PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO Nomor 30 Tahun 2002 tentang USAHA PERTAMBANGAN (berlaku Unknown)
Pembukaan
Mengingat
PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO LEMBARAN DAERAH TAHUN 2002 NOMOR 30
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO NOMOR : I TAHUN 2002
TENTANG
USAHA PERTAMBANGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI JENEPONTO
Menimbang
: a.
bahwa potensi pertambangan di Daerah ini cukup besar untuk di kembangkan guna Pembangunan Daerah, demikian pula bagi kesempatan Usaha, Kesempatan Kerja, Peningkatan Pendapatan Daerah dan Masyarakat.
- b. bahwa dalam Pengusahaan usaha Pertambangan tersebut secara Optimal perlu tetap menjaga dan memelihara kelestariannya dan kelestarian lingkungan hidup sekitarnya.
- c. Bahwa sehubungan dengan maksud diatas, huruf a dan b perlu menetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto tentang usaha Pertambangan.
3. : 1. Undang - Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822).
2. Undang -Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok - pokok Agraria (Lembaran Negara RI Tahun 1960 No. 1841, Tambahan Lembaran Negara RI No. 2043).
3. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan -ketentuan pokok Pertambangan (Lembaran Negara RI Tahun 1967 No. 22, Tambahan Lembaran Negara RI No.28).
4. Undang -Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja (Lembaran Negara RI Tahun 1970 No. 1, Tambahan Lembaran Negara RI No.2918).
5. Undang - Undang No. 4 Tahun 1982 tentang ketentuan -ketentuan Pokok Pengolahan Lingkungan hidup (Lembaran Negara RI tahun 1982 No. 12, Tambahan Lembaran Negara RI No. 3215).
6. Undang - Undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. (Lembaran Negara RI. Tahun 1997 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 365).
7. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara RI tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839).
8. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (lembaran Negara RI tahun 1999 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3848);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan - bahan Galian (Lembaran Negara RI tahun 1980 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3147).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisa mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara RI Tahun 1986 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RI 3139);
11. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952).
12. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1166. X/844/M.P/1992 Tanggal 12 September 1992 tentang Penetapan Tarif Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi untuk Usaha Pertambangan Umum.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Jeneponto (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 1 ).
Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JENEPONTO
MEMUTUSKAN
Menetapkam
: PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TENTANG USAHA PERTAMBANGAN.
BAB I - Pasal 1
Pasal 1
KETENTUAN UMUM
Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan :
- a. Daerah adalah Kabupaten Jeneponto.
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Otonomi yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Jeneponto.
- d. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pertambangan &amp; Energi Daerah selanjutnya disebut PERINDAG TAMBEM adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pertambangan &amp; Energi Kabupaten Jeneponto.
- e. Bahan galian atau sering di sebut Mineral adalah semua bahan galian yang meliputi golongan A (Strategis), golongan B (Vital) dan golongan C yang tidak termasuk dalam kedua golongan tersebut.
- f. Pertambangan adalah segala kegiatan Usaha Bahan Galian Golongan 'A', Bahan Galian Golongan 'B', dan Bahan Galian Golongan 'C', meliputi Penyelidikan Umum, Ekplorasi, Eksploitasi, Developmen(persipan), Pengolahan / Pemurnian, Pengangkutan dan Penjualan.
- g. Penyelidikan Umum adalah Penyelidikan secara Geologi Umum atau Geofisika di daratan, Perairan dan dari Udara, segala sesuatu dengan maksud untuk membuat Peta Geologi Umum atau untuk menetapkan tanda - tanda adanya bahan galian pada umumnya.
- h. Eksplorasi adalah Usaha Penyelidikan Geologi / Pertambangan untuk menetapkan lebih teliti / seksama adanya sifat dan letak Bahan galian serta melakukan persiapan - persiapan untuk Eksploitasi.
- i. Eksploitasi adalah Usaha Pertambangan dengan Maksud untuk menghasilkan Bahan Galian dan memanfaatkannya.
- j. Pengolahan dan Pemurnian adalah Usaha Pekerjaan untuk mempertinggi mutu bahan galian serta untuk memamfaatkannya dan memperoleh unsur - unsur yang terdapat pada bahan Galian itu.
- k. Pengangkutan adalah Usaha Pemindahan Bahan Galian dan hasil pengolahan / Pemurnian bahan galian dari Daerah / tempat Eksplorasi, Eksploitasi dan atau tempat pengolahan / Pemurnian keStock pik (tempat Penampungan).
- l. Penjualan adalah segala Usaha Penjualan bahan galian dan hasil Pengolahan / Pemurnian bahan galian .
- m. Reklamasi adalah setiap pekerjaan yang bertujuan memperbaiki, mengembalikan pemamfaatan atau meningkatkan daya guna lahan yang di akibatkan oleh Usaha - Usaha Pertambangan Umum.
- n. Konservasi Sumber Daya Alam adalah pengolahan sumber daya alam yang menjamin pemamfaatannya secara bijaksana dan bagi sumber daya alam yang terbaharui menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan Keanekaragamannya.
- o. Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) dan Kuasa Pertambangan (KP) adalah Surat Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian yang berisi Wewenang untuk melakukan semua atau sebagian tahap Usaha Pertambangan bahan galian.
- p. Retribusi Pertambangan adalah Retribusi yang dikenakan kepada pemegang SIPD dan Pemegang KP serta lainnya yang memamfaatkan bahan galian tersebut.
JENIS PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN
BAB II - Pasal 2
Pasal 2
1.Golongan bahan galian yang Strategis 'A', adalah :
1. Minyak Bumi ;
2. Bitumen Cair;
3. Lilin Bumi ;
4. Gas Alam ;
5. Bitumen Padat ;
6. Aspal ;
7. Batu Bara dan Batu Bara Muda ;
8. Uranium ;
9. Radium ;
10. Thorium dan Bahan Galian Radio Aktif lainnya ;
11. Nikel ;
12. Kobalt ;
13. Timah ;
2. Golongan Bahan Galian yang Vital 'B', adalah :
1. Besi ;
2. Mangaan ;
3. Molibden ;
4. Wolfram ;
5. Vanadium ;
6. Titan ;
7. Bauksit ;
8. Tembaga ;
9. Seng ;
10. Emas ;
11. Palaatina ;
12. Perak ;
13. Air Raksa ;
14. Intan ;
15. Arsin ;
16. Antimon ;
17. Bismut ;
18. Yutrium ;
19. Rhutenium ;
20. Cerium dan logam - logam langkah lainnya ;
21. Berillium ;
22. Korundum ;
23. Zirkon ;
24. Kristal Kwarsa ;
25. Kriolit, Fluorspar, Barit ;
26. Yodium, Brom, Khlor, Belerang ;
27. Pasir Besi ;
3. Golongan Bahan Galian 'C', adalah :
1. Nitrat ;
2. Phospat ;
3. Garam Batu ;
4. Abses ;
5. Talk ;
6. Mika ;
7. Magnesit ;
8. Grafit ;
9. Yarosit ;
10. Tawas (Alum) ;
11. Leusit ;
12. Oker ;
13. Batu Permata ;
14. Batu setengah Permata ;
15. Pasir Kwarsa / Silika ;
16. Kaolin ;
17. Feldspar ;
18. Gips ;
19. Bentonit ;
20. Batu Apung ;
21. Tras ;
22. Obsidion ;
23. Perlit ;
24. Tanah Diatome ;
25. Tanah Serat ;
26. Marmer ;
27. Batu Tulis ;
28. Batu Kapur ;
29. Dolomit ;
30. kalsit ;
31. Granit, Andesit, Trakhit, Basalt (Batu kali) ;
- a. Bahan Bangunan :
- b. Bubuk / Abu batu / Batu Pecah ( Spilit) ;
- c. Blok.
32. Berbagai Jenis Tanah ;
- a. Tanah liat Tanah Apl ;
- b. Tanah Liat ( Clay Ball) ;
- c. Tanah Liat untuk bahan Produksi Semen ;
- d. Tanah Liat untuk bahan Bangunan ( Batu Bata , Genteng dsb ) ;
- e. Tanah Urug ;
33. Pasir dan Kerikil :
- a. Untuk Bahan Bangunan ;
- b. Untuk Urug :
34. Zeolit ;
35. Toseki :
36. Sepanjang Bahan Galian yang di tetapkan sebagai Bahan Galian Golongan 'C', ## BAB III BAHAN GALIAN
BAB II - Pasal 2
Pasal 3
1. Setiap Orang atau Badan Hukum yang melakukan Usaha Pertambangan Wajib memiliki Surat Izin Usaha Pertambangan.
2. Surat Izin Usaha Pertambangan bahan galian golongan A, B dan C diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
3. Tata Cara Pemberian Izin sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB II - Pasal 2
Pasal 4
Usaha Pertambangan dapat di lakukan oleh :
- a. Perusahaan Daerah ( Perusda);
- b. Koperasi ;
- c. BUMN ;
- d. Badan Hukum Swasta ;
- e. Perorangan ;
- f. Patungan BUMN dengan Perusda ;
- g. Patungan BUMN / Perusda dengan Koperasi / Swasta / Perorangan.
OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI
BAB IV - Pasal 5
Pasal 5
Obyek Retribusi terdiri dari :
- a. Surat Izin Pertambangan Eksplorasi ;
- b. Surat Izin Pertambangan Eksploitasi ;
- c. Surat Izin Pertambangan Pengolahan / Pemurnian ;
- d. Surat Izin Pertambangan Pengangkutan dan Penjualan untuk golongan A dan B ;
- e. Hasil Produksi / Pemakaian dan Pemamfaatan Pertambangan yang di peroleh dari Eksplorasi dan Eksploitasi.
BAB IV - Pasal 5
Pasal 6
Subyek Retribusi adalah :
- a. Setiap Orang atau Badan Hukum yang telah memperoleh SIPD / KP dan melakukan Eksplorasi / Ekploitasi Pengolahan / Pemurnian serta Pengangkutan dan Penjualan.
- b. Pemakai lainnya yang memanfaatkan Bahan Galian / Mineral.
JANGKA WAKTU IZIN USAHA PERTAMBANGAN
BAB IV - Pasal 5
Pasal 7
- (1). SIPD dan KP Eksplorasi baik Pertambangan bahan galian Golongan 'A', maupun bahan galian 'B dan C', diberikan Untuk Jangka waktu 2 (dua) Tahun.
- (2). SIPD dan KP Eksploitasi Pertambangan Bahan Galian Golongan 'A', B dan C, diberikan untuk jangka waktu maksimal 10 Tahun dan dapat di perpanjang maksimal 2 (dua) kali dan setiap kali perpanjangan jangka waktunya 5 (lima) Tahun ;
- (3). Permohonan Perpanjangan Izin sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini diajukan Kepada Bupati 3 (tiga) bulan sebelumnya berakhirnya Izin dengan melampirkan Bukti Pelunasan Kewajibanya yang terkait dengan Usaha Pertambangan.
BAB VI - PEMBERIAN ISIN USAHA PERTAMBANGAN
Pasal 8
1. Dalam setiap pemberian SIPD dan KP harus di pertimbangkan aspek Lingkungan, sifat dan besarnya endapan, sifat Usaha dan kapasitas serta kemampuan permohonan baik teknis maupun modal serta status tanah dan peruntukannya ;
2. Sebelum Bupati menberikan SIPD dan KP terlebih dahulu meminta pendapat dari Instansi tehknis lainnya yang berkepentingan tentang adanya hak - hak atas tanah serta masalah gangguan Pencemaran Lingkungan hidup ;
3. Jika dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah dikirimkannya dan diterimanya permintaan pendapat sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, Bupati tidak menerima pernyataan keberatan dari Instansi lain yang berkepentingan serta masalah yang menyangkut status tanah tersebut telah selesai maka SIPD dan KP dapat di keluarkan ;
4. Mereka yang mempunyai hak atas tanah yang mungkin akan mendapat ganti rugi karena adanya pemberian SIPD dan KP tersebut, maka keberatan dapat diajukan kepada Bupati ;
5. Apabila telah ada hak atas tanah yang bersangkutan dengan Wilayah Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) dan Kuasa
Pertambangan (KP) maka kepada yang berhak diberi ganti rugi yang jumlahnya ditentukan bersama antara calon pemegang SIPD dan KP dengan yang berhak atas tanah ## BAB VII DAN PENGUASAAN TANAH
BAB VI - PEMBERIAN ISIN USAHA PERTAMBANGAN
Pasal 9
- (1). Luas Wilayah Pertambangan dapat di berikan untuk satu SIPD dan KP Bahan Galian Golongan A, B dan Bahan Galian Golongan C Maksimal 2 (dua) Hektar ;
- (2).Kepada Perorangan hanya dapat di berikan 1 (satu) SIPD dan KP sedangkan Kepada Badan Hukum dan Koperasi dapat diberikan maksimal 5 (lima) SIPD dan KP.
- (3).Pemegang SIPD dan KP dapat diciutkan Wilayah Kerjanya dengan mengembalikan sebagian atau bagian - bagian tertentu dari Wilayah kerjanya dengan persetujuan Bupati.
- (4).Penguasaan tanah untuk Usaha Pertambangan dapat di lakukan melalui :
- a. Pembelian atau Pembebasan hak atas tanah ;
- b. Izin penggunaan Tanah ;
- c. Perjanjian bagi hasil atau kerjasama lainnya
- d. Sewa.
BAB VIII - BESARNYA TARIF RETRIBUSI Pasal 10
Pasal 10
Besarnya Tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikit ;
- a. Surat Izin pertambangan Eksplorasi dikenakan Iuran tetap sebesar Rp.!00.000.- / Ha / Tahun.
- b. Surat Izin Pertambangan Eksploitasi dikenakan Iuran tetap sebesar Rp.150.000.- / Ha / Tahun.
- c. Besarnya Tarif Retribusi Hasil Produksi untuk setiap jenis Pertambangan Bahan galian Golongan A, B dan C sesuai jumlah Volume Hasil Produksi / Pemakaian dan Pemanfaatan Per Ton atau M 3 ditetapkan sebagai berikut :
DAFTAR TARIF IURAN EKSPLORASI / EKSPLOITASI BAHAN GALIAN A DAN B
| NO | JENIS MINERAL BAHAN GALIAN | TINGKAT PRODUKSI (SATUAN) | TARIF IURAN EKSPLOITASI / PRODUKSI ( US $) | KET |
|------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|-------|
| 1 | Batu Bara (Openpit) | < 400.000,- ton > 400.000,- ton | 0,50 / ton 0,65 / ton | |
| 2 | Batu Bara (Underground) | < 400.000,- ton > 400.000,- ton | 0,25 / ton 0,35 / ton | |
| 3 | Emas | < 2000,- kg > 2000,- kg | 225,00 / kg 235,00 / kg | Logam |
| 4 | Pasir Besi | < 100.000,- ton > 100.000,- ton | 1 / ton 1,1 / ton | |
| 5 | Pirit | < 10.000,- ton | 0,15 / ton | |
DAFTAR TARIF IURAN EKSPLORASI / EKSPLOITASI BAHAN GALIAN C
| NO | JENIS MINERAL BAHAN GALIAN | BESARNYA TARIF RETRIBUSI Rp. /TON/M 3 | KET. |
|------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | N i t r a t - Bahan Pupuk - Bahan Industri | 1.700 | |
| | | 1.700 | |
| 2. | P h o s p a t | | |
| | - Bahan Pupuk | 1.800 | |
| | - Bahan Industri | 1.800 | |
| 3. | Garam Batu | | |
| | - Bahan Makanan | 1.700 | |
| | - Bahan Industri | 1.700 | |
| 4. | A s b e s | | |
| | - Bahan bangunan | 2.100 | |
| 5. | | | |
| | T a l k - Bahan Bangunan | 2.100 | |
| | - Bahan Industri | 2.100 | |
| 6. | Mi k a | | |
| | - Bahan Industri | 2.100 | |
| | - Bahan Optik | 2.100 | |
| 7. | Magn e s i t | | |
| | | 2.100 | |
| 8. | G r a f i t | | |
| 21. | T r a s | |
|-------|---------------------|-------|
| | - Bahan Bangunan | 300 |
| | - Bahan Semen | 300 |
| 22. | O b s i d i a n | |
| | - Bahan Bangunan | 8.50 |
| | - Bahan Industri | 8.50 |
| 23. | P e r l i t | |
| | - Bahan Bangunan | 8.50 |
| | - Bahan Industri | 8.50 |
| 24. | Tanah Diatome | |
| | - Bahan Bangunan | 1.500 |
| | - Bahan Industri | 1.500 |
| 25. | Tanah Serap | |
| | - Bahan Pupuk | 1.500 |
| | - Bahan Industri | 1.500 |
| 26. | Marm e r | |
| | - Bahan Seni Patung | 2.500 |
| | - Bahan Industri | 2.500 |
| 27. | Batu Tulis | |
| | - Bahan Bangunan | 500 |
| | - Bahan Industri | 500 |
| 28. | Batu Kapur | |
| | - Bahan Bangunan | 7.50 |
| | - Bahan Pupuk | 7.50 |
| | - Bahan Semen | 7.50 |
| | - Bahan Industri | 7.50 |
| 29. | D o l om i t - Bahan Pupuk - Bahan Semen - Bahan Industri | 500 500 500 |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 30. 31. | K a l s i t - Bahan Pupuk - Bahan Semen - Bahan Industri - Bahan Optik Granit, Andesit, | 500 500 500 500 |
| | Trakhit,Basalt (batu kali) - Bahan Bangunan - Bubuk (abu batu) Batu Pecah - Blok Tanah Liat - Tanah Liat Tahan Api - Tanah Liat ( Clay Ball) | 1000 1000 3000 |
| 32. | - Tanah Liat untuk Bahan Produksi Semen - Tanah Liat untuk Bahan Bangunan (batu Bata, Genteng dsb) - Tanah Urug | 1.500 1.500 1000 |
| 33. | | 1000 1000 |
| | Pasir dan Kerikil - Untuk Bahan Bangunan - Untuk Urug | 1000 1000 |
| 34. | Z e o l i t - Bahan Pertanian / Perikanan - Bahan Industri | 1.500 1.500 |
|-------|--------------------------------------------------------------|------------------|
| 35 | T o s e k i - Kelas III - Kelas II - Kelas I | 2000 2.500 2.500 |
BAB VIII - BESARNYA TARIF RETRIBUSI Pasal 10
Pasal 11
Penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini disetor ke Kas Daerah secara Bruto.
BAB VIII - BESARNYA TARIF RETRIBUSI Pasal 10
Pasal 12
Kepada Petugas Pemungut Retribusi di berikan Upah / Insentif sebesar 5 % dari jumlah Penerimaan.
BAB IX
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI
BAB VIII - BESARNYA TARIF RETRIBUSI Pasal 10
Pasal 13
Pemungutan Retribusi Hasil Produksi Penambangan ( Bahan Galian Golongan A, B dan C) dapat di lakukan dengan cara :
BAB VIII - BESARNYA TARIF RETRIBUSI Pasal 10
Pasal 14
1. Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini di ancam dengan Pidana kurungan selama 6 (Enam) Bulan atau denda sebanyak banyaknya Rp. 5.000.000 .- (Lima Juta Rupiah ).
2. Tindak Pidana yang di maksud ayat (1) adalah Pidana pelanggaran.
BAB XI - PENYIDIKAN Pasal 15
Pasal 15
Selain oleh Pejabat Penyidik yang berwenang menyidik tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini , dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang Pengangkatannya di tetapkan sesuai Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku.
BAB XII - KETENTUAN PENUTUP Pasal 16
Pasal 16
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku .
BAB XII - KETENTUAN PENUTUP Pasal 16
Pasal 17
Hal - hal yang belum di atur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan di atur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
BAB XII - KETENTUAN PENUTUP Pasal 16
Pasal 18
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto.

Penetapan: Ditetapkan di : Jeneponto Pada Tanggal : 11 Februari 2002.

Penandatangan: ## BUPATI JENEPONTO ## DR. Ir. H. BAHARUDDIN BASO TIKA, MS .

Penetapan: Diundangkan di : Jeneponto Pada tanggal : 19 Februari 2002

Penandatangan: ## SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JENEPONTO ## Drs. H. SYAHRIR WAHAB Pangkat : Pembina Utama Muda Nip : 580 007 694 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2002 NOMOR : 30