PERATURAN DAERAH KABUPATEN BI Nomor 08 Tahun 2003 tentang TARIF AIR MINUM (berlaku 13 Maret 2003)
Pembukaan
Menimbang
:
Mengingat :
PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
NOMOR 08 TAHUN 2003
TENTANG
TARIF AIR MINUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUARO JAMBI,
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan di bidang penyediaan air minum kepada masyarakat dalam Kabupaten Muaro Jambi, maka dipandang perlu menetapkan besaran tarif air minum;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a di atas perlu dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi tentang Tarif Air Minum;
1. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3898);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan
Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1997 tentang Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pedoman Penetapan Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1998 tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum;
10. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produkproduk Hukum Daerah;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
MEMUTUSKAN :
MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TENTANG TARIF AIR MINUM.
BAB II - JENIS TARIF
Pasal 2
- (1) Tarif Air adalah Harga Air setiap satu meter kubik yang telah ditetapkan dan harus dibayar oleh pelanggan.
- (2) Tarif Non Air adalah biaya administrasi, biaya pemeliharaan meter air dan biaya berlannggan yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur dan diberlakukan setelah mendapat persetujuan Bupati.
BAB II - JENIS TARIF
Pasal 3
Rekening yang harus dibayar merupakan penjumlahan komponen tarif air dan non tarif air.
BAB III - PERHITUNGAN PEMAKAIAN AIR
Pasal 4
- (1) Pemakaian air oleh pelanggan dalam 1 (satu) bulan dihitung ## BAB IV S U B S I D I
BAB III - PERHITUNGAN PEMAKAIAN AIR
Pasal 5
- (1) Tarif air ditetapkan atas kebutuhan dasar yang terjangkau sesuai dengan kemampuan Golongan pelanggan Rumah Tangga didasarkan pada :
- a. Pemulihan biaya;
- b. Keterjangkauan, kemampuan pelanggan;
- c. Efisiensi pemakaian;
- d. Kesederhanaan;dan
- e. Trasnparan/jelas.
- (2) Untuk mencukupi pengembalian biaya dan sesuai kemampuan pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan subsidi saling antar Golongan pelanggan.
- (3) Subsidi saling sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan antar golongan dalam kelompok yang sama atau antar satu kelompok dengan kelompok lainnya.
PENINJAUAN TARIF AIR
BAB V - PENINJAUAN TARIF AIR
Pasal 6
- (1) Direktur dapat melakukan peninjauan terhadap tarif air apabila terjadi perubahan komponen biaya.
- (2) Komponen biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
- a. Biaya operasional (biaya usaha) terdiri dari biaya sumber, biaya pengolahan dan biaya trasmisi serta distribusi;
- b. Biaya pemeliharaan;
- c. Biaya administrasi umum;
- d. Biaya penyusutan aktiva tetap dan amortisasi;
- e. Biaya bunga pinjaman dan jasa Bank;dan
- f. Pengembalian pokok pinjaman.
- (3) Peninjauan tarif air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada melalui Badan Pengawas dan diteruskan ke DPRD dalam bentuk Raperda untuk ditetapkan tarif air yang baru.
- (4) Apabila DPRD manolak, Direktur mangajukan usulan tarif air yang baru.
KEWAJIBAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
BAB VI - KEWAJIBAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
Pasal 7
- (1) Perusahaan Daerah Air Minum wajib mengupayakan agar meter air selalu berfungsi dengan baik.
- (2) Biaya untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada biaya pemeliharaan meter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
BAB VI - KEWAJIBAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
Pasal 8
Perusahaan Daerah Air Minum menyediakan sarana pembayaran melalui loket pembayaran atau Bank yang ditunjuk ## BAB VII
KEBERATAN PELANGGAN
BAB VI - KEWAJIBAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
Pasal 9
Keberadaan terhadap pembayaran rekening air pelanggan tidak dapat menyebabkan penundaan pembayaran oleh pelanggan, dan perusahaan Daerah Air Minum akan menyelesaikan keberatan tersebut setelah pelanggan melunasi pembayaran rekening air.
Apabila terjadi kesalahan pembacaan meter air yang menyebabkan kelebihan pembayaran oelh pelanggan, dapat dilakukan kompensasi untuk pembayaran rekening bulan berikutnya atau dikembalikan pada pelanggan.
KELOMPOK PELANGGAN DAN BLOK KONSUMSI
BAB VIII - KELOMPOK PELANGGAN DAN BLOK KONSUMSI
Pasal 11
- (1) Kelompok I atau Sosial terbagi menjadi :
- a. Golongan Sosial Umum (1A) terdiri dari :
1. Hidran/Kran Umum;
2. Kamar Mandi Umum/WC Umum.
- b. Sosial Khusus (1B) terdiri dari :
1. Puskesmas;
2. Rumah sakit/Klinik pemerintah;
3. Tempat peribadatan;
4. Tempat persemayaman.
- (2) Kelompok II atau Non-Niaga terbagi menjadi :
- a. Rumah Tangga A (2A) terdiri dari :
1. Rumah sangat sederhana;
2. Rumah sederhana;
3. Rumah papan;
4. Rumah semi permanen;
5. Rumah Bedeng;
6. Rumah susun;
7. Rumah permanen dengan luas sampai dengan 120 M²;
8. Taman kanak-kanak, Sekolah dasar, SLTP dan SMU.
- b. Rumah Tangga B (2B) terdiri dari :
1. Rumah mewah permanen dengan luas diatas 120 M²;
2. Akademi/Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta;
23. Instansi Pemerintah (2C) terdiri dari :
3. Kantor dan sarana pemerintah atau yang disamakan;
4. Kolam renang milik pemerintah.
- (3) Kelompok III atau Niaga terbagi menjadi :
- a. Niaga Kecil (3A) terdiri dari :
1. Warung/kedai;
2. Toko/ruko;
3. Rumah makan;
4. Kantor perusahaan;
5. Rumah sakit/klinik swasta;
6. Rumah bersalin swasta;
7. Salon;
8. Bengkel kecil;
9. Bengkel kayu.
- b. Niaga Besar (3B) terdiri dari :
1. Restoran;
2. Swalayan/supermarket.
3. Praktek Dokter Umum dan Spesiali;
4. Bengkel besar/ Service Station;
5. Tempat Hiburan/bioskop;
6. Usaha warabala (Francis).
- c. Kantor BUMN/BUMD (3C).
- (4) Kelompok IV atau Industri terbagi menjadi :
- a. Industri Kecil ($A) terdiri dari :
1. Industri Rumah Tangga (Home Industri)
2. Pengrajin.
- b. Industri Besar (4B) terbagi menjadi :
1. Pabrik Minuman;
2. Pabrik Es;
3. Pabrik Kopi;
4. Pabrik pengalengan Makanan dan Minuman.
- (5) Kelompok V atau Hotel terbagi menjadi :
- a. Penginapan/Losmen (5A);
- b. Hotel melati (5B);
- c. Hotel berbintang (5C);
- (6) Kelompok pelabuhan terbagi menjadi :
- a. Pelabuhan udara;
- b. Pelabuhan sungai.
BAB VIII - KELOMPOK PELANGGAN DAN BLOK KONSUMSI
Pasal 12
Blok Konsumsi dibedakan menjadi 4 (empat) blok, yaitu :
- a. Konsumsi sampai dengan 10 meter kubik;
- b. Konsumsi 11 meter kubik sampai dengan 20 meter kubik;
- c. Konsumsi diatas 20.
BAB XI - PERUBAHAN GOLONGAN
Pasal 13
- (1) Direktur dapat menetapkan atau melakukan penyesuaian/perubahan terhadap kelompok dan golongan pelanggan.
- (2) Perubahan/penyesuaian tersebut didasarkan kepada bentuk, fungsi dan jenis bangunan.
BAB X - STRUKTUR TARIF AIR MINUM
Pasal 14
- (1) Tarif dasar ditetapkan sebesar Rp. 600,- (enam ratus rupiah)
- (2) Struktur tarif air minum untuk setiap kelompok pelanggan dan blok konsumsi tercantum pada tabel berikut :
| KELOMPOK | GOLONGAN | BLOK KONSUMSI | BLOK KONSUMSI | BLOK KONSUMSI |
|------------|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| KELOMPOK | GOLONGAN | 0 - 10 M³ | 11 - 20 M³ | > 20NM³ |
| SOSIAL | 1 A : Sosial Umum | 0,8 A | 0,8 A | 0,8 A |
| SOSIAL | 2 B : Sosial Khusus | 0,8 A | 0,8 A | 1 A |
| NON NIAGA | 2 A : Rumah Tangga A | 1 A | 1,3 A | 2,3 A |
| NON NIAGA | 2 B : Rumah Tangga B | 1,3 A | 1,5 A | 2,6 A |
| NON NIAGA | 2 C : Instansi Pemerintah | 1,3 A | 1,5 A | 2,6 A |
| NIAGA | 3 A : Niaga Kecil | 2 A | 2 A | 6,5 A |
| NIAGA | 3 B : Niaga Besar | 2,5 A | 2,5 A | 7 A |
| NIAGA | 3 C : BUMD/BUMN | 2,5 A | 2,5 A | 7 A |
| INDUSTRI | 4 A : Industri Kecil | 4 A | 4 A | 7 A |
| INDUSTRI | 4 B : Industri Besar | 5 A | 5 A | 10 A |
| HOTEL | 5 A : Penginapan/losmen | 2,5 A | 2,5 A | 7 A |
| HOTEL | 5 B : Hotel Melati | 4 A | 4 A | 8 A |
| HOTEL | 5 C : Hotel Berbintang | 5 A | 5 A | 10 A |
| PELABUHAN | 6 A : Pelabuhan Sungai | | | |
3 Perincian Tarif Air Minum seperti tabel di bawah ini :
| KELOMPOK | GOLONGAN | TARIF PER M³ (Rp) | TARIF PER M³ (Rp) | TARIF PER M³ (Rp) |
|------------|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| KELOMPOK | GOLONGAN | 0 - 10 M³ | 11 - 20 M³ | > 20NM³ |
| SOSIAL | 1 A : Sosial Umum | 480 | 480 | 480 |
| SOSIAL | 2 B : Sosial Khusus | 480 | 480 | 600 |
| NON NIAGA | 2 A : Rumah Tangga A | 600 | 780 | 1380 |
| NON NIAGA | 2 B : Rumah Tangga B | 780 | 900 | 1560 |
| NON NIAGA | 2 C : Instansi Pemerintah | 780 | 900 | 1560 |
| NIAGA | 3 A : Niaga Kecil | 1200 | 1200 | 3900 |
| NIAGA | 3 B : Niaga Besar | 1500 | 1500 | 4200 |
| NIAGA | 3 C : BUMD/BUMN | 1500 | 1500 | 4200 |
| INDUSTRI | 4 A : Industri Kecil | 2400 | 2400 | 4200 |
| INDUSTRI | 4 B : Industri Besar | 3000 | 3000 | 6000 |
| HOTEL | 5 A : Penginapan/losmen | 1500 | 1500 | 4200 |
| HOTEL | 5 B : Hotel Melati | 2400 | 2400 | 4800 |
| HOTEL | 5 C : Hotel Berbintang | 3000 | 3000 | 6000 |
| PELABUHAN | 6 A : Pelabuhan Sungai | 6000 | 6000 | 6000 |
KETENTUAN PERALIHAN
BAB XI - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 15
Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka peraturan mengenai tarif yang ada dinyatakan tidak berlaku.
BAB XII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah, berkenaan dengan teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur.
BAB XII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi.

Penetapan: Ditetapkan di Sengeti pada tanggal 13 Maret 2003

Penandatangan: BUPATI MUARO JAMBI, dto H. AS'AD SYAM

Penetapan: Diundangkan di Sengeti pada tanggal 17 Maret 2003

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI, dto Drs. Muchtar Muis LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2003 NOMOR 11 SERI E NOMOR 2
PENJELASAN
Pembukaan
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI NOMOR 08 TAHUN 2003
## TENTANG
## TARIF AIR MINUM
## I. PENJELASAN UMUM
Dalam rangka mengoptimalkan pelayanan, peningkatan kapasitas produksi dan Distribusi air bersih/minum kepada masyarakat, maka pemerintah Kabupaten Muaro Jambi mengambil langkah-langkah untuk memenuhi kegiatan dimaksud diantaranya meningkatkan kapasitas produksi IPA dan perbaikan pompa pada masing - masing unit dan pengoperasian masin secara penuh.
Untuk melaksanakan kegiatan dimaksud membutuhkan dana yang cukup tinggi, untuk itu Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi memandang perlu meninjau kembali tarif air minum, utuk pemenuhan biaya operasional kegiatan dimaksud.
Adapun penentuan tarif air minum dimaksud didasarkan untuk menutupi biaya - biaya pengelolaan/operasional Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Muaro Jambi.
## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 2
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 3
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 4
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 5
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 6
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 7
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 8
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 9
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 10
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 11
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 12
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 13
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 14
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 15
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 16
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 17
Cukup Jelas.