PERATURAN BUPATI RI Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengeiolaan Keuangan Daerah dan sesuai dengan (berlaku 1 Januari 2014)
Pembukaan
Menimbang
BUPATI SINTANG
PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR 6 4 TAHUN 2013
TENT ANG
TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELAN,JA DAERAl-l KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2014
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SINTANG,
- a. bahwa berdasarkan Pasai 62 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengeiolaan Keuangan Daerah dan sesuai dengan Pasal 39 Peraturan Menteri Daiam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengeiolaan Keuangan Daerah, ditegaskan bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang beriaku;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a tersebut di atas, dan sesuai dengan Keputusan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang Nomor : 900/ 13/Tahun 2013 tentang Persetujuan tcrhadap Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemcrintah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2014, maka dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negen Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2014, dapat diberikan tambahan penghasilan berdasarkan perhitungan terpadu atas beban kerja tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan prestasi kerja,. untuk !tu perlu diatur ten tang Tambahan Penghas � lan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pernerintah Kabupaten Sintang atas Behan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
r.1engingat
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, dibentuk dengan Peraturan Bupati Sintang;
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Um.lang Darurat Nomor 3 Tahu0n T . k t II I 1953 tentang Pembentukan Daerah ing a . Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9 Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Poko\ pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Repubh Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
4. ' 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Repub\ik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Nomor 4893);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambuhan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140 Tambahan Lernbaran Negara Republik lndonesi � Nomor 3874) scbagairna na tclah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 200 l (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200 l Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesi � Nomor 4150);
6. Undang-Undang Nornur l? Tahun 2003 ten tang Keuang � n Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nornor 47 T, b h . , am .:l an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tenta � g Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tah un 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakb ir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 � 8 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang i «mbentukan Peraturan Perundang-Undangan u.cmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 1 :\umor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik ; r.doneaia Nomor 5234);
12. Pcraturan Pernerintah Nornor 32 Tahun 1979 tentang Pcmberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negaru Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 4 7 Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesi � Nomor. 3149) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2008 [Lembaran Negara Re pubhk l ndune ei., Tahun 2008 Nornor 141 ); ' ··· � ·· � v· �
13. Peraturan Pemerintah Nornor 99 Tahun 2000 te , . . i::ntang Keriaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2000 Nornor 196 Tambahan Lembaran Negara Re oubli], I 1 ·' . -· '- 11 noone sia Nomor 4017) sebagairnana telah ct· b h p p . iu a dengan eraturan emenntah Nomor 12 T h (Le111bara11 Negara Republil{ I l""\rdu1·.:..c-. r· Ta lun 2 002 ... ... ... � 1 � � 1 u11 '-'00'&gt; Nomor 32, Tambahan Lembaran Ne tar -.-Indonesia Nomor 4193); g a Repub\ik
.
'
13. Peraturan -Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 19 6 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4193);
14. Peraturan Pemerintah Nornor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawa; Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200 Nomor 197, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1\_3 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 I 94);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 203 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal ·tLembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pernbinaan Dan Penga . wasan Penyelenggaraan Pemermtahan Daerah (.L b . em aran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nornor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik lndon · ' Nomor 4593); esia
Mengingat
- 19 · Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 737);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nornor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri SipiI (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 7 � , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengeloiaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nornor 3);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daeran Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tarnbahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sin tang Nomor 5 Tahun 2013 (Lem baran D � erah Kabupaten Sin tang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5);
MEMUTUSKAN:
- PERATURAN BUPATI SINTANG 'J 1,',ffANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI ', 1\_;:GERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABU. , l'l· � N SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPh1, � 1 � DAN BELA DAE.RAH KABUPA'TEN S\N'Tl\NG TAHUN ANGGA �� 2014;
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
- I. Daerah adalah Kabupaten Sintang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerakh yang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah dalam rang a penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan Kebutuhan Daerah.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS, adalah PNS dan atau CPNS sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sintang.
6. Pejabat Eselon adalah Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural yang terdiri dari Eselon Ila, llb, Illa, Illb, !Va, dan IVb di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang.
7. Pejabat Non Struktural/ Pekerjaan Tertentu adalah Pejabat/ Pegawai Negeri Sipil yang tidak mempunyai Jabatan Struktural yang mempunyai tanggung jawab terhadap pekerjaan tertentu.
8. Staf adalah Pegawai Negeri Sipil yang tidak mempunyai tanggung jawab jabatan ## BAB II
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Pemerintah Kabupaten Sintang memberikan Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang atas be ban APBD Kabupaten Sin tang Tahun Anggaran 2014.
- (2) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) p al .. dib ik . l h di k d asa irn 1 en an sepanjang te a ianggar an alam APBD Kabupat Si ' T h . en 1ntang a un Anggaran 2014, dalam rangka menmgkatkan keseJ·aht d dib ik b d k . eraan PNS an I en an er asar an pert1mbangan obyekt'f
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
pNS seba\_gaimabnahdimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) hanya dapat menerima 1 (satu) Jems tam a an penghasilan. '
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
Besarnya Ta\_mbah'.'1n Peng\_hasilan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (l\_) bagi masmg-masmg jenis, diberikan berdasarkan standar rn ak s irria.l sebaga1mana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I Peraturan ini.

## Pasal 5

- (1) Tam � ahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) , diberikan kepada PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang yang masih aktif bekerja, tidak termasuk PNS yang sedang tugas belajar, pejabat yang bebas tugas dan cuti di luar tanggungan Negara.
- (2) PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang yang melaksanakan tugas di luar Pemerintah Kabupaten Sintang tidak diberikan Tambahan Penghasilan.
- (3) PNS di Luar Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang yang melaksanakan tugas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang, diberikan Tambahan Penghasilan selama yang bersangkutan tidak mendapat Tambahan Penghasilan di Lingkungan Pemerintah asalnya.
- (4) Pegawai yang berstatus CPNS diberikan Tarnbahan Penghasilan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari besarnya Tambahan Penghasilan PNS sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini, serta diberikan sejak penempatan yang bersangkutan berdasarkan surat tugas yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
- (5) Terhadap Tambahan Penghasilan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## BAB III

## TATA CARA PEMBAYARAN

## Pasal6

- (1) PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan dipertanggungjawabkan, maka tambahan penghasilan sebesar 2,5 % (dua koma lima persen) setiap harinya. yang dapat PNS dipotong
- (2) PNS yang tidak masuk kerja secara berturu � -turut selama 15 (lima belas) hari atau lebih tanpa alasan yang dapat\_ d1per � anggungjawabkan, maka tambahan penghasilan bulan benkutnya tidak d1bayarkan.


- (3) Absensi masuk kerja PNS dan pertanggungjawaban : � lan sebelumnya menjadi dasar perhitungan P bayaran tambahan penghasilan PNS.
- (4) Format absensi masuk k . diterbitkan oleh Bada K erja PNS sesuai dengan format absensi yang n epegawaian Daerah.
- (5) Kepala SKPD/Unit k . rekapitulasi daftar PN;rJa me � buat dan bertanggung jawab terhadap dasar pengajuan pemb Yang tidak hadir pada bulan sebelumnya sebagai ayaran.
- (6) PNS yang melaksanakan . . memberikan ket pel]alanan dmas atau tidak masuk kerja dengan erangan atau m · l k l · h atasannya tetap diberik enja an an tugas uar atas permta tugas an tambahan penghasilar; secara penuh.
- (7) Format rekapitulasi d ft P . . . . dalam La . a ar NS yang tidak hadir sebagairnana tercantum mpiran II Peraturan ini.
- (8) Mekanisme peng · ajuan pembayaran tambahan bendahara pengeluaran SKPD dilakukan sesuai pengelolaan keuangan daerah yang ber!aku. penghasilan oleh dengan peraturan

## BABIV

## KETENTUAN LAIN-LAIN

## Pasal 7

- (1) Bagi PNS di Lingkungan Departemen Agama yang bertugas sebagai Guru di Wilayah Kabupaten Sintang dapat diberikan Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, yang besarannya adalah selisih antara besarnya uang lauk pauk ditambah dengan besarnya uang kehormatan yang dibiayai dari dana Pemerintah Pusat dengan besarnya uang Tambahan Penghasilan yang dibiayai dari APBD Kabupaten Sintang.
- (2) Bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang yang bertugas di Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Sintang dapat diberikan Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 5, yang besarannya adalah selisih antara besaran uang makan yang dibiayai dari dana Pemerintah Pusat dengan besarnya uang Tambahan Penghasilan yang dibiayai dari APBD Kabupaten Sintang.
- (3) Para Kepala Bidang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang yang telah menduduki jabatan struktural eselon III.a sebelum berlakunya Peraturan Dacrah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sin tang, tetap diberikan tambahan penghasilan dalam jabatan struktural eselon Illa.

## BABV

## KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal8

- (1) Sebelum berlakunya p Tarnbahan Penghasila er � ur'.3-11 Bupati ini, maka segala Pemberian Pemerintah Kabupaten ns· agi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Belanja Daerah Kabupate � nt � g atas Behan Anggaran Pendapatan dan Perundang-undangan Smtang mengacu kepada ketentuan Peraturan yang berlaku.
2. Pada saat Peraturan in· . mengatur materi an 1 rnulai berlaku, maka segala ketentuan yang Bupati ini dicab t yd g sarna dan atau bertentangan dengan Peraturan u an dmyatakan tidak berlaku. (2)

## BAB VI

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal9

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2014.

Agar � e.ti � p orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati nu dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang, pad a tanggal L1 \)n.r, ,. 6"2013

1

BUPATI

SINTANG,t

rj

�

;

\)MIL TON CROSBY


Diundangkan di Sintang

AERAH KABUPATEN SINTANG, (

pada tanggal \_, 1 'J(( ,:o• ·11 :- 2013


ZU KIFLI HAJJ AHMAD BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2013 NOMOR 9(0