PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBAN Nomor 11 Tahun 2015 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBAN NOMOR 12 TAHON 2012 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
BUPATITUBAN
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBAN NOMOR 11 TAHON 2015
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBAN NOMOR 12 TAHON 2012 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TOBAN,
a.
bahwa dengan telah terpenuhinya indikator peningkatan tipe kelembagaan yang semula tipe B menjadi tipe A pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tu.ban, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 12 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain perlu untuk disesuaikan;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 12 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain;
Mengingat . 1. Undang-Undang Dasar Negara
Pasal 5
Bagian Ketiga Susunan Organisasi
- (1) Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, terdiri atas:
- a. Kepala Badan;
- b. Unsur Pengarah terdiri dari:
- 1) lnstansi; dan
- 2) Profesional/ Ahli.
- c. Unsur Pelaksana terdiri dari:
- 1) Kepala Pelaksana;
- 2) Sekretariat Unsur Pelaksana, membawahkan:
- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Subbagian Keuangan; dan
- c. Subbagian Program dan Pelaporan.
- 3) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, membawahkan:
- a. Seksi Pemadam Kebakaraan dan Pencegahan Bencana; dan
- b. Seksi Kesiapsiagaan Bencana.
- 4) Bidang Kedaruratan dan Logistik, membawahkan:
- a. Seksi Kedaruratan; dan
- b. Seksi logistik.
- 5) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, membawahkan:
- a. Seksi Rehabilitasi; dan
- b. Seksi Rekontruksi.
- 6) Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dan Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2, angka 3, angka 4 angka dan angka 5 masing› masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana.
- (3) Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dipilih melalui uji kepatutan dan kelayakan yang dilakukan oleh DPRD.
- (4) Uraian tugas dan fungsi masing-masing organ pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) serta mekanisme uji kepatutan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Pasal 6
2. Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 18
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 NomQr 66, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723 );
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
10. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 12 Tahun 2012 tentang Organisasi Lembaga Lain Kabupaten Tuban (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri D Nomor 08);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TUBAN
dan
BUPATI TUBAN
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN KABUPATEN TUBAN.
Pasall
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 12 Tahun 2012 tentang Organisasi Lembaga Lain Kabupaten Tuban (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri D Nomor 08) diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf c angka 2, angka 3, angka 4 dan angka 5, ayat (2) dan ayat (4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Bagian Ketiga Susunan Organisasi
- (1) Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, terdiri atas:
- a. Kepala Badan;
- b. Unsur Pengarah terdiri dari:
- 1) lnstansi; dan
- 2) Profesional/ Ahli.
- c. Unsur Pelaksana terdiri dari:
- 1) Kepala Pelaksana;
- 2) Sekretariat Unsur Pelaksana, membawahkan:
- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Subbagian Keuangan; dan
- c. Subbagian Program dan Pelaporan.
- 3) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, membawahkan:
- a. Seksi Pemadam Kebakaraan dan Pencegahan Bencana; dan
- b. Seksi Kesiapsiagaan Bencana.
- 4) Bidang Kedaruratan dan Logistik, membawahkan:
- a. Seksi Kedaruratan; dan
- b. Seksi logistik.
- 5) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, membawahkan:
- a. Seksi Rehabilitasi; dan
- b. Seksi Rekontruksi.
- 6) Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dan Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2, angka 3, angka 4 angka dan angka 5 masing› masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana.
- (3) Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dipilih melalui uji kepatutan dan kelayakan yang dilakukan oleh DPRD.
- (4) Uraian tugas dan fungsi masing-masing organ pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) serta mekanisme uji kepatutan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
2. Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Perubahan Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja sebagaimana tercantum dalam
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tuban.

Penetapan: Ditetapkan di Tuban pada tanggal ::;~1 2015

Penandatangan: BUPATI

Penetapan: Diundangkan di Tuban pada tanggal 2;/ Agustus 2015

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH ~ KABUPX7 TOBAN, I / 8'»1:lANA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2015 SERI D NOMOR 7 NOREG PERATURAN--DAERAH KABUPATEN TUBAN, PROVINSI JAWA TIMUR 146-11/2015 I
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

3. Diantara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 16A sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 16A

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, pejabat yang ada tetap melaksanakan tugasnya sampai ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tuban.

Ditetapkan di Tuban pada tanggal ::;~1 2015

BUPATI


Diundangkan di Tuban

pada tanggal 2;/ Agustus 2015

SEKRETARIS DAERAH

~

KABUPX7

TOBAN,

I

/

8'»1:lANA


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2015 SERI D NOMOR 7

NOREG PERATURAN--DAERAH KABUPATEN TUBAN, PROVINSI JAWA TIMUR 146-11/2015

I

## PENJELASAN

## ATAS

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG

## PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN KABUPATEN TUBAN

## I. UMUM

Wilayah Kabupaten Tuban memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis dan demografis yang memungkinkan terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam maupun faktor manusia sehingga memerlukan antisipasi penanggulangan bencana secara cepat dan tepat, efektif dan efisien serta terencana, terpadu dan menyeluruh serta dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat maka perlu menata kembali Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tuban serta meningkatkan Tipe Kelembagaannya.

Berpijak pada hal tersebut di atas maka guna efektifitas dan rasionalitas organisasi penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Kabupaten Tuban, dipandang tidak relevan lagi sehingga perlu diubah dan disesuaikan.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR 48

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH. KABUPATEN TUBAN NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN.

## SUSUNAN ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAB KABUPATEN TUBAN