PERATURAN BUPATI MA Nomor 13 Tahun 2017 tentang KETENTUAN SATUAN BESARAN BIAYA PERJALANAN DINAS YANG BERSUMBER DARI DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK BIDANG KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2017 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat :
a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Nonfisik Program Bantuan Operasional Kesehatan, dipandang perlu mengatur biaya perjalanan dinas bagi Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap, dan Personil Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tanah Laut;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016, secara bertahap, perlu meningkatkan akuntabilitas penggunaan dana perjalanan dinas melalui penerapan penganggaran dana perjalanan dinas berdasarkan prinsip kebutuhan nyata ( at cost );
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah Laut tentang Ketentuan Satuan Besaran Biaya Perjalanan Dinas yang Bersumber dari Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2017;
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat
- II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);
2. Undang -Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang -Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang -Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang - Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang -Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah
Menetapkan diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 33 /PMK.02/2016 tentang Standart Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 341);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2017;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2007);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
M E M U T U S K A N :
: PERATURAN BUPATI TENTANG KETENTUAN SATUAN BESARAN BIAYA PERJALANAN DINAS YANG BERSUMBER DARI DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK BIDANG KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2017
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Wilayah Lokal Puskesmas adalah wilayah yang terdiri dari Desa atau Kelurahan yang menjadi wilayah kerja Puskesmas.
5. Wilayah Lokal Puskesmas Khusus adalah wilayah Puskesmas yang terpencil dan tidak bisa dilewati dengan sarana transportasi yang biasa digunakan masyarakat.
6. Transport Lokal adalah transport yang dilakukan petugas Puskesmas/kader dari Puskesmas/Puskesmas Pembantu ke lokasi kegiatan tanpa memandang jarak tempuh.
7. Transport Lokal Khusus adalah transport yang dilakukan petugas Puskesmas/Kader ke lokasi kegiatan yang sulit dan tidak bisa ditempuh dengan sarana transportasi yang biasa digunakan masyarakat.
8. Persalinan normal adalah proses dimana bayi, flasenta dan selaput ketuban keluar dari uterus ibu pada usia kehamilan cukup bulan (setelah 37 minggu) tanpa disertai adanya penyulit.
9. Kunjungan neonatus adalah pelayanan kesehatan sesuai standart yang diberikan oleh tenaga kesehatan yang kompeten kepada ibu melahirkan sedikitnya 3 kali selama periode 0 sampai dengan 28 hari setelah melahirkan baik di fasilitas kesehatan maupun melalui kunjungan rumah.
10. Kunjungan nifas adalah pelayanan kesehatan sesuai standart pada ibu mulai 6 jam sampai 42 hari pasca bersalin oleh tenaga kesehatan sebanyak 3 kali.
11. Pelayanan Ante Natal Care (ANC) adalah pelayanan Kesehatan oleh tenaga Kesehatan untuk ibu selama masa kehamilan sesuai standart.
12. Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) adalah suatu tempat atau ruangan yang dapat dipergunakan sebagai tempat tinggal sementara bagi ibu hamil dan pendampingnya.
JENIS DAN BIAYA PERJALANAN DINAS BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN
Bagian Pertama Jenis Perjalanan Dinas
BAB II - JENIS DAN BIAYA PERJALANAN DINAS BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN
Pasal 2
Perjalanan Dinas yang dimaksud dalam Peraturan Bupati ini adalah Perjalanan yang dilakukan untuk kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Nonfisik bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2017.
BAB II - JENIS DAN BIAYA PERJALANAN DINAS BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN
Pasal 3
Jenis Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud Pasal 2 adalah Perjalanan Dinas Dalam Daerah yang dilakukan petugas :
1. Dari Kabupaten ke Kecamatan untuk kegiatan bimbingan teknis, rapatrapat dan kegiatan lain.
2. Dari Kecamatan ke Kabupaten untuk kegiatan mengikuti pertemuan, rapat-rapat, konsultasi dan kegiatan-kegiatan lainnya.
3. Dari Desa ke Kecamatan untuk kegiatan rapat-rapat, konsultasi dan kegiatan-kegiatan lainnya.
Bagian Kedua Biaya Perjalanan Dinas
BAB II - JENIS DAN BIAYA PERJALANAN DINAS BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN
Pasal 4
Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 3 terdiri dari :
- (1) Transport Lokal.
- (2) Transport Lokal Khusus.
BAB II - JENIS DAN BIAYA PERJALANAN DINAS BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN
Pasal 5
Transport Lokal sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) dilakukan petugas dari :
- (1) Kecamatan/Puskesmas ke desa/lokasi kegiatan program tanpa memandang jarak.
- (2) Dari desa ke Kecamatan/puskesmas dalam rangka konsultasi, mengikuti rapat-rapat/pertemuan lainnya dalam rangka kegiatan program Bantuan.
- (3) Operasional Kesehatan yang bersalin dari dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun 2017.
BAB II - JENIS DAN BIAYA PERJALANAN DINAS BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN
Pasal 6
Transport Lokal khusus sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) dilakukan petugas untuk menuju daerah/lokasi kegiatan yang sulit terjangkau yaitu :
- (1) Dari Puskesmas ke lokasi kegiatan didaerah yang sulit/terisolir untuk kegiatan program ke masyarakat Kabupaten ke Kecamatan untuk kegiatan bimbingan teknis, rapat-rapat dan kegiatan lain.
- (2) Desa yang termasuk dalam lokal khusus adalah desa Salaman dan Riam Adungan di Kecamatan Kintap, Pantai Keladi dan Gunung Mayit di wilayah Kecamatan Bajuin, Pulau Ubi di wilayah Kecamatan Panyipatan dan Pantai Harapan di Kecamatan Bumi Makmur.
BAB II - JENIS DAN BIAYA PERJALANAN DINAS BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN
Pasal 7
Biaya Transport Lokal untuk kegiatan Dana Alokasi Khusus Nonfisik bidang Kesehatan dibayarkan tanpa memandang jarak perhari per orang maksimal sebesar Rp. 60.000,- (Enam Puluh Ribu Rupiah) untuk jumlah kunjungan neonatus dan nifas setiap ibu bersalin maksimum tiga kali kunjungan.
BAB II - JENIS DAN BIAYA PERJALANAN DINAS BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN
Pasal 8
Biaya Transport Lokal Khusus untuk kegiatan yang bersumber Dana alokasi Khusus Non fisik bidang Kesehatan dibayarkan perhari per orang maksimal sebesar Rp.150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
Bagian Ketiga Biaya Persalinan
BAB II - JENIS DAN BIAYA PERJALANAN DINAS BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN
Pasal 9
Besaran Biaya pertolongan persalinan normal berpedomanan pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2015 tentang Tarif Layanan Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional.
BAB II - JENIS DAN BIAYA PERJALANAN DINAS BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN
Pasal 10
Besaran Biaya sewa Rumah Tunggu Kelahiran disesuaikan dengan kondisi dan harga pasaran yang berlaku ditempat tersebut.
BAB III - SURAT PERINTAH TUGAS (SPT) DAN SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS (SPPD) BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN
Pasal 11
- (1) Perjalanan Dinas dilakukan berdasarkan Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut atau pejabat yang diberi kewenangan menerbitkan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
- (2) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud hanya dapat menerbitkan Surat Perintah Tugas untuk perjalalanan dinas yang biayanya dibebankan Dana Alokasi Khusus Nonfisik bidang Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut dan Puskesmas se Kabupaten Tanah Laut .

## Pasal 12

- (1) Penanda tanganan Surat Perintah Tugas Transport Lokal dari Puskesmas ke desa/tempat kegiatan atau dari desa ke Puskesmas dilakukan oleh Kepala Puskesmas masing-masing.
- (2) Penanda tanganan Surat Perintah Tugas Transport Lokal Khusus dari Puskesmas ke desa/tempat kegiatan atau dari desa ke Puskesmas dilakukan oleh Kepala Puskesmas masing-masing.
- (3) Petugas yang melakukan kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Non fisik Bidang Kesehatan ke suatu daerah dan membawa Surat Perintah Tugas, diharuskan melaporkan diri kepada petugas setempat dan pada bagian belakang bagian bawah di tanda tangani dan cap oleh petugas yang dikunjungi.

## Pasal 13

- (1) Pembayaran Transport Lokal dan Transport Lokal Khusus bisa dibayarkan setelah melengkapi bukti sampai ke lokasi kegiatan berupa tanda tangan dari pejabat daerah/petugas yang dikunjungi berupa tanda tangan pada bagian belakang bawah Surat Perintah Tugas.

- (2) Pembayaran dapat dilakukan setelah melengkapi dokumen perjalanan dengan laporan hasil kegiatan.
- (3) Pembayaran transport lokal dan transport lokal khusus tidak mempertimbangkan jarak lokasi dari tempat asal ke tempat tujuan.
- (4) Pembayaran berdasarkan jumlah orang perhari.
- (5) Petugas yang melaksanakan perjalanan menggunakan transport lokal dan transport lokal khusus tidak bisa menggunakan dalam waktu yang bersamaan dan tidak bisa menggunakan lebih dari dua tempat pada hari yang sama (rangkap) atau dua tempat yang berbeda atau dua tempat yang sama.

## BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2017 tentang Ketentuan Biaya Perjalanan Dinas Bagi Bupati, Wakil Bupati Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS/CPNS, Pegawai Tidak Tetap dan Personil Non PNS di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2017 tetap berlaku untuk Perjalanan Dinas dalam daerah untuk kegiatan yang bersumber diluar dari Dana Alokasi Khusus Nonfisik bidang Kesehatan.

## BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar Setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangkan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari pada tanggal

BUPATI TANAH LAUT ,


H. BAMBANG ALAMSYAH

Diundangkan di Pelahari pada tanggal

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT,


## H. SYAHRIAN NURDIN