PERATURAN BUPATI TRENGGALEK Nomor 64 Tahun 2015 tentang KEBIJAKAN PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2014 (berlaku 31 Desember 2015)
Pembukaan
Menimbang: bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Penyajian Kembali Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2014;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trengggalek Nomor 22 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 31);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 Nomor 12 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 39);
21. Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 Nomor 66);
22. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 75 Tahun 2014 tentang Kebijakan Penyusutan Aset Tetap Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 56 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 75 Tahun 2014 tentang Kebijakan Penyusutan Aset Tetap Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2015 Nomor 56);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan:PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2014.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan serta penginterpretasian atas hasilnya.
4. Restatement adalah penyajian kembali laporan keuangan yang diterbitkan tahun sebelumnya sebagai akibat perubahan kebijakan akuntansi, dimana terdapat perubahan basis akuntansi yang sangat mendasar dari basis kas menuju akrual.
5. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.
6. Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 2
- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam penyusunan Restatement laporan keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2014.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memenuhi asas keterbandingan laporan keuangan antar periode dan antara Basis Kas dan Basis Akrual.
BAB III
UMUM
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 3
- (1) Restatement diterapkan dalam rangka penerapan Akuntansi Basis Akrual dengan melakukan penyajian kembali laporan
keuangan Tahun Anggaran 2014 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyajian kembali laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni dengan Neraca Tahun 2014.
- (3) Restatement berlaku pada Entitas Akuntansi dan pelaporan pada Pemerintah Daerah, tidak termasuk perusahaan daerah.
BAB IV - POS-POS NERACA YANG PERLU DISAJIKAN KEMBALI Pasal 4
Pasal 4
- (1) Akun-akun Neraca yang perlu disajikan kembali terdiri dari:
- a. piutang dan penyisihan piutang;
- b. beban dibayar dimuka;
- c. persediaan;
- d. investasi jangka panjang;
- e. aset tetap dan penyusutan;
- f. aset tidak berwujud dan amortisasi;
- g. aset lainnya;
- h. utang bunga;
- i. pendapatan diterima dimuka; dan
- j. Ekuitas.
- (2) Dalam rangka Restatement laporan keuangan Tahun 2014 pada Neraca berpedoman pada Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Trenggalek, kecuali pada akun:
- a. investasi jangka panjang non permanen;
- b. aset tetap dan penyusutan; dan
- c. aset tidak berwujud dan amortisasi.
- (3) Untuk aset tetap dan penyusutannya serta aset tidak berwujud dan amortisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c mengacu pada Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 75 Tahun 2014 tentang Kebijakan Penyusutan Aset Tetap Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 56 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Trenggalek
Nomor 75 Tahun 2014 tentang Kebijakan Penyusutan Aset Tetap Pemerintah Daerah.
- (4) Aset tetap dan penyusutannya diadakan kebijakan lagi karena ada beberapa kendala dalam penyajiannya.
- (5) Kebijakan aset tetap dan penyusutannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yaitu:
- a. aset tetap yang dikelompokkan lagi menjadi:
1. aset tetap yang sudah rinci dan jelas nilai serta tahun perolehannya;
2. aset tetap yang nilainya belum bisa di rinci (global);
3. aset tetap yang bernilai 0 (nol) dan/atau 1 (satu);
4. aset tetap yang tidak/belum diketahui tahun perolehannya;
- b. aset tetap yang disusutkan masih pada poin 7.a.1), sedangkan untuk yang lain direklasifikasi ke dalam aset lainnya; dan
BAB IV - POS-POS NERACA YANG PERLU DISAJIKAN KEMBALI Pasal 4
Pasal 5
Pengungkapan atas Restatement Tahun 2014 dalam catatan atas laporan keuangan adalah sebagai berikut:
- a.
PENJELASAN
Pembukaan
mengenai pos-pos Neraca yang perlu disajikan kembali, terdiri dari:
1. piutang;
2. aset tetap;
3. aset tidak berwujud;
4. aset lainnya; dan
5. Ekuitas;
- b. penjelasan atas perubahan nilai dalam Neraca sebagai dampak adanya perubahan Kebijakan Akuntansi yang
berlaku;
- c. hal-hal lain yang perlu diungkapkan.
## BAB VI KETENTUAN PENUTUP
PENJELASAN
Pasal 6
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek. Ditetapkan di Trenggalek pada tanggal 31 Desember 2015 Pj. BUPATI TRENGGALEK, TTD JARIANTO Diundangkan di Trenggalek pada tanggal 31 Desember 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK, TTD ALI MUSTOFA BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2015 NOMOR 64 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,