PERATURAN WALIKOTA MA Nomor 30 Tahun 2010 tentang TARIP POTONG HEWAN DAN PENITIPAN HEWAN (berlaku 30 Juli 2010)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
9. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 555/KPTS/TN.240/9/1986 tentang Syarat-syarat Rumah Pemotongan Hewan dan Usaha Pemotongan Hewan;
10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 413/KPTS/TN.310/7/1992 tentang Pemotongan Hewan Potong dan Penanganan Daging serta Hasil Ikutannya;
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 10 Tahun 1993 tentang Rumah Pemotongan Hewan dan Tempat Usaha Rumah Pemotongan Hewan dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Malang;
12. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 17 Tahun 2002 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Rumah Pemotongan Hewan (PD. RPH) Kota Malang;
13. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TARIP POTONG HEWAN DAN PENITIPAN HEWAN.
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Rumah Pemotongan Hewan Kota Malang.
5. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Rumah Pemotongan Hewan Kota Malang.
6. Direktur adalah Direktur Perusahaan Daerah Rumah Pemotongan Hewan Kota Malang.
7. Tarip adalah biaya termasuk bea pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPn) sebesar 10 % (sepuluh persen) dari penerimaan bruto yang harus dibayar oleh orang yang mendapatkan jasa pelayanan dari Perusahaan Daerah.
KETENTUAN TARIP
BAB II - KETENTUAN TARIP
Pasal 2
Menetapkan besarnya Tarip Potong Hewan dan Penitipan Hewan bagi pemakai jasa rumah pemotongan hewan pada Perusahaan Daerah, sebagai berikut :
- a. Pemotongan untuk usaha, hajad dan/atau qurban keagamaan (Hari Raya Qurban) tiap ekor dikenakan tarip :
1. Sapi/Kerbau/Kuda, lengkap dengan timbang kulit dan cuci jerohan, sebesar ...Rp. 44.000,(empat puluh empat ribu rupiah);
2. Babi, sebesar ..Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah);
3. Kambing/Domba, sebesar ... Rp. 6.600,- (enam ribu enam ratus rupiah);
- b. Pemotongan karena keadaan darurat baik untuk usaha dan/atau hajad, tiap ekor dikenakan tarip :
1. Sapi/Kerbau/Kuda, lengkap dengan timbang kulit dan cuci jerohan, sebesar ...Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah);
2. Babi, sebesar ...Rp. 66.000,(enam puluh enam ribu rupiah);
3. Kambing/Domba, sebesar ... ...Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah);
- c. Penitipan hewan, setiap harinya dikenakan tarip :
1. Sapi/Kerbau dan Kuda per petak ...Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah);
2. Babi per m 2 ...Rp. 1.200,- (seribu dua ratus rupiah).
BAB III - TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 3
- (1) Pembayaran Tarip Potong Hewan dan Penitipan Hewan harus secara tunai dan lunas.
- (2) Setiap orang yang membayar Tarip Potong Hewan dan Penitipan Hewan harus diberikan tanda bukti pembayaran.
KETENTUAN PENUTUP
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4
Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Malang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Tarip Bea Potong dan Penitipan Hewan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Penetapan: Ditetapkan di Malang pada tanggal 30 Juli 2010 WALIKOTA MALANG, ttd. Drs. PENI SUPARTO, M.AP

Penetapan: Diundangkan di Malang pada tanggal 30 Juli 2010

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG, ttd. DR. Drs. H. SHOFWAN, SH, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19580415 198403 1 012 BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2010 NOMOR 22 SERI E

Penandatangan: Salinan sesuai aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, ttd. DWI RAHAYU, SH, M.Hum. Pembina NIP. 19710407 199603 2 003