PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK Nomor 17 Tahun 2016 tentang PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH (berlaku 1 Januari 2017)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat
:
BUPATI TRENGGALEK PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 17 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TRENGGALEK,
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK dan BUPATI TRENGGALEK
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri BAB II
ASAS
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Susunan organisasi Perangkat Daerah, wajib ## BAB III
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah.
BAB IV - SUSUNAN PERANGKAT DAERAH Pasal 4
Pasal 4
Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari:
- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat DPRD;
- c. Inspektorat;
- d. Dinas;
- e. Badan; dan
- f. Kecamatan.
BAB IV - SUSUNAN PERANGKAT DAERAH Pasal 4
Pasal 5
- (1) Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan Sekretariat Daerah dengan tipe B.
- (2) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan Sekretariat DPRD dengan tipe A.
- (3) Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan Inspektorat dengan tipe B.
- (4) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d terdiri dari:
- a. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dengan tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pendidikan dan Urusan Pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
- b. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang kesehatan dan Urusan Pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan Urusan Pemerintahan bidang pertanahan;
- d. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup dengan tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman dan Urusan Pemerintahan bidang lingkungan hidup;
- e. Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran dengan tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (sub urusan ketentraman dan ketertiban umum serta sub urusan kebakaran);
- f. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang sosial dan Urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- g. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dengan tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perindustrian, bidang tenaga kerja dan Urusan Pemerintahan bidang transmigrasi;
- h. Dinas Pertanian dan Pangan dengan tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pertanian dan Urusan Pemerintahan bidang pangan;
- i. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- j. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- k. Dinas Perhubungan dengan tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perhubungan;
- l. Dinas Komunikasi dan Informatika dengan tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, Urusan Pemerintahan bidang persandian dan Urusan Pemerintahan bidang statistik;
- m. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan dengan tipe B, menyelenggarakan Urusan
- Pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah serta Urusan Pemerintahan bidang perdagangan;
- n. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang penanaman modal;
- o. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dengan tipe C, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang kearsipan dan Urusan Pemerintahan bidang perpustakaan;
- p. Dinas Perikanan dengan tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang kelautan dan perikanan; dan
- q. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dengan tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pariwisata dan Urusan Pemerintahan bidang kebudayaan.
- (5) Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, terdiri dari:
- a. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan tipe A, menyelenggarakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan;
- b. Badan Keuangan Daerah dengan tipe A, menyelenggarakan fungsi penunjang keuangan;
- c. Badan Kepegawaian Daerah dengan tipe B, menyelenggarakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
- (6) Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f terdiri dari:
- a. Kecamatan Trenggalek dengan tipe A;
- b. Kecamatan Pogalan dengan tipe A;
- c. Kecamatan Durenan dengan tipe A;
- d. Kecamatan Watulimo dengan tipe A;
- e. Kecamatan Munjungan dengan tipe A;
- f. Kecamatan Kampak dengan tipe A;
- g. Kecamatan Gandusasi dengan tipe A;
- h. Kecamatan Karangan dengan tipe A;
- i. Kecamatan Suruh dengan tipe A;
- j. Kecamatan Dongko dengan tipe A;
- k. Kecamatan Pule dengan tipe A;
- l. Kecamatan Panggul dengan tipe A;
- m. Kecamatan Tugu dengan tipe A; dan
- n. Kecamatan Bendungan dengan tipe A.
BAB IV - SUSUNAN PERANGKAT DAERAH Pasal 4
Pasal 6
Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB V - PEMBENTUKAN UPT Pasal 7
Pasal 7
- (1) Pada Dinas dan Badan dapat dibentuk UPT.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Perangkat Daerah induknya.
BAB V - PEMBENTUKAN UPT Pasal 7
Pasal 8
Selain UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dibentuk:
- a. UPT Dinas di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan; dan
- b. UPT Dinas di bidang kesehatan berupa rumah sakit Daerah dan pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
BAB V - PEMBENTUKAN UPT Pasal 7
Pasal 9
- (1) Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a berbentuk satuan pendidikan formal dan nonformal.
- (2) Rumah sakit Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah.
BAB V - PEMBENTUKAN UPT Pasal 7
Pasal 10
Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB VI - STAF AHLI Pasal 11
Pasal 11
- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Bupati dibantu paling banyak 3 (tiga) staf ahli.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, tugas dan fungsi serta tata kerja staf ahli diatur dalam Peraturan Bupati.
KEPEGAWAIAN
BAB VII - KEPEGAWAIAN
Pasal 12
Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VIII - KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 13
Pasal 13
- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik yang dibentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan Urusan Pemerintahan umum diundangkan.
- (2) Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundangundangan mengenai pelaksanaan Urusan Pemerintahan umum diundangkan.
BAB VIII - KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 13
Pasal 14
- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan sub Urusan Pemerintahan bidang bencana, yang dibentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini, yang digabung dengan Urusan Pemerintahan lain, hanya melaksanakan sub Urusan Pemerintahan bidang bencana dan tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya kelembagaan baru yang melaksanan sub urusan bencana ## BAB IX
BAB VIII - KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 13
Pasal 15
- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat
BAB VIII - KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 13
Pasal 16
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, UPT dan rumah sakit Daerah dengan susunan organisasi dan tata kerja yang ditetapkan sebelum Peraturan Daerah ini, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan diundangkannya Peraturan Bupati yang mengatur pembentukan UPT
BAB VIII - KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 13
Pasal 17
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, UPT dan rumah sakit Daerah dengan susunan organisasi dan tata kerja yang ditetapkan sebelum Peraturan Daerah ini, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan diundangkannya Peraturan Bupati yang mengatur pembentukan UPT
BAB VIII - KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 13
Pasal 18
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:
- a. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 1 Seri D); dan
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 21 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2013 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 30).
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 1 Januari 2017, kecuali substansi yang mengatur mengenai Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Kesatuan Bangsa dan Politik.
BAB VIII - KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 13
Pasal 19
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mulai berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2017.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek.

Penetapan: Ditetapkan di Trenggalek

Penandatangan: pada tanggal 30 September 2016 BUPATI TRENGGALEK, TTD EMIL ELESTIANTO

Penetapan: Diundangkan di Trenggalek pada tanggal 4 Oktober 2016

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK, TTD ALI MUSTOFA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2016 NOMOR 16 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 295-17/2016

Penandatangan: Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG
## PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
## I. UMUM
Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, terdapat 2 agenda besar yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah, yaitu:
- 
- diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Saat kabupaten/kota di Jawa Timur telah melakukan persiapan pelaksanaan penataan kelembagaan Perangkat Daerah.
- Penataan kelembagaan Perangkat Daerah Sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Perangkat Daerah ini langkah-langkah
-  Penyerahan Pelimpahan, Personel, Pendanaan, Sarana dan Prasarana, dan Dokumen (P3D) untuk Urusan Pemerintahan yang mengalami perubahan kewenangannya.
Sehubungan hal tersebut di atas, maka Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek perlu disesuaikan dengan membentuk Peraturan Daerah yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
## II. PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 2
## Huruf a Yang dimaksud dengan asas 'intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah' adalah penentuan jumlah dan susunan Perangkat Daerah didasarkan pada volume beban tugas untuk melaksanakan suatu Urusan Pemerintahan atau volume beban tugas untuk mendukung dan menunjang pelaksanaan Urusan Pemerintahan. ## Huruf b Yang dimaksud dengan asas 'efisiensi' adalah pembentukan Perangkat Daerah ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh. ## Huruf c Yang dimaksud dengan asas 'efektivitas' adalah pembentukan Perangkat Daerah harus berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna. ## Huruf d Yang dimaksud dengan asas 'pembagian habis tugas' adalah pembentukan Perangkat Daerah yang membagi habis tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan kepada Perangkat Daerah dan tidak terdapat suatu tugas dan fungsi yang dibebankan pada lebih dari satu Perangkat Daerah. ## Huruf e Yang dimaksud dengan asas 'rentang kendali' adalah penentuan jumlah Perangkat Daerah dan jumlah unit kerja pada Perangkat Daerah didasarkan pada kemampuan pengendalian unit kerja bawahan. ## Huruf f Yang dimaksud dengan asas 'tata kerja yang jelas' adalah pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah mempunyai hubungan kerja yang jelas, baik vertikal maupun horizontal. Huruf g Yang dimaksud dengan asas 'fleksibilitas' adalah penentuan pada Perangkat Daerah memberikan ruang untuk menampung tugas peraturan ini tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja dan fungsi yang diamanatkan oleh ketentuan perundang-undangan setelah Peraturan Pemerintah ditetapkan. ```
PENJELASAN
Pasal 3
Cukup jelas. Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 5 Cukup jelas. Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 Cukup jelas. Pasal 9 Cukup jelas. Pasal 10 Cukup jelas. Pasal 11 Cukup jelas. ```
PENJELASAN
Pasal 12
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 13
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 14
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 15
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 16
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 17
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 18
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 19
Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 68