PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO Nomor 11 Tahun 2005 tentang PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN, PENYALAHGUNAAN NARKOTlKA, OBAT-OBATAN TERLARANG PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADmF LAINNYA (NAFZA) (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
PEMERINTAH KABUPATEN TEBO
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO
NOMOR 11 TAHUN 2005
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN, PENYALAHGUNAAN NARKOTlKA, OBAT-OBATAN TERLARANG PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADmF LAINNYA (NAFZA)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATl TEBO,
- a. bahwa dengan lancarnya jalur lalu-lintas khususnya di jalan Lintas Sumatera dan kuatnya arus globalisasi yang mempunyai dampak baik dari segi yang positif maupun negatif di Kabupaten Tebo yang berpegang kuat pada agama, adat istiadat serta kebudayaan;
- b. bahwa efek negatif yang ditimbulkan yaitu sernakln meluasnya jaringan peredaran Narkotika, obat-obat terlarang, psikotropika dan zat aditif lainnya yang berdampak negatif terhadap kesinambungan kehidupan generasi muda untuk melanjutkan pembangunan serta tingginya tingkat kriminalitas akibat penyalahgunaannya, maka untuk melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan Narkoba perlu upaya pencegahan dan penanggulangannya dan untuk itu dibutuhkan peran serta masyarakat khususnya di Kabupaten Tebo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tebo tentang Pencegahan dan Penanggulangan, Penyalahgunaan Narkotika, Obat-obat Terlarang, Psikotropika dan Zat Aditif Lainnya (NAFZA);
1. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3969);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209); ·
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
Menetapkan
:
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3671);
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3698);
7. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53);
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang dalam Pengawasan (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2473);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
13. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO
dan
BUPAll TEBO,
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN, PENYALAHGUNAAN NARKOllKA, OBAT-OBATAN TERLARANG PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADmF LAINNYA (NAFZA)
BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
1. Daerah adalah Kabupaten Tebo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tebo.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tebo.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Kantor adalah Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tebo.
7. Kepala adalah Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tebo.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan Negara atau diserahi tugas lainnya yang ditetapkan
Pasal 2
Ruang lingkup Peraturan Daerah ini adalah segala kegiatan atau perbuatan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan Narkoba di Daerah Kabupaten Tebo.
BAB III - KEWAJIBAN
Pasal 3
Kewajiban bagi Pengusaha / pemilik / pengelola / penanggungjawab rumah/tempat pemondokan/ Asrama/Rumah susun adalah :
1. Melaporkan penghuninya sendiri disertai dengan identitas kepada ketua RT/RW/Kelurahan dan atau Desa.
2. Memsang pengumuman larangan terhadap penyalahgunaan narkoba di tempat yang mudah dibaca.
3. Meminta jaminan kepada penghuni bahwa tempat pemondokan/asramanya tidak terlibat secara langsung maupun tidak langsung pada penyalahgunaan Narkoba dengan membuat surat pernyataan diatas kertas bermaterai.
4. Mengawasi rumah/tempat pemondokan/asrama dan penghuninya agar tidak menjadi tempat penyalahgunaan Obat-obat terlarang dan Narkoba.
BAB III - KEWAJIBAN
Pasal 4
Untuk tempat hiburan Pengusaha/Pemilik/Pengelolanya berkewajiban untuk :
1. Menjamin tidak adanya kegiatan yang berkaitan dengan penyalahgunaan dan pengedaran Narkoba.
2. Memasang pengumuman larangan terhadap penyalahgunaan Narkoba ditempat yang mudah dibaca.
3. Melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila mengetahui adanya penyalahgunaan Narkoba baik yang dilakukan oleh karyawan maupun pengunjung.
BAB III - KEWAJIBAN
Pasal 5
Untuk Hotel / Penginapan dan Restauran Pengusaha /Pemilik/ Pengelolanya berkewajiban untuk:
1. Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
2. Menjamin bahwa tidak adanya penyalahgunaan Narkoba di Hotel/penginapan dan restaurant yang dikelolanya dengan membuat pernyataan diatas kertas bermaterai.
3. Memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan narkoba ditempat yang mudah dibaca.
4. Melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila mengetahui adanya penyalahgunaan Narkoba baik yang dilakukan oleh karyawan maupun pengunjung.
Pa~I;/
BAB III - KEWAJIBAN
Pasal 6
Untuk Pemilik/Pengelola/Penanggungjawab Lembaga Pendidikan berkewajiban untuk :
1. Setiap Lembaga Pendidikan wajib mengatur dan mengawasi lembaga yang dikelolanya agar tidak terjadi kegiatan penyalahgunaan Narkoba.
2. Setiap lembaga pendidikan wajib melakukan koordinasi dengan Orang tua/wali siswa dan instansi yang terkait terutama pihak yang berwajib dalam pelarangan penyalahgunaan narkoba.
3. Lembaga Pendidikan diharuskan bertindak kooperatif dan proaktif untuk menindak siswanya yang kedapatan menyalahgunakan Narkoba.
BAB III - KEWAJIBAN
Pasal 7
Apabila dalam lembaga Pendidikan terjadi penyalahgunaan Narkoba dan yang terlibat Tenaga Pendidik, Karyawan Swasta atau Siswa/Mahasiswa dan sudah dinyatakan bersalah
BAB III - KEWAJIBAN
Pasal 8
Untuk Pemilik / pengelola / penanggungjawab Lembaga atau Perusahaan mempunyai kewajiban sebagai berikut :
1. Setiap lembaga dan atau perusahaan yang memiliki karyawan secara langsung maupun tidak langsung untuk mengawasi lingkungan kerja dilembaga/perusahaan yang dipimpinnya agar tidak terjadi penyalahgunaan Narkoba.
2. Bentuk kewajiban dan atau tanggungjawab pengawasan tersebut harus dibuat dan dituangkan dalam peraturan resmi serta aturan-aturan pelaksanaan dan sanksinya yang akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
3. Menjamin bahwa karyawan di Lembaga atau Perusahaan yang dipimpin termasuk diri pribadi pemilik/ pengelola / penanggungjawab Lembaga atau Perusahaan tidak terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika dengan masing-masing membuat surat pernyataan diatas kertas bermaterai.
4. Pemimpin, karyawan, lembaga dan atau perusahaan berkewajiban melapor kepada pihak yang berwajib apabila terjadi penyalahgunaan Narkoba dilingkungan kerjannya.
BAB III - KEWAJIBAN
Pasal 9
Bagi pimpinan dan atau penanggungjawab sarana pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan baik medis maupun non medis mempunyai tanggungjawab dan kewajiban sebagai berikut:
1. Pimpinan bertanggungjawab baik langsung maupun tidak langsung terhadap penyimpangan atau penyalahgunaan Narkoba diluar kebutuhan pasien yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dilingkungan kerjanya.
2. Pimpinan berkewajiban melapor kepada pihak yang berwajib apabila terjadi penyimpangan sebagaimana dimaksud ayat (1).
;L .
BAB 'IV PENGAWASAN
BAB III - KEWAJIBAN
Pasal 10
- (1) Pemerintah Daerah untuk melakukan pengawasan terhadap penyalahgunaan Narkotika, obat-obat terlarang, psikotropika dan bahan-bahan berbahaya seperti zat aditif lainnya membentuk Tim yang dikoordinir oleh Satuan Palisi Pamong Praja dan beranggotakan semua unsur Pemerintah Daerah, DPRD, Penegak Hukum, Perguruan Tinggi, Lembaga Adat, Organisasi Lembaga Swadaya Masyarakat, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama yang berada diwilayah Kabupaten Tebo.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini mempunyai tugas untuk melakukan koordinasi dalam rangka pencegahan sedini mungkin terhadap penyalahgunaan Narkoba diwilayah Kabupaten Tebo.
- (3) Ketentuan mengenai susunan, kedudukan dan uraian tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
REHABILITASI KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA
BAB V - REHABILITASI KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA
Pasal 11
Pemerintah Daerah dapat memberi dukungan berupa bantuan baik moril maupun materil kepada tembaga-lembaga yang melaksanakan kegiatan untuk rehabllitasi dan pengobatan terhadap penyalahgunaan Narkoba.
BAB VI - KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 12
- (1) Penyidikan terhadap tindak pidana penyalahgunaan Narkotika, obat-obat terlarang, psikotropika dan zat aditif lainnya selain dilakukan oleh Pejabat Penyidik Polri, dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo dengan tetap bekerjasama dan berkoordinasi dengan Pejabat Penyidik Polri.
- (2) Dalam hal melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PPNS mempunyai wewenang sebagai berikut :
- a. Menerima laporan dan pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas penyalahgunaan Narkoba.
- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan.
- c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan untuk kelengkapan pemeriksaan.
- d. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencacatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukuan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.
- e. Meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan sehubungan dengan tindak pidana Penyalahgunaan narkoba.
- f. Menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruang a tau tempt pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa.
- g. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba.
- h. Memanggil seseorang untuk didengar keteranganya dan periksa sebagai tersangka atau saksi.
- i. Menghentikan penyidikan.
- j. Melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana yang menurut hukum dapat dipertanggungjawab.
- (3) Penyidik sebagai mana dimaksud pada ayat {l) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
BAB VII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 13
- (1) Pengusaha / pemilik / pengelola / penanggungjawab rumah/tempat pemondokan/Asrama, Hotel, Restauran, Lembaga Pendidlkan, Tempat Hiburan baik Badan Hukum maupun perorangan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Peraturan Daerah ini diancam menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk pimpinan sarana pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan baik medis maupun non medis yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 9 disamping dikenakan ancaman pidana kepada yang bersangkutan juga akan dikenakan sanksi administrative sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Pengusaha / pemilik / pengelola/penanggungjawab I tempat pemondokan/asrama, hotel, restaurant, lembaga pendidikan, tempat hiburan, baik Badan Hukum ataupun perorangn yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3,4,5 dan 6 Peraturan Daerah ini, disamping diancam dengan pidana, maka akan dikenakan sanksi terhadap perizinan usahanya yaitu berupa pencabutan izin usaha oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) lindak Pidana yang dimaksud pada ayat {l) adalah pelanggaran.
BAB YID KETENTUAN PENUTUP
BAB VII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 14
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
BAB VII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 15
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tebo.

Penetapan: Disahkan di Muara Tebo pada tanggal 24 Maret 2005 H. A. MADJID MU'AZ LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2004 NOMOR 16

Penetapan: Diundangkan di Muara Tebo pada tanggal 28 Maret 2005

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO PElAKSANA TUGAS,