PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA Nomor 29 Tahun 2008 tentang IZIN GANGGUAN LINGKUNGAN HIDUP BAGIKEGIATAN USAHA' PERUSAHAAN DAN INDUSTRI (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat
:
- a- bahwa dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan pengendalian bagi kegiatan usaha yang menimbulkan dampak terhadap kelestarian lingkungan' maia dipandang perlu adanya peraturan mengenai lzin Penggunaan'
- b. bahwa berdasa-rkan penimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a' dipandang perlu untuk membe-ntuk Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tentang lzin Gangguan Bagi Kegiatan Usaha' Perusahaan dan lndustri;
1. Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat ll di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74 tamba]han lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor I Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang nrrum'n""t" pidana (Lembaran NegaraRepublik 1199T:l: Tahunlgslt.tomorT6,TambahanLembaranNegaraRepub|ik|ndones|a Nomor 3209);
- Z. UnO"ng-Un.jang Republik Indonesia Nomor 226 Tahun 1959 tentang -G;;gg;"" y"nd tet"h diubah dan di sempumakan dengan stbl' Tahun 1940 Nomor 450;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan n"tnoutiO""on lLemOaran Negara Republik Indonesia Tahun iggz Nornor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagatmana telah diubah o"ng"n- UnO"ng-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan nt"t unl"tiS-Und-ang Ndlot 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan n"triorti6"""#-il"'to"'"n Negara Republik I ndonesia Tahun 2000 Nomor 246);
6. Undang-Undang nepu-bil tnoonesia .Niomor,,t0 Tahun 2004 tentang pembentukan perar;i; perundang-undangan (l embaran Negara Republik lndonesia ranrn zodi"liotoi ss," r"to"han Lembaran Negara Republik lirdonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan I-ingxunlli"iioup ll"to^"on Negara Tahun 1997 Nomor 68' Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699)'
7. Undang-Undang N;;';r 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah - -D.a-erah (Lembaran Negara Reiuufk Indonesia Tahun.2004 Nomor 125' Tambahan Lembaran N"g"r" n";;i;k inJon""i" Nomor 4437) sebagaimana tellh d]:!a-! dengan Undang-u"d;d N;; 8.Ta.hun 200-5-Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah e"ngg"nii- Unoang-UnOang -!91o' 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan atas uniang-ijnil;"g N;; 32. .tahun 2004 tentang PemeJinta! daerah menjadi unoang--undinglLembaran Negara Republik Indonesia Tahun ioos ttotoi 108, Tamiahan Lemoaran Negara Nomor 4548); Daerah
9. Peraturan e"t"nntJ n"publik Indonesia. Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai ilil;i-il;;ilngan Hloup (Lembaran Negara Republik lndonesia ranun r 5gg'r'romot -ss' lamb4han Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
8. Undang-Undang iil;lii Indonesia.. No 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan eora;-;t-Mongondow Utara . di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara-'R"epul-tii -tnOonesia tahun 2@7 No 12' Tambahan L"tu"i"" Neg;a Republik Indonesia Nomor 4686)'
I'
'
-
Menetapkan
:
- 1O. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O0 Nomor 'l19);
- 1 'l . Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119);
12. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik lndonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang JLnis Rencana Usaha dan / atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
- i4. Keputu]san Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi;
- '13. Kepitusan Menteri Dalam Neg;ri Republik lndonesia Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah
15. KeputJsan Menteri Dalam Negen dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah.
17. Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Teknis Bolaang Mongondow Utara Utara Tentang Tugas Lembaga
16. Keoutusan Menteri Lingkungan Pedoman Pelaksanaan UPaYa Pemantauan Lingkungan HiduP; Hiduo Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Lingkungan HiduP dan
DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
MEMUTUSKAN
PERATURAN DAEMH BOLAANG MONGONDOW UTAM TENTANG lZlN GANGGUAN LINGKUNGAN HIDUP BAGI KEGIATAN USAHA' PERUSAHAAN DAN INDUSTRI-
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan.:..
2. pemerintah oaeran aoatJ-'A;-"ii ;; perangkat sebagai unsur Penvelenggara
2. 1 . Daerah adalah Kabupate#;""ng Mongondlow utara yang selanjutnya disebut Bof-MoRA -Da6rah
3. , ftil"::H:r?iT3,!"i*"r" disebut Bupati, Bupatiadarah Bupati Boraans Mon\_sondow utara
4. ;;Gi 6aeran seoagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah
4. Dewan perwakitan n"*vlt-dJJr"n r!6niutnv" diseb;t DPRD adalah Lembaga Perwakilan -
6. Kepala Kantor LingKungan Hidup adalah Kepala xantoitingiungan Hidup Bolaang Mongondow
5. Kantor Lingkungan n,orp'a-frSn xanior-iingrung"n nioup xau. Bolaang Mongondow utara
8. Utara Z. Xal o""tan Adalah Kas Daerah Kab Bolaang Mongondow Utara
8. Usaha adalah kegiatan dengan mengerahkan tenaga' pikiran atau badan untuk mencapai suatu ,. p:f;1""" adatah orang arau badan yang metaksanakan kegiatan atau pekerjaan dengan
10. .,. lffiHfli:::fl1'ist1*"L:ffi''xt3J; """ mensorah barans dasansan densan mempersunakan
11. ,,.,. ;1fl1:f::^T?l:1",1;datah perusahaan yans berserak datam bidans industri pensolahan vans direngkapa dengan sara,ia: 'p;;;;; oan iasititas penunjang rainnya yang disediakan dan
12. ,t, 3:i51il5:ff,:1'*ffi aktivasi perusah""l :=9 atau kesiatan baik secara lanssuns atau tidak langsung yang dapat menimbulkan p"n**"*n' keilsakan dan penurunan kualitas
13. .,. lff*H"T;n""':f 1il111ffi:J:l'ffJ"lo"'"n izin yans di berikan basi tempat-tempat usaha berdasarlan undang-undan Gangguan
14. il;t;p";;.iun terbuka sesuai dengan kondisi lingKunoan' 15. lndeks Gangguan "Orr"nj"O"it-rir"genai besai kec- nya intensitas dampak atau gangguan " il"s'tftril oapat oitimlurxan oleh ulaha' perusahaan dan industri'
14. Tarif lingkung"n "o"hn ilr"-;y;Funguen parameler persegi dari luas yang meliputi bangunan ' '
16. Retribusi adalah pembayaran yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan atas pelayanan pemberian izin gangguan.
17. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan pemberian izin gangguan.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan penetapan besamya retribusi terutang.
19. Penyidik tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang lingkungan hidup.
20. Penyidik adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas melakukan penyidik ## BAB II KETENTUAN PERIZINAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
1. Setiap orang pribadi atau badan yang menjalankan kegiatan usaha, Perusahaan dan Industri yang menimbulkan gangguan wajib memiliki lzin Gangguan dari Bupati
- a. Mengisi formulir Permohonan dengan dibubuhi rnaterai serta melampirkan pas photo terbaru 4 x3 sebanyak 3 lembar
2. Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon harus mengaluKan permohonan kepada Bupati melalui Kantor Lingkungan Hidup Kab. Bolaang Mongondow Utara dengan melampirkan persyaratian sebagai benkut :
- b. Photo copy KTP
- d. Photo copy tanda p€lunasan PBB tahun terakhir sesuai tempal peruntukan tanah
- c. Photo copy sertifikat tanah atiau bukti perolehan hak / IMB
- e. Persetujuan tetangga terdekat yang diketahui oleh ketua RT setempat
- a. Bagi kegiatan usaha yang berstatus badan oknum / badan usaha harus dilengkapi dengan photo copy Akte pendirian perusahan dan bagi koperasi dilengkapi dengan photo copy anggaran dasar yang sudah disahkan.
3. Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dipenuhi persyaratian sebagai berikut:
- b. Bagi kegiaian industri dilengkapi dengan rencl,na tata letak instalasi mesin / peralatian dan perlengkapan bangunan industri yang telah disetujui oleh pimpinan perusahaan serta bagian akhir proses produksi dilengkapi dengan daftar bahan baku / penunjang dan bagian akhir pengolahan limbah.
- c. Bagi kegiatan usaha yang menimbulkan dampak gangguan besar dan sedang dilengkapi dengan rekornerdasi dari lurah setempat.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
1. Setelah memenuhi semua persyaratan sebagaimana dimaksud datam Pasal 2 dan ayat (2) dan ayat (3), dilakukan penelitian lokasi tempat usaha.
2. Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di buat dalam b€rita acara, sebagai bahan pertimbangan Bupati dalam penerbitan izin.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
1. lzin gangguan diterbitkan paling lama 7 (tujuh) hari kefla sejak persyaratan dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) dan ayat (3).
2. lzin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bedaku selama 5 (lima) tahun-
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5
- '1. Penambahan luas tempat usaha dan penambahan jumlah peralatan perlengkapan usaha harus mendapat persefujuan Bupati.
2. Setelah diperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), izin dapat diperbaharui.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 6
lzin Gangguan Lingkungan Hidup hanya berlaku bagi tempat usaha sebagaimana tertera dalam lzin.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 7
Apabila pemegang izin menghentikan atau menutup usahanya, maka yang bersangkutan harus melaporkan kepada Kepala Kantor Lingkungan Hidup.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 8
1. Bupati dapat melimpahkan wewenang penandatanganan izin gangguan kepada Kepala Kantor Lingkungan Hidup.
2. Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal I
1. pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan usaha yang menimbulkan dampak lingkungan.
3. Dalam rangka pelaksanaan dan pengendalian kepada setiap usaha, perusahaan dan industri diwajibkan untuk melakukan pendaftaran ulang (Heregistrasi) setiap tahun'
2. Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim yang ditelapkan dengan keputusan Bupati
4. Pendaftaran ulang (Heregistrasi) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan pembayaran sebesar 10olo dari retribusi awal.
RETRIBUSI
Bagian Pertama Nama,Objek dan Subjek serta Golongan Retribusi
BAB IV - RETRIBUSI
Pasal 10
Dengan nama retribusi izin gangguan dipungut pembayaran atas pelayanan pemberian izin
Objek retribusi adalah pelayanan pemberian izin gangguan
BAB IV - RETRIBUSI
Pasal 12
subjek retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pemberian izin gangguan
BAB IV - RETRIBUSI
Pasal 13
Retribusi izin gangguan digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu
Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi
BAB IV - RETRIBUSI
Pasal 14
Tingkat penggunaan jasa diukur
BAB IV - RETRIBUSI
Pasal 15
Prinsipda|ampenetapanStrukturretribusidimaksudkanuntukbiayapelayananadministrasidan operasional pemberian izin.
Bagian Keempat
StruKur dan Besamya Tarif Retribusi
BAB IV - RETRIBUSI
Pasal 16
- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha, perusahaan dan industri wajib membayar retribusi.
- (2) Struktur dan besamya tarif retribusi didasarkan pada hasil perkalian dari:
3. Tarif Lingkungan x Luas ruang tempat usaha x Indek gangguan.
BAB IV - RETRIBUSI
Pasal 17
- (1) Tarif lingkungan untuk kegiatan usaha, perusahaan industri yang berdampak gangguan besar Rp. 1000,-/ M2.
- (2) Tarif lingkungan untuk kegiatan usaha, perusahaan dan industri yang berdampak gangguan sedang Rp. 75O,-l M2
- (3) Tarif lingkungan untuk kegiatan usaha, perusahaan industri yang berdampak gangguan kecil Ro.500.JM2
BAB IV - RETRIBUSI
Pasal 18
Penentuan indeks lokasi didasarkan pada letak / lokasi kegiatan usaha, perusahaan dan industn dengan klasifikasi sebagai berikut:
- a. Jalan Negara, Jalan Propinsi dan Sungai indeknya 4.
- c. Jalan Lingkungan, Kelurahan indeknya 2.
- b. Jalan Kota indeknya 3.
- d. Jalan yang tidak termasuk a, b dan c indeknya 1.
BAB IV - RETRIBUSI
Pasal 19
Penentuan indek gangguan didasarkan pada besar kecilnya intensitas dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan usaha, perusahaan dan industri dengan klasifikasi sebagai berikut:
- a. Kegiatan usaha, perusahaan dan industri dengan intensitas dampak gangguan besar indeknya 4.
- c. Kegiatan usaha, perusahaan dan industri dengan intensitas dampak gangguan kecil indeknya 2.
- b. Kegiatan usaha, perusahaan dan industri dengan intensitas dampak gangguan sedang indeknya 3.
Bagian Kelima
Wilayah dan Tata Cara Pemungutan Retribusi
BAB IV - RETRIBUSI
Pasal 20
Wilayah Pemungutan Retribusi adalah Bolaang Mongondow Utara
BAB IV - RETRIBUSI
Pasal 21
1. Pemungutan retribusi dilakukan dengan menggunakan SKRD
3. Instasi pemungutan adalah Kantor Lingkungan Hidup
2. Hasil pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetrokan ke Kas Daerah paling lama 1 x24 jam, kecuali hari libur dapat dilakukan pada hari kerja pertama.
Bagian Keenam Tata Cara Pembayaran Retribusi
BAB IV - RETRIBUSI
Pasal 22
1. Pembayaran retribusi harus dilunasi sekaligus
3. Pembayaran dilakukan melalui Bendaharawan Penerimaan
2. Setiap pembayaran diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan
4. 4- Bendaharawan penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan BuDati
JENIS-JENIS USAHA. PERUSAHAAN DAN INDUSTRI
BAB V - JENIS-JENIS USAHA. PERUSAHAAN DAN INDUSTRI
Pasal 23
Jenis-jenis Usaha, Perusahaan dan industri yang termasuk dalam izin gangguan adalah sebagaimana tercantum dalam
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. ini Oitetapkan di : Boroko Pada tanooal : 2008 /t.rrror-*y' I MAKAGANSA

Penetapan: Diundangkan di Boroko Pada tanggal : 2008 Pu. SEKRETABITAIpAERAH KAB UPATEN BOLiztG rylNGONDOW UTARA (t&gt; Drs. Hi. R. POSUMAH PEMBINA UTAMA MUDA NrP. 131 843684 LEMAARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA TAHUN 2O(,8 NOMOR:
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan Daerah ini.

## BAB VI

## KEWAJIBAN DAN LARANGAN

## Pasal24

Setiap orang atau Badan yang telah mendapatkan izin gangguan diwajibkan .

- b. Melakukan kegiatan usahanya paling lama 1 (satu) tahun setelah izin gangguan diterbitkan
- a. Memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam izin gangguan
- c. Bagi kegiatan usaha industri melakukan usaha pengendalian terhadap limbah cair, limbah padat, potensi kebisingan, getaran, bau-bauan, debu dan asap yang di akibatkan oleh kegiatan usaha serta menyediakan tempat penampung limbah cair, limbah padat yang ditentukan untuk itu.
- e. Bertanggung jawab terhadap segala dampak yang ditmbulkan akibat kegiatan usaha
- d. Menyediakan satpam atau petugas keamanan pada bagian kegiatan usaha yang berpotensi terhadap bahaya pencemaran lingkungan.

## Pasal 25

- a. Membuang limbah cair, limbah padat yang belum diolah ke dalam media lingkungan,
2. c- Menghalangi petugas pada saat dalakukan pemeriksaan,
- b. Menimbulkan kebisingan, bau-bauan, asap dan debu,
- d. Menyembunyikan kebenaran informasi berkaitan dengan dugaan pencemaran lingkungan,
- e. Menggunakan izin selain dari yang ditentukan dalam izin,

## BAB VII

## SANKSI ADMINISTRASI

## Pasal 26

Setiap orang atau badan yang melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1), dikenakan sanksi administrasi berupa penghentian sementara kegiatan usaha dan denda sebesar :

- a. Untuk gangguan besar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

- b. Untuk gangguan sedang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

- c. Untuk gangguan kecil Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupuah)

## Pasal27

Setiap orang atau badan yang melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa penghentian atau penutupan tempat usaha dan denda sebesar :

a. Untuk gangguan besar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

- b. Untuk gangguan sedang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

- c. Untuk gangguan kecil

Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

## Pasal 28

Setiap orang atau badan usaha yang melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam pasal I ayat (3) dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % perbulan dari retribusi terhutang.

## Pasal 29

Setiap orang atau badan hukum yang melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam pasal 24 huruf b, dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan sementara izin gangguan yang telah diterbitkan.

Setiap orang atau badan hukum yang melakukan pelanggaran sebagairnana diatur dalam pasal 24 huruf d dan pasal 25 huruf a dan huruf b, dikenakan sanksi berupa penghentian kegiatan usaha atau penutupan tempat usaha dan denda sebesar :

a. Untuk gangguan besar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh jute rupiah)

b. Untuk gangguan sedang Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

- c. Untuk gangguan kecil

Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

## Pasal 31

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27,28,29 dan 30 baru dapat dilaksanakan setelah diberikan peringatan tertulis sebanyak 2 (dua) kali berturulturut dengan tenggang waktu masingmasing 7 (tujuh) hari kerja.

## Pasal 32

Denda sebagaimana dimaksud dalam pasal 26,27,28 dan pasal 30 disetor ke Kas Daerah

## BAB VIII

## PENYIDIKAN

Pasal 33

- 1 . Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Perda.
2. Wewenang Penyidik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuakn yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran Perda.
- a. Menerima. Mencari, mengumpulkan keterangan atiau laporan berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran Perda
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran Perda.
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran Perda.
- f- Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidik tindak pidana pelanggaran Perda.
- Menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawah sebagaimana dimaksud dalam huruf (e). s
- Memotret seseorang berkaitan dengan tindak pidana dibidang Lingkungan Hidup. h
- Memanggil orang yang didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi :' 1
- Menghentikan penyidikan J.
- Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidik tindak pidana di bidang Lingkungan Hidup. K.
- Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui koordinasi penyidik polri ?

## BAB IX

## KETENTUAN PIDANA

## Pasal 34

1. Setiap orang atau badan yang dengan sengaja menjalankan kegiatan usaha yang telah dihentikan, ditutup atau yang telah dicabut izinnya sebagaimana yang diatur dalam pasal26, 27 , 29 dan Pasal 30 dipidana kurungan paling lama
- b. 3 (tiga) bulan atau denda sebesar Rp. 25\_000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk kegiatan gangguan sedang
- a. 6 (enam) bulan atau denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima putuh juta rupiah) untuk kegiatan usaha gangguan besar
- c. 1 (satu) bulan atau denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk kegiatan usaha gangguan kecil
5. Tindakan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran 2

Lampiran : Peraturan Daerah Bolaang Mongondow Utara

Nomor : ________________ Tahun 2008

Tentang : lzin Gangguan Lingkungan Hidup Bagi Kegiatan usaha, Perusahaan da Industri

## JENIS-JENIS USAHA, PERUSAHAAN DAN INDUSTRI

- 1 . lndustri Perakitan Kendaraan Bermotor
- A. Usaha, Perusahaan dan Industri yang termasuk memiliki intensitas dampak atau gangguan besar.
2. Industri Tekstil (pemintalan, pertenunan, penggelantangan, pencelupan, pencetakan dan
- penyempurnaan)
- lndustri Farmasi 3
4. lndustri Kimia
- 5 Industri Penyamakan / Pengawetan Kulit
- Industri Penggilingan Batu 6.
- lndustri Kertas / Pulp 7.
- Industri Batu Batrei Kering 8.
- Industri Logam Elektro Planting / Pencelupan Logam U-
- Industri Seperator Acu 10.
- lndustri Karoseri 11.
- Industri Keramik / Genteng / Perselin 12.
- Industri Besi Baja 13.
- Industri Minyak Goreng 14.
- Industri Margarine 15.
- Industri Puouk 16.
- Industri Plastik 17.
- Industri Peralatan Rumah tangga 18
- lndustri Tepung Beras 19.
- Industri Tepung TaPioka 20.
- Industri Ubi jalar 21.
- Industri Tepung lkan 22.
- lndustri tepung Terigu lJ.
- Industri Kayu Lapis 24.
- Industri Garmet dengan Pencuci 23.
- Industri Gula Pasir zo.
- lndustri Karet Buatan
- lndustri Pemberantas Hama 28.
- Industri Cat, Pernis dan Lak zv,
- lndustri Sabun dan Tambal Gigi 30.
- lndustri kosmetik 31.
- lndustri Perekat JZ-
- Industri Barang Peledak 33.
- Industri Korek APi 34.
- Industri Pembersih / Penyulingan Minyak Bumi 35.
- lndustri Kaca Lembaran JO.
- Industri Pengecoran J/.
- Industri Pengelolah Aspal ?q
- Industri Logam 39.
- Industri Paku, Engsel dan sejenisnya 40.
- Industri Suku Cadang 41.
- lndustri Mesin Tekstil, Mesin Percetakan 42.
- lndustri Vulkanisir Ban 43.
- lndustri Panel Listrik 44.
- lndustri Kapal / Perahu 45.
- lndustri Komponen dan Periengkapan Kendaraan Bermotor 47.
- lndustri Kendaraan Roda Dua atau Lebih 46.
- lndustri Sepeda 48.
- Industri Pengalengan / Pembekuan 49.
- Industri Pencelupan 50.
- Industri Batik CaP q1
- Industri Pangasapan Karet, Crumb Rubber 52.
- lndustri Peti Kemas 53.
- lndustri Teh / KoPi 54.
- Pabrik Tahu 55.
56. Pabrik Ban
58. Industri Penggilingan Padi / Penyosokan Beras
- 57 . Pabrik Etemit
59. Industri Kerajinan Kayu dan Rotan
- 61 Bengkel Bubut
60. Eengkel Kendaraan Bermotor
62. Rumah Potong Hewan I Penampungan Hewan
64. Pool Kendaraan Terbuka dan Tertutup
63. Pabrik Soun / Muhin i Mie / Markoni / Spageti
- 65- Restauran dan Sejenisnya
- 67 . Depot Minyak
66. Petemakan Ayam Ras / Babi / Sapi / Walet
68. Hotel Berbintang
70. Kios Bahan Bakar Minyak / SPBU
69. Toko Emas
71. Work Shop / Bengkel Kendaraan Berat
73. Eksplorasi dan Eksploitasi Migas dan Pertambangan
72. Rumah Sakit Swasta
74. Rumah Walet
- B\_ Usaha, perusahaan dan Industri yang termasuk memiliki intensitas dampak atau gangguan seoang.
2. Pabrik Minyak Jarak
1. Pabrik Sepatu
3. Pabrik MinYak KaYu Putih
5. Industri Bumbu Masak
4. Percetakan
- 6Industri Pengolahan dan Pengawetan
8. lndustri Pengupasan dan Pembersihan Kopi, Kacang-Kacangan / Umbi-umbian
7. IndustriPengolahanbuah-buahan
9. Industri Roti, Kue dan Sejenisnya
11. Industri Bubuk Coklat
10. lndustri Gula Merah
12. Industri Pemintalan Benang
14. Industri Pengelantangan
13. Industri Pertenunan
15. Industri Pencetakan dan Penyempurnaan Tekstil
17. Industri Karung Goni, Karung Plastik dan Sejenisnya
16. lndustri Batik Printing
18. Industri Makan Temak
20. Industri Penyuguan dan Pengeringan Kayu
19. Industri Penggergajian KaYu
- 21 . Industri Jamu
23. Industri Alat Pertanian dan Pertukangan
22. Industri Barang Gelas
24. Industri Alat Dapur dan Aluminium
26. Industri Alat Foto Grafi
25. Industri Lampu dan Perlengkapannya
27. Industri Susu
- 29 Muller, Penggosokan Beras dan Penggilingan Padi Unit Kecil
28. Sumur Arthesis ( Sumur Bor )
30. Perusahaan Barang Goreng
32. Rumah Makan / Lesehan
31. Supermafket / SwalaYan
33. Bangsal KaYu
35. Billiard
34. Gudang
36. Perdagangan Besi Tua / Barang Bekas
38. Toko Oli / Pelumas
37. Molding
39. Karaoke / Pub I Diskotik / Caf6
41. Photo Studio dan Cuci Cetak Film
40. Hotel Melati / Penginapan atau Losmen
42. Panti Pijat / Mandi Sauna
- C- Usaha, Perusahaan dan lndustri yang termasuk memiliki intensitas dampak atau gangguan kecil
1. Pabrik Bata Merah / Batako
3. Pabrik Garam
2. Pabrik Es Batu
4. Ruangan tempat Penyimpanan Barang yang menyatu dengan Tempat Usaha
6. Perusahaan Stroom Accu
5. Perusahaan Pencucian kendaraan
7. Konveksi
9. Industri Sirop
8. Industri Kerajinan Rumah Tangga
10. Industri Perajutan
12. Industri Kapuk
11. Industri Permadani
13. lndustri Garment Tanpa pencucian
15. Industri Kerupuk
14. Industri Kecap dan Tauco
16. Industri Petis
- 1q Industri Pengeringan, pengolahan Tembakau
- 17 . lndustri Minuman
19. Industri Alat Musik
21. Industri Alat Tulis dan Gambar
20. Industri Mainan Anak-Anak
22. Industri Permata / Barang perhiasan
24. Catering
23. Industri Jamu
25. Salon / Luluran
27. Tempat Rekreasi
26. Bioskoo
28. Rumah Bersalin / praktek Dokter
30. Kolam Renang
29. Klinik Kesehatan
31. PerusahaanMeubelair
33. Pabrik Tempe. Oncom
32. Perusahaan Batik
- :. g:^dunS Otahraga yang dikomersitkan
- ro. wu yang dikomersilkan
- 99 Toko Onderdil Kendaraan Bermotor
37. Toko Bahan Banounan
- 9 Perus-ahaan Angiutan Orang / Barang
39. Foto Copy
- 19 ]"lug! Ban / Bensket Sepeda
42. Tambak Udano
- 41 Toko Meubelair / perabot Rumah Tangga
43. Usaha perbanfan
45. Optik
44. Budi Daya tkan
- 19 Toko Ketontong / Toko Manisan
48. Tempat Kursus Keterampilan
47. Mini Market
49. Pertanian Terpadu
51. Kolam lkan Air Deras
50. Pertanian Tanaman Hias
52. Rental Kendaraan Bermotor
54. Kios-Kios
- 53 Video / VCD / play Statron
- ? Kantor di Bidang Kontrakan, Instator, LSM, Koperasi
- 57 . Biro perjalanan
56. Pusat Kebugaran
58. Barber Shoo
60. Toko Elektronik
59. Kolam pemancinqan
61. Toko Absesoris Kendaraan
63. Toko Pakaian / Sepatu / Kosmetik
62. Agen Toko I Surat Kabar
64. Toko Kain Tekstil
65. Toko Alat-alat Olahraga
- bb. IOKO TJUKU
68. Penjahit
67. Wartel / Wamet Milik Swasta
- 69 Toko Obat
71. Toko Kendaraan Bermotor
70. Toko Buah-Buahan
72. Toko Bahan Bangunan
74. Usaha Pengecetan Kendaraan
73. Usaha Penumoukan Pasrr
75. Usaha Pembuatan Konsen, Jendela dan Sejenisnya
77. Usaha Sporing, Blansing Kendaraan
76. Toko Jualan Ban
78. lstana Anak-Anak
80. Praktek Dokter
79. Stasion Radio / TV Milik Swasta
81. Klinik Bersalin
83. Tempat Pengisian Ulang Air Minum
82. Show Room Mobil / Motor
84. Depot Bunga / Tanaman Hias
86. BUMN / BUMD
85. Akupuntur / Shinse
87. Kantor penggadaian
89. Counter Hp / Asesoris
88. Toko Keramik

i

## BAB X

## KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

lzin undang-undang gangguan yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Oasrah

## BAB XI

## KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. ini


Oitetapkan di : Boroko

Pada tanooal :

2008

/t.rrror-*y'

I

MAKAGANSA


Diundangkan di Boroko

Pada tanggal

:

2008

Pu. SEKRETABITAIpAERAH KAB UPATEN BOLiztG rylNGONDOW UTARA

(t&gt;

Drs. Hi. R. POSUMAH PEMBINA UTAMA MUDA NrP. 131 843684

LEMAARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA TAHUN 2O(,8 NOMOR:

## PENJELASAN ATAS

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA TENTANG

## IZIN GANGGUAN LINGKUNGAN HIDUP BAGI KEGIATAN USAHA, PERUSAHAAN DAN INDUSTRI

## I. PENJELASAN UMUM

Sehubungan dengan Belum ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tentang lzin Gangguan Lingkungan Hidup Bagi Kegiatan UsahaPerusahaan dan Induslri dipandang perlu untuk menetapkan dalam Peraturan Bupati.

Dalam Peraturan Bupati ini penentuan lzin Gangguan Lingkungan Hidup Bagi Kegiatan Usaha, Perusahaan dan Industri Penentuan Judul mengacu pada UndangUndang Nomor 23 Tahun 1997 tentangPengelolaan Lingkungan Hidup.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

PASAL 1 Cukup Jelas

PASAL 2 Cukup Jelas

PASAL 3 Cukup Jelas

PASAL 4 Cukup Jelas

PASAL 5 Cukup Jelas

PASAL 6 Cukup Jelas

PASAL 7 Cukup Jelas

PASAL 8 Cukup Jelas

PASAL I Cukup Jelas

PASAL 10 Cukup Jelas

PASAL 11 Cukup Jelas

PASAL 12 Cukup Jelas

PASAL 13 Cukup Jelas

PASAL 14 Cukup Jelas

PASAL 15 Cukup Jelas

PASAL 16 Cukup Jelas

PASAL 17 Cukup Jelas

PASAL 18 Cukup Jelas

PASAL 19 Cukup Jelas

PASAL 20 Cukup Jelas

PASAL 21 Cukup Jelas

PASAL 22 Cukup Jelas

PASAL 23 Cukup Jelas

PASAL 24 CukuP Jelas

PASAL 25 Cukup Jelas

PASAL 26 CukuP Jelas

PASAL 27 CukuP Jelas

PASAL 28 Cukup Jelas

PASAL 29 Cukup Jelas

PASAL 30 CukuP Jelas

PASAL 31 Cukup Jelas

PASAL 32 CukuP Jelas

PASAL 33 Cukup Jelas

PASAL 34 CukuP Jelas

PASAL 35 CukuP Jelas

PASAL 36 CukuP Jelas

PASAL 37 CukuP Jelas

TAMBAHAN LEMBAR DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA NOMOR: