PERATURAN BUPATI MA Nomor 5 Tahun 2016 tentang PENYELENGGARAAN USAHA JASA KEPARIWISATAAN (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI LIMA PULUH KOTA
PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA NOMOR: 5 TAHUN 2016
TENTANG
PENYELENGGARAAN USAHA JASA KEPARIWISATAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LIMA PULUH KOTA,
- . bahwa dalam rangka meningkatkan dan mengoptimalisasi a. peran kepariwisataan di daerah agar berdayaguna dan berhasil guna maka salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui penyelenggaraan Usaha Jasa Pariwisata :
- b. . bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 15 Undang Undang Nomor 10 tahun 2009 Tentang Kepariwisataan dimana penyelenggaraan usaha pariwisata wajib mendaftarkan usahanya ke pemerintah daerah,
- . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota.
- . Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem 1 Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535,
- . Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang 2. Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966),
- . Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 3. Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038),
- . Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 4. Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049),
- .Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar 5. Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5168),
- . Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang 6. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), :
N
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), 7.
- Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.85/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Perjalanan Wisata, 8.
- Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.86/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyedia Akomodasi, 9.
10. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.87/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Makanan dan Minuman,
11. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.88/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Kawasan Pariwisata,
12. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.89/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Transportasi Pariwisata,
13. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.90/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Daya Tarik Wisata,
14. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.91/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyelenggara kegiatan Hiburan dan Rekreasi,
15. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.92/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Pramuwisata,
16. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.93/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan, Insentif, Konferensi, dan Pameran,
17. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.94/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Konsultan Pariwisata,
18. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.95/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Informasi Pariwisata:
19. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.96/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Wisata Tirta,
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036),
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Dinas Daerah, (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2008 Nomor 6), sebagaimana Telah Dua Kali Diubah Terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomr &amp; Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 2),
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10),
23. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 64).
MEMUTUSKAN :
MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA JASA KEPARIWISATAAN.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
- Daerah adalah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota. 1
- Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota. 2.
- Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota. 3.
- Dinas adalah perangkat daerah Kabupaten Lima Puluh Kota yang bertangungjawab dalam urusan Kepariwisataan. 4.
- Kepala Dinas adalah Kepala Instansi yang bertangung jawab terhadap urusan kepariwisataan Kabupaten Lima Puluh Kota. 5.
- Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. 6.
- Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata. 7.
- Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah. 8.
- Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha. 9.
10. Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administrative yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
11. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
12. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
13. Produk pariwisata adalah semua komponen dan pelayanan destinasi yang meliputi industri pariwisata, even pariwisata, kawasan destinasi pariwisata dan jasa-jasa terkait yang mendukung kegiatan pariwisata.
14. Pemasaran pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.
15. Industri pariwisata adalah kumpulan jenis usaha yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
16. Usaha adalah Setiap tindakan atau kegiatan dalam bidang perekonomian yang dilakukan untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.
17. Hotel adalah jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan, yang dikelola secara komersial yang meliputi hotel berbintang dan hotel melati.
18. Hotel melati adalah jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan yang khusus disediakan untuk memperoleh jasa pelayanan penginapan.
19. Pemandian umum adalah suatu usaha bagi umum yang menyediakan tempat untuk mandi, berekreasi, berolahraga serta jasa pelayanan lainnya menggunakan air tanpa pengolahan terlebih dahulu tidak termasuk pemandian untuk pengobatan.
20. Jasa boga adalah usaha pengelolaan makanan yang disajikan di luar tempat usaha atas dasar pesanan yang dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha.
21. Rumah makan adalah setiap tempat usaha komersil yang ruang lingkup kegiatannya meyediakan makanan dan minuman untuk umum di tempat usahanya.
22. Restoran adalah salah satu jenis usaha jasa pangan yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan yang permanen dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, penyajian dan penjualan makanan dan minuman bagi umum di tempat usahanya.
23. Salon Kecantikan adalah fasilitas pelayanan untuk memperbaiki penampilan melalui tata rias dan pemeliharaan kecantikan kulit dan rambut dengan menggunakan kosmetik secara manual, preparatif, aparatif dan dekoratif, yang dilakukan oleh ahli kecantikan sesuai kompetensi yang dimiliki.
24. Even pariwisata adalah segala sesuatu yang memiliki daya tarik meliputi atraksi yang menjadi objek dan tujuan kunjungan wisatawan.
25. Kemitraan pariwisata adalah kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta ataupun lembaga lain dalam bidang pariwisata.
26. Daya Tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keaneka ragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisata.
27. Kawasan pariwisata adalah suatu wilayah dengan potensi tertentu yang dikembangkan dan dikelola sebagai pusat even pariwisata dan industria pariwisata.
28. Izin usaha pariwisata adalah izin yang diberikan kepada orang atau lembaga yang menyediakan barang dan atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggara pariwisata.
29. Usaha Daya Tarik Wisata adalah usaha pengelolaan daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan/atau daya tarik wisata buatan/ binaan manusia.
30. Usaha Kawasan Pariwisata adalah usaha pembangunan dan/atau pengelolaan kawasan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.
31. Usaha Jasa Transportasi Wisata adalah usaha penyediaan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata bukan angkutan transportasi reguler/ umum.
32. Usaha Jasa Perjalanan Wisata adalah usaha penyelenggaraan biro perjalanan wisata dan agen penjualan wisata.
33. Usaha Jasa Makanan dan Minuman adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, dan/atau penyajiannya.
- 34, Usaha Penyediaan Akomodasi adalah usaha penyediaan pelayanan penginapan untuk wisatawan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya.
35. Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi adalah usaha penyelenggaraan kegiatan berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata, tetapi tidak termasuk di dalamnya wisata tirta dan spa.
36. Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran adalah pemberian jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, penyelenggaraan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta penyelenggaraan pameran dalam rangka penyebarluasan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional, dan internasional.
37. Usaha Jasa Informasi Pariwisata adalah usaha penyediaan data, berita, feature, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarkan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik.
38. Usaha Jasa Konsultan Pariwisata adalah usaha penyediaan sarana dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran di bidang kepariwisataan.
39. Usaha Jasa Pramuwisata adalah usaha penyediaan dan/atau pengoordinasian tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
40. Usaha Wisata Tirta adalah usaha penyelenggaraan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di sungai, danau, dan waduk.
Asas
BAB II - ASAS, FUNGSI , MAKSUD DAN TUJUAN Bagian Kesatu
Pasal 2
Usaha Jasa Pariwisata diselenggarakan
BAB II - ASAS, FUNGSI , MAKSUD DAN TUJUAN Bagian Kesatu
Pasal 4
Maksud dari penyelenggaraan Usaha Jasa Pariwisata adalah untuk pedoman dalam pembangunan kepariwisataan Kabupaten Lima Puluh Kota guna mengantisipasi kecenderungan dan perkembangan kegiatan pariwisata yang berwawasan dalam rangka mewujudkan Lima Puluh Kota sebagai tujuan wisata yang berwawasan lingkungan yang komprehensif, terpadu dan berkelanjutan serta berdaya saing yang disesuaikan dengan karakteristik fisik dan non fisik daerah serta agama, budaya dan adat-istiadat masyarakat setempat.
Bagian Keempat Tujuan
BAB II - ASAS, FUNGSI , MAKSUD DAN TUJUAN Bagian Kesatu
Pasal 5
Usaha Pariwisata diselenggarakan bertujuan untuk :
- a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi,
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat,
- c. Mengatasi kemiskinan,
- d. Mengatasi pengangguran,
- e. Melestarikan alam,lingkungan dan sumber daya,
- f. Memajukan kebudayaan,
- g. Mengangkat citra daerah,
- h. Memupuk rasa cinta tanah air,
- i. Menjamin adanya kepastian hukum : dan
- j. Memperkokoh jati diri dan kesatuan bangsa.
BAB III - PRINSIP
Pasal 6
Usaha Jasa Pariwisata dilaksanakan dengan prinsip:
- a. Menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengimplementasian dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia dan hubungan antara manusia dengan lingkungan,
2. Menjunjung tinggi hak azasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal, b.
3. Memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas, c.
4. Memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup, d.
5. Memberdayakan masyarakat setempat, e.
6. Mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata, dan g
7. Menjamin keterpaduan antarsektor, antardaerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antar pemangku kepentingan, £
8. Memperkukuh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. h.
WEWENANG
BAB IV - WEWENANG
Pasal 7
Pemerintah Kabupaten dalam penyelenggaraan Usaha Jasa Pariwisata berwenang:
- a. Menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan
2. Kabupaten,
3. Menetapkan destinasi pariwisata Kabupaten, b.
4. Menetapkan daya tarik wisata Kabupaten, C
5. Melaksanakan pendaftaran, pencatatan, dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata, d.
6. Memberikan rekomendasi usaha pariwisata, e.
7. Mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan di wilayahnya, £
- g. Memfasilitasi dan melakukan promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata yang berada di wilayahnya,
9. Memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata baru, h.
10. Menyelenggarakan pelatihan dan penelitian kepariwisataan dalam lingkup Kabupaten, i.
11. Memelihara dan melestarikan daya tarik wisata yang berada di wilayahnya, j.
12. Menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata, dan k.
13. Mengalokasikan anggaran kepariwisataan. 1
BAB V - HAK DAN KEWAJIBAN Bagian Kesatu Hak
Pasal 8
Setiap orang/masyarakat berhak :
- a. Memperoleh kesempatan memenuhi kebutuhan wisata,
- b. Melakukan usaha pariwisata,
3. Cc. Menjadi pekerja/buruh pariwisata, dan/atau,
- d. Berperan dalam proses pembangunan kepariwisataan.
BAB V - HAK DAN KEWAJIBAN Bagian Kesatu Hak
Pasal 9
Setiap wisatawan berhak memperoleh :
- Informasi mengenai daya tarik dan potensi wisata, a.
- Pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar, b.
- Perlindungan hukum dan keamanan,
- Pelayanan kesehatan, d.
- Perlindungan hak pribadi, dan e.
- Perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata beresiko tinggi. £
BAB V - HAK DAN KEWAJIBAN Bagian Kesatu Hak
Pasal 10
Setiap pengusaha pariwisata berhak :
- Mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha dibidang kepariwisataan, a.
- Membentuk dan menjadi anggota asosiasi, b.
- Mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha :dan C.
- Mendapatkan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. d.
Bagian Kedua Kewajiban
BAB V - HAK DAN KEWAJIBAN Bagian Kesatu Hak
Pasal 11
Pemerintah Kabupaten dalam mengatur dan mengelola urusan kepariwisataan wajib menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata, memelihara, mengembangkan peninggalan sejarah, seni, dan budaya.
BAB V - HAK DAN KEWAJIBAN Bagian Kesatu Hak
Pasal 12
Setiap pengusaha pariwisata berkewajiban :
- Memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab, b
- a. Menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya dan nilai nilai yang hidup dalam masyarakat setempat,
- Memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif, C.
- 2 Memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan dan keselamatan wisatawan,
- £ Memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi,
- Mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal, f
- GA Meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan,
- Memelihara lingkungan yang sehat,bersih dan asri, 1
- 5 Turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya,
- Memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya, j.
- Melengkapi Sarana dan Prasarana yang menunjang usaha dan keselamatan pengunjung. 1
- Menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, dan k
BAB VI
Pasal 13
BIDANG DAN JENIS USAHA PARIWISATA Bagian Kesatu Bidang Usaha Pariwisata
Bidang usaha pariwisata terdiri dari :
- Usaha kawasan pariwisata, b.
- Usaha daya tarik wisata, a.
- Usaha jasa transportasi, C.
- Usaha jasa perjalanan wisata, d.
- Usaha jasa makanan dan minuman, e.
- Usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konfrensi dan pameran (mice), g
- Usaha penyedian akomodasi, f.
- Usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan olahraga dan rekreasi, h.
- Usaha wisata tirta. J
- Usaha Jasa Informasi Pariwisata: dan .
Bagian Kedua Jenis Usaha Pariwisata Paragraf 1 Bidang Usaha Daya Tarik Wisata
BAB VI
Pasal 14
Jenis usaha daya tarik wisata terdiri dari:
- a. Daya tarik wisata alam,
- c. Daya tarik wisata buatan/ binaan manusia.
- b. Daya tarik wisata budaya, dan
BAB VI
Pasal 15
- Daya tarik wisata alam sungai, a.
- (1) Jenis usaha daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf a terdiri dari :
- Daya tarik wisata alam Air Terjun, b.
- Daya tarik wisata alam pemandian, C.
- Daya tarik wisata alam dan e.
- Daya tarik wisata alam bumi perkemahan, d.
- Pemandangan, Daya tarik wisata kawasan pemancingan £
- (2) Jenis usaha daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf b terdiri dari
- Daya tarik wisata budaya museum, a.
- Daya tarik wisata budaya benteng pertahanan,
- Daya tarik wisata budaya monument, b.
- Daya tarik wisata budaya cagar budaya, d.
- Daya tarik wisata budaya tarian, £
- Daya tarik wisata budaya atraksi budaya, e.
- Daya tarik wisata budaya adat istiadat, dan
- (3) Jenis usaha daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf c terdiri dari:
- Daya tarik wisata budaya rumah ibadah. h.
- Daya tarik wisata buatan waterboom, a.
- Daya tarik wisata buatan theme park, dan
- Daya tarik wisata buatan kids station, b
- op Daya tarik wisata buatan landscape.
Paragraf 2
Usaha Kawasan Pariwisata
BAB VI
Pasal 16
Jenis usaha kawasan pariwisata terdiri dari :
- AP op Kawaan wisata budaya, Desa wisata: dan
- Kawasan wisata alam,
- Ekowisata.
Paragraf 3
BAB VI
Pasal 17
Usaha Jasa Transportasi
Jenis usaha jasa transportasi wisata adalah Angkutan Darat
BAB VI
Pasal 18
Jenis usaha jasa perjalanan wisata terdiri dari :
- b. Agen perjalanan wisata : dan
- a. Biro perjalanan wisata,
- c. Biro perjalanan haji dan umrah.
Paragraf 5
BAB VI
Pasal 19
Usaha Jasa Makanan Dan Minuman
Jenis usaha jasa makanan dan minuman terdiri dari :
- a. Restoran,
- b. Cafe,
- d. Rumah makan,
- c. Bar/rumah minum,
- e. Warung kopi,
- f. Kantin,
- g. Catering, h. Pusat penjualan makanan (memiliki stan makanan/minuman), dan
- i. Jasa boga (toko roti, donat, kue, dan makanan lainnya).
Paragraf 6
Usaha Jasa Akomodasi
BAB VI
Pasal 20
Jenis usaha penyedia akomodasi terdiri dari :
- a. Hotel,
- b. Penginapan,
- c. Pondok wisata,
- d. Cottage,
- e. Villa,
- f. Wisma,
- h. Persinggahan/caravan.
- g. Perkemahan, dan
Paragraf 7
BAB VI
Pasal 21
Jenis usaha usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan, olahraga dan rekreasi terdiri dari
- Gelanggang olah raga, a.
- Arena permainan, C
- Gelanggang seni, b.
- Hiburan malam, d.
- Taman rekreasi, e.
- Karaoke, £
- Tukang cukur (barber shop), h.
- Salon kecantikan, g
- Kolam memancing, 1
- Bioskop , j.
- Pentas pertunjukan satwa, 1
- Mesin permainan,
- . Balai pertemuan umum , dan m.
- Dunia fantasi. n.
BAB VI
Pasal 22
- Gelanggang olah raga tertutup dan gelanggang olah raga terbuka, a.
- (1) Jenis usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan, olahraga dan rekreasi sebagaimana dimaksud pasal 21 huruf a terdiri dari: a
- Gelanggang renang, b.
- Gelanggang bola gelinding (bowling), C.
- Kolam renang, d.
- Lapangan tenis, e.
- Lapangan bulutangkis, £
- Gedung tenis meja, h.
- Lapangan Futsal, g
- Pusat kebugaran jasmani (fitness centre), 1.
- Padang golf, k.
- Bola sodok (billyard), j.
- Gelanggang seluncur es (ice skating), 1
- . Usaha sarana dan fasilitas olah raga, dan m.
- n. Lapangan sguash.
|
- (2) Jenis usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan, olahraga dan rekreasi sebagaimana dimaksud pasal 21 huruf b terdiri dari: b
- b. Galeri seni: dan
- a. Sanggar seni,
- c. Gedung pertunjukan seni.
- a. Game Zone,
- (3) Jenis usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan, olahraga dan rekreasi sebagaimana dimaksud pasal 21 huruf c terdiri dari:
- b. Gelanggang permainan dan Ketangkasan (aramusementpark), dan
- c. Teater Panggung Terbuka dan Panggung Tertutup.
- a. Diskotik: dan
- (4) Jenis usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi Hiburan Malam sebagaimana dimaksud pasal 21 huruf d terdiri dari: d
- b. Karaoke
Paragraf 8
BAB VI
Pasal 23
Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konfrensi Dan Pameran (Mice)
Jenis usaha jasa penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konfrensi dan pameran (MICEjterdiri dari :
- a. Pertemuan (Meeting):
- b. Perjalanan Insentif (Incentive),
- c. Konfrensi (Convention), dan
- d. Pameran (Exhibition).
Paragraf 9
BAB VI
Pasal 24
Jenis usaha jasa informasi pariwisata terdiri dari :
- a. Penyedia Berita Kepariwisataan, dan
- b. Penyedia Data Photo Video Kepariwisataan.
Paragraf 10 USAHA JASA PRAMUWISATA
BAB VI
Pasal 25
Jenis usaha Jasa Pramuwisata terdiri dari :
- a. Pramuwisata Muda, dan
- b. Pramuwisata Khusus.
BAB VI
Pasal 26
Jenis usaha wisata Tirta terdiri dari :
- a. Wisata dayung, dan
- b. Wisata Sampan Rakik.
BAB VII - KLASIFIKASI TIPE USAHA PARIWISATA Paragraf 1 Usaha Perjalanan Wisata Pasal 27
Pasal 27
Klasifikasi Usaha Perjalanan Wisata terdiri atas:
Biro perjalanan wisata, meliputi:
1. usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan, dan
2. Usaha jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata termasuk perjalanan ibadah.
- b. Agen Perjalanan Wisata,meliputi:
1. Jasa pemesanan sarana, seperti pemesanan tiket, dan
2. pemesanan akomodasi dan pengurusan dokumen perjalanan.
Paragraf 2 Usaha jasa makanan dan minuman
BAB VII - KLASIFIKASI TIPE USAHA PARIWISATA Paragraf 1 Usaha Perjalanan Wisata Pasal 27
Pasal 28
Tipe usaha makanan dan minuman dibedakan dengan :
- Luas Bangunan 751-1000 M2 keatas,
Tipe A
- Kursi berjumlah » 100 buah keatas,
- Wastafel minimal 3 buah,
- Memiliki Lahan parkir yang luas,
- Memiliki Mushala, dan
- Toilet minimal 7 buah antara toilet pria dan wanita terpisah.
Tipe B
- Kursi berjumlah 51 -100 buah,
- Luas Bangunan 501 -750 M2)
- Wastafel minimal 2 buah,
- Memiliki Lahan parkir ,
- Memiliki Mushala: dan
- Toilet 6 buah antara toilet pria dan wanita terpisah.
- Luas Bangunan 250 - 500 M2),
Tipe C
- Kursi berjumlah 25 - 50 buah,
- Wastafel minimal 1 buah,
- Memiliki Lahan parkir,
- Memiliki Mushala,: dan
- Toilet 4 buah antara toilet pria dan wanita terpisah.
Tip e D
- Luas Bangunan « 250 M2:
- Kursi berjumlah 10- 25 buah,
- Tidak memiliki wastafel,
- -Lahan Parkir seadanya,
- -Tidak memiliki mushala/hanya mushala kecil, dan
- -Toilet 2 buah antara toilet pria dan wanita terpisah/hanya1 toilet. 1
Paragraf 3 Usaha jasa pramuwisata
BAB VII - KLASIFIKASI TIPE USAHA PARIWISATA Paragraf 1 Usaha Perjalanan Wisata Pasal 27
Pasal 29
- (1) Usaha Jasa Pariwisata berdasarkan ruang lingkup kegiatannya, terdiri dari:
2. Walking Guide/Tour Guide: Walking guide adalah pramuwisata yang kegiatannya memandu wisatawan dalam suatu tour, b.
- a. Transfer Guide: Transfer guide adalah pramuwisata yang kegiatannya menjemput wisatawan di bandara, pelabuhan laut, stasiun atau terminal menuju ke hotel atau sebaliknya atau mengantar wisatawan dari satu hotel ke hotel lainnya,
4. Local/Expert Guide: Local guide adalah pramuwisata yang kegiatannya khusus memandu wisatawan pada suatu objek atau transaksi wisata tertentu, misalnya museum, wisata agro, river rafting, goa, gedung bersejarah, dan lain-lain,
5. Driver Guide: Driver guide adalah pengemudi yang sekaligus berperan sebagai Pramuwisata. Ia bertugas mengantarkan wisatawan ke objek atau atraksi wisata yang dikehendaki sekaligus memberikan informasi yang diperlukan. e.
6. Common Guide: Common guide adalah pramuwisata yang dapat melakukan kegiatan baik transfer maupun tour, dan d.
- (2) Usaha Jasa Pariwisata berdasarkan Status , terdiri dari:
8. Part Timer/Freelance Guide: Part Timer/Freelance guide adalah pramuwisata yang bekerja pada suatu perusahaan perjalanan untuk kegiatan tertentu dan dibayar untuk tiap pekerjaan yang dilakukan, serta tidak terikat oleh suatu perusahaan perjalanan tertentu dan bebas melakukan kegiatannya sesuai permintaan wisatawan atau perusahaan perjalanan lain yang membutuhkannya, b.
- a. Payroll Guide: Payroll Guide adalah pramuwisata yang berstatus sebagai pagawai tetap perusahaan perjalanan dengan mendapat gaji tetap di samping komisi dan tip yang diterima dari wisatawan,
10. Member of Guide Association: Member of guide association adalah pramuwisata yang berstatus sebagai peserta dari suatu asosiasi pramuwisata dan melakukan kegiatannya sesuai dengan tugas yang diberikan oleh asosiasi tersebut: c.
11. Government Officials: Government officials adalah pegawai pemerintah yang bertugas untuk memberikan informasi kepada tamu tentang suatu aktivitas objek, gedung, atau suatu wilayah tertentu,dan d.
12. Company Guide: Company guide adalah karyawan sebuah perusahaan yang bertugas memberikan
PENJELASAN
Pembukaan
kepada tamu tentang aktivitas atau objek perusahaan. e.
- (3) Usaha Jasa Pariwisata berdasarkan Karakteristik Wisatawan Yang Dipandu , terdiri dari:
- a. Individual Tourist Guide: Individual tourist guide adalah pramuwisata yang khusus memandu wisatawan individu,
15. Cc. Domestic Tourist Guide: Domestic tourist guide adalah pramuwisata yang memandu wisatawan nusantara/ domestik, dan
- b. Group Tour Guide: Group tour guide adalah pramuwisata yang memandu wisatawan rombongan,
17. Foreign Tourist Guide: Foreign tourist guide adalah pramuwisata yang memandu wisatawan mancanegara. d.
## BAB VIII PERSYARATAN DAN PENDAFTARAN
- (1) Setiap Usaha Pariwisata harus mendaftarkan usahanya kepada Bupati Lima Puluh Kota melalui SKPD yang membidangi pelayanan terpadu satu pintu.
##
PENJELASAN
Pasal 30
- (2) Tahapan pendaftaran usaha pariwisata harus memenuhi persyaratan : 2. Akte notaris bila berbadan hukum atau KTP bagi perorangan, b. 3. Mengirimkan permohonan tertulis kepada dinas, a. 4. IMB: c. 5. NPWP, d. 6. Izin gangguan, dan £ 7. PBB tahun terakhir, e. 8. . Rekomendasi dari wali nagari setempat. (3) Klasifikasi/kelas/tipe/persetujuan rekomendasi dari usaha pariwisata akan ditentukan pada saat survey lapangan oleh tenaga teknis. g ## BAB IX
PENJELASAN
Pasal 31
## KETENTUAN LARANGAN - (1) Usaha pariwisata dilarang menyelenggarakan usahanya sebelum memiliki zain usaha dari Bupati melalui dinas terkait. - (2) Usaha pariwisata dilarang memindahtangankan kepada pihak lain kecuali