PERATURAN DAERAH KABUPATEN RI Nomor 6 Tahun 2015 tentang ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2016 (berlaku 1 Desember 2015)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
:
PROVINSI SUMATERA BARAT PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR 6 TAHUN 2015
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2016
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PADANG PARIAMAN,
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 185 ayat (4) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 yang dijabarkan ke dalam kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta prioritas dan plafon anggaran yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman pada tanggal 30 November 2015 ;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
: 1.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tetang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tetang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelola dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelengaraan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593)
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4712) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. 19.Peraturan Pemerintah...
19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daearah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
MEMUTUSKAN
Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016
Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut :
- a. Pendapatan Daerah
Rp.
1.322.086.926.339,00
- b. Belanja Daerah
Rp.
1.361.586.926.339,00
Surplus / (Defisit) Rp.
(39.500.000.000,00)
- c. Pembiayaan Daerah
1. Penerimaan
Rp.
45.000.000.000,00
2. Pengeluaran
Rp.
5.500.000.000,00
- Pembiayaan netto
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan
Rp.
Rp.
39.500.000.000,00
(0,00)
Pasal 2
- a. Pendapatan Asli Daerah
Rp
70.494.693.445,00
- b. Dana Perimbangan
Rp.
959.606.580.817,00
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
Rp.
291.985.652.077,00
- (2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pajak daerah
Rp.
27.585.000.000,00
- b. Retribusi daerah
Rp.
12.375.902.229,00
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
Rp.
4.256.660.279,00
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
26.277.130.937,00
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan
- a. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
Rp.
16.074.285.817,00
- b. Dana Alokasi Umum
Rp.
783.592.205.000,00
- c. Dana Alokasi Khusus
Rp. 159.940.090.000,00
- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Hibah
Rp.
964.420.500,00
- b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Propinsi
Rp.
41.366.696.577,00
- c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
Rp.
197.067.240.000,00
- d. Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
Rp.
51.787.295.000,00
- e. Pendapatan Lainnya
Rp.
800.000.000,00
Pasal 3
- (1). Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Belanja Tidak Langsung
895.962.188.429,00
Rp.
- b. Belanja Langsung Rp.
465.624.692.750,00
- (2). Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri jenis belanja dari :
- (3). Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri jenis belanja dari :
- a. Belanja pegawai
Rp. 768.841.060.395,30
- b. Belanja bunga
Rp.
0,00
- c. Belanja subsidi
Rp.
0,00
- d. Belanja hibah
Rp.
3.974.500.000,00
- e. Belanja bantuan sosial
Rp.
1.793.910.512,00
- f. Belanja bagi hasil kepada propinsi /kabupaten/kota dan pemerintahan desa
Rp. 4.053.145.000,00
- g. Belanja bantuan keuangan kepada propinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa
Rp
116.299.617.681,70
- h. Belanja tidak terduga
Rp.
1.000.000.000,00
- a. Belanja pegawai
Rp.
20.664.306.661,00
- b. Belanja barang dan jasa
Rp. 168.475.578.785,00
- c. Belanja modal
Rp. 276.484.807.304,00
Pasal 4
1. Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
2. Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
3. Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. Penerimaan
Rp.
45.000.000.000,00
- b. Pengeluaran
Rp.
5.500.000.000,00
- a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya
- Rp. 45.000.000.000,00
- b. Pencairan dana cadangan
Rp.
0,00
- c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp.
0,00
- d. Penerimaan pinjaman daerah
Rp. 0,00
- e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman
Rp.
0,00
- f. Penerimaan piutang daerah
Rp.
0,00
- a. Pembentukan dana cadangan
Rp.
0,00
- b. Penyertaan modal (investasi)
Rp.
5.500.000.000,00
- c. Pembayaran pokok hutang
Rp.
0,00
- d. Pemberian pinjaman daerah
Rp.
0,00
Pasal 5
Dalam Keadaan Darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Peraturan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
Pasal 6
- (1) Status Keadaan Darurat dimulai sejak status siaga darurat, tanggap darurat dan transisi dari darurat ke pemulihan;
- (2) Keadaan Darurat sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
- a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
- b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- c. Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah;dan
- d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat ;
Pasal 7
Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

Lampiran I...

1. Lampiran I

Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

2. Lampiran II

Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan pemerintahan Daerah dan Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah;

3. Lampiran III

- Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

## Pasal 8

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya dituangkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

## Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parit Malintang pada tanggal 31 Desember 2015

PENJABAT BUPATI PADANG PARIAMAN,

## ROSNINI SAVITRI

Diundangkan di pada tanggal

Parit Malintang

31Desember 2015

## SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

## JONPRIADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2015 NOMOR 6

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH