Unknown BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER AGOESDJAM KABUPATEN KETAPANG Nomor 28 Tahun 2016 tentang PENGELOLAAN PIUTANG PADA BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER AGOESDJAM KABUPATEN KETAPANG (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI KETAPANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI KETAPANG NOMOR 28 TAHUN 2016
TENTANG
PENGELOLAAN PIUTANG PADA BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER AGOESDJAM KABUPATEN KETAPANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KETAPANG,
- a. bahwa Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Agoesdjam dapat memberikan piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa dan/atau transaksi yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Agoesdjam Kabupaten Ketapang;
- b. bahwa piutang pada Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Agoesdjam Kabupaten Ketapang sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dikelola secara tertib, efisien, efektif, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab, serta dapat memberikan nilai tambah sesuai dengan prinsip bisnis yang sehat dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Piutang pada Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Agoesdjam Ketapang;
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4652);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2009 tentang Penghapusan Piutang Badan Layanan Umum;
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.05/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.05/2008 tentang Pelaksanaan Investasi Pemerintah;
24. Peraturan DaerahNomor 7 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Agoesdjam Kabupaten Ketapang (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2006 Nomor 7);
25. Peraturan BupatiNomor 4 Tahun 2007 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Agoesdjam Kabupaten Ketapang (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2007 Nomor 4);
26. Peraturan BupatiNomor 27 Tahun 2007 tentang Uraian Tugas Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Agoesdjam Kabupaten Ketapang (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2007 Nomor 27);
27. Peraturan BupatiNomor 36 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Agoesdjam Kabupaten Ketapang (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2007 Nomor 36);
28. Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengajuan, Penetapan, Perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Agoesdjam Kabupaten Ketapang (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2012 Nomor 132);
29. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pada Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Agoesdjam Ketapang (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2013 Nomor 30);
MEMUTUSKAN
Menetapkan
:
PERATURAN BUPATITENTANG PENGELOLAAN PIUTANGPADA BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER AGOESDJAM KABUPATEN KETAPANG.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Ketapang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Ketapang.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Ketapang.
5. Kepala Rumah Sakit adalah Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Agoesdjam Kabupaten Ketapang.
6. Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Agoesdjam, yang selanjutnya disebut dengan RSUD dr. Agoesdjam adalah rumah sakit umum milik Pemerintah Kabupaten Ketapang, yang mempunyai fasilitas kemampuan pelayanan medik dasar dan spesialistik serta dikelola sebagai badan layanan umum.
7. Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Agoesdjam, yang selanjutnya disebut BLU RSUD dr. Agoesdjam adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
8. BLU RSUD dr. Agoesdjam adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan pemerintah Kabupaten Ketapang yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
9. Pola Pengelolaan Keuangan BLU RSUD dr. Agoesdjam, yang selanjutnya disebut PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
10. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang BLU RSUD dr. Agoesdjam pada batas-batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.
11. Praktik bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi ## BAB II RUANG LINGKUP
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Piutang BLU RSUD dr. Agoesdjam dikelola sesuai dengan prinsip bisnis yang sehat dan ## BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
- (1) Pengelolaan Piutang BLU RSUD dr. Agoesdjam dimaksudkan dapat memberikan nilai tambah dalam rangka peningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Pengelolaan Piutang BLU RSUD dr. Agoesdjam diarahkan untuk optimalisasi tingkat penyelesaiannya serta dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab.
- (3) Tujuan pengurusan Piutang BLU RSUD dr. Agoesdjam adalah penagihan Piutang BLU RSUD dr. Agoesdjam secara singkat dan efektif dengan hasil yang optimal dengan tetap memberikan kepastian hukum kepada Penanggung Hutang.
PENGELOLAAN PIUTANG
BAB IV - PENGELOLAAN PIUTANG
Pasal 4
- (1) Piutang BLU RSUD dr. Agoesdjam terjadi sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, dan/atau transaksi yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan BLU RSUD dr. Agoesdjam.
- (2) Piutang BLU RSUD dr. Agoesdjam merupakan Piutang Pemerintah Kabupaten Ketapang.
BAB IV - PENGELOLAAN PIUTANG
Pasal 5
- (1) Dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan Piutang BLU RSUD dr. Agoesdjam, Pimpinan BLU RSUD dr. Agoesdjam dapat menetapkan pedoman pengelolaan piutang.
- (2) Pedoman pengelolaan Piutang BLU RSUD dr. Agoesdjam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit mencakup:
- a. prosedur dan persyaratan pemberian piutang;
- b. penatausahaan dan akuntansi piutang;
- c. tata cara penagihan piutang; dan
- d. pelaporan piutang.
BAB IV - PENGELOLAAN PIUTANG
Pasal 6
- (1) Penagihan Piutang BLU RSUD dr. Agoesdjam harus menyiapkan bukti dan administrasi penagihan, serta menyelesaikan tagihan atas Piutang BLU RSUD dr. Agoesdjam.
- (2) Penagihan Piutang BLU RSUD dr. Agoesdjam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang sulit ditagih dapat dilimpahkan penagihannya kepada Bupati melalui PPKD dengan dilampiri bukti-bukti valid dan sah.
- (3) Format Surat Penagihan Piutang BLU RSUD dr. Agoesdjamditetapkan dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Format Surat Penagihan Berulang Piutang BLU RSUD dr. Agoesdjam ditetapkan dalam Lampiran II dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Format Register Surat Penagihan Piutang BLU RSUD dr. Agoesdjam ditetapkan dalam Lampiran III dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Format Register Surat Penagihan Berulang Piutang BLU RSUD dr. Agoesdjam ditetapkan dalam Lampiran IV dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 7

- (1) BLU RSUD dr. Agoesdjam harus melaksanakan penagihan secara maksimal terhadap Piutang BLU RSUD dr. Agoesdjam sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1).
- (2) Dalam hal Piutang BLU RSUD dr. Agoesdjam tidak terselesaikan setelah dilakukan penagihan secara maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BLU RSUD dr. Agoesdjam menyerahkan pengurusan penagihan tersebut kepada PUPN.
- (3) Penyerahan pengurusan Piutang BLU RSUD dr. Agoesdjam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengurusan Piutang Negara.

## Pasal 8

- (1) Pengurusan Piutang BLU RSUD dr. Agoesdjam sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) dilakukan oleh PUPN sampai lunas, selesai dan optimal.
- (2) Pengurusan Piutang BLU RSUD dr. Agoesdjam dinyatakan telah optimal, dalam hal telah dinyatakan sebagai PSBDT oleh PUPN.
- (3) PSBDT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam hal masih terdapat sisa hutang, namun:
- a. Penanggung Hutang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikannya; dan
- b. barang jaminan tidak ada, telah dicairkan, tidak lagi mempunyai nilai ekonomis, atau bermasalah yang sulit diselesaikan.

## BAB V

## PENGHAPUSAN PIUTANG

## Pasal 9

- (1) Piutang BLU RSUD dr. Agoesdjam dapat dihapus secara mutlak atau bersyarat oleh pejabat yang berwenang, yang nilainya ditetapkan secara berjenjang.
- (2) Penghapusan Piutang BLU RSUD dr. Agoesdjam secara mutlak dan penghapusan Piutang BLU RSUD dr. Agoesdjam secara bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah diurus secara maksimal oleh BLU RSUD dr. Agoesdjam.

## Pasal 10

- (1) Pimpinan BLU RSUD dr. Agoesdjam diberi kewenangan penghapusan piutang secara bersyarat sesuai jenjang kewenangannya.
- (2) Penghapusan secara bersyarat terhadap Piutang BLU RSUD dr. Agoesdjam ditetapkan oleh:
- a. pimpinan BLU RSUD dr. Agoesdjam untuk jumlah sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) per penanggung hutang;
- b. pemimpin BLU RSUD dr. Agoesdjam dengan persetujuan Dewan Pengawas untuk jumlah lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) per penanggung hutang; dan
- c. Bupati untuk jumlah lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) per penanggung hutang;
- (3) Dalam hal tidak terdapat Dewan Pengawas, persetujuan penghapusan Piutang BLU RSUD dr. Agoesdjam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (4) Dalam hal Piutang BLU RSUD dr. Agoesdjam dalam satuan mata uang asing, nilai piutang yang dihapuskan secara bersyarat adalah nilai yang setara dengan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada 3 (tiga) hari sebelum tanggal surat pengajuan usul penghapusan oleh pejabat keuangan BLU RSUD dr. Agoesdjam dan/atau PPKD.

## Pasal 11

- (1) Piutang BLU RSUD dr. Agoesdjam yang telah dinyatakan PSBDT, Pimpinan BLU RSUD dr. Agoesdjam melakukan penghapusan secara bersyarat terhadap Piutang BLU RSUD dr. Agoesdjam dengan menerbitkan Surat Keputusan Penghapusan.
- (2) Penghapusan Piutang BLU RSUD dr. Agoesdjam yang akan dihapuskan secara bersyarat sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2) huruf a dan huruf b, diusulkan oleh pejabat pengelola keuangan BLU RSUD dr. Agoesdjam yang berpiutang kepada Pimpinan BLU RSUD dr. Agoesdjam.
- (3) Penghapusan Piutang BLU RSUD dr. Agoesdjam yang akan dihapuskan secara bersyarat sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2) huruf c, diusulkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang berpiutang kepada Bupati.

## Pasal 12

- (1) Penghapusan Piutang BLU RSUD dr. Agoesdjam secara bersyarat, dilakukan dengan menghapuskan Piutang BLU RSUD dr. Agoesdjam dari pembukuan BLU RSUD dr. Agoesdjam tanpa menghapuskan hak tagih BLU RSUD dr. Agoesdjam.
- (2) Penghapusan secara bersyarat atas Piutang BLU RSUD dr. Agoesdjam dari pembukuan dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. dalam hal piutang adalah berupa Tuntutan Ganti Rugi, setelah piutang ditetapkan sebagai PSBDT dan terbitnya rekomendasi penghapusan piutang secara bersyarat dari Badan Pemeriksa Keuangan; dan
- b. dalam hal piutang adalah selain piutang Tuntutan Ganti Rugi, setelah piutang ditetapkan dengan PSBDT.
- (3) Penghapusan Piutang BLU RSUD dr. Agoesdjam secara bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan dilengkapi:
- a. daftar nominatif para penanggung hutang;
- b. besaran piutang yang dihapuskan; dan
- c. Surat Pernyataan PSBDT.
- (4) Format Daftar Piutang BLU RSUD dr. Agoesdjam Yang Dihapuskan Secara Bersyarat ditetapkan dalam Lampiran V dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Format Surat Keputusan tentang Penghapusan Secara Bersyarat Terhadap Piutang BLU RSUD dr. Agoesdjam ditetapkan dalam Lampiran VI dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 13

- (1) Penghapusan secara mutlak, sepanjang menyangkut Piutang BLU RSUD dr. Agoesdjam, ditetapkan oleh:
- a. Bupati untuk jumlah sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
- b. Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk jumlah lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal Piutang BLU RSUD dr. Agoesdjam dalam satuan mata uang asing, nilai piutang yang dihapuskan adalah nilai yang setara dengan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada 3 (tiga) hari sebelum tanggal surat pengajuan usul penghapusan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (3) Piutang BLU RSUD dr. Agoesdjam yang akan dihapuskan secara mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang berpiutang kepada Bupati setelah mendapat pertimbangan dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara yang wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja Bupati Ketapang.

## Pasal 14

Penghapusan secara mutlak atas Piutang BLU RSUD dr. Agoesdjam dari pembukuan dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. diajukan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan penghapusan secara bersyarat piutang dimaksud; dan
- b. Penanggung Hutang tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya yang dibuktikan dengan keterangan dari pejabat yang berwenang.

## BAB VI

## AKUNTANSI DAN PELAPORAN

## Pasal 15

Pencatatan atas Piutang BLU RSUD dr. Agoesdjam dan penghapusan Piutang BLU RSUD dr. Agoesdjam dilakukan sesuai pedoman penatausahaan dan akuntansi BLU RSUD dr. Agoesdjam sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) huruf b.

## Pasal 16

- (1) Penghapusan secara bersyarat terhadap Piutang BLU RSUD dr. Agoesdjam sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2) huruf a dan huruf b, dilaporkan kepada Dewan Pengawas dengan tembusan disampaikan kepada PPKD.
- (2) Dalam hal tidak terdapat Dewan Pengawas, penghapusan secara bersyarat terhadap Piutang BLU RSUD dr. Agoesdjam sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2) huruf a dan huruf b, dilaporkan kepada PPKDc.q. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang.
- (3) Pimpinan BLU RSUD dr. Agoesdjam menyampaikan laporan penghapusansecara bersyarat terhadap Piutang BLU RSUD dr. Agoesdjam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Surat Keputusan Penghapusan diterbitkan.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati inimulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ketapang.

Ditetapkandi Ketapang pada tanggal 19 Juli 2016

BUPATI KETAPANG, ttd MARTIN RANTAN

Diundangkan di Ketapang pada tanggal 19 Juli 2016

## SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KETAPANG,

ttd M. MANSYUR

BERITA DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2016 NOMOR 28

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KETAPANG

EDI RADIANSYAH, SH.MH Pembina NIP. 19700617 200003 1 001