PERATURAN BUPATI MA Nomor 21 Tahun 2017 tentang AH PROVINSI MALUKU PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH NOMOR 3} TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN KESEJAHTERAAN /INSENTIF DOKTER SPESIALIS, DOKTER UMUM DAN DOKTER GIGI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH DEN GAN RAHMA T TUHAN YANG MAHA ESA BUPA Tl MALUKU TENG AH, (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang :a.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Mal~ku Tengah; '
Mengingat:
bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengellaan Keuangan Daerah, maka perlu diberikan Tunjangan Kesejahteraan / Insentif bulanan kepada Dokter Spesialis, Dokter Umum dan Dokter Gigi Lingkup Pemerintah Kabupaten; Maluku Tengah; :
I .
Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku;
2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang­ Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003: tentang Keuangan Negara;
3. ' 4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku;
5. Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan K~uangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
' t
f
{
'
!
Menctapkan:
«
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
10. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. 1 1 . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
4. 1 2 . Peraturan Pemerintah Nomor 1 3 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon;
5. 1 3 . Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2006 tentang Tenaga Kesehatan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. 1 5 . Peraturan Menteri Kesehatan Nomor, 1 1 9 9 A/ MENKES/PER/X/2004' tentang Pedoman Pengadaan Tenaga K~sehatan dengan Perjanjian Kerja di! Sarana Kesehatan Milik Pemerintah; '
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 512/ MENKES/PER/IV/2007 tentang' Izin Praktek dan Pelaksanaan Praktek Kedokteran;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1231/ MENKES/PER/XI/2007 tentang Penugasan Khusus Sumber Daya Manusia Kesehatan;
10. 1 8 . Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman, Pengangkatan dan Penempatan Dokter dan Bidan sebagai Pegawai Tidak: Tetap.; . -
4
- 1 9 . Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Dalam mendukung Program Nusantara Sehat; · ·
20. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 04 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
21. Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Penjabaran. I . Anggaran Pendapatan dan Belanja Daer~h Tahun 2017;
MEMUTUSKAN:
TUNJANGAN KESEJAHTERAAN/INSENTIF DOKTER SPESIALIS, DOKTER UMUM DAN DOKTER GIGI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH
Pasal 1
;
¢
(
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
- I . Daerah adalah Daerah Kabupaten Maluku Tengah.
'
- ' ' 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan, Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan ,\: Daerah Otonom. .
.
- 2
3. Bupati adalah Bupati Maluku Tengah.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten M~luku Tengah.
5. Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat PTT ~dalah Pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas Pemerintahan dan Pembangunan yang bersifat teknis operasional dan administrasi dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi.
6. Dokter adalah Dokter, Dokter Gigi, Dokter Spesialis,; dan Dokter Gigi Spesialis Lulusan pendidikan Kedokteran atau Kedokteran Gigi baik didalam maupun di luar Negeri yang. diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai denigan ketentuan Perundang-undangan % yang berlaku. ;
7. Bidan adalah seorang perempuan dari Pendidikan Bidan yang telah teregistrasi sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
8. Dokter sebagai PTT adalah dokter yang bukan Pegawai Negeri Sipil di angkat oleh Pejabat yang berwenang pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk selama masa penugasan.
9. Bidan sebagai PTT adalah Bidan yang bukan Pegawai Negeri Sipil, diangkat oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pekerjaan sebagai Bidan dalam rangka pelaksanaan program Pemerintah.
8. 1 0 . Daerah Tertinggal adalah Daerah Kabupaten yang relatif kurang berkembang di bandingkan Daerah lain dalam skala Nasional dan berpenduduk relatif tertinggal.
- Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pem~rintah daerah Kabupaten Maluku Tengah selaku pengguna anggaran/ barang.
Pasal 2
Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Tunjangan Kesejahteraan / Insentif Dokter Spesialis, Dokter Umum dan Dokter Gigi Kabupaten Maluku Tengah.
Pasal 3
Tunjangan Kesejahteraan / Insentif diberikan kepada Dokter Spesialis, Dokter Umuin dan Dolter Gigi Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Dokter Nusantara ' Sehat
Pasal 4
Ruang Lingkup dalam Peraturan Bupati ini adalah Pemberian Tunjangan Kesejahteraan / Insentif kepada Dokter Spesialis, Dokter Umum dan Dokter Gigi, yang didasarka pada ' ketersediaan tenaga Dokter yang ada di Kabupaten Maluku Tengah. '
Pasal 5
- ( 1 ) Tunjangan Kesejahteraan / Insentif Dokter diberikan kepada Dokter Spesialis, Dokter Umum dan Dokter Gigi lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah.
- (2) Tunjangan Kesejahteraan / Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan sebagai berikut:
·
| Nama Puskesmas / Kecamatan | Besaran Insentif Dokter Pegawai Negeri Sipil | Besaran InsentifDokter Pegawai Tidak Tetap | Bes~ran InsentifDokter Nusantara Sehat |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|
| I. KOTA MASOHI ; 1 . RSUD. Masohi 2. Puskesmas Masohi ­ Puskesmas Letwaru • | Rp. 3.250.000,­ | Rp. 2.500.000.­ | Rp. 4.000.000,­ 4 |
| II . AMAHAI 1. Puskesmas Perawtan Amahai 2. Puskesmas Perawatan Tamillouw | Rp. 3.250.000,­ | Rp. 2.500.000.- | i Rp. 4.000.000,­ . • ! |
| I I I. TEON NILA SERUA 1 . Puskesmas Perawatan Layeni | Rp. 3.250.000,­ | Rp. 2.500.000.­ | Rp. 4.000.000,­ • % |
| 2. Puskesmas Rumday IV. TELUK ELPA PUTIH Puskesmas Perawatan Sahulauw | Rp. 3.250.000,­ | Rp. 2.500.000.­ | :·\ · ' Rp. 4.000.000,- |
| v. TEHORU Puskesmas Perawatan Sahulauw | Rp. 3.250.000,­ | Rp. 2.500.000.­ | Rp. 4.000.000,- |
| VI. TELUTIH I. Puskesmas Tehua 2 . Puskesmas Perawatan Laimu | Rp. 3.250.000,­ | Rp. 2.500.000.­ | Rp. 4.000.000,­ t • ,· |
| VII. SAPARUA I. RSUD. Saparua 2. Puskesmas Saparua 3. PuskesmasBooi-Paperu 4 . Puskesmas Portho-Haria VIII. SAPARUA TIMUR | Rp. 3.250.000,­ | Rp. 2.500.000.- | Rp. 4.000.000,­ : , : ° ' . i " · .,' |
| I . Puskesmas Hatawano 2 Puskesmas Jazteng IX. NUSA LAUT Puskesmas Perawatan Ameth | Rp. 3.250.000,­ | Rp. 2.500.000.- | : Rp. 4.000.000,­ r |
| | Rp. 3.500.000,­ | Rp. 2.500.000.­ | Rp. 4.000.000,­ |
| X. PULAU HARUKU l. Puskesmas Perawatan Pelauw 2. Pusk. Perawatan Haruku­ Sameth | Rp. 3.250.000,­ | Rp. 2.500.000.­ | Rp. 4.000.000,­ . . ' » |
| XI. LEIHITU I . Puskesmas Perawatan Hitu | Rp. 3.250.000,­ | Rp. 2.500.000.- | Rp. 4.000.000,­ |
'
| 2 . Puskesmas Perawatan Hila 3. Puskesmas Negeri Lima XII. LEIHITU BARAT | Rp. 3.250.000,- | Rp. 2.500.000.- | Rp. 4.000.000,- |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------------|
| Puskesmas Perawatan Allang XIf I. SALAHUTU l. Puskesmas Tulehu 2. Puskesmas Perawatan Waai | Rp. 3.250.000,- | Rp. 2.500.000.- | ' Rp. 4.000.000,­ . . |
| " Puskesmas Perawatan Suli • XIV. SERAM UTARA Puskesmas Perawatan Wahai | Rp. 3.500.000,- | Rp. 2.500.000.- | : Rp. 4.000.000,­ |
| Xv. SERAM UTARA BARAT I I. Puskesmas Perawatan Pasanea | Rp. 3.500.000,- | Rp. 2.500.000.- | i Rp. 4.000.000,­ |
| 2 Puskesmas Saleman XVI. SERAM UTARA TIMUR KOBI 1. Puskesmas Pasahari B 2. Puskesmas Perawatan t | Rp. 3.500.000,- | Rp. 2.500.000.- | Rp. 4.000.000,- i |
| i I I I I Morokay | Rp. 3.500.000,- | | i? 4.000.000,­ • , t |
| XVII. SERAM UTARA TIMUR SETI Puskesmas Perawatan Pasahari A XVIII. BANDA | | Rp. 2.500.000.- | Rp. ' · :' |
| I RSDU. Banda ') Puskesmas Walang ! 4. | Rp. 3.500.000,- | Rp. 2.500.000.- | Rp. 4.000.000,­ |
| XX. DOKTER SPESIALIS ! KONSULTAN | Rp. 13.500.000,- | Rp. 13.500.000, | ' . |
| PARUH WAKTU XXII. DOKTER UMUM/GIGI PARUH WAKTU XXIII. DOKTER INTERNSHIP DI RSUD. MASOHI, RSUD. | Rp. 5.000.000,- 3.000.000,- | Rp. 5.000.000.­ | , + t " |
| | Rp. | Rp. 3.000.000.­ | |
| SAPARUA DAN RSUD. BANDA XXIV. DOKTER PTT/RESIDEN | Rp. 2.250.000,- | Rp. 2.500.000.- | -- |
| SENIOR SPESIALIS XXV. WAJIB KERJA DOKTER SPESIALIS | Rp. 7.500.000,- Rp. 12.500.000,- | Rp. 7.500.000.- Rp.12.500.000.- | - -' I i |
%
Pasal 6
Pemberian Tunjangan/Insentif kepada Dokter Spesialis, Dokter Umum dan Dokter Gigi Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Dokter Nusantara Sehat disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Daerah.
Pasal 7
- ( 1 ) Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tengah melakukan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan tugas profesi atau kinerja Dokter penerima tunjangan.
- (2) Dokter penerima tunjangan yang tidak melaksanakan tugas pelayanan profesi secara baik, Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tengah melakukan tindakan penghentian pemberian tunjangan.
- (3) Pengehentian pemberian tunjangan sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan setelah mnelalui tahapan teguran secara patut sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 8
Tunjangan sebagaimana di maksud dalam Peraturan Bupati ini diberikan kepada dokter yang bekerja di sarana kesehatan Pemerintah Daerah Maluku Tenigah dengan merujuk pada Ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 3 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dal'am Negeri Nomor 21 Tahun 2011; tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang · t Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengangkatan dan Penempatan Dokter dan Bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap.
Pasal 9
- ( I ) Dokter sebagai Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Dokter Nusantara Sehat berhak memperoleh Kesejahteraan / Insentif.
- (2) Dokter sebagai Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Dokter Nusantara Sehat berhak mengajukan perpindahan dan / atau perubahan lokasi penugasan dalam wilayah Kabupaten Maluku Tengah. ' '
- (3) Dokter sebagai Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Dokter Nusantara Sehat berkewajiban melaksanakan tugas profesi Dokter sesuai dengan program Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah.
- (4) Dokter sebagai Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Dokter Nusantara Sehat yang tidak melaksanakan kewajiban secara baik scbagaiman~ dimhaksud pada ayat (3) tidak dapat diberikan Tunjangan Kesejahteraan / Insentif. ;
Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka peraturan Bupati Nomor 05 Tahun 2016tentang Tunjangan Kesejahteraan / Insentif Dokter Spesialis, Dokter Umum dan Dokter Gigi Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tengah dinyatakan tidak berlaku. i
.
i
t
,
.
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya memrintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Maluku Tengah. {(2° ' } BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN 2017 NOMOR '· 30?}.