PERATURAN DAERAH KOTA BI Nomor 7 Tahun 2016 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH (berlaku 14 September 2016)
Pembukaan
Mengingat :
WALIKOTA JAMBI PROVINSI JAMBI
PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI NOMOR 7 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA JAMBI,
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 95 ayat (1)
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu disesuaikan dengan perkembangan sosial dan ekonomi masyarakat sehingga perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
SALINAN
Menetapkan
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Tata cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan RetribusiDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2011 Nomor 05 Seri B Nomor 01);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAMBI
dan
WALIKOTA JAMBI
MEMUTUSKAN :
: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH.
PASAL I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2011 Nomor 5), diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 1 angka 2, angka 3, angka 5, dan angka 6 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan:
1. Daerah adalah Daerah Kota Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Walikota adalah Walikota Jambi.
5. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang pelayanan pajak daerah.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang pelayanan pajak daerah.
7. Bendahara Penerimaan adalah Bendahara Penerimaan pada Dinas Pelayanan Pajak Daerah Kota Jambi.
8. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan.
9. Pejabat yang berwenang adalah Kepala Dinas Pelayanan Pajak Daerah Kota Jambi yang diberi tugas tertentu dibidang pelayanan perpajakan daerah dan mendapat pendelegasian wewenang dari Walikota sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang - undangan.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah yang membidangi Pelayanan Perpajakan Daerah Kota Jambi.
11. Kepala SKPD adalah Kepala SKPD yang membidangi pelayanan perpajakan daerah Kota Jambi.
12. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
13. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
14. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa
Pasal 8
Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebagai berikut :
- a. Hotel, motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesangrahan, rumah penginapan dan sejenisnya ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen); dan
- b. Rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) ditetapkan 9% (sembilan persen).
Pasal 17
- (1) Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.
- (2) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. tontonan film;
- b. pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana;
- c. kontes kecantikan, bina raga dan sejenisnya;
- d. pameran;
- e. diskotik, karaoke, klub malam, dan sejenisnya;
- f. sirkus, akrobat, dan sulap;
- g. permainan bilyar dan boling;
- h. pacuan kuda, balap kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;
- i. panti pijat, refleksi, mandi uap/SPA, dan pusat kebugaran/fitness center; dan
- j. pertandingan olah raga.
- (3) Tidak termasuk obyek pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
- a. penyelenggaraan hiburan kesenian rakyat/tradisional Indonesia, musik, dan tari tradisional Indonesia;
- b. pertandingan olahraga atau jenis hiburan lain yang diselenggarakan untuk kegiatan amal; dan
- c. pameran karya pendidikan, produk kerajinan tradisional, budaya daerah, dan industri kreatif/usaha mikro kecil dan menengah.
Pasal 20
Tarif pajak untuk setiap jenis hiburan ditetapkan sebagai berikut:
- a. tontonan film sebesar 20% (dua puluh persen);
- b. pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana sebesar 10% (sepuluh persen);
- c. kontes kecantikan, bina raga dan sejenisnya sebesar 10% (sepuluh persen);
- d. pameran sebesar 10% (sepuluh persen);
- e. diskotik, karaoke, klub malam dan sejenisnya sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
- f. sirkus, akrobat dan sulap sebesar 10% (sepuluh persen);
- g. permainan bilyar dan boling sebesar 15% (lima belas persen);
- h. pacuan kuda, balap kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan sebesar 20% (dua puluh persen);
- i. panti pijat sebesar 25% (dua puluh lima persen);
- j. refleksi sebesar 15% (lima belas persen);
- k. mandi uap/SPA sebesar 30% (tiga puluh persen);
- l. pusat kebugaran/fitness center sebesar 10% (sepuluh persen);
- m. pertandingan olah raga sebesar 10% (sepuluh persen);
- n. penyelenggaraan hiburan yang dipungut bayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) ditempat - tempat keramaian antara lain taman rekreasi, kolam renang, kolam memancing, dunia fantasi dan tempat wisata lainnya dikenakan pajak hiburan dengan tarif sebesar 10% (sepuluh persen).
Pasal 33
- (1) Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan
Pasal 36
- (1) Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan batuan adalah kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang meliputi :
- a. batu koral;
- b. kerikil Kasar (agregat kasar);
- c. kerikil halus (agregat halus);
- d. pasir;
- e. tanah laterik;
- f. tanah urug;
- g. tanah liat untuk pembuatan batu bata, genteng dan sejenisnya; dan
- h. mineral bukan logam dan batuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dikecualikan dari objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang nyata -nyata tidak dimanfaatkan secara komersial, seperti kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel listrik/telepon, penanaman pipa air/gas; dan
- b. kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan secara komersial.
Pasal 45
- Tarif Pajak Parkir adalah sebagai berikut :
- a. penyelenggara tempat parkir pada lokasi yang tidak menerapkan tarif progressif ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen); dan
- b. penyelenggara tempat parkir pada lokasi yang menerapkan tarif progressif ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen).
8. Diantara BAB XXIV dan BAB XXV disisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB XXIVA, sehingga berbunyi sebagai berikut :
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Jambi pada tanggal, 14 September 2016

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI, ttd DARU PRATOMO ## BAB XXIVA ## PENGAWASAN ## Pasal 96A

Penandatangan: - (1) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat menetapkan dan menempatkan personil dan/atau peralatan manual maupun program aplikasi online pada obyek pajak tertentu. - (2) Obyek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak parkir. - (3) Penempatan personil dan/atau peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengawasan dalam rangka penataan dan pendataan potensi Wajib Pajak secara nyata.

Distribusi: - (4) Penempatan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Wajib Pajak dalam tenggang waktu yang cukup dan seluruh biaya yang ditimbulkan akibat ditempatkannya peralatan tersebut menjadi kewajiban Pemerintah Daerah. - (5) Penempatan peralatan berfungsi sebagai alat control setiap kegiatan transaksi Wajib Pajak yang wajib dipergunakan oleh wajib pajak sebagaimana mestinya. - (6) Dalam hal terjadi kerusakan dan/atau hilangnya peralatan menjadi tangung jawab Wajib Pajak.

Penandatangan: - (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (5) dan ayat (6) dan penetapan mengenai tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Walikota. ## PASAL II Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Jambi.

Penetapan: Ditetapkan di Jambi pada tanggal, 14 September 2016

Penandatangan: WALIKOTA JAMBI, ttd ## SYARIF FASHA

Penandatangan: Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN SETDA KOTA JAMBI EDRIANSYAH, SH., MM Pembina NIP.19720614 199803 1 005 LEMBARAN DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2016 NOMOR 7 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI PROVINSI JAMBI : (7/2016)