Unknown Unknown Nomor OR Tahun 2014 tentang PEDOMAN PEMAKAIAN RUMAH JABATAN, RUMAH INSTANSI DAN PERUMAHAN PEGAWAI MILIK PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG DENGAN RAHMAT TUMAN YANG MAMA ESA BUPATI TABALONG, - a. bahwa dalam rangka menjamin terlaksananya tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah diperlukan adanya pengaturan yang integratif dan menyeluruh khususnya ketentuan pemakaian rumah jabatan, rumah instansi dan perumahan pegawai milik Pemerintah Kabupaten Tabalong; - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dalam Peraturan Bupati Tabalong tentang Pedoman Pemakaian Rumah jabatan, Rumah Instansi dan Perumahan Pegawai . Milik Pemerintah Kabupaten Tabalong; 1. 1965 Nomor (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
BUPATI TABALONG
PERATURAN BUPATI TABALONG NOM OR 40 TAHUN 2014
TENTANG
PEDOMAN PEMAKAIAN RUMAH JABATAN, RUMAH INSTANSI DAN PERUMAHAN PEGAWAI MILIK PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
DENGAN RAHMAT TUMAN YANG MAMA ESA
BUPATI TABALONG,
- a. bahwa dalam rangka menjamin terlaksananya tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah diperlukan adanya pengaturan yang integratif dan menyeluruh khususnya ketentuan pemakaian rumah jabatan, rumah instansi dan perumahan pegawai milik Pemerintah Kabupaten Tabalong;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dalam Peraturan Bupati Tabalong tentang Pedoman Pemakaian Rumah jabatan, Rumah Instansi dan Perumahan Pegawai . Milik Pemerintah Kabupaten Tabalong;
1. 1965 Nomor Mengingat
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
.
.; --~
..
~.'
.'
'~-.-'
...
,:;\_
.
...
~-
"\_
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5589); ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 ten tang Pengelolaan Barang Milik NegarajDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah Daerah;
6. 10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 ten tang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
7. 11.Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04);
8. 12.Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2007 ten tang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03);
9. 13.Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04);
10. 14.Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01);
/
.~--
Menetapkan
MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMAKAIAN RUMAH JABATAN, RUMAH INSTANSI DAN PERUMAHAN PEGAWAIMILIKPEMERINTAHKABUPATEN TABALONG
BABI
KETENTUANUMUM
Pasall
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan
:
1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelengara Pemerintahan Daerah.
2. Bupati adalah Bupati Tabalong.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tabalong.
4. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabalong sebagai Badan Legislatif Daerah.
7. Ketua DPRD adalah Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabalong.
8. Camat adalah Camat di Kabupaten Tabalong.
9. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah selanjutnya disebut DPKKD adalah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Tabalong.
10. Pengelola Barang Milik Daerah selanjutnya disebut Pengelola adalah Pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelola barang milik daerah.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
/12. Rurnah
.
12. Rumah Jabatan adalah Rumah Milik Pemerintah Daerah yang digunakan bagi pemegang jabatan tertentu yang karena sifat jabatannya hams bertempat tinggal dirumah tersebut, serta hak penghuniannya terbatas selama pejabat yang bersangkutan masih memegang jabatan tertentu tersebut.
2. 13.Rumah Instansi adalah Rumah Milik pemerintah Kabupaten Tabalong yang mempunyai hubungan yang tidak dapat dipisahkan dari suatu instansi dan hanya disediakan untuk didiami oleh Pegawai Negeri dan apabila telah berhenti atau pensiun rurnah dikembalikan ke daerah.
3. 14.Rumah Pegawai adalah Rumah Milik Pernerintah Daerah dan hanya disediakan untuk dihuni oleh Pegawai Negeri yang berhak.
15. Surat Izin Penghunian yang selanjutnya disingkat SIP adalah Surat yang dike1uarkan oleh pejabat yang berwenang sebagai bukti perolehan hak menernpati rumah dinas.
5. 16.Pejabat adalah pejabat yang diangkat untuk menduduki jabatan tertentu.
17. Pegawai Negeri adalah Setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh Pejabat yang berwenang dan diserahi tugastugas dalam suatu jabatan Negeri, atau diserahi tugas Negara lainnya, dan digaji berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 2
- (1)Penentuan Status golongan Rumah Dinas Daerah ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (2)Penggolongan rumah dinas daerah sebagaimana dirnaksud pada ayat (1)terdiri dari:
[e: Rumah
.
I
- e. Sekretaris Daerah untuk rumah jabatan Sekretaris Daerah;
- f. Camat untuk rumah jabatan Camat.
- (2) Rumah Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditempati oleh Pejabat yang bersangkutan.
4. (3)Yang berhak menempati Rumah Instansi adalah Pegawai Pemerintah Daerah yang menduduki jabatan struktural dan fungsional pada instansi yang bersangkutan.
5. (4)Yang berhak menempati perumahan pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Tabalong.
Pasal5
Pasal 4
- (1)Persyaratan untuk menempati rumah jabatan adalah pejabat yang menduduki jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1).
Pasal 5
- (1)Persyaratan untuk menempati rumah jabatan adalah pejabat yang menduduki jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1).
- (2)Persyaratan menempati Perumahan Pegawai diutamakan pegawai yang menduduki jabatan struktural yang lebih tinggi dan atau masa kerja lebih lama.
- (3)Penggunaan Rumah Jabatan, Rumah Instansi dan Perumahan Pegawai disesuaikan dengan jumlah Rumah Jabatan, Rumah Instansi, dan Perumahan Pegawai yang tersedia.
BABIV
PROSEDURMENEMPATI RUMAHJABATANATAURUMAH DINASDAERAH
Pasal 6
- (1)Untuk dapat menempati Rumah Jabatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
/ (2). Prosedur
.
BABVI
BESARAN DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN SEWA
Pasal 8
- (1) Setiap Penghuni Rumah Dinas dikenakan uang sewa setiap bulan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Pembayaran uang sewa sebagairnana dirnaksud pada ayat (1), dilakukan oleh penghuni disetorkan ke kas daerah paling lambat tanggal10 setiap bulan.
- (3) Apabila pembayaran uang sewa melalui bendahara gajr maka uang sewa disetor oleh Bendahara gaji masingrnasing instansij unit kerja pada Kas Daerah.
BABVII
PEMBATALAN SURATIZINPENGHUNIAN (SIP) DANSURATPERJANJIAN
Pasal 9
- (1)SIP dinyatakan batal dan tidak berlaku apabila pernegang :
- a. Pindah ke instansi diluar Daerah lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong;
- b. Tidak memenuhi kewajiban yang telah ditentukan dalam surat perjanjian; dan
- c. Mengundurkan diri dan atau diketahui rnenggadaikan, menyewakan, dan menjual belikan.
- (2)
Pasal 10
Pemegang SIP Rumah Dinas berhak menempati Rumah Dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Pasal 11
Pemegang SIP Rumah Dinas wajib :
- a. Menempati Rumah Dinas sebagaimana tersebut dalam SIP;
- b. Merawat dan memelihara Rumah Dinas, menjaga keamanan dan kebersihan lingkungan;
- c. Membayar Pajak Bumi Bangunan (PBB),Biaya Listrik, Te1epon,Air dan pungutan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- d. Membayar uang sewa sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. Menyerahkan kembali Rumah Dinas kepada Pemerintah Daerah dalam keadaan baik apabila SIP batal atau dibatalkan.
Pasal 12
Pemegang SIP Rumah Dinas dilarang :
- a. Tidak boleh merubah dan atau menambah bangunan dilingkungan Rumah Dinas;
- b. Tidak boleh menunjuk penghuni lain, memindahtangankan dan/ atau menyewakan dalam bentuk apapun baik sebagian seluruh Rumah Dinas dan Lingkungan Rumah Dinas kepada pihak lain baik untuk keperluan pribadi maupun keperluan lain;
[c, Tidak
.
/
- c. Tidak boleh merubah bentuk, menambah atau mengurangi bangunan dengan sifat bagaimanapun;
- d. Tidak boleh menggunakan perumahan tersebut guna kepentingan lain selain tempat tinggal.
Pasal 13
- (1)Apabila pemegang SIP melanggar ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 11 dan Pasal 12 Keputusan ini maka SIP dinyatakan batal.
- (2)Pembatalan SIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah mendapat peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing peringatan paling lama 14 (empat belas) hari.
BABIX
PENYERAHAN KEMBALI RUMAH DINAS
Pasal 14
- (1)Penyerahan kembali Rumah Dinas kepada Pemerintah Daerah dibuatkan dalam BeritaAcara.
- (2)Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pemegang SIP atau keluargaj ahli waris, dan selanjutnya diserahkan ke pengelola.
- (3)Penarikan kembali Rumah Dinas tanpa Berita Acara dapat dilakukan oleh pengelola apabila pemegang SIP tidak memperpanjang dan tidak membayar kewajiban selama 6 (enam)bulan.
BABX
KETENTUAN KHUSUS
Pasal 15
- (1)Bagi pegawai atau orang yang tidak berhak menempati Rumah Dinas dengan berlakunya Peraturan ini, wajib mengosongkan dan menyerahkan Rumah Dinas kepada Pemerintah Daerah melalui DPKKDpaling lambat 3 (tiga) bulan setelah peraturan ini berlaku.
j (2)
.
- (2) Apabila dalam jangka waktu terse but belum dilaksanakan, maka Pemerintah Daerah akan mengosongkan dengan cara mengambil tindakan tegas oleh aparat yang berwenang.
- (3) Untuk pengosongan dan penyerahan Rumah Dinas tersebut, Pemerintah Daerah tidak menyediakan kompensasi dalam bentuk apapun.
BABXI KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 16
- (1)Bagi Pegawai yang mempunyai hak dan te1ah menempati Rumah Dinas sebelum Peraturan ini berlaku, dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan harus menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan ini.
- gugur. (2) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan ini, maka haknya menjadi
Pasal 17
- (1)Apabila Pemerintah Daerah membutuhkan Rumah Dinas , baik yang dihuni maupun yang belum dihuni untuk kepentingan penye1enggaraan Pemerintahan, maka Pemerintah Daerah berhak membatalkan SIP yang telah diterbitkan.
- (2) Pembatalan SIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan surat pemberitahuan paling singkat 3 (tiga)bulan sebelumnya
jBAB XI
.
BABXI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18
Peraturan Bupati ini rnulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang rnengetahuinya, rnernerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penernpatannya dalarn Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Penetapan: Diundangkan di Tanjung pada tanggal :L "1' tv 0t e Vll \P e r M k)

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG, H. ABDUL MUTHALIB SANGADJI BERITADAERAHKABUPATEN TABALONG TAHUN2014 NOMOR -10