PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 7 Tahun 2017 tentang TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA, KONDISI KERJA, RESIKO KERJA DAN KELANGKAAN PROFESI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN ANGGARAN 2017 BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN, (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang a. bahwa dalam rangka penyesuaian ketentuan disiplin
- pegawai dan perubahan penempatan tenaga fungsional maka perlu dilakukan perubahan peraturan bupati yang mengatur tentang tambahan penghasilan pegawai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2017 tentang Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban kerja, kondisi kerja, resiko kerja dan kelangkaan profesi Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Republik 103, Tambahan Lembaran
- Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2008 Nomor Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang­ Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
v
Menetapkan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2016-2021;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selata.n Nomor 1 1 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2017;
MEMUTUSKAN :
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUPATI NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA, KONDISI KERJA, RESIKO KERJA DAN KELANGKAAN PROFESI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN ANGGARAN 2017.
v
Beberapa ketentuan pada Peraturan upati Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan Berdasarkan Behan kerja, kondisi kerja, resiko kerja dan kelangkaan profesi Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Sela tan Tahun Anggaran 201 7 diubah sehingga berbunyu sebagai berikut:
1. Ketentuan pada Pasal 9 ditambahkan ayat (5) sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 9
- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja dibayarkan setiap bulannya paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja untuk bulan Desember dibayarkan pada tanggal 20 Desember.
- (3) Pembayaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah Kepala Unit Kerja yang bersangkutan melaporkan rekapitulasi hasil perhitungan bobot nilai kinerja PNS di Unit kerjanya.
- (4) Bentuk format Daftar Rekapitulasi Nilai Kinerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah tercantum pada dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.
- (5) Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil untuk pemberian Tambahan Penghasil diatur sebagai berikut:
- a. Untuk Asisten di Sekretariat Daerah Daftar Penilaian ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah; dan
- b. Untuk Pejabat Eselon II, Eselon III, Eselon IV dan Staf, Daftar Penilaian ditandatangani oleh Asisten yang membidangi SKPD yang bersangkutan. dengan ketentuan penilaian dan penandatanganan Daftar Penilaian tersebut dilakukan secara berjenjang.
2. Ketentuan pada pasal 10 ayat (5) huruf a dan b diubah dan ditambahkan huruf c, sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 10

- ( 1 ) Tambahan penghasilan dikenakan pajak penghasilan PPh 21 sesuai ketentuan yang berlaku tentang perpajakan.
- (2) Nilai kinerja merupakan formulasi perhitungan dari indikator disiplin dan indikator produktivitas kerja.
- (3) Penghitungan bobot nilai kinerja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berjenjang oleh atasan langsung.
- Penghitungan untuk bobot kinerja untuk Indikator Disiplin, adalah sebagai berikut: (4)
- a. Tingkat Kehadiran di Kantor.
- Dibuktikan dengan Print Out Mesin Absensi
- (Fingerprint) dengan ketentuan perhitungan sebagaimana tercantum pada Lampiran II point 1 huruf a peraturan bupati ini;
- Daftar Hadir Manual Apel Pagi dan Sore dengan ketentuan perhitungan sebagaimana tercantum pada Lampiran II poin 1 huruf b peraturan
- b. Tingkat Kehadiran Apel Pagi dan Sore. Dibuktikan dengan bupati ini;
- c. Tingkat Kehadiran pada Acara/Kegiatan Kenegaraan, Kegiatan Pemerintah Daerah, dan Rapat-rapat Tingkat Daerah.
- kegiatan dimaksud, sebagaimana tercantum pada Lampiran II poin huruf c peraturan bupati ini.
- di Dibuktikan dengan Daftar Hadir pada saat mengikuti dengan ketentuan perhitungan 1
- d. Tingkat kehadiran pada kegiatan keagamaan dibuktikan dengan daftar hadir pada saat kegiatan.
- Dalam memaksimalkan pengawasan terhadap jam kerja PNS, maka penggunaan mesin absensi (Fingerprint) di atur sebagai berikut : (5)
- pada jam 7.15 wita, PNS sudah sidik jari pada mesin absensi a. Paling lambat membubuhkan (Fingerprint);
- b. Paling cepat pada jam 16.15 wita, PNS sudah membubuhkan sidik jari pada mesin absensi (Fingerprint) sebelum meninggalkan kantor pada hari senin sampa dengan hari kamis; dan
- c. Untu Hari Jumat paling lambah jam 06.30 wita PNS sudah melakukan absensi sidik jari dan untuk jam pulang PNS paling cepat melakukan absensi sidik jari padajam 11.00 wita.
- PNS yang terlambat membubuhkan sidik jari pada mesin absensi (Fingerprint) melebihi waktu sebagaimana yang dimaksud ayat (5) huruf a dan huruf b, akan dihitung jumlah waktu keterlambatan tersebut dan menjadi dasar dalam pemberian nilai kinerja pada indikator disiplin tingkat kehadiran di kantor. (6)
- (7) Penghitungan untuk indikator produktivitas kerja didasarkan pada laporan kinerja mingguan masing-masing PNS kepada Kepala unit kerja pada Perangkat Daerah.
- (8) Laporan Kinerja Mingguan sebagaim.ana dimaksud pada ayat (7) adalah seperti tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (9) Daftar Hadir sebagaim.ana dimaksud pada ayat (4) huruf c, ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan mengetahui Asisten yang membidangi Perangkat Daerah dimaksud
- (10) Khusus untuk Kegiatan Upacara Hari-hari Besar Nasional, Keagamaan dan Apel Korpri termasuk dalam ketentuan sebagaim.ana dimaksud pada ayat (4) huruf c yang dibuktikan dengan Daftar Hadir sebagaim.ana dimaksud pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- { 1 1 ) D al am hal Satuan Kerja Perangkat Daerah belum memiliki mesin absensi sidik jari (Fingerprint) atau terjadi kerusakan pada mesin absensi sidik jari (Fingerprint), maka kepada Pegawai Negeri Sipil pada Perangkat Daerah yang bersangkutan diwajibkan melampirkan Surat Rekomendasi dari Sekretaris Daerah untuk penghitungan bobot kehadiran Pegawai Negeri yang bersangkutan dengan melampirkan Daftar Absensi Manual dari Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (12) Surat Rekomendasi yang dimaksud pada ayat ( 1 1 ) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

•

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Ditetapkan di Bolaang Uki pada tanggal 2 -SJ Manr 1 fJ017

OWSELATA� JBUPATI BOLAANG MONG

Diundangkan di Bolaang Uki pada tanggal 9;9 t.lar.-.\ 0-D (}



BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN 2017 NO MOR