PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN Nomor 7 Tahun 2010 tentang PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010 (berlaku 23 September 2010)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
:
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANGKALAN, a.
bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 pertu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
.
,.
Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana lelah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dan Korupsi, Kolusi dan Nepolisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 lentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tenlang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 lenlang Sislem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomer 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 lenlang Pemerinlahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana lelah diubah lerakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 lenlang Perimbangan Keuangan anlara Pemerintah Pusat dan Pemerinlahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 lenlang Pajak Daerah dan Relribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Peraluran Pemerinlah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Prolokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana lelah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nemor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4972);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan
DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2010;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 15 Tahun 2007 tentang ':'okok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2007 Nomor 9/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 11 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2008 Nomor 4/E);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bangkalan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2008 Nomor 1/E);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2008 -2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2008 Nomor 9/E);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2010 Nomor 1/A).
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKALAN dan BUPATI BANGKALAN
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010.
Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 semula berjumlah Rp. 755.125.158.033,46 bertambah/(berkurang) sejumlah Rp. 124.201.683.640,53 sehingga menjadi Rp. 879.326.841.673,99, dengan rincian sebagai berikut :
1. Pendapatan Daerah
- a. Semula
Rp. 744.342.701.718,36
- b. Bertambah/ (berkurang)
RD' 100.563.464.133.75
- jumlah pendapatan setelah perubahan Rp. 844.906.165.852,11
2. Belanja Daerah
- a. Semula
Rp. 755.125.158.033,46
- b. Bertambahl (berkurang) Jumlah belanja setelah perubahan Surplus/(defisit) setelah perubahan
RD. 124.201.683.640.53
RD' 879.326.841.673.99
Rp. (34.420.675.821,88)
3. Pembiayaan Daerah:
- a. Penerimaan
- 1) Semula
Rp. 11.302.456.315,10
- 2) Bertambah/(bekurang)
RD' 25.188.219.506,78
Jumlah penerimaan setelah perubahan Rp. 36.490.675.821,88
- b. Pengeluaran
- 1) Semula
Rp. 520.000.000,00
- 2) Bertambah/(berkurang)
- RD.1.550.000.000,00
Jumlah pengeluaran setelah perubahan
RD 2.070.000.000,00
Jumlah pembiayaan nella setelah perubahan
Rp. 34.420.675.821,88
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah
perubahan
Rp. 0,00
Pasal 2
Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal1 terdiri dari:
- a. Pendapatan Asli Daerah
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Pajak Daerah
- 1) Semula
Rp. 35.355.532.514,04
- 2) Bertambahl (berkurang) RD. 5.207.543.609,67
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah
- perubahan Rp. 40.563.076.123,71
- b. Dana Perimbangan
- 1) Semula
Rp. 641.037.191.210,00
- 2) Bertambahl (berkurang) RD. 21.617.316.696.26
Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan Rp. 662.654.507.906,26
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
- 1) Semula
Rp. 67.949.977.994,32
- 2)
- Bertambahl (berkurang) RD. 73.738.603.827,82
- Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan Rp. 141.688.581.822,14
- 1) Semula
Rp. 8.463.780.750,00
- 2) Bertambahl (berkurang) RD' 76.464.750.00
- Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan Rp, 8.540.245.500,00
- b. Retribusi Daerah
- 1) Semula
Rp. 12.355.100.317,00
- 2) Bertambahl (berkurang) RD. (117.392.371.00)
Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan Rp.
12.237.707.946,00
- c. Hasil Pengelalaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
- 1) Semula
Rp.
1.160.050.000,00
- 2)
- Bertambahl (berkurang) RD. 55.677.945,94
Jumlah hasil pengelalaan kekayaan Daerah
yang dipisahkan setelah perubahan
Rp.
1.215.727.945,94
- d. Lain-lainPendapatanAsli Daerahyang Sah
- (3) Dana Perimbangansebagaimanadimaksudpada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
- a. DanaBagiHasil
- 1) Semula
- 1)
- Semula
Rp. 13.376.601.447,04
- 2) Bertambahl(berkurang) Rp. 5.192.793.284,73
Jumlahlain-lainPendapatanAsHDaerah setelahperubahan
Rp. 18.569.394.731,77
Rp.
73.333.991.210,00
- 2) Bertambahl(berkurang) Rp. 21.617.316.696,26 JumlahDanaBagiHasilsetelahperubahan Rp.
94.951.307.906,26
- b. DanaAlokasiUmum
- 1) Semula
Rp. 497.593.900.000,00
- 2) Bertambahl(berkurang) Rp.
2. 0,00
JumlahDanaAlokasiUmumsetelah perubahan
- C. DanaAlokasiKhusus
- 1) Semula
Rp. 70.109.300.000,00
- 2)
- Bertambahl(berkurang) Rp. 0,00
JumlahDanaAlokasiKhusussetelah perubahan
Rp. 70.109.300.000,00
- (4) Lain-lainPendapatanDaerahyang sah sebagaimanadimaksudpada ayat (1)
huruf C
- terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Hibah
- 1.000.000.000,00 0,00 Rp. 2) Bertambahl(berkurang) Rp. JumlahPendapatanhibahsetelahperubahan
1.000.000.000,00
- 1) Semula
Rp.
- b. DanaDarurat
- 1) Semula
Rp.
- 2) Bertambahl(berkurang) Rp. 0,00
JumlahDanaDaruratsetelahperubahan
0,00
Rp.
0,00
- c. DanaBagiHasilPajak
- 1) Semula
Rp. 23.916.131.802,32
- 2) Bertambahl(berkurang) Rp. 4.466.055.819,82
JumlahDanaBagiHasilPajaksetelah perubahan
Rp. 28.382.187.622,14
- d. DanaPenyesuaiandan OtonomiKhusus
- 1)
- Semula Rp.
0,00
- 2) Bertambahl(berkurang) Rp. 57.436.324.200,00
JumlahDanaPenyesuaiandanOtonomi
Khusussetelahperubahan
Rp, 57.436,324.200,00
Rp. 497.593.900.000,00
..
- e. BantuanKeuangandari Propinsiatau dari PemerintahDaerahlainnya
- 1)
- Semula
Rp.
- 43.033.846.192,00
- 2)
- Bertambahl(berkurang) RD. 11.836.223.808,00
JumlahBantuanKeuangandari Propinsiatau
dari
Pemerintah
Daerah
Lainnya
setelah
perubahan
Rp. 54.870.070.000,00
Pasal 3
BelanjaDaerahsebagaimanadimaksuddalampasal1, terdiri dari :
- a. BelanjaTidak Langsung
- (2) BelanjaTidak Langsungsebagaimanadimaksudpada ayat (1) huruf a, terdiri darijenis belanja:
- a. BelanjaPegawai
- 1) Semula
Rp. 450.889.873.037,46
- 2) Bertambahl(berkurang) RD' 93.960.693.551,00
JumlahBelanjaTidak Langsungsetelah
perubahan
Rp. 544.850.566.588,46
- b. BelanjaLangsung
- 1)
- Semula
Rp. 304.235.284.996,00
- 2) Bertambahl(berkurang) RD. 30.240.990.089.53 JumlahBelanjaLangsungsetelah perubahan Rp. 334.476.275.085,53
Rp.
3.353.775.160,00
0,00
0,00
0,00
- 0,00 Rp.
0.00
Rp.
- 0,00 Semula Rp.
- 0,00
Rp.
- 1) Semula
Rp.418.880.181.877,46
- 2) Bertambahl(berkurang) RD. 65.414.943.551,00 JumlahBelanjaPegawaisetelahperubahan Rp. 484.295.125.428,46
- b. BelanjaBunga
- 1) Semula
Rp.
0,00
- 2) Bertambahl(berkurang) RD. 0,00 JumlahBelanjaBungasetelahperubahan
Rp.
- c. BelanjaSubsidi
- 1)
- 2) Bertambahl(berkurang) RD.
JumlahBelanjaSubsidisetelahperubahan
- d. BelanjaHibah
- 1) Semula Rp. 3.870.900.000,00
- 2) Bertambahl(berkurang) RD. 24.864.620.000,00
JumlahBelanjaHibahsetelahperubahan
Rp.
28.735.520.000,00
- e. BelanjaBantuanSosial
- 1) Semula
Rp. 330.945.160,00
- 2)
- Bertambahl(berkurang) RD. 3.022.830.000,00
Jumlahbelanjabantuansosialsetelah
perubahan
- f. BelanjaBagiHasil
- 1) Semula
- 2) Bertambahl(berkurang) RD.
Jumlahbelanjabagihasilsetelahperubahan
..
Rp. 1.500.000.000,00
Rp. 26.966.146.000,00
1.500.000.000,00
- 0.00 Rp.
- g. Belanja Bantuan Keuangan
- 1) Semula
Rp. 26.307.846.000,00
- 2) Bertambahl (berkurang)
- Rp. 658.300.000,00
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah
perubahan
- h. Belanja Tidak Terduga
- 1) Semula
Rp.
- 2) Bertambahl (berkurang)
Jumlah belanja tidak terduga setelah
perubahan
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayal (1) huruf b, lerdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja Pegawai
- 1)
- Semula Rp. 47.498.946.200,00
- 2) Bertambahl (berkurang) Rp. 3.613.163.000.00
- Jumlah belanja pegawai selelah perubahan Rp. 51.112.109.200,00
- b. Belanja Barang dan Jasa
- 1) Semula
Rp. 73.950.374.729,00
- 2) Bertambahl (berkurang)
Rp.
18.242.667.254,53
Jumlah belanja barang dan jasa setelah
perubahan
Rp. 92.193.041.983,53
- c. Belanja Modal
- 1) Semula
Rp. 182.785.964.067,00
- 2) Bertambahl (berkurang) Rp. 8.385.159.835.00
Jumlah belanja modal setelah perubahan
Rp.191.171.123.902,OO
Pasal 4
- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal1, lerdiri dari :
- a. Penerimaan, sejumlah Rp. 36.490.675.821,88;
- 1) Semula
Rp. 11.302.456.315,10
- 2) Bertambahl (berkurang) Rp. 25.188.219.506.78
- Jumlah penerimaan setelah perubahan Rp. 36.490.675.821,88
- b. Pengeluaran, sejumlah Rp. 2.070.000.000,00
- 1) Semula Rp. 520.000.000,00
- 2) Bertambahl (berkurang) Rp. 1.550.000.000.00
Jumlah pengeluaran setelah perubahan Rp.
2.070.000.000,00
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA), sejumlah Rp. 36.090.675.821,88;
- 1) Semula
Rp. 10.902.456.315,10
- 2) Bertambahl (berkurang) Rp. 25.188.219.506.78
Jumlah SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya
setelah perubahan
Rp. 36.090.675.821,88
0,00
0,00
0,00
- 0,00 Bertambahl(berkurang) Rp.
Rp.
- 0,00; b. PencairanDanaCadangan,sejumlahRp.
0,00
0.00
- 1)
- Semula Rp.
- 2) Bertambahl(berkurang) Rp.
JumlahPencairanDanaCadangan
setelahperubahan
Rp.
0,00
- c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, sejumlah Rp.O,OO;
- 1) Semula
Rp.
- 2)
JumlahHasilpenjualankekayaandaerah
yang dipisahkansetelahsetelahPerubahan
Rp.
0,00
- d. PenerimaanPinjamanDaerahdan ObligasiDaerah,sejumlahRp. 0,00;
- 1) Semula
Rp.
400.000.000,00
- 2) Bertambahl(berkurang) Rp. 0.00 JumlahPenerimaanPinjamanDaerahdan ObligasiDaerah setelahperubahan Rp.
400.000.000,00
- e. PenerimaanKembaliPemberianPinjaman,sejumlahRp. 0,00;
- 1) Semula
Rp.
0,00
- 2) Bertambahl(berkurang) Rp.
0,00
JumlahPenerimaanKembaliPemberianPinjaman
setelahperubahan
Rp.
- PenerimaanPiutangDaerah,sejumlahRp.0,00. f.
- 1) Semula
Rp.
0,00
- 2) Bertambahl(berkurang) Rp. JumlahPenerimaanPiutangDaerah setelah perubahan
- 0.00
- (3) Pengeluaransebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pembiayaan:
- a. PembentukanDanaCadangan, sejumlahRp. 0,00.
- 1) Semula
Rp.
0,00
- 2) Bertambahl(berkurang) Rp. 0.00
JumlahPembentukanDanaCadangan setelahperubahan
Rp.
0,00
- Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah, sejumlah Rp. 2.070.000.000,00;
- 1) Semula
Rp. 520.000.000,00
- 2)
- Bertambahl(berkurang) Rp. 1.550.000.000.00
JumlahPenyertaan Modal (Investasi)
Pemerintah Daerahsetelahperubahan
Rp. 2.070.000.000,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah, sejumlah Rp.2.070.000.000,-(dua milyard tujuh puluh juta rupiah) direncanakan untuk:
- a. PenyertaanModal dalam bentuk saham untuk pengembangandunia usaha dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 300.000.000,-(tiga ratusjuta rupiah)
2. b.
.
. .
7.
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran VIII

8. Lampiran IX

:

Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran ini;

Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

## Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

## Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya. memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan.

Ditetapkan di Bangkalan pada tanggal 23 September 2010


Diundangkan di Bangkalan pada tanggal 23 September 2010


7. Lampiran VIII

8. Lampiran IX

- Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya

yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran ini;

- Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

## Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

## Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan.

Ditetapkan di Bangkalan pada tanggal 23 September 2010


Diundangkan di Bangkalan

pada tanggal 23 September 2010

SEKRETARIS KABUPATEN BANGKALAN


•

•

## SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGKALAN BAGIAN HUKUM

Bangkalan,

2010

Nemer

188.45/

/433.013/2010

Kepada

Yth. Bapak Bupati Bangkalan

di -

BANGKALAN

## NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hermat kensep

Kepada

D a ri

Tentang

Catatan

Lampiran

Bagian Hukum

1. Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010.

2. Peraturan Bupati tentang Penjabaran Peubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010.

3. Tim Penyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prieritas Plafen Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2010 dan APBD Tahun Anggaran 2011.

Apabila Bapak berkenan mehen tanda tangan, sebanyak 18 (delapan belas) kali.

DISPOSISI PIMPINAN

SEKRETARIS DAERAH

./

Drs.E

SUDARMAWAN

MM \-

Pe

bina Utama

Madya

NIP. 1

5802121985031018