Unknown Unknown Nomor - Tahun 2004 tentang PEMBINAANJIWA KORPS DANKODE ETIKAPARATURSIPIL NEGARA DI LINGKUNGANPEMERINTAHKABUPATENMUSI BANYUASIN DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA BUPATIMUSI BANYUASIN, (berlaku Unknown)
Pembukaan
Mengingat
BUPATI MUSi BANYUASIN
PERATURANBUPATIMUSI BANYUASIN NOMOR Go TAHUN2017
TENTANG
PEMBINAANJIWA KORPS DANKODE ETIKAPARATURSIPIL NEGARA DI LINGKUNGANPEMERINTAHKABUPATENMUSI BANYUASIN
DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA
BUPATIMUSI BANYUASIN,
- Menimbang a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor
- 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, perlu disusun kode etik aparatur sipil negara d:ilingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No.4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No.· 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun· 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494.1;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaiman telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahari Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentarig Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun . 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3424);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil menjadi Anggota Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2004 Nomor 128, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4440);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4449);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 200S tentangflistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4890);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5135);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun. 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5887);
13. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 ten tang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipi1;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 9);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan PERATURANBUPATI TENTANG PEMBINAANJIWA KORPS DAN LINGKUNGAN
KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA DI PEMERINTAHKABUPATENMUSIBANYUASIN.
BABI
KETENTUANUMUM
Pasal1
Dalam Peraturan Bupati Musi Banyuasin ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Musi Banyuasin.
!!;
t
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
3. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin selaku Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPDadalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Musi Banyuasin yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang kepegawaian dilingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASNadalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN· secara tetap' oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
9. Calon Pegawai Negeri Sipil yang se1anjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah.
10. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka
melaksanakan tugas pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
11. Jiwa Korps Aparatur Sipil Negara adalah :rasa kesatuan dan persatuan, kebersamaan, kerjasama, tanggung jawab, dedikasi, disiplin, kreatifitas, kebanggaan dan rasa memiliki organisasi Aparatur Sipil Negara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Kode Etik Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Pegawai ASN Kabupaten Musi Banyuasin di dalam melaksanakan tugasnya dan pergaula:n hidupnya sehari-hari.
13. Majelis Kehormatan Kode Etik Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Majelis Kode Etik adalah lembaga non struktural pada Pemerintah' Kabupaten Musi Banyuasin yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan serta menyelesaikan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh ASN.
14. Pelanggaran Kode Etik adalah segala bentuk ucapan, tulisan, perbuatan, sikap atau perilaku yang bertentangan dengan butir-butir KodeEtik ASN.
15. Pegawai ASN Terperiksa adalah Pegawai ASN yang diduga melakukan Pelanggaran Kode Etik d9J1, diperiksa oleh Majelis Kode Etik didasarkan pada pengaduan, temuan darr/ atau laporan.
BABII TUJUAN
Pasal2
Kode Etik berisi pengaturan perilaku agar Pegawai ASN:
- a. melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi;
- b. melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin;
- c. melayani dengan sikap hormat, sopan dan tanpa tekanan;
- d. melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau Pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan;
- f. menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara;
- g. menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien;
- h. menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya;
1. memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan;
- J. tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain;
- k. memegang teguh nilai dasar ASNdan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN;dan
1. melaksanakan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai disiplin Pegawai ASN.
BABIII
NILAI-NILAIDASARBAGIAPARATUR
SIPIL NEGARA
Pasal3
ASNharus menjunjung tinggi nilai-nilai dasar sebagai berikut:
- a. ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. kesetian dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. semangat Nasionalisme;
- d. mengutamakan kepentingan Negara diatas kepentingan pribadi atau golongan;
- f. penghormatan terhadap hak asasi manusia;
- g. tidak diskriminatif;
- h. profesionalisme, netralitas, bermoral tinggi; dan
1. seman gat jiwa korps.
BABIV
KODEETIKAPARATUR SIPILNEGARA
Pasa14
Setiap Pegawai ASN dalam melaksanakan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari wajib bersikap dan berpcdoman pada etika:
- a. dalam bemegara,
- b. dalam berorganisasi,
- c. dalam bermasyarakat,
- d. terhadap diri sendiri; dan
- e. sesama Pegawai ASN.
Pasa15
Etika dalam bemegara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi:
- a. melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar1945;
- b. mengangkat harkat dan martabat bangsa dan bemegara;
- c. menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas;
- e. akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pernerintahan yang bersih dan berwibawa; ,
- f. menjauhi perbuatan yang mendorongjmengarah pada praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
- g. tanggap, terbuka, jujur, dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijaksanaan dan program Pemerintah;
- h. menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya Negara secara efesien dan efektif; dan
1. tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar.
Pasal6
Etika dalam berorganisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi:
- a. melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. menjaga informasi yang bersifat rahasia;
- c. melaksanakan setiap kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang;
- d. membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi;
- e. menjalin kerja sarna secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan;
- f. memiliki kompetensi dalarn pelaksanaan tugas;
- g. patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja;
- h. mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalarn rangka peningkatan kinerja organisasi; dan
7. L berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja.
Pasal 7
Etika dalarn bermasyarakat sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 4 huruf c, meliputi:
- a. mewujudkan pola hidup sederhana;
- b. memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan santun, tanpa parnrih dan tanpa unsur pemaksaan;
- c. memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif;
- d. tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat;
- e. berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalarn melaksanakan tugas;
- f. berperan aktif dalarn kegiatan sosial masyarakat untuk kepentingan masyarakat umum; dan
- g. menunjukan sikap keteladanan dan kewibawaan . dalarn kehidupan bermasyarakat dengan menghindari hal-hal yang berhubungan dengan tindak pidana dan perdata; dan
- h. menghormati dan menghargai kearifan budaya lokal.
Pasa18
Etika terhadap diri sendiri sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 4 huruf d, meliputi:
- a. jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar;
- b. bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
- c. menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan;
- d. berinisiatif untuk rneningkatkan kualitas pengetahuan, kernarnpuan, ketrarnpilan, dan sikap;
- e. rnerniliki daya juang yang tinggi;
- f. rnernelihara kesehatan rohani dan jasrnani;
- g. rnenjaga keutuhan dan keharrnonisan keluarga;
- h. berpenarnpilan sederhana, rapih, dan sopan;
1. bertanggungjawabpenuh atas pinjarnan keuangan ke pihak bank, koperasi, lembaga keuangan non bank atau pihak pernberi pinjarnan lainnya;
- J. bertanggungjawab penuh atas penggunaan fasilitasjbarang rnilik negara atau pemerintah yang dalarn tanggung jawabnya;
- k. tidak rnelakukan perbuatan pcrzinahan, prostitusi , perjudian dan rninuman yang mernabukkan;
1. tidak rnenggunakan danj atau rnengedarkan zat psikotropika, narkotika danjatau sejenisnya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
10. rn. tidak rnenerirna hadiah, pernberian, gratifikasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas;
- n. tidak melakukan perkataan maupun perbuatan yang dapat menurunkan harkat dan martabat sebagai pribadi maupunASN.
Pasal9
Etika terhadap sesarna Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 4 huruf e, meliputi:
- a. saling menghormati sesarna warga negara khususnya Pegawai ASNyang memeluk agarnajkepercayaan yang berlainan;
- b. memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesarna Pegawai ASN;
- c. saling menghormati antara teman sejawat baik secara vertikal rnaupun horizontaldalarn suatu unit, kerja, instansi, maupun antar instansi;
- d. menghargai perbedaan pendapat;
- e. menjunjung tinggi harkat dan martabat Pegawai ASN;
- f. rnenjaga dan menjalin kerja sarna yang kooperatif sesama Pegawai ASN;dan
- g. berhimpun dalarn satu wadah Korps Pegawai Republik Indonesia yang menjarnin terwujudnya solidaritas dan soliditas semua Pegawai ASNdalarn memperjuangkan hak-haknya.
BABV
MAJ"ELIS KODEETIK
Pasal 4
Etika dalarn bermasyarakat sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 4 huruf c, meliputi:
Pasal 7
Etika dalarn bermasyarakat sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 4 huruf c, meliputi:
- a. mewujudkan pola hidup sederhana;
- b. memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan santun, tanpa parnrih dan tanpa unsur pemaksaan;
- c. memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif;
- d. tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat;
- e. berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalarn melaksanakan tugas;
- f. berperan aktif dalarn kegiatan sosial masyarakat untuk kepentingan masyarakat umum; dan
- g. menunjukan sikap keteladanan dan kewibawaan . dalarn kehidupan bermasyarakat dengan menghindari hal-hal yang berhubungan dengan tindak pidana dan perdata; dan
- h. menghormati dan menghargai kearifan budaya lokal.
Pasa18
Etika terhadap diri sendiri sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 4 huruf d, meliputi:
- a. jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar;
- b. bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
- c. menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan;
- d. berinisiatif untuk rneningkatkan kualitas pengetahuan, kernarnpuan, ketrarnpilan, dan sikap;
- e. rnerniliki daya juang yang tinggi;
- f. rnernelihara kesehatan rohani dan jasrnani;
- g. rnenjaga keutuhan dan keharrnonisan keluarga;
- h. berpenarnpilan sederhana, rapih, dan sopan;
1. bertanggungjawabpenuh atas pinjarnan keuangan ke pihak bank, koperasi, lembaga keuangan non bank atau pihak pernberi pinjarnan lainnya;
- J. bertanggungjawab penuh atas penggunaan fasilitasjbarang rnilik negara atau pemerintah yang dalarn tanggung jawabnya;
- k. tidak rnelakukan perbuatan pcrzinahan, prostitusi , perjudian dan rninuman yang mernabukkan;
1. tidak rnenggunakan danj atau rnengedarkan zat psikotropika, narkotika danjatau sejenisnya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
10. rn. tidak rnenerirna hadiah, pernberian, gratifikasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas;
- n. tidak melakukan perkataan maupun perbuatan yang dapat menurunkan harkat dan martabat sebagai pribadi maupunASN.
Pasal 9
Etika terhadap sesarna Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 4 huruf e, meliputi:
- a. saling menghormati sesarna warga negara khususnya Pegawai ASNyang memeluk agarnajkepercayaan yang berlainan;
- b. memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesarna Pegawai ASN;
- c. saling menghormati antara teman sejawat baik secara vertikal rnaupun horizontaldalarn suatu unit, kerja, instansi, maupun antar instansi;
- d. menghargai perbedaan pendapat;
- e. menjunjung tinggi harkat dan martabat Pegawai ASN;
- f. rnenjaga dan menjalin kerja sarna yang kooperatif sesama Pegawai ASN;dan
- g. berhimpun dalarn satu wadah Korps Pegawai Republik Indonesia yang menjarnin terwujudnya solidaritas dan soliditas semua Pegawai ASNdalarn memperjuangkan hak-haknya.
BABV
MAJ"ELIS KODEETIK
Pasal 10
- (1) Untuk menegakkan Kode Etik ASN dibcntuk Maje1is Kode Etik yang bersifat temporer.
- (2) Pembentukan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keanggotaan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri atas:
- a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
- b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota;
- c. 3 (tiga) orang anggota; dan
- (4) Dalam hal anggota Majelis lebih dari 5 (lima) orang maka jumlahnya harus ganjil.
Pasal 11
- (1) Untuk membantu tugas-tugas Majelis Kode Etik dibentuk Sekretariat Majelis Kode Etik yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah berkedudukan di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM)
- (2) BKPSDM se1aku Sekretariat Majelis melaporkan kepada Bupati disertai usulan pembentukan majelis kode etik atas tindak lanjut penyelesaian laporarr/ pengaduan.
- (3) Jabatan dan pangkat Anggota Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat Pegawai ASNyang diperiksa.
Pasal 12
- (1) Maje1is Kode Etik sebelum mengambil keputusan terlebih dahulu harus melakukan klarifikasi dan investigasi terhadap pe1apor dan Pegawai ASNTerlapor dalam rangka mencari bukti.
- (2) Majelis Kode Etik mengambil keputusan sete1ah Pegawai ASN Terperiksa diberi kesempatan membeia diri.
- (3) Keputusan Majelis Kode Etik diambil secara musyawarah mufakat, selanjutnya dituangkan dalam bentuk berita acara.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dijadikan rekomendasi sebagai bahan Bupati untuk mengambil keputusan.
- (5) Dalam hal, musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat(3) tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak.
- (6) Keputusan Majelis Kode Etik bersifat final.
BABVI
PEMERIKSAAN MAJELISKODEETiK
Pasal 13
- (1) Pemeriksaan terhadap Pegawai ASN Terperiksa didasarkan pada pengaduan, temuan darr/ atau laporan.
- (2) Setiap pengaduan, temuan darr/ atau laporan terhadap pelanggaran Kode Etik, ditindaklanjuti oleh Majelis Kode Etik paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah laporan diterima.
- (3) Pemeriksaan oleh Majelis Kode Etik dilakukan secara tertutup dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.
Pasal 14
Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 meliputi:
- (1) Anggota Majelis Kode Etik memberikan tanggapan, pendapat, alasan, dan argumentasi.
- (2) Sekretaris Majelis Kode Etik mencatat dan mengarsipkan tanggapan, pendapat, alasan, argumentasi dan· Keputusan Majelis Kode Etik.
- (3) Tanggapan, pendapat, alasan, danargumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersifat rahasia.
- (4) Pemeriksaan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri paling sedikit 3 (tiga) anggota Majelis KodeEtik.
Pasal 15
- (1) Majelis Kode Etik melakukan pemanggilan secara tertulis kepada Pegawai ASN Terperiksa paling singkat 3 (tiga) hari kerja dan paling lama 7 [tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan.
- (2) Jika Pegawai ASN tidak memenuhi panggilan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pemanggilan kedua dalam waktu paling singkat 3 (tiga) hari kerja dan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal yang seharusnya bersangkutan diperiksa pada panggilan pertama.
- (3) Dalam hal Pegawai ASN tidak memenuhi panggilan kedua tanpa alasan yang sah maka Majelis Kode Etik dapat mengambil keputusan ## BAB VII
SANKS I PELANGGARAN KODEETIK
- (1) Pegawai ASN yang melakukan pelanggaran . Kode Etik dikenakan sanksi moral.
- (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1)berupa:
- a. permohonan maaf secara tertulis darr/ atau pernyataan penyesalan secara tertulis yang disarnpaikan secara tertutup oleh pegawai sebagaimana dimaksud ayat (1), apabila menurut hasil pemeriksaan Majelis Kode Etik merupakan pelanggaran Kode Etik pertama kali dilakukan;
- b. permohonan maaf secara tertulis dan/ atau pernyataan penyesalan secara tertulis yang disarnpaikan secara terbuka oleh pegawai sebagaimana. dimaksud ayat (1), apabila menurut hasil pemeriksaan Majelis Kode Etik merupakan pelanggaran KodeEtik yang berulang;
- c. pernyataan sikap bersedia dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila tetap melakukan pengulangan pelanggaran Kode Etik yang sarna atau yang lainnya;
- (3) Pernyataan secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah penyarnpaian sanksi pelanggaran Kode Etik dalarn ruangan tertutup dan hanya diketahui oleh Pegawai ASN yang bersangkutan dan pejabat pemberi sanksi serta pejabat lain yang terkait yang pangkatnya tidak boleh lebih rendah dari Pegawai ASNyangbersangkutan.
- (4) Pernyataan secara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah penyampaian sanksi pelanggaran kode etik berupa pengumuman mela1ui forum-forum resmi ASN, upacara bendera, media massa, dan / atau forum lainnya yang dipandang sesuai.
- (5) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi.
- (6) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijatuhkan berdasarkan laporan hasil pemeriksaan pada sidang Majelis Kode Etik ASNberupa rekomendasi dengan menyebutkan jenis pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Pegawai ASN.
- (7) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat mendelegasikan wewenangnya kepada atasan langsung Pegawai ASNyang dikenakan sanksi moral.
Pasal19
- (1) Selain penjatuhan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi dapat menjatuhkan sanksi moral tambahan yang lebih spesifik terkait tugas pokok, fungsi dan jabatan pegawai ASNyang dinyatakan melakukan pelanggaran Kode Etik ASN.
- (2) Contoh sanksi moral tambahan sebagaimana dimaksud ayat (1) seperti tidak boleh melakukan pengawasan kegiatan pembangunan selama 1 (satu) tahun, tidak ditugaskan kembali menjadi tenaga pemungut pajak atau retribusi, dilakukan evaluasi terhadap jabatannya secara menyeluruh, dialihtugaskan ke SKPDyang lain, dan sanksi moral tambahan lainnya yang sejenis.
- (3) Bentuk dan jenis sanksi moral tambahan sebagaimana dimaksud ayat (2) dicantumkan dalam keputusan penjatuhan sanksi moral oleh pejabat yang berwenang.
Pasal20
Pasal 17
Pegawai ASN yang melakukan pe1anggaran Kode Etik se1ain dikenakan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), dapat dikenakan tindakan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan, atas rekomendasi Majelis Kode Etik.
Pasal 18
- (1) Pegawai ASN yang melakukan pelanggaran . Kode Etik dikenakan sanksi moral.
- (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1)berupa:
- a. permohonan maaf secara tertulis darr/ atau pernyataan penyesalan secara tertulis yang disarnpaikan secara tertutup oleh pegawai sebagaimana dimaksud ayat (1), apabila menurut hasil pemeriksaan Majelis Kode Etik merupakan pelanggaran Kode Etik pertama kali dilakukan;
- b. permohonan maaf secara tertulis dan/ atau pernyataan penyesalan secara tertulis yang disarnpaikan secara terbuka oleh pegawai sebagaimana. dimaksud ayat (1), apabila menurut hasil pemeriksaan Majelis Kode Etik merupakan pelanggaran KodeEtik yang berulang;
- c. pernyataan sikap bersedia dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila tetap melakukan pengulangan pelanggaran Kode Etik yang sarna atau yang lainnya;
- (3) Pernyataan secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah penyarnpaian sanksi pelanggaran Kode Etik dalarn ruangan tertutup dan hanya diketahui oleh Pegawai ASN yang bersangkutan dan pejabat pemberi sanksi serta pejabat lain yang terkait yang pangkatnya tidak boleh lebih rendah dari Pegawai ASNyangbersangkutan.
- (4) Pernyataan secara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah penyampaian sanksi pelanggaran kode etik berupa pengumuman mela1ui forum-forum resmi ASN, upacara bendera, media massa, dan / atau forum lainnya yang dipandang sesuai.
- (5) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi.
- (6) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijatuhkan berdasarkan laporan hasil pemeriksaan pada sidang Majelis Kode Etik ASNberupa rekomendasi dengan menyebutkan jenis pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Pegawai ASN.
- (7) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat mendelegasikan wewenangnya kepada atasan langsung Pegawai ASNyang dikenakan sanksi moral.
Pasal 19
- (1) Selain penjatuhan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi dapat menjatuhkan sanksi moral tambahan yang lebih spesifik terkait tugas pokok, fungsi dan jabatan pegawai ASNyang dinyatakan melakukan pelanggaran Kode Etik ASN.
- (2) Contoh sanksi moral tambahan sebagaimana dimaksud ayat (1) seperti tidak boleh melakukan pengawasan kegiatan pembangunan selama 1 (satu) tahun, tidak ditugaskan kembali menjadi tenaga pemungut pajak atau retribusi, dilakukan evaluasi terhadap jabatannya secara menyeluruh, dialihtugaskan ke SKPDyang lain, dan sanksi moral tambahan lainnya yang sejenis.
- (3) Bentuk dan jenis sanksi moral tambahan sebagaimana dimaksud ayat (2) dicantumkan dalam keputusan penjatuhan sanksi moral oleh pejabat yang berwenang.
Pasal 20
Pegawai ASN yang melakukan pe1anggaran Kode Etik se1ain dikenakan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), dapat dikenakan tindakan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan, atas rekomendasi Majelis Kode Etik.
Pasal 21
Dalam hal tidak terbukti adanya pelanggaran, Majelis Kode Etik dapat merekomendasikan sanksi moral bagi pelapor / pengadu apabila pelapor I pengadu adalah Pegawai ASN.
BABVIII PEJABATYANGBERWENANGMENETAPKAN SANKSIMORAL
Pasal 22
- (1) Bupati selaku PPK Kepegawaian menetapkan penjatuhan sanksi moral berdasarkan rekomendasi Majelis Kode Etik Kabupaten kepada pejabat struktural, jabatan fungsional tertentu dau/ atau fungsional umum dengan golongan ruang paling rendah IIIj c.
- (2) Kepala SKPD menetapkan penjatuhan sanksi moral berdasarkan rekomendasi Majelis Kode Etik SKPD kepada pejabat fungsional tertentu darr/ atau fungsional umum golongan ruang III/b ke bawah.
- (3) Pangkat./ golongan pejabat berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh lebih rendah dari pangkat./ golongan Pegawai ASNyang dijatuhi sanksi .:
BABIX
REHABILITASI
Pasal 23
- (1) Pegawai ASNyang tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik berdasarkan keputusan hasil pemeriksaan Majelis Kode Etik direhabilitasi nama baiknya.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Majelis Kode Etik.
BABX
KETENTUANPENUTUP.
Pasal 24
- (1)Peraturan Bupati im berlaku juga bagi Calon Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Format LaporanjPengaduan Lisan, Format LaporanjPengaduan Tertulis, Format Surat Pemanggilan, Format Surat Usulan Pembentukan Majelis Kode Etik dan Format Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (3) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundangperundangan.

## Pasal25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.


Diundangkan di Sekayu padatanggal d~ O~A~ 2017

PIt. SEKRET RIS DAERAH

MUSI BANYUASIN,


BERITADAERAHKABUPATENMUSI BANYUASINTAHUN2017 NOMOR u:

Ditetapkan di Sekayu pada tanggal IJ?:&gt; OICtOe.~ · 2017 BUPATIMUSI BANYUASIN,


LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN NOMOR Go TAHUN 2017

TENTANG KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA DILINGKUNGAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN

## A. CONTOH FORMAT LAPORANjPENGADUAN LISAN

## LAPORAN I PENGADUAN LISAN

IDENTITAS PELAPOR :

Nama

NIP

Pangkatj Gol Ruang

.Jabatan

Unit Kerja

IDENTITAS TERLAPOR :

Nama

NIP

Pangkat/Gol Ruang :

.Iabatan

Unit Kerja

Nama, Alamat Saksi:

1.

.

,

Alamat

.

2.

.

,

Alamat

.

Isi laporan :

...~


..

,

.

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya di

.

Sekayu,

.

Pegawai Penerima Laporan

Pelapor

## B. CONTOH FORMAT LAPORANjPENGADUAN TERTULIS

## LAPORAN I PENGADUAN TERTULIS

IDENTITAS PELAPOR:

Nama

NIP

Pangkatj Gol Ruang

Jabatan

Unit Kerja

IDENTITAS TERLAPOR :

Nama

NIP

Pangkatj Gol Ruang

Jabatan

Unit Kerja

Nama, Alamat Saksi :

1.

.

,

Alamat

.

2

,

Alamat

~

.

Isi laporan :

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya di

.

Sekayu,

.

Felapor

••

~

••••••

'";

•

••

•

••

•

••

••

••

••

••

••••

t

## C. CONTOHFORMATSURATPEMANGGILAN

## SURAT PANGGILAN I!II Nomor:

## *)

Dengan ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara:

Nama

NIP

Pangkat/ Gol Ruang

Jab atan

Unit Kerja

Untuk menghadap kepada

Nama

NIP

Pangkatl Gol Ruang

Jabatan

Unit Kerja

Pada

Hari

Tanggal

Jam.

Tempat

Untuk diperiksa Zdimintai keterangan *) sehubungandengan dugaan

pelanggaran kode etik **)

Dernikian untuk dilaksanakan

Sekayu,

Sekretaris Majelis

Nama

Nip.

Ternbusan:

1. Atasan Langsung
2. Ketua Majelis
3. 3 .
4. *) Coret yang tidak perlu
5. **) Tulislah pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan PNS

.

## D. CONTOH FORMATSURATUSULANPEMBENTUKANMAJELIS KODE ETIK

## KOPSEKRETAIDATDAERAH

Nomor

Sifat

Larnpira

n

Hal

Sekayu,

Rahasia

... berkas

Kepada Yth Bupati Musi Banyuasin di Sekayu

- Usulan pembantukan Maje1is kode etik

.

## 1. Rujukan:

Laporan / Pengaduan Nomor

2.

Sehubungan dengan laporan /

berpendapat pengaduan tersebut diatas, kami

bahwa

NIP

nama

.

Pangkatj Golongan

Ruang

Jabatan

.

... Diduga telah melakukan pelanggaran kode etik Apartur Sipil Negara.

3. Berdasarkan ketentuan pasal Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor Tahun 2017 tentang , diusulkan Majelis Kode Etik Aparatur Sipil Negara untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap pelanggaran dimaksud.
4. Demikian untuk menjadi periksa.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATENMUSI BANYUASIN

NIP

.

## E. CONTOH FORMATBE-RITAACARAPEMERIKSAAN.

## BERITAACARAPEMERIKSAAN

Pada hari ini tanggal bulan tahun sayajMajelis *)

1. Nama

NIP

PangkatjGol

•..I abatan

: Ketua/ Wakil Ketua.' Sekretaris *)

2.

Nama

NIP

Pangkat / Gol

.Jabatan

: Ketua/Wakil Ketua/Bekretaris *)

Berdasarkan wewenang yang ada pada saya / Surat Perintah telah

*) melakukan pemeriksaan terhadap :

Nama

NIP

Pangkat/ GDl

.Jabatan

Karena yang bersangkutan diduga telah melakukan peIanggaran terhadap ketentuan Pasal ayat angka huruf Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor... Tahun ... tentang Kode Etik Pegawai Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.

.

.

1. Pertanyaan:

'

.

Jawaban:

.

2. Pertanyaan

:

"

,

Jawaban:

,


:

.

3. Pertanyaan

:

.

Jawaban:

:

.

4. Dst

Yang diperiksa :

Nama:

NIP

Tanda Tangan

MajeJis Kode Etik :

1. Nama

- NIP

. Tanda Tangan

2. Nama NIP

Tanda Tangan

3. dst


BUPATIMUSI BANYUASIN,