Unknown Unknown Nomor 20 Tahun 2008 tentang PA3AK PENGAMBILAN BAHAN GALXAN GOLONGAN C DENGAN RAHMATTOHAN YANG NAHA ESA BUPATI LABUHANBATU, ienimbang : a. bahwa daiam rangka penyeienggaraan Otonomi Daerah yang !uas, nyata dan bertanggungjavvab, maka Pemerintah Daerah harus mampu menggali sumber keuangannya sendiri sehlngga dapat menyediakan sumber - sumber pembiayaan untuk penyeienggaraan Pemerintahan dan pemhangunan ; - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pajak Pengambiian dan Pengoiahan Bahan Gaiian Golongan C tidak sesuai dengan situasi dan perkembangan sekarang ini sehingga periu diganti; - c. bahwa berdasarkan pertlmbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, periu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Pengambiian dan Pengoiahan Bahan Gaiian Golongan C. ^ lengingat - 1 . Undang - Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten -Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092) ; 2. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan Ketentuan (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831 ); 3. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang -Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 4. Undang Undang Nomor 17 tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, ' Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684) ; 5. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah aengan Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ; Undang Nomor 34 Tahun 2000 6. Unclang - Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686); 7. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699); 8. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi , Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 3851 ); 9. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi , Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); f 5. 10.Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); - ll . Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 32 · Tahun H 2004 tentang -Pemerintahan Daerah menjadi Undang -Und3ng (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, ' Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ; - 12.Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ; Daerah (Lembaran Negara - 13.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan -Bahan Galian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3174) ; - 14.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 1992 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 11Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3510); - 15.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138); - 16.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); - 17.Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 01 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 04 Tahun , -2001 tentang Pembentukan SUsunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Labuhanbatu. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PER (berlaku Unknown)
Pembukaan
berdasarkan pertlmbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, periu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Pengambiian dan Pengoiahan Bahan Gaiian Golongan C.
^ lengingat
2
- 1 . Undang - Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten -Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092) ;
2. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan Ketentuan (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831 );
3. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang -Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang Undang Nomor 17 tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, ' Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684) ;
5. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah aengan Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ; Undang Nomor 34 Tahun 2000
f
3
6. Unclang - Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);
7. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
8. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi , Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 3851 );
9. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi , Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); f
5. 10.Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4
- ll . Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 32 · Tahun H 2004 tentang -Pemerintahan Daerah menjadi Undang -Und3ng (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, ' Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
- 12.Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ; Daerah (Lembaran Negara
- 13.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan -Bahan Galian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3174) ;
- 14.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 1992 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 11Tahun 1967 tentang
5
Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3510);
- 15.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
- 16.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 17.Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 01 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 04 Tahun , -2001 tentang Pembentukan SUsunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Labuhanbatu.
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU dan
BUPA7T LABUHANBATU
MEMUTUSKAN :
vienetapkan
6
: PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK PENGAMBILAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C.
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
- 1 . Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu.
4. Badan Pengelola adalah Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah.
5. Pejabat adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dihunjuk oleh Bupati untuk melakukan pengelolaan Pajak Bahan Galian Golongan C.
6. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C yang selanjutnya disebut Pajak adalah pungutan daerah atas pengambilan (eksploitasi) bahan galian golongan C.
7
7. Bahan Galian Golongan C adalah bahan galian golongan C sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Eksploitasi Bahan Galian Golongan C adalah pengambilan bahan galian golongan C dari sumber alam di dalam dan atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
9. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang terhutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
4. 10.Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terhutang ke Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan melaui Keputusan Bupati.
5. 11 .Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terhutang.
8
- 12.Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumiah pajak yang terhutang , jumiah kredit pajak, jumiah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumiah yang masih harus dibayar.
- 13.Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumiah Pajak yang telah ditetapkan.
- 14.Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumiah kelebihan pembayaran pajak karena jumiah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang.
- 15.Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah Surat Keputusan yang menentukan jumiah pajak yang terhutang sama besarnya dengan jumiah kredit pajak atau pajak tidak terhutang dan tidak ada kredit pajak.
- 16.Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah Surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
:
9
Pasal 2
- (1 ) Dengan nama Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C dipungut Pajak atas kegiatan eksploitasi bahan galian golongan C.
- (2) Objek Pajak adalah kegiatan eksploitasi bahan galian golongan C.
- (3) Bahan Galian Golongan C sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
- b. Asbes , talk , mika , grafit , magnesit .
- a. Nitrat-nitrat , pospat-pospat, garam batu (halite) .
- c. Yarosit , leusit , tawas (alum) , oker .
- e. Pasir kwarsa , kaolin , feldspar , gips , bentonit.
- d. Batu permata, batu setengah permata.
- f . Batu Apung, tras , obsidian, perlit , tanah diatom tanah serap (fullers earth). ·
- h. Batu Kapur, dolomit , kalsit.
- ^ g. Manner, batu tulis.
- i . Granit , andesit , basal (bubuk / pecah / split untuk bahan bangungan dan blok).
- j . Trakhit , tanah (tanah liat tahan api , tanah liat / tanah merah/ tanah timbun untuk bahan bangunan dan tanah urug).
- k. Zeolit.
- L. Batu kerikil (sirtu), batu koral / mangga, batu padas, batu gunung/batu vitrun , Pasir (darat / sungai / pantai / laut) untuk bahan
bangunan dan untuk pengurukan /reklamasi sepanjang tidak mengandung unsur- unsur mineral golongan A maupun golongan B dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan.
Pasal 3
- (1 ) Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengeksploitasi atau memanfaatkan dan atau mengangkut bahan galian golongan C.
- (2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan eksploitasi atau memanfaatkan dan atau mengangkut bahan galian golongan C.
Pasal 4
- ( 1 ) Dasar Pengenaan Pajak adalah niiai juai hasil eksploitasi bahan galian golongan C.
- (2) Niiai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) dihitung dengan mengalikan volume atau tonase hasil ekspolitasi dengan niiai pasar atau harga standart masing - masing jenis bahan galian golongan C.
1
11
Pasal 5
- (1 ) Besamya Tarif pajak ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen) dari Standar Harga Nilai Pasar.
- (2) Standar harga nilai pasar Bahan Galian Golongan C ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan ditinjau 1 ( satu ) tahun sekali untuk menyesuaikan dengan harga / nilai pasar yang berlaku.
Pasal 6
- (1 ) Pajak yang terhutang dipungut di wilayah Kabupaten Labuhanbatu.
- (2) Besarnya Pajak dihitung dengan cara mengalikan Tarif Pajak.sebagaimana dimaksud dalam Pasa! 5 ayat (1 ) dan (2) dengan volume bahan galian golongan C yang telah diekspioitasi.
BAB V
Pasal 7
Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1(satu) bulan takwin.
12
BAB V
Pasal 8
Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat kegiatan eksploitasi bahan galian golongan C dilakukan.
Pasai 9
- (1 ) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD, kecuali * bagi wajib pajak yang langsung meiakukan pembayaran pajak pada saat pengangkutan bahan galian golongan C di tempat yang teiah ditentukan.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ay3t (1 ) harus diisi dengan jelas , benar dan lengkap.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat ( i ) harus disampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari seteian berakhimya masa Pajak .
- (4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan melaiui Keputusan Bupati.
BAB V
Pasal 10
- (1 )
BAB V
Pasal 11
- (1 ) Wajib Pajak yang membayar sendiri SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1 ) digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terhutang.
- (2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terhutangnya pajak , Bupati dapat menerbitkan :
- b. SKPDKBT
- a. SKPDKB
- c. SKPDN
- (3) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diterbitkan :
BAB V
Pasal 12
- (1 ) Pembayaran pajak dilakukan di Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah atau tempat lain yang ditunjuk melalui Keputusan Bupati sesuai waktu yang ditentukan daiam SPTPD , SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.
- (2) Apabila pembayaran pajak dilakukan selain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau daiam waktu yang ditentukan melalui Keputusan Bupati.
- (3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan SSPD.
BAB V
Pasal 13
- (1 ) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
16
- (2) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada vvajib pajak untuk mengangsur pajak terhutang dalam kurun waktu tertentu , setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hams diiakukan secara teratur dan berturut - turut dengan dikenakan bunga · sebesar 2 % (dua persen) sebplan dari jurniah pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (4) Biipati dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) , ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
Pasai 14
- (1 ) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasai 13 diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (2) Bentuk, jenis , isi , ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
BAB vm - TATA CARA PENAGIHAN PAJAK Pasal 15
Pasal 15
- (1 ) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tangga! surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib pajak harus melunasi pajak yang terutang.
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) dikeluarkan.oleh pejabat.
BAB vm - TATA CARA PENAGIHAN PAJAK Pasal 15
Pasal 16
- (1 ) Apabila . jumlah yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis , jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan surat paksa.
18
- (2) Pejabat menerbitkan surat paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.
BAB vm - TATA CARA PENAGIHAN PAJAK Pasal 15
Pasal 17
Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan surat paksa , pejabat segera menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan .
Pasai 18
Setelah dilakukan penyitaan dan wajib pajak belum juga melunasi hutang pajaknya, setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan surat perintah penyitaan , pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.
BAB vm - TATA CARA PENAGIHAN PAJAK Pasal 15
Pasal 19
Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari tanggal , jam dan tempat pelaksanaan lelang , juru sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada wajib pajak .
BAB vm - TATA CARA PENAGIHAN PAJAK Pasal 15
Pasal 20
Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan pajak daerah ditetapkan melalui Keputusan Bupati .
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK
BAB IX - Pasa! 21
Pasal 23
- (1 ) Wajib pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau pejabat atas suatu :
- b. SKPDKB
- a. SKPD
- c . SKPDKBT
- e. SKPDN
- d. SKPDLB
21
- Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) harus disampaikan secara tertulis paling lambat 3 ( tiga ) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT , SKPDLB dan SKPDN diterima oleh wajib pajak , kecuaii apabiia wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya. (2)
- Bupati atau pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima Sudan memberikan keputusan. (3)
- Apabiia setelah lewat waktu 12 ( dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati atau Pejabat tidak memberikan keputusan , permohonan keberatan dianggap dikabulkan. (4)
- Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) tidak menunda kewajiban membayar pajak. (5) v.
BAB IX - Pasa! 21
Pasal 24
- Wajib pajak dapat mengajukan banding kepada Badan penyelesaian sengketa pajak dalam jangka waktu 3 ( tiga) bulan setelah diterimanya keputusan keberatan. ( 1 )
- Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) tidak menunda kewajiban membayar pajak. (2)
BAB IX - Pasa! 21
Pasal 25
Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 atau banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % ( dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
BAB XII - PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN. PAJAK Pasal 26
Pasal 26
- (1 ) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Bupati atau Pejabat secara tertulis dengan menyebutkan sekurang - kurangnya :
- b. Masa Pajak.
- a. Nama dan alamat wajib pajak .
- c. Besarnya kelebihan pembayaran pajak
- d. Alasan yang jelas .
- (2) Bupati atau pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) harus memberikan keputusan.
- Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui Bupati atau Pejabat tidak memberikan keputusan , pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1(satu) Bulan . (3) permohonan
- Apabila wajib Pajak mempunyai hutang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang pajak dimaksud. (4)
- Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP). (5)
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB , Bupati atau Pejabat memberikan imbalan bunga 2% ( dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.
BAB XII - PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN. PAJAK Pasal 26
Pasal 27
Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan hutang pajak lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.
BAB XIII - KADALUARSA Pasal 28
Pasal 28
- (1 ) Hak untuk melakukan penagihan pajak kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun ' terhitung sejak saat terhutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Kadaluarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) tertangguh apabila :
- b. Ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung.
- a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa.
BAB XIV - KETENTUAN PIDANA Pasal 29
Pasal 29
- (1 ) Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terhutang.
- (2) Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan
'
keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumiah pajak yang terhutang.
BAB XV - P E N Y I D I K A N Pasal 30
Pasal 30
- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan Denyiaikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah sebagaimana dimaksud daiam Undang - Undang Momor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenarg penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) adaiah :
- a. menerima, mencari, mengumpuikan dan meneliti . keterangan atau iaporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah agar keterangan atau iaporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
- b. menerima, mencari dan mengumpuikan keterangan mengenai orang pribaai atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dila&lt;ukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah tersebut.
26
- c. memintd keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi 3tau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- d. memeriksa buku - buku, catatan - catatan dan dokumen - dokumen berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan.
- e. meiakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti " pembukuan, pencatatan dan dokumen penyitaan terhadap bahan bukti tersebut. dokumen lain serta meiakukan
- f. meminta barituan tenaga ahli daiam rangka peiaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah.
- g. menyurun berhenti, meiarang seseorang meninggaikan ruangan atau tempct pada saat pemeriksaan sedang beriangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah.
- i. memangoii orang untuk didengar keterangan dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
8. j . menghentikan penyidikan.
!
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
2. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasii penyidikannya kepada Penuntut Ufjium , sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981tentang Hukum Acara pidana. (3)
BAB XVI - KETENTUAN PENUTUP Pasal 31
Pasal 31
- (1 ) Hai -hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.
- Dengan beriakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C dmyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. (2)
BAB XVI - KETENTUAN PENUTUP Pasal 31
Pasal 32
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
28
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

Penetapan: Disahkan di Rantauprapat pada tanggal 31Juli 2008

Penandatangan: ## BUPATI LABUHANBATU, dto ## T. MILWAN

Penetapan: Diundangkan di Rantauprapat pada tanggai 01Agustus 2008 LEMBARAN " DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU TAHUN 2008 NOMOR 20SERI A NOMOR 2