PERATURAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA Nomor 22 Tahun 2011 tentang PEN DI RIAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO SIARAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA (berlaku 25 Agustus 2011)
Pembukaan
Mengingat :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA NOMOR 22 TAHUN 2011
TENTANG
PEN DI RIAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO SIARAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SABU RAIJUA,
Menimbang :a. bahwa lembaga penyiaran merupakan kinerja komunikasi massa yang mempunyai peran panting dalam kehidupan sosial, budaya, politik dan ekonomi memiliki kebebasan dan tanggung jawab dalam menjalankan tugasnya sebagai media informasi, pendidikan, hiburan serta kontrol dan perekat sosial;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik, maka Pendirikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Siaran Pemerintah Daerah di Kabupaten Sabu Raijua ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pendirian Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Siaran Pemerintah Daerah Kabupaten Sabu Raijua;
1. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Un\_qang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan lnformasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846 );
5. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sabu Raijua di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485 );
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593 );
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintahan daerah provmsr, dan pemerintahan daerah kabupaten/kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan informasi Nomor 18 tahun 2009 tentang Tata Cara dan Proses Perijinan Penyelenggaraan Penyiaran oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 1Tahun 201 O tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Sabu Raijua (Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 1 );
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA
dan
BUPATI SABU RAIJUA
MEMUTUSKAN:
PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIRIAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO SIARAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA.
Menetapkan:
BABIV BENTUK KEGIATAN
Pasal5
- (1) LPPL-RSPD menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio.
- (2) Untuk menyelenggarakan siaran sebagai mana dimaksud pada ayat (1), LPPLRSPD wajib mendapat ijin penyiaran dari menteri yang membidangi urusan komunikasi dan informatika melelui Komisi Penyiaran Indonesia.
BABV ORGANISASI LPPLRSPD
Pasal 6
Organisasi LPPL-RSPD terdiri dari Dewan Pengawas dan Dewan Direksi.
Pasal7
- ( 1) Dewan Pengawas terdiri dari :
- a. Ketua
- b. Sekretaris; dan
- c. Anggota
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atas usul DPRD, setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka atas masukan dari pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
- (3) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati
Pasal8
Dewan Pengawas mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian atas penyelenggaraan LPPL-RSPD
Pasal9
- ( 1) Dewan Direksi terdiri dari :
- a. Direktur Utama;
- b. Direktur Penyiaran; dan
- c. Direktur Teknis
- (2) Dewan direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas.
- (3) Tata cara pengangkatan dan pemberhetian Dewan Direksi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Pasal 6
Organisasi LPPL-RSPD terdiri dari Dewan Pengawas dan Dewan Direksi.
Pasal 7
- ( 1) Dewan Pengawas terdiri dari :
- a. Ketua
- b. Sekretaris; dan
- c. Anggota
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atas usul DPRD, setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka atas masukan dari pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
- (3) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati
Pasal 8
Dewan Pengawas mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian atas penyelenggaraan LPPL-RSPD
Pasal 9
- ( 1) Dewan Direksi terdiri dari :
- a. Direktur Utama;
- b. Direktur Penyiaran; dan
- c. Direktur Teknis
- (2) Dewan direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas.
- (3) Tata cara pengangkatan dan pemberhetian Dewan Direksi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Pasal 10
- (1) Dewan Direksi mempunyai tugas menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan mempertanggung jawab seluruh kegiatan operasional LPPL-RSPD kepada Bupati.
- (2) Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam upaya mencapai maksud dan tujuan LPPLRSPD dengan persetujuan dari Dewan Pengawas.
BABVI PEMBIAYAAN
Pasal 11
- (1) Pembiayaan LPPLRSPD berasal dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sabu Raijua;
- b. Siaran lklan;
- c. Sumbangan Masyarakat; dan
- d. Usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.
- (2) Penerimaan yang diperoleh dari sumber Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dikelola sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
BABVII PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 12
Dewan Direksi bertanggungjawab atas keseluruhan penyelenggaraan penyiaran dan keuangan, baik kedalam maupun keluar LPPL-RSPD.
Pasaf 13
- (1) Tahun buku LPPL-RSPD sesuai dengan Tahun Anggaran Daerah.
- (2) LPPL-RSPD wajib membuat laporan tahunan, berkala dan laporan keuangan
- (3) Laporan tahunan dan laporan berkala paling sedikit memuat :
- a. Laporan mengenai pelaksanaan rencana kerja serta hasil-hasil yang telah dicapai; dan
- b. Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana kerja.
- (4) Laporan Keuangan paling sedikit memuat:
- a. Perhitungan tahunan yang terdiri atas neraca, perhitungan penerimaan dan biaya, laporan arus kas dan laporan perubahan; dan
- b. Gaji dan tunjangan lain bagi anggota Dewan Direksi dan Dewan Pengawas.
- (5) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diaudit oleh lembaga yang berkompeten atas permintaan Bupati.
~
- (1) Laporan tahunan LPPL-RSPD ditandatangani oleh Dewan Direksi dan Dewan Pengawas untuk disampaikan kepada Bupati
- (2) Anggota Dewan Direksi atau Dewan Pengawas yang tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) wajib membuat alasan tertulis.
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten sabu Raijua.

Penetapan: Ditetapkan di Seba Pada tanggal 25 Agustus 2011

Penandatangan: BUPATI SABU RAIJUA,

Penetapan: Diundangkan di Seba Pada tanggal 5 Septerinber 2011

Penandatangan: Pit. SEKRETARIS D ERAH KABUPATEN SABU IJUA, JULIUS ULY