PERATURAN BUPATI MA Nomor 39 Tahun 2017 tentang URAIAN TUGAS DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN TANAH LAUT (berlaku 18 Mei 2017)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
S A L I N A N
B U P A T I T A N A H L A U T
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 39 TAHUN 2017
TENTANG
URAIAN TUGAS DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN TANAH LAUT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANAH LAUT ,
:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah Laut tentang Uraian Tugas Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut;
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah UndangUndang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Menetapkan
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
8. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 163 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas Dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Provinsi, Kabupaten dan Kota;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
10. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 73);
M E M U T U S K A N :
: PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN TANAH LAUT.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tanah Laut.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
8. Dinas adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut.
10. Bidang adalah Bidang pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut.
11. Seksi adalah Seksi pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut.
12. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut.
13. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPT Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
14. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang ## BAB II
URAIAN TUGAS
Bagian Kesatu Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Uraian tugas Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai berikut :
- a. mengoordinasikan, membina, mengawasi dan menetapkan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Dinas sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- b. mengoordinasikan, membina, mengawasi dan menetapkan penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
- c. mengoordinasikan, membina dan mengawasi urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan, perlindungan anak serta tumbuh kembang anak, pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakkan, serta keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- d. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pemetaan perkiraan pengendalian penduduk, advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi pengendalian kuantitas penduduk Keluarga Berencana (KB) dan Kader Keluarga Berencana (KB);
- e. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi dan pelayanan Keluarga Berencana;
- f. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan, pembinaan kesetaraan ber Keluarga Berencana (KB), pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- g. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pengelolaan kesekretariatan ;
- h. membina dan mengawasi pelaksanaan UPT Dinas; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
Bagian Kedua
Sekretariat
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Uraian tugas Sekretariat sebagai berikut:
- a. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran dinas;
- b. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan rencana strategis;
- c. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas;
- d. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan;
- e. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan aset dinas;
- f. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga;
- g. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- h. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan organisasi dan tatalaksana;
- i. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan hubungan masyarakat dan protokol;
- j. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sekretariat; dan
- k. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
Paragraf 1 Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
Uraian tugas Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- b. menyiapkan bahan dan menyusun program, rencana kegiatan anggaran Dinas;
- c. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan rencana strategis;
- d. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahunan;
- e. menyiapkan bahan dan menyusun satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, revisi anggaran;
- f. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyaian data dan statistik Dinas;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan laporan kinerja, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) dan laporan sejenis sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- h. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan keuangan;
- i. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan kegiatan rutin;
- j. melaksanakan urusan akuntansi dan verifikasi keuangan;
- k. melaksanakan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan Negara bukan pajak, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar;
- l. melaksanakan urusan gaji pegawai;
- m. melaksanakan administrasi keuangan;
- n. melaksanakan penyiapan pertanggungjawaban dan pengelolaan dokumen keuangan;
- o. melaksanakan penyusunan laporan keuangan dan laporan sejenis sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- p. melaksanakan penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi;
- q. menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;
- r. melaksanakan pemantauan, evaluasi penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
- s. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
Paragraf 2 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5
Uraian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. melaksanakan urusan rencana kebutuhan dan usulan pengembangan pegawai;
- c. melaksanakan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, pemberhentian dan pensiun pegawai;
- d. melaksanakan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai;
- e. melaksanakan urusan tata usaha kearsipan;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penilaian kinerja pegawai;
- g. menyiapkan bahan dan mengelola data, dokumen dan informasi kepegawaian ;
- h. menyiapkan bahan dan menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
- i. melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan;
- j. melaksanakan urusan kerjasama, hubungan masyarakat dan protokol;
- k. melaksanakan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- l. melaksanakan telaahan, penyiapan dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- m. melaksanakan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
- n. melaksanakan penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang;
- o. melaksanakan penyiapan bahan administrasi pengadaan, penyaluran, penghapusan dan pemindahan barang;
- p. melaksanakan pemantauan, evaluasi penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- q. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
Bagian Ketiga Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 6
Uraian tugas Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan dan menyusun kebijakan teknis bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
- b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
- c. menyelenggarakan dukungan pelayanan rujukan Keluarga Berencana (KB) dan kesehatan reproduksi, operasionalisasi jaminan dan pelayanan Keluarga Berencana (KB), peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup bayi dan anak;
- d. menetapkan dan mengembangkan jaringan pelayanan Keluarga Berencana (KB) dan kesehatan reproduksi, termasuk pelayanan Keluarga Berencana (KB) di rumah sakit;
- e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyelenggaraan dukungan pelayanan rujukan Keluarga Berencana (KB) dan kesehatan reproduksi;
- f. menyelenggarakan dan memfasilitasi upaya peningkatan kesadaran keluarga berkehidupan seksual yang aman dan memuaskan, terbebas dari HIV/AIDS dan Infeksi Menular Seksual (IMS);
- g. menyusun program, mengoordinasikan pembiaan dan penyuluhan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
- h. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kontrasepsi mantap dan kontrasepsi jangka panjang yang lebih terjangkau, aman, berkualitas dan merata;
- i. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pendayagunaan pedoman pemberdayaan dan penggerakan institusi masyarakat program KB Nasional dalam rangka kemandirian;
- j. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera; dan
- k. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
Paragraf 1 Seksi Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 7
Uraian tugas Seksi Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Seksi Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;
- b. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
- c. menyiapkan bahan, menyusun dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
- d. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
- e. melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis peningkatan kesertaan ber -KB;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan dan pelaksanaan pembinaan kesertaan ber -KB;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian alat obat kontrasepsi;
- h. menyiapkan bahan penetapan sasaran peningkatan perencanaan kehamilan, peningkatan sasaran Unmet Need , Peningkatan sasaran penanggulanagn masalah kesehatan reproduksi serta peningkatan sasaran kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak;
- i. melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi; dan
- j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.
Paragraf 2
Seksi Ketahanan Keluarga
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 8
Uraian tugas Seksi Ketahanan Keluarga sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Ketahanan Keluarga;
- b. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan ketahanan keluarga;
- c. menyiapkan bahan, menyusun dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang ketahanan keluarga dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
- d. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data ketahanan keluarga;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan bina keluarga balita, pembinaan ketahanan remaja, bina keluarga lanjut usia dan rentan;
- f. melaksanakan pemberdayaan keluarga sejahtera melalui usaha mikro keluarga;
- g. menyiapkan bahan pelaksanaan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) melalui usaha mitra keluarga ;
- h. menyiapkan bahan peningkatan kualitas lingkungan keluarga, pertemuan-pertemuan orientasi kelompok ekonomi produktif Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS);
- i. menyiapkan bahan/sarana/prasaranan dan fasilitasi usaha keluarga;
- j. melaksanakan supervise, konsultasi, dan/atau pembinaan di bidang ketahanan keluarga;
- k. melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Ketahanan Keluarga; dan
- l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.
Paragraf 3
Seksi Pemberdayaan Keluarga
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 9
Uraian tugas Seksi Pemberdayaan Keluarga sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Seksi Pemberdayaan Keluarga;
- b. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemberdayaan Keluarga;
- c. menyiapkan bahan, menyusun dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang pemberdayaan keluarga dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
- d. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pemberdayaan keluarga;
- e. menyiapkan bahan/sarana/prasaranan dan fasilitasi pemberdayaan keluarga;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan layanan forum koordinasi pemberdayaan keluarga;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan promosi usaha dalam rangka pemberdayaan ekonomi keluarga;
- h. menyiapkan bahan pelaksanaan konsultasi, koordinasi, fasilitasi, penyelenggaraan pengembangan produksi dan promosi hasil usaha keluarga;
- i. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan teknis peningkatan pengetahuan dan/atau keterampilan, kewiausahaan dan manajemen usaha skala daerah;
- j. melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pemdokumentasian kegiatan Seksi Pemberdayaan Keluarga; dan
- k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.
Bagian Keempat
Bidang Pengendalian Penduduk, Data dan Informasi
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 10
Uraian tugas Bidang Pengendalian Penduduk, Data dan Informasi sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan dan menyusun kebijakan teknis bidang Pengendalian Penduduk, Data dan Informasi;
- b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang pengendalian penduduk, data dan informasi dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
- c. melaksanakan penyusunan laporan bulanan, triwulan, dan tahunan kegiatan pengelolaan informasi program pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana, analisis dan Sistem Informasi Kependudukan dan Keluarga (SIDUGA);
- d. melaksanakan promosi dan penyebarluasan informasi program pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana;
- e. memberikan informasi data mikro dan pemutakhiran, pengelolaan dan penyediaan data mikro program pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana;
- f. melaksanakan operasional sistem informasi manajemen program pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana;
- g. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pengendalian Penduduk, Data dan Informasi; dan
- h. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
Paragraf 1 Seksi Advokasi, Penggerakkan dan Informasi
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 11
Uraian tugas Seksi Advokasi, Penggerakkan dan Informasi sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Seksi Advokasi, Penggerakkan dan Informasi;
- b. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan advokasi, penggerakkan dan informasi;
- c. menyiapkan bahan, menyusun dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang advokasi, penggerakkan dan informasi dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
- d. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data advokasi, penggerakkan dan informasi;
- e. menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, Advokasi dan penggerakan serta penyuluhan, Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) dan pendayagunaan Penyuluh Keluarga Berencana (PKB)/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) dan IMP;
- f. melakukan upaya-upaya sosialisasi Kependudukan dan Keluarga Berencana melalui berbagai media (cetak, elektronik, media luar ruangan, media virtual, dan media tradisional);
- g. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan Advokasi dan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) Program Kependudukan dan Keluarga Berencana;
- h. melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Advokasi, Penggerakkan dan Informasi; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.
Paragraf 2
Seksi Analisa Data Pelaporan dan Statistik Program
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 12
Uraian tugas Seksi Analisa Data Pelaporan dan Statistik Program sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Seksi Analisa Data Pelaporan dan Statistik Program;
- b. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan analisa data pelaporan dan statistik program;
- c. menyiapkan bahan, menyusun dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang analisa data pelaporan dan statistik program dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
- d. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data Analisa Data Pelaporan dan Statistik Program;
- e. melakukan peng-entrian data pengendalian lapangan dan data pelayanan kontrasepsi melalui aplikasi pusat di Jakarta;
- f. mengkoordinir pendataan keluarga/ update Data Kartu Keluarga Baru dan Kartu Keluarga Lama;
- g. melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Analisa Data Pelaporan dan Statistik Program; dan
- h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.
Paragraf 3
Seksi Pengendalian Penduduk
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 13
Uraian tugas Seksi Pengendalian Penduduk sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Seksi pengendalian penduduk;
- b. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pengendalian Penduduk;
- c. menyiapkan bahan, menyusun dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang pengendalian penduduk dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
- d. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pengendalian penduduk;
- e. melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis pengendalian penduduk dan informasi keluarga;
- f. menyiapkan bahan sinkroniasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian penduduk;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian penduduk;
- h. melakukan koodinasi dengan kualitas Kependudukan; untuk melakukan pembinaan pemantauan dan mengevaluasi kebijakan Pengendalian Penduduk;
- i. melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Pengendalian Penduduk; dan
- j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.
Bagian Kelima
Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 14
Uraian tugas Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan dan menyusun kebijakan teknis bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
- c. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengatur penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- d. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengatur penyiapan forum koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang dan perlindungan khusus anak;
- e. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengatur penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta tindak pidana perdagangan orang dan perlindungan anak;
- f. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengatur penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan pecegahan, perlindungan, penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi
khusus serta tindak pidana perdagangan orang dan di bidang perlindungan khusus anak;
- g. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengatur penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan, pemberdayaan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, dan pengembangan penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
Paragraf 1
Seksi Pemberdayaan Perempuan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 15
Uraian tugas Seksi Pemberdayaan Perempuan sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Seksi Pemberdayaan Perempuan;
- b. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan;
- c. menyiapkan bahan, menyusun dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang Pemberdayaan Perempuan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
- d. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data Pemberdayaan Perempuan;
- e. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan;
- f. menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan;
- g. menyiapkan perumusan kajian kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan;
- h. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan;
- i. menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan;
- j. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan
pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan;
- k. menyiapan bahan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi dan kualitas keluarga;
- l. menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi;
- m. menyiapkan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender;
- n. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender;
- o. menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender;
- p. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi;
- q. menyiapkan pelembagaan pengarusutamaan gender di bidang ekonomi;
- r. menyiapkan standarisasi lembaga penyedia layanan perempuan di bidang ekonomi;
- s. menyiapkan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak anak;
- t. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan dibidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan, korban kekerasan didalam rumah tangga, di bidang ketenaga kerjaan dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindakan pidana perdagangan orang;
- u. melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Pemberdayaan Perempuan; dan
- v. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.
Paragraf 2
Seksi Pemenuhan Hak Anak
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 16
Uraian tugas Seksi Pemenuhan Hak Anak sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Seksi Pemenuhan Hak Anak;
- b. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pemenuhan hak anak;
- c. menyiapkan bahan, menyusun dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang pemenuhan hak Anak dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
- d. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pemenuhan hak anak;
- e. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- f. menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- g. menyiapkan perumusan kajian kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- h. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- i. menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- j. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- k. menyiapkan pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan dunia usaha terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- l. menyiapkan bahan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningatan kualitas hidup anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- m. menyiapkan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;
- n. menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;
- o. menyiapkan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;
- p. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;
- q. menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;
- r. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;
- s. melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Pemenuhan Hak Anak; dan
- t. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.
Paragraf 3
Seksi Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Anak
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 17
Uraian tugas Seksi Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Seksi Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Anak;
- b. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan perlindungan hak perempuan dan perlindungan anak;
- c. menyiapkan bahan, menyusun dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang perlindungan hak perempuan dan perlindungan anak dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
- d. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data perlindungan hak perempuan dan perlindungan anak;
- e. menyiapkan perumusan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi
darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- f. menyiapkan perumusan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang dan di bidang perlindungan khusus anak;
- g. menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- h. menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang dan di bidang perlindungan khusus anak;
- i. menyiapkan perumusan kajian kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- j. menyiapkan perumusan kajian kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang dan perlindungan khusus anak;
- k. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- l. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang dan perlindungan khusus anak;
- m. menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- n. menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan
- korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang dan perlindungan khusus anak;
- o. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- p. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang dan di bidang perlindungan khusus anak;
- q. menyiapkan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- r. menyiapkan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- s. menyiapkan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang perlindungan perempuan dan di bidang perlindungan khusus anak;
- t. menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang perlindungan perempuan dan di bidang perlindungan khusus anak;
- u. menyiapkan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang perlindungan perempuan dan di bidang perlindungan khusus anak;
- v. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang perlindungan perempuan dan di bidang perlindungan khusus anak;
- w. menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang perlindungan perempuan dan di bidang perlindungan khusus anak;
- x. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang
perlindungan perempuan dan di bidang perlindungan khusus anak;
- y. menyiapkan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- z. melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
3. aa. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.
KETENTUAN PENUTUP
BAB III - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18
- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka semua peraturan perundang - undangan yang setingkat dan mengatur hal yang sama dicabut dan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Penetapan: Ditetapkan di Pelaihari pada tanggal 18 Mei 2017

Penandatangan: BUPATI TANAH LAUT, ## H. BAMBANG ALAMSYAH

Penetapan: Diundangkan di Pelaihari pada tanggal 18 Mei 2017

Penandatangan: ## SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT, ## H. SYAHRIAN NURDIN