Unknown BUPATI SINTANG Nomor 7 Tahun 2013 tentang SUSUNERATURAN BUPATI SINTANG NOMOR 53 TAHUN 2008 UMUM AN ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT DAERAH ADE MUHAMMAD DJOEN SINTANG (berlaku Unknown)
Pembukaan
Mengingat
1.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undanz-Undarie Darurat Nomor 3 Tahun l 953 tentang Pe � bentukan Daerah Tingkat II Di Kahmantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu-, 1953 Nornor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang PokokPokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tamhahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomcr 169, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tcntang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4286);
5. Undang-Undang Nomor l Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara [Lernbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lcrnbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tcntang Perneriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Kcuangan Negara (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 665, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahvm 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat Dan Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang ...
| 9. | Unctang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang � esehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun (OU9 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara .Republik ndonesia Nornor 5063); |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10 | � nd_ang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah N akir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 I omor 153, Tarnbahan Lembaran Negara Republik ndonesia Nornor 5072); |
| 11 | Undang-Unda.ng Nornor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambaha.n Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); · |
| 12 | Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tarnbahan Lembaran Negara Nomor 4263); |
| 13 | Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 teruang Pengelolaan Keuangan Daerah [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lcmbaran Negara Rrcpublik Indonesia Nomor 4578); |
| 14 | Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); |
| 15 | Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pernerintuhn Antara Pemerintah, Pernerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 82, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 4737); |
| 16 | Peraturan Pemerintah Nornor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Dacrah (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lernbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4741); |
| 17 | Pcraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sintang (Lcmbaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nornor 1, Tambahan Lernbaran Daerah Kabupaten Sintang Nornor l]; |
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2) sebagaimana telah diubah deugan Peraruran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan PERATURAN BUPATI S!NTANG TENTANG PERUBAHAN ATAS 2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH
PERATURAN BUPATI SINTANG NOMOR 53 TAHUN SAKIT UMUM DAERAH ADE MUHAMMAD DJOEN SINTANG
Pasal
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sintang Nomor 53 Tahun 2008 teruang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad DJoen Sintang mengalami perubahan sebagai berikut:
- I. Ketcntuan pada
Pasal 3
- (1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Urnum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang, terdiri dari:
- a. Dircktur;
- b. Bagian Kesekretariatan, terdiri dari:
- I) Sub Uagian Kepcgawaian;
- 2) Sub Baaian Umum Dan Perleugkapan;
- 3) Sub Bagian Hukum, Publikasi, Promosi dan lnformasi.
7. (' niching Pelayanan dim Penunjang, terctiri dari:
- I) Seksi Pelayanan Medik;
- 2) Seksi Pelayanan Penunjang;
- 3) Se ksi Pdayanan Keperawatan.
- d. Bidang Kcuangan, Akuntansi dan Verifikasi, terdiri dari:
12. '2) Seksi Akuntansi, Veritikasi dan Perbendaharaan.
- 1) Seksi Mobilisasi Dana\_dan\_Anggaran;
- e. Bidang Perencanaan Program, Rekam Medik, Pelaporan dan Litbang, tcrdiri dari: .
15. 1 Seksi Perencanaan Program dan I:itbang; . . ) k · R k m Medik Pelaporan, Sistern lnforrnasi Manajernen. 2) Se st e a ,
- f. Kclompok Jabatan Fungsional.
Satuan Pengawas lntern (SPI).
- ··-:::
Bagan ...
i
·!
- (2) Bagan Susunan O . . . Muhammad 0 . rganisas1 dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Dacrah Ade � oen S" · merupakan· b . . mtang sebagairnana tercantum dalam Lamp1ran, agian ti&lt;lak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
Pasal 16
Seksi Pelayanan Medik . angka 1 J mempu . sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat ( 1) huruf c · nva1 tugas k k dan pelaksanaa.n k � bi'ak po o melaksanakan perumusan, perencanaan kriteria dan evalu . J . an, penyusunan pedornan, norrna, standar, prosedur, asr egiatan pelayanan mcdis.
Pasal 17
Untuk menyelenggarak . . . an tugas sebaga1mana dirnaksud dalam PasaJ. 16, Seksi Pelayanan Medik mempunyai fungsi:
- a. µenyusuna.n re ncana pelayauan rnedis dengan meuipertirnbangkan rekomendai:n dan komite yang ada di rumah sakit;
- b. penyiaµan clan penyusunan rencana kerja tahunan, pelaksanaan, pelayanan admi\_uistrasi dan teknis pada pelayanan medis spe sialis (pelayanan medik spesialis dasar, spesialis penunjang dan spesialis lainnya];
- c. pelak.sanaan kegialan pelayanan medis sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran Rurnah Sakit;
- d. pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan pertanggungjawaban kinerja dibidang pelayanan medis;
- e. pengurnpulan bahan, mernpelajari, menelaah dan mempedomani Peraturan Perundang-undangan dan Naskah Dinas se suai dengan tugas Pelavanun Medik;
- f. penyiapan dan penyusunan rencana kerja Lahunan, pelaksanaan , pelayanan administrasi dan teknis pada pelayanan medis umum [pelayanan medik dasar, pelayanan medik gigi dan mulut dan pelayanan kcsehatanan ibu dan anaky keluarga berencana];
- g. pelaksauaan inveutarrsasi dan penyusuuan pedoruau, norma, standar dau proscdur pclayanan mcdis:
1. pclaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai rugas pokok dan fungsinya.
- h. pcngumpulan bahan, cvaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas;
10. 4 . Ketcntuan pada Pasal 17 diubah, sehingga pasal 17 seluruhnya herbunyi sebagai berikut:
Seksi Pelayanan Penunjang. sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 3 ayat (1) h f k 2) m empunyai tugas perumusan. perencanaan dan pelaksanaan uru c ang a , · d · · I b .. 1 · nvusunan pedoman, norrna, stun ar, prosedur, kntena dan ce !JU {an, pe J . kl" ik d kl" ik evaluasi kegiatan pelayanan penunJang 1111 an non 1111 ·
Pasal 18
Pasal l 7A ...
,;
..
·&gt;
»
'
�
J
•i
,i
�
Untuk menyelenggar k ·-s k i Pclayanan Penun a an tugas sebagaimana dirnaksud dalam Pasal l t , e 5 a. penyusunan J � ng mempunyai fungsi:
- penyiapan re · ncana ke ri t k d · · t · dan teknis pada ela ja, pe\_ a sanaan dan pelayanan a. m1111s rast .. dan jasa bi a yana'."\_Pe � \.l � Jang klinik (pelayanan farrnasi, pelayarian gm ambulance); g ' stenhsas1 mstrurnen, pelayanan darah dan pelayanan
- R K . iencana kerja Seksi Pelayanan Penunjan �
Seksi Pelayanan Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasai 3 ayat ( l) huruf c angka 3). mcmpunyai tugas mclaksanakan perurnusan , perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, pcnyusunan pedoman, norma, standar, prosedur, kritcria dan evaluasi kegiatan pelayanan Keperawatan.
PRsRI 17C
Uruuk menyclenggarakan tugas sebagaimana dimaksucl clalam Pasal 178, Seksi Peluyunan Keperuwatan mempunyai fungsi:
- a. pcnyusunan rencana kerja Seksi Pelayanan Keperawatan dcng,an mcmpertimbangkan rckomendasai dari Komite Keperawatan dan Rencana 1'eria Ja11 Auggaran Rurnah Sakit;
- b. pe!uksanan kegiatan pelayanan keperawatan sesuai dengan Rencana Kerja dun Anggaran Rumah Sakit;
- d. pcnyiapan rencana kerja, pelaksanaan dan pclayanan administrasi dan tek nis pada Pelay::inan Asuhan Keperawatan;
- c. pelaksanaan monitoring kegiatan pelayanan Keperawatan;
- e. pengumpulau bahau, mernpelajari, 1'.1enelaah d\_an mempedornani Peraturan Perundang-undangan dan Naskah Dmas sesuai dengan tugas keperawatari;
- g. pcnyusunan bahan dan data, k � but � han dan\_ fasilitas pelayanan keperawatan serta meningkatkan kua itas 01:1petens1 tenaga keperawatan;
- f. pengendalian kegiatan Pclayanan Asuhan Keperawatan , etika dan rnutu keperawatan;
- h. pelaksanaan pengawasan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja dibidang pelayanan k � per � watan;
9. I , k aan inventarisas1 dan penyusunan pedornan, norrna, standar dan 1. pe cl SR n . n. prosedur pelayanan keperawatan;
- J . pengurnputan bal1-. I k ,· naan tugas; · an, evaluas1 dan penyusunan \aporan pe a sa . k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesua1 tugas pokok dan fungsinya.
Pasal 34
6. Ketentuan \_pada BAB VIII tentang KETENTUAN PENUTUP disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 34A yang bcrbur.yi scbagai berikut:
Pasal 178
Seksi Pelayanan Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasai 3 ayat ( l) huruf c angka 3). mcmpunyai tugas mclaksanakan perurnusan , perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, pcnyusunan pedoman, norma, standar, prosedur, kritcria dan evaluasi kegiatan pelayanan Keperawatan.
PRsRI 17C
Uruuk menyclenggarakan tugas sebagaimana dimaksucl clalam Pasal 178, Seksi Peluyunan Keperuwatan mempunyai fungsi:
- a. pcnyusunan rencana kerja Seksi Pelayanan Keperawatan dcng,an mcmpertimbangkan rckomendasai dari Komite Keperawatan dan Rencana 1'eria Ja11 Auggaran Rurnah Sakit;
- b. pe!uksanan kegiatan pelayanan keperawatan sesuai dengan Rencana Kerja dun Anggaran Rumah Sakit;
- d. pcnyiapan rencana kerja, pelaksanaan dan pclayanan administrasi dan tek nis pada Pelay::inan Asuhan Keperawatan;
- c. pelaksanaan monitoring kegiatan pelayanan Keperawatan;
- e. pengumpulau bahau, mernpelajari, 1'.1enelaah d\_an mempedornani Peraturan Perundang-undangan dan Naskah Dmas sesuai dengan tugas keperawatari;
- g. pcnyusunan bahan dan data, k � but � han dan\_ fasilitas pelayanan keperawatan serta meningkatkan kua itas 01:1petens1 tenaga keperawatan;
- f. pengendalian kegiatan Pclayanan Asuhan Keperawatan , etika dan rnutu keperawatan;
- h. pelaksanaan pengawasan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja dibidang pelayanan k � per � watan;
9. I , k aan inventarisas1 dan penyusunan pedornan, norrna, standar dan 1. pe cl SR n . n. prosedur pelayanan keperawatan;
- J . pengurnputan bal1-. I k ,· naan tugas; · an, evaluas1 dan penyusunan \aporan pe a sa . k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesua1 tugas pokok dan fungsinya.
6. Ketentuan \_pada BAB VIII tentang KETENTUAN PENUTUP disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 34A yang bcrbur.yi scbagai berikut:
J{clcllluan .Y � ng mcn\_gatur muatan rnuter i yang sarna dengan yang diatur dalam Peraluran iru, sepanJang tidak bertentangan dengan Pe rat.ur an ini, rnaaih tctap bcrlaku.
Pasal II
Peratura � Bupati ini mulai bcrlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Sin tang.

Penetapan: Ditetapkan di Sintang pada tanggal � 1 .{)6tM&amp;U"" 2013 � TANG,{ ./;- / 'y MIL TON CROSBY

Penetapan: Diundangkan di Sintang pada tanggal )I f)RH'mhw 2013 DAERAH KABUPATEN SINTANG, f ZUEKIFLI HAJI AKHMAD BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2013 NOMOR � 18