PERATURAN BUPATI MA Nomor 21 Tahun 2015 tentang PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS INSTALASI FARMASI (berlaku 18 Juni 2015)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa guna menjaga dan meningkatkan pemeliharaan mutu obat dan alat-alat kesehatan yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan upaya kesehatan yang menyeluruh, terarah, dan terpadu di Kabupaten Banjar, maka perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Instalasi Farmasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar;
Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-UndangNomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 189/ Menkes/ SK/ III/ 2006 tentang Kebijakan Obat Nasional;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS INSTALASI FARMASI.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banjar.
3. Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar.
6. Unit Pelaksana Teknis Instalasi Farmasi yang selanjutnya disebut UPT Instalasi Farmasi adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas Kesehatan.
7. Instalasi Farmasi adalah Unit Pelaksana Teknis dari Dinas Kesehatan yang melaksanakan tugas merancanakan, menerima, menyimpan, pendistribusian dan pemeliharaan barang, persediaan obat, alat kesehatan lainnya yang digunakan untuk melaksanakan program kesehatan di Kabupaten Banjar.
8. Kepala UPT Instalasi Farmasi adalah Pimpinan Instalasi Farmasi.
9. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
BAB II - PEMBENTUKAN
Pasal 2
Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Instalasi Farmasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar.
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Kesatu Kedudukan
BAB III - KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 3
- (1) UPT Instalasi Farmasi adalah unsur pelaksana tugas operasional Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar.
- (2) UPT Instalasi Farmasi dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas.
Bagian Kedua Tugas Pokok
BAB III - KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 4
UPT Instalasi Farmasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang pada Dinas Kesehatan dibidang pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan.
Bagian Ketiga Fungsi
BAB III - KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 5
Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPT Instalasi Farmasi menyelenggarakan fungsi:
- a. penyiapan bahan perencanaan dan program kerja teknis bidang pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan;
- b. pendistribusian obat dan perbekalan kesehatan;
- c. pencatatan dan evaluasi;
- d. pengamatan mutu dan khasiat obat dan perbekalan kesehatan secara umum;
- e. pelaporan persediaan dan penggunaan obat;
- f. pelaksanaan koordinasi kegiatan dan kerjasama teknis bidang pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan dengan unit-unit kerja terkait;
- g. penyelenggaraan ketatausahaan UPT Instalasi Farmasi; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
Bagian Kesatu
BAB IV - ORGANISASI
Pasal 6
- (1) Susunan Organisai UPT Instalasi Farmasi terdiri dari :
- a. Kepala UPT;
- b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT.
- (3) Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional sebagai ketua dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT.
- (4) Bagan Susunan Organisasi UPT Instalasi Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Kepala UPT

## Pasal 7

Kepala UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPT Instalasi Farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.

Bagian Ketiga

Sub Bagian Tata Usaha

## Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas pokok pelaksanaan urusan umum dan rumahtangga, kepegawaian, keuangan, administrasi, data dan pelaporan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
- a. pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan, surat menyurat dan kearsipan;
- b. pengelolaan administrasi keuangan; dan
- c. pengelolaan administrasi kepegawaian.

## Bagian Keempat Kelompok Jabatan fungsional

## Pasal 9

Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pembinaan terhadap pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB V KEPEGAWAIAN

## Bagian Kesatu

## Pengangkatan dan Pemberhentian

## Pasal 11

- (1) Kepala UPT Instalasi Farmasi dan Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf b, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Banjar atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Bagian Kedua Eselonering

## Pasal 12

- (1) Jabatan Kepala UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan jabatan struktural eselon IVa.
- (2) Jabatan Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan jabatan struktural eselon IVb.
- (3) Penetapan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VI

## TATA KERJA

## Pasal 13

Kepala UPT, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

## Pasal 14

Kepala UPT, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya memperhatikan prinsip-prinsip manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya masingmasing.

## Pasal 15

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPT, Kepala Sub Bagian Tata Usaha wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan singkronisasi baik dalam lingkungan UPT yang bersangkutan maupun antar satuan organisasi serta instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.

## Pasal 16

- (1) Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha bertanggungjawab dalam memimpin, mengkordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjukpetunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing.
- (2) Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertenggungjawab pada atasan masingmasing serta menyampaikan laporan tepat waktu.
- (3) Dalam menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha dapat menyampaikan tembusan laporan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha dari bawahan wajib di olah dan dipergunakan dalam penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

## Pasal 17

Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional menyampaikan laporan kepada Kepala UPT, dan berdasarkan laporan tersebut Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyusun laporan berkala Kepala UPT kepada Kepala Dinas.

## BAB VII

## PEMBIAYAAN

## Pasal 18

Pembiayaan kegiatan rutin dan operasional UPT Instalasi Farmasi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjar serta sumber lain berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

## BAB VIII

## KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Banjar Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Gudang Farmasi Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2008 Nomor 38) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaanya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura pada tanggal 18 Juni 2015

BUPATI BANJAR,

H. PANGERAN KHAIRUL SALEH

Diundangkan di Martapura pada tanggal 18 Juni 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

## H. NASRUN SYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2015 NOMOR 21

## LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BANJAR NOMOR 21 TAHUN 2015 TANGGAL 18 JUNI 2015

## BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS INSTALASI FARMASI


BUPATI BANJAR,

H. PANGERAN KHAIRUL SALEH