PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG Nomor 4 Tahun 2017 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 42 TAHUN 2014 TENTANG SISTEM AKUNT ANSI PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG (berlaku 20 Februari 2017)
Pembukaan
Mengingat
WALJKOTA SINGKAWANG PROVINS! KALIMANTAN BARAT
PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 42 TAHUN 2014 TENTANG SISTEM AKUNT ANSI PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SINGKAWANG,
Menimbang a. bahwa dalam rangka memenuhi kondisi dan permasalahan teknis dalam pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah Kota Singkawang, perlu dilakukan penyempumaan Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kota Singkawang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kota Singkawang;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara
7. Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tab un 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nornor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pernerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana te1ah
Menetapkan diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1425);
15. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok­ Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 11);
16. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51);
17. Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kota Singkawang {Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2014 Nomor 42);
MEMUTUSKAN:
PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 42 TAHUN 2014 TENTANG SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG.
Pasal 18
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara
7. Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tab un 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nornor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pernerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana te1ah
Menetapkan diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1425);
15. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok­ Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 11);
16. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51);
17. Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kota Singkawang {Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2014 Nomor 42);
MEMUTUSKAN:
PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 42 TAHUN 2014 TENTANG SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG.
Pasal I
Mengubah
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Singkawang P ada tanggal 20 Februari 201 7

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG, ttd SYECH BANDAR BERITA DAERAH KOTA SJNGKAWANG TAHUN 2017 NOMOR 3

Penandatangan: Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala Bagian Hukum YASMALIZAR,SH NIP. 19681016 199803 1 004 ## Pasal II

Penetapan: Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Singkawang.

Penetapan: Ditetapkan di Singkawang pada tanggal 20 Februari 2017

Penandatangan: WALIKOTA SINGKAWANG, ttd AWANG ISHAK ## LAMPIRAN I

Penandatangan: PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA NOMOR 42 TAHUN 2014 TENTANG SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG ## I. Sistem Akuntansi SKPD

Penandatangan: Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang, yang bertanggungjawab kepada Walikota Singkawang dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. SKPD terdiri dari sekretariat daerah, dinas daerah dan lembaga teknis daerah, kecamatan, dan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan kebutuhan daerah. Setiap Pengguna Anggaran di lingkungan pemerintah daerah merupakan entitas Akuntansi, yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada Entitas pelaporan. Penyusunan Laporan Keuangan tersebut dihasilkan dari suatu Sistem Akuntansi. Sistem akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD) merupakan instrumen untuk mengoperasikan prinsip-prinsi akuntansi yang telah ditetapkan dalam SAP maupun kebijakan akuntansi pemerintah Kota Singkawang berupa metode dan prosedur akuntansi yang digunakan oleh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang dalam menyusun laporan SKPD meliputi proses identifikasi transaksi keuangan dengan mengatur teknik pencatatan, pengakuan dan pengungkapan atas pendapatan LO, beban, pendapatan LRA, pendapatan beban aset, kewajiban,ekuitas, menjurnal ke dalam buku jumal, memposting ke buku besar, menyusun neraca saldo, penyesuaian dan koreksi serta penyusunan laporan keuangan SKPD. Pembahasan Sistem Akuntansi di SKPD ini terdiri dari: 1. Sistem Akuntansi Anggaran pada SKPD 2. Sistem Akuntansi Pendapatan pada SKPD 3. Sistem Akuntansi Belanja dan Beban SKPD 4. Sistem Akuntansi Aset SKPD 5. Sistem Akuntansi kewajiban SKPD 6. Jurnal koreksi dan penyesuaian SKPD, 7. Jurnal buku besar dan neraca saldo SKPD 8. Penyusunan laporan keuangan SKPD. ## A. Sistem Akuntansi Anggaran pada SKPD 1. Sistem Akuntansi Anggaran SKPD adalah merupakan teknik pertangungjawaban pengendalian akuntansi yang digunakan untuk mengelola dan mencatat anggaran SKPD. Pencatatan anggaran pada SKPD merupakan tahap persiapan sistem akuntansi pemerintah daerah . Pada tahap ini dilakukan pencatatan untuk merekam data anggaran yang akan membentuk estimasi perubahan SAL. Estimasi perubahan SAL ini merupakan akun perantara yang berguna dalam rangka realisasi anggaran 2. Fungsi yang terkait dalam prosedur pencatatan anggaran SKPD - a. Penguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang mempunyai tugas pokok dan fungsi 3. 1). Membuat dan mengusulkan RKA-SKPD 4. 2). Menandatangani Laporan Keuangan yang telah disusun oleh fungsi akuntansi SKPD - b. Pejabat Pengelola Keuangan SKPD (PPK-SKPD); 6. 1). Mencatat transaksi/kejadian pendapatan LO dan pendapatan LRA berdasarkan bukti-bukti transaksi yang sah dan valid ke Buku Jurnal LO dan LRA dan Jurnal LRA. 7. 2). Melakukan posting jurnal transaksi/kejadian pendapatan LO dan pendapatan LRA ke dalam Buku Besar masing-masing rekening (rincian obyek). 8. 3). Menyusun Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan 3. Dokumen yang digunakan pencatatan dalam akuntansi anggaran SKPD adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPD) atau Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD (DPPA-SKPD). ## 4. Uraian prosedur Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPD) atau Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD (DPPA-SKPD) Membuat dan mengusulkan RKA-SKPD, PPK-SKPD mencatat "Estimasi Pendapatan" di debit sebesar total anggaran pendapatan, clan "Apropriasi Belanja" di kredit sebesar total anggaran belanja. Selisih antara anggaran pendapatan dan anggaran belanja dicatat "Estimasi Perubahan SAL" di debit. Atas transaksi di atas, PPK-SKPD membuat jurnal sebagai berikut: | Tanggal | Norn.or Bukti | Kode Rekening | Uraian | Debit | Kredit | |-----------|-----------------|-----------------|------------------------|---------|----------| | | | XX | Estimasi Pendapatan | XXX | | | | | XX | Estimasi perubahan SAL | XXX | | | | | | Apropriasi Belanja | | XXX | ## B. Sistem Akuntansi pendapatan pada SKPD Prosedur akuntansi penerimaan pendapatan pada SKPD mulai dari pencatatan, penggolongan, peringkasan sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan penerimaan pendapatan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dilakukan secara manual dan aplikasi SIPKD .Sistem akuntansi Pendapatan mengimplementasi kebijakan akuntansi yang mengunakan basis yang berbeda Yaitu: - a. Basis Akrual menyajikan hasil pencatatan penerimaannya ke dalam Akun Pendapatan-LO. - b. Basis Kas menyajikan hasil pencatatan penerimaannya ke dalam Akun Pendapatan-LRA. 2. Fungsi yang terkait - a. Bendahara Penerimaan SKPD, yang mempunyai tugas pokok dan fungsi: 5. 1). Mencatat dan membukukan semua penerimaan pendapatan ke dalam Buku Kas Penerimaan; 6. 2.) Membuat rekap penerimaan harian yang bersumber dari pendapatan 7. 3). Melakukan penyetoran uang yang di terima ke Kas Daerah setiap hari. - b. PPK-SKPD, yang mempunyai tugas pokok dan fungsi : 9. 1). Mencatat transaksi/kejadian pendapatan-LO dan PendapatanLRA berdasarkan bukti-bukti transaksi yang sah dan valid ke Buku Jurnal-LO dan Neraca dan Buku Jurnal LRA; 10. 2). Mencatat posting-posting jurnal-jurnal transaksi/kejadian pendapatan-LO dan pendapatan LRA ke dalam Buku Besar masing-masing rekening (rincian obyek); 11. 3). Melakukan penyesuaian di akhir tahun terhadap dokumen pendapatan yang belum diterima pendapatannya; 12. 4). Melakukan penyesuain di akhir tahun terhadap dokumen periode melewati pendapatan yang penerimaannya diterbitkannya dokumen pendapatan. - c. Penguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang mempunyai tugas pokok dan fungsi 14. 1). Menandatangani/mengesahkan dokumen Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-Daerah) dan atau Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKR-Daerah) Atau Dokumen lain yang dipersamakan; - 2). Menandatangani Laporan Keuangan yang telah disusun oleh fungsi akuntansi SKPD. - d. BUD mempunyai tugas pokok dan fungsi : - Menerima realisasi pendapatan yang dibayarkan baik oleh pihak ketiga maupun melalui Bendahara Penerimaan. ## e. Pihak Ketiga - Pihak ketiga disini adalah Wajib Pajak, Wajib Retribusi, atau Pihak Lainnya yang terkait dengan penerimaan pendapatan. ## 3. Dokumen yang digunakan - a. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP Daerah) atau bukti bahwa SKPD telah berhak mengakui pendapatan, meskipun belum diterima pembayaran dari wajib pajak. - b. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKR Daerah) atau bukti bahwa SKPD telah berhak mengakui pendapatan, meskipun belum diterima pembayaran dari wajib Retribusi. - c. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah ( SPTPD) - d. Tanda Bukti Penerimaan (TBP), merupakan Dokumen yang dibuat oleh Bendahara Penerimaan a tau bendahara Penerimaan Pemban tu sebagai tanda bukti yang diberikan kepada Wajib bayar/Pihak Ketiga atas transaksi Penerimaan PAD; - e. Surat Tanda Setoran (STS) atau bukti penerimaan lainnya yang dipersamakan merupakan dokumen yang dibuat oleh Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu dan/atau Pihak Ketiga yang dipergunakan untuk menyetor penerimaan Pendapatan Asli Daerah, ke Rekening Kas Umum daerah pada PT Bank Kalbar. - f. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang , apabila dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya kurang bayar dari wajib pajak - g. Surat ketetapan Lebih Bayar, apabila dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya lebih bayar dari wajib pajak 1. Nota Kredit atau dokumen lain yang dipersamakan ## 4. Catatan yang digunakan - a. Buku Jumal Standar digunakan untuk mencatat dan menggolongkan semua transaksi atau kejadian penerimaan dan penyetoran Pendapatan Asli Daerah. - b. Buku besar, digunakan untuk memposting semua transaksi dalam rekening tertentu yang telah dicatat dalam Buku Jumal. ## 5. Uraian Prosedur Pada bagian ini akan rnenjelaskan urutan prosedur yang harus dilakukan oleh PPK SKPD dalam melakukan pencatatan transaksi pendapatan.Pencatatan pajak pada SKPD dapat menggunakan 4 a1ternatif pengakuan sesuai dengan mekanisme pendapatan pajak yang dianggarkan pada SKPD tersebut. Sedangkan pencatatan retribusi pada SKPD dapat menggunakan 2 alternatif pengakuan sesuai dengan mekanisme pendapatan Retribusi yang dianggarkan pada SKPD terse but. ## a. Prosedur pencatatan pajak - 1.Pengakuan pendapatan pajak ketika didahului dengan adanya penetapan terlebih dahulu ( offcial assesment).

Verifikasi: - Pendapatan ini diakui pada pendapatan LO ketika dokumen penetapan tersebut telah disahkan. Sedangkan untuk pendapatan LRA diakui ketika pembayaran telah dilakukan. Ketika dokumen penetapan telah disahkan, maka fungsi akuntansi mencatat jumal dengan mencatat piutang pendapat di debit dan pendapatan LO di kredit. Besaran pendapatan yang diakui sebesar nilai yang tertera da1am dokumen penetapan. - Contoh: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Singkawang pada tangga1 7 Januari 2015 mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Terutang (SPPT) kepada wajib pajak sebagai ketetapan atas PBB tahun 2015 sebesar Rp. 1.300.000. Dari transaksi tersebut, fungsi akuntansi SKPD mencatat dengan jurnal : Jurnal LO atau Neraca | Tanggal | Nomor Bukti | Kode Rekening | Uraian | Debit | Kredit | |-----------|---------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------| | 07-01-15 | SPPT | XXX | Piutang PBB | Rp. 1.300.000 | | | | | XXx | Pendapatan PBB LO | | Rp. 1.300.000 | Pada tanggal 17 Agustus wajib pajak membayar langsung yang di terima oleh Bendahara Penerimaan DPPKA Kata Singkawang, fungsi akuntansi akan mencatat pengakuan pendapatan LRA dengan jurnal sbb: ## Jumal LO atau Neraca | Tang.gal | Noror Bukti | Kode Rekening | Uraian | Debit | Kredit | |------------|---------------|-----------------|------------------------------|---------------|---------------| | 17-08-15 | SSP | XXX | Kas di Bendaraha Penerimaaan | Rp. 1.300.000 | | | | | XXX | Pitang PBB | | Rp. 1.300.000 | | Tanggal | Nomor Bukti | Kode Rekening | Uraian | Debit | Kredit | |-----------|---------------|-----------------|------------------------|---------------|---------------| | 17-08-15 | SSP | XXX | Estimasi Perubahan SAL | Rp. 1.300.000 | | | | | XXX | Pendapatan PPB- LRA | | Rp. 1.300.000 | Pada tanggal 18 Agustus Bendahara Penerimaan DPPKA Kota Singkawang, menyetor pendapatan ke Kas Daerah. Berdasarkan dokumen penyetoran tersebut atau STS, PPK SKPD menjurnal: ## Jurnal LO atau Neraca | Tanggal | Nomor Bukti | Kode Rekening | Uraian | Debit | Kredit | |-----------|---------------|-----------------|-----------------------------|---------------|---------------| | 18-08-15 | SSP | XXX | RK PPKD | Rp. 1.300.000 | | | | | XXX | Kas di Bendahara Penerimaan | | Rp. 1.300.000 | Jika wajib Pajak menyetor langsung ke rekening Kas Daerah. Berdasarkan dokumen penyetoran tersebut atau STS, fungsi akuntansi SKPD menjurnal : ## Jumal LO atau Neraca | Tanggal | Nomor Bukti | Kode Rekening | Uraian | Debit | Kredit | |-----------|---------------|-----------------|-------------|---------------|---------------| | 18-08-15 | SSP | XXX | RK PPKD | Rp. 1.300.000 | | | | | XXX | Piutang PBB | | Rp. 1.300.000 | Jurnal LRA | Tanggal | Nomor Bukti | Kode Rekening | Uraian | Debit | K.redit | |-----------|---------------|-----------------|------------------------|---------------|---------------| | 18-08-15 | SSP | XXX | Estimasi perubahan SAL | Rp. 1.300.000 | | | | | XXX | Pendapatan PB LRA | | Rp. 1.300.000 | 2. Pengakuan pendapatan pajak yang didahului dengan perhitungan sendiri oleh wajib pajak (self Assessment) dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut. Jumlah pajak yang dibayarkan oleh wajib, selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayarkan apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar untuk kemudian dilakukan penetapan. Pendapatan ini diakui pada pendapatan LO dan pendapatan LRA ketika Wajib Pajak melalukan pembayaran pajak. Dan apabila pada saat pemeriksaan ditemukan kurang bayar maka akan diterbitkan surat ketetapan kurang bayar yang akan dijadikan dasar pengakuan pendapatan LO. Sedangkan apabila dalam pemeriksaan ditemukan lebih bayar pajak maka akan diterbitkan surat ketetapan lebih bayar yang akan dijadikan pengurangan pendapatan LO. Contoh : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Singkawang pada tanggal 1 April 2015 menerima pembayaran pajak restoran bulan Maret dari rumah makan Kampung Batu sebesar Rp. 5.000.000. Berdasarkan hal tersebut dicatat pengakuan pendapatan LO dan pendapatan LRA dengan jurnal sbb Juma1 LO atau Neraca | Tanggal | Nomor Bukti | Kode Rekening | Uraian | Debit | Kredit | |-----------|---------------|-----------------|-----------------------------|---------------|---------------| | 01-04-15 | TBP | XXX | Kas di Bendahara Penerimaan | Rp. 5.000.000 | | | | | XXX | Pajak Restoran- LO | | Rp. 5.000.000 | ## Jurnal LRA | Tanggal | Nomor Bukti | Kode Rekening | Uraian | Debit | Kredit | |-----------|---------------|-----------------|------------------------|---------------|---------------| | 01-04-15 | TBP | XXX | Estimasi perubahan SAL | Rp. 5.000.000 | | | | | XXX | Pajak Restoran | | Rp. 5.000.000 | Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Singkawang pada tanggal 2 April 2015 menyetorkan pendapatan. ke Kas Daerah Berdasarkan STS, fungsi akuntansi mencatat denganjumal sbb: ## Jurnal LO atau Neraca | Tanggal | Nomnor Bukti | Kode Rekening | Uraian | Debit | Kredit | |-----------|----------------|-----------------|---------------------------|---------------|---------------| | 02-04-15 | SSP | XXX | RK PPKD | Rp. 5.000.000 | | | | | XXX | Kas di Bendahara penerimm | | Rp. 5.000.000 | Pada tanggal 7 April dilakukan pemeriksaan atas pajak restoran yang dibayarkan oleh rumah makan tersebut dan ditemukan pajak kurang bayar sebesar Rp. 1.300.000, maka berdasarkan perhitungan tersebut DPPKA Kota Singkawang akan mengeluarkan Surat Keterangan Kurang Bayar atas pajak restoran terhadap rumah makan tersebut . Berdasarkan hal itu, fungsi akuntansi mencatat dengan jumal sbb : Jurnal LO atau Neraca | Tanggal | Nomor Bukti | Kode Rekening | Uraian | Debit | Kredit | |-----------|---------------|-----------------|------------------------|----------------|---------------| | 07-04-15 | [SKPDKB | XXX | Piutang Pajak restoran | JRp. 1.300.000 | | | | | XXX | Pajak restoran LO | | Rp. 1.300.000 | Apabila dalam pemeriksaan tersebut ditemukan adanya pajak lebih bayar, maka DPPKA Kota Singkawang akan mengeluarkan Surat Keterangan Lebih Bayar atas pajak restoran terhadap rumah makan tersebut . Berdasarkan hal itu, fungsi akuntansi mencatat dengan jurnal sbb : Jumal LO atau Neraca | Tanggal | Nomor Bukti | Kode Rekening | Uraian | Debit | Kredit | |-----------|---------------|-----------------|----------------------------------|----------------|---------------| | 07-04-15 | SKPDL | XXX | Pajak restoran LO | [Rp. 1.300.000 | | | | | XXX | Utang kelebihan pembayaran pajak | | Rp. 1.300.000 | 3. Pengakuan pendapatan pajak yang pembayarannya dilakukan di muka oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan. Pendapatan LO diakui ketika periode yang bersangkutan telah terlalui sedangkan pendapatan LRA diakui pada saat uang telah diterima. Contoh: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Singkawang pada tanggal 1 Oktober 2015 menerima pembayaran pajak reklame yang dibayarkan untuk satu tahun ke depan Rp. 25.000.000. Berdasarkan hal tersebut dicatat pengakuan pendapatan diterima dimuka dan pendapatan LRA dengan jurnal sbb : Jurnal LO atau Neraca | Tanggal | Nornor Bukti | Kode Rekening | Uraian | Debit | Kredit | |-----------|----------------|-----------------|------------------------------|----------------|----------------| | 01-10-15 | TBP | XXX | Kas di Bendahara Penerimaan | Rp. 25.000.000 | | | | | XXX | Pendapatan di terima di muka | | Rp. 25.000.000 | ## JumalLRA | Tanggal | Noor Buki | Kode Rekening | Uraian | Debit | Kredit | |-----------|-------------|-----------------|----------------------------|------------|----------------| | 01-10-15 | TBP | XXX | Estimasi Perubahan Rp. SAL | 25.000.000 | | | | | XXX | Pajak Reklame LRA | | Rp. 25.000.000 | Pada tanggal 2 Oktober 2015 Bendahara Penerimaan, menyetor pendapatan ini ke Kas daerah. Berdasarkan dokumen penyetoran terse but atau STS, maka fungsi akuntansi mencatat dengan jurnal sbb: Jurnal LO atau Neraca | Tanggal | Nomor Bukti | Kode I Rekening! l | Uraian | Debit | Kredit | |-----------|---------------|----------------------|-------------------------------|----------------|-----------------| | 02-10-15 | SSP | XXX I | IRK PPKD i | Rp. 25.000.000 | | | | | XXX | Kas di Bendahara I Penerimaan | | [Rp. 25.000.000 | Pada tanggal 31 Desem ber 2015 dilakukan penyesuaian atas pendapatan di terima di muka untuk melakukan pengakuan pendapatan-LO dari pajak reklame untuk tahun 2015 dengan menerbitkan bukti memorial. Berdasarkan perhitungan, jumlah pendapatan reklame adalah sebesar Rp. 8.000.000 (lOktober 2015 s/d 31 Desember 2015 atau 3 bulan ). Berdasarkan hal tersebut, fungsi akuntansi mencatat dengan jurnal : | Tanggal | Nomor Bukti | ode Re kening | Uraian | Debit | Kreclit | |-----------|---------------|-----------------|------------------------------|----------------|----------------| | 31-10-15 | BM | XXX | Pendapatan di terima di muka | [Rp. 8.000.000 | | | | | XXX | Pajak reklame -LO | | JRp. 8.000.000 | 4. Pengakuan pendapatan pajak perhitungan sendiri oleh wajib yang didahului dengan pajak dan pembayarannya dilakukan di terima di muka untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan. Contoh: Tanggal 1 Oktober 2015 Dinas Pendapatan Pengelolaan Jumal LO atau Neraca | Tanggal | Nomor Bukti | Kode Rekening | Uraian | Debit | Kredit | |-----------|---------------|-----------------|------------------------------|----------------|-----------------| | 01-10-15 | TBP | XXXx | Kas di Bendahara Penerimaan | Rp. 25.000.000 | | | | | XXX | Pendapatan di terima di muka | | JRp. 25.000.000 | Jumal LRA -- | Tanggal | Nomor Bukti | Kode Rekening | Uraian | Debit | Kreclit | |-----------|---------------|-----------------|------------------------|-----------------|----------------| | 01-10-15 | ITBP | XXX | Estimasi Perubahar SAL | [Rp. 25.000.000 | | | | | XXX | Pajak Reklame LRA | | Rp. 25.000.000 | Pada tanggal 2 Oktober 2015, Bendahara penerimaan menyetorkan pendapatan ini ke kas Daerah. Berdasarkan dokumen penyetoran tersebut atau STS, fungsi akuntansi mencatat denganjurnal: Jurnal LO atau Neraca | Tanggal | Nomor Bukti | Kode Rekening | Uraian | Debit | Kredit | |-----------|---------------|-----------------|-----------------------------|-----------------|------------------| | 02-10-15 | SSP | XXX | RK PPKD | JRp. 25.000.000 | | | | | XXX | Kas di Bendahara Penerimaan | | JRp. 2 5.000.000 | Pada tanggal 31 Desember 2015, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Singkawang melakukan perhitungan untuk pengakuan pendapatan LO atas pajak reklame sebesar Rp. 8.000.000. Selain hal tersebut, DPPKA Kota Singkawang juga melaksanakan pemeriksaaan atas pajak reklame yang telah dibayar . Hasil pemeriksaan ditemukan pajak kurang bayar reklame sebesar Rp. 8.00.000. berdasarkan hasil perhitungan tersebut , DPPKA Kota Singkawang mengeluarkan Surat Ketetapan Kurang Bayar, maka di catatjumal sbb: Jumal LO atau Neraca | Tanggal | Nomor Bukti | Kode Rekening | Uraian | Debit | Kredit | |-----------|---------------|-----------------|------------------------------|---------------|---------------| | 31-12-15 | BM | XXX | Pendapatan di terima di muka | Rp. 8.000.000 | | | | | XXX | Pajak rcklame | | Rp. 8.000.000 | | Tanggal | Nomor Bukti | Kode Rekening | Uraian | Debit | Kredit | |-----------|---------------|-----------------|-----------------------|--------------|--------------| | 31-12-15 | SKPDKB | XXX | Piutang Pajak Reklame | Rp. 8.00.000 | | | | | XXX | Pajak Reklame | | Rp. 8.00.000 | Apabila dalam pemeriksaaan tersebut ditemukan adanya pajak lebih bayar, maka Dinas pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Singkawang akan mengeluarkan Surat Ketetapan Lebih Bayar atas pajak. Berdasarkan hal tersebut dicatat dengan jurnal: Jurnal LO atau Neraca | Tanggal | Nomor Bukti | Kode Rekening | Uraian | Debit | Kredit | |-----------|---------------|-----------------|------------------------------|---------------|---------------| | 31-12-15 | BM | XXX | Pendapatan di terima di muka | Rp. 8.000.000 | | | | | XXX | Pajak reklame | | Rp. 8.000.000 | | Tanggal | Nomor Bukti | Kode Rekening | Uraian | Debit | Kredit | |-----------|---------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|--------------| | 31-12-15 | SKPDLB | XXX | Pajak reklame | Rp. 8.00.000 | | | | | XXX | i Utang kelebihan Jpembayaran pajak | | Rp. 8.00.000 | ## b. Prosedur pencatatan retribusi 1. Pengakuan pendapatan ketika pendapatan didahului dengan adanya penetapan terlebih dahulu Ketika diterbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah, SKPD sudah berhak mengakui pendapatan, meskipun belum diterima pembayaran oleh wajib retribusi (emed). Oleh karena itu, PPK-SKPD mengakui adanya pendapatan retribusi LO dengan menjurnal piutang retribusi di debit dan pendapatan retribusi di kredit Contoh: Pada tanggal 16 Maret tahun 2015, Dinas Pendapatan, pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Singkawang mengeluarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atas Pemakaian Kekayaan Daerah dan belum diterima pembayarannya dari wajib retribusi sebesar Rp. 50.000.000. Berdasarkan informasi/transaksi tersebut, fungsi akuntansi SKPD mencatat dengan jurnal : Jurnal LO atau Neraca | Tanggal | Nomor Bukti | Kode Rekening | Uraian | Debit | Kredit | |-----------|---------------|-----------------|---------------------------------------------|----------------|----------------| | 16-03-15 | SKRD | XXK | Piutang Retribusi Pemakaian Kekavaan Daerah | Rp. 50.000.000 | | | | | XXX | Pendapatan Sewa Tanah dan Bangunan-LO | | Rp. 50.000.000 | Pada tanggal 17 Maret tahun 2015 saat wajib retribusi membayar retribusi yang terdapat dalam SKR tersebut, wajib retribusi akan menerima tanda Bukti Pem bayaran (TBP) sebagai bukti telah membayar retribusi. TSP juga menjadi dasar bagi PPK SKPD untuk mencatat pendapatan retribusi -LRA dengan jurnal ## Jumal LO dan Neraca | Tanggal | Nomor Bukti | Kode Rekening | Uraian | Debit | Kredit | |-----------|---------------|-----------------|------------------------------------------------|----------------|-----------------| | 17-03-15 | ITBP | XXX | Kas di Bendahara Penerimaan | Rp. 50.000.000 | | | | | XXX | Piutang Retribusi LO pemakaian Kekayaan Daerah | | JRp. 50.000.000 | ## Jurnal LRA | Tanggal | Nomor Bukti | Kode Rekening | Uraian | Debit | Kredit | |-----------|---------------|-----------------|---------------------------------------------|----------------|----------------| | 17-03-15 | ITBP | XXX | Estimasi perubahar SAL | Rp. 50.000.000 | | | | | XXX | Pendapatan penyewaan tanah dar bangunan LRA | | Rp. 50.000.000 | ## Jurnal LRA | Tanggal | Noror Bukti | Kode Rekening | Uraian | Debit | Kredit | |-----------|---------------|-----------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------| | 17-03-15 | TBP | XXXx | Estimasi perubahan SAL | Rp. 50.000.000 | | | | | XXX | Pendapatan Retribusi Pemakzuian Kekayaan Daerah | | Rp. 50.000.000 | Pada tanggal 18 Maret 2015 , Bendahara penerirnaan menyetor pendapatan ini ke Kas Daerah. Berdasarkan STS, fungsi akuntansi mencatat dengan jumal : ## Jurnal LO atau Neraca | Tanggal | Nomor Bukti | Kode Rekening | Uraian | Debit | Kredit | |-----------|---------------|-----------------|-----------------------------|----------------|----------------| | 18-03-15 | SSP | XXX | RK PPKD | Rp. 50.000.000 | | | | | XXX | Kas di Bendahara Penerimaan | | Rp. 50.000.000 | 2. Pengakuan pendapatan yang tidak perlu adanya penetapan terlebih dahulu pengakuan pendapatan ini pendapatan LO dan LRA pada saat pembayaran telah diterima oleh pemerintah daerah. wajib retribusi melakukan pembayaran retribusi kemudian akan menerima Tanda Bukti Pembayaran (TBP). TBP menjadi dasar bagi PPK-SKPD untuk mengakui adanya pendapatan dengan mencatat jurnal sbb : 2. Contoh: Pada tanggal 15 Juni tahun 2015 , Kantor penanaman Modal Kota Singkawang menerima pembayaran izin mendirikan bangunan sebesar Rp. 6.700.000. Berdasarkan hal tersebut dicatat pendapatan LO dan Pendapatan LRA dengan jumal ## Jumal LO dan Neraca | Tanggal | Nomor Bukti | Kode Rekening | Uraian | Debit | Kredit | |-----------|---------------|-----------------|--------------------------------------|---------------|---------------| | 15-06-15 | TBP | XXX | Kas di Bendahara Penerimaan | Rp. 6.700.000 | | | | | XXX | Pemberian izi mendirikan bangunan LO | | Rp. 6.700.000 | ## Jurnal LRA | Tanggal | Nomor Bukti | Kode Rekening | Uraian | Debit | Kredit | |-----------|---------------|-----------------|----------------------------------------|-----------|---------------| | 15-06-15 | TBP | XXX | Estimnasi perubahar Rp. SAL | 6.700.000 | | | | | XXX | Pemberian izi mendirikan Jbangunan LRA | | Rp. 6.700.000 | ## JumalLRA | Tanggal | Nomor Bukti | Kode Rekening | Uraian | Debit | Kredit | |-----------|---------------|-----------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------| | 15-06-15 | TBP | XXX | Estimasi perubahan Rp. 6.700.000 SAL | Estimasi perubahan Rp. 6.700.000 SAL | | | | | XXX | Retribusi izin mendirikan bangunan | | Rp. 6.700.000 | Pada tanggal 16 Juni 2015, Bendahara penerimaan menyetor pendapatan ini ke Kas Daerah. Berdasarkan STS, fungsi akuntansi mencatat dengan jurnal : ## Jumal LO atau Neraca | Tanggal | Nomor Bukti | Kode Rekening | Uraian | Debit | Kredit | |-----------|---------------|-----------------|------------------------------|---------|---------------| | 16-06-15 | SSP | XXX | RK PPKD | | | | | | XXX | JKas di Bendahara Penerimaan | | Rp. 6.700.000 | ## Berikut adalah jumal standar untuk pencatatan pendapatan di SKPD: | No | Transaksi | PENCATATAN OLEH KPD : | PENCATATAN OLEH KPD : | PENCATATAN OLEH KPD : | PENCATATAN OLEH PPKD | PENCATATAN OLEH PPKD | PENCATATAN OLEH PPKD | |------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------| | | | Uraian | Debit | Kredit | Uraian | Debit | Kredit | | 1 | Penerbitan SK | Piutang ... - | <XX | | | | | | 1 | | Pendapatan LO | | XXX | T Tidak ada iurnal | | | | 2 | Penerimaan pembayaran | Kas di Bendahara penerimaan . | XX | | | | | | 2 | | Piutang... | | XXX | | | | | 2 | | Estimasi Perubahan SAL | XX.Xx | | Tidak ada jurnal | | | | 2 | | Pendapatan LRA | | XXx | | | | | 3 | Penyetoran | RK PPKD ... | XXX | | Kas di Kas Daerah xXx | Kas di Kas Daerah xXx | | | 3 | Pendapatan oleh SKPD ke Kas daerah | Kas di Bendahara Penerimaa | | XXX | RK PPKD | : | Lox J | | 4 | Pendapatan di setorRK PPKD | Pendapatan di setorRK PPKD | XX | | Kas di Kas Daerah xxx | Kas di Kas Daerah xxx | | | 4 | langsung ke Kas | Piutang ... | xXx | | RK PPKD | | | | 4 | Umum Daerah | Estmasi perubahan SAL ,____. | | XXX | | | | | 4 | | Pendapatan LRA | | | | | | ## C. SISTEM AKUNTANSI PIUTANG Piutang daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pernerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya yang sah. Aset berupa piutang di Neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasi ( net realizable value). Alat untuk menyesuaikan adalah dengan melakukan penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Prosedur akuntansi piutang pada SKPD meliputi pencatatan dan pelaporan akuntansi atas transaksi-transaksi yang mengakibatkan penambahan maupun pengurangan nilai piutang. ## 1. Pihak Terkait Pihak yang terkait dalam sistem akuntasi piutang adalah Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD), yang memiliki tugas sebagai berikut: - a. Mencatat transaksi/kejadian piutang berdasarkan bukti-bukti transaksi yang yang belum diterima pembayarannya ke Buku Jumal; - b. melakukan posting jurnal-jurnal transaksi/kejadian pendapatan LO ke dalam Buku Besar masing-masing rekening. 2. Dokumen yang Terkait Dokumen yang terkait dalam prosedur akuntansi Piutang SKPD: - -Surat Ketetapan Pajak Daerah; - -Surat Ketetapan Retribusi Daerah; - -Bukti Memorial; - -Dokumen lain yang dipersamakan 3. Sistem dan Prosedur Pencatatan Akuntansi Perlakuan akuntansi untuk transaksi piutang pada SKPD adalah: - a. Melakukan rekonsiliasi terhadap dokumen penetapan yang belum diterima pembayarannya; 2. Pada saat penyusunan laporan keuangan, PPK-SKPD melakukan inventarisasi atas dokumen penetapan Pendapatan-LO yang belum diterima pembayarannya. Terhadap SKP/R-Daerah yang belum dibayar tersebut, PPK-SKPD mencatat pengakuan Pendapatan-LO dan Piutang sebagai jumal penyesuaian. Di awal tahun berikutnya, PPK-SKPD melakukan jurnal balik atas jumal penyesuaian pendapatan yang dilakukan pada saat penyusunan laporan keuangan, untuk menghindari duplikasi pencatatan Pendapatan-LO. Melakukan rekonsiliasi terhadap dokumen penetapan yang belum diterima pembayarannya. | Tanggal | Nomor Bukti | Kode Rekening | Uraian | Debet | Kredit | |-----------|---------------|-----------------|---------------|---------|----------| | XXX | XXX | | Piutang | XXX | | | | | | Pendapatan LO | | XXX | - d. ## Mencatat penerimaan kas atas pendapatan-LO yang sudah diakui tahun sebelumnya. | Tanggal | Nomor Bukti | Kode Rekening | Uraian | Debet | Kredit | |-----------|---------------|------------------|---------------|---------|----------| | XXX | XXX | | Pendapatan LO | XXX | - | | - | | 1------· ! , i ! | Piutang | ------ | XXX | ·-· -- - b. Pengakuan Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang yang jatuh tempo pada periode akuntansi berikutnya 2. Pada saat penyusunan laporan keuangan, PPK-SKPD berdasarkan bukti memorial melakukan reklasifikasi Piutang Jangka Panjang ke Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang, yaitu piutang yang akan jatuh tempo dalam satu tahun ke depan -·- | Tanggal | Nomor Bukti | Kode Rekening | Uraian | Debet | Kredit | |-----------|---------------|-----------------|-------------------------|---------|----------| | XXX | XXX | --- | gian lancar gihan Ba ta | XXX | | | | | | gihan Pinjaman -- Ta | | XXX | ..--- - c. Menetapkan umur piutang sebagai dasar tingkat kolektabilitas 2. piutang (aging schedule) Berdasarkan buku piutang, PPK-SKPD membuat bukti memorial atas jumlah piutang yang tak tertagih. Berdasar bukti memorial Penyisihan Piutang Tidak Tertagih dan pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih. Penyisihan piutang tak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan pada saat penyusunan laporan keuangan, sesuai tersebut, PPK-SKPD mencatat pengakuan Beban dengan perkembangan kualitas piu tang. | Tanggal | Nornor Bukti | Kode Rekening | Uraian | Debet | Kredit | |-----------|----------------|-----------------|--------------------------|---------|----------| | XXX | XXX | -. | Heban Penyisihan Piutang | XXX | | | | | --- '-·· | Penyisihan Piutang | -----·- | XXX |

Penandatangan: - Mencatat Penghapusbukuan dan Penghapustagihan Piutang. Berdasarkan keputusan Kepala Daerah terkait penghapusbukuan dan penghapustagihan piutang, maka PPK SKPD akan mencatat penghapus bukuan piutang dengan mengurangkan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih dan Piutang. Sedangkan untuk penghapus tagihan piutang PPK tidak melakukan pen ca ta tan ke dalam jurnal. Untuk Piutang yang penyisihan piutangnya belum seluruhnya disisihkan. ·- ·-- ·- - | Tanggal | Nomor Bukti | Kode Rekening | Uraian | Debet | Kredit | |-----------|---------------|-----------------|--------------------------|---------|----------| | XXX | XXX | | Penyisi
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran I Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2014 Nomor 41) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Diundangkan di Singkawang P ada tanggal 20 Februari 201 7

SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG, ttd

SYECH BANDAR

BERITA DAERAH KOTA SJNGKAWANG TAHUN 2017 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala Bagian Hukum


YASMALIZAR,SH NIP. 19681016 199803 1 004

## Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Singkawang.

Ditetapkan di Singkawang pada tanggal 20 Februari 2017

WALIKOTA SINGKAWANG, ttd

AWANG ISHAK

## LAMPIRAN I

PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA NOMOR 42 TAHUN 2014 TENTANG SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG

## I. Sistem Akuntansi SKPD

Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang, yang bertanggungjawab kepada Walikota Singkawang dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. SKPD terdiri dari sekretariat daerah, dinas daerah dan lembaga teknis daerah, kecamatan, dan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan kebutuhan daerah. Setiap Pengguna Anggaran di lingkungan pemerintah daerah merupakan entitas Akuntansi, yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada Entitas pelaporan. Penyusunan Laporan Keuangan tersebut dihasilkan dari suatu Sistem Akuntansi. Sistem akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD) merupakan instrumen untuk mengoperasikan prinsip-prinsi akuntansi yang telah ditetapkan dalam SAP maupun kebijakan akuntansi pemerintah Kota Singkawang berupa metode dan prosedur akuntansi yang digunakan oleh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang dalam menyusun laporan SKPD meliputi proses identifikasi transaksi keuangan dengan mengatur teknik pencatatan, pengakuan dan pengungkapan atas pendapatan LO, beban, pendapatan LRA, pendapatan beban aset, kewajiban,ekuitas, menjurnal ke dalam buku jumal, memposting ke buku besar, menyusun neraca saldo, penyesuaian dan koreksi serta penyusunan laporan keuangan SKPD.

Pembahasan Sistem Akuntansi di SKPD ini terdiri dari:

1. Sistem Akuntansi Anggaran pada SKPD
2. Sistem Akuntansi Pendapatan pada SKPD
3. Sistem Akuntansi Belanja dan Beban SKPD
4. Sistem Akuntansi Aset SKPD
5. Sistem Akuntansi kewajiban SKPD
6. Jurnal koreksi dan penyesuaian SKPD,
7. Jurnal buku besar dan neraca saldo SKPD
8. Penyusunan laporan keuangan SKPD.

## A. Sistem Akuntansi Anggaran pada SKPD

1. Sistem Akuntansi Anggaran SKPD adalah merupakan teknik pertangungjawaban pengendalian akuntansi yang digunakan untuk mengelola dan mencatat anggaran SKPD. Pencatatan anggaran pada SKPD merupakan tahap persiapan sistem akuntansi pemerintah

daerah . Pada tahap ini dilakukan pencatatan untuk merekam data anggaran yang akan membentuk estimasi perubahan SAL. Estimasi perubahan SAL ini merupakan akun perantara yang berguna dalam rangka realisasi anggaran

2. Fungsi yang terkait dalam prosedur pencatatan anggaran SKPD
- a. Penguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang mempunyai tugas pokok dan fungsi
3. 1). Membuat dan mengusulkan RKA-SKPD
4. 2). Menandatangani Laporan Keuangan yang telah disusun oleh fungsi akuntansi SKPD
- b. Pejabat Pengelola Keuangan SKPD (PPK-SKPD);
6. 1). Mencatat transaksi/kejadian pendapatan LO dan pendapatan LRA berdasarkan bukti-bukti transaksi yang sah dan valid ke Buku Jurnal LO dan LRA dan Jurnal LRA.
7. 2). Melakukan posting jurnal transaksi/kejadian pendapatan LO dan pendapatan LRA ke dalam Buku Besar masing-masing rekening (rincian obyek).
8. 3). Menyusun Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan
3. Dokumen yang digunakan pencatatan dalam akuntansi anggaran SKPD adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPD) atau Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD (DPPA-SKPD).

## 4. Uraian prosedur

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPD) atau Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD (DPPA-SKPD) Membuat dan mengusulkan RKA-SKPD, PPK-SKPD mencatat "Estimasi Pendapatan" di debit sebesar total anggaran pendapatan, clan "Apropriasi Belanja" di kredit sebesar total anggaran belanja. Selisih antara anggaran pendapatan dan anggaran belanja dicatat "Estimasi Perubahan SAL" di debit. Atas transaksi di atas, PPK-SKPD membuat jurnal sebagai berikut:

| Tanggal | Norn.or Bukti | Kode Rekening | Uraian | Debit | Kredit |
|-----------|-----------------|-----------------|------------------------|---------|----------|
| | | XX | Estimasi Pendapatan | XXX | |
| | | XX | Estimasi perubahan SAL | XXX | |
| | | | Apropriasi Belanja | | XXX |

## B. Sistem Akuntansi pendapatan pada SKPD

Prosedur akuntansi penerimaan pendapatan pada SKPD mulai dari pencatatan, penggolongan, peringkasan sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan penerimaan pendapatan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dilakukan secara manual dan aplikasi SIPKD .Sistem akuntansi Pendapatan mengimplementasi kebijakan akuntansi yang mengunakan basis yang berbeda Yaitu:

- a. Basis Akrual menyajikan hasil pencatatan penerimaannya ke dalam Akun Pendapatan-LO.
- b. Basis Kas menyajikan hasil pencatatan penerimaannya ke dalam Akun Pendapatan-LRA.
2. Fungsi yang terkait
- a. Bendahara Penerimaan SKPD, yang mempunyai tugas pokok dan fungsi:
5. 1). Mencatat dan membukukan semua penerimaan pendapatan ke dalam Buku Kas Penerimaan;
6. 2.) Membuat rekap penerimaan harian yang bersumber dari pendapatan
7. 3). Melakukan penyetoran uang yang di terima ke Kas Daerah setiap hari.
- b. PPK-SKPD, yang mempunyai tugas pokok dan fungsi :
9. 1). Mencatat transaksi/kejadian pendapatan-LO dan PendapatanLRA berdasarkan bukti-bukti transaksi yang sah dan valid ke Buku Jurnal-LO dan Neraca dan Buku Jurnal LRA;
10. 2). Mencatat posting-posting jurnal-jurnal transaksi/kejadian pendapatan-LO dan pendapatan LRA ke dalam Buku Besar masing-masing rekening (rincian obyek);
11. 3). Melakukan penyesuaian di akhir tahun terhadap dokumen pendapatan yang belum diterima pendapatannya;
12. 4). Melakukan penyesuain di akhir tahun terhadap dokumen periode melewati pendapatan yang penerimaannya diterbitkannya dokumen pendapatan.
- c. Penguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang mempunyai tugas pokok dan fungsi
14. 1). Menandatangani/mengesahkan dokumen Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-Daerah) dan atau Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKR-Daerah) Atau Dokumen lain yang dipersamakan;

- 2). Menandatangani Laporan Keuangan yang telah disusun oleh fungsi akuntansi SKPD.
- d. BUD mempunyai tugas pokok dan fungsi :
- Menerima realisasi pendapatan yang dibayarkan baik oleh pihak ketiga maupun melalui Bendahara Penerimaan.

## e. Pihak Ketiga

- Pihak ketiga disini adalah Wajib Pajak, Wajib Retribusi, atau Pihak Lainnya yang terkait dengan penerimaan pendapatan.

## 3. Dokumen yang digunakan

- a. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP Daerah) atau bukti bahwa SKPD telah berhak mengakui pendapatan, meskipun belum diterima pembayaran dari wajib pajak.
- b. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKR Daerah) atau bukti bahwa SKPD telah berhak mengakui pendapatan, meskipun belum diterima pembayaran dari wajib Retribusi.
- c. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah ( SPTPD)
- d. Tanda Bukti Penerimaan (TBP), merupakan Dokumen yang dibuat oleh Bendahara Penerimaan a tau bendahara Penerimaan Pemban tu sebagai tanda bukti yang diberikan kepada Wajib bayar/Pihak Ketiga atas transaksi Penerimaan PAD;
- e. Surat Tanda Setoran (STS) atau bukti penerimaan lainnya yang dipersamakan merupakan dokumen yang dibuat oleh Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu dan/atau Pihak Ketiga yang dipergunakan untuk menyetor penerimaan Pendapatan Asli Daerah, ke Rekening Kas Umum daerah pada PT Bank Kalbar.
- f. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang , apabila dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya kurang bayar dari wajib pajak
- g. Surat ketetapan Lebih Bayar, apabila dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya lebih bayar dari wajib pajak
1. Nota Kredit atau dokumen lain yang dipersamakan

## 4. Catatan yang digunakan

- a. Buku Jumal Standar digunakan untuk mencatat dan menggolongkan semua transaksi atau kejadian penerimaan dan penyetoran Pendapatan Asli Daerah.
- b. Buku besar, digunakan untuk memposting semua transaksi dalam rekening tertentu yang telah dicatat dalam Buku Jumal.

## 5. Uraian Prosedur

Pada bagian ini akan rnenjelaskan urutan prosedur yang harus dilakukan oleh PPK SKPD dalam melakukan pencatatan transaksi pendapatan.Pencatatan pajak pada SKPD dapat menggunakan 4 a1ternatif pengakuan sesuai dengan mekanisme pendapatan pajak yang dianggarkan pada SKPD tersebut. Sedangkan pencatatan retribusi pada SKPD dapat menggunakan 2 alternatif pengakuan sesuai dengan mekanisme pendapatan Retribusi yang dianggarkan pada SKPD terse but.

## a. Prosedur pencatatan pajak

- 1.Pengakuan pendapatan pajak ketika didahului dengan adanya penetapan terlebih dahulu ( offcial assesment).
- Pendapatan ini diakui pada pendapatan LO ketika dokumen penetapan tersebut telah disahkan. Sedangkan untuk pendapatan LRA diakui ketika pembayaran telah dilakukan. Ketika dokumen penetapan telah disahkan, maka fungsi akuntansi mencatat jumal dengan mencatat piutang pendapat di debit dan pendapatan LO di kredit. Besaran pendapatan yang diakui sebesar nilai yang tertera da1am dokumen penetapan.
- Contoh: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Singkawang pada tangga1 7 Januari 2015 mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Terutang (SPPT) kepada wajib pajak sebagai ketetapan atas PBB tahun 2015 sebesar Rp. 1.300.000. Dari transaksi tersebut, fungsi akuntansi SKPD mencatat dengan jurnal :

Jurnal LO atau Neraca

| Tanggal | Nomor Bukti | Kode Rekening | Uraian | Debit | Kredit |
|-----------|---------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------|
| 07-01-15 | SPPT | XXX | Piutang PBB | Rp. 1.300.000 | |
| | | XXx | Pendapatan PBB LO | | Rp. 1.300.000 |

Pada tanggal 17 Agustus wajib pajak membayar langsung yang di terima oleh Bendahara Penerimaan DPPKA Kata Singkawang, fungsi akuntansi akan mencatat pengakuan pendapatan LRA dengan jurnal sbb:

## Jumal LO atau Neraca

| Tang.gal | Noror Bukti | Kode Rekening | Uraian | Debit | Kredit |
|------------|---------------|-----------------|------------------------------|---------------|---------------|
| 17-08-15 | SSP | XXX | Kas di Bendaraha Penerimaaan | Rp. 1.300.000 | |
| | | XXX | Pitang PBB | | Rp. 1.300.000 |

| Tanggal | Nomor Bukti | Kode Rekening | Uraian | Debit | Kredit |
|-----------|---------------|-----------------|------------------------|---------------|---------------|
| 17-08-15 | SSP | XXX | Estimasi Perubahan SAL | Rp. 1.300.000 | |
| | | XXX | Pendapatan PPB- LRA | | Rp. 1.300.000 |

Pada tanggal 18 Agustus Bendahara Penerimaan DPPKA Kota Singkawang, menyetor pendapatan ke Kas Daerah. Berdasarkan dokumen penyetoran tersebut atau STS, PPK SKPD menjurnal:

## Jurnal LO atau Neraca

| Tanggal | Nomor Bukti | Kode Rekening | Uraian | Debit | Kredit |
|-----------|---------------|-----------------|-----------------------------|---------------|---------------|
| 18-08-15 | SSP | XXX | RK PPKD | Rp. 1.300.000 | |
| | | XXX | Kas di Bendahara Penerimaan | | Rp. 1.300.000 |

Jika wajib Pajak menyetor langsung ke rekening Kas Daerah. Berdasarkan dokumen penyetoran tersebut atau STS, fungsi akuntansi SKPD menjurnal :

## Jumal LO atau Neraca

| Tanggal | Nomor Bukti | Kode Rekening | Uraian | Debit | Kredit |
|-----------|---------------|-----------------|-------------|---------------|---------------|
| 18-08-15 | SSP | XXX | RK PPKD | Rp. 1.300.000 | |
| | | XXX | Piutang PBB | | Rp. 1.300.000 |

Jurnal LRA

| Tanggal | Nomor Bukti | Kode Rekening | Uraian | Debit | K.redit |
|-----------|---------------|-----------------|------------------------|---------------|---------------|
| 18-08-15 | SSP | XXX | Estimasi perubahan SAL | Rp. 1.300.000 | |
| | | XXX | Pendapatan PB LRA | | Rp. 1.300.000 |

2. Pengakuan pendapatan pajak yang didahului dengan perhitungan sendiri oleh wajib pajak (self Assessment) dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut.

Jumlah pajak yang dibayarkan oleh wajib, selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayarkan apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar untuk kemudian dilakukan penetapan.

Pendapatan ini diakui pada pendapatan LO dan pendapatan LRA ketika Wajib Pajak melalukan pembayaran pajak. Dan apabila pada saat pemeriksaan ditemukan kurang bayar maka akan diterbitkan surat ketetapan kurang bayar yang akan dijadikan dasar pengakuan pendapatan LO. Sedangkan apabila dalam pemeriksaan ditemukan lebih bayar pajak maka akan diterbitkan surat ketetapan lebih bayar yang akan dijadikan pengurangan pendapatan LO.

Contoh : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Singkawang pada tanggal 1 April 2015 menerima pembayaran pajak restoran bulan Maret dari rumah makan Kampung Batu sebesar Rp. 5.000.000. Berdasarkan hal tersebut dicatat pengakuan pendapatan LO dan pendapatan LRA dengan jurnal sbb

Juma1 LO atau Neraca

| Tanggal | Nomor Bukti | Kode Rekening | Uraian | Debit | Kredit |
|-----------|---------------|-----------------|-----------------------------|---------------|---------------|
| 01-04-15 | TBP | XXX | Kas di Bendahara Penerimaan | Rp. 5.000.000 | |
| | | XXX | Pajak Restoran- LO | | Rp. 5.000.000 |

## Jurnal LRA

| Tanggal | Nomor Bukti | Kode Rekening | Uraian | Debit | Kredit |
|-----------|---------------|-----------------|------------------------|---------------|---------------|
| 01-04-15 | TBP | XXX | Estimasi perubahan SAL | Rp. 5.000.000 | |
| | | XXX | Pajak Restoran | | Rp. 5.000.000 |

Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Singkawang pada tanggal 2 April 2015 menyetorkan pendapatan. ke Kas Daerah Berdasarkan STS, fungsi akuntansi mencatat denganjumal sbb:

## Jurnal LO atau Neraca

| Tanggal | Nomnor Bukti | Kode Rekening | Uraian | Debit | Kredit |
|-----------|----------------|-----------------|---------------------------|---------------|---------------|
| 02-04-15 | SSP | XXX | RK PPKD | Rp. 5.000.000 | |
| | | XXX | Kas di Bendahara penerimm | | Rp. 5.000.000 |

Pada tanggal 7 April dilakukan pemeriksaan atas pajak restoran yang dibayarkan oleh rumah makan tersebut dan ditemukan pajak kurang bayar sebesar Rp. 1.300.000, maka berdasarkan perhitungan tersebut DPPKA Kota Singkawang akan mengeluarkan Surat Keterangan Kurang Bayar atas pajak restoran terhadap rumah makan tersebut . Berdasarkan hal itu, fungsi akuntansi mencatat dengan jumal sbb :

Jurnal LO atau Neraca

| Tanggal | Nomor Bukti | Kode Rekening | Uraian | Debit | Kredit |
|-----------|---------------|-----------------|------------------------|----------------|---------------|
| 07-04-15 | [SKPDKB | XXX | Piutang Pajak restoran | JRp. 1.300.000 | |
| | | XXX | Pajak restoran LO | | Rp. 1.300.000 |

Apabila dalam pemeriksaan tersebut ditemukan adanya pajak lebih bayar, maka DPPKA Kota Singkawang akan mengeluarkan Surat Keterangan Lebih Bayar atas pajak restoran terhadap rumah makan tersebut . Berdasarkan hal itu, fungsi akuntansi mencatat dengan jurnal sbb :

Jumal LO atau Neraca

| Tanggal | Nomor Bukti | Kode Rekening | Uraian | Debit | Kredit |
|-----------|---------------|-----------------|----------------------------------|----------------|---------------|
| 07-04-15 | SKPDL | XXX | Pajak restoran LO | [Rp. 1.300.000 | |
| | | XXX | Utang kelebihan pembayaran pajak | | Rp. 1.300.000 |

3. Pengakuan pendapatan pajak yang pembayarannya dilakukan di muka oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan. Pendapatan LO diakui ketika periode yang bersangkutan telah terlalui sedangkan pendapatan LRA diakui pada saat uang telah diterima.

Contoh: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Singkawang pada tanggal 1 Oktober 2015 menerima pembayaran pajak reklame yang dibayarkan untuk satu tahun ke depan Rp. 25.000.000. Berdasarkan hal tersebut dicatat pengakuan pendapatan diterima dimuka dan pendapatan LRA dengan jurnal sbb :

Jurnal LO atau Neraca

| Tanggal | Nornor Bukti | Kode Rekening | Uraian | Debit | Kredit |
|-----------|----------------|-----------------|------------------------------|----------------|----------------|
| 01-10-15 | TBP | XXX | Kas di Bendahara Penerimaan | Rp. 25.000.000 | |
| | | XXX | Pendapatan di terima di muka | | Rp. 25.000.000 |

## JumalLRA

| Tanggal | Noor Buki | Kode Rekening | Uraian | Debit | Kredit |
|-----------|-------------|-----------------|----------------------------|------------|----------------|
| 01-10-15 | TBP | XXX | Estimasi Perubahan Rp. SAL | 25.000.000 | |
| | | XXX | Pajak Reklame LRA | | Rp. 25.000.000 |

Pada tanggal 2 Oktober 2015 Bendahara Penerimaan, menyetor pendapatan ini ke Kas daerah. Berdasarkan dokumen penyetoran terse but atau STS, maka fungsi akuntansi mencatat dengan jurnal sbb:

Jurnal LO atau Neraca

| Tanggal | Nomor Bukti | Kode I Rekening! l | Uraian | Debit | Kredit |
|-----------|---------------|----------------------|-------------------------------|----------------|-----------------|
| 02-10-15 | SSP | XXX I | IRK PPKD i | Rp. 25.000.000 | |
| | | XXX | Kas di Bendahara I Penerimaan | | [Rp. 25.000.000 |

Pada tanggal 31 Desem ber 2015 dilakukan penyesuaian atas pendapatan di terima di muka untuk melakukan pengakuan pendapatan-LO dari pajak reklame untuk tahun 2015 dengan menerbitkan bukti memorial.

Berdasarkan perhitungan, jumlah pendapatan reklame adalah sebesar Rp. 8.000.000 (lOktober 2015 s/d 31 Desember 2015 atau 3 bulan ). Berdasarkan hal tersebut, fungsi akuntansi mencatat dengan jurnal :

| Tanggal | Nomor Bukti | ode Re kening | Uraian | Debit | Kreclit |
|-----------|---------------|-----------------|------------------------------|----------------|----------------|
| 31-10-15 | BM | XXX | Pendapatan di terima di muka | [Rp. 8.000.000 | |
| | | XXX | Pajak reklame -LO | | JRp. 8.000.000 |

4. Pengakuan pendapatan pajak perhitungan sendiri oleh wajib yang didahului dengan pajak dan pembayarannya dilakukan di terima di muka untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan.

Contoh: Tanggal 1 Oktober 2015 Dinas Pendapatan Pengelolaan Jumal LO atau Neraca

| Tanggal | Nomor Bukti | Kode Rekening | Uraian | Debit | Kredit |
|-----------|---------------|-----------------|------------------------------|----------------|-----------------|
| 01-10-15 | TBP | XXXx | Kas di Bendahara Penerimaan | Rp. 25.000.000 | |
| | | XXX | Pendapatan di terima di muka | | JRp. 25.000.000 |

Jumal LRA

--

| Tanggal | Nomor Bukti | Kode Rekening | Uraian | Debit | Kreclit |
|-----------|---------------|-----------------|------------------------|-----------------|----------------|
| 01-10-15 | ITBP | XXX | Estimasi Perubahar SAL | [Rp. 25.000.000 | |
| | | XXX | Pajak Reklame LRA | | Rp. 25.000.000 |

Pada tanggal 2 Oktober 2015, Bendahara penerimaan menyetorkan pendapatan ini ke kas Daerah. Berdasarkan dokumen penyetoran tersebut atau STS, fungsi akuntansi mencatat denganjurnal:

Jurnal LO atau Neraca

| Tanggal | Nomor Bukti | Kode Rekening | Uraian | Debit | Kredit |
|-----------|---------------|-----------------|-----------------------------|-----------------|------------------|
| 02-10-15 | SSP | XXX | RK PPKD | JRp. 25.000.000 | |
| | | XXX | Kas di Bendahara Penerimaan | | JRp. 2 5.000.000 |

Pada tanggal 31 Desember 2015, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Singkawang melakukan perhitungan untuk pengakuan pendapatan LO atas pajak reklame sebesar Rp.

8.000.000. Selain hal tersebut, DPPKA Kota Singkawang juga melaksanakan pemeriksaaan atas pajak reklame yang telah dibayar . Hasil pemeriksaan ditemukan pajak kurang bayar reklame sebesar Rp. 8.00.000. berdasarkan hasil perhitungan tersebut , DPPKA Kota Singkawang mengeluarkan Surat Ketetapan Kurang Bayar, maka di catatjumal sbb:

Jumal LO atau Neraca

| Tanggal | Nomor Bukti | Kode Rekening | Uraian | Debit | Kredit |
|-----------|---------------|-----------------|------------------------------|---------------|---------------|
| 31-12-15 | BM | XXX | Pendapatan di terima di muka | Rp. 8.000.000 | |
| | | XXX | Pajak rcklame | | Rp. 8.000.000 |

| Tanggal | Nomor Bukti | Kode Rekening | Uraian | Debit | Kredit |
|-----------|---------------|-----------------|-----------------------|--------------|--------------|
| 31-12-15 | SKPDKB | XXX | Piutang Pajak Reklame | Rp. 8.00.000 | |
| | | XXX | Pajak Reklame | | Rp. 8.00.000 |

Apabila dalam pemeriksaaan tersebut ditemukan adanya pajak lebih bayar, maka Dinas pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Singkawang akan mengeluarkan Surat Ketetapan Lebih Bayar atas pajak. Berdasarkan hal tersebut dicatat dengan jurnal: Jurnal LO atau Neraca

| Tanggal | Nomor Bukti | Kode Rekening | Uraian | Debit | Kredit |
|-----------|---------------|-----------------|------------------------------|---------------|---------------|
| 31-12-15 | BM | XXX | Pendapatan di terima di muka | Rp. 8.000.000 | |
| | | XXX | Pajak reklame | | Rp. 8.000.000 |

| Tanggal | Nomor Bukti | Kode Rekening | Uraian | Debit | Kredit |
|-----------|---------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|--------------|
| 31-12-15 | SKPDLB | XXX | Pajak reklame | Rp. 8.00.000 | |
| | | XXX | i Utang kelebihan Jpembayaran pajak | | Rp. 8.00.000 |

## b. Prosedur pencatatan retribusi

1. Pengakuan pendapatan ketika pendapatan didahului dengan adanya penetapan terlebih dahulu Ketika diterbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah, SKPD sudah berhak mengakui pendapatan, meskipun belum diterima pembayaran oleh wajib

retribusi (emed). Oleh karena itu, PPK-SKPD mengakui adanya pendapatan retribusi LO dengan menjurnal piutang retribusi di debit dan pendapatan retribusi di kredit

Contoh: Pada tanggal 16 Maret tahun 2015, Dinas Pendapatan, pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Singkawang mengeluarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atas Pemakaian Kekayaan Daerah dan belum diterima pembayarannya dari wajib retribusi sebesar Rp. 50.000.000. Berdasarkan informasi/transaksi tersebut, fungsi akuntansi SKPD mencatat dengan jurnal :

Jurnal LO atau Neraca

| Tanggal | Nomor Bukti | Kode Rekening | Uraian | Debit | Kredit |
|-----------|---------------|-----------------|---------------------------------------------|----------------|----------------|
| 16-03-15 | SKRD | XXK | Piutang Retribusi Pemakaian Kekavaan Daerah | Rp. 50.000.000 | |
| | | XXX | Pendapatan Sewa Tanah dan Bangunan-LO | | Rp. 50.000.000 |

Pada tanggal 17 Maret tahun 2015 saat wajib retribusi membayar retribusi yang terdapat dalam SKR tersebut, wajib retribusi akan menerima tanda Bukti Pem bayaran (TBP) sebagai bukti telah membayar retribusi. TSP juga menjadi dasar bagi PPK SKPD untuk mencatat pendapatan retribusi -LRA dengan jurnal

## Jumal LO dan Neraca

| Tanggal | Nomor Bukti | Kode Rekening | Uraian | Debit | Kredit |
|-----------|---------------|-----------------|------------------------------------------------|----------------|-----------------|
| 17-03-15 | ITBP | XXX | Kas di Bendahara Penerimaan | Rp. 50.000.000 | |
| | | XXX | Piutang Retribusi LO pemakaian Kekayaan Daerah | | JRp. 50.000.000 |

## Jurnal LRA

| Tanggal | Nomor Bukti | Kode Rekening | Uraian | Debit | Kredit |
|-----------|---------------|-----------------|---------------------------------------------|----------------|----------------|
| 17-03-15 | ITBP | XXX | Estimasi perubahar SAL | Rp. 50.000.000 | |
| | | XXX | Pendapatan penyewaan tanah dar bangunan LRA | | Rp. 50.000.000 |

## Jurnal LRA

| Tanggal | Noror Bukti | Kode Rekening | Uraian | Debit | Kredit |
|-----------|---------------|-----------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 17-03-15 | TBP | XXXx | Estimasi perubahan SAL | Rp. 50.000.000 | |
| | | XXX | Pendapatan Retribusi Pemakzuian Kekayaan Daerah | | Rp. 50.000.000 |

Pada tanggal 18 Maret 2015 , Bendahara penerirnaan menyetor pendapatan ini ke Kas Daerah. Berdasarkan STS, fungsi akuntansi mencatat dengan jumal :

## Jurnal LO atau Neraca

| Tanggal | Nomor Bukti | Kode Rekening | Uraian | Debit | Kredit |
|-----------|---------------|-----------------|-----------------------------|----------------|----------------|
| 18-03-15 | SSP | XXX | RK PPKD | Rp. 50.000.000 | |
| | | XXX | Kas di Bendahara Penerimaan | | Rp. 50.000.000 |

2. Pengakuan pendapatan yang tidak perlu adanya penetapan terlebih dahulu pengakuan pendapatan ini pendapatan LO dan LRA pada saat pembayaran telah diterima oleh pemerintah daerah. wajib retribusi melakukan pembayaran retribusi kemudian akan menerima Tanda Bukti Pembayaran (TBP). TBP menjadi dasar bagi PPK-SKPD untuk mengakui adanya pendapatan dengan mencatat jurnal sbb :
2. Contoh: Pada tanggal 15 Juni tahun 2015 , Kantor penanaman Modal Kota Singkawang menerima pembayaran izin mendirikan bangunan sebesar Rp. 6.700.000. Berdasarkan hal tersebut dicatat pendapatan LO dan Pendapatan LRA dengan jumal

## Jumal LO dan Neraca

| Tanggal | Nomor Bukti | Kode Rekening | Uraian | Debit | Kredit |
|-----------|---------------|-----------------|--------------------------------------|---------------|---------------|
| 15-06-15 | TBP | XXX | Kas di Bendahara Penerimaan | Rp. 6.700.000 | |
| | | XXX | Pemberian izi mendirikan bangunan LO | | Rp. 6.700.000 |

## Jurnal LRA

| Tanggal | Nomor Bukti | Kode Rekening | Uraian | Debit | Kredit |
|-----------|---------------|-----------------|----------------------------------------|-----------|---------------|
| 15-06-15 | TBP | XXX | Estimnasi perubahar Rp. SAL | 6.700.000 | |
| | | XXX | Pemberian izi mendirikan Jbangunan LRA | | Rp. 6.700.000 |

## JumalLRA

| Tanggal | Nomor Bukti | Kode Rekening | Uraian | Debit | Kredit |
|-----------|---------------|-----------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------|
| 15-06-15 | TBP | XXX | Estimasi perubahan Rp. 6.700.000 SAL | Estimasi perubahan Rp. 6.700.000 SAL | |
| | | XXX | Retribusi izin mendirikan bangunan | | Rp. 6.700.000 |

Pada tanggal 16 Juni 2015, Bendahara penerimaan menyetor pendapatan ini ke Kas Daerah. Berdasarkan STS, fungsi akuntansi mencatat dengan jurnal :

## Jumal LO atau Neraca

| Tanggal | Nomor Bukti | Kode Rekening | Uraian | Debit | Kredit |
|-----------|---------------|-----------------|------------------------------|---------|---------------|
| 16-06-15 | SSP | XXX | RK PPKD | | |
| | | XXX | JKas di Bendahara Penerimaan | | Rp. 6.700.000 |

## Berikut adalah jumal standar untuk pencatatan pendapatan di SKPD:

| No | Transaksi | PENCATATAN OLEH KPD : | PENCATATAN OLEH KPD : | PENCATATAN OLEH KPD : | PENCATATAN OLEH PPKD | PENCATATAN OLEH PPKD | PENCATATAN OLEH PPKD |
|------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | Uraian | Debit | Kredit | Uraian | Debit | Kredit |
| 1 | Penerbitan SK | Piutang ... - | <XX | | | | |
| 1 | | Pendapatan LO | | XXX | T Tidak ada iurnal | | |
| 2 | Penerimaan pembayaran | Kas di Bendahara penerimaan . | XX | | | | |
| 2 | | Piutang... | | XXX | | | |
| 2 | | Estimasi Perubahan SAL | XX.Xx | | Tidak ada jurnal | | |
| 2 | | Pendapatan LRA | | XXx | | | |
| 3 | Penyetoran | RK PPKD ... | XXX | | Kas di Kas Daerah xXx | Kas di Kas Daerah xXx | |
| 3 | Pendapatan oleh SKPD ke Kas daerah | Kas di Bendahara Penerimaa | | XXX | RK PPKD | : | Lox J |
| 4 | Pendapatan di setorRK PPKD | Pendapatan di setorRK PPKD | XX | | Kas di Kas Daerah xxx | Kas di Kas Daerah xxx | |
| 4 | langsung ke Kas | Piutang ... | xXx | | RK PPKD | | |
| 4 | Umum Daerah | Estmasi perubahan SAL ,____. | | XXX | | | |
| 4 | | Pendapatan LRA | | | | | |

## C. SISTEM AKUNTANSI PIUTANG

Piutang daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pernerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya yang sah. Aset berupa piutang di Neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasi ( net realizable value). Alat untuk menyesuaikan adalah dengan melakukan penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang

yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Prosedur akuntansi piutang pada SKPD meliputi pencatatan dan pelaporan akuntansi atas transaksi-transaksi yang mengakibatkan penambahan maupun pengurangan nilai piutang.

## 1. Pihak Terkait

Pihak yang terkait dalam sistem akuntasi piutang adalah Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD), yang memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Mencatat transaksi/kejadian piutang berdasarkan bukti-bukti transaksi yang yang belum diterima pembayarannya ke Buku Jumal;
- b. melakukan posting jurnal-jurnal transaksi/kejadian pendapatan LO ke dalam Buku Besar masing-masing rekening.
2. Dokumen yang Terkait

Dokumen yang terkait dalam prosedur akuntansi Piutang SKPD:

- -Surat Ketetapan Pajak Daerah;
- -Surat Ketetapan Retribusi Daerah;
- -Bukti Memorial;
- -Dokumen lain yang dipersamakan
3. Sistem dan Prosedur Pencatatan Akuntansi

Perlakuan akuntansi untuk transaksi piutang pada SKPD adalah:

- a. Melakukan rekonsiliasi terhadap dokumen penetapan yang belum diterima pembayarannya;
2. Pada saat penyusunan laporan keuangan, PPK-SKPD melakukan inventarisasi atas dokumen penetapan Pendapatan-LO yang belum diterima pembayarannya. Terhadap SKP/R-Daerah yang belum dibayar tersebut, PPK-SKPD mencatat pengakuan Pendapatan-LO dan Piutang sebagai jumal penyesuaian.

Di awal tahun berikutnya, PPK-SKPD melakukan jurnal balik atas jumal penyesuaian pendapatan yang dilakukan pada saat penyusunan laporan keuangan, untuk menghindari duplikasi pencatatan Pendapatan-LO.

Melakukan rekonsiliasi terhadap dokumen penetapan yang belum diterima pembayarannya.

| Tanggal | Nomor Bukti | Kode Rekening | Uraian | Debet | Kredit |
|-----------|---------------|-----------------|---------------|---------|----------|
| XXX | XXX | | Piutang | XXX | |
| | | | Pendapatan LO | | XXX |

- d.

## Mencatat penerimaan kas atas pendapatan-LO yang sudah diakui tahun sebelumnya.

| Tanggal | Nomor Bukti | Kode Rekening | Uraian | Debet | Kredit |
|-----------|---------------|------------------|---------------|---------|----------|
| XXX | XXX | | Pendapatan LO | XXX | - |
| - | | 1------· ! , i ! | Piutang | ------ | XXX |

·-·

--

- b. Pengakuan Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang yang jatuh tempo pada periode akuntansi berikutnya
2. Pada saat penyusunan laporan keuangan, PPK-SKPD berdasarkan bukti memorial melakukan reklasifikasi Piutang Jangka Panjang ke Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang, yaitu piutang yang akan

jatuh tempo dalam satu tahun ke depan

-·-

| Tanggal | Nomor Bukti | Kode Rekening | Uraian | Debet | Kredit |
|-----------|---------------|-----------------|-------------------------|---------|----------|
| XXX | XXX | --- | gian lancar gihan Ba ta | XXX | |
| | | | gihan Pinjaman -- Ta | | XXX |

..---

- c. Menetapkan umur piutang sebagai dasar tingkat kolektabilitas
2. piutang (aging schedule) Berdasarkan buku piutang, PPK-SKPD membuat bukti memorial atas jumlah piutang yang tak tertagih. Berdasar bukti memorial Penyisihan Piutang Tidak Tertagih dan pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih. Penyisihan piutang tak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan pada saat penyusunan laporan keuangan, sesuai

tersebut, PPK-SKPD mencatat pengakuan Beban dengan perkembangan kualitas piu tang.

| Tanggal | Nornor Bukti | Kode Rekening | Uraian | Debet | Kredit |
|-----------|----------------|-----------------|--------------------------|---------|----------|
| XXX | XXX | -. | Heban Penyisihan Piutang | XXX | |
| | | --- '-·· | Penyisihan Piutang | -----·- | XXX |

- Mencatat Penghapusbukuan dan Penghapustagihan Piutang. Berdasarkan keputusan Kepala Daerah terkait penghapusbukuan

dan penghapustagihan piutang, maka PPK SKPD akan mencatat

penghapus bukuan piutang dengan mengurangkan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih dan Piutang.

Sedangkan untuk penghapus tagihan piutang PPK tidak melakukan pen ca ta tan ke dalam jurn