PERATURAN BUPATI RI Nomor 7 Tahun 2008 tentang Fengesalran Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Benhrk Diskriminasi Terhadap Perempuan fi.embaran Nqara Republik Indonesia Tatrun 1984 Nomor 29, Tambahan lem,bara+ Negga Fepqblik lndsrreqla Ngpq,\_of g27Z); 4. Undang-Undang Nomor LT Tahun 2OO3 tentang Keuangan Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Talrun 2OA3 Nomor 47, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 42861; 2. 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tatrun 2OO4 Nomor 1O4, Tambatran Irmbaran Negara Nomor aa2\; 3. 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ot4 tentang Pemerintatran Daerah (I,embaran Negara Republik Indonesia Tatrirn 2AL4 Nomor 244, Tambalian Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telatr beberapa kali diubah, teraktrir dengan UndangUndang Nomor 9 Tatrun 2015 (kmbaran Negara Republik Indonesia Tatrun 2015 Nomor 58, Tambahan kmbaran Negara Republik lndonesia Nomor 5679); 4. 5. Peraflrran Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OOS tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tatrun 2OO5 Nomor t4O, Tambatran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a5781; 7. Perahrran Pemerintah Nomor 8 Tatrun 2OO8 tentang Tahapan, Tata Cara Pen5rusunan, Pemantauan Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daeratr; 6. Perahrran Pemerint-Jh Nomor 38 Tatrun 2AOT tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintafr, Pemerintatran Daerah Provinsi, dan Pemerintatran Daeratr Kabupaten/Kota (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AAT Nomor 82, Tarrrbahan Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 47371'; 8. Peraturan Presiden Nomor 5 Tatrun 2O1O tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengatr Nasional (RPJMNI 2OLO-2O{a; 9. Instmksi Presiden Nomor 9 Tatrun 2OOO tentang Penganrsutamaan Gender Dalam Pembanglrnan Nasional; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahrrn 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daeratr, sebagaimana telah beberapa kali diubah, teraktrir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2t Tahun 2O11; 11. Perahrran Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengamsutamaan Gender Di Daeratr, sebagaimana telatr diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2Oll1' 8. L2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tatrun 2O1O tentang Pelaksanaan Perattrran Pemerintah Nomor 8 Tahun 2OO8 Tentang Tahapan, Tata Cara Pen5rusunan, Pemarrtauan Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 13. Peratrrran Daeratr Kabupaten Sihrbondo Nomor 2 Tatrun 2AO8 kntang Umsan Pemerintah Daerah (Lembaran Daeratr Kabupaten Situbondo Tahun 2OO8 Nomor 2); 14. Perahrran Daeratr lhbupaten Sihrbondo Nomor 13 Tahun 2OO8 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daeratr (Iimbaran Daerah I(abupaten Situbondo Tahun 2OO8 Nomor 13); 15. Perahrran Daeratr Kabupaten Sihrbondo Nomor 6 Tatrun 2Ol2 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Situbondo Tahr,rn 2OOS 2025 (Iembamn Daemtr Kabupaten Sihrbondo Tatrun 2Ol2 Nomor 6). UETUTUSKAIT: Uenetapken : PERATIIRAIT BITPATI TEIITAIIG PBNTIIJI K TEIfltIS PEilYUSUNAIT M DAIT PT;ilGAITGGARAIT RESPiOTISTF GtrYDrR (PPRcl. (berlaku Unknown)
Pembukaan
berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huraf a,, maka perlu men5rusun Pehrnjuh Teknis Pen5rusunan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) yang ditetapkan dengan Perahrran Bupati.
1. Undang-Undang Nomor 7 Tatn:n Lg8F. tentang Fengesalran Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Benhrk Diskriminasi Terhadap Perempuan fi.embaran Nqara Republik Indonesia Tatrun 1984 Nomor 29, Tambahan lem,bara+ Negga Fepqblik lndsrreqla Ngpq,\_of g27Z);
4. Undang-Undang Nomor LT Tahun 2OO3 tentang Keuangan Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Talrun 2OA3 Nomor 47, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 42861; 2.
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tatrun 2OO4 Nomor 1O4, Tambatran Irmbaran Negara Nomor aa2\; 3.
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ot4 tentang Pemerintatran Daerah (I,embaran Negara Republik Indonesia Tatrirn 2AL4 Nomor 244, Tambalian Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telatr beberapa kali diubah, teraktrir dengan UndangUndang Nomor 9 Tatrun 2015 (kmbaran Negara Republik Indonesia Tatrun 2015 Nomor 58, Tambahan kmbaran Negara Republik lndonesia Nomor 5679); 4.
2
5. Peraflrran Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OOS tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tatrun 2OO5 Nomor t4O, Tambatran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a5781;
7. Perahrran Pemerintah Nomor 8 Tatrun 2OO8 tentang Tahapan, Tata Cara Pen5rusunan, Pemantauan Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daeratr;
6. Perahrran Pemerint-Jh Nomor 38 Tatrun 2AOT tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintafr, Pemerintatran Daerah Provinsi, dan Pemerintatran Daeratr Kabupaten/Kota (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AAT Nomor 82, Tarrrbahan Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 47371';
8. Peraturan Presiden Nomor 5 Tatrun 2O1O tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengatr Nasional (RPJMNI 2OLO-2O{a;
9. Instmksi Presiden Nomor 9 Tatrun 2OOO tentang Penganrsutamaan Gender Dalam Pembanglrnan Nasional;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahrrn 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daeratr, sebagaimana telah beberapa kali diubah, teraktrir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2t Tahun 2O11;
11. Perahrran Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengamsutamaan Gender Di Daeratr, sebagaimana telatr diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2Oll1'
8. L2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tatrun 2O1O tentang Pelaksanaan Perattrran Pemerintah Nomor 8 Tahun 2OO8 Tentang Tahapan, Tata Cara Pen5rusunan, Pemarrtauan Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peratrrran Daeratr Kabupaten Sihrbondo Nomor 2 Tatrun 2AO8 kntang Umsan Pemerintah Daerah (Lembaran Daeratr Kabupaten Situbondo Tahun 2OO8 Nomor 2);
14. Perahrran Daeratr lhbupaten Sihrbondo Nomor 13 Tahun 2OO8 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daeratr (Iimbaran Daerah I(abupaten Situbondo Tahun 2OO8 Nomor 13);
15. Perahrran Daeratr Kabupaten Sihrbondo Nomor 6 Tatrun 2Ol2 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Situbondo Tahr,rn 2OOS 2025 (Iembamn Daemtr Kabupaten Sihrbondo Tatrun 2Ol2 Nomor 6).
UETUTUSKAIT:
Uenetapken : PERATIIRAIT BITPATI TEIITAIIG PBNTIIJI K TEIfltIS
PEilYUSUNAIT M DAIT PT;ilGAITGGARAIT RESPiOTISTF GtrYDrR (PPRcl.
PENJELASAN
Pembukaan
/keterangan mengenai kegiatan yang diusulkan untuk dianggarkan dan perkiraan biayarrya. -
4
13. Data Terpilah menumt jenis kelamin adalah data lmantitatif atau informasi kualitatif yang dikurnpulkan dan dipresentasikan berdasarkan jenis kelamin, penduduk laki-laki dan perempuan atau anak laki-laki ilan anak perempuan
14. Rencana Ke{a Pemerintah Daerah ytrtg selanjutnya disingkat RKPD adalah dolmmen perencanaan Pemerintah Daerah unttrk periode satu tatrun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional, memuat kerang}a ekonomi daerah, baik yang dilahsanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
15. Pagu Indilsatif mempakan prakiraan pagtr anggaran yarrg diberikan kepada SKPD unhrk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja SKPD.
16. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalatr dokumen perencanaan dan penganggaran yang herisi rencana pendapatan" rencana belanja program, dan kegiatan sKpD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penJrusunan APBD.
17. Dokumen Kerja dan Anggaran sKpD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalatr dokmmen pelakjarra"" atggaran bldan/dinas/biro keuangan lbagan keuangan selaku Bendatrara Umum Daeratr.
18. Anggaran Pgndapatan dan Belanja Daeratr yang selanjutn5a disingkat APtsD adalatr reReana keuangan tatrunan pemerintah daerah yang dibatras dan disetrljui bersama oleh Pemerintah Daeratr dan DPRD d-arr ditetapkan dengan perahrran daerah.
19. Kineda adalah keluaran atau hasil dari kegiatan atau program yang akan atau telatr dicapai sehubungan dengan pengguna.an anggaran dengan lnrantitas arn lmalitas yang terulnrr.
8. 2O- Indikator Kinerja adalatr alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif unhrk masukan, proses, keluaran,. h3sil, . manfaat, dan /atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suattr program atau kegiatan.
9. 21'. Program adalah beilhrk insmrmert lsebiien Jrarry"berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instalsi pemerintatrflembaga atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemCrintatral ,i.t rk mencapai tqiuan serta memperoleh alokasi anggaran.
10. ZZ\flatan adalah bagian dari program yang ditaksanakan oleh satu atau beberapa sahran kerja ieUi}ai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil, barang mod"l termasuk peralatan teknologi, dana, atatr kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebtrt seuagai masukan (input) unhrk menghasilkan keluaran loutp[q dalam benttrk barang atau jasa.
23. Keluaran (outpui adalatr barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan unhrk mendukung pencapaian sasaran dan hrjuan program serta kebijakan.
24. Hasil (outome) adalatr segala sesuahr yang mencerminl€n berfungsinya keluaran dari kegiatankegiatan dalam sahr program.
25. Indikator Gender adalatr kriteria atau ukuran unhrk mengukur perubatran relasi gender dalam masyarakat sepanjang wakhr.
26. lndikator Kineda Responsif gender adalatr pembatran kinerja pengurangan kesenjangan atau peningkatan kondisi laki-laki dan perempuan setelatr dilakukan suahr intervensi baik berupa program atau kegiatan.
27. Jenis Kelamin adalatr perbedaan biologis antara perempuan dan laki-laki terutama pada bagian-ba.gan argan rePredukqi,
28. Kesenjangan Gender adalah suatu kondisi dimana tidak ada kesetaraan relasi antara laki-laki dan peremptran,
29. Akses adalatr peluang atau kesempatan yang diberikan unhrk memanfaatkan sumber daya (baik sumber daya alam, Balrtik, ekqnqmi, sasia!, mauBun wa&amp;td,
8. 3O. Kontrol adalah kelicuasaan unhrk memutuslran bagaimana menggunarmn sumber daya dan siapa yang memiliki akses terhadap sumber daya.
9. 31- Partisipasi adalatr perlibatan atau keterwakilan dalam proses suahr kegiatan dan pengambilan kepuhrsan.
32. Penerima Manfaat adalatr target/sasaran dari program/kegiatan yang memperoleh marrfaat.
33. Pemantauan adatatr suahr upaya mengawal dan mengendalikan pelaksanaan keb[iakan, program, dan kegiatan )rang responsif gender. gila da6m proses ini ditemukan deviasi, maka= segera dapat diperbaiki "g", tetap sejalan dan konsisten dengan perencanaan yang telatr ditetapkan unhrk mencapai sasaran yang iebih efektif dan efisien.
34. Penilaian adalatr suatu kegiatan ditakukan dalam ra'gka menilai keberhasilan suatu kebijakan program aan kegiatan yang responsif gender datam *"tt, tertenhr. Evaluasi diaratrkan unhrk membandingkan antara yang selanjutnya dan realita yang dapat dilihat dari indifuto; irynfi, ot$prut , ottterne, dan dampak.
## BAB II PRIITSIP DAN TUJUAIT
## Pasel 2
## Prinsip PPRG adalatr:
- a. PPRG bukanlah suatrr proses yang terpisah dari sistem perencanaan dan penganggaran;
2. merupakan pelengkap dalam menJrusun dokumen perencanaan, strategis dan dokumen rencana kerja dan anggaran di daeratr; b.
6
- c. proses penyusunan dokumen perencanaan dart penganggaran menggunakan analisis gender.
## Pasel 3
Tujuan PPRG adalah:
- a. meningkatlran kesadaran dan pemahalnaR para pengambil kepuhrsan tentang pentingnya isu gender dalam kebijakan pembangtrnan dan mempercepat terun$udnyra leeadilan dan kesetaraan gender;
- b. memberikan manfaat yang adil bagr kesejahteraan lakitaki dan perempuan, termasuk anak laki-laki dan perempuan dari penggunaan belartja/pengeluaran pembangunan;
- c. meningkatkan efisiensi dan efektifitas PenggunSarl anggaran serta membangun transparansi anggaran dan akuntabilitas pemerintah daeratr;
- d. membanhr mengurangi kesenjangan gender dart meningkatkan peran serta dalam pembangunan;
- f. menjamin agar kebuhrhan dan aspirasi laki-laki dan perempuan dari berbagai kelompok sosial (berdasarkan jenis kelamin, usia, ras, suku bangsa, dan lokasi dapat diakomodasikan ke dalam belanja pengeluaran.
- e. mening[&lt;atkan partisipasi masyarakat, baik laki-laki dan per€mpuan dari berbagai kelompok sosial (berdasarkan jenis kelamin, usia, ras, suku, dan lokasi) dapat mengalromodasikan ke dalam belartja atau pengeluaran;
## BAB III RUAITG LIITGKIIP DAIT SASARAIT
## Pesel 4
Ruang linelrup keb[iakan PPRG adalah:
- a. perencanaan responsif gender menggunakan pendekatart analisis gender unttrk mengintegrasikan perbedaan kondisi dan kebututran perempuan dan laki-laki;
- b. penganggara,n responsif gender mempakan sebuah kerangka kerja analisis kebiiakan anggaran melalui proses-proses penenttran alokasi sumberdaya yang proporsional atau berkeadilan;
- c. penerapan ARG dalam strukhrr penganggaran pada penJnrsunan RKA ditempatkan pada level program/kegiatan/sub kegiatan yang sudeih ditenhrkan sasaran dan target kegiatan yang mempertimbangkart perspektif gender.
## Pesel 5
Sasaran Kebi$akan PPRG adalatr:
- b. pihak-pihak yang berkepentingan dalam penJrusunan dolinrmen perencanaan dan penganggaran daeratr.
- a. SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sihrbondo;
## BAB TV SIITKROITISASI PEREITCAITAAIT PEITGAITGGARAI| DAIT IIIRANGKA PPRG DAI"AU SIXLUS AITGGARAIT I(IITTR.'A
## Bagtan Kesahr S.lukronlsasl Perencanaan PengnnggEran
## Pas.l 6
- (1) PenSrusunan dokumen perencanaan dan penganggaran merupakan sattr kesahran yang terintegrasi.
2. (21 Pen5rursunan dokumen perencanaan strategis merupal€n bagran penenhran prioritas tindakan, rencana dan target yang ingin dicapai.
- (3) Pennrsiinan penganggaran menggambarkan alokasi sumber daya yang diperlukan unttrk mencapai hrjuan.
4. (a) Unhrk menjamin konsistensi arfiara perencanaan dan penganggaran harls berpedoman pada dolmmen strategis daerah yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daeratr (RRIPD), Reneana Pembangunan Jangka Menengatr Daeratr (RPJMD), Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD, dan Rencana Kerja (RENJA) SKPD.
- (5) Dokumen kebijakan operasional yang meliputi APBD dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD merupakan alat unhrk mengimplementasikan program dan kegiatan yang telatr dimmuskan dalam dokumen-dolmmen keb[iakan strategis.
## Baglrn Kedua Sltlus Pengelolaas Ksrrangan Daenh
## Pasat 7
- (1) Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran ' . merupakan bagran dari proses pengelolaan keuangan daeratr.
- (2) Siklus pengelolaan keuangan daeratr dilalrukan meldui 4 (empat) tatrapan yaitu:
- a. perencanaan;
- b. pelaksanatn dan penatausatraan;
- c. pelaporan dan pertanggungiawaban;
- d. pengawasan dan evaluasi.
## BagIeD Kettg3
Keranglra PPRG dalam Slklus engglran KtnerJa
##
PENJELASAN
Pasal 8
- (1) Kerangka PPRG mempakan bagran sub sistem dari bagian manajbmen berbasis kinerja. - (2) Kerangka kerja PPRG dalam siklus anggaran berbasis kinerja meliputi a (empat) tahap yaitu: - a. identilikasi masalah; - b. pen5rustrnan strategi; - e. Penga,3g8aran; - d. pengukuran kinerja. - (3) Sistem anggaran berbasis kinerja memperhatikan hubungan keterkaitan antara pembiayaan dengan keluaran (outptt[ dan hasil (outoomel yang diharapkan dan mengacu pada indikator kinerja, standar biaya dan evaluasi. ## BAB V UEKAITISUE PEIYYI'SI'NAIT PPRG ## Baglen Kesatu Ddte Terpllah
PENJELASAN
Pasal 9
- (1) Data terpilatr penting guna mengidentilikasi masalatr yang dirinci menurut jenis kelamin, wilayah, stattrs sosid ekonomi, dan walrhr yang dalam analisarrya menggunakan analisis gender. 2. (21Data, terpilah unttrk mengetatrui posisi, kondisi, serta kebuhrhan masyarakat perempuan dan laki-laki dalam berbagai bidang pembangunan dan permasalahan yang dihadapi dalam upaya mengurangi kesenjangan. ## Pasel 1() - (1) Uraian Data terpilatr dapat dikelompold&lt;an berdasarkan sumber data dan jenis data, meliputi : - a. sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder; - b. jenis data terdiri dari data lsuantitatif dan data kualitatif. - (2) manfaat Data Terpilah: - a. sebagai bahan unfirk menJrusun kegiatan dan sub kegiatan yang responsif gender; - b. unhrk mengetatrui kondisi dan sihrasi perempuan dan laki-laki di berbagai bidang pembangunan; - d. sebagai batran evaluasi dampak
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran.

## Pasal 13

Pen5rusunan Ctender Analgsis Pathwag (GAP) ssfagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), mempunyai tatrapan sebagai berikut:

- a. kebij aL&lt;arr / program/ kegiatan yang akan dianalisis;
- b. menyqiikan data pembuka wa\rasan;
- c. mengenali falrtor kesenjangan;
- d. menemukenali sebab kesenjangan internal;
- e. menemukenali sebab kesenjangan eksternal;
- f. reformulasi hrjuan;
- g. rencana aksi;
- h. data dasar;
- i. indikator gender.

## Pesal 14

Dalam penJrusunan GBS sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (3) huaf b, mempunyai tatrapan sebagai berikut:

- a. program;
- b. kegiatan;
- c. hrjuqq kegfatan;
- d. indikator kinerja kegiatan;
- e. analisa sihrasi;
- f. rencana aksi;
7. a dokasi sumber dana;
- h. dampak/hasil output.

## Pasal 15

o.."t"* penJrusunan Term of Referene (ToR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) hurrf'c, komponen yang hams diperhatikan sebagai berilmt:

- a. latar belakang;
- b. penerima manfaat;
- c. strategi pencapaian keluaran;
- d. wakhr pencapaian keluaran;
- e. biaya yang diperlukan.

## BAB VI

## PTUAITTAUAIT DAIT TTTALUASI

## Pasat 16

- (1) Fupati melaktrkan pemantauan dan evaluasi ppRG secara berjenjang.
- (2) T.uju?r p"**tauan dan evaluasi ppRG sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalatr:
- b. mlng-dnddikan ke arah yang lebih efektif dan efisien dalam pelaksanaan program dan kegiatan;
- a. aenggt4ltui berbagai informasi yang bersiiat fenomenal berupa dpd, mengapa, dan bagaimana pelaksanaan program dan kegiatan;
- c. mendetekg-i dini permasalatran isu gender yang belum diintegrasikan he delem penyrrsririai- nrnl opeSrru;

- d. memperoleh masukan barl benrpa pengalaman, perbandingan, dan berbagai hal yang berkaitan dengan pen5rusunan GBS, Term of Referenoe (T0R)/Kerangka Acuan Kerja (I(AIQ, dan aplikasinya dalam RKA/DPA SKPD;
- e. memastikan penerapan indikator kinerja responsif gender dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungiawaban, dan mengukur kemajuankemajuan pelaksanaan program / kegiatan.
- (3) Tahapan evaluasi PPRG didasarkan pada nilai-nilai jawaban yang ditetapkan melalui indikator mulai dari tatrap perencanaan, pelaksanaan dan pe d.art hasil evaluasi menjadi masukan dalam penyusunan program dan kegiatan tatrun anggaran berikutnya;
4. (a) Petraporan menrpakan bagia,n aktlir dari penilaiar,l PPRG"

## BAB VII FBTBI*YAAIT

## Pesel 17

- (1) Pembiayaan yang diperlukan Pen5rusunanan PPRG dibebankan pada SKPD.
- (2) Selain pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari pihak lain yang satr dan tidak mengikat sepanjang sesuai dengan ketenttran perahrran perundangundangan yang berlaktr.

## BAB VIII PErI'TI'P

## Pasal f8

Peratrrran Bupati diundangkan. ini mulai berlaktr pada tanggal Agar setiap orang mengetatruinya, memerintahkan pengundangan Peratrrran Bupati ini dengan penempatannya ddam Berita Daeratr Kabrrpaten Sihrbondo.


Ditetapkan di Silubondo pada tdssal -l I APR n15

DADAITG WIGIARTO

Diundangkan di Situbondo pada tanggal 17 Jnn mT{

SEIIRETARIS DAERAII KABI'PATEIT SITI'BOIYIX),


BERITA DATRAII KABI'PATEil SITT'BOITIX) TAHIII 2015 ilOUOR II

## I"AUPIRAil Peraturan Bupati Sihrbondo

ranssal , | .? AFR ms

tatnrh zors

Nomor : ll

## PEIYYI'SUITAIT PEREITCAITAAIT RESFOITSIF A. I"AilGKAII-I"AIIGKAII GETTDTR

| LITITGKAH-I"AIIGKAII | KEGIATAIT |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Iangleh I | Melaksanalran analisis ttrjuan dan sasaran kebijakan, program / keglatan / sub kegiatan yang ada; Pilih kebijakan/ program / keglatan, / pembangunan yang dianalisis baik yang sudatr ada maupun yang akan dibuat (bant) dengan cara: Pastikan di tingkat apa yang al€n dianalisis apakatr di tingkat kebijakan, program, atau kegiatan. Misalnya di tingkat keb[iakan, analisis bisa mencalmp kebijakan itu sendiri, dan/atau rincian dari kebijakan iht yaihr dalam satu atau lebih program dan/atau satu atau lebih kegiatan; Periksa rumusan ttrjuan kebiiakan /program/kegiatan. Apakah responsif terhadap isu gender. Kebijakan /program/ kegiatan yang netral danlatau tidak bermahsud diskriminatif terhadap perempuan dan laki-laki. b. |
| I,angher. 2 | a. menyqiikan data terpilatr menurut jenis kelamin sebagai pembuka wawasan unhrk melihat apakatr ada kesenjangan gender (data yang kualitatif maupun kuantitati$; b. data pembuka wawasan bisa berupa data statistik yilry kuantitatif dan/atau kualitatif yang dihimpun dari base line slffueV dan/atau hasil Foqts Gtoup Dirsansion (ND| dan/atau review pustaka dan/atau hasil kajian dan/atau hasil pengamatan dan/atau hasil intervensi kebljakan/ program/ kcglatan ?taU dgpat pula menggunakan hasil monitoring dan evaluasi 3 (tigal kali berttrnrt-ttrrut. |
| Laag$eh 3 | Identitrikasi fatrrtor-fhktor kesenjangan berdasarkan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat; Temukenali isu gender diproses perencanaan kebijatran /program/ kegiatan dengan menganalisis data pembuka wawasan dengan melihat 4 (empat) faktor kesenjangan yaihr akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat. b. |

| Ianghrh a | a. Temukenali sebab kesenjangan di internal lembaga (budaya organisasi) yang menyebabkan terjadinya isu gender; b. Temukendi isu gender di internal lembaga dan/atau budaya organisasi yang dapat menyebabkan terjadinya isu gender. Misalnya produk hulnrm, kebUakan, pemaharnan, tentang gender yang masih lernah dari para pengambil keputusarr, perencana, staf, dan yang lainnya dan political wiU atau pengambil ketersediaan data, belum optimalnya koordinasi lintas sektor, belurh optimalnya koordinasi lintas bidang atau sektor, belum |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Leagkah 5 | optimalnya advokasi atau sosialisasi. Temukenali sebab kesenjangan di eksternal lembaga pada proses pelaksanaan program dan kegiatan atau sub kegiatan, yaittr: Perlu diperhatikan apakatr pelaksanaan program sudah atau belum peka terhadap isu gender pada masyarakat yang menjadi target program; Perhatikan kondisi masyarakat yang menjadi sasaran program (target group) yang belum kondusif misalnya budaya patriaki dan stereot5pe flald-lalci selalu dianggap sebagai f<lpafa keluarga dan pekerjaan tertentu dianggap sebagai pekerjaan laki-laki atau perempuan. |
| Langtah 6 | Reformulasikan ttrjuan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan menjadi responsif gender. Tidak perlu membuat tqiuan baru, harrya bersifat menqiamkan dan membuat lebih fokus. |
| I,engtah 7 | Susun rencana aksi dan sasarannya dengan merujuk isu gender yang telatr diidentifikasi dan merupakan rencana kegiatan unhrk mengetasi kesenjangan gender. |
| Lcoghah 8 | Tetapka4r base line, yaitu data dasar yang dipilih untuk mengukur kemqiuai petaksanaan kebijaksanaan/ program/ kegiatan. Data dasar tersebut dapat diambil dari data pembuka wawasan yang menunjang capaian kerja |
| Ianglah 9 | kebij akan/ program / kegiatan. Tetapkan indikator gender yang merupakan ukuran kualitatif dan kuantitatif untuk: Memperlihatkan apakah kesenjangan gender telah teratasi atau hilang atau berkurang; - Memperlihatkan apakatr telatr terjadi penrbahan perilalm atau nilai pada para perencana kebijakanlprogramlkegiatan dan internal lembaga; atau |

## B. I"AIYGKAH-I"AIIGNAH PEITIYUSUIIAIU @END?;RAIYf,LIISIS PATI{WAY (cfrt

| I"AITGKAII.I,ATGKAII | PEITJEI"ASAIT |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Pilih Kebijakan/ Program/ Kegiatan yang akan Dianalisa | Memilih kebijalran/program/kegiatan yang hendak dianalisis; Menuliskan tqiuan program |
| 2.Menyajikan Data Pembuka Wavrasan | kebii ehan / / keeiatan. Menyqiikan data pembuka wawasan yang terpilatr menurrrt jenis kelamin; Data terpilatr ini bisa bertrpa data statistik yang kuantitatif atau yang Irualitatif, misalnya hasil surei, hasil FGD, review pustaka, hasil kqiian, hasil pengamatan atau hasil intervensi kebiiakan/program / kegpatan yang sedang |
| 3. Mengenali Falrtor Kesenjangan Gender | dilakukan Menemukenali dan mengetatrui ada atau tidaknya faktor kesenjangan gender yaifti Akses, Partisipasi, Kontrol, dan Manfaat (APKM). |
| 4. Menemukenali Sebab Kesenjangan Internal | Temukenali isu gender di intemal lembaga. Misalnya terkait dengan produk hukum, kebijakan, pemahaman gender yang masih kurang diantara pengambil keputrrsan dalam internal lernbasa. |
| 5. Menemukenali Sebab Kesenjangan Eksternal | Temukenali isu gender di eksternat lembaga. Misalnya apakatr budaya patriaki, gender stereotJrpe (lald-laki selalu dianggap Sebagai kepalilkeluarga) . |
| 6. Reformulasi \iuan | Memmuskan kembali h{uan kebiiakan/program/kegiatan supaya responsif gender. |
| 7. Rencana Ahsi | Menetapkan rencana aksi; Rencana aksi diharapkan mengatasi ___kesenjangan gender yang teridentifikasi. |
| 8. Data Dasar | Menetaplcan data &mr yang: d@: unhrk mengukur kemajuan (progress); Data yang dimaksud diambil dari data pembuka wawasan yang telatr diungkapkan pada langkatr 2 yurg terkait dengan hrjuan kegiatan dan output kegiatan. |
| 9. Indikator Gender | Menetapkan indikator gender sebagai pengukuran hasil melalui ukurarr kqantitat&qqqp14 ktralitatif. |

## C. KOMPONEN DALAM PENYUSUNAN GENDER BUDGET STATEMENT (GBS)

| KOUFOIttil | KOUFOIttil | IIRAIAIT | IIRAIAIT | IIRAIAIT | IIRAIAIT |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bqsem | Bqsem | Nama prograul SKPD | Nama prograul SKPD | (sesuar | dengan |
| Kegiatarr | Kegiatarr | Nama Kegiatan SKPD (sesuai dengan Renja SKPD). | Nama Kegiatan SKPD (sesuai dengan Renja SKPD). | Nama Kegiatan SKPD (sesuai dengan Renja SKPD). | Nama Kegiatan SKPD (sesuai dengan Renja SKPD). |
| T\rjuan Kegiatan | T\rjuan Kegiatan | Tujuan kegiatan hams sesuai dengan Renstra/Renja SKPD (Tujuan yang ada pada Langkah | Tujuan kegiatan hams sesuai dengan Renstra/Renja SKPD (Tujuan yang ada pada Langkah | Tujuan kegiatan hams sesuai dengan Renstra/Renja SKPD (Tujuan yang ada pada Langkah | Tujuan kegiatan hams sesuai dengan Renstra/Renja SKPD (Tujuan yang ada pada Langkah |
| Indikator Kineda Kegiatan | Indikator Kineda Kegiatan | Indikator kinerja kegiatan indikator kineda yang Renja/Renstra SKPD. | Indikator kinerja kegiatan indikator kineda yang Renja/Renstra SKPD. | rtrambil ada | dari pada |
| Analisis Sihrasi | Analisis Sihrasi | Analisis sittrasi berisikan kondisi riil yang terjadi dalam masyarakat atau yang berkenan dengan adarrya kesenjangan gender, falrtor kesinjangan dan penyebab kesenjangan. Dalam melal<trkan analisis sihrasi dapat mengambil hasil analisis gender Langkah Z, 3, 4, dan 5 pada GAP, dan hasil analisis situasi ini berisikan garrrbaran kesenjangan ak-ses, partisipasi, lfionhol, dan rnanfaat antara perempuan dan laki-lald. Sebagai upaya perbaikan, maka pada analisis sitrrasi dapat dicanhrmkan reformulasi tqiuan | Analisis sittrasi berisikan kondisi riil yang terjadi dalam masyarakat atau yang berkenan dengan adarrya kesenjangan gender, falrtor kesinjangan dan penyebab kesenjangan. Dalam melal<trkan analisis sihrasi dapat mengambil hasil analisis gender Langkah Z, 3, 4, dan 5 pada GAP, dan hasil analisis situasi ini berisikan garrrbaran kesenjangan ak-ses, partisipasi, lfionhol, dan rnanfaat antara perempuan dan laki-lald. Sebagai upaya perbaikan, maka pada analisis sitrrasi dapat dicanhrmkan reformulasi tqiuan | Analisis sittrasi berisikan kondisi riil yang terjadi dalam masyarakat atau yang berkenan dengan adarrya kesenjangan gender, falrtor kesinjangan dan penyebab kesenjangan. Dalam melal<trkan analisis sihrasi dapat mengambil hasil analisis gender Langkah Z, 3, 4, dan 5 pada GAP, dan hasil analisis situasi ini berisikan garrrbaran kesenjangan ak-ses, partisipasi, lfionhol, dan rnanfaat antara perempuan dan laki-lald. Sebagai upaya perbaikan, maka pada analisis sitrrasi dapat dicanhrmkan reformulasi tqiuan | Analisis sittrasi berisikan kondisi riil yang terjadi dalam masyarakat atau yang berkenan dengan adarrya kesenjangan gender, falrtor kesinjangan dan penyebab kesenjangan. Dalam melal<trkan analisis sihrasi dapat mengambil hasil analisis gender Langkah Z, 3, 4, dan 5 pada GAP, dan hasil analisis situasi ini berisikan garrrbaran kesenjangan ak-ses, partisipasi, lfionhol, dan rnanfaat antara perempuan dan laki-lald. Sebagai upaya perbaikan, maka pada analisis sitrrasi dapat dicanhrmkan reformulasi tqiuan |
| Rencana Aksi (Langl€h 7 GAP yang Dirinci menjadi Sub Keg1atan/ Tahapan Kegiatan) | Kegiatan/ Sub Kegiatan | la4gl€h 6 pada GAP. Nama kegiatan yang diambil pada Langkah 7 GAP: | la4gl€h 6 pada GAP. Nama kegiatan yang diambil pada Langkah 7 GAP: | la4gl€h 6 pada GAP. Nama kegiatan yang diambil pada Langkah 7 GAP: | la4gl€h 6 pada GAP. Nama kegiatan yang diambil pada Langkah 7 GAP: |
| Rencana Aksi (Langl€h 7 GAP yang Dirinci menjadi Sub Keg1atan/ Tahapan Kegiatan) | Kegiatan/ Sub Kegiatan | Sub Kegiatan I | Uraian mengenai tahapan pelaksan€lan pencapaian | Uraian mengenai tahapan pelaksan€lan pencapaian | Uraian mengenai tahapan pelaksan€lan pencapaian |
| Rencana Aksi (Langl€h 7 GAP yang Dirinci menjadi Sub Keg1atan/ Tahapan Kegiatan) | Kegiatan/ Sub Kegiatan | Sub Kegiatan 2 | Uraian mengenai tatrapan pelaksanaan pencapaian | Uraian mengenai tatrapan pelaksanaan pencapaian | Uraian mengenai tatrapan pelaksanaan pencapaian |
| Rencana Aksi (Langl€h 7 GAP yang Dirinci menjadi Sub Keg1atan/ Tahapan Kegiatan) | Kegiatan/ Sub Kegiatan | Sub Kegiatan 3 | otttput. Uraian mengenai tatrapan pelaksanaan pencapaian | otttput. Uraian mengenai tatrapan pelaksanaan pencapaian | otttput. Uraian mengenai tatrapan pelaksanaan pencapaian |
| Rencana Aksi (Langl€h 7 GAP yang Dirinci menjadi Sub Keg1atan/ Tahapan Kegiatan) | Kegiatan/ Sub Kegiatan | Sub Kegiatan 4 | Uraian Erengenai tatrapan pelaksanaan pencapaian outwt. | Uraian Erengenai tatrapan pelaksanaan pencapaian outwt. | Uraian Erengenai tatrapan pelaksanaan pencapaian outwt. |
| Rencana Aksi (Langl€h 7 GAP yang Dirinci menjadi Sub Keg1atan/ Tahapan Kegiatan) | Kegiatan/ Sub Kegiatan | Sub Kegiatan 5 | Uraian mengenai tatrapan pelahsanaan pencapaian | Uraian mengenai tatrapan pelahsanaan pencapaian | Uraian mengenai tatrapan pelahsanaan pencapaian |
| Rencana Aksi (Langl€h 7 GAP yang Dirinci menjadi Sub Keg1atan/ Tahapan Kegiatan) | Kegiatan/ Sub Kegiatan | Outryt | outynfi. Ou@tkegiatan yanE - dinrmuskan dengan mengambit Langkah 9 GAP, dihubungkan dengan barang dan jasa/pelayanaryang. dihasilkan dari kegiatan SKPD. | outynfi. Ou@tkegiatan yanE - dinrmuskan dengan mengambit Langkah 9 GAP, dihubungkan dengan barang dan jasa/pelayanaryang. dihasilkan dari kegiatan SKPD. | outynfi. Ou@tkegiatan yanE - dinrmuskan dengan mengambit Langkah 9 GAP, dihubungkan dengan barang dan jasa/pelayanaryang. dihasilkan dari kegiatan SKPD. |

| Alokasi Sumber Daya | Anggararr | jumlah anggaran yang diperlukan unttrk pencapaian output kegiatan. |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | SDM | |
| | Peralatan darr Mesin | |
| DampalrlHasil Afiput Kegiatan | Dampalclhasil dari oectptrtkegiatan yang dihasilkan untuk pencapaian or,fioome program SKPD dan diharapkan mengurangr kesenjangan gender serta memperbaiki kondisi laki-14!i!an perempuan. | Dampalclhasil dari oectptrtkegiatan yang dihasilkan untuk pencapaian or,fioome program SKPD dan diharapkan mengurangr kesenjangan gender serta memperbaiki kondisi laki-14!i!an perempuan. |

## D. KOUPlOIttil DALllu PEMITSUITAIT TDRr OrntrtRtJrcE Fo/R)

| Program | | Dilsi na.ma program. |
|------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sasaran progtram | | Apakah yqng menjdi hriuan EFosrafii. |
| Kegiatan | | Ditei nama kegiatan. |
| le.tar Belakang | Dasar Hukum | Dasar hukum terkait program kegiatan. |
| Gambaran Hukum | | Gambaran sihrasi umum daeratr yEg relevan dengan keEiatan. |
| Kegiatan | Uraian Keeiatan | Rincian kegiatan atau aktititas" |
| Indikator Kinerja | | trndikator unttrk menilai sebuatr kegiatan. |
| Batasan Kegi4tan | | |
| Maksud dan Tr-{uan | | Tr4iuan yang ingin Aicapai dari seUuatr kegiatan. |
| Cara Pelaksanaen Kegiatan | | Metode pelaksanaan keeiatan. |
| Tempat Pelaksanaan Kepratan | | Lokasi pelaksanaan kegiatan. |
| Pelaksana dan Penanggurng Jawab Kegiatan | | Pihak/aparat yang menjadi pelaksana yang bertanggtrng jawa.b. atas pelaksanaan kesiatan. |
| Jadwal | | Walrtu pelaksanaan. |
| Biaya | | Kebuttrhan dan rincian biaya unhlk pelaksaan kegiatan. |

BI'PATI SITT'BOIII)O,