KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 20 Tahun 2013 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007, perlu (berlaku 11 Juli 2013)
Pembukaan
Menimbang:
Mengingat
PRESIOEN REPUBLIK £NDONESIA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2013 TENT ANG
DEWAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PElABUHAN BEBAS KARIMUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
a.
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) UndangUndang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007, perlu menetapkan Dewan Kawasan pada Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2007;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun;
1.
Pasal 1
Susunan keanggotaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari:
Pasal 2
8. Komarndan ...
6. Kepala Kejaksaan Tinggi P.rorinsi.
Kepulauan Riau;
7. Komandan Pangkalan Utama.
Tentara Nasional IndOl!JleSiia. ~n Laut IV;
- 1.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Khusus Kepulauan Riau, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kemenierian Keuangan;
2. Kepala Kantor Wilaya!h Direktorat Jenderal Pajak Riau: dan Kepudauan Riau, Direktorat Jendera:1 Pajak, Kernenterian Keuangan;
3. Kepala Kantor Wilayah. Kementerian Hukum dan Hak. Asasi Manusia Provinsi Kepulai.uan Ri~
4. Kepala Kantor Wilaiyah ~
- Pertanahan Nasional Pnmnsi Kepulauan Riau;
5. Kepala Kepolisian Daerah .KepuJlawm Riau;
Bupati Karimun;
Gubernur Kepulauan Riau;
Ketua merangkap
Anggota
Wakil Ketua
merangkap Anggota
Anggota
Susunan keanggotaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari:
8. Komandan Gugus Keamanan Laut Wilayah Barat;
2. 033/WIRAPRATAMA. 9. Komandan Komando Resort Militer
Pasal 4
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor I Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4053) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 36
Tahun ...
.
~···"·,
Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi UndangUndang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 130, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4775);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 109, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4759);
MEMUTUSKAN\ :
PERDAGANGAN BEBAS DAN PEL..ABUHAN BEBAS KARIMUN. KAWASAN DEWAN TENTANG PRESIDEN Menetapkan KEPUTUSAN
Pasal l
- Kawasan. (1) Membentuk Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun, yang seltjutnya clisebut: Dewan
- (2) Dewan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas dan wewenang menetapkan kebijaksanaan umum, membina, mengawasi dan mengoordinasikan kegiatan Badan Pengusahaan Kawasan Peroagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun.
- (3) Dewan Kawasan da1am pefaksan:aan t:ugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2} memperbatikan kebijakan umum Kawasan Perdagangan Bebas dan Pdabuban Bebas,
••
·,
...
..
!
;·~,
••••• •
·
, .. \_.!t~&lt;·.
8. Komarndan ...
6. Kepala Kejaksaan Tinggi P.rorinsi.
Kepulauan Riau;
7. Komandan Pangkalan Utama.
Tentara Nasional IndOl!JleSiia. ~n Laut IV;
- 1.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Khusus Kepulauan Riau, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kemenierian Keuangan;
2. Kepala Kantor Wilaya!h Direktorat Jenderal Pajak Riau: dan Kepudauan Riau, Direktorat Jendera:1 Pajak, Kernenterian Keuangan;
3. Kepala Kantor Wilayah. Kementerian Hukum dan Hak. Asasi Manusia Provinsi Kepulai.uan Ri~
4. Kepala Kantor Wilaiyah ~
- Pertanahan Nasional Pnmnsi Kepulauan Riau;
5. Kepala Kepolisian Daerah .KepuJlawm Riau;
Bupati Karimun;
Gubernur Kepulauan Riau;
Ketua merangkap
Anggota
Wakil Ketua
merangkap Anggota
Anggota
Susunan keanggotaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari:
8. Komandan Gugus Keamanan Laut Wilayah Barat;
2. 033/WIRAPRATAMA. 9. Komandan Komando Resort Militer
- [I] Untuk mendukung pelaksanaan tugas Dewan Kawasan sebagaimaaa dimaksud dalam Pasal 1, dapat dibentuk Sekretariat Dewan Kawasan dan Tim Konsultasi.
- (2) Togas dan susunan keanggotaan Sekretariat Dewan Kawasan dan Tim Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( I], ditetapkan oleh Gubemur Kepulauan Riau selaku Ketua Dewan Kawasan.
Pasru4
Dewan Kawasan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Presiden paling kurang l (saru} kali dalam 6 (enam} bulan atau sewaktu-waktu apa:bila dipedukan.
Pasal 5
Dewan Kawasan bertugas selama 5 (lima) tahun terbitung sejak ditetapkannya Keputusan Presiden ini.
Pasal 6
Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Dewan Kawasan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
Pasal 7
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 7 Mei 2013.
DR. H. SUSIW BAMBANG YUDHOYONO
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Juli 2013 PRESID'EN REPUBLIK INDONESIA,

Verifikasi: ttd.

Distribusi: SEKRE'TARIAT KABINET RI Salinan sesuas dengan aslinya Deputi Bidang Perekonomian,