PERATURAN BUPATI PERUBAHAN ATAS  BANYUWANGI Nomor 20 Tahun 2014 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 49 TAHUN 2013 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI (berlaku 23 Juli 2014)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI BANYUWANGI
SALINAN
PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 20 TAHUN 2014 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 49 TAHUN 2013 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUWANGI,
- a. bahwa dalam Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 49 Tahun 2013 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, belum ditetapkan bobot (point/grade) jabatan untuk Jabatan Fungsional Tertentu, sehingga pemberian Tambahan Penghasilan bagi Jabatan Fungsional Tertentu dipandang belum proporsional sesuai jenjang jabatan dan bidang tugas yang ditangani;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan perubahan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 49 Tahun 2013 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
:
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokokpokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik
2
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penbentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2012;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 16 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyuwangi;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2011 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi.
Menetapkan
:
- 14 . Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 49 Tahun 2013 Tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi
MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 49 TAHUN 2013 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI.
Pasal I
Beberapa ketentuan Dalam Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 49 Tahun 2013 Tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan pasal 2 diubah, sehingga pasal 2 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 2
- (1) Tambahan penghasilan diberikan berdasarkan beban kerja atau bobot (point/grade) jabatan sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan ini;
- (2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada seluruh PNS yang terdiri dari kelompok jabatan struktural/managerial dan kelompok jabatan fungsional umum berdasarkan bobot (point/grade) jabatan masing-masing PNS;
- (3) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja atau bobot (point/grade) jabatan dapat diberikan kepada PNS kelompok jabatan fungsional tertentu dengan ketentuan bobot (point/grade) jabatannya disetarakan dengan kelompok jabatan struktural dan/atau kelompok fungsional umum;
- (4) Penentuan (Penyetaraan) bobot (point/grade) jabatan untuk kelompok Jabatan Fungsional Tertentu sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan ini;
- (5) Penentuan (penyetaraan) bobot (point/grade) jabatan untuk kelompok Jabatan Fungsional Tertentu sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) apabila dalam satu SKPD terdapat perbedaan bobot (point/grade) jabatan pada eselon yang sama, maka menggunakan bobot (point/grade) jabatan yang paling rendah;
- (6) Penentuan (penyetaraan) bobot (point/grade) jabatan untuk kelompok Jabatan Fungsional Tertentu sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) apabila dalam SKPD tidak terdapat eselon yang digunakan untuk menyetarakan bobot (point/jabatan), maka menggunakan bobot (point/grade) jabatan pada SKPD cluster 1 (Dinas Pendidikan/Dinas Kesehatan/Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang/Dinas Pekerjaan Umum Pengairan/Badan Kepegawaian dan Diklat/Dinas Kebersihan dan Pertamanan);

4

- (7) Penentuan (penyetaraan) bobot (point/grade) jabatan untuk kelompok Jabatan Fungsional Tertentu sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) untuk Jenjang Jabatan Fungsional Tertentu yang menangani bidang tugas secara general/lebih dari satu bidang tugas (khusus untuk jenjang jabatan Pelaksana Lanjutan, Pelaksana, dan Pelaksana Pemula), maka bobot (point/grade) jabatannya disetarakan dengan pejabat Eselon IV.b di Kecamatan.
- (8) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja atau bobot (point/grade) jabatan tidak diberikan bagi Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas belajar dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS);
- (9) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja atau bobot (point/grade) jabatan tidak diberikan bagi PNS yang telah memperoleh tambahan penghasilan berdasarkan ketentuan yang berlaku, yaitu :
- a. Guru yang mengajar di sekolah-sekolah negeri mulai dari tingkat Sekolah Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan (SMA/SMK), atau yang sederajat;
- b. Pegawai Negeri Sipil pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Blambangan dan Genteng Kabupaten Banyuwangi;
- c. Pegawai Negeri Sipil pada Puskesmas se Kabupaten Banyuwangi.
2. Ketentuan lampiran Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 49 Tahun 2013, setelah nomor urut 34, ditambah satu angka yaitu nomor urut 35 dan dibaca sebagai berikut:
35. PENENTUAN (PENYETARAAN) BOBOT (POIN/GRADE) JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI

| NO. | JENJANG JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU | DISETARAKAN |
|-------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| I | MENANGANI BIDANG TUGAS SECARA GENERAL (LEBIH DARI SATU BIDANG TUGAS) | |
| 1. | Ahli Utama | Eselon II.b pada SKPDnya |
| 2. | Ahli Madya | Eselon III.a pada SKPDnya |
| 3. | Ahli Muda | Eselon III.b pada SKPDnya |
| 4. | Ahli Pertama | Eselon IV.a pada SKPDnya |
| 5. | Penyelia | Eselon IV.a pada SKPDnya |
| 6. | Pelaksana Lanjutan | Eselon IV.b |
| 7. | Pelaksana | Eselon IV.b |
| 8. | Pelaksana Pemula | Eselon IV.b |

| II | MENANGANI BIDANG TUGAS TERTENTU/SPESIFIK | |
|------|--------------------------------------------|----------------------------------|
| 1 | Ahli Utama | Eselon III.a pada SKPDnya |
| 2 | Ahli Madya | Eselon III.b pada SKPDnya |
| 3 | Ahli Muda | Eselon IV.a pada SKPDnya |
| 4 | Ahli Pertama | Analis pada SKPDnya |
| 5 | Penyelia | Verifikator pada SKPDnya |
| 6 | Pelaksana Lanjutan | Perencana Teknis pada SKPDnya |
| 7 | Pelaksana | Penyelia Teknis pada SKPDnya |
| 8 | Pelaksana Pemula | Petugas Operasional pada SKPDnya |

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi Pada tanggal 23 Juli 2014

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi Pada Tanggal 23 Juli 2014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI,

Ttd.

Drs. H. SLAMET KARIYONO, M.Si. Pembina Utama Madya NIP 19561008 198409 1 001 BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2014 NOMOR 20