PERATURAN DAERAH KABUPATEN RI Nomor 6 Tahun 2006 tentang PEMB ENT U KAN, PENGGAB U NGAN', PENG-ll4-lY-SlN DESA DAN PERUAAHAH STATUS DESA MENJADI KELURAHAN (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang:
bahwauntukmelaksanakartketentua.iPasal4danPasal5Peraturan pemerintah Nomor ii t.nur, 2005 tenl;arlg Desa ;o-, Pasal 8 ayat (1) dan pasal 13 ayat'(-1l peraturan Menterl oalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang'p.tU"ntukan, Penggabungll'. P".nqhapusan Desa dan perubah-an sbtus Desa Menjadi Kerurahan perru membentut&lt; peraurian Daerah Kabupaten Kerinci tentang Pembenhrkan, eenfrJU'ngin. Penghapusan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;
Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undani oirurat Nomor 2L Tahun t967 tentang pengubahan i-iiaung-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembenfukanDaerahSwatantraTingkatll.dalam-lingkungan Daerah swatantra Tingkat I sumaterJTengah sebagai undangUndang (femUaran ni"gutu Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 10g, T;bahan Lembaran lJegara Republik Indonesia Nomor 3483);
-
Mengingat:
- '1, Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 2L Tahun L967 tentang pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Swatantra lingkat II dalam lingkungan Daerah Swatantra T'ingkat I Sumatera Tengah sebagai UndangUndang (Lembaran Negara Republik.Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran f{egara Republik Indonesia Nomor 3483);
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 3OO9 NOMOR 6
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI 6
TENTANG
PEMBENTUKAN, PENGGABUNGAN, PENGHAPUSAN DESA DAN PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN
.
DENGAN RAHMAT TUHAN YA,NG MAHA ESA
BUPATI KERINCI,
Menimbang :
bahwa untuk melaksanakarrt ketentua,r Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahurr 2005 tenLarto Desa 1o. Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (1) Perafuran Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penggabungan, Penghaousan Desa dan Perubahan Status Desa Men\_iadi Kelurahan perlu membentuk Peraturan Daerih Kabupaten Kerinci tentang Pembenhrkan, Penggabungan, Penghapusan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Fembentukan Peraturan Perundang'undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negrra Republik Indonesia Tahun 20A4 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor t2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a8{fl;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a588); 4.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 155, Tambahan Lembaran ftlega:'a Repubiik Irrdenesia Nomor a5%); 5.
6.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2fl)6 tenhng Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan;
Dengan Persehrjuan Bersarna
DEWAN PERWAKII.AN MKTAT DAERAH IqBUPATEN KERINCI
Dan
BUPATI KERINCI
- 10- Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BpD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demoklsi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggaraa n pemerintahan Desa.
11. Pembenfukan Desa adalah penggabungan beberapa Desa, atau bagain Desa yang bersandingan, atau pemekaian dari safu Desa menjadi dua Desa atau lebih.
- L2. Penghapusan Desa adalah tindakan meniadakan desa yang ada sebagai akibat tidak lagi memenuhi perqyaratan.
13. Penggabungan Desa adalah penyatuan dua desa atau lebih menjadi desa baru.
- L4. Tim observasi adalah tirn yang dibentuk oleh Bupati ahu camat yang bertugas meneliti dan imerekomendasikan pembentu!&lt;an, penghapusan, penggabungan do-sa dan perubahan status desa menjadi kelurahan.
BAB U
TUJUAN
Pasal 2
Pembentukan, penggaDLingan, penghapusan desa cian penrbahan stafus desa menjadi kelurahan bertuluan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mendorong mempercepat ten^ruiudnya kesejahteraa n masyara kat.
Pasal 2
Pembentukan, penggaDLingan, penghapusan desa cian penrbahan stafus desa menjadi kelurahan bertuluan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mendorong mempercepat ten^ruiudnya kesejahteraa n masyara kat.
PEMBENTUKAN, PEI{GGABUT{GAN DAil PERUBAHAT{ STATUS DESIT
Bagian Kesatu
Umum
BAB III - PEMBENTUKAN, PEI{GGABUT{GAN DAil PERUBAHAT{ STATUS DESIT
Pasal 3
- (1) P.embenfukan, penggabungan dan penghapusan Desa ditetapkan dengan peraturan Daerah.
- (2) peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
- a. nama desa;
- b. luas wilaYah;
- c. batas desa; dan
- d. Peta desa'
BAB III - PEMBENTUKAN, PEI{GGABUT{GAN DAil PERUBAHAT{ STATUS DESIT
Pasal 4
- (1) Dalam memproses usulan pembentukan' penggabungan' penghapusun " J.iu dan perubahan status desa menjadi kelura ha n, ai nentu f fi m observasi pembentukan' pen ggabungan danpenghapusandesasertaperubahanstatusdesamenjadi leturanan fingkat kabupaten don tingkat kecamatan'
- (3) Tim observasi tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud \-/ ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat'
- (2) Tim observasi tingkat kabupaten sebagaimana' dimaksud \"'' ayat (f ) ditetapkan dengan Keputusan Bupati'
Bagian Kedua
Syarat Pembentukan Desa
BAB III - PEMBENTUKAN, PEI{GGABUT{GAN DAil PERUBAHAT{ STATUS DESIT
Pasal 5
pembentukan Desa harus memehuhi syarat-syarat sebagai berikut :
- a. jumlah penduduk minimal 1000 jiwa atau 200 KK;
- b. iuas vrilayah dapat dijangkau dalam meningkatkan pelayanan I dan Pembinaan masYarakat;
- c. wilayah kerja memilki jaringan perhubungan atau komunikas antar Dusun;
- e. potensi desa yang nreliputisumber daya alam dan sumber daya manusia;
- d. sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan,antar umat beragama oan't .tioupan bermasyarakat sesuai dengan adat istiadai setemPat;
5
- t. batas desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desg dengan
2. rr.rr. piii.g i".ii r : 5.000, paling besar 1 : 20'000; dan
- g. saranadanprasaranayaihrtersedianyapotensiinfrastrukfur pemerintahan desa dan perhubungan;
BAB III - PEMBENTUKAN, PEI{GGABUT{GAN DAil PERUBAHAT{ STATUS DESIT
Pasal 6
Jumlah penduduk sebagaimana .O1m9t&lt;3rO dalam Pasal 5 huruf a ;;e.d;;;pada ;;ta penduduk .tahun "'1!!I--v:T*h dan i.JJi p.Oi insAnsi pemerintah yanq menanggani bidang kependudukan.
BAB III - PEMBENTUKAN, PEI{GGABUT{GAN DAil PERUBAHAT{ STATUS DESIT
Pasal 7
- (1)SumberdayaalamsebagaimanadimaksuddalamPasal5 \-/ t,u*r e adalah sumber daya alam yang dapat mendukung pertumbuhan dan perkembangan desa sesuai dengan laraKeristik desa yang akan dibentuk'
- (2)SumberdayamanusasebagaimanadimaksuddalamPasal5 \-'trurufeadalahsumberdayamanusiayangmemi!{-elondesa i.ng akan dibenhrk minimal berpenciidikan SLTP/sederaiat paliig sedikit L0 Vo danjumlah penduduk'
BAB III - PEMBENTUKAN, PEI{GGABUT{GAN DAil PERUBAHAT{ STATUS DESIT
Pasal 8
- (1) Pengukuran, pematokan-dan pemasangan batas.wilayah desa \-' rurti p"A desa sebagaimana yang dimalaud. dalam Pasal 5 huruffharusmendapatkanpersefujuandari'desayang berbatasan dan ditnngkan dalam Berita Acara Persetujuan , Batas Desa yang dilaniatangni oleh kepala desa dan ke.hra BpD desa asd ian desa yang berbatasan,dengan dea yang , akan dibentuk.
2. (2)Petadesasebagaimanadimaksudayat(1)terdiridari:
- a. Peta desa asalsebelum dimekarkan;
- b. Peta desa Yang akan dibentuk;
- c. Peta desa asal sdelah dimekarkan'
- (3) Pengesahan batas desa ditetapkan dengan Kepuhrsan Bupati'
Bagian KeUga
BAB III - PEMBENTUKAN, PEI{GGABUT{GAN DAil PERUBAHAT{ STATUS DESIT
Pasal 9
- (1) Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan
Tata cara pembentukan desa sebagai berikut :
- a. Adanya prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk m:mbentuk desa;
- b. Masyara!&lt;at nnengajukan usul pembentukan desa kepada BpD dan kepala desa;
- c. BPD nrengadakan rapat bersama kepala desa unfuk membahas usul masyarakat tentang pembentukan desa dan kesepakatan rapat dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rapat BPO tentang pembentukan desa;
- d. Kepala desa mengajukan usul pembenhrkan desa kepada Bupati melalui Camat, disertai Berita Acai'a Hasil Raput BPD dan Rencana Wilayah Administrasi Des.a yang akan dibentuk;
- e. Dengan
- (1) Desa yang karena perkembangan tidak lagi memenuhi syarat sebagaiama.; ;;;.hi datam-pasal 5, dapat digabuns dengan desa lain abu dihaPus:
- (2) Penggabungan atau penghapusan desa sebagaimana dimaksud pada .v.t'irll--t!tr9q'1,dahulu dimusvawarahkan oleh pemerinbh D;; dan BPD dengan masyarakat desa masingmasing.
3. .(3)Hasilmusyawarahsebagaimanadimaksudpadaayat(Z)' ditetapkandalamKeputusanBersamaKepalaDesayang . bersangkutan.
- (4) Keputusan hersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) oitu*puiiun oleh salah satu Kepala Desa kepada BuPati melalui Camat'
- (5) Tata cara penggabung1 1taY penghapusan desa sebagaimana dimaksud paA-a-i'atiZ) U"rfrtu iebih kurang sama dengbn, ketentuan Fasai r0.
- (1)Bupatimelakukanevaluasidankajianterhadapdesayang sudah dibentuk.
BAB III - PEMBENTUKAN, PEI{GGABUT{GAN DAil PERUBAHAT{ STATUS DESIT
Pasal 10
- (3) Mekanisrne penggabungan atau penghapusan desa sebagaimanu ii*.rruo paaa ayat (1) berlaku lebih kurang sama dengan ketentuan Pasal 10 huruf f sampai dengan huruf m.
BAB III - PEMBENTUKAN, PEI{GGABUT{GAN DAil PERUBAHAT{ STATUS DESIT
Pasal 11
- (1) Desa yang karena perkembangan tidak lagi memenuhi syarat sebagaiama.; ;;;.hi datam-pasal 5, dapat digabuns dengan desa lain abu dihaPus:
- (2) Penggabungan atau penghapusan desa sebagaimana dimaksud pada .v.t'irll--t!tr9q'1,dahulu dimusvawarahkan oleh pemerinbh D;; dan BPD dengan masyarakat desa masingmasing.
3. .(3)Hasilmusyawarahsebagaimanadimaksudpadaayat(Z)' ditetapkandalamKeputusanBersamaKepalaDesayang . bersangkutan.
- (4) Keputusan hersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) oitu*puiiun oleh salah satu Kepala Desa kepada BuPati melalui Camat'
- (5) Tata cara penggabung1 1taY penghapusan desa sebagaimana dimaksud paA-a-i'atiZ) U"rfrtu iebih kurang sama dengbn, ketentuan Fasai r0.
BAB III - PEMBENTUKAN, PEI{GGABUT{GAN DAil PERUBAHAT{ STATUS DESIT
Pasal 12
- (1)Bupatimelakukanevaluasidankajianterhadapdesayang sudah dibentuk.
- (3) Mekanisrne penggabungan atau penghapusan desa sebagaimanu ii*.rruo paaa ayat (1) berlaku lebih kurang sama dengan ketentuan Pasal 10 huruf f sampai dengan huruf m.
- (7) lika hasil evaluasi dan kajian terhadap eksistensi desa yang -karenu p.it.tuungannyi tidak lagi memenuhi syarat sebagaima;-';i,n;iid' datam Pasal 6, Bupati dapat mengaJukan-pengguuungandengandesalainataudihapus dengln memperhiEkan aspirasi masyarakat'
Desa yang pada saat berlakunya Perahrran Daerah in! udak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat dipertahankan setelah dilakukan pengkajian terhadap adat istiadat, asal usul dan aspek lainnYa.
BAB III - PEMBENTUKAN, PEI{GGABUT{GAN DAil PERUBAHAT{ STATUS DESIT
Pasal 14
penghapusan dan penggabungan sebagian wilaYah desa yang telah aaa akibat penataan wiliyah desa, dapat dilakukan tanpa memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5'
Bagian Kelima
BAB III - PEMBENTUKAN, PEI{GGABUT{GAN DAil PERUBAHAT{ STATUS DESIT
Pasal 15
- (1) penggabungan desa mengakibatkan penghapusan nama salah satu desa dan atau nama desa-desa yang digabung.
- (2) Nama desa yang digabung diambil dari nama salah satu desa yang diEabung Cen atau nan'la baru
BAB III - PEMBENTUKAN, PEI{GGABUT{GAN DAil PERUBAHAT{ STATUS DESIT
Pasal 18
- (1) Dalam hal Kepala Desa asal dan atau perangkat desa berdomisili di desa asal, yang bersangkutan tetap menjabat sebagai Kepala Desa dan perangkat desa pada desa asal sampai habis masa jabatannYa.
- (2) Dalam hal Kepala. Desa asal dan atau perangkat desa berdomisili di Desa Pemekaran/Pemecahan, dilakanakan pemilihan kepala desa asal dan pengisian peranqkahya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangnn )'ang berlaku.
- (3) Menjelang terpilih dan dilantiknya Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati menunjukl'mengangkat Camat dan atau staf camat sebagai Pejabat Kepala Desa untuk wakht paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Pejabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai hrgas antara lain menfasilitasi Pembentukan BPD dan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa-
- (5) Pejabat kepala desa menunjuk dan rnengangkat perangkat desa untuk membantu kelancaran fugas penyelenggaraan pemerintah desa.
- (6) Masa jabatan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sama derigan masa jabatan Pejabat Kepala Desa.
BAB III - PEMBENTUKAN, PEI{GGABUT{GAN DAil PERUBAHAT{ STATUS DESIT
Pasal 19
- (1) Dengan ditetapkannya peraturan daerah tentang pernbentukan desJ terhadap Desa yang baru dibentuk, Bupati menunilk Gmat dah atau Sbf Camat sebagai Penjabat Kepala Desa dengan masa jabatan paling lama 6 (enam) bulan'
- (2) Penjabat kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas anbra lain menfasilitasi Pembentukan BPD dan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa'
- (3) Penjabat kepala desa menunjuk dan mengangkat perangkat desi untuk membantu kelancaran tugas penyelenggaraan pemerintah desa.
- (4) Masa jabatan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (J) sama dengan masa jabatan Penjabat Kepala Desa'
Paragraf 2
BAB III - PEMBENTUKAN, PEI{GGABUT{GAN DAil PERUBAHAT{ STATUS DESIT
Pasal 20
- (1) Dalam hal BPD asal berdomisili di Desa asal, tar.r! bersangkutan tetap menjadi BPD desa asai sampai habis m:sa jabatannya.
- (2) Dalam hal BPD asal berdomisili di Desa Pemakaran I Pemecahan, dilaksanakan penggantian anggota BPD sesrai dengan Peraturan PerundariE-undangan.
BAB III - PEMBENTUKAN, PEI{GGABUT{GAN DAil PERUBAHAT{ STATUS DESIT
Pasal 21
- (1) Sarana dan prasarana pemerintahan desa yang berada di esa asal tetap menJadi milik desa asal-
- (2) Sarana dan prasarana pemerinbhan desa yang berada di desa yang baru dibentuk menjadi milik desa yang baru dibentuk
- (3) Sarana dan prasarana pemerintah desa baik yang berada di desa asal maupun di desa yang baru di bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk sementara dapat dimanfaatkan secara irersama.
Bagian Kesembilan
Lembaga Kemasyara katan
BAB III - PEMBENTUKAN, PEI{GGABUT{GAN DAil PERUBAHAT{ STATUS DESIT
Pasal 22
- (1) Dalam hal pengurus / anggota lembaga kemasyarakatan desa asal berdomilsili di desa asal, yang bersangkutan tetap menjadi pengurus/anggota lembaga Kemasyarakabn desa asal.
- (2) Dalam hal pengurus / anggota lembaga kemasyarakatan desa asal berdomisiti cii desa pemekaran / pemecahan, dilaksanakan penggantian pengurus/anggota lembaga kemasyarakatan Desa asal sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan..
- (3) Pembentukan lembaga kemasyarakatan di desa yang baru dibentuk dilaksanakan sesuai dengan Perafuran perundangundangan.
Bagian Kesepuluh
Kekayaan dan Aset Desa
BAB III - PEMBENTUKAN, PEI{GGABUT{GAN DAil PERUBAHAT{ STATUS DESIT
Pasal 23
- (1) Kekayaan dan aset desa yang berada di desa asal tetap menjadi milik desa asal.
- (2) Selain tanah kas desa kekayaan dan asal desa yang berada di desa yang baru dibentuk menjadi milik, desa yang baru dibentuk.
- (3) Kekayaan dan aset desa yang berada diluar desa dan desa yang baru dibentuk menjadi milik desa asal.
BAB III - PEMBENTUKAN, PEI{GGABUT{GAN DAil PERUBAHAT{ STATUS DESIT
Pasal 24
- (1) Desa dapat diubah statusnya menjadi kelurahan berdasa*an prakarsa pemerintah desa bersama BpD dengan
BAB III - PEMBENTUKAN, PEI{GGABUT{GAN DAil PERUBAHAT{ STATUS DESIT
Pasal 25
T'atacara pengajuan dan penetapan perubahan status Desa menjadi Kelurahan :
- a. adanya prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk merubah status desa menjadi kelurahan.
- b. masyarakat mengajukan usul perubahan status desa menjadi kelurahan.
- c. badan permusyawaratan desa mengadakan rapat besama Kepala Desa untuk membahas usul masyarakat tentang perubahan stafus desa menjadi kelurahan, dan kesepakatan rapat dituangkan dalam berita acara hasil rapat BPD tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan.
- d. kepala desa mengajukan usul perubahan status desa menjadi kelurahan kepada Bupati melalui Camat, disertai berita acara hasil rapat BPD.
- e. dengan
BAB III - PEMBENTUKAN, PEI{GGABUT{GAN DAil PERUBAHAT{ STATUS DESIT
Pasal 26
- (1) Berubahnya status desa menjadi kelurahan, seluruh kekayaan dan sumber-sumber pendapetan desa menjadi kekayaan daerah.
- (2) Kekayaan dan sumbersumber pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh kelurahan bersangkuian untuk kepentingan masprakat setempat.
PETTIBIAYAAN
Pasp,l 27
- (1) Pembiayaan pembenhrkan, penggabungan dan penghapusan desa serta perubahan stafus desa \ menjadi kelurahan dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemerintahan desa unfuk desa yang baiu dibenhrk sebelum ditetapkannya APFDesa dibantu oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Untuk Desa yang baru dibentuk yang belum mempunyai BPD' Penjabat Kepala Desa dapat menyusun Rancangan Perahtran repila Desa tentang ApB-Desa dengan persetujuan camat.
- (4) Proses pengesahan dan penetapan Peraturan 'Kepala Desa sebagaimani dimaksud ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan'
BAB VII - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 28
Pasal 28
- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan' penggabungan de;a dan perubahan status desa menjadi i&lt;etuiitran dilakukan oleh Pemerintah Daerah'
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayai \-' (1) dilakukan melalui pemberian pedoman umum bimbingan pelatihan arahan dan suPervisi.
BAB VIII - KETENTUAN PERALTHAil Pasal 29
Pasal 29
- (1) Desa yang berubah status menjadi.kelurahan, lurah dan perangkatnya diisi dari pegawai negeri sipil'
- (2) Kepala desa dan perangkat desa serta anggota BPD dari desa \-' yang diubah statusnya merrjadi kelurahan, diberhentjkan iunlan hormat dari jabatannya dan dapat diberikanpenghargaan dalam benhrk kompensasi sesuai dengan kemampuan keuangan daerah'
BAB f,X
KETEITITUAI{ PEII I.'TU P
BAB VIII - KETENTUAN PERALTHAil Pasal 29
Pasal 30
Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Perafuran Daerah Kabuparen Kerinci Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Pengahapusan dan Penggabungan Desa dicabtlt dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB VIII - KETENTUAN PERALTHAil Pasal 29
Pasal 31
Paraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap crang mengebhuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci. I
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Sungaipenuh pada tanggal 2 Februari ZV-Q

Penandatangan: BUPATI KERINCI, dto fl. FAUZI SIIi{

Penetapan: Diundangkan di Sungaipenuh pada tanggal 10 Februari 2009 KERTNCL H. MAARUF KARI . LEI{BARATI DAEMH KABUPATEN KERTilCI TAltut{ 20Gt Nor{oR 6