PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN Nomor 9 Tahun 2011 tentang PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS (berlaku 17 Oktober 2011)
Pembukaan
Menimbang:
Mengingat:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN
NOMOR 9 TAHUN 2011
TENTANG
PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TABANAN,
- a. bahwa HIV merupakan virus perusak sistem kekebalan tubuh yang proses penularannya sangat sulit dipantau, sehingga dapat mengancam derajat kesehatan masyarakat dan kelangsungan peradaban manusia;
- b. bahwa penularan HIV semakin meluas, tanpa mengenal status sosial dan batas usia, dengan peningkatan yang sangat signifikan, sehingga memerlukan penanggulangan secara melembaga, sistematis, komprehensif, partisipatif, dan berkesinambungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penanggulangan HIV dan AIDS;
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 20; Tambahan Negara Republik indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1992 nomor 100; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
4. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
8. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penanggulangan HIV/AIDS (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2006 Nomor 3,Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABANAN
dan
BUPATI TABANAN
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN HIV DAN
AIDS.
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Komisi Penanggulangan AIDS selanjutnya disingkat KPA adalah Komisi Penanggulangan AIDS di Kabupaten Tabanan.
5. Penanggulangan adalah serangkaian upaya menekan laju penularan HIV dan AIDS, melalui kegiatan promosi, pencegahan, perawatan, dukungan dan pengobatan terhadap orang dengan HIV dan AIDS.
6. Pencegahan adalah upaya memutus mata rantai penularan HIV dan AIDS di masyarakat, terutama kelompok berisiko tinggi tertular dan menularkan HIV dan AIDS seperti pengguna narkoba jarum suntik, penjaja seks dan pelanggan atau pasangannya, laki-laki yang berhubungan seks dengan laki-laki, warga binaan di lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan, ibu yang telah terinfeksi HIV ke bayi yang dikandungnya, penerima darah, penerima organ atau jaringan tubuh donor.
7. Human Immunodeficiency Virus yang selanjutnya disingkat HIV merupakan virus yang merusak sistem kekebalan tubuh manusia.
8. Acquired Immuno Deficiency Syndrome yang selanjutnya disingkat AIDS adalah kumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh HIV.
9. Orang dengan HIV dan AIDS yang selanjutnya disingkat ODHA adalah orang yang sudah terinfeksi HIV baik pada tahap belum ada gejala maupun yang sudah ada gejala.
10. Infeksi Menular Seksual selanjutnya disingkat IMS adalah penyakit dan atau gejala penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual.
11. Voluntary Conselling Testing yang selanjutnya disebut VCT adalah tes HIV yang dilakukan secara sukarela atau dengan persetujuan klien dan hasilnya harus bersifat rahasia serta wajib disertai konseling sebelum dan sesudah tes.
12. Skrining HIV adalah tes HIV anonim yang dilakukan pada sampel darah, produk darah, jaringan dan organ tubuh sebelum didonorkan.
13. Surveilans HIV atau sero-surveilans HIV adalah kegiatan pengumpulan data tentang infeksi HIV yang dilakukan secara berkala guna memperoleh informasi tentang besaran masalah, sebaran dan kecendrungan penularan HIV dan AIDS untuk perumusan kebijakan dan kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS, dimana tes HIV dilakukan secara unlinked anonymous .
14. Surveilans perilaku adalah kegiatan pengumpulan data tentang perilaku yang berkaitan dengan masalah HIV dan AIDS dan dilakukan secara berkala guna memperoleh informasi tentang besaran masalah dan kecendrungannya untuk perumusan kebijakan dan kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS.
Pasal 2
Penanggulangan HIV dan AIDS diselenggarakan
Pasal 3
Penanggulangan HIV dan AIDS bertujuan untuk mencegah dan mengurangi penularan HIV serta meningkatkan kualitas hidup ODHA.
KEGIATAN PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS Bagian Kesatu Jenis Kegiatan
BAB II
Pasal 4
Penanggulangan HIV dan AIDS dilakukan melalui:
- a. promosi;
- b. pencegahan;
- c. konseling dan tes sukarela rahasia;
- d. pengobatan; dan
- e. perawatan dan dukungan.
Bagian Kedua Promosi
BAB II
Pasal 5
- (1) Kegiatan promosi dilakukan secara komprehensif, integratif, partisipatif, dan berkesinambungan.
- (2) Kegiatan promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi;dan
- b. upaya perubahan sikap dan perilaku.
- (3) Kegiatan promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pemerintah, masyarakat, dan sektor usaha.
Bagian Ketiga
Pencegahan
BAB II
Pasal 6
Kegiatan pencegahan dilakukan secara komprehensif, integratif, partisipatif, dan berkesinambungan.
BAB II
Pasal 7
- (1) Setiap orang yang telah mengetahui dirinya terinfeksi HIV wajib melindungi pasangan seksualnya dengan melakukan upaya pencegahan.
- (2) Kegiatan pencegahan yang dimaksud pada ayat 1 adalah
- a. Tidak melakukan hubungan seks bebas;
- b. Tidak melakukan hubungan seks pranikah;
- c. Tidak melakukan tindakan penyalahgunaan narkoba;
BAB II
Pasal 8
- (1) Setiap orang yang telah mengetahui dirinya terinfeksi HIV dilarang mendonorkan darah, produk darah, cairan sperma, organ, dan/atau jaringan tubuhnya kepada orang lain.
- (2) Setiap orang yang melakukan skrining darah, produk darah, cairan sperma, organ, dan/atau jaringan tubuhnya wajib mentaati standar prosedur skrining.
- (3) Setiap orang dilarang meneruskan darah, produk darah, cairan sperma, organ, dan/atau jaringan tubuhnya yang terinfeksi HIV kepada calon penerima donor.
BAB II
Pasal 9
Setiap orang yang melakukan hubungan seksual berisiko wajib melakukan upaya pencegahan atau menggunakan kondom.
BAB II
Pasal 10
Setiap pemilik atau pengelola tempat yang berisiko terjadinya penularan HIV dan AIDS wajib memeriksakan pekerjaannya ketempat pelayanan IMS.
BAB II
Pasal 11
Setiap orang yang menggunakan jarum suntik, jarum tato, atau jarum akupuntur pada tubuhnya sendiri dan/atau tubuh orang lain wajib menggunakan jarum steril.
BAB II
Pasal 12
Pemerintah Daerah menyediakan sarana prasarana:
- a. skrining HIV pada semua darah, produk darah, cairan sperma, organ, dan/atau jaringan yang didonorkan;
- b. layanan untuk pencegahan pada pemakai narkoba suntik;
- c. layanan untuk pencegahan dari ibu hamil yang positif HIV kepada bayi yang dikandungnya;
- d. pendukung pencegahan lainnya;
- e. layanan VCT dengan kualitas baik dan biaya terjangkau;
- f. surveilans IMS, HIV, dan perilaku; dan
- g. pengembangan sistem pencatatan dan pelaporan kasus-kasus HIV dan AIDS.
Bagian Keempat Konseling dan Tes Sukarela Rahasia
BAB II
Pasal 13
- (1) Setiap petugas yang melakukan tes HIV untuk keperluan surveilans dan skrining pada darah, produk darah, cairan sperma, organ, dan/atau jaringan yang didonorkan wajib melakukan dengan cara unlinked anonymous.
- (2) Setiap petugas yang melakukan tes HIV untuk keperluan pengobatan, dukungan dan pencegahan serta penularan dari ibu hamil kepada bayi yang dikandungnya wajib melakukan tes sukarela melalui konseling sebelum dan sesudah tes.
- (3) Dalam hal keadaan khusus yang tidak memungkinkan konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tes HIV dilakukan dengan konseling keluarga.
- (4) Setiap orang dilarang melakukan mandatory HIV test .
BAB II
Pasal 14
- (1) Setiap orang yang karena pekerjaannya atau sebab apapun mengetahui dan memiliki informasi status HIV seseorang wajib merahasiakanya.
- (2) Tenaga kesehatan atau konselor dengan persetujuan ODHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membuka informasi kepada pasangan seksualnya dalam hal:
- a. ODHA yang tidak mampu menyampaikan statusnya setelah mendapat konseling yang cukup;
- b. ada indikasi telah terjadi penularan pada pasangan seksualnya; dan
- c. untuk kepentingan pemberian pengobatan, perawatan dan dukungan pada pasangan seksualnya.
Bagian Kelima Pengobatan
BAB II
Pasal 15
Penyedia layanan kesehatan wajib memberikan pelayanan kepada ODHA tanpa diskriminasi.
BAB II
Pasal 16
- (1) Setiap ODHA wajib untuk berobat secara periodik dan berkesinambungan
- (2) Kegiatan pengobatan ODHA dilakukan
BAB II
Pasal 17
- (1) Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana:
- a. pendukung pengobatan;
- b. pengadaan obat anti retroviral;
- c. obat anti infeksi oportunistik; dan
- d. obat IMS.
- (2) Ketersediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus bermutu dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.
Bagian Keenam Perawatan dan Dukungan
BAB II
Pasal 18
- (1) Kegiatan perawatan dan dukungan terhadap ODHA dilakukan ## BAB III
KOMISI PENANGGULANGAN AIDS
BAB II
Pasal 19
- (1) Bupati berwenang dalam melakukan kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS.
- (2) Untuk membantu wewenang Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk KPA.
- (3) Keanggotaan KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur pemerintah, masyarakat, dan sektor usaha.
- (4) Pengisian keanggotaan KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara terbuka dan partisipatif, tokoh agama, LSM dan sektor swasta.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian keanggotaan, organisasi, dan tata kerja KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB II
Pasal 20
KPA mengkoordinasikan setiap kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS yang dilakukan oleh setiap warga negara Indonesia dan asing.
BAB IV - PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 21
- (1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk berperanserta dalam kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS dengan cara:
- a. berperilaku hidup sehat;
- b. meningkatkan ketahanan keluarga untuk mencegah penularan HIV Dan AIDS;
- c. tidak melakukan diskriminasi terhadap ODHA;
- d. menciptakan lingkungan yang kondusif bagi ODHA dan keluarganya;dan
- e. terlibat dalam kegiatan promosi, pencegahan, tes dan kerahasiaan, pengobatan, serta perawatan dan dukungan.
- (2) Pemerintah Daerah membina dan menggerakkan swadaya masyarakat di bidang penanggulangan HIV dan AIDS.
BAB V - PEMBIAYAAN
Pasal 22
- (1) Segala biaya untuk kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS yang dilaksanakan oleh KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) bersumber pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan sumber biaya lain yang sah.
- (2) Pertanggungjawaban pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Bagian Kesatu Pembinaan
BAB V - PEMBIAYAAN
Pasal 23
- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan penanggulangan HIV dan AIDS.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk:
- a. mewujudkan derajat kesehatan masyarakat sehingga mampu mencegah dan mengurangi penularan HIV danAIDS;
- b. terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan informasi dan pelayanan kesehatan yang cukup, aman, bermutu, dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat sehingga mampu mencegah dan mengurangi penularan HIV dan AIDS;
- c. melindungi masyarakat terhadap segala kemungkinan kejadian yang dapat menimbulkan penularan HIV dan AIDS;
- d. memberikan kemudahan dalam rangka menunjang peningkatan upaya penanggulangan HIV dan AIDS;dan
- e. meningkatkan mutu tenaga kesehatan dalam upaya penanggulangan HIV dan AIDS.
Bagian Kedua
Pengawasan
BAB V - PEMBIAYAAN
Pasal 24
Bupati melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan penanggulangan HIV dan AIDS, baik yang dilakukan oleh aparatur Pemerintah Daerah, masyarakat maupun sektor swasta.
BAB VII - SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 25
Bupati berwenang menjatuhkan sanksi administrative terhadap tenaga atau lembaga kesehatan atau tempat beresiko yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam peraturan Daerah ini.
KETENTUAN PENYIDIKAN
BAB VIII - KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 26
- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah berwenang melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana yang berkaitan dengan Peraturan Daerah ini, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. menerima, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi dan/atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana yang berkaitan dengan Peraturan Daerah ini;
- c. meminta keterangan dan/atau barang bukti dari orang pribadi dan/atau badan sehubungan dengan tindak pidana yang berkaitan dengan Peraturan Daerah ini;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan/atau dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana yang berkaitan dengan Peraturan Daerah ini;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti berupa pembukuan pencatatan dan/atau dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaanterhadap barang bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana yang berkaitan dengan Peraturan Daerah ini;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e pasal ini;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana yang berkaitan dengan Peraturan Daerah ini;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka dan/atau saksi ;dan
- k. menghentikan penyidikan; melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana yang berkaitan dengan Peraturan Daerah ini menurut hukum yang berlaku.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan/atau menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum, melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana .
KETENTUAN PIDANA
BAB IX - KETENTUAN PIDANA
Pasal 27
- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) , Pasal 14 ayat (1), dan Pasal 15 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Tabanan pada tanggal 17 Oktober 2011

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN, I NENGAH JUDIANA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAHUN 2011 NOMOR 9 ## BAB X ## KETENTUAN PENUTUP Pasal 28

Penetapan: Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan.

Penetapan: Ditetapkan di Denpasar pada tanggal 17 Oktober 2011

Penandatangan: BUPATI TABANAN, NI PUTU EKA WIRYASTUTI
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN
## NOMOR 9 TAHUN 2011
## TENTANG
## PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS
## I. UMUM
HIV ( Human Immunodeficiency Virus ) merupakan virus menular yang dapat merusak sistem kekebalan tubuh. Virus tersebut dapat menimbulkan kumpulan berbagai gejala penyakit atau Acquired Immuno Deficiency Sydnrome (AIDS).
HIV dapat menular melalui rantai penularan HIV, seperti: kelompok rentan, kelompok berisiko tertular, dan kelompok tertular.
Kelompok rentan adalah kelompok masyarakat yang karena lingkup pekerjaannya, lingkungan sosial, rendahnya status kesehatan, ketahanan dan kesejahteraan keluarga, akan lebih mudah tertular HIV. Kelompok tersebut mencakup orang dengan mobilitas tinggi, remaja, anak jalanan, serta penerima transfusi darah.
Kelompok berisiko tertular adalah kelompok masyarakat yang karena perilakunya berisiko tinggi untuk tertular dan menularkan HIV, seperti: penjaja seks, pelanggannya, laki-laki yang berhubungan seks dengan laki-laki, orang yang berganti-ganti pasangan seksual, pemakai narkoba suntik dan pasangan seksualnya, penerima darah, organ atau jaringan tubuh donor, serta bayi yang dikandung ibu hamil yang mengidap HIV.
Kelompok tertular adalah kelompok masyarakat yang sudah terinfeksi HIV.
Penularan HIV seringkali sangat sulit dipantau atau diawasi. HIV dipandang sebagai virus yang mengancam dan sangat membahayakan kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Dalam beberapa kasus, HIV bahkan dipandang sebagai ancaman terhadap keberlanjutan proses peradaban suatu masyarakat karena HIV tidak saja mengancam kehidupan anggota-peranggota keluarga, melainkan juga dapat memutus kelangsungan generasi suatu keluarga. Karena itu, penanggulangan HIV dan AIDS merupakan suatu upaya yang sangat signifikan dalam rangka menjaga hak-hak dasar masyarakat atas derajat kesehatan dan kelangsungan proses peradaban manusia.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan daerah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat.
Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah. Salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, adalah penanganan bidang kesehatan. Penanganan bidang kesehatan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi diatur dalam
PENJELASAN
Pasal 13
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, juga mengamanatkan bahwa pembangunan kesehatan diarahkan pada upaya untuk mempertinggi derajat kesehatan, yang berpengaruh sangat besar