PERATURAN BUPATI MA Nomor 9 Tahun 2016 tentang RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN 2017 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan . Pembangunan Nasional, Rencana Keija Pembangunan Daerah (RKPD) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, perlu menetapkan Perab -iEsa - Bupati tentang Rencana Keija Pembangunan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2017;
2. Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat. II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188 Tambahan Lembaran Negara
3. Republik Indonesia Nomor 3794);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2 .
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 3 .
-
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Rencana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); ' 5.
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun-~2- Q 44 -tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
I!
I
I
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-3429 Tahun 2014 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Mandailing Natal Menjadi Bupati Mandailing Natal dan Pengesahan Pemberhentian Wakil Bupati Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 22 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2006 -2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2007 Nomor 22);
15. ' Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2011 -2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2011 Nomor 15);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mandailing / Natal Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2016 Nomor 1);
17. Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mandailing Natal tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2016 Nomor 2).
i
i
! J
!
'
/
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN 2017. KERJA
' ! V;
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Mandailing Natal.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Mandailing Natal.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mandailing Natal. *
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (Dua puluh) tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Mandailing Natal yang \_ selanjutnya disingkat dengan RKPD Kabupaten Mandailing Natal adalah dokumen perencanaan tahunan daerah untuk priode 1(satu) tahun.
8. Rencana Keija Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renja-SKPD adalah Rencana Keija Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
10. Kebijakan Umum Anggaran yang selanjutnya di sebut KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi . yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang di berikan kepjada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA- SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.
12. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yjang selanjutanya di sebut R.APBD adalah Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mandating Natal.
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH
BAB II - RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 2
- (1) RKPD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2017 ad&lt;dah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) RKPD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2017 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2006-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2011-2016.
- (3) RKPD Kabupaten Mandailing Natal tahun 2017 memuat Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah, Prioritas Pembangunan Daerah dan Rencana Kerja serta Pendanaannya yang bersifat indikatif, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
' 11
II
- (4) RKPD Kabupaten Mandating Natal Tahun 2017 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi SKPD dalam rangka menyusun Rencana Anggaran SKPD Tahun Anggaran 2017.
BAB II - RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 3
Dalam rangka penyusunan R.APBD Tahun 2017 :
- a. Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal menggunakan penyusunan KUA Tahun RKPD Tahun 2017 sebagai bahan Anggaran 2017 dan PPAS Tahun Anggaran 2017; dan
- b. SKPD menggunakan RKPD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2017 dalam melakukan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mandailing Natal.
BAB II - RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 4
- (1) RKPD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2017 dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan.
- (2) Perkembangan keadaan dalam tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. perkembangan yang tidak sesuai dengan kerangka pendanaan dan rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
- b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya hams digunakan untuk tahun berjalan; dan / atau;
- c. keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. , -*
BAB II - RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 5
RKPD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2017 adalah sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

*

.

## Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan atau teknis dari Peraturan Bupati ini akan di atur dengan Keputusan Bupati.

## BAB III

## KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mandating Natal.


Ditetapkan di Panyabungan pada tanggal 23 ' Mei 2016

BUPATI MANDAILING NATAL,


DAHLAN HASAN NASUTION

Diundangkan di Panyabungan pada tanggal 23 Kei 2016

## Pit.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL,


BERITA DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN 2016 NOMOR

9