KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 28 Tahun 2010 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG TIM NASIONAL PENINGKATAN EKSPOR DAN PENINGKATAN INVESTASI (berlaku 1 Desember 2010)
Pembukaan
Menimbang
- a. bahwa guna meningkatkan pendayagunaan Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi perlu menyesuaikan susunan keanggotaan dan Kelompok Kerja sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2008;
- b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut di atas, dipandang perlu mengubah Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2008;
Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
3. Undang- ...
Menetapkan :
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 2 -
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional;
MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG TIM NASIONAL PENINGKATAN EKSPOR DAN PENINGKATAN INVESTASI.
Pasal 1
'Pasal 1
Membentuk Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi, yang untuk selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Timnas PEPI, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
- a. Ketua
: Presiden Republik Indonesia;
- b. Ketua Harian : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
Anggota
: ________________
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 3 -
- c. Anggota
2. : 1. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan;
2. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Menteri Luar Negeri;
5. Menteri Keuangan;
6. Menteri Perindustrian;
7. Menteri Perdagangan;
8. Menteri Kebudayaan dan Pariwisata;
9. Menteri Kehutanan;
10. Menteri Pertanian;
11. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
12. Menteri Kelautan dan Perikanan;
13. Menteri Kesehatan;
14. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
15. Menteri Perhubungan;
16. Menteri Pekerjaan Umum;
17. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
18. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
19. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
20. Menteri Komunikasi dan Informatika;
21. Menteri ...
- 4 -
21. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
22. Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal;
23. Sekretaris Kabinet;
24. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
25. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
26. Kepala Badan Pertanahan Nasional.'
Pasal 3
2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 4
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
3. Undang- ...
Menetapkan :
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 2 -
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional;
MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG TIM NASIONAL PENINGKATAN EKSPOR DAN PENINGKATAN INVESTASI.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2008, diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:
'Pasal 1
Membentuk Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi, yang untuk selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Timnas PEPI, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
- a. Ketua
: Presiden Republik Indonesia;
- b. Ketua Harian : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
Anggota
: ________________
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 3 -
- c. Anggota
2. : 1. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan;
2. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Menteri Luar Negeri;
5. Menteri Keuangan;
6. Menteri Perindustrian;
7. Menteri Perdagangan;
8. Menteri Kebudayaan dan Pariwisata;
9. Menteri Kehutanan;
10. Menteri Pertanian;
11. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
12. Menteri Kelautan dan Perikanan;
13. Menteri Kesehatan;
14. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
15. Menteri Perhubungan;
16. Menteri Pekerjaan Umum;
17. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
18. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
19. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
20. Menteri Komunikasi dan Informatika;
21. Menteri ...
- 4 -
21. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
22. Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal;
23. Sekretaris Kabinet;
24. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
25. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
26. Kepala Badan Pertanahan Nasional.'
2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:
'Pasal 3
- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Timnas PEPI dibantu oleh Kelompok Kerja yang untuk selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Pokja, dan terdiri dari:
- a. Pokja Peningkatan Ekspor yang diketuai oleh Menteri Perdagangan; dan
- b. Pokja Peningkatan Investasi yang diketuai oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.
- (2) Susunan keanggotaan, tugas, dan tata kerja Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditetapkan oleh Ketua Harian'.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 5 -
Pasal II
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Desember 2010

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Penandatangan: Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KABINET RI Kepala Biro Perekonomian dan Industri, ttd Ratih Nurdiati