PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK Nomor 10 Tahun 2016 tentang SISTEM PENANGANAN PENGADUAN ( WHISTLEBLOWER SYSTEM ) TINDAK PIDANA KORUPSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK (berlaku 24 Maret 2016)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
WALIKOTA PONTIANAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG
SISTEM PENANGANAN PENGADUAN ( WHISTLEBLOWER SYSTEM ) TINDAK PIDANA KORUPSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PONTIANAK,
:
:
- a. bahwa dalam rangka mendorong peran serta pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak dan masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Sistem Penanganan Pengaduan ( Whistleblower System ) Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Sistem Penanganan Pengaduan (Whistleblower System) Tindak Pidana Korupsi Di Lingkungan Pemerintah kota Pontianak;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3995);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
10. Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2016;
13. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Bidang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 7 Seri E Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 10 Seri D Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 10);
15. Peraturan Walikota Nomor 48 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2012 Nomor 48);
Memperhatikan
Menetapkan :
:
Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 08/M.PAN-RB/06/2012 tentang Sistem Penanganan Pengaduan ( Whistleblower System ) di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
MEMUTUSKAN :
PERATURAN WALIKOTA TENTANG SISTEM PENANGANAN PENGADUAN ( WHISTLEBLOWER SYSTEM ) TINDAK PIDANA KORUPSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya di singkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Walikota adalah Walikota Pontianak.
5. Korupsi adalah Setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
6. Tindak Pidana Korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dapat dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara minimal 5 (lima) tahun dan maksimal 20 (dua puluh) tahun dan dengan denda paling sedikit 200 (dua ratus) juta rupiah dan paling banyak 1 (satu) miliar rupiah.
7. Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan untuk pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat ## BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Maksud dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah sebagai Pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah dalam penanganan pengaduan atas tindak pidana korupsi di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Tujuan dibentuknya sistem penanganan pengaduan tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak adalah :
- a. sebagai acuan dalam penanganan pengaduan atas tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak;
- b. memperbaiki sistem pengawasan dan pencegahan penyimpangan administrasi, kerugian perdata dan tindak pidana korupsi, serta persaingan usaha tidak sehat; dan
- c. upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, termasuk menyediakan mekanisme yang menjamin kerahasiaan identitas Whistle Blower .
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:
- a. batasan;
- b. mekanisme pengaduan;
- c. tindak lanjut;
- d. ekspose hasil audit investigasi atas laporan/pengaduan whistle blower;
- e. perlindungan terhadap whistle blower; dan
- f. ketentuan penutup.
BATASAN
BAB III - BATASAN
Pasal 5
- (1) Lingkup pengaduan yang akan ditindaklanjuti meliputi segala tindakan yang menurut undang-undang korupsi mengandung indikasi unsur tindak pidana korupsi yang terjadi di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak.
- (2) Untuk mempercepat dan mempermudah proses tindak lanjut pengaduan, Whistle Blower harus memberikan indikasi awal yang dapat dipertanggungjawabkan, meliputi:
- a. masalah yang diadukan ( What ) : berkaitan dengan substansi penyimpangan yang diadukan, Informasi ini berguna dalam hipotesa awal untuk mengungkapkan jenis-jenis penyimpangan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundan-undangan serta dampak adanya penyimpangan.
4. atau melakukan perlu
- b. pihak yang bertanggungjawab ( Who ): berkaitan dengan siapa yang melakukan penyimpangan kemungkinan siapa saja yang dapat diduga penyimpangan, dan pihak-pihak yang terkait yang dimintakan keterangan/
PENJELASAN
Pembukaan
.
- c. lokasi kejadian ( Where ):
7. berkaitan dengan dimana terjadinya penyimpangan (unit kerja), Informasi ini berguna dalam menetapkan ruang lingkup penegasan audit investigatif serta membantu dalam menentukan tempat dimana penyimpangan tersebut terjadi.
- d. waktu kejadian ( When ):
9. berkaitan dengan kapan penyimpangan tersebut terjadi, Informasi ini berguna dalam penempatan ruang lingkup penugasan audit investigatif, terkait dengan pengungkapan fakta dan proses kejadian serta pengumpulan bukti dapat diselaraskan dengan kriteria yang berlaku.
- e. mengapa terjadi penyimpangan ( Why ): berkaitan dengan informasi penyebab terjadinya penyimpangan, dan mengapa seseorang melakukannya, hal ini berkaitan dengan motivasi seseorang melakukan penyimpangan yang akan mengarah kepada pembuktian unsur niat ( intent ).
- f. bagaimana modus penyimpangan ( How
12. berkaitan dengan bagaimana penyimpangan tersebut Informasi ini membantu dalam penyusunan modus penyimpangan tersebut serta untuk meyakini ( concealment ), dan pengkonversian ( convertion ) hasil penyimpangan.
13. ) : terjadi, operandi penyembunyian
## BAB IV
## MEKANISME PENGADUAN
##
PENJELASAN
Pasal 6
- (1) Setiap Whistle Blower dalam menyampaikan pengaduan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilakukan dengan menyebutkan identitas lengkap dan menyerahkan bukti-bukti pendukung. - (2) Pengaduan dugaan Tindak Pidana Korupsi dapat secara langsung disampaikan kepada Tim Penerima Pengaduan, atau melalui: - a. kotak Pengaduan yang ditempatkan di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak; atau - b. melalui e-mail whistleblower@kotapontianak.com. ## BAB V ## TINDAK LANJUT
PENJELASAN
Pasal 7
- (1) Dalam melaksanakan pedoman ini perlu dibentuk Tim Penerima Pengaduan yang bertugas menangani dan mengelola pengaduan. - (2) Susunan, tugas, dan wewenang Tim Penerima Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri dengan Keputusan Walikota Pontianak. - (3) Dalam kondisi tertentu, jika informasi pengaduan yang diperoleh sangat terb