PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA Nomor 58 Tahun 2016 tentang GARA PROVINSISULAWESIUTARA PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA NOMOR 58 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TIPE B KABUPATEN IIIINAHASA TENGGARA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 6 Tahun 2016 ten tang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Tipe B Kabupaten Minahasa Tenggara;
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
- Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomcr 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 I Nomor 82, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberepa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RepubJ..iJ.,,- J:ndo.nes..ia Nornor 5679);
Menetapkan
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat. Da.erah (l..ernb&amp;.rati N�geti'tl Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2016 Nomor 98).
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036);
MEIVIUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TIPE B KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
JBAB r KETENTUAN UMUM
Pasal l
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :
- 1 . Daerah adalah Kabupaten Minahasa Tenggara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Perangkat Daerah Ka bu paten adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas dan badan.
8. Bupati adalah Bupati Minahasa Tenggara.
9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara.
10. Dinas Kelau tan dan Perikanan Tipe 8 adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Tipe B Kabupaten Minahasa Tenggara.
- 1 1 . Unit Pelaksana Teknis adalah unaur pehakearra teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
13. Jabatan Fungsional adalah jabatan yang tidak secara tegas disebutkan dalam struktur organisasi yang tugasnya melaksanakan fungsi non manajerial baik teknis maupun fasilitatif.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah himpunan jabatan fungsional keahlian dan/ atau jabatan fungsional ketrampilan yang mempunyai fungsi dan juga berkaitan erat satu sama lain dalam melaksanakan salah satu tugas pemerintahan;
BA113 JIX
KEDUDUK.AN, TOGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu Kedudukan
Pasal 2
- (1) Dinas Kelautan dan Perikanan Tipe B merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang yang menjadi kewenangan daerah;
- (2) Dinas Kelautan dan Perikanan Tipe B dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
Bagian Kedua Tu gas
Pasal 3
Dinas Kelautan dan Perikanan Tipe B mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan di bidang Perikanan Tangkap, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, Pengolahan Pesisir, Pengawasan, dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP), Perikanan Budidaya.
Bagian Ketiga Fungsi
Pasal 4
Dinas Kelautan dan Perikanan Tipe B dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 menyelenggarakan f ungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan;
- d. pelaksanaan administrasi dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.
Pasal 5
Dinas Kelautan dan Perikanan Tipe B adalah Dinas Kelautan d� Pe�9:11 Tipe B untuk mewadahi pelaksanaan fungsi Dinng Pend1dikan dengan beban kerja yang sedang.
JBA.B UI
SUSUNAN OR.GANIS.AS!
Pasal 6
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Tipe B membawahkan :
- 1) Sekretaris Dinas membawahkan:
- 2) Bidang Perikanan Tangkap, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; b. Subbagian Perencanaan dan Keuangan.
- a. SeksiPenangkapan lkan;
- c. SeksiPengembanganSarana dan Prasarana Penangkapan dan Pengolahan
- b. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikan
- 3) Bidang Pengolahan Pesisir, Pengawasan, dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP);
- a. Seksi Pengawasan dan Pengendalian SDKP
- b. Seksi Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- c. SeksiKelembagaan dan Konservasi
- 4) Bidang Perikanan Budidaya
- b. Seksi Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan
- a. Seksi Budidaya Ikan
- c. Seksi Pengembangan U saha Budidaya lkan
Pasal 7
Bagan struktur organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Tipe B Kabupaten Minahasa Tenggara sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BABN URAIAN TUGAS

## Kepala Dinas

## Pasal 8

Kepala Dinas mempunyai tugas :

- a. Perumusan kebijakan teknis;
- b. Penyusunan perencanaan, pengkoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas;
- c. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kelautan dan perikanan;
- d. Penyelenggaraan urusan administrasi kesekretariatan;
- e. Penyelenggaraan urusan di bidang Perikanan Tangkap, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
- f. Penyelenggaraan urusan di bidang Pengolahan Pesisir, Pengawasan, dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP);
- g. Penyelenggaraan urusan di bidang Perikanan Budidaya;
- h. Penyelenggaraan urusan kelompok jabatan fungsional;
- i. Pelaporan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan
- J. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

## Bagia.n Kedua EJekrewrlut

## Pasal 9

- 1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, mempunyai tugas penyelengaraan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi:
- a. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan administrasi umum, perencanaan program, dan anggaran dan ketatausahan;
- c. pengkoordinasian pelak:sanaan kegiatan perencanaan program dan anggaran.
- b. pengkoordinasian, singkronisasi dan integrasi pelayanan administrasi kepegawaian;
- d. membuat dan menyusun laporan kegiatan; dan ·
- 3) Sub bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris,
- a. mengelola" adrninistrasi umum, . kepegawaian dan BMD dengan cara menyusun program, mengendalikan dan mengkoordinasikan serta memeriksa dan mengevaluasi sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan sebagaimana mes tin ya;
- b. menerima, memeriksa dan mengumpulkan bahan dan data barang milik negara serta mengklasifikasikan dan menyimpan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk tercapainya sasaran sesuai yang diharapkan;
- c. menyiapkan peralatan dan menyajikan kebutuhan sesuai perintah dan ketentuan yang berlaku, serta membersihkan dan merawat peralatan yang digunakan agar tetap terawat;
- d. mengadministrasikan setiap kegiatan pimpinan, menerima, mencatat, menyimpan surat serta dokumen lainnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar pelaksanaan tugas pimpinan berjalan lancar;
- e. menerima, mencatat, menyimpan surat serta dokumen lainnya sesuai denganprosedur dan ketentuan yang berlaku, agar pelaksanaan tugas berjalan lancar;
- f. melaksanakan tugas protokol sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
- g. menyiapkan peralatan dan menyajikan kebutuhan sesuai perintah dan ketentuan yang berlaku, serta membersihkan dan merawat peralatan yang digunakan agar tetap terawat, mengadministrasikan dan mengatur pengelolaan gudang dan peralatan kantor;
- h. menyusun program, mengendalikan dan mengkoordinasikan serta mengevaluasi kebutuhan perlengkapan rumah tangga sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan sebagaimana mestinya;
- j. mengkoordinasikan pembuatan An jab dan ABK Aparatur Sipil Negara:
1. mengkoordinasikan usulan pensiun dan pembuatan SKP Aparatur Sipil Negara;

- k. rnengkoordina!Jika:n sura.t ma.auk kehaar clan penguaulan cuti Aparatr Sipil Negara;
2. m.mengkoordinasikan pembuatan laporan dan surat teguran disiplin Aparatur Sipil Negara;
1. Mengkoordinasikan usulan Kenaikan Pangkat dan Ijin belajar Aparatur Sipil Negara;
- n. mengkoordinasikan Data Aparatur Sipil Negara;
- p. mengawasi pengarsipan data-data;
- o. mengkoordinasikan absensi Aparatur Sipil Negara;
- q. mengkoordinasikan pelaksanaan urusan gaji berkala Aparatur Sipil Negara;
- s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- r. membuat dan menyusun laporan kegiatan; dan
- 4) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana anggaran dan pelaporan keuangan;
- b. menyusun rencana program kegiatan dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan;
- c. menganalisa laporan ak:untabilitas keuangan;
- d. meneliti pelaksanaan administrasi keuangan;
- e. mengkordinasikan pengendalian anggaran, penenmaan kas dan pengeluaran kas;
- f. evaluasi monitoring penatausahaan pengelolaan keuangan;
- g. menyiapkan, menyusun rencana pengembangan sistem dan prosedur akuntansi;
- h. membuat dan menyusun laporan kegiatan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

## Bagian Ketiga

Bidang Perikanan Tangkap, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

## Pasal 10

- ( 1) Bidang Perikanan Tangkap, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan mempunyai tugas melaksanakan urusan di bidang perikanan tangkap, pengolahan, dan pemasaran hasil perikanan serta tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas;
- a. pemberian pelayanan administrasi di lingkungannya;
- (2) Untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud auat ( 1 ) , Bidang Perikanan Tangkap, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan mempunyai fungsi:
- b. penyusunan rencana dan pelaporan kegiatan;
- d. penyelenggaraan urusan perikanan tangkap;
- c. pengkoordinasian, pembagian dan pengaturan pelaksanaan tugas;
- e. penyelenggaraan urusan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- f. penyelenggaraan urusan sarana dan prasarana perikanan tangkap, pengolahan dan pemasaran basil perikanan.
- (3) Seksi Penangkapan Ikan mempunyai tugas:
- a. melaksanakan pelayanan administrasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas;
- b. menyusun pedoman teknis penangkapan ikan dan pengelolaan sumber daya perikanan dan kelautan;

- c. melaksanakan pembinaan, pengembangan dan pengendalian penangkapan ikan di laut dan perairan um um;
- e. membuat dan menyusun monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan;
- d. melaksanakan pembinaan investasi dan usaha serta pelayanan jasa;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.
- a. melaksanakan pelayanan administrasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas;
- (4) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan mempunyai tugas:
- b. menyusun pedoman dan bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasil perikanan usaha kecil menengah;
- d. melakukan standarisasi mutu yang meliputi bahan mentah, metode penanganan, pengolahan, pengemasan, dan pengujian mutu hasil perikanan;
- c. melakukan evaluasi dan pengawasan kelayakan penggunaan bahan tambahan dan bahan kimia mulai tahap penanganan., pengolahan, dan pemasaran produk perikanan tujuan konsumsi manusia;
- e. melakukan pemantauan dan penyebaran informasi pasar;
- g. melakukan analisa atas usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- f. melaksanakan promosi hasil kelautan dan perikanan untuk pemasaran di dalam maupun luar negeri;
- h. melakukan pengembangan jaringan distribusi pemasaran;
- j. rnembuat dan menyusun laporan kegiatan;
1. rnelaksanakan pembinaan investasi, permodalan dan ukm, pemasaran dan ketenagakerjaan;
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.
- a. melaksanakan pelayanan administrasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas;
- (5) Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap, Pengolahan dan Pernasaran Hasil Perikanan mernpunyai tugas:
- b. penyusun pedoman teknis sarana prasarana perikanan tangkap, ternpat pendaratan ikan, dan pelabuhan perikanan;
- d. melaksanakan pengembangan, penataan, operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana penangkapan ikan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- c. melakukan pengembangan, penataan, operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana penangkapan ikan;
- e. melaksanakan pengembangan dan penguatan kelembagaan asosiasi-asosiasi perikanan, ukm, kkmb bidang pengolahan. dan pemasaran hasil perikanan;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.
- f. membuat dan menyusun laporan kegiatan;

## Bagian Keempat i3ida.ng Pengelola.a.11. P�sisir, Penga.wa.san, dan P'engendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP}

## Pasal 1 1

- (2) Untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud ayat ( 1 ) , Bidang Pengelolaan Pesisir, Pengawasan, dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP) mempunyai fungsi:
2. ( 1 ) Bidang Pengelolaan Pesisir, Pengawasan, dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP) mempunyai tugas melaksanak.an urusan di bidang pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan dan perikanan, pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil, kelembagaan dan konservasi serta tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas;
- a. pemberian pelayanan administrasi di lingkungannya;
- c. pengkoordinasian, pembagian dan pengaturan pelaksanaan tugas;
- b. penyusunan rencana dan pelaporan kegiatan;
- d. penyelenggaraan urusan pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan dan perikanan;
- f. penyelenggaraan urusan kelembagaan dan konservasi.
- e. penyelenggaraan urusan pengelolaan pesisir dan pulau­ pulau kecil;
- (3) Seksi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan mempunyai tugas:
- a. melaksanakan pelayanan administrasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas;
11. pengendalian sumber daya kelautan dan perikanan;
- b. menyusun pedoman teknis pengawasan dan
- c. melaksanakan pengawasan penangkapan ikan, budidaya, pengelolaan kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil, karantina,
- d. melaksanakan perlindungan kawasan konservasi, perlindungan endemic spesifik, pengendalian dan pendayagunaan sumber daya hayati dan non hayati;
- e. melaksanakan bimbingan operasional perlindungan sumber daya ikan, analisis jumlah tenaga pengawas dan meningkatkan mutu sumber daya pengawas dalam rangka penyidikan tindak pidana perikanan;
- g. melakukan penggalangan dan pembinaan kelompok pengawas;
- f. melaksanakan perencanaan, pengadaan dan pengelolaan sarana dan prasarana pengawasan;
- h. membuat dan menyusun laporan kegiatan;
- (4) Seksi pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil mempunyai tugas:
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepada bi dang.
- a. melaksanakan pelayanan administrasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas;
- b. menyusun pedoman teknis pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil serta pemberdayaan masyarakat pesisir;
- c. melaksanakan pengembangan dan pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil;

- d. melaksanakan pembinaan dan pengkoordinasian penataart t'Ua.ng paijisi.l" dw1. pUlali-pulau keen;
- e. melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan ekonomi;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bi dang.
- f. membuat dan menyusun laporan kegiatan;
- (5) Seksi Kelembagaan dan Konservasi mempunyai tugas:
- a. melaksanakan pelayanan administrasi dan mengkoordinasikan pelaksanana tugas;
- b. menyusun pedoman teknis kelembagaan dan konservasi kelautan dan perikanan;
- c. melaksanakan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil;
- d. melakukan inventarisasi kelembagaan kelautan yang meliputi kelembagaan internasional, asosiasi dunai usaha, lembaga masyarakat dan pemerintah;
- e. melaksanakan pembinaan dan membantu lembaga masyarakat pesisir dalam meningkatkan dunia usaha melalui kegiatan pendampingan kelembagaan;
- f. membuat dan menyusun laporan kegiatan;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.

## Bagian kelima Bidang Perikanan Budidaya

## Pasal 12

- ( 1) Bidang Perikanan Budidaya mempunyai tugas melaksanakan urusan di bidang budidaya ikan, sarana prasarana budidaya ikan dan pengembangan usaha budidaya ikan serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;
- (2) Untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud ayat (1), Bidang Perikanan Budidaya mempunyai fungsi:
- a. pemberian pelayanan administrasi di lingkungannya;
- b. penyusunan rencana dan pelaporan kegiatan;
- c. pengkoordinasian, pembagian pelaksanaan tugas,
- dan pengaturan
- d. penyelenggaraan urusan budidaya ikan;
- e. penyelenggaraan urusan sarana prasarana budidaya ikan;
- f. penyelenggaraan urusan pengembangan usaha budidaya ikan.
- (3) Seksi Budidaya Ikan mempunyai tugas:
- a. melaksanakan pelayanan administrasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas;
- b. menyusun pedoman teknis pembenihan dan pembudidayaan ikan;
- c. melakukan identifikasi, iventarisasi dan standarisasi mutu benih dan induk;
- d. melakukan pembinaan dan pengawasan mutu benih, induk dan lingkungan pemerintah;
- e. melakukan pengembangan sumber daya induk dan benih;
- f. melakukan identifikasi dan pengembangan teknologi budidaya air tawar, air payau dan budidaya laut;
- g. melaksanakan inventarisasi dan monitoring dan bimbin3an lcepeede, masyarakat pembudidaya; h. membuat dan menyusun laporan kegiatan;

- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bi dang.
- a. melaksanakan pelayanan administrasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas;
- (4) Seksi Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan mempunyai tugas:
- b. menyusun pedoman teknis sarana dan prasarana budidaya;
- c. melaksanakan bimbingan, pembinaan terhadap pembudidayaan sarana dan prasarana;
- d. melakukan identifikasi dan inventarisasi prasarana dan sarana budidaya;
- e. membuat dan menyusun laporan kegiatan;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bi dang.
- a. melaksanakan pelayanan administrasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas;
- (5) Seksi Pengembangan Usaha Budidaya Ikan mempunyai tugas:
- b. menyusun pedoman teknis pengembangan usaha ikan;
- c. melakukan pelayanan dan pengembangan usaha budidaya ikan;
- e. melaksanakan pelayanan informasi usaha perikanan dan kemitraan usaha budidaya;
- d. melaksanakan analisa pengembangan usaha budidaya ikan;
- f. merumuskan langkah langkah pembinaan pengembangan usaha budidaya;
- g. monitoring dan evaluasi pelaksanaan usaha perikanan;
- h. membuat dan menyusun laporan kegiatan;
1. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bi dang.

## Pasal 13

Bidang, Sub Bagian, Seksi dipimpin oleh seorang Kepala.

## BABV UN]I'll' PELAKSANA TEKNIS

## Pasal 14

- a. Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh kepala, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan pembinaan teknis yang dilaksanakan Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.
- c. Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tatakerja Unit Pelaksana Teknis diatur dalam peraturan bupati setelah dikeluakan peraturan yang mengatur tentang unit pelaksana teknis.
- b. Pembentukan unit pelaksana teknis ditetapkan dengan peraturan bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat;

## Pasal 15

Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah unsur pelaksana teknis Dinas, yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

## BABVDI

## KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 19

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional program sesuai keahliannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX

## KETENTUAlfPERALIHAN

Pasal 20

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penjabaran Togas Pokok Dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## BABX

## KETENTUANPENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalarn Serita Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara


Ditetapkan di Ratahan

Pada tanggal .1 f µ&lt;)(Jel\.1�

201f

BUPATI MfflAHASA TENGGARA,

t

JAMES SUMENDAP

Diundangkan di Ratahan

Pada Tanggal J.. I tJOV2.hA � 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MmAHASA J;- �


FARRY FREYKE LIWE

BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN 2016 NOMOR

,a?:&gt;�

1

,:0

i:.l

p

0..

z

&lt;

z

�

0::

...

C:r.)

z

0..

&lt;:

0

z

�

:::&gt;

C:r.)

:s

�

00

...

z

&lt;:

0

&lt;:

0::

'"')

C:r.)

�

&lt;

f-&lt;

�

�

C:r.)

0::

00

00

z

-

0

�

&lt;:

z

0

00

0

&lt;

::&gt;

f-&lt;

1