PERATURAN BUPATI JEMBER Nomor 21 Tahun 2012 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 17 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA KABUPATEN JEMBER (berlaku 26 Maret 2012)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat :
- a. bahwa sehubungan adanya perubahan beban kerja dan perubahan nomenklatur Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Jember, perlu Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Jember;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2008 Nomor 14);
15. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2008 Nomor 15);
16. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2009 Nomor 1);
17. Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2008 Nomor 56);
18. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2009 Nomor 17);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JEMBER NOMOR 17 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2009 Nomor 17), diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) berbunyi sebagai berikut :
Pasal 2
- (1) UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :
Pasal 6
- (1) UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :
- a. UPT Bina Marga Wilayah Jember kota;
- b. UPT Bina Marga Wilayah Arjasa;
- c. UPT Bina Marga Wilayah Sukowono;
- d. UPT Bina Marga Wilayah Kalisat;
- e. UPT Bina Marga Wilayah Mayang;
- f. UPT Bina Marga Wilayah Tempurejo;
- g. UPT Bina Marga Wilayah Rambipuji;
- h. UPT Bina Marga Wilayah Panti;
- i. UPT Bina Marga Wilayah Jenggawah;
- j. UPT Bina Marga Wilayah Tanggul;
- k. UPT Bina Marga Wilayah Kencong;
- l. UPT Bina Marga Wilayah Umbulsari;
- m. UPT Bina Marga Wilayah Balung; dan
- n. UPT Bina Marga Wilayah Ambulu.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wilayah kerja Kecamatan yaitu :
- a. UPT Bina Marga Wilayah Jember Kota meliputi :
1. Kecamatan Kaliwates;
2. Kecamatan Patrang; dan
3. Kecamatan Sumbersari.
- b. UPT Bina Marga Wilayah Arjasa meliputi :
1. Kecamatan Arjasa; dan
2. Kecamatan Jelbuk.
- c. UPT Bina Marga Wilayah Sukowono meliputi :
1. Kecamatan Sukowono; dan
2. Kecamatan Sumberjambe.
- d. UPT Bina Marga Wilayah Kalisat meliputi :
1. Kecamatan Kalisat; dan
2. Kecamatan Ledokombo.
- e. UPT Bina Marga Wilayah Mayang meliputi :
1. Kecamatan Mayang;
2. Kecamatan Silo; dan
3. Kecamatan Pakusari.
- f. UPT Bina Marga Wilayah Tempurejo meliputi :
1. Kecamatan Tempurejo; dan
2. Mumbulsari.
- g. UPT Bina Marga Wilayah Rambipuji meliputi :
1. Kecamatan Rambipuji; dan
2. Kecamatan Bangsalsari.
- h. UPT Bina Marga Wilayah Panti meliputi :
1. Kecamatan Panti; dan
2. Kecamatan Sukorambi.
- i. UPT Bina Marga Wilayah Jenggawah meliputi :
1. Kecamatan Jenggawah; dan
2. Kecamatan Ajung.
- j. UPT Bina Marga Wilayah Tanggul meliputi :
1. Kecamatan Tanggul;
2. Kecamatan Semboro; dan
3. Kecamatan Sumberbaru.
- k. UPT Bina Marga Wilayah Kencong meliputi :
1. Kecamatan Kencong; dan
2. Kecamatan Jombang.
- l. UPT Bina Marga Wilayah Umbulsari meliputi :
1. Kecamatan Umbulsari; dan
2. Kecamatan Gumukmas.
- m. UPT Bina Marga Wilayah Balung meliputi :
1. Kecamatan Balung; dan
2. Kecamatan Puger.
- n. UPT Bina Marga Wilayah Ambulu meliputi :
1. Kecamatan Ambulu; dan
2. Kecamatan Wuluhan.
PASAL II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jember. DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBER TANGGAL 26 - 03 - 2011 NOMOR 21

Penetapan: Salinan suai dengan aslinya Ditetapkan di Jember Pada tanggal 26 Maret 2012

Penandatangan: BUPATI JEMBER, MZA DJALAL