PERATURAN BUPATI SITUBONDO Nomor 8 Tahun 2016 tentang KEDUDUI{AN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA I(ABUPATEN SITUBONDO (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
- bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan l)aerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dipandang perlu menetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian T\rgas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Situbondo )'ang pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
1. Undang-Undang Nomor L2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor t9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 27 3O);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20Q3 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4256);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a355);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor LO4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa2Li; 4.
3. Undang-Undang Nomor L2 Tahun 2OLl tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OLL Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 523fl; 5.
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2OL4 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5aefl; 6.
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791; 7.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun L972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintahan Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indcnesia Tahun 7972 Nomor 38); 8.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 Tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 1,22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a$4; 9.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOO Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016) sebagaimana
3
telah Cirrbah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7g Tahun 2ol3 (Lembaran Negara Republik Ind.onesia Tahun 20L3 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a671;
11. peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4oL7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor L2 Tahun 2OO2 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO2 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a1e3);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2OOO tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOO Nomor L97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2OO2 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1OO Tahun 2OOO tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO2 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor al94l; t2.
13. Peraturan Pemerintah Nomor 10 1 Tahurr 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aoLe);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2OO3 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2OO9 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1641;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangart Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor L4O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a578);
Menetapkan
4
- L6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nom or 45941;
- peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 20Lo tentang Disiplin Pegawai Negeri sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor '/ 4); t7.
- Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2OlL tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol1 Nomor 12L); 18.
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2OL6 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor LL4); 19.
- Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2OL6 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 6). 20.
MEMUTUSI{AN :
- PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUI(AN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA I(ABUPATEN SITUBONDO.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Dewan Perwakilan Ralqyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Ralryat Daerah Kabupaten Situbondo.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara
5
- Kesatuan Republik Indonesia sebagimana dimaksud dalam Llndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun t945.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo.
7. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia yang selanjutnya disebut Bad.an adalah Badan Kepegawaian dan pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Situbondo.
- Kepala Badan adalah Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Situbondo. 8.
- Unit Pelaksana Teknis Badan, selanjutnya disingkat UPTB, adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional danlatau kegiatan teknis penunjang tertentu Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia. 9.
- Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. 10.
- Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji ## BAB II
KEDUDUI(AN DAN SUSUNAN ORGANISASI
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan di bidang Kepegawaian, Pendidikan dan pelatihan.
- (3) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia dalam melaksanakan tugasnya, di bidang teknis administratif dibina dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
3. (2t Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia dipimpin oleh Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberciaya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Femerintahan di bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.
5. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pad a ayat (4), Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia menyelenggarakan fungsi : (s)
- a. penyusunan kebijakan teknis bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsifungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
- (1) Susunan organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia terdiri dari :
7
- a. Kepata Badan.
- b. Sekretariat, membawahi :
1. Sub Bagian Umum dan KePegawaian;
2. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan.
- C. Bidang Pengadaan, Informasi dan Kesejahteraan Pegawai membawahi :
1. Sub Bidang Formasi dan Pengadaan;
2. Sub Bidang Informasi dan Dokumentasi Kepegawaian; dan
3. Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai.
9. Bidang Mutasi dan KePangkatan, membawahi : d.
1. Sub Bidang Pengembangan Karier dan Mutasi;
2. Sub Bidang KePangkatan dan Pemberhentian; dan
3. Sub Bidang Pembinaan Pegawai;
- e. Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur, membawahi :
1. Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial;
2. Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Fungsional dan Sertifikasi Kompetensi; dan
3. Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis dan Sosial Kultural.
- f. Unit Pelaksana Teknis Badan;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
19. Bagan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tersebut dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini. (2t

## Pasal 4

- Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris, Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang masing-masing berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. (1)
- Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. (2)
- Masing-masing sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang. (3)

## BAB III

## URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

## Bagian Kesatu KEPALA BADAN

## Pasal 5

Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimPin, melakukan koordinasi dan pengendalian dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.

## Bagian Kedua SEKRETARIAT

## Pasal 6

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam pengkcordinasian, penyusunan program dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Badan.

## Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan tata usaha kantor, perlengkapan, urusan rumah tangga Badan, dan administrasi di lingkungan Badan;
- b. penyusunan rencana kegiatan tahunan Badan;
- c. pengkoordinasian penyusunan rencana strategis, program dan kegiatan Badan serta penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu;
- d. pengkoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di lingkup Badan;
- e. penyiapan bahan evaluasi tugas-tugas bidang secara terpadu;
- f. pelaksanaan urusan keuangan;
- g. pelaksanaan Llrusan umum;
- h. pelaksanaan u.rusan kepegawaian;
- j. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- i. pelaksanaan urusan aset Badan;

9

- k. pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
1. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

## Paragraf 1 Sub Bagian Umum dan KePegawaian Pasal 8

- (1) Sub Bagian umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud rcalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angko 1, mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan, dan tata usaha kePegawaian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
- a. pelaksanaan urusan rumah tangga dan protokol Badan;
- b. penyusunan rencana kebutuhan barang keperluan Badan;
5. pelaksanaan pengadaan kebutuhan barang dan pengadministrasian barang-barang keperluan Badan dan perbekalan lain; C.
6. pelaksanaan urusan surat-menyurat; d.
7. pencatatan dan pelaporan barang inventaris; e.
8. pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan; f.
9. pembuatan laporan inventarisasi barang (aset) Badan; o b'
10. penyelenggaraan tugas kepegawaian Badan yang meliputi pengumpulan data kepegawaian, penyusunan Daftar Urut Kepangkatan, pengelolaan dan pelaksanaan rekapitulasi absensi elektronik, PenYiaPan dan penghimpunan penilaian prestasi kerja pegawai, mempersiapkan usulan-usulan yang menyangkut kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, mutasi pegawai, pengangkatan dan pemberhentian pegawai, cuti pegawai, pemberian tanda penghargaan, penerbitan kartu pegawai, kartu isteri/ suami, kartu taburrgan asuransi pensiun (Taspen), Bapertarum dan kartu asuransi kesehatan; hr.
11. penyelenggaraan kesejahteraan pegawai; 1.
12. pen)ttsunan LaPoran KePegawaian; j
13. . pelaksanaan ketatausahaan; k
14. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada 1. Sekretaris; dan
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinYa.

## Paragraf 2

## Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan

## Pasal 9

- (1) Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2, mempunyai tugas melaksanakan perencanaan kegiatan, ketatausahaan dan tata usaha keuangan, evaluasi dan pelaporan.
2. (21 Dalam melaksanakan , tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan Renstra dan Renja Badan;
- b. penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran;
- c. penyiapan rencana pelaksanaan anggaran Badan;
- d. pelaksanaan administrasi keuangan Badan yang meliputi pembukuan, realisasi anggaran pendapatan dan belanja dinas serta pembayaran gaji pegawai;
- e. penyiapan laporan pertanggungjawaban keuangan Radan;
- f. pengurusan penyelesaian tuntutan ganti rugi dan biaya pengeluaran Badan;
- g. pembuatan laporan bulanan realisasi fisik dan keuangan;
- h. pengkoordinasian penyelenggaraan budaya kerja di lingkup Badan;
- i. penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) di lingkup Badan;
- j. penyusunan LaPoran Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah pada urusan kepegawaian dan pendidikan pelatihan;
- k. penyusunan evaluasi kegiatan Badan;
1. Penyelenggaraan sistem pengendalian intern
- m. "r#ffiunan Laporan , ,.rrr.lenggar aan Pemerintahan Daerah (LPPD);
- n. pelaksanaan ketatausahaan;
- o. pembuatan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kePada Sekretaris; dan
- p. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinYa.

## Bagian Ketiga

## BIDANG PENGADAAN, INFORMASI DAN

## KES&amp;IAHTERAAN PEGAWAI

## Pasal 1O

Bidang Pengad aar7, Informasi Pegarvai sebagaimana dimaksud c mempunyai tugas membantu melaksanakan Pengadaan, dokumentasi kePegawaiar:., pegawai. dan Kesejahteraan Pasal 3 ayat (1) huruf Kepala Badan dalam informasi dan dan kesejahteraan

## Pasal 1 1

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bidang Pengadaan, Informasi dan Kesejahteraan Pegawai menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan formasi, pengadaan, pengelolaan informasi dan dokumentasi kepegawaian, serta kesejahteraan pegawai;
- b. perencanaan dan penyusunan bezetting pegawai;
- c. perencanaan dan penyusunan formasi pegawai sesuai analisa jabatan dan analisa beban kerja;
- d. perencanaan dan penyelenggaraan pengadaan PNS dan PPPK;
- e. pengumpulan, pengolahan dan penyajian data serta informasi kePegawaian;
- f. perencanaan, pengelolaan dan pemeliharaan dokumentasi kePegawaian ;
- g. perencanaan, pengelolaan dan pengembangan sistem informasi kePegawaian;
- h. perencanaan dan pelaksanaan program dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai ASN;
- i. perencanaan dan pelaksanaan pemberian penghargaan dan tanda jasa pegawai;
10. j pengelolaan Laporan Pajak-Pajak Pribadi Pegawai (LP2P);
- k. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan formasi, pengad aarL, pengelolaan informasi dan dokumentasi kepegawaLarL, serta kesejateraan pegawai;
1. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- m. pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

## Paragraf 1 Sub Bidang Formasi dan Pengadaan

## Pasal 12

- (1) Sub Bidang },-ormasi dan Pengadaan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf c angka t, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengadaan, Informasi dan Kesejahteraan Pegawai di bidang formasi dan pengadaan pegawai ASN.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Formasi dan Pengadaan menyelenggarakan fungsi : (2)
- a. perencanaan dan penyuslJnan bezetting pegawai;
- b. perencanaan dan penyusunan formasi pegawai sesuai analisa jabatan dan analisa beban kerja;
- c. perencanaan dan pelaksanaan pengadaan PNS dan PPPK;
- d. penyiapan bahan pengusulan penetapan Nomor Induk Pegawai bagi peserta ujian Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah yang dinyatakan lulus ujian;
- e. pelaksanaan pelayanan adrninistrasi dalam rangka pemrosesan penerbitan keputusan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil;
- f. penyiapan bahan dan pemprosesan pengunduran diri dan pembatalan untuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil;
- g. penyrapan bahan dan penerbitan keputusan pengangkatan dan pemberhentian Calaon Pegawai Negeri Sipil;
- h. pelaksanaan pelayanan administrasi pengangkatan, peffiindahan, perpanjangan dan pemberhentian PPPK;
- i. pelaksanaan pelayanan administrasi pengangkatan, peffiindahan, perpanjangan dan pemberhentian non PNS yang diangkat dengan Surat Keputusan Bupati;
12. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan; J.
13. pelaksanaan ketatausahaan; k.
14. pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Pengadaan, Informasi dan Kesejahteraan Pegawai; dan 1.
15. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengadaan, Informasi dan Kesejahteraan Pegawai sesuai dengan tugas dan fungsinya. m.

## Paragraf 2

## Sub Bidang Informasi dan Dokumentasi Kepegawaian

## Pasal 13

- (1) Sub Bidang Informasi dan Dokumentasi Kepegawaian sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2, mempunYai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengadaan, Informasi dan Kesejahteraan Pegawai di bidang pelayanan informasi dan pengelolaan dokumentasi kePegawaian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bidang Informasi dan Dokermentasi Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
- a. perencanaan pengembangan sistem informasi kepegawaian;
- b. pengelolaan, pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi kePegawaian;
- c. perencanaan pengelolaan dokumentasi dan inforrnasi kePegawaian;
- d. penghimpunan, Penyusun'an d'an pendokumentasian serta pendistribusian peraturan bidang kepegawaian daerah;
- e. pengolahan dan penyusunan Daftar Urut Kepangkatan;
- f. pelayanan penerbitan kartu identitas pegawai;
- g. penyajia.n data dan informasi di bidang kepegawaian;
- h. pernelih araan dan pengelolaan dokumen kepegawaian dalam bentuk elektronik;
- i. pemelih araan dan pengelolaan arsip dokumen tata naskah kePegawaian;
- j. pengkoordinasian dan pengelolaan pelaksanaan absensi secara elektronik;
- k. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan informasi dan dokumentasi kepegawaian;
1. pelaksanaan ketatausahaan;
- m. pelaporan pelaksanaan tugas: kepada Kepala Bidang Pengadaan, Informasi dan Kesejahteraan; dan
- n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengadaan, Informasi dan Kesejahteraan Pegawai sesuai dengan tugas dan fungsinYa.

## Paragraf 3 Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai

## Pasal L4

- (1) Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai sebagaimana Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 3, mempunyai tugas rnelaksanakan sebagian tugas Bidang Pengadaan, informa.si dan Kesejahteraan Pegawai di bidang kesejahteraan pegawai ASN.
2. (2\ Dalam nrelaksanakan tugas dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan bahan koordinasi dan petunjuk teknis di bidang kesejahteraan pegawai;
- b. pemrosesan pemberian cuti pegawai;
- c. pelaksanaan verifikasi usulan penerbitan Kartu Taspen, Kartu Pegawai, Kartu Pegawai Elektronik, Kartu Istri/ Suami;
- d. pengkoordinasian usulan penerbitan Kartu Taspen, Kartu Pegawai, Kartu Pegawai Elektronik, Kartu Istri/ Suami;
- e. pelayanan' administrasi dalam rangka pengembalian Taperum Bagi PNS yang Purna Tugas;
- f. pengkoordinasian dan pelaporan Laporan Pajak-Pajak Pribadi Pegawai (LP2P);
- g. pelaksanadn verifikasi usulan pemberian penghargaan;
- h. pengkoordinasian usulan pemberian penghargaan;
- i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan kesejahteraan Pegawai;
- j. pelaksanaan ketatausahaan;
- k. pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Pengadaan, Informasi dan Kesejahteraan;
1. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengadaan, Informasi dan Kesejahteraan Pegawai sesuai dengan tugas dan fungsinYa.

## Bagian KeemPat

## BIDANG MUTASI DAN KEPANGI{ATAN

## Pasal 15

Bidang Mutasi dan Kepangkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan kebijakan mutasi, promosi, pengembangan karier dan pembin aarl disiplin Pegawai.

## Pasal 16

Dalam melal&lt;sanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Mutasi dan Kepangkatan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan mutasi, Pfomosi, pengembangan karier, pembinaan disiplin dan pemberhentian Pegawai ASN;
- b. perencanaan dan pelaksanaan penilaian kinerja;
- c. perencanaan dan penyelenggaraan proses mutasi dan promosi;
- d. pemrosesan kenaikan pangkat dan gaji berkala;
- e. pelaksanaan penatausahaan angka kredit jabatan fungsional;
- f. perencanaan, pengkoordinasian dan pelaksanaan pengembangan karier;
- g. pemrosesan pemberhentian pegawai ASN;
- h. perencanaan dan pelaksanaan pembinahn disiplin pegawai ASN;
- i. pemrosesan penanganan kasus dan pelanggatan disiplin aparatur;
- j. perumusan dan pelaksanaan pemberian hukuman bagi pegawai AsN yang melakukan pelanggaran disiPlin;
- k. perumusan dan pelaksanaan pemberian tzinlketerangan perceraian bagi pegawai AsN;
1. penyelenggaraan segala sesuatu yang berkenaarl dengan kedudukan hukum pegawai ASN;
- m. pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Pejabat negara (LHKPN);
- n. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan mutasi, promosi, pembinaan disiplin, penilaian kinerja dan pengembangan karier pegawai ASN;
- o. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- q. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
- p. pelaporan hasil pelaksanaall tugas; dan

## Paragraf 1

## Sub Bidang Pengembangan Karier dan Mutasi

## Pasal 17

- (1) Sub Bidang Pengembangan Karier dan Mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1 huruf d angka 1, mempunYai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Mutasi dan Kepangkatan di Bidang Pengembangan Karier dan Mutasi.
2. (21 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada aYat (1), Sub Bidang Pengembangan Karier dan Mutasi menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan pola pedoman pengembangan karier pegawai ASN;
- b. perencanaan dan Pelaksanaan pengembangan karier, ujian dinas dan penyesuaian ijasah bagi Pegawai ASN;
- c. pelaksanaan penerbitan surat ijin belajar bagi pegawai ASN;
- d. pengkoordinasian dan penerbitan keputusan pelaksanaan program tugas belajar;
- e. pengkoordinasian dan kerjasama pelaksanaan assesment pegawai ASN;
- f. pengkoordinasian dan kerjasama pelaksanaan seleksi jabatan;
- g. pelaksanaan analisis dan verifikasi berkas usulan promosi;
- h. perencanaaan dan pelaksanaan mutasi dan promosi;
- i. pelaksanaan pengangkatan, penempatan dan pemberhentian dari dan dalam jabatan pegawai sesuai dengan kompetensinya;
- j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan pengembangan karier dan mutasi;
- k. pelaksanaan ketatausahaan;
1. pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Mutasi dan KePangkatan;
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Mutasi dan Kepangkatan sesuai dengan tugas dan fungsinYa.

## Paragraf 2

## Sub Bidang Kepangkatan dan Pemberhentian

## Pasal 18

- (1) Sub Bidang Kepangkatan dan Pemberhentian sebagaimana Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Mutasi dan Kepangkatan di bidang pemrosesan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala dan pemberhentian pegawai ASN.
2. Dalam melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Kepangkatan dan Pemberhentian menyelenggarakan fungsi : (2)
- a. penyusunan daftar penjagaan kenaikan pangkat;
4. pelaksanaan verifikasi dokumen administrasi kenaikan pangkat; b.
5. pengusulan dokumen administrasi kenaikan pangkat; C.
6. pelaksanaan verifikasi draft Keputusan Kenail&lt;an Pangkat; d.
- e. pelaksanaan penatausahaan angka kredit jabatan fungsional;
8. pen)msunan daftar penjagaan' kenaikan gaji berkala; f.
9. pemprosesan kenaikan gaji berkala; o b'
10. penyusunan daftar penjag aarl pensiun; h.
11. pelaksanaan verifikasi dokumen administrasi pemberhentian; i.
12. pengkoor,cinasian pelaksanaan administrasi petnberhentian; j.
13. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan; k.
1. pelaksanaan ketatausahaan;
- m. pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Mutasi dan KePangkatan; dan
- n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Mutasi dan Kepangkatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Paragraf 3

## Sub Bidang Pembinaan Pegawai

## Pasal 19

- sub Bidang Pembinaan Pegawai sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 3, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Mutasi dan Kepangkatan di bidang pembinaan disiPlin Pegawai ASN. (1)

- (2\ Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bidang Pembinaan Pegawai menyelenggarakan fungsi :
- a. perencanaan dan pelaksanaan penilaian kinerja pegawai ASN;
- b. pelaksanaan analisis hasil penilaian kinerja pegawai ASN;
- c. perencanaan dan pelaksanaan pembinaan disiplin aparatur;
- d. pelaksanaan verifikasi dan evaluasi tingkat kehadiran aparatur;
- e. pemrosesan penanganan kasus dan pelanggaran disiplin aParatur;
- f. pengkajian penjatuhan hukuman disiplin aparatur;
- g. pemrosesan pemberian izinlketerangan perceraian bagi Aparatur Sipil Negara;
- h. perencanaan dan pelaksanaan sumpahljanji PNS;
- i. pengkoordinasian segala sesuatu yang berkaitan dengan kedudukan hukum pegawai ASN;
- j. penyiapan bahan/ data dalam rangka pengawasan dan Pengendalian atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian;
- k. pengelolaan dan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN);
1. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan pembinaan pegawai ASN;
- m. pelaksanaan ketatausahaan;
- n. pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Mutasi dan KePangkatan;
- o. pelaksanaan iugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Mutasi dan Kepangkatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Bagian Kelima BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR

## Pasal 2O

Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan program pendidikan dan pelatihan bagi pegawaj AsN dan kader pemerintah daerah.

## Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan pengembangan kompetensi manajerial, fungsi&lt;,rnal, sertifikasi kompetensi, teknis dan sosial kultural;
- b. perencanaan diklat kompetensi manajerial, fungsional, sertifikasi kompetensi, teknis dan sosial kultural;
- c. penyelenggaraan diklat kompetensi manajerial, fungsional, sertifikasi kompetensi, teknis dan sosial kultural;
- d. pengkoor,Cinasian dan kerjasama pelaksanaan diklat kompetensi manajerial, fungsional, sertifikasi kompetensi, teknis dan sosial kultural;
- e. penyelenggaraan bimtek/worshop bagi bagi pimpinan tinggi, administrator dan pengawas, pejabat fungsional;
- f. penyelenggaraan bimtek/workshop teknis dan sosial kultural;
- g. pelaksanaan fasilitasi diklat kompetensi manajerial, fungsional, sertifikasi kompetensi, teknis dan sosial kultural ke luar daerah;
- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan kompetensi aparatur;
- i. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- j. pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

## Paragraf 1

## Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial

## Pasal 22

- (1) Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 1, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur di bidang Pendidikan dan Pelatihan.
2. (2\ Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pada aYat (1), Sub Bidang

Pengembangan Kompetensi Manajerial menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan data kebutuhan diklat kompetensi manaj erial ;
- b. penyusunan rencana diklat kompetensi bagi pimpinan tinggi, administrator, Pengawas, prajabatan dan kader pemerintahan daerah;
- c. pelaksanaan inventarisasi data calon peserta diklat kompetensi manaj eflal;
- d. pelaksanaan verifikasi berkas usulan diklat kompetensi manaj erial;
- e. pengkoordinasian dan kerjasama pelaksanaan diklat kompetensi bagi pimpinan tinggi, administrator, Pengawas, prajabatan dan kader pemerintahan daerah;
- f. pelaksanaan kegiatan diklat kompetensi manajerial;
- g. pelaksanaan fasilitasi peserta diklat kompetensi manajerial ke luar daerah;
- h. pelaksanaan bimtek/worshop bagi pimpinan tinggi, administrator dan pengawas;
- i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan diklat kompetensi manajerial;
- j. pelaksanaanketatausahaan;
- k. pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur;
1. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatrrr sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Paragraf 2

## Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Fungsional dan Sertifikasi KomPetensi

## Pasal 23

- Sub Bidang Pengerrrbangan Kompetensi Fungsional dan sertifikasi Kompetensi sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 2, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur di bidang pendidikan dan pelatihan' (1)
- Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada aYat (1), Sub Bidang pengembangan Kompetensi Fungsional dan Sertifikasi Kompetensi menyelenggarakan fungsi : (21
- a. penyusLrnan data kebutuhan diklat kompetensi tLngsional dan sertifikasi kompetensi;


- b. penyusunan rencalla diklat kompetensi fungsional dan sertifikasi kompetensi;
- c. pelaksanaan inventarisasi' data calon peserta diklat kompetensi fungsional dan sertifikasi kompetensi;
- d. pelaksanaan verifikasi berkas usulan diklat kompetensi fungsional dan sertifikasi kompetensi;
- e. pengkoordinasian dan kerjasama pelaksanaan diklat kompetensi fungsional dan sertifikasi komPetensi;
- f. pelaksanaan kegiatan diklat kompetensi fungsional dan sertifikasi kompetensi;
- g. pelaksanaan fasilitasi peserta diklat kompetensi kompetensi fungsional dan sertifikasi kompetensi ke luar daerah;
- h. pelaksanaan bimtek/worshop bagi pejabat fungsional;
- i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan diklat fungsional dan sertifikasi kompetensi;
- j. pelaksanaanketatausahaan;
- k. pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur;
1. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Paragraf 3

## Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis dan Sosial Kultural

## Pasal 24

- (1) Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis dan Sosial Kultural sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 3, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur di bidang pendidikarr dan pelatihan.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis dan sosial Kultural menyelenggarakan fungsi : (2)
- a. penyusunan data kebutuhan diklat kompetensi Pemerintahan umum dan kompetensi teknis urusan wajib pelayanan clasar, wajib non pelayanan dasar, pilihan,

kompetensi sosial kultural, tenaga kediklatan dan jabatan fungsional;

- b. penyusunan rencana diklat kompetensi teknis dan sosial kultural;
2. pelaksanaan inventarisasi data calon peserta c.
3. diklat kompetensi Teknis dan sosial Kultural;
4. pelaksanaan verifikasi berkas usulan diklat kompetensi teknis dan sosial kultural; d.
5. pengkoordinasian dan kerjasama pelaksanaan diklat kompetensi teknis dan sosial kultural; e.
6. pelaksanaan kegiatan diklat kompetensi teknis dan sosial kultural; f.
7. pelaksanaan fasilitasi peserta diklat kompetensi Teknis dan sosial Kultural ke luar daerah; o b'
8. pelaksanaan bimtek/workshop teknis dan sosial kultural h.
9. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan diklat kompetensi Teknis dan sosial Kultural; 1
10. pela ksanaan ketatausahaan ; J.
11. pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bi,Cang Pengembangan Kompetensi Aparatur; dan k.
12. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur sesuai dengan tugas dan fungsinya. 1.

## BAB IV UNIT PELAKSAIIA TEKNIS BADAN

## Pasal 25

- upTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f merupakan unsur pelaksana teknis operasional danlatau teknis penunjang tertentu Badan. (1)
- UPIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. (21
- Dalam melaksanakan tugasnYa, UPTB sebagaimana dimaksud pad'a ayat (1) mempunyai fungsi: (3)
- a. pelaksanaan tugas Badan Daerah sesuai dengan teknis operasional danlatau teknis

- b. pelaksanaan urusarr administrasi teknis operasional danlatau teknis penunjang

penunjang tertentu Badan; tertentu Badan.

## Pasal 26

Jumlah, Nomenklatur, Susunan organisasi dan Uraian Tugas dan Fungsi UPTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 diatur lebih lanjut dalam Peraturan BuPati tersendiri.

## BAB V

## KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

## Pasal2T

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya'
2. setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati. (2)
3. Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetaokan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan clan beban kerja sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku. (3)
4. Pembin aarL terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. (4)

## BAB VI

## TATA KERJA

## Pasal 28

- Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional serta Unit Pelaksana Teknis Badan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar Satuan Organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. (1)
- Setiap pimpinan satuan organisasi wajib (2)

- membimbing, mengawasi dan memberikan petunjuk dalam pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari ba-wahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (s) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

## BAB VII

## PENGANGI{ATAN DAN PEMBERTIENTIAN DALAM JABATAN

## Pasal 29

- (1) Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Badan melalui Sekretaris Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan Peraturan Perundangundangan yang berlaku.

## Pasal 30

- (1) Jabatan Struktural dan Fungsional tidak dirangkap. boleh
- (2) Apabila Pejabat Struktural di lingkungan berhalangan dalam menjalankan tugasnya, Atasan Langsung Pejabat dimaksud menunjuk salah satu pejabat struktural mewakilinya. Badan maka dapat untuk

## BAB VIII

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Janu arr 2OLT .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.


Diundangkan di Situbondo pada tanggal


BERITA DAERAH I(ABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2OL6 NOMOR 6

Tanggal

Nomor

,%

Tahun 2OL6

## BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

## STRUKTUR ORGANISASI I{ABUPATEN SITUBONDO