PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUPATI Nomor 32 Tahun 2009 tentang RETRIBUSI BIDANG KETENAGAKERJAAN (berlaku 23 September 2009)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
NOMOR :
04 TAHUN 2009
TENTANG
RETRIBUSI BIDANG KETENAGAKERJAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
- a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali mengalami perubahan terakhir dengan Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan dengan mempedomani Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, maka daerah dapat menetapkan jenis-jenis retribusi sebagai salah satu sumber pendapatan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas maka Retribusi Bidang Ketenagakerjaan perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.
- 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 Dari Republik Indonesia Untuk Seluruh Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 4 );
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3201);
5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
6. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 408, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
7. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4281);
8. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2003 tentang Pengesahaan Konvensi ILO Nomor 81 mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan Dalam Industri dan Perdagangan;
1
Menetapkan
9. Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4350);
10. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
11. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir diubah dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4844);
12. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139).
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262).
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
17. Peraturan Pemerintah nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
dan BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
MEMUTUSKAN
: PERATURAN DAERAH TENTANG KETENAGAKERJAAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
RETRIBUSI
BIDANG
2
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Seram Bagian Barat;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Seram Bagian Barat;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat, adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat;
6. Dinas adalah Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Seram Bagian Barat;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Seram Bagian Barat;
8. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
10. Badan adalah bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Comanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun atau organisasi yang sejenis, bentuk usaha tetap serta bentuk badan lainnya;
11. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
12. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah;
13. AKAD adalah Antar Kerja Antar Daerah;
14. RPTKA/IMTA adalah Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing/ izin Mempekerjakan Asing;
15. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang tertuang menurut peraturan retribusi;
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi terutang;
17. SKRD Tambahan adalah Surat Keputusan yang diterbitkan oleh pejabat dalam hal ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap dalam pemeriksaan;
18. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
19. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang tertuang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati;
20.
- Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atau jumlah retribusi daerah yang telah ditetapkan;
21.
22.
- Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
- Surat Keputusan Retribusi Keberatan adalah Surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi;
23.
- Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD dan disetor ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang ditentukan;
24. Pemungutan adalah serangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek reribsi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan reribusi serta pengawasan penyetorannya;
3
25. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya dapat disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
BAB II - NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 2
1. Dengan nama Retribusi ketenagakerjaan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian jasa kepada orang pribadi atau badan untuk kegiatan dibidang Ketenagakerjaan.
2. Objek Retribusi adalah pelayanan dibidang ketenagakerjaan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.
3. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan pelayanan dibidang ketenagakerjaan sebagai pengguna jasa.
BAB III - GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 3
Retribusi Bidang Ketenagakerjaan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.
BAB IV - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 4
Tingkat Penggunaan Jasa diukur ## BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
BAB IV - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 5
- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan Pemberian Jasa dan Perizinan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi komponen biaya survei lapangan, Pengujian dan biaya transportasi dalam rangka pengendalian dan pengawasan.
BAB VI - STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 6
- (1) Struktur dan Besarnya Tarif retribusi bidang ketenagakerjaan digolongkan berdasar jenis jasa dan izin yang diberikan,
- (3) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini adalah sebagai berikut:
- (2) Retribusi Izin dikenakan sekali untuk masa berlaku izin.
4
A. JENIS JASA
Jasa Pendaftaran
| - Kerja | Lembaga Latihan | Per Perusahaan | = | Rp. | 100.000,- |
|---------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| - | Lembaga Penempatan TKI | Per Perusahaan | = | Rp. | 150.000,- |
| - | Wajib Lapor Ketenagakerjaan | Perusahaan | = | Rp. | 75.000,- |
| - | Peraturan Perusahaan | Per Per Perusahaan | = | Rp. | 150.000,- |
| - | Perjanjian Kerja | Per Perusahaan | = | Rp. | 100.000,- |
| - | Perjanjian Kerja Bersama | Per Perusahaan | = | Rp. | 100.000,- |
| - | Panitia Pembina Keselamatan Kerja | Per Perusahaan | = | Rp. | 75.000,- |
| - Regu | Penanggulangan Kebakaran | Per Perusahaan | = | Rp. | 150.000,- |
| - | Katering Perusahaan | Per Perusahaan | = | Rp. | 150.000,- |
| Jasa Rekomendasi dan Pengesahan | Jasa Rekomendasi dan Pengesahan | Jasa Rekomendasi dan Pengesahan | Jasa Rekomendasi dan Pengesahan | Jasa Rekomendasi dan Pengesahan | Jasa Rekomendasi dan Pengesahan |
| - | Per orang | | = | Rp. | 20.000,- |
| Rekomendasi AKAD - Rekomendasi | RPTKA/IMTA | Per orang | = | Rp. | 150.000,- |
| - | Pengesahan foto copy | Per lembar | = | Rp. | 500,- |
| - | Pengesahan sertipikat pelatihan | Per lembar | = | Rp. | 5.000,- |
| Jasa Pemeriksaan Perusahaan | Jasa Pemeriksaan Perusahaan | Jasa Pemeriksaan Perusahaan | Jasa Pemeriksaan Perusahaan | Jasa Pemeriksaan Perusahaan | Jasa Pemeriksaan Perusahaan |
| - | Per | Unit | = | Rp. | 25.000,- |
| - | Pemeriksaan Tempat Kerja Pemeriksaan Peralatan | Per Unit | = | Rp. | 15.000,- |
| Pengujian dan Sertifikasi | Pengujian dan Sertifikasi | Pengujian dan Sertifikasi | Pengujian dan Sertifikasi | Pengujian dan Sertifikasi | Pengujian dan Sertifikasi |
| 1. - | Pesawat Uap Ketel Uap | Per Unit | = | Rp. | 300.000,- |
| - | Bejana Uap | Per Unit | = | Rp. | 200.000,- |
| - | Apendages Pesawat Uap | Per Set | = | Rp. | 100.000,- |
| 2. Pesawat Cairan Panas | 2. Pesawat Cairan Panas | 2. Pesawat Cairan Panas | 2. Pesawat Cairan Panas | 2. Pesawat Cairan Panas | 2. Pesawat Cairan Panas |
| - | Pemanas air | Per Unit | = | Rp. | 200.000,- |
| - | Pemanas oli | Per Unit | = | Rp. | 200.000,- |
| 3. Bejana Tekan | 3. Bejana Tekan | 3. Bejana Tekan | 3. Bejana Tekan | 3. Bejana Tekan | 3. Bejana Tekan |
| - | Compressor | Per buah | = | Rp. | 50.000,- |
| - | Botol Baja | Per sample | = | Rp. | 25.000,- |
| - | Botol Angin Start Diesel | Per Unit | = | Rp. | 100.000,- |
| - | Tangki Apung | Per buah = | Rp. | 25.000,- | 25.000,- |
| - | Tangki Penampungan BBM | Per Unit | = | Rp | 25.000,- |
| - | Mesin Pendingin | Per Buah/Unit | = | Rp. | 50.000,- |
| 4. Pesawat Tenaga | 4. Pesawat Tenaga | 4. Pesawat Tenaga | 4. Pesawat Tenaga | 4. Pesawat Tenaga | 4. Pesawat Tenaga |
| - | Motor Diesel | Per Unit | = | Rp. | 50.000,- |
| - | Motor Bensin | Per Buah | = | Rp. | 25.000,- |
| - | Motor Listrik | Per Buah | = | Rp. | 10.000,- |
| - | Turbin uap | Per buah | = | Rp. | 250.000,- |
| 5. Mesin Produksi | 5. Mesin Produksi | 5. Mesin Produksi | 5. Mesin Produksi | 5. Mesin Produksi | 5. Mesin Produksi |
| - | Mesin las listrik | Per buah | = | Rp. | 25.000,- |
| - | Pesawat las Karbit | Per Buah | = | Rp. | 20.000,- |
| - | Mesin Bubut | Per Buah | = | Rp. | 15.000.- |
| - | Mesin Frais | Per Buah | = | Rp. | 15.000,- |
| - | Mesin Bor standar | Per Buah | = | Rp. | 10.000,- |
| - | Mesin Gerinda standar | Per Buah | = | Rp. | 15.000,- |
| - | Travo las | Per Buah | = | Rp. | 10.000,- |
| - | Dapur / Tanur | Per Buah = | Rp. | | 50.000,- |
5
6.
Mesin-mesin berbahaya
5
| - | Genset 3 - 5 kva | Per Unit | = | Rp. | 20.000,- |
|----------------|------------------------------|------------|-----|-----------|------------|
| - | Genset 6 - 15 kva | Per Unit | = | Rp. | 25.000,- |
| - | Genset 15 - 25 kva | Per Unit | = | Rp. | 30.000,- |
| - | Genset > 25 kva | Per Unit | = | Rp. | 50.000,- |
| - | Mesin gergaji pita | Per Unit | = | Rp. | 50.000,- |
| - | Mesin gergaji bundar | Per Unit | = | Rp. | 30.000,- |
| - | Mesin skap | Per Unit | = | Rp. | 30.000,- |
| 7. Angkut | Pesawat Angkat dan | | | | |
| - | Pesawat Lif Listrik | Per Unit | = | Rp. | 200.000,- |
| - | Crane | Per Buah | = | Rp. | 150.000,- |
| - | Sky climber | Per Unit | = | Rp. | 200.000,- |
| - | Gondola | Per Unit | = | Rp. | 150.000,- |
| - | Jalan Rel Industri | Per Unit | = | Rp. | 200.000,- |
| - | Conveyor / Ban berjalan | Per Unit | = | Rp. | 250.000,- |
| 8. Peralatan | listrik | Per | | | |
| - | Instalasi listrik | Unit | Rp. | 100.000,- | 100.000,- |
| - | Instalasi Penangkal petir | Per Unit | = | Rp. | 150.000,- |
| - | Pentanahan pengaman / arde | Per Titik | = | Rp. | 50.000,- |
| 9. | Peralatan Konstruksi | | | | |
| - | Perancah | Per Unit | = | Rp. Rp. | 20.000,- |
| - | Aspal sprayer | Per Unit | = | | 100.000,- |
| - | Aspal mixer | Per Unit | = | Rp. | 200.000,- |
| - | Pemecah batu / stone cruiser | Per Unit | = | Rp. | 200.000,- |
| 10. | Peralatan Berat | | | | |
| - | Buldoser | Per Unit | = | Rp. | 50.000,- |
| - | Shoopel | Per Unit | = | Rp. | 50.000,- |
| - | Exavator | Per Unit | = | Rp. | 50.000,- |
| - | Loader | Per Unit | = | Rp. | 50.000,- |
| - | Grader | Per Unit | = | Rp. | 30.000,- |
| - | Walles | Per Unit | = | Rp. | 30.000,- |
| - | Logging | Per Unit | = | Rp. | 50.000,- |
| - | Truck Kontainer Truck | Per Unit | = | Rp. | 50.000,- |
| - | Dump Truck | Per Unit | = | Rp. | 25.000,- |
| - | Mobil Truck | Per Unit | = | Rp. | 20.000,- |
| 11. Lingkungan | kerja | | | | |
| - | Air Buangan Industri | Per Sample | = | Rp. | 15.000,- |
| - | Limbah Industri | Per Sample | = | Rp. | 25.000,- |
| - | Kebisingan | Per Titik | = | Rp. | 25.000,- |
| - | Kadar Debu | Per Sample | = | Rp. | 15.000,- |
| - | Pencahayaan | Per Titik | = | Rp. | 20.000,- |
| 12. Kesehatan | Kerja | | | | |
| - | Pengujian kesehatan badan | Per Sample | = | Rp. | 10.000,- |
| - | Antropometri | Per Sample | = | Rp. | 5.000,- |
| - | Bahan kimia dalam darah | Per Sample | = | Rp. | 25.000,- |
| JENIS | IZIN | | | | |
| 1. Biaya | Ijin Pemakaian Peralatan | | | | |
| - | Ketel Uap | Per Buah | = | Rp. | 750.000,- |
| - | Bejana Uap | Per Buah | = | Rp. | 500.000,- |
| - | Pemanas oli / oil heater | Per Buah | = | Rp. | 250.000,- |
| - | Lif listrik | Per Buah | = | Rp. | 300.000,- |
6
6
| - Turbin Uap | Per Buah | = | Rp. 1.000.000,- | Rp. 1.000.000,- |
|------------------------------------|------------|-----|-------------------|-------------------|
| 2. Biaya Ijin Pemasangan Peralatan | | | | |
| - Ketel Uap | Per Buah | = | Rp. | 700.000,- |
| - Turbin uap | Per Unit | = | Rp. | 750.000,- |
| - Lif listrik | Per Buah | = | Rp. | 500.000,- |
| - Penangkal petir | Per Buah | = | Rp. | 250.000,- |
| - Sky climber | Per Buah | = | Rp. | 300.000,- |
| 3. Biaya Pengesahan Gambar Rencana | | | | |
| - Ketel Uap | Per lembar | = | Rp. | 25.000,- |
| - Pemanas oli / oil heater | Per lembar | = | Rp. | 15.000,- |
| - Turbin Uap | Per lembar | = | Rp. | 25.000,- |
| - Lif Listrik - | Per lembar | = | Rp. | 20.000,- |
| Kompressor | Per lembar | = | Rp. | 15.000,- |
| - Botol baja | Per lembar | = | Rp. | 10.000,- |
BAB VII - WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 7
- (1) Retribusi yang terutang dipungut diwilayah daerah tempat dimana diberikannya pelayanan jasa dibidang ketenagakerjaan.
- (2) Retribusi yang terutang dipungut oleh Bendaharawan Penerima Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Seram Bagian Barat dan selambat-lambatnya dalam waktu 1 kali 24 jam hasil pungutannya disetor ke Kas Daerah
SURAT PENDAFTARAN
BAB VIII - SURAT PENDAFTARAN
Pasal 8
- (1) Pengguna Jasa pemeriksaan dan pengujian bidang ketenagakerjaan selaku wajib retribusi wajib mengisi Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah (SPORD) berupa formulir atau bentuk-bentuk blangko yang ditetapkan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Seram Bagian Barat sesuai Undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku.
- (2) Pengguna jasa bidang ketenagakerjaan dalam pelayanan lainnya selaku wajib retribusi yang tidak memerlukan pemeriksaan dan/atau pengujian khusus tidak diwajibkan mengisi Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah (SPORD)
- (3) SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya disahkan oleh Kepala Dinas Sosial, Tenagakerja dan Transmigrasi kabupaten Seram Bagian Barat
MASA RETRIBUSI TERUTANG DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
BAB IX - MASA RETRIBUSI TERUTANG DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 9
- (1) Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 2 (dua) tahun.
- (2) Saat Retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dpersamakan.
7
BAB X - TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 10
- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan .
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
BAB XI - SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 11
Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD .
BAB XII - TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 12
- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD dan dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKB dan STRD.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.
BAB XIII - TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 13
- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksana penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
BAB XIV - PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 14
- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan BAB XV KADALUWARSA PENAGIHAN
8
BAB XIV - PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 15
- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila : 8
- a. diterbitkannya surat teguran atau;
- b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
KETENTUAN PIDANA
BAB XVI - KETENTUAN PIDANA
Pasal 16
- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.
P E N Y I D I K A N
BAB XVII - P E N Y I D I K A N
Pasal 17
- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- (2) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai, orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah tersebut;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
- g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan peyidikan;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu
- l. untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- 2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum.
9
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Piru Pada tanggal 23 September 2009

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH MANSUR TUHAREA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TAHUN 2009 NOMOR 91 ## BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 18

Penandatangan: Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Pasal 19 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.

Penetapan: Ditetapkan di Piru Pada Tanggal 23 September 2009

Penandatangan: BUPATI SERAM BAGIAN BARAT JACOBUS F. PUTTILEIHALAT 10
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT NOMOR 04 TAHUN 2009
## TENTANG
## RETRIBUSI BIDANG KETENAGAKERJAAN
## I. Umum
Dengan tetap diberlakukannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah adalah dalam rangka upaya mempercepat proses pembangunan Otonomi Daerah dimana dituntut pembaharuan sistim pungutan Retribusi Daerah yang mengarah pada sistim sederhana, adil, efektif dan efisien yang dapat menggairahkan peran serta masyarakat untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah.
Sejalan dengan semakin meningkatnya pelaksanaan Pemerintahan, pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat diperlukan penyediaan sumbersumber Pendapatan Asli Daerah yang hasilnya dapat mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Kewenangan otonomi yang dimiliki Kabupaten berpijak pada Perpaduan pelayanan umum yang akan melahirkan perizinan dan retribusi baik secara pengakuan maupun secara penyerahan untuk meningkatkan pelayanan umum pada satu sisi dan pada sisi yang lain dibutuhkan peningkatan pendapatan asli daerah berdasarkan kewenangan yang dimiliki, maka jenis retribusi dibidang Ketenagakerjaan merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang dalam pelaksanaan pungutannya perlu diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.
## II. Pasal demi Pasal
PENJELASAN
Pasal 1
s/d 19 : Cukup Jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TAHUN 2009 NOMOR 93 11