PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO Nomor 7 Tahun 2015 tentang STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN DI KOTA SAWAHLUNTO (berlaku 30 Januari 2015)
Pembukaan
Mengingat
WALIKOTA SAWAHLUNTO PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO NOMOR 7 TAHUN 2015
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN DI KOTA SAWAHLUNTO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
WALIKOTA SAWAHLUNTO,
- bahwa untuk kelancaran pelayanan kepada masyarakat, perlu adanya Standar Pelayanan Terpadu Kecamatan di Kota Sawahlunto untuk penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non a.
- Menimbang perizinan di Kecamatan,
- . bahwa standar pelayanan perizinan dan non perizinan b. merupakan jaminan adanya kepastian bagi penerima pelayanan untuk melakukan pengawasan terhadap akuntabilitas aparatur pemerintah dalam pemberian pelayanan:
- bahwa sebagai dasar pelaksanaan pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang Perizinan dan Non Perizinan dan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan dimaksud, maka perlu disusun Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kota Sawahlunto,
- . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud d. pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kota Sawahlunto.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19), jo Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423): 1
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286): 2.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355): 3.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400): 4.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059): 5.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234): 6.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494), 7.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 8.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826),
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737), 9.
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199),
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011,
- 13, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu:
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah,
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah,
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan,
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah,
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 138-270 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan ( PATEN ),
19. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 1 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2008 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 9 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 29):
20. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2008 Nomor 4),
21. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2008 Nomor 16):
22. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 5 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Sawahlunto (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2009 Nomor S5):
23. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2011 Nomor 13).
Menetapkan:
MEMUTUSKAN :
PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN DI KOTA SAWAHLUNTO.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
- 1 . Daerah adalah Kota Sawahlunto,
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
- 2 . Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Sawahlunto:
- 4 .Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kota Sawahlunto:
- 3 . Walikota adalah Walikota Sawahlunto:
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan,
7. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan selanjutnya disebut PATEN adalah penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dalam satu tahap,
6. Kewenangan Camat adalah hak dan kewajiban Camat yang merupakan pelimpahan kewenangan dari Walikota untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan di lingkungan Kecamatan,
- . Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah ## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Maksud ditetapkan Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan adalah pedoman bagi obyek dan subyek pelayanan sehingga dalam pelaksanaan pelayanan dapat berjalan lebih cepat, tepat waktu mudah dan transparan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Tujuan Penyelenggaraan Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan PATEN adalah untuk :
- b. Mewujudkan terselenggaranya pelayanan yang berkualitas.
- a. Memberikan kepastian hukum dan akses yang lebih luas bagi masyarakat untuk memperoleh pelayanan,
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
Sasaran penyelenggaraan Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan PATEN:
- b. Meningkatkan hak-hak masyarakat terhadap pelayanan.
- a. Terwujudnya pelayanan yang cepat, murah, mudah, transparan, pasti, terjangkau dan tepat waktu,
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 5
Ruang lingkup pelayanan adalah semua pelayanan perizinan dan non perizinan yang didelegasikan/dilimpahkan oleh Walikota kepada Camat.
BAB IV - KOMPONEN STANDAR PELAYANAN
Pasal 6
- (1) Komponen Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan PATEN,
- b. Dasar Hukum pelayanan yaitu peraturan perundangundangan yang menjadikan pedoman atau dasar penyelenggaraan pelayanan,
- a. Jenis Pelayanan yaitu pelayanan perizinan dan non perizinan yang dihasilkan/ didelegasikan oleh Camat,
- c. Persyaratan pelayanan yaitu syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai dasar pertimbangan untuk menerbitkan perizinan tertentu sesuai jenis pelayanan baik persyaratan teknis maupun administrasi,
- d. Prosedur/mekanisme pelayanan yaitu tata cara pelayanan yang dibakukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan,
- c. Biaya pelayanan yaitu besaran biaya/tarif pelayanan yang harus dibayarkan oleh pemohon/ penerima pelayanan,
- f. Lama proses pelayanan adalah waktu pemrosesan pelayanan perizinan sampai penerbitan berkas.
- (2) Jenis Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi,
4. -Modal usaha s« Rp. 50.000.000,(Lima Puluh Juta rupiah),
1. Pemberian izin gangguan (HO) untuk usaha dengan klasifikasi :
6. -Luas lokasi usaha s 16 M2: dan
7. Pemberian TDI untuk usaha dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud angka 1, 2.
8. -Jumlah tenaga kerja maksimal 3 (tiga) orang. 3
9. Pemberian TDP untuk usaha dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud angka 1, 3.
10. Dg Pemberian SITU untuk usaha dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud angka 1,
11. Pemberian SIUP untuk usaha dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud angka 1, 4.
12. Pemberian IMB bangunan darurat 1 (satu) lantai, 1
13. Pemberian izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD),
14. NO Pemberian izin praktek pengobatan tradisional,
9. Pemberian izin operasional Lembaga Kursus dan Bimbingan Belajar (Bimbel): dan
10. Pemberian izin operasional Tempat Penitipan Anak (TPA).
- (3) Jenis Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
18. Merekomendasikan permohonan izin operasional sekolah swasta seluruh jenjang dan jenis pendidikan diwilayah kerja kecamatan, 2.
1. Merekomendasikan pemberian perizinan tertentu kepada orang pribadi dan atau badan hukum yang mengajukan permohonan izin pada SKPD lainnya,
20. Merekomendasikan permohonan sekolah swasta untuk berubah status menjadi sekolah negeri pada seluruh jenjang dan jenis pendidikan, 3.
21. Merekomendasikan pemberian izin penggunaan spectrum frekwensi radio untuk televisi dan radio lokal, dengan mengacu alokasi spektrum frekwensi nasional, 5.
22. Merekomendasikan tempat pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) di seluruh jenjang dan jenis pendidikan, 4.
23. ND Merekomendasikan pemberhentian kepala desa,
24. Merekomendasikan pemberhentian anggota BPD,
25. Merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian penjabat kepala desa,
26. SOP Merekomendasikan Penetapan lokasi TPA,
27. . Merekomendasikan lokasi pelaksanaan proyek pembangunan diwilayah kerja kecamatan, O.
28. . Merekomendasikan untuk setiap hasil pembangunan yang dilaksanakan oleh pihak ketiga diwilayah kerja kecamatan, dan 11
12. Merekomendasikan izin pendaftaran Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak dalam bidang sosial, organisasi sosial, panti sosial, pengumpulan uang diwilayah kerja kecamatan.
- (4) Uraian komponen Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran 1 sampai dengan Lampiran XI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## BAB V

## PENANGANAN PENGADUAN

## Pasal 7

- (1) Kecamatan dapat menyediakan sarana pengaduan masyarakat yang berhubungan dengan jenis pelayanan, baik secara langsung maupun dengan menggunakan media lain yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi setempat,
- (2) Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus ditindaklanjuti secara tepat, cepat dan memberikan jawaban serta penyelesaiannya kepada pengadu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pengaduan.

## BAB VI

## PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

## Pasal8

- (1) Pembinaan atas penyelenggaraan pelayanan dilakukan secara berjenjang dan berkesinambungan dilingkungan Kecamatan oleh Walikota Sawahlunto sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing -masing dalam rangka meningkatkan dan mempertahankan mutu pelayanan,
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengembangan sistem, sumber daya manusia, dan jaringan kerja sesuai kebutuhan, yang dilaksanakan melalui koordinasi antar instansi teknis terkait serta evaluasi pelaksanaan pelayanan.

## Pasal 9

Pengawasan terhadap proses pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan dilakukan oleh aparatur pengawas intern Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

## BAB VII

## PROSEDUR PENANDATANGANAN

## Pasal 10

Prosedur pengelolaan, pemprosesan dan penandatanganan kewenangan pada aspek perizinan yang dilimpahkan kepada Camat, dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku dan ditandatangani atas nama Walikota Sawahlunto.


## BAB VI

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

## Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sawahlunto.


Ditetapkan di Sawahlunto pada tanggal 30 Januari 2015

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

A

ALI YUSUF

Diundangkan di Sawahlunto pada tanggal 30 Januari 2015 SEKRETARIS DXERAH KOTA SAWAHLUNTO, 4 ROVANLY ABDAMS 1

BERITA DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2015 NOMOR

7

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO

:

NOMOR

TANGGAL


AHUN 2015

30

JANUARI 2015

TENTANG :

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN DI KOTA SAWAHLUNTO

## BAGAN ALUR PELAYANAN PERIZINAN PADA KECAMATAN KOTA SAWAHLUNTO



'ALI



| Dokumen Permohonan IMB menit | Dokumen 1 hari, |Permohonan jika IMB dibutuhka n rekomend asi max 2 minggu | Dokumen Permohonan IMB, Surat Tugas 2 hari | Rekomendasi dan 3hari (Perhitungan Retribusi | lhari Konsep Izin IMB | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Berkas Permohonan beserta persyaratan pendukung 15 | Berkas Permohonan beserta persyaratan pendukung | Berkas Permohonan beserta persyaratan pendukung Advice Planing | Surat Tugas beserta persyaratan pendukung Advice Planing | retribusi, Konsep Izin IMB Berkas Permohonan, persyaratan pendukung Advice Planing dan rekomendasi beserta perhitungan | |
| | | | | -- | |
| | | 5 j - ng 1 - sai | --- | | |
| | . sik Ka | | | P " --- | | |
| | menugaskan surat tugas Tim Teknis dan rekomendasi unit lain | dokumen- IMB yang sudah persyaratan dan dokumen yang Tim Teknis kemudian dokumen tersebut Tim | kelokasi | .., 3 | dokumen survey planing yang teknis dan dan IMB | |
| Berkas/dokumen permohonan izin yang telah lengkap selanjutnya diterbitkan tanda terima berkas dan diseahkan kepada Kasi Pelayanan Umum, apabila tidak lengkap, berkas/dokumen permohonan dikembalikan kepada pemohon | Kasi Pelayanan Umum staf untuk menyiapkan survey lokasi untuk jika diperlukan diminta dari SKPD atau | Staf mengumpulkan dokumen Permohonan memenuhi menyiapkan dibutuhkan menyerahkan beserta surat tugas survey kepada | Tim Teknis melakukan survey pemohon dan membuatkan rekomendasi dan perrhitungan retribusi berdasarkan hasil survey | Stafmenerima kembali permohonan beserta hasil berupa dokumen advice sudah ditandatangani tim perhitungan retribusinya membuatkan konsep izin | |
| | | | | | Teknis |


YUS

ALI

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

-

ALI YUSUF

TAHUN 2015

7

## 30 JANUARI 2015 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN DI KOTA SAWAHLUNTO

:

:

:

NOMOR

TANGGAL

TENTANG

JATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO

LAMPIRAN III :


0


| | disamping Kasi (Pelayanan Umum Izin HO juga ada Keterkaitan dengan Kasi Perekonomian | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| menit IDokumen Permohonan HO | (Dokumen Permohonan HO, surat tugas | Dokumen Permohonan HO, surat tugas | |Rekomendasi dan Perhitungan Retribusi | (Konsep Izin | (Konsep Izin |
| 10 | Ihai | lhari | 1hari | ihari | Ihari |
| Berkas Permohonan beserta persyaratan pendukung | Berkas Permohonan beserta persyaratan pendukung | Berkas Permohonan beserta persyaratan pendukung | Rekomendasi | Berkas Permohonan persyaratan pendukung HO dan rekomendais beserta perhitungan retribusi | Berkas Permohonan, Rekomendasi, Konsep Izin |
| | | | NI | | -- | |
| | | | ea - | 0 ! ! ' NN 2 IN - 01 | --- | |
| --. | | | . | Po f G : L. 0 A | | | | 1 | | SA -onan L | Kk - | - | | | i | an Nan - £ Na |
| | an - | | La | | a aa | Staf mengumpulkan dokumen- dokumen Permohonan HO yang sudah memenuhi persyaratan dan menyiapkan dokumen yang dibutuhkan Tim Teknis kemudian menyerahkan dokumen tersebut kepada Tim | - 3 . SS Na A ko | boh | |
| permohonan izin selanjtnya terima berkas dan Kasi Pelayanan - tidak lengkap, permohonan ! | | Kasi Pelayanan Umum menugaskan staf untuk menyiapkan surat tugas survey lokasi untuk Tim Teknis dan jika diperlukan diminta rekomendasi dari SKPD atau unit lain | | Teknis Tim Teknis melakukan survey ke lokasi pr pemohon dan membuatkan rekomendasi dan perrhitungan | | Staf menerima kembali dokumen permohonan beserta hasil survey berupa dokumen advice planing yang sudah ditandatangani tim teknis dan perhitungan retribusinya dan membuatkan konsep izin | Kasi pelayanan umum melakukan verifikasi Konsep Izin dan memaraf serta selanjutnya diserahkan kepada |
| Berkas/dokumen yang telah lengkap diterbitkan tanda disrahkan kepada Umum, apabila berkas/dokumen diembalikan kepada pemohon | | beserta surat tugas survey | retribusi berdasarkan hasil survey | | Sekcam |

0 enit


ALI



WALIKOTA SAWAHLUNTO,

TAHUN 2015

JANUARI 2015

30

7

:

JATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO

.

LAMPIRAN IV:

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN

:

NOMOR

PERIZINAN DAN NON PERIZINAN ADMINISTRASI

:

TANGGAL

TENTANG

TERPADU KECAMATAN DI KOTA SAWAHLUNTO


9

| |IDokumen Permohonan TDI | |Dokumen Permohonan TDI, | |Dokumen Permohonan TDI, surat tugas | |Rekomendasi dan Konsep Izin TDI | lizin TDI | Jizin TDI |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10 menit | 1 Jam | lhari | 7 Hari | | 4hari | | Ihari |
| Berkas Permohonan beserta persyaratan pendukung | Berkas Permohonan beserta persyaratan pendukung | Berkas Permohonan beserta persyaratan pendukung | Berkas Permohonan beserta persyaratan pendukung | Konsep Izin dan persyaratan pendukung | persyaratan pendukung Konsep Izin dan |
| | | h | . | cc... | € | |
| & . | Kasi Pelayanan Umum menugaskan stafuntuk menyiapkan surat tugas survey lokasi untuk Tim Teknis dan 2 jika diperlukan diminta rekomendasi dari SKPD atau unit lain | Staf mengumpulkan dokumen- dokumen Permohonan TDI yang sudah memenuhi persyaratan dan menyiapkan dokumen yang dibutuhkan Tim Teknis kemudian menyerahkan dokumen tersebut beserta surat tugas survey kepada Tim | Tim Teknis melakukan survey ke lokasi pemohon dan membuatkan rekomendasi, konsep izin dan menyerahkan berkas kepada Kasi Pelayanan Umum, bila ternyata masih 'ng terdapat kekurangan/ketidaksesuaian, maka dikomunikasikan langsung | Kasi pelayanan umum melakukan verifikasi Konsep Izin,di paraf dan Sekcam | surat penerbitan izin yang akan ditandatangani oleh Camat. Jika sudah benar, sekcam memarai surat. Sekcam melakukan koreksi kembali |
| Berkas/dokumen permohonan izin yang telah lengkap selanjutnya diterbitkan tanda terima berkas dan diserahkan kepada Kasi Pelayanan Umum, apabila tidak tengkap, berkas/dokumen permohonan dikembalikan kepada pemohon | | | | diserahkan | |
| | | Teknis | dengan pemohon | selanjutnya kepada | |




WALIKOTA SAWAHLUNTO,

YUSYF

ALI

TAHUN 2015

JANUARI 2015

30

7

:

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN

:

NOMOR

ATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO

LAMPIRAN V:!

/

PERIZINAN DAN NON PERIZINAN ADMINISTRASI

:

TANGGAL

TENTANG

TERPADU KECAMATAN DI KOTA SAWAHLUNTO


9


| IDokumen Permohonan TDP | Dokumen Permohonan TDP | (Dokumen Permohonan TDP, surat tugaS | Rekomendasi dan Konsep Izin TDP | Jlzin TDP | |lzin TDP |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10 menit | ljam | (hari | 1 Hari | | 1 Hari | | 1 hari |
| Berkas Permohonan beserta persyaratan pendukung | Berkas Permohonan beserta persyaratan pendukung | Berkas Permohonan beserta persyaratan pendukung | Berkas Permohonan beserta persyaratan pendukung | Konsep Izin dan persyaratan pendukung | persyaratan pendukung Konsep Izin dan |
| | . | | | | | |
| | | - - | N 5 - ca | " 1 | | |
| ) | | | . | Staf mengumpulkan dokumen- dokumen Permohonan TDP yang sudah memenuhi persyaratan dan menyiapkan dokumen yang dibutuhkan Tim Teknis kemudian -A menyerahkan dokumen tersebut Tim | Tim Teknis melakukan survey ke lokasi pemohon dan membuatkan rekomendasi, konsep izin dan menyerahkan berkas kepada Kasi Pelayanan Umum, bila ternyata masih - - terdapat kekurangan/ketidaksesuaian, maka dikomunikasikan langsung - | . - | | surat penerbitan izin yang akan ditandatangani oleh Camat. Jika sudah benar, sekcam memarafsurat. Sekcam melakukan koreksi kembali |
| Berkas/dokumen permohonan izin yang telah lengkap selanjutnya diterbitkan tanda terima berkas dan diserahkan kepada Kasi Pelayanan Umum, apabila tidak lengkap, berkas/dokumen permohonan dikembalikan kepada pemohon | Kasi Pelayanan Umum menugaskan staf untuk menyiapkan surat tugas survey lokasi untuk Tim Teknis dan jika diperlukan diminta rekomendasi dari SKPD atau unit lain | beserta surat tugas survey kepada | Teknis | Kasi pelayanan umum melakukan verifikasi Konsep Izin,di paraf dan diserahkan kepada Sekcam | |
| | | | dengan pemohon | selanjutnya | |




WALIKOTA SAWAHLUNTO,

ALI YUSUF


TAHUN 2015

jaNUARI 2015

30

7

:

4TURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO

LAMPIRAN VI P.

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN

:

NOMOR

PERIZINAN DAN NON PERIZINAN ADMINISTRASI

:

TANGGAL

TENTANG

TERPADU KECAMATAN DI KOTA SAWAHLUNTO


| |Dokumen Permohonan SIUP | Dokumen Permohonan SIUP | |Dokumen Permohonan SIUP, surat tugas | |Rekomendasi dan Konsep Izin SIUP | Jizin SIUP | izin SIUP |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10 menit | ljam | 3jam | 3 Hari | | 1 Hari | | 1 Hari |
| Berkas Permohonan beserta persyaratan pendukung | Berkas Permohonan beserta persyaratan pendukung | Berkas Permohonan beserta persyaratan pendukung | Berkas Permohonan beserta persyaratan pendukung | Konsep Izin dan persyaratan pendukung | persyaratan pendukung Konsep lzin dan |
| | | | | | » |
| | | Sab | | | |
| | | | | | | . | € | |
| - n Hi | ' | | -A | - | m | | |
| ks. | | | - - | | |
| | | | ' | | |
| Berkas/dokumen permohonan izin yang telah lengkap selanjutnya diterbitkan tanda terima berkas dan diserahkan kepada Kasi Pelayanan Umum, apabila tidak lengkap, berkas/dokumen permohonan dikembalikan kepada pemohon | Kasi Pelayanan Umum menugaskan staf untuk menyiapkan surat tugas survey lokasi untuk Tim Teknis dan jika diperlukan diminta rekomendasi dari SKPD atau unit lain | Staf mengumpulkan dokumen- dokumen Permohonan SIUP yang sudah memenuhi persyaratan dan menyiapkan dokumen yang dibutuhkan Tim Teknis kemudian menyerahkan dokumen tersebut beserta surat tugas survey kepada Tim Teknis | Tim Teknis melakukan survey ke lokasi pemohon dan membuatkan rekomendasi, konsep izin dan menyerahkan berkas kepada Kasi Pelayanan Umum, bila ternyata masih terdapat kekurangan/ketidaksesuaian, maka dikomunikasikan langsung dengan pemohon | Kasi pelayanan umum melakukan verifikasi Konsep Izin,di paraf dan selanjutnya diserahkan kepada Sekcam | surat penerbitan izin yang akan ditandatangani oleh Camat. Jika sudah benar, sekcam mernaraf surat. Sekcam melakukan koreksi kembali |

0


## WALIKOTA SAWAHLUNTO,


1


WALIKOTA SAWAHLUNTO,


TAHUN 2015

JANUARI 2015

30

Z

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN

:

ATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO

LAMPIRAN VII)

NOMOR

TANGGAL :

1

PERIZINAN DAN NON PERIZINAN ADMINISTRASI TERPADU

:

TENTANG

KECAMATAN DI KOTA SAWAHLUNTO


| PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO Nomor SOP KECAMATAN KOTA SAWAHLUNTO Tanggal Pembuatan Jalan Tanggal Revisi Tanggal efektif SEKSI PELAYANAN UMUM Disahkan Oleh SURAT IZIN TANDA USAHA (SITU) | 1. Menguasai peraturan bidang perizinan 2. menguasai prinsip pelayanan prima 3. Dapat mengoperasikan komputer Peralatan / Perlengkapan 1. Komputer dan printer 2. Alat Ukur 3. Kendaraan operasional Pendataan dan Pencatatan | Kasir Kelengkapan | Waktu Output Keterangan Berkas 10 menit 'Dokumen Permohonan Permohonan beserta SITU persyaratan | pendukung | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|
| | di | | Pemeriksaan Lapangan Tim Teknis Mutu Baku | | |
| SOP: | Pelaksana | | Berita Acara 2. Rekomendasi | | |
| Nama | Kualifikasi | | 1. | | |
| | | Untuk | | Sekcam | |
| | | Kepada Camat | Pelaksana | Tim Teknis | |
| | Administrasi Terpadu | Kewenangan Walikota | | Pelayanan Staf | |
| | | Perizinan Tertentu Sebagian mestinya | . | Kasi Uu | |
| | Sipil Negara Daerah | Pedoman Pelayanan tentang Retribusi Pelimpahan berjalan sebagaimana | Petugas | Penerima Berkas | |
| | tentang Aparatur 2014 tentang Pemerintahan Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tahun 2011 1 | 3 tahun 2015 tentang Daerah, | tidak | Pemohon | |
| | Nomor 5 Tahun 2014 Nomor 23 Tahun | Kota Sawahlunto Nomor 14 Sawahlunto Nomor Urusan Pemerintahan | Peringatan Apabila SOP tidak dilaksanakan maka proses perizinan | No IPemohon menyerahkan berkas izin | 1 /dokumen permohonan kepada Petugas Penerima Berkas |
| | Dasar Hukum 1 jUndang-Undang 2 3 4 5 | |Undang-Undang |Peraturan Menteri Dalam Negeri (Peraturan Daerah Peraturan Walikota | Melaksanakan Keterkaitan 1 ISOPIMB | Kegiatan | |

| IDokumen Permohonan SITU | |Dokumen Permohonan SITU | |Dokumen Permohonan SITU, surat tugas | |Rekomendasi dan Konsep Izin SITU | Jizin SITU | Ilzin SITU |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10 menit | 1 Hari | 1 Hari | 1 Hari | | 1 Hari | 1 Hari |
| Berkas Permohonan beserta persyaratan pendukung | Berkas Permohonan beserta persyaratan pendukung | Berkas Permohonan beserta persyaratan pendukung | Berkas Permohonan beserta persyaratan pendukung | Konsep Izin dan persyaratan pendukung | Konsep Izin dan persyaratan pendukung |
| | | | Y Co 1 | | » |
| | | HN | Sa 2 | II - | € | |
| ( (- | pe | : | -A | "- - | ya | | |
| - | | | - | | |
| | | | 'Tn | | |
| Berkas/dokumen permohonan izin yang telah lengkap selanjutnya diterbitkan tanda terima berkas dan diserahkan kepada Kasi Pelayanan Umum, apabila tidak lengkap, berkas/dokumen permohonan dikembalikan kepada pemohon | Kasi Pelayanan Umum menugaskan staf untuk menyiapkan surat tugas survey lokasi untuk Tim Teknis dan ika diperlukan diminta rekomendasi dari SKPD atau unit lain | Staf mengumpulkan dokumen- dokumen Permohonan SITU yang sudah memenuhi persyaratan dan menyiapkan dokumen yang dibutuhkan Tim Teknis kemudian menyerahkan dokumen tersebut beserta surat tugas survey kepada Tim Teknis | 'Tim Teknis melakukan survey ke lokasi pemohon dan membuatkan rekomendasi, konsep izin dan menyerahkan berkas kepada Kasi Pelayanan Umum, bila ternyata masih terdapat kekurangan /ketidaksesuaian, maka dikomunikasikan langsung dengan pemohon | Kasi pelayanan umum melakukan verifikasi Konsep Izin,di paraf dan selanjutnya diserahkan kepada Sekcam | Sekcam melakukan koreksi kembali surat penerbitan izin yang akan ditandatangani oleh Camat. Jika sudah benar, sekcam memaraf surat. |

9



PERSYARATAN SITU:

Surat Permohonan

(2 lembar)

Foto copy KTP

Foto copy IMB

3.

Foto copy lunas PBB dilokasi tempat usaha

4.

sertifikat tanah

Surat Keterangan

Foto copy bukti kepemilikan tanah/

5.

6.

Denah lokasi yang diketahui Kepala Desa/Kelurahan

7.

(2 lembar)

Pas foto 3x4

8.

Surat izin asli yang lama

.

9.

Foto copy akta notaris bagi usaha yang berbadan hukum

10.

Maksimal 7 (tujuh) hari kerja setelah berkas permohonan dinyatakan lengkap

## JANGKA WAKTU PENYELESAIAN IZIN

TARIF RETRIBUSI Tidak dipungut biaya

WALIKOTA SAWAHLUNTO,


-YRATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO

TAHUN 2015

JANUARI 2015

30

7

:

NOMOR

:

TANGGAL

## TENTANG : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN DI KOTA SAWAHLUNTO


pb

| (Dokumen Pemohonan dan Persyaratan pendukung | (Dokumen Permohonan dan Persyaratan pendukung | (Dokumen Permohonan Izin, surat tugas | |Rekomendasi dan Konsep Izin Bimbel | |Konsep izin Bimbel | Sertifikat Izin |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10 menit | 2 Jam | 1Hari | 3 Hari | | 1 Hari | 1 Hari |
| Berkas Permohonan beserta persyaratan pendukung | Berkas Permohonan beserta persyaratan pendukung | Berkas Permohonan beserta persyaratan pendukung | Berkas Permohonan beserta persyaratan pendukung | Konsep Isindan persyaratan pendukung | SK Izin dan persyaratan pendukung |
| h : | | | | | |
| | | | | | » Na |
| | | - | Y , - 1 | | |
| k £ | " C ' | 5 -A ng - | | € | |
| 1 | | | - - | | |
| . Berkas/dokumen permohonan izin yang telah lengkap selanjutnya diterbitkan tanda terima berkas dan diserahkan kepada Kasi Pelayanan Umum, apabila tidak lengkap, berkas/dokumen permohonan dikembalikan kepada pemohon | Kasi Pelayanan Umum menugaskan staf untuk menyiapkan surat tugas survey lokasi untuk Tim Teknis dan jika diperlukan diminta rekomendasi dari SKPD atau unit lain | Staf mengumpulkan dokumen- dokumen Permohonan Izin yang sudah memenuhi persyaratan dan menyiapkan dokumen yang dibutuhkan Tim Teknis kemudian menyerahkan dokumen tersebut beserta surat tugas survey kepada Tim Teknis | Tim Teknis melakukan survey ke lokasi pemohon dan membuatkan rekomendasi, konsep izin dan menyerahkan berkas kepada Kasi Pelayanan Umum, bila ternyata masih terdapat kekurangan/ketidaksesuaian, maka dikomunikasikan langsung dengan pemohon | Kasi pelayanan umum melakukan verifikasi Konsep Izin,di paraf dan selanjutnya diserahkan kepada Sekcam | benar, sekcam memaraf surat. Sekcam melakukan koreksi kembali surat penerbitan izin yang akan ditandatangani oleh Camat. Jika sudah |


| (Sertifikat Izin |
|-----------------------------------|
| SK Izin dan persyaratan pendukung |
| Camat menandatangani surat izin |

YUS

ALI



WALIKOTA SAWAHLUNTO,


ATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO

F-

LAMPIRAN IX

TAHUN 2015

jANUARI 2015

30

7

:

:

NOMOR

TANGGAL

## TENTANG : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN

## PERIZINAN DAN NON PERIZINAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN DI KOTA SAWAHLUNTO

v


| -', PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO | Peralatan / Perlengkapan 1. Komputer dan printer 2. Alat Ukur 3. Kendaraan operasional Pendataan dan Pencatatan 1. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan 2. Rekomendasi Tim Teknis Mutu Baku | Waktu Output Keterangan | Berkas Dokumen Permohonan Permohonan beserta 10 menit (dan persyaratan Persyaratan pendukung pendukung |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -', PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO | Peralatan / Perlengkapan 1. Komputer dan printer 2. Alat Ukur 3. Kendaraan operasional Pendataan dan Pencatatan 1. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan 2. Rekomendasi Tim Teknis Mutu Baku | Kelengkapan | |
| -', PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO | Peralatan / Perlengkapan 1. Komputer dan printer 2. Alat Ukur 3. Kendaraan operasional Pendataan dan Pencatatan 1. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan 2. Rekomendasi Tim Teknis Mutu Baku | Camat Kasir | |
| -', PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO | Peralatan / Perlengkapan 1. Komputer dan printer 2. Alat Ukur 3. Kendaraan operasional Pendataan dan Pencatatan 1. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan 2. Rekomendasi Tim Teknis Mutu Baku | Sekcam | |
| -', PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO | Peralatan / Perlengkapan 1. Komputer dan printer 2. Alat Ukur 3. Kendaraan operasional Pendataan dan Pencatatan 1. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan 2. Rekomendasi Tim Teknis Mutu Baku | Tim Teknis | |
| -', PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO | Peralatan / Perlengkapan 1. Komputer dan printer 2. Alat Ukur 3. Kendaraan operasional Pendataan dan Pencatatan 1. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan 2. Rekomendasi Tim Teknis Mutu Baku | Staf | |
| -', PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO | Peralatan / Perlengkapan 1. Komputer dan printer 2. Alat Ukur 3. Kendaraan operasional Pendataan dan Pencatatan 1. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan 2. Rekomendasi Tim Teknis Mutu Baku | Kasi Pel layan an Uu | |
| -', PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO | Peralatan / Perlengkapan 1. Komputer dan printer 2. Alat Ukur 3. Kendaraan operasional Pendataan dan Pencatatan 1. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan 2. Rekomendasi Tim Teknis Mutu Baku | Petugas Penerima Berkas | |
| -', PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO | Peralatan / Perlengkapan 1. Komputer dan printer 2. Alat Ukur 3. Kendaraan operasional Pendataan dan Pencatatan 1. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan 2. Rekomendasi Tim Teknis Mutu Baku | Pemohon | dat MA |
| -', PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO | Peralatan / Perlengkapan 1. Komputer dan printer 2. Alat Ukur 3. Kendaraan operasional Pendataan dan Pencatatan 1. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan 2. Rekomendasi Tim Teknis Mutu Baku | No Kegiatan sd | 1 |Pemohon menyerahkan berkas/ dokumen permohonan izin kepada Petugas Penerima Berkas |
| -', PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO | Peralatan / Perlengkapan 1. Komputer dan printer 2. Alat Ukur 3. Kendaraan operasional Pendataan dan Pencatatan 1. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan 2. Rekomendasi Tim Teknis Mutu Baku | | |

9

| Dokumen Permohonan dan Persyaratan 10 menit Ipendukung | Dokumen l hari, Permohonan jika izin, Surat dibutuhka|Tugas n rekomend asi max 2 minggu | Dokumen Permohonan Izin, Surat Tugas 1 hari | 5Shari |Rcekomendasi | 4hari (Konsep Izin Penyelenggaraa n Pengobatan Tradisional | lhari |Konsep Izin Penyelenggaraa n Pengobatan Tradisional |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Berkas Permohonan beserta persyaratan pendukung | Berkas Permohonan beserta persyaratan pendukung | Berkas Permohonan beserta persyaratan pendukung Advice Planing | Rekomendasi | Berkas Permohonan, persyaratan pendukung, Konsep Izin | Berkas Permohonan, Rekomendasi, Konsep Izin |
| | | | ' | - | |
| 1 ' | Ng | A | - | | |
| Berkas/ dokumen permohonan izin yang telah lengkap selanjutnya diterbitkan tanda terima berkas dan diserahkan kepada Kasi Pelayanan Umum, apabila tidak lengkap, berkas/dokumen permohonan dikembalikan kepada pemohon | Kasi Pelayanan Umum menugaskan staf untuk menyiapkan surat tugas survey lokasi untuk Tim Teknis dan jika diperlukan diminta rekomendasi dari SKPD atau unit Jain | Staf mengumpulkan dokumen- dokumen Permohonan Izin yang sudah memenuhi persyaratan dan menyiapkan dokumen yang dibutuhkan Tim Teknis kemudian menyerahkan dokumen tersebut beserta surat tugas survey kepada Tim Teknis | Tim Teknis melakukan survey ke lokasi pemohon dan membuatkan rekomendasi dan perrhitungan retribusi berdasarkan hasil survey | Staf menerima kembali dokumen permohonan beserta hasil survey berupa dokumen yang sudah ditandatangani tim teknis dan membuatkan konsep izin | Kasi pelayanan umum melakukan verifikasi Konsep Izin dan memaraf serta selanjutnya diserahkan kepada Sekcam |

9

| Konsep Izin Penyelenggaraa . In Pengobatan Tradisional | Sertifikat Izin | Sertifikat Izin | Sertifikat Izin |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| l hari | 1 hari | 1 hari | . 10 Menit |
| Berkas Permohonan, Rekomendasi, Konsep Izin | SK Izin dan Persyaratan pendukung | SK Izin dan Persyaratan pendukung | Tanda terima berkas,