PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor I Tahun 2004 tentang PERTANGGUNGJAW ABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011 (berlaku Unknown)
Pembukaan
bahwa Ul'ltuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (l) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah .diubah dengan Undang-Undang NODIOr 12 Tahuu. 2003 tentang Pembehan Kalua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan ~ K.epa1a Daerab mengajukan Rancangan Peraiuran Daerah teotang Pertanggungjawaban Pelak.w,eeo Anggaran Pendapaten dan Belanja Daetah kepada Dewan Perwakilatt Rakyat Dderab (DPRD) berupa 1aponm kewmgan yang teJab diperiksa oleh Badan Pemerik.sa KP-1U11Jpn paling 1etnbet 6 (eaam) bulan !letelah tahun angganm berakhir;
- b. bahwa pertanggungjawaban pelaksanaao Anggaran Peodapatan dan Belanja Daerab sebapimaoa dirnekl'ld pada huruf a perlu ditetapkao dengan Peraturan Daerab tentang Pertmggungjawaban PP-JabmBBD Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahuo Anggaran201O.
1.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daaab. Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) set.gaimana telah diubah deligan Uiidadg-Undang Nomor 2 Tabuft 196S (Lembarml Nepta llepubUk Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lemharan Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 teotang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembanm Nepra Republik Indonesia Tamm 198S Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Norn.or 3312) SP.bagaimaoa telah diubah dcngan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1994 (Lembman Negara. Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor lS Talum 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lem.bara!l Negara Republik Indonesia Tahttn 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3685) SP.bagaimane telah diubab dengao Uodang-Undang 34 Tahun 2000 tentang Perubahao atas Undang-Undang Nomor 18 Tahllll 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembanm Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambal\_lan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Uodang-Undang Nomor 21 t.ahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 Nomor 41, Tambaban Lembaran Negara llepublik lndonesia Nomor 3688) ~imana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tenting Perubllhiil Alas Undang-Undiu1g Nomor 21 Tllhun 1997 tenting Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik. Indonesia Nomor 3988);
- S. Undang-Undaog Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyeleagpr:aan Nepa yang Bersih dan Bebas dari K.orupsi, KohJSi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahwi 1999 Nomor 75, Tambahan Lembamn Negara Republik. Indonesia Nomor 3351) ;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ten.tang Keuangan Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembanm Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
7. Undang-Undang Nomot 1 Tahon 2004 tentang Perbendabataan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lemberan Negara Republik. Indonesia Nomor 4355) ;
8. Undang-Undang Nomor IO Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Penmdang -undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Talnm 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389};
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 icnumg Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Kenangao Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
10. Undang-Undang N&lt;&gt;m()r 2, Tuhori. 2004 tentang Slstem Pe1fflC81WU1 Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 206, Tambahan Lemberan Negara Republik Indonesia Nomor 39S2);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ten.tang Pemerintaban Daerab. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahu&amp; 2003 temang Pm!bahao
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 teotang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Norn.or 59, TRJDbaban Lembanm Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
12. Undang-Undaftg Nomor 33 Tahtut 2004 tentang Perimbangan Kei:i4i'tg411 Antara Pemerintah Pu.sat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentangPerubahan Nama dan Pemindaban Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);
14. Peraturan Pemerimah Nomo£ 20 Tamm 2001 tentang Pembmaan dan Pengawasan atas Peoyelengganum Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembuan Negara Republik Indonesia Nomor 4090 ;
15. Peraturan Pemerintab Nomor 65 Tahuii 2001 temang Pajllk Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomot 118, Tambaban Lemberan Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
16. Peraturan Pernerintah Nomor 66 TahWl 2001 tentang Retribusi Daerah (Lernbanm Negara Republik Indonesia Talum 2001 Nomor 119, Tambebao Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
6. ) 7. Peraturan Pemerint.ah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangaa Pimpinaa 4aa Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daemh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) ~.bagaimana telab diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tenteng Perobaban atas Peratanut Pemerintab Nomor 24 Tahtin 2004 (Lembanul Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembanm Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48. Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 200S temang Sumdar Akntans~ Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tamm 2005 Nomor 49, Tambahan lembaran Negara Republ.ik Indonesia Norn.or 4503);
20. Peratunm Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Kewmgan Kepada Partai Polltik (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahtm 2()()j Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4513);
21. Peraturan. Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambab.an Lcmbanm Negara Repuhlik Indonesia Nomor 4576);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 55 TahWl 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Nepra Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembanm Negara R.epublik Indonesia Nomor 4575);
23. Peraturan Pemcrintah Nomor 56 Tabun 2005 tentang Sistem lnfonnasi K.euangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik. Indonesia Nomor 4~'76);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 teotang Hibah (Lembaran Negara Republik lftdoftesia Tamm 2005 Nomor 139, Tambehan Lembenm Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
25. Peraturan Pemerintah Nomor S8 Tahwt 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200S Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4S78);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembenm Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4614);
28. Peratman P:residen Nomor 7 Tahtm 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 11 );
29. Peraturan Mentcri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuang30 Oaerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubaban Peratwan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahon 2006 tentang Pedoman Pengelolaan K e11angan Daerah;
31. Perannn Daerah ~ Situbondo Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Dana Cadangau (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo TahWl 2007 Nomor 7);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah K.abupalen Situbondo Tahun 2003 Nomor 13};
33. Peraturan Dacrah Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2006 tentang Bantuan Kenangan Kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2006 Nomor 6);
34. Petatutan Damih Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tabtm 2010 tentang Anggaran Peodapatao dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembanm Daerah Kabupaten Situbondo Talnm 2010 Nomor 2);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tabun 2010 tentang Penibabao Anggaran Pendapetan dan Belanja Daerah Tabun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2010 Nomor 4).
Deapa Penetujwm Benama
DEW AN PERW AKILAN RA.KY AT DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO
Dan
BUPATI SITUBONOO
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH PELAKSANAAN ANGGA.RAN PENDAPATAN DAN
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN BEL.ANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010
Puall
- ()) Pertanuunajawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan memuat :
- a. Lapo1an Realisasi Anggaran;
- b. Neraca;
- C. Laporan Arus Kas;
- d. Catatan atas Laporan Kenanaan;
- (2) Laporan Keuangan srbagairnana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerab/perosaha daerab.
Pasal 1
Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2010, denaan rincian sebapi berikut :
Pasal 2
Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2010, denaan rincian sebapi berikut :
- a. Pendapatao
. . . .
. . .
. . .
. . . . .
. . .
. . ... .
Rp. 680.876.876.035, 78
- b. Belanja ... ... ...
Rp 689.729.076.683,91
Surpiusloefisit
••• ..
•••u•••••••••••
Rp (8,i.Si.20(l.648~}J)
- c. Pernbiayaan ... .
- Penerimaan.
... .. ...
Rp 125.223.172.540,87
- Pengeluaran...
Rp
3.813,440.500,16
Pembiayaan Netto...
Rp 121.409.732.040y71
Pual3
Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dawn Pasal 2 sebagai berikut:
- (I) Selisih Anggaran
dengan
Rcalisasi
Pendapatan
scjumlah
Rp 6.488.447.845,41 dengan rincian sebagai berikut:
- a. AnggaranPmdape&amp;ao ae&amp;elah
Perubahan.. . . . . . . . . . . . .
. . .
. .
. . .
. .
... ..
Rp 67 4.388.428.190,3 7
- b. Realisasi .. . .. .. .. . .. ..
.. ..
.. ..
. . . . .
Rp 680.876,876.035.78
Selisih Lebih/{Kurang)
...
Rp
6.488.447.845,41
,-...,
- (2) Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja sejumlah Rp (65.227.540.882,33) dengan rincian sebagai berikut:
- a. Anggaran Belanja setelah
Perubahan ...
Rp 754.956.617.566,24
Realisasi... ... . .. . . . . .. .. . . . .. .. .. . . . . . . Rp 689.729.076.683.91
- Selisih Lebih/(Kurang) ... Rp (65.227.540.882,33)
- (3) seiislli Anggaran dengao ReaUsnsi
Surpius/Defisit
sejwnlah
- Rp 71.715.988.727,74 dengan rincian sebagai berikut:
- a, Surplus/Defisit setelah
- Perubahan .. , .. Rp ( 10.S'8.l89.37S;87)
- b. Realisasi.. ... Rp
( 8.852.200.648,13)
SelisihLebih/(Kurang) ...
Rp 71.715.988.727,74
- (4) Selisih .Anggarao dengao Rea}isasi Prmbiayaan, tmiin atu :
- a. Penerimaan sejwnlah Rp (2.775.723.000,00) dengan rincian sebagai berikut:
1. Anggaran Penerirnaaan 1:&gt;embiayaan
Setelah Perubaban . . . . . . . . . . . . . . . ...
Rp 127 .998.395.540,87
- 2 Ra,lisa&lt;d
umnmwhuw•-•• ...
Rp 125 223-172540,&amp;7
Selisih lebih/(lrurang)...
Rp (2.775.723.000,00)
- b. Pengeluanm Pembiayaan sejwnlah Rp (61.559.499,84) dengan rincian sebagai berikut :
1. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan
Set:eJab Pernbaban
... ..
.. ...
.. .
. .
. ..
Rp 3.87.5.000\_000))0
3.813.440.500,16
- (61559.4-99,84)
2. Rea.lisasi.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. Rp
Selisih lebih/{kurang) ... Rp
- (5) Selisih Anggaran. dengan Realisasi
Pembiayaan
Netto
sejumlah
- Rp. (2.714.163.500,16) dengan rinciao sebagai beri:kut:
- a. Anggatan Pembiayaan Netto
setelah perubaban ... •••••••...
Rp 124.123.895.540,87
- h Realisasi .. ... . ... .. .. . .
.. ..
. .
Rp UL409.732.,040.71
Selisih lebib/(kurang) . • . . . .. . . . . . . . . . . .
Rp~ (2. 714.163 .500, 16)
Pual4
Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b pada t.anggal 31 Desember Tahun Anggatan 2010 sebagai bcrikut:
- a. Jumlah asset
- b, Jumlahutang
- c. Jumlah F.lruitas Dana
Rp 1.427.628. 7.54.138,90
Rp 7,060.567.872.82
Rp 1.420.568.186.266,08
PualS
Lapomn arus kas sebagaimana dimaksud dawn pasal I huruf c pada tangga.l 31 Desember Tabun 2010 sebapi berikut :
- a. Sal.do kas awalper l Januari 2010
- b. Arus kas dari aktivitas operasi Pernkab
- C. Arus leas dari a.lctivitas investasi asset non keuangan
Rp.
110~980.726.932,87
Rp
75.513.391.55~74
Rp (8S.550.304.602,87)
•
- d. Arus bs dari aktivitas pembiayaan
Rp 9.449.336;499,84
- e. Arus kas dari aktivitas non anggaran
R\_p. 979.668.608,00
- f. Saldo akhir leas di Bendahara Penerimaan
Rp 110.967.268.769,58
- g. 8aldo akhir di Bend Penerimaan SKPD
Rps
8.220.000,00
- i. Saldo akhir kas BLUD
Rp 1.184. 712.396,00
- j. Saldo akhir kas Bendahara Penerimaan BLUD
1. Saldo akhir kas
Rp 31. 736.380,00
Rp.
l li.597.487.772,58
Pasal 6
## Pasal6
Pasal 184
- b. bahwa pertanggungjawaban pelaksanaao Anggaran Peodapatan dan Belanja Daerab sebapimaoa dirnekl'ld pada huruf a perlu ditetapkao dengan Peraturan Daerab tentang Pertmggungjawaban PP-JabmBBD Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahuo Anggaran201O.
1.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daaab. Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) set.gaimana telah diubah deligan Uiidadg-Undang Nomor 2 Tabuft 196S (Lembarml Nepta llepubUk Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lemharan Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 teotang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembanm Nepra Republik Indonesia Tamm 198S Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Norn.or 3312) SP.bagaimaoa telah diubah dcngan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1994 (Lembman Negara. Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor lS Talum 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lem.bara!l Negara Republik Indonesia Tahttn 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3685) SP.bagaimane telah diubab dengao Uodang-Undang 34 Tahun 2000 tentang Perubahao atas Undang-Undang Nomor 18 Tahllll 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembanm Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambal\_lan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Uodang-Undang Nomor 21 t.ahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 Nomor 41, Tambaban Lembaran Negara llepublik lndonesia Nomor 3688) ~imana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tenting Perubllhiil Alas Undang-Undiu1g Nomor 21 Tllhun 1997 tenting Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik. Indonesia Nomor 3988);
- S. Undang-Undaog Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyeleagpr:aan Nepa yang Bersih dan Bebas dari K.orupsi, KohJSi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahwi 1999 Nomor 75, Tambahan Lembamn Negara Republik. Indonesia Nomor 3351) ;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ten.tang Keuangan Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembanm Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
7. Undang-Undang Nomot 1 Tahon 2004 tentang Perbendabataan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lemberan Negara Republik. Indonesia Nomor 4355) ;
8. Undang-Undang Nomor IO Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Penmdang -undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Talnm 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389};
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 icnumg Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Kenangao Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
10. Undang-Undang N&lt;&gt;m()r 2, Tuhori. 2004 tentang Slstem Pe1fflC81WU1 Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 206, Tambahan Lemberan Negara Republik Indonesia Nomor 39S2);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ten.tang Pemerintaban Daerab. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahu&amp; 2003 temang Pm!bahao
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 teotang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Norn.or 59, TRJDbaban Lembanm Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
12. Undang-Undaftg Nomor 33 Tahtut 2004 tentang Perimbangan Kei:i4i'tg411 Antara Pemerintah Pu.sat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentangPerubahan Nama dan Pemindaban Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);
14. Peraturan Pemerimah Nomo£ 20 Tamm 2001 tentang Pembmaan dan Pengawasan atas Peoyelengganum Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembuan Negara Republik Indonesia Nomor 4090 ;
15. Peraturan Pemerintab Nomor 65 Tahuii 2001 temang Pajllk Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomot 118, Tambaban Lemberan Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
16. Peraturan Pernerintah Nomor 66 TahWl 2001 tentang Retribusi Daerah (Lernbanm Negara Republik Indonesia Talum 2001 Nomor 119, Tambebao Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
6. ) 7. Peraturan Pemerint.ah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangaa Pimpinaa 4aa Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daemh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) ~.bagaimana telab diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tenteng Perobaban atas Peratanut Pemerintab Nomor 24 Tahtin 2004 (Lembanul Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembanm Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48. Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 200S temang Sumdar Akntans~ Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tamm 2005 Nomor 49, Tambahan lembaran Negara Republ.ik Indonesia Norn.or 4503);
20. Peratunm Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Kewmgan Kepada Partai Polltik (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahtm 2()()j Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4513);
21. Peraturan. Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambab.an Lcmbanm Negara Repuhlik Indonesia Nomor 4576);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 55 TahWl 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Nepra Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembanm Negara R.epublik Indonesia Nomor 4575);
23. Peraturan Pemcrintah Nomor 56 Tabun 2005 tentang Sistem lnfonnasi K.euangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik. Indonesia Nomor 4~'76);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 teotang Hibah (Lembaran Negara Republik lftdoftesia Tamm 2005 Nomor 139, Tambehan Lembenm Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
25. Peraturan Pemerintah Nomor S8 Tahwt 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200S Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4S78);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembenm Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4614);
28. Peratman P:residen Nomor 7 Tahtm 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 11 );
29. Peraturan Mentcri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuang30 Oaerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubaban Peratwan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahon 2006 tentang Pedoman Pengelolaan K e11angan Daerah;
31. Perannn Daerah ~ Situbondo Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Dana Cadangau (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo TahWl 2007 Nomor 7);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah K.abupalen Situbondo Tahun 2003 Nomor 13};
33. Peraturan Dacrah Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2006 tentang Bantuan Kenangan Kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2006 Nomor 6);
34. Petatutan Damih Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tabtm 2010 tentang Anggaran Peodapatao dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembanm Daerah Kabupaten Situbondo Talnm 2010 Nomor 2);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tabun 2010 tentang Penibabao Anggaran Pendapetan dan Belanja Daerah Tabun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2010 Nomor 4).
Deapa Penetujwm Benama
DEW AN PERW AKILAN RA.KY AT DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO
Dan
BUPATI SITUBONOO
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH PELAKSANAAN ANGGA.RAN PENDAPATAN DAN
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN BEL.ANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010
Puall
- ()) Pertanuunajawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan memuat :
- a. Lapo1an Realisasi Anggaran;
- b. Neraca;
- C. Laporan Arus Kas;
- d. Catatan atas Laporan Kenanaan;
- (2) Laporan Keuangan srbagairnana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerab/perosaha daerab.
Pasal2
Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2010, denaan rincian sebapi berikut :
- a. Pendapatao
. . . .
. . .
. . .
. . . . .
. . .
. . ... .
Rp. 680.876.876.035, 78
- b. Belanja ... ... ...
Rp 689.729.076.683,91
Surpiusloefisit
••• ..
•••u•••••••••••
Rp (8,i.Si.20(l.648~}J)
- c. Pernbiayaan ... .
- Penerimaan.
... .. ...
Rp 125.223.172.540,87
- Pengeluaran...
Rp
3.813,440.500,16
Pembiayaan Netto...
Rp 121.409.732.040y71
Pual3
Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dawn Pasal 2 sebagai berikut:
- (I) Selisih Anggaran
dengan
Rcalisasi
Pendapatan
scjumlah
Rp 6.488.447.845,41 dengan rincian sebagai berikut:
- a. AnggaranPmdape&amp;ao ae&amp;elah
Perubahan.. . . . . . . . . . . . .
. . .
. .
. . .
. .
... ..
Rp 67 4.388.428.190,3 7
- b. Realisasi .. . .. .. .. . .. ..
.. ..
.. ..
. . . . .
Rp 680.876,876.035.78
Selisih Lebih/{Kurang)
...
Rp
6.488.447.845,41
,-...,
- (2) Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja sejumlah Rp (65.227.540.882,33) dengan rincian sebagai berikut:
- a. Anggaran Belanja setelah
Perubahan ...
Rp 754.956.617.566,24
Realisasi... ... . .. . . . . .. .. . . . .. .. .. . . . . . . Rp 689.729.076.683.91
- Selisih Lebih/(Kurang) ... Rp (65.227.540.882,33)
- (3) seiislli Anggaran dengao ReaUsnsi
Surpius/Defisit
sejwnlah
- Rp 71.715.988.727,74 dengan rincian sebagai berikut:
- a, Surplus/Defisit setelah
- Perubahan .. , .. Rp ( 10.S'8.l89.37S;87)
- b. Realisasi.. ... Rp
( 8.852.200.648,13)
SelisihLebih/(Kurang) ...
Rp 71.715.988.727,74
- (4) Selisih .Anggarao dengao Rea}isasi Prmbiayaan, tmiin atu :
- a. Penerimaan sejwnlah Rp (2.775.723.000,00) dengan rincian sebagai berikut:
1. Anggaran Penerirnaaan 1:&gt;embiayaan
Setelah Perubaban . . . . . . . . . . . . . . . ...
Rp 127 .998.395.540,87
- 2 Ra,lisa&lt;d
umnmwhuw•-•• ...
Rp 125 223-172540,&amp;7
Selisih lebih/(lrurang)...
Rp (2.775.723.000,00)
- b. Pengeluanm Pembiayaan sejwnlah Rp (61.559.499,84) dengan rincian sebagai berikut :
1. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan
Set:eJab Pernbaban
... ..
.. ...
.. .
. .
. ..
Rp 3.87.5.000\_000))0
3.813.440.500,16
- (61559.4-99,84)
2. Rea.lisasi.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. Rp
Selisih lebih/{kurang) ... Rp
- (5) Selisih Anggaran. dengan Realisasi
Pembiayaan
Netto
sejumlah
- Rp. (2.714.163.500,16) dengan rinciao sebagai beri:kut:
- a. Anggatan Pembiayaan Netto
setelah perubaban ... •••••••...
Rp 124.123.895.540,87
- h Realisasi .. ... . ... .. .. . .
.. ..
. .
Rp UL409.732.,040.71
Selisih lebib/(kurang) . • . . . .. . . . . . . . . . . .
Rp~ (2. 714.163 .500, 16)
Pual4
Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b pada t.anggal 31 Desember Tahun Anggatan 2010 sebagai bcrikut:
- a. Jumlah asset
- b, Jumlahutang
- c. Jumlah F.lruitas Dana
Rp 1.427.628. 7.54.138,90
Rp 7,060.567.872.82
Rp 1.420.568.186.266,08
PualS
Lapomn arus kas sebagaimana dimaksud dawn pasal I huruf c pada tangga.l 31 Desember Tabun 2010 sebapi berikut :
- a. Sal.do kas awalper l Januari 2010
- b. Arus kas dari aktivitas operasi Pernkab
- C. Arus leas dari a.lctivitas investasi asset non keuangan
Rp.
110~980.726.932,87
Rp
75.513.391.55~74
Rp (8S.550.304.602,87)
•
- d. Arus bs dari aktivitas pembiayaan
Rp 9.449.336;499,84
- e. Arus kas dari aktivitas non anggaran
R\_p. 979.668.608,00
- f. Saldo akhir leas di Bendahara Penerimaan
Rp 110.967.268.769,58
- g. 8aldo akhir di Bend Penerimaan SKPD
Rps
8.220.000,00
- i. Saldo akhir kas BLUD
Rp 1.184. 712.396,00
- j. Saldo akhir kas Bendahara Penerimaan BLUD
1. Saldo akhir kas
Rp 31. 736.380,00
Rp.
l li.597.487.772,58
Pasal6
Catatan ata.s laponm keuangan sebagaimaoa dimaksud Pasal I buruf d Tamm Angaran 2010 momuat informasi baik socara kuantitatif ffllMIPUll kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.
Pual7
Pertaaggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalmn Pmal l ~ da1am
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Perawran Daerah init terdiri dari :

- a. Lampiran I

Lampiranll

Lampiranl.2

Lampiran

1.3

Lamphanl.4

Lampiran 1.5

Lampiran i.6

Lampiranl.7

Lampiran 1.8

LampiranL9

Lampiranl.10

Lampiran 1.11

- b. Lampiran ll

- c. L.ampinm

- m

- d.Lampiran IV

Laporan Realisasi Anggaran

Ringkasan Laporan Realisui Anggaran Menmut Urusan Pemerintahan Daerah Dan Orprusa.si;

Rinaan Lape,an Realisasi Anggaran Meuurut Pemerintaban Daeral4 Organisasi, Pendapatan) Belanja Dan Pembiayaan;

Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program Dan Kegiatan;

Rekapitulasi Realisasi Angganm Belanja Daerah Untuk Kcsclarasan dan Keterpaduan Urusan Pemcrintahan Dacrah dan Fungsi Dalaln Kenmgka Pengclolaan Keuangan Negara;

Daftar Piutang Daerah;

Daftar Penyertaan Modal (lnvestasi) Daerah;

Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;

Daftar Realisasi Penambahan Dan Pengurangan Aset Lainnya;

Daftar KegiBVV1•Kegjatao Yang Belum Dise1esaikan Sampaikao Akhir Tahun Dan Dianggarkan Kem.ball Dalam Tahllll Angaran Berikutnya;

Daftar Dana Cadangan;

Daflar Pinjaman Oaerah Dan Obligasi Daerah;

Neraca;

Laporan Arus Kas;

Catatan Atas Laporan Keuangan;

## Pa1al 8

Lampiran keuangan sebagaimana dimaksud dalaJn Pasal 1 ayat (2) yaitu ikbtisar laporan keuaqan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah tercantmn dalam Lampiran V Peraturan Daaah-inL

## Pual9

Bupati menetapkan Peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksenaao Anggaran Pendapatan dan Belmtja Daerah sebagai rineian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pe,vlapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010.

## Paal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Asar setiap oomg mmaetahuinya, memerinrebkao penguodgngao .Pe,atm'BD Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo.



LEMBARAN DAERAII KABUPATEN SfflJBONDO T AHUN 2011 NOMOR l 7