PERATURAN GUBERNUR GUBERNUR Nomor 114 Tahun 2017 tentang NOMENKLATUR JABATAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH BERDASARKAN ANALISA JABATAN (berlaku 22 Agustus 2017)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kepastian penataan jabatan Pegawai Negeri Sipil pada Badan Pengelola Keuangan Daerah, perlu disusun nomenklatur jabatan Pegawai Negeri Sipil sebagai pedoman perencanaan, rekruitmen, penempatan, pengendalian dan pengembangan Pegawai Negeri
Sipil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Nomenklatur Jabatan Bagi Pegawai Negeri Sipil pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Berdasarkan Analisa Jabatan;
2. Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan
3. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
SALINAN I
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisa Jabatan;
8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kamus Jabatan Fungsional Umum Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
10. Peraturan Gubernur Nomor 160 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Analisa Jabatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;
11. Peraturan Gubernur Nomor 254 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah;
12. Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Jabatan Pelaksana pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2017;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG NOMENKLATUR JABATAN BAGI PEGAWAI NtGERI SIPIL PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH BERDASARKAN ANALISA JABATAN.
Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Sekretaris Daerah- adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja Perangkat Daerah atau subordinat SKPD.
8. Badan Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BPSDM adalah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Biro ORB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
13. Nomenklatur Jabatan PNS yang selanjutnya disebut nomenklatur jabatan adalah susunan jabatan PNS yang diperlukan dalam satu satuan organisasi negara untuk marnpu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu.
14. Analisa Jabatan adalah proses, metode dan teknik untuk memperoleh data jabatan yang diolah menjadi informasi jabatan dan disajikan untuk kepentingan program kepegawaian serta memberikan umpan balik bagi organisasi dan tatalaksana, pengawasan dan akuntabilitas.
15. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pernerintah.
16. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik dan administrasi pemerintahan serta pembangunan meliputi jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan pelaksana.
17. Jabatan Fungsiorial adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas dengan pelayanan fungsional yang ## BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
Nomenklatur Jabatan dimaksudkan sebagai pedoman dalam perencanaan, rekruitmen, penempatan, pengendalian dan pengembangan PNS pada BPKD.
Pasal 3
Nomenklatur Jabatan bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi dan kepastian penempatan PNS dalam jabatan pada BPKD.
Pasal 4
Nomenklatur Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, disusun ## BAB III
KEGUNAAN
Pasal 5
- (1) Nomenklatur Jabatan dipergunakan untuk penataan PNS dalam hal perencanaan kebutuhan, rekruitmen penempatan, pengendalian, pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan kesejahteraan.
- (2) Penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat kewenangannya dilakukan oleh : (1) sesuai
- a. BPKD;
- b. BKD;
- c. BPSDM; dan
- d. Biro ORB.
RUANG LINGKUP
BAB IV - RUANG LINGKUP
Pasal 6
- (1) Nomenklatur Jabatan pada BPKD meliputi :
- a. Jabatan Pimpihan Tinggi;
- b. Jabatan Administrasi, terdiri dan:
- 1) Jabatan Administrator;
- 2) Jabatan Pengawas; dan
- 3) Jabatan Pelaksana.
- c. Jabatan Fungsional.
- (2) Nomenklatur Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan Gubernur mi.

## BAB V

## PERUBAHAN NOMENKLATUR JABATAN

## Pasal 7

- (1) Perubahan Nomenklatur Jabatan pada BPKD dapat dilakukan untuk jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b angka 3 dan huruf c sesuai dengan kebutuhan organisasi.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan kepada Sekretaris Daerah c.q. Biro ORB dilengkapi dengan dokumen Analisa Jabatan.
- (3) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diverifikasi dan divalidasi oleh Biro ORB bersama SKPD/UKPD terkait.

## BAB VI

## PENGENDALIAN DAN EVALUASI

## Pasal 8

- (1) Pengendalian dan evaluasi terhadap Nomenklatur Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b angka 3 dan huruf c dilaksanakan oleh Biro ORB bersama SKPD/UKPD terkait.
- (2) Anggaran pelaksanaan pengendaliari dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada\_ ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro ORB.

## BAB VII

## • KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 9

Ketentuan yang mengatur tentang Nomenklatur Jabatan pada peta jabatan BPKD yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur mi.

## BAB VIII

## KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 122 Tahun 2016 tentang Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 62092), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Agustus 2017

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, ttd

DJAROT SAIFUL HIDAYAT

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 12 September 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, ttd

## SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2017 NOMOR 72065

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


YAYAN YUHANAH

NIP 196508241994032003 -

## Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus

Ibukota Jakarta

Nomor 114 TAHUN 2017 Tanggal 22 Agustus 2017

## NOMENKLATUR JABATAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

| No | | Nania Jabatan. | Keterangan |
|------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 2 | 3 |
| 1 | Kepala Badan | Kepala Badan | |
| 2 | Wakil Kepala Badan | Wakil Kepala Badan | |
| 3 | Sekretaris Badan | Sekretaris Badan | |
| | a. Kepala Subbagian Umum | a. Kepala Subbagian Umum | |
| | 1) | Pengurus Barang | |
| | 2) | Pengolah Data Informasi | |
| | 3) | Penyusun Ketatausahaan dan Arsip | |
| | 4) | Pengadministrasi Umum | |
| | 5) | Penyiap Data | |
| | Kepala Subbagian Kepegawaian | Kepala Subbagian Kepegawaian | |
| | b. 1) | Pengelola Kepegawaian - | |
| | 2) | Pengolah Kepegawaian | |
| | 3) | Penyusun Kepegawaian | |
| | c. | Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan | |
| | 1) | Bendahara Pengeluaran | |
| | 2) | Bendahara Pengeluaran Pembantu | |
| | 3) | Yerifikator Keuangan | |
| | 4) | Pengolah Pelaporan Keuangan | |
| | 5) | Pengelola Perencanaan dan Keuangan. | |
| | 6) | Pengolah Perencanaan dan Keuangan | |
| | 7) | Penyusun Perencanaan dan Keuangan | |
| 4 | Kepala Bidang Anggaran | Kepala Bidang Anggaran | |
| | a. | Kepala Subbidang Anggaran Bidang Pemerintahan | |
| | 1) | Pengelola Anggaran Bidang Pemerintahan | |
| | 2) | Pengolah Anggaran Bidang Pemerintahan | |
| | b. | Kepala Subbidang Anggaran Bidang Perekonomian dan Keuangan | |
| | 1) | Pengelola Anggaran Bidang Perekonomian dan Keuangan | |
| | 2) | Pengolah Anggaran Bidang Perekonomian dan Keuangan | |
| | C• | Subbidang Anggaran Bidang Kesejahteraan Rakyat Pembangunan dan Lingkungan Hidup | |
| | Kepala | Kepala | |
| | 1) | Pengelola Anggaran Bidang Kesejahteraan Rakyat Pembangunan dan Lingkungan Hidup | |
| | 2) | Pengolah Anggaran Bidang Kesejahteraan Rakyat Pembangunan dan•Lingkungan Hidup | |
| 5 | Kepala Bidang Pendapatan Daerah | Kepala Bidang Pendapatan Daerah | |
| | a. Kepala 1) | Bendahara Penerimaan dan Pengolah Bahan Perpajakan | |
| | 2) | Pengelola Pajak Daerah | |
| | 3) | Pengolah Pajak Daerah - | |

| 1 | b. | 2 | 3 |
|-----|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | dipisahkan dan Lain-Lain PAD | dipisahkan dan Lain-Lain PAD |
| | | 1) | Pengelola Retribusi Daerah, Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-Lain PAD |
| | | 2) | Pengolah Retribusi Daerah, Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-Lain PAD |
| | c. | Kepala Subbidang Dana Perimbangan dan Lain-Lain | Kepala Subbidang Dana Perimbangan dan Lain-Lain |
| | | 1) | Pendapatan Yang Soh Pengelola Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Yang Soh |
| | | 2) | Pengolah Dana Perimbangan clan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah |
| 6 | Kepala Bidang Akuntansi | Kepala Bidang Akuntansi | Kepala Bidang Akuntansi |
| | a. | Kepala Subbidang Akuntansi Bidang Pemerintahan, Perekonomian dan Keuangan | Kepala Subbidang Akuntansi Bidang Pemerintahan, Perekonomian dan Keuangan |
| | | 11 ' | Pengelola Akuntansi Bidang Pemerintahan, Perekonomian dan Keuangan |
| | | 21 ' | Pengolah Akuntansi Bidang Pemerintahan, Perekonomian dan Keuangan |
| | b. | Kepala Subbidang Akuntansi Bidang Kesejahteraan | Rakyat |
| | | 11 ' | Pengelola Akuntansi Bidang Kesejahteraan Rakyat Pembangunan dan Lingkungan Hidup |
| | | 21 ' | Pengolah Akuntansi Bidang Kesejahteraan Rakyat Pembangunan dan Lingkungan Hidup |
| | C. | Kepala Subbidang Akuntansi Pelaporan Keuangan | Kepala Subbidang Akuntansi Pelaporan Keuangan |
| | | 1) | Pengelola Akuntansi Pelaporan Keuangan |
| | | 2) | Pengolah Akuntansi Pelaporan Keuangan |
| 7 | Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah | Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah | Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah |
| | a. | Kepala 1) | Subbidang Perbendaharaan dan Kas Daerah Pengelola Perbendaharaan |
| | | 2) | Pengolah Perbendaharaan |
| | | . 3) | Penyusun |
| | b. | Perbendaharaan | Kas dan Bank |
| | | Kepala Subbidang 1) | Bendahara Gaji Pengelola Kas dan Bank• |
| | | 2) 3) | Pengolah Kas dan Bank |
| | | Penyusun Kas | |
| | | 4) | dan Bank |
| 8 | C. Kepala Subbidang Pelaporan Arus Kas | C. Kepala Subbidang Pelaporan Arus Kas | C. Kepala Subbidang Pelaporan Arus Kas |
| | | Kepala Bidang Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kepala Subbidang Pembinaan dan Kebijakan | Kepala Bidang Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kepala Subbidang Pembinaan dan Kebijakan |
| | | | Keuangan Daerah Analis Peraturan Perundang-undangan dan Kebijakan |
| | a. | 1) | Keuangan Daerah Pengolah Pembinaan dan Kebijakan Keuangan |
| | | 2) 3) | Daerah Keuangan Daerah |
| | | | dan Kebijakan |
| | b. | Penyusun Pembinaan Kepala Subbidang Pembiayaan | Penyusun Pembinaan Kepala Subbidang Pembiayaan |
| | | 1) | Analis Pembiayaan |
| | | 2) | Pengolah Pembiayaan |
| | | 3) Penyusun Pembiayaan - Kepala Subbidang Pembinaan Badan Layanan Umum Daerah | 3) Penyusun Pembiayaan - Kepala Subbidang Pembinaan Badan Layanan Umum Daerah |

| 1 | | 2 | |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 2) Pengolah Pembinaan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD | |
| 9 | 3) Penyusun Pembinaan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD Kepala Jakarta Suku Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Administrasi Pusat | 3) Penyusun Pembinaan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD Kepala Jakarta Suku Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Administrasi Pusat | 3) Penyusun Pembinaan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD Kepala Jakarta Suku Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Administrasi Pusat |
| | a. | Kepala Subbagian Tata Usaha | |
| | 1) | Bendahara Pengeluaran Pembantu Pembantu | |
| | 2) | Pengurus Barang | |
| | 3) | Verifikator Keuangan | |
| | b. | Kepala Subbidang Anggaran. clan. Pendapatan | |
| | 1) | Pengolah Anggaran dan Pendapatan | |
| | 2) | Penyusun Anggaran dan Pendapatan | |
| | C. | Kepala Subbidang Perbendaharaan | |
| | | 1) Pengolah Perbendaharaan | |
| | 2) | Penyusun Perbendaharaan | |
| | • | Kepala Subbidang Kas Bank dan Akuntansi | |
| | 1) | Pengolah Kas Bank dan Akuntansi | |
| 10 | Penyusun Kas Bank dan Akuntansi Kepala Jakarta Suku Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Administrasi Utara | Penyusun Kas Bank dan Akuntansi Kepala Jakarta Suku Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Administrasi Utara | |
| | a. | Kepala Subbagian Tata Usaha | |
| | 1) 2) | Bendahara Pengeluaran Pembantu Pengurus Barang Pembantu | |
| | 3) | Verifikator Keuangan | |
| | b. | Kepala Subbidang Anggaran dan Pendapatan | |
| | 1) | Pengolah Anggaran dan Pendapatan | |
| | 2) | Penyusun Anggaran dan Pendapatan | |
| | C. | Kepala Subbidang Perbendaharaan | |
| | | Pengolah Perbendaharaan | |
| | 1) 2) Penyusun Perbendaharaan | 1) 2) Penyusun Perbendaharaan | |
| | d. | | |
| | Kepala 1) | Subbidang Kas Bank dan Akuntansi Pengolah Kas Bank dan Akuntansi | |
| | 2) Penyusun Kas Bank dan Akuntansi Kepala Jakarta Suku Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Administrasi Barat | 2) Penyusun Kas Bank dan Akuntansi Kepala Jakarta Suku Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Administrasi Barat | |
| 11 | a. | | |
| | Kepala | Kepala | |
| | 1) | Subbagian Tata Usaha Bendahara Pengeluaran Pembantu | |
| | 2) | Pengurus Barang Pembantu | |
| | 3) Verifikator Keuangan | 3) Verifikator Keuangan | |
| | b. | Kepala Subbidang Anggaran dan Pendapatan | |
| | 1) | 1) | |
| | | Pengolah Anggaran dan Pendapatan Penyusun Anggaran dan Pendapatan | |
| | 2) Kepala Subbidang Perbendaharaan | 2) Kepala Subbidang Perbendaharaan | |
| | | Pengolah Perbendaharaan | |
| | 1) | 1) | |
| | 2) | Penyusun Perbendaharaan | |
| | d. Kepala Subbidang Kas Bank dan Akuntansi | d. Kepala Subbidang Kas Bank dan Akuntansi | |
| | 1) | Pengolah Kas Bank dan Akuntansi | |
| 12 | 2) Penyusun Kas Bank dan Akuntansi Kepala Suku Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Administrasi | 2) Penyusun Kas Bank dan Akuntansi Kepala Suku Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Administrasi | |
| | Jakarta Selatan Kepala | Jakarta Selatan Kepala | |
| | a. | Subbagian Tata Usaha | |
| | 1) | Bendahara Pengeluaran Pembantu | |
| | 2) | Pengurus Barang Pembantu | |
| | 3) | Verifikator Keuangan | |

| 1 | b. | 2 | |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| | | Kepala Subbidang Anggaran dan Pendapatan 1)1 Pengolah Anggaran dan Pendapatan | |
| | | 2) Penyusun Anggaran dan Pendapatan | |
| | C. | Kepala Subbidang Perbendaharaan | Kepala Subbidang Perbendaharaan |
| | | Pengolah Perbendaharaan 1) | |
| | | Penyusun Perbendaharaan 2) | |
| | d. | Kepala Subbidang Kas Bank dan Akuntansi | Kepala Subbidang Kas Bank dan Akuntansi |
| | | Pengolah Kas Bank dan Akuntansi | 1) |
| | | Penyusun Kas Bank dan Akuntansi 2) | |
| 13 | Kepala Suku Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Administrasi Jakarta Timur | Kepala Suku Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Administrasi Jakarta Timur | |
| | a. | Kepala Subbagian Tata Usaha | |
| | | Bendahara Pengeluaran Pembantu 1) | |
| | | Pengurus Barang Pembantu 2) | |
| | | Verifikator Keuangan 3) | |
| | b. | Kepala Subbidang Anggaran dan Pendapatan | |
| | | 1) Pengolah Anggaran dan Pendapatan | |
| | | Penyusun Anggaran dan Pendapatan 2) | |
| | C. | Kepala Subbidang Perbendaharaan | |
| | | 1)1 Pengolah Perbendaharaan | |
| | | 2) Penyusun Perbendaharaan | |
| | d. | Subbidang Kas Bank dan Akuntansi | |
| | Kepala | Kepala | |
| | | Pengolah Kas Bank dan Akuntansi 1) | |
| | | Penyusun Kas Bank dan Akuntansi 2) | |
| 14 | Kepala Unit Pengelola Data Informasi dan Belanja Pejabat Pengelola Keuangan Daerah | Kepala Unit Pengelola Data Informasi dan Belanja Pejabat Pengelola Keuangan Daerah | |
| | a. | Kepala Subbagian Tata Usaha 1) Bendahara Belanja PPKD | |
| | | 2) Bendahara Pengeluaran Pembantu | |
| | | 3) Pengurus Barang Pembantu | |
| | b. | 4) Verifikator Keuangan | |
| | Kepala Satuan Pelaksana Data Informasi | Kepala Satuan Pelaksana Data Informasi | |
| | | Pengelola Data Informasi Keuangan Daerah | |
| | | Pengolah Data Informasi Keuangan Daerah | 1) 2) |
| | Kepala Satuan Pelaksana Belanja PPKD | Kepala Satuan Pelaksana Belanja PPKD | |
| | | 1) Pengelola Belanja PPKD | |
| | | 2) Pengolah Belanja PPKD | |

GUBERNUR PRO VINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, ttd

DJAROT SAIFUL HIDAYAT