PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 8 Tahun 2013 tentang PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SERANG (berlaku 2 September 2013)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat
:
bahwa dalam rangka tertib administrasi, efektif, efisien dan akuntabel dalam pengelolaan pelayanan informasi publik dan dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Serang perlu mengatur pedoman pengelolaan pelayanan informasi publik dan dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Serang dengan Peraturan Bupati.
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5026);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5375);
13. Peraturan...
Menetapkan
13. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2006 Nomor 736);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2008 Nomor 772);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2011 Nomor 820);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2011 Nomor 821);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2011 Nomor 822);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2013 Nomor 1);
MEMUTUSKAN :
: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SERANG.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Serang.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Serang.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Lembaga Lain.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana tugas teknis pada SKPD.
7. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tandatanda yang mengandung nilai, makna, pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik dan non elektronik.
8. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan Pemerintah Daerah, serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
9. Pelayanan Informasi adalah jasa yang diberikan oleh Aparatur Pemerintah Daerah kepada masyarakat pengguna informasi.
10. Akses Informasi adalah kemudahan yang diberikan kepada seseorang atau masyarakat untuk memperoleh informasi publik yang dibutuhkan.
11. Dokumen adalah data, catatan dan/atau keterangan yang dibuat dan/atau diterima oleh Pemerintah Kabupaten serang dalam rangka pelaksanaan kegiatannya, baik secara tertulis diatas kertas atau sarana lainnya maupun terekam dalam bentuk apapun, yang dapat dilihat, dibaca atau didengar.
12. Dokumentasi adalah pengumpulan, pengolahan, penyusunan dan pencatatan dokumen, data, gambar dan suara untuk bahan informasi publik.
13. Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang dan peraturan pelaksanaan, yang menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi.
14. Pengelolaan Dokumen adalah proses pengumpulan, penyusunan, penyimpanan, pemeliharaan, penggunaan dan penyajian dokumen secara sistematis.
15. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggungjawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Pemerintah Daerah Kabupaten Serang.
16. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu selanjutnya disebut PPID-Pembantu adalah pejabat pengelola informasi dan dokumentasi yang berada pada SKPD.
17. Pengguna Informasi Publik adalah orang/badan yang menggunakan informasi publik.
18. Pemohon Informasi Publik yang selanjutnya disebut pemohon informasi adalah orang perseorangan, kelompok masyarakat, organisasi masyarakat, partai politik dan badan publik lain yang memenuhi persayaratan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
19. Uji Konsekuensi adalah pertimbangan dengan seksama dan penuh ketelitian tentang dampak atau akibat yang timbul apabila suatu informasi dibuka dan adanya kepentingan publik yang lebih besar yang harus dilindungi dengan menutup suatu informasi publik.
20. Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan mengunakan informasi ## BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pengelolaan pelayanan informasi publik dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menjamin tertib administrasi, efektif, efisien dan akuntabel dalam pengelolaan pelayanan informasi publik dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Daerah.
RUANG LINGKUP
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 3
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi ;
- a. jenis informasi publik;
- b. kelembagaan;
- c. mekanisme pelayanan informasi publik dan dokumentasi;
- d. keberatan;
- e. penyelesaian sengketa;
- f. pembiayaan; dan
- g. pelaporan.
JENIS INFORMASI PUBLIK
BAB IV - JENIS INFORMASI PUBLIK
Pasal 4
Jenis informasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri dari:
- a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan; dan
- b. Informasi yang dikecualikan.
BAB IV - JENIS INFORMASI PUBLIK
Pasal 5
- (1) Setiap informasi publik sebagimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik.
- (2) Informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperoleh pemohon informasi publik dengan cepat, tepat waktu, biaya ringan dan dapat diakses dengan mudah.
- (3) Setiap informasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, merupakan informasi yang tidak bisa diakses oleh publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bagian Kesatu
Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan
BAB IV - JENIS INFORMASI PUBLIK
Pasal 6
Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:
- a. informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
- b. informasi yang wajib diumumkan secara serta merta; dan
- c. informasi yang wajib tersedia setiap saat.
Paragraf Kesatu
Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala
BAB IV - JENIS INFORMASI PUBLIK
Pasal 7
- (1) Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi :
- a. informasi tentang Profil Pemerintah Daerah Kabupaten Serang;
- b. ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Serang;
- c. ringkasan informasi tentang kinerja dalam lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Serang;
- d. ringkasan laporan akses informasi publik;
- e. informasi lain tentang Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta produk hukum daerah lainnya sebagai kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik dan Pemerintah Daerah Kabupaten Serang;
- f. informasi tentang hak dan tata cara memperoleh informasi publik, tata cara pengajuan keberatan dan proses penyelesaian sengketa informasi publik berikut pihak-pihak yang bertanggungjawab dan dapat dihubungi;
- g. informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan baik oleh Pejabat Publik maupun pihak yang mendapat izin dan perjanjian kerja dari Pemerintah Daerah Kabupaten Serang;
- h. informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- i. informasi tentang prosedur peringatan dini dan evakuasi keadaan darurat di setiap kantor Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Serang.
Paragraf Kedua
Informasi Yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta
BAB IV - JENIS INFORMASI PUBLIK
Pasal 8
- (1) Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan informasi yang dapat mengancam hidup orang banyak dan ketertiban umum.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi:
- a. bencana alam seperti kekeringan, kebakaran hutan karena faktor alam, hama penyakit tanaman, epidemik, wabah, kejadian luar biasa, kejadian antariksa atau benda-benda angkasa;
- b. keadaan bencana non-alam seperti kegagalan industri atau teknologi, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan;
- c. bencana sosial, konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror;
- d. jenis persebaran dan daerah yang menjadi sumber penyakit yang berpotensi menular;
- e. racun pada bahan makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat; dan
- f. rencana gangguan terhadap utilitas publik.
Paragraf Ketiga
Informasi Yang Wajib Tersedia Setiap Saat
BAB IV - JENIS INFORMASI PUBLIK
Pasal 9
Informasi yang wajib tersedia setiap saat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi :
- a. daftar informasi publik pada SKPD terkait yang tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
- b. informasi tentang Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati atau produk hukum daerah lainnya sebagai kebijakan yang mengikat dan berdampak bagi publik;
- c. informasi tentang organisasi, administrasi, personil dan keuangan Pemerintah Daerah;
- d. agenda kerja Pemerintah Daerah;
- e. syarat-syarat perijinan, izin yang diterbitkan dan/atau dikeluarkan berikut dokumen pendukungnya dan laporan penataan izin yang diberikan;
- f. rencana strategis dan rencana kerja SKPD/Pemerintah Daerah;
- g. informasi mengenai kegiatan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan, sarana dan prasarana layanan informasi publik yang dimiliki beserta kondisinya, sumber daya manusia yang menangani layanan informasi publik beserta kualifikasinya, anggaran layanan informasi publik serta laporan penggunaannya;
- h. jumlah, jenis dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan penindakannya; dan
- i. informasi publik lain yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat
BAB IV - JENIS INFORMASI PUBLIK
Pasal 10
- (1) Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:
- a. informasi yang dapat membahayakan Negara/Daerah ;
- b. informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dan persingan usaha tidak sehat ;
- c. informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;
- d. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau
- e. informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan.
- (2) Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai sifat ketat dan terbatas.
- (3) Sifat ketat dan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara pengujian secara seksama dengan mempertimbangkan berbagai aspek legal, kepatutan dan kepentingan umum serta sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku:
- (4) Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
KELEMBAGAAN
BAB V - KELEMBAGAAN
Pasal 11
- (1) Kelembagaan dalam Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Tim Pertimbangan, PPID dan PPID-Pembantu.
- (2) Bupati membentuk Tim Pertimbangan Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Serang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Bupati.
- (3) Selain membentuk Tim Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menetapkan:
- a. PPID; dan
- b. PPID-Pembantu.
Bagian Kesatu
Tim Pertimbangan Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Serang
BAB V - KELEMBAGAAN
Pasal 12
- (1) Susunan Tim Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) terdiri dari:
2. a.
3. pengarah : Bupati dan Wakil Bupati;
- b. ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Serang;
5. c.
6. anggota : Para Asisten Daerah, para Staf Ahli Bupati dan
7. para Kepala SKPD di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Serang.
- (2) Tim Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- a. melakukan uji konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan secara seksama dan penuh ketelitian untuk selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. membahas, menyelesaikan dan memutuskan keberatan atas pelayanan informasi.
- (3) Tim Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. pengambilan keputusan terhadap sengketa informasi; dan
- b. penyelesaian masalah lainnya.
Bagian Kedua
PPID
BAB V - KELEMBAGAAN
Pasal 13
- (1) PPID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a, dijabat oleh Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Serang dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- (2) PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok:
- a. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari SKPD di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. menyimpan , mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
- c. melakukan verifikasi bahan informasi publik;
- d. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
- e. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses masyarakat;
- f. melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk dilakukan uji konsekuensi oleh Tim Pertimbangan;
- g. membuat laporan pelayanan informasi yang mencakup:
- 1) jumlah permohonan informasi publik yang diterima;
- 2) waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan Informasi Publik;
- 3) jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan permohonan Informasi Publik yang ditolak; dan
- 4) alasan penolakan permohonan Informasi Publik.
- (3) Selain mempunyai tugas pokok PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi:
- a. penghimpunan informasi publik dari SKPD di Lingkungan Pemerintah Daerah; dan
- b. penataan dan penyimpanan informasi publik yang diperoleh dari SKPD di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (4) PPID dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai wewenang:
- a. meminta dan memperoleh informasi dari PPID-Pembantu di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. mengkoordinasikan pengumpulan, pengelolaan, pelayanan serta pemeliharaan informasi dan dokumentasi dengan PPIDPembantu dan/atau Pejabat Fungsional;
- c. mendelegasikan pemenuhan permintaan informasi kepada PPID-Pembantu; dan
- d. menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB V - KELEMBAGAAN
Pasal 14
- (1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan wewenang PPID, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Bupati menetapkan Sekretariat PPID.
- (2) Sekretariat PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertempat di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Serang.
BAB V - KELEMBAGAAN
Pasal 15
- (1) Dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan wewenang PPID, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dibantu oleh bidang:
- a. Pengelolaan dan Pelayanan Informasi yang dijabat oleh Kepala Bidang Komunikasi dan Informatika pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Serang;
- b. Dokumentasi dan Arsip yang dijabat oleh Kepala Seksi Desiminasi dan Informasi pada Bidang Komunikasi dan Informatika Dinas Perhubungan dan Informatika Kabupaten Serang; dan
- c. Advokasi yang dijabat oleh Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Serang.
- (2) Tugas pokok bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membantu pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan wewenang PPID, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) sesuai dengan bidangnya.
- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibantu oleh Pelaksana Teknis dan Administrasi yang bertempat di Sekretariat PPID dan ditetapkan oleh PPID.
Bagian Ketiga
PPID-Pembantu
BAB V - KELEMBAGAAN
Pasal 16
- (1) PPID-Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b, ditetapkan untuk membantu PPID dalam pengelolaan pelayanan informasi publik dan dokumentasi pada setiap SKPD.
- (2) PPID-Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b, melekat kepada jabatan:
- a. Sekretaris pada setiap SKPD;
- b. Kepala Bagian Humas Setda Kabupaten Serang;
- c. Kepala Bagian Umum pada Sekretariat DPRD Kabupaten Serang;
- d. Kepala Bagian Umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Serang;
- e. Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Serang;
- f. Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Serang;
- g. Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serang;
- h. Kepala Sub Bagian Umum dan Kerjasama pada Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Serang; dan
- i. Kepala Sub Bagian Administrasi Umum pada Akademi Keperawatan Kabupaten Serang.
- (3) PPID-Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b, mempunyai tugas pokok:
- a. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi;
- b. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik;
- c. melakukan verifikasi bahan informasi publik;
- d. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
- e. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat; dan
- f. melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID.
- (4) PPID-Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 11 ayat (3) huruf b, melaksanakan fungsi :
- a. penghimpunan informasi publik pada masing-masing SKPD ; dan
- b. penataan dan penyimpanan informasi publik pada masingmasing SKPD.
- (5) PPID-Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b, memiliki kewenangan untuk memberikan pelayanan informasi dan menolak permohonan informasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan diketahui/disetujui oleh Kepala SKPD, dengan ketentuan :
- a. Kepala SKPD bertanggungjawab penuh terhadap semua proses pengelolaan informasi dan dokumentasi di Lingkungan SKPD masing-masing yang dilaksanakan oleh PPID-Pembantu;
- b. Kepala SKPD menandatangani laporan PPID-Pembantu untuk diserahkan kepada PPID; dan
- c. Kepala SKPD menandatangani laporan keberatan atas pelayanan informasi dari PPID-Pembantu kepada PPID.
BAB V - KELEMBAGAAN
Pasal 17
Dalam hal terjadi sengketa informasi, PPID-Pembantu bersama-sama dengan PPID, melaksanakan proses mediasi atau ajudikasi di Komisi Informasi.
BAB V - KELEMBAGAAN
Pasal 18
PPID-Pembantu dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) berkewajiban memberikan laporan kepada PPID secara berkala dan sesuai kebutuhan, meliputi:
- a. jumlah permohonan informasi publik yang diterima;
- b. waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik;
Waktu...
- c. jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan permohonan informasi publik yang ditolak; dan
- d. alasan penolakan permohonan informasi publik.
MEKANISME PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DAN DOKUMENTASI
Bagian Kesatu
Persyaratan
BAB VI
Pasal 19
Persyaratan permohonan informasi publik sebagai berikut :
- a. mencantumkan identitas yang jelas;
- b. mencantumkan alamat dan nomor telepon yang jelas;
- c. menyampaikan secara jelas jenis informasi dan dokumentasi yang dibutuhkan; dan
- d. mencantumkan maksud dan tujuan permohonan informasi publik dan dokumentasi.
Bagian Kedua
Mekanisme
BAB VI
Pasal 20
- (1). Informasi publik di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diakses melalui mekanisme sebagai berikut:
- a. pemohon informasi mengajukan permintaan secara tertulis atau media elektronik untuk memperoleh Informasi kepada PPID melalui Sekretariat PPID;
- b. pelaksana teknis dan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) mencatat dalam formulir permohonan informasi publik dan dokumentasi paling sedikit meliputi:
- 1) nomor pendaftaran yang diisi berdasarkan nomor setelah permohonan informasi diregistrasi;
- 2) nama;
- 3) Nama organisasi (pemohon Organisasi);
- 4) Nomor Kartu Tanda Penduduk;
- 5) Nomor Akta Pendirian Organisasi (pemohon Organisasi);
- 6) Tanggal terdaftar di Bagian Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Serang (pemohon Organisasi);
- 7) AD/ART perusahaan (pemohon Perusahaan);
- 8) alamat;
- 9) pekerjaan;
- 10) nomor telephone/email;
- 11) rincian informasi yang dibutuhkan;
- 12) tujuan penggunaan informasi;
- 13) cara memperoleh informasi; dan
- 14) cara mendapatkan salinan informasi.
- c. pelaksana teknis dan administrasi memberikan tanda terima permohonan informasi kepada pemohon informasi;
- d. pelaksana teknis dan administrasi menyampaikan permohonan informasi dari pemohon informasi kepada PPID melalui Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi;
- e. dalam hal informasi yang diminta berada dalam penguasaan PPID, maka PPID dapat memberikan secara langsung kepada pemohon informasi;
- f. dalam hal informasi yang diminta berada di luar penguasaan PPID, maka PPID memberikan rekomendasi kepada pemohon informasi untuk meminta informasi kepada PPID-Pembantu; dan
- g. pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud huruf f, paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan pada sekretariat PPID.
- (2) Mekanisme permohonan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I Peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Formulir permohonan informasi publik dan dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 21

- (1) Paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya rekomendasi permohonan informasi dari PPID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf f, maka PPID-Pembantu wajib memberikan jawaban atas informasi yang diminta oleh pemohon informasi.
- (2) Pemberian jawaban atas informasi yang diminta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang paling sedikit 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis kepada pemohon informasi.
- (3) Dalam hal informasi yang diminta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak maka PPID-Pembantu harus memberikan alasanalasan yang jelas secara tertulis kepada pemohon informasi.

## Pasal 22

Biaya perolehan salinan dan/atau pengiriman informasi publik dibebankan kepada pemohon informasi publik.


## BAB VII

## KEBERATAN

## Bagian Kesatu

## Alasan Keberatan

Pasal 23

Pemohon informasi berhak mengajukan alasan keberatan dalam hal ditemukannya alasan sebagai berikut:

- a. penolakan atas permohonan informasi tidak sesuai dengan perundang-undangan;
- b. tidak ditanggapinya permohonan informasi;
- c. permohonan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
- d. tidak dipenuhinya permohonan informasi;
- e. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
- f. penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam peraturan ini.

Bagian Kedua

Mekanisme

Pasal 24

Mekanisme mengajukan keberatan sebagai berikut:

- a. pemohon informasi atau kuasanya mengajukan keberatan kepada PPID melalui sekretariat PPID;
- b. pelaksana teknis dan administrasi mencatat dalam register permohonan keberatan;
- c. pemohon informasi atau kuasanya mengisi formulir keberatan yang disediakan oleh sekretariat PPID;
- d. dalam hal pengajuan keberatan disampaikan secara tidak tertulis, pelaksana teknis dan administrasi wajib membantu pemohon informasi yang mengajukan keberatan atau atau kuasanya untuk mengisikan formulir keberatan dan kemudian memberikan nomor registrasi pengajuan keberatan;
- e. formulir keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sekurangkurangnya memuat :
- 1) nomor registrasi pengajuan keberatan;
- 2) nomor pendaftaran permohonan informasi;
- 3) tujuan penggunaan informasi;
- 4) identitas lengkap pemohon informasi atau kuasanya yang mengajukan keberatan;


- 5) alasan pengajuan keberatan;
- 6) kasus posisi permohonan informasi;
- 7) waktu pemberian tanggapan atas keberatan yang diisi oleh petugas;
- 8) nama dan tanda tangan pemohon informasi atau kuasanya yang mengajukan keberatan; dan
- 9) nama dan tanda tangan petugas yang menerima pengajuan keberatan.
- f. PPID memberikan salinan formulir keberatan kepada pemohon informasi atau kuasanya sebagai tanda terima pengajuan keberatan;
- g. PPID melakukan pembahasan bersama-sama dengan Tim Pertimbangan dan PPID-Pembantu terkait untuk menyelesaikan dan memutuskan atas keberatan yang diajukan;
- h. Dalam memutuskan sebagaimana dimaksud huruf g dibuat secara tertulis dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Tanggapan/Jawaban Keberatan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya register permohonan keberatan selanjutnya diberikan kepada pemohon keberatan atau kuasanya.

## Pasal 25

Keputusan Tanggapan/Jawaban Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf h paling sedikit memuat:

- a. nomor dan tanggal penetapan Keputusan Tanggapan/Jawaban Keberatan;
- b. dasar hukum pemberian Keputusan Tanggapan/Jawaban Keberatan;
- c. isi Keputusan Tanggapan/Jawaban Keberatan; dan
- d. tanda tangan Keputusan Tanggapan/Jawaban Keberatan.

## Pasal 26

- (1) Format formulir keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c berlaku pula dalam hal PPID menyediakan sarana pengajuan keberatan melalui alat komunikasi elektronik.
- (2) Format Formulir Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 27

Alur mekanisme permohonan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 tercamtum dalam Lampiran IV Peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


## BAB VIII

## PENYELESAIAN SENGKETA

## Pasal 28

- (1) Pemohon informasi atau kuasanya yang mengajukan keberatan dan tidak puas dengan keputusan tanggapan/jawaban keberatan PPID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf h berhak mengajukan permohonan penyelesaian sengketa.
- (2) Permohonan penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Komisi Informasi, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya keputusan tanggapan/jawaban keberatan PPID.

## Pasal 29

- (1) Komisi Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2), melakukan upaya penyelesaian sengketa melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima permohonan penyelesaian sengketa informasi.
- (2) Proses penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat dapat diselesaikan dalam waktu 100 (seratus) hari kerja.

## BAB IX

## PEMBIAYAAN

## Pasal 30

Biaya pengelolaan pelayanan informasi publik dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Daerah dibebankan pada APBD Kabupaten Serang.

## BAB X

## PELAPORAN

## Pasal 31

- (1) PPID-Pembantu menyampaikan laporan secara berkala kepada PPID.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai bahan laporan PPID kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Serang.


## BAB XI

## KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang pada tanggal 2 September 2013

BUPATI SERANG,

Cap/Ttd

## A. TAUFIK NURIMAN

Diundangkan di Serang pada tanggal 2 September 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,

Cap/Ttd

## LALU ATHARUSSALAM RAIS

BERITA DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2013 NOMOR 31