Unknown Unknown Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintrahnn Daera?r sebagaimana telatr beberapa kali diubatr, teraktrir dengan Undang-Undang .. Nomor 9 Tahun 2015 dan Surat Eclaran Menteri Dalam Negeri Nomor 90014627 lS'l tentang Penajaman Ketenhran (berlaku Unknown)
Pembukaan
berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebuhrhan, kepentingan, kegiatan, da' hrjua, 35.
untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tqiuan Negara Kesatua, Republik Indonesia ya,g berdasarkan pancasila.
36. organisasi semi pemerintatr/Non pemerintah adalatr organisasi-organisasi sebagaimana dirnaksud dararn surat Edaran Menteri Dararn Negeri Nomor goo /2627 /sJ tanggal g Nopember 2007.
37. dihapus.
38. Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibenhrk oleh sekelompok warga Negara Indonesia secara sukarela "t"" dasar kesamaan kehendak dan cita-cita unhrk mempe{uangka, dan membela kepentingan politik anggota masyarakat, bangsa, dan Negara serta memelihara keuhrhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarka' pancasila dan undang\_ undarig Dasar Nega-ra Republik Indonesia Tahun 1945.
2. 49, Eadan, [enobaga, dan erganisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia adalah organisasi sebagaimana dimaksud dalam surat Edaran Menteri Datarn Negeri Nomor goo /4622 lsJ tanggal 18 Agustus 201S.
2. KetentuaEr fasaf -s ayat (g) diubah, sehingga pasal 3 berbunyi sebagai berilart :
pasat g
- (1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dapat berupa uang, barang, atau jasa.
- (3) Basr Hasil pajak/Retribusi Daerah, Banhran Keuangan, Belanja Tidak Terduga dan pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 diberikan dalam benhrk uarlg.
- (2) Banttran sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dapat ber.upa uang atau bar.ang.
4. Ketentuan pasal g diubatr, sehingga berbunyi sebagai berikut : 3.
Pesat E
Hib+ dapat diberikan kepada :
- b. Pemerintatr Daeratr Lain;
- a. Pemerintatr Rrsat;
- c. Badan Usaha Milik paerah (BUMD);
- d. Bada,, Frybagd, dan org""Gsi'kemasyarakatan yang berbadan hulnrm Indonesia.
4. Ketenfiran pasal 5 eyet (1), ayat (2), eyet (3) elEin ayat (6) diubah, ayat (4) dihapu. ii*, ayat (s) dihapus, sehingga pasal 6 berbunyi sebagai berixu'*t :
Pasat 6
- Tibq kepaeta peiiieria&amp;i,ll Hiser sehegaiinane dimaksud dalam pasal s huruf a diberitan-tepada satuan kerja dari kementrian/lembaga pemerintah non kementgrian yang wilayatr kerjanya berada dalam Daerah. (1)
- Hibah kepada pemerintah Daerah Lain sebaga.imana dimaksud dalam pasal s hurrf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daeratr sebagaimana diamanatkan dalam perattrran perundmglundangan. (21
- Hibah kepada Badan usaha Milik-Daerah (BUMD) Tbagairnana dimaksud dalarn pasal g hunrf c diberikan ldg rangka p"rr"rusan hibah yang diterima oleh pemerintah Daeratr dari pemerintah dan/atau penieriritari H-ovinsi sesuai dengan ketentuarr perahrra, perundang-undangan (3)
- Dihapus. (4)
- Dihapus. (s)
- a. Badan dan lembaga kemasyarakatan yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibenhrk berdasarkan peraturan perundanguildriagafii
- Hibah kepada Badan, kmbaga, organisasi Kelnasyarakatan yang berbadan hulmm lriclonesia sebagaimana dimaksud dalam pas,al s huruf d., diberikan kepada : (6)
- b. organisasi \_kemasyarakatan yang berbadan huk'm Indonesia adalah e orlanisasi kemasyarakatan yang berbada' hulm* i"y"san 3qu organisasi kemasyarakatan ya,g blrbadan hukum perlnrmprrlal yang telatr- *Jra"p.:tr*r, pengesaha' badan hukrrm dari Kemerrt ri^r, Hulfirm dan Hak Asasi Manusia sesuai ketentuan perattrra' perundang-undangan.
- Yib+ kepada organisasi Kemaiyarakatan tidak diperkena'kan digunakan ,.,rrtlt membiayai kegiatarr keolahragaaii yarig bersifat prrifesionat. (7t
5. Ketenhran pasar T a-yat (1) dihapus dan ayat (2) diubah sehingga pasal 7 berbunyi sebagai berik,t i
Pmel 7
- (1) Dihapus.
2. (21 Hibah kepada Badan, Lembaga, dan organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (6), diberikan dengan persyaratan paling sedikit :
- a. memiliki akte pendirian atau status organisasi telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai ketenttran perattrran pemndangundangan;
- b. rnemiliki Anggaran Dasa-r dan Anggaran Rurnah Tangga;
- c. memiliki susunan pengurus yang sah sesuai Anggara, Dasar da, Anggara, Rumah Tangga;
- d. memiliki Nomor pokok Wajib pajak;
- e. menniliki kantor dan/atau sekrctarlet rctepi
- g. berkedudukan dalam wilayatr administrasi Peiaerint,h Kebuperen siffbondo yailg
7. f- memiliki maksud dan tujuan serta kegiatan unhrk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintatran Daeratr ;
8. h if# ffiff"ff"::::-Tffff-r,:T*L" bersumber dari keua,ga, Negara rainnya yang dibuktikan denga. surat pernyataan ditandata,gani oleh semua pengurus;
- i. persyaratan lainnya yang dipandang perlu berdasarkan peraturan perund,ang-und,a'ga..
6. Ketenhran pasar g ayat (r) da'ayat (2) diubah, sehingga pasal 8 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 298
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daeratr-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tatrun 1950 Nomor 19, Tambahart lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 19so Nomor 4L) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 196s (Lembaran Negara Republik Indonesia Tatrun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2T3O);
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang partai Politik (Lembaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 1'999 Nomor 22, Tambahan Lembara* Negara Republik Indonesia Nomor 3809) sebagaima.na telah diubah dengan undang-undang Nomor 2 Tahun 2oll (Lembaran Negara Repubrik Indonesia Tahun 2olr Nomor 8, Tambahan Lembara, Negara Repubrik lndonesia Nomor 5189);
2. undang-unda,g Nomor lr Tahun 2oog tentang Keua'gan Negara (Iembaran Negara Republik Indonesia Tatrun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a2g6l; 3.
3. undang-undang Nomor 1 Tatrun 2oo4 Perbendatraraa, Negara (Lembara, Negara Indonesia Tahun 2oo4 Nomor s, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor a3SS); 4. tentang Republik I,embaran
4. undang-undang Nomor ls Tahun 2oo4 tentang Pemeriksaan pengelolaan dan Ta,ggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tatrun 2oo4 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aaOO\ 5.
5. undanyundang Nomor g3 Tahtrn 2oa4 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintatr R.rsat dan Pemerintatra, Daerah (Iembara, Negara Repubtik Indonesia Tahun 2oo4 Nomor 126, Tarrbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa34; 6.
6. undang-unda,g Nomor 4o Tatrun 2oo4 tenta,g sistem Jaminan sosial Nasional (Iembaran Negara Repubrik Indonesia Tatrun 2oo4 Nomor r5o, Tambaha, kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor aa16l; 7.
7. undang-undang Nomor 24 Tahun 2oor tentang Pena'ggula,ga, Benca,a (Lembara, Negara Repubrik Indonesia Tatrun 2oo7 Nomor 66, Tambaha, L,embaran Negara Republik Indonesia Nomor aZ23); 8.
8. undang-undang Nomor 11 Tahun 2oog Kesejahteraan sosial (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2oo9 Nomor L2, Tarrrbatran Negara Republik Indonesia Nom or 496T1; 9. tentang Republik Lembaran
10. undang-undang Nomor 2s Tahun 2oog tentang Pelayanan Rrblik (Lembaran Negara Repubtik Indonesia Tatrun 2oo9 Nomor LL2, Tambatra* Lembara' Negara Republik Indonesia Nomor SO3g);
- 1 1. undang-undang Nomor 40 Tahun 2oog tentang Kepemudaan (L,embaran Negara Republik Indonesia Tat*rn 2oog Nomor 149, Tambatra* tembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5O67);
12. undang-undang Nomor 12 Tahun 2ott tentang Pembentuka, peraturan perunda,g-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OlL Nomor 82, Tambatran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. undang-undarrg Nomor ls Tahun 2olt tentang Penyelenggaraan pemiliha, umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oLL Nomor ro1, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor aszg);
14. undang-undang Nomor tz Tahun 2013 tentang organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tatrun 2013 Nomor r 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a30h
15. undang-undang Nomor 6 Tatrun 2ol4 tentang Desa (Lembaran Negara Repubtik Indonesia Tatrun 2or4 Nomor T, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor S49S);
16. Undang-Undarrg Nomor ZO Tahun ZOL+ tentang Pemerintatran Daeratr (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2or.4 Nomor 244, Tamb"rr"r, kmbara, Negara Republik Indonesia Nomor ssgz) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang\_ undang Nomor 9 Tatrun 2o1s (Iembara, Negara Republik Indonesia Tatrun 2o1s Nomor 5g, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor s6z9);
17. Perahrra, pemerintah Nomor 1g ratrun 19g6 tentang Pelaksanaan undang-undang Nomor g Tahun 19gs tentaiig organisasr Kemasycrreikritan fl,ernbdren Negara Republik Indonesia Tatrun 1986 Nomor 24, Tambatra' Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 33sl);
18. Perahrran pemerintah Nomor sg Tahun 2oos tentang Pengelolaa, Keua,ga' Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tatrun 2oos Nomor L4o, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4s7g);
- 19' Peratirreii Pciiieriiitah Noniof 4L Tehiiii ZAOZ riiita6g organisasi perangkat Daeratr (Lembara' Negara Republik Indonesia Tahun 2ooz Nomor g9, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor ara\;
- 2O' Perattrran Pemerintah Nomor 5 Tahun 2OOg tentang Banhran Keuangan Kepada partai politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oog Nomor 1g, Tambatran L€mbaren Negara Repubtk Indonesie Nomor 49721 sebagaimana telatr diubatr dengan peratrrran Pemerintatr Nomor gg Tah:un 2Ol2;
4
21. PCiaturan PeiaCriiitali Noinof 7l Tahuii 2O1O tentaiig standar Akuntansi pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2o1o Nomor 516s);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tatrun 2OL2 tentang Hibah Daeratr (Lembaran Negara Repubrik Indonesia Tahun 20L2 Nomor s, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S2T2l;
23. PerahEan Pcmci{n,tati Ndihoii 43 Tnliuii 2014 tefitaiig Perat,ran pelaksa,a€ur unda,g-unda'g Nomor 6 Tahun 2ol4 tentang Desa (Lembaran Nege.ra Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor L23, ra*uitan Ir*b;; Negara Republik Indonesia Nomor s5g9) sebagaim'rna telah diubatr dengan Perattrtan Pernerintah Nomor 4T Tatrun 20rs (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2ors Nomor Lsz, Tambahan Lmbaran Negara Republik Indonesia Nomor SZ IZI;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2OL4 tentang Da,a Desa yang Bersumber dari Anggaran pendapatan dan Bela,ja Negara (Lembara, --N"g"r* Republik lndonesia Tatrun 2o14 Nomor 16g, Tamb"t "r, Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor sssg) sebagaimEura telatr diubatr dengan perahrran pemerintah Nomor 22 Tatrun 2o1s (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20rs Nomor gg, tamuatran r,embara, Negara Republik Indonesia Nomor S6ga\
5. 25' Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tatrun 2010 tentang pengadaan Barang/*Iasa pemerintah sebagaimana terah beberapa kari diubatr, terakhir dengan Perahrran Presiden R.prblik Indonesia Nom or 4 Tahun 2o1s (Iembaran Negara Republik In donesia Tahun 2OLS Nomor S);
6. 26' PeitahrFan l\defiteid Daletri Neg€fi Noilior 13 Tehufn 2006 tentang pedoma, pengerolaa, Keua'gan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan peraturan Menteri Daram Negeri Nomor 2L Tatrun 2Oll;
27. Perettran Monteri Daram Negeri Noinor g2 Tariun 2oL 1 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Banhran Sosial Yang Bersumber Dari Anggara, pendapatan Da, Beranja Daerah, sebagaimana telatr diubah i"rrg* Deraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2012;
28. PeFeflrFeri Meiitcx{ Dalerfi NegeH N6i66r gg TeH uri 2ot2 tentang pedomarr pendaftara, organisasi Kemasyarakatan di Lingrmngan Kementeria, Dalam Negeri dan pemerintah Daerafr perita Negara Republik Indonesia Tatrun 2o12 Nomor 446, Tamb"rr"r, 6mbaran N€gafe Repu6lik IfiAoaesie N6ffi6f 474tli
29. Pe?effirffl MenteH Dalam Negeri Noffi6r 11g rehuii 2aL4 tentang pengelolaan Keuangan Desa;
2. 3o' Perahrrarr Daeratr l(abupaten Sihrbondo Nomor 4 Tatrun 2006 tentang Banhran Keuangan Kepada partai politik (Iembaran Daerah Kabupaten Sit,bondo, seri E Nomor 03);
3. 31' Perahrran Daeratr Kabupaten Sihrbondo Nomor g Tahun 2AA6 refiteiig susuaail ofgernisesi €lan Tere Keiie Pemerintah Desa (Iembaran Daeratr Kabupaten Sihrbondo Tahun 2OO6 Nomor g);
32. Peratura, Daerah Kabupaten situbondo Nom or 4 Tahun 2oo8 tentang susuna, organisasi dan Tata Kerja Iembaga Teknis Daeratr (Iembaran Daeratr Kabupaten sihrbondo Tatrun 2oog Nomor 4l sebagaimana telah diubatr dengan Peraturan Daerah Kabnrpaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2oL4 (Iembaran Daeratr Kabupaten Sihrbondo Tatrun 2OOg Nomor 1S);
33. Perahrra, Daeratr Kabupaten sihrbondo Nomor 1g Tatrun 2oo8 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lernbaran Daerah Kabupaten giflrbondo Tahun 2008 Nomor 1g);
34. Perahrran Daeratr Kabupaten sihrbondo Nomor 16 Tahun 2ol1 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Bada, pena'ggulangan Bencana Daeratr Kabupaten situbondo (kmbaran Daerah Kabupaten situbondo Tatrun 2Ol1 Nomor 16);
7. 35' Per'd'ti.iran Daer*ih Keibupateri sifirbondo Nornor 3 Tatiun 2org bntang susunan organisasi dan Tata Kerja sekretariat Daeratr dan set&lt;retariat DPRD Kabupaten sihrbondo (Iembaran Daerah Kabupaten sit rf,ooJo Tatrun 2ora Nomor 3) sebagaimana teratr diubah dengan PeGd.tiiEfla Deefeh Kabuireren sifliffiixclo Nomof, t4 Tatrun 2org (Lembaran Daeratr Kabupaten sihrbondo Tatrun 20lg Nomor l4l;
8. 36' Perahrran Daeratr Ifubupaten Sihrbondo Nomor 4 Tahun 2013 tentang susunan orga'isasi da, Tata Kerja Rumatr sakit umum Daeratr Besuki Kabupaten Sihrbondo (Lembaran Daerarr Kabupaten sihrbondo Tahun 2OlS Nomor *l;
37. Perahrran Daerah Kabupaten sihrbondo Nomor 5 Tahun 2q19 !e,n!q9g Sus.rrnan ergqglqesj qn1, T+ta f&lt;efje Rumah sakit umum Daeratr Asembagus Kabupaten sihrbondo (Iembaran Daerah Kabup"t"r, sihrbondo Tahun 2OtS Nornor E);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Sihrbondo Nomor 3 Tahun 2oo8 tenta'g susunan orga,isasi dan Tata Kerja Dinas Daerah lGbupaten situbondo (kmbaran Daerarr Kabupaten sihrbondo Tatrun 2oog Nomor 3)
Uenetepeun i
6
sebsgaimana telatr diubatr dengan peratpran Daerah Kabupaten Situbondo Nomor g Tahun 2oL4 tentang Perubatran Atas Peratrrran Daeratr (Iembaral Daera6 Kabupaten sihrbondo Tatrun 2ot4 Nomor 1g);
39. Peraturan Daerah Kabupaten sihrbondo Nomor s rahun 2oL4 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong preia Kabupaten sihrbondo (Lmbaran Daeratr Kabrrpaten sihrbondo Tatrun 2ol4 Nomor 16);
2. 4o' Perattrran Bupati Sihrbondo Nomor 29 Tatrun 2o1s tentang Tata cara pengnnggaran, pelaksanaan dan Penatausahaan, pertanggungiawaba' dan pelaporan, serta Monitoring dan Evaruasi pemberian Hibah, Bantrrcrri sosial, Bagr Hasil peiari/Retribusi Daerah, Bantuan Keuanga,, Belanja Tidak Terduga dan Pengeluaran pembiayaa, yang Bersumber dari APBD Kabupaten sihrbondo Tahun Anggaran 2016.
3. PERATT'RAIT BI'PATI TTITTAITG BTnI'BAHAIY ATAS PERATURAIT BI'PATI SITII'BOITDO ITOilIOR 29 TAIIT'N 2()15 TEIYTAIYG TATA CARA PEIYGAITGGARAN, PEM DAN penedfriEliffi, PERTAIIGGTIITG,AWABAIT DAIT PEI,APORAN, SERTA uolrrr'oRrilG DAN t\rALUAsr ,E*BERTAN IrrBarI, BAITTUAIY SOSIAL' BAcI IIASIL ie"laryR,rRrBu'r DAtRarr, BArITUAIY xtuAlvgArt, BEr,arfJA TrDAr( TTRDUGA DAil PETTGEITUSBAI-I pruBrAyAArr yAue BERSIIUBER DARI AITGGiIiIAN PEIYDAPATAIT DAN BELIUh,A DAERAII I(ABT,PATEIT SITTIBoITDo- TATIUiI AITGGARAil 2016.
Pasal I
B-eberapa keteflfilari dalam Perahrrari Bupati situbondo Nomor 29 Tatrun 2o1s tentang Tata cara penganggaran, Pelaksa,aan da, penatausa\_laai, pertanggungiawaban dan leiaporan' serta tvtonitoring aart gvaru""iErrrEerian Hibah, Banttran Sosial, Bagi Hasil pajat&lt;/Retribusi paerJrr, B',,i; feqrlg.nr, Belar{a \_ Tidak ' Terduga dan peng.eluaran Pembiayaan -yang Bersumber da;i APBD Kabupaten sihrbondo T** Anggc.ran 2oL6 (Berita Daerah Kabupaten Sittrtondo Tatrqq 2015, Nomor 29) diubat-".tegai berilmt :
1. Ketenhran pasal I angka 23 diubatr, angka 24 diubah, angka 99 q+apus, angka 94 dihapus, "igt" 3s diubah angka 37 dihalus darr-ditambah f lsatu) tngka ,""rr:"Ji angka 39, sehingga pasal I berbunyi seblgi berikut :
Peser I
Dalam Peratrrra' Bupati ini ya'g dimaksud denga' :
2. Pemerintah Daeratr adalatr pemerintah Kabupaten Situbondo.
1. Daeratr adalatr Kabupaten sihrbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Dewan Perwakilan Ralryat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD dalah DPRD kb+rpeten s!tqbg$Q9,
5. Selrretaris Daerah adalatr sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.
6. Satuan Kerja Perangkat disingkat SKPD adalatr Pernefrntah Daerah Anggaran/Barang. Daerah, yang selanjutnya perangkat daerah pada selrilsu pen6iguna
5. Satu+lt Kerja Pengelola Keuangan Daerahr yeog selanjutnya disingkat sKpKD adalatr perangkai daeratr pada Pemerintah Daerah selaku pengguna Ariggarrin/ B{rftrflg, yang juga rnelaleseinerkari pengelolaan keuangan Daeratr. 7,
6. Bad+t -Pgre+genean pgnnb4lguraan Daeralrr yarrg selanjutnya disebut Bappeda adalah Bappedi Kabupaten Situbondo. I'
7. Inspektorat adalerh lnspekrrat Kebupeten Sittrbondo. 9.
10. Dinao Pendepaten, p\_ engeh!+ Keue+gan dan Aoet Daerah, yang selanjutnya disebut DppKAD adalah Dinas Pendapatan, pengerola Keuangan dan Aset Daerirh Keibupateii Sitrrbofldo.
9. Pejabat Pengelola Keua,gan Daerah, yang sela*lillt+-rya drsi+sker ppE-p daleh Ilepala srrB yang mempunyai tugas melaksanakan pengelotaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara umum Daerati (BUD). 11.
10. Tim Anggaran Pemerintatr Daerah, yang selanjutnya diqi+Slcat TAPD adptah tirn y+ng aibqnql,ag ju*Se, Keputusan Bupati dan dipimpin oleh ser.rCtaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta iilelakseilel€eii kcbijekeri Bupefi datefri peiirrusuaen APBD yang anggotarrya terdiri dari pejabat perenc€rna daeratr, ppKD dan pejabat lainnya sesuai t2.
11. Pemerintah Desa adalah Kepa1a Desa dan perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerinte,trarr desa. 13.
12. Kelurahan adalatr wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan. L4.
15. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan angaran unhrk rHelel€srifidil€eil €ugas p6k6k Gleir flingsi sKpD yeiig dipimpinnya.
14. 16, Pengf,&amp;rna Barang adatah pejabet pemegang kewena'gan penggunaan bara,g milik daeiah.
- L7. KeuarigaH Daerah e€laleH seffiue hdk Gteil kewcijiba,n Daerah daram rangka penyerenggaraan Pemerintahan Daeratr yang dapai dinilai a"r.g*r, uang termasuk didaramnya segala uenLt kekayaan yang berhubungan aenga, hak da, kewajihdii Deerah tersebut.
18. Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah, ymg seleqiutnva disingket ApEp iaaun rensana keuangan tatrunan pemerintatran Daerah yang dibatras dan disehrjui bersama oleh pemerintah Daerah dan DPRD, da, ditetapkan dengan Perattrran Daeratr.
- 19, REnqana Kerja dan Anggaran ppKD, yang selanjutnya disingkat nxe-ppxo adarah dorinrmen perencanaan kerja dan penganggaran pada DPKD selaku Bendatrara Umum Dairatr
- 20- Rencana Kerja dan Anggaran sKpD, yang sEle$Iitl"t*ve 4isfuIsht RKA-$-IIPD edalah dols,rloen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
- 2t. Dokumen peraksanaan Angga'an ppKD, yang selanjutnya disingkat DpA-ppKD merupakan dolmmen peraksanaan a'ggaran pad,a DPKD selarnr Bendahara Umum Daerah.
22. Dolnrmen pelaksanaan Anggaran sKpD, yang selaiijuc.)ra disiaglGer ope\_srpo ihei,iipet.aii dolmmen yang memuat pendapatan dan beranja setiap sKpD yang digrrnakan *"u"j.i dasar pelahsanaan anggaran oleh penggurr. arfirr*.
- 23- Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah Daerah kepada pemerlntah Rrsat, Pemerintah Daeratr L,ain, Bada' usaha Milik Daeratr (BUMD), dxtratau Badan, Lemhaga dan orga,iy"i Kemasyarakatan yang berbada, hulnrm Indonesia, yang secara spesifik telatr ditentukan peruntukannya, bersifat tidak wqiib a"r, tidak mengikat, serta tidak secara tenrs menerus yang berh4iua, menunjang penyerenggaraan urusan Pemerintah Daerah.
24. Bantua, sosiar adalatr pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah t.p"i" individu, keluarga dan rembaga non pemerintahan y'ang sifataya ddak seeafa tefr.is rfieil3i,'us den selektif yang berhliuan unhrk melindungi dari mungkinan terjadinya resiko sosial.
25. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi tedadirrya kerentanan sosiel yang di ggung oreh inaiviau, keruffgd, kelompok da,/atau masyarakat sebagai dampak
krisis sosial, krisis ekoRorni, krisis politik, fenoniena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan b:JTl" bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wagar. =
- 26- Bag Hasil pqeklRetribusi Daeratr adalatr bagran dari penerirnan hasit pqiak/retribusi daerati y*g diberikan kepada pemerintah Desa di wilayah Kabupaten Situbondo.
- 27 - Belanja Ba,hra, Keuangan adalah salah sahr benhrk instnrmen bantuan dalam bentuk uang y'ang dapat bersifat umum dan khusus, ahtara Pemerintah Daeratr kepada pemerintah Desa dan/atau Kelurahan d,alam ra*gka untuk mengatasi kesedangan fiskar antar desa di wilayah Kabupaten sihrbondo guna pemerataan dan/atau peningkatan kemamBu{i,,l keuririgfrn seitd. peruntukan lainnya yang secara khusus qengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh pemberi Bantuan.
28. Belanja Tidak Terduga adalatr betanja unhrk kegiatan yang siflatnya tidak biasa "1", tidak diharapkan berulang seperti penanggurangan bencana alam da' bencana sosial yarrg tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk p"Lg*balian atas kelebihan penerimaan daerah -t rrrrr-tatrun sebelumnya yang telah dihrttrp.
- 29- Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluar€rn yang ekan ditcrima lielnbali baiL pada t ruun eiiggaren bersangkutan maupun pada tatrun-tatrun anggaran berikutnya.
30. Naskatr perjanjian Hibah Daerah, yang selanjutnya disingkat NPHD adalah naskatr per:an:ia' hibatr yang bersumber dari Anggaran penaapatan da, Bela,ja Daerah a,tara pernerintah Daefatr dengan Penerima Hibah.
31. Penduduk adalah orang asing yang Sihrbondo. warga Negara Indonesia dan bertempat tinggal di Kabupaten
32. Keluarga adalatr unit terkecil dalam masyarakat yrirlB rcr€if,i clet'i surifrli istefi, etau suefiri, isiea deil anaknya atau ayah dan a,alrnya, atau ibu dan anaknya bertempat ti*gg.l ai rauupaten Situbondo.
- Dihapus. 33.
- Dihapus. 34.
- orga,isasi Kemasyarakata' yang selanjutnya disebut ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibenttrk oleh masyar.akat seoare sukarela
- (1) Peinerintah Rrset, Fernerintah DaeFah Laiir, BUMD, dan Badan, Iembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang beibadan hulmm Indonesia menyafirpaikan usulan berupa surat permohonan banhran hibah secara tertulis varrg ai""it"i proposal kepa$3- Bupati dengan temburarr sKpil )r",G membidangr.
- (3) Sistematika penlmsunan surat permohonan dan proposal hibah dalam benhrk uang, barang atau jasa sebagaimana tercanttrm dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran dan merupakan bagran yang tidak terpisatrkan dengan Peratrrran Bupati ini.
3. (21 surat permohonan da, proposal basl Bada,, Lembaga dan organisasi -remasyarakita' ,""i berbadan hurrmm tndonesia sebagaim"rr" dimaksud pada ayat (l) diby-lyf. cap danlatao "t"*pel yang clitericle&amp;uigarii 6lch rimpinrio/reaiaTrep"ra ereu sebutan lain.
- (4) Bupati dengan suat, disposisi atau yang dipersamakan menunjuk sKpD yang membidansi, untrrk segera melakuka, evaluasi usulan sebegeiineiia dimaksuGl peda alar (t).

- (5) untuk meraksanakan evaluasi sebagairflana dimaksud pada ayat (41, kepala sKpD dapat membenttrk tim evaluasi.
2. (71 Format rekomendasi sKpD sebagaimana dimaksud pada ayat (6), sebagaimana terca*tum dalam L,ampira, da, merupaka, bagra, yang tidak terpisatrkan denga, perahrran Bupati ini.
- (6) Kepala sKpD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menyarnpailran hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati rnelalui TAPD.
- (8) PenyamBaian hasit evaluasi bezupa releomendesi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikoordinasikan oleh DppKAD, yang selaqiutnya dibawa daram rapat pembahasan tapo.
- (9) TAPD memberikan pertimbangan kepada Bupati atas rekonienetasi sebagaiiaaile diiaeksua paaa ayat (6) sesuai dengan prioritas dan kemampr"r, keuangan Daerah.
- (10) Format pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (g), sebagaimana tercanttrm dalam Lampira' dan merupaka' bagran yang tidak terpisahka, dengan peraturan Bupati ini.
7. 7 - Ketentrian pasal 11 ayat (2) diubah, sehiagga befbirnfi sebagai berilnrt :

## Pesel 11

- (1) Hibah b9rupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal. ro ayat (1) dianggarkan dalam r.erompot belanja tidak ran-gsung, jEris ueran:a t iu.t, "a;;k belanja hibah, dan .irr"ia, obyek belanja hibah pada ppKD.
2. (21 obyek belanja hibah dan rincian obyek belanja hibah .sebagaimana dimaksra -p"# ayat (1) meliputi:
3. Pemerintah Rrsat; a.
4. Badan Usaha Milik paerln @UMD); c.
5. Pemerintah Daeratr Lain. b.
6. Badan, [.€mbaga, dal Orga,isasi \_Kemasyarakatan yang berbada, hulmm Indonesia. d.
- (3) Hibah b9rupa barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam pasar ro ayat (2), dianggarkan dalam kelomqok \_ belanja lar[$"g. yang diformulasikan -ke -dfl*-piosrrr, dan kegiatan yang diuraikan ke da]qry Senislehnj" u"""rrg dan {f1^jb{:Ll,r\_tTU" hibah barang atau jasa- a"r, nncran obyek belanja hibah barang atag jasa yang diseratrkan kepada-pihak ketiga/ri""y"pr."t pada SKPD. ,

- Ketentuan fasat 2a ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : 8.

## Fnset 23

- (l) Pemerintah Daeratr dapat memberikan banhran sosial kepada anggota masyarakat secara selektif serta memiliki kejelasan peruntukannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian banttran sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan getqlah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan w4iib dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas den rnanfaat uRhrk frrasyafakat.
- Ketentuan pasal 24 diubatr, sehingga berbunyi sebagai berilmt : 9.

## kl 24

l"sgoB masyarakat sebagaimana dimaksud dalam P-asal 28 ayat (1), meliputi : v

- b. Lembaga Non pemerintahan seperti organisasi Kemaslarakatan dan LSM yrrrg ps;;;"t ii=l'iarig pendidikan, keagamlm, h"rr" qidil; rain ,*r* berperan unt,k merindungr indivie;, kelompok, dan/atau masyarakat dari f"*trgti"L terjadinya resiko sosial.
- a. Individu dan Keluarga yang mengarami keadaan yang tidak stabil sebagai atiUat airi- trisis sosial, ekonomi, poiitik, -bencaia, atau f";;;;i;-;;; dapat memenuhi kebutuhan hidup *irri*um;
10. KeteaH,efl pesil 2T ey€f- (2), eyer (!)- aarr eyar (s) €riubah, sehingga pasar zz beib"o,yi ;6;di'berikrri i

## Pe.at 27

- (1) Rehabilitasi sosial. -sebagaimana dimaksud dalam Pasat -.?g ayat (6) trrlruf "--air".,"L*, untuk memulihkan dan meng€mba,gkarr-" L***puan seseorang yang -mengalarrri disfungsi sosial '"g; dapat melaksa,akan fungsi sosiatnyi """* wajar.
- (3) Pemberdayaan sosial seUagaimana dimaksud dalam Pas{ -26 ayat (6) trurirr c aitq;uta" untuk menjadikan .Tggota masyarakat yil; mengalami masalah sosiar mgmpury*i d.aya, Sehi;gga mannpu memenuhi kebuhrhan dasarnya.
3. (21 Perlindlngan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (6) truirr u ait r:-.rt"r, untuk mencegatr dan menangani resiko dari guncangan dan keientari sosiil .rnggota masyrrreilrat agaf kelangsungan hidupnya dapat dipeiruhi sesuai dengan kebuhrhan dasar minimal. '

- Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 \_ ayat (6) humf d merupakan skema yang melembaga unhrk menjamin penerima baniuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. (4)
- P.gnqrgfllangen kemiskinan sebagaimana dimaksud dilam pasal 26 ayat roi-E"*rr e merupakan kebijakan, program, dr, t"gi"t"n yang dilalrukan terhadap anggota masyarakat"yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencatrarian dan tidak dapat memerruhi kebuhrha, yatlg layat&lt; bagr kerranusiaan. (s)
- fefnggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (6) hrimf f *rr**p"t* serangkaia, upaya yang dihrjuka, i"t"t rehabilitasi. (6)
- 1 1. Ketent.rrin pasal 2g ayat (g) diubah, sehiRgga berbunyi sebagai berikut :

## Prsel 28

- (1) Banhran sosial benrpa uang atau barang diterima langsung oleh penerima bantua, sosiar.
- (3) Ba,hran sosial bempa bara'g sebagaimana dimaksud pada -ayat (1) adataf, barang yang diberikan secara langsung'kep ada penerimu"uuioti bantuan kendaraan opera"ionat uniuk sekolah luar biasa swasta da' masyarakat tidak mampu, bantrian perahu unttrk netayan iniskin, bafihian maka'an/pahaian kepada y"ii* pi*t .lt rna sosial, da, ba,hra' ternak bagi a,ggota masyarakat I KLrrang mampu.
- (2) Bantuan sosial bempa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (r) adaratr uarr? yang diherikan secara l13ssung. kepada penerim" I"p"r{ b""siswa bag anak miskin, yayasan pengelola yatim pi"t r, nelayan miskin, masyarakat-taniut rri", terlantar, cacat berat dan hrnjangan keslhatan t"g, prrt " putri patrlawan yang tidak mampu.
- (4) Teknis pelaksanaan pemberian diatur tersendiri dan disusun bantuan sosial oleh SKPD yang membidarrg, berdasarkan undangan. peratrrran perundang-
12. Kerenareil pesal 29 el,er (1) eliubrrh, sehingga befbunyi sebagai berilnrt :

## Fatlel 29

- (1) Arrggota masyarakat menyampaikan usula' berupa surat- permohonan banhran sosial dan propoial kepa$g.- Bupati dengan tembusan sKpb= y""; membidangr.

- (2) sisteifieHke isenulisea surer peirrl6h6neil elen penyusunan proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (l) tercarrtum dalam l,ampiran dan merupakan bagian .y?ng tidak terpisatrk; denIa, perahrran Bupati ini.
- (4) unhrk melaksa'akan evaluasi sebagaimana dimahsud pada ayat. (g), kepara sKpd a"p"t membenhrk-tim evaluasi.' '-: -
- (3) Bupati dengan suatu \_ disposisi atau yang dipersamakan menunjuk sKpri yang membidangi unhrk . segera melalmkan -evJuasi usulan sebegattneria diniirksud pade ayet (1i-
- (5) Kepala SKPD- yang membid.ans sebagaimana diniaksud pada ayat (4) *enyln paika; rr*ril evaluasi berupa rekomendasi kepada dupati meralui TAPD.
5. (71 Penyampaian hasil evaluasi berupa rekomendasi sebagaimana ayat (E), dikoordinasikan oleh DppKAD yang \_qelanjutrrya dibawa aaam ,"p"t pembatras€rn TAPD.
- (6) Format Rekomendasi SKPD sebagaimana dirnaksud pada ayat {s) tercantum dar; la.mpiran d; merupakan bagian yang tidak terpisahk; d;d; Perahrran Bupati ini.
- (8) TAPD iiiemberikea perrimbairgeil kepada Bupa6 atas rekomendasi sebagaimana ai*ar&lt;"La p*a" iyat (6) sesuai dengan p.ioritas dan kemamp;; i keuangan daerah.
8. (1o) Dikecualikan terhadap ketentuan sebagairhana tersebut pada ayat -(1); ayat e!, ayat (g), ;ya, Ei ava! -(sl, avat (g),-gan ayat tzi t ir,"aaii ul,,.trr-"i. sosial -kepada individu daniatau Huarga ;*rg tidak dapat direncanakan seuetumrrya, mekalisme pengusulannya dilalmkan oleh KepaSa 6ppxao.
- (9) Format pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat -(al tercanttrm a"rri, t ampira, dan merupakal baggl .yang tidak terpisahti" a""g*, Perahrran Bupati ini.
13. Ketentuan pasal g2 ayat (21 diubatr, sehingga berbunyi sebagei bei{krff :

## Pesef g2

- (1) Bafinrefi sosial bertrpa ueflg dieflggerkea delafir kelompok bera,ja tiaat langsung, jenis u"rrr:; banhran sosial, obyek bela'ji u"rrTrr", sosial, dan rincian obyek belanja banhran sosial pada ppKD.
2. (21 Obyel^&lt; belanja banhran sosial dan rincian obyek belanja bantuarr. sosial sebagaiffiena airnat&lt;s"d 6d; ayat (1), meliputi :
- b. kmbaga Non pemerintahan.
- a. Individu dan/atau Keluarga;

- (3) Bantuan sosial bempa barang dianggarkan dalam kelompok belanja rangsung vans difoEnuhsikan ke dalam program dan kegiatan, y"rrg diuraikan ke dalam jenis beranja barang dan j"r", obyek b;lanj; bantuan sosial- barang dan rincian obyek belalja banhra, sosial bara'g yang akan diserahk; kepada pihak ketiga/maiyarakat pada sKpD.
14. Ketenhrart Pasal 35 ayat (9) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 35

- (1) Kepala DppKAD mengajukan usulan rancangan Kepuhrsa.n Bupati tentang pemberian bantuan sosial dalam bentuk uang beserta besarannya yang dikelompokkan datam rincian obyek belanja berkenaan.
2. (21 Kepala sKpD yang membidangr, mengqiukan usulan rancangan Kepuhrsan Bupati tentang Pemberian Bantuan sosiar berupa barang beserta besaran dan/atau jenisnya yang dikelompokkan dalam rincian obyek bela,ja berkenaan.
- (3) Bupati dapat menetapkan Pemberian Bantuan sosial dalam benhrk uang dan/atau barang kepada Penerima Bantrran Sosial beserta besaran dan/atau jenisnya kepada penerima Banh:an sosial dengan Keputtrsan Bupati berdasarkan Perattrran Daerah tentang APBD dan perattrran Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (4) Penyaluran dan/atau penyeratran bantuan sosial didasarkan pada Keputusan Bupati tentang Pemberian Bantuan sosial kepada penerima Banhran sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kecuali bantuan sosial kepada Individu dan/atau Keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimalrsud dalam pas aJ 2s ayat (3).
- (5) Penyaluran/penyeraha, banhra, sosial kepada Individu dan/atau Keluarga yang tidak dapat direnca'akan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2s ayat (g), didasarkan pada permintaan terhrlis dari individu dan/atau keluarga yang bersangtmtan dan/atau surat keteralgan dari pejabat yang berwenang serta mendapat persetuiuan Bupati setelatr diverifikasi oleh SKPD yang membidangr.

- Banhran sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), dilakukan evaluasi oleh Tim Evaluasi pada SKPD yang membidangr. (6)
- Sebelum mengajukan pencairan bantuan sosial berupa uang dan barang /jasa, SKPD yang membidangr agar membuat surat permohonan persetujuan pemberian banttran sosial kepada Bupati. (71
- Pencairan banhran sosial bempa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS) melalui mekanisme SPP/ SPM/ SP2D-LS. (8)
- (9) Pencairan bantrran sosial benrpa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (21 disalurkan langsung kepada Penerima Banhran Sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (1O) Penyaluran dana banttran sosial bempa uang kepada Penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilengkapi dengan kuitansi but&lt;ti penerimaan uang dan penyaluran banhran sosial berupa barang dilaksanakan oleh Kepala SKPD yang membidangr dalam bentuk Berita Acara Serah Terima Barang.
- (11) Persyaratan dan mekanisme pencairan dana dari belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), sebagaimana tersebut dalam Lampiran dan merupakan bagran yang tidak terpisahkan dengan Perattrran Bupati ini.

## Pasel II

Peraturan Bupati ini mulai berlalm pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Perattrran Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo

Pada tanggal 1 3 JAil 2016


ZAIITAL UI'HTAI'IEIT

Diundangkan di Situbondo Pada tanggat '1 3 JAN 2016 STKREirARIS DAERAII

KABI'PATEIY SITI'BOIYI)O,


BTRITA DAERAII KABI'PATEIT SITI'BOITIX) TAIIUT 2OI6IYOUOR E

## L/IUPIRAN,feratura.n Bupati Situbondo

Ianggal r

rl 3 JAN 2016

Nomor : 1. Tahun 2016

## L SIATHA'IIKA PEITrI SITtrAII PR(}PTOBAL IIIBAII, BAI|TITAT SOSIAL, BATTIUAI| SOSIAL YAITG TIDAI( DIREITCAIIAKA,r DAIT BAI|TI'AIT trIEI'AfiGAT XIIUSUS

## I.I SISTEMATIKA PENYUSUNAN PROrcSAL HIBAH

Sistematika Propoeal, adalalir *,bagai herikrrt :

- a. Pendahuluan

Pendahuluan memuat :

- . Latar belakang, memuat gambaxan umum mengenai fakta-fakta dan permasalahan-permasalahan serta alasan-alasan yang melatarbelakangi ,tilFksnnelnnnya kegiatan dqn perlunya bantuan pembiayaan.
- r Maksud daa tujuan, memuat uraian/ rulausan aeagenai maksud dan tujuan yang akan diurujudkan dalam pelaksanaan
- b. Rencane-Pemanfsatan Rencana pemanliaatan, memuat uraian mengenai bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan.
- c. Waktu dan lokasi Walrh dan Lokasi, memuat waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan.
- d. JenisYangDiusulkan Jenis yang diusulkan, memuat bentuk dari pada hibah yang diharap&amp;aa b"nrpa ua;ag, bararrgatau jasa-
- e. Nilai/Rencana Anggaran Biaya Nilai/Rencana Anggaxan Biaya memuat rumusan perhitungan mengenai kebutuhan biaya pelaksanaan kegiatan termasuk rincian kebutuhan bahan dan peralatan serta kebutuhan lainnya.
- f. Fenutup Fenutup, merruat ranglnrman mengenai pokok pikimn yang berkaitan dengan p'ralftil( penyelenggaraan kegiatan yang telatr
- diuraikan dalam bagian sebelumnya.
- g. Tanda tansan yang disr,rtai naraa lengkrrp bantuan (pimpinan/ketua) serta stempel/cap organisasi.

## 1.2 SISTEMATIKA PENYUSUNAN PROPOSALBANTUAN SOSTAL

Sistematika Proposal, adalah sebagai berikut :

- a. kndahuluan

Pendahuhran memuat :

- o Latar be.la,karrg, rrernuat gasnbararr \xnum faJata-fakta dan permasalahan-permasalahan serta alasan-alasan yang melatarbelakarrgi diLaksanakannya kegiatan dan perlunya bantuan pembiayaan.

- . Maksud dan tujuan, memllat uraian/mmusan mengenai maksud dan hrjuan yang akan diwujudkan dalam pelaksanaan kegiatan.
- b. Rencana Pemarrfaatan Rencana pemanfaatan, memuat uraian mengenai benttrk kegiatan yang akan dilaksanakan.

## c. Wakfu Dan tokasi

Waktu dan Lokasi, memuat waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan.

- d. Jenis Yang Diusulkan Jenis yang diusulkan, memuat benhrk dari pada banhran sosial yang diharapkan bempa uang atau barang.
- e. Nilai/Rencana Anggaran Biaya
3. Nilal/ Rencana Anggaran Biaya memrrat rumusan perhittrrrgan mengenai kebuhrhan biaya pelaksanaan kegiatan termasuk rincian kebutuhan bahan dan peralatan serta kebutuhan lainnya.
- f. Penuhrp Permhrp, memuat ranglrmman mengenai pokok pikiran yang berkaitan dengan praktik penyelenggaraan kegiatan yang telah
5. diuraikan dalam bagian sebelumnya.
- g. Tanda tangan yang disertai nama tengkap pemohon bastuas (pimpinan/kehra) serta stempel / cap organisasi.
7. I.3 SISTEMATIKA PET\TruSUNAN PROPOSAL BANTUAN SOSIAL YANG TTDAK DTRENCANAKAN

Sistematika koposal, adalah sebagai berikut :

## a. Pendahuluan

## Pendakruhran memrrat:

- o I"atar belakang, memuat gambar€ul umum mengenai fakta-fakta dan permasalahan-permasalahan serta alasan-alasan yang melatarbelakangi dilaksanakannya kegiatan dan perlunya bantuan pembiayaan.
- . Maksud dan hrjuan, memuat uraianf ntmusan mengenai maksud dan tujuan yang akan diwujudkan dalam pelaksanaan kegiatan.
- b. Rencana Pemanfaatan Rencana pem€mfaatan, memuat uraian mengenai benhrk kegiatan yang akan dilaksanakan.
- o Dasar hukum, memuat peraturan-peraturan yang menjadi dasar banhran sosial yang tidak direncanakan diberikan.
- c. Watrtu dan Lokasi Waktu dan Lokasi, memuat wakhr dan tempat pelaksanaan kegiatan.
- d. Jenis yang Diusulkan Jenis yang diusulkan, memltat bentuk dari banhran sosial yang tidak direncanakan yang diharapkan benrpa uang-

- e. Nitai/Rencana Angaran Biayt Nilai/Rencana Anggaran Biaya memuat rumusan perhitungan merrgenai kebr.rttrhan biaya pelaksanaan kegiatan terrrrasu.k rincian kebuhrhan bahan dan peralatan serta kebuhrhan lainnya.
- f. Penuhrp Penutup, memuat rangkrrman mengenai pokok pikiran yang berkaitan dengan praktik penyelenggaraan kegiatan yang telatr
3. diuraikan dalam bagian sebelumnya.
- g. Tanda tangan yang disertai nama lengkap pemohon bantrran (Kepala SKPD yang membidangif serta stempel SKPD yang membidangi.

## I.4 SISTEMATIKA PtsT$TUSUNA}I PROPOSAI. BANTUAITI KEUANGAN KHUSUS

Sistematika Proposal, adalah seb4gai berikut :

## a. Pendahuluan

Pendahuluan memuat :

- . I,atar belakang, memuat gambaran umum mengenai fakta-falrta dan perrnasalahan-permasalatran serta alasan-alasan yang melatarbelakangi dilaksanakannya kegiatan dan perlunya bantuan pembiayaan.
- . Maksud dan tujuan, memuat uraianlrumusan mengenai matrsud dan tqiuan yang akan diwujudkan dalam pelaksanaan kegiatan.

## b. Rencana Femanfaatulrr

Rencana pemanfaatan, memuat uraian mengenai benhrk kegiatan yang akan dilaksanakan.

- c. lllakttr Dan L,okasi

Walrtu dan I"okasi, rrternllat walrtu dan tempat pelaksana,an kegiatan.

- d. Jenis Yang Diusulkan Jenis yang diusulkan, memuat bentuk dari banhran keuangan yang diharapkan.
- e. Nilai/Rencana Anggaran Biqya Nilai/Rencana Anggaran Biaya memuat runrusan perhiftrngan mengenai kebutuhan biaya pelaksanaan kegiatan termasuk rincian

kebuhrhan bahan dan peralatan serta kebuhrhan lainnya.

- f. Penutup, memuat rangkuman mengenai pokok pikiran yang berkaitan dengirn praktik penyelenggaraan kegiatan yang telah
2. Penuhrp dirlraikan dalam bagran sebehrmrrya.
- g. Tanda tangan yang disertai nama lengkap pemohon banhran (pimpinan/ketua) serta stempel / cap organisasi.

## I.5 I.AMPTRIIN PENDUI(UNG :

- a. Fotobpi Ifurhr Tanda Fenduduk dari Femohon Bantuan/Pimpinan/Ketua yang masih berlaku;
- b. Fotokopi pengesahan badan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- c. Dihapus
- d. Fotokopi Nomor Pokok l[ajib Pajak;
- e. Surat Keterangan Domisili;
- f. Susunan pengurus yang masih aktif;
- g. Khusus untuk pembangunan fisik, melampirkaa rencana dan gambar serta sertifikat tanah/bukti kepemilikan lainnya;
- h. Surat pernyataan tidak menerima hibah pada tahun sebelumnya.

## tr. PERSTTARATAT DArr fEKAXISfr pErCArRArr DAITA rIrBAIl BATTTUAil sosrAt, BATTUAX 8O6IAL TITTAK DIREIIC/[ilArArr, BAcr rrAsrl PAT'AII/RETRIBUS DAERAII, BAXTI'AT XEI'AIIGAII, BAIITI'AI| IIII'AITGAI THUSUS, EEI.AruA TIDII( TERDUGA DAIS PETGEI,UARAIT PETBTAYAAT (If,rrEsnasl lrara BERGITLTRI

## il.1 HTBAIT

- a. Surat permohonan pencairan kepa.da Bupati melatui Kepala DppKAD;
- b. Surat permohonan persetujuan pencairan kepa.da Bupa.ti dari Kepala SKPD yang membidangi dan telah mendapa.f&amp;an disposisi dari Bupati;
- c. Surat dari Kepala SKPD yang membidangi yang menerangkan bahwa, pengqjuan telah dilengkapi secara lengkap sesuai dengan ketenhran yang berlaku;
- d. Foto kopi Keputusan Bupati tentang Femberian Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil Pajak/Retribusi Daerah, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga. dan Fengelua-ran Fembiayaan;
- e. Foto kopi Naskah Ferjanjian Hibah Daerah {NPHD) yang ditandatangani bersama Bupati/Pejabat yang ditunjuk dan Ketua Penerima Hibah bermaterai cukup;
- f. Pakta integritas yang ditandatangani ketua;
- g. Foto kopi nomor rekeaing Bank Jatim yangmasih aktif;
- h. Susunan pengurus yang masih aktif;
- i. Kuitansi bukti pengeluaran uang berrnaterai cukup;

- j. Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang sesuai dengan Kepuhrsan Bupati tentang Pemberian Hibah beserta besarannya;
- k. Foto kopi proposal pengajuan kepada Bupati;
- l. Foto kopi disposisi Bupati atas proposal yang diqiukan;
- m. Foto kopi rekomendasi dari SKPD yang membidangr, sebagai tindak lanjut atas disposisi Bupati terhadap proposal yang diajukan;
- n. Foto kopi Berita Acara Pertimbangan Tim Anggaran Pemerintah Daeratr (TAPD) Pemerintah Kabupaten Sihrbondo;
- o. Pengajuan dimasukkan ke dalam snelhecter plastik warrla meratr rangkap 4 (empat), dengan rincian masing-masing 2 (dua) bendel unhrk DPPKAD, 1 (sattr) bendel SKPD yang membidangi dan 1 (sattr) bendel arsip penerima.
- p. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) dari Kepala SKPD.

## IT.2 BANTUAN SOSIAL

- a. Surat permohonan pencairan kepada Bupati melalui Kepala DPPI(AD;
- b. Surat permohonan persehrjuan pencairan kepada Bupati dari Kepala SKPD yang membidangr dan telah mendapatkan disposisi dari Bupati;
- c. Surat persettrjuan dari Kepala SKPD yang membidangi yang menerangkan batrwa penga$uan telatr lengkap sesuai dengan ketentuan yang berlalm;
- d. Foto kopi Kepuhrsan Bupati tentang Pemberian Hibah, Banhran Sosial, Bagt Hasil Bagr Hasil Pajak/Retribusi Daeratr, Bantuan Keuangan, Belanja Tidah Terduga dan Pengeluaran Pembiayaan;
- e. Rencana Anggaran Biaya (RAB) sesuai dengan Keputusan Bupati tentang Pemberian Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga dan Pengeluaran Pembiayaan;
- f. Pakta integritas yang ditandatangani Kehra/pimpinan;
- g. Foto kopi nomor rekening Bank Jatim yang masih aktif;
- h. Susunan pengurus yang masih aktif;
- i. Kuitansi Bukti Pengeluaran uang bermaterai cukup;
- j. Foto kopi proposal pengajuan kepada Bupati;
- k. Foto kopi disposisi Bupati atas proposat yang diqiukan;
- l. Foto kopi surat rekomendasi dari SKPD yang membidangr, sebagai tindak lanjut atas disposisi Bupati terhadap proposal yang diajukan;

- m. Foto kopi Berita Acara Pertimbangan Tim Anggaran Pemerintah Daeratr (TAPD) Pemerintatr Ifubupaten Situbondo;
- n. Pengqiuan dimasukkan ke dalam snelhecter plastik warrra putih/bening rangkap 4 (empat), dengan rincian masing-masing 2 (dua) bendel unttrk DPPKAD, 1 (satu) bendel SKPD yang membidangr dan I (satu) bendel arsip penerima.
- o. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SIffJM) dari Kepala SKPD.

## IIT. COITTOH IlORUAT RIKOUTNDASI SITPD ATAS PROROSAL

VI.1 Hlbah

## KOP SKPD

Situbondor... ... ... ... ... ..

Kepada

Penting

Yth. Bupati Sihrbondo

)OOOO(

-

Melalui Tim Anggaran Pemerintatr Daerah Kabupaten Sihrbondo

Rckomendesl Penbertra di Htbah

## SITIIBOIIDO

Membaca proposal yang diaiukan oleh ...o... melalui surat nomor ... tanggal ..., setelah ditakukan evaluasi terhadap proposal pemohon yang meliputi penilaian antara lain :

| NO | URAIAN | PENILAI.AN | PENILAI.AN | PENILAI.AN |
|------|---------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | Kelenekapan Administrasi | Ienekap | Tdk Iensl€p | |
| 2 | Domisili | Jelas | Tdk Jelas | |
| 3 | Keberadaan Orsanisasi | Fiktif | Tdk Fiktif | |
| 4 | Kepenguru san (masyarakatl | Jelas | Tdk Jelas | |
| 5 | Sekretariat tetap (organisasi kemasyarakatan) | Ada | Tdk ada | |
| 6 | Orgarrisasi Terdaftar Kemerrkumtran | Ya | fidak | |
| 7 | Nilai yans diaiukan | Waiar | Tdk Waiar | |
| 8 | Kepemilikan Tanah ( khusus konstnrksi I | Sah | Tdk Satr | |
| 9 | Pernatr menerima hibatr dari pemerintah Kab. Sittrbondo | Pernatr | Belum Pernah | |
| 10 | Pengelompokan penerima Hibah : | Pemerintatr Rrsat | Pemerintatr Rrsat | |
| 10 | Pengelompokan penerima Hibah : | Pemerintatr Daerah L^ain | Pemerintatr Daerah L^ain | |
| 10 | Pengelompokan penerima Hibah : | BUMD Badan, lembaga dan Ormas | BUMD Badan, lembaga dan Ormas | |

## Catatan :

Usulan SKPD : Barang Rp..

UsulanPemohon : Barang Rp...

... Uar.g Rp...

... Uang Rp...

## Keduoulaa :

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut diatas, dapat disetujui terhadap proposal yang diajukan.

Demikian rarrtrrk menjadi bahan pertimbangan lebih larrjut sesuai prioritas dan kemampuan keuangan daeratr.

## TANDA TANGAN TIM EVALUASI

KEPAI,A SKPD

- 1.

2.

Dst...

PEMOHON

Ifama den Stempel

Nomor

Sifat l"ampirarr

Perihd

I{ana dan Stemlrcl

NIP.

VT.z Bantuan Sosial

## KOP SKPD

Situbondo

Kepada

## SITUBOITDO

Nomor

Sifat

Lampirarr

Perihal

xx)0(x

Penting

Yth. Bupati Sitrbondo Melalui Tim Anggaran Pemerintatr Daeratr Kabupaten Situbondo

Reloaeadast Pemberlea di Bantuan Sostal

Membaca proposal yang diajukan oleh... melalui surat nomor... tanggal , setelatr dilakukan evaluasi terhadap proposal pemohon yang meliputi penilaian antara lain :

| NO | URAIAN | PENII,AIAN | PENII,AIAN | PENII,AIAN |
|------|---------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------|
| 1 | Kelenekapan Administrasi | Lenelrap | Tdk LengkaD | |
| 2 | Domisili | Jelas | Tdk Jelas | |
| 3 | Identitas hrdividu, Keluarqa | Jelas | Tdk Jelas | |
| 4 | Keberadaan Organisasi (Iembaga non pemerintatran) | Fiktif | Tdk Fikrif | |
| 5 | Kepengurusan (lembaga non pemerinta,trarrl | Jelas | Tdk Jelas | |
| 6 | Orgarrisasi Terdaftar Kemenkumtran | Ya | fidak | |
| 7 | Nitai yans diaiukan | Waiar | Tdk Waiar | |
| 8 | Pernatr menerima Bantuan sosial dari Pemda | Pernatr | Belum Pernatr | |
| 9 | Pengelompokan penerima Banhran Sosial : | Individu | Individu | |
| 9 | Pengelompokan penerima Banhran Sosial : | Keluarga | Keluarga | |
| 9 | Pengelompokan penerima Banhran Sosial : | Iembaga non pemerintatran | Iembaga non pemerintatran | |

## Cataten :

UsulanPemohon : Barang Rp... ... [Jang Rp...

Usulan SKPD : Barang Rp... ... Uang Rp...

## Kerlmpulan :

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut diatas, dapat disettrjui terhadap proposal yang diqiukan.

Demikian unhrk menjadi batran pertimbangan lebih lanjut sesuai prioritas dan kemanrpuan keuangan daeralr.

## TANDA TAI.IGAIY TIM EVALUASI

1.

2.

Dst...

Pemohon

Ifaaa daa Stempel

KEPAI,A SKPD

I[ama dan Stempel

NIP.

## rV. COITTIOH II1ORUAT BERITA ACARA PTRTITBAITGAIY TAPD VIf.l Hlbah Berupa Uang

## BTRITA ACARA PERTITBAITGAIT TAPD KABI'PATEIT SITI'BOITIX) ATAS PEilBTRIAIY HIBAH BERT'PA UAITG TAHIIIT 2016 ilOtOR: TAPD/ I 120t6

## MEMPERHATII(AN :

1. Perahrran Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah, dan Bantrran Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daeratr, sebagaimana telatr diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tatrun 2OL2 tentang Perubatran atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2OlL tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daeratr

Kabupatgn

2. Surat rekomgndasi SKPD ...o...o. Sihrbondo Nomor l ...o...oo...r... tartggal ...o...o.o..

Pada hari ini ... Tanggal ...o... Tim Anggaran Pemerintah Daeratr (TAPD) Kabupaten Sittrbondo memberikan pertimbangan terhadap pemberian belanja hibah berupa uang Tatrun 2OL6 kepada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dan telah memperoleh rekomendasi SKPD yang membidangi dan digunakan untuk :

Adapun jenis belanja hibah bempa uang yang akan diberikan kepada pemerintatr, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan ( ormas ) dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Memiliki kepengurusan yang Jelas,
- b. Berkedudukan di wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten Sihrbondo.
- c. Memiliki sekretariat tetap,
- d. Bag badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hulmm Indonesia telah mendapatkan pengesahan badan hulnrm dari Kementerian Hulnrm dan Hak Asasi Manusia sesuai ketentrran perahrran perundang-undangan.

Demikian Pertimbangan TAPD Kabupaten Sittrbondo unttrk dipergunakan sebagaimana mestinya.

## lrIl.z Hlbah Benrpa Barang

## BERITA ACARA PERTIUBAI5GAIT TAPD KABIIPATEN SITIIBOITIX) ATAS PEUBTRIAIT HIBAII BTRI'PA BARANG TAHI'II 2016 ilOtOR: TAPD/ I 120t6

## MEMPERHATII(AN :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2O11 tentang Pedoman Pemberian Hibah, dan Banhran Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daeratr, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tatrun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Banhran Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daeratr
2. Surat rekomendasi SKPD ...o...o...o...o... Kabupaten

Sittrbondo Nomor : .. ... o.. o ... .. ...

o o.. . o. ... ... o... .. ... tanggal ... .. ...

Pada hari ini ...,...o... Tanggal ...o... Tim Arrggaran

Pemerintatr Daeratr (TAPD) Kabupaten Sihrbondo memberikan pertimbangan terhadap pemberian belanja hibah berupa barang Tatrun 2016 kepada ... o... o... o o... r... o... o... dan telah memperoleh rekomendasi SKPD yang membidangi dan digtrnakan untuk :

Adapun jenis belanja hibah bempa barang yang akan diberikan kepada pemerintatr, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan ( ormas ) dengan pertimbangan sebagai berikmt :

- a. Memiliki kepengumsan yang Jelas,
- b. Berkedudukan di wilayatr administrasi Pemerintatr Kabupaten Sihrbondo.
- c. Memiliki sekretariat tetap,
- d. Bagt badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan berbadan hukum Indonesia telah mendapatkan pengesahan badan hukurn dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai ketentuan perahrran perundangundangan.

Demikian Pertimbangan TAPD Kabupaten Sihrbondo untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

## VII.3 Bantunn Soslal Benrpa Uang

## BTRITA ACARA PTRTITBAITGAIT TAPD KABIIPATEN SITIIBONIX) ATAS PTUBERIAIT BAITTUAIT SOSIAL BERI'PA UAITG TAHI'N 2016 ilOUOR: TAPD/ I 12g^t6

## MEMPERFIATII(AN :

1. Peratrrran Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tatrun 2O11 tentang Pedoman Pemberian Hibah, dan Banhran Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daeratr, sebagaimana telatr diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tatrun 2OL2 tentang Pembahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Banhran Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
2. Surat rekomendasi SKPD ...

...o...o...o... Kabupaten

Situbondo Nomor : ________________o...

tanggal o...

Pada hari ini ..o...o...o.. Tanggal ...o...o...o. Tim Anggaran

Pemerintah Daeratr (TAPD) Kabupaten Sihrbondo memberikan pertimbangan terhadap pemberian belanja bantuan sosial bempa uang Tahun 2016 kepada

dan telah memperoleh rekomendasi SKPD yang membidangi dan digrrnakan untuk :

Adapun jenis banttran sosial berupa uang yang akan diberikan kepada anggota dan atau kelompok masyarakat dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Memiliki identitas yang jelas,
- b. Berdomisili di wilayatr administrasi Pemerintah Kabupaten Situbondo,
- c. Memiliki kepengurusan yang jelas.
- d. Bagr lembaga non pemerintahan berbadan hukum Indonesia telatr mendapatkan pengesatran badan hukum dari Kementerian Hukum dag Hak Asasi Manusia sesuai ketentrran peratrrran perundang-undangan.

Demikian Pertimbangan TAPD Kabupaten Sihrbondo unhrk dipergunakan sebagaimana mestinya.

## VII.4 Bertuan Soslal Benrpa Barang

## BERITA ACARA PTRTIUBAITGAIT TAPD KABUPATTN SITIIBOITIX) ATAS PETBERIAIT BAITTUAIT SOSIAL BERI'PA BARAITG TAHT'IT 2016 ilOUOR: TAPD/ I 12016

## MEMPERHATIKAN:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tattun 2Ol1 tentang Pedoman Pemberian Hibah, dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2Ot2 tentang Perrrbahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tatrun 2OlL tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Banhran Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daeratr
2. Surat rekomendasi SKPD ...o...o...o... Kabupaten Sihrbondo Nomor : ________________ tanggal ...oo..

Pada hari ini .o...,... Tanggal ...o...o...o... Tim Anggaran Pemerintah Daeratr (TAPD) Kabupaten Sihrbondo memberikan perlimbangan terhadap pemberian belanja banhran sosial berupa barang Tatrun 2OL6 kepada ...o...r... dan telatr memperoleh rekomendasi SKPD yang membidangi dan digunat&lt;an untuk :

Adapun jenis bantuan sosial berupa barang yang akan diberikan kepada anggota dan atau kelompok masyarakat dengan pertimbangan sebagai berilut:

- a. Memiliki identitas yang jelas,
- b. Berdomisili di wilayatr administrasi Pemerintah Kabupaten Situbondo,
- c. Memiliki kepengurusan yang jelas.
- d. Bagt lembaga non pemerintatran berbadan hulmm lndonesia telah mendapatlran pengesatran badan hukium dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai ketenhran peraturan perundang-undangan.

Demikian Pertimbangan TAPD lkbupaten Situbondo unhrk drpergunakan sebagaimana mestinya.

## v. OONT'OH FIORUAT ITPHD IITKURAI{ XF.nfeS A4l

VIII.I Hlbah Benrpa Uang

## PTR.'AITJIAIY HIBAII DAERAII

## Antara

## PETTRIITTAII KABI'PATEIT SITUBOITIX)

dengan

aaaaaaaaaaaaaaoaaaa

ilOUOR 3 ...

ITOilIOR 3 ...

## TTITTAITG

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaoaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaoaaaaaaaaaaaaa

bertempat di Kantor Pemerintah Ifubupaten Sihrbondo, Jalan pB. Pada hari ini, Tanggal Bulan Tahun

Sudirman Nomor 1 Sihrbondo, kami yang bertanda tangas dibawah ini :

I. ...o...t Jabatan ... o.. .. o... ... .. ..., berkedudukal

di Jl. PB- Sudirman Nomor I Sihrbondo, dalam perbuatal hukqm ini dari dan karenanya sah sec