PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 33 Tahun 2016 tentang PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR KABUPATEN BATU BARA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
:
:
BUPATI BATU BARA PROVINSI SUMATERA UTARA PERATURAN BUPATI BATU BARA NOMOR vo TAHUN 2016
TENTANG
PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR KABUPATEN BATU BARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BATU BARA,
a.
bahwa untuk efektivitas dan kelancaran pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan pasar untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- bahwa untuk memenuhi maksud tersebut, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyesuaian Retribusi Pelayanan Pasar Kabupaten Batu Bara; b.
1.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Peraerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681); 2 .
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 3.
- Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4 .
Menetapkan
:
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara;
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR KABUPATEN BATU BARA.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Batu Bara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Batu Bara.
4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Batu Bara
5. Kepala Dinas yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Batu Bara.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan / atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
8. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
9. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
9. 10.Pasar adalah tempat pertemuan antara penjual dan pembeli barang maupun jasa yang dikelola oleh Pemerintah Daerah termasuk area pasar.
10. 11.Pasar Onan adalah yang aktifitasnya berlangsung pada hari pasaran tertentu.
11. 12.Kios adalah bangunan permanen yang antara satu dengan
12. 13.lainnya dipisahkan oleh dinding pemisah mulai dari lantai sampai ke langit langit / penutup atas, dan setiap petak dilengkapi dengan pintu, yang dipergunakan untuk berjualan.
13. 14.Los adalah bangunan tetap, beratap memanjang yang penggunaannya terbagi dalam petak petak dan dipergunakan untuk beijualan.
14. 15.Los dengan sekat adalah bangunan tetap berbentuk memanjang, beratap, dilengkapi dinding penuh sampai atap di sisi belakang dan antar tempat dasaran disekat dengan dinding rendah sebagai pemisah dan dipergunakan untuk beijualan.
15. 16.Los tanpa sekat adalah bangunan tetap, beratap memanjang tanpa dinding yang penggunaannya terbagi dalam petak -petak dan dipergunakan untuk berjualan.
- 17.Los sementara adalah bangunan sementara yang beratap, terletak di atas lahan pasar untuk tempat berjualan yang yang dibangun secara swadaya oleh pedagang.
- 18.Pelataran adalah lahan di area pasar selain kios dan los sebagai tempat beijualan, bongkar muat, dan kegiatan insidentil lainnya yang berada di halaman atau area pasar.
- 19.Pedagang adalah orang dan atau badan yang melakukan aktifitas jual beli barang dan ataujasa di pasar.
- 20.Lerepan adalah penggunaan los untuk menyimpan barang.
- 21.Penjaja adalah orang yang berkeliling membawa dan menawarkan barang dagangan.
- 22.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang - Undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
- 23.Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah rtl Daerah yang bersangkutan.
- 24.Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
- 25.Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besamya jumlah pokok retribusi yang terutang.
- 26.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
- 27.Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan / atau sanksi administrasi berupa bunga dan / atau denda.
- 28.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan / atau bukti dilaksanakan secara objektif dan profesional ## BAB II
Nama, Objek, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Dengan Nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut retribusi
- sebagai pembayaran atas pelayanan yang diberikan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional / sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
Subjek Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan / menikmati pelayanan pasar yang bersangkutan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5
Wajib Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi di wajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi pelayanan pasar.
;
V
GOLONGAN RETRIBUSI
BAB III - GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 6
Retribusi Pelayanan Pasar (Pasar Onan) Kabupaten Batu Bara
- termasuk golongan Retribusi Jasa Umum. v
BAB IV - BESAR TARIF RETRIBUSI
Pasal 7
Besamya tarif retribusi pelayanan pasar ditetapkan sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian tidak

- terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB V

## TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

## Pasal 8

Retribusi Pelayanan Pasar dipungut dengan menggunakan SKRD, Kartu Pasar, Karcis dan atau dokumen yang dipersamakan.

## Pasal 9

?

Kecamatan bertugas melakukan pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar (Pasar Onan) Kabupaten Batu Bara.

## Pasal 10

Pemungutan retribusi berdasarkan Kartu Pasar dan Karcis dinyatakan sah apabila telah diporporasi oleh Dinas Pendapatan.

;

Diundangkan di Lima Puluh pada tanggal \S Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATU BARA,

^


BERITA DAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2016 NOMOR \ 0

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM


RENOLD ASMARA, AP, SH NIP. 19751010 199603 1 002

## BAB VI PENUTUP

## Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batu Bara.

Ditetapkan di Lima Puluh pada tanggal \ S . icvtwjew; 2o\ fe

BUPATI BATU BARA,


1

/

I

*

LAMPIRAN :

PERATURAN BUPATI BATU BARA

NOMOR

: \0

TANGGAL :

\S

20\b Januari

## PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR KABUPATEN BATU BARA

| NO. | JENIS TEMPAT | JENIS KOMODITAS DAGANGAN | TARIF RETRIBUSI |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| I | DENGAN CARA LESEHAN ATAU MENGGUNAKAN PELATARAN DAN BADAN JALAN DIPASAR ONAN | sayuran, buah - btiahan, jamu gendong dan sejenis, ikan kering, lauk-pauk (tahu dan lain sebagainya) alat - alat dapur, umbi-umbian, bumbu, ikan basah, daging, ' sandang, makanan dan minuman | Rp. 2.500,- / minggu |

· · r *

* .