PERATURAN DAERAH KABUPATEN BI Nomor 7 Tahun 2001 tentang RETRIBUSI IZIN GANGGUAN (berlaku 27 Februari 2001)
Pembukaan
Menimbang
:
Mengingat :
PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
NOMOR 7 TAHUN 2001
TENTANG
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUARO JAMBI,
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II, maka Retribusi Izin Gangguan merupakan jenis Retribusi Kabupaten;
- b. bahwa berdasarkan hal sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu menetapkan Retribuzi Izin Gangguan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi;
1. Undang - Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-Undang Gangguan Nomor 228 Tahun 1926 yang diubah dan disempurnakan terakhir dengan Stb Nomor 450 Tahun 1940;
4. Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2104);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2818) jo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2944);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal dalam Negari (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2853) jo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran
- Negara Tahun 1974 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2944);
7. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
8. Undang -Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
10. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
11. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisis mengenai dampak lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3338);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
16. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1985 tentang Tata Cara pengendalian pencemaran bagi perusahaan-perusahaan yang mengadakan penanaman modal menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1992 tentang Rencana Tapak Tanah dan Tata Tertib Perusahaan Kawasan Industri serta Prosedur Pemberian Izin Mendirikan Bangunan dan Izin UndangUndang Gangguan (UUG)/HO bagi Perusahaan-perusahaan yang berlokasi diluar kawasan Industri;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1992 tentang Tata Cara pemberian izin mendirikan bangunan (IMB) serta izin undangundang gangguan (UUG/HO) bagi perusahaan-perusahaan yang berlokasi diluar kawasan industri;
20. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04-PW .03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di bidang Retribusi Daerah;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 199 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998 tentang Komponen Tarif Retribusi;
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistim dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain;
Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
MEMUTUSKAN :
MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal I
Pasal 2
Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian Izin gangguan kepada orang pribadi atau badan dilokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal I
Pasal 3
- (1) Objek Retribusi adalah Pemberian Izin Gangguan kepada orang pribadi atau badan dilokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan;
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi adalah tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Kabupaten sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal I
Pasal 4
Subjek Retribusi adalah orang atau badan yang memperoleh Izin gangguan.
BAB III - GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 5
Pasal 5
Retribusi Izin gangguan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.
BAB IV - RETRIBUSI IZIN GANGGUAN Pasal 6
Pasal 6
Retribusi Izin Gangguan adalah jasa pelayanan yang diberikan Pemerintah Kabupaten kepada orang atau badan yang
BAB IV - RETRIBUSI IZIN GANGGUAN Pasal 6
Pasal 7
- (1) Setiap orang atau badan yang mendirikan atau memperluas tempat usahanya dilokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan termasuk tempat usaha yang lokasinya ditunjuk oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten, diwajibkan memiliki Izin Gangguan.
- (2) Bagi setiap orang atau badan yang akan mendirikan, memperluas atau mendaftar ulang dimana usahanya berpotensi limbah pencemaran diwajibkan melengkapi dengan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Study Evaluasi Mengenai Dampak Lingkungan (SEMADAL)
BAB IV - RETRIBUSI IZIN GANGGUAN Pasal 6
Pasal 8
- (1) Syarat-syarat dan tata cara pengajuan Permohonan Izin ## BAB V
JANGKA WAKTU BERLAKUNYA IZIN GANGGUAN (HO)
BAB IV - RETRIBUSI IZIN GANGGUAN Pasal 6
Pasal 9
- (1) Jangka waktu berlaku Izin Gangguan (HO) ditetapkan selama Usaha tersebut masih berjalan.
- (2) Terhadap Izin Gangguan (HO), sebagaimana tersebutnayat (1) Pasal ini, harus dilakukan pendaftaran ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali dalam rangka pengendalian, pembinaan dan Pengawasan oleh Bupati.
BAB VI - KETENTUAN RETRIBUSI Pasal 10
Pasal 10
Untuk Setiap pemberian Izin Gangguan maupun pendaftaran ulang izin sebagaimana dimaksud pasal 6 Peraturan Daerah ini dikenakan Retribusi.
BAB VI - KETENTUAN RETRIBUSI Pasal 10
Pasal 11
Untuk Setiap pemberian Izin Gangguan maupun pendaftaran ulang izin sebagaimana dimaksud pasal 6 Peraturan Daerah ini dikenakan Retribusi.
BAB VI - KETENTUAN RETRIBUSI Pasal 10
Pasal 12
- (1) Pemugutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
TATA CARA PEMBAYARAN
BAB VIII - TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 13
- (1) Pengeluaran Surat teguran/peringatan/surat lainnya yang sejenis sebagai awal tindakan tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka watu 7 (tujuh) hari setelah tanggal teguran/ surat peringatan/ surat lain yang sejenis Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (3) Surat Teguran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
TATA CARA PENAGIHAN
BAB IX - TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 14
Pengeluaran surat teguran/ peringatan/surat lai yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/ peringatan/ surat lainnya yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang .
Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
BAB X - KEBERATAN
Pasal 15
Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRDKB atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.
Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alsan yang jelas.
Dalam hal wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan Retribusi, wajib Retribusi Harus dapat membuktikan ketidak benaran ketetapan Retribusi tersebut.
Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau Dokumen lainnya yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat
menunjukan bahwa jangka waktu itu dapat tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dalam pasal ini tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.
BAB X - KEBERATAN
Pasal 16
- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi Keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruh atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu Keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
BAB XI - PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 17
- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengambilan kepada Bupati
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterima permohonan kelebihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan Keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampai dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengambilan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.
BAB XI - PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 18
- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi diajukan secara tertulis kepada Kabupaten dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
- a. Nama dan alamat Wajib Retribusi;
- b. Masa Retribusi;
- c. Besarnya kelebihan pembayaran;
- d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengambilan kelebihan pembayaran Retribusi disampaikan secara langsung atau melalui Pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman Pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.
BAB XI - PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 19
- (1) Pengambilan kelebihan Retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Pemerintah Membayar Retribusi (SPMKR).
- (2) Apabila kelebihan pembayaran Retribusi diperhitungkan dengan utang Retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahanbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.
PENGURANGAN, KEKERINGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
BAB XII - PENGURANGAN, KEKERINGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 20
- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, kekeringan dan pebebasan Retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ## BAB XIII DALUWARSA
BAB XII - PENGURANGAN, KEKERINGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 21
- (1) Hak untuk penagihan Retribusi, daluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak saat terutang Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi mlakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Daluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguhkan apabila;
- a. Ditertibkan Surat Teguran atau;
- b. Ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak Langsung;
- c. Diterbitkan SKRDKB dan SKRDKBT;
KETENTUAN PIDANA
BAB XIV - KETENTUAN PIDANA
Pasal 23
- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (1) Pejabat Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah :
- a. Menerima, mencari dan mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah tersebut;
- c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;
- d. Memeriksa buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak Pidana dibidang perpajakan daerah;
- g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meningkatkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan tatau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
- h. Memotret seseorangyg berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
- i. Memanggil orang untuk didengarkan keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan penyidikan;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan,
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya Penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP Pasal 34
Pasal 34
Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Bupati.
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP Pasal 34
Pasal 35
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi.

Penetapan: Ditetapkan di Sengeti pada tanggal 27 Februari 2001

Penandatangan: BUPATI MUARO JAMBI, DTO Z.BACHRI SALEH, SH

Penetapan: Diundangkan di Sengeti pada tanggal 13 Maret 2001

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI, DTO Drs. MUCHTAR MUIS. DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2001 NOMOR 8 SERI B TANGGAL 13 MARET 2001