PERATURAN BUPATI LABUHANBATU Nomor 12 Tahun 2013 tentang PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN MODAL PENYERTAAN DALAM BENTUK KREDIT LUNAR PROGRAM PEMBERDAYAAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH DALAM RANGKA PERKUATAN MODAL BAGI KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH DI KABUPATEN LABUHANBATU (berlaku 15 Juli 2013)
Pembukaan
Menimbang : a.bahwa untuk mewujudkan tujuan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah perlu meningkatkan peranan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam khususnya di Kabupaten Labuhanbatu; mengembangkan usahanya
- b. bahwa sesuai amanat Pasal 21 UndangUndang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang menyatakan Pemerintah pembiayaan bagi Usaha Mikro dan Kecil; bahwa Pemerintah dan Daerah menyediakan
- c. bahwa dalam rangka meningkatkan peranan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan
Menengah perlu memberikan stimulant dalam bentuk modal penyertaan untuk bantuan pengembangan usaha yang berasal dari Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu; dan modal perkuatan
- pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Modal Penyertaan Dalam Bentuk Kredit Lunak Program Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Dalam Rangka Perkuatan Modal Bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Labuhanbatu. berdasarkan d. bahwa
- Mengingat : 1.
Undang- Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092); Sumatera
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3591);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 Tuntutan tentang Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materil Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
14. Instruksi Presiden Nomor 18 Tahun 1998 tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Perkoperasian;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Kabupaten Labuhanbatu Nomor 35 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Keija Dinas-Dinas Kabupaten Labuhanbatu (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 35 Tahun 2008 Seri D Daerah Nomor 6);
16. Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 19 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Labuhanbatu (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 19);
17. Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor 510 / 224.1 / DAGKOP / 2013 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Modal Penyertaan Dalam Bentuk Kredit Lunak Program Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dalam Rangka Perkuatan Modal Bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Di Kabupaten Labuhanbatu.
Menetapkan
:
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN MODAL PENYERTAAN DALAM BENTUK KREDIT LUNAK PROGRAM PEMBERDAYAAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENEGAH DALAM RANGKA PERKUATAN MODAL BAGI KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH DI KABUPATEN LABUHANBATU
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
- i. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu.
2. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat dengan Dinas Perindagkop dan UKM adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Labuhanbatu.
3. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat dengan Kadis Perindagkop dan UKM adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi,
Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Labuhanbatu.
4. Modal Penyertaan adalah Bantuan Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu c.q Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil Menengah Kabupaten Labuhanbatu yang dialokasikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu untuk kegiatan Perkuatan permodalan usaha bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
5. Perkuatan Modal adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan masyarakat untuk memberdayakan usaha mikro kecil dan menengah melalui pemberian fasilitas permodalan dan kemampuan dan daya saing usaha. perkuatan menumbuhkan untuk meningkatkan
6. Koperasi adalah Badan Hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau Badan Hukum Koperasi dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama dibidang ekonomi, sosial dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.
7. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan / atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro.
8. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang mempengaruhi kriteria Usaha Kecil.
9. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki dikuasai, atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.
10. Dunia usaha adalah Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi dan berdomisili di Kabupaten Labuhanbatu.
BAB II - ASAS DAN TUJUAN Pasal 2
Pasal 2
Asas Bantuan Modal Penyertaan adalah :
- a. kekeluargaan;
- b. demokrasi ekonomi;
- c. efisiensi berkeadilan;
- d. berkelanjutan;
- e. kemandirian;
BAB II - ASAS DAN TUJUAN Pasal 2
Pasal 3
Tujuan Bantuan Modal Penyertaan untuk :
- a. Meningkatkan dan pendapatan kesejahteraan masyarakat melalui usaha Bantuan Modal Penyertaan;
- b. Memberi kesempatan kepada Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai pelaku ekonomi kerakyatan dalam mengembangkan usaha sehingga mampu mengikuti perkembangan ekonoini nasional.
BAB III - PENERIMA Pasal 4
Pasal 4
- (1) Penerima Bantuan Modal Penyertaan adalah Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dengan prioritas utama adalah yang mengolah produk seperti pangan segar, pangan olahan, kuliner, jamu, atau produk herbal, kosmetika, furniture, alas kaki, alat alat rumah tangga dan pakaian di Kabupaten Labuhanbatu.
- (2) Bupati menetapkan Tim yang akan melakukan seleksi terhadap penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (!)
- (3) Penetapan penerima dan besamya alokasi Bantuan Modal Penyertaan yang akan
diterima oleh Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menegah ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
BAB IV - SYARAT DAN TATA CARA PENYALURAN Pasal 5
Pasal 5
Syarat dan Tatacara Penyaluran Modal Penyertaan bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan ini.

## Pasal 6

Penerima bertanggungjawab dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawabannya kepada Bupati Labuhanbatu c / q Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Labuhanbatu. Modal Penyertaan Bantuan

## BAB V PENUTUP Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan ini maka Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Dana Bergulir Bagi Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Di Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2011 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

## Pasal 8

Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan.

setiap mengetahuinya, Agar memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu. orang

Ditetapkan di Rantauprapat pada tanggal 15 Juli 2013

BUPATI LABUHANBATU, dto TIGOR PANUSUNAN SIREGAR

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

Nomor 12 Tahun 2013 Tanggal 15 Juli 2013