Unknown Unknown Nomor 11 Tahun 2012 tentang PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK·KANAK DAN SEKOLAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARBARU (berlaku 21 Juni 2012)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
PERATURAN WALfKOTA BANJARBARU NOMOR 11 TAHUN 2012
TENTANG
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK·KANAK DAN SEKOLAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BANJARBARU,
- a. bahwa penerimaan peserta didik bare pada taman kanak-kanak dan sekolah perlu dilakukan secara obyektif, akuntabel, transparan dan tidak diskriminaft,
- b. bahwa untuk melaksanakan penerimaaan peserta didik bare pada taman kanak-kanak dan sekolah sebagaimana dimaksud pada bumf a dipedukan pedoman;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota;
- 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234 );
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kola (Lembaran Negara Republik Indoner;ia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
9. Peraturan Pemerintah Nornor 53 Tatty(' 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di KabupatenKota;
11. Peraturan Bersama antara Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama Nomor 04NI/PB/2011 dan Nomor MAJ111/2011 tentang Penerimaan Peserta Didik pada Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Athfal/Bustanul Atrial dan Sekolah/Madrasah;
12. Peraturan Mental Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2011 tentang Larangan Pungutan Biaya Pendidikan pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
13. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 2 Seri D Nomor Seri 1) ;
14. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2008 tentang pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 11 Seri D Nomor Seri 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 20 Taun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2008 tentang pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dines Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 20 ) ;
Menetapkan
MEMUTUSKAN
PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK DAN SEKOLAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Banjarbaru
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjarbaru
3. Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru.
5. Kepala °Inas adalah kepada Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru
6. Pendaftaran peserta didik baru adalah proses seleksi administrasi untuk mendaftar menjadi talon peserta didik pada TK, SD, SMP, SMA, SMK negeri maupun swasta dafam ringkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di wilayah Kota Banjarbaru.
7. Penerimaan peserta didik baru adalah penerimaan peserta didik pada TK, SD, SMP, SMA, SMK negeri maupun swasta dalam lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di wilayah Kota Banjarbaru yang dilaksanakan pada awal tahun ajaran ban,.
8. Perpindahan peserta didik adalah penerimaan peserta didik baru pada TK dari TK lain dan/atau dari sekolah ke sekolah lain yang sederajat.
9. loran adalah kewajiban peserta didik membiayai proses pendidikan pada sekolah yang diikutinya.
10. Sumbangan pendidikart adalah dukungan &amp;tants.; atau notrimansial yang dibetikan secara sukarela oleh peserta didik kepada TK dan sekolah yang tidak ditentukan jumlah dan waktu pemberiannya serta tidak mempunyai konsekuensi pada keputusan penerimaan maupun prestasi akademik/ non akademik peserta didik.
11. Nilai Ujian Nasional yang selanjutnya Nilai UN adalah nilai yang diperoleh peserta didik pada sekolah pada UN.
12. Ujian Nasional yang selanjutnya disebut UN adalah kegiatan pengukuran dan penilaian hasil belajar peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.
13. Nilai Sekolah/Madrasah yang selanjutnya disebut Nilai S/M adalah nilai gabungan antara nilai ujian sekolahlmadrasah dan nilai rata-rata rapor untuk SMPIMTs, SMA/MA, dan SMK.
14. Nilai Akhir yang selanjutnya disebut NA adalah nilai gabungan antara nilai S/M dan nilai UN untuk mata pelajaran yang diujinasionalkan.
15. Surat Keterangan Hasit Ujian Nasional yang setanjutnya disebut SKIM adalah surat keterangan yang berisi Nilai S/M yang diujinasionalkan, nilai UN, dan NA.
16. Program Paket A adalah program pendidikan pada jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan yang setara dengan SD.
17. Program Paket B adalah program pendidikan pada jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan yang setara dengan SMP.
18. Taman Kanak-kanak, yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sarnpai dengan 6 (enam)tatrun.
19. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
20. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang merryeleriggaraim pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dad hash belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
21. Sekolah Menengah Atas, yang selanjutnya disingkat SMA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hash! belajar yang diakui sama/setara SMP atau MTs.
22. Sekolah Menengah Kejuruan, yang selanjutnya disingkat SMK, adalah salah satu berrtuk satuarr pendidikan formal yang rnenyelenggaralcan pendidikan kejunran pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
ALAS DAN TUJUAN
BAB II - ALAS DAN TUJUAN
Pasal 2
Penerimaan peserta didik baru pada TK, SD, SMP, SMA dan SMK negeri maupun swasta harts berasaskan:
- a. obyektiyitas, artinya penerimaan peserta didik baru, balk peserta didik baru maupun pindahan hams memenuhi ketentuan umum yang diatur di dalam Peraturan Walikota ini;
- b. transparansi, artinya pelaksanaan penerimaan peserta didik baru bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh rnasyarakat termasuk orang tea peserta didik bans, Lint* menghindari segala penyimpangan yang mungkin terjadi;
- c. akuntabilitas, artinya penerimaan peserta didik barn dapat dipertariggungjawabkan kepada masyarakat, balk prosedur maupun hasilnya; dan
- d. tidak diskriminatif, artinya setiap warga negara yang berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan di witayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa membedakan suku, daerah asal, agama, golongan, dan status sosial (kemampuan finansial).
BAB II - ALAS DAN TUJUAN
Pasal 3
Penerimaan peserta didik baru pada TK, SD, SMP, SMA dan SMK negeri maupun swasta bertujtran memberi kesempatan yang setuas-luasnya bagi calon peserta didik usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya.
PERSYARATAN CALON PESERTA DIDIK BARU
Etagiau Kesatu Taman Kanak-Kanak
Pass') 4
Persyaratan calon peserta didik baru pada Taman Kanak- Kanak adalah:
- a. berusia 4 sampai dengan 5 tahun untuk kelompok A; dan
- b. berusia 5 sampai dengan 6 tahun untuk kelompok B.
Bagian Kedua
Sekolah Dasar
BAB Ill - PERSYARATAN CALON PESERTA DIDIK BARU
Pasal 5
Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) pada SD:
- a. telah berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun wajib diterima;
- b. paling rendah berusia 6 (enam) tahun; dan
- c. yang berusia kurang dari 6 (enam) tahun, dapat dipertimbangkan atas rekomendasi tertulis dad Kepala Dinas dan/atau psikolog professional.
Bagian Ketiga Sekolah Menengah Pertama
BAB Ill - PERSYARATAN CALON PESERTA DIDIK BARU
Pasal 6
Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP:
- a. telah lulus dan memiliki ijazah SDIMI/SDLB/Program Paket A;
- b. memiliki SKHUN SD/MYSDLB; dan
- c. berusia paling tinggi 18 (delapan belas) tahun pada awal tahun pelajaran baru.
Bagian Keempat
Sekolah Menengah Atas
BAB Ill - PERSYARATAN CALON PESERTA DIDIK BARU
Pasal 7
Persyaratan calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMA adalah:
- a. telah lulus dan memiliki ijazah dad SMP/SMPLB/MTs/Program Paket B;
- b. memiliki SKHUN SMP/MTs/SMPLB; dan
- c. berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada awal tahun pelajaran baru.
Bagian Kelima Sekolah Menengah Kejuruan
Pasat 8
Persyaratan calon peserta didik bare kelas 10 (sepuluh) SMK:
- a. telah lulus SMP/MTs/SMPLB/Program Paket B dan memiliki ijazah;
- b. memiliki SKHUN SMP/MTs/SMPLB;
- c. berusia paling tinggi 21 (dua Out' saki) tahun pada awal tahun petajaran bare; dan
- d. memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan spesifik bidang studi keahlian/program studi keahlian/kompetensi keahlian di SMK yang dituju.
JUMLAH PESERTA DIDIK
BAB IV - JUMLAH PESERTA DIDIK
Pasal 9
Dalam upaya peningkatan akses pelayanan pendidikan, jumlah peserta didik bare yang dapat diterima diatur sebagai berikut:
- a. jumlah peserta didik pada TK dalam satu rombongan belajar/kelas paling banyak 25 (dua puluh lima) orang;
- b. jumlah peserta didik pada SD dalam satu rombongan belajar/kelas paling banyak 32 (tiga puluh dua) orang;
- c. jumlah peserta didik pada SMP dalam satu rombongan belajar/kelas paling banyak 36 (tiga puluh enam) orang;
- d. jumlah peserta didik pada SMA dalam salu rombongan belajar/kelas paling banyak 36 (tiga puluh enam) orang; dan
- e. jumlah peserta didik pada SMK dalam satu rombongan belajar/kelas paling banyak 36 (tiga puluh enam).
WAKTU PENERIMAAN PESERTA DIM BARU
BAB V - WAKTU PENERIMAAN PESERTA DIM BARU
Pasal 10
Penerimaan peserta didik bare dilaksanakan oleh TK dan sekolah dengan mempertiatikan kalender pendidikan melalui tahapan pemberitahuan ke masyarakat, pendaftaran, pengumuman peserta didik bare yang diterima, dan pendaftaran ulang.
SELEKSI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
BAB VI
Pasal 11
- (1) Seleksi talon peserta didik barn kelas 1 (satu) SD dilakukan
BAB VI
Pasal 12
- (1) Seleksi calon peserta didik barn kelas 7 (tujuh) SMP dapat menggunakan SKHUN SOIMMSOLB atau Nitai Aid* pada Program Paket A, *man mempertimhartgkan aspek jarak tempat tinggal ke sekolah, usia calon peserta didik bare, bakat olah raga, bakat seni, prestasi di bidang akademik, dan prestasi lain yang diakui sekolah.
- (2) Apabila kriteria pada ayat (1) tidak dapat terpenuhi, sekolah dapat melakukan tes bakat skolastik atau tes potensi akademik.
BAB VI
Pasal 13
Seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMA dilakukan
BAB VI
Pasal 14
- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMK dilakukan untuk mendapatkan kesesuaian kemarnpuan den minat peserta didik baru dangen bidang stud keahlian/program studi keahlian/kompetensi keahlian yang dipilihnya dengan menggunakan kriteria yang ditetapkan sekolah/madrasah bersama komite sekolah dan insfitusi pasanganlasosiasi protest.
- (2) Apabila seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlukan, seleksi dilakukan
BAB VI
Pasal 15
Perpindahan peserta didik ban] antar sekolah dalam satu daerah dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang dituju dan dilaporkan kepada kepala dinas.
BIAYA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
BAB VIII
Pasal 16
- (1) Penerimaan peserta didik bans pada SD, SW clan SMA/SMK tidak dibenarkan melakukan pemungutan biaya pendidikan dalam bentuk apapun kepada calon peserta didik.
- (2) Penerimaan peserta didik bans pada TK diatur biaya penerimaannya seringan mungkin dengan memberikan prioritas paling sedikit 20 % (dua puluh persen) bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu agar diperlimbangkan dibebaskan dari biaya penerimaan atau tidak dipungut biaya.
BAB IX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17
- (1) Dinas sesuai dengan kewenangan masing-masing, mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan pendaftaran dan penerimaan peserta didik barn.
- (2) Dalam pendaftaran dan penerimaan peserta didik baru, sekolah mengikutsertakan komite sekolah.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di 6aniarbaru pada tanggal .3.h% 2012

Penandatangan: PIh. SEKRETARIS DAERAH, 7 / // 6 ('' `' · ' 1 % -" --' ( 11ADIUS ARDANIAS HADARIAH BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2012 NOMOR ii ## Pasal 18 Peraturan Walikuta ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Penetapan: Ditetapkan di Banjarbaru pada tanggal 21 3uo1. 2012

Penandatangan: ',WALIKOTA BANJARBARU, M. RUZAIDIN NOOR

Penetapan: Diundangkan di Banjarbaru pada tanggal 21 Juni 2012

Penandatangan: Plh. SEKRETARIS DAERAH, BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2012 NOMOR 11 ## Pasal 18

Penandatangan: Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Penetapan: Ditetapkan di Banjarbaru pada tanggal 21 Juni 2012 O ALIKOTA BANJARBARU,W /1912r4-, M. RUZAIDIN NOOK