PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 22 Tahun 1999 tentang PEMBENTUKAN 3 (TIGA) KECAMATAN DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PONTIANAK DALAM WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN BARAT (berlaku 25 Maret 1999)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk dan volume kegiatan pemerintahan dan pembangunan di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pontianak dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat, sehingga untuk memperlancar pelaksanaan tugas-tugas pelayanan di bidang pemerintahan dan pembangunan serta meningkatkan pelayanan terhadap masyarakt, dipandang perlu membentuk Kecamatan baru di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II tersebut;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 75 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah, pembentukan Kecamatan harus ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);
3. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
Menetapkan :
MEMUTUSKAN :
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBENTUKAN 3 (TIGA KECAMATAN DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PONTIANAK DALAM WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN BARAT.
Pasal 1
- (1) Membentuk Kecamatan Kuala Behe di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pontianak, yang meliputi wilayah :
- a. Desa Kuala Behe;
- b. Desa Semedang;
- c. Desa Paku Raya;
- d. Desa Permi'it;
- e. Desa Tanjung Balai;
- f. Desa Angkanyar;
- g. Desa Kedama;
- h. Desa Sehe Lusur;
- i. Desa Begawan Ampar;
- j. Desa Sejowet;
- k. Desa Nyayum.
- (2) Wilayah Kecamatan Kuala Behe sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Air Besar.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Kuala Behe, maka wilayah Kecamatan Air Besar dikurangi dengan wilayah Kecamatan Kuala Behe sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (4) Pusat Pemerintahan Kecamatan Kuala Behe sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berada di Desa Kuala Behe.
Pasal 2
- (1) Membentuk Kecamatan Sebangki di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pontianak, yang meliputi wilayah :
- a. Desa Sebangki;
- b. Desa Agak;
- c. Desa Kumpang Tengah;
- d. Desa Sungai Segak;
- e. Desa Rantau Panjang.
- (2) Wilayah Kecamatan Sabangki sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Sengah Temila.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Sebangki, maka wilayah Kecamatan Sengah Temila dikurangi dengan wilayah Kecamatan Sebangki sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (4) Pusat Pemerintahan Kecamatan Sebangki sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berada di Desa Sebangki.
Pasal 3
- (1) Membentuk Kecamatan Kuala Mandor B di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pontianak, yang meliputi wilayah :
- a. Desa Kuala Mandor B;
- b. Desa Kuala Mandor A;
- c. Desa Sungaienau;
- d. Desa Kubupadi;
- e. Desa Retok.
- (2) Wilayah Kecamatan Kuala Mandor B sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Sungai Ambawang.
- (3) Dengan dibentuknya Kcamatan Kuala Mandor B, maka wilayah Kecamatan Sungai Ambawang dikurangi dengan wilayah Kecamatan Kuala Mandor B sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (4) Pusat Pemerintahan Kecamatan Kuala Mandor B sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berada di Desa Kuala Mandor B.
Pasal 4
Batas wilayah Kecamatan-kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), Pasal 2 ayat (1), dan Pasal 3 ayat (1), dituangkan dalam peta yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.
Pasal 5
Pemekaran, peneggabungan, penghapusan, perubahan nama dan batas Desa/Kelurahan dalam Kecamatan-kecamatan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah ini sepanjang tidak mengakibatkan perubahan batas wilayah Kecamatan, ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Barat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 6
- (1) Ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur oleh Menteri Dalam Negeri
Pasal 7
Segala sesuatu dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pembentukan dan perubahan batas Kecamatan dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 8
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Maret 1999 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 Maret 1999 MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA AKBAR TANJUNG
LAMPIRAN
LAMPIRAN
LAMPIRAN PETA TIDAK DISERTAKAN (LIHAT FISIK)