Unknown Unknown Nomor TAHUN2017 Tahun 1959 tentang PENERIMAAN PESERTADIDIKBARU PADATAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAHDASAR, SEKOLAHMENENGAH PERTAMA ATAUBENTUKLAINYANGSEDERAJAT DENGANRAHMAT TUHANYANGMAHAESA BUPATIOGANKOMERING ILIR, - a. bahwa penerimaan peserta didik baru pada satuan pendidikan formal yaitu taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama atau bentuk lain yang sederajat, perlu dilakukan secara objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi guna meningkatkan akses layanan pendidikan; - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu (berlaku 7 I 2017)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI OGAN KOMERING ILIR
PERATURAN BUPATIOGANKOMERING ILIR NOMOR:jo TAHUN2017
TENTANG
PENERIMAAN PESERTADIDIKBARU PADATAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAHDASAR, SEKOLAHMENENGAH PERTAMA ATAUBENTUKLAINYANGSEDERAJAT
DENGANRAHMAT TUHANYANGMAHAESA BUPATIOGANKOMERING ILIR,
- a. bahwa penerimaan peserta didik baru pada satuan pendidikan formal yaitu taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama atau bentuk lain yang sederajat, perlu dilakukan secara objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi guna meningkatkan akses layanan pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman KanakKanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama atau Bentuk Lain yang Sederajat;
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah.
...
2
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Btandar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 1.9 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Q15 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan fLembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor955);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta didik barn pada Taman Kanak-kanak, sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas Sekolah Menengah Kejuruan atau Bentuk lain sederajat;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir l Lembaran Daerah Kabupaten Ogan KomeringIlir Tahun 2016 Nomor2);
(
10. Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 79 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi,Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir Berita Daer.ih Kabupaten Ogan Komering IIir Tahun 2016 Nomor79).
MEMUTUSKAN ...
Menetapkan
3
MEMUTUSKAN:
PERATURANBUPATITENTANGPENERIMAANPESERTA DIDIK BARU PADA TAMANKANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR,SEKOLAHMENENGAHPERTAMA ATAUBENTUK LAIN YANG SEDERAJAT.
BABI PENDAHULUAN
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan KomeringIlir.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRDadalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Bupati adalah Bupati Ogan KomeringIlir.
5. Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dikmaksud dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
6. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Pendidikan yang dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan kabupaten Ogan Komering Ilir.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang. .
8. Pendidikan Anak Usia Dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan' pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
9. Taman Kanak-kanak, yang selanjutnya disingkat PAUD,adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal atau bentuk lain pendidikan formal yang sederajat.
10. 10.Sekolah adalah Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), atau bentuk lain yang sederajat.
11. 11.Penerimaan Peserta Didik Baru, yang selanjutnya disingkat PPDB, adalah penerimaan peserta didik baru pada PAUDdan Sekolah.
12. Sertifikat Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disebut SHUN adalah surat keterangan yang berisi nilai ujian nasional sebagai tingkat capaian standar kompetensi lulusan pada mata pelajaran tertentu yang dinyatakan dalam kategori.
13.Rombongan...
4
13. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pad a satuan kelas dalam satu satuan pendidikan.
Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) bertujuan untuk menjamin penerimaan peserta didik baru berjalan secara objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi sehingga mendorong peningkatan akses layanan pendidikan.
BABIII TATACARAPPDB Bagian Kesatu Pasa13
1. PPDB dilaksanakan melalui mekanisme dalam jejaring (daring/ online) maupun dengan mekanisme luar jejaring (luring/ offline) dengan
BAB 11 - TUJUAN Pasa12
Pasal 4
Pasal8
.
Persyarataaan calon peserta didik baru baik warga negara Indonesia atau warga negara asing untuk kelas 7 (tujuh) yang berasal dari Sekolah di luar negeri selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 , wajib mendapatkan surat keterangan dari Direktur Jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar.
Pasal9
BAB 11 - TUJUAN Pasa12
Pasal 5
Ketentuan terkait persya,ratan usia dan memiliki SHUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak berlaku kepada peserta didik yang berkebutuhan khusus yang akan sekolah di sekolah yang menyelenggarakan program pendidikan inklusif.
BAB 11 - TUJUAN Pasa12
Pasal 6
Persyarataaan calon peserta didik baru baik warga negara Indonesia atau warga negara asing untuk kelas 7 (tujuh) yang berasal dari Sekolah di luar negeri selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 , wajib mendapatkan surat keterangan dari Direktur Jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar.
BAB 11 - TUJUAN Pasa12
Pasal 7
Syarat usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 ayat (1) huruf a, dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah setempat sesuai dengan domisilicalon peserta didik.
BAB 11 - TUJUAN Pasa12
Pasal 8
.
Persyarataaan calon peserta didik baru baik warga negara Indonesia atau warga negara asing untuk kelas 7 (tujuh) yang berasal dari Sekolah di luar negeri selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 , wajib mendapatkan surat keterangan dari Direktur Jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar.
BAB 11 - TUJUAN Pasa12
Pasal 9
Ketentuan terkait persya,ratan usia dan memiliki SHUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak berlaku kepada peserta didik yang berkebutuhan khusus yang akan sekolah di sekolah yang menyelenggarakan program pendidikan inklusif.
Bagian Ketiga Seleksi
PasallO
1. Seleksi calon peserta clidik baru kelas 1 (satu) SD atau bentuk lain yang sederajat mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai dengan daya tampung
BAB 11 - TUJUAN Pasa12
Pasal 11
Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP atau bentuk lain yang sederajat mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai dengan daya tampung
BAB 11 - TUJUAN Pasa12
Pasal 13
7
Daftar ulang dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima untuk mernastikan statusnya sebagai peserta didik pada Sekolah yang bersangkutan:
1. Pendataan ulang dilakukan oleh TKdan Sekolah untuk memastikan status peserta didik lama pada Sekolah yang bersangkutan. 1
2. Biaya daftar ulang atau pendataan ulang tidak dipungut dari peserta didik.
Bagian kelima
BAB 11 - TUJUAN Pasa12
Pasal 14
1. Daftar ulang dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada Sekolah yang bersangkutan. 1
2. Pendataan ulang dilakukan oleh TK, SD dan SMP untuk rnemastikan status peserta didik lama pada Sekolah yang bersangkutan. 2
3. Biaya daftar ulang atau pendataan ulang tidak dipungut dari peserta didik. 3
BAB 11 - TUJUAN Pasa12
Pasal 15
Biaya dalam pelaksanaan 'PPDB dan pendataan ulang pada SD dan SMP yang menerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS)dibebankan pada BOS.
BAB 11 - TUJUAN Pasa12
Pasal 16
1. Pembelian Pakaian Seragam Sekolah, atiribut dan Pakainan Olah Raga tidak boleh disertakan pada pendaftaran perserta didik baru (PPDB).
2. Pembelian Pakaian Seragam Sekolah, atiribut dan Pakainan Olah Raga tidak boleh dikoordinir sekolah, di serahkan kepada wali murid. 2
BAB 11 - TUJUAN Pasa12
Pasal 17
1. Perpindahan peserta didik antar sekolah dalam satu daerah kabupaten Zkota, antar kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi, atau antar provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang ditujuh. 1
2.Dalam ...
.
8
2. Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Data Pokok Pendidikan (Dapodik].
3. Perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB, sistem zonasi, dan Rombongan Belajar yang diatur dalam Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir inL
Pasa118
1. Peserta didik pendidikan dasar setara SD di negara lain dapat pindah ke SD di Indonesia setelah memenuhi persyaratan lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan sekolah yang dituju.
2. Peserta didik pendidikan dasar dan menengah setara SMP di negara lain dapat diterima di SMP di Kabupaten Ogan Komering Ilir setelah menunjukan: '
- a. ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa yang peserta didik yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan jenjang sebelumnya; dan
- b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan sekolah yang ditujuh.
3. Selain syarat sebagaimana diatur pada ayat (1) dan ayat (2), perpindahan peserta didik dari sekolah di negara lain ke sekolah di Indonesia wajib mendapatkan surat pernyataan dari kepala sekolah asal dan surat keterangan dari Direktur Jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah.
BAB 11 - TUJUAN Pasa12
Pasal 19
1. Peserta didik yang berasal dari satuan pendidikan nonformal dan/ atau informal dapat diterima di SD atau bentuk lain yang sederajat tidak pada awal kelas 1 (satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SD atau bentuk lain yang sederajat yang bersangkutan. 1
2. Peserta didik jalur nonformal dan informal dapat diterima di SMP atau bentuk lain yang sederajat tidak pada awal kelas 7 (tujuh) setelah memenuhi persyaratan:
- a. lulus ujian kesetaraan Paket A; dan
- b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMP atau bentuk lain yang sederajat yang bersangkutan;
3. Sekolah menentukan syarat dalam tes kelayakan dan penempatan perpindahan peserta didik jalur nonformal dan informal ke Sekolah yang bersangkutan.
4.Dalam ...
------"-'.----~-.'---'-----------
..
--.--.--~~~-
9
4. Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik dari satuan pendidikan nonformal atau informal ke Bekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharni Dapodik. 4
BAB 11 - TUJUAN Pasa12
Pasal 20
Perpindahan peserta didik ke Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah tidak dapat dilakukan pungutan dan I atau sumbangan.
BAB 11 - TUJUAN Pasa12
Pasal 21
Hari pertama masuk pada setiap satuan pendidikan merupakan serangkaian kegiatan satuan pendidikan pada permulaan tahun pelajaran barn dimulai dengan Pengenalan Lingkungan Sekoah (PLS),dengan ketentuan:
1. Sosialisasi cara belajar (bclajar sambil bermain), pembinaan semangat nasionalisme dan kebanggaan terhadap sekolah, pengumpulan data untuk kepentingan administrasi satuan pendidikan, kegiatan keagamaan, dan kegiatan kepramukaan. 1
2. Pembinaan semangat nasionalisme, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRIdan Bhineka Tunggal Ika serta kebangaan terhadap sekolah, penetapan pengurus kelas, pengenalan warga kelas, menciptakan kegiatan yang dinamis di kelas dengan dipandu wali kelas, pembentukan kelompok belajar, pembenahan 7 K (Kebersihan, Keamanan, Ketertiban, Keindahan, Kekeluargaan, Kesehatan dan Kerindangan),kegiatan keagamaan, dan lain sebagainya;
3. Pengenalan satuan pendidikan (program,struktur, tata tertib,dan orientasi kepramukaan), penanaman konsep pengenalan diri peserta didik dan kegiatan keagamaan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, cara belajar dan sistem pembelajaran, kegiatan kesiswaan, PBB, pembinaan semangat nasionalisme dan kebanggaan terhadap sekolah, serta pembentukan pengurus kelas, pembagian kelompok belajar yang dipandu oleh panitia darr/atau wali kelas.
4. Dilarang menyelenggarakan kegiatan yang mengarah pada kekerasan fisik dan mental yang dapat mengancam keselamatan peserta didik baik di dalarn maupun di luar satuan pendidikan.
BABV
"CROMBONGANBELAJAR Bagian Kesatu Jumlah Peserta Didikdalam Satu RombonganBelajar
BAB 11 - TUJUAN Pasa12
Pasal 22
Jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar diatur sebagai berikut:
1. SDdalam satu kelas berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) peserta didik dan paling banyak 28 (dua puluh delapan) peserta didik; 1
"-
2. SMP dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) peserta didik dan paling banyak 32 (tigapuluh dual peserta didik;
BAB 11 - TUJUAN Pasa12
Pasal 23
10
PasaI23
1
Ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu] rombongan belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dapat dikecualikan paling banyak (satu) rombongan belajar dalam 1 (satu) tingkat kelas.
BAB 11 - TUJUAN Pasa12
Pasal 24
Jumlah rombongan belajar pada sekolah diatur sebagai berikut:
- a. SD atau bentuk lain yang ,sederajat berjumlah paling sedikit 6 (enam) dan paling banyak 24 (dua puluh empat] rombongan belajar, masing-masing tingkat paling banyak 4 (ernpat) rombongan belajar; a
- b. SMPatau bentuk lain yang sederajat berjumlah paling sedikit 3 (tiga)dan paling banyak 33 (tiga puluh tiga) rombongan belajar, masing-masing tingkat paling banyak 11 (sebelas)rombongan belajar; b.
BABVI PELAPORAN DAN PENGAWASAN Pasal25
1. Sekolah wajib melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan peserta didik antar sekolah setiap tahun pelajaran kepada pemerintah daerah sesuai dengan kewcnangannya. 1
2. Dinas pendidikan kabupaten Ogan Komering Ilir wajib memiliki kanal pelaporan untuk menerima laporan masyarakat terkait pelaksanaan PPDB. 2
BAB 11 - TUJUAN Pasa12
Pasal 26
1. Dinas pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir mengoordinasikan dan memantau pelaksanaan PPDB. 1
2. Kementerian melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan PPDBpaling sedikit 1 (satu) kali dalam (1)satu tahun. 2
LARANGAN Pasal27
Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima dana BOS dari pemerintah maupun pemerintah daerah, darr/atau pihak lain dilarang melakukan pungutan yang terkait pelaksanaan PPDBmaupun perpindahan peserta didik yang bertentangan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering llir ini maupun ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
BAB VIII...
11
BABVIII
SANKSI Pasa128
1. Pelanggaran terhadap Peraturan Bupati ini diberikan sanksi dengan keten tuan sebagai beriku t: 1
- a. Bupati memberikan sanksi kepada ...pejabat Dinas pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir berupa teguran tertulis
- b. Dinas pendidikan Kabupaten Ogan Komering llir memberikan sanksi kepada kepala UPI'D, kepala sekolah, guru, danfatau tenaga kependidikan berupa:
- a) teguran tertulis;
- b) penundaan atau pengurangan hak;
- c) pembebasan tugas; dan I atau
- d) pemberhentian sernentara/retap dari jabatan.
2. Pengenaan sanksi juga berlaku bagi komite sekolah atau pihak lain yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
3. Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), selain sanksi administratif juga dapat diberlakukan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan peru:\_Idang-undangan.
BAB VII - LARANGAN Pasal27
Pasal 29
Dinas pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir memberikan sanksi berupa penggabungan atau penutupan Sekolah kepada Sekolah yang tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam satu Rombongan Belajar dan jumlah Rombongan Belajar pada Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 21.
BABIX KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal30
1. Sekolah yang diselenggarakan dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dapat menerima warga negara asing menjadi peserta didik. 1
2. Ketentuan warga negara asing dapat menjadi peserta didik pada Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
- a. merniliki kemampuan bahasa Indonesia bagi sekolah dengan pengantar bahasa Indonesia;
- b. memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini; dan
- c. memenuhi ketentuan mengenai warga negara asing di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasa131.
...
12
BAB VII - LARANGAN Pasal27
Pasal 31
Sekolah wajib melakukan pengisian, pengmman, dan pemutakhiran data peserta didik dan rombongan belajar dalam dapodik secara berkala paling seclikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.
BAB VII - LARANGAN Pasal27
Pasal 32
,
Ketentuan zonasi/rayon. jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar, dan jumlah rombongan elbajar pada sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 17, dan Pasal 1 dapat dikecualikan untuk:
- a. sekolah Indonesia di luar negeri; a
- b. sekolah berasrarna; b.
- c. satuan pendidikan kerja sarna;
- d. sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia Sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar sebagaimana dimaksud dalarn Pasal17; d
- e. sekolah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T);dan e
- f. sekolah layanan khusus. f.
BAB VII - LARANGAN Pasal27
Pasal 33
Pemerintah daerah wajib membuat kebijakan daerah sebagai tindak lanjut atas Peraturan Bupati ini dengan berasaskan objektif,akuntabei, transparan, tanpa diskriminasi, berkeadilan, dan
BAB VII - LARANGAN Pasal27
Pasal 35
Ketentuan PPDBpada pendidikan khusus dan layanan khusus dapat mengacu pada Peraturan Bupati Ogan KomeringIlir ini.
BAB VII - LARANGAN Pasal27
Pasal 36
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Sekolah yang memiliki jumlah peserta didik dalam satu rorrtbongan belajar dan jumlah rombongan belajar pada sekolah yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 19 maka:
- a. pada tahun ajaran 2017/2018 wajib menyesuaikan ketentuan jumlah peserta didik dalam satu Rombongan Belajar dan jumlah rombongan belajar pada sekolah pada PPDBkelas 1 (satu) SD atau bentuk lain yang sederajat, kelas 7 (tujuh) SMP, wajib menyesuaikan ketentuan jumlah peserta didik dalarn satu Rombongan Belajar dan jumlah rombongan belajar pada sekolah untuk kelas 2 (dua) sampai dengan kelas 6 (enam) SD atau bentuk lain yang sederajat, paling lama 5 (lima) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan; dan
wajib...
13
- b. wajib menyesuaikan ketentuan jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar dan jumlah rombongan belajar pada sekolah untuk kelas 8 (delapan], kelas 9 (sembilan], pada SMP atau bentuk lain yang sederajat paling lama 3 [tiga]tahun sejak tanggal diundangkan.
BAB VII - LARANGAN Pasal27
Pasal 37
Peraturan Bupati Ogan KomeringIlir tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama atau Bentuk Lainyang Sederajat mulai berlaku sejak tanggal di undangkan.
Agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatanya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan KomeringIlir .
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Kayuagung pada tanggal d3 (y) (7 i 2017 ILlR/

Penetapan: Diundangkan di Kayuagung pada t~}}ggql .. ~3 1YI~,t" 2017 fi~ i~i~~~s D~~H~KA:l{RbTENOGAN KO~ERING ILIR,II BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2017 NOMOR. ... Diknas Local (D)Tahun 2017