UNDANG-UNDANG RI Nomor 1 Tahun 1998 tentang PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG TENTANG KEPAILITAN (berlaku 22 April 1998)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa gejolak moneter yang terjadi di Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 telah memberi pengaruh yang tidak menguntungkan terhadap kehidupan perekonomian nasional, dan menimbulkan kesulitan yang besar dikalangan dunia usaha untuk meneruskan kegiatannya termasuk dalam memenuhi kewajiban kepada kreditur;
- b. bahwa untuk memberikan kesempatan kepada pihak kreditur dan perusahaan sebagai debitur untuk mengupayakan penyelesaian yang adil, diperlukan sarana hukum yang dapat digunakan secara cepat, terbuka dan efektif;
- c. bahwa salah satu sarana hukum yang menjadi landasan bagi penyelesaian utang-piutang adalah peraturan tentang kepailitan, termasuk peraturan tentang penundaan kewajiban pembayaran utang;
- d. bahwa peraturan tentang kepailitan yang masih berlaku yaitu Faillissements-Verordening atau Undang-undang tentang Kepailitan sebagaimana termuat dalam Staatsblad Tahun 1905 Nomor 217 juncto Staatsblad Tahun 1906 Nomor 348, memerlukan penyempurnaan dan penyesuaian dengan keadaan dan kebutuhan bagi penyelesaian utang-piutang tadi;
- e. bahwa untuk mengatasi gejolak moneter beserta akibatnya yang berat terhadap perekonomian saat ini, salah satu persoalan yang sangat mendesak dan memerlukan pemecahan adalah penyelesaian utang-piutang perusahaan, dan dengan demikian adanya peraturan
Mengingat
- 2 - kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran yang dapat digunakan oleh para debitur dan kreditur secara adil, cepat, terbuka dan efektif menjadi sangat perlu untuk segera diwujudkan;
- f. bahwa selain untuk memenuhi kebutuhan dalam rangka penyelesaian utang-piutang tersebut diatas, terwujudnya mekanisme penyelesaian sengketa secara adil, cepat, terbuka dan efektif melalui suatu pengadilan khusus di linkgungan Peradilan Umum yang dibentuk dan bertugas menangani, memeriksa dan memutuskan berbaga sengketa tertentu di bidang perniagaan termasuk di bidang kepailitan dan penundaan pembayaran, juga sangat diperlukan dalam penyelenggaraan kegiatan usaha dan kedihupan perekonomian pada umumnya;
- g. bahwa sehubungan dengan adanya kebutuhan yang sangat mendesak bagi penyelesaian masalah seperti tersebut di atas, dipandang perlu untuk secepatnya melakukan penyempurnaan terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-undang tentang Kepailitan (Staatsblad Tahun 1905 Nomor 217 juncto Staatsblad Tahun 1906 Nomor 348), dan menetapkannya dengan Peraturan Pemerintah Penggati Undang-undang;
: 1. Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang tentang Kepailitan (Staatsblad Tahun 1905 Nomor 217 juncto Staatsblad Tahun 1906 Nomor 348);
3. Reglemen Indonesia yang Diperbaharuhi (Het Herziene Inlandsch Reglement, Staatsblad Tahun 1926 Nomor 559 juncto Staatsblad Tahun 1941 Nomor 44);
Menetapkan
4. Reglemen Acara Hukum untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Rechtsreglement Buitengewesten, Staatsblad Tahun 1927 Nomor 227)
5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2951);
6. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3316);
7. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3327);
MEMUTUSKAN:
: PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG TENTANG
PERATURAN KEPAILITIAN.
Pasal I
Mengubah beberapa ketentuan dan menambahan ketentuan baru dalam Undang-undang tentang Kepailitan, sebagai berikut:
1. Mengubah ketentuan Pasal 1, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:
Pasal 1
- (1) Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, baik atas permohonannya sendiri, maupun atas permintaan seorang atau lebih krediturnya.
Pasal 2
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat juga diajukan oleh Kejaksaan untuk kepentingan umum.
- (3) Dalam hal menyangkut debitur yang merupakan bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia.
- (4) Dalam hal menyangkut dibitur yang merupakan perubsahaan efek, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal."
2. Mengubah ketentuan Pasal 2, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:
- (1) Putusan atas permohonan penyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan sebagimana dimaksud dalam Undang-undang ini, ditetapkan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum debitur.
- (2) Dalam hal debitur telah meninggalkan wilayah Republik Indonesia Pengadilan yang berwenang menetapkan putusan atas permohonan penyataan pailit adalah Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum terakhir debitur.
- (3) Dalam hal debitur adalah pesero suatu firma, Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum firma tersebut juga berwenang memutuskan.
- (4) Dalam hal debitur tidak bertempat kedudukan dalam wilayah Republik Indonesia tetapi menjalankan profesi atau usahanya dalam wilayah Republik Indonesia, Pengadilan yang berwenang memutuskan adalah Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum kantor debitur menjalankan profesi atau usahanya.
- (5) Dalam hal debitur merupakan badan hukum, maka kedudukan hukumnya adalah sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasarnya."
Pasal 3
- (1) Dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh debitur yang menikah, permohonan hanya dapat diajukan atas persetujuan suami atau isterinya.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku apabila tidak ada percampuran harta."
Pasal 4
- (1) Permohonan pernyataan pailit diajukan kepada Pengadilan melalui Panitera.
- (2) Panitera mendaftarkan permohonan pernyataan pailit pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan, dan kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani Panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran.
- (3) Panitera menyampaikan permohonan pernyataan pailit kepada Ketua Pengadilan Negeri dalan jangka waktu paling lambat 1x24 jam terhitung sejak tanggal permohonan didaftarkan.
- (4) Dalam jangka waktu paling lambat 2x24 jam terhitung sejak tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan, Pengadilan mempelajari permohonan dan menetapkan hari sidang.
- (5) Sidang pemeriksaan atas permohonan pernyataan pailit diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan didaftarkan.
- (6) Atas permohonan debitur dan
Pasal 5
Permohonan sebagaiman dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 56A, Pasal 66, Pasal 151, Pasal 161, Pasal 197 dan Pasal 205 harus diajukan oleh seorang penasehat hukum yang memiliki izin praktek.
Pasal 6
- (1) Pengadilan:
- a. wajib memanggil debitur, dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh kreditur atau Kejaksaan;
- b. dapat memanggil debitur, dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh debitur dan terdapat keraguan bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) telah terpenuhi.
- (2) Pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Panitera paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum sidang pemeriksaan pertama diselenggarakan.
- (3) Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) telah terpenuhi.
- (4) Putusan atas permohonan pernyataan pailit harus ditetapkan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung
- 8 - sejak tanggal permohonan penyataan pailit didaftarkan.
- (5) Putusan atas permohonan pernyataan pailit sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya hukum.
- (6) Dalam jangka waktu paling lambat 2x24 jam terhitung sejak tanggal putusan atas permohonan pernyataan pailit ditetapkan, Pengadilan wajib menyampaikan dengan surat dinas tercatat atau melalui kurir kepada debitur, pihak yang mengajukan permohonan pernyataan pailit dan kurator serta Hakim Pengawas, salinan putusan Pengadilan yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut."
Pasal 7
- (1) Selama putusan atas permohonan pernyataan pailit belum ditetapkan setiap kreditur atau Kejaksaan dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk:
- a. meletakkan sita jaminan terhadap sebagian atau seluruh kekayaan dibitur; atau
- b. menunjuk kurator sementara untuk:
- 1) mengawasi pengelolaan usaha debitur; dan
- 2) mengawasi pembayaran kepada kreditur, pengalihan atau
- 9 - pengagunan kekayaan debitur yang dalam rangka kepailitan memerlukan persetujuan kurator.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dikabulkan, apabila hal tersebut diperlukan guna melindungi kepentingan kreditur.
- (3) Dalam hal permohonan sebagiamana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dikabulkan, Pengadilan dapat menetapkan syarat agar kreditur pemohon memberikan jaminan dalam jumlah yang dianggap wajar oleh Pengadilan."
Pasal 8
- (1) Upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit, adalah kasasi ke Mahkamah Agung .
- (2) Permohonan kasasi sebagiamana dimaksud dalam ayat (1) diajukan dalam jangka waktu paling lambat 8 (delapan) hari terhitung sejak tanggal putusan yang dimohonkan kasasi ditetapkan, dengan mendaftarkannya pada Panitera dimana Pengadilan yang telah menetapkan putusan atas permohonan pernyataan pailit berada.
- (3) Panitera mendaftar permohonan kasasi pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan, dan kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangai Panitera dengan tanggal
- 10 - yang sama dengan tanggal penerimaan pendaftaran.
Pasal 9
- (1) Pemohon kasasi wajib menyampaikan kepada Panitera memori kasasi dan kepada pihak terkasasi salinan permohonan kasasi berikut salinan memori kasasi, pada tanggal permohonan kasasi didaftarkan.
- (2) Panitera wajib mengirimkan permohonan kasasi dan memori kasasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada pihak terkasasi dalam jangka waktu 1x24 jam terhitung sejak permohonan kasasi didaftarkan.
- (3) Dalam hal terkasasi mengajukan kontra memori kasasi, pihak terkasasi wajib menyampaikan kepada Panitera kontra memori kasasi dan kepada pemohon kasasi salinan kontra memori kasasi, dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pihak terkasasi menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
- (4) Dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan. Panitera wajib menyampaikan permohonan kasasi, memori kasasi dan kontra memori kasasi yang bersangkutan kepada Mahkamah Agung melalui Panitera Mahkamah Agung.
Pasal 10
- (1) Mahkamah Agung dalam jangka waktu paling lambat 2x24 jam terhitung sejak tanggal permohonan kasasi diterima oleh Panitera Mahkamah Agung, mempelajari permohonan tersebut dan
- 11 - menetapkan hari sidang.
- (2) Sidang pemeriksaan atas permohonan kasasi dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan.
- (3) Putusan atas permohonan kasasi harus ditetapkan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan.
- (4) Putusan atas permohonan kasasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum.
- (5) Dalam jangka waktu paling lambat 2x24 jam terhitung sejak tanggal putusan atas permohonan kasasi ditetapkan, Mahkamah Agung wajib menyampaikan kepada Panitera, permohonan, termohon dan kurator serta Hakim Pengawas, salinan putusan kasasi yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut.
Pasal 11
Terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dapat diajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung."
Pasal 12
- 12 -
- (1) Terhitung sejak tanggal putusan pernyataan pailit ditetapkan, kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan atau pemberesan atas harta pailit, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali.
<!-- formula-not-decoded -->
- (2) Dalam hal putusan pernyataan pailit dibatalkan sebagai akibat adanya kasasi atau peninjauan kembali, segala perbuatan yang telah dilakukan oleh kurator sebelum atau pada tanggal kurator menerima pemberitahuan tentang putusan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, tetap sah dan mengikat bagi debitur."
Pasal 13
10. Mengubah ketentuan Pasal 13, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:
Pasal 14
10. Mengubah ketentuan Pasal 13, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:
- (1) Dalam putusan pernyataan pailit harus diangkat:
- a. seorang Hakim Pengawas yang ditunjuk dari Hakim Pengadilan; dan
- b. kurator.
- (2) Dalam hal debitur atau kreditur tidak mengajukan usul pengangkatan kurator lain kepada Pengadilan, maka Balai Harta Peninggalan bertindak selaku kurator.
- (3) Kurator yang diangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, harus independen dan tidak mempunyai benturan kepentingan dengan debitur atau kreditur.
- (4) Dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit ditetapkan, kurator mengumumkan
- 13 -
dalam Berita Negara Republik Indonesia serta dalam sekurang-kurangnya 2 (dua) surat kabar harian yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas, hal-hal sebagai berikut:
- a ikhtisar putusan pernyataan pailit;
- b. identitas, alamat dan pekerjaan debitur;
- c. identitas, alamat dan pekerjaan anggota panitia sementara kreditur, apabila telah ditunjuk;
- d. tempat dan waktu penyelenggaraan rapat pertama kreditur; dan
- e. identitas Hakim Pengawas."
11. Menghapus ketentuan Pasal 14A.
Pasal 15
- (2) Hakim yang memerintahkan pengakhiran pailit menetapkan jumlah biaya kepailitan dan imbalan jasa kurator, dan membebankannya kepada debitur.
- (3) Biaya dan imbalan jasa tersebut harus didahulukan atas semua utang yang tidak dijamin dengan agunan.
- (4) Terhadap penetapan hakim mengenai biaya dan imbalan jasa
- 14 -
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), tidak dapat diajukan upaya hukum apapun.
- (5) Untuk pelaksanaan pembayaran biaya dan imbalan jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Hakim mengeluarkan fiat eksekusi."
13. Mengubah ...
Pasal 18
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan isi daftar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua Mahkamah Agung.
- (3) Daftar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terbuka untuk umum dan dapat dilihat oleh setiap orang tanpa dikenakan biaya."
Pasal 36
- (1) Dalam hal pada saat putusan pernyataan pailit ditetapkan terdapat perjanjian timbal balik yang belum atau baru sebagian dipenuhi, maka pihak dengan siapa debitur mengadakan perjanjian tersebut dapat meminta kepada kurator untuk memberikan kepastian tentang kelanjutan pelaksanaan perjanjian tersebut dalam jangka waktu yang disepakati oleh kurator dan pihak tersebut.
- (2) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan mengenai jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Hakim Pengawas
- 15 - menetapkan jangka waktu tersebut.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) kurator tidak memeberikan jawaban atau tidak bersedia melanjutkan pelaksanaan perjanjian tersebut, maka perjanjian berakhir dan pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat
dapat menuntut ganti rugi dan akan diperlakukan sebagai kreditur konkuren.
- (4) Apabila kurator menyatakan kesanggupannya, maka pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat meminta kurator untuk memberikan jaminan atas kesanggupannya melaksanakan perjanjian tersebut.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat yang yang
- (3) dan ayat (4) tidak berlaku terhadap perjanjian mewajibkan debitur melakukan sendiri perbuatan diperjanjikan."
Pasal 41
- (1) Untuk kepentingan harta pailit dapat dimintakan pembatalan atas segala perbuatan hukum debitur yang telah dinyatakan pailit yang merugikan kepentingan kreditur, yang dilakukan sebelum pernyataan pailit ditetapkan.
- (2) Pembatalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan, apabila dapat dibuktikan bahwa pada saat perbuatan hukum tersebut dilakukan debitur dan pihak dengan siapa perbuatan hukum itu dilakukan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan
- 16 - mengakibatkan kerugian bagi kreditur.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah perbuatan hukum debitur yang wajib dilakukannya
Pasal 42
Apabila perbuatan hukum yang merugikan para kreditur dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum putusan pernyataan pailit ditetapkan, sedangkan perbuatan tersebut tidak wajib dilakukan debitur, maka kecuali dapat dibuktikan sebaliknya, debitur dan pihak dengan siapa perbuatan tersebut dilakukan dianggap mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2), dalam hal perbuatan tersebut:
- a merupakan perikatan dimana kewajiban debitur jauh melebihi kewajiban pihak dengan siapa perikatan tersebut dilakukan;
- b. merupakan pembayaran atas, atau pemberian jaminan untuk utang yang belum jatuh tempo dan belum dapat ditagih;
- c. dilakukan oleh debitur perorangan, dengan atau terhadap:
- 1) suami atau isterinya, anak angkat, atau keluarganya sampai derajat ketiga;
- 2) suatu badan hukum dimana debitur atau pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam angka 1) adalah anggota direksi atau pengurus atau apabila pihak-pihak tersebut, baik
- 17 -
sendiri-sendiri ataupun bersama-sama, ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kepemilikan badan hukum tersebut paling kurang sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari modal disetor;
- d. dilakukan oleh debitur yang merupakan badan hukum, dengan atau terhadap:
- 1) anggota direksi atau pengurus dari debitur, atau suami/isteri, atau anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga, dari anggota direksi atau pengurus tersebut;
- 2) Perorangan, baik sendiri atau bersama-sama dengan suami/isteri atau anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga dari perorangan tersebut, yang ikut serta secara langsung ataupun tidak langsung, dalam kepemilikan pada debitur paling kurang sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari modal disetor;
- 3) perorangan yang suami/isteri, atau anak angkat, atau keluarganya sampai derajat ketiga, yang ikut serta secara langsung ataupun tidak langsung dalam kepemilikan pada debitur paling kurang sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari modal disetor;
- e. dilakukan oleh debitur yang merupakan badan hukum dengan atau terhadap badan hukum lainnya, apabila:
- 1) perorangan anggota direksi atau pengurus pada kedua badan usaha tersebut adalah orang yang sama;
- 18 -
- 2) suami/isteri, atau anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga dari perorangan anggota direksi atau pengurus debitur merupakan anggota direksi atau pengurus pada badan hukum lainnya, atau sebaliknya;
- 3) perorangan anggota direksi atau pengurus, atau anggota badan pengawas pada debitur, atau suami/isteri, atau anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga, baik sendiri atau bersama-sama, ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kepemilikan badan hukum lainnya paling kurang sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari modal disetor, atau sebaliknya;
- 4) debitur adalah anggota direksi atau pengurus pada badan hukum lainnya, atau sebaliknya.
- 5) badan hukum yang sama, atau perorangan yang sama baik bersama, atau tidak dengan suami/isterinya, dan atau para anak angkatnya dan keluarganya sampai derajat ketiga ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kedua badan hukum tersebut paling kurang sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari modal disetor;
- f. dilakukan oleh debitur yang merupakan badan hukum dengan atau terdapat badan hukum lian dalam kelompok badan hukum dimana debitur adalah anggotanya."
Pasal 43
- 19 -
Hibah yang dilakukan debitur dapat dimintakan pembatalannya, apabila kurator dapat membuktikan bahwa pada saat hibah tersebut dilakukan debitur mengetahui atau patut mengetahui bahwa dindakan tersebut akan mengakibatkan krugian bagi kreditur."
Pasal 44
Kecuali apabila dapat dibuktikan sebaliknya, debitur dianggap mengetahui atau patut mengetahui bahwa hibah tersebut merugikan kreditur apabila hibah tersebut dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum putusan pernyataan pailit ditetapkan."
Pasal 45
19. Menghapus ketentuan Pasal 45.
Pasal 56
- (1) Dengan tetap
- (1) Hak eksekusi kreditur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dan hak pihak ketiga untuk menuntut hartanya yang
- 20 -
berada dalam penguasaan debitur yang pailit atau kurator, ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan pailit ditetapkan.
- (2) Penangguhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku terhadap tagihan kreditur yang dijamin dengan uang tunai dan hak kreditur untuk memperjumpakan utang.
- (3) Selama jangka waktu penangguhan sebagaimana dimaksud delam ayat (1), kurator dapat menggunakan atau menjual harta pailit yang berada dalam pengawasan kurator dalam rangka kelangsungan usaha debitur, sepanjang untuk itu telah diberikan perlindungan yang wajar bagi kepentingan kreditur atau pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (4) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berakhir karena hukum pada saat kepailitan diakhiri lebih dini atau pada saat dimulainya keadaan insolvensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 ayat (1).
- (5) Kreditur atau pihak ketiga yang haknya ditangguhkan dapat mengajukan permohonan kepada kurator untuk mengangkat penangguhan atau mengubah syarat-syarat pengangguhan tersebut.
- (6) Apabila kurator menolak permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), kreditur atau pihak ketiga dapat mengajukan permohonan tersebut kepada Hakim Pengawas.
- (7) Hakim Pengawas selambat-lambatnya 1 (satu) hari sejak permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) diajukan, wajib memerintahkan kurator untuk segera memanggil dengan surat tercatat atau melalui kurir, para kreditur dan pihak ketiga
- 21 - sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) untuk didengar pada sidang pemeriksaan atas permohonan tersebut.
- (8) Hakim Pengawas wajib memeberika putusan atas permohonan dimaksud dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari terhitung sejak permohonan sebagaimana tersebut dalam ayat (6) diajukan kepada Hakim Pengawas.
- (9) Dalam memutuskan permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), Hakim Pengawas mempertimbangkan:
- a. lamanya jangka waktu penangguhan yang sudah berlangsung;
- b. perlindungan kepentingan para kreditur dan pihak ketiga di maksud;
- c. kemungkinan terjadinya perdamaian;
- d. dampak penangguhan tersebut atas kelangsungan usaha dan manajemen usaha debitur serta pemberesan harta pailit.
- (10) Putusan Hakim Pengawas atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) dapat berupa diangkatnya penangguhan untuk satu atau lebih kreditur, dan atau menetapkan persyaratan tentang lamanya waktu penangguhan, dan atau tentang satu atau beberapa agunan yang dapat dieksekusi oleh kreditur.
- (11) Apabila Hakim Pengawas menolak untuk mengngkat atau mengubah persyaratan penangguhan tersebut, Hakim Pengawas wajib memerintahkan agar kurator memeberikan perlindungan yang dianggap wajar untuk melindungi kepentingan pemohon.
- (12) Terhadap putusan Hakim Pengawas, kreditur atau pihak ketiga yang mengajukan permohonan sebagiamana dimaksud dalam ayat (6) atau kurator dapat mengajukan perlawanan kepada
Pengadilan dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak putusan ditetapkan, dan Pengadilan wajib memutuskan perlawanan tersebut dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal perlawanan tersebut diajukan.
- (13) Terhadap putusan Pengadilan sebagimana dimaksud dalam ayat (12) tidak dapat diajukan kasasi atau peninjauan kembali."
Pasal 57
- (1) Dengan tetap
Pasal 65
- (3) Apabila ada saksi yang tidak datang menghadap atau menolak memberikan kesaksiannya, maka bagi mereka berlaku Pasal 140, Pasal 141 dan Pasal 148 Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (Het Herziene Inlandsch Reglement) atau Pasal-Pasa 166, 167 dan 176 Reglemen Acara Hukum untuk Daerah Luar Jawa dan
- 24 -
Madura (Rechtsreglement Buitengewesten).
- (4) Apabila saksi mempunyai tempat kedudukan hukum di luar kedudukan hukum Pengadilan yang menetapkan putusan pernyataan pailit, Hakim Pengawas dapat melimpahkan pendengaran keterangan daksi kepada Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum saksi."
25. mengubah judul Bagian ketiga Paragraf 2, sehingga berbunyi sebagai berikut:
25. mengubah ...
Paragraf 2
tentang Kurator"
Pasal 67
- (1) Tugas kurator adalah melakukan pengurusan dan atau pemberesan harta pailit.
- (2) Dalam melakukan tugasnya, korator:
- a. tidak diharuskan memperoleh persetujuan dari atau menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada debitur atau salah satu organ debitur, meskiun dalam keadaan di luar kepailitan persetujuan atau pemberitahuan demikian dipersyaratkan;
- b. dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga, semata-mata dalam rangka meningkatkan nilai harta pailit.
- 25 -
- (3) Apabila dalam melakukan pinjaman dari pihak ketiga kuratir perlu membebani harta pailit dengan hak tanggungan, gadai atau hak agunan atas kebendaan lainnya, maka pinjaman tersebut harus terlebih daluhu memperoleh persetujuan Hakim Pengawas.
- (4) Pembebanan harta pailit dengan hak tanggungan, gadai atau hak agunan atas kebendaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), hanya dapat dilakukan terhadap bagian harta pailit yang belum dijadikan jaminan utang.
<!-- formula-not-decoded -->
- (5) Untuk menghadap dimuka Pengadilan, kurator harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari Hakim Pengawas, kecuali menyangkut sengketa pencocokan piutang atau dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39 dan Pasal 57 ayat (2)."
27. Menambah bebeapa ketentuan baru diantara Pasal 67 dan Pasal 68, yang dijadikan Pasal 67A, Pasal 67B, Pasal 67C dan Pasal 67D, yang berbunyi sebagai berikut:
- (1) Kurator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, adalah:
- a. Balai Harta Peninggalan; atau
- b. kurator lainnya.
- (2) Yang dapat menjadi kurator sebagimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, adalah:
- a. perorangan atau persekutuan perdata yang berdomisili di Indonesia, yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan atau membereskan harta pailit;
- 26 - dan
- b. telah terdaftar pada Departemen Kehakiman.
- (1) Pengadilan setiap saat dapat mengabulkan usul penggantian kurator, setelah memanggil dan mendengar kurator, dan mengangkat kurator lain dan atau mengangkat kurator tambahan:
- a. atas permintaan kurator sendiri
- b. atas permintaan kurator lainnya, jika ada;
- c. atas usulan Hakim Pengawas; atau
- d. atas permintaan debitur yang pailit.
- (2) Pengadilan harus memberhentikan atau mengangkat kurator atas permintaan atau atas usul kreditur konkuren
Kurator bertanggung jawab, terhadap kesalahan atau kelaliannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit.
Dengan tetap
Pasal 69
Besarnya imbalan jasa yang harus dibayarkan kepada kurator ditetapkan
Pasal 70
- (1) Apabila diangkat lebih dari satu kurator, maka untuk melakukan tindakan yang sah dan mengikat, para kurator memerlukan persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah para kurator.
- (2) Apabila suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, tindakan sebagiamana dimaksud dalam ayat (1) harus memperoleh persetujuan Hakim Pengawas.
- (3) Seorang kurator yang ditunjuk untuk tugas khusus
- (1) Setiap tiga bulan, kurator harus menyampaikan laporan kepada Hakim, Pengawas mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya.
- 28 -
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bersifat terbuka untuk umum dan dapat dilihat oleh setiap orang tanpa dipungut biaya.
- (3) Hakim Pengawas dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)."
Pasal 72
- (1) Setelah pencocokan utang selesai dilakukan, Hakim Pengawas wajib menawarkan kepada para kreditur untuk membentuk Panitia Kresitur secara tetap.
- (2) Atas permintaan kreditur konkuren
Pasal 78
- (1) Kecuali ditetapkan lain dalam Undang-undang ini, segala putusan rapat kreditur ditetapkan
Pasal 90
- (1) Atas persetujuan Hakim Pengawas
- (1)
- (1) Atas persetujuan Hakim Pengawas, kurator dapat mengalihkan harta pailit sepanjang diperlukan untuk menutup ongkos kepailitan atau apabila penanhannya akan mengakibatkan kerugian pada harta pailit, meskipun terhadap putusan pernyataan pailit diajukan kasasi atau peninjauan kembali."
36. Mengubah ketentuan Pasal 104, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:
- (1) Apabila nilai harta pailit yang dapat dibayarkan kepada kreditur yang diistimewakan dan kreditur konkuren melebihi jumlah tagihan terhadap harta pailit, dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak putusan pernyataan pailit mempunyai kekuatan hukum tetap, Hakim Pengawas dapat menetapkan:
- a. batas akhir pengajuan tagihan;
- b. hari, tanggal, waktu dan tempat Rapat Kreditur untuk mengadakan pencocokan utang.
- (2) Harus ada paling sedikit 14 (empat belas) hari antara tanggal-tanggal yang disebutkan dalam huruf a dan huruf b di atas."
37. Mengubah ketentuan Pasal 109, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:
- (1) Dalam daftar sebagiamana dimaksud dalam Pasal 108, dibubuhkan pula catatan terhadap setiap piutang apakah menurut pendapat kurator piutang-piutang yang bersangkutan diistimerakan atau dijamin dengan hak tanggungan, gadai, atau hak agunan atas kebendaan lainnya atau apakah hak retensi untuk tagihan yang bersangkutan dapat dilaksanakan.
- (2) Apabila kurator hanya membantah adanya hak untuk didahulukan atau adanya hak retensi pada suatu piutang, piutang tersebut harus dimasukkan dalam daftar piutang yang untuk sementara diakui, berikut catatan kurator tentang bantahannya serta alasan-alasannya."
38. Mengubah ketentuan Pasal 124, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:
- (1) Terhadap bunga atas uang yang timbul setelah putusan pernyataan pailit ditetapkan tidak dapat dilakukan pencocokan utang kecuali dan hanya sepanjang dijamin dengan hak tanggungan, gadai, atau hak gunan atas kebendaan lainnya.
- (2) Terhadap bunga sebagiamana dimaksud dalam ayat (1) harus dilakukan pencocokan utang secara pro memori.
- (3) Apabila bunga yang bersangkutan tidak dapat dilunasi dengan hasil penjualan barang yang menjadi agunan, kreditur yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan haknya yang timbul dari pencocokan utang."
39. Mengubah ketentuan Pasal 128, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:
Para kreditur yang piutangnya dijamin dengan hak tanggungan, gadai atau hak agunan atas kebendaan lainnya ataupun yang mempunyai hak yang diidtimerakan atas suatu barang dalam harta pailit dan dapat ...
dapat membuktikan bahwa sebagian piutang tersebut kemungkinan tidak akan dapat dilunasi dari hasil penjualan barang yang menjadi kreditur konkuren atas bagian piutang tersebut, tanpa mengurangu hak untuk didahulukan atas barang yang menjadi agunan atas piutang."
40. Mengubah ketentuan Pasal 129 dengan menambah ketentuan baru yang dijadikan Pasal 129 ayat (2), yang berbunyi sebagai berikut:
- (2) Penetapan nilai piutang ke dalam mata uang Rupiah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan pada tanggal putusan pernyataan pailit ditetapkan."
41. Mengubah ketentuan Pasal 139 ayat (1), sehingga berbunyi sebagai berikut:
- (1) Dengan tetap
Rencana perdamaian diterima apabila disetujui dalam rapat kreditur oleh lebih 1/2 (satu perdua) jumlah kreditur konkuren yang hadir dalam rapat dan yang haknya diakui atau yang untuk sementara diakui yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah seluruh piutang konkuren yang diakui atau yang untuk sementara diakui dari kreditur kekuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut."
43. Mengubah ketentuan Pasal 142, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:
- (1) Apabila lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah kreditur yang hadir pada Rapat kreditur dan mewakili paling sedikit 1/2 (satu perdua) dari jumlah piutang para kreditur yang mempunyai hak seuara menyetujui untuk menerima rencana perdamaian, maka dalam jangka waktu paling lambat 8 (delapan) hari terhitung sejak pemungutan suara pertama diadakan, diselenggarakan pemungutan suara kedua, tanpa diperlukan pemanggilan.
- (2) Pada pemungutan suara kedua, para kreditur tidak terikat pada suara yang dikeluarkannya pada pemungutan pertama."
44. Menghapus ketentuan Pasal 149 ayat (3).
45. Mengubah ketentuan Pasal 151, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:
45. Mengubah ...
- (1) Kasasi atas putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 diselenggarakan sesuai dengan ketentuan sebagiamana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10.
- (2) Ketentuan sebagiamana dimaksud dalam Pasal 148, kecuali ketentuan yang menyangkut Hakim Pengawas, dan Pasal 149 ayat (1), berlaku pula dalam pemeriksaan permohonan kasasi sebagiamana dimaksud dalam ayat (1)."
46. Mengubah ketentuan pasal 162 ayat (3), sehingga berbunyi sebagai berikut:
- (1) Kurator wajib memberitahukan dan mengumumkan putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan cara sebagiamana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4)."
47. Mengubah ketentuan Pasal 170 ayat (1), sehingga berbunyi sebagai berikut:
- (1) Dengan tetap
- (1) Terhadap ketetapan Pengadilan sebagiamana dimaksud dalam Pasal 180 ayat (3), kurator atau setiap kreditur dapat mengajukan permohonan kasasi.
- (2) kasasi atas putusan Pengadilan sebagimana dimaksud dalam ayat
- (1) diselenggarakan sesuai dengan ketentuan sebagiamana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10.
- (3) Untuk kepentingan pemeriksaan atas permohonan kasasi, Mahkamah Agung dapat memanggil kurator atau para kreditur untuk didengar."
3. 49.Mengubah judul BAB KEDUA Tentang Pengunduran Pembayran, sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut:
BAB KEDUA TENTANG PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG"
Debitur yang tidak dapat atau memperkirakan bahwa ia tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud pada umumnya untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditur konkuren."
51. Mengubah ketentuan Pasal 213, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:
- (1) Permohonan penundaan kewajiban pembayran utang sebagiamana dimaksud dalam Pasal 212 harus diajukan debitur kepada Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dengan
Pasal 93
- 38 - ditandatangani olehya dan oleh penasehat hukumnya, dan disertai daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 beserta surat-surat bukti selayaknya.
Pasal 98
- (1) Atas persetujuan Hakim Pengawas, kurator dapat mengalihkan harta pailit sepanjang diperlukan untuk menutup ongkos kepailitan atau apabila penanhannya akan mengakibatkan kerugian pada harta pailit, meskipun terhadap putusan pernyataan pailit diajukan kasasi atau peninjauan kembali."
Pasal 104
- (1) Apabila nilai harta pailit yang dapat dibayarkan kepada kreditur yang diistimewakan dan kreditur konkuren melebihi jumlah tagihan terhadap harta pailit, dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak putusan pernyataan pailit mempunyai kekuatan hukum tetap, Hakim Pengawas dapat menetapkan:
- a. batas akhir pengajuan tagihan;
- b. hari, tanggal, waktu dan tempat Rapat Kreditur untuk mengadakan pencocokan utang.
- (2) Harus ada paling sedikit 14 (empat belas) hari antara tanggal-tanggal yang disebutkan dalam huruf a dan huruf b di atas."
37. Mengubah ketentuan Pasal 109, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:
Pasal 108
- (1) Dalam daftar sebagiamana dimaksud dalam Pasal 108, dibubuhkan pula catatan terhadap setiap piutang apakah menurut pendapat kurator piutang-piutang yang bersangkutan diistimerakan atau dijamin dengan hak tanggungan, gadai, atau hak agunan atas kebendaan lainnya atau apakah hak retensi untuk tagihan yang bersangkutan dapat dilaksanakan.
Pasal 109
- (1) Dalam daftar sebagiamana dimaksud dalam Pasal 108, dibubuhkan pula catatan terhadap setiap piutang apakah menurut pendapat kurator piutang-piutang yang bersangkutan diistimerakan atau dijamin dengan hak tanggungan, gadai, atau hak agunan atas kebendaan lainnya atau apakah hak retensi untuk tagihan yang bersangkutan dapat dilaksanakan.
- (2) Apabila kurator hanya membantah adanya hak untuk didahulukan atau adanya hak retensi pada suatu piutang, piutang tersebut harus dimasukkan dalam daftar piutang yang untuk sementara diakui, berikut catatan kurator tentang bantahannya serta alasan-alasannya."
Pasal 124
- (1) Terhadap bunga atas uang yang timbul setelah putusan pernyataan pailit ditetapkan tidak dapat dilakukan pencocokan utang kecuali dan hanya sepanjang dijamin dengan hak tanggungan, gadai, atau hak gunan atas kebendaan lainnya.
- (2) Terhadap bunga sebagiamana dimaksud dalam ayat (1) harus dilakukan pencocokan utang secara pro memori.
- (3) Apabila bunga yang bersangkutan tidak dapat dilunasi dengan hasil penjualan barang yang menjadi agunan, kreditur yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan haknya yang timbul dari pencocokan utang."
Pasal 128
Para kreditur yang piutangnya dijamin dengan hak tanggungan, gadai atau hak agunan atas kebendaan lainnya ataupun yang mempunyai hak yang diidtimerakan atas suatu barang dalam harta pailit dan dapat ...
dapat membuktikan bahwa sebagian piutang tersebut kemungkinan tidak akan dapat dilunasi dari hasil penjualan barang yang menjadi kreditur konkuren atas bagian piutang tersebut, tanpa mengurangu hak untuk didahulukan atas barang yang menjadi agunan atas piutang."
Pasal 129
- (2) Penetapan nilai piutang ke dalam mata uang Rupiah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan pada tanggal putusan pernyataan pailit ditetapkan."
Pasal 139
41. Mengubah ketentuan Pasal 139 ayat (1), sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 140
- 24 -
Madura (Rechtsreglement Buitengewesten).
- (4) Apabila saksi mempunyai tempat kedudukan hukum di luar kedudukan hukum Pengadilan yang menetapkan putusan pernyataan pailit, Hakim Pengawas dapat melimpahkan pendengaran keterangan daksi kepada Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum saksi."
25. mengubah judul Bagian ketiga Paragraf 2, sehingga berbunyi sebagai berikut:
25. mengubah ...
Paragraf 2
tentang Kurator"
26. Mengubah ketentuan Pasal 67, sehingga sekuruhnya berbunyi sebagai berikut:
- (1) Tugas kurator adalah melakukan pengurusan dan atau pemberesan harta pailit.
- (2) Dalam melakukan tugasnya, korator:
- a. tidak diharuskan memperoleh persetujuan dari atau menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada debitur atau salah satu organ debitur, meskiun dalam keadaan di luar kepailitan persetujuan atau pemberitahuan demikian dipersyaratkan;
- b. dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga, semata-mata dalam rangka meningkatkan nilai harta pailit.
- 25 -
- (3) Apabila dalam melakukan pinjaman dari pihak ketiga kuratir perlu membebani harta pailit dengan hak tanggungan, gadai atau hak agunan atas kebendaan lainnya, maka pinjaman tersebut harus terlebih daluhu memperoleh persetujuan Hakim Pengawas.
- (4) Pembebanan harta pailit dengan hak tanggungan, gadai atau hak agunan atas kebendaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), hanya dapat dilakukan terhadap bagian harta pailit yang belum dijadikan jaminan utang.
<!-- formula-not-decoded -->
- (5) Untuk menghadap dimuka Pengadilan, kurator harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari Hakim Pengawas, kecuali menyangkut sengketa pencocokan piutang atau dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39 dan Pasal 57 ayat (2)."
27. Menambah bebeapa ketentuan baru diantara Pasal 67 dan Pasal 68, yang dijadikan Pasal 67A, Pasal 67B, Pasal 67C dan Pasal 67D, yang berbunyi sebagai berikut:
- (1) Kurator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, adalah:
- a. Balai Harta Peninggalan; atau
- b. kurator lainnya.
- (2) Yang dapat menjadi kurator sebagimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, adalah:
- a. perorangan atau persekutuan perdata yang berdomisili di Indonesia, yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan atau membereskan harta pailit;
- 26 - dan
- b. telah terdaftar pada Departemen Kehakiman.
- (1) Pengadilan setiap saat dapat mengabulkan usul penggantian kurator, setelah memanggil dan mendengar kurator, dan mengangkat kurator lain dan atau mengangkat kurator tambahan:
- a. atas permintaan kurator sendiri
- b. atas permintaan kurator lainnya, jika ada;
- c. atas usulan Hakim Pengawas; atau
- d. atas permintaan debitur yang pailit.
- (2) Pengadilan harus memberhentikan atau mengangkat kurator atas permintaan atau atas usul kreditur konkuren
Kurator bertanggung jawab, terhadap kesalahan atau kelaliannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit.
Dengan tetap
Besarnya imbalan jasa yang harus dibayarkan kepada kurator ditetapkan
- (1) Apabila diangkat lebih dari satu kurator, maka untuk melakukan tindakan yang sah dan mengikat, para kurator memerlukan persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah para kurator.
- (2) Apabila suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, tindakan sebagiamana dimaksud dalam ayat (1) harus memperoleh persetujuan Hakim Pengawas.
- (3) Seorang kurator yang ditunjuk untuk tugas khusus
- (1) Setiap tiga bulan, kurator harus menyampaikan laporan kepada Hakim, Pengawas mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya.
- 28 -
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bersifat terbuka untuk umum dan dapat dilihat oleh setiap orang tanpa dipungut biaya.
- (3) Hakim Pengawas dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)."
30. Mengubah ketentuan Pasal 72 ayat (1) dan ayat (2), sehingga berbunyi sebagai berikut:
- (1) Setelah pencocokan utang selesai dilakukan, Hakim Pengawas wajib menawarkan kepada para kreditur untuk membentuk Panitia Kresitur secara tetap.
- (2) Atas permintaan kreditur konkuren
- (1) Kecuali ditetapkan lain dalam Undang-undang ini, segala putusan rapat kreditur ditetapkan
- (1) Atas persetujuan Hakim Pengawas
- (1)
- (1) Atas persetujuan Hakim Pengawas, kurator dapat mengalihkan harta pailit sepanjang diperlukan untuk menutup ongkos kepailitan atau apabila penanhannya akan mengakibatkan kerugian pada harta pailit, meskipun terhadap putusan pernyataan pailit diajukan kasasi atau peninjauan kembali."
36. Mengubah ketentuan Pasal 104, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:
- (1) Apabila nilai harta pailit yang dapat dibayarkan kepada kreditur yang diistimewakan dan kreditur konkuren melebihi jumlah tagihan terhadap harta pailit, dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak putusan pernyataan pailit mempunyai kekuatan hukum tetap, Hakim Pengawas dapat menetapkan:
- a. batas akhir pengajuan tagihan;
- b. hari, tanggal, waktu dan tempat Rapat Kreditur untuk mengadakan pencocokan utang.
- (2) Harus ada paling sedikit 14 (empat belas) hari antara tanggal-tanggal yang disebutkan dalam huruf a dan huruf b di atas."
37. Mengubah ketentuan Pasal 109, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:
- (1) Dalam daftar sebagiamana dimaksud dalam Pasal 108, dibubuhkan pula catatan terhadap setiap piutang apakah menurut pendapat kurator piutang-piutang yang bersangkutan diistimerakan atau dijamin dengan hak tanggungan, gadai, atau hak agunan atas kebendaan lainnya atau apakah hak retensi untuk tagihan yang bersangkutan dapat dilaksanakan.
- (2) Apabila kurator hanya membantah adanya hak untuk didahulukan atau adanya hak retensi pada suatu piutang, piutang tersebut harus dimasukkan dalam daftar piutang yang untuk sementara diakui, berikut catatan kurator tentang bantahannya serta alasan-alasannya."
38. Mengubah ketentuan Pasal 124, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:
- (1) Terhadap bunga atas uang yang timbul setelah putusan pernyataan pailit ditetapkan tidak dapat dilakukan pencocokan utang kecuali dan hanya sepanjang dijamin dengan hak tanggungan, gadai, atau hak gunan atas kebendaan lainnya.
- (2) Terhadap bunga sebagiamana dimaksud dalam ayat (1) harus dilakukan pencocokan utang secara pro memori.
- (3) Apabila bunga yang bersangkutan tidak dapat dilunasi dengan hasil penjualan barang yang menjadi agunan, kreditur yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan haknya yang timbul dari pencocokan utang."
39. Mengubah ketentuan Pasal 128, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:
Para kreditur yang piutangnya dijamin dengan hak tanggungan, gadai atau hak agunan atas kebendaan lainnya ataupun yang mempunyai hak yang diidtimerakan atas suatu barang dalam harta pailit dan dapat ...
dapat membuktikan bahwa sebagian piutang tersebut kemungkinan tidak akan dapat dilunasi dari hasil penjualan barang yang menjadi kreditur konkuren atas bagian piutang tersebut, tanpa mengurangu hak untuk didahulukan atas barang yang menjadi agunan atas piutang."
40. Mengubah ketentuan Pasal 129 dengan menambah ketentuan baru yang dijadikan Pasal 129 ayat (2), yang berbunyi sebagai berikut:
- (2) Penetapan nilai piutang ke dalam mata uang Rupiah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan pada tanggal putusan pernyataan pailit ditetapkan."
41. Mengubah ketentuan Pasal 139 ayat (1), sehingga berbunyi sebagai berikut:
- (1) Dengan tetap
Pasal 141
Rencana perdamaian diterima apabila disetujui dalam rapat kreditur oleh lebih 1/2 (satu perdua) jumlah kreditur konkuren yang hadir dalam rapat dan yang haknya diakui atau yang untuk sementara diakui yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah seluruh piutang konkuren yang diakui atau yang untuk sementara diakui dari kreditur kekuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut."
Pasal 142
- (1) Apabila lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah kreditur yang hadir pada Rapat kreditur dan mewakili paling sedikit 1/2 (satu perdua) dari jumlah piutang para kreditur yang mempunyai hak seuara menyetujui untuk menerima rencana perdamaian, maka dalam jangka waktu paling lambat 8 (delapan) hari terhitung sejak pemungutan suara pertama diadakan, diselenggarakan pemungutan suara kedua, tanpa diperlukan pemanggilan.
- (2) Pada pemungutan suara kedua, para kreditur tidak terikat pada suara yang dikeluarkannya pada pemungutan pertama."
44. Menghapus ketentuan Pasal 149 ayat (3).
45. Mengubah ketentuan Pasal 151, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:
45. Mengubah ...
- (1) Kasasi atas putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 diselenggarakan sesuai dengan ketentuan sebagiamana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10.
Pasal 148
- (2) Ketentuan sebagiamana dimaksud dalam Pasal 148, kecuali ketentuan yang menyangkut Hakim Pengawas, dan Pasal 149 ayat (1), berlaku pula dalam pemeriksaan permohonan kasasi sebagiamana dimaksud dalam ayat (1)."
Pasal 149
45. Mengubah ketentuan Pasal 151, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:
45. Mengubah ...
Pasal 150
- (1) Kasasi atas putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 diselenggarakan sesuai dengan ketentuan sebagiamana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10.
Pasal 151
45. Mengubah ...
- (1) Kasasi atas putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 diselenggarakan sesuai dengan ketentuan sebagiamana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10.
- (2) Ketentuan sebagiamana dimaksud dalam Pasal 148, kecuali ketentuan yang menyangkut Hakim Pengawas, dan Pasal 149 ayat (1), berlaku pula dalam pemeriksaan permohonan kasasi sebagiamana dimaksud dalam ayat (1)."
Pasal 162
46. Mengubah ketentuan pasal 162 ayat (3), sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 168
- (5) Kreditur atau pihak ketiga yang haknya ditangguhkan dapat mengajukan permohonan kepada kurator untuk mengangkat penangguhan atau mengubah syarat-syarat pengangguhan tersebut.
- (6) Apabila kurator menolak permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), kreditur atau pihak ketiga dapat mengajukan permohonan tersebut kepada Hakim Pengawas.
- (7) Hakim Pengawas selambat-lambatnya 1 (satu) hari sejak permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) diajukan, wajib memerintahkan kurator untuk segera memanggil dengan surat tercatat atau melalui kurir, para kreditur dan pihak ketiga
- 21 - sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) untuk didengar pada sidang pemeriksaan atas permohonan tersebut.
- (8) Hakim Pengawas wajib memeberika putusan atas permohonan dimaksud dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari terhitung sejak permohonan sebagaimana tersebut dalam ayat (6) diajukan kepada Hakim Pengawas.
- (9) Dalam memutuskan permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), Hakim Pengawas mempertimbangkan:
- a. lamanya jangka waktu penangguhan yang sudah berlangsung;
- b. perlindungan kepentingan para kreditur dan pihak ketiga di maksud;
- c. kemungkinan terjadinya perdamaian;
- d. dampak penangguhan tersebut atas kelangsungan usaha dan manajemen usaha debitur serta pemberesan harta pailit.
- (10) Putusan Hakim Pengawas atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) dapat berupa diangkatnya penangguhan untuk satu atau lebih kreditur, dan atau menetapkan persyaratan tentang lamanya waktu penangguhan, dan atau tentang satu atau beberapa agunan yang dapat dieksekusi oleh kreditur.
- (11) Apabila Hakim Pengawas menolak untuk mengngkat atau mengubah persyaratan penangguhan tersebut, Hakim Pengawas wajib memerintahkan agar kurator memeberikan perlindungan yang dianggap wajar untuk melindungi kepentingan pemohon.
- (12) Terhadap putusan Hakim Pengawas, kreditur atau pihak ketiga yang mengajukan permohonan sebagiamana dimaksud dalam ayat (6) atau kurator dapat mengajukan perlawanan kepada
Pengadilan dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak putusan ditetapkan, dan Pengadilan wajib memutuskan perlawanan tersebut dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal perlawanan tersebut diajukan.
- (13) Terhadap putusan Pengadilan sebagimana dimaksud dalam ayat (12) tidak dapat diajukan kasasi atau peninjauan kembali."
22. Mengubah ketentuan Pasal 57, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:
- (1) Dengan tetap
- (3) Apabila ada saksi yang tidak datang menghadap atau menolak memberikan kesaksiannya, maka bagi mereka berlaku Pasal 140, Pasal 141 dan Pasal 148 Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (Het Herziene Inlandsch Reglement) atau Pasal-Pasa 166, 167 dan 176 Reglemen Acara Hukum untuk Daerah Luar Jawa dan
- 24 -
Madura (Rechtsreglement Buitengewesten).
- (4) Apabila saksi mempunyai tempat kedudukan hukum di luar kedudukan hukum Pengadilan yang menetapkan putusan pernyataan pailit, Hakim Pengawas dapat melimpahkan pendengaran keterangan daksi kepada Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum saksi."
25. mengubah judul Bagian ketiga Paragraf 2, sehingga berbunyi sebagai berikut:
25. mengubah ...
Paragraf 2
tentang Kurator"
26. Mengubah ketentuan Pasal 67, sehingga sekuruhnya berbunyi sebagai berikut:
- (1) Tugas kurator adalah melakukan pengurusan dan atau pemberesan harta pailit.
- (2) Dalam melakukan tugasnya, korator:
- a. tidak diharuskan memperoleh persetujuan dari atau menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada debitur atau salah satu organ debitur, meskiun dalam keadaan di luar kepailitan persetujuan atau pemberitahuan demikian dipersyaratkan;
- b. dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga, semata-mata dalam rangka meningkatkan nilai harta pailit.
- 25 -
- (3) Apabila dalam melakukan pinjaman dari pihak ketiga kuratir perlu membebani harta pailit dengan hak tanggungan, gadai atau hak agunan atas kebendaan lainnya, maka pinjaman tersebut harus terlebih daluhu memperoleh persetujuan Hakim Pengawas.
- (4) Pembebanan harta pailit dengan hak tanggungan, gadai atau hak agunan atas kebendaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), hanya dapat dilakukan terhadap bagian harta pailit yang belum dijadikan jaminan utang.
<!-- formula-not-decoded -->
- (5) Untuk menghadap dimuka Pengadilan, kurator harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari Hakim Pengawas, kecuali menyangkut sengketa pencocokan piutang atau dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39 dan Pasal 57 ayat (2)."
27. Menambah bebeapa ketentuan baru diantara Pasal 67 dan Pasal 68, yang dijadikan Pasal 67A, Pasal 67B, Pasal 67C dan Pasal 67D, yang berbunyi sebagai berikut:
- (1) Kurator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, adalah:
- a. Balai Harta Peninggalan; atau
- b. kurator lainnya.
- (2) Yang dapat menjadi kurator sebagimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, adalah:
- a. perorangan atau persekutuan perdata yang berdomisili di Indonesia, yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan atau membereskan harta pailit;
- 26 - dan
- b. telah terdaftar pada Departemen Kehakiman.
- (1) Pengadilan setiap saat dapat mengabulkan usul penggantian kurator, setelah memanggil dan mendengar kurator, dan mengangkat kurator lain dan atau mengangkat kurator tambahan:
- a. atas permintaan kurator sendiri
- b. atas permintaan kurator lainnya, jika ada;
- c. atas usulan Hakim Pengawas; atau
- d. atas permintaan debitur yang pailit.
- (2) Pengadilan harus memberhentikan atau mengangkat kurator atas permintaan atau atas usul kreditur konkuren
Kurator bertanggung jawab, terhadap kesalahan atau kelaliannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit.
Dengan tetap
Besarnya imbalan jasa yang harus dibayarkan kepada kurator ditetapkan
- (1) Apabila diangkat lebih dari satu kurator, maka untuk melakukan tindakan yang sah dan mengikat, para kurator memerlukan persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah para kurator.
- (2) Apabila suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, tindakan sebagiamana dimaksud dalam ayat (1) harus memperoleh persetujuan Hakim Pengawas.
- (3) Seorang kurator yang ditunjuk untuk tugas khusus
- (1) Setiap tiga bulan, kurator harus menyampaikan laporan kepada Hakim, Pengawas mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya.
- 28 -
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bersifat terbuka untuk umum dan dapat dilihat oleh setiap orang tanpa dipungut biaya.
- (3) Hakim Pengawas dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)."
30. Mengubah ketentuan Pasal 72 ayat (1) dan ayat (2), sehingga berbunyi sebagai berikut:
- (1) Setelah pencocokan utang selesai dilakukan, Hakim Pengawas wajib menawarkan kepada para kreditur untuk membentuk Panitia Kresitur secara tetap.
- (2) Atas permintaan kreditur konkuren
- (1) Kecuali ditetapkan lain dalam Undang-undang ini, segala putusan rapat kreditur ditetapkan
- (1) Atas persetujuan Hakim Pengawas
- (1)
- (1) Atas persetujuan Hakim Pengawas, kurator dapat mengalihkan harta pailit sepanjang diperlukan untuk menutup ongkos kepailitan atau apabila penanhannya akan mengakibatkan kerugian pada harta pailit, meskipun terhadap putusan pernyataan pailit diajukan kasasi atau peninjauan kembali."
36. Mengubah ketentuan Pasal 104, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:
- (1) Apabila nilai harta pailit yang dapat dibayarkan kepada kreditur yang diistimewakan dan kreditur konkuren melebihi jumlah tagihan terhadap harta pailit, dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak putusan pernyataan pailit mempunyai kekuatan hukum tetap, Hakim Pengawas dapat menetapkan:
- a. batas akhir pengajuan tagihan;
- b. hari, tanggal, waktu dan tempat Rapat Kreditur untuk mengadakan pencocokan utang.
- (2) Harus ada paling sedikit 14 (empat belas) hari antara tanggal-tanggal yang disebutkan dalam huruf a dan huruf b di atas."
37. Mengubah ketentuan Pasal 109, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:
- (1) Dalam daftar sebagiamana dimaksud dalam Pasal 108, dibubuhkan pula catatan terhadap setiap piutang apakah menurut pendapat kurator piutang-piutang yang bersangkutan diistimerakan atau dijamin dengan hak tanggungan, gadai, atau hak agunan atas kebendaan lainnya atau apakah hak retensi untuk tagihan yang bersangkutan dapat dilaksanakan.
- (2) Apabila kurator hanya membantah adanya hak untuk didahulukan atau adanya hak retensi pada suatu piutang, piutang tersebut harus dimasukkan dalam daftar piutang yang untuk sementara diakui, berikut catatan kurator tentang bantahannya serta alasan-alasannya."
38. Mengubah ketentuan Pasal 124, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:
- (1) Terhadap bunga atas uang yang timbul setelah putusan pernyataan pailit ditetapkan tidak dapat dilakukan pencocokan utang kecuali dan hanya sepanjang dijamin dengan hak tanggungan, gadai, atau hak gunan atas kebendaan lainnya.
- (2) Terhadap bunga sebagiamana dimaksud dalam ayat (1) harus dilakukan pencocokan utang secara pro memori.
- (3) Apabila bunga yang bersangkutan tidak dapat dilunasi dengan hasil penjualan barang yang menjadi agunan, kreditur yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan haknya yang timbul dari pencocokan utang."
39. Mengubah ketentuan Pasal 128, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:
Para kreditur yang piutangnya dijamin dengan hak tanggungan, gadai atau hak agunan atas kebendaan lainnya ataupun yang mempunyai hak yang diidtimerakan atas suatu barang dalam harta pailit dan dapat ...
dapat membuktikan bahwa sebagian piutang tersebut kemungkinan tidak akan dapat dilunasi dari hasil penjualan barang yang menjadi kreditur konkuren atas bagian piutang tersebut, tanpa mengurangu hak untuk didahulukan atas barang yang menjadi agunan atas piutang."
40. Mengubah ketentuan Pasal 129 dengan menambah ketentuan baru yang dijadikan Pasal 129 ayat (2), yang berbunyi sebagai berikut:
- (2) Penetapan nilai piutang ke dalam mata uang Rupiah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan pada tanggal putusan pernyataan pailit ditetapkan."
41. Mengubah ketentuan Pasal 139 ayat (1), sehingga berbunyi sebagai berikut:
- (1) Dengan tetap
Rencana perdamaian diterima apabila disetujui dalam rapat kreditur oleh lebih 1/2 (satu perdua) jumlah kreditur konkuren yang hadir dalam rapat dan yang haknya diakui atau yang untuk sementara diakui yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah seluruh piutang konkuren yang diakui atau yang untuk sementara diakui dari kreditur kekuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut."
43. Mengubah ketentuan Pasal 142, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:
- (1) Apabila lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah kreditur yang hadir pada Rapat kreditur dan mewakili paling sedikit 1/2 (satu perdua) dari jumlah piutang para kreditur yang mempunyai hak seuara menyetujui untuk menerima rencana perdamaian, maka dalam jangka waktu paling lambat 8 (delapan) hari terhitung sejak pemungutan suara pertama diadakan, diselenggarakan pemungutan suara kedua, tanpa diperlukan pemanggilan.
- (2) Pada pemungutan suara kedua, para kreditur tidak terikat pada suara yang dikeluarkannya pada pemungutan pertama."
44. Menghapus ketentuan Pasal 149 ayat (3).
45. Mengubah ketentuan Pasal 151, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:
45. Mengubah ...
- (1) Kasasi atas putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 diselenggarakan sesuai dengan ketentuan sebagiamana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10.
- (2) Ketentuan sebagiamana dimaksud dalam Pasal 148, kecuali ketentuan yang menyangkut Hakim Pengawas, dan Pasal 149 ayat (1), berlaku pula dalam pemeriksaan permohonan kasasi sebagiamana dimaksud dalam ayat (1)."
46. Mengubah ketentuan pasal 162 ayat (3), sehingga berbunyi sebagai berikut:
- (1) Kurator wajib memberitahukan dan mengumumkan putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan cara sebagiamana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4)."
Pasal 170
- (1) Dengan tetap
Pasal 180
- (1) Terhadap ketetapan Pengadilan sebagiamana dimaksud dalam Pasal 180 ayat (3), kurator atau setiap kreditur dapat mengajukan permohonan kasasi.
Pasal 182
- (1) Terhadap ketetapan Pengadilan sebagiamana dimaksud dalam Pasal 180 ayat (3), kurator atau setiap kreditur dapat mengajukan permohonan kasasi.
- (2) kasasi atas putusan Pengadilan sebagimana dimaksud dalam ayat
- (1) diselenggarakan sesuai dengan ketentuan sebagiamana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10.
- (3) Untuk kepentingan pemeriksaan atas permohonan kasasi, Mahkamah Agung dapat memanggil kurator atau para kreditur untuk didengar."
3. 49.Mengubah judul BAB KEDUA Tentang Pengunduran Pembayran, sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut:
BAB KEDUA TENTANG PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG"
Pasal 212
Debitur yang tidak dapat atau memperkirakan bahwa ia tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud pada umumnya untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditur konkuren."
Pasal 213
- (1) Permohonan penundaan kewajiban pembayran utang sebagiamana dimaksud dalam Pasal 212 harus diajukan debitur kepada Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dengan
- 38 - ditandatangani olehya dan oleh penasehat hukumnya, dan disertai daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 beserta surat-surat bukti selayaknya.
- (2) Pada surat permohonan tersebut di atas dapat dilampirkan rencana perdamaian sebagiamana dimaksud dalam Pasal 212.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) serta Pasal 6 ayat (5) berlaku mutatis mutandis sebagai tata cara pengajuan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagiamana dimaksud dalam ayat (1)."
Pasal 214
- (1) Surat permohonan berikut lampirannya, harus disediakan di Kepaniteraan, agar dapat diperiksa tanpa biaya oleh umum terutama pihak yang berkepentingan.
- (2) Pengadilan harus segera mengabulkan penundaan sementara kewajiban pembayaran utang dan harus menunjuk seorang Hakim Pengawas dari hakim Pengadilan serta mengangkat 1 (satu) atau lebih pengurus yang bersama dengan debitur mengurus harta debitur.
- (3) Segera setelah ditetapkan putusan penundaan sementara kewajiban pembayaran utang, Pengadilan melalui pengurus wajib memanggil debitur dan kreditur yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir, untuk menghadap dalam sidang yang diselenggarakan paling lambat pada hari ke 45 (empat puluh
- 39 - lima) terhitung setelah putusan penundaan sementara kewajiban pembayaran utang ditetapkan."
Pasal 215
- (1) Pengurus wajib segera mengumumkan putusan penundaan sementara kewajiban pembayaran utang dalam Berita Negara dan dalam 1 (satu) pengumuman itu juga harus memuat undangan untuk hadir pada persidangan yang merupakan rapat permusyawaratan hakim berikut, tanggal tempat dan waktu sidang tersebut, nama Hakim Pengawas dan nama serta alamat pengurus.
<!-- formula-not-decoded -->
- (2) Apabila pada surat permohonan dilampirkan rencana perdamaian maka hal ini harus disebutkan dalam pengumuman tersebut, dan pengumuman itu harus dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal sidang yang direncanakan."
Pasal 216
Putusan penundaan sementara kewajiban pembayaran utang berlaku sejak tanggal penundaan kewajiban pembayaran utang tersebut ditetapkan dan berlangsung sampai dengan tanggal sidang yang
- 40 - dimaksudkan dalam Pasal 215 ayat (1) diselenggarakan."
Pasal 217
- (1) Pada hari sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 ayat (1) Pengadilan harus memeriksa debitur, Hakim Pengawas, pengurus dan para kreditur yang hadir atau wakilnya yang ditunjuk
- (1) Jika jangka waktu penundaan sementara kewajiban pembayran utang berakhir karena kreditur konkuren tidak menyetujui pemberian penundaan kewajiban pembayaran utang secara tetap atau perpanjangannya sudah diberikan, tetapi sampai dengan
- 42 -
batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 217 ayat (4) belum tercapai persetujuan terhadap rencana perdamaian, maka pengurus pada hari berakhirnya wajib memberitahukan Pengadilan, yang harus menyatakan debitur pailit selambat-lambatnya pada hari berikutnya.
- (2) Pengurus wajib mengumumkan hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam surat kabar harian di mana permohonan penundaan kwajiban pembayaran utang diumumkan
- (1) Pengadilan harus mengangkat Panitia Kreditur apabila:
- a. permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang meliputi utang dalam jumlah besar atau bersifat rumit; atau
- b. pengangkutan tersebut dikehendaki oleh kreditur konkuren yang mewakili aling sedikit 1/2 (satu perdua) bagian dari seluruh tagihan yang diakui.
- (2) Pengurus dalam menjalankan jabatannya wajib menerima serta mempertimbangkan rekomendasi Panitia Kreditur.
- (1) Panitera Pengadaan wajib mengadakan daftar umum dengan mencantumkan untuk setiap penundaan kewajiban pembayaran utang:
- a. tanggal diberikan penundaan sementara kewajiban pembayaran utang dan tanggal-tanggal diberikan penundaan kewajiban pembayaran utang secara tetap berikut
- 43 - perpanjangannya;
- b. kutipan putusan Pengadilan yang menetapkan penundaan kewajiban pembayran utang yang bersifat sementara maupun yang tetap dan perpanjangannya;
- c. nama Hakim Pengawas dan pengurus yang diangkat;
- d. ringkasan isi perdamaian dan pengesahan perdamaian tersebut oleh Pengadilan;
- e. pengakhiran perdamaian.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan isi daftar umum tersebut ditetapkan oleh Mahkamah Agung.
- (3) Panitera Pengadilan wajib menyediakan daftar umum yang dapat diperiksa oleh siapapun tanpa dipungut biaya.
- (1) Jika diminta oleh pengurus, Hakim Pengawas dapat mendengar saksi atau memerintahkan pemeriksaan oleh ahli untuk menjelaskan keadaan yang menyangkut penundaan kewajiban pembayaran utang, dan saksi-saksi tersebut dipanggil sesuai dengan ketentuan dalam hukum acara perdata.
- (2) Dalam hal saksi tidak hadir atau menolak untuk mengangkat sumpah atau memberi keterangan, maka berlaku ketentuan dalam hukum acara perdata terhadap hal tersebut.
- (3) Suami/isteri atau mantan suami/isteri, anak-anak dan keturunan selanjutnya, dan orangtua, kakek-nenek debitur dapat menggunakan hak mereka untuk dibebaskan dari kewajiban memberi kesaksian.
- (1) Dalam putusan penundaan sementara kewajiban pembayaran utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 214, diangkat pengurus.
- (2) Pengurus yang diangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus independen dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan debitur atau kreditur.
- (3) Yang dapat menjadi pengurus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah:
- a. perorangan atau persekutuan perdata yang berdomisili di Indoneia, yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus harta debitur;
- b. telah terdafatar pada Departemen Kehakiman;
- (4) Pengurus bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan yang menyebabkan kerugian terhadap harta debitur.
- (5) Dalam putusan penundaan sementara kewajiban pembayaran utang harus dicantumkan besarnya biaya pengurusan harta debitur termasuk imbalan jasa bagi pengurus
Pasal 222
- (1) Apabila diangkat lebih dari satu pengurus, malka untuk melakukan tindakan yang sah dan mengikat, para pengurus memerlukan persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah para pengurus.
- (2) Apabila suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memperoleh persetujuan Hakim Pengawas.
- (3) Pengurus yang siangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 214 ayat (2) dapat diganti atau sitambah oleh Hakim Pengawas atas permintaan kreditur konkuren, dan permintaan tersebut hanya dapat diajukan apabila didasarkan atas persetujuan kreditur tersebut dalam rapat kreditur dengan suara terbanyak biasa."
Pasal 223
59. Mengubah ...
- (1) Dalam putusan yang memberi penundaan kewajiban pembayaran utang Pengadilan dapat memasukan ketentuan-ketentuan yang dianggap perlu untuk kepentingan para kreditur.
- (2) Hakim Pengawas dapat melakukan hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setiap waktu selama adanya penundaan kewajiban pembayaran utang,
Pasal 224
- (1) Jika penundaan kewajiban pembayaran utang telah diberikan, Hakim Pengawas dapat mengangkat satu atau lebih ahli untuk melakukan pemeriksaan dan penyusun laporan tentang keadaan harta debitur dalam jangka waktu tertetnu berikut perpanjangannya yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas.
- (2) Laporan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memuat pendapat yang disertai dengan alasan lengkap tentang keadaan harta debitur dan dokumen yang telah diserahkan oleh debitur serta tingkat kesanggupan atau kemampuan debitur dapat
memenuhi kewajibannya kepada para kreditur, dan laporan tersebut harus sedapat mungkin menunjukkan tindakan-tindakan yang harus diambil untuk dapat memenuhi tuntutan para kreditur.
- (3) Para ahli harus menyediakan laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) di Kantor anitera agar dapat diperiksa umum tanpa biaya dan tiada biaya dipungut untuk menyediakan laporan tersebut.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 berlaku pula bagi para ahli.
Pasal 225
- (1) Setiap 3 (tiga) bula pengurus wajib melaporkan keadaan harta debitur, dan ;aporan tersebut harus disediakan pula di Kantor Panitera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (3).
- (2) Jangka waktu pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang oleh Hakim Pengawas.
Pasal 226
- (1) Selama penundaan kewajiban pembayaran utang, tanpa diberi kewenangan oleh pengurus, maka debitur tidak dapat melakukan tindakan kepengurusan atau memindahan hak atas sesuatu bagian dari hartanya, dan jika debitur melanggar ketentuan ini, pengurus
berhak untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk memastikan bahwa harta debitur tidak dirugikan karena tindakan debitur tersebut.
- (2) Kewajiban-kewajiban debitur yang dilakukan tanpa mendapatkan kewanangan dari pengurus yang timbul setelah dimulainya penundaan kewajiban pembayaran utang, hanya dapat dibebaskan kepada harta debitur sepanjang hal itu menguntungkan harta debitur.
- (3) Atas dasar kewanangan yang diberikan oleh pengurus, debitur dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga semata-mata dalam rangka meningkatkan nilai harta debitur.
- 48 -
- (4) Apabila dalam melakukan pinjaman sebagiamana dimkasud dalam ayat (3) perlu diberikan agunan, debitur dapat membebani hartanya dengan hak tanggungan, gadai atau hak agunan atas kebendaan lainnya, sepanjang pinjaman tersebut telah memperoleh persetujuan Hakim Pengawas.
- (5) Pembebanan harta pailit dengan hak tanggungan, gadai atau hak agunan atas kebendaan lainnya sebagimana dimaksud dalam ayat (3) hanya dapat dilakukan terhadap bagian harta debitur yang belum dijadikan jaminan utang."
Pasal 228
- (1) Selama berlangsungnya penundaan kewajiban pembayaran utang, debitur tidak dapat dipaksa membayar utang-utangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 dan semua tindakan eksekusi ...
eksekusi yang telah dimulai guna mendapatkan pelunasan utang, harus ditangguhkan.
- (2) Kecuali telah ditetapkan tanggal yang lebih awal oleh Pengadilan
Pasal 231
eksekusi yang telah dimulai guna mendapatkan pelunasan utang, harus ditangguhkan.
- (2) Kecuali telah ditetapkan tanggal yang lebih awal oleh Pengadilan
- (1) Dengan tetap
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56A berlaku mutatis mutandis terhadap pelaksanaan hak kreditur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dan kreditur yang diistimewakan, dengan ketentuan bahwa penangguhan berlaku selama berlangsungnya penundaan kewajiban pembayaran utang."
Pasal 234
- (1) Dalam hal pada saat putusan penundaan kewajiban pembayaran utang ditetapkan terdapat perjanjian timbal balik yang belum atau baru sebagian dipenuhi, maka pihak dengan siapa debitur mengadakan perjanjian dapat meminta kepada pengurus untuk memberikan kepastian mengenai kelanjutan pelaksanaan perjanjian yang bersangkutan dalam jangka waktu yang disepakati oleh pengurus dan pihak tersebut.
- (2) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan mengenai jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Hakim Pengawas
- 51 - menetapkan jangka waktu tersebut.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) pengurus tidak memberikan jawaban atau tidak bersedia melanjutkan pelaksanaan perjanjian tersebut, maka perjanjian berakhir dan pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat menuntut ganti rugi sebagai kreditur konkuren.
- (4) Apabila pengurus menyatakan kesanggupannya, maka pengurus memberikan jaminan atas kesanggupannya untuk melaksanakan perjanjian tersebut.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tidak berlaku terhadap perjanjian yang mewajibkan debitur melakukan sendiri perbuatan yang diperjanjikan."
Pasal 237
- (1) Segera setelah penundaan kewajiban pembayaran utang dimulai, maka debitur berhak untuk memutuskan hubungan kerja dengan karyawannya, dengan mengindahkan ketentuan Pasal 226 dan tenggang waktu yang telah disetujui atau yang disyaratkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan pengertian bahwa bagaimanapun juga hubungan kerja itu boleh diakhiri dengan pemberitahuan pengehentian ubungan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang ketenagakerjaan yang berlaku.
- 52 -
- (2) Sejak mulai berlakunya penundaan kewajiban pembayaran utang, maka gaji serta biaya lain yang timbul dalam hubungan kerja tersebut menjadi utang harta debitur."
Pasal 240
- (1) Setelah penundaan kewajiban pembayaran utang diberikan, penundaan kewajiban pembayaran utang itu dapat diakhiri, baik atas permintaan Hakim Pengawas, atau atas permohonan pengurus atau satu atau lebih kreditur, atau atas prakarsa Pengadilan sendiri, dalam hal:
- a. debitur, selama waktu penundaan kewajiban pembayaran utang bertindak dengan itikad buruk dalam melakukan pengurusan terhadap hartanya;
- b. debitur mencaba merugikan para krediturnya;
- c. debitur melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 226 ayat (1);
- d. debitur lalai melaksanakan tindakan-tindakan yang diwajibkan kepadanya oleh Pengadilan pada saat atau setelah penundaan kewajiban pembayaran utang diberikan, atau lalai melaksanakan tindakan-tindakan yang disyaratkan oleh para pengurus demi kepentingan harta debitur;
- e. selama waktu penundaan kewajiban pembayaran utang, keadaan harta debitur ternyata tidak lagi memungkinkan dilanjutkannya penundaan kewajiban pembayaran utang; atau
- 53 -
- f. keadaan debitur tidak dapat diharapkan untuk memenuhi kewajibannya terhadap para kreditur pada waktunya.
- (2) Dalam keadaan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) huruf a dan huruf c pengurus wajib mengajukan permohonan pengakhiran penundaan kewajiban pembayaran utang.
- (3) Pemohon, Debitur dan Pengurus harus didengar atau dipanggil sebagaimana mestinya, dan panggilan dikeluarkan oleh Panitera pada tanggal yang telah ditetapkan oleh Pengadilan.
- (4) Putusan Pengadilan harus memuat alasan-alasan yang menjadi dasar putusan tersebut
- (5) Jika penundaan kewajiban pembayaran utang diakhiri
Pasal 241
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11 berlaku mutatis mutandis terhadap putusan pengakhiran penundaan kewajiban pembayaran utang."
Pasal 243
- (1) Jika Pengadilan menganggap bahwa sidang permohonan pengakhiran penundaan kewajiban pembayaran utang tidak dapat diselesaikan sebelum tanggal para kreditur didengar sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 214 ayat (3), Pengadilan wajib memerintahkan agar para kreditur diberitahu secara tertulis, bahwa mereka tidak dapat didengar pada tanggal tersebut.
- (2) Jika diperlukan, Pengadilan kemudian akan menetapkan selekasnya tanggal lain untuk sidang dan dalam hal demikian para kreditur wajib dipanggil oleh pengurus."
Pasal 246
- (1) Jika kepailitan dinyatakan sesuai ketentuan bab ini, atau dalam waktu 2 (dua) dua bulan setelah pengakhiran suatu penundaan kewajiban pembayaran utang, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. jangka waktu tersebut dalam Pasal 42 dan Pasal 44 harus dihitung telah dimulai sejak permulaan berlakunya penundaan kewajiban pembayaran utang;
- b. kurator mempunyai kewenangan yang diberikan kepada pengurus sesuai Pasal 226 ayat (1);
- c. perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitur setelah diberi kewenangan oleh pengurus untuk melakukan harus dianggap sebagai perbuatan hukum yang dilakukan oleh kurator, dan utang harta debitur yang terjadi selama berlangsungnya penundaan kewajiban pembayaran utang merupakan utang harta pailit;
- d. kewajiban Debitur yang timbul selama jangka waktu penundaan kewajiban pembayaran utang tanpa adanya pemberian kewenangan oleh Pengurus tidak dapat dibebankan terhadap harta debitur kecuali hal tersebut membawa akibat yang menguntungkan bagi harta debitur.
- (2) Apabila permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang diajukan dalam waktu 2 (dua) bulan setelah berakhirnya penundaan kewajiban pembayaran utang sebelumnya, maka ketentuan ayat (1) berlaku pula bagi jangka waktu penundaan kewajiban pembayaran utang berikutnya."
Pasal 247
72. mengubah ...
- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 berlaku mutatis mutandis terhadap imbalan jasa bagi pengurus.
- (2) Imbalan jasa bagi ahli yang diangkat
Pasal 250
- (1) Apabila rencana perdamaian itu tidak diajukan kepada Paitera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 213, maka rencana itu harus diajukan sebelum hari tanggal sidang sebagiamana dimaksud dalam pasal 215 atau tanggal kemudian dengan tetap
Pasal 252
- (1) Apabila rencana perdamaian telah diajukan kepada Panitera maka Pengadilan harus menentukan:
- a. hari pada saat mana paling lambat tagihan-tagihan yang terkena penundaan kewajiban pembayaran utang harus disampaikan kepada pengurus;
- b. tanggal dan waktu rencana perdamaian yang diusulkan itu akan dibicarakan dan diputuskan dalam rapat
- 57 - permusyawaratan hakim.
- (2) Sedikitnya harus ada waktu 14 (empat belas) hari antara tanggal yang tersebut dalam ayat (1) haruf a dan huruf b."
Pasal 253
- (1) Pengurus wajib mengumumkan penentuan waktu sebagiamana dimaksud dalam Pasal 252 ayat (1) bersama-sama dengan dimasukkannya rencana perdamaian, kecuali jika hal ini sudah diumumkan sesuai dengan ketentuan pasal 215.
Pasal 254
- (3) Para kreditur dapat menghadap sendiri atau diwakili oleh seorang kuasa
- (1) Tagihan-tagihan harus diajukan kepada pengurus dengan cara menyerahkan surat tagihan ataupun bukti tertulis lainnya yang menyebutkan sifat dan jumlah tagihan disertai bukti-bukti yang mendukungnya atau salinan bukti-bukti itu.
- (2) Tagihan-tagihan yang tidak terkena penundaan kewajiban pembayaran utang tidak boleh diajukan kepada pengurus sebagiamana dimaksud dalam ayat (1), dan apabila tagihan-tagihan tersebut telah diajukan, maka penundaan kewajiban pembayaran utang berlaku juga terhadap tagihan tersebut, dan terhapuslah setiap hak istimewa, hak untuk menahan (retensi), gadai, hak tanggungan atau hak agunan atas kebendaan lain.
- (3) Ketentuan tentang harusnya setiap hak istimewa, hak untuk menahan (retensi), gadai, hak tanggungan atau hak agunan atas kebendaan tagihan itu ditarik kembali sebelum pemungutan suara dimulai.
- (4) Terhadap tagihan-tagihan yang diajukan kepada pengurus sebagai mana dimaksud dalam ayat (1), kreditur dapat meminta tanda terima dari pengurus."
77. Mengubah ketentuan Pasal 258, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:
Pasal 256
- (1) Suatu tagihan dengan syarat tangguh boleh dimasukkan dalam daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 256 untuk nilai yang berlaku pada saat dimulainya penundaan kewajiban pembayaran utang.
Pasal 258
- (1) Suatu tagihan dengan syarat tangguh boleh dimasukkan dalam daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 256 untuk nilai yang berlaku pada saat dimulainya penundaan kewajiban pembayaran utang.
- (2) Jika pengurus dan para kreditur tidak mencapai kesepakatan tentang penetapan nilai tagihan tersebut, maka tagihan demikian harus diterima secara bersyarat untuk ditetapkan oleh Hakim Pengawas "
Pasal 261
- (1) Dengan tetap
Pasal 264
Hakim Pengawas harus menentukan apakah dan sampai jumlah berapakah para kreditur yang tagihannya dibantah itu, dapat ikut serta dalam pemungutan suara."
Pasal 265
- (1) Rencana perdamaian dapat diterima apabila disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) kreditur konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir pada rapat permusyawaratan hakim sebagaimana dimaksud dalam pasal 252 termasuk kreditur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 264, yang bersama-sama mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau sementara diakui dari kreditur konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut.
- (2) Ketentuan dalam Pasal 142 dan Pasal 143 berlaku pula dalam pemungutan suara untuk menerina rencana perdamaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)."
Pasal 266
- (1) Risalah rapat permusyawaratan hakim harus mencantumkan isi rencana perdamaian, nama para kreditur yang hadir dan berhak mengeluarkan suara, catatan tentang suara yang dikeluarkan
- 61 - kreditur beserta hasil pemungutan suara dan catatan tentang semua kejadian lain dalam rapat.
- (2) Daftar para Kreditur yang dibuat oleh pengurus yang telah ditambah atau diubah dalam rapat, harus ditandatangani oleh Hakim Pengawas dan Panitera serta harus dilampirkan pada risalah rapat yang bersangkutan.
- (3) Salinan risalah rapat sebagiamana dimaksud dalam ayat (1), selama 8 (delapan) hari harus disediakan di kepaniteraan untuk dapat diperiksa oleh umum tanpa biaya."
Pasal 267
- (1) Debitur dan kreditur yang memberi suara mendukung rencana perdamaian dalam waktu 8 (delapan) hari setelah tanggal pemungutan suara dalam rapat, dapat meminta kepada Pengadilan agar risalah rapat diperbaiki apabila
Pasal 268
- (1) Apabila rencana perdamaian diterima, maka Hakim Pengawas wajib menyampaikan laporan tertulis kepada Pengadilan pada tanggal yang telah ditentukan untuk keperluan pengesahan perdamaian, dan pada tanggal yang ditentukan tersebut pengurus serta kreditur dapat menyampaikan alasan yang menyebabkan ia menerima atau menolak rencana perdamaian.
- (2) Ketentuan dalam Pasal 148 ayat (2) berlaku terhadap pelaksanaan ketentuan ayat (1).
- (3) Pengadilan menetapkan tanggal sidang untuk pengesahan perdamaian yang harus diselenggarakan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah rencana perdamaian disetujui oleh kreditur."
Pasal 269
- (1) Pengadilan wajib memberikan putusan mengenai pengesahan perdamaian disertai alasan-alasannya pada sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 ayat (3).
- (2) Pengadilan hanya dapat menolak untuk melakukan pengesahan perdamaian, apabila:
- a. harta debitur, termasuk barang-barang untuk masa dilaksanakan hak retensi, jauh lebih besar daripada jumlah yang disetujui dalam perdamaian;
- b. pelaksanaan perdamaian tidak cukup terjamin;
- c. perdamaian itu dicapai karena penipuan, atau sekongkol dengan satu atau lebih kreditur, atau karena pemakaian upaya-upaya lain yang tidak jujur dan tanpa menghiraukan apakah Debitur atau pihak lain bekerja sama untuk mencapai hal ini;
- d. imbalan jasa dan biaya yang dikeluarkan oleh para ahli dan pengurus belum dibayar atau tidak diberikan jaminan untuk pembayarannya.
- (3) Apabila Pengadilan menolak mengesahkan perdamaian, maka dalam putusan yang sama Pengadilan wajib menyatakan debitur pailit, dan putusan tersebut harus diumumkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, Pasal 9 dan
- 64 -
Pasal 272
85. Menghapus ketentuan Pasal 272.
Pasal 273
Penundaan kewajiban pembayaran utang berakhir segera setalah putusan tentang pengesahan memperoleh kekuatan hukum yang tetap, dan pengurus wajib mengumumkan pengakhiran ini dalam surat kabar harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215."
Pasal 274
Apabila rencana perdamaian ditolak, maka Hakim Pengawas wajib segera memberitahukan penolakan itu kepada Pengadilan dengan cara menyerahkan kepada Pengadilan tersebut salinan rencana perdamaian serta risalah rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266, dan dalam hal demikian Pengadilan harus menyatakan debitur pailit ...
pailit selambat-lambatnya 1 (satu) hari setelah Pengadilan menerima pemberitahuan penolkana dari Hakim Pengawas.
Pasal 275
Apabila Pengadilan telah menyatakan Debitur pailit, maka terhadap putusan kepailitan tersebut berlaku ketentuan tentang kepailitan sebagaimana dimaksud dalam BAB KESATU, kecauali Pasal 8, pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11."
Pasal 279
Permohonan-permohonan yang diajukan
Pasal 280
- 66 -
pembayaran utang sebagaimana dimaksud dalam BAB PERTAMA dan BAB KEDUA, diperiksa dan diputuskan oleh Pengadilan Niaga yang berada di lingkungan Peradilan Umum.
- (2) Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), selain memeriksa dan memutuskan permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang, berwenang pula memeriksa dan memutuskan perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 281
- (1) Untuk pertama kali dengan Undang-undang ini, Pengadilan Niaga dibentuk pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
- (2) Pembentukan Pengadilan Niaga selain sebagiamana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan secara bertahap dengan Keputusan Presiden, dengan
Pasal 282
- (1) Pengadilan Niaga memeriksa dan memutus perkara pada tingkat pertama dengan hakim majelis.
- (2) Dalam hal menyangkut perkara lain di bidang perniagaan sebagiamana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (2), kedua mahkamah Agung dapat menetapkan jenis dan nilai perkara yang pada tingkat pertama diperiksa dan diputuskan oleh hakim tunggal.
- (3) Dalam menjalankan tugasnya, Hakim Pengadilan Niaga dibantu oleh seorang Panitera atau seorang Panitera Penggati dan Juru Sita.
Pasal 283
- (1) Hakim Pengadilan Niaga diangkat
Pasal 284
- (1) Kecuali ditentukan lain dengan Undang-undang, hukum acara perdata yang berlaku diterapkan pula terhadap Pengadilan Niaga.
- (2) Terhadap putusan Pengadilan Niaga di tingkat pertama yang menyangkut permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang, hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung.
Pasal 285
Pemeriksaan atas permohonan kasasi dilakukan oleh sebuah majelis hakim pada mahkamah Agung yang khusus dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan perkara yang menjadi lingkup kewenangan Pengadilan Niaga.
Pasal 286
Terhadap putusan Pengadilan Niaga yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, dapat diajukan peninjauan kembali
- 69 - kepada Mahkamah Agung.
- (2) Permohonan peninjauan kembali dapat dilakukan, apabila:
- a. terdapat bukti tertulis baru yang penting, yang apabila diketahui pada tahap persidangan sebelumnya, akan menghasilkan putusan yang berbeda; atau
- b. Pengadilan Niaga yang bersangkutan telah melakukan kesalahan berat dalam penerapan hukum.
- (1) Pengajukan permohonan peninjauan kembali
Pasal 287
- 70 - permohonan diajukan, dan kepada kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani Panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal permohonan didaftarkan.
- (3) Panitera menyampaiakan permohonan peninjauan kembali kepada Panitera mahkamah Agung dalam jangka waktu 1x24 jam terhitung sejak tanggal permohonan didaftarkan.
Pasal 288
- (1) Pihak yang mengajukan permohonan peninjauan kembali wajib menyampaikan kepada Panitera bukti pendukung yang menjadi dasar pengajuan permohonan peninjauan kembali dan kepada termohon salinan permohonan peninjauan kembali berikut bukti pendukung yang bersangkutan, pada tanggal permohonan didaftarkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 287 ayat (4).
- (2) Tanpa menyenyampingkan ketentuan sebagai dimaksud dalam ayat (1), Panitera menyampaikan salinan permohonan peninjauan kembali berikut bukti pendukung kepada termohon dalan jangka waktu paling lambat 2x24 jam terhitung sejak tanggal permohonan didaftarkan.
- (3) Pihak termohon dapat mengajukan jawaban terhadap permohonan peninjauan kembali yang diajukan, dalam jangka waktu 10 (sepiluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan didaftarkan.
- (4) Panitera wajib menyampaikan jawaban tersebut kepada Panitera Mahkamah Agung, dalam jangka waktu paling lambat 12 (dua belas) hari terhitung sejak tanggal permohonan didaftarkan.
- (1) Mahkamah Agung segera memeriksa dan memberikan keputusan atas permohonan peninjauan kembali, dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima Panitera Mahkamah Agung.
- (2) Putusan atas permohonan peninjauan kembali harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk mumum.
- (3) Dalam jangka waktu paling lambat 32 (tiga puluh dua) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima Panitera Mahkamah Agung, Mahkamah Agung wajib menyampaikan kepada para pihak salinan putusan peninjauan kembali yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut."
Pasal 289
Pasal II
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mulai berlaku setalah 120 (seratus dua puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.
No. 3761
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 April 1998 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd SOEHARTO

Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 April 1998 MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA ttd SAADILLAH MURSJID ## LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 87 ## TAMBAHAN LEMBARA - NEGARA R.I. UTANG-PIUTANG KEPAILITAN PERUSAHAAN Kreditur Debitur Kurator Balai Harta Peninggalan (
PENJELASAN
Pembukaan
atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 87).
## PENJELASAN
ATAS
## PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1998 TENTANG
## PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG TENTANG KEPAILITAN
## UMUM
pengaruh gejolak moneter yang terjadi di beberapa negara di Asia dan Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 telah menimbulkan kesulitan yang sangat besar terhadap perekonomian nasional terutama kemampuan dunia usaha dalam mengembangkan usahanya dan bahkan untuk mempertahankan kelangsungan kegiatan usahanya. Lebih jauh lagi, gejolak tersebut juga telah memberi pengaruh yang ternyata berpengaruh besar terhadap kemampuan dunia usaha untuk memenuhi kewajiban pembayaran mereka kepada para kreditur. Keadaan ini pada gilirannya telah melahirkan akibat yang berantai, dan apabila tidak segera diselesaikan akan menimbulkan dampak yang lebih luas lagi. Tidak hanya dalam kelangsungan usaha dan segi-segi ekonomi pada umumnya, tetapi juga kepada masalah ketenagakerjaan dan aspek-aspek sosial lainnya yang lebih jauh perlu diselesaikan secara adil dalam arti memperhatikan kepentingan perusahaan sebagai debitur atapun kepentingan kreditur secara seimbang. Penyelesaian masalah utang tersebut harus dilakukan secara cepat dan efektif. Untuk maksud tersebut, pengaturan mengenai kepailan termasuk mengenai masalah penundaan kewajiban pembayaran utang merupakan salah satu masalah yang penting segera diselesaikan.
Selama ini masalah kepailitan dan penundaan kewajiban membayar tadi diatur dalam Undang-undang tentang Kepailitan atau Faillissements-Verordening yang diundangkan dalam Staatsblad Tahun 1905 Nomor 217 juncto Staatsblad Tahun 1906 Nomor 348.
Secara umum, prosedur yang diatur dalam Undang-undang tersebut masih baik. Tetapi karena mungkin selama ini jarang dimanfaatkan, mekanisme yang diatur di dalamnya menjadi semakin kurang teruji. Beberapa infrastruktur yang mendukung mekanisme
- 2 - tersebut ...
tersebut juga menjadi tidak terlatih. Sementara itu, seiring dengan perkembangan waktu, dalam kehidupan perekonomian telah berkembang pula praktek dan institusi baru, dengan nama atau berbagai sebutan, tetapi secara substantif menyelenggarakan fungsi dan kegiatan yang serupa.
Oleh karena itu, adalah wajar bilamana dalam rangka penyediaan sarana hukum yang dapat digunakan sebagai landasan bagi upaya penyelesaian utang piutang, peraturan mengenai kepailitan yang dapat memenuhi kebutuhan dunia usaha yang semakin berkembang cepat dan luas, menjadi penting dan semakin diperlukan.
Langkah penyempurnaan Undang-undang Kepailian dilakukan untuk memenuhi kebutuhan yang dirasa mendesak, ditengah perkembangan kegiatan usaha yang berlangsung cepat dan luas tadi. Kondisi seperti itu pula yang melandasi pemikiran tentang penggunaan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang guna mewujudkan penyempurnaan tersebut.
Penggunaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang untuk melakukan penyempurnaan terhadap Undang-undang Kepailitan tersebut dilakukan dengan dilandasi beberapa pertimbangan:
Pertama, adanya kebutuhan yang besar dan sifatnya mendesak untuk secepatnya mewujudkan, sarana hukum bagi penyelesaian yang cepat, adil, terbuka dan efektif guna menyelesaikan utang-piutang perusahaan yang besar pengaruhnya terhadap kehidupan perekonomian nasional.
Kedua dalam kerangka penyelesaian akibat-akibat dari pada gejolak moneter yang terjadi sejak pertengahan 1997, khususnya terhadap masalah utang-piutang di kalangan dunia usaha nasional penyeleseian yang cepat mengenai masalah ini akan sangat membantu mengatasi situasi yang tidak menentu di bidang perekonomian.
Upaya penyelesaian masalah utang-piutang dunia usaha perlu segera diberi kerangka
- 3 - hukumnya agar perusahaan-perusahaan dapat segera beroperasi secara normal.
Dengan demikian selain aspek ekonomia berjalannya kembali kegiatan ekonomi akan mengurangi tekanan sosial yang disebabkan oleh hilangnya banyak lapangan dan kesempatan kerja.
Pokok-pokok penyempurnaan Undang-undang tentang Kepailitan tersebut meliputi segi-segi penting yang dinilai perlu untuk mewujudkan penyelesaian masalah utang-piutang secara cepat, adil, terbuka dan efektif;
Pertama penyempurnaan disekitar syarat-syarat dan prosedur permintaan pernyaan kepailitan. Termasuk didalamnya pemberian kerangka waktu yang pasti bagi pengembilan putusan pernyataan kepailitan.
Kedua pernyempurnaan pengaturan yang bersifat penambahan ketentuan tentang tindakan sementara yang dapat diambil pihak-pihak yang bersangkutan, khususnya kreditur atas kekayaan debitur sebelum adanya putusan pernyataan kepailitan.
Ketiga peneguhan fungsi kurator dan penyempurnaan yang memungkinkan berfungsinya pemberian jasa-jasa tersebut disamping institusi yang selama ini telah dikenal yaitu Balai Harta Peninggalan. Ketentuan yang ditambahkan antara lain mengatur syarat-syarat untuk dapat melakukan kegiatan sebagai kurator berikut kewajiban mereka.
Keempat penegasan upaya hukum yang dapat diambil terhadap putusan pernyataan kepailitan bahwa untuk itu dapat langsung diajukan kasasi ke mahkamah Agung. Tata cara dan kerangka waktu bagi upaya hukum tadi juga ditegaskan dalam penyempurnaan ini.
Kelima dalam rangka kelancaran proses kepailitan dan pengamanan berbagai kepentingan secara adil dalam rangka penyempurnaan ini juga ditegaskan adanya mekanisme penangguhan pelaksanaan hak diantara kreditur yang memegang hak tanggungan, gadai atau agunan lainnya. Diatur pula ketentuan mengenai status hukum atas perikatan-perikatan yang telah dibuat debitur sebelum adanya putusan pernyataan kepailitan.
Keenam penyempurnaan dilakukan pula terhadap ketentuan tentang penundaan kewajiban pembayaran sebagaimana telah diatur dalam BAB KEDUA Undang-undang Kepailitan.
Ketujuh penegasan dan pembentukan peradilan khusus yang akan menyelesaikan masalah kepailitan secara umum. Lembaga ini berupa Pengadilan Niaga, dengan hakim-hakim yang dengan demikian juga akan bertugas secara khusus. Pembentukan Pengadilan Niaga ini merupakan langkah deferensiasi atas Peradilan Umum yang dimungkinkan pembentukannya berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman. Dalam peraturan pemerintah Pengganti Undang-undang ini, peradilan khusus yang disebut Pengadilan Niaga tersebut akan khusus bertugas menangani permintaan pernyataan kepailitan. Keberadaan lembaga ini akan diwujudkan secara bertahap. begitu pula dengan lingkup tugas dan kewenangannya di luar masalah kepailitan akan ditambahkan atau diperluas dari waktu ke waktu. Semuanya akan dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat kebutuhan dan yang penting lagi tingkat kemampuan serta ketersediaan sumber daya yang akan mendukungnya.
## PASAL DEMI PASAL
Pasal I
Angka 1
PENJELASAN
Pasal 1
Ayat (1) Cukup jelas. Yang dimaksud dengan Pengadilan adalah Pengadilan Niaga yang merupakan pengkhususan pengadilan di bidang perniagaan yang dibentuk dalam lingkungan Peradilan Umum yang selanjutnya diatur dalam BAB KETIGA Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini. Untuk selnjutnya kecuali mengenai penyebutan "Ketua Pengadilan Negeri", pengertian Pengadilan Niaga ini berlaku bagi seluruh ketentuan dalam BAB PERTAMA dan BAB KEDUA Undang-undang tentang kepailitan sepanjang menyebut kata "Pengadilan" atau "Pengadilan Negeri". Utang yang tidak dibayar oleh debitur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini adalah utang pokok atau bunganya. Ayat (2) Cukup jelas. Cukup jelas ## Ayat (3) Yang dimaksud dengan "bank" adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, sebagiamana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. ## Ayat (4) Yang dimaksud dengan "perusahaan efek" adalah pihak yang melakukan kegiatan sebagai Penjamin Emisi Efek Perantara Pedagang Efek dan atau Manajer Investasi sebagiamana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Angka 2
PENJELASAN
Pasal 2
Ayat (1) Cukup jelas. Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas. Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas. Dalam hal menyangkut putusan