumber Lain› Lain;
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
8. Kelompok Jabatan Fungsional.
- b. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan:
1. . Kepala Dinas;
2. Sekretariat, membawahi:
- a) Sub Bagian Penyusunan Program;
- b) Sub Bagian Umum;
- c) Sub Bagian Keuangan;
3. Bidang Pembangunan, Peningkatan Jalan dar: Jembatan, membawahi:
- a) ·Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan;
- b) Seksi Peningkatan Jalan dan Jembatan;
4. Bidang Pemeliharaan, Rehabilitasi Jalan dar: Jembatan, membawahi: ·
- a) Seksi Pemeliharaan dan Rehabilitasi Jalan;
- b) Seksi Pemeliharaan dan Rehabilitas: Jembatan;
5. Bidang Irigasi dan Pemanfaatan Air, membawahi:
- a) Seksi Bina Irigasi;
,
- b) Seksi Pemanfaatan Afr;
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
7. Kelompok Jabatan Fungsipnal.
- c. Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang:
1. Kepala Dinas;
.
2. Sekretariat, membawahi:
!
- a) Sub Bagian Penyusunan Program;
- b) Sub Bagian Umum;
l
- c) Sub Bagian Keuangan;
3. Bidang Peningkatan Fis~ Gedung dan Tata Ruang, membawahi:
- a) Seksi Perencanaan dctn Pelaksanaan Teknis;
- b) Seksi Tata Ruang;
.
4. Bi dang Pemeliharaan ctJn Keselamatan Fisi1 Bangunan, membawahi:
- a) Seksi Pemeliharaan dan Pemadarr. Kebakaran;
- b) Seksi Pendataan;
5. Bidang Perumahan, Penyehatan Lingkungan dar: Air Bersih, membawahi:
- a) Seksi Perumahan dan Penyehatar Lingkungan;
- b) Seksi Air Bersih;
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
7. Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. Dinas Perindustrian dan Perdagangan:
1. . Kepala Dinas;
2. Sekretariat, membawahi:
- a) Sub Bagian Penyusunan Program;
•
- b) Sub Bagian Umum;
- c) Sub Bagian Keuangan;
3. Bidang Bina Sarana dan Produksi Industri, membawahi:
- a) Seksi Pembinaan, Pengembangan Peralatan Mesin dan Produksi;
- b) Seksi Informasi Promosi Industri;
4. Bidang Bina Usaha Industri, membawahi:
- a) SeksiBimbingan Usaha Industri dan IKM;
- b) Seksi Penataan Struktur dan Kawasar Industri;
5. Bidang Bina Usaha Perdagangan, membawahi:
- a) Seksi Pengadaan dan Penyaluran;
- b) Seksi Usaha dan Sarana Perdagangan;
6. Bidang Perlindungan Usaha dan Konsumen, · membawahi;
- a) Seksi Pembinaan dan Pengawasan Baranf dan Jasa;
- b) Seksi Perlindungan .Usaha dan Konsumen;
7. Unit Pelaksana TeknisDinas;
8. Kelompok Jabatan Fungsional.
!
- e. Dinas Kelautan dan Perikanan:
1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, membawahi:
- a) Sub Bagian Penyusurian Program;
- b) Sub Bagian Umum;
'
I
- c) Sub Bagian Keuang~;
3. Bidang Budidaya Perikanaln, membawahi:
3. i a) Seksi Budidaya dan Pembenihan;
- b) Seksi Pengendalian Lingkungan dar Penyakit Ikan;
4. Bidang Sumber Daya Kelaµtan, membawahi:
- a) Seksi Eksplorasi, I Konservasi dar Pengawasan Sumber ?aya Kelautan;
- b) Seksi Pendayagunaan dan Tehnologi Sumbe1 Daya Kelautan;
5. Bidang Usaha Perikanan, rp.embawahi:
- a) Seksi Pemasaran clan Investasi Usahc Perikanan; !
- b) Seksi Pengolahan dan Pengembangan Mutu;
6. Unit Pelaksana Teknis Dirias;
7. . Kelompok Jabatan Fungsional.
Dinas Kesehatan:
1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, membawahi: ,
- a) Sub Bagian Penyusuljlan Program;
- b) Sub Bagian Umum;
i
- c) Sub Bagian Keuangaifi;
3. Bidang Pemberdayaarn
Sumber
Daya,
- membawahi:
- a) Seksi Promosi dan Peningkatan Mu tu Kesehatan;
- b) Seksi Peran Serta Mafyarakat;
- c) Seksi Penelitian ! dan Pengembangan Kesehatan; ;
4. Bidang Pelayanan Keseha~an, membawahi:
- a) Seksi Kesehatan Ibu dan Balita;
- b) Seksi Registrasi dan ;\kreditasi;
- c) Seksi Kesehatan Khusus;
5. Bidang Farmasi, Makanan dan Minuman, membawahi:
- a) .Seksi Obat dan Zat Berbahaya;
- b) Seksi Alat Kesehatan;
- c) Seksi Makanan, Minuman dan Gizi;
6. Bidang Pencegahan, Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, membawahi:
- a) Seksi Pencegahan Survilance Epidemilogi;
- b) Seksi Pemberantasan Penyakit Menular;
- c) Seksi Penyehatan Lingkungan;
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
8. Kelompok J:abatan Fungsional.
Dinas Pendidikan:
1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, membawahi:
3. ' a) Sub Bagian Periyusunan Program;
- b) Sub Bagian Umum;
- c) Sub Bagian Keuangan;
3. Bidang Sarana dan Prasarana, membawahi:
- a) Seksi Pengadaan Sarana dan Prasarana;
- b) Seksi Inventarisasi dan Pemeliharaan;
- c) Seksi Pengawasan dan Pengendalian;
4. Bidang TK/SD/SDLB, roemba.wahi: .
- a) Seksi Kurikulum; ·
- b) Seksi Kesiswaan;
2. . c) Seksi Pembinaan Kelembagaan;
5. Bidang SMP /SMA/SMK, membawahi:
- a) Seksi Kurikulum;
- b) .Seksi Kesiswaan;
- c) Seksi Pembinaan Kelembagaan;
6. Bidang Pendidikan, Luar Sekolah, Kesenian dan Olah Raga, membawahi: ·
- a) Seksi Pendidikan Luar Sekolah;
- b) Seksi Seni dan Budaya;
- c) Seksi Olah Raga;
,
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
8. Kelompok Jabatan Fungsi~nal.
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan µ'ransmigrasi:
1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, membawahi:
- a) Sub Bagian Penyusurian Program;
- b) Sub Bagian Umum;
I
- c) Sub Bagian Keuangan;
3. Bidang Sosial, membawahi:
- a) Seksi Pengembangan Swadaya Sosial;
- b) Seksi Rehabilitasi Sosial;
- c) Seksi Bantuan dan Pe 1 lindungan Sosial;
4. Bidang Penempatan dan Perluasan Tenaga Kerja , membawahi:
- a) Seksi Penempatan I dan produktifitas Tenaga Kerja; .
- b) Seksi Perluasan Kesempatan Kerja;
5. Bidang Pembinaari Pengawasan Ketenagakerjaan, membawahi:
- a) Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan;
- b) Seksi Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengupahan Ketenagakerjaan;
- c) Seksi Perselisihan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja;
6. Bidang Transmigrasi, membawahi:
- a) Seksi Penyiapan Pelayanan dan Pengembangan;
- b) Seksi Penyuluhan Pendaftaran Seleksi dan Pemindahan Penduduk;
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
8. Kelompok Jabatan Fungsional.
- i. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil:
1. . Kepala Dinas;
2. Sekretariat, membawahi:
- a) Sub Bagian Penyusunan Program;
- b) Sub Bagian Umum;
- c) Sub Bagian Keuangan;
3. Bidang Sistem dan Teknologi Informasi, membawahi:
- a) Seksi Pengembangan Program Aplikasi;
- b) Seksi Pelayanan Media Elektronik;
- c) Seksi Pengembangan Infrastruktur;
4. Bidang Administrasi Kependudukan, membawahi:
- a) Seksi Pelayanan dan Pendaftaran;
- b) Seksi Pengolahan Data Penduduk;
- c) Seksi Verifikasi Dokumen Penduduk;
5. Bidang Pencatatan Sipil, membawahi:
- a) Seksi Kelahiran, Kematian dan Pengakuan Pengesahan Anak;
- b) Seksi Perkawinan dan Perceraian;
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
7. Kelompok Jabatan Fungsi9nal.
Dinas Pertanian dan Petemakan:
1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, membawahi:
- a) Sub Bagian Penyusu9an Program;
- b) Sub Bagian Umum;
- c) Sub Bagian Keuangru{;
6. i 3. Bidang Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura, membawahi: ·
- a) Seksi Tanaman Pangan;
- b) Seksi Tanaman Hortikultura;
- c) Seksi Perlindungan lanaman Pangan dan Hortikultura.
4. Bidang Sarana, Prasarana dan Agribisnis, membawahi: [
- a) Seksi Sarana Produ~si dan Alat Mesin Pertanian; 1
- b) Seksi Rehabilitasi Pengembangan Lahan dan Tata Guna Air;
- c) Seksi Pengembangan Usaha dan Agribisnis; 5. Bidang Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pelayanan Petemakan, membawahi:
- a) Seksi Kesehatan Ma~yarakat Veteriner dan Pengamatan Penyaki~ Hewan;
- b) Seksi Pencegahati, Pemberantasan Penyakit Hewan da'.n Pengawasan Obat I Hewan dan Residu; !
- c) Seksi Pelayanan Peternakan dan Informasi;
6. Bidang Budidaya dan Perigembangan Agribisnis Petemakan, membawahi: :
- a) Seksi Kelembagaan' dan Bina Usaha Peternakan;
- b) Seksi Pakan dan Te~ologi Petemakan;
- c) Seksi Pembibitan, i Penyebaran dan ! Pengembangan Temak;
7. Unit Pelaksana Teknis Dinb.s;
8. Kelompok Jabatan Fungsi9nal.
- k. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika:
1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, membawahi:
- a) Sub Bagian Penyusunan Program;
- b) Sub Bagian Umum;
- c) Sub Bagian Keuangan;
3. Bidang Perhubungan Darat, membawahi:
- a) Seksi Lalu Lintas;
- b) Seksi Angkutan;
- c) Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor dan Keselamatan;
4. Bidang Perhubungan Laut, membawahi:
- a) Seksi Lalu Lintas Laut;
- b) Seksi Kepelabuhan;
- c) Seksi Keselamatan Lalu Lintas Laut;
5. Bidang Sarana dan Prasarana, membawahi:
25. , a) Seksi Saran.a Jalan;
- b) Seksi Terminal dan Parkir;
- c) Seksi Pemeliharaan dan Perawatan;
6. Bidang Komunikasi dan Informatika,
29. membawahi:
- a) Seksi Pos dan Telekomunikasi;
- b) Seksi Media Informasi dan Dokumentasi;
- c) Seksi Promosi . dan . Pemberdayaan Informasi;
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
8. Kelompok Jabatan Fungsional.
- I. Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan · Pariwisata:
1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, membawahi:
- a) Sub Bagian Penyusunan Program;
- b) Sub Bagian Umum;
- c) Sub Bagian Keuangru;i.;
3. Bidang Pemuda, membawahi:
- a) Seksi Pemberdaykan Kelembagaan Pemuda;
- b) Seksi Pemberdayaan femuda;
4. Bidang Olah Raga, memb8fwahi:
- a) Seksi Pemberdayaan; Kelembagaan Olah Raga;
- b) Seksi Pembinaan Atli' dan Pelatih;
13. ' 5. Bidang Kebudayaan, membawahi:
- a) Seksi Pembinaan Seni dan Nilai-Nilai Tradisional;
- b) Seksi Musium dan Kepurbakalaan;
6. Bidang Pariwisata, membawahi:
- a) Seksi Objek Daya Tarik Wisata dan Sarana Prasarana;
- b) Seksi Usaha Pariwisa~;
7. Unit Pelaksana Teknis Qin~s;
8. Kelompok Jabatan Fungsiqnal.
Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah:
1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, membawahi:
- a) Sub Bagian Penyusunan Program;
- b) Sub Bagian Umum;
- c) Sub Bagian Keuangan;
3. Bidang Kelembagaan, membawahi:
- a) Seksi Organisasi dan Tata Laksana;
- b) Seksi Hukum dan Advokasi;
4. Bidang Usaha Koperasi, membawahi:
- a) Seksi Pengembangan Usaha Koperasi;
- b) Seksi Pengembangan Usaha Simpan Pinjam;
5. Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, membawahi:
- a) Seksi Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- b) Seksi Pengembangan Kerjasama dan Informasi Bisnis.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
7. . Kelornpok Jabatan Fungsional.
- n. Dinas Kehutanan dan Perkebunan:
1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, rnernbawahi:
- a) Sub Bagian Penyusunan Program;
- b) Sub Bagian Umum;
- c) Sub Bagian Keuangan;
3. Bidang Pembenihan Tanaman, membawahi:
- a) Seksi Pembenihan dan Pengendalian Peredaran Benih Tanaman;
- b) Seksi Pengembangan Usaha Pembenihan Tanaman;
4. Bidang Pengembangan Produksi dan Peredaran Hasil, membawahi:
- a) Seksi Pengembangan U saha Kehutanan dan Perkebunan;
- b) Seksi Peredaran Hasil~
5. Bidang Rehabilitasi Lah$, Konservasi Tanah I dan Perlindungan Tanamap., membawahi:
- a) Seksi Rehabilitasi J..4han dan Konservasi Tanah; i
I
- b) Seksi Perlindungat]l Tanaman dan Pengelolaan Daerah A~iran Sungai (DAS);
6. Unit Pelaksana Teknis Din~s;
7. Kelompok Jabatan Fungsional.
Dinas Pertambangan dan Energi:
1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, membawahi:
- a) Sub Bagian Penyusunjan Program;
- b) Sub Bagian Umum;
- c) Sub Bagian Keuangari;
6. I 3. Bidang Pertambangan dan!Energi, membawahi:
- a) Seksi Inventarisasi, Pengusahaan Pertambangan dan Pengembangan Energi;
- b) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pertambangan dan Energi;
4. Bidang Kelistrikan dan Migas, rnembawahi:
- a) Seksi Inventarisasi, Pengernbangan Kelistrikan dan Migas;
- b) Seksi Pembinaan dan Pengawasan Kelistrikan dan Migas.
6. Bidang Geologi dan Air Tanah, membawahi:
- a) Seksi Inventarisasi, [ Pengembangan dan Konservasi Air Tanah;
- b) Seksi Mitigasi Bencana Geologi dan Pengembangan Wilayah;
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
8. Kelompok Jabatan Fungsipnal.
- (2) Rincian tugas dan fungsi masing-masing Dinas Daerah dan Unit Kerja dibawahnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan denganl Peraturan Bupati.
2. Pada
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I, IV, V, IX, X, XI, XII, XIII, XIV dan XV diubah dan harus dibaca sebagaimana tersebut dalam Lampiran I, IV, V, IX, X, XI, XII, XIII, XIV dan XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan menempatkannya Bangkalan. Peraturan Dae rah ini dengan dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Diundangkan di Bangkalan pada tanggal 14 Januari 2013


SEKRETJW!S\ AEAA ~ .. UPATEN BANGKALAN ·

•

~


.

LE ~ AERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2013 NOMOR 3/D

,~

## ATAS

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG

## PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KAB4PATEN BANGKALAN NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DIN TATA KERJA DINAS DAERAH I

## I. UMUM

Bahwa pembentukan organisasi dan tata kerjal dinas-dinas di daerah telah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerjaj Dinas Daerah, yang didalamnya mengatur pembentukan, struktur organi&amp;asi dan tata kerja.

Bahwa dengan semakin meningkatnya kebuttihan masyarakat dan untuk memenuhi kebutuhan daerah dalam mening!Fatkan pelayanan pada masyarakat, maka perlu membentuk Unit Pelaksanci Teknis pada beberapa Dinas dengan harapan dapat meningkatkan dan 111-endekatkan pelayanan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat. UntJk itu perlu dilakukan perubahan struktur organisasi dan tata kerja beberapa dinas daerah.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah perlu diubah yang diatur dengan Peraturan Daerah.

## II . PASAL DEMI PASAL.

## Pasal I

Angka 1 Cukupjelas

Pasal II

Cukupjelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN NOMOR 07.

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN

NOMOR

: 10

TAHUN

2012

TANGGAL

: 31

DESEMBER

2012

---.:


..\_\_


..


./9

\_

LAMPIRAN IX

PERATURAN

DAERAH

KABUPATEN BANGKALAN

NOMOR

10

TAHUN

2012

TANGGAL

: 31

DESEMBER

2012


.J,,

LAMPIRAN X

PERATURAN

DAERAH

KABUPATEN

BANGKALAN

NOMOR

10

TAHUN

2012

TANGGAL

:

31

DESEMBER

2012


,,,

LAMPIRAN XI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN

NOMOR

10

TAHUN

2012

TANGGAL

:

31

DESEMBER 2012


.I,,

'

## BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

LAMPIRAN XII

PERATURAN

DAERAH

KABUPATEN

BANGKALAN

NOMOR

10

TAHUN

2012

TANGGAL

:

31

DESEMBER

2012


.Ir

r

LAMPIRAN XIII

PERATURAN

DAERAH

KABUPATEN

BANGKALAN

NO MOR

10 TAHUN

2012

TANGGAL

:

31 DESEMBER

2012

I


«.

..

Jr\_


LAMPIRAN XV

PERATURAN

DAERAH

KABUPATEN

BANGKALAN

NOMOR

10

TAHUN

2012

TANGGAL

:

31

DESEMBER

2012