PERATURAN BUPATI MA Nomor 4 Tahun 2017 tentang TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN MAJENE TAHUN ANGGARAN 2017 (berlaku 3 Februari 2017)
Pembukaan
Menimbang : a.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Majene tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2017.
Mengingat bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bupati/walikota menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 105 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4422);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2015 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2017 Nomor 14).
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI MAJENE TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN MAJENE TAHUN ANGGARAN 2017.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Majene.
2. Bupati adalah Bupati Majene.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati berserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat ## BAB II PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2017, dialokasikan secara merata dan berkeadilan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017.

## Pasal 4

Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

## Pasal 5

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

- W = {(0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4)} * (DDkab/kota - ADkab/kota)

## Keterangan:

- W = Dana Desa setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten/kota
- Z1 = Rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten
- Z2 = Rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten
- Z3 = Rasio luas wilayah Desa setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten
- Z4 = Rasio IKG kabupaten terhadap total IKG Kabupaten yang memiliki Desa
- DDkab/kota = Pagu Dana Desa kabupaten
- ADkab/kota = Besaran AD untuk setiap Desa dikalikan jumlah Desa dalam kabupaten

## Pasal 6

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b disusun dan ditetapkan oleh bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

## Pasal 7

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB III PENYALURAN DANA DESA

## Pasal 8

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.

- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap:
- a. tahap I pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh per seratus); dan
- b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh per seratus).

## BAB IV PENGGUNAAN DANA DESA

## Pasal 9

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat (sesuai prioritas yang ditetapkan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi).
- (2) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan bupati.
- (3) Persetujuan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDesa.

## Pasal 10

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## BAB V PELAPORAN DANA DESA

## Pasal 11

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I, dan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahunan kepada Bupati.

- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
- a. Tahap I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan
- b. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahunan paling lambat minggu keempat bulan Februari tahun anggaran berikutnya.

## BAB VI SANKSI

## Pasal 12

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
- a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;
- b. Terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
- c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran Dana Desa tahap I tidak dilakukan.
- (4) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sampai dengan Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga Sisa Dana Desa di RKD menjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari anggaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (5) Dalam hal sampai bulan Juli tahun anggaran berjalan Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa tahap II.

## Pasal 13

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:
- a. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 telah diterima; dan
- b. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.

- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 berlangsung sampai dengan bulan November tahun anggaran berjalan, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi Sisa Dana Desa di RKUD.
- (3) Bupati memberitahukan kepada kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selambat-lambatnya akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majene.

Ditetapkan di Majene Pada tanggal 3 Februari 2017

BUPATI MAJENE,

H. FAHMI MASSIARA

Diundangkan di Majene Pada tanggal 3 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE,

## H. SYAMSIAR MUCHTAR M.

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2017 NOMOR 4.

## LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MAJENE

NOMOR

: 3 TAHUN 2017

TANGGAL

: 3 FEBRUARI 2017

## TENTANG

## TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN MAJENE TAHUN ANGGARAN 2017

## RINCIAN DANA DESA PER-DESA KABUPATEN MAJENE TAHUN ANGGARAN 2017

| NO | NAMA DESA | ALOKASI DASAR (Rp.) | ALOKASI FORMULA (Rp.) | PAGU PER-DESA (Rp.) |
|--------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|
| a b | a b | c | d | e (c+d) |
| KECAMATAN BANGGAE | KECAMATAN BANGGAE | KECAMATAN BANGGAE | KECAMATAN BANGGAE | KECAMATAN BANGGAE |
| 1 | PALIPI SOREANG | 720,442,000 | 89,323,996 | 809,766,000 |
| 2 | PAMBOBORANG | 720,442,000 | 148,638,446 | 869,080,000 |
| KECAMATAN PAMBOANG | KECAMATAN PAMBOANG | KECAMATAN PAMBOANG | KECAMATAN PAMBOANG | KECAMATAN PAMBOANG |
| 1 | ADOLANG | 720,442,000 | 79,255,716 | 799,698,000 |
| 2 | BABABULO | 720,442,000 | 89,907,872 | 810,350,000 |
| 3 | BONDE | 720,442,000 | 123,662,453 | 844,104,000 |
| 4 | BETTENG | 720,442,000 | 92,517,928 | 812,960,000 |
| 5 | SIMBANG | 720,442,000 | 58,201,915 | 778,644,000 |
| 6 | BONDE UTARA | 720,442,000 | 189,165,309 | 909,607,000 |
| 7 | BABABULO UTARA | 720,442,000 | 70,888,596 | 791,331,000 |
| 8 | BUTTU PAMBOANG | 720,442,000 | 58,779,800 | 779,222,000 |
| 9 | BANUA ADOLANG | 720,442,000 | 113,140,551 | 833,583,000 |
| 10 | ADOLANG DHUA | 720,442,000 | 87,019,354 | 807,461,000 |
| 11 | TINAMBUNG | 720,442,000 | 84,361,788 | 804,804,000 |
| 12 | PESULOANG | 720,442,000 | 59,551,933 | 779,994,000 |
| 13 | BALOMBONG | 720,442,000 | 84,521,227 | 804,963,000 |
| KECAMATAN SENDANA | KECAMATAN SENDANA | KECAMATAN SENDANA | KECAMATAN SENDANA | KECAMATAN SENDANA |
| 1 | TOTOLISI SENDANA | 720,442,000 | 109,581,399 | 830,023,000 |
| 2 | TALLUBANUA | 720,442,000 | 103,121,239 | 823,563,000 |
| 3 | LALATTEDONG | 720,442,000 | 75,871,430 | 796,313,000 |
| 4 | BINANGA | 720,442,000 | 53,051,588 | 773,494,000 |
| 5 | PUTTADA | 720,442,000 | 90,281,792 | 810,724,000 |
| 6 | PAMINGGALAN | 720,442,000 | 98,306,075 | 818,748,000 |
| 7 | LEPPANGANG | 720,442,000 | 63,248,404 | 783,690,000 |
| 8 | PUNDAU | 720,442,000 | 59,990,197 | 780,432,000 |
| 9 | SENDANA | 720,442,000 | 66,749,824 | 787,192,000 |
| 10 | BANUA SENDANA | 720,442,000 | 100,324,023 | 820,766,000 |
| 11 | TALLUBANUA UTARA | 720,442,000 | 123,017,223 | 843,459,000 |
| 12 | LIMBORO RAMBU-RAMBU | 720,442,000 | 71,106,333 | 791,548,000 |
| 13 | LIMBUA | 720,442,000 | 72,746,058 | 793,188,000 |
| 14 | BUKIT SAMANG | 720,442,000 | 98,649,083 | 819,091,000 |

## KECAMATAN MALUNDA

| 1 | BAMBANGAN | 720,442,000 | 116,261,310 | 836,703,000 |
|-----|------------------|---------------|---------------|---------------|
| 2 | LOMBANG | 720,442,000 | 66,305,436 | 786,747,000 |
| 3 | LOMBONG | 720,442,000 | 95,519,688 | 815,962,000 |
| 4 | MEKKATTA | 720,442,000 | 100,416,388 | 820,858,000 |
| 5 | MALIAYA | 720,442,000 | 94,298,064 | 814,740,000 |
| 6 | LOMBANG TIMUR | 720,442,000 | 110,848,941 | 831,291,000 |
| 7 | SALUTAHONGAN | 720,442,000 | 111,157,984 | 831,600,000 |
| 8 | LOMBONG TIMUR | 720,442,000 | 75,176,215 | 795,618,000 |
| 9 | MEKKATTA SELATAN | 720,442,000 | 72,109,985 | 792,552,000 |
| 10 | KAYUANGIN | 720,442,000 | 86,793,761 | 807,236,000 |

| 1 | KABIRAAN | 720,442,000 | 106,784,532 | 827,227,000 |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2 | SAMBABO | 720,442,000 | 100,358,490 | 820,800,000 |
| 3 | TANDEALLO | 720,442,000 | 127,622,103 | 848,064,000 |
| 4 | ULUMANDA | 720,442,000 | 139,206,552 | 859,649,000 |
| 5 | SALUTAMBUNG | 720,442,000 | 111,921,189 | 832,363,000 |
| 6 | POPENGA | 720,442,000 | 169,883,359 | 890,325,000 |
| 7 | SULAI | 720,442,000 | 89,120,621 | 809,563,000 |
| 8 | PANGGALO | 720,442,000 | 163,801,509 | 884,244,000 |
| KECAMATAN TAMMERODO | KECAMATAN TAMMERODO | KECAMATAN TAMMERODO | KECAMATAN TAMMERODO | KECAMATAN TAMMERODO |
| 1 | SEPPONG | 720,442,000 | 84,549,205 | 804,991,000 |
| 2 | TAMMERODO | 720,442,000 | 66,651,254 | 787,093,000 |
| 3 | ULIDANG | 720,442,000 | 84,497,370 | 804,939,000 |
| 4 | TALLAMBALAO | 720,442,000 | 111,898,119 | 832,340,000 |
| 5 | TAMMERODO UTARA | 720,442,000 | 77,060,644 | 797,503,000 |
| 6 | MANYAMBA | 720,442,000 | 79,012,962 | 799,455,000 |
| 7 | AWO | 720,442,000 | 94,087,316 | 814,529,000 |
| KECAMATAN TUBO | KECAMATAN TUBO | KECAMATAN TUBO | KECAMATAN TUBO | KECAMATAN TUBO |
| 1 | ONANG | 720,442,000 | 171,742,221 | 892,184,000 |
| 2 | TUBO | 720,442,000 | 77,146,609 | 797,589,000 |
| 3 | ONANG UTARA | 720,442,000 | 64,128,660 | 784,571,000 |
| 4 | TUBO SELATAN | 720,442,000 | 58,330,615 | 778,773,000 |
| 5 | BONDE BONDE | 720,442,000 | 51,125,967 | 771,570,000 |
| 6 | TUBO TENGAH | 720,442,000 | 64,030,020 | 784,472,000 |
| 7 | TUBO POANG | 720,442,000 | 59,648,114 | 780,090,000 |
| KECAMATAN BANGGAE TIMUR | KECAMATAN BANGGAE TIMUR | KECAMATAN BANGGAE TIMUR | KECAMATAN BANGGAE TIMUR | KECAMATAN BANGGAE TIMUR |
| 1 | BUTTU BARUGA | 720,442,000 | 67,179,244 | 787,621,000 |

BUPATI MAJENE,

## H. FAHMI MASSIARA