PERATURAN DAERAH KOTA RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang PERANGKAT DESA (berlaku 7 Maret 2017)
Pembukaan
Menimbang
:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perangkat Desa;
Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pedoman Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 17);
10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2016 Nomor 10);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SUNGAI PENUH
dan
WALIKOTA SUNGAI PENUH
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TENTANG PERANGKAT DESA.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Sungai Penuh.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintahan Daerah Kota Sungai Penuh yang terdiri dari Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Walikota adalah Walikota Sungai Penuh.
5. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Sungai Penuh.
6. Camat adalah Pemimpin Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat## BAB II PERANGKAT DESA
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Perangkat Desa terdiri atas:
- a. sekretariat desa;
- b. pelaksana kewilayahan; dan
- c. pelaksana teknis.
- (2) Jumlah Perangkat Desa disesuaikan dengan kebutuhan, karakteristik Desa dan kemampuan keuangan Desa.
Bagian Kesatu Kedudukan Perangkat Desa
BAB III - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 3
- (1) Perangkat Desa berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
Bagian Kedua Tugas dan Fungsi Perangkat Desa
Paragraf 1 Sekretariat Desa
BAB III - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 4
- (1) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, dipimpin oleh Sekretaris Desa dibantu oleh unsur Staf Sekretariat yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi Pemerintahan.
- (2) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak terdiri atas 3 (tiga) bidang urusan.
Paragraf 2 Pelaksana Kewilayahan
BAB III - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 5
- (1) Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
- (2) Jumlah pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 2 (dua) kewilayahan (kepala dusun).
Paragraf 3 Pelaksana Teknis
BAB III - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 6
- (1) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (2) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi.
BAB III - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 7
Ketentuan lebih lanjut mengenai Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan, dan Pelaksana Teknis diatur dengan Peraturan Walikota.
Bagian Kesatu Persyaratan Pengangkatan
BAB IV - PENGANGKATAN PERANGKAT DESA
Pasal 8
- (1) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.
- (2) Persyaratan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
- b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun; dan
- c. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1)adalah sebagai berikut:
- a. calon Sekretaris Desa harus mampu mengoperasikan komputer melalui uji kemampuan oleh tim seleksi;
- b. mempunyai pemahaman dan pengetahuan pada salah satu bidang pemerintah, pembangunan, administrasi perkantoran dan administrasi keuangan dan perencanaan
BAB IV - PENGANGKATAN PERANGKAT DESA
Pasal 9
Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c, antara lain terdiri atas:
- a. memiliki kartu tanda penduduk atau surat keterangan bertempat tinggal sebelum pendaftaran dari rukun tetangga atau rukun warga setempat;
- b. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;
- c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
- d. ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
- e. akte kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;
- f. surat keterangan berbadan sehat dari puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenang; dan
- g. surat permohonan menjadi perangkat desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup.
BAB IV - PENGANGKATAN PERANGKAT DESA
Pasal 10
- (1) Pegawai Negeri Sipil yang akan diangkat menjadi Perangkat Desa harus mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (2) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Perangkat Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.
Bagian Kedua Mekanisme Pengangkatan
BAB IV - PENGANGKATAN PERANGKAT DESA
Pasal 11
- (1) Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:
- a. kepala desa dapat membentuk tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota;
- b. kepala desa melakukan penjaringan dan penyaringan calon perangkat desa yang dilakukan oleh tim;
- c. pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon perangkat desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan;
- d. hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon perangkat desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh kepala desa kepada camat;
- e. camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon perangkat desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;
- f. rekomendasi yang diberikan camat berupa persetujuan atau penolakan ## BAB V LARANGAN BAGI PERANGKAT DESA
BAB IV - PENGANGKATAN PERANGKAT DESA
Pasal 12
Perangkat Desa dilarang:
- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau kewajibannya;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan jabatan lain yang ditentukan dalam Peraturan perundang-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA
Bagian Kesatu Pemberhentian
BAB VI - PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA
Pasal 13
- (1) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Perangkat Desa berhenti karena:
- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri; dan
- c. diberhentikan.
- (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
- a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
- b. dinyatakan sebagai terpidana
BAB VI - PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA
Pasal 14
- (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
- a. ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan;
- b. ditetapkan sebagai terdakwa;
- c. tertangkap tangan dan ditahan; dan
- d. melanggar larangan sebagai perangkat desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d diputus bebas atau tidak terbukti bersalah oleh Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap, maka dikembalikan kepada jabatan semula.
Bagian Ketiga Kekosongan Jabatan Perangkat Desa
BAB VI - PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA
Pasal 15
- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa, maka tugas Perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh Pelaksana Tugas yang memiliki posisi jabatan dari unsur yang sama.
- (2) Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Perintah Tugas yang tembusannya disampaikan kepada Walikota melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal Surat Penugasan.
- (3) Pengisian jabatan Perangkat Desa yang kosong paling lambat 2 (dua) bulan sejak Perangkat Desa yang bersangkutan berhenti.
BAB VI - PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA
Pasal 16
- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Tugas Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh Perangkat Desa yang lainnya yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
BAB VI - PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA
Pasal 17
- (1) Bagi Perangkat Desa yang tidak bisa menjalankan tugas dan fungsinya karena sakit atau mengalami kecelakaan sampai dengan 4 (empat) bulan berturut-turut, maka Kepala Desa dapat menunjuk salah seorang dari Perangkat Desa yang lainnya untuk menjalankan tugas dan fungsi yang bersangkutan sebagai pelaksana harian.
- (2) Apabila setelah 4 (empat) bulan ## BAB VII ATRIBUT
BAB VI - PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA
Pasal 18
- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa mengenakan pakaian dinas dan atribut.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pakaian dinas dan atribut Kepala Desa dan Perangkat Desa diatur dengan Peraturan Walikota.
PENINGKATAN KAPASITAS PERANGKAT DESA
BAB VIII - PENINGKATAN KAPASITAS PERANGKAT DESA
Pasal 19
- (1) Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa yang telah diangkat dengan Keputusan Kepala Desa wajib mengikuti pelatihan awal masa tugas dan program-program pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintahan Provinsi, Pemerintahan Kota, dan Pemerintah Desa.
- (2) Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD Kota Sungai Penuh, APBDesa, dan sumber lain yang sah.
BAB IX - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 20
Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya ## BAB X
KETENTUAN PENUTUP
BAB IX - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 21
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh.

Penetapan: Ditetapkan di Sungai Penuh pada tanggal 17 Maret 2017 WALIKOTA SUNGAI PENUH, ttd ## ASAFRI JAYA BAKRI

Penetapan: Diundangkan di Sungai Penuh pada tanggal 17 Maret 2017

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KOTA SUNGAI PENUH, ## PUSRI AMSYI LEMBARAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2017 NOMOR 1; NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH, PROVINSI JAMBI: NOMOR 1, 1/2017;
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH NOMOR 1 TAHUN 2017
## TENTANG
## PERANGKAT DESA
## I. UMUM
Bahwa Pemerintahan Desa merupakan sarana untuk melakukan pelayanan dan pengayoman kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa sebagai elemen masyarakan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Desa, Kepala Desa melaksanakan tugas dan kewenangannya dengan dibantu oleh Perangkat Desa yang memiliki kompetensi dibidang tugasnya masing-masing. Karena itu, rekruitmen perangkat harus dilakukan secara selektif sebagai upaya untuk mendapatkan Perangkat Desa yang berkualitas dengan dedikasi dan kredibilitas yang tinggi.
Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, jo Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengatur mengenai mekanisme pengangkatan dan pemberhentian serta kedudukan Perangkat Desa, bahwa Perangkat Desa ditetapkan dan diangkat oleh Kepala Desa dengan kedudukan sebagai pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.
Pengangkatan Kepala Desa diproses dalam bentuk kepanitiaan melalui proses penjaringan dan penyaringan bakal calon dengan maksud.Pertama, memberikan kesempatan kepada penduduk Desa untuk turut serta dalam mengatur dan mengurus Desanya sebagai upaya untuk menyukseskan otonomi Desa sesuai dengan kehendak dan harapan masyarakat Desa; Kedua, agar hubungan Kepala Desa dengan Perangkat Desa memiliki harmonisasi yang harmonis dalam melakukan interaksi, sehingga tercipta keterpaduan dan sinergitas dalam pengelolaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa; dan Ketiga, agar Perangkat Desa yang diangkat memiliki kapabilitas dan kredibilitas sehingga dapat mengayomi dan melayani masyarakat dengan baik serta mendorong pembangunan Desa secara akseleratif berdasarkan pada nilai-nilai yang hidup, diyakini dan diharapkan pengembangannya oleh masyarakat Desa. Dengan maksud tersebut maka Panitia pengangkatan berkewajiban melaksanakan seluruh proses rekruitmen Perangkat Desa secara jujur, adil dan transparan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang undangan.
Perangkat Desa sebagai bagian dari Pemerintahan Desa, dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya senantiasa diperlukan adanya pembinaan dan pengawasan yang intens dalam rangka menghindari sikap dan tindakan yang dapat melampaui batas-batas larangan yang dapat berakibat pada pemberhentian Perangkat Desa. Hal ini, sekaligus merupakan upaya untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan Desa yang bersih, berwibawa dan bebas dari unsur-unsur kolusi, korupsi dan nepotisme serta sesuai dengan nilai-nilai sosial budaya yang hidup dan dianut oleh masyarakat Desa. Berkaitan dengan itu, dalam rangka mengupayakan lahirnya Perangkat Desa yang dapat membantu pelaksanaan tugas dan kewenangan Kepala Desa dengan baik maka dipandang perlu adanya pedoman yang mengatur mengenai Perangkat Desa dalam bentuk Peraturan Daerah.
## II. PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 2
Ayat (1) Cukup jelas. Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas. Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 3
Ayat (1) Cukup jelas. Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas. Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 4
Ayat (1) Cukup jelas. Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas. Yang dimaksud dengan bidang urusan adalah Staf Sekretariat yang mengelola administrasi Pemerintahan Desa dalam urusan Bidang Pemerintahan, urusan Bidang Pembangunan dan urusan yang bersifat umum.
PENJELASAN
Pasal 5
Ayat (1) Cukup jelas. Yang dimaksud dengan pelaksana kewilayahan adalah pembantu Kepala Desa dalam melakukan koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pengembangan masyarakat pada tingkat Dusun yang disebut dengan Kepala Dusun. Ayat (2) Cukup jelas. Yang disebut dengan Penduduk Desa adalah Penduduk yang tercatat dalam Kartu Keluarga dan memiliki Kartu Tanda Penduduk serta berdomisili di Desa yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan Wilayah Penugasan adalah Wilayah Dusun yang merupakan Wilayah Kerja kepala Dusun yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan Wilayah lain adalah Wilayah Dusun lain yang berb