PERATURAN BUPATI BALANGAN Nomor B Tahun 1974 tentang TATA CARA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN BUPATI BALANGAN, (berlaku 04 Januari 2010)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
- bahwa Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil dimaksudkan untuk menunjang kelancaran tugas pokok dan fungsi guna meningkatkan disiplin dan motivasi kerja pejabat pada unit kerja/satuan organisasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan; a.
- bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin Pegawai Negeri Sipil dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme guna mendukung penerapan good governance, perlu diatur Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan; b.
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan. c.
- Undang-Undang Nomor B Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041 ), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor B Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3890); 1.
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4265);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor GO, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4844);
- 7" Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 126 , Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4438);
- B. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3176);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 !entang Pengangkatan pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 1gZ, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1Z Tahun ZOOZ tentang Perubahan Atas peraturan pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4194);
2. Peraturan Pemerintah Nomor B Tahun 2OO3 tentang Pedoman Organisasi perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2000 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4262); 10.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia No.457g); 11.
4. Peraturan Pemerintah Nomor Tg tentang Pedoman Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun 2005 Pengawasan 12. (Lembaran Negara Republik lndonesia 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Republik lndonesia Nomor a593); Daerah Tahun Negara
5. 13 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten t Kota (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47a1); 14.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5g Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 15.
Menetapkan
- Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan pemerintahan yang Menjadi Kewenangan pemerintahan Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 43); 16.
- Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 44); 17.
- Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong praja Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 45); 18,
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI BALANGAN TENTANG TATA CARA PEMBERIAN TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BALANGAN. PEMERINTAH KABUPATEN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
\
1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
3. Bupati adalah Bupati Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Balangan.
4. Pegawai Negeri sipil yang selanjutnya disebut pNS adalah pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan
5. Tunjangan Tambahan Penghasilan adalah sejumlah uang tertentu yang diberikan kepada Pegawai Negeri sipil di Lingkungan pemerintah Kabupaten Balangan ## BAB II
rArAucARAEitr?ift i3[ff^l[:lL=,fl3]',-"^\"^-
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Pemberian sanksi\_berypa pemotongan tunjangan Tambahan penghasilan, dikenakan kepada pNS apabila :
- 2' Meninggalkan tempat kerja/tugas tanpa kabar atau tidak mendapat ijin tertulis dari atasan langsung pada saat jam kerja dipotong 2 o/o per hari.
- 1' Tidak mengikuti. apel pagi, apel siang dan senam pagi tanpa kabar tertulis atau lisan kepada atasan langsung dipotong lro/o psy pelaksanaan apel.
3. Tidak masuk kerja tanpa kabar atau alasan yang jelas dipotong 3 o/o per hari.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Sanksi sebagaimana dimaksud pada pasal 2 bagi pNS yang bersangkutan juga dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Peraluran peruniang-und}ngan yang berlaku.
PELAPORAN REKAPITULASI ABSEN YANG AKAN DIJADIKAN DASAR UNTUK PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
BAB III - PELAPORAN REKAPITULASI ABSEN YANG AKAN DIJADIKAN DASAR UNTUK PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
Pasal 4
- (1) Rekapitulasi daftar hadir masuk kerja dan rekapitulasi daftar hadir apel pagi dan apel siang serta rekapitulasi daftar pegawai yang meninggalkan tugas tanpa kabar dibuat oleh masing-masing unit kerja dengan terlebih dahulu melalui proses evaluasi oleh Reiauat yang iembidangi kepegawaian dan diketahui oleh Pimpinan Satuan Unit-Kerja masingmasing. Dan selambat-lambatnya tanggal 10 tiap awal bulan disampaikan kepada Bupati Balangan Cq.eagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan setelah diverifikasi oleh Ketua Tim/panitia Majelis Disiplin dan Pemberhentian/Pensiun Pegawai Negeri Sipil dalam hal ini Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Baiangan;
- (2) Rekapitulasi Absen yang sudah diverifikasi oleh Ketua Tim/panitia Majelis Disiplin dan Pemberhentian/Pensiun PNS dalam hal ini Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Balangan, merupakan Rekapitulasi yang sah untuk dijadikan dasar oleh Bendaharawan setiap sKpD yang bersangkutan untuk pembayaran tambahan penghasilan bagi pegawa-i Negeri Sipil di Kabupaten Balangan;
- (3) Hasil sanksi pemotongan masing-masing unit kerja dilaporkan setiap bulannya ke Bupati Balangan Cq. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan, dan apabila daram bulan beryalan sKpD yang bersangkutan tidak melaporkan hasil sanksi pemotongan, maka Ketui Tim/Panitia Majelis Disiplin dan Pemberhentian/Pensiun Pegawai Negeri Sipil berhak untuk tidak memverifikasi rekapitulasi Absen pada Bulan
berikutnya, dan pembayaran Tambahan penghasilan pada bulan berikutnya di hentikan;
- (4) Khusus bagi SKPD yang sudah menggunakan Mesin Absen agar rekapitulasi yang disampaikan adalah benar - benar hasil Rekapitulasi dLri Mesin Absen bukan yang menggunakan tanda tangan.
PENGAWASAN
BAB IV - PENGAWASAN
Pasal 5
Pengawasan terhadap pelaksanaan sanksi dilakukan oleh atasan langsung terhadap pejabat struktural maupun staf, ## BAB V
BESARAN TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN
BAB IV - PENGAWASAN
Pasal 6
Besarnya Tunjangan Tambahan Penghasilan yang diberikan kepada Pejabat Struktural dan Staf PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balahgan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
KETENTUAN LAIN.LAIN
BAB VI - KETENTUAN LAIN.LAIN
Pasal 7
Dengan diberlakukannya peraturan ini maka sisa lebih anggaran pada Tambahan Penghasilan disetorkan ke Kas Daerah oleh masing - masing unit kerja.
BAB VI - KETENTUAN LAIN.LAIN
Pasal 8
- (1) Tunjangan Tambahan Penghasilan di bayarkan kepada pegawai Negeri sipil yang berhak setelah tanggal 14 bulan berkenaan berikutnya;
- (2) Khusus untuk bulan Desember Tunjangan Tambahan penghasilan dibayarkan sekaligus pembayaran Tunjangan Tambahan penghasilan bulan Nopember.
BAB VI - KETENTUAN LAIN.LAIN
Pasal 9
Dengan diberlakukannya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Balangan Nomor 03 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
KETENTUAN PENUTUP
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10
Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 04 Januari 2010.
Agar semua orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya pada Berita Daerair t&lt;ioupatei Balangan,
DAERAH t t BALANGAY SEKRETARIS
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Paringin pada tanggal 6 Januari 2010 . M. RIDUAN DARL AN / f' '=' EFFENDIETz BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2O1O NOMOR 08