PERATURAN BUPATI MA Nomor 44 Tahun 2016 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (berlaku 18 November 2016)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI MALANG PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 44 TAHUN 2016 TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MALANG,
: bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 11 huruf a dan Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); dan
10. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Kabupaten Malang yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Malang.
7. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang.
8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang.
9. Sekretaris Badan adalah Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang.
10. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
BAB II - KEDUDUKAN
Pasal 2
- (1) Badan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan.
- (2) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
SUSUNAN ORGANISASI
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 3
- (1) Susunan Organisasi Badan terdiri dari:
- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- d. Bidang Perencanaan Ekonomi;
- e. Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Sosial Budaya;
- f. Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan;
- g. UPT; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, Bidang dan UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh Sekretaris Badan, Kepala Bidang, dan Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Badan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh Bupati.
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu Badan
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 4
Badan mempunyai tugas:
- a. membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan yang menjadi kewenangan Daerah; dan
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 5
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Badan mempunyai fungsi:
- a. penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan bidang tugasnya;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan bidang tugasnya;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai bidang tugasnya; dan
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan bidang tugasnya.
Bagian Kedua
Kepala Badan
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 6
Kepala Badan mempunyai tugas:
- a. memimpin Badan yang meliputi unit Sekretariat, Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Bidang Perencanaan Ekonomi, Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Sosial Budaya, Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan, UPT, dan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.
Bagian Ketiga Sekretariat
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 7
Sekretariat mempunyai tugas:
- a. melaksanakan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan aset serta koordinasi perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program Badan; dan
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 8
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat mempunyai fungsi:
- a. perencanaan kegiatan kesekretariatan;
- b. pengelolaan urusan administrasi kepegawaian, kesejahteraan dan pendidikan pelatihan pegawai;
- c. pengelolaan urusan rumah tangga, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- d. penyelenggaraan kegiatan tata usaha persuratan dan penggandaan, kearsipan dan perpustakaan;
- e. penyelenggaraan pengelolaan administrasi keuangan dan aset daerah;
- f. pengelolaan administrasi perlengkapan dan pemeliharaan, kebersihan dan keamanan kantor; dan
- g. pengoordinasian perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan program Badan.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 9
- (1) Sekretariat terdiri dari:
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
- c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan.
Paragraf 1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 10
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:
- a. menghimpun, mengolah data dan menyusun program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. menyelenggarakan, melaksanakan dan mengelola administrasi kepegawaian, kesejahteraan pegawai dan pendidikan serta pelatihan pegawai;
- c. melaksanakan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan, urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, dan keprotokolan;
- d. menyelenggarakan administrasi perkantoran;
- e. melaksanakan kebersihan dan keamanan kantor; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Badan sesuai dengan bidang tugasnya.
Paragraf 2 Sub Bagian Keuangan dan Aset
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 11
Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas:
- a. menghimpun, mengolah data dan menyusun program kerja Sub Bagian Keuangan dan Aset;
- b. melaksanakan administrasi keuangan dan pengelolaan aset yang meliputi penatausahaan, akuntansi, pertanggungjawaban dan verifikasi serta penyusunan perhitungan anggaran;
- c. menyelenggarakan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan anggaran Badan;
- d. melaksanakan evaluasi keuangan terhadap hasil pelaksanaan program dan rencana strategis Badan;
- e. melaksanakan tata usaha barang, perawatan dan penyimpanan peralatan kantor serta pendataan inventaris kantor;
- f. menyusun rencana kebutuhan barang, peralatan dan pendistribusian; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Badan sesuai dengan bidang tugasnya.
Paragraf 3
Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 12
Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- b. menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis Badan;
- c. menyiapkan rumusan kebijakan program kerja dan rencana kerja kegiatan Badan;
- d. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi penyusunan rencana kerja kegiatan tahunan;
- e. melaksanakan koordinasi dalam rangka penyusunan bahan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan sebagai sarana pertimbangan kepada pimpinan;
- f. mengkompilasikan dan penyusunan laporan hasil laporan perencanaan dan laporan akuntabilitas kinerja Badan;
- g. melakukan penyusunan laporan tahunan dan laporan lainnya;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Badan sesuai dengan bidang tugasnya.
Bagian Keempat Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 13
Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mempunyai tugas:
- a. melaksanakan perumusan kebijakan dan penyusunan rencana pembangunan daerah yang meliputi perencanaan pengembangan wilayah dan permukiman, infrastruktur perhubungan, sumber daya alam, lingkungan hidup, dan sumber daya air; dan
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 14
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan inventarisasi permasalahan bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah;
- b. pelaksanaan penyusunan kajian kebijakan di bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah;
- c. pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah; dan
- d. pelaksanaan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi rencana program pembangunan sektoral dan spasial.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 15
- (1) Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah terdiri dari:
- a. Sub Bidang Perencanaan Pengembangan Wilayah dan Permukiman;
- b. Sub Bidang Perencanaan Sarana Prasarana Perhubungan; dan
- c. Sub Bidang Perencanaan Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, dan Sumber Daya Air.
- (2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah.
Paragraf 1 Sub Bidang Perencanaan Pengembangan Wilayah dan Permukiman
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 16
Sub Bidang Perencanaan Pengembangan Wilayah dan Permukiman mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan pelaksanaan inventarisasi permasalahan penataan ruang wilayah, pengembangan wilayah dan permukiman;
- b. menyiapkan bahan kajian kebijakan lingkup pengembangan wilayah dan permukiman;
- c. menyiapkan bahan penyusunan dan mengevaluasi kebijakan makro pengembangan wilayah dan permukiman;
- d. menyiapkan bahan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan kerjasama penyelenggaraan, pengembangan wilayah dan permukiman; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah sesuai dengan bidang tugasnya.
Paragraf 2 Sub Bidang Perencanaan Sarana Prasarana Perhubungan
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 17
Sub Bidang Perencanaan Sarana Prasarana Perhubungan mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan inventarisasi permasalahan pembangunan lingkup perhubungan dan telematika;
- b. menyiapkan bahan kajian kebijakan lingkup perhubungan dan telematika;
- c. menyiapkan bahan penyusunan rencana pembangunan lingkup perhubungan dan telematika;
- d. menyiapkan bahan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan kerjasama rencana program pembangunan lingkup perhubungan dan telematika; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah sesuai dengan bidang tugasnya.
Paragraf 3
Sub Bidang Perencanaan Sumber Daya Alam,
Lingkungan Hidup, dan Sumber Daya Air
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 18
Sub Bidang Perencanaan Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, dan Sumber Daya Air mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan pelaksanaan inventarisasi permasalahan lingkup sumber daya alam, lingkungan hidup, kehutanan dan sumber daya air, serta energi terbarukan.
- b. menyiapkan bahan kajian kebijakan lingkup sumber daya alam, lingkungan hidup, kehutanan dan sumber daya air, serta energi terbarukan;
- c. menyiapkan bahan penyusunan rencana pembangunan lingkup sumber daya alam, lingkungan hidup, kehutanan dan sumber daya air, serta energi terbarukan;
- d. menyiapkan bahan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan kerjasama rencana program pembangunan lingkup sumber daya alam, lingkungan hidup, kehutanan dan sumber daya air, serta energi terbarukan; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah sesuai dengan bidang tugasnya.
Bagian Kelima Bidang Perencanaan Ekonomi
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 19
Bidang Perencanaan Ekonomi mempunyai tugas:
- a. melaksanakan sebagian tugas Badan dalam melakukan dan mengoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan pertanian, kelautan dan perikanan, pangan, perindustrian, pariwisata, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, tenaga kerja, keuangan dan penanaman modal atau investasi, bantuan dalam/luar negeri dan fasilitasi dunia usaha;
- b. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan bidang pertanian, kelautan dan perikanan, perindustrian, pariwisata, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, tenaga kerja, keuangan dan penanaman modal atau investasi, dan fasilitasi dunia usaha; dan
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 20
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Perencanaan Ekonomi mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan secara umum di bidang pertanian, kelautan dan perikanan, perindustrian, pariwisata, perdagangan, koperasi, usaha mikro, tenaga kerja, keuangan dan penanaman modal atau investasi, bantuan dalam/luar negeri dan fasilitasi dunia usaha yang diusulkan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dan/atau instansiinstansi vertikal, serta lembaga lain di wilayah Daerah;
- b. pelaksanaan inventarisasi permasalahan di bidang ekonomi serta merumuskan langkah-langkah kebijakan dan alternatif solusinya;
- c. pengoordinasian dan memadukan rencana pembangunan di bidang ekonomi yang disusun oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dan instansi-instansi vertikal serta lembaga lain di wilayah Daerah; dan
- d. pengoordinasian penyusunan program tahunan di bidang ekonomi yang meliputi pertanian, kelautan dan perikanan, perindustrian, pariwisata, perdagangan, koperasi, usaha mikro, tenaga kerja, keuangan dan penanaman modal atau investasi, bantuan dalam/luar negeri dan fasilitasi dunia usaha dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah atau kegiatan-kegiatan yang diusulkan kepada Pemerintah Daerah untuk dimasukkan dalam dokumen perencanaan Daerah.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 21
- (1) Bidang Perencanaan Ekonomi terdiri dari:
- a. Sub Bidang Perencanaan Ekonomi Primer;
- b. Sub Bidang Perencanaan Ekonomi Sekunder; dan
- c. Sub Bidang Perencanaan Ekonomi Tersier.
- (2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi.
Paragraf 1 Sub Bidang Perencanaan Ekonomi Primer
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 22
Sub Bidang Perencanaan Ekonomi Primer mempunyai tugas:
- a. melakukan dan mengoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan pertanian, peternakan, kelautan dan perikanan, serta pangan;
- b. merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan pada Sub Bidang Perencanaan Ekonomi Primer;
- c. menghimpun dan mengolah data, menyusun bahan rekomendasi dan perumusan kebijakan sektor ekonomi primer;
- d. melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi kegiatan perencanaan pembangunan sektor ekonomi primer;
- e. melaksanakan monitoring dan evaluasi dalam rangka pengendalian perencanaan Sub Bidang Perencanaan Ekonomi Primer;
- f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Sub Bidang Perencanaan Ekonomi Primer; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi sesuai dengan bidang tugasnya.
Paragraf 2 Sub Bidang Perencanaan Ekonomi Sekunder
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 23
Sub Bidang Perencanaan Ekonomi Sekunder mempunyai tugas:
- a. melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan pariwisata, perdagangan, perindustrian, dan tenaga kerja, serta transmigrasi;
- b. merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan pada Sub Bidang Perencanaan Ekonomi Sekunder;
- c. menghimpun dan mengolah data perencanaan pembangunan pariwisata, perdagangan, perindustrian, dan tenaga kerja, serta transmigrasi;
- d. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi kegiatan perencanaan pembangunan pariwisata, perdagangan, perindustrian, dan tenaga kerja, serta transmigrasi;
- e. melaksanakan monitoring dan evaluasi dalam rangka pengendalian perencanaan Sub Bidang Perencanaan Ekonomi Sekunder;
- f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Sub Bidang Perencanaan Ekonomi Sekunder; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi sesuai dengan bidang tugasnya.
Paragraf 3 Sub Bidang Perencanaan Ekonomi Tersier
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 24
Sub Bidang Perencanaan Ekonomi Tersier mempunyai tugas:
- a. melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan koperasi, usaha mikro, jasa keuangan, penanaman modal atau investasi, serta bantuan dalam/luar negeri;
- b. merencanakan program kegiatan pada Sub Bidang Perencanaan Ekonomi Sekunder;
- c. menghimpun dan mengolah bahan/data perencanaan pembangunan koperasi, usaha mikro, jasa keuangan, penanaman modal atau investasi, serta bantuan dalam/luar negeri;
- d. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi kegiatan perencanaan pembangunan koperasi, usaha mikro, jasa keuangan, investasi, serta bantuan dalam/luar negeri, termasuk tanggung jawab sosial perusahaan;
- e. melaksanakan monitoring dan evaluasi dalam rangka pengendalian perencanaan Sub Bidang Perencanaan Ekonomi Tersier;
- f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Sub Bidang Perencanaan Ekonomi Tersier; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi sesuai dengan bidang tugasnya.
Bagian Keenam
Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Sosial Budaya
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 25
Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Sosial Budaya mempunyai tugas:
- a. melaksanakan sebagian tugas Badan dalam rangka penyiapan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas penyusunan perencanaan pembangunan lingkup Perencanaan Pemerintahan dan Sosial Budaya; dan
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 26
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Sosial Budaya mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan dan fasilitasi tugas penyusunan perencanaan pembangunan lingkup perencanaan pemerintahan dan sosial budaya;
- b. penghimpunan, pengolahan data, penyusunan bahan rekomendasi dan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan lingkup pemerintahan dan sosial budaya;
- c. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi kegiatan perencanaan pembangunan lingkup pemerintahan dan sosial budaya;
- d. penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kebijakan Umum Anggaran, dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara;
- e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi dalam rangka pengendalian perencanaan pembangunan lingkup pemerintahan dan sosial budaya; dan
- f. pembinaan dan pelaporan pelaksanaan atas perencanaan pembangunan lingkup pemerintahan dan sosial budaya.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 27
- (1) Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Sosial Budaya terdiri dari:
- a. Sub Bidang Perencanaan Sosial Budaya;
- b. Sub Bidang Perencanaan Pemerintahan; dan
- c. Sub Bidang Perencanaan Kesejahteraan Rakyat.
- (2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Sosial Budaya.
Paragraf 1 Sub Bidang Perencanaan Sosial Budaya
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 28
Sub Bidang Perencanaan Sosial Budaya mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas penyusunan perencanaan pembangunan lingkup sosial budaya bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga, perpustakan dan kearsipan, kebudayaan, dan keagamaan;
- b. menghimpun pengolahan data, penyusunan bahan rekomendasi dan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga, perpustakan dan kearsipan, kebudayaan, dan keagamaan;
- c. melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi kegiatan perencanaan pembangunan bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga, perpustakan dan kearsipan, kebudayaan, dan keagamaan;
- d. melaksanakan monitoring dan evaluasi dalam rangka pengendalian perencanaan pembangunan bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga, perpustakan dan kearsipan, kebudayaan, dan keagamaan; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Sosial Budaya sesuai dengan bidang tugasnya.
Paragraf 2 Sub Bidang Perencanaan Pemerintahan
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 29
Sub Bidang Perencanaan Pemerintahan mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas penyusunan perencanaan pembangunan lingkup bidang komunikasi dan informatika, statistik, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, persandian, dan unsur penunjang urusan pemerintahan;
- b. menghimpun pengolahan data, penyusunan bahan rekomendasi dan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan lingkup komunikasi dan informatika, statistik, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, persandian, dan unsur penunjang urusan pemerintahan;
- c. melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi kegiatan perencanaan pembangunan lingkup komunikasi dan informatika, statistik, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, persandian, dan unsur penunjang urusan pemerintahan;
- d. melaksanakan monitoring dan evaluasi dalam rangka pengendalian perencanaan pembangunan lingkup komunikasi dan informatika, statistik, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, persandian, dan unsur penunjang urusan pemerintahan; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Sosial Budaya sesuai dengan bidang tugasnya.
Paragraf 3 Sub Bidang Perencanaan Kesejahteraan Rakyat
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 30
Sub Bidang Perencanaan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas penyusunan perencanaan pembangunan lingkup bidang kesehatan, sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa, serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- b. menghimpun pengolahan data, penyusunan bahan rekomendasi dan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan lingkup bidang kesehatan, sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa, serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi kegiatan perencanaan pembangunan lingkup bidang kesehatan, sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa, serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- d. melaksanakan monitoring dan evaluasi dalam rangka pengendalian perencanaan pembangunan lingkup bidang kesehatan, sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa, serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Sosial Budaya sesuai dengan bidang tugasnya.
Bagian Ketujuh Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 31
Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan mempunyai tugas:
- a. melaksanakan sebagian tugas Badan dalam menyelenggarakan koordinasi, perumusan dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi kebijakan di bidang perencanaan pembangunan, serta pengembangan rencana pendanaan program pembangunan; dan
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 32
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan mempunyai fungsi:
- a. perumusan kebijakan di bidang pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan serta pendanaan pembangunan;
- b. pengoordinasian pengendalian dan evaluasi serta penilaian atas pelaksanaan rencana pembangunan dan capaian kinerja pembangunan;
- c. pengelolaan sistem pelaporan pengendalian dan evaluasi program prioritas pembangunan; dan
- d. penyusunan laporan hasil pelaksanaan pembangunan dan laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 33
- (1) Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan terdiri dari:
- a. Sub Bidang Pendanaan Program Pembangunan;
- b. Sub Bidang Pengendalian Rencana Pembangunan; dan
- c. Sub Bidang Evaluasi dan Pengembangan Sistem Pembangunan.
- (2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan.
Paragraf 1
Sub Bidang Pendanaan Program Pembangunan
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 34
Sub Bidang Pendanaan Program Pembangunan mempunyai tugas:
- a. melaksanakan pengkajian, pengoordinasian dan menyusun bahan perumusan kebijakan di bidang perencanaan dan pengembangan pendanaan program prioritas pembangunan;
- b. merumuskan sistem dan prosedur perencanaan dan penganggaran dalam rangka sinergi lintas program pembangunan;
- c. melaksanakan pemantauan, pengendalian dan evaluasi atas pelaksanaan rencana pendanaan program prioritas pembangunan; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan sesuai dengan bidang tugasnya.
Paragraf 2 Sub Bidang Pengendalian Rencana Pembangunan
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 35
Sub Bidang Pengendalian Rencana Pembangunan mempunyai tugas:
- a. melaksanakan penyusunan kebijakan teknis di bidang pengendalian dan pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan;
- b. melaksanakan pengoordinasian pengendalian dan pemantauan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan;
- c. melakukan pengendalian dan pemantauan kinerja pembangunan di Daerah; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan sesuai dengan bidang tugasnya.
Paragraf 3 Sub Bidang Evaluasi dan Sistem Pembangunan
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 36
Sub Bidang Evaluasi dan Sistem Pembangunan mempunyai tugas:
- a. melaksanakan inventarisasi dan analisis berbagai kebijakan dan informasi yang berkaitan sistem evaluasi, dan pelaporan pembangunan, serta petunjuk pelaksanaan mengenai kinerja pembangunan;
- b. menyiapkan bahan penyusunan tahapan pelaporan evaluasi kinerja program pembangunan;
- c. menyusun sistem pengoordinasian dan pengkonsolidasian data hasil evaluasi dan kinerja pembangunan;
- d. menyiapkan bahan penilaian dan pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi kinerja pembangunan; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan sesuai dengan bidang tugasnya.
Bagian Kedelapan UPT
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 37
- (1) Untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional pengelolaan data dan sistem informasi pembangunan dan/atau kegiatan teknis penunjang koordinasi terhadap program-program penanganan kemiskinan, dibentuk UPT pada Badan;
- (2) Pembentukan UPT pada Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
Bagian Kesembilan Kelompok Jabatan Fungsional
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 38
- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB V - TATA KERJA
Pasal 39
- (1) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Badan selaku Pejabat Pemerintahan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horisontal sesuai asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Badan bertanggung jawab memimpin, mengawasi dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing, serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya guna pencapaian tujuan administrasi pemerintahan sebagai upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.
BAB V - TATA KERJA
Pasal 40
- (1) Setiap pimpinan dan bawahan pada satuan organisasi dalam lingkungan Badan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan pejabat masing-masing, serta menyampaikan laporan pada waktunya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta umpan balik untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
BAB V - TATA KERJA
Pasal 41
- (1) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan dapat disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (2) Dalam menjalankan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh pimpinan unit satuan organisasi bawahannya untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada bawahan masing-masing yang dilaksanakan dengan mengadakan rapat secara berkala.
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
BAB VI - DALAM JABATAN
Pasal 42
- (1) Kepala Badan, Sekretaris Badan, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Kepala UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila berprestasi luar biasa yang bermanfaat bagi Daerah diberikan penghargaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB VII - PEMBIAYAAN
Pasal 43
Biaya penyelenggaraan Badan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lain yang sah.
BAB VIII - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 44
Bagan Susunan Organisasi Badan tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

Pelaksanaan kegiatan teknis operasional penanganan program kemiskinan sebelum UPT Badan dibentuk dan ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, dilaksanakan oleh Sub Bidang Perencanaan Sosial Budaya.

## BAB X

## KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Malang Nomor 37 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2012 Nomor 4/D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku mulai 1 Januari 2017.

Diundangkan di Kepanjen

pada tanggal 18 November 2016

## SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,

ttd.

## ABDUL MALIK

Berita Daerah Kabupaten Malang

Tahun 2016 Nomor 17 Seri C

## Pasal 47

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kepanjen pada tanggal 18 November 2016 BUPATI MALANG,

ttd.

## H. RENDRA KRESNA

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 44 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

## BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH


ttd.

H. RENDRA KRESNA