PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK Nomor 5 Tahun 2016 tentang PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DESA (berlaku 8 Januari 2016)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab perlu didukung produk hukum desa yang berkualitas;
- b. bahwa sebagai implementasi berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Produk Hukum Desa;
3. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan
PARAF KOORDINASI
Drs. M. HADI
ANIK SUWARNI, S.H.,
M.Si.
KETUA PANSUS
I DPRD
KABAG HUKUM
Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
PARAF KOORDINASI
Drs. M. HADI
ANIK SUWARNI, S.H.,
M.Si.
KETUA PANSUS
I DPRD
KABAG HUKUM
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
dan
BUPATI TRENGGALEK
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DESA.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Kabupaten Trenggalek yang dipimpin oleh Camat.
5. Camat adalah Kepala Kecamatan dalam Kabupaten Trenggalek.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat ## BAB II
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 2
- (1) Dalam pembentukan Produk Hukum Desa harus dilakukan
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 3
- (1) Materi muatan Produk Hukum Desa harus mencerminkan asas:
- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;
- f. bhinneka tunggal ika;
- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. ketertiban dan kepastian hukum; dan
- j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.
PARAF KOORDINASI
Drs. M. HADI
ANIK SUWARNI, S.H.,
M.Si.
KETUA PANSUS
I DPRD
KABAG HUKUM
- (2) Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Produk Hukum Desa dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Produk Hukum Desa yang bersangkutan.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 4
- (1) Penyusunan rancangan Produk Hukum Desa ## BAB III
PRODUK HUKUM DESA BERSIFAT PENGATURAN
Bagian Kesatu
Umum
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 5
- (1) Produk Hukum Desa bersifat pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi:
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 6
- (1) Produk Hukum Desa bersifat pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi:
PARAF KOORDINASI
Drs. M. HADI
ANIK SUWARNI, S.H.,
M.Si.
KETUA PANSUS
I DPRD
KABAG HUKUM
- a. Peraturan Desa;
- b. Peraturan Bersama Kepala Desa;
- c. Peraturan Kepala Desa; dan
- d. Peraturan BPD.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berisi materi pelaksanaan kewenangan Desa dan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundangundangan yang lebih tinggi.
- (3) Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berisi materi kerja sama Desa.
- (4) Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berisi materi peraturan pelaksanaan Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan tindak lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (5) Peraturan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berisi materi mengenai tata cara pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang serta hak dan kewajiban BPD.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 7
- (1) Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Desa ditetapkan oleh BPD dan Kepala Desa dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa sesuai skala prioritas pembentukan Peraturan Desa.
- (2) Lembaga kemasyarakatan di Desa dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Desa dan/atau BPD untuk rencana penyusunan rancangan Peraturan Desa.
- (3) Dalam keadaan kahar Kepala Desa dan/atau BPD dapat mengajukan rancangan Peraturan Desa diluar Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
PARAF KOORDINASI
Drs. M. HADI
ANIK SUWARNI, S.H.,
M.Si.
KETUA PANSUS
I DPRD
KABAG HUKUM
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 8
- (1) Penyusunan rancangan Peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa.
- (2) Penanggung jawab penyusunan rancangan Peraturan Desa yang diprakarsai Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Desa.
- (3) Dalam penyusunan rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa dapat membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Desa.
- (4) Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa dan Camat untuk mendapatkan masukan.
- (5) Rancangan Peraturan Desa yang dikonsultasikan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diutamakan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi pengaturan.
- (6) Masukan dari masyarakat Desa dan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan Pemerintah Desa sebagai bahan tindak lanjut penyempurnaan rancangan Peraturan Desa.
- (7) Rancangan Peraturan Desa yang telah dikonsultasikan disampaikan oleh Kepala Desa kepada pimpinan BPD untuk dilakukan pembahasan.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 9
- (1) BPD dapat menyusun dan mengusulkan rancangan Peraturan Desa.
- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali:
- a. rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa;
PARAF KOORDINASI
Drs. M. HADI
ANIK SUWARNI, S.H.,
M.Si.
KETUA PANSUS
I DPRD
KABAG HUKUM
- b. rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa;
- c. rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa; dan
- d. rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa.
- (3) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh anggota BPD kepada pimpinan BPD untuk ditetapkan sebagai rancangan Peraturan Desa usulan BPD.
- (4) Penetapan rancangan Peraturan Desa usulan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melalui musyawarah BPD.
- (5) Rancangan Peraturan Desa usulan BPD yang telah disiapkan oleh BPD, disampaikan dengan surat pimpinan BPD kepada Kepala Desa untuk dilakukan pembahasan.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 10
- (1) BPD mengundang Kepala Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa.
- (2) Apabila dalam satu masa pembahasan Kepala Desa dan BPD menyampaikan rancangan Peraturan Desa mengenai materi yang sama, maka yang dibahas adalah rancangan Peraturan Desa yang diusulkan BPD, sedangkan rancangan Peraturan Desa yang disampaikan oleh Kepala Desa digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 11
- (1) Pembahasan rancangan Peraturan Desa dilakukan dalam musyawarah BPD yang dipimpin oleh pimpinan BPD.
PARAF KOORDINASI
Drs. M. HADI
ANIK SUWARNI, S.H.,
M.Si.
KETUA PANSUS
I DPRD
KABAG HUKUM
- (2) Musyawarah BPD dalam pembahasan rancangan Peraturan Desa dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD.
- (3) Pengambilan keputusan dalam pembahasan rancangan Peraturan Desa dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat.
- (4) Dalam hal pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 12
- (1) Rancangan Peraturan Desa yang belum dibahas dapat ditarik kembali oleh pengusul.
- (2) Penarikan kembali rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan keputusan pimpinan BPD atau surat Kepala Desa, dengan disertai alasan-alasan penarikannya.
- (3) Rancangan Peraturan Desa yang sedang dan/atau telah dibahas tidak dapat ditarik kembali kecuali atas kesepakatan bersama antara Pemerintah Desa dan BPD.
- (4) Penarikan kembali Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna BPD yang dihadiri oleh Kepala Desa.
- (5) Rancangan Peraturan Desa yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada tahun yang sama.
PARAF KOORDINASI
Drs. M. HADI
ANIK SUWARNI, S.H.,
M.Si.
KETUA PANSUS
I DPRD
KABAG HUKUM
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 13
- (1) Dalam hal rancangan Peraturan Desa yang berasal dari Kepala Desa tidak mendapat kesepakatan bersama BPD, maka rancangan Peraturan Desa tersebut dikembalikan oleh BPD kepada Kepala Desa dengan alasan-alasan penolakannya.
- (2) Pengembalian rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam Musyawarah BPD yang dihadiri oleh Kepala Desa.
- (3) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diajukan lagi pada tahun yang sama.
Paragraf 3
Penetapan
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 14
- (1) Rancangan Peraturan Desa yang telah disepakati bersama oleh BPD dan Kepala Desa disampaikan oleh pimpinan BPD kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (2) Penyampaian rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) Hari sejak tanggal kesepakatan bersama.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 15
- (1) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lama 15 (lima belas) Hari terhitung sejak diterimanya rancangan Peraturan Desa dari pimpinan BPD, kecuali untuk rancangan Peraturan Desa yang memerlukan evaluasi dari Bupati.
PARAF KOORDINASI
Drs. M. HADI
ANIK SUWARNI, S.H.,
M.Si.
KETUA PANSUS
I DPRD
KABAG HUKUM
- (2) Dalam hal Kepala Desa tidak menandatangani rancangan Peraturan Desa dan telah melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rancangan Peraturan Desa tersebut wajib diundangkan oleh Sekretaris Desa dalam Lembaran Desa dan sah menjadi Peraturan Desa.
- (3) Pengundangan oleh Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didahului dengan pencantuman kalimat 'PERATURAN DESA INI DINYATAKAN SAH' pada halaman terakhir Peraturan Desa.
- (4) Peraturan Desa yang berkaitan dengan APBDesa, pungutan, tata ruang, dan organisasi pemerintah Desa, sebelum diundangkan dalam Lembaran Desa harus dievaluasi oleh Bupati.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 16
- (1) Penandatanganan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
- a. BPD;
- b. Sekretaris Desa;
- c. Camat; dan
- d. Bupati.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 17
- (1) Sekretaris Desa mengundangkan Peraturan Desa dalam Lembaran Desa.
- (2) Peraturan Desa mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali
PARAF KOORDINASI
Drs. M. HADI
ANIK SUWARNI, S.H.,
M.Si.
KETUA PANSUS
I DPRD
KABAG HUKUM
ditentukan lain di dalam Peraturan Desa yang bersangkutan dan tidak boleh berlaku surut.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 18
- (1) Peraturan Desa yang memuat
PENJELASAN
Pembukaan
mencantumkan Tambahan Lembaran Desa.
- (2) Tambahan Lembaran Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kelengkapan dan penjelasan dari Lembaran Desa.
## Paragraf 5 Evaluasi
PENJELASAN
Pasal 19
- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, pungutan, tata ruang, organisasi pemerintah Desa dan RPJM Desa yang telah dibahas dan disepakati oleh Kepala Desa dan BPD, disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lama 3 (tiga) Hari sejak disepakati untuk dievaluasi. - (2) Dalam melakukan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat membentuk Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Desa atau mendelegasikan kepada Camat. - (3) Hasil Evaluasi rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bupati kepada Kepala Desa paling lama 20 (dua puluh) Hari sejak rancangan Peraturan Desa tersebut diterima oleh Bupati. - (4) Dalam hal Bupati tidak memberikan hasil Evaluasi dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya. - (5) Dalam hal Bupati telah memberikan hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Desa wajib memperbaikinya. PARAF KOORDINASI Drs. M. HADI ANIK SUWARNI, S.H., M.Si. KETUA PANSUS I DPRD KABAG HUKUM - (6) Kepala Desa memperbaiki rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 20 (dua puluh) Hari sejak diterimanya hasil Evaluasi. - (7) Kepala Desa dapat mengundang BPD untuk memperbaiki rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6). - (8) Hasil koreksi dan tindaklanjut disampaikan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.
PENJELASAN
Pasal 20
- (1) Dalam hal Kepala Desa tidak menindaklanjuti hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5), dan tetap menetapkan menjadi Peraturan Desa, Bupati membatalkan Peraturan Desa dimaksud dengan Keputusan Bupati. - (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pembatalan Peraturan Desa diatur dalam Peraturan Bupati ## Paragraf 6 ## Klarifikasi
PENJELASAN
Pasal 21
- (1) Peraturan Desa yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diundangkan untuk diklarifikasi. - (2) Bupati melakukan Klarifikasi Peraturan Desa paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterima. - (3) Dalam melakukan Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati dapat membentuk Tim Klarifikasi Peraturan Desa atau mendelegasikan kepada Camat. PARAF KOORDINASI Drs. M. HADI ANIK SUWARNI, S.H., M.Si. KETUA PANSUS I DPRD KABAG HUKUM
PENJELASAN
Pasal 22
- (1) Hasil Klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dapat berupa: - a. hasil Klarifikasi yang sudah sesuai dengan kepentingan umum, kesusilaan, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; atau - b. hasil Klarifikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. - (2) Dalam hal hasil Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peraturan Desa tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati menerbitkan surat hasil Klarifikasi yang berisi hasil Klarifikasi yang telah sesuai. - (3) Dalam hal hasil Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan dan/atau ketentuan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi Bupati membatalkan Peraturan Desa tersebut dengan Keputusan Bupati. - (4) Pemerintah Desa yang masih memberlakukan Peraturan Desa yang dibatalkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenai sanksi administratif. - (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan kepada Kepala Desa dan anggota BPD berupa sanksi administratif ringan, berupa teguran tertulis oleh Bupati melalui Camat. - (6) Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah disampaikan 2 (dua) kali berturut-turut dan tetap tidak dilaksanakan, dikenai sanksi administrasi sedang berupa pemberhentian sementara, dan dapat dilanjutkan dengan sanksi administrasi berat berupa pemberhentian. PARAF KOORDINASI Drs. M. HADI ANIK SUWARNI, S.H., M.Si. KETUA PANSUS I DPRD KABAG HUKUM ## Paragraf 7 Nomor Register Pasal 23 - (1) Kepala Desa wajib menyampaikan rancangan Peraturan Desa kepada Bagian Hukum melalui Camat paling lama 7 (tujuh) Hari setelah disepakati bersama dengan BPD untuk mendapatkan nomor register rancangan Peraturan Desa. - (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian nomor register sebagiamana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati. ## Bagian Ketiga Peraturan Bersama Kepala Desa Paragraf 1 Penyusunan
PENJELASAN
Pasal 24
- (1) Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa ditetapkan bersama oleh dua Kepala Desa atau lebih dalam rangka kerja sama antar Desa. - (2) Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah mendapatkan persetujuan berdasarkan hasil musyawarah Desa masing-masing Desa.
PENJELASAN
Pasal 25
Penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dilakukan oleh Kepala Desa pemrakarsa.
PENJELASAN
Pasal 26
- (1) Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa PARAF KOORDINASI Drs. M. HADI ANIK SUWARNI, S.H., M.Si. KETUA PANSUS I DPRD KABAG HUKUM masing-masing dan Camat masing-masing untuk mendapatkan masukan. - (2) Masukan dari masyarakat Desa dan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan Kepala Desa sebagai bahan tindak lanjut penyempurnaan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa. ## Paragraf 2 Pembahasan Pasal 27 Pembahasan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dilakukan oleh 2 (dua) Kepala Desa atau lebih yang melakukan kerja sama. ## Paragraf 3 Penetapan dan Pengundangan
PENJELASAN
Pasal 28
- (1) Kepala Desa yang melakukan kerja sama antar Desa menetapkan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal disepakati. - (2) Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang telah dibubuhi tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diundangkan dalam Berita Desa oleh Sekretaris Desa masing-masing Desa. - (3) Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat pada tanggal diundangkan dalam Berita Desa pada masing-masing Desa, kecuali ditentukan lain di dalam Peraturan Bersama Kepala Desa yang bersangkutan, dan tidak boleh berlaku surut. PARAF KOORDINASI Drs. M. HADI ANIK SUWARNI, S.H., M.Si. KETUA PANSUS I DPRD KABAG HUKUM ## Bagian Keempat Peraturan Kepala Desa Pasal 29 - (1) Penyusunan rancangan Peraturan Kepala Desa dilakukan oleh Kepala Desa. - (2) Materi muatan Peraturan Kepala Desa meliputi materi pelaksanaan Peraturan Desa dan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi dan/atau aspirasi yang berkembang di masyarakat. - (3) Penanggung jawab penyusunan rancangan Peraturan Kepala Desa adalah Kepala Desa dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Desa. - (4) Dalam penyusunan rancangan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa dapat membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Kepala Desa. - (5) Peraturan Kepala Desa diundangkan dalam Berita Desa oleh Sekretaris Desa. ## Bagian Kelima Peraturan BPD Pasal 30 - (1) Rancangan Peraturan BPD disusun oleh anggota BPD melalui Sekretaris BPD. - (2) Rancangan Peraturan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dalam musyawarah BPD. - (3) Pembahasan rancangan Peraturan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II. - (4) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi: PARAF KOORDINASI Drs. M. HADI ANIK SUWARNI, S.H., M.Si. KETUA PANSUS I DPRD KABAG HUKUM - a. penjelasan mengenai rancangan Peraturan BPD oleh pimpinan BPD dalam musyawarah BPD; dan - b. pembahasan materi rancangan Peraturan BPD dalam musyawarah BPD. - (5) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa pengambilan keputusan dalam musyawarah BPD, meliputi: - a. penyampaian laporan pimpinan musyawarah BPD yang berisi proses pembahasan, pendapat anggota BPD dan hasil pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b; dan - b. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan musyawarah BPD. - (6) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
PENJELASAN
Pasal 31
- (1) Peraturan BPD dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, dan/atau peraturan perundangundangan yang lebih tinggi. - (2) Peraturan BPD disampaikan kepada Bupati melalui Camat dan kepada Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) Hari setelah ditetapkan.
PENJELASAN
Pasal 32
- (1) Peraturan tata tertib BPD paling sedikit memuat: - a. waktu musyawarah BPD; - b. pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD; - c. tata cara musyawarah BPD; - d. tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD dan anggota BPD; dan PARAF KOORDINASI Drs. M. HADI ANIK SUWARNI, S.H., M.Si. KETUA PANSUS I DPRD KABAG HUKUM - e. pembuatan berita acara musyawarah BPD. - (2) Pengaturan mengenai waktu musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: - a. pelaksanaan jam musyawarah; - b. tempat musyawarah; - c. jenis musyawarah; dan - d. daftar hadir anggota BPD. - (3) Pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: - a. penetapan pimpinan musyawarah apabila pimpinan dan anggota hadir lengkap; - b. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua BPD berhalangan hadir; - c. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua dan wakil ketua berhalangan hadir; dan - d. penetapan secara fungsional pimpinan musyawarah sesuai dengan bidang yang ditentukan dan penetapan penggantian anggota BPD antarwaktu. - (4) Pengaturan mengenai tata cara musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: - a. tata cara pembahasan rancangan Peraturan Desa; - b. konsultasi mengenai rencana dan program Pemerintah Desa; - c. tata cara mengenai pengawasan kinerja Kepala Desa; dan - d. tata cara penampungan atau penyaluran aspirasi masyarakat. - (5) Pengaturan mengenai tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi: - a. pemberian pandangan
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB VIII

## PEMBIAYAAN

## Pasal 43

Pembiayaan pembentukan Produk Hukum Desa dibebankan pada APBDesa.

## BAB IX PARTISIPASI MASYARAKAT Pasal 44

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Produk Hukum Desa.
- (2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
- a. rapat dengar pendapat;

PARAF KOORDINASI

Drs. M. HADI

ANIK SUWARNI, S.H.,

M.Si.

KETUA PANSUS

I DPRD

KABAG HUKUM

- b. sosialisasi; atau
- c. diskusi.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi rancangan Produk Hukum Desa.
- (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Produk Hukum Desa harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.
- (5) Masyarakat Desa berhak untuk melakukan pengawasan dan evaluasi secara partisipatif terhadap penyusunan Peraturan Desa.
- (6) Hak masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan peraturan tata tertib BPD.
- (7) Masyarakat dalam memberikan masukan harus menyebutkan identitas secara lengkap dan jelas disertai pokok-pokok materi yang diusulkan.

## BAB X PEMBINAAN

## Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan kepada Pemerintah Desa dalam penyusunan Produk Hukum Desa.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. sosialisasi peraturan perundang-undangan;
- b. bimbingan teknis kepada Kepala Desa, BPD dan/atau perangkat Desa; dan
- c. kegiatan lain dalam rangka peningkatan kapasitas Kepala Desa, BPD dan/atau perangkat Desa.

PARAF KOORDINASI

Drs. M. HADI

ANIK SUWARNI, S.H.,

M.Si.

KETUA PANSUS

I DPRD

KABAG HUKUM

Diundangkan di Trenggalek

pada tanggal 22 April 2016

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN TRENGGALEK,


ALI MUSTOFA

## LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2016 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK PROVINSI JAWA

TIMUR NOMOR 18-5/2016

PARAF KOORDINASI

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

Drs. M. HADI

ANIK SUWARNI, S.H.,

M.Si.

KETUA PANSUS

I DPRD

KABAG HUKUM


ANIK SUWARNI

Nip . 19650919 199602 2 001

## BAB XI

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 46

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2007 Nomor 1 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 47

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

## Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek

pada tanggal 8 Januari 2016 Pj. BUPATI TRENGGALEK, TTD JARIANTO

## PENJELASAN

## ATAS

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK

## NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG

## PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DESA

## I. UMUM

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Desa merupakan salah satu kategori Peraturan Daerah yang termasuk jenis peraturan perundangan-undangan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Kemudian, setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Peraturan Desa tidak lagi disebutkan secara eksplisit sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan.

Akan tetapi, kedudukan Peraturan Desa sebenarnya masih termasuk peraturan perundang-undangan. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 bahwa:

- (1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.
- (2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

PARAF KOORDINASI

Drs. M. HADI

ANIK SUWARNI, S.H.,

M.Si.

KETUA PANSUS

I DPRD

KABAG HUKUM

Berdasarkan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, bahwa: 'semua Peraturan Perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini'. sehingga, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 status Peraturan Desa tetap berlaku sebagai peraturan perundang-undangan.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, maka Pemerintah Kabupaten Trenggalek perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa sehingga terjadi penyeragaman prosedur penyusunannya secara terencana, terpadu dan terkoordinasi dan dalam rangka tertib administrasi.

Mengingat demikian pentingnya peraturan desa dalam rangka penyelenggaraan kewenangan desa, dan oleh karena kedudukannya dalam hukum nasional telah diakui sebagai peraturan perundang-undangan, maka pembentukannya harus berdasarkan suatu metode yang baku dan pasti. Selain itu diperlukan pula tatanan yang tertib dalam membentuk peraturan desa, yang hal ini harus dirintis sejak saat perencanaan sampai dengan pengundangannya. Membentuk peraturan desa yang baik dapat diperoleh jika memenuhi kaidah-kaidah yang dipersyaratkan antara lain yang berkaitan dengan asas, tata cara penyiapan, pembahasan, teknik penyusunan maupun partisipasi masyarakat utamanya peraturan desa yang menyangkut kepentingan masyarakat.

Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD merupakan kerangka hukum dan kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembangunan Desa. Penetapan Peraturan Desa merupakan penjabaran atas berbagai kewenangan yang dimiliki Desa mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Sebagai sebuah produk politik, Peraturan Desa diproses secara demokratis dan partisipatif, yakni proses penyusunannya

PARAF KOORDINASI

Drs. M. HADI

ANIK SUWARNI, S.H.,

M.Si.

KETUA PANSUS

I DPRD

KABAG HUKUM

mengikutsertakan partisipasi masyarakat Desa. Masyarakat Desa mempunyai hak untuk mengusulkan atau memberikan masukan kepada Kepala Desa dan BPD dalam proses penyusunan Peraturan Desa.

Peraturan Desa yang mengatur kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan berskala lokal Desa pelaksanaannya diawasi oleh masyarakat Desa dan BPD. Hal itu dimaksudkan agar pelaksanaan Peraturan Desa senantiasa dapat diawasi secara berkelanjutan oleh warga masyarakat Desa setempat mengingat Peraturan Desa ditetapkan untuk kepentingan masyarakat Desa.

Apabila terjadi pelanggaran terhadap pelaksanaan Peraturan Desa yang telah ditetapkan, BPD berkewajiban mengingatkan dan menindaklanjuti pelanggaran dimaksud sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Itulah salah satu fungsi pengawasan yang dimiliki oleh BPD. Selain BPD, masyarakat Desa juga mempunyai hak untuk melakukan pengawasan dan evaluasi secara partisipatif terhadap pelaksanaan Peraturan Desa.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan 'berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik' dalam ketentuan ini adalah asas berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas "kejelasan tujuan" adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

## Huruf b

Yang dimaksud dengan asas "kelembagaan atau organ pembantu yang tepat" adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat

PARAF KOORDINASI

Drs. M. HADI

ANIK SUWARNI, S.H.,

M.Si.

KETUA PANSUS

I DPRD

KABAG HUKUM

Pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan dapat dibatalkan atau batal demi hukum, apabila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.

## Huruf c

Yang dimaksud dengan asas "kesesuaian antara jenis dan materi muatan" adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis Peraturan perundang-undangannya.

## Huruf d

Yang dimaksud dengan asas "dapat dilaksanakan" adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas peraturan perundangundangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.

## Huruf e

Yang dimaksud dengan asas "kedayagunaan dan kehasilgunaan" adalah bahwa setiap peraturan perundangundangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

## Huruf f

Yang dimaksud dengan asas "kejelasan rumusan" adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

## Huruf g

Yang dimaksud dengan asas "keterbukaan" adalah bahwa dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai

PARAF KOORDINASI

Drs. M. HADI

ANIK SUWARNI, S.H.,

M.Si.

KETUA PANSUS

I DPRD

KABAG HUKUM

## Pasal 3

## Ayat (1)

## Huruf a

Yang dimaksud dengan 'asas pengayoman' adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan pelindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.

## Huruf b

Yang dimaksud dengan 'asas kemanusiaan' adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan pelindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

## Huruf c

Yang dimaksud dengan 'asas kebangsaan' adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## Huruf d

Yang dimaksud dengan 'asas kekeluargaan' adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

## Huruf e

Yang dimaksud dengan 'asas kenusantaraan' adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundangundangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

PARAF KOORDINASI

Drs. M. HADI

ANIK SUWARNI, S.H.,

M.Si.

KETUA PANSUS

I DPRD

KABAG HUKUM

kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundangundangan.

## Huruf f

Yang dimaksud dengan 'asas bhinneka tunggal ika' adalah bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

## Huruf g

Yang dimaksud dengan 'asas keadilan' adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

## Huruf h

Yang dimaksud dengan 'asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan' adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

## Huruf i

Yang dimaksud dengan 'asas ketertiban dan kepastian hukum' adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

## Huruf j

Yang dimaksud dengan 'asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan' adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

## Ayat (2)

Yang dimaksud dengan 'asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan', antara lain:

- a. dalam Hukum Pidana, misalnya, asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tak bersalah;

PARAF KOORDINASI

Drs. M. HADI

ANIK SUWARNI, S.H.,

M.Si.

KETUA PANSUS

I DPRD

KABAG HUKUM

- b. dalam Hukum Perdata, misalnya, dalam hukum perjanjian, antara lain, asas kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan itikad baik.

## Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "merugikan kepentingan umum" dalam ketentuan ini adalah kebijakan yang berakibat terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya pelayanan umum, dan terganggunya ketenteraman/ ketertiban umum serta kebijakan yang bersifat diskriminatif.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan 'Lembaga kemasyarakatan Desa dapat memberikan masukan' dalam ketentuan ini adalah lembaga kemasyarakatan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa, seperti : Rukun Tetangga dan Rukun Warga, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Karang Taruna, Pos Pelayanan Terpadu, dan Lembaga kemasyarakatan lainnya seperti Satuan Perlindungan Masyarakat (LINMAS) dan lembaga lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

PARAF KOORDINASI

Drs. M. HADI

ANIK SUWARNI, S.H.,

M.Si.

KETUA PANSUS

I DPRD

KABAG HUKUM

Tim Penyusun Rancangan Peraturan Desa terdiri dari unsur Perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan di Desa, dan dapat melibatkan tenaga ahli yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan 'dikonsultasikan kepada masyarakat Desa' dapat melalui pengumuman di papan pengumuman yang terdapat di desa dan melalui rapat dengar pendapat, sosialisasi atau diskusi dengan mengundang masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi pengaturan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

PARAF KOORDINASI

Drs. M. HADI

ANIK SUWARNI, S.H.,

M.Si.

KETUA PANSUS

I DPRD

KABAG HUKUM

Ayat (2) Berlakunya Peraturan Perundang-undangan yang tidak sama untuk persiapan sarana dan prasarana serta kesiapan aparatur dengan tanggal Pengundangan dimungkinkan pelaksana Peraturan Perundang-undangan tersebut.

## Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan 'mendapat persetujuan berdasarkan hasil musyawarah Desa' adalah persetujuan mengenai rencana kerjasama Desa dan persetujuan pembiayaan dari APBDesa sebagai akibat dari kerjasama Desa.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan 'masyarakat Desa' adalah masyarakat

Desa yang terdampak kerjasama Desa.

Ayat (2)

Cukup jelas.

PARAF KOORDINASI

Drs. M. HADI

ANIK SUWARNI, S.H.,

M.Si.

KETUA PANSUS

I DPRD

KABAG HUKUM

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan 'penyebarluasan' adalah kegiatan menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai penetapan rencana penyusunan Rancangan Peraturan di Desa, Rancangan Peraturan di Desa yang sedang disusun, dibahas, dan yang telah diundangkan agar masyarakat dapat memberikan masukan atau tanggapan terhadap Peraturan di Desa tersebut atau memahami Peraturan di Desa yang telah diundangkan.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

PARAF KOORDINASI

Drs. M. HADI

ANIK SUWARNI, S.H.,

M.Si.

KETUA PANSUS

I DPRD

KABAG HUKUM

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 54

PARAF KOORDINASI

Drs. M. HADI

ANIK SUWARNI, S.H.,

M.Si.

KETUA PANSUS

I DPRD

KABAG HUKUM

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DESA

## TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN DI DESA DAN KEPUTUSAN KEPALA DESA

## I. TKENIK PENYUSUNAN

Kerangka struktur Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa, dan Keputusan Kepala Desa terdiri dari:

- A. Penamaan/Judul;
- B. Pembukaan;
- C. Batang Tubuh;
- D. Penutup; dan
- E. Lampiran (bila diperlukan).

Uraian dari masing-masing substansi kerangka Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa, dan Keputusan Kepala Desa, sebagai berikut :

## A. Judul

1. Judul memuat keterangan jenis, nomor, tahun pengundangan, dan nama Peraturan di Desa dan Keputusan Kepala Desa yang diatur.
2. Nama Peraturan di Desa dan Keputusan Kepala Desa dibuat singkat dan mencerminkan isi Peraturan di Desa dan Keputusan Kepala Desa.
3. Judul ditulis dengan huruf kapital tanpa diakhiri tanda baca yang diletakkan ditengah marjin.
4. Contoh Penulisan Penamaan/Judul:
- a. Peraturan Desa:

PERATURAN DESA KERJO NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PARAF KOORDINASI

Drs. M. HADI

ANIK SUWARNI, S.H.,

M.Si.

KETUA PANSUS

I DPRD

KABAG HUKUM

## b. Peraturan Bersama Kepala Desa:

PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA KERJO

DAN KEPALA DESA MALASAN


NOMOR ... TAHUN 2015

TENTANG

...(Judul Peraturan Bersama)

- c. Peraturan Kepala Desa:

PERATURAN KEPALA DESA KERJO

NOMOR .... TAHUN 2015

TENTANG

IURAN PEMBANGUNAN PERBAIKAN JALAN DESA

- d. Keputusan Kepala Desa:

KEPUTUSAN KEPALA DESA KERJO

NOMOR .... TAHUN 2015

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA HARI ULANG TAHUN RI KE 61

4. Judul tidak boleh ditambah dengan singkatan atau akronim. Contoh:

PERATURAN DESA KERJO

NOMOR 1 TAHUN 2015

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa)

5. Pada judul Peraturan di Desa perubahan ditambahkan frase PERUBAHAN ATAS di depan judul Peraturan di Desa yang diubah. Contoh:

PERATURAN DESA KERJO NOMOR .... TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA NOMOR ... TAHUN ... TENTANG ...

PARAF KOORDINASI

Drs. M. HADI

ANIK SUWARNI, S.H.,

M.Si.

KETUA PANSUS

I DPRD

KABAG HUKUM

6. Jika Peraturan di Desa telah diubah lebih dari 1 (satu) kali, diantara kata PERUBAHAN dan kata ATAS disisipkan keterangan yang menunjukkan berapa kali perubahan tersebut telah dilakukan, tanpa merinci perubahan sebelumnya. Contoh:
7. Pada judul Peraturan di Desa pencabutan disisipkan kata PENCABUTAN di depan nama Peraturan Desa yang dicabut. Contoh:

## PERATURAN DESA KERJO NOMOR.... TAHUN 2015 TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DESA NOMOR ... TAHUN ... TENTANG ...

PERATURAN DESA KERJO

NOMOR.... TAHUN 2015

## TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DESA

NOMOR ... TAHUN ... TENTANG ...

## B. Pembukaan

1. Pembukaan pada Peraturan Desa terdiri atas:
- a. frase "Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa";
- b. jabatan pembentuk Peraturan Desa;
- c. konsiderans;
- d. dasar Hukum;
- e. frasa "Dengan kesepakatan bersama Badan Permusyawartan Desa dan KepalaDesa";
- f. memutuskan; dan
- g. menetapkan.
2. Pembukaan pada Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa terdiri dari:
- a. Frasa "Dengan Rahmat TUHAN Yang Maha Esa";
- b. Jabatan pembentuk Peraturan Kepala Desa;
- c. Konsiderans;
- d. Dasar Hukum;

PARAF KOORDINASI

Drs. M. HADI

ANIK SUWARNI, S.H.,

M.Si.

KETUA PANSUS

I DPRD

KABAG HUKUM

- e. Memutuskan; dan
- f. Menetapkan.
3. Pembukaan pada Keputusan Kepala Desa terdiri dari:
- a. Frasa "Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa";
- b. Jabatan pembentuk Keputusan Kepala Desa;
- c. Konsiderans;
- d. Dasar Hukum; dan
- e. Memutuskan;

## PENJELASAN :

## a. Frasa "Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa"

Kata frasa yang berbunyi "Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa" merupakan kata yang harus ditulis dalam Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa, cara penulisan seluruhnya huruf kapital dan tidak diakhiri tanda baca. Contoh:

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## b. Jabatan

Jabatan pembentuk Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa,ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca koma (,).

Contoh:

## KEPALA DESA KARANGAN,

## c. Konsiderans

Konsiderans harus diawali dengan kata "Menimbang" yang memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang, alasan-alasan serta landasan yuridis, filosofis, sosiologis, dan politis dibentuknya Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa,.

Jika konsiderans terdiri dari lebih dari satu pokok pikiran,maka

PARAF KOORDINASI

Drs. M. HADI

ANIK SUWARNI, S.H.,

M.Si.

KETUA PANSUS

I DPRD

KABAG HUKUM

tiap-tiap pokok pikiran dirumuskan pengertian dari tiap-tiap pokok pikiran dan diawali dengan huruf a, b, c, dst. serta diakhiri dengan tanda baca titik koma(;).

Contoh :

Menimbang :

a...;

b. ...; dst

## d. Dasar Hukum :

- 1) Dasar Hukum diawali dengan kata "Mengingat" yang harus memuat dasar hukum bagi pembuatan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa. Pada bagian ini perlu dimuat pula jika ada peraturan perundang-undangan yang memerintahkan dibentuknya Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa atau yang mempunyai kaitan langsung dengan materi yang akan diatur.
- 2) Dasar Hukum dapat dibagi 2, yaitu :
- a. Landasan yuridis kewenangan membuat Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa; dan
- b. Landasan yuridis materi yang diatur.
- 3) Yang dapat dipakai sebagai dasar hukum hanyalah jenis peraturan perundang-undangan yang tingkat derajatnya lebih tinggi atau sama dengan produk hukum yang dibuat.
6. Catatan : Instruksi dan Surat Edaran tidak dapat dipakai sebagai dasar hukum karena tidak termasuk jenis peraturan perundang-undangan.
- 4) Dasar hukum dirumuskan secara kronologis sesuai dengan hierarkhi peraturan perundang-undangan, atau apabila peraturan perundang-undangan tersebut sama tingkatannya, maka dituliskan berdasarkan urutan tahun pembentukannya, atau apabila peraturan perundang-undangan tersebut dibentuk pada tahun yang sama, maka dituliskan berdasarkan nomor urutan pembuatan Peraturan Perundang-undangan tersebut.
- 5) Penulisan dasar hukum harus lengkap dengan Lembaran Negara

PARAF KOORDINASI

Drs. M. HADI

ANIK SUWARNI, S.H.,

M.Si.

KETUA PANSUS

I DPRD

KABAG HUKUM

Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah dan Tambahan Lembaran Daerah, Lembaran Desa dan Tambahan Lembaran Desa, Berita Desa (kalau ada).

- 6) Jika dasar hukum lebih dari satu peraturan perundangundangan, maka tiap dasar hukum diawali dengan angka arab 1, 2, 3, dst dan diakhiri dengan tanda baca titik koma(;).

## Contoh Penulisan Dasar Hukum :

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik

PARAF KOORDINASI

Drs. M. HADI

ANIK SUWARNI, S.H.,

M.Si.

KETUA PANSUS

I DPRD

KABAG HUKUM

Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Peraturan Menteri... Nomor... Tahun... tentang... (Berita Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ...);
5. Peraturan Daerah... Nomor... Tahun... tentang... (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun... Nomor..., Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor...);
6. Peraturan Desa... Nomor ... Tahun ... tentang ... (Lembaran Desa ... Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Desa .. Nomor ...);
4. Frasa "Dengan Kesepakatan Bersama Badan Permusyawaratan Desa
- e. dan Kepala Desa'
6. Kata frasa yang berbunyi "Dengan Kesepakatan Bersama Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa", merupakan kalimat yang harus dicantumkan dalam Peraturan Desa dan cara penulisannya dilakukan sebagai berikut :
- 1) Ditulis sebelum kata MEMUTUSKAN;
- 2) Kata "Dengan Kesepakatan Bersama", hanya huruf awal kata ditulis dengan huruf kapital; dan
- 3) Kata "Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa" seluruhnya ditulis dengan huruf kapital. Contoh:

Dengan Kesepakatan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KERJO dan KEPALA DESA KERJO

## f. Memutuskan

Kata "Memutuskan" ditulis dengan huruf Kapital, dan diakhiri

PARAF KOORDINASI

Drs. M. HADI

ANIK SUWARNI, S.H.,

M.Si.

KETUA PANSUS

I DPRD

KABAG HUKUM

dengan tanda baca titik dua (:). Peletakan kata MEMUTUSKAN adalah ditengah margin.

## g. Menetapkan

Kata "Menetapkan" dicantumkan sesudah kata MEMUTUSKAN yang disejajarkan ke bawah dengan kata "Menimbang" dan "Mengingat". Huruf awal kata "Menetapkan" ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik dua (:).

Contoh :

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : ________________dst.

Penulisan kembali nama Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa yang bersangkutan dilakukan sesudah kata "menetapkan" dan cara penulisannya adalah :

- Menuliskan kembali nama yang tercantum dalam judul;
- Nama tersebut di atas, didahului dengan jenis peraturan yang bersangkutan;
- Nama dan jenis peraturan tersebut, ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik (.).

Pada Peraturan Desa sebelum kata "MEMUTUSKAN" dicantumkan frasa:

Dengan Persetujuan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KERJO dan KEPALA DESA KERJO

Contoh :

a) Jenis Peraturan Desa

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN DESA KERJO TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI PEMERINTAH DESA KERJO.

b) Jenis Peraturan Kepala Desa

MEMUTUSKAN :

PARAF KOORDINASI

Drs. M. HADI

ANIK SUWARNI, S.H.,

M.Si.

KETUA PANSUS

I DPRD

KABAG HUKUM

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA KERJO TENTANG TATA CARA PUNGUTAN UANG SAMPAH.

## Catatan :

Contoh Pembukaan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, dan Keputusan Kepala Desa secara keseluruhan dapat dirumuskan sebagai berikut:

## a. Peraturan Desa

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA KERJO,

Menimbang : a. ...;

b. ...;

c. ....dst;

Mengingat : 1. ...;

2. ...;

3. ...dst;

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KERJO

dan

KEPALA DESA KERJO

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA KERJO TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI PEMERINTAH DESA KERJO.

## b. Peraturan Kepala Desa

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA KERJO,

Menimbang : a. ...;

b. ...;

PARAF KOORDINASI

Drs. M. HADI

ANIK SUWARNI, S.H.,

M.Si.

KETUA PANSUS

I DPRD

KABAG HUKUM

c. ....dst;

Mengingat : 1. ...;

2. ...;

3. ...dst;

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA KERJO TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN UANG SAMPAH.

## c. Keputusan Kepala Desa

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KERJO,

Menimbang

: a. bahwa ...;

b. bahwa....;

c. dan seterusnya ....;

Mengingat

: 1. ...;

2. ....;

3. ...dst.

Menetapkan :

KESATU

: ________________

KEDUA

: ________________

KETIGA

: ________________dst

## C. Batang Tubuh

Batang Tubuh memuat semua materi yang dirumuskan dalam pasalpasal atau diktum-diktum. Batang tubuh yang dirumuskan dalam pasal-pasal adalah jenis Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa yang bersifat mengatur ( Regelling) , sedangkan jenis Keputusan Kepala Desa yang bersifat penetapan ( Beschikking ), batang tubuhnya dirumuskan dalam diktum-diktum.

Uraian masing-masing batang tubuh, sebagai berikut :

## 1. Batang Tubuh Peraturan Desa

- a. Batang Tubuh Peraturan Desa

PARAF KOORDINASI

Drs. M. HADI

ANIK SUWARNI, S.H.,

M.Si.

KETUA PANSUS

I DPRD

KABAG HUKUM

- 1). Ketentuan Umum;
- 2). Materi yang diatur;
- 3). Ketentuan Peralihan (kalau ada); dan
- 4). Ketentuan Penutup.
- b. Pengelompokan materi dalam Bab, Bagian dan Paragraf tidak merupakan keharusan. Jika Peraturan Desa mempunyai materi yang ruang lingkupnya sangat luas dan mempunyai banyak pasal, maka pasal-pasal tersebut dapat dikelompokan menjadi Bab, Bagian dan Paragraf. Pengelompokan materi-materi dalam Bab, Bagian dan Paragraf dilakukan atas dasar kesamaan kategori atau kesatuan lingkup isi materi yang diatur.

Urutan penggunaan kelompok adalah :

- 1). Bab dengan pasal-pasal, tanpa bagian dan paragraf;
- 2). Bab dengan bagian dan pasal-pasal tanpa paragraf;
- 3). Bab dengan bagian dan paragraf yang terdiri dari pasal-pasal.
- c. Tata cara penulisan Bab, Bagian, paragraf, Pasal dan ayat ditulis sebagai berikut :
- 1) Bab diberi nomor urut dengan angka romawi dan judul Bab semua ditulis dengan huruf kapital . Contoh :

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

- 2) Bagian diberi nomor urut dengan bilangan yang ditulis dengan huruf kapital dan diberi judul. Huruf awal kata Bagian, urutan bilangan, dan judul Bagian ditulis dengan huruf kapital, kecuali huruf awal dari kata partikel yang tidak terletak pada awal frasa.

Contoh :

BAB II

...JUDUL BAB

Bagian Kedua

....Judul Bagian

PARAF KOORDINASI

Drs. M. HADI

ANIK SUWARNI, S.H.,

M.Si.

KETUA PANSUS

I DPRD

KABAG HUKUM

## Pasal....

- 3) Paragraf diberi nomor urut dengan angka arab dan diberi judul. Huruf awal dalam judul paragraf, dan huruf awal judul paragraf ditulis dengan huruf kapital, sedangkan huruf lainnya setelah huruf pertama ditulis dengan huruf kecil. Contoh :
- 4) Pasal adalah satuan aturan yang memuat satu norma dan dirumuskan dalam satu kalimat. Materi Peraturan Desa lebih baik dirumuskan dalam banyak pasal yang singkat dan jelas dari pada dalam beberapa pasal yang panjang dan memuat beberapa ayat, kecuali jika materi yang menjadi isi pasal itu merupakan satu serangkaian yang tidak dapat dipisahkan. Pasal diberi nomor urut dengan angka arab, dan huruf awal kata pasal ditulis dengan huruf kapital.

Bagian Kedua ....Judul Bagian Paragraf 1 (Judul Paragraf)

Contoh :

## Pasal 5

- 5) Ayat adalah merupakan rincian dari pasal, penulisannya diberi Nomor urut dengan angka arab di antara tanda baca kurung tanpa diakhiri tanda baca. Satu ayat hanya mengatur satu pasal dan dirumuskan dalam satu kalimat. Contoh :

```
Pasa1 21 (1)...; (2)...; (3)...;dst
```

Jika satu pasal atau ayat memuat rincian unsur, maka di samping dirumuskan dalam bentuk kalimat yang biasa, dapat pula dipertimbangkan penggunaan dalam bentu