UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 9 Tahun 1974 tentang Ekstradisi b. - c. bahwa perjanjian tersebut pada huruf b perlu disahkan dengan Undang-undang. Hengingat 1. (berlaku 26 Desember 1974)
Pembukaan
Menimbang
:
- a. bahwa untuk memperkuat ikatan persahabatan serta kerj asama yang effektif dalam melakukan peradilan antara Indonesia dan Malaysia perlu diadakan perjanjian ekstradisi~
2. ditanda tangani Indonesia dan bahwa pada tanggal 7 Januari 1974 telah Perjanjian antara Pemerintah Republik Pemerintah Malaysia mengenai Ekstradisi b.
- c. bahwa perjanjian tersebut pada huruf b perlu disahkan dengan Undang-undang.
Hengingat
:
1. Pasal 5 ayat (1) , Pasal 11 dan Pasal 20 ayat (1) Undang› Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Hajelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor Iv/MPRI 1973 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara.
Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
IIIJEMUTU SKAN
Menetapkan
:
UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH MALAYSIA MENGENAI EKSTRADISI.
Pasal 1
Mensahkan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Halaysia mengenai Ekstradisi tertanggal 7 Juni 1974, yang naskahnya dilampirkan pada Undang-undang ini.
Pasal 2
undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya.
Agar supaya setiap orang dapat meriqe t ahu i ny a memerintahkan peng undangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 26 Desember 1974

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SOEHARTO JENDERAL TNI. Di1.lndangkan di Jakarta pada tanggal 26 Desember 1974

Penandatangan: MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd. SUDHARlVlONO, S H.
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 1974 TENTANG
## PENGESAHAN PERJANJIAN
ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH MALAYSIA MENGENAI EKSTRADISI
## I. UMUM:
Untuk mengembangkan kerjasama yang effektif dalam penegakan hukum dan pelaksanaan peradilan, perlu diadakan kerjasama dengan negara tetangga, agar orang-orang yang dicari atau yang telah dipidana dan melarikan diri ke luar negeri tidak dapat meloloskan diri dari hukuman yang seharusnya diterima. Kerjasama yang effektif itu hanya dapat dilakukan dengan perjanjian ekstradisi dengan negara yang bersangkutan.
Mengingat bahwa sampai sekarang Pemerintah Republik Indonesia belum pernah mengadakan perjan]lan ekstradisi dengan negara manapun, maka hal tersebut sangat menghambat pelaksanaan peradilan (administration of justice) yang baik. Dalam hal kejahatan itu ada hubungannya dengan ekonomi dan keuangan maka hal tersebut juga mempunyai pengaruh terhadap pembangunan nasional. Berhubung dengan itu maka sudah waktunya mengadakan perjanjian perjanjian ekstradisi dengan negara lain terutama dengan negara negara tetangga.
Dalam perjanjian ekstradisi dengan Malaysia tersebut sudah dimasukkan semua azas-azas umum yang sudah diakui dan biasa dilakukan dalam hukum internasional mengenai ekstradisi seperti:
- a. azas bahwa tindak pidana yang bersangkutan merupakan tindak pidana baik menurut sistim hukum Indonesia maupun sistim hukurnMalaysia ("double criminality"),
- b. kejahatan politik tidak diserahkan,
- c. hak untuk tidak menyerahkan warganegara sendiri dan lain-lainnya.
Prosedur penangkapan, penahanan dan penyerahan akan tunduk semata-mata pada hukum nasional negara masing-masing.
II.PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
Cukup jelas.
## CATATAN
Di dalam dokumen ini terdapat
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran dalam format gambar. Lampiran-lampiran ini terdiri dari beberapa halaman yang ditampilkan sebagai satu berkas. Dari daftar berikut ini, pilihlah salah satu butir untuk menampilkan lampiran dengan menekan TAB dan kemudian tekanlah ENTER.

## Halaman 1-25

Sumber:

LN 1974/63; TLN NO. 3044

Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEHBARAN NEGARA TAHUN 1974 YANG TELAH DrCETAK ULANG