PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 17 Tahun 2017 tentang Koordinasi Pembagian Tugas Keasistenan Terhadap Pengawasan Dan Perencanaan Program Kerja Perangkat Daerah; 4. 1 . Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2008, tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4876); (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI BOLMNG MONGONDOW SELATAN PROVINS! SULAWESI UTARA
PERATURAN BUPATI BOLMNG MONGONDOW SELATAN NOMOR 17 TAHUN 2017
TENT ANG
KOORDINASI PEMBAGIAN TUGAS KEASISTENAN DALAM PENGAWASAN, PERENCANMN DAN PELAKSANMN PROGRAM KERJA PERANGKAT DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOLMNG MONGONDOW SELATAN,
- a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan urusan pilihan yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah, perlu mengatur koordinasi dan integrasi pelaksanaan urusan;
- b. bahwa koordinasi dan integrasi pelaksanaan urusan pemerintahan dilaksanakan oleh Asisten Sekretaris Daerah, berdasarkan pembidangan urusan yang ditangani;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Koordinasi Pembagian Tugas Keasistenan Terhadap Pengawasan Dan Perencanaan Program Kerja Perangkat Daerah;
4. 1 . Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2008, tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
Menetapkan
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55870, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 3 Tahun 2011 ten tang Urusan Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 3);
MEMUTUSKAN :
- PERATURAN BUPATI TENTANG KOORDINASI PEMBAGIAN TUGAS KEASISTENAN DALAM PENGAWASAN, PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PROGRAM KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
- 1 . Daerah adalah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bolaang Mongondow Selatan dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3. Bupati adalah Bupati Bolt Mongondow Selatan
4. Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan bidang pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat, bidang perekonomian dan pembangunan, bidang administrasi umum.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah satuan kerja penyelenggara urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
BAB II
RUANG LINGKUP DAN TUJUAN
Bagian Kesatu
Ruang Lingkup
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini mencakup koordinasi, pengawasan, dan sinkronisasi kebijakan program yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Pengaturan mi bertujuan untuk mensinkronkan dan mengkoordinasikan perencanaan, penyusunan, pengawasan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, bidang perekonomian dan pembangunan, dan bidang administrasi umum. f
PEMBAGIAN TUGAS KOORDINASI KEASISTENAN
Bagian Kesatu
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
BAB III - PEMBAGIAN TUGAS KOORDINASI KEASISTENAN
Pasal 4
- ( 1 ) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam menyinkronkan dan mengkoordinasikan perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat.
- (2) Dalam pelaksanaan lingkup tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
- ( 1 ) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dapat berkoordinasi dengan Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik dan Staf Ahli Bidang Pemerintahan.
BAB III - PEMBAGIAN TUGAS KOORDINASI KEASISTENAN
Pasal 5
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi:
- a. sinkronisasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat;
- b. koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat;
- c. pengendalian penyelenggaraan urusan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b;
- d. pengawasan atas pelaksanaan tugas koordinasi Satuan Kerja Perangkat Daerah; dan
- e. pelaksanaan tugas tertent yang diberikan oleh Pimpinan.
BAB III - PEMBAGIAN TUGAS KOORDINASI KEASISTENAN
Pasal 6
Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mengkoordinasikan Satuan Kerja sebagai berikut:
- a. Bagian Hukum;
- b. Bagian Tata Pemerintahan;
- c. Bagian Kesejahteraan Rakyat;
- d. Dinas Satuan Palisi Pamong Praja;
- e. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- f. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- g. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- h. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;
1. Dinas Kesehatan;
- J. Sekretariat DPRD;
- k. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- I. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
- m. Kantor Camat Bolaang Uki;
- n. Kantor Camat Helumo;
- o. Kantor Camat Posigadan;
- p. Kantor Camat Tomini;
- q. Kantor Camat Pinolosian;
- r. Kantor Camat Pinolosian Tengah; dan
- s. Kantor Camat Pinolosian Timur
Bagian Kedua
Asisten Perekonomian dan Pembangunan
BAB III - PEMBAGIAN TUGAS KOORDINASI KEASISTENAN
Pasal 7
- ( 1 ) Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam menyinkronkan dan mengkoordinasikan perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pe,ekonf an dan Pembangunan
- (2) Dalam pelaksanaan lingkup tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
- (1) Asisten Perekonomian dan Pembangunan dapat berkoordinasi dengan Staf Ahli Bidang Pembangunan dan Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan.
BAB III - PEMBAGIAN TUGAS KOORDINASI KEASISTENAN
Pasal 8
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Asisten Perekonomian dan Pembangunan menyelenggarakan fungsi:
- a. sinkronisasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang perekonomian dan pembangunan;
- b. koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang perekonomian dan pembangunan;
- c. pengendalian penyelenggaraan urusan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b;
- d. pengawasan atas pelaksanaan tugas koordinasi Satuan Kerja Perangkat Daerah; dan
- e. pelaksanaan tugas tertentu yang diberikan oleh Pimpinan.
BAB III - PEMBAGIAN TUGAS KOORDINASI KEASISTENAN
Pasal 9
Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8, Asisten Perekonomian dan Pembangunan mengkoordinasikan Satuan Kerja sebagai berikut:
- a. Bagian Perekonomian dan Pembangunan;
- b. Bagian Pengadaan Barang/Jasa;
- c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
- d. Sadan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan;
- e. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM;
- f. Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan;
- g. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Transmigrasi;
- h. Dinas Komunikasi dan Informasi;
1. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
- J. Dinas Lingkungan Hidup; dan
- k. Dinas Perhubungan;
Bagian Ketiga Asisten Administrasi Umum
BAB III - PEMBAGIAN TUGAS KOORDINASI KEASISTENAN
Pasal 10
- ( 1 ) Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam menyinkronkan dan mengkoordinasikan perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang administrasi um um.
- (2) Dalam pelaksanaan lingkup tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) Asisten Administrasi Umum dapat berkoordinasi dengan Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumberdaya Manusia dan Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Asisten Administrasi Umum menyelenggarakan fungsi:
- a. sinkronisasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang administrasi umum;
- b. koordinasi perencanaan, penyusunan, kebijakan di bidang administrasi umum; dan pelaksanaan
- c. pengendalian penyelenggaraan urusan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b;
- d. pengawasan atas pelaksanaan tugas koordinasi Satuan Kerja Perangkat Daerah; dan
- e. pelaksanaan tugas tertentu yang diberikan oleh Pimpinan.
BAB III - PEMBAGIAN TUGAS KOORDINASI KEASISTENAN
Pasal 12
Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 o dan Pasal 1 1 , Asisten Administrasi Um um mengkoordinasikan Satuan Kerja sebagai berikutf
- a. Bagian Umum;
- b. Bagian Tata Usaha Pimpinan;
- c. Bagian Organisasi;
- d. Bagian Hubungan Masyarakat;
- e. Inspektorat Daerah;
- f. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan; dan
- g. Badan Keuangan.
PELAKSANAAN KOORDINASI
BAB IV - PELAKSANAAN KOORDINASI
Pasal 13
- ( 1) Setiap Asisten wajib melaksanakan Ra pat Koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai pembagian tugas koordinasi berdasarkan Pasal 6, Pasal 9 dan Pasal 12, minimal 2(dua) kali dalam satu bulan.
- (2) Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib memberikan laporan tertulis secara berkala setiap bulan, menyangkut capaian pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan kepada Bupati Bolaang Mongondow Selatan, dengan tembusan Sekretaris Daerah dan Asisten terkait yang membidangi.
- (3) Asisten Sekretaris Daerah mengadakan evaluasi capaian pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berada dibawah oordinasi dan pengawasannya.
BAB IV - PELAKSANAAN KOORDINASI
Pasal 14
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. i

Penetapan: Ditetapkan di Bolaang Uki pada tanggal ?&gt; Januari 2016

Penandatangan: BUPATI BOLAANG M GONDOW ;;;;LATAN'

Penetapan: Diundangkan di Bolaang Uki pada tanggal ARIS DAERAH G M NGONDOW SELATANJ SERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN 2017 NOMOR