PERATURAN DAERAH KOTA WALIKOTA Nomor 1 Tahun 2016 tentang BANGUNAN GEDUNG (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
:
WALIKOTA TARAKAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN
NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG
BANGUNAN GEDUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA TARAKAN,
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (4), Pasal 98 ayat (3), Pasal 109 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung.
1.
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
- l. Daerah adalah Kota Tarakan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Tarakan.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3.
4. Walikota adalah Walikota Tarakan. 4.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah sebagai unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas, Lembaga Teknis, Kecamatan dan Kelurahan. 5.
6. Bangunan adalah suatu perwujudan fisik arsitektur yang digunakan sebagai wadah kegiatan manusia. 6.
7. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagarnaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus. 7.
8. Bangunan Gedung Negara adalah bangunan gedung yang digunakan untuk keperluan pemerintah / pemerintah daerah yang menjadi /akan menjadi kekayaan milik negara dan diadakan dengan sumber pembiayaan yang berasal dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber pembiayaan lainnya. 8.
9. Bangunan Gedung Umum adalah Bangunan Gedung yang fungsinya untuk kepentingan publik, baik berupa fungsi keagamaan, fungsi usaha, maupun fungsi sosial dan budaya. 9.
10. Bangunan Gedung Tertentu adalah Bangunan Gedung yang digunakan untuk kepentingan umum dan Bangunan Gedung fungsi khusus, yang dalam pembangunan dan/atau pemanfaatannya membutuhkan
- dengan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana bangunan dan lingkungan.
23. Ruang Terbuka Hijau Pekarangan adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
24. Pedoman Teknis adalah acuan teknis yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan pemerintah dalam bentuk ketentuan teknis penyelenggaraan bangunan gedung.
25. Standar Teknis adalah standar yang dibakukan sebagai standar tata cara, standar spesifikasi, dan standar metode uji, baik berupa Standar Nasional Indonesia maupun standar internasional yang diberlakukan dalam penyelenggaraan bangunan gedung.
26. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah kota yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah.
27. Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan yang selanjutnya disingkat RDTR adalah penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kota ke dalam rencana pemanfaatan kawasan perkotaan.
28. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
29. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat RTBL adalah panduan rancang untuk suatu lingkungan/kawasan yang dimaksudkan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang, penataan bangunan dan lingkungan, serta memuat materi pokok ketentuan program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan pengembangan lingkungan/kawasan.
30. Penyelenggaraan Bangunan Gedung adalah kegiatan pembangunan bangunan gedung yang meliputi proses perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi, serta kegiatan pemanfaatan, pelestarian dan pembongkaran.
31. Perencanaan Teknis adalah proses membuat gambar teknis bangunan gedung dan kelengkapannya yang mengikuti tahapan prarencana, pengembangan rencana dan penyusunan gambar kerja yang terdiri atas: rencana arsitektur, rencana struktur, rencana mekanikal/elektrikal, rencana tata ruang luar, rencana tata ruang dalam/ interior serta rencana spesifikasi teknis, rencana anggaran biaya, dan perhitungan teknis pendukung sesuai pedoman dan standar teknis yang berlaku.
32. Pertimbangan Teknis adalah pertimbangan dari tim ahli bangunan gedung yang disusun secara tertulis dan profesional terkait dengan pemenuhan persyaratan teknis bangunan gedung, baik dalam proses pembangunan, pemanfaatan, pelestarian, maupun pembongkaran bangunan gedung.
33. Pemanfaatan Bangunan Gedung adalah kegiatan memanfaatkan Bangunan Gedung sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan, termasuk kegiatan pemeliharaan, perawatan dan pemeriksaan secara berkala.
34. Pemeriksaan Berkala adalah kegiatan pemeriksaan keandalan seluruh atau sebagian Bangunan Gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau prsarana dan sarananya dalam tenggang waktu tertentu guna menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung.
35. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan
36. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
37. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
38. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RKL adalah upaya penanganan dampak besar terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
39. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup yang disingkat RPL adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
40. Dokumen Pelaksanaan Bangunan Gedung adalah dokumen hasil pelaksanaan konstruksi bangunan gedung, meliputi rencana teknis dan syarat-syarat, gambar-gambar workshop, gambar rancangan bangunan (as built drawing) dan dokumen ikatan kerja.
41. Laik Fungsi adalah suatu kondisi bangunan gedung yang memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung yang ditetapkan.
42. Pemeliharaan adalah kegiatan menjaga keandalan bangunan gedung beserta prasarana dan sarananya agar selalu laik fungsi.
43. Perawatan adalah kegiatan memperbaiki dan/atau mengganti bagian bangunan gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarana agar bangunan gedung tetap laik fungsi.
44. Sertifikat Laik Fungsi yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah terhadap bangunan gedung yang telah selesai dibangun dan telah memenuhi persyaratan kelaikan fungsi
Pasal 2
Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pengaturan lebih lanjut dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, baik dalam pemenuhan persyaratan yang diperlukan dalam penyelenggaraan bangunan gedung, maupun dalam pemenuhan tertib penyelenggaraan bangunan gedung di daerah.
Paragraf 2 Tujuan
Pasal 3
Peraturan Daerah bangunan gedung ini bertujuan:
- a. mewujudkan bangunan yang fungsional dan sesuai dengan tata bangunan yang serasi dan selaras dengan lingkungannya.
- b. mewujudkan tertib penyelenggaraan bangunan gedung yang menjamin keandalan teknis bangunan dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan,
3. mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung: C.
Paragraf 3
Lingkup
Pasal 4
- (1) Ruang lingkup Peraturan Daerah bangunan gedung meliputi :
- a. ketentuan mengenai fungsi dan klasifikasi bangunan gedung,
- b. persyaratan bangunan gedung,
4. Cc. penyelenggaraan bangunan gedung:
- tim ahli bangunan gedung: d.
- peran masyarakat, e.
- pembinaan dalam penyelenggaraan bangunan gedung, f
- sanksi administratif: 8
- Ketentuan penyidikan, h.
- Ketentuan pidana, dan 1.
- Ketentuan peralihan j.
- (2) Untuk bangunan gedung fungsi khusus, dalam hal persyaratan, penyelenggaraan dan pembinaan tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini, maka harus mengikuti peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.
FUNGSI DAN KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG
BAB II - FUNGSI DAN KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 5
- (1) Fungsi bangunan gedung merupakan ketetapan mengenai pemenuhan persyaratan teknis bangunan gedung ditinjau dari segi tata bangunan dan lingkungan maupun keandalannya serta sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam RTRW, RDTR dan/atau RTBL.
- (2) Fungsi Bangunan Gedung meliputi:
- a. bangunan gedung fungsi hunian, dengan fungsi utama sebagai tempat manusia tinggal,
- b. bangunan gedung fungsi keagamaan dengan fungsi utama sebagai tempat manusia melakukan ibadah,
5. bangunan gedung fungsi usaha dengan fungsi utama sebagai tempat manusia melakukan kegiatan usaha,
6. bangunan gedung fungsi sosial dan budaya dengan fungsi utama sebagai tempat manusia melakukan kegiatan sosial dan budaya, d
7. bangunan gedung fungsi khusus dengan fungsi utama sebagai tempat manusia melakukan kegiatan yang mempunyai tingkat kerahasiaan tinggi dan/atau tingkat risiko bahaya tinggi, dan e
8. suatu bangunan gedung dapat memiliki lebih dari satu fungsi. f.
BAB II - FUNGSI DAN KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 6
- (1) Bangunan Gedung fungsi hunian dengan fungsi utama sebagai tempat manusia tinggal dapat berbentuk:
- a. bangunan rumah tinggal tunggal:
- b. bangunan rumah tinggal deret,
4. Cc. bangunan rumah tinggal susun, dan
- d. bangunan rumah tinggal sementara.
- (2) Bangunan gedung fungsi keagamaan dengan fungsi utama sebagai tempat manusia melakukan ibadah keagamaan dapat berbentuk:
- a. bangunan masjid, mushalla, langgar, surau,
- b. bangunan gereja, kapel,
9. Cc. bangunan pura,
- d. bangunan vihara,
- e. bangunan kelenteng, dan
- f. bangunan keagamaan dengan sebutan lainnya.
- (3) Bangunan gedung fungsi usaha dengan fungsi utama sebagai tempat manusia melakukan kegiatan usaha dapat berbentuk:
- a. bangunan gedung perkantoran seperti bangunan perkantoran nonpemerintah dan sejenisnya,
- b. bangunan gedung perdagangan seperti bangunan pasar, pertokoan, pusat perbelanjaan, mal dan sejenisnya,
7. Cc. bangunan gedung pabrik,
8. bangunan gedung perhotelan seperti bangunan hotel, motel, hostel, penginapan dan sejenisnya, d
- e. bangunan gedung wisata dan rekreasi seperti tempat rekreasi, bioskop dan sejenisnya,
- f. bangunan gedung terminal seperti bangunan stasiun kereta api, terminal bus angkutan umum, halte bus, terminal peti kemas, pelabuhan laut, pelabuhan sungai, pelabuhan perikanan, bandar udara:
- g. bangunan gedung tempat penyimpanan sementara seperti bangunan gudang, gedung parkir dan sejenisnya, dan
- h. bangunan gedung tempat penangkaran atau budidaya seperti bangunan sarang burung walet, bangunan peternakan sapi dan sejenisnya.
- (4) Bangunan gedung sosial dan budaya dengan fungsi utama sebagai tempat manusia melakukan kegiatan sosial dan budaya dapat berbentuk:
- a. bangunan gedung pelayanan pendidikan seperti bangunan sekolah taman kanak kanak, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi, kursus dan semacamnya,
- b. bangunan gedung pelayanan kesehatan seperti bangunan puskesmas, poliklinik, rumah bersalin, rumah sakit termasuk pantipanti dan sejenisnya,
16. Cc. bangunan gedung kebudayaan seperti bangunan museum, gedung kesenian, bangunan gedung adat dan sejenisnya,
- d. bangunan gedung laboratorium seperti bangunan laboratorium fisika, laboratorium kimia, dan laboratorium lainnya, dan
- e. bangunan gedung pelayanan umum seperti bangunan stadion, gedung olah raga dan sejenisnya.
19. (S) Bangunan fungsi khusus dengan fungsi utama yang memerlukan tingkat kerahasiaan tinggi untuk kepentingan nasional dan/atau yang mempunyai tingkat risiko bahaya yang tinggi.
- (6) Bangunan gedung lebih dari satu fungsi dengan fungsi utama kombinasi lebih dari satu fungsi dapat berbentuk:
- a. bangunan rumah dengan toko (ruko),
22. bangunan rumah dengan kantor (rukan): b
23. bangunan gedung mal-apartemen-perkantoran,
24. bangunan gedung mal-apartemen-perkantoran-perhotelan, 0
25. 0 dan sejenisnya.
BAB II - FUNGSI DAN KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 7
- (1) Klasifikasi bangunan gedung menurut kelompok fungsi bangunan didasarkan pada pemenuhan syarat administrasi dan persyaratan teknis Bangunan Gedung.
- (2) Fungsi bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 diklasifikasikan
BAB II - FUNGSI DAN KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 8
- (1) Penentuan klasifikasi bangunan gedung atau bagian dari gedung ditentukan
BAB II - FUNGSI DAN KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 9
- (1) Fungsi dan klasifikasi bangunan gedung dapat diubah dengan mengajukan permohonan IMB baru.
- (2) Perubahan fungsi dan klasifikasi bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh pemilik dalam bentuk rencana teknis bangunan gedung sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam RTRW, RDTR dan/atau RTBL.
- (3) Perubahan fungsi dan/atau klasifikasi bangunan gedung wajib diikuti dengan pemenuhan persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung yang baru.
3. (9 Perubahan fungsi dan/atau klasifikasi bangunan gedung harus diikuti dengan perubahan data fungsi dan/atau Klasifikasi Bangunan Gedung.
- (5) Perubahan fungsi dan klasifikasi bangunan gedung ditetapkan oleh Walikota melalui SKPD yang berwenang dan bertanggung jawab dibidang perijinan dalam izin mendirikan Bangunan Gedung, kecuali bangunan gedung fungsi khusus ditetapkan oleh Pemerintah.
PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Bagian Kesatu
Umum
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 10
- (1) Setiap bangunan gedung wajib memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung.
- (2) Persyaratan administratif bangunan gedung meliputi:
- a. status hak atas tanah dan/atau izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah,
- b. status kepemilikan bangunan gedung, dan
- c. IMB.
- (3) Persyaratan teknis Bangunan Gedung meliputi:
- a. persyaratan tata bangunan dan lingkungan yang terdiri atas:
- 1) persyaratan peruntukan lokasi,
- 2) intensitas Bangunan Gedung,
- 3) arsitektur Bangunan Gedung:
- 4) pengendalian dampak lingkungan untuk Bangunan Gedung Tertentu, dan
- 5) rencana tata bangunan dan lingkungan, untuk kawasan yang termasuk dalam Peraturan Walikota tentang RTBL.
- b. persyaratan keandalan Bangunan Gedung terdiri atas:
- 1) persyaratan keselamatan,
- 2) persyaratan kesehatan:
- 3) persyaratan kenyamanan, dan
- 4) persyaratan kemudahan.
Bagian Kedua
Persyaratan Administratif
Paragraf 1
Status Hak Atas Tanah
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 11
- (1) Setiap bangunan gedung harus didirikan di atas tanah yang jelas kepemilikannya, baik milik sendiri atau milik pihak lain.
- (2) Status hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk dokumen sertifikat hak atas tanah atau bentuk dokumen keterangan status tanah lainnya yang sah.
- (3) Dalam hal tanahnya milik pihak lain, bangunan gedung hanya dapat didirikan dengan izin pemanfaatan tanah dari pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dalam bentuk perjanjian tertulis antara pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dengan pemilik bangunan gedung.
- (4) Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat paling sedikit hak dan kewajiban para pihak, luas, letak, dan batas-batas tanah, serta fungsi bangunan gedung dan jangka waktu pemanfaatan tanah.
5. (S5) Bangunan gedung yang karena faktor budaya atau tradisi setempat dibangun di atas air sungai, air laut, air danau wajib mendapatkan izin dari Walikota.
- (6) Bangunan gedung yang akan dibangun di atas tanah milik sendiri atau di atas tanah milik orang lain yang terletak di kawasan rawan bencana alam harus mengikuti persyaratan yang diatur dalam Keterangan Rencana Kota.
Paragraf 2
Status Kepemilikan Bangunan Gedung
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 12
- (1) Status kepemilikan bangunan gedung dibuktikan dengan surat bukti kepemilikan bangunan gedung yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah, kecuali bangunan gedung fungsi khusus oleh Pemerintah.
- (2) Penetapan status kepemilikan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat proses IMB dan/atau pada saat pendataan bangunan gedung, sebagai sarana tertib pembangunan, tertib pemanfaatan dan kepastian hukum atas kepemilikan bangunan gedung.
- (3) Kepemilikan bangunan gedung dapat dialihkan kepada pihak lain.
- (4) Pengalihan hak kepemilikan bangunan gedung kepada pihak lain harus dilaporkan kepada Walikota melalui SKPD yang berwenang dan bertanggung jawab dibidang pekerjaan umum dan tata ruang untuk diterbitkan surat keterangan bukti kepemilikan baru.
- (5) Pengalihan hak kepemilikan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) oleh pemilik bangunan gedung yang bukan pemegang hak atas tanah, terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan pemegang hak atas tanah.
Paragraf 3
Izin Mendirikan Bangunan
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 13
- (1) Setiap orang atau badan wajib memiliki IMB dengan mengajukan permohonan IMB kepada Walikota untuk melakukan kegiatan:
- a. pembangunan bangunan gedung dan/atau prasarana bangunan gedung.
- b. rehabilitasi/renovasi bangunan gedung dan/atau prasarana bangunan gedung meliputi perbaikan/perawatan, perubahan, perluasan/ pengurangan, dan
- c. pemugaran/pelestarian dengan mendasarkan pada surat Keterangan Rencana Kota (advis planning) untuk lokasi yang bersangkutan.
- (2) IMB gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Walikota melalui SKPD yang berwenang dan bertanggung jawab dibidang perijinan, kecuali bangunan gedung fungsi khusus oleh Pemerintah. IMB gedung merupakan satu-satunya perizinan yang diperbolehkan dalam penyelenggaraan bangunan gedung, yang menjadi pengendali penyelenggaraan bangunan gedung.
- (3) SKPD yang berwenang dan bertanggung jawab dibidang penataan ruang wajib memberikan secara cuma-cuma surat Keterangan Rencana Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (Ij untuk lokasi yang bersangkutan kepada setiap orang yang akan mengajukan permohonan IMB sebagai dasar penyusunan rencana teknis Bangunan Gedung.
- (4) Surat Keterangan Rencana Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan ketentuan yang berlaku untuk lokasi yang bersangkutan dan berisi:
- a. fungsi Bangunan Gedung yang dapat dibangun pada lokasi bersangkutan,
- b. ketinggian maksimum Bangunan Gedung yang diizinkan,
9. Cc. jumlah lantai/lapis Bangunan Gedung di bawah permukaan tanah dan KTB yang diizinkan,
- d. garis sempadan dan jarak bebas minimum Bangunan Gedung yang diizinkan,
- e. KDB maksimum yang diizinkan,
- f. KLB maksimum yang diizinkan,
- g. KDH minimum yang diwajibkan,
- h. KTB maksimum yang diizinkan, dan
- i. jaringan utilitas kota.
- (5) Dalam surat Keterangan Rencana Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4 dapat dicantumkan ketentuan khusus yang berlaku untuk lokasi yang bersangkutan.
Paragraf 4
IMB di Atas dan/atau di Bawah Tanah, Air dan/atau
Prasarana/ Sarana Umum
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 14
- (1) Permohonan IMB untuk bangunan gedung yang dibangun di atas dan/atau di bawah tanah, air, atau prasarana dan sarana umum harus mendapatkan persetujuan dari instansi terkait.
- (2) IMB untuk pembangunan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat Pertimbangan Teknis TABG.
- (3) Pembangunan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti standar teknis dan pedoman yang terkait.
Paragraf 5 Kelembagaan
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 15
- (1) Dokumen permohonan IMB diajukan kepada Walikota melalui SKPD yang berwenang dan bertanggung jawab dibidang perijinan.
- (2) Pemeriksaan dokumen rencana teknis dan administratif dilaksanakan oleh instansi teknis pembina yang berwenang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Bangunan Gedung.
3. (39 Walikota dapat melimpahkan sebagian kewenangan penerbitan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada SKPD yang berwenang dan bertanggung jawab dibidang perijinan.
- (4) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempertimbangkan faktor:
- a. efisiensi dan efektivitas:
- b. mendekatkan pelayanan pemberian IMB kepada masyarakat,
- c. fungsi bangunan, klasifikasi bangunan, luasan tanah dan/atau bangunan yang mampu diselenggaraan di kecamatan, dan
- d. kecepatan penanganan penanggulangan darurat dan rehabilitasi bangunan gedung pascabencana.
9. (S5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.
Bagian Ketiga
Persyaratan Teknis Bangunan Gedung
Paragraf 1
Umum
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 16
Persyaratan teknis bangunan gedung meliputi persyaratan tata bangunan dan lingkungan dan persyaratan keandalan bangunan.
Paragraf 2
Persyaratan Tata Bangunan dan Lingkungan
Pasal 18
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3711), 2
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247): 3.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
- Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Numr 4532), 5
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TARAKAN dan
WALIKOTA TARAKAN
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG BANGUNAN GEDUNG.
BABI KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
- l. Daerah adalah Kota Tarakan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Tarakan.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3.
4. Walikota adalah Walikota Tarakan. 4.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah sebagai unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas, Lembaga Teknis, Kecamatan dan Kelurahan. 5.
6. Bangunan adalah suatu perwujudan fisik arsitektur yang digunakan sebagai wadah kegiatan manusia. 6.
7. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagarnaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus. 7.
8. Bangunan Gedung Negara adalah bangunan gedung yang digunakan untuk keperluan pemerintah / pemerintah daerah yang menjadi /akan menjadi kekayaan milik negara dan diadakan dengan sumber pembiayaan yang berasal dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber pembiayaan lainnya. 8.
9. Bangunan Gedung Umum adalah Bangunan Gedung yang fungsinya untuk kepentingan publik, baik berupa fungsi keagamaan, fungsi usaha, maupun fungsi sosial dan budaya. 9.
10. Bangunan Gedung Tertentu adalah Bangunan Gedung yang digunakan untuk kepentingan umum dan Bangunan Gedung fungsi khusus, yang dalam pembangunan dan/atau pemanfaatannya membutuhkan
- dengan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana bangunan dan lingkungan.
23. Ruang Terbuka Hijau Pekarangan adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
24. Pedoman Teknis adalah acuan teknis yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan pemerintah dalam bentuk ketentuan teknis penyelenggaraan bangunan gedung.
25. Standar Teknis adalah standar yang dibakukan sebagai standar tata cara, standar spesifikasi, dan standar metode uji, baik berupa Standar Nasional Indonesia maupun standar internasional yang diberlakukan dalam penyelenggaraan bangunan gedung.
26. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah kota yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah.
27. Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan yang selanjutnya disingkat RDTR adalah penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kota ke dalam rencana pemanfaatan kawasan perkotaan.
28. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
29. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat RTBL adalah panduan rancang untuk suatu lingkungan/kawasan yang dimaksudkan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang, penataan bangunan dan lingkungan, serta memuat materi pokok ketentuan program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan pengembangan lingkungan/kawasan.
30. Penyelenggaraan Bangunan Gedung adalah kegiatan pembangunan bangunan gedung yang meliputi proses perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi, serta kegiatan pemanfaatan, pelestarian dan pembongkaran.
31. Perencanaan Teknis adalah proses membuat gambar teknis bangunan gedung dan kelengkapannya yang mengikuti tahapan prarencana, pengembangan rencana dan penyusunan gambar kerja yang terdiri atas: rencana arsitektur, rencana struktur, rencana mekanikal/elektrikal, rencana tata ruang luar, rencana tata ruang dalam/ interior serta rencana spesifikasi teknis, rencana anggaran biaya, dan perhitungan teknis pendukung sesuai pedoman dan standar teknis yang berlaku.
32. Pertimbangan Teknis adalah pertimbangan dari tim ahli bangunan gedung yang disusun secara tertulis dan profesional terkait dengan pemenuhan persyaratan teknis bangunan gedung, baik dalam proses pembangunan, pemanfaatan, pelestarian, maupun pembongkaran bangunan gedung.
33. Pemanfaatan Bangunan Gedung adalah kegiatan memanfaatkan Bangunan Gedung sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan, termasuk kegiatan pemeliharaan, perawatan dan pemeriksaan secara berkala.
34. Pemeriksaan Berkala adalah kegiatan pemeriksaan keandalan seluruh atau sebagian Bangunan Gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau prsarana dan sarananya dalam tenggang waktu tertentu guna menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung.
35. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan
36. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
37. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
38. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RKL adalah upaya penanganan dampak besar terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
39. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup yang disingkat RPL adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
40. Dokumen Pelaksanaan Bangunan Gedung adalah dokumen hasil pelaksanaan konstruksi bangunan gedung, meliputi rencana teknis dan syarat-syarat, gambar-gambar workshop, gambar rancangan bangunan (as built drawing) dan dokumen ikatan kerja.
41. Laik Fungsi adalah suatu kondisi bangunan gedung yang memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung yang ditetapkan.
42. Pemeliharaan adalah kegiatan menjaga keandalan bangunan gedung beserta prasarana dan sarananya agar selalu laik fungsi.
43. Perawatan adalah kegiatan memperbaiki dan/atau mengganti bagian bangunan gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarana agar bangunan gedung tetap laik fungsi.
44. Sertifikat Laik Fungsi yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah terhadap bangunan gedung yang telah selesai dibangun dan telah memenuhi persyaratan kelaikan fungsi
Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pengaturan lebih lanjut dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, baik dalam pemenuhan persyaratan yang diperlukan dalam penyelenggaraan bangunan gedung, maupun dalam pemenuhan tertib penyelenggaraan bangunan gedung di daerah.
Paragraf 2 Tujuan
Peraturan Daerah bangunan gedung ini bertujuan:
- a. mewujudkan bangunan yang fungsional dan sesuai dengan tata bangunan yang serasi dan selaras dengan lingkungannya.
- b. mewujudkan tertib penyelenggaraan bangunan gedung yang menjamin keandalan teknis bangunan dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan,
3. mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung: C.
Paragraf 3
Lingkup
- (1) Ruang lingkup Peraturan Daerah bangunan gedung meliputi :
- a. ketentuan mengenai fungsi dan klasifikasi bangunan gedung,
- b. persyaratan bangunan gedung,
4. Cc. penyelenggaraan bangunan gedung:
- tim ahli bangunan gedung: d.
- peran masyarakat, e.
- pembinaan dalam penyelenggaraan bangunan gedung, f
- sanksi administratif: 8
- Ketentuan penyidikan, h.
- Ketentuan pidana, dan 1.
- Ketentuan peralihan j.
- (2) Untuk bangunan gedung fungsi khusus, dalam hal persyaratan, penyelenggaraan dan pembinaan tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini, maka harus mengikuti peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.
FUNGSI DAN KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG
- (1) Fungsi bangunan gedung merupakan ketetapan mengenai pemenuhan persyaratan teknis bangunan gedung ditinjau dari segi tata bangunan dan lingkungan maupun keandalannya serta sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam RTRW, RDTR dan/atau RTBL.
- (2) Fungsi Bangunan Gedung meliputi:
- a. bangunan gedung fungsi hunian, dengan fungsi utama sebagai tempat manusia tinggal,
- b. bangunan gedung fungsi keagamaan dengan fungsi utama sebagai tempat manusia melakukan ibadah,
5. bangunan gedung fungsi usaha dengan fungsi utama sebagai tempat manusia melakukan kegiatan usaha,
6. bangunan gedung fungsi sosial dan budaya dengan fungsi utama sebagai tempat manusia melakukan kegiatan sosial dan budaya, d
7. bangunan gedung fungsi khusus dengan fungsi utama sebagai tempat manusia melakukan kegiatan yang mempunyai tingkat kerahasiaan tinggi dan/atau tingkat risiko bahaya tinggi, dan e
8. suatu bangunan gedung dapat memiliki lebih dari satu fungsi. f.
- (1) Bangunan Gedung fungsi hunian dengan fungsi utama sebagai tempat manusia tinggal dapat berbentuk:
- a. bangunan rumah tinggal tunggal:
- b. bangunan rumah tinggal deret,
4. Cc. bangunan rumah tinggal susun, dan
- d. bangunan rumah tinggal sementara.
- (2) Bangunan gedung fungsi keagamaan dengan fungsi utama sebagai tempat manusia melakukan ibadah keagamaan dapat berbentuk:
- a. bangunan masjid, mushalla, langgar, surau,
- b. bangunan gereja, kapel,
9. Cc. bangunan pura,
- d. bangunan vihara,
- e. bangunan kelenteng, dan
- f. bangunan keagamaan dengan sebutan lainnya.
- (3) Bangunan gedung fungsi usaha dengan fungsi utama sebagai tempat manusia melakukan kegiatan usaha dapat berbentuk:
- a. bangunan gedung perkantoran seperti bangunan perkantoran nonpemerintah dan sejenisnya,
- b. bangunan gedung perdagangan seperti bangunan pasar, pertokoan, pusat perbelanjaan, mal dan sejenisnya,
7. Cc. bangunan gedung pabrik,
8. bangunan gedung perhotelan seperti bangunan hotel, motel, hostel, penginapan dan sejenisnya, d
- e. bangunan gedung wisata dan rekreasi seperti tempat rekreasi, bioskop dan sejenisnya,
- f. bangunan gedung terminal seperti bangunan stasiun kereta api, terminal bus angkutan umum, halte bus, terminal peti kemas, pelabuhan laut, pelabuhan sungai, pelabuhan perikanan, bandar udara:
- g. bangunan gedung tempat penyimpanan sementara seperti bangunan gudang, gedung parkir dan sejenisnya, dan
- h. bangunan gedung tempat penangkaran atau budidaya seperti bangunan sarang burung walet, bangunan peternakan sapi dan sejenisnya.
- (4) Bangunan gedung sosial dan budaya dengan fungsi utama sebagai tempat manusia melakukan kegiatan sosial dan budaya dapat berbentuk:
- a. bangunan gedung pelayanan pendidikan seperti bangunan sekolah taman kanak kanak, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi, kursus dan semacamnya,
- b. bangunan gedung pelayanan kesehatan seperti bangunan puskesmas, poliklinik, rumah bersalin, rumah sakit termasuk pantipanti dan sejenisnya,
16. Cc. bangunan gedung kebudayaan seperti bangunan museum, gedung kesenian, bangunan gedung adat dan sejenisnya,
- d. bangunan gedung laboratorium seperti bangunan laboratorium fisika, laboratorium kimia, dan laboratorium lainnya, dan
- e. bangunan gedung pelayanan umum seperti bangunan stadion, gedung olah raga dan sejenisnya.
19. (S) Bangunan fungsi khusus dengan fungsi utama yang memerlukan tingkat kerahasiaan tinggi untuk kepentingan nasional dan/atau yang mempunyai tingkat risiko bahaya yang tinggi.
- (6) Bangunan gedung lebih dari satu fungsi dengan fungsi utama kombinasi lebih dari satu fungsi dapat berbentuk:
- a. bangunan rumah dengan toko (ruko),
22. bangunan rumah dengan kantor (rukan): b
23. bangunan gedung mal-apartemen-perkantoran,
24. bangunan gedung mal-apartemen-perkantoran-perhotelan, 0
25. 0 dan sejenisnya.
- (1) Klasifikasi bangunan gedung menurut kelompok fungsi bangunan didasarkan pada pemenuhan syarat administrasi dan persyaratan teknis Bangunan Gedung.
- (2) Fungsi bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 diklasifikasikan
- (1) Penentuan klasifikasi bangunan gedung atau bagian dari gedung ditentukan
- (1) Fungsi dan klasifikasi bangunan gedung dapat diubah dengan mengajukan permohonan IMB baru.
- (2) Perubahan fungsi dan klasifikasi bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh pemilik dalam bentuk rencana teknis bangunan gedung sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam RTRW, RDTR dan/atau RTBL.
- (3) Perubahan fungsi dan/atau klasifikasi bangunan gedung wajib diikuti dengan pemenuhan persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung yang baru.
3. (9 Perubahan fungsi dan/atau klasifikasi bangunan gedung harus diikuti dengan perubahan data fungsi dan/atau Klasifikasi Bangunan Gedung.
- (5) Perubahan fungsi dan klasifikasi bangunan gedung ditetapkan oleh Walikota melalui SKPD yang berwenang dan bertanggung jawab dibidang perijinan dalam izin mendirikan Bangunan Gedung, kecuali bangunan gedung fungsi khusus ditetapkan oleh Pemerintah.
PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Bagian Kesatu
Umum
- (1) Setiap bangunan gedung wajib memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung.
- (2) Persyaratan administratif bangunan gedung meliputi:
- a. status hak atas tanah dan/atau izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah,
- b. status kepemilikan bangunan gedung, dan
- c. IMB.
- (3) Persyaratan teknis Bangunan Gedung meliputi:
- a. persyaratan tata bangunan dan lingkungan yang terdiri atas:
- 1) persyaratan peruntukan lokasi,
- 2) intensitas Bangunan Gedung,
- 3) arsitektur Bangunan Gedung:
- 4) pengendalian dampak lingkungan untuk Bangunan Gedung Tertentu, dan
- 5) rencana tata bangunan dan lingkungan, untuk kawasan yang termasuk dalam Peraturan Walikota tentang RTBL.
- b. persyaratan keandalan Bangunan Gedung terdiri atas:
- 1) persyaratan keselamatan,
- 2) persyaratan kesehatan:
- 3) persyaratan kenyamanan, dan
- 4) persyaratan kemudahan.
Bagian Kedua
Persyaratan Administratif
Paragraf 1
Status Hak Atas Tanah
- (1) Setiap bangunan gedung harus didirikan di atas tanah yang jelas kepemilikannya, baik milik sendiri atau milik pihak lain.
- (2) Status hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk dokumen sertifikat hak atas tanah atau bentuk dokumen keterangan status tanah lainnya yang sah.
- (3) Dalam hal tanahnya milik pihak lain, bangunan gedung hanya dapat didirikan dengan izin pemanfaatan tanah dari pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dalam bentuk perjanjian tertulis antara pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dengan pemilik bangunan gedung.
- (4) Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat paling sedikit hak dan kewajiban para pihak, luas, letak, dan batas-batas tanah, serta fungsi bangunan gedung dan jangka waktu pemanfaatan tanah.
5. (S5) Bangunan gedung yang karena faktor budaya atau tradisi setempat dibangun di atas air sungai, air laut, air danau wajib mendapatkan izin dari Walikota.
- (6) Bangunan gedung yang akan dibangun di atas tanah milik sendiri atau di atas tanah milik orang lain yang terletak di kawasan rawan bencana alam harus mengikuti persyaratan yang diatur dalam Keterangan Rencana Kota.
Paragraf 2
Status Kepemilikan Bangunan Gedung
- (1) Status kepemilikan bangunan gedung dibuktikan dengan surat bukti kepemilikan bangunan gedung yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah, kecuali bangunan gedung fungsi khusus oleh Pemerintah.
- (2) Penetapan status kepemilikan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat proses IMB dan/atau pada saat pendataan bangunan gedung, sebagai sarana tertib pembangunan, tertib pemanfaatan dan kepastian hukum atas kepemilikan bangunan gedung.
- (3) Kepemilikan bangunan gedung dapat dialihkan kepada pihak lain.
- (4) Pengalihan hak kepemilikan bangunan gedung kepada pihak lain harus dilaporkan kepada Walikota melalui SKPD yang berwenang dan bertanggung jawab dibidang pekerjaan umum dan tata ruang untuk diterbitkan surat keterangan bukti kepemilikan baru.
- (5) Pengalihan hak kepemilikan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) oleh pemilik bangunan gedung yang bukan pemegang hak atas tanah, terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan pemegang hak atas tanah.
Paragraf 3
Izin Mendirikan Bangunan
- (1) Setiap orang atau badan wajib memiliki IMB dengan mengajukan permohonan IMB kepada Walikota untuk melakukan kegiatan:
- a. pembangunan bangunan gedung dan/atau prasarana bangunan gedung.
- b. rehabilitasi/renovasi bangunan gedung dan/atau prasarana bangunan gedung meliputi perbaikan/perawatan, perubahan, perluasan/ pengurangan, dan
- c. pemugaran/pelestarian dengan mendasarkan pada surat Keterangan Rencana Kota (advis planning) untuk lokasi yang bersangkutan.
- (2) IMB gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Walikota melalui SKPD yang berwenang dan bertanggung jawab dibidang perijinan, kecuali bangunan gedung fungsi khusus oleh Pemerintah. IMB gedung merupakan satu-satunya perizinan yang diperbolehkan dalam penyelenggaraan bangunan gedung, yang menjadi pengendali penyelenggaraan bangunan gedung.
- (3) SKPD yang berwenang dan bertanggung jawab dibidang penataan ruang wajib memberikan secara cuma-cuma surat Keterangan Rencana Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (Ij untuk lokasi yang bersangkutan kepada setiap orang yang akan mengajukan permohonan IMB sebagai dasar penyusunan rencana teknis Bangunan Gedung.
- (4) Surat Keterangan Rencana Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan ketentuan yang berlaku untuk lokasi yang bersangkutan dan berisi:
- a. fungsi Bangunan Gedung yang dapat dibangun pada lokasi bersangkutan,
- b. ketinggian maksimum Bangunan Gedung yang diizinkan,
9. Cc. jumlah lantai/lapis Bangunan Gedung di bawah permukaan tanah dan KTB yang diizinkan,
- d. garis sempadan dan jarak bebas minimum Bangunan Gedung yang diizinkan,
- e. KDB maksimum yang diizinkan,
- f. KLB maksimum yang diizinkan,
- g. KDH minimum yang diwajibkan,
- h. KTB maksimum yang diizinkan, dan
- i. jaringan utilitas kota.
- (5) Dalam surat Keterangan Rencana Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4 dapat dicantumkan ketentuan khusus yang berlaku untuk lokasi yang bersangkutan.
Paragraf 4
IMB di Atas dan/atau di Bawah Tanah, Air dan/atau
Prasarana/ Sarana Umum
- (1) Permohonan IMB untuk bangunan gedung yang dibangun di atas dan/atau di bawah tanah, air, atau prasarana dan sarana umum harus mendapatkan persetujuan dari instansi terkait.
- (2) IMB untuk pembangunan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat Pertimbangan Teknis TABG.
- (3) Pembangunan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti standar teknis dan pedoman yang terkait.
Paragraf 5 Kelembagaan
- (1) Dokumen permohonan IMB diajukan kepada Walikota melalui SKPD yang berwenang dan bertanggung jawab dibidang perijinan.
- (2) Pemeriksaan dokumen rencana teknis dan administratif dilaksanakan oleh instansi teknis pembina yang berwenang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Bangunan Gedung.
3. (39 Walikota dapat melimpahkan sebagian kewenangan penerbitan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada SKPD yang berwenang dan bertanggung jawab dibidang perijinan.
- (4) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempertimbangkan faktor:
- a. efisiensi dan efektivitas:
- b. mendekatkan pelayanan pemberian IMB kepada masyarakat,
- c. fungsi bangunan, klasifikasi bangunan, luasan tanah dan/atau bangunan yang mampu diselenggaraan di kecamatan, dan
- d. kecepatan penanganan penanggulangan darurat dan rehabilitasi bangunan gedung pascabencana.
9. (S5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.
Bagian Ketiga
Persyaratan Teknis Bangunan Gedung
Paragraf 1
Umum
Persyaratan teknis bangunan gedung meliputi persyaratan tata bangunan dan lingkungan dan persyaratan keandalan bangunan.
Paragraf 2
Persyaratan Tata Bangunan dan Lingkungan
Persyaratan tata bangunan dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 meliputi persyaratan peruntukan dan intensitas bangunan gedung, persyaratan arsitektur Bangunan Gedung dan persyaratan pengendalian dampak lingkungan.
- (1) Persyaratan peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 merupakan ketentuan guna fungsi ruang dalam lahan/lingkungan tertentu yang ditetapkan dalam RTRW, RDTR dan/atau RTBL.
- (2) Bangunan Gedung harus diselenggarakan sesuai dengan peruntukan yang telah ditetapkan dalam RTRW, RDTR dan/atau RTBL dari lokasi yang bersangkutan.
- (3) Peruntukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan peruntukan utama sedangkan apabila pada bangunan terdapat peruntukan penunjang maka dapat berkonsultasi dengan SKPD yang berwenang dan bertanggung jawab dibidang penataan ruang.
- (4) SKPD yang berwenang dan bertanggung jawab dibidang penataan ruang memberikan informasi mengenai peruntukan lokasi atau ketentuan tata bangunan dan lingkungan lainnya kepada setiap pihak yang memerlukan secara cuma-cuma.
- (5) Bangunan Gedung yang dibangun:
- a. di atas prasarana dan sarana umum,
6. b.di bawah prasarana dan sarana umum,
7. c.di bawah atau di atas air:
8. d.di daerah jaringan transmisi listrik tegangan tinggi,
- e. di daerah yang berpotensi bencana alam, dan
- f. di kawasan keselamatan operasional penerbangan (KKOP),
11. harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan memperoleh pertimbangan serta persetujuan dari Pemerintah Daerah dan/atau instansi terkait lainnya.
- (6) Bagi daerah yang belum memiliki RTRW kota, RDTRK dan/atau RTBL untuk lokasi yang bersangkutan, Walikota dapat memberikan persetujuan mendirikan bangunan gedung pada daerah tersebut untuk jangka waktu sementara.
- (7) Dalam hal terjadi perubahan RTRW kota, RDTRK dan/atau RTBL yang mengakibatkan perubahan peruntukan lokasi, maka fungsi bangunan gedung yang tidak sesuai dengan peruntukan yang baru wajib disesuaikan.
- (8) Fungsi bangunan gedung yang tidak sesuai dengan peruntukan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat dilakukan penyesuaian paling lama 5 (lima) tahun, kecuali untuk rumah tinggal tunggal paling lama 10 (sepuluh) tahun sejak pemberitahuan penetapan RTRW kota, RDTRK dan/atau RTBL oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik bangunan gedung.
- (9) Terdapat kerugian yang timbul akibat perubahan peruntukan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Pemerintah Daerah memberikan penggantian yang layak kepada pemilik bangunan gedung sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (10) Penggantian oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (8) hanya diberikan kepada pemilik bangunan yang memiliki IMB.
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 19
- (1) Persyaratan intensitas bangunan gedung meliputi:
- a. Persyaratan kepadatan meliputi ketentuan KDB, KLB dan KDH serta koefisien tapak basement,
- b. Ketinggian meliputi ketentuan tentang tinggi bangunan yag ditinjau
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 20
- (1) Setiap mendirikan bangunan gedung, fungsinya harus sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam :
- c. RTBL untuk lokasi/kawasan tertentu.
- (2) Peruntukan lokasi/kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan peruntukan utama, sedangkan apabila pada bangunan gedung terdapat peruntukan penunjang harus berkonsultasi dengan SKPD yang berwenang dan bertanggungjawab dibidang penataan ruang terlebih dahulu.
- (3) Setiap pihak yang memerlukan, berhak mendapatkan keterangan tentang peruntukan lokasi/kawasan dan intensitas bangunan gedung pada lokasi/kawasan dan/atau ruang tempat bangunan gedung akan dibangun dari SKPD yang berwenang dan bertanggungjawab dibidang penataan ruang.
5. (4 Untuk pembangunan di atas jalan umum, saluran, atau sarana lain, atau yang melintasi sarana dan prasarana jaringan kota, atau di bawah /di atas air, atau pada daerah hantaran udara (transmisi) tegangan tinggi, harus mendapat persetujuan khusus dari Walikota dengan
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 21
- (1) Setiap bangunan gedung yang dibangun dan dimanfaatkan memenuhi kepadatan bangunan yang diatur dalam KDB sesuai yang ditetapkan untuk lokasi/ kawasan yang bersangkutan.
- (2) Penetapan KDB didasarkan pada luas kapling atau persil peruntukan atau fungsi lahan dan daya dukung lingkungan.
- (3) Apabila ketentuan besarnya KDB tidak ditentukan, maka besarnya KDB maksimum adalah 606 (enam pulu persen) dari luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai.
- (4) Kepadatan bangunan gedung dihitung
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 22
- (1) Setiap bangunan gedung yang didirikan tidak boleh melebihi ketentuan kepadatan dan ketinggian yang ditetapkan dalam RTRW, RDTRK, dan/atau RTBL.
- (2) Persyaratan ketinggian bangunan ditetapkan dalam bentuk KLB dan/atau jumlah lantai bangunan.
- (3) Penetapan KLB dan/atau jumlah lantai bangunan didasarkan pada peruntukan lahan, lokasi lahan, daya dukung lingkungan, keselamatan dan pertimbangan arsitektur kota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penentuan besaran kepadatan dan ketinggian bangunan gedung diatur dengan Peraturan Walikota.
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 23
- (1) Setiap bangunan gedung yang didirikan tidak boleh melanggar ketentuan jarak bebas bangunan gedung yang ditetapkan dalam RTRW Kota, RDTRK, dan/atau RTBL.
- (2) Ketentuan jarak bebas bangunan gedung ditetapkan dalam bentuk :
- a. GSB gedung dengan as jalan, tepi sungai, tepi pantai, jalan kereta api, dan/atau jaringan tegangan tinggi, dan
- b. jarak antara bangunan gedung dengan batas batas persil, jarak antar bangunan gedung, dan jarak antara as jalan dengan pagar halaman yang diizinkan pada lokasi yang bersangkutan, yang diberlakukan per kaveling, per persil, dan/atau per kawasan.
- (3) Penetapan garis sempadan bangunan gedung dengan tepi jalan, tepi sungai, tepi pantai, tepi danau, jalan kereta api, dan/atau jaringan tegangan tinggi didasarkan pada pertimbangan keselamatan dan kesehatan.
- (4) Penetapan jarak antara hangunan gedung dengan batas persil, dan jarak antara as jalan dan pagar halaman yang diizinkan pada lokasi yang bersangkutan harus didasarkan pada pertimbangan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan.
- (5) Penetapan jarak bebas bangunan gedung atau bagian bangunan gedung yang dibangun di bawah permukaan tanah didasarkan pada jaringan utilitas umum yang ada atau yang akan dibangun
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penentuan besaran jarak bebas bangunan gedung diatur dengan Peraturan Walikota.
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 24
- (1) KDH ditentukan atas dasar keserasian dan keseimbangan ekosistem lingkungan dan resapan air permukaan tanah.
- (2) Ketentuan besarnya KDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan rencana tata ruang dan RTH
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 25
- (1) Ketinggian permukaan lantai dasar bangunan ditetapkan paling rendah 15 cm (lima belas sentimeter) di atas titik tertinggi permukaan pekarangan, atau paling tinggi 50 cm (lima puluh sentimeter) di atas titik tertinggi permukaan jalan yang berbatasan.
- (2) Pada bangunan khusus/monumental tinggi lantai dasar suatu bangunan paling tinggi 120 cm (seratus dua puluh sentimeter) di atas titik tertinggi permukaan jalan yang berbatasan.
- (3) Apabila tinggi tanah pekarangan terdapat kemiringan yang curam atau perbedaan yang tinggi antara jalan dengan tanah asli suatu perpetakan, maka tinggi lantai dasar ditetapkan oleh SKPD yang berwenang dan bertanggung jawab dibidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dengan
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 26
- (1) Ketinggian bangunan gedung ditentukan sesuai dengan rencana tata ruang.
- (2) Ketinggian bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 27
- (1) Tinggi ruang dari lantai penuh ke lantai penuh berikutnya paling tinggi 5 m (lima meter) dan paling rendah 3 m (tiga meter). mn
- (2) Bangunan tempat ibadah, gedung pertemuan, gedung pertunjukan, gedung sekolah, bangunan monumental, gedung olah raga, bangunan serba guna dan bangunan gedung sejenis lainnya dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tinggi ruang utilitas di atas atap (penthouse), tidak boleh melebihi 2,40 m (dua koma empat puluh meter), diukur secara vertikal dari plat atap bangunan sedangkan untuk ruang mesin lift atau keperluan teknis lainnya diperkenankan lebih disesuaikan dengan keperluannya.
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 28
- (1) Tinggi pagar batas pekarangan samping dan belakang untuk bangunan renggang maksimal tinggi 3 m (tiga meter) di atas permukaan tanah pekarangan dan apabila pagar merupakan dinding bangunan bertingkat atau berfungsi sebagai pembatas pandangan, maka tinggi tembok paling tinggi 7 m (tujuh meter) dari permukaan tanah pekarangan.
- (2) Apabila terdapat perbedaan ketinggian permukaan tanah pekarangan antara satu kavling dengan kavling yang bersebelahan lebih dari 2 m (dua meter), maka harus dilengkapi dengan konstruksi penahan tanah.
- (3) Konstruksi penahan tanah sebagaimana ayat (2) harus didesain dengan memperhitungkan beban pagar.
- (4) Tinggi pagar pada GSJ dengan GSB pada bangunan rumah tinggal paling tinggi 1,50 m (satu koma lima puluh meter) di atas permukaan tanah, dan untuk bangunan bukan rumah tinggal termasuk untuk bangunan industri paling tinggi 2,50 m (dua koma lima puluh meter), di atas permukaan tanah pekarangan serta disesuaikan pagar sekelilingnya.
- (5) Pagar pada GSJ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus tembus pandang kecuali untuk bagian bawahnya paling tinggi 50 cm (lima puluh centimeter), diatas permukaan tanah pekarangan dapat tidak tembus pandang.
6. (e) Pagar pada kapling posisi sudut harus membentuk radius/serongan dengan mempertimbangkan fungsi jalan dan keleluasaan pandangan menyamping lalu lintas.
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 29
- (1) Pintu pekarangan harus membuka kedalam dan/atau tidak boleh melebihi GSJ.
- (2) Letak pintu pekarangan untuk kendaraan bermotor roda empat pada persil sudut untuk bangunan rumah tinggal paling rendah 8 m (delapan meter) dan untuk bangunan bukan rumah tinggal paling rendah 20 m (dua puluh meter) dihitung dari titik belok tikungan.
- (3) Bagi persil kecil yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), letak pintu pagar untuk kendaraan bermotor roda empat adalah pada salah satu ujung batas pekarangan.
- (4) Oprit jalan keluar/masuk tidak boleh menggunakan ruang milik jalan.
- (5) Untuk bangunan tunggal lebar jalan masuk pekarangan paling tinggi 50Yo (lima puluh persen) dari lebar persil.
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 30
Walikota menetapkan lokasi untuk bangunan fasilitas umum dengan tetap
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 31
- (1) GSB terluar yang sejajar dengan as jalan (rencana jalan)/tepi sungai/tepi pantai ditentukan
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 32
- ( Garis sempadan untuk gedung yang dibangun di tepi pantai/danau/sungai, apabila tidak ditetapkan lain adalah sebesar 100 m (seratus meter) dari garis pasang tertinggi untuk bangunan gedung di tepi pantai, dan 50 m (lima puluh meter) untuk bangunan gedung di tepi danau/sungai.
- (2) Besarnya garis sempadan pantai/danau/sungai di luar sebagaimana dimaksud ayat (1) lebih lanjut ditetapkan dalam Peraturan Walikota.
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 33
- (1) Jarak antara massa/blok bangunan umum satu lantai yang satu dengan lainnya dalam satu kavling atau antara kavling paling sedikit adalah 4 m (empat meter).
- (2) Jarak antara massa/blok bangunan umum bertingkat dalam satu kavling atau antara kavling satu dengan lainnya ditambah 0.5 m (nol koma lima meter) untuk setiap kenaikan 1 (satu) lantai.
Paragraf 4
Persyaratan Arsitektur Bangunan Gedung
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 34
Persyaratan arsitektur bangunan gedung meliputi persyaratan penampilan bangunan gedung, tata ruang dalam, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan bangunan gedung dengan lingkungannya, dengan
mempertimbangkan adanya keseimbangan antara nilai-nilai sosial budaya lokal, kesejarahan dan pertumbuhan historis kota, serta pertimbangan terhadap penerapan berbagai perkembangan arsitektur dan rekayasa.
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 35
Penampilan bangunan gedung harus:
- a. didasari konsep arsitektur yang bertumpu pada pengembangan arsitektur lokal dan diperkaya dengan arsitektur yang sedang berkembang.
- b. estetis, berkarakter, dan memiliki kekhasan wajah dan bentuknya.
3. tidak menjadi tertutup elemen penanda pada wajahnya. C.
- d. memiliki wajah belakang yang dirancang dapat menjadi latar bagi bangunan lain.
- e. memiliki wajah
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 36
- (1) Tata ruang dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, harus mempertimbangkan fungsi ruang, arsitektur bangunan gedung, dan keandalan bangunan gedung.
- (2) Pertimbangan fungsi ruang diwujudkan dalam efisiensi dan efektivitas tata ruang dalam.
- 3) Tata ruang dalam pada bangunan gedung harus:
- a. menjamin dan memenuhi persyaratan kesehatan, keselamatan, kenyamanan dan kemudahan.
- b. menjamin kelancaran sirkulasi dan kegiatan yang diwadahinya.
- Cc. menjamin kesesuaian fungsi dan jenis kebutuhan ruang dengan kapasitasnya, dan
- d. menjamin terciptanya kenyamanan bagi penyandang cacat dan lanjut usia
- e. menjamin terciptanya privasi dan kenyamanan bagi penggunanya.
- (4) Jaminan dan pemenuhan persyaratan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a, diwujudkan dalam tata pencahayaan alami dan / atau buatan, ventilasi udara alami dan/atau buatan, dan penggunaan bahan bangunan.
- (S) Jaminan dan pemenuhan persyaratan keselamatan sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a, diwujudkan dalam penggunaan bahan bangunan dan saranajalan keluar yang mudah.
- (6) Jaminan dan pemenuhan persyaratan kenyamanan dan kemudahan sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a, diwujudkan dalam besaran ruang, sirkulasi dalam ruang, aksesibilitas dan penggunaan bahan bangunan.
- (7) Pertimbangan arsitektur bangunan gedung diwujudkan dalam pemenuhan tata ruang dalam terhadap kaidah-kaidah arsitektur bangunan gedung secara keseluruhan.
- (8) Pertimbangan keandalan bangunan gedung diwujudkan dalam pemenuhan persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan tata ruang dalam.
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 37
- (1) Perencanaan ruang dalam bangunan tempat tinggal paling sedikit harus memiliki ruang-ruang fungsi utama yang terdiri dari ruang pribadi, ruang bersama dan ruang pelayanan.
- (2) Ruang penunjang dapat ditambahkan dengan tujuan memenuhi kebutuhan kegiatan penghuninya dengan tetap
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 38
- (1) Keseimbangan, keserasian dan keselarasan bangunan gedung dengan lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 mempertimbangkan terciptanya ruang luar bangunan gedung dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang seimbang, serasi dan selaras dengan lingkungannya.
- (2) Pertimbangan terhadap terciptanya ruang luar bangunan gedung dan ruang terbuka hijau diwujudkan dalam pemenuhan persyaratan daerah resapan, akses penyelamatan, sirkulasi kendaraan dan manusia, serta terpenuhinya kebutuhan prasarana dan sarana di luar bangunan gedung.
- 3) Perencanaan bangunan gedung tidak diperbolehkan menghalangi pandangan lalu lintas.
- (4) Setiap bangunan gedung, baik secara langsung atau tidak langsung tidak diperbolehkan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan umum, keseimbangan/pelestarian lingkungan dan kesehatan lingkungan.
- (5) Tata letak bangunan gedung pada tapak harus:
- a. menjamin ketersediaan area pengamanan bangunan gedung berupa ruang terbuka sebagian atau sepanjang batas tapak bangunan gedung,
- b. mempertimbangkan fungsi bagian bangunan gedung yang memanfaatkan dinding batas tapaknya dimungkinkan berfungsi juga sebagai media sirkulasi evakuasi/penyelamatan bila terjadi kebakaran, dan
- c. menjamin keselamatan bangunan cagar budaya di sebelah tapak bangunan gedungnya.
- (6) RTH pada tapak harus menjamin tersedianya RTH pada tapak bangunan gedung yang luasannya didasarkan pada ketentuan koefisien dasar bangunan dan peruntukan bangunan yang berlaku di kawasannya yang meliputi :
- a. menjamin tersedianya RTH pengganti pada tapak bangunan gedung dengan luasan terbuka hijau yang dirancang sebagai bagian dari bangunan gedung yang mempertimbangkan kondisi lingkungan setempat,
- b. menjamin tersedianya vegetasi jenis pohon peneduh pada tapak bangunan gedung yang luasan tajuknya cukup menaungi ruang terbuka yang permukaannya diperkeras,
- c. menjamin kelestarian atau pengadaan vegetasi pohon peneduh pada ruang terbuka di lingkungan sekitarnya sebagai elemen lansekap lingkungannya, dan
- d. menjamin tersedianya area resapan air pada tapak bangunan gedung.
- (7) Daerah Hijau Bangunan (DHB) dapat berupa taman atap atau penanaman pada sisi bangunan,
- (8) Daerah Hijau Bangunan (DHB) merupakan bagian dari kewajiban pemohon IMB untuk menyediakan RTHP dengan luas maksimum 25Y6 (dua puluh lima persen) dari RTHP.
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 39
- (1) Setiap bangunan gedung, kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana, wajib menyediakan tempat/area parkir.
- (2) Tempat/area parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan area parkir yang diperuntukan untuk kendaraan bermotor roda dua dan roda empat atau lebih.
- (3) Tempat/area parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. area parkir terbuka (lapangan/halaman): dan
- b. area parkir tertutup (bangunan/gedung parkir).
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 40
- (1) Penataan parkir harus berorientasi kepada kemudahan sirkulasi kendaraan.
- (2) Penataan parkir harus dipadukan dengan penataan jalan, pedestrian dan penghijauan.
- (3) Penentuan luas area parkir harus
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 41
- (1) Area parkir tertutup (bangunan/gedung parkir) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) huruf b, yang menggunakan ramp spiral harus
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 42
- (1) Pertandaan (Signage) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (13) huruf a yang ditempatkan pada bangunan, pagar, kaveling dan/atau ruang publik tidak boleh berukuran lebih besar dari elemen bangunan/pagar serta tidak boleh mengganggu karakter yang akan diciptakan/ dipertahankan.
- (2) Pertandaan (signage) harus menjadikan satu kesatuan arsitektur bangunan dan lingkungan dengan mempertimbangkan pemilihan material, warna penempatan dan jenis kegunaan sementara ataupun permanen.
- (3) Penempatan (signage) harus mampu membantu terciptanya suatu 'sense of place' yang positif dantidak boleh mengganggu pandangan terhadap fasade bangunan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pertandaan (signage) Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 43
- (1) Pencahayaan ruang luar Bangunan Gedung harus disediakan dengan
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 44
- (1) Setiap kegiatan dalam bangunan dan/atau lingkungannya yang mengganggu atau menimbulkan dampak besar dan penting wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).
- (2) Kegiatan dalam bangunan dan/atau lingkungannya yang tidak mengganggu atau tidak menimbulkan dampak besar dan penting tidak perlu dilengkapi dengan AMDAL tetapi dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL).
- (3) Kegiatan yang memerlukan AMDAL, UKL dan UPL disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Paragraf 6
Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 45
- (1) RTBL memuat program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi dan ketentuan pengendalian rencana dan pedoman pengendalian pelaksanaan.
- (2) Program bangunan dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat jenis, jumlah, besaran, dan luasan bangunan gedung, serta kebutuhan ruang terbuka hijau, fasilitas umum, fasilitas sosial, prasarana aksesibilitas, sarana pencahayaan, dan sarana penyehatan lingkungan, baik berupa penataan prasarana dan sarana yang sudah ada maupun baru.
- (3) Rencana umum dan panduan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ketentuan tata bangunan dan lingkungan pada suatu lingkungan/kawasan yang memuat rencana peruntukan lahan makro dan mikro, rencana perpetakan, rencana tapak, rencana sistem pergerakan, rencana aksesibilitas lingkungan, rencana prasarana dan sarana lingkungan, rencana wujud visual bangunan, dan ruang terbuka hijau.
- (4) Rencana investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan arahan program investasi bangunan gedung dan lingkungannya yang disusun
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 46
Persyaratan keandalan Bangunan Gedung terdiri dari persyaratan keselamatan bangunan gedung, persyaratan kesehatan bangunan gedung, persyaratan kenyamanan bangunan gedung dan persyaratan kemudahan bangunan gedung.
Paragraf 8
Persyaratan Keselamatan Bangunan Gedung
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 47
Persyaratan keselamatan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 meliputi persyaratan ketahanan struktur bangunan gedung serta kemampuan bangunan gedung dalam mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran dan bahaya petir.
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 48
- (1) Setiap bangunan wajib dibangun dengan mempertimbangkan kekuatan, kekakuan, dan kestabilan dari segi struktur.
- (2) Pertimbangan kekuatan, kekakuan, dan kestabilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peraturan/standar teknik yang wajib dipakai adalah peraturan/standar teknik yang berlaku di Indonesia yang meliputi SNI tentang tata cara, spesifikasi, dan metode uji yang berkaitan dengan bangunan gedung.
- (3) Setiap bangunan dan bagian konstruksinya wajib diperhitungkan terhadap beban sendiri, beban yang dipikul, beban angin, dan getaran dan gaya gempa sesuai dengan peraturan pembebanan yang berlaku.
- (4) Setiap bangunan dan bagian konstruksinya yang dinyatakan mempunyai tingkat gaya angin atau gempa yang cukup besar wajib direncanakan dengan konstruksi yang sesuai dengan pedoman dan standar teknis yang berlaku.
- (S) Setiap bangunan bertingkat lebih dari dua lantai, dalam pengajuan perizinan mendirikan bangunannya wajib menyertakan perhitungan dan gambar strukturnya sesuai pedoman dan standar teknis yang berlaku.
- (6) SKPD yang berwenang dan bertanggungjawab menyelenggrakan urusan dibidang pekerjaan umum dan tataruang mempunyai kewajiban untuk memeriksa konstruksi bangunan yang dibangun/akan dibangun, baik dalam rancangan bangunannya maupun pada masa pelaksanaan pembangunannya, terutama untuk ketahanan terhadap bahaya gempa.
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 49
- (1) Persyaratan-persyaratan perencanaan struktur yang harus dipenuhi dalam perencanaan bangunan adalah :
- a. analisa struktur harus dilakukan dengan cara-cara mekanika teknik yang telah baku.
- b. analisa dengan bantuan program komputer harus mencantumkan prinsip dari program yang digunakan serta harus ditunjukkan dengan jelas data masukan dan data keluaran.
- C. percobaan model diperbolehkan bila diperlukan untuk menunjang analisis teristik.
- d. analisis struktur harus dilakukan dengan model-model matematik yang menstimulasikan keadaan struktur yang sesungguhnya dilihat dari segi sifat bahan dan kekakuan unsur-unsurnya.
- (2) Apabila cara penghitungan menyimpang dari tata cara sebagaimana dimaksud pada ayat(1) harus mengikuti persyaratan sebagai berikut:
- a. konstruksi yang dihasilkan dapat dibuktikan dengan perhitungan dan/atau percobaan cukup aman.
8. b.tanggung jawab atas penyimpangan dipikul oleh perencana dan pelaksana yang bersangkutan.
- c. perhitungan dan/atau percobaan diajukan kepada tim yang ditunjuk oleh SKPD yang berwenang dan bertanggung jawab dibidang pekerjaan umum dan tata ruang, yang terdiri dari ahli yang diberi wewenang menentukan segala keterangan dan cara-cara tersebut.
- d. tim dapat meminta diadakannya percobaan ulang lanjutan dan/atau tambahan laporan tim yang berisi syarat dan ketentuan penggunaan cara perhitungan mempunyai kekuatan yang sama dengan tata cara sebagaimana dimaksud pada ayat (l).
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 50
- (1) Perencanaan dan perhitungan struktur bangunan mencakup:
2. . konsep dasar, »
3. . penentuan data pokok, Cc
4. analisis sistem pembebanan:
5. . analisis struktur pokok dan pelengkap: AO
6. pendimensian bagian-bagian struktur pokok dan pelengkap, dan 90
7. 9 analisis dan penetapan dimensi pondasi yang didasarkan atas hasil penelitian tanah dan rencana sistem pondasi.
- (2) Walikota dapat menetapkan pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk rumah tinggal, bangunan umum, dan bangunan lain yang strukturnya bersifat sederhana.
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 51
Penambahan tingkat bangunan, baik sebagian maupun keseluruhan, wajib didasarkan data keadaan lapangan dan diperiksa kekuatannya terhadap struktur utama secara keseluruhan.
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 52
- (1) Rehabilitasi atau renovasi bangunan yang mempengaruhi kekuatan struktur, maka perencanaan kekuatan strukturnya ditinjau kembali secara keseluruhan
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 53
- (1) Perencanaan basement yang diperkirakan dapat menimbulkan kerusakan dan gangguan pada bangunan dan lingkungan sekitarnya wajib dilengkapi dengan perencanaan pengamanannya.
- (2) Pada bangunan basement di mana dasar galian lebih rendah dari muka air tanah, harus dilengkapi perencanaan penurunan muka air tanah.
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 54
Apabila perencanaan pondasi menggunakan sistem atau teknologi baru, maka kemampuan sistem tersebut dalam menerima beban-beban harus dibuktikan secara ilmiah dengan mendapat persetujuan oleh SKPD yang berwenang dan bertanggung jawab dibidang pekerjaan umum dan tata ruang dengan pertimbangan Tim Ahli Bangunan Gedung.
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 55
- (1) Perencanaan suatu bangunan harus
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 56
- (1) Setiap bangunan gedung untuk kepentingan umum, seperti bangunan peribadatan, bangunan perkantoran, bangunan pasar/pertokoan/mall, bangunan perhotelan, bangunan kesehatan, bangunan pendidikan, bangunan gedung pertemuan, bangunan pelayanan umum, dan bangunan industri, serta bangunan hunian susun wajib mempunyai sistem pengamanan terhadap bahaya kebakaran, baik sistem proteksi pasif maupun sistem proteksi aktif.
- (2) Setiap bangunan gedung dengan fungsi, klasifikasi, luas, jumlah lantai, dan/atau dengan jumlah penghuni tertentu harus memiliki unit manajemen pengamanan kebakaran.
- (3) Penerapan sistem proteksi pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada fungsi/klasifikasi resiko kebakaran, geometri ruang, bahan bangunan terpasang, dan/atau jumlah dan kondisi penghuni dalam bangunan gedung.
- (4) Penerapan sistem proteksi aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada fungsi/klasifikasi resiko kebakaran, luas, ketinggian, volume bangunan, dan/atau jumlah dan kondisi penghuni dalam bangunan gedung.
5. (S5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perencanaan, pemasangan, dan pemeliharaan sistem proteksi pasif dan proteksi aktif serta penerapan manajemen pengamanan kebakaran mengikuti pedoman dan standar teknis yang berlaku.
- (6) Apabila perencanaan bangunan menggunakan teralis atau jeruji besi maka harus mempertimbangkan evakuasi kebakaran.
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 57
- (1) Sarana jalan keluar untuk penyelamatan terhadap bahaya kebakaran harus diupayakan dan direncanakan bebas asap.
- (2) Ruang bawah tanah, ruang tertutup, tangga kebakaran dan atau ruang lain yang sejenis harus diupayakan dan direncanakan bebas asap.
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 58
Ketahanan terhadap api untuk komponen struktur utama dan komponen lainnya harus sesuai dengan SNI yang berlaku.
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 59
- (1) Setiap bangunan sedang dan tinggi harus menggunakan suatu sistem alarm otomatis sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap bangunan sedang dan tinggi wajib dilindungi oleh sistem hidran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap bangunan sedang dan tinggi wajib dilindungi oleh sistem springkler yang dapat melindungi setiap lantai bangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 60
- (1) Setiap bangunan sedang dan tinggi wajib dilengkapi dengan tangga kebakaran.
- (2) Tangga kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan pegangan yang kuat dan mempunyai lebar injak anak tangga sekurang-kurangnya 28 cm (dua puluh delapan sentimeter) dengan lebar tangga penyelamatan minimum 1,2 m (satu koma dua meter) tidak berbentuk tangga melingkar vertical dan pintu keluar pada lantai dasar langsung ke arah luar.
- (3) Jarak pencapaian tangga darurat kebakaran paling jauh 25 m (dua puluh lima meter) dari titik terjauh baik dengan atau tanpa springkler.
- (4) Letak tangga antar lantai harus menerus tanpa terputus dan harus dalam lokasi yang sama pada setiap lantainya, kecuali tangga kebakaran dari lantai basemen harus terpisah/terputus dengan tangga kebakaran dari lantai atas.
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 61
- (1) Pada dapur dan ruang lain sejenis yang mengeluarkan uap atau asap udara panas wajib dipasang sarana untuk mengeluarkan uap atau asap atau udara panas dan apabila udara dalam ruang mengandung banyak lemak harus dilengkapi dengan alat penangkap lemak.
- (2) Cerobong asap, saluran asap dan pembuangan gas yang mudah terbakar harus dibuat dari pasangan bata atau bahan lain dengan tingkat keamanan yang sama.
- (3) Ruang tungku dan ketel yang berada di dalam bangunan harus dilindungi dengan konstruksi tahan api, serta dilengkapi pintu yang dapat menutup sendiri dan dipasang pada sisi dinding luar.
- (4) Pintu masuk ruang tungku dan ketel tidak boleh dipasang pada tangga lobi, balkon, ruang tunggu atau daerah bebas api.
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 62
- (1) Bahan bangunan yang mudah terbakar dan atau mudah menjalarkan api melalui permukaan tanpa perlindungan khusus tidak boleh dipakai pada tempat-tempat penyelamatan kebakaran maupun di bagian lainnya dalam bangunan di mana terdapat sumber api.
- (2) Penggunaan bahan-bahan yang mudah terbakar dan mudah mengeluarkan asap yang banyak dan/atau beracun harus dibatasi agar tidak membahayakan keselamatan umum.
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 63
- (1) Persyaratan ketahanan terhadap api bagi komponen struktur bangunan
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 64
Setiap bangunan atau bagian bangunan yang
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 65
- (1) Instalasi penangkal petir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 harus dapat melindungi bangunan, peralatan termasuk juga manusia yang ada di dalamnya.
- (2) Pemasangan instalasi penangkal petir pada bangunan gedung dan bangunan-bangunan harus
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 66
- (1) Setiap bangunan gedung untuk kepentingan umum harus dilengkapi dengan sistem pengamanan yang memadai untuk mencegah terancamnya keselamatan penghuni dan harta benda akibat bencana bahan peledak.
- (2) Sistem pengamanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan kelengkapan pengamanan bangunan gedung untuk kepentingan umum dari bahaya bahan peledak, yang meliputi prosedur, peralatan dan petugas pengamanan.
- (3) Prosedur pengamanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) merupakan tata cara proses pemeriksanaan pengunjung bangunan gedung yang kemungkinan membawa benda atau bahan berbahaya yang dapat meledakkan dan/atau membakar bangunan gedung dan/atau pengunjung di dalamnya.
- (4) Peralatan pengamanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) merupakan peralatan detektor yang digunakan untuk memeriksa pengunjung bangunan gedung yang kemungkinan membawa benda atau bahan berbahaya yang dapat meledakkan dan/atau membakar Bangunan Gedung dan/atau pengunjung di dalamnya.
- (5) Petugas pengamanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) merupakan orang yang diberikan tugas untuk memeriksa pengunjung Bangunan Gedung yang kemungkinan membawa benda atau bahan berbahaya yang dapat meledakkan dan/atau membakar bangunan gedung dan/atau pengunjung di dalamnya.
- (6) Sistem pengamanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) yang meliputi ketentuan mengenai tata cara perencanaan, pemasangan, pemeliharaan instalasi sistem pengamanan disesuaikan dengan pedoman persyaratan teknis bangunan gedung yang berlaku.
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 67
- (1) Setiap bangunan gedung yang dilengkapi dengan instalasi listrik termasuk sumber daya listriknya harus dijamin aman, andal dan akrab lingkungan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perencanaan, pemasangan, pemeriksaan dan pemeliharaan instalasi listrik mengikuti pedoman dan standar teknis yang berlaku.
- (3) Setiap bangunan gedung yang digunakan untuk kepentingan umum, bangunan khusus dan gedung kantor harus memiliki pembangkit listrik darurat sebagai cadangan yang satu biayanya dapat memenuhi kesinambungan pelayanan, berupa genset dengan minimum 406 (empatpuluh persen) daya terpasang.
Paragraf 9
Persyaratan Kesehatan Bangunan Gedung
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 68
Persyaratan kesehatan Bangunan Gedung meliputi persyaratan sistem penghawaan, pencahayaan, sanitasi dan penggunaan bahan bangunan.
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 69
- (1) Sistem penghawaan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dapat berupa ventilasi alami dan/atau ventilasi mekanik/ buatan sesuai dengan fungsinya.
- (2) Bangunan Gedung tempat tinggal dan Bangunan Gedung untuk pelayanan umum harus mempunyai bukaan permanen atau yang dapat dibuka untuk kepentingan ventilasi alami dan kisi-kisi pada pintu dan jendela.
- (3) Persyaratan teknis sistem dan kebutuhan ventilasi harus mengikuti SNI tentang Konservasi energi sistem tata udara pada Bangunan Gedung, atau edisi terbaru SNI tentang Tata cara perancangan sistem ventilasi dan pengkondisian udara pada Bangunan Gedung, atau edisi terbaru, standar tentang tata cata perencanaan, pemasangan dan pemeliharaan sistem ventilasi dan/atau Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung.
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 70
- (1) Sistem pencahayaan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dapat berupa sistem pencahayaan alami dan/atau buatan dan/atau pencahayaan darurat sesuai dengan fungsinya.
- (2) Bangunan Gedung tempat tinggal dan Bangunan Gedung untuk pelayanan umum harus mempunyai bukaan untuk pencahayaan alami yang optimal disesuaikan dengan fungsi Bangunan Gedung dan fungsi tiap-tiap ruangan dalam Bangunan Gedung.
- (3) Sistem pencahayaan buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
- a. mempunyai tingkat iluminasi yang disyaratkan sesuai fungsi ruang dalam dan tidak menimbulkan efek silau/ pantulan,
- b. sistem pencahayaan darurat hanya dipakai pada Bangunan Gedung fungsi tertentu, dapat bekerja secara otomatis dan mempunyai tingkat pencahayaan yang cukup untuk evakuasi,
- c. harus dilengkapi dengan pengendali manual/otomatis dan ditempatkan pada tempat yang mudah dicapai/dibaca oleh pengguna ruangan.
- (4) Persyaratan teknis sistem pencahayaan harus mengikuti SNI tentang Konservasi energi sistem pencahayaan buatan pada Bangunan Gedung, atau cdisi terbaru, SNI tentang Tata cara perancangan sistem pencahayaan alami pada Bangunan Gedung, atau edisi terbaru, SNI tentang Tata cara perancangan sistem pencahayaan buatan pada Bangunan Gedung, atau edisi terbaru dan/atau Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung yang berlaku.
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 71
- (1) Sistem sanitasi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 dapat berupa sistem air minum dalam Bangunan Gedung, sistem pengolahan dan pembuangan air limbah/kotor, persyaratan instalasi gas medik, persyaratan penyaluran air hujan, persyaratan fasilitasi sanitasi dalam Bangunan Gedung (saluran pembuangan air kotor, tempat sampah, penampungan sampah dan/atau pengolahan sampah).
- (2) Sistem air minum dalam Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus direncanakan dengan mempertimbangkan sumber air minum, kualitas air bersih, sistem distribusi dan penampungannya.
- (3) Persyaratan air minum dalam Bangunan Gedung harus mengikuti:
- a. kualitas air minum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan mengenai persyaratan kualitas air minum dan pedoman teknis mengenai sistem plambing:
- b. SNI tentang Sistem Plambing 2000, atau edisi terbaru, dan Pedoman dan/atau Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung.
- (2) Persyaratan instalasi gas medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberlakukan di fasilitas pelayanan kesehatan di rumah sakit, rumah perawatan, fasilitas hiperbank, klinik bersalin dan fasilitas kesehatan lainnya.
- (5) Potensi bahaya kebakaran dan ledakan yang berkaitan dengan sistem perpipaan gas medik dan sistem vacum gas medik harus dipertimbangkan pada saat perancangan, pemasangan, pengujian, pengoperasian dan pemeliharaannya.
- (6) Persyaratan instansi gas medik harus mengikuti SNI tentang Keselamatan pada bangunan fasilitas pelayanan kesehatan, atau edisi terbaru dan/atau standar baku/ Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung.
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 72
- (1) Sistem pengolahan dan pembuangan air limbah/kotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 harus direncanakan dan dipasang dengan mempertimbangkan jenis dan tingkat bahayanya yang diwujudkan dalam bentuk pemilihan sistem pengaliran/pembuangan dan penggunaan peralatan yang dibutuhkan dan sistem pengolahan dan pembuangannya.
- (2) Air limbah beracun dan berbahaya tidak boleh digabung dengan air limbah rumah tangga, yang sebelum dibuang ke saluran terbuka harus diproses sesuai dengan pedoman persyaratan teknis bangunan gedung.
- (3) Persyaratan teknis sistem air limbah harus mengikuti SNI tentang Sistem Plambing 2000, atau edisi terbaru, SNI tentang Tata cara perencanaan tangki septik dengan sistem resapan, atau edisi terbaru, SNI tentang Spesifikasi dan pernasangan perangkap bau, atau edisi terbaru dan Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung.
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 73
- (1) Sistem air hujan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 harus direncanakan dan dipasang dengan mempertimbangkan ketinggian permukaan air tanah, permeabilitas tanah dan ketersediaan jaringan drainase lingkungan/ /) kota.
- (2) Setiap Bangunan Gedung dan pekarangannya harus dilengkapi dengan sistem penyaluran air hujan baik dengan sistem peresapan air ke dalam tanah pekarangan dan/atau dialirkan ke dalam sumur resapan sebelum dialirkan ke jaringan drainase lingkungan.
- (3) Sistem penyaluran air hujan harus dipelihara untuk mencegah terjadinya endapan dan penyumbatan pada saluran.
- (4) Persyaratan penyaluran air hujan harus mengikuti ketentuan SNI tentang Sistem plambing 2000, atau edisi terbaru, SNI tentang Tata cara perencanaan sumur resapan air hujan untuk lahan pekarangan, atau edisi terbaru, SNI tentang Spesifikasi sumur resapan air hujan untuk lahan pekarangan, atau edisi terbaru, dan standar tentang tata cara perencanaan, pemasangan dan pemeliharaan sistem penyaluran air hujan pada Bangunan Gedung atau standar baku dan/atau pedoman persyaratan teknis bangunan gedung yang berlaku.
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 74
- (1) Sistem pembuangan kotoran, dan sampah dalam Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 harus direncanakan dan dipasang dengan mempertimbangkan fasilitas penampungan dan jenisnya.
- (2) Pertimbangan fasilitas penampungan diwujudkan dalam bentuk penyediaan tempat penampungan kotoran dan sampah pada Bangunan Gedung dengan memperhitungkan fungsi bangunan, jumlah penghuni dan volume kotoran dan sampah.
- (3) Pertimbangan jenis kotoran dan sampah diwujudkan dalam bentuk penempatan pewadahan dan/atau pengolahannya yang tidak mengganggu kesehatan penghuni, masyarakat dan lingkungannya.
- (4) Pengembang perumahan wajib menyediakan wadah sampah, alat pengumpul dan tempat pembuangan sampah sementara, sedangkan pengangkatan dan pembuangan akhir dapat bergabung dengan sistem yang sudah ada.
- (5) Potensi reduksi sampah dapat dilakukan dengan mendaur ulang dan/atau memanfaatkan kembali sampah bekas.
- (6) Sampah beracun dan sampah rumah sakit, laboratorium dan pelayanan medis harus dibakar dengan insinerator yang tidak menggangu lingkungan.
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 75
- (1) Bahan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 harus aman bagi kesehatan Pengguna Bangunan Gedung dan tidak
menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan serta penggunannya dapat menunjang pelestarian lingkungan.
- (2) Bahan bangunan yang aman bagi kesehatan dan tidak menimbulkan dampak penting harus memenuhi kriteria:
- a. tidak mengandung bahan berbahaya/beracun bagi kesehatan Pengguna Bangunan Gedung,
- b. tidak menimbulkan efek silau bagi pengguna, masyarakat dan lingkungan sekitarnya,
- C. tidak menimbulkan efek peningkatan temperatur,
5. sesuai dengan prinsip konservasi, dan d
6. ramah lingkungan.
Paragraf 10
Persyaratan Kenyamanan
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 76
Persyaratan kenyamanan bangunan gedung meliputi:
- a. kenyamanan ruang gerak
2. kenyamanan hubungan antar ruang b.
3. kenyamanan kondisi udara dalam ruang
4. Dn kenyamanan pandangan, dan
5. n kenyamanan terhadap getaran dan kebisingan
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 77
- (1) Untuk mendapatkan kenyamanan ruang gerak dalam bangunan gedung, sebagaimana dimaksud pasal 76 huruf a, penyelenggara bangunan gedung harus mempertimbangkan:
- a. fungsi ruang, jumlah pengguna, perabot/peralatan, aksesibilitas ruang, di dalam bangunan gedung, dan
- b. persyaratan keselamatan dan kesehatan.
- (2) Untuk mendapatkan kenyamanan hubungan antar ruang sebagaimana dimaksud pasal 76 huruf b, penyelenggara bangunan gedung harus mempertimbangkan:
- a. fungsi ruang, aksesibilitas ruang, dan jumlah pengguna dan perabot/peralatan di dalam bangunan gedung.
- b. sirkulasi antar ruang horizontal dan vertikal: dan
- C. persyaratan keselamatan dan kesehatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perencanaan kenyamanan ruang gerak dan hubungan antar ruang pada bangunan gedung mengikuti pedoman persyaratan teknis bangunan gedung.
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 78
- (1) Untuk mendapatkan kenyamanan kondisi udara ruang di dalam bangunan gedung sebagaimana dimaksud pasal 76 huruf c,
penyelenggara bangunan gedung harus mempertimbangkan temperatur dan kelembaban.
- (2) Untuk mendapatkan tingkat temperatur dan kelembaban udara di dalam ruangan dapat dilakukan dengan pengkondisian udara dengan mempertimbangkan:
- a. fungsi bangunan gedung/ruang, jumlah pengguna, letak, volume ruang, jenis peralatan, dan penggunaan bahan bangunan.
- b. kemudahan pemeliharaan dan perawatan, dan
4. Cc. prinsip-prinsip penghematan energi dan kelestarian lingkungan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perencanaan, pemasangan, dan pemeliharaan kenyamanan kondisi udara pada bangunan gedung mengikuti pedoman persyaratan teknis bangunan gedung yang berlaku.
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 79
- (1) Untuk mendapatkan kenyamanan pandangan sebagaimana dimaksud pasal 76 huruf d, penyelenggara bangunan gedung harus mempertimbangkan kenyamanan pandangan dari dalam bangunan ke luar dan dari luar bangunan ke ruang-ruang tertentu dalam bangunan gedung.
- (2) Untuk mendapatkan kenyamanan pandangan dari dalam bangunan ke luar, penyelenggara bangunan gedung harus mempertimbangkan:
- a. gubahan massa bangunan, rancangan bukaan, tata ruang dalam dan luar bangunan, dan rancangan bentuk luar bangunan.
- b. pemanfaatan potensi ruang luar bangunan gedung dan penyediaan ruang terbuka hijau, dan
- c. pencegahan terhadap gangguan silau dan pantulan sinar.
- (3) Untuk mendapatkan kenyamanan pandangan dari luar ke dalam bangunan, penyelenggara bangunan gedung harus mempertimbangkan:
7. a.rancangan bukaan, tata ruang dalam dan luar bangunan, dan rancangan bentuk luar bangunan gedung, dan
- b. keberadaan bangunan gedung yang ada dan/atau yang akan ada di sekitarnya.
- 14) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perencanaan kenyamanan pandangan pada bangunan gedung mengikuti pedoman persyaratan teknis bangunan gedung yang berlaku.
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 80
- (1) Untuk mendapatkan tingkat kenyamanan terhadap getaran pada bangunan gedung sebagaimana dimaksud pasal 76 huruf e, penyelenggara bangunan gedung harus mempertimbangkan jenis kegiatan, penggunaan peralatan, dan/atau sumber getar lainnya baik yang berada pada bangunan gedung maupun di luar bangunan gedung.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perencanaan tingkat kenyamanan terhadap getaran pada bangunan gedung mengikuti pedoman dan standar teknis yang berlaku.
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 81
- (1) Untuk mendapatkan tingkat kenyamanan terhadap kebisingan pada bangunan gedung sebagaimana dimaksud pasal 76 huruf e, penyelenggara bangunan gedung harus mempertimbangkan jenis kegiatan, penggunaan peralatan, dan/atau sumber bising lainnya baik yang berada pada bangunan gedung maupun di luar bangunan gedung.
- (2) Setiap bangunan gedung dan/atau kegiatan yang karena fungsinya menimbulkan dampak kebisingan terhadap lingkungannya dan/atau terhadap bangunan gedung yang telah ada, harus meminimalkan kebisingan yang ditimbulkan sampai dengan tingkat yang diizinkan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perencanaan tingkat kenyamanan terhadap kebisingan pada bangunan gedung mengikuti pedoman persyaratan teknis bangunan gedung yang berlaku.
Paragraf 11
Persyaratan Kemudahan/Aksesibilitas Bangunan Gedung
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 82
Persyaratan kemudahan/aksesibilitas meliputi persyaratan:
- a. kemudahan hubungan ke, dari, dan di dalam bangunan gedung, dan
- b. kelengkapan prasarana dan sarana dalam pemanfaatan bangunan gedung.
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 83
- (1) Kemudahan hubungan ke, dari, dan di dalam bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf a, meliputi kemudahan hubungan horizontal, hubungan vertikal, tersedianya akses evakuasi, serta tersedianya fasilitas dan aksesibilitas yang mudah, aman, dan nyaman termasuk bagi penyandang cacat dan lanjut usia.
- (2) Kelengkapan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf b, meliputi penyediaan fasilitas yang cukup untuk ruang ibadah, ruang ganti, ruangan bayi, toilet, tempat parkir, tempat sampah, serta fasilitas komunikasi dan informasi.
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 84
- (1) Kemudahan hubungan horizontal antar ruang dalam bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) merupakan keharusan bangunan gedung untuk menyediakan pintu dan/atau koridor antar ruang.
- (2) Penyediaan mengenai jumlah, ukuran dan konstruksi teknis pintu dan/atau koridor disesuaikan dengan fungsi ruang bangunan gedung.
- (3) Ketentuan mengenai kemudahan hubungan horizontal antar ruang dalam bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengikuti ketentuan dalam pedoman teknis fasilitas dan aksesibilitas pada bangunan gedung dan lingkungan.
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 85
- (1) Kemudahan hubungan vertikal dalam bangunan gedung, termasuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) berupa sarana transportasi vertikal meliputi penyediaan tangga, ram, dan sejenisnya serta lift dan/atau tangga berjalan dalam bangunan gedung.
- (2) Bangunan gedung bertingkat harus menyediakan tangga yang menghubungkan lantai satu dengan lantai lainnya dengan mempertimbangkan kemudahan, keamanan, keselamatan, dan kesehatan pengguna.
- (3) Bangunan gedung untuk parkir harus menyediakan ram dengan kemiringan tertentu dan/atau sarana akses vertikal lainnya dengan mempertimbangkan kemudahan dan keamanan pengguna sesuai pedoman teknis fasilitas dan aksesibilitas pada bangunan gedung dan lingkungan.
- (4) Bangunan gedung bertingkat dengan jumlah lantai lebih dari 5 (lima) lantai, wajib dilengkapi dengan sarana transportasi vertikal berupa lift yang dipasang sesuai dengan kebutuhan dan fungsi bangunan gedung.
- (5) Ketentuan mengenai kemudahan hubungan vertikal dalam Bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) mengikuti ketentuan dalam pedoman teknis fasilitas dan aksesibilitas pada bangunan gedung dan lingkungan.
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 86
- (1) Akses evakuasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) wajib disediakan di dalam bangunan gedung meliputi sistem peringatan bahaya bagi pengguna, pintu keluar darurat, dan jalur evakuasi lainnya, kecuali rumah tinggal.
- (2) Penyediaan akses evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat dicapai dengan mudah dan dilengkapi dengan penunjuk arah yang jelas.
- (3) Ketentuan mengenai penyediaan akses evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengikuti ketentuan dalam pedoman fasilitas dan aksesibilitas pada bangunan gedung dan lingkungan.
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 87
- (2) Penyediaan fasilitas dan aksesibilitas bagi penyandang cacat dan lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) merupakan keharusan bagi semua bangunan gedung, kecuali rumah tinggal.
- (2) Fasilitas dan aksesibilitas bagi penyandang cacat, dan lanjut usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk penyediaan fasilitas aksebilitas serta fasilitas lainnya dalam bangunan gedung dan lingkungannya.
- (3) Ketentuan mengenai penyediaan aksebilitas bagi penyandang cacat dan lanjut usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengikuti ketentuan dalam pedoman teknis fasilitas dan aksesibilitas pada bangunan gedung dan lingkungan.
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 88
- (1) Setiap bangunan gedung untuk kepentingan umum harus menyediakan kelengkapan prasarana dan sarana pemanfaatan bangunan gedung,
meliputi ruang ibadah, ruang ganti, ruang bayi/ruang ibu menyusui, toilet, tempat parkir, tempat sampah, serta fasilitas komunikasi dan informasi untuk memberikan kemudahan bagi pengguna bangunan gedung dalam beraktifitas dalam bangunan gedung.
- (2) Penyediaan prasarana dan sarana disesuaikan dengan fungsi dan luas bangunan gedung, serta jumlah pengguna bangunan gedung.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perencanaan dan pemeliharaan kelengkapan prasarana dan sarana pemanfaatan bangunan gedung mengikuti pedoman teknis fasilitas dan aksesibilitas pada bangunan gedung dan lingkungan.
Bagian Keempat
Persyaratan Pembangunan Bangunan Gedung di Atas atau di Bawah Tanah, Air atau Prasarana/ Sarana Umum dan pada Daerah Hantaran Udara Listrik Tegangan Tinggi atau Ekstra Tinggi atau Ultra Tinggi dan/atau Menara Telekomunikasi dan/atau Menara Air
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 89
- (1) Pembangunan bangunan gedung di atas prasarana dan/atau sarana umum wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. sesuai dengan RTRW, RDTR dan/atau RTBL,
- b. tidak mengganggu fungsi sarana dan prasarana yang berada di bawahnya dan/atau di sekitarnya,
- C. tetap
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 90
- (1) Bangunan gedung adat dapat berupa bangunan ibadah, kantor lembaga masyarakat adat, balai/gedung pertemuan masyarakat adat, atau sejenisnya.
- (2) Penyelenggaraan bangunan gedung adat dilakukan oleh masyarakat adat sesuai ketentuan hukum adat yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyelenggaraan bangunan gedung adat dilakukan dengan mengikuti persyaratan administratif dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).
- (4) Walikota dapat mengatur persyaratan administratif dan persyaratan teknis lain yang bersifat khusus pada penyelenggaraan Bangunan Gedung adat dalam Peraturan Walikota.
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 91
- (1) Ketentuan mengenai kaidah/norma adat dalam penyelenggaraan Bangunan Gedung adat terdiri dari ketentuan pada aspek perencanaan, pembangunan, dan pemanfaatan, yang meliputi:
2. . penentuan lokasi,
3. . gaya/langgam arsitektur lokal,
4. . arah/orientasi bangunan gedung, . besaran dan/atau luasan bangunan gedung dan tapak, AO.»
5. simbol dan unsur/elemen bangunan gedung, 0
6. tata ruang dalam dan luar bangunan gedung, f.
7. . aspek larangan,
8. Ta .aspek ritual,
- (2) Ketentuan dan tata cara penyelenggaraan bangunan gedung adat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
Paragraf 2 Bangunan Gedung dengan Gaya/Langgam Tradisional
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 92
- (1) Bangunan gedung dengan gaya/langgam tradisional dapat berupa fungsi hunian, fungsi keagamaan, fungsi usaha, fungsi perkantoran, dan/atau fungsi sosial dan budaya.
- (2) Penyelenggaraan Bangunan Gedung dengan gaya/langgam tradisional dilakukan oleh perseorangan, kelompok masyarakat, lembaga swasta atau lembaga pemerintah sesuai ketentuan kaidah/norma tradisional yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyelenggaraan Bangunan Gedung dengan gaya/langgam tradisional dilakukan dengan mengikuti persyaratan administratif dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (4) Walikota dapat mengatur persyaratan administratif dan persyaratan teknis lain yang besifat khusus pada penyelenggaraan Bangunan Gedung dengan gaya/langgam tradisional dalam Peraturan Walikota.
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 93
- (1) Ketentuan mengenai kaidah/norma adat dalam penyelenggaraan bangunan gedung adat terdiri dari ketentuan pada aspek perencanaan, pembangunan, dan pemanfaatan, yang meliputi:
- a. penentuan lokasi,
- b. gaya/langgam arsitektur lokal,
- c. arah/orientasi bangunan gedung,
- besaran dan/atau luasan bangunan gedung dan tapak, d.
- simbol dan unsur/elemen bangunan gedung, e.
- tata ruang dalam dan luar bangunan gedung, f
- aspek larangan, &amp;
- aspek ritual, h.
- (2) Ketentuan dan tata cara penyelenggaraan bangunan gedung adat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
Paragraf 3
Penggunaan Simbol dan Unsur/Elemen Tradisional
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 94
- (1) Perseorangan, kelompok masyarakat, lembaga swasta atau lembaga pemerintah dapat menggunakan simbol dan unsur/elemen tradisional untuk digunakan pada bangunan gedung yang akan dibangun, direhabilitasi atau dircnovasi.
- (2) Penggunaan simbol dan unsur/elemen tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk melestarikan simbol dan unsur/elemen tradisional serta memperkuat karakteristik lokal pada bangunan gedung
- (3) Penggunaan simbol dan unsur/elemen tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan makna dan filosofi yang terkandung dalam simbol dan unsur/elemen tradisional yang digunakan
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 96
- (1) Bangunan gedung semi permanen dan darurat merupakan bangunan gedung yang digunakan untuk fungsi yang ditetapkan dengan konstruksi semi permanen dan darurat yang dapat ditingkatkan menjadi permanen.
- (2) Penyelenggaraan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tetap dapat menjamin keamanan, keselamatan, kemudahan, keserasian dan keselarasan Bangunan Gedung dengan lingkungannya.
- (3) Tata cara penyelenggaraan bangunan gedung semi permanen dan darurat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
Bagian Ketujuh
Persyaratan Bangunan Gedung di Kawasan Rawan Bencana Alam
Paragraf 1
Umum
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 97
- (1) Kawasan rawan bencana alam meliputi kawasan rawan tanah longsor, kawasan rawan gelombang pasang, kawasan rawan banjir, kawasan rawan angin topan dan kawasan rawan bencana alam geologi.
- (2) Penyelenggaraan bangunan gedung di kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan keselamatan dan keamanan demi kepentingan umum.
- (3) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam RTRW, RDTR, peraturan zonasi dan/atau penetapan dari instansi yang berwenang lainnya.
- (4) Dalam hal penetapan kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud ayat (1) belum ditetapkan, Walikota dapat mengatur suatu kawasan sebagai kawasan rawan bencana alam dengan larangan membangun pada batas tertentu dalam Peraturan Walikota dengan mempertimbangkan keselamatan dan keamanan demi kepentingan umum.
Paragraf 2
Persyaratan Bangunan Gedung di Kawasan Rawan Tanah Longsor
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 98
- (1) Kawasan rawan tanah longsor merupakan kawasan berbentuk lereng yang rawan terhadap perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah, atau material campuran.
- (2) Penyelenggaraan bangunan gedung di kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan dalam RTRW, RDTR, peraturan zonasi dan/atau penetapan dari instansi yang berwenang lainnya.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ditetapkan, Walikota dapat mengatur mengenai persyaratan penyelenggaraan bangunan gedung di kawasan rawan tanah longsor dalam Peraturan Walikota.
- (4) Penyelenggaraan bangunan gedung di Kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki rekayasa teknis tertentu yang mampu mengantisipasi kerusakan bangunan gedung akibat kejatuhan material longsor dan/atau keruntuhan bangunan gedung akibat longsoran tanah pada tapak.
Paragraf 3
Persyaratan Bangunan Gedung di Kawasan Rawan Gelombang Pasang
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 99
- (1) Kawasan rawan gelombang pasang merupakan kawasan sekitar pantai yang rawan terhadap gelombang pasang dengan kecepatan antara 10 sampai dengan 100 (seratus) kilometer per jam yang timbul akibat angin kencang atau gravitasi bulan atau matahari.
- (2) Penyelenggaraan bangunan gedung di kawasan rawan gelombang pasang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan dalam RTRW, RDTR, peraturan zonasi dan/atau penetapan dari instansi yang berwenang lainnya.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ditetapkan, Walikota dapat mengatur mengenai persyaratan penyelenggaraan bangunan gedung di kawasan rawan gelombang pasang dalam Peraturan Walikota.
- (4) Penyelenggaraan bangunan gedung di Kawasan rawan gelombang pasang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki rekayasa teknis tertentu yang mampu mengantisipasi kerusakan dan/atau keruntuhan bangunan gedung akibat hantaman gelombang pasang.
Paragraf 4
Persyaratan Bangunan Gedung di Kawasan Rawan Banjir
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 100
- (1) Kawasan rawan banjir merupakan kawasan yang diidentifikasikan sering dan/atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam banjir.
- (2) Penyelenggaraan bangunan gedung di kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan dalam RTRW, RDTR, peraturan zonasi dan/atau penetapan dari instansi yang berwenang lainnya.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ditetapkan, Walikota dapat mengatur mengenai persyaratan penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan rawan banjir dalam Peraturan Walikota.
- (4) Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki rekayasa teknis tertentu yang mampu mengantisipasi keselamatan penghuni dan/atau kerusakan Bangunan Gedung akibat genangan banjir.
Paragraf 5
Persyaratan Bangunan Gedung di Kawasan Rawan Bencana Angin Topan
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 101
- (1) Kawasan rawan bencana angin topan merupakan kawasan yang diidentifikasikan sering dan/atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam angin topan.
- (2) Penyelenggaraan bangunan gedung di kawasan rawan bencana angin topan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan dalam RTRW, RDTR, peraturan zonasi dan/atau penetapan dari instansi yang berwenang lainnya.
3. (3 Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ditetapkan, Walikota dapat mengatur mengenai peryaratan penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan rawan bencana angin topan dalam Peraturan Walikota.
- (4) Penyelenggaraan bangunan gedung di kawasan rawan bencana angin topan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki rekayasa teknis tertentu yang mampu mengantisipasi keselamatan penghuni dan/atau kerusakan bangunan gedung akibat angin puting beliung.
Paragraf 6
Persyaratan Bangunan Gedung di Kawasan Rawan Bencana Alam Geologi
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 102
Kawasan rawan bencana alam geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) meliputi:
- kawasan rawan gempa bumi, a
- kawasan rawan gerakan tanah: b
- kawasan yang terletak di zona patahan aktif: Cc
- d. kawasan rawan tsunami:
- e. kawasan rawan abrasi, dan
- f kawasan rawan bahaya gas beracun.
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 103
- (1) Penyelenggaran bangunan gedung di lokasi yang berpotensi bencana gempa harus sesuai dengan peta gempa Indonesia yang terbaru.
- (2) Penyelenggaraan bangunan gedung di lokasi yang berpoensi bencana geologi
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 104
- (1) Kawasan rawan gerakan tanah merupakan kawasan yang memiliki tingkat kerentanan gerakan tanah tinggi.
- (2) Penyelenggaraan bangunan gedung di kawasan rawan gerakan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan dalam RTRW, RDTR, peraturan zonasi dan/atau penetapan dari instansi yang berwenang lainnya.
- (3) Penyelenggaraan bangunan gedung di kawasan rawan gerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ditetapkan, Walikota dapat mengatur mengenai peryaratan penyelenggaraan bangunan gedung di kawasan rawan gerakan tanah dalam Peraturan Walikota.
- (4) Penyelenggaraan bangunan gedung di kawasan rawan gerakan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki rekayasa teknis tertentu yang mampu mengantisipasi kerusakan dan/atau keruntuhan bangunan gedung akibat gerakan tanah tinggi.
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 105
- (1) Kawasan yang terletak di zona patahan aktif merupakan kawasan yang berada pada sempadan dengan lebar paling sedikit 250 (dua ratus lima puluh) meter dari tepi jalur patahan aktif.
- (2) Penyelenggaraan bangunan gedung di kawasan yang terletak di zona patahan aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan dalam RTRW, RDTR, peraturan zonasi dan/atau penetapan dari instansi yang berwenang lainnya.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ditetapkan, Walikota dapat mengatur mengenai peryaratan penyelenggaraan bangunan gedung di kawasan yang terletak di zona patahan aktif dalam Peraturan Walikota.
- (4) Penyelenggaraan bangunan gedung di kawasan yang terletak di zona patahan aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (l) harus memiliki rekayasa teknis tertentu yang mampu mengantisipasi kerusakan dan/atau keruntuhan Bangunan Gedung akibat patahan aktif geologi.
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 106
- (1) Kawasan rawan tsunami merupakan kawasan pantai dengan elevasi rendah dan/atau berpotensi atau pernah mengalami tsunami.
- (2) Penyelenggaraan bangunan gedung di kawasan rawan tsunami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan dalam RTRW, RDTR, peraturan zonasi dan/atau penetapan dari instansi yang berwenang lainnya.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ditetapkan, Walikota dapat mengatur mengenai peryaratan penyelenggaraan bangunan gedung di kawasan rawan tsunami dalam Peraturan Walikota.
- (4) Penyelenggaraan bangunan gedung di kawasan rawan tsunami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki rekayasa teknis tertentu yang mampu mengantisipasi keselamatan penghuni dan/atau keruntuhan bangunan gedung akibat gelombang tsunami.
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 107
- (1) Kawasan rawan abrasi merupakan kawasan pantai yang berpotensi dan/atau pernah mengalami abrasi.
- (2) Penyelenggaraan bangunan gedung di kawasan rawan abrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan dalam RTRW, RDTR, peraturan zonasi dan/atau penetapan dari instansi yang berwenang lainnya.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ditetapkan, Pemerintah Daerah dapat mengatur mengenai peryaratan penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan rawan abrasi dalam peraturan walikota.
- (9) Penyelenggaraan bangunan gedung di kawasan rawan abrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki rekayasa teknis tertentu yang mampu mengantisipasi kerusakan dan/atau keruntuhan bangunan gedung akibat abrasi.
Paragraf 7
Tata Cara dan Persyaratan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Kawasan Rawan Bencana
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 108
Tata cara dan persyaratan penyelenggaraan bangunan gedung di kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud pasal 97 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG
Bagian Kesatu
Umum
BAB IV - PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 109
- (1) Penyelenggaraan bangunan gedung terdiri atas kegiatan pembangunan, pemanfaatan, pelestarian, dan pembongkaran.
- (2 Kegiatan pembangunan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui proses perencanaan teknis dan proses pelaksanaan konstruksi beserta pengawasannya.
- (3) Kegiatan pemanfaatan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pemeliharaan, perawatan, pemeriksaan secara berkala, perpanjangan sertifikat laik fungsi, dan pengawasan pemanfaatan bangunan gedung.
- (4) Kegiatan pelestarian bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (l) meliputi kegiatan penetapan dan pemanfaatan termasuk perawatan dan pemugaran serta kegiatan pengawasannya.
- (5) Kegiatan pembongkaran bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (l) meliputi penetapan pembongkaran dan pelaksanaan pembongkaran serta pengawasan pembongkaran.
- (6) Di dalam penyelenggaraan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (l) penyelenggara bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis untuk menjamin keandalan bangunan gedung tanpa menimbulkan dampak penting bagi ngkungan.
- (7) Penyelenggaraan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh perorangan atau penyedia jasa di bidang penyelenggaraan gedung.
- (89 Pembangunan bangunan gedung dapat dilakukan baik di tanah milik sendiri maupun di tanah milik pihak lain.
- (9 Pembangunan bangunan gedung di atas tanah milik pihak lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) dilakukan
BAB IV - PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 110
Kegiatan pembangunan bangunan gedung dapat diselenggarakan secara swakelola atau menggunakan penyedia jasa di bidang perencanaan, pelaksanaan dan/atau pengawasan.
BAB IV - PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 111
- (1) Penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung secara swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 menggunakan gambar rencana teknis sederhana atau gambar rencana prototip.
- (2) SKPD yang berwenang dan bertanggung jawab dibidang pekerjaan umum dan tata ruang dapat memberikan bantuan teknis kepada Pemilik
bangunan gedung dengan penyediaan rencana teknik sederhana atau gambar prototip.
- (3) Pengawasan pembangunan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh SKPD yang berwenang dan bertanggung jawab dibidang pekerjaan umum dan tata ruang dalam rangka kelaikan fungsi bangunan gedung.
Paragraf 2 Perencanaan Teknis
BAB IV - PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 112
- (1) Setiap kegiatan mendirikan, mengubah, menambah dan membongkar bangunan gedung harus
BAB IV - PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 113
- (1) Dokumen rencana teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (5) dapat meliputi:
- a. gambar rencana teknis berupa: rencana teknis arsitektur, struktur dan konstruksi, mekanikal/ elektrikal:
3. gambar detail: b.
4. syarat-syarat umum dan syarat teknis, Cc.
5. rencana anggaran biaya pembangunan: d.
- e. laporan perencanaan.
- (2) Dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperiksa, dinilai, disetujui dan disahkan sebagai dasar untuk pemberian IMB dengan mempertimbangkan kelengkapan dokumen sesuai dengan fungsi dan klasifkasi Bangunan Gedung, persyaratan tata bangunan, keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan.
- (3) Penilaian dokumen rencana teknis Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mempertimbangkan hal sebagai berikut:
- a. pertimbangan dari TABG untuk Bangunan Gedung yang digunakan bagi kepentingan umum,
- b. pertimbangan dari TABG dan memperhatikan pendapat masyarakat untuk Bangunan Gedung yang akan menimbulkan dampak penting:
3. Cc. koordinasi dengan Pemerintah Daerah, dan mendapatkan pertimbangan dari TABG serta memperhatikan pendapat masyarakat untuk Bangunan Gedung yang diselenggarakan oleh Pemerintah.
- (4) Persetujuan dan pengesahan dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang.
- (5) Dokumen rencana teknis yang telah disetujui dan
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: disahkan dikenakan retribusi IMB yang besarnya ditetapkan berdasarkan fungsi dan klasifikasi bangunan gedung.

Penandatangan: - (6) Berdasarkan pembayaran retribusi IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (S5), Walikota menerbitkan IMB melalui SKPD yang berwenang dan bertanggung jawab dibidang perijinan. ## Paragraf 4 Ketentuan Penghitungan Besaran Retribusi IMB ## Pasal 114 Penghitungan besaran retribusi IMB mengacu pada Peraturan Daerah yang telah ditetapkan. ## Paragraf 5 Tata Cara Penerbitan IMB ## Pasal 115

Penandatangan: - d) Permohonan IMB disampaikan kepada Walikota melalui SKPD yang bertanggung jawab dan berwenang dibidang perijinan dengan dilampiri persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi dan klasifikasi bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9. - (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: - a. tanda bukti status hak atas tanah, atau tanda bukti perjanjian pemanfaatan tanah, - b. data pemilik bangunan gedung, - C. rencana teknis bangunan gedung, - d. hasil analisis mengenai dampak lingkungan bagi Bangunan Gedung yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan. - e. dokumen/surat surat lainnya yang terkait. - (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: - a. data umum bangunan gedung, dan - b. rencana teknis bangunan gedung. - (4) Data umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berisi informasi mengenai: - a. fungsi dan klasifikasi bangunan gedung, - b. luas lantai dasar bangunan gedung, - c. total luas lantai bangunan gedung, - d. ketinggian/jumlah lantai bangunan gedung, - e. rencana pelaksanaan. - (5) Rencana teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b b terdiri dari: - a. gambar pra rencana bangunan gedung yang terdiri dari gambar rencana tapak atau situasi, denah, tampak dan gambar potongan,

Distribusi: 9. spesifikasi teknis bangunan gedung, cc 10. rancangan arsitektur bangunan gedung, C 11. rencangan struktur secara sederhana/prinsip, an 12. rancangan Utilitas bangunan gedung secara prinsip, e 13. spesifikasi umum bangunan gedung, Tw 14. NO perhitungan struktur bangunan gedung 2 (dua) lantai atau lebih dan/atau bentang struktur lebih dari 6 meter, - h. perhitungan kebutuhan utilitas (mekanikal dan elektrikal), - i. rekomendasi instansi terkait. - (6) Rencana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disesuaikan dengan penggolongannya, yaitu: - a. rencana teknis untuk bangunan gedung fungsi hunian meliputi: - 1) bangunan hunian rumah tinggal tunggal sederhana (rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, rumah deret sederhana), - 2) bangunan hunian rumah tinggal tunggal dan rumah deret sampai dengan2 lantai, 2 - 3) bangunan hunian rumah tinggal tunggal tidak sederhana atau 2 lantai atau lebih dan gedung lainnya pada umumnya. - b. rencana teknis untuk bangunan gedung untuk kepentingan umum, - C. rencana teknis untuk bangunan gedung fungsi khusus, dan ## Pasal 116

Penandatangan: - (1) Walikota memeriksa dan menilai syarat-syarat sebagaimana dimaksud Pasal 115 berupa status/keadaan tanah dan/atau bangunan untuk dijadikan sebagai bahan persetujuan pemberian IMB.

Penandatangan: - (2) Walikota menetapkan retribusi IMB berdasarkan bahan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). - (3) Pemeriksaan dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penetapan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterima permohonan IMB. - (4) Pemeriksaan dan penilaian permohonan IMB untuk bangunan gedung yang memerlukan pengelolaan khusus atau mempunyai tingkat kompleksitas yang dapat menimbulkan dampak kepada masyarakat dan lingkungan paling lama 12 (dua belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterima permohonan IMB.

Penandatangan: - (5) Berdasarkan penetapan retribusi IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemohon IMB melakukan pembayaran retribusi IMB ke kas daerah dan menyerakan tanda bukti pembayarannya kepada Walikota.

Penandatangan: - (6) Walikota melalui SKPD yang berwenang dan bertanggung jawab dibidang perijinan menerbitkan IMB paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya bukti pembayaran retribusi IMB. 7 - (7) Ketentuan mengenai IMB berlaku pula untuk rumah adat kecuali ditetapkan lain oleh Pemerintah Daerah dengan mempertimbangkan faktor nilai tradisional dan kearifan lokal yang berlaku di masyarakat hukum adatnya. ## Pasal 117

Penandatangan: - (1) Sebelum memberikan persetujuan atas persyaratan administrasi dan persyaratan teknis walikota melalui SKPD yang berwenang dan bertanggung jawab dibidang perijinan dapat meminta pemohon IMB untuk menyempurnakan dan/atau melengkapi persyaratan yang diajukan.

Penandatangan: - (2) Walikota dapat menyetujui, menunda, atau menolak permohonan IMB yang diajukan oleh pemohon. ## Pasal 118

Penandatangan: - (1) Walikota dapat menunda menerbitkan IMB apabila:

Penandatangan: - a. Walikota masih memerlukan waktu tambahan untuk menilai, khususnya persyaratan bangunan serta pertimbangan nilai lingkungan yang direncanakan,

Penandatangan: - b. Walikota sedang merencanakan rencana bagian kota atau rencana terperinci Kota. - (2) Penundaan penerbitan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali untuk jangka waktu tidak lebih dari 2 (dua) bulan terhitung sejak penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Penandatangan: - (3) Walikota dapat menolak permohonan IMB apabila bangunan gedung yang akan dibangun: - a. tidak memenuhi persyaratan administratif dan teknis, - b. penggunaan tanah yang akan didirikan bangunan gedung tidak sesuai dengan rencana kota, 8. Oo mengganggu atau memperburuk lingkungan sekitarnya, - d. mengganggu lalu lintas, aliran air, cahaya pada bangunan sekitarnya yang telah ada, dan - e. terdapat keberatan dari masyarakat. - (4) Penolakan permohonan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan alasannya. ## Pasal 119

Penandatangan: - (1) Surat penolakan permohonan IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (2) harus sudah diterima pemohon dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah surat penolakan dikeluarkan walikota.

Penandatangan: - (2) Pemohon dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah menerima surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan keberatan kepada walikota melalui SKPD yang berwenang dan bertanggung jawab dibidang perijinan.

Penandatangan: - (3) Walikota dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah menerima keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memberikan jawaban tertulis terhadap keberatan pemohon. - (4) Jika pemohon tidak melakukan hak sebagaimana maksud pada ayat (2) pemohon dianggap menerima surat penolakan tersebut.

Penandatangan: - (5) Jika Walikota tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Walikota dianggap menerima alasan keberatan pemohon sehingga walikota harus menerbitkan IMB.

Penandatangan: - (6) Pemohon dapat melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara apabila Walikota tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5). ## Pasal 120

Penandatangan: - (1) Walikota dapat mencabut IMB apabila: - a. pekerjaan bangunan gedung yang sedang dikerjakan terhenti selama 3 (uga) bulan dan tidak dilanjutkan lagi berdasarkan pernyataan dari pemilik bangunan. - b. IMB diberikan berdasarkan data dan informasi yang tidak benar.

Verifikasi: - C. pelaksanaan pembangunan menyimpang dari dokumen rencana teknis yang telah disahkan dan/atau persyaratan yang tercantum dalam izin. - (2) Sebelum pencabutan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pemegang IMB diberikan peringatan secara tertulis 3 (tiga) kali berturutturut dengan tenggang waktu 30 (tigapuluh) hari dan diberikan kesempatan untuk mengajukan tanggapannya.

Penandatangan: - 3) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperhatikan dan ditanggapi dan/atau tanggapannya tidak dapat diterima, Walikota melalui SKPD yang berwenang dan bertanggung jawab dibidang perijinan dapat mencabut IMB bersangkutan.

Penandatangan: - (4) Pencabutan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk surat keputusan walikota yang memuat alasan pencabutannya. ## Pasal 121 - (1) IMB tidak diperlukan untuk pekerjaan : - a. Memperbaiki bangunan gedung dengan tidak mengubah bentuk dan luas, serta menggunakan jenis bahan semula antara lain: - 1) memplester, - 2) memperbaiki retak bangunan: - 3) melakukan pengecatan ulang, - 4) memperbaiki daun pintu dan/atau daun jendela, - 5) memperbaiki penutup udara tidak melebihi 1 m?, - 6) membuat pemindah halaman tanpa konstruksi: - 7) memperbaiki langit-langit tanpa mengubah jaringan utilitas, - 8) mengubah bangunan sementara. - b. Memperbaiki saluran air hujan dan selokan dalam pekarangan bangunan,

Distribusi: 2. Cc. Membuat bangunan yang sifatnya sementara bagi kepentingan pemeliharaan ternak dengan luas tidak melebihi garis sempadan belakang dan samping serta tidak mengganggu kepentingan orang lain atau umum, - d. Membuat pagar halaman yang sifatnya sementara (tidak permanen) yang tingginya tidak melebihi 120 (seratus dua puluh) centimeter kecuali adanya pagar ini mengganggu kepentingan orang lain atau umum. - e. Membuat bangunan yang sifat penggunaannya sementara waktu. - (2) Pekerjaan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap dipersyaratkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115.

Penandatangan: - (3) Tata cara mengenai pemberian perizinan bangunan gedung diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota. ## Paragraf 6 Penyedia Jasa Perencanaan Teknis ## Pasal 122 - (1) Perencanaan teknis untuk bangunan gedung3 (tiga) lantai dan/atau lebih dirancang oleh penyedia jasa perencanaan bangunan gedung yang mempunyai sertifikasi kompetensi di bidangnya sesuai dengan klasifikasinya. 3 - (2) Penyedia jasa perencana bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 3. perencana arsitektur, 4. perencana stuktur, b . 5. perencana mekanikal, 6. perencana elektrikal, 7. perencana pemipaan (plumben), e 8. perencana proteksi kebakaran, f. 9. 9g. perencana tata lingkungan.

Penandatangan: - (3) Pemerintah Daerah dapat menetapkan perencanan teknis untuk jenis bangunan gedung yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diatur dalam peraturan walikota. - (4) Lingkup layanan jasa Perencanaan Teknis Bangunan Gedung meliputi: 12. penyusunan konsep perencanaan, Ou 13. prarencana, . 14. pengembangan rencana, C 15. rencana detail: an 16. pembuatan dokumen pelaksanaan konstruksi, 17. pemberian
PENJELASAN
Pembukaan
dan evaluasi pengadaan jasa pelaksanaan, Mw
18. pengawasan berkala pelaksanaan konstruksi Bangunan Gedung, dan 9 .
19. SU penyusunan petunjuk Pemanfaatan Bangunan Gedung.
- (5) Perencanaan Teknis Bangunan Gedung harus disusun dalam suatu dokumen rencana teknis Bangunan Gedung.
Bagian Ketiga Pelaksanaan Konstruksi Paragraf 1 Pelaksanaan Konstruksi
##
PENJELASAN
Pasal 123
- (1) Pelaksanaan konstruksi bangunan gedung meliputi kegiatan pembangunan baru, perbaikan, penambahan, perubahan dan/atau pemugaran bangunan gedung dan/atau instalasi dan/atau perlengkapan bangunan gedung. - 2) Pelaksanaan konstruksi bangunan gedung dimulai setelah pemilik bangunan gedung memperoleh IMB dan dilaksanakan berdasarkan dokumen rencana teknis yang telah disahkan. - (3) Pelaksana pekerjaan konstruksi untuk bangunan gedung 3 (tiga) lantai dan/atau lebih adalah orang atau badan hukum yang telah memenuhi syarat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan kecuali ditetapkan lain oleh Pemerintah Daerah. 3 - (4) Dalam melaksanakan pekerjaan, pelaksana bangunan wajib mengikuti semua ketentuan dan syarat-syarat pembangunan yang ditetapkan dalam IMB.
PENJELASAN
Pasal 124
Pelaksanaan konstruksi didasarkan pada dokumen rencana teknis yang sesuai dengan IMB.
PENJELASAN
Pasal 125
- (1) Kegiatan pelaksanaan konstruksi bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 terdiri