Unknown Unknown Nomor BAGI Tahun 2000 tentang UANG KEHORMATAN BAGI KETUA, ANGGOTA, DAN (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1959 tentang Ketentuan-ketentuan Umum mengenai Tanda-tanda Kehormatan dibentuk Dewan Tanda-tanda Kehormatan Republik Indonesia dan Kepada Ketua dan Anggota-anggotanya diberikan uang kehormatan;
- b. bahwa untuk melaksanakan tugasnya, Dewan Tanda-tanda Kehormatan Republik Indonesia sehari-hari dibantu oleh Sekretariat Biro Dewan Tanda-tanda Kehormatan Republik Indonesia yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Dewan Tanda-tanda Kehormatan Republik Indonesia;
- c. bahwa honorarium Ketua, Anggota, dan Sekretaris Jenderal Dewan Tanda-tanda Kehormatan Republik Indonesia serta anggita Sekretariat Biro Dewan Tanda-tanda Kehormatan Republik Indonesia yang selama ini diberikan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1972 tentang Honorarium Bagi Ketua/Wakil Ketua, Sekretaris/Wakil Sekretaris, Anggota dan Tenaga/Penasehat Ahli dari pada Dewan/Sub Dewan, Panitia, Team Lembaga dan/atau Badan Koordinasi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 1984, sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi saat ini;
- d. bahwa sehubungan dengan hak-hak tersebut di atas pada huruf a, b, dan c, dipandang perlu menetapkan Uang Kehormatan Bagi Ketua, Anggota dan Sekretaris Jenderal Dewan Tanda-tanda Kehormatan Republik Indonesia dan Honorarium Bagi Kepala dan Anggota Sekretariat Biro Dewan Tanda-tanda Kehormatan Republik Indonesia;
Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1959 tentang Ketentuan-ketentuan Umum mengenai Tanda-tanda Kehormatan;
3. Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1972 tentang Honorarium Bagi Ketua/Wakil Ketua, Sekretaris/Wakil Sekretaris, Anggota dan Tenaga/Penasehat Ahli dari pada Dewan/Sub Dewan, Panitia, Team Lembaga dan/atau Badan Koordinasi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 1984;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG UANG KEHORMATAN BAGI KETUA, ANGGOTA, DAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN TANDA-TANDA KEHORMATAN REPUBLIK INDONESIA SERTA HONORARIUM BAGI KEPALA DAN ANGGOTA SEKRETARIAT BIRO DEWAN TANDA-TANDA KEHORMATAN REPUBLIK INDONESIA
Pasal 1
Kepada Ketua, Anggota, dan Sekretaris Jenderal Dewan Tanda-tanda Kehormatan Republik Indonesia diberikan uang kehormatan setiap bulan.
Pasal 2
Besarnya uang kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah:
- a. Ketua Dewan Tanda-tanda Kehormatan Republik Indonesia adalah sebesar Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan.
- b. Setiap Anggota Dewan Tanda-tanda Kehormatan Republik Indonesia adalah sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan.
- c. Sekretaris Jenderal Dewan Tanda-tanda Kehormatan Republik Indonesia adalah sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan.
Pasal 3
- (1) Kepada Kepala dan Anggota Sekretariat Biro Dewan Tanda-tanda Kehormatan Republik Indonesia yang membantu pelaksanaan tugas sehari-hari Dewan Tanda-tanda Kehormatan Republik Indonesia diberikan honorarium setiap bulan.
- (2) Besarnya honorarium sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:
- a. Kepala Sekretariat Biro Dewan Tanda-tanda Kehormatan Republik Indonesia adalah sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- b. Masih-masing Anggota Sekretariat Biro Dewan Tanda-tanda Kehormatan Republik Indonesia adalah sebesar Rp 150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah) dan sebanyak-banyaknya Rp 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) setiap bulan sesuai dengan tingkat jabatannya.
- (3) Tingkat jabatan Anggota Sekretariat Biro Dewan Tanda-tanda Kehormatan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b ditetapkan Sekretaris Jenderal Dewan Tanda-tanda Kehormatan Republik Indonesia dengan
Pasal 4
Segala pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini dibebankan kepada Anggaran Belanja Sekretariat Militer Presiden.
Pasal 5
Dengan berlakunya Keputusan presiden ini, maka Ketua, Anggota, dan Sekretaris Jenderal Dewan Tanda-tanda Kehormatan Republik Indonesia serta Kepala dan Anggota Sekretariat Biro Dewan Tanda-tanda Kehormatan Republik Indonesia tidak menerima lagi Honorarium
Pasal 6
Keputusan presiden ini mulai berlaku pada tanggal
PENUTUP
Pengesahan
Pengesahan: ditetapkan

Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 Oktober 2000 a.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEGAWATI SOEKARNOPUTRI