UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor TAHUN Tahun 1954 tentang PENETAPAN BAGIAN XI (KEMENTRIAN KESEHATAN) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN-TAHUN DINAS 1952 DAN 1953 (berlaku 31 Desember 1954)
Pembukaan
Mengingat : pasal 113 Undang-undang Dasar Sementara Repu- blik Indonesia;
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;
MEMUTUSKAN:
Pasal 1
Bagian XI (Kementerian Kesehatan) dari anggaran Republik Indonesia untuk tahun-tahun dinas 1952 dan 1953 ditetapkan seperti berikut:
BAGIAN XI KEMENTERIAN KESEHATAN
| | | 1952 | 1953 |
|------|---------------------------------------------------------|------------|------------|
| 11.1 | Kementerian dan pengeluaran umum... | 36 802 000 | 25 397 000 |
| 11.2 | Luar Negeri... | 32 425 000 | 17 510 000 |
| 11.3 | Pendidikan... | 1 900 000 | 1 776 500 |
| 11.4 | Rumah-rumah sakit dan Balai-balai Pengobatan... | 37 704 000 | 35 684 000 |
| 11.5 | Kedokteran Sosial... | 627 000 | 482 000 |
| 11.6 | Usaha Hygiene dan Pendidikan kepada Rakyat... | 2 630 000 | 2 049 300 |
| 11.7 | Rumah-rumah sakit Jiwa dan Balai-balai Pengobatan | 23 701 000 | 23 245 500 |
| 11.8 | Karantina dan Pemberantasan Penyakit Menular... | 3 622 000 | 2 407 000 |
| 11.9 | Pemberantasan Penyakit Pes | 22 369 000 19 315 200 |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 11.10 | Penyakit tuberculose... | 6 677 000 6 136 000 |
| 11.11 | Kesejahteraan lbu dan Anak | 1 402 000 1 422 500 |
| 11.12 | Kesehatan Gigi... | 442 000 561 000 |
| 11.13 | Teknik Perbaikan Kesehatan Rakyat... | 354 000 355 000 |
| 11.14 | Statistik, Perpustakaan, Publikasi dan Dokumentasi... | 130 000 113 000 |
| 11.15 | Jawatan Pharmasi... | 137 563 000 123 942 000 |
| 11.16 | Lembaga-lembaga... | 18 646 000 17 229 500 |
| 11.17 | Badan-badan sementara (Laboratorium-laboratorium dan sebagainya)... | 9 314 000 7 156 850 |
| 11.18 | Subsidi dan Bantuan... | 7 000 000 5 000 000 |
| 11.19 | Persekot-persekot... | 200 000 200 000 |
| 11.20 | Pengeluaran tak tersangka | 8 135 900 7 136 000 |
| | Jumlah... | 351 013 900 297 118 350 |
- 1952: Tiga ratus lima puluh satu juta tiga belas ribu sembilan ratus rupiah.
- 1953: Dua ratus sembilan puluh tujuh juta seratus delapan belas ribu tiga ratus lima puluh rupiah.
11.1 KEMENTERIAN DAN DINAS UMUM.
11.1.1 Dinas Umum.
- 11.1.1. 1 Penerimaan dari mess-mess, asrama-asrama Kementerian Kesehatan.
- 2 Penerimaan berhubung dengan pembayaran kembali penjualan kendaraan bermotor.
- 3 Penerimaan kembali uang penjualan barang-barang berhubung dengan pemusatan pembelian barang-barang.
11.2 PENDIDIKAN.
- 11.2.1 Pendidikan.
- 11.2.1. 1 Penerimaan dari penjualan buku-buku pelajaran.
- 2 Penerimaan uang sekolah/kursus pendidikan.
- 3 Pembayaran kembali dari biaya-biaya berhubung dengan pemutusan perjanjian ikatan dinas, oleh pelajar-pelajar dalam ikatan dinas.
11.3 RUMAH-RUMAH SAKIT DAN BALAI-BALAI PENGOBATAN.
- 11.3.1 Rumah-rumah Sakit.
- 11.3.1. 1 Rumah Sakit Umum Pusat di Jakarta.
- 2 Rumah Sakit Umum Pusat di Semarang.
- 3 Rumah Sakit Umum Pusat di Surabaya.
11.4 RUMAH-RUMAH SAKIT JIWA DAN RUMAH-RUMAH PERAWATAN ORANG SAKIT JIWA.
- 11.4.1 Rumah-rumah Sakit Jiwa dan Rumah-rumah Perawatan Orang Sakit Jiwa.
- 11.4.1. 1 Rumah Sakit Jiwa Pusat "Cilendek" di Bogor.
- 2 Rumah Sakit Jiwa Pusat "Kramat" di Magelang.
- 3 Rumah Sakit Jiwa Pusat "Sumber Porong" di Lawang.
- 4 Rumah Sakit Jiwa "Grogol" di Jakarta.
- 5 Rumah Sakit Jiwa "Tawang" di Semarang.
- 6 Rumah Sakit Jiwa "Mengunjayan" di Surakarta.
- 7 Rumah Sakit Jiwa Medan annex Pematang Siantar di Pematang Siantar.
- 8 Rumah Sakit Jiwa di Menado.
- 9 Rumah Sakit Jiwa di Makasar.
- 10 Rumah-rumah Perawatan orang Sakit Jiwa.
11.5 KARANTINA DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MENULAR.
- 11.5.1 Penerimaan berhubung dengan peraturan-peraturan orang naik haji dan peraturan-peraturan karantina.
- 11.5.1. 1 Bermacam-macam penerimaan berhubung dengan peraturanperaturan orang naik haji dan peraturan-peraturan karantina.
- 2 Penerimaan berhubung dengan "uitzwaveling" dari kapalkapal.
- 11.5.2 Penerimaan berhubung dengan perbaikan perumahan rakyat dalam daerah pes.
- 11.5.2. 1 Penerimaan menurut kekuatan penduduk dalam perbaikan perumahan rakyat yang diselenggarakan oleh Pemerintah berhubung dengan pemberantasan pes.
- 11.5.3 Penerimaan dari sanatoria pemberantasan tuberculoses
- 11.5.3. 1 Penerimaan perawatan dari orang sakit tuberculoses.
- 11.5.4 Penerimaan dari pemberantasan patek.
- 11.5.4. 1 Penerimaan dari pemberantasan patek.
- 11.5.5 Penerimaan dari pemberantasan penyakit rakyat lainnya.
- 11.5.5. 1 Penerimaan Rumah Sakit Mata "Cicendo" di Bandung.
11.6 JAWATAN PHARMASI.
- 11.6.1 Pusat persediaan Obat-obat, alat-alat kedokteran, Depot-depot dan Subdepot-subdepot Pharmasi Kementerian Kesehatan.
- 11.6.1. 1 Penerimaan dari Pusat Persediaan Obat-obat, Alat-alat Kedokteran, Depot-depot dan Subdepot-subdepot Pharmasi.
- 2 Penerimaan uang sekolah dari Sekolah-sekolah Pembantu Ahli Obat.
11.7 LEMBAGA-LEMBAGA.
- 11.7.1 Penerimaan Lembaga-lembaga.
- 11.7.1. 1 Penerimaan Lembaga Eykman, Laboratorium Kesehatan Pusat di Jakarta.
- 2 Penerimaan Gedung Cacar dan Lembaga Pasteur di Bandung.
- 3 Penerimaan dari pemberantasan kusta.
11.8 LABORATORIUM-LABORATORIUM.
- 11.8.1 Penerimaan Laboratorium-laboratorium.
- 11.8.1. 1 Penerimaan Pusat Laboratorium Pemindahan Darah di Jakarta.
- 2 Penerimaan Laboratorium Kesehatan di Yogyakarta.
- 3 Penerimaan Laboratorium Kesehatan Daerah di Yogyakarta.
- 4 Penerimaan Laboratorium Kesehatan Daerah di Semarang.
- 5 Penerimaan Laboratorium Kesehatan Daerah di Surabaya.
- 6 Penerimaan Laboratorium Ilmu Kesehatan Teknik dibandung.
- 7 Penerimaan Laboratorium Kesehatan Daerah di Medan.
- 8 Penerimaan Laboratorium Kesehatan di Makasar.
11.9 PERSEKOT-PERSEKOT.
- 11.9.1 Persekot-persekot.
- 11.9.1. 1 Penerimaan kembali persekot-persekot gaji.
11.10 PENERIMAAN LAIN-LAIN.
- 11.10.1 Penerimaan lain-lain.
- 11.10.1.1 Penjualan barang-barang yang dapat digunakan dan dipakai oleh Pemerintah.
- 2 Penjualan barang-barang yang tidak dipakai dan tidak berguna lagi.
- 3 Penerimaan lain-lain.
BAB II - (Penerimaan)
Pasal 2
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai pada tanggal 1 Januari 1952.
Diundangkan pada tanggal 31 Desember 1954 MENTERI KEHAKIMAN ttd DJODY GONDOKUSUMO
LEMBARAN NEGARA NOMOR 122 TAHUN 1954
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Disahkan di Jakarta pada tanggal 29 Nopember 1954 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd SUKARNO

Penandatangan: MENTERI KESEHATAN, ttd LIE KIAT TENG