Unknown Unknown Nomor - Tahun 2012 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); - 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran .Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502); 1 - . I 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150); 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 8. Undang-Undang Nomor .32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­ Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 2. 10.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866); 3. 11.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 4. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3591); 5. 13.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 \_tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 6. 14.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 7. 15.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4737); 8. 16.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
BUPATI SINTANG
PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR
4 J
TAHUN 2012
TENT ANG
PEDOMAN PENGELOLAAN PINJAMAN DANA BERGULIR ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SINTANG,
- a. bahwa dalam rangka pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) agar lebih berperan sebagai penggerak ekonomi kerakyatan, perlu dilakukan pengernbangan usaha yang didukung dengan fasilitasi penguatan permodalan berupa Pinjarnan Dana Bergulir bagi pengusaha kecil dan rnenengah atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang;
- b. bahwa untuk rnencapai sasaran tersebut pada huruf a di atas, diperlukan penarnbahan modal kerja dan pembinaan dalam bentuk Pinjarnan Dana Bergulir, agar Koperasi Gar, Usaha Kecil Menengah marnpu meningkatkan kegiatan usaha yang lebih produktif serta berhasil guna bagi anggota dan masyarakat secara um um;
- c. bahwa untuk pelaksanaan program dimaksud pada huruf b di atas, agar dapat memberikan arahan, acuan dan pembinaan serta : pengawasan terhadap penyaluran pinjarnan dana . bergulir perlu disusun Pedoman Pengelolaan Pinjamari Dana Bergulir Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sintang;
- d. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf c diatas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sin tang.
00175
Mengingat
- 1 . Undang-Undang Nomor 27 Tahun , 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
'
- 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran .Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502); 1
- . I 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
i
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor .32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­ Undang Nomor 12 Tahun 2008
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. 10.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
3. 11.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3591);
5. 13.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 \_tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. 14.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. 15.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4737);
8. 16.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
Menetapkan :
00178
17.Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pcngclolaan Kcuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupatcn Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Dacrah Kabupaten Sintang Nomor 25);
18.Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor l);
- 19.Peraturan Dae�ah. Kabupaten Si�tang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang . (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2,, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2).
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI SINTANG ' TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PINJAMAN DANA BERGULIR ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG.
BABI KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
- 1 . Daerah adalah Kabupaten Sintang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah,
3. Bupati adalah Bupati Sintang.
4. Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang.
.
I
6. Program adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan Pemerintah dalam rangka pengembangan usaha mikro dan usaha kecil melalui perkuatan modal usaha koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Lembaga Keuangan Mikro melalui Dana Alokasi Umum.
7. Dana Bergulir adalah Pinjaman modal yang berasal dari Pemerintah yang diberikan pada Koperasi, Pengusaha Kecil dan Ekonomi lemah terpilih untuk pengembangan usaha.
8. Koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang seorang a k ta u Sadan Hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasar an prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonorni rakyat yang
Pasal 2
· Pemerintah Kabupaten Sintang memprogramkan Pinjaman Dana Bergulir bagi Pengusaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Sintang atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun.
Pasal 3
Program Pinjaman Dana Bergulir ini, bertujuan untuk memberdayakan Pengusaha Kecil dan Mikro melalui Penguatan struktur keuangan KSP/USP, koperasi serta meningkatkan kemampuan Sumber Daya manusianya, terutama dalam bidang administrasi dan pengelolaan keuangan.
Pasal 4
Sasaran Program Pinjaman Dana Bergulir adalah :
- a. tersalumya Pinjaman Dana Bergulir bagi KSP/USP Koperasi, LKM, UMKM diseluruh Kecamatan/ kota di Kabupaten Sintang;
- b. terwujudnya peningkatan modal kerja bagi KSP /USP Koperasi, LKM, dan UMKM;
- c. terwujudnya perguliran dana dari KSP/USP Koperasi kepada anggotanya dan kepada KSP/USP koperasi lainnya dalam rangka perkuatan struktur keuangan KSP/USP Koperasi;
- d. terlaksananya perkuatan permodalan KSP /USP Koperasi, LKM, dan UMKM melalui pola Dana bergulir yang menjamin suksesnya penyaluran, Pemanfaatan, pengembalian dana serta terwujudnya peningkatan dan pengembangan usaha ekonomi produktif masyarakat.
,
BABlll
1
PERSYARATAN CALON PENERIMA PlNJAMAN DANA BERGULIR
Pasal 5
KSP/USP Koperasi calon Pencrima Pinjaman Dana Bergulir wajib memenuhi syarat sebagai berikut : ·
- a. merupakan lembaga Koperasi Primer yang sudah berbadan Hukum minimal 2 (dua) tahun;
2. b, telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) sekurang-kurangnya 2 (dua) Tahun Buku terakhir; .
- d. surat Ijin Usaha;
- c. telah mendapatkan penilaian Kesehatan Koperasi KSP/USP dengan predikat sehat atau cukup sehat;
- e. tidak sedang menerima pinjaman perkuatan modal pada periode yang sama dari lembaga keuangan yang lain;
- f. mengajukan proposal kepada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang.
Pasal 6
Pengusaha Kecil dan Mikro, calon penerima Pinjaman Dana bergulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wajib memenuhi syarat sebagai berikut:
- b. surat Keterangan I Rekomendasi dari Camat setempat;
- a. mempunyai aktifitas usaha produktif;
- c. foto copy Kartu Keluarga;
- d. foto copy Kartu Tanda Penduduk Suami / Istri;
- e. sket lokasi tempat usaha;
- f. tidak sedang menerirna pinjaman perkuatan modal pada periode yang sarna dari lembaga keuangan yang lain;
- g. mengajukan proposal kepada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Sintang.
BABIV
SELEKSI BAGI CALON PENERIMA PINJAMAN DANA BERGULIR
Pasal 7
Seleksi bagi calon penerima Pinjaman dana bergulir dilakukan oleh Pokja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang, dengan proses sebagai berikut :
- a. menerima, meneliti, dan mempe!ajari permohonan dari KSP/USP Koperasi, LKM, dan UMKM;
- b. mengadakan seleksi dan penilaian terhadap usulan kegiatan KSP/USP Koperasi sesuai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dengan
Pasal 8
, I Dana Bergulir yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang diterima langsung oleh KSP/USP, Koperasi, LKM dan/atau UMKM. .
Pasal 9
- ( I ) Dana Bergulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diperuntukan bagi KSP/USP koperasi, LKM dan UMKM sesuai dengan ketentuan Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7.
- (2)Penetapan besaran Dana Bergulir .sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Bupati.
PENCAIRAN DAN PEMANFAATAN DANA BERGULIR
BABVI . . . . . . . '
Pasal 10
Pemohon yang telah lulus seleksi, Wajib menandatangani Naskah Perjanjian Kerjasama dengan Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, dengan ketentuan :
- a. bagi Koperasi, dan LKM adalah Ketua dan Bendahara;
- b. bagi UMKM adalah Penangung Jawab usaha / Pemilik Usaha.
Pinjaman Dana Bergulir bagi KSP/USP Koperasi dimanfaatkan sebagai berikut: a. minimal 90 % (sembilan puluh persen) Dana dipergunakan untuk modal kerja yang dipinjamkan kepada · anggota KSP/USP Koperasi, untuk pengembangan usaha produktif masing-masing anggota;
- b. maksimal 10 % (sepuluh persen] D�a dipergunakan untuk investasi atau guna keperluan pengembangan usaha bersama KSP/USP koperasi scsuai peruntukannya yang memang sangat dibutuhkan anggota;
- c. pengelolaan Pinjaman Dana Bergulir oleh KSP/USP Koperasi sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b harus dibukukan sendiri, tidak digabung dengan pembukuan kegiatan Usaha Simpan Pinjam yang bersangkutan.
Pasal 12
pernanfaatan Pinjaman Dana Bergulir bagi UMKM adalah 100 % (seratus persen) Dana yang disalurkan dipergunakan untuk keperluan pengembangan usaha yang dija.Jankan.
TATA CARA PEMBAYARAN, WAKTU PENGEMBALIAN DAN TANGGUNG JAWAB PENERIMA PINJAMAN
BAB VII - TATA CARA PEMBAYARAN, WAKTU PENGEMBALIAN DAN TANGGUNG JAWAB PENERIMA PINJAMAN
Pasal 13
- ( 1 ) KSP/USP Koperasi, LKM, dan UMKM terpilih dikenakan bunga atas perolehan Pinjaman Dana bergulir sebesar 6 % (enam persen) per tahun, dengan masa tenggang waktu 3 (tiga) bulan, terhitung sejak ditandatangani Serita Acara serah terima.
- (2) Mekanisme pembayaran dan pemanfaatan bunga diatur sebagai berikut :
- a. bunga sebesar 6 % (enam persen) per tahun atau 0,5 % (nol koma lima persen) per bulan dibayar oleh KSP/USP Koperasi, LKM, dan UMKM, kepada Pemerintah Kabupaten Sintang sebagai Pembayaran atas jasa;
- b. pembayaran bunga sebesar 6 % (enam persen) per tahun atau 0,5 % {nol koma lima persen) per bulan selama jangka waktu Pinjaman yang telah disepakati bersama;
- c. pembayaran Pokok Pinjaman dibagi dengan jangka waktu pinjaman.
BAB VII - TATA CARA PEMBAYARAN, WAKTU PENGEMBALIAN DAN TANGGUNG JAWAB PENERIMA PINJAMAN
Pasal 14
Teknis penggunaan dan pengembalian pinjaman dana bergulir adalah sebagai berikut:
- a. Batas waktu pinjaman dana bergulir selama maksimal 36 (tiga puluh enam) bulan, terhitung 3 (tiga) bulan setelah penandatanganan Berita Acara serah terima, dengan tingkat suku bunga 6 % (enam persen) per tahun atau 0,5 % (no! koma lima persen) per bulan tetap;
- b. KSP/USP Koperasi, LKM, dan UMKM penerirna Pinjaman dana bergulir setiap bulan mengangsur pokok ditambah bunga sampai dengan berakhir masa angsuran yang telah ditetapkan, dan menyetor ke Bendahara Penerima Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang dengan . batas waktu penyetoran paling lambat setiap tanggal 5 (lima) bulanberikutnya dan selanjutnya Bendahara Penerima Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan �enengah Kabupaten Sintang menyetor ke rekening Pemerintah Kabupaten Sm tang; .
Angsuran ...
f
I
r
- c. Angsuran yang harus dibayar setiap bulan pokok ditambah bunga sebesar yang tertera pada perjanjian kerja sama antara Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang dengan penerima Pinjaman dana bergulir,
BAB VII - TATA CARA PEMBAYARAN, WAKTU PENGEMBALIAN DAN TANGGUNG JAWAB PENERIMA PINJAMAN
Pasal 15
KSP/USP Koperasi, LKM, dan UMKM penerima Dana Bergulir mempunyai kewajiban:
- b. membayar angsuran pinjaman kepada Pemerintah Kabupaten Sintang sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan ini;
- a. menggunakan Dana Bergulir sesuai dengan usaha yang dijalankan;
- c. wajib bertanggung jawab atas resiko yang ditimbulkan akibat kelalaian (Pailit)/ dipinjamkannya dana bergulir sehingga dana tersebut macet dan tidak dapat dikembalikan.
BABVID KETENTUAN LAIN - LAIN
BAB VII - TATA CARA PEMBAYARAN, WAKTU PENGEMBALIAN DAN TANGGUNG JAWAB PENERIMA PINJAMAN
Pasal 16
Penyaluran Pinjaman Dana Bergulir kepada Penerima Pinjaman disertai dengan Perjanjian kerja sama dan Serita Acara antara Kepala Dinas dengan Penerima Pinjaman dana bergulir.
BABIX KETENTUAN PERALIHAN
BAB VII - TATA CARA PEMBAYARAN, WAKTU PENGEMBALIAN DAN TANGGUNG JAWAB PENERIMA PINJAMAN
Pasal 17
Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Sintang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Pinjaman Dana Bergulir Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Ka bu paten Sin tang Tahun Anggaran 2011, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. ,
BABX ...
t
I
BAB X - P E N U T U P
Pasal 18
'
Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang. 'oit�tapkan di Sintang pada tanggal � 9 11,vJ fvS 2012 t

Penetapan: Diundangkan di Sintang pada tanggal ').T A4vblv� 2012 AERAH KABUPATEN SINTANG, ( z HAJI AHMAD BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2012 NOMOR !}�