PERATURAN BUPATI KEPALA Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan undang-undang Nomor 6 Tahun 2ol4 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintatr Nomor 4T Tahun 20rs, perlu ditetapkan Tunjangan, Tambahan T\rnjangan dan Penerimaan [a'in yang sah Bagi Kepala Desa dan perangkat Desa di Kabupaten T[lungagung dengan peraturan Bupati; - 1' Undang-undang Nomor 6 Tahun 20L4 tentang Desa 0embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor T, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 2. Peraturan pemerintah Nomor 4g Tahun 2OI4 tentang peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 20L4 tentang Desa (*mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor r23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ss39) sebagaimana terah diubah dengan peraturan pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20lS Nomor lST, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor STLT); - 4' Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahu n 2or4 tentang pengelolaan Keuangan Desa; 5. Peraturan Menteri Desa, pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor (berlaku 5 Januari 2016)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BI'PATI TIULUITGAGI'IYG PROVIilSI.TAWA TIUUR
PER,ATT'RAIV BI'PATI TULI'IVGAGIIITG ITOUOR 7 TAHI'IT 2OL6
TEIYTAITG
TUNJAITGAN' TAUBAIIAIT TUI|dAITGAN DAIY PENERIuAAIT LAIIT YAIYG 'ATI BAGI ETPALA DESA DAIY PERAIYGKAT DESA DI IqBUPATEIY TT,LT,ilGACT,trC
DEITGAIT BAII}IAT TUHAIY YAIIG MAIIA ESA
BI'PATI TULUIVGAGT,IVG,
: bah*a untuk meraksanakan Ketentuan pasal g2 Ayat (2) dan Pasal 10o Ayat (4) Pemerintah Nomor 43 Tahu n 2ol4tentang Peraturan pelaksanaan undang-undang Nomor 6 Tahun 2ol4 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintatr Nomor 4T Tahun 20rs, perlu ditetapkan Tunjangan, Tambahan T\rnjangan dan Penerimaan [a'in yang sah Bagi Kepala Desa dan perangkat Desa di Kabupaten T[lungagung dengan peraturan Bupati;
- 1' Undang-undang Nomor 6 Tahun 20L4 tentang Desa 0embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor T, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan pemerintah Nomor 4g Tahun 2OI4 tentang peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 20L4 tentang Desa (*mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor r23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ss39) sebagaimana terah diubah dengan peraturan pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20lS Nomor lST, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor STLT);
- 4' Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahu n 2or4 tentang pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Menteri Desa, pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor
Menetapkan
- I Tahun 2015 tentang pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
6. Peraturan Daerah Kabupaten T\rlungagung Nomor I Tahun 2015 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Desa;
MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN, TAMBAHAN TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAIN YANG SAH BAGI KEPATA DESA DAN PERANGKAT DESA DI KABUPATEN TULUNGAGUNG.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal I
Pasal 2
Ruang Lingkup peraturan Bupati Tunjangan dan penerimaan l,ain yang Desa di Kabupaten Ttrlungagung. ini meliputi T\rnjangan, Tambahan Sah bagi Kepala Desa dan perangkat
BAB III - TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA pasal 3
Pasal 3
- (1) Kepala Desa dan perangkat Desa dapat menerima Tunjangan.
- a. Tunjangan Kesehatan;
3. (21 Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (t) terdiri dari :
- b. Tunjangan Kecelakaan Keq.a;
- c. Tunjangan Kematian;
- d. Tunjangan Kinerja;
- e. Tunjangan purna Bhakti; dan
- (3) Tunjangan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat bersumber dan A'BD serta dilaksa'ekan melalui keikutsertaan dalam Program Jaminan Kesehatan ,vang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BpJS) Kesehatan.
- f. Tunjangan Lainlain yang sah.
- (4) Pembayaran Jaminan seb'gaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan pada ApBDesa sesuai dsngan ketentuan peraturan perundang\_undangan.
- (6) Ketentuan pelatsanaan pemberian Tunjangan Kesehatan, Tlnlangan Kecetakaan Kerja, dan ,I\rnjangan xematii, ,* ;; ol\_" o", sekretaris Desa yang berstatus pNS dilakukan ## BAB IV
TAMBAHAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
BAB III - TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA pasal 3
Pasal 4
- Selain mendapat Tunjangan, Kepala Desa dan perangkat Desa dapat diberikan Tambahan Tlrnjangan yang bersumber dari pengelolaan Tanah Bengkok. (i)
- Pengeiolaan Tanah Bengkok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Pemerintah Desa dan dituangkan dalam ApBDes. (2)
- Penerimaan Desa yang berasal dari hasil pengelolaan Tanah Bengkok sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dikecualikan dalam ketentuan perhitungan Belanja Desa yang telah ditetapkan ## BAB V
BAGr K;:Iff 'ffi "'fi'*,Hiill" o
BAB III - TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA pasal 3
Pasal 5
- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat menerima penerimaan Lain yang Sah.
- (2) Penerimaan lain Yang Sah sebagairnerla dimaksud pada ayat (l) terdiri dari :
- a. Honorarium Kegiatan;
- b. Biaya perjalanan Dinas; dan
- c. Penerimaan l,ain yang Sah sesuai peraturan perundang\_Undangan yang berlaku.
- (3) Penerimaan Lain yang Sah seb"gnimana bersumber dari ApBDes dan sumber peraturan perundangan yang berlaku. dimaksud pada ayat (1) dapat lain sesuai dengan ketentuan
- (4) Besaran penerimaan Lain yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat [t) diatur lebih ranj ut dalam peraturan pesa oan berpedoman pada Standar Biaya pengelolaan APBDes yang telah ditetapkan oleh pemerrntah Kabupaten TUlungagung.
BAB VI - KETENTUAN LAIN-LAIN pasal 6
Pasal 6
- (1) Dalam hal teladi kekosongan Jabatan Kepala Desa, penjabat (8..) Kepala Desa berhak menerima Tunjangan, Tambahan T\rnjangan dan ffiTI*" Lain yang Sah sesuai peraturan perundang\_Undangan yang
2. Dalam hal te4'adi kekosongan Jabatan Sekretaris Desa, Kepala Desa dapat menerbitkan surat Keputusan Kepala Desa untuk menunjuk salah satu Perangkat Desa guna melaksaaakan tugas\_tugas Sekretaris Desa. t2)
3. Perangkat Desa yang diberikan tugas oleti Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menerima salah satu T\rnjangan yang lebih menguntungkan, dan penerimaan lain yang Sah sesuai peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. (3)
BAB VI - KETENTUAN LAIN-LAIN pasal 6
Pasal 7
- Sekretaris Desa yang tunJangan kineq'a dan keuangan desa; berstatus pegawai penerimaan lain Negeri Sipil dapat diberikan yang sah sesuai kemampuan (1)
t
- (2) Pemberian tunjangan dan penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan Desa.
BAB VII - PENUTUP Pasal 8
Pasal 8
Dengan diberlakukannya Peraturan Bupati ini, maka peraturan Bupati Tulungagung Nomor 9 Tahun 2006 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten T\rlungagung Nomor 6 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan perangkat Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB VII - PENUTUP Pasal 8
Pasal 9
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Tulungagung. Peraturan Kabupaten

Penetapan: Ditetapkan di Tulungagung tanggal 5 Januari 2016 Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor Z