PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 6 Tahun 2017 tentang PROSEDUR PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEMERINTAH DESA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI BALANGAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 6 TAHUN 2017
TENTANG
PROSEDUR PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEMERINTAH DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BALANGAN,
- a. bahwa pelaksanaan tugas-tugas kedinasan yang terkait dengan perjalanan dinas dalam negeri perlu memperhatikan mekanisme dan prosedur perjalanan dinas tersebut;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan dan pertanggung jawaban perjalanan dinas dalam negeri bagi pelaksana perjalanan dinas pada Pemerintah Desa, perlu adanya pengaturan terkait mekanisme pelaksanaan dan pertanggung jawaban perjalanan dinas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Prosedur Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pemerintah Desa; C a
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265); 1
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
MEMUTUSKAN :
TENTANG PROSEDUR DALAM NEGERI BAGI PERATURAN BUPATI PERJALANAN DINAS PEMERINTAH DESA.
Menetapkan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Bupati adalah Bupati Balangan.
3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMDadalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Balangan.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah.
5. Camat adalah Kepala Kecamatan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat ## BAB III BIAYA PERJALANAN DINAS DAN
LAMANYA WAKTU PERJALANAN DINAS
Pasa15
Biaya perjalanan dinas terdiri dari :
- a. biaya transport;
- b. uang harian;
- c. biaya penginapan (akomodasi);
Pasa16
- (1) Biaya Perjalanan Dinas dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut
:
- a. biaya transport dibayarkan sesuai dengan biaya riil (termasuk juga biaya boarding passj airport taxjpenyeberangan);
- b. uang harian dibayarkan secara lumpsum, terdiri atas
:
1. uang saku;
2. transport dalam kota;
3. uang makan.
- c. biaya penginapanjhotel dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
- (2) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dibayar dengan mengacu pada stan dar biaya perjalanan dinas.
- (3) Standar biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan merupakan batas tertinggi biaya perjalanan dinas yang dapat di bayarkan.
- (4) Untuk perjalanan dinas luar Provinsi, biaya perjalanan dinas dibayarkan sebelum berangkat oleh Bendahara Desa maksimal sebesar 75 % dari total perjalanan dinas dan dicatat sebagai panjar dengan melampirkan copy telaahan staf, surat tugas dan rincian biaya.
- (5) Selisih biaya perjalanan dinas diperhitungkan kembali setelah pelaksana selesai melaksanakan perjalanan dinas.
Pasa17
Biaya pelaksanaan perjalanan dinas bagi Perangkat Desa, Ketua BPD, Sekretaris dan Anggota BPD, Pengurus LKD,dan tokoh masyarakatjtokoh agama disamakan dengan perjalanan dinas Kepala Desa.
Pasa18
Lamanya waktu perjalanan dinas sesuai dengan kebutuhan dan atau sesuai dengan undangan, suratjtelexjfaxj email dari instansijlembaga pengundang.
PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH
Pasa19
Perjalanan Dinas dalam Daerah terdiri dari :
- a. perjalanan dinas dalam Daerah dalam Kecamatan;
- b. perjalanan dinas dalam Daerah antar Kecamatan.
Pasal10
BAB IV - PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH
Pasal 9
Terhadap Pelaksana Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diberikan biaya perjalanan dinas berupa :
BAB IV - PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH
Pasal 10
Terhadap Pelaksana Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diberikan biaya perjalanan dinas berupa :
- a. uang saku;
- b. uang transport.
BAB IV - PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH
Pasal 11
Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak dapat memperlihatkan bukti pengeluaran biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, maka pelaksana perjalanan dinas wajib membuat surat pernyataan pengeluaran rill transpot dengan tetap mengacu standar biaya yang telah ditetapkan.
BABV PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM WI LAYAH PROVINSI
Pasa112
- (1) Pelaksana perjalanan dinas yang melaksanakan perjalanan dinas luar Daerah dalam wilayah Propinsi diberikan:
- a. biaya transport, dibayarkan sesuai biaya rill;
- b. uang harian dibayarkan secara lumpsum;
- c. biaya hotef /penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil, dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel/ penginapan lainnya, maka berlaku ketentuan sebagai berikut :
- l. pelaksana perjalanan dinas diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari stan dar tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan standar satuan harga perjalanan dinas yang ditetapkan;
2. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibayarkan secara lumpsum.
- (2) Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak dapat memperlihatkan bukti pengeluaran biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka pelaksana perjalanan dinas wajib membuat surat pernyataan pengeluaran rill dengan tetap mengacu stan dar biaya yang telah ditetapkan.
- (3) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan sesuai jumlah hari perjalanan.
7
Pasa113
- (1) Perjalanan dinas luar Daerah dalam Provinsi yang dapat diberikan uang penginapan adalah perjalanan dinas ke Kabupaten Banjar, Kota Banjar Baru, Kota Banjarmasin, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Kota Baru.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi pelaksanaan perjalanan dinas dalam rangka mengikuti kegiatan yang jadwal pelaksanaan kegiatannya lebih dari 1 (satu) hari.
Pasa114
Perjalanan dinas dengan tujuan beberapa Daerah, maka jarak tempuh harus diperhitungkan dari jarak yang terdekat tempat kedudukan, kemudian disusul dengan perjalanan ke Daerah selanjutnya.
BABVI
PERJALANAN DINAS KELUAR PROVINSI
Pasa115
Pelaksana perjalanan dinas yang melaksanakan perjalanan dinas ke luar Provinsi diberikan :
- a. uang harian, dibayarkan secara lumpsum;
- b. biaya penginapan/hotel dibayarkan sesuai dengan biaya riil, dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel/ penginapan lainnya, maka berlaku ketentuan sebagai berikut :
1. pelaksana perjalanan dinas diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari standar tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan standar satuan harga perjalanan dinas yang ditetapkan;
2. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibayarkan secara lumpsum. 1
- c. biaya transport, dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
Pasa116
BAB IV - PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH
Pasal 15
a
- (2) Biaya penginapan Zhotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b diberikan dengan perhitungan sebagai berikut :
2. Jumlah hari perjalanan dinas (H)1 x Tarif Biaya = Biaya Hotel.
- (3) Biaya transport sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c terdiri dari:
- a. biaya transport dari tempat kedudukan ke tempat bertolak (Bandara) dan sebaliknya, dibayarkan sesuai biaya rill dengan mengacu pada standar biaya yang ditetapkan;
- b. biaya transport dari Bandara/Pelabuhan ZStasiun tempat bertolak ke Bandara/Pelabuharr/ Staeiun tempat tujuan dibayarkan sesuai biaya rill;
8
- c. biaya transport dari bandaraypelabuhan Zterminal sampai ke penginapan Zhotel atau sebaliknya, di bayarkan sesuai biaya riil dengan mengacu pada stan dar biaya yang ditetapkan.
Pasa117
- (1) Dalam hal perjalanan dinas keluar Provinsi dilakukan ke tempat tujuan yang dapat ditempuh melalui perjalanan darat, perjalanan dinas dapat dilakukan dengan menggunakan alat transportasi darat.
- (2) Perjalanan dinas dengan menggunakan alat transportasi darat diberikan biaya transport sesuai biaya rill.
Pasa118
BAB IV - PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH
Pasal 16
BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM RANGKA MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Pasa119
- (1) Diklat tekrrisy bimbingan teknis dapat diikuti apabila diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah atau Instansi swasta sesuai dengan peraturan yang mengatur tentang diklat teknis Zbimbingan teknis.
- (2) Perjalanan dinas dalam rangka mengikuti diklat teknis Zbimbingan teknis, dilaksanakan secara selektif dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
Pasa120
BAB VII - BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM RANGKA MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Pasal 19
Pasa126
- (1) Pelaksana perjalanan dinas yang meninggal dunia sedang atau dalam melaksanakan perjalanan dinas diberikan biaya :
- a. biaya pemetian;
- b. biaya angkutan jenazah.
- (2) Biaya perjalanan dinas untuk penjemputan jenazah pelaksana perjalanan dinas bagi anggota keluarga yang meninggal diberikan maksimal 3 (tiga)orang selama 4 (empat) hari.
- (3) Biaya perjalanan dinas bagi anggota keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (3)disamakan dengan golongan II.
Bagian Kesatu Surat Perintah Tugas
Pasa127
- (1) Pengajuan surat perintah tugas melaksanakan perjalanan dinas ke luar Daerah dalam Provinsi wajib disertai dengan telaahan staf yang ditandatangani oleh Camat dan disetujui oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (2) Pengajuan surat perintah tugas melaksanakan perjalanan dinas keluar Provinsi wajib disertai dengan undanganjtelexj surat dan telaahan staf yang ditandatangani oleh Camat dan disetujui oleh BupatijWakil Bupati.
Pasa128
Penandatanganan surat perintah tugas diatur sebagai berikut:
- a. penandatanganan surat perintah tugas dalam Daerah ditetapkan sebagai berikut :
2. 1.Kepala Desa, Perangkat Desa, Pengurus LKD, dan Tokoh MasyarakatjTokoh Agama ditanda tangani oleh Kepala Desa;
2. Ketua, Sekretaris dan AnggotaBPDditanda tangani oleh Ketua.
- b. penandatanganan surat perintah tugas luar Daerah dalam Provinsi ditandatangani oleh Camat.
- c. penandatanganan surat perintah tugas ke luar Provinsi ditanda tangani oleh BupatijWakil Bupati, apabila Bupati dan Wakil Bupati tugas luar j cuti, surat perintah tugas ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati.
Bagian Kedua Surat Perintah Perjalanan Dinas
Pasa129
Penanda tanganan surat perintah perjalanan dinas (SPPD)dilaksanakan oleh Kepala Desa.
BABX
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS
Pasa130
Pelaksana perjalanan dinas yang telah melaksanakan perjalanan dinas harus menyampaikan laporan hasil perjalanan dinas kepada Pejabat yang memerintahkan perjalanan dinas paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak perjalanan dinas selesai dilaksanakan.
Pasa131
- (1) Pelaksana perjalanan dinas yang melakukan perjalanan dinas dalam Daerah, wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban biaya yang terdiri dari :
- a. surat perintah tugas;
- b. surat perintah perjalanan dinas, yang ditanda tangani dan di stempel oleh Pejabat pada tempat yang dituju;
- c. laporan hasil perjalanan dinas;
- d. kwitansi transportasi / surat pernyataan pengeluaran biaya rill transport; dan
- e. daftar rincian biaya, apabila pelaksana perjalanan dinas lebih dari 1 (satu) orang.
- (2) Pelaksana perjalanan dinas yang melakukan perjalanan dinas luar Daerah dalam Provinsi wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban biaya yang terdiri dari :
- a. telex, surat atau sejenisnya, yang dikirim oleh pihak penyelenggara (jika ada);
- b. telaahan staf;
- c. surat perintah tugas;
- d. surat perintah perjalanan dinas (SPPD)yang ditandatangani dan distempel oleh pejabat pada instansi/penyelenggara yang dituju;
- e. laporan hasil perjalanan dinas;
- f. rincian biaya;
- g. daftar rincian biaya, apabila pelaksana perjalanan dinas lebih dari 1 (satu) orang;
- h. daftar rincian biaya kontribusi dan kwitansi dari pihak penyelenggara Diklat teknis /bimbingan teknis atau sejenisnya, apabila penyelenggaraan Diklat mewajibkan setor biaya kontribusi;
1. bukti pembayaran hotel bagi yang menggunakan fasilitas hotel/ penginapan;
- J. kwitansi transport dari tempat kedudukan menuju kota tujuan dan sebaliknya; dan
- k. surat pernyataan daftar pengeluaran rill bagi pelaksana perjalanan dinas yang tidak dapat melampirkan kwitansi transport pada huruf J.
- (3) Pelaksana perjalanan dinas yang melakukan perjalanan dinas luar Provinsi wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban biaya yang terdiri dari :
- a. telex, surat atau sejenisnya, yang dikirim oleh pihak penyelenggara (jika ada);
- b. telaahan staf;
- c. surat perintah tugas;
- d. surat perintah perjalanan dinas (SPPD)yang ditandatangani dan distempel oleh pejabat pada instansijpenyelenggara yang dituju;
- e. laporan hasil perjalanan dinas;
- f. rincian biaya;
- g. daftar rincian biaya, apabila pelaksana perjalanan dinas lebih dari 1 (satu) orang;
- h. daftar rincian biaya kontribusi dan kwitansi dari panitia penyelenggara apabila perjalanan dinas di1aksanakan dalam rangka mengikuti diklat teknis, bimbingan teknis atau sejenisnya yang diwajibkan membayar biaya kontribusi;
1. tiket pesawatjbusjkereta apijkapal laut (untuk tiket pesawat dilampiri dengan boarding pass dan airport tax);
- J. kwitansi pembayaran hotel j kwitansi dan voucher (bagi yang menggunakan biro jasa pemesanan hotel);
- k. kwitansi transport;
1. surat pernyataan daftar pengeluaran rill bagi pelaksana perjalanan dinas yang tidak dapat melampirkan kwitansi transport pada huruf k;
- m. surat keterangan tambahan perjalanan dinas dari pimpinan yang mengeluarkan surat tugas (bagi yang mendapatkan tugas tambahan hari perjalanan dinas).
Pasa132
BAB IX - SURAT PERINTAH TUGAS DAN SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS
Pasal 31
Format administrasi tata naskah perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e, Pasal 31 ayat (2)huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf k, Pasal 31 ayat (3) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf 1, dan huruf m adalah sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasa133

Pertanggung jawaban bagi pelaksana perjalanan dinas yang menggunakan fasilitas penginapanjhotel, maka bukti pembayaran hotel ditentukan sebagai berikut :

- a. perjalanan dinas 1uar Daerah dalam Provinsi, wajib menggunakan bukti pembayaran resmi dari hotel atau melalui jasa pemesanan hotel



## secara online;

- b. perjalanan dinas luar Provinsi, dapat menggunakan bukti pembayaran hotel atau kwitansi dari biro jasa pemesanan hotel pada outlet yang tersedia atau melalui jasa pemesanan hotel secara online;
- c. bagi yang menggunakan biro jasa pemesanan hotel, bukti pembayaran meliputi kwitansi disertai dengan voucher resmi atau fotocofy yang dikeluarkan oleh biro jasa yang bersangkutan;
- d. bagi yang menggunakan jasa pemesanan secara online bukti pembayaran meliputi kwitansi, voucher dan bukti transfer pembayaran.

## BABXI KETENTUAN KHUSUS

## Pasa134

- (1) Pelaksana perjalanan dinas yang melakukan perjalanan dinas luar Daerah dalam wilayah Provinsi dan/ atau perjalanan dinas keluar Provinsi dapat diberikan tugas tambahan ke Daerah tujuan lain secara berkelanjutan (tidak terputus).
- (2) Dalam hal lanjutan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakibat pada bertambahnya jumlah hari perjalanan dinas, maka kepada yang bersangkutan dapat diberikan tambahan biaya perjalanan dinas yang jumlahnya disesuaikan dengan lamanya tambahan perjalanan dinas dengan disertai surat keterangan tambahan perjalanan dinas dari atasan yang mengeluarkan surat tugas.
- (3) Tarif yang digunakan dalam perjalanan dinas lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tarif yang berlaku pada Daerah yang menjadi tujuan selanjutnya.

## Pasa135

Tambahan hari dan biaya perjalanan dinas juga dapat diberikan dikarenakan alasan gangguan akibat bencana alam atau gangguan penerbangan yang berakibat tertundanya perjalanan dinas sampai hari berikutnya, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari maskapai penerbangan atau pimpinan yang memerintahkan perjalanan dinas.


Diundangkan di Paringin pada tanggal 3 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BALANGAN, ttd

## H. RUSKARIADI

Salinan sesuai dengan aslinya

KABAG. HUKUM SETDA KABUPATEN BALANGAN


H. M. IWAN SETIADY, SH NIP. 19780929 200501 1 009 H 1

BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2017 NOMOR 6

14

## BABXI KETENTUAN PENUTUP

## Pasa136

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin pada tanggal 3 J anuari 2017

BUPATI BALANGAN, ttd

H. ANSHARUDDIN