PERATURAN GUBERNUR PAPUA Nomor 4 Tahun 2016 tentang PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR SIPIL NEGARA (berlaku 12 Januari 2016)
Pembukaan
Mengingat
GUBERNUR PAPUA
PERATURAN GUBERNUR PAPUA
NOMOR 4 TAHUN 2016
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR SIPIL NEGARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR PAPUA,
Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Keputusan Lembaga Administrasi Negara
Nomor 629/K.1/PDP.10.05 tentang Hasil Akreditasi dan Penetapan Sertifikasi Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Papua, Badan Diklat Provinsi Papua berwenang untuk menyelenggarakan Program Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan I, Golongan II dan Golongan III serta Kepemimpinan Tingkat IV dan Tingkat III;
- b. bahwa selain berwenang untuk menyelenggarakan Program Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan I, Golongan II dan Golongan III serta Kepemimpinan Tingkat IV dan Tingkat III, Badan Pendidikan dan Pelatihan berwenang menyelenggarakan Diklat Teknis dan Fungsional;
- c. bahwa Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Papua dapat menyelenggarakan Program Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan I, Golongan II dan Golongan III serta Kepemimpinan Tingkat IV dan Tingkat III yang pesertanya dari luar instansi Pemerintah Provinsi Papua;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Sipil Negara;
: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 8 Tahun 2012 tentang Standar Biaya Umum Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 13 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2013 Nomor 13);
12. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2013 Nomor 24);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR SIPIL NEGARA.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :
1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Papua.
2. Pendidikan dan Pelatihan, yang selanjutnya disebut Diklat adalah pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Papua.
3. Diklat Kepemimpinan, yang selanjutnya disebut Diklat Pim adalah pendidikan dan pelatihan untuk memberikan wawasan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap dan perilaku dalam bidang keterampilan aparatur untuk mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan jenjang jabatan struktural tertentu.
4. Diklat Prajabatan adalah Diklat bagi calon pegawai negeri sipil untuk mencapai persyaratan kompetensi menjadi pegawai negeri sipil.
5. Diklat Teknis adalah Diklat yang memberikan keterampilan dan/atau penguasaan pengetahuan teknis di bidang tugasnya.
6. Diklat Fungsional adalah Diklat untuk memenuhi persyaratan dan/atau untuk meningkatkan PNS yang akan atau telah menduduki jabatan fungsional tertentu.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.
8. Badan Pendidikan dan Pelatihan, yang selanjutnya disebut Badan Diklat adalah Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Papua.
9. Kepala Badan Diklat ialah Kepala Badan Diklat Provinsi Papua.
10. Kas Daerah adalah kas daerah Provinsi Papua.
BAB II - PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Pasal 2
Pasal 2
Badan Diklat berwenang menyelenggarakan Diklat sebagai berikut :
- a. Kepemimpinan Tingkat III;
- b. Kepemimpinan Tingkat IV;
- c. Prajabatan Golongan I, II dan III;
- d. Teknis; dan
- e. Fungsional.
BAB II - PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Pasal 2
Pasal 3
Badan Diklat Provinsi dapat menyelenggarakan Diklat Pim II setelah mendapat persetujuan dari Lembaga Administrasi Negara.
BAB II - PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Pasal 2
Pasal 4
- (1) Peserta Diklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berasal dari aparatur :
- a. Pemerintah Provinsi;
- b. Pemerintah Kabupaten/Kota;
- c. Instansi lainnya diluar Pemerintah Provinsi.
- (2) Peserta Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirim secara resmi oleh instansi asal peserta Diklat, dengan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Peserta Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Diklat.
BAB II - PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Pasal 2
Pasal 5
- (3) Peserta Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Diklat.
BAB II - PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Pasal 2
Pasal 6
- (1) Penyelenggaraan Diklat dengan peserta dari instansi diluar Pemerintah Provinsi dilaksanakan dengan perjanjian kerjasama.
- (2) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurangkurangnya memuat :
- a. identitas pihak-pihak yang mengadakan perjanjian;
- b. jumlah dan identitas peserta Diklat;
- c. biaya penyelenggaraan Diklat;
- d. hak dan kewajiban masing-masing pihak;
- e. pengajar/widyaiswara; dan
- f. penyelesaian dalam hal terjadinya perselisihan.
Dalam .../5
- (3) Instansi pengirim peserta Diklat yang berasal dari Pemerintah Kabupaten/ Kota dan instansi lainnya dibebankan biaya Diklat sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Provinsi tentang Retribusi Daerah.
FASILITASI PENJAMINAN MUTU DIKLAT
BAB IV - Pasal 7
Pasal 7
- (1) Penyelenggaraan Diklat Prajabatan Golongan I, Golongan II dan Golongan III dari Aparatur Kabupaten/Kota di Provinsi Papua dapat diselenggarakan oleh Kabupaten/Kota dengan fasilitasi penjaminan mutu penyelenggaraan Diklat oleh Badan Diklat Provinsi.
- (2) Fasilitasi penyelenggaraan Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa supervisi, pengarahan dan fasilitasi terhadap hal-hal sebagai berikut :
- a. kesesuaian peserta;
- b. penyusunan jadwal dan tenaga pengajar;
- c. kelayakan sarana dan prasarana;
- d. kesesuaian kurikulum dan silabi Diklat;
- e. kelengkapan modul Diklat;
- f. penerbitan sertifikat; dan
- g. penyelenggaraan evaluasi.
- (3) Fasilitasi penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan Diklat dalam bentuk sertifikat.
- (4) Biaya penyelenggaraan Diklat Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB IV - Pasal 7
Pasal 8
Diklat Kabupaten/Kota dapat menyelenggarakan Diklat Pim III dan IV serta Diklat Prajabatan setelah mendapat persetujuan dari Diklat Provinsi.
BAB IV - Pasal 7
Pasal 9
- (1) Penyelenggaraan Diklat Teknis dan Fungsional pada masing-masing SKPD dikoordinasikan dengan Badan Diklat.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. penyusunan program Diklat;
- b. kurikulum dan silabi;
- c. surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan; dan
- d. laporan pelaksanaan Diklat.
BAB IV - Pasal 7
Pasal 10
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua.

Penetapan: Ditetapkan di Jayapura pada tanggal 12 Januari 2016

Penandatangan: GUBERNUR PAPUA, CAP/TTD LUKAS ENEMBE, SIP, MH

Penetapan: Diundangkan di Jayapura pada tanggal 13 Januari 2016 Sekretaris Daerah Provinsi Papua CAP/TTD T.E.A. HERY DOSINAEN, S.IP., M.KP BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2016 NOMOR 4

Penandatangan: Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, Y. DEREK HEGEMUR, SH.,MH NIP. 19661202 198603 1 002