Unknown Unknown Nomor 16 Tahun 2012 tentang KEBUTUHAN DAN PENYALURAN SERTA HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2012 (berlaku 9 Mei 2012)
Pembukaan
Mengingat :
BUPATI BANYUWANGI
SALINAN
PERATURAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 16 TAHUN 2012
TENTANG
KEBUTUHAN DAN PENYALURAN SERTA HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2012
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANYUWANGI
Menimbang : a. bahwa pupuk merupakan faktor yang sangat penting dalam meningkatkan produktivitas dan produksi komoditas pertanian dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional;
- b. bahwa guna meningkatkan kemampuan petani dalam melakukan pemupukan berimbang diperlukan adanya subsidi pupuk bagi para petani dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 87/Permentan/SR.130/12/2011 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2012;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b, serta untuk mendukung ketersediaan pupuk dengan harga yang wajar sampai di tingkat petani, perlu mengatur alokasi kebutuhan dan penyaluran serta Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian di Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2012 dengan Peraturan Bupati.
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3421);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4411);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5254);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001, tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang Dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 4/PMK.02/2011 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Perhitungan, Pembayaran dan Pertanggung jawaban Subsidi Pupuk;
11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 17/M-DAG/PER/6/2011 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 43/Permentan/SR-140/8/2011 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 70/Permentan/SR.140/10/2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 87/Permentan/SR.130/12/2011 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2012;
15. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor: 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan atau Jasa yang Beredar di Pasar;
16. Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 237/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan, Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An-Organik;
17. Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 239/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pengawasan Formula Pupuk An-Organik;
18. Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 465/Kpts/OT.160/7/2006 tentang Pembentukan Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat;
19. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Kebutuhan dan Penyaluran serta Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2012.
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBUTUHAN DAN PENYALURAN SERTA HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2012.
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung;
2. Pupuk An-organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan atau biologi dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk;
3. Pupuk Organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman dan/atau hewan yang telah melalui proses rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk mensuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah;
4. Pupuk Bersubsidi adalah Pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: ditetapkan di penyalur resmi di Lini IV; 5. Pemupukan Berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan;

Penandatangan: 6. Harga Eceran Tertinggi (HET) adalah harga pupuk bersubsidi di Lini IV (di kios penyalur pupuk di tingkat desa/kecamatan) yang dibeli oleh petani/kelompok tani yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian; 7. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak dan budidaya ikan dan/atau udang; 8. Petani adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman pangan atau hortikultura dengan luasan tertentu 9. Pekebun adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman perkebunan dengan luasan tertentu. 10. Peternak adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman hijauan pakan ternak dengan luasan tertentu; 11. Pembudidaya ikan atau udang adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya ikan dan/atau udang yang tidak memiliki izin usaha; 12. Produsen adalah produsen pupuk yang memproduksi dan/atau mengadakan Pupuk An-organik yaitu Pupuk Urea, SP-36, ZA, NPK dan Pupuk Organik di dalam negeri; 13. Lini I adalah lokasi gudang pupuk di wilayah pabrik dari masing-masing produsen atau di wilayah pelabuhan tujuan untuk pupuk impor; 14. Lini II adalah lokasi gudang produsen di wilayah ibukota provinsi dan Unit Pengantongan Pupuk (UPP) atau di luar wilayah pelabuhan; 15. Lini III adalah lokasi gudang produsen dan/atau distributor di wilayah kabupaten/kota yang ditunjuk atau ditetapkan oleh produsen; 16. Lini IV adalah lokasi gudang atau kios pengecer di wilayah kecamatan dan/atau desa yang ditunjuk dan ditetapkan oleh distributor;

Penandatangan: 17. Kelompok Tani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumberdaya pertanian untuk bekerja sama meningkatkan produktivitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usaha tani secara bersama pada satu hamparan atau kawasan, yang dikukuhkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk; 18. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok tani (RDKK) adalah perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun kelompok tani berdasarkan luasan areal usaha tani yang diusahakan petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan dan/atau udang, anggota kelompok tani dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi;

Penandatangan: 19. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida di tingkat kabupaten dibentuk oleh Bupati. ## BAB II ## PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI ## Pasal 2 - (1) Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani, pekebun, peternak yang mengusahakan lahan paling luas 2 (dua) hektar setiap musim tanam per keluarga petani, kecuali pembudidaya ikan dan/atau udang paling luas 1 (satu) hektar; - (2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya. ## BAB III ## ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI ## Pasal 3 - (1) Alokasi Kebutuhan pupuk bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dan standar teknis dengan mempertimbangkan jumlah alokasi pupuk bersubsidi untuk Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2012; - (2) Alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan per bulan pada 24 (dua puluh empat) Kecamatan di Kabupaten Banyuwangi menurut Jenis dan Jumlahnya, dengan rincian sebagaimana tercantum pada
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I, II, III, IV dan V yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan ini;
- (3) Alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) dirinci lebih lanjut dengan memperhatikan usulan yang diajukan oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan dan/atau udang berdasarkan RDKK yang disetujui oleh Petugas Teknis, Penyuluh atau Koordinator Penyuluh setempat yang disusun dan diajukan berdasarkan rencana tanam per bulan dari kecamatan baik Jenis dan Jumlahnya.

## Pasal 4

- (1) Apabila di suatu wilayah/kecamatan terjadi kekurangan kebutuhan pupuk bersubsidi sehingga tidak sesuai dengan alokasi sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (3), dapat dipenuhi realokasi antar wilayah/kecamatan;
- (2) Realokasi antar wilayah/kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati Banyuwangi berdasarkan rekomendasi Ketua Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) Kabupaten Banyuwangi;
- (3) Realokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan terlebih dahulu atas dasar rekomendasi Ketua Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) Kabupaten Banyuwangi, sambil menunggu penetapan oleh Bupati Banyuwangi guna memenuhi kebutuhan petani di lapangan.

## Pasal 5

Apabila alokasi pupuk bersubsidi di kecamatan di Kabupaten Banyuwangi pada bulan berjalan ternyata tidak mencukupi, maka atas persetujuan KPPP Kabupaten Banyuwangi, produsen dapat menyalurkan alokasi pupuk di wilayah yang bersangkutan dari alokasi bulan-bulan berikutnya dan/atau sisa alokasi bulan sebelumnya sepanjang tidak melebihi alokasi dalam 1 (satu) tahun.

## BAB IV

## PENYALURAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI

## Pasal 6

- (1) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) terdiri atas pupuk an-organik dan pupuk organik yang diproduksi dan/atau diadakan oleh Produsen;
- (2) Produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu PT. Pupuk Kalimantan Timur, PT. Petrokimia Gresik.

## Pasal 7

Kemasan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) harus diberi label tambahan berwarna merah, mudah dibaca dan tidak mudah hilang/terhapus, yang bertuliskan:

## 'PUPUK BERSUBSIDI PEMERINTAH' Barang Dalam Pengawasan

## Pasal 8

- (1) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sampai ke penyalur Lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang berlaku;
- (2) Penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian di penyalur Lini IV ke petani atau kelompok tani diatur sebagai berikut:
- a. Penyaluran pupuk bersubsidi di tingkat penyalur Lini IV berdasarkan RDKK sesuai dengan wilayah tanggung jawabnya yang telah disusun menjadi rencana tanam kecamatan dan dengan menyesuaikan alokasi dari pemerintah;
- b. Penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada huruf a harus memperhatikan kebutuhan kelompok tani dan alokasi di masing-masing wilayah sesuai dengan alokasi dari pemerintah;
- (3) Untuk kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di Lini IV ke petani atau kelompok tani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Kabupaten Banyuwangi melakukan pendataan RDKK di wilayahnya oleh petugas teknis pertanian, yang dijadikan rencana tanam untuk menentukan kebutuhan pupuk dan sebagai dasar pertimbangan dalam pengalokasian pupuk bersubsidi sesuai alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Banyuwangi;
- (4) Optimalisasi pemanfaatan pupuk bersubsidi di tingkat petani/kelompok tani dilakukan melalui pendampingan penerapan pemupukan berimbang spesifik lokasi oleh petugas teknis pertanian;
- (5) Pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi di penyalur Lini IV ke petani dilakukan oleh petugas pengawas dari KPPP di Kabupaten Banyuwangi.

## Pasal 9

- (1) Penyalur di Lini IV yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET);
- (2) Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

- a. Pupuk Urea seharga

Rp 1.800,00 per kg;

- b. Pupuk SP-36 seharga

Rp 2.000,00 per kg;

- c. Pupuk ZA seharga

Rp 1.400,00 per kg;

- d. Pupuk NPK seharga

Rp 2.300,00 per kg;

- e. Pupuk Organik seharga

Rp 500,00 per kg.

- (3) Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku untuk pembelian oleh petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan dan/atau udang di penyalur Lini IV secara tunai dalam kemasan sebagai berikut:

- a. Pupuk Urea

: 50 kg;

- b. Pupuk SP-36

: 50 kg;

- c. Pupuk ZA

: 50 kg;

- d.

- Pupuk NPK

: 50 kg atau 20 kg;

- e.

- Pupuk Organik

: 40 kg.

## Pasal 10

Produsen sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (2), distributor dan penyalur di lini IV wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan dan/atau udang di wilayah tanggung jawabnya sesuai alokasi yang telah ditetapkan.

## BAB V

## PENGAWASAN DAN PELAPORAN

## Pasal 11

Produsen wajib melakukan pemantauan dan monitoring terhadap penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini I sampai dengan Lini IV sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang berlaku.

## Pasal 12

- (1) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) Kabupaten Banyuwangi wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya;
- (2) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) tersebut dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh petugas teknis pertanian.

## Pasal 13

- (1) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) Kabupaten Banyuwangi wajib menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Bupati Banyuwangi;
- (2) Laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga disampaikan kepada Gubernur Jawa Timur oleh Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) tersebut.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 2 Januari 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi Pada tanggal 9 Mei 2012

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi Pada tanggal 9 Mei 2012

## Plt. SEKRETARIS DAERAH,

Ttd.

Drs. H. Slamet Kariyono, M.Si. Pembina Utama Muda NIP. 19561008 198409 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2012 NOMOR 13/E