PERATURAN BUPATI BANYUWANGI TENTANG PERUBAHAN ATAS  BANYUWANGI Nomor 29 Tahun 2016 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 37 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH, BANTUAN SOSIAL, BANTUAN KEUANGAN DAN BAGI HASIL PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI (berlaku 30 Agustus 2016)
Pembukaan
Menimbang :
- bahwa sehubungan telah diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu mengubah Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 37 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan Dan Bagi Hasil Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dengan menetapkannya dalam Peraturan Bupati.
Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 ) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2738);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
18. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 49 Tahun 2001 tentang Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (SIMBADA);
Menetapkan
29. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2007 Nomor E/10) sebagaimana diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014 Nomor 9);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 Nomor 1/B), sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 14 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012 Nomor 1/B);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 Nomor 1/D);
32. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 25 Tahun 2010 tentang Kebijakan Akuntansi sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 46 Tahun 2012;
33. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 37 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan Dan Bagi Hasil Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
MEMUTUSKAN:
: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 37 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH, BANTUAN SOSIAL, BANTUAN KEUANGAN DAN BAGI HASIL PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI.
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 37 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan Dan Bagi Hasil Pemerintah Kabupaten Banyuwangi diubah pada:

- 1) Ketentuan huruf A. Belanja Hibah, angka romawi I. Hibah, angka (1) Penganggaran, huruf i diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
- i. Hibah kepada badan dan Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan Hukum sebagai berikut:
- a. Badan dan lembaga yang berbadan hukum Indonesia adalah:
1. Yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;

2. Yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur atau Bupati/Walikota; atau
3. Yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya.
- b. Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia adalah organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan yang mendapatkan pengesahan badan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan paling singkat 3 (tiga) tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- 2) Ketentuan huruf B. Belanja Bantuan Sosial, angka romawi II. Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat, diubah pada:
- a. Ketentuan angka 2.1 Bantuan Kepada Mahasiswa Berprestasi Dan Mahasiswa Tidak Mampu (Khusus Untuk Jenjang Pendidikan Strata Satu/S1), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
6. 2.1 Bantuan Kepada Mahasiswa Berprestasi Tidak Mampu (Khusus Untuk Jenjang Pendidikan Strata Satu/S1).
- b. Ketentuan angka 2.3 Bantuan kepada Siswa Berprestasi dan Mahasiswa Bidik Misi Yang Tidak Mampu diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
8. 2.3 Bantuan kepada Siswa Berprestasi Yang Tidak Mampu dan mahasiswa Bidik Misi Yang Tidak Mampu.
- c. Ketentuan angka 2.3, angka 2. Mahasiswa Bidik Misi Yang Tidak Mampu, angka 1 diubah dan angka 7 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:
- 2) Mahasiswa Bidik Misi Yang Tidak Mampu
1. Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi mewakili Pemohon mengajukan surat permohonan kepada Bupati Banyuwangi;
2. Penerima beasiswa adalah mahasiswa tidak mampu (miskin) dan berprestasi yang lolos seleksi untuk melanjutkan ke Perguruan Tinggi, keterangan tidak mampu di buktikan dengan surat keterangan dari kelurahan/desa;
3. Pelaksanaan seleksi dilakukan oleh SKPD terkait/yang membidangi dan Perguruan Tinggi Negeri, selanjutnya hasil seleksi ditetapkan dalam Keputusan Bupati Banyuwangi;
4. Penerima Beasiswa Bidik Misi dibiayai mulai tahun pertama perkuliahan sampai dengan selesai (8 semester atau 4 Tahun) akademik perkuliahan;
5. Besarnya biaya perkuliahan diberikan dengan berpedoman pada APBD Kab. Banyuwangi dan Perbub tentang Penjabaran APBD Kab. Banyuwangi yang dibayarkan setiap awal tahun akademik perkuliahan dengan mekanisme sebagai berikut:
- a) Mekanisme Pembayaran Kepada Perguruan Tinggi Negeri
1. pembayaran beasiswa bidik misi yang menjadi hak perguruan tinggi dibayarkan pada awal semester melalui bendahara rektorat/perguruan tinggi;

2. surat tagihan dari perguruan tinggi kepada Bupati Banyuwangi untuk pembayaran beasiswa bidik misi;
3. dengan dasar persetujuan Bupati, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi mengajukan pencairan kepada Kepala BPKAD Kabupaten Banyuwangi selaku Pengguna Anggaran;
4. untuk pembayaran beasiswa bidik misi pada tahun kedua, ketiga dan keempat tagihan harus dilengkapi:
- a. surat keterangan masih aktif kuliah dari perguruan tinggi negeri yang bersangkutan;
- b. surat pernyataan menyelesaikan perkuliahan tepat waktu;
- c. kartu hasil study (KHS) atau indeks prestasi komulatif (IPK) yang ditandatangani oleh Badan Administrasi Akademik Kemahasiswaan (BAAK);
- d. salinan nomor rekening perguruan tinggi negeri tempat mahasiswa studi.
- b) Mekanisme Pembayaran Kepada Mahasiswa Bidik Misi Program Banyuwangi Cerdas
1. pembayaran beasiswa bidik misi yang menjadi hak mahasiswa bidik misi program Banyuwangi Cerdas dibayarkan melalui rekening mahasiswa bersangkutan;
2. surat permohonan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi dilampiri:
- a. surat keterangan masih aktif kuliah dari perguruan tinggi negeri yang bersangkutan;
- b. surat pernyataan menyelesaikan perkuliahan tepat waktu;
- c. kartu hasil study (KHS) atau indeks prestasi komulatif (IPK) yang ditandatangani oleh Badan Administrasi Akademik Kemahasiswaan (BAAK);
- d. salinan nomor rekening mahasiswa bidik misi program Banyuwangi Cerdas.
6. Foto copy nomor rekening dari perguruan tinggi negeri tempat mahasiswa studi;
7. Dihapus;
8. Kuitansi bermaterai secukupnya;
9. Surat pernyataan bermaterai dari perguruan tinggi bahwa dana bantuan sosial akan digunakan sesuai dengan usulan;
10. Mahasiswa bidik misi program Banyuwangi Cerdas yang menempuh pendidikan program kalifikasi sarjana (S-1) melebihi 8 (delapan) semester, maka kelebihan semester pembiayaan pendidikannya menjadi tanggung jawab mahasiswa sepenuhnya;
11. Pendidikan profesi yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari program kualifikasi sarjana (S-1), pembiayaannya menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;
12. Pembiyaan pendidikan sebagaimana dimaksud angka 11 dilaksanakan setelah Mahasiswa bidik misi program Banyuwangi Cerdas dinyatakan lulus program kualifikasi sarjana (S-1).

- d. Ketentuan angka 2.4 Bantuan Beasiswa Khusus Siswa Miskin (Rintisan Wajar 12 tahun) huruf a diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
2. 2.4 Bantuan Beasiswa Khusus Siswa Miskin (Rintisan Wajar 12 tahun)
- a. Sekolah mengajukan permohonan kepada Bupati Bantuan Beasiswa Khusus Siswa Miskin (Rintisan Wajar 12 Tahun) diberikan kepada SMA/SMK/MA/SMALB swasta sebagai dana operasional sekolah dengan maksud untuk meringankan/membebaskan siswa dari biaya sekolah;
- b. Bantuan Beasiswa Khusus Siswa Miskin (Rintisan Wajar 12 Tahun) diberikan kepada SMA/SMK/MA/SMALB swasta sebagai dana operasional tahunan;
- c. Bantuan Beasiswa Khusus (Rintisan Wajar 12 Tahun) diberikan untuk siswa yang tidak sedang mendapatkan Bantuan Beasiswa Siswa SMA/SMK/SMALB Tidak mampu;
- d. Bantuan Beasiswa Khusus (Rintisan Wajar 12 Tahun) sumber dana dari APBD Kabupaten dan APBD Provinsi ditetapkan sesuai permohonan yang telah ditetapkan berdasarkan atas DPA/DPPAPPKD, selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- e. Ketentuan angka 2.5 Beasiswa Mahasiswa Yatim/Piatu/Yatim Piatu Yang Tidak Mampu-Program Banyuwangi Cerdas huruf d diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
8. 2.5 Beasiswa Mahasiswa Yatim/Piatu/Yatim Piatu Yang Tidak MampuProgram Banyuwangi Cerdas.
- a. Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi mewakili Pemohon mengajukan surat permohonan kepada Bupati Banyuwangi;
- b. Mahasiswa Yatim/Piatu/Yatim Piatu telah lolos seleksi Program Banyuwangi Cerdas;
- c. Mahasiswa Yatim/Piatu/Yatim Piatu Pemenang juara 1, 2, dan 3 pada Festival Anak Yatim Kabupaten Banyuwangi;
- d. Mahasiswa sebagaimana dimaksud huruf c pembiayaannya diatur sebagai berikut:
1. Apabila perkuliahannya di lakukan sejak semester awal, maka pembiayaannya diberikan sampai selesai perkuliahan (8 semester atau 4 Tahun);
2. Apabila waktu menerima beasiswa tidak pada tahun pertama perkuliahan, maka pembiayaannya diberikan sampai selesai perkuliahan (sampai semester 8)
- e. Surat pernyataan bersedia menyelesaikan perkuliahan tepat waktu;
- f. Pakta integritas dari penerima bantuan;
- g. Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf (a), harus dilampiri:
1. Surat Keterangan dari Kepala SKPD terkait/yang membidangi tentang permohonan bantuan Mahasiswa Yatim/Piatu/Yatim Piatu Yang Tidak Mampu-Program Banyuwangi Cerdas;
2. Foto copy KTP pemohon berdomisili di Kabupaten Banyuwangi;
3. Surat Keterangan masih aktif kuliah ditandatangani oleh Rektor;
4. Kuitansi Bermaterei secukupnya;
5. Foto copy rekening penerima;

6. Surat Keputusan Bupati Banyuwangi tentang daftar dan alokasi besaran dana yang diterima;
7. Surat keterangan tidak mampu dari Desa/Kelurahan Domisili Mahasiswa Yatim/Piatu/Yatim Piatu cukup melaporkan bantuan dana yang sudah diterima sesuai dengan nilai alokasi bantuan yang diterima kepada Bupati, paling lama disampaikan 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pencairan dana atau maksimal tanggal 10 bulan Januari Tahun Anggaran berikutnya.
- f. Ketentuan angka 2.7 Beasiswa Mahasiswa Difabel/Berkebutuhan Khusus Yang Tidak Mampu-Program Banyuwangi Cerdas dan pada huruf c diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
4. 2.6 Beasiswa Mahasiswa Difabel/Berkebutuhan Khusus/Hafidz Yang Tidak Mampu-Program Banyuwangi Cerdas.
- a. Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi mewakili Pemohon mengajukan surat permohonan kepada Bupati Banyuwangi;
- b. Mahasiswa Difabel/Berkebutuhan Khusus/Hafidz telah lolos seleksi Program Banyuwangi Cerdas;
- c. Mahasiswa sebagaimana dimaksud huruf b pembiayaannya diatur sebagai berikut:
1. Apabila perkuliahannya di lakukan sejak semester awal, maka pembiayaannya diberikan sampai selesai perkuliahan (8 semester atau 4 Tahun);
2. Apabila waktu menerima beasiswa tidak pada tahun pertama perkuliahan, maka pembiayaannya diberikan sampai selesai perkuliahan (sampai semester 8)
- d. Surat pernyataan bersedia menyelesaikan perkuliahan tepat waktu;
- e. Pakta integritas dari penerima bantuan;
- f. Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf (a), harus dilampiri:
1. Surat Keterangan dari Kepala SKPD terkait/yang membidangi tentang permohonan bantuan Mahasiswa Difabel/Berkebutuhan Khusus Yang Tidak Mampu-Program Banyuwangi Cerdas;
2. Foto copy KTP berdomisili di Kabupaten Banyuwangi;
3. Surat Keterangan masih aktif kuliah ditandatangani oleh Rektor;
4. Kuitansi Bermaterai yang ditandatangani Mahasiswa penerima bantuan;
5. Foto copy rekening penerima;
6. Surat Keputusan Bupati Banyuwangi tentang daftar dan alokasi besaran dana yang diterima;
7. Surat keterangan tidak mampu dari Desa/Kelurahan Domisili

Mahasiswa Difabel/Berkebutuhan Khusus/Hafidz, cukup melaporkan bantuan dana yang sudah diterima sesuai dengan nilai alokasi bantuan yang diterima kepada Bupati, paling lama disampaikan 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pencairan dana atau maksimal tanggal 10 bulan Januari Tahun Anggaran berikutnya.

- 3) Ketentuan huruf D. Bantuan Keuangan, nomor urut 10. Pemberian penghargaan PBB Kepada Desa Yang Lunas PBB Tepat Waktu, huruf b diubah, sehingga huruf b berbunyi sebagai berikut:

- b. Pemberian penghargaan PBB diberikan kepada desa dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Desa yang berhasil melunasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun berkenaan tepat pada waktu yang ditentukan yaitu sebelum jatuh tempo.
2. Desa yang berhasil memberikan pemasukan PBB diatas Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sebelum jatuh tempo, diberikan penghargaan yang nilai besarannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
3. Jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi Pada tanggal 30 AGUSTUS 2016

BUPATI BANYUWANGI,


H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi Pada tanggal 30 AGUSTUS 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI,


Drs. H. SLAMET KARIYONO, M.Si. Pembina Utama Madya NIP 19561008 198409 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2016 NOMOR 29