Unknown Unknown Nomor 15 Tahun 2010 tentang PROSEDUR PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH (berlaku 16 Desember 2010)
Pembukaan
Menimbang : a.
bahwa penyusunan produk hukum daerah yang baik hanya dapat terwujud apabila didukung dengan cara dan metode yang pasti, baku dan standar, untuk itu dipandang perlu adanya pengaturan mengenai hal tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
2. Mengingat : 1.
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerahdaerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53; Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyarawatan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2005 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2007 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Daerah Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan PerundangUndangan;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Legislasi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2008 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Legislasi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2010 Nomor 9);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
Dan
BUPATI SIDENRENG RAPPANG
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TENTANG PROSEDUR PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH.
BAB 1 KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam peraturan daerah ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah daerah Kabupaten Sidenreng Rappang
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.
5. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
7. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum.
8. Produk hukum daerah adalah segala bentuk kebijakan pemerintahan daerah yang ditetapkan oleh Bupati baik yang bersifat pengaturan maupun bersifat penetapan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah.
9. Prosedur penyusunan produk hukum daerah adalah rangkaian kegiatan penyusunan produk hukum daerah sejak perencanaan sampai dengan penetapan.
10. Program Legislasi Daerah selanjutnya disebut Prolegda adalah instrument perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara berencana, terpadu, dan sistematis.
11. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan Bupati dan ditetapkan oleh Bupati.
12. Peraturan Bupati adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Bupati.
13. Peraturan Bersama Kepala Daerah adalah Peraturan yang dibuat oleh Bupati bersama-sama dengan Kepala Daerah Kabupaten/Kota lain dalam rangka pelaksanaan kerjasama di bidang tertentu.
14. Keputusan Bupati adalah Keputusan tertulis yang ditetapkan oleh bupati bersifat konkrit, individual dan final.
15. Instruksi Bupati adalah Keputusan tertulis yang ditetapkan oleh Bupati yang bersifat memerintahkan.
16. Pengundangan adalah penempatan produk hukum daerah yang bersifat pengaturan dalam Lembaran Daerah atau Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.
17. Lembaran Daerah adalah penerbitan resmi pemerintah daerah yang digunakan untuk mengumumkan pelaksanaan Peraturan Daerah.
18. Berita Daerah adalah penerbitan resmi pemerintah daerah yang digunakan untuk mengumumkan pelaksanaan Peraturan Bupati.
19. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan kerja perangkat daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang.
BAB II - BENTUK PRODUK HUKUM DAERAH
Pasal 2
Produk hukum daerah bersifat pengaturan dan penetapan.
BAB II - BENTUK PRODUK HUKUM DAERAH
Pasal 3
- (1) Bentuk produk hukum daerah yang bersifat pengaturan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, terdiri atas :
- a. Peraturan Daerah;
- b. Peraturan Bupati; dan
- c. Peraturan Bersama Kepala Daerah;
- (2) Bentuk produk hukum daerah yang bersifat penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
6. 2, terdiri atas :
- a. Keputusan Bupati ; dan
- b. Instruksi Bupati.
ASAS DAN TUJUAN
BAB III - ASAS DAN TUJUAN
Pasal 4
Dalam penyusunan produk hukum daerah bersifat yang pengaturan, harus
BAB III - ASAS DAN TUJUAN
Pasal 5
- (1) Materi muatan produk hukum daerah yang bersifat pengaturan mengandung asas :
- a. Pengayoman;
- b. Kemanusiaan;
- c. Kebangsaan;
- d. Kekeluargaan;
- e. Kenusantaraan;
- f. Bhineka tunggal ika;
- g. Keadilan;
- h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan ;
- i. Ketertiban dan kepastian hukum ; dan/atau
- j. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan ;
- (2) Selain asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), materi muatan produk hukum daerah bersifat pengaturan dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan bersangkutan.
BAB III - ASAS DAN TUJUAN
Pasal 6
Tujuan peraturan daerah ini adalah untuk mewujudkan produk hukum daerah yang berkualitas melalui pengaturan cara dan metode yang baku dan standar dalam proses penyusunan produk hukum daerah.
BAB IV - PROGRAM LEGISLASI DAERAH
Pasal 7
- (1) Penyusunan produk hukum daerah yang berbentuk Peraturan Daerah, dilakukan
BAB IV - PROGRAM LEGISLASI DAERAH
Pasal 8
- (1) Prolegda berisi daftar prioritas rencana Rancangan Peraturan Daerah yang akan disusun untuk tahun anggaran berikutnya.
- (2) Daftar prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari Pemerintah Daerah dan DPRD.
BAB IV - PROGRAM LEGISLASI DAERAH
Pasal 9
- (1) Daftar prioritas rencana Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), merupakan hasil inventarisasi kebutuhan produk hukum daerah berbentuk Peraturan Daerah.
- (2) Hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber dari amanah peraturan perundang-undangan, evaluasi peraturan daerah, usulan SKPD, hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah serta issu-issu strategis yang berkembang.
- (3) Inventarisasi kebutuhan produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Tim Legislasi Daerah yang dibentuk oleh Bupati.
BAB IV - PROGRAM LEGISLASI DAERAH
Pasal 10
- (1) Daftar prioritas rencana Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), merupakan hasil inventarisasi kebutuhan produk hukum daerah berbentuk Peraturan Daerah.
- (2) Hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber dari amanah peraturan perundang-undangan, evaluasi peraturan daerah, usulan anggota DPRD, hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, aspirasi masyarakat serta issu-issu strategis yang berkembang.
- (3) Inventarisasi kebutuhan produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Badan Legislasi DPRD.
BAB IV - PROGRAM LEGISLASI DAERAH
Pasal 11
- (1) Hasil inventarisasi produk hukum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1), dibahas bersama oleh Badan Legislasi DPRD dengan Tim Legislasi Pemerintah Daerah.
- (2) Hasil pembahasan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai dasar penerbitan Keputusan Pimpinan DPRD untuk selanjutnya disampikan kepada Bupati.
- (3)
BAB IV - PROGRAM LEGISLASI DAERAH
Pasal 12
Penyusunan dan penetapan Prolegda untuk tahun anggaran berikutnya, dilaksanakan paling lambat pada masa persidangan ke-tiga DPRD tahun anggaran berjalan.
Bagian Kesatu Rancangan Peraturan Daerah
BAB V - PROSEDUR PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH
Pasal 13
Rancangan Peraturan Daerah dapat berasal dari Pemerintah Daerah dan / atau DPRD.
BAB V - PROSEDUR PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH
Pasal 14
- (1) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah oleh DPRD dilaksanakan dengan berpedoman pada tata tertib DPRD dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB V - PROSEDUR PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH
Pasal 15
Rancangan Peraturan Daerah sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah, dapat terlebih dahulu dikonsultasikan dengan Gubernur dan / atau Pemerintah Pusat.
BAB V - PROSEDUR PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH
Pasal 16
Tatacara pembahasan dan persetujuan bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah baik yang berasal dari DPRD maupun Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan tata tertib DPRD dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB V - PROSEDUR PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH
Pasal 17
- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang telah mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati, disampikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan.
- (2) Penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari, terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.
- (3) Rancangan Peraturan Daerah yang mengatur mengenai APBD, Tata Ruang, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta jenis lainnya yang ditetapkan dalam peraturan perundangundangan, disampaikan kepada Gubernur paling lambat 3 (tiga) hari setelah mendapat persetujuan bersama, untuk mendapatkan evaluasi.
BAB V - PROSEDUR PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH
Pasal 18
- (1) Peraturan Daerah yang telah ditetapkan, diundangkan dalam Lembaran Daerah.
- (2) Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penerbitan resmi Pemerintah Daerah yang digunakan untuk mengundangkan Peraturan Daerah.
- (3) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan pemberitahuan secara formal suatu Peraturan Daerah sehingga mempunyai daya ikat secara umum.
- (4) Peraturan Daerah yang memuat
PENJELASAN
Pembukaan
, dicantumkan nomor Tambahan Lembaran daerah.
- (5) Nomor Tambahan Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), merupakan kelengkapan dan penjelasan dari Lembaran Daerah.
Bagian Kedua Rancangan Peraturan Bupati
Bupati menetapkan Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan lebih lanjut ketentuan yang termuat dalam Peraturan Daerah dan / atau atas kuasa Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
##
PENJELASAN
Pasal 20
Rancangan Peraturan Bupati disiapkan oleh SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi terkait dengan materi yang akan diatur.
PENJELASAN
Pasal 21
- (1) Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, disampaikan kepada Sekretaris Daerah melalui Bagian Hukum untuk dilakukan sinkronisasi, harmonisasi pembulatan dan pemantapan Rancangan. - (2) Dalam pelaksanaan sinkronisasi, harmonisasi, pembulatan dan pemantapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Hukum mengkoordinasikan naskah rancangan dengan SKPD terkait. - (3) Dalam hal dibutuhkan pembahasan bersama dengan beberapa Instansi terkait dan/atau unsur lainnya, maka pimpinan SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 bertugas memfasilitasi pelaksanaan pembahasan tersebut. - (4) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menitikberatkan permasalahan yang bersifat prinsip mengenai objek yang diatur, jangkauan, dan arah pengaturan.
PENJELASAN
Pasal 22
- (1) Rancangan Peraturan Bupati yang telah dilakukan perbaikan/penyempurnaan disampikan kepada Sekretaris Daerah untuk selanjutnya diteruskan kepada Bupati untuk ditetapkan. - (2) Penyampaian naskah Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah mendapat paraf koordinasi dari pimpinan SKPD dan Bagian Hukum serta pejabat lainnya yang berwenang.
PENJELASAN
Pasal 23
- (1) Peraturan Bupati yang telah ditetapkan, dimuat dalam Berita Daerah. - (2) Berita Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penerbitan resmi Pemerintah Daerah untuk mengumumkan Peraturan Bupati. - (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan pemberitahuan secara formal kepada masyarakat. ## Bagian Ketiga Peraturan Bersama Kepala Daerah
PENJELASAN
Pasal 24
- (1) Peraturan bersama Kepala daerah, merupakan peraturan perundang-undangan yang dibuat dalam rangka pelaksanaan kerjasama 2 (dua) atau lebih daerah. - (2) Penandatanganan Peraturan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Kepala Daerah yang melakukan kerjasama.
PENJELASAN
Pasal 25
- (1) Penyiapan rancangan Peraturan Bersama dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara daerah yang melakukan kerjasama. - (2) Rancangan Peraturan Bersama Kepala Daerah, sebelum ditandatangani oleh Bupati terlebih dahulu dilakukan pengkajian oleh SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi terkait dengan lingkup kerjasama yang akan dilakukan dan mengkoordinasikannya dengan Bagian Hukum serta SKPD terkait lainnya. - (3) Dalam hal berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masih terdapat materi yang perlu disempurnakan dalam Rancangan Peraturan Bersama, maka SKPD yang membidangi bertugas mengkoordinasikannya lebih lanjut. ## Bagian Keempat Keputusan Bupati dan Instruksi Bupati
PENJELASAN
Pasal 26
- (1) Kepala SKPD menyusun Keputusan Bupati dan Instruksi Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. - (2) Konsep Keputusan Bupati dan Instruksi Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Kepala SKPD kepada Sekretaris Daerah melalui Bagian Hukum untuk dilakukan harmonisasi, pembulatan dan pemantapan naskah. - (3) Naskah Keputusan Bupati dan Instruksi Bupati yang telah dilakukan harmonisasi, pembulatan dan pemantapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikembalikan kepada SKPD terkait untuk dilakukan perbaikan.
PENJELASAN
Pasal 27
- (1) Hasil perbaikan