PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN Nomor 32 Tahun 2011 tentang RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN (berlaku 30 Desember 2011)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN
NOMOR 32 TAHUN 2011 TENTANG
RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TABANAN,
- a. bahwa Retribusi Rumah Potong Hewan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,sehingga perlu pengaturan berdasarkan prinsip demokrasi,pemerataan dan keadilan,peran serta masyarakat,dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
- b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,maka Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan, Izin Usaha Pemotongan Hewan Dan Izin Usaha Penyediaan Daging telah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat saat ini sehingga perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Rumah Potong Hewan.
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerahdaerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824 ) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali,terakhir dengan dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABANAN
dan
BUPATI TABANAN
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerntah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabanan.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi Tugas dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan /atau modal yang merupakan kesatuan,baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi Atas Jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
8. Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan hewan ternak sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan /atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
9. Pemotongan Hewan adalah kegiatan untuk menghasilkan daging yang terdiri dari pemeriksaan antemortem, penyembelihan , penyelesaian penyembelihan dan pemeriksaan post mortem.
10. Pemeriksaan ante mortem adalah pemeriksaan kesehatan hewan potong sebelum disembelih.
11. Pemeriksaan post mortem adalah pemeriksaan daging dan bagianbagiannya setelah penyelesaian penyembelihan.
12. Rumah Pemotongan Hewan adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain tertentu yang digunakan sebagai tempat pemotongan hewan bagi konsumsi masyarakat luas.
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
14. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu baji Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besaran jumlah retribusi terhutang.
16. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan / atau sanksi administrasi berupa bunga dan / atau denda.
17. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
BAB II - NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 2
Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan /penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan.
BAB II - NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 3
- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan/penyediaan fasilitas Rumah Potong Hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong,yang disediakan,dimiliki dan /atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan ternak yang disediakan,dimiliki dan /atau dikelola oleh BUMN,BUMD dan pihak swasta.
BAB II - NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 4
Subjek Retribusi adalah setiap orang atau Badan yang mendapatkan pelayanan/penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong yang disediakan dan /atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
GOLONGAN RETRIBUSI
BAB III - GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5
Retribusi Rumah Potong Hewan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
BAB IV - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6
Tingkat penggunaan jasa, diukur ## BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
BAB IV - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 7
- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi jasa usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
BAB VI - STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 8
Struktur dan besarnya tarif digolongkan
BAB VI - STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 9
- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga ) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ## BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN
BAB VI - STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 10
Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Tabanan.
PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN, DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN
BAB VIII - PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN, DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN
Pasal 11
- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis,dan /atau kwitansi.
BAB VIII - PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN, DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN
Pasal 12
- (1) Wajib retribusi wajib membayar retribusi
- (2) Pembayaran dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain/unit pelayanan terpadu dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke kas Daerah paling lambat 1 x 24 jam.
- (4) Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran retribusi dan dicatatkan dalam buku daftar penerimaan retribusi
SANKSI ADMINISTRATIF
BAB IX - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 13
Dalam hal Wajib Retribusi Rumah Potong Hewan tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar,dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
TATA CARA PENAGIHAN
BAB X - TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 14
- (1) Penagihan retribusi terutang didahului dengan Surat Teguran.
- (2) Pengeluaran surat teguran sebagai tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran dikeluarkan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA
BAB XI - PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA
Pasal 15
- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
- a. diterbitkan surat teguran; dan
- b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketyahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi
BAB XI - PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA
Pasal 16
- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Kabupaten yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) .
- (3) Tata cara penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati
KETENTUAN PENYIDIKAN
BAB XII - KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 17
- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah berwenang melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;.
- c. meminta keterangan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubugan dengan tindak pidana retribusi Daerah;
- d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana retribusi Daerah;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang ,benda,dan/ atau dokumen yang dibawa ;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah.
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- j. menghentikan penyidikan;dan/atau.
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah sesuai dengan ketenuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
KETENTUAN PIDANA
BAB XIII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 18
- (1) Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00(lima puluh juta rupiah ).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara
BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku,Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan, Izin Usaha Pemotongan Hewan Dan Izin Usaha Penyediaan Daging (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 8) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan.

Penetapan: Ditetapkan di Tabanan pada tanggal 30 Desember 2011

Penandatangan: BUPATI TABANAN, NI PUTU EKA WIRYASTUTI

Penetapan: Diundangkan di Tabanan pada tanggal 29 Pebruari 2012

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN, I NENGAH JUDIANA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 NOMOR 15
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN
## NOMOR 32 TAHUN 2011
## TENTANG
## RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN
## I. UMUM
Bahwa daging sebagai salah satu sumber gizi khususnya protein hewani, merupakan salah satu kebutuhan pokok dalam usaha membuat kesehatan tubuh manusia sehingga dipandang perlu menjaga kesehatan dan kualitas daging yang beredar dipasaran umum.
Bahwa untuk menjaga dan memelihara kesehatan daging diperlukan adanya saranasarana yang memadai, dan disamping itu dalam melaksanakan pembangunan yang berkesinambungan diperlukan adanya dana yang terus meningkat. B ahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,maka Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan, Izin Usaha Pemotongan Hewan Dan Izin Usaha Penyediaan Daging telah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat saat ini sehingga perlu ditinjau kembali.
Bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut maka dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Retribusi Rumah Potong Hewan.
## II. PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 2
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 3
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 4
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 5
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 6
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 7
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 8
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 9
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 10
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 11
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 12
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 13
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 14
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 15
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 16
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 17
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 18
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 19
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 20
Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABANAN NOMOR 15
LAMPIRAN
LAMPIRAN
## LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN

NOMOR

:

TAHUN 2007

TENTANG

:

RETRIBUSI PENGAWASAN PEMOTONGAN HEWAN, IJIN USAHA PEMOTONGAN HEWAN DAN IJIN USAHA PENYEDIAAN DAGING

## GAMBAR PENGGANTUNGAN DAGING BABI DI PASAR DAUH PALA TABANAN

## I . UKURAN TEMPAT PENGECER DAGING BABI


180 CM

## II. UKURAN TEMPAT PENGGANTUNG DAGING BABI ( pandangan samping )


D D DASAR

LANTAI

CM 90 CM


## BIAYA PEMBUATAN PERUNIT TEMPAT PENGGANTUNGAN DAGING DI PASAR DAUH PALA KABUPATEN TABANAN

PIPA STAINLESTIL DIAMETER 1,25 DIM : RP. 175.000 TEBAL 1,2 MM

BESI AS STAINLESTIL DIAMETER 10 MM : RP. 50.000,-

BIAYA PRODUKSI : RP. 150.000,-

BIAYA PEMASANGAN

: RP. 100.000,-

BIAYA LAIN-LAIN : RP. 175.000,-

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

TOTAL BIAYA

: RP. 650.000,-

## BIAYA PEMBUATAN TEMPAT PENGGANTUNGAN DAGING SEBANYAK 30 UNIT :

| NO | JENIS BARANG | SATUAN (Unit) | HARGA SATUAN (RP) | JUMLAH HARGA (RP) |
|------|------------------------------|-----------------|---------------------|---------------------|
| 1 | Tempat penggantungan Daging. | 30 | 650.000,- | 19.500.000,- |

BUPATI TABANAN,

N. ADI WIRYATAMA