PERATURAN BUPATI BI Nomor 22 Tahun 2017 tentang GARA PERATURAN BUPATI WAKATOBI NOMOR : 17 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 22 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI (berlaku 17 April 2017)
Pembukaan
Menimbang : a.
bahwa sehubungan dengan pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2017 tentang Ketentuan Hari dan Jam Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi, dan untuk menciptakan keseragaman, meningkatkan identitas, citra dan disiplin serta tanggung jawab Pegawai Negeri Sipil, maka Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pedoman Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pedoman Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pedoman Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi;
2. Mengingat : 1.
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Hkmsetdawktb 017110
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil;
7. Peraturan Menteri Dalam Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 138);
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2017 Nomor 6);
10. Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pedoman Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati
Menetapkan :
Wakatobi Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pedoman Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi;
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 22 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI.
Pasal 1
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pedoman Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi (Berita Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2014 Nomor 22) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pedoman Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi (Berita Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 6), diubah sebagai berikut :
Pasal 2
Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah terdiri dari :
- a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH terdiri dari :
1. PDH warna khaki;
2. PDH tenun khas Daerah;
3. PDH Camat dan Lurah.
- b. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;
- c. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR;
- d. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL;
- e. Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL;
- f. Pakaian Dinas Perlindungan Masyarakat disebut pakaian LINMAS;
- g. Pakaian Dinas Upacara disingkat PDU Camat dan Lurah;
- h. Pakaian Seragam KORPRI;
- i. Pakaian Olahraga/Sentuhan Tenun khas Daerah; dan
2. j.
3. Pakaian Dinas Khusus Lainnya disingkat PDKL.
Pasal 4
- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
- (2) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 1 terdiri dari :
- a. PDH warna khaki pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
1. kemeja warna khaki, berlidah bahu, dimasukkan;
2. celana panjang sesuai warna baju;
3. kerah baju berdiri;
4. saku atas dua pakai tutup;
5. tanda pangkat sesuai dengan golongan dengan warna dasar sesuai warna baju dipasang di lidah bahu;
6. tanda jabatan struktural eselon II, eselon III dan eselon IV pada SKPD dipasang dibawah tutup saku sebelah kanan;
7. lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
8. nama Pemerintah Kabupaten Wakatobi dipasang dilengan kiri di atas logo Daerah;
9. logo Daerah dipasang di lengan kiri;
10. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list;
11. ikat pinggang nilon warna hitam dengan logo KORPRI;
12. sepatu warna hitam; dan
13. pakai muts/tutup kepala.
- b. PDH warna khaki wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
1. baju warna khaki, berlidah bahu,;
2. rok 15 cm di bawah lutut/rok/celana panjang sampai dengan mata kaki sesuai warna baju;
3. kerah baju berdiri;
4. saku atas dua pakai tutup;
5. tanda pangkat sesuai dengan golongan dengan warna dasar sesuai warna baju dipasang di lidah bahu;
6. tanda jabatan struktural eselon II, eselon III dan eselon IV SKPD dipasang dibawah tutup saku sebelah kanan;
7. lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
8. nama Pemerintah Kabupaten Wakatobi dipasang dilengan kiri di atas logo Daerah;
9. logo Daerah dipasang di lengan kiri;
10. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di atas saku kanan;
11. ikat pinggang nilon warna hitam dengan logo KORPRI;
12. sepatu pantovel warna hitam; dan
13. pakai muts/tutup kepala.
- c. PDH wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan;
- d. bagi PNS golongan IV/a keatas atau yang disamakan, selain memakai PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan tugas tertentu dapat memakai PSH.
- e. PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dengan memakai baju lengan pendek/panjang bagi yang berjilbab.
- (3) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 2 terdiri dari :
- a. PDH tenun khas Daerah pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
1. kemeja dengan motif khas Daerah;
2. kerah baju berdiri;
3. celana panjang warna gelap;
4. lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
5. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan; dan
6. sepatu warna hitam.
- b. PDH tenun khas Daerah wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
1. baju dengan motif Khas Daerah;
2. kerah baju berdiri;
3. rok 15 cm di bawah lutut/rok/celana panjang sampai dengan mata kaki warna gelap;
4. lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
5. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan; dan
6. sepatu pantovel warna hitam.
- c. PDH tenun khas Daerah wanita berjilbab/wanita hamil menyesuaikan.
- (4) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 3 terdiri dari :
- a. PDH Camat pria dan Lurah pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
1. kemeja warna khaki, berlidah bahu;
2. celana panjang warna khaki; dan
3. ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki, sepatu warna hitam, tanda jabatan dan tanda pangkat.
- b. PDH Camat dan Lurah wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
1. baju warna khaki, berlidah bahu;
2. rok 15 cm di bawah lutut/rok/celana panjang sampai dengan mata kaki warna khaki; dan
3. sepatu warna hitam, tanda jabatan dan tanda pangkat.
- c. PDH Camat dan Lurah wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 9

- (1) Pakaian LINMAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, digunakan setiap tanggal 27

- bulan berjalan, setiap upacara peringatan hari ulang tahun LINMAS, dan/atau sesuai ketentuan acara.
- (2) Pakaian LINMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. pakaian LINMAS pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
1. kemeja lengan pendek LINMAS dimasukkan;
2. kerah baju berdiri dan di ujung kerah memakai logo LINMAS;
3. saku atas dua tertutup kanan dan kiri;
4. lidah bahu, memakai pangkat sesuai dengan golongan kepangkatan dengan warna dasar sesuai warna baju;
5. celana panjang sesuai warna baju;
6. Tanda jabatan struktural dipasang di bawah tutup saku dada sebelah kanan;
7. lencana KORPRI dipasang diatas saku sebelah kiri;
8. memakai badge LINMAS;
9. nama Pemerintah Kabupaten Wakatobi dipasang dilengan kiri di atas logo LINMAS;
10. logo hansip dipasang di lengan kiri.
11. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang diatas saku kanan;
12. ikat pinggang nilon warna hitam dengan logo lambang KORPRI;
13. sepatu warna hitam.
- b. pakaian LINMAS wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
1. baju lengan pendek/panjang LINMAS dimasukkan;
2. kerah baju berdiri dan di ujung kerah memakai logo LINMAS;
3. saku atas dua tertutup kanan dan kiri;
4. lidah bahu, memakai pangkat sesuai dengan golongan kepangkatan dengan warna dasar sesuai warna baju;

5. rok 15 cm dibawah lutut/rok/celana panjang sampai dengan mata kaki sesuai dengan warna baju;
6. tanda jabatan struktural dipasang di bawah tutup saku dadasebelah kanan;
7. lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
8. memakai badge LINMAS;
9. nama Pemerintah Kabupaten Wakatobi dipasang dilengan kiri di atas logo LINMAS;
10. logo LINMAS dipasang di lengan kiri;
11. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di atas saku kanan;
12. ikat pinggang nilon warna hitam dengan logo KORPRI;
13. sepatu pantovel warna hitam.
- c. pakaian LINMAS wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
4. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 12

Pakaian olahraga/sentuhan tenun khas daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i, berupa training spark dengan sepatu kets digunakan pada saat senam atau kerja bhakti dan pada hari kerja yang ditentukan, dan sentuhan tenun khas daerah digunakan apabila ada rapat/acara tertentu.

5. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) diubah, dan ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (3) sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 15

- (1) Jadwal penggunaan pakaian dinas dan penggunaan atribut di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi yang tercantum pada Lampiran III diubah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Model PDH tenun khas daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 2 disesuaikan dengan prinsip kesopanan, kerapian

- dan estetika di lingkungan kerja serta budaya daerah Kabupaten Wakatobi.
- (3) PDH tenun khas daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) menggunakan tenun khas daerah Wakatobi secara utuh (bukan sentuhan/kombinasi).
6. Ketentuan Pasal 18 ayat (4) huruf i dihapus, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 18

- (1) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b menunjukkan tingkat dalam status selaku pejabat menurut golongan/ruang.
- (2) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan simbol melati, dengan warna pangkat sesuai golongan/ruang.
- (3) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan warna dasar pangkat sesuai warna baju (khaki/LINMAS).
- (4) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. golongan I ruang a hingga golongan I ruang c menggunakan simbol melati berwarna perunggu berdiameter 1,5 cm, warna dasar sesuai warna baju dengan sebutan pangkat disesuaikan dengan pangkat, golongan/ruang PNS;
- b. golongan I ruang d menggunakan simbol melati berwarna perunggu berdiameter 1,5 cm, warna dasar sesuai warna baju dengan tambahan bist warna perak sebutan pangkat disesuaikan dengan pangkat golongan/ruang PNS;
- c. golongan II ruang a hingga golongan II ruang c menggunakan simbol melati berwarna perak berdiameter 1,5 cm, warna dasar sesuai warna baju dengan sebutan pangkat disesuaikan dengan pangkat golongan/ruang PNS;
- d. golongan II ruang d menggunakan simbol melati berwarna perak berdiameter 1,5 cm, warna dasar sesuai warna baju dengan tambahan bist warna emas, sebutan pangkat disesuaikan dengan pangkat golongan/ruang PNS;
- e. golongan III ruang a hingga golongan III ruang c menggunakan simbol melati warna emas berdiameter 1,5 cm, warna dasar sesuai warna

- baju dengan sebutan pangkat disesuaikan dengan pangkat golongan/ruang PNS;
- f. golongan III ruang d menggunakan simbol melati berwarna emas berdiameter 1,5 cm, warna dasar sesuai warna baju dengan tambahan bist berwarna emas, sebutan pangkat disesuaikan dengan pangkat golongan/ruang PNS;
- g. golongan IV ruang a hingga golongan IV ruang c menggunakan simbol melati berwarna emas berdiameter 1,5 cm, warna dasar sesuai warna baju, bist warna emas lebar 1 cm panjang 6,5 cm dengan sebutan pangkat disesuaikan dengan pangkat, golongan/ruang PNS;
- h. golongan IV ruang d menggunakan simbol melati berwarna emas diameter 1.5 warna dasar sesuai warna baju, bist warna emas lebar 1 cm panjang 6,5 cm, bist tutup warna emas lebar 0,5 cm dengan sebutan pangkat disesuaikan dengan pangkat, golongan/ruang PNS;
- i. dihapus;
- j. tanda pangkat kehormatan menggunakan simbol bintang berdiameter 1,6 cm dengan ketentuan sebagai berikut :
1. untuk pangkat kehormatan Bupati menggunakan 2 (dua) bintang segi delapan dan 2 (dua) balok berwarna emas;
2. untuk pangkat kehormatan Wakil Bupati menggunakan 2 (dua) bintang segi delapan dan 1 (satu) balok berwarna emas.
7. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 30

Bentuk dan Model Atribut Pakaian Dinas yang tercantum pada Lampiran II angka 1 huruf A dan huruf B, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

8. Ketentuan Pasal 34 dihapus.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wakatobi.

Ditetapkan di Wangi-Wangi pada tanggal 17-4-2017

BUPATI WAKATOBI,

Ttd/Cap

ARHAWI

Diundangkan di Wangi-Wangi pada tanggal 17-4-2017

## SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI,

Ttd/Cap

## MUH. ILYAS ABIBU

BERITA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2017 NOMOR 17

## LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI WAKATOBI

NOMOR : 17 TAHUN 2017

TANGGAL : 17-4- 2017

TENTANG : PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 22 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI

## TANDA PANGKAT, TANDA JABATAN DAN MUTS

## 1. TANDA PANGKAT

A. TANDA PANGKAT BAGI PEJABAT STRUKTURAL ESELON II


- B. TANDA PANGKAT BAGI PEJABAT STRUKTURAL ESELON III DAN ESELON IV, DAN STAF GOLONGAN IV, III, II DAN GOLONGAN I


## 2. TANDA JABATAN


## 3. LENCANA KORPRI


## 4. PAPAN NAMA


## 5. MUTS

MUTS PRIA


MUTS WANITA


1. Mutz Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi

Dari depan


Bahan dasar warna khaki

- a. Mutz Pegawai Negeri Sipil Eselon II dari samping
- b. Mutz Pegawai Negeri Sipil Eselon III, Eselon IV, Golongan IV dan Gol. III dari samping

Lambang Daerah Kabupaten Wakatobi Bisban warna kuning emas ukuran 1,20 cm


Lambang Daerah Kabupaten Wakatobi Bisban warna emas ukuran 0,80 cm


- c. Mutz Pegawai Negeri Sipil Gol II dari samping
- d. Mutz Pegawai Negeri Sipil Gol I dari samping

Lambang Daerah Kabupaten Wakatobi Bisban warna Perak ukuran 0,80 cm


Lambang Daerah Kabupaten Wakatobi Bisban warna perunggu ukuran 0,80 cm


## 6. TANDA PENGENAL

DEPAN


## BELAKANG


BUPATI WAKATOBI,

Ttd/Cap

ARHAWI

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI WAKATOBI

NOMOR : 17 TAHUN 2017

TANGGAL : 17-4-2017

TENTANG

: PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 22 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI

## JADWAL PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI

| No. | Jenis Pakaian | Hari | Keterangan |
|-------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | PDH warna khaki | Senin dan Selasa | - |
| 2 | PDH kemeja putih, celana/rok hitam atau gelap | Rabu | - |
| 3 | PDH tenun khas daerah | Kamis | - |
| 4 | Pakaian olahraga/ sentuhan tenun khas daerah | Jumat | Sentuhan tenun khas daerah digunakan apabila ada rapat/acara tertentu (menyesuaikan acara) |
| 5 | LINMAS | a. Setiap tanggal 27 bulan berjalan; b. Hari Ulang Tahun LINMAS; dan/atau c. sesuai ketentuan acara. | Menyesuaikan |
| 6 | KORPRI | a. Setiap tanggal 17 bulan berjalan; b. Hari Besar Nasional; c. Hari Ulang Tahun KORPRI; dan/atau d. sesuai ketentuan acara. | Bila hari senin bertepatan tanggal 17 menggunakan pakaian KORPRI |
| 7 | PSL dan/atau PSR | Pada Acara Resmi dan/atau sesuai ketentuan acara | |
| 8 | PDL | a. Pada saat menjalankan tugas operasional lapangan; b. Mengikuti kunjungan kerja Bupati/Wakil Bupati. | |

Ttd/Cap

BUPATI WAKATOBI,

ARHAWI