PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN Nomor / Tahun 2015 tentang SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PER (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
BUPATISAROLANGUN PROVINS! JAMBI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN NOMOR / TAHUN 2015
TENT ANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SAROLANGUN,
- a. bahwa untuk melakukan penataan kembali terhadap Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka mewujudkan organisasi perangkat kerja yang ideal secara teoritis dan konseptual, dipandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketent.uan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nornor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, pembentukan organisasi perangkat daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
5. Indonesia Tahun 1945; Mengingat
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Repub1ik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten
Menetapkan
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 &gt; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 02 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kaupaten Sarolangun (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2008 Nomor 02) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 17 Tahun 2010 ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 02 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kaupaten Sarolangun (Lernbaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2010 Nomor 17);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN
dan
BUPATI SAROLANGUN
MEMUTUSKAN:
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 2) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah:
- a. Nomor 6 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 6)
2. Ka bu paten Lembaran b. Nomor 17 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Sarolangun Tahun 2010 Nomor 17, Tambahan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 17) diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 5 dalam paragraf 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Paragraf
2
Susunan organisasi
Pasal 5
- ( 1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari :
- a. Sekretaris Daerah;
- b. Asisten Pemerintahan, terdiri dari:
1. Bagian Administrasi Pemerintahan Umum terdiri dari:
- a) Subbagian Otonomi Daerah;
- b) Subbagian Pertanahan dan Batas Wilayah;
- c) Subbagian Perangkat Daerah.
2. Bagian Hukum terdiri dari:
- a) Subbagian Penyusunan Produk Hukum dan Analisis Kebijakan Daerah;
- b) Subbagian Bantuan Hukum dan HAM;
- c) Subbagian Dokumentasi dan Publikasi Produk Hukum.
3. Bagian Adrninistrasi Kesejahteraan Rakyat terdiri dari:
- a) Subbagian Agama;
- b) Subbagian Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
- c) Subbagian Kesejahteraan Sosial, Kesehatan dan Keluarga Berencana.
- c. Asisten Ekonomi Pembangunan, terdiri dari:
1. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam terdiri dari:
- a) Subbagian Bina Produksi Daerah;
- b) Subbagian Bina Usaha Kecil dan Menengah;
- c) Subbagian Sumber Daya. AJam.
2. Bagian Administrasi Pembangunan terdiri dari:
- a) Subbagian Program Kerja;
- b) Subbagian Pengendalian Pembangunan;
- c) Subbagian Pelaporan.
3. Bagian Layanan Pengadaan terdiri dari:
- a) Subbagian Pembinaan dan Kompetensi;
- b) Subbagian Hukum dan Penyelesaia:n Sanggah;
- c) Subbagian Pelelangan.
- d. Asisten Administrasi Umum, terdiri dari:
1. Bagian Organisasi terdiri dari:
- a) Subbagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
- b) Subbagian Tatalaksana dan Perpustakaan;
- c) Subbagian Kepegawaian Sekretariat Daerah.
2. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokoler terdiri dari:
- c) Subbagian Dokumentasi dan Radio Siaran Pemerintah Daerah.
3. Bagian Umum terdiri dari:
- a) Subbagian Tata Usaha dan Keuangan;
- b) Subbagian Rumah Tangga;
- c] Subbagian Perlengkapan.
- (2) Struktur organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah 1n1.
2. Ketentuan Pasal 6 dalam Paragraf 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut

## Bagian Kedua Asisten Pemerintahan

## Pasal 6

Paragraf 3 Tugas Pokok dan Fungsi

Asisten Pemerintahan mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam mengoordinasikan, mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas dibidang pemerintahan umum, tugas pembantuan, pembuatan rancangan peraturan perundang-undangan, pemberitaan pers dan protokoler, pembinaan kesejahteraan rakyat, sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan.

## Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Asisten Pemerintahan menyelenggarakan fungsi:

- a. Koordinasi dan singkronisasi tugas-tugas pemerintahan umum, tugas pembantuan dan pembinaan hukum, kesejahteraan rakyat serta pemberitaan pers dan protokoler.
- b. Bimbingan dan pengarahan terhadap tugas-tugas pemerintahan umum, tugas pembantuan, pembinaan hukum, kesejahteraan rakyat serta pemberitaan pers dan protokoler;
- c. Fasilitasi kegiatan, pelaksanaan tugas pemerintahan umum, tugas pembantuan, pembinaan hukum, kesejahteraan rakyat serta pemberitaan pers dan protokoler;
- d. Evaluasi tugas dibidang pemerintahan umum, tugas pembantuan, pembinaan hukum, kesejahteraan rakyat dan pemberitaan pcrs dan protokolcr;
- e. Memberikan pertimbangan dan saran dibidang tugasnya kepada atasan.
3. Ketentuan Pasal 13 dalam Paragraf 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, bagian hukum menyelenggarakan fungsi:

- b. Perumusan program;
- c. Pengkajian peraturan perundang-undangan;
- d. Penyusunan produk hukum dan analisis kebijakan daerah;
- e. Penyuluhan dan monitoring HAM;
- f. Pemberian konsultasi dan bantuan hukum;
- g. Dokumentasi dan penyuluhan;
- h. Pendataan dan pelaporan.
4. Ketentuan Pasal 14 dan Pasal 15 dalam Paragraf 7 Bagian Ketiga diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga Asisten Ekonomi Pembangunan

Paragraf 7 Tugas Pokok dan Fungsi

## Pasal 14

Asisten Ekonomi Pembangunan mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam mengoordinasikan dan mengarahkan pelaksanaan tugas-tugas dibidang administrasi pembangunan, layanan pengadaan barang dan jasa pemerintah, perekonomian dan sumber daya alam, sesuai dengan kebijaksanaan yang telah digariskan.

## Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Asisten Ekonomi Pembangunan menyelenggarakan fungsi:

- b. Bimbingan dan pengarahan tugas dibidang pembinaan perekonomian, sumber daya alarn, pembangunan, laya.nan pengadaan barang/ jasa pemerintah, kesejahteraan rakyat dan sosial;
- a. Koordinasi dan sinkronisasi tugas dibidang perekonomian, sumber daya alam, pembangunan, layanan pengadaan barang/jasa pemerintah, kesejahteraan rakyat dan sosial;
- c. Fasilitasi kcgiatan serta kcrjasama dibidang pcmbinaan perekonomian, sumber daya alam, pembangunan, layanan pengadaan barang/ jasa pemerintah, kesejahteraan rakyat dan sosial;
- d. Evaluasi tugas dibidang pembina.an perekonomian, sumber daya alam, pembangunan, layanan pengadaan barang/ jasa pemerintah, kesejahteraan rakyat dan sosial; dan
- e. Memberikan pertimbangan dan saran dibidang tugasnya kepada atasan.
5. Diantara Paragraf 9 dan Paragraf 10 disisipkan 1 (satu) Paragraf, yakni Paragraf 9 A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Paragraf 9 A Bagian Layanan Pengadaan

## Pasal 19 A

Bagian Layanan Pengadaan mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dalam pengadaan barang/ jasa melalui penyedia barang/jasa yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja. Daerah 1 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 19 B

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19A, Bagian Layanan Pengadaan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan teknis operasional sekretariat dalam bidang pelayanan dan pembinaan pengadaan barang/jasa pemerintah yang dalam implementasinya oleh kelompok-kelompok kerja (pokja pengadaan barang/jasa);
- b. Penghimpunan dan menyusun serta melaksanakan strategi pengadaan barang/ jasa pemerintah dibidang pembinaan administrasi pengadaan;
- c. Penginventarisasian paket-paket kegiatan yang ada di SKPD dalam lingkup pemerintah Kabupaten Sarolangun yang akan dilelang/ seleksi;
- d. Pengelolaan sistem pengadaan dan sistem informasi data manajemen pengadaan;
- e. Pemberian rekomendasi dan pelaksanaan pelayanan umum bidang pelayanan dan pembinaan pengadaan barang/ jasa;
- f. Pengembangan sumber daya manusia procrutment center, pokja pengadaan barang/ jasa;
- g. Pembinaan dalam peningkatan kompetensi terhadap seluruh perangkat bagian pengadaan barang/jasa, termasuk personil sekretariat ULP dan pokja pengadaan barang/ jasa;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
6. Ketentuan Pasal 34 dalam paragraf 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 17 Susunan organisasi

## Pasal 34

- (]) Susunan organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari :
- a. Sekretaris DPRD;
- b. Bagian Umum, terdiri dari:
1. Subbagian Tata Usaha dan Kearsioan:

r----

\_.,,

## PENJELASAN

## ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN NO MOR I TAHUN 2015

## TENTANG

## PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 02 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKJLAN RAKYAT DAERAH

## I. PENJELASAN UMUM

Kebijakan dalam penataan kelembagaan Pemerintah, baik Pemerintah Pusat ataupun Daerah lebih diarahkan kepada upaya rightsizing yaitu upaya menyelenggarakan birokrasi Pemerintah yang diarahkan untuk mengembangkan Organisasi yang lebih profesional transparansi, hirarki yang pendek dan terdesentralisasi kewenangannya, oleh karena itu Organisasi Lembaga Sekretariat Daerah Kabupaten Sarolangun disusun berdasarkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Sarolangun.

Dalam rangka mewujudkan Organisasi Perangkat Daerah yang ideal secara teoritis dan konseptual maka dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, serta berdasarkan analisis beban kerja terhadap Perangkat Daerah dilakukan Perubahan Organisasi Lembaga Sekretariat Daerah Kabupaten Sarolangun.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 5 Cukup Jelas Pasal 6 Cukup Jelas Pasal 7 Cukup Jelas Pasal 13 Cukup Jelas Pasal 14 Cukup Jelas Pasal 15 Cukup Jelas Pasal 19A Cukup Jelas Pasal 19B Cukup Jelas Pasal34 Cukup Jelas

## LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN

Nomor I

Seri

Nomor

I

Tahun 2015

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN

NOMOR ( TAHUN 2015

## TENT ANG

## PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 02 TAHUN2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DPRD KAB.SAROLANGUN

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun

Nomor

I

tahun 2015

Seri

Tanggal

;l-1- JULI 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN,


Drs. H. THABRONI ROZALI, MM Pembina Uta.ma Madya Nip. 19591202 198002 1 001


\_..,

- c. Bagian Persidangan, terdiri dari:
1. Subbagian Rapat dan Reses;
2. Subbagian Risalah;
3. Subbagian Alat Kelengkapan dan Fraksi.
- d. Bagian Produk Hukum dan Humas, terdiri dari:
1. Subbagian Produk Hukum;
2. Subbagian Hubungan Masyarakat dan Dokumentasi;
3. Subbagian Aspirasi Masyarakat dan Perpustakaan.
- e. Bagian Keuangan dan Perencanaan, terdiri dari:
2. Subbagian Perbendaharaan dan Verifikasi;
1. Subbagian Perencanaan dan Anggaran;
3. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.
- (2) Susunan organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana climaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalarn Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun.

Diundangkan di Sarolangun pada tanggal :;2.. 7 Ju u 2015

Ditetapkan di Sarolangun pada tanggal :i7-Ju6· 2015

I SAROLANGUN,

CEK ENDRA


· SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN ,


THABRONI ROZALI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2015 NOMOR f

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN, PROVINS! JAMBI: 5 TAHUN 2015