UNDANG-UNDANG DARURAT Nomor 15 Tahun 1950 tentang PENYELESAIAN URUSAN PEMULIHAN HAK (berlaku 29 Maret 1950)
Pembukaan
Menimbang
- bahwa untuk menyesuaikan badan yang mengurus pemulihan hak dengan susunan Pemerintahan Republik Indonesia Serikat, perlu diadakan selekas-lekasnya peraturan tentang hal tersebut;
bahwa karena keadaan-keadaan yang mendesak, peraturan ini perlu segera diadakan;
Mengingat
: Pasal 123, 139, 192 dan 193 Konstitusi;
Mendengar
: Senat;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
- UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG PANITIA UNTUK MENYELESAIKAN URUSAN PEMULIHAN HAK.
Pasal 1
Untuk menjalankan apa yang ditentukan dengan atau menurut Undang-undang ini diartikan dengan :
1. "Ordonnantie herstel rechtsverkeer", ialah Peraturan yang termuat dalam Staatsblad 1947 No. 70, sebagai kemudian ditambah dan diubah;
2. "Besluit vijandehjk vermogen Indonesie", ialah Peraturan yang ditetapkan dengan pasal 1 ordonnantie untuk merobah dan menambah ordonnantie tertanggal 15 Oktober 1946 Staatsblad No. 104 dan yang termuat dalam Staatsblad 1947 No. 71, sebagai kemudian ditambah dan diubah;
3. "Raad" ialah "Raad voor het Rechtsherstel", yang disebut dalam pasal 4 "Ordonnantie herstel rechtsverkeer" dan dalam pasal 33 bis "Besluit Vijandelijk Vermogen Indonesië";
4. "Bestuur dari Raad", "Directie van het Rekhsherstel" dan College van Beroep", ialah alat-alat perlengkapan dari "Raad", yang disebut dalam pasal 7 "Ordonnantie herstel rechtsverle er";
Pasal 2
- (1) Badan hukum yang bernama "Raad voor het Rechtsherstel", didirikan dengan adanya pasal 4 "Ordonnantie herstel rekhstverkeer ", dihapuskan.
- (2) Diadakan sebuah Panitia untuk menyelesaikan soal-soal pemulihan hak panitia ini adalah badan hukum dan berkedudukan di Jakarta.
Pasal 3
- (3) Dengan tidak mengurangi apa yang ditentukan dalam pasal 3 dan 4, maka Panitia berwajib menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang dengan atau menurut pasal 4 ayat 4 dan 5 "Ordonnantie herstel rechtsverkeer" diserahkan kepada "Raad voor het Rechtsherstel".
Pasal 4
4. "Bestuur dari Raad", "Directie van het Rekhsherstel" dan College van Beroep", ialah alat-alat perlengkapan dari "Raad", yang disebut dalam pasal 7 "Ordonnantie herstel rechtsverle er";
5. "Panitia", ialah panitia yang disebut dalam pasal 2.
- (1) Badan hukum yang bernama "Raad voor het Rechtsherstel", didirikan dengan adanya pasal 4 "Ordonnantie herstel rekhstverkeer ", dihapuskan.
- (2) Diadakan sebuah Panitia untuk menyelesaikan soal-soal pemulihan hak panitia ini adalah badan hukum dan berkedudukan di Jakarta.
- (3) Dengan tidak mengurangi apa yang ditentukan dalam pasal 3 dan 4, maka Panitia berwajib menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang dengan atau menurut pasal 4 ayat 4 dan 5 "Ordonnantie herstel rechtsverkeer" diserahkan kepada "Raad voor het Rechtsherstel".
- (4) Untuk hal itu maka hak-hak, kekuasaan-kekuasaan dan kewajiban-kewajiban "Raad voor het Reechtsherstel" pindah pada Panitia.
- (5) Kewajiban-kewajiban Panitia yang mengenai keuangan dijamin oleh Negara.
Panitia berwajib pula dengan secepatnya memberikan pertimbangan-pertimbangan kepada Menteri Kehakiman yang mengenai penghapusan atau perubahan peraturan-peraturan yang berlaku dalam daerah Indonesia tentang pemulihan hak dan "harta benda musuh".
- (1) Panitia berwajib menuruti petunjuk-petunjuk Menteri Kehakiman dan bertanggung jawab terhadap beliau tentang melakukan pekerjaannya.
Pasal 5
- (1) Panitia terdiri dari sedikit-dikitnya tiga anggota, terhitung satu ketua, dan jika perlu juga satu wakil-ketua, Ketua, wakil ketua dan anggota Panitia diangkat dan diperhentikan oleh Menteri Kehakiman.
- (2) Panitia tersusun atas dua bagian, yaitu bagian Tata-Usaha dan bagian Pemutusan dalam tingkatan kedua. Ketua Panitia merangkat menjadi ketua bagian Tata-Usaha. Jika ketua berhalangan, maka ia diganti oleh wakil-ketua.
- (3) Jika dan selama bagian Pemutusan dalam tingkatan kedua terdiri atas lebih dari satu anggota, maka salah satu dari anggota itu menjadi ketua. Bagian ini dibantu oleh seorang panitera, yang diangkat oleh Menteri Kehakiman.
Pasal 7
5. "Panitia", ialah panitia yang disebut dalam pasal 2.
- (1) Badan hukum yang bernama "Raad voor het Rechtsherstel", didirikan dengan adanya pasal 4 "Ordonnantie herstel rekhstverkeer ", dihapuskan.
- (2) Diadakan sebuah Panitia untuk menyelesaikan soal-soal pemulihan hak panitia ini adalah badan hukum dan berkedudukan di Jakarta.
- (3) Dengan tidak mengurangi apa yang ditentukan dalam pasal 3 dan 4, maka Panitia berwajib menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang dengan atau menurut pasal 4 ayat 4 dan 5 "Ordonnantie herstel rechtsverkeer" diserahkan kepada "Raad voor het Rechtsherstel".
- (4) Untuk hal itu maka hak-hak, kekuasaan-kekuasaan dan kewajiban-kewajiban "Raad voor het Reechtsherstel" pindah pada Panitia.
- (5) Kewajiban-kewajiban Panitia yang mengenai keuangan dijamin oleh Negara.
Panitia berwajib pula dengan secepatnya memberikan pertimbangan-pertimbangan kepada Menteri Kehakiman yang mengenai penghapusan atau perubahan peraturan-peraturan yang berlaku dalam daerah Indonesia tentang pemulihan hak dan "harta benda musuh".
- (1) Panitia berwajib menuruti petunjuk-petunjuk Menteri Kehakiman dan bertanggung jawab terhadap beliau tentang melakukan pekerjaannya.
- (2) Ketentuan yang tersebut dalam ayat yang lampau tidak berlaku untuk pertimbangan-pertimbangan dan putusan-putusan yang didasarkan atasnya oleh Bagian Pemutusan dalam tingkatan kedua, yang dimaksudkan dalam pasal 5 ayat 2.
- (1) Panitia terdiri dari sedikit-dikitnya tiga anggota, terhitung satu ketua, dan jika perlu juga satu wakil-ketua, Ketua, wakil ketua dan anggota Panitia diangkat dan diperhentikan oleh Menteri Kehakiman.
- (2) Panitia tersusun atas dua bagian, yaitu bagian Tata-Usaha dan bagian Pemutusan dalam tingkatan kedua. Ketua Panitia merangkat menjadi ketua bagian Tata-Usaha. Jika ketua berhalangan, maka ia diganti oleh wakil-ketua.
- (3) Jika dan selama bagian Pemutusan dalam tingkatan kedua terdiri atas lebih dari satu anggota, maka salah satu dari anggota itu menjadi ketua. Bagian ini dibantu oleh seorang panitera, yang diangkat oleh Menteri Kehakiman.
- (1) Di muka Pengadilan Panitia diwakili oleh ketuanya.
- (2) Dalam hal-hal yang mengenai pekerjaan-pekerjaan, kewajiban-kewajiban dan kekuasaan-kekuasaan Panitia, sebagai akibat dari apa yang tersebut dalam pasal 7 ayat 1 sub a, da dan e, maka Panitia di luar Pengadilan diwakili oleh tiap-tiap anggota dalam lingkungan tugasnya masing-masing.
- (3) Panitia dan bagian-bagiannya dapat menyerahkan beberapa pekerjaan atau beberapa kekuasaan kepada salah satu anggota dan kepada beberapa anggota Panitia. Penyerahan ini diumumkan dalam Berita Negara.
- (1) Sepanjang tidak bertentangan dengan maksud umum dan ketentuan-ketentuan khusus dari Undang-undang ini, maka :
- a. Ketentuan-ketentuan dalam "Ordonnantie herstel rechtsverkeer" dan "Besluit Vijandelijk Vermogen Indonesië" yang mengenai pekerjaan- pekerjaan, kewajiban-kewajiban dan kekuasaan-kekuasaan dari "Raad" berlaku untuk Panitia;
- b. Ketentuan-ketentuan dalam "Ordonnantie herstel rechtsverkeer" yang mengenai pekerjaan-pekerjaan, kewajiban-kewajiban dan kekuasaan-kekuasaan dari "Bestuur dari Raad" berlaku untuk bagian "Tata Usaha" dari Panitia;
- c. Ketentuan-ketentuan dalam "Ordonnantie herstel rechtsverkeer" yang mengenai pekerjaan-pekerjaan, kewajiban-kewajiban dan kekuasaan- kekuasaan dari ketua "Bestuur dari Raad" berlaku untuk ketua Panitia;
- d. Ketentuan-ketentuan dalam "Ordonnantie herstel rechtsverkeer" yang mengenai pekerjaan-pekerjaan, kewajiban-kewajiban dan kekuasaan- kekuasaan dari "Directie van het Rechtsherstel" berlaku untuk bagian "Tata Usaha" dari Panitia";
- e. Ketentuan-ketentuan dalam "Ordonnantie herstel rechtsverkeer" yang mengenai pekerjaan-pekerjaan, kewajiban- kewajiban dan kekuasaan-kekuasaan dari "College van beroep" berlaku untuk bagian Pemutusan dalam tingkatan kedua dari Panitia;
- f. Ketentuan-ketentuan dalam "Ordonnantie herstel rechtsverkeer" yang mengenai ketua, anggota dan panitera "College van beroep" berlaku untuk ketua, anggauta-anggauta dan panitera bagian Pemutusan dalam tingkatan kedua dari Panitia.
- (2) Perselisihan tentang menjalankannya pasal ini diputuskan dalam tingkatan pertama dan juga terakhir oleh bagian Pemutusan dalam tingkatan kedua dari Panitia.
Pasal 8
Orang-orang atau badan-badan, yang menurut pasal 15 dan pasal 16 "Ordonnantie herstel rechtsverkeer" atau menurut pasal 35 Besluit vijandelijk vemogen Indonesië "diangkat dalam jabatan untuk mewakili, membantu atau memberi nasehat kepada "Raad" atau alat-alat-perlengkapannya, dianggap seolah-olah diangkat oleh Panitia dalam jabatan yang sama untuk mewakili, membantu atau memberi nasehat kepada Panitia.
MENTERI KEHAKIMAN
SOEPOMO.
Diumumkan di Jakarta pada tanggal 31 Maret 1950.
MENTERI KEHAKIMAN
SOEPOMO.
Pasal 9
- (1) Untuk menjalankan ketentuan-ketentuan menurut Undang-undang ini, maka putusan-putusan yang ditetapkan oleh atau atas kuasa "Raad" dan alat- alat-perlengkapannya dipersamakan dengan putusanputusan yang ditetapkan oleh atau atas kuasa Panitia dan alat-alat-perlengkapannya, yang menurut pasal 2 dan 7 menerima kekuasaan-kekuasaan dari alat-alat-perlengkapan "Raad".
- (2) Dengan putusan-putusan seperti yang dimaksud pada ayat yang lampau, diartikan : perbuatan-perbuatan, penetapan-penetapan dan ucapan-ucapan yang mengandung putusan serta penolakan-penolakan untuk mengambil keputusan.
Pasal 10
- (2) Dengan putusan-putusan seperti yang dimaksud pada ayat yang lampau, diartikan : perbuatan-perbuatan, penetapan-penetapan dan ucapan-ucapan yang mengandung putusan serta penolakan-penolakan untuk mengambil keputusan.
Pasal 15
MENTERI KEHAKIMAN
SOEPOMO.
Diumumkan di Jakarta pada tanggal 31 Maret 1950.
MENTERI KEHAKIMAN
SOEPOMO.
- (1) Untuk menjalankan ketentuan-ketentuan menurut Undang-undang ini, maka putusan-putusan yang ditetapkan oleh atau atas kuasa "Raad" dan alat- alat-perlengkapannya dipersamakan dengan putusanputusan yang ditetapkan oleh atau atas kuasa Panitia dan alat-alat-perlengkapannya, yang menurut pasal 2 dan 7 menerima kekuasaan-kekuasaan dari alat-alat-perlengkapan "Raad".
- (2) Dengan putusan-putusan seperti yang dimaksud pada ayat yang lampau, diartikan : perbuatan-perbuatan, penetapan-penetapan dan ucapan-ucapan yang mengandung putusan serta penolakan-penolakan untuk mengambil keputusan.
Pasal 53
g "Ordonnantie herstel rechtsverkeer" diubah sehingga berbunyi Pengadilan biasa memeriksa dan memutus perselisihan-perselisihan tentang menjalankan ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal 53a "sampai dengan 53f".
Pasal 144
Undang-undang ini mulai berlaku pada sehari sesudah diumumkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Undang-undang Darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Serikat.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Maret 1950.

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT SOEKARNO.

Penandatangan: Maksud dari "Ordonnantie herstel rechtsverkeer" yang termuat dalam Staatsblad 1947 No. 70 Ya'lah untuk memberi jalan yang mudah bagai orang atau badan-badan yang hak-haknya diperkosa oleh keadaan-keadaan yang rapat berhubungan dengan perang dunia kedua, supaya mereka seberapa boleh dikembalikan kepada keadaan sebelum perang. Badan yang diberi tugas untuk mengurus pemulihan hak itu, hingga kini ialah "Raad van Rechtsherstel" yang susunannya menurut pasal 8 dari Ordonnantie tersebut tak sesuai lagi dengan susunan Pemerintah Republik Indonesia Serikat. Berhubung dengan itu "Raad van Rechtsherstel" harus segera diganti dengan suatu Badan lain di bawah lingkungan Kementerian Kehakiman Republik Indonesia Serikat. Kecuali itu, acara pemulihan hak ini sudah berjalan lebih dari dua tahun. Sekiranya tempo ini sudah cukup bagai proses itu, dan tiba waktunya untuk menyelesaikan proses tersebut dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, terutama oleh karena peraturan "Ordonnantie herstel rechtsverkeer" itu mengandung ketentuan-ketentuan yang menyimpang dari hukum biasa (gemene recht). Sebagai penggantiannya Raad van Rechtsherstel Pemerintah hendak membentuk sebuah Panitya yang berwajib menyelesaikan urusan pemulihan hak ini dalam waktu yang amat pendek. Kira-kira bulan Juni yang akan datang penyelesaian tersebut harus telah terjadi. Berhubung dengan itu perlu pula ditetapkan, bahwa pemeriksaan dalam tingkatan kedua harus dibatasi (lihatlah pasal 11). Pun perlu ditetapkan, bahwa perkara-perkara yang mengenai kewajiban membayar bunga (rente), dikembalikan kepada kekuasaan hakim biasa (lihatlah pasal 10). Panitya tersebut diberi tugas pula untuk memikirkan pasal-pasal mana dari "Ordonnantie herstel rechtsverkeer", yang harus segera dihapuskan atau dirubah. Berhubung keadaan-keadaan yang memerlukan penyelesaian urusan pemulihan hak ini sangat mendesak, maka harus diadakan Undang-undang Darurat yang memungkinkan secepat mungkin penyelesaian ini.