PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBOIIDO Nomor 7 Tahun 2017 tentang MADRASAH DDfJYAH TAKMJLIYAH DENGAN RAHMAT TUHAlf YANG MAHA ESA BUPATI SITUBOimO, - a. bahwa Madrasah Diniyah Takmiliyah merupakan pendidikan keagamaan Islam nonformal yang menggali nilai-nilai keagamaan dan moral Islami yang diselenggarakan untuk melengkapi, memperkaya, dan memperdalam pendidikan agama Islam pada sekolah dasar dan menengah; - b. bahwa pengelolaan pendidikan keagamaan Islam yang baik memerlukan perangkat pendidikan yang memadai, terencana, dan terkoordinir, sehingga Madrasah Diniyah Takmiliyah mengbasilkan lulusan yang berkualitas guna menunjang kemampuan dasar keagamaan masyarakat dan siswa muslim pada lembaga pendidikan lainnya; - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Madrasah Diniyah Takmiliyah; - I. (berlaku 2 May 2017)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBOIIDO NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG
MADRASAH DDfJYAH TAKMJLIYAH
DENGAN RAHMAT TUHAlf YANG MAHA ESA
BUPATI SITUBOimO,
- a. bahwa Madrasah Diniyah Takmiliyah merupakan pendidikan keagamaan Islam nonformal yang menggali nilai-nilai keagamaan dan moral Islami yang diselenggarakan untuk melengkapi, memperkaya, dan memperdalam pendidikan agama Islam pada sekolah dasar dan menengah;
- b. bahwa pengelolaan pendidikan keagamaan Islam yang baik memerlukan perangkat pendidikan yang memadai, terencana, dan terkoordinir, sehingga Madrasah Diniyah Takmiliyah mengbasilkan lulusan yang berkualitas guna menunjang kemampuan dasar keagamaan masyarakat dan siswa muslim pada lembaga pendidikan lainnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Madrasah Diniyah Takmiliyah;
- I. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1991 nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4361);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485 ) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1990 Nomor 26 Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3412);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4496), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 ten tang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan PenyelenggaraanPendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5137);
16. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
15. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Dae rah Ka bu paten Situ bondo Tahun 2013 Nomor 10).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO
dan
BUPATI SITUBONDO
MEMUTUSKAN :
Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG MADRASAH DINIYAH TAKMILIYAH.
BAB!
KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Kantor Kementerian Agama yang selanjutnya disebut Kankemenag adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Situbondo.
5. Kepala Kantor Kementerian Agama yang selanjutnya disebut Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Situbondo.
6. Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren yang selanjutnya disebut Seksi PD Pontren adalah seksi pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Situbondo yang menangani Pendidikan Keagamaan, antara lain Madrasah Diniyah Takmiliyah.
7. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo.
9. Madrasah Diniyah Takmiliyah adalah satuan Pendidikan Keagamaan Islam pada jalur pendidikan nonformal yang diselenggarakan secara terstruktur dan berjenjang sebagai pelengkap pelaksanaan pendidikan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.
10. Masa pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah adalah lama waktu yang ditempuh peserta didik dalam penyelesaian pendidikan.
11. Peserta didik adalah anak usia sekolah dasar dan menengah yang beragama Islam.
12. Pendidik adalah anggota masyarakat yang mempunyai kompetensi tertentu sesuai dengan kekhususannya untuk membimbing, mengajar, dan/atau melatih peserta didik yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan.
13. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, 1s1 dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
14. Masyarakat adalah perorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi non pemerintah, pengusaha, dan organisasi masyarakat yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
15. Hasil Belajar adalah data kemampuan peserta didik, baik secara kuantitatif atau kualitatif, secara terinci dalam buku laporan pendidikan.
16. Nilai akhir adalah nilai pendidikan peserta didik, yang dicantumkan pada syahadah/ijasah sebagai bukti berakhirnya masa pendidikan.
17. Swadaya Masyarakat adalah bantuan material dari masyarakat untuk terlaksananya proses pendidikan pada Madrasah Diniyah Takmiliyah.
18. Insentif adalah penghargaan dalam bentuk uang dan/ a tau pelatihan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah atau yang lainnya kepada pendidik sebagai bentuk pembinaan.
19. Verifikasi adalah pendataan pendidik berkaitan dengan individu dan kelembagaan.
20. Validasi adalah data pendidik yang sudah diverifikasi dan dicocokan keabsahannya.
21. Dana stimulasi adalah bantuan berupa materiil dari Pemerintah Daerah atau yang lainnya guna mendorong terlaksananya proses pembelajaran pada Madrasah Diniyah Takmiliyah.
22. Nomor Statistik Madrasah Diniyah Takmiliyah, yang selajutnya disebut NSDT adalah kode nomor daftar urut pendaftaran yang tercantum dalam Piagam yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Agama.
BABII
ASAS, FUNGSI DAN TUJUAN Pasal2
Madrasah DiniyahTakmiliyah dilaksanakan berdasarkan asas Pancasila dan Undang-Undang Dasa.r Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pasal 3
Madrasah Diniyah Takmiliyah berfungsiuntuk :
- a. memenuhi kebutuhan masyarakat akan tambahan Pendidikan Agama Islam terutama bagi peserta didik yang belajar di jenjang pendidikan dasar dan menengah; dan
- b. memberikan bimbingan dalam pelaksanaan pengamalan ajaran agama Islam.
Pasal4
Madrasah Diniyah Takmiliyah bertujuan memberikan bekal pengetahuan dan kemampuan pengamalan ajaran agama Islam kepada anak usia sekolah untuk mengembangkan kehidupannya sebagai warga mu slim/ muslimah yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
BAB 111
JENJANG DAN MASA PENDIDIKAN Pasal 5
- ( 1) Madrasah Diniyah Takmiliyah diselenggarakan secara berjenjang.
- (2) Jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (!) atas jenjang : a. ula; dan b. wustha.
- terdiri
- (3) Jenjang ula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diikuti oleh peserta didik Ml/SD atau yang sederajat.
- (4) Jenjang wustha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diikuti oleh perserta didik MTs/SMP atau yang sederajat.
Pasal6
- (1) Madrasah Diniyah Takmiliyah jenjang ula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a diselenggarakan dengan masa belajar 4 (empat) tahun.
- (2) Madrasah Diniyah Takmiliyah jenjang wustha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b diselenggarakan dengan masa belajar 2 (dua) tahun.
BAB IV - PENYELENGGARAAN Baglan Kesatu Penyelenggaraan Pasal 7
Pasal 1
- ( 1) Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 O terdiri atas mata pelajaran pendidikan keagamaan Islam yang paling sedikit meliputi :
BAB IV - PENYELENGGARAAN Baglan Kesatu Penyelenggaraan Pasal 7
Pasal 2
- (I) Madrasah Diniyah Takmiliyah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diselenggarakan oleh masyarakat.
Pasal 3
Madrasah Diniyah Takmiliyah berfungsiuntuk :
- a. memenuhi kebutuhan masyarakat akan tambahan Pendidikan Agama Islam terutama bagi peserta didik yang belajar di jenjang pendidikan dasar dan menengah; dan
- b. memberikan bimbingan dalam pelaksanaan pengamalan ajaran agama Islam.
Pasal 4
Madrasah Diniyah Takmiliyah bertujuan memberikan bekal pengetahuan dan kemampuan pengamalan ajaran agama Islam kepada anak usia sekolah untuk mengembangkan kehidupannya sebagai warga mu slim/ muslimah yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
BAB 111 - JENJANG DAN MASA PENDIDIKAN Pasal 5
Pasal 5
- ( 1) Madrasah Diniyah Takmiliyah diselenggarakan secara berjenjang.
- (2) Jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (!) atas jenjang : a. ula; dan b. wustha.
- terdiri
- (3) Jenjang ula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diikuti oleh peserta didik Ml/SD atau yang sederajat.
- (4) Jenjang wustha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diikuti oleh perserta didik MTs/SMP atau yang sederajat.
BAB 111 - JENJANG DAN MASA PENDIDIKAN Pasal 5
Pasal 6
- (1) Madrasah Diniyah Takmiliyah jenjang ula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a diselenggarakan dengan masa belajar 4 (empat) tahun.
- (2) Madrasah Diniyah Takmiliyah jenjang wustha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b diselenggarakan dengan masa belajar 2 (dua) tahun.
BAB IV - PENYELENGGARAAN Baglan Kesatu Penyelenggaraan Pasal 7
Pasal 7
- (I) Madrasah Diniyah Takmiliyah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diselenggarakan oleh masyarakat.
- (2) Madrasah Diniyah Takmiliyah sebagaimana dimaksud pada ayat (!) dapat diselenggarakan secara mandiri atau terpadu dengan satuan pendidikan lainnya.
- (3) Madrasah Diniyah Takmiliyah sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dapat diselenggarakan oleh pondok pesantren, pengurus masjid, pengelola pendidikan formal dan nonformal, organisasi kemasyarakatan Islam, dan lembaga sosial keagamaan Islam lainnya.
- (4) Madrasah Diniyah Takmiliyah sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dapat diselenggarakan dapat dilaksanakan pada pagi, sore, atau malam hari.
- (5) Madrasah Diniyah Takmiliyah sebagaimana dimaksud pada ayat (!) dapat diselenggarakan di Pondok Pesantren, gedung mandiri, gedung sekolah, masjid, mushola, atau tempat lainnya yang memenuhi syarat.
- (6) Penyelenggaraan Madrasah Diniyah Takmiliyah sebagaimana dimaksud pada ayat (!), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), mengikuti pedoman penyelenggaraan Madrasah Diniyah Takmiliyah yang dikeluarkan Kementerian Agama.
BAB IV - PENYELENGGARAAN Baglan Kesatu Penyelenggaraan Pasal 7
Pasal 8
Penamaan Madrasah Diniyah Takmiliyah diserahkan sepenuhnya kepada penyelenggara.
BAB IV - PENYELENGGARAAN Baglan Kesatu Penyelenggaraan Pasal 7
Pasal 9
- ( 1) Penyelenggara Madrasah Diniyah Takmiliyah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat ( 1) wajib memiliki Izin Operasional.
- (2) lzin sebagaimana dimaksud pada ayat (!) diterbitkan oleh Kepala Kantor.
- (3) Persyaratan untuk mendapatkan Izin Operasional Madrasah Diniyah Takmiliyah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) mengacu kepada pedoman penyelenggaraan Madrasah Diniyah Takmiliyah yang dikeluarkan Kementerian Agama.
BAB IV - PENYELENGGARAAN Baglan Kesatu Penyelenggaraan Pasal 7
Pasal 10
- (!) Kurikulum Madrasah Diniyah Takmiliyah merupakan pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah.
- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dibuat oleh penyelenggara dengan bimbingan Kankemenag dengan mengacu kepada ketentuan perundang-undangan.
BAB IV - PENYELENGGARAAN Baglan Kesatu Penyelenggaraan Pasal 7
Pasal 11
- ( 1) Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 O terdiri atas mata pelajaran pendidikan keagamaan Islam yang paling sedikit meliputi :
- a. Al-Qur'an;
- b. Al-Hadits;
- c. Aqidah;
- d. Akhlak;
- e. Fiqih;
- f. Sejarah Kebudayaan Islam;
- g. Bahasa Arab;
- h. Praktek Ibadah; dan
- i. mata pelajaran lain yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing.
- (2) Kurikulum Madrasah Diniyah Takmiliyah sebagaimana dimaksud pada ayat (I) berpedoman pada kurikulum yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama.
BAB IV - PENYELENGGARAAN Baglan Kesatu Penyelenggaraan Pasal 7
Pasal 12
- (I) Madrasah Diniyah Takmiliyah bersifat terbuka dan memberikan keleluasaan kepada peserta didik.
- (2) Peserta didik terdiri dari siswa pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang beragama Islam.
- (3) Peserta didiksebagaimana dimaksud pada ayat (2) selain menempuh pendidikan dasar atau menengah pada jenjang pendidikan formal, juga dapat menjadi peserta didik pada Madrasah Diniyah Takmiliyah.
BAB IV - PENYELENGGARAAN Baglan Kesatu Penyelenggaraan Pasal 7
Pasal 13
Setiap peserta didik mempunyai hak sebagai berikut :
- a. memperoleh pengajaran dan pendidikan agama Islam;
- b. mendapat perlakuan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuan;
- c. mengikuti program pendidikan yang bersangkutan atas dasar pendidikan berkelanjutan; dan
- d. memperoleh penilaian proses dan basil belajar.
BAB IV - PENYELENGGARAAN Baglan Kesatu Penyelenggaraan Pasal 7
Pasal 14
Peserta didik wajib mematuhi dan melaksanakan semua peraturan yang ditetapkan oleh Madrasah Diniyah Takmiliyah.
BAB IV - PENYELENGGARAAN Baglan Kesatu Penyelenggaraan Pasal 7
Pasal 15
Setiap pendidik mempunyai hak :
- a. memperoleh penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial;
- b. memperoleh penguatan kapasitas sesuai keahlian; dan
- c. memperoleh melaksanakan intelektual. perlindungan hukum dalam tugas dan hak atas kekayaan
BAB IV - PENYELENGGARAAN Baglan Kesatu Penyelenggaraan Pasal 7
Pasal 16
Setiap pendidik berkewajiban untuk:
- a. melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan pengabdian; dan
- b. meningkatkan kemampuan profesional sesuai perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan pembangunan bangsa.
BABV
PEMBERIAN INSENTIF DAN PENDATAAN PENDIDIK
BAB IV - PENYELENGGARAAN Baglan Kesatu Penyelenggaraan Pasal 7
Pasal 17
Pendidik pada Madrasah Diniyah Takmiliyah di Daerah berhak menerima insentif dari Pemerintah Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
BAB IV - PENYELENGGARAAN Baglan Kesatu Penyelenggaraan Pasal 7
Pasal 18
Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah memberi bantuan sumber daya pendidik kepada pendidikan keagamaan.
BAB IV - PENYELENGGARAAN Baglan Kesatu Penyelenggaraan Pasal 7
Pasal 19
Pemberian insentif dilaksanakan dalam bentuk :
- a. bantuan kesejahteraan pendidik; dan/atau
- b. pengembangan keahlian pendidik.
BAB IV - PENYELENGGARAAN Baglan Kesatu Penyelenggaraan Pasal 7
Pasal 20
- (I) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pengembangan keahlian pendidik.
- (2) Pengembangan pada ayat (1) keahlian sebagaimana dilaksanakan melalui dimaksud bimbingan pemahaman keagamaan yang inklusif dan toleran.
BAB IV - PENYELENGGARAAN Baglan Kesatu Penyelenggaraan Pasal 7
Pasal 21
Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kedua Pendataan Pendidik Pasa122
- ( 1) Kankemenag memverifikasi dan memvalidasi data pendidik yang berhak memperoleh insentif dan disampaikan kepada Bupati.
- (2) Data pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat ( I) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Penetapan data pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk memberikan insentif bagi pendidik.
BAB IV - PENYELENGGARAAN Baglan Kesatu Penyelenggaraan Pasal 7
Pasal 22
- ( l) Data Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 adalah pendidik Madrasah Diniyah Takmilyah yang sudah memiliki izin operasional.
BAB IV - PENYELENGGARAAN Baglan Kesatu Penyelenggaraan Pasal 7
Pasal 23
- ( l) Data Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 adalah pendidik Madrasah Diniyah Takmilyah yang sudah memiliki izin operasional.
- (2) Pendidik hanya berhak memperoleh insentif dari salah satu Madrasah Diniyah Takmiliyah.
PENGELOLAAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal24
- (I) Pengelolaan Madrasah Diniyah Takmiliyah menjadi tanggung jawab penyelenggara.
- (2) Pembinaan dan pengawasan serta penyelenggaraan Madrasah Diniyah Takmiliyah dilaksanakan oleh Kankemenag dan Dinas.
- (3) Pengawasan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah Daerah, Kankemenag, dan Masyarakat.
BAB VII - EVALUASI, UJIAN, DAN SYAHADAH Pasal 25
Pasal 25
- (!) Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan terhadap peserta didik, lembaga dan program pendidikan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara kepada pihak-pihak terkait.
- (2) Ujian peserta didik dilakukan oleh pendidik, pendidikan, dan Pemerintah Daerah satuan untuk memantau proses kemajuan dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan.
BAB VII - EVALUASI, UJIAN, DAN SYAHADAH Pasal 25
Pasal 26
- (1) Peserta didik yang telah menyelesaikan program Madrasah Diniyah Takmiliyah dan telah lulus dalam mengikuti evaluasi akhir mendapatkan surat tanda tamat belajar / syahadah.
- (2) Blanko syahadah sebagaimana dimaksud ayat ( 1) dikeluarkan oleh Penyelenggara dan disahkan Kankemenag.
PENILAIAN LEMBAGA PENYELENGGARA
Penilaian Lembaga Penyelenggara Madrasah Diniyah Takmiliyah dilakukan oleh Kankemenag dan berkoordinasi dengan instansi terkait.
BAB IX - PEMBIAYAAN Pasal 28
Pasal 28
- ( 1) Pembiayaan penyelenggaraan Madrasah Diniyah Takmiliyah dapat bersumber dari :
- a. penyelenggara;
- b. pemerintah;
- c. pemerintah daerah;
- d. masyarakat; dan/ atau
- e. sumber lain yang sah.
- (2) Pembiayaan penyelenggaraan Madrasah Diniyah Takmiliyah sebagaimana pada ayat ( 1) dikelola secara efektif, efesien, transparan, dan akuntabel.
BABX
KETENTUAN PERALIHAN Pasal29
Pada saat Peraturan daerah ini mulai berlaku, Madrasah Diniyah Takmiliyah yang telah ada di Daerah, wajib menyesuaikan paling Jama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Situbondo pada tanggal 2 0 JUN 2017

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SITUBONDO, ~ LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2017 NOMOR 1 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR: 141 -7 /2017. ## BAB XI ## KETENTUAN PENUTUP Pasal30 Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. ## Pasal 31 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah 1n1 dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo.

Penetapan: Ditetapkan di Situbondo pada tanggal 1 2 MAY 2017J BUPATI SITUBONDO,
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO NOMOR TAHUN 2017
TENTANG
## MADRASAH DINIYAH TAKMILIYAH
## I. PENJELASAN UMUM
Dalam
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 2
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 3
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 4
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 5
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 6
Cuku p jelas.
PENJELASAN
Pasal 7
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 8
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 9
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 10
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 11
Ayat (!) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruff Cukup jelas. Huruf g Cukup jelas. Huruf h Cukup jelas. Hurufi mata pelajaran lain yang disesuaikan dengan kebutuhan rnasing-masing dapat berupa Tafsir, Ilmu Tafsir, Ulum Al› Hadist, Tauhid, Ushul Fiqh, Tasawuf, Tarikh, Nafwu-Sharf, Balaghah, llmu Kalam, llmu 'Arudl, Ilmu Manthiq, Ilmu Falaq, dan disiplin ilmu lainnya. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 12 Cukup jelas. Pasal 13 Cukup jelas. Pasal 14 Cukup jelas. Pasal 15 Cukup jelas. Pasal 16 Cukup jelas. Pasal 17 Cukup jelas. Pasal 18 Cukup jelas. Pasal 19 Cukup jelas. Pasal 20 Cukup jelas. Pasal 21 Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 22
Cukup jelas. Pasal 23 Cukup jelas. Pasal 24 Cukup jelas. Pasal 25 Cukup jelas. Pasal 26 Cukup jelas. Pasal 27 Cukup jelas. Pasal 28 Cukup jelas. Pasal 29 Cukup jelas. Pasal 30 Cuku p jelas. Pasal 31 Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO NOMOR 7
PENJELASAN
Pasal 31
Selanjutnya dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab. Sehubungan dengan ha! tersebut perlu membetuk Peraturan Daerah tentang Madrasah Diniyah Takmiliyah. ## II. PASAL DEMI PASAL