PERATURAN BUPATI MA Nomor 42 Tahun 2015 tentang PROVINSI MALUKU PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH NOMOR 42 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN DI KABUPATEN MALUKU TENGAH (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI MALUKU TENGAH
PROVINSI MALUKU
PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH NOMOR 42 TAHUN 2015
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN DI KABUPATEN MALUKU TENGAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MALUKU TENGAH,
- a bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, maka diperlukan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai pedoman teknis dalam penyelenggaraan tugas-tugas pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf &amp;, perlu menetapkan Peraturan Bupati Maluku Tengah tentang Standar Operasional Prosedur Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malúku Tengah.
- 1.Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan UndangUndang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Dacrah Swatantra Tingkat [ Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat 1 Maluku (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 80, Tambahan Lcmbaran Negara Nomor 1645);
- Pembentukan 40 Tahun 2003 tentang Barat dan Negara Kabupaten Scram Bwgianu di 'Provinsi Maluku Nomor 4350); Modal Tahun 2003 Nomor Tahun 2007 tentang Penanamuembooran Nomor 25 Nomor 67, Tambahan
- 2 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Propinsi Maluku Utara, 6 Tehun 2000 tentang Tenggara Barat jo; Undang-Undang Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor Buru dan Maluku Utara, Kabupaten Pembentukan Propinsi Barat (Lembaran Negara Tahun 2000 Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 3895); Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara
- Undang-Undang Negara Nomor 4724); Negera (Lembaran
Menetapkan
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil 5. Menengah (Lembaran Negara Nomor 93, Tambahan Lembaran dan
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 8446;
- 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
- 9.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Nomor Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahu 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 47410);
- ll. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4861);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja unit Pelayanan Terpadu di Daerah;
13. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
15. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP /M.PAN /7 /2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
17. Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 38 Tahun 2014 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maluku Tengah.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maluku Tengah;
MEMUTUSKAN
STANDAR
OPERASIONAL , PROSEDUR
PELAYANAN
PERIZINAN
DI
KABUPATEN MALHKU TENGAF.
- 1
2. Mstuku dí Kahupatrn Møluku Tenvsh;
- 5.
- Badan Pcnanamsn dsn Pclayarissn Terpau Yintu Maluku Tengah;
- 7
- 8 bersilat mcmaksa
- 9
- khusus discdiakan dan/atau PemeríntahanKabupaden Maluku
- rebribusi yang enentukan besarnya pokok retribusi tarhutang Jang
- 13, kepada orang pribadi atau badan usaha yang atas ruang penggunaan sumbar izn maupun tanda daya barang
- 12 bin adahh dokumen yang dikcluarkan okh Bupatí atau Kepala BKPMPTSP berdasarkanpcraturan dacrah atau pcraturan atau yangmerupakan bukt diperbolchkannya sescorang atau badan unauk kegatan tertcntu; Lainnya
- tertentu dan Letentuan pcriznan yang dengan kabupaten
yang pengclolaannya pada kewcnangn
perangkat darah
MANPAAT DAN RUANG LINGKUP
Pasal 3
Tujuan ditetapkan Standar Operasiona] Prosedur Pelayanan Perizinan adalah untuk
- b. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan perizinan dan non masyarakat; perizinan.
2. a Meningkatkan kualitas layanan perizinan dan non perizinan kepada
Pasal 4 .
Manfaat Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan adalah sebagai berikut =
- Standarisasi cara yang dilakukan aparatur dalam menyelesaikan menjadi tugasnya; pekerjaan yang
- aparatur atau pelaksana dalam melaksanakan tugas; georang
- b. Mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang mungkin dilakukan oleh
- Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan individual aparatur dan organisasi secara keseluruhan; tanggungjawab
- e Mopjanir konsistensi pelayanan kepada masyarakat baik dari sisi mutu, waktu, prosedur. dan
- d. Mcningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas; dan
Pasal 5
iIingkup Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan meliputi Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Penanaman Modal Ruang Bidang
Pasal 3
Tujuan ditetapkan Standar Operasiona] Prosedur Pelayanan Perizinan adalah untuk
- b. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan perizinan dan non masyarakat; perizinan.
2. a Meningkatkan kualitas layanan perizinan dan non perizinan kepada
Pasal 4
Manfaat Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan adalah sebagai berikut =
- Standarisasi cara yang dilakukan aparatur dalam menyelesaikan menjadi tugasnya; pekerjaan yang
- aparatur atau pelaksana dalam melaksanakan tugas; georang
- b. Mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang mungkin dilakukan oleh
- Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan individual aparatur dan organisasi secara keseluruhan; tanggungjawab
- e Mopjanir konsistensi pelayanan kepada masyarakat baik dari sisi mutu, waktu, prosedur. dan
- d. Mcningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas; dan
Pasal 5
iIingkup Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan meliputi Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Penanaman Modal Ruang Bidang
BAB D - JENIS PELAYANAN
Pasal 6
Jenis Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan meliputi
A Perizinan
- a Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- c. Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
- b. Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK);
- d. Surat [zin Usaha Perdagangan (SIUP);
- f Tanda Daftar Gudang (TDG;)
- €. Tanda Daftar Perusahan (TDP);
- Surat Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol Untuk Golongan A, B dan C;
- i Penerbitan Lzin Usaha Angkutan Laut (Surat Izin Perusahean Angkutan Laut/SUPAL;
- h Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek Perdesaan 'dan Perkotaan (Perizinan Usaha Angkutan Umum dan Izin Trayek);
- J Surat Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat (Surat Izin Usaha Pelayaran Rakyat/ SIUPER);
- Surat Izin Tempat Mendirikan Reklame;
- 1 Penerbitan Usaha Jasa Perawatan dan Perbaikan Kapal;
- n. Surat Izin Reklame.
- 6 Nn Mempekerjakan Tennga Asing; Pcrizinan Penanaman Modal; Ian /Pencabutan
Rnhatalan /
- Informasi dan Pengaduan. Peahrian
- Inscntif;
Plvvanan
Tertentu
- Pusat Perbelanjaan, Toko Modcrn dan scjenisnya; Pendirian
- Rumah Sakit; Pendirian
- Hotel dan Sejenisnya; Pendirian
- Pendinian Tower /Menara Telekomunikasi dan sejenisnya;
- Pendirian Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum dan scjenisnya;
- d. Pendirian Media Reklame Konstruksi Besar;
- Pendirian Usaha Skala Besar; 8
- h Pendirian Bangunan Gedung/Gudang dan Perumanan dengan luas diatas 1 (satu) hektar.
PELAKSANAAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
BAB III - PELAKSANAAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Pasal 7
Standar Operasional Prosedur terdiri dari
- a Izin prinsip;
- Persyaratan Pelayanan;
- b. Dasar Hukum;
- d. Sistem; Mekanisme, dan Prosedur;
- f. Biaya /Tarif; Produk Layanan;
- e. Jangka Waktu Penyelesaian;
- Sarana, Prasarana, dan /atau Fasilitas;
- Pengawasan Internal;
- h.Kompentensi Pelaksana;
- j. Penanganan Pengaduan;
- 1 Jumlah Pelaksana;
- k dan Masukan; Saran,
- m Jaminan Pelayanan;
- 0 Evaluasi Kinerja pelaksana.
- n Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan;
- (2) Persferatan yang sama dalam pelayanan perizinan dan non perizinan paralel cukup satu yang bersifat
- (4) Kepala BKPMPTSP menetapkan standar pelayanan atas
- (3) Setiap permohonan pelayanan perizinan yang bersifat investasi modal wajib melakukan pendaftaran penanaman modal. atau penanaman
BAB III - PELAKSANAAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Pasal 8
Tugas-tugas pelayanan perizinan dan non perizinan meliputi
- c
- a Pelayanan perizinan yang harus memperoleh 6. Pemberian rekomendasi/surat persetujuan dari Bupati;
- d.
BAB IV - EVALUASI DAN PELAPORAN
Pasal 9
- (1) Kepala BKPMPTSP melakukan evaluasi penyelenggaraan pelayanan di Badan dan monitoring atas pelaksanaan Terpadu Satu Pintu 1 sekali. setiap
- (2) Kepala BKPMPTSP hasil evaluasi atas pelaksanaan penyelenggaraan Kabupaten Maluku Tengah. 6 (enam) bulan sekali melalui Sekretaris Daerah setiap
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10
Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar scmua dapat mengetahuinye, memerintahkan Bupati ini penempatannya dalam Berita Daerah pengundangan Peraturan Kabupaten Maluku Tengah orang dengan
UMARELLA IBRAHIM
BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN NOMOR 21 2015