Unknown PEMERINTAH Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Ba.ngunan Perdesaan dan Perkotaan. maksud diatas d. bahwa untuk memenuhi 3. Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092); Lingkungan Dalam Kabupaten-Kabupaten Otonom Daerah Pembentukan ten tang 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 2. Undang-Undang nomor 17 tahun 1997 tentang Sadan Penyelcsaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 nomor 40, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684); 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tcntang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987); 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4189); 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247); 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Dae rah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pu-sat dan Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2004 Nornor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 5049); 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesaia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 2. tentang Tata Cara Penyitaan dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 3. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); Daerah Keuangan Pengelolaan tentang 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 4. tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pernerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 - Daerah Kabupaten/ Kata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nornor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 14. Peraturan Pernerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pernberian dan Pemanfaatan lnsentif Pemungutan Pajak Dae-rah dan Retribusi Daerah {Lemba~an Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); - tentang .Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 l O Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 5 l 79); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 9 l Tahun 2010 148/PMK.07 /2010 tentang Sadan Per (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang oleh a. bahwa pajak merupakan salah satu sumber
kemampuannya; dengan sesuai masyarakat serta peran pembangurian nasional sebagai pengamalan Pancasila yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, karena itu perlu dikelola dengan meningkatkan peningkatan dan pelaksanaan bagi penerimaan Negara yang sangat penting artinya badan yang mcmpunya: scsuatu hak atasnya atau memperoleh manfaat dari padanya, oleh orang a tau bagi ekonomi yang lebih baik b. bahwa bumi dan bangunan memberikan keuntungan dan / atau kedudukan sosiaI
Mengingat
-
.., karena itu mereka diwajibkan memberikan sebagian dari manfaat atau kenikmatan yang diperolehnya kepada Negara melalui pajak;
- c. bahwa -sistem perpajakan yang berlaku selama ini, khususnya Pajak Kebendaan dan Pajak Kekayaan telah menimbulkan beban pajak berganda bagi masyarakat dan oleh kareria itu perlu diakhiri melalui pembaharuan system perpajakan yang sederhana, mudah dan memberi kepastian hukum;
2. dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pajak Bumi dan Ba.ngunan Perdesaan dan Perkotaan. maksud diatas d. bahwa untuk memenuhi
3. Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092); Lingkungan Dalam Kabupaten-Kabupaten Otonom Daerah Pembentukan ten tang 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956
r'
2. Undang-Undang nomor 17 tahun 1997 tentang Sadan Penyelcsaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 nomor 40, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tcntang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4189);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan
'
.
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Dae rah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pu-sat dan Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2004 Nornor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
-
II
.[
Negara Republik Indonesia Negara Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesaia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. tentang Tata Cara Penyitaan dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000
3. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); Daerah Keuangan Pengelolaan tentang 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
4. tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pernerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
-
Ii
- Daerah Kabupaten/ Kata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nornor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
14. Peraturan Pernerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pernberian dan Pemanfaatan lnsentif Pemungutan Pajak Dae-rah dan Retribusi Daerah {Lemba~an Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
- tentang .Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 l O Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 5 l 79); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 9 l Tahun 2010
148/PMK.07 /2010 tentang Sadan Perwakilan Lembaga Internasional yang dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan; Nornor Keuangan Menteri 16. Peraturan
:.&gt;
Menetapkan :
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sisten dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 35 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Labuhanbatu;
4. Nomor 43 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; Kabupaten Labuhanbatu 20. Peraturan Daerah
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI LABUHANBATU TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN LABUHANBATU
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
..
1. Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia;
2. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Dae rah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Dae rah;
4. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu;
5. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Labuhanbatu;
6. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Labuhanbatu;
7. Kepaia Dinas adatah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuarigan dan Asset Daerah Kabupateri Labuhanbatu;
8. Pajak Daerah, yang seianjutnya disebut Pajak, ada!ah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-be sar nya kemakmuran rakyat;
9. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBS P2 adalah pajak atas bumi dan/ a tau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan / atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan;
10. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten;
11. Bangunan adalah koristruksi tehnik yang ditanam a tau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/ a tau perairan pedalarnan dan/ atau laut;
12. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP a-dalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, Nilai Jual Objck Pajak ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau nilai jual objek pengganti;
13. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak;
14. Sadan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meiiputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Sadan Usaha Milik Negara (SUMN) atau Sadan Usaha Milik Daerah (SUMO) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firrna kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, pcrkumpulan, yayasan, organrsasi massa, organisasi sosial politik atau orgarusasi lainnya, lern baga dan bentuk bad an Iainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;
15. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pernbayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mernpunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
16. Masa Pajak adalah jangka waktu l (satu) buian kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Kepala Oaerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang;
17. Tahun pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali jika wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender;
2. perundang-undangan ketentuan peraturan perpajakan daerah; 18. Pajak terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan
3. penentuan besarnya pajak yang terutang sarnpai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya; 19. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak,
20. Tempat Pernbayaran Elektronik yang selanjutnya disingkat dcngan TPE adalah Bank Pemerintah / Bank swasta nasional yang ditunjuk untuk me nerrma pernbayaran Pajak Bumi dan Bangunan dengan menggunakan fasilitas perbankan elektronik;
21. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek
pajak dan/ a tau bukan objek pajak dan/ a tau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
22. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data subjek dan objek pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
23.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan ini

Penetapan: Ditetapkan di Rantauprapat pada tanggal 20 Nopember 2013

Penandatangan: ## BUPATILABUHABATU, dto ## TIGOR PANUSUNAN SIREGAR Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 21 tahun 2013 Tanggal 20 Nopernber 2013 ALI USMAN HARAHAP PEMBINA TK I NIP. 19640910 199703 1 001

Penandatangan: Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUE TEN LABUHANBATU, ,,:

Penandatangan: : Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor : 21 Tahun 2013 Tanggal : 20 Nopember 2013 Lampiran I ## I. PROSEDUR PENDAFTARAN OBJEK PAJAK ## A. Gambaran Umum Dalam prosedur pendaftaran objek pajak ini, wajib pajak merupakan pihak yang secara aktif meregistrasikan objek pajaknya sendiri. Proses pendaftaran dilakukan melalui unit pelayanan di Dinas Pendapatan Pengclolaan Keuangan dan Asset Daerah yang kemudian akan meneruskan data dari wajib pajak ini ke Kasi Pendataan. ## B. Pihak Terk.ait ## 1. Wajib pajak Merupakan pihak yang memiliki objek pajak berupa tanah dan/ atau bangunan. ## 2. Unit pelayanan Merupakan pihak yang menyiapkan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) sebagai .rnedia wajib pajak mendaftarkan objek pajak mereka. Unit pelayanan akan memproses registrasi objek pajak yang dilakukan wajib pajak hingga meneruskan data tersebut ke Kasi Pendataan. ## 3. Kasi Pendataan Merupakan pihak yang menerima data mengenai objek pajak yang didaftarkan wajib pajak melalui unit pelayanan. Kasi Pendataan juga akan melakukan tindak lanjut jika SPOP bermasalah. Kemudian, data yang telah diperiksa akan disimpan baik dalam arsip maupun basis data. ## ' C. Langkah-Langkah Teknis ## Langkah 1 \ Unit pelayanan rnernpersiapkan SPOP, tanda terima penyarnpaian SPOP 2 (dua) lernbar serta tanda terima pengernbalian SPOP 2 (dua) lembar. Kemudian, unit pelayanan akan menyediakan dokumcn-dokumen tersebut di tempat pengambilan yang telah diteritukan; unit pelayanan sendiri dan/ atau bank/ karrtor pos yang ditunjuk. ## Langkah 2 Wajib pajak mendatangi salah satu tempat pengarnbilan yang telah ditentukan untuk rnengambil SPOP. Ketika mengambil SPOP, wajib pajak harus menandatangani kedua lembar tanda terirna penyarnpaian SPOP. Lernbar pertama dokumen ini akan disimpan oleh wajib pajak sementara lembar keduanya disimpan dalam arsip unit pelayanan. ; ## Langkah 3

Verifikasi: Wajib pajak mengisi dan mengembalikan SPOP. Unit pelayanan memberikan tanda terima pengemhalian SPOP untuk ditandatangani wajib pajak. Lembar pertarna akan diberikan kepada wajib pajak sedangkan yang kedua disimpan dalam arsip unit pelayanan. ## Langkah 4 Unit pelayanan menyiapkan daftar penyampaian dan pengembalian SPOP untuk mengontrol diterimanya SPOP olch wajib pajak yang ingin mendaftarkan objek pajaknya. Selain itu, pengembalian SPOP yang telah diisi oleh wajib pajak juga terpantau dcngan adanya daftar ini. ## Langkah 5 Unit pelayanan menyerahkan SPOP yang telah diisi ke fungsi pedataan untuk diteliti. Jika SPOP berrnasalah, Kasi Pendataan akan melakukan penelitian !apangan dan merevisi SPOP tersebut tetapi jika tidak, SPOP dapat langsung disirnpan ke dalam arsip serta basis data SPOP. Yang bermasalah juga akan disimpan ke dalam arsip dan basis data SPOP setclah revisinya selesai. ## D. BAGAN ALUR I ~ I \i ## BAGAN ALUR PENOAFTARAN OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN ii ## II. PROSEDUR PENDATAAN OBJEK PAJAK ## A. GAMBARAN UMUM ' pekerjaan lapangan, hingga mendokumentasikan data tersebut bersama unit extensifikasi. Dalam prosedur pendataan objek pajak iru, Kasi Pendataan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah mengumpulkan data objek pajak secara Jangsung ke Japangan. Kasi Pendataan secara aktif melakukan berbagai hal seperti persiapan, ## :S. PIP...AK TERKAIT ## 1. WAJIB PAJAK Merupakan pihak yang memiliki objek pajak berupa tanah dan/ atau bangunan. ## 2. KASI PENDATAAN Merupakan bagian dari organ Dinas yang mengumpulkan data objek pajak langsung ke lapangan. Tahapan yang dilakukan mulai dari persiapan pengambilan data ke iapangan hingga penyimpanan data yang berhasil diperoleh ke dalam arsip. ## 3. APARAT KELURAHAN Aparat desa membantu Kasi Pendataan untuk mernberikan stiker Nomor Objek Pajak (NOP) dan SPOP kepada wajib pajak serta mengembalikan SPOP yang telah diisi wajib pajak kepada Kasi Pendataan. ; ·~ ## 4. UNIT EXTENSIFIKASI Salah satu fungsi dalam Dinas ini akan merekam data objek pajak dari Kasi Pendataan ke dalam basis data. ## C. LANGKAH - LANGKAH TEKNIS ## LANGKAH 1 Kasi Pendataan melakukan penelitian pendahuluan sebelum turun ke lapangan dan mengumpulkan data mengenai objek pajak secara langsung. Data dan informasi yang diperoleh dari penelitian pendahuluan terdiri dari luas wilayah, perkiraan luas tanah yang dapat dikcnakan PBB, luas tanah dan bangunan yang sudah dikenakan PBB, jumlah penduduk, serta jumlah wajib pajak yang sudah terdaftar. ## LANGKAH 2 Kasi Pendataan menyusun rencana kerja berdasarkan data dan informasi tersebut. Rencana kerja ini digunakan untuk menyusun organisasi pelaksana pengumpulan data objek pajak dilapangan. Setelah itu, Kasi Pendataan akan menyediakan sket, peta desa/ kelurahan dan sarana pendukung. ## LANGKAH 3 Langkah mi merupakan pekerjaan lapangan untuk rnemperoleh data cbjek pajak. Bersamaan dengan langkah ini, unit extensifikasi melakukan pekerjaanya (dijelaskan dibagian penilaian). Terdapat 4 alternatif untuk memperoleh data wajib pajak, yaitu : ## a. Menyampaikan dan Memantau Pengembalian SPOP - 1) Kasi Pendataan membuat sket / peta blok bcrdasarkan sket, peta desa / kelurahan. Sket / peta blok ini kemudian akan digunakan untuk membuat sket letak relatif bidang objek pajak dan kelengkapan administrasi, Kasi Pendataan akan rnerniliki daftar sementara daftar objek dan subjek pajak serta sket letak relatif bidang. Daftar sementara data objek dan subjck pajak ini akan disimpan didalarn arsip. - 2) Kasi Pendataan akan mernberi Nomor Objek Pajak (NOP) terhadap objek pajak yang didata dan juga mengidentifikasi kurnpulan objek pajak tersebut berdasarkan batas Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW). ## b. Mengukur Bidang Objek Pajak - 1) Berdasarkan sket, peta desa/ kelurahan serta sket relatif bidang, Kasi Pendataan mengukur batas - batas objek pajak dan menempelkan stiker NOP di bangunan yang sudah diukur. - 2) Kasi Peridataan akan mengisi SPOP berdasarkan data objek pajak yang telah diukur lalu menyerahkan SPOP tersebut kepada wajib pajak. - 3) Wajib pajak mengecek data yang diisikan pada SPOP mereka kemudian menandatangani SPOP tersebut. Setelah itu, wajib pajak akan mengernbalikan SPOP ke Kasi Pendataan. ## c. Mengidentifikasi Objek Pajak - 1) Berdasarkan sket, peta kelurahan serta sket relatif bidang, Kasi Pendataan mengidentifikasi data objek pajak dan memberi NOP berdasarkan data tersebut. - 2) Kasi Pendataan mengisi data objek pajak dan wajib pajak pada SPOP kemudian memberikan SPOP yang telah diisi tersebut kepada wajib pajak untuk dikonfirrnasi.

Distribusi: - 3) Wajib pajak mengccek data yang telah diisikan pada SPOP mereka kemudian menandatangani SPOP tersebut. Setelah itu, wajib pajak akan mengembalikan SPOP ke Kasi Pendataan. ## d. Memverffikasi Data Objek Pajak - 1) Berdasarkan sket, peta desa/ kelurahan serta relatif bidang, Kasi Pendataan meneliti ada atau tidaknya perubahan data mengenai objek pajak terkait. Jika tidak ada, Kasi Peridataan akan menyalin data yang tersedia ke SPOP. .Jika ada perubahan, maka Kasi Pendataan akan melakukan revisi terlebih dahulu. Setelah itu, SPOP yang telah diisi - baik dengan data lama yang tidak berubah maupun data baru hasil revisi, akan diserahkan ke wajib pajak. - 2) Wajib pajak mengecek data yang diisikan pada SOP mereka kemudian menandatangani SPOP tersebut. Setelah itu, wajib pajak akan mengernbalikan SPOP ke Kasi Pendataan. ## LANGKAH 4 Kasi Pendataan rnernberi kode ZNT berdasarkan SPOP yang telah diisi. Kemudian, SPOP yang telah memiliki kode ZNT ini akan diteliti dan diarsipkan. Kegiatan meneliti SPOP sendiri terdiri dari melengkapi SPOP yang belum lengkap lalu mencocokan SPOP yang sudah lengkap dengan sket/ peta blok/ ZNT. ## LANGKAH 5 Berdasarkan data pasar, daftar biaya komponen bangunan (DBKB), peta blok, SPOP, serta net konsep sket/ peta ZNT, Kasi Pendataan akan mencliti data masukan iru kernudian menyerahkanya ke unit extensifikasi. ## L.Ai'iGKAH 6 Unit extensifikasi rnenyimpan data ini ke dalarn basis data lalu mengembalikan dokumen aslinya ke Kasi Pendataan. Kasi Pendataan kemudian akan menyimpan dokumen 101 kedalam arsip yang sesuai. ## D. BAGAN ALUR I PEMERINTAH l(A8UPATEN LABUHANBATU OINAS PENOAPATAN PENGELOLAAN &lt;EUANGAN DAN ASSET DAERAH l(A8UPATEN LABUHAN BATU 1,,:&gt;wPD NAMA D OJ ... 1 1 ... ALAMAT Tanggal Jatuh Tempo ## KETEl APAN PAJAK DAERAH Masa Pajai&lt; Ura,an Rekerunq - 1 Pajak Terhu1ang - 2 Kred1t Pajak (2a+2b+2c:+2d) - a Pajak yang telah cn setor - b Kompensas, Keleb1han Masa Lalu - c Lain-lain - d STP (Pokok) - 3 PaJak Kuranq/Lebrh Bavar ( 1-2) - 4 Tambahan Pajak (4a+4b) - a Sunga - b Kena,k;,.n - ~. Jurr.lan vang masih harus dibavar Catatan Tambahan Terb1lang ## PERhATIAf\1 - 1 Harap penyetornn d,lakukan melalu, Sendahara Pene11n-\3 atau Kas Daerah d2ngan meng;;~1nak.c1n Surat Setcran PaJak Oaerah ,:SSPO; at au ;'an:ta 8ukt1 Pembayaran 1:TBPi - 2 .!..p3b ,la S.l&lt;POKST u'u t1:t c1;,: ata~ kurang dic ayar s et eran s et e+an le·,·va! ·:,~ktu pak,g l.?ln'la 30 h~n seJaV. SKPCl&lt;BT 1n1 di!~nrna d1kenakan s arik s: ad1"1111stros1 b erup a bunga s eo e s ar 2~0 pt'rtu lan R.a.,ta·..:pr.apa1:. .2C ... ,&lt;~~ala S&lt;::,D ... 20 1 ... NP'NPO Nam a -rarnat ... I ...\_.\_I SURAT &lt;ETETAPA'J PAJAK DAERAH KURANGBAYARTAMBAHAN (SKPDKBT) Non,or Jen1s Pa1ak ... 1 I OJ OJ so Guntino Disu1i . . No,,1c,r: I ## PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH KABUPATEN LABUHAN BATU Jln.Go,.e G1uum1 l~o.o,E hlp.Z l 17 J.F11.J0624)l481S RANTAUPflAPAT Ndma 12) Alamat NPWPO Menyetor Berdasarl&lt;ari ( 3) (4) (5) SKPO SKPOl' SKPOKB SKPOKBT SSPO SURAT SETORAN PAJAK OAERAH Tahun : (1) STPO SPTPO SK Pembetulan Sr&lt;. t&lt;eberatan (6} Tahun: (B: No uro r : (7) | No | Ayat | Jenis Pajak | Jumlah (llp) | |------|--------|----------------------------------------------------------|----------------| | (9) | | (11) | (12) | | | | ~~-•-~---------+--------------------•-------1----------, | | | | | JUM!..AHSETORANP~!\K | ( 13! | ... ( l.! ) "" ?.van~ i.:-;!u..: To:ra.3-, "\.;~ ~'='?·S·'='"-' Tanda Tongar, =&gt;o:t..:~.:;.~ :&gt;-='""h:'flma (15, 01to:1,·md Oleh: :&gt;o:=t·.Jgaz T~mpat :&gt;,emoayaror-. Tanggal T3nda Tangan \la-1a T-?ra:ig Ni:&gt; ## 1".ETERANGAN: - L&lt;:?-i1beor ::o,er:a-,a ;.· .. ·,:tr.,a :iJt1""\ ... 1 nt·J&lt; ... ·apb :&gt;a1a~ 2. 1. .&lt;2..,.1bar &lt;-:d·Ja \~,:&lt;1r""'&lt;1 '..f.'='ra-; un"t:J1&lt; 3':?"lda.,ara :,-=',..·':'f·rna - L":?-,·,t,..;r "\,et1ga \A,:ar-,a &lt;..:.,,ng ~-,t..J-C Ars,o :,:&gt;=&gt;&lt;AD """'""""""' \_\_\_\_\_ !La1n-la1,"l ( 1'5) {17) ... (16) .( 19) (20) I ## Keterangan : 1. Diisi dengan Tahun Pajak SSPD 2. Diisi dengan Nama Wajib Pajak 3. Diisi dengan Alamat Wajib Pajak 4. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) 5. Diisi dengan memilih salah satu jenis pajak yang akan dibayar 6. Diisi dengan Masa Pajak SSPD 7. Diisi dengan Tahun Pajak SSPD 8. Diisi dengan Nomor Urut SSPD 9. Diisi dengan Nomor Urut Uraian Pajak 10. Diisi .dengan Nomor Rekening Ayat Penerimaan 11. Diisi dengan Uraian jenis Pajak yang akan dibayar 12. Diisi dengan jumlah pajak yang harus dibayar (pajak yang kurang dibayar + sanksi bunga) yang wajib dibayar oleh Wajib Pajak dalarn angka 13. Diisi denganjumlah pajak yang harus dibayar (pajak yang kurang dibayar + sanksi bunga) yang wajib dibayar oleh Wajib Pajak dalam angka 14. Diisi dengan jumlah pajak yang harus dibayar (pajak yang kurang dibayar + sanksi bunga) yang wajib dibayar oleh Wajib Pajak dalam huruf

Verifikasi: 15. Diisi dengan Tanda Tangan Petugas Penerirna beserta Nama Petugas 16. Diiisi dengan Langgal, bulan, tahunlembar SSPD 17. Diisi dengan Tanda Tangari Petugas Ternpat Pembayaran 18. Diisi dengan Nama Pejabat yang berwenang menandatangani SSPD 19. Diisi dengan NIP pejabat yang berwenang menandatangani STSPD

Verifikasi: 20. Diisi dengan Tanda Tangan Penyetor beserta Nama Penyetor ' ## PERMOHONAN OBJEK PAJAK BARU Rantauprapat, 20 . Wajib Pajak/ Kuasa Wajib Pajak*) Demikian agar dapat dipergunakan sebagairnana mestinya. Untuk memenuhi persyararan pendaftaran. bersarna ini diiampi.rkan :

Distribusi: - I. Fotocopy KTP / identitas diri lainnya; .

Distribusi: 2. Fctocopy Bukti Kepemilikan/ Pemaniaatan Tanah (Serti!ikat/AJB/Girik/Dokumen lain yang sejenisl:

Distribusi: 3. Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMl3);

Distribusi: 4. Fotocopy NPWP (bagi yang memiliki NPWP);

Distribusi: 5. Fotocopy Rekeni.ng Listrik;

Penandatangan: 6. Surat Pengantar dari Lurah/ Kepala Desa. Dengan ini mendaftarkan objek pajak yang selarna i.ni belum terdaftar pada adrninistrasi kantor Dinas Pendapatan Pengelclaan Kcuangan dan Asset Daerah Kabupaten Labuhanbatu , untuk dikenakan PBB sesuai peraturan perundang-unrlangan yang bei laku, Alarnat Lengkap Nomor KTP Nama Dalam ha! ini bertindak untuk atas nama sendiri / kuasa dari : Alamat Lengkap Nama Nomor KTP

Verifikasi: Yang bertanda tangan di bawah ini : Kcpada: Yth. 8apak Bupali l.abuhanbaru

Penandatangan: Cq. Kepala Dinas Fb1dapatan Daerah Kabupatcn Labuhanbatu di- : l Berkas : F\nnooooan Objek PBBBaru Lampiran Fttihal Rantauprapai I ## PERMOHONAN KEBERATAN : I B&lt;rl&lt;as : ""1nohanarl Kebc:ramn Alas SPPT PB8 Y8J'€ Oiaj~ Sa::ara ~ Tahun Papk. . Lampran Anhal lsep:,da: Cq. Kq:nh Dinas J'crdar:n!an Yth. Bapak SuJDti l..abuhanmru Dncrah Kn!Ju;nio, l..aburonlnru di- Untuk memenuh: persyaratan, bersarna ini dilampirkan :

Distribusi: - I. Fotocopy ldentitas Wajib Pajak dan Kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;

Distribusi: 2. Fotocopy Bukti Kepernilikan Tanah;

Distribusi: 3. Fotocopy IMS; 4. Asli SPl'T/SKPD PBS Tahun yang diajukan keberatan:

Distribusi: 5. Fotocopy Bukti Pelunasan PSS Tahun Terakhir; - NJOP untuk penghitungan PSB {3·4) 5. - PS3 Yang Terutang U.3% x (NJOP- NJOPT!(P) 6. • Rp. • Rp. • Rp. • P.p. I meter I meter : M' x Rp. .. M' x Rp. : ( l + 2) - Bumi I. - Bar.gunan 2 - NJOP 3. - NJOPTKP 4. ## Menurut perhuungan kami. ketetapan PBS yang seharusnya adalah sebagai ber ikut : Dengan ini mengajuk an kcberatan atas SPPT dimaks ud dengan alasan : Tanggal SPPT Diterima : Rp. ·················•·········•·················································· . ) Nomor Objek Pajak {NOP) Nama Wajib Pajak Alamat Wajib Pajak Desa / Kelurahan °)

Distribusi: Kccamatan Kabupaten I Kota PBS Yang Terutang Sebagai Wajib Pajak/ Kuasa Wajib Pajak 0) aras Objek Pajak : Nam a Alamat Lengkap Dcsa I Kelurahan ") Kecarnatan Kabupaten / Kota No. HP/ Tclp

Verifikasi: ## Yang bcrtanda tangan di bawah ini : 6. Surat Kuasa dari Wajib Pajak dalarn hal dikuasakan. Demikian agar dap at dipergunakan scbagai bahan pertimb angan. Perrnohonan ini saya buat dengan sebenarnya dan segala sesuatu yang menyangkut atas permohor.an ir.i adalah menjadi tanggung jawab saya sepenuhnya. Rantauprapat. ... . ... 20 ... W~jib Pajak/Kuasa Wajib Pajak, .( I ## PERMOHONAN PENGURANGAN Rantauprapat 20 . Wajib Pajak / Kuasa Wajib Pajak') Demakian agar dapat dipergunakar. sebagai bahan pertirnbangan. Pcrmohor.an ini saya buat dengan sebenamya d..an scgala sesuatu yang mcnya ngkut atas perm ohonan ini adalah menjadi tanggung jawab saya sepenuhnya. Bersarna mi saya lampirkcn :

Distribusi: - a. Foiocopy ldentitas Wajil&gt; Pajak dan Kuasa Wajib Pajak dalarn hat dikuasakan:

Distribusi: - b. Forocopy SPPT/ SKPD r&gt;BB yang dimohon pengurangan;

Distribusi: - c. Fotocopy Bukti Petunasan PBl:l Tahun Terakhir (STTS, :,SPD): - d. Daftar Penghasi!an/ SK Pensiun; - e. Surat kuasa dari Wajip Pajak dalam hat dikuasakan 4 5 Alasan ur.tuk mengajukan permohonan pcngurangan ini adalah : t ...•...•..•..•... •·•··· ...••...•..•... 2 . ············ . ··············· 3 ······································································· Tanggal SPPT/SKPD PBB') direrima . . :.!'1hon pengurangan P6B terut ang tersebut diatas sebesar %, : Rp . Atamat Objek Pajak Desa/ Keturahan Kecamatan Kabupaten/ Kota PuB yang terutang ( Sebagai Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak') atas Objek Pajak: ~p . Narna NPWP Ala mat Desa/Keturahan') Kecamatan Ka bu paten/ Kota No. HP/Tetp Yang bertandatangan dibawah ini : Kq:eda: Yth. Bapak Bupari lBbuhanb:lb.1 Cq, Kei:Bla Dinas f\:rdapalan lh,rah Kabupn101 l.abuhanba~J di- : I Ebkas : ffflnch:xw, ~ PBB P2 Secara ffflr.11~/ Kold.'tif Lampian Anha Riauprapt Kererangan : •) Car et yang tidak perlu ## PERMOHONAN PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI/ PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK Rantauprapat 20 . Wajib Pajak i h:uasa Wajib Pajak') Dernikian agar dapat dipergunakan scbagai bahan pertimbangan. Permohonan ini saya buat dengan sebcnarnya dan segala sesuatu yang mcnyangkut atas permohonan ini adalah rnenjadi tanggungjawab saya sepenuhnya. ## Bcrsama int saya !ampirka n :

Distribusi: - a. Fotocopy ldentitas Wajib Pajak dan Kuasa Wajib Pajak c!alam hal dikuasakan:

Distribusi: - b. Fotocopy SPPT/ SKPD PBB yang dirnohon pengurangan:

Distribusi: - c. Fotocopy Bukti Peiunasan PBB Tahun Terakhir:

Distribusi: - d. Fotocopy IMB; - e. Daftar Penghasilan/SK Pensiun: - f. Surat kuasa dari Wajip Pajak dalam ·ha! diicuasakan. 4 s Alasan untu k rnengajukan perm ohonan pengurangan atas sanksi admir.istra si/pembatalan ketetapan pajak"] ini adalah I . 2 . 3 . . Tanggal SPPT/SKPD PBA'I diterima .. Mi:,hon pengurangan atas sanksi acimini strasi/ pernbatalan keretapan pajak=] tersebut diatas sebesar "lo : Rp ·····················•········································ Alamat Objek Pajak Desa/Kelur ahan Kecarnatan Kabupat~n/Kota PBB yang terutang ( Sebagai Wajib Pajak/ Kuasa w .. jib Pajak') atas Objek Pajak : NOP Nama NPWP Ala mat Desa/Kelurahan'I Kecarnatan Kabupaten / Kota . No. HP/Telp Raniaurrap:11 Yang bertandatangan dibawah ini: Kqroa: Yth. 6aµ,k

Penandatangan: Bupati Labuhanlntu Cq, Kcpah Dinas PerdajX!.tan Cecrah Kabupucn Labuhanlxllu di- : I 8crl&lt;as : Fl!rmohalan ~atas Sanksi hlministrd.Si/ Pcmln!ann l&lt;t1L1ape.n Pa;,1:1 Lamnpran Keterangan : 'I Coret yang ndak perlu : I ## PERMOHONAN PENGANGSURAN Rantauprapar. . 20 . Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak. Demikian agar dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan. Perrnohcnan ini saya buat dengan scbenarnya dan segala sesuatu yang menyangkut atas permohonan ini adalah menjadi tanggung jawab saya eepcnuhnya. Untuk memcnuh i pcrsyaratan, bersama ini dilampirkan :

Distribusi: 1. Fotocopy identi:as Wajib Pajak dan Kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan:

Distribusi: 2. Fotocopy Bukti Kepemilikan Tanah;

Distribusi: 3. Fotocopy IMB; 4. Asli SPPT/SKPD PBB Tahun yang diajukan keberatan;

Distribusi: 5. Fotocopy Bukti Pelunasan l'BB Tahun Terakhir; 6. Surat Kuasa dari Wajib Pajak dalam hal dikuasakan. - NJOP untuk penghitungan PBB {3-4) 5. - ?BB Yang Terutang 0.3% x (NJOP - NJOPTl-'.P) 6. • Rp. u Rp . • Rp . - Rp. • Rp . • Rf'.··················· / meter i meter .. M&gt; x R;, ... M&gt; x Rp .. : ( I + 2) - Bumi I. - Bangunan 2. - NJOP 3. - NJOf'fKP 4. Menurut perhituugan kami. ketetapan PBB yang senarusnya adalah scbagai berikut · Dengan ini mcngajukan perrnohonan pengangsuran utang pajak dimaksu d dcngan alasan : Tanggal SPPT Diterirna : Pp. ·············································································· ( ) Nornor Objek Pajak (NOP) Nama Wajib Pajak Alamat Wajib Pajak Desa / Kelurahan ') Kecamatan Kabupaten I Kota PBB Yang Terutang Sebagai Wajib Pajak/ Kuasa Wajib Pajak ') atas Objek Pajak : Nam a Alamat Lcngkap Desa / Kelurahan ') Kecarna tan KaLupaten I Kota No. HP/ Telp

Verifikasi: Yang bcrtanda tangan di bawah ini : KqlAda:

Penandatangan: Yth. Bapek Bupati Labuhanmtu Cq, Kq:ea Dina.'l Pordapatan Cw,ah Kabupaben Labuhantnru di- Lampran Bakas Utang Pajk ## PERMOHONAN PEMBETULAN/ PEMBATALAN SPPT/SKPD/STPD Rantauprapat 20 . \Vajih Pajak / Kuasa Wajib Pajak') Demikian agar dapat dipergunakan sebagai bahan pertirnbangan. Perrnohonan ini saya buat dengan sebenarnya dan segala sesuatu yang menya ngkut atas pcrrnohonan ini adalah menjadi tanggung jawab saya sepenuhnya. ## Bersarna ini saya lampir kan :

Distribusi: - a. Fotocopy ldentuas Wajib Pajak dan Kuasa Wajib Pajak dalain hal dikuasakan; - b. Asli !,PPT/ SKPD/ STPD PBB ya na dimohon pcmbctulan/ pembatah,n;

Distribusi: - c. Fotocopy Bukri Pelunasan PBB Tal,un Terakhir; - d. Surat kuasa dari Wajip Pajak dalam hal Jikuasakan;

Penandatangan: - e. Surat Pengantar dari Kepala Des:»] Kepala Kelurahan;

Distribusi: - f. Fotocopy 1Mi3; - g. Daftar Penghasilan/SK Pensiun; - h. SPOP dan LSPOP;

Distribusi: - i. Fotocopy Surat Tarrah. 4 5 Alasan untuk mengajukan permohonan pembetulan SPPT/SKPD/STPD PBB 1'2') ini adalah: l . . . 2 . ••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••• Tanggal SPPT/SKPD/STPD PBS P2') dncrima . Mohon pernbetutan SPPT/SKPO/STPD PBS ?2") tersebut diatas sebesar % : Rp ...• Alamat Objek Pajak Ocsa/ Kelurahan

Distribusi: Kccamatan Kabupaten/ Kota PBl3 yang terutang I Sebagai Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak"] atas Oojek Pajak: NOP . Nama NPWP Alamat Dcsa/ Kelurahan=) Kecamatan Kabupaten/Kota No. HP/Telp Yang bertandatangan dibawah ini : Kq:eda: Yth, Bapak

Penandatangan: Bupati l.abuhantntu Cq. KqDla Dinas l'\!rxiapitan Oaerah Kabui:otm labuhanlntu di- : I 8cricas : Pomohonan fbnbentlm/fbntnrahn SPPT /SKPD/Sll'D1 Lampran Rantauprapt Keterangan : ·j Corel yang tidak perlu t ## PERMO HONAN P~""ENTUAN KEMBAU TANGGAL JATUH TEMPO Rantauprapat, 20 . Wajib Pajak / Kuasa Wajib Pajak') Demikian agar dapat dipcrgunakan sebagai bahan pertimbangan. Perrnohonan ini saya buat ri engar. sebenam ya dan segala scsuatu yang menyangkur atas pcnr.ohonan ini adalah rnenjadi tanggungjawab saya sepenuhnya. Bersa ma ini saya iampirkan :

Distribusi: - a. Fotocopy ldentitas Wajib Pajak dan Kuasa Wejih Pajak dalam hal dikuasakan; - b. Asli SPPT tahun bersangkuran;

Distribusi: - c. Fotocopy Bukti Pelunasan PBB Tahun Terakhir: - rl. Surat kuasa dari Wajip Pajak dalam hal diku~s;ikan. 4 5 Alasan untuk rnengajukan permo honan penentuan tanggal jaruh tempo ini adalah : I . 2 . 3 . Tanggal SPPT ditenma : Rp ···············• ...•... Alarnat Objek Pajak Desa/ Kelurahan Kecamatan Kabupaten/ Kota PBB yang terutang ( Sebagai Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak') atas Objek Pajak: NOP . Narna NPWP Ala mat Kecamatan Desa/ Kelurahan') Kabupaten/ Kota No. HP/Telp Ranlauµapat Yang bertandatangan dibawah ini : Kq,ada: Yth.

Penandatangan: Baµ,.k Bupati ulbuhanbatu Cq, Kep,la Dinas Pcrdaµ11an !mah f&lt;abuJ:alm Iabuhanbatu di- : I 8crl&lt;as : A,nnohonan Percnruan T"'ffillJatuh Temp:, Lampiran A,nhaJ Keterangan : ') Coret yang tidak perlu / ## PERMOHONAN PENGEMBAIJAN KELEBllIAN PEMBAYARAN DAN KOMPENSASI PBB (\_\_ \_) Rantauprapa!, 20 . Wajib Pajak / Kuasa Wajib Pajak•) Demikian agar dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan. Permohonan ini saya buat dengan sebenarnya dan segala sesuatu yang rnenyangkut atas permohonan ini adalah menjadi tanggung jawab saya sepenuhnya. Bersama ini saya lampirkan :

Distribusi: - a. Fotocopy ldenutas Wajib Pajak dan Kuasa Wajib Pajak dalarn hal dikuasakan: - b. Asli S1'TS tahun yang bersangkutan:

Distribusi: - c. Fctocopy STTS tanun yang bersangkutan: -

Distribusi: - d. Fotocopy Bukti Pelunasan PBB Tahun Terakhir: - e. Surat kuasa dari Wajip Pajak dalam hal dikuasakan: - f. Nomor Rekening Aras Wajib Pajak 4 s • Alasan untuk mengajukar. permohonan pengernbahan kelebinan pembayaran dan kompensasi PBB ini adalah : I . . . 2 . 3 . Tanggal SPPT diterirna : Rp .. Alarnat Objek Pajak Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten/Kota PBB yang rerutang ( Sebagai Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak"] atas Objek Pajak: NOP Nama NPWP Ala mat De5a/ Kelurahan"] Kecarnatan Kabupaterr/ Kou No. HP/Telp Yang bertandatangan dibawah ini : Kqxtda:

Penandatangan: Yth. Bapak Bupati labuhanlnll.l Cq. Ktfaa Dinas Ftrdapuan Daoah Kabupatm l.abuha.'llntu di- : I Bcrnls : Fbmohcrian ~tnlan K.debihm Fbnlnyaran clan Kanfl'.'='Si PB8 Lampan Rantauprapl Keterangan : ·1 Corel yang udak perlu ## SURAT TA1'DA TERIMA SETOR.AN I STTS

Penandatangan: BUPATILABUHANBATU, dto TIGOR PANUSUNAN SIREGAR .• ## TAHAP PEKERJAAN LAPANGAN IDENTIFIKASI OBJEK PAJAK :., ## III. PROSEDUR PENILAIAN OBJEK PAJAK ## A. GAMBARAN UMUM Dalam prosedur penilaian objek pajak ini, unit extensifikasi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah akan menilai objek pajak, baik yang didaftarkan oleh wajib pajak sendiri maupun yang didata oleh Kasi Pendataan. Untuk menilai objek pajak berupa tanah maupun bangunan ini, unit extensifikasi dapat menilai secara massal maupun individual. ## B. PIIL&lt;\K TERKAIT ## 1. UNIT EXTENSIFIKASI Merupakan bagian dari organ dispenda yang mengumpulkan data objek pajak langsung kelapangan. Tahapan yang dilakukan mulai dari persiapan pengambilan data kelapangan hingga penyimpanan data-data yang berhasil diperoleh ke dalam arsip. ## 2. KASI PENDATAAN Kasi Pendataan adalah pihak yang menyerahkan SPOP ke unit extensifikasi agar cbjek pajak yang terdata dapat dinilai. ## C. LANGKAH - LANGKAH TEKNIS Untuk penilaian massal, ada tiga macarn penilaian yang dapat dilakukan, yaitu penilaian massal tanah, penilaian massal bangunan dengan daftar biaya komponen bangunan (DBKB) objek 1 pajak standar dan juga daftar biaya komponen bangunan {DBKB) objek pajak non standar. Berikut penjelasannya. ## C.1. PENILAIAN MASSAL ## C.1.1 PENILAIAN MASSAL TANAH ## LANGKAH 1 Unit extensifikasi mempersiapkan dokumen yang diperlukan un tuk menilai tanah secara massal. Dokumen ini terdiri dari peta wilayah, peta desa/ kelurahan. Peta blok, peta ZNT, ZNT lama, data nilai indikasi rata -rata (NIR), data dari laporan notaris/ PPAT, data potensi pengembangan wilayah serta data jenis pembangunan tanah. ## LANGKAH2 Unit exterisifikasi mengumpulkan data harga jual tanah untuk menentukan nilai pasar wajar. Nilai pasar wajar ini akan digunakan unit extensifikasi untuk menentukan nilai pasar tanah permeter persegi. ## LANGKAH 3 Unit extensifikasi membuat batas imanijer zona nilai tanah (ZNT untuk membuat batas imajiner Zona Nilai Tanah (ZNT)) untuk membuat konsep peta ZNT dengan batas imanijer. Konsep peta ini akan digunakan untuk menganalisis data penentuan NIR. ## LANGKAH 4 Unit extensifikasi membuat peta ZNT akhir yang akan digunakan untuk menyiapkan nilai jual objek pajak (NJOP) bumi. Daftar NJOP bumi merupakan keluaran dari tahap ini. NJOP ini akan digunakan sebagai salah satu komponen dalam menghitung PBS terhutang. ## \iC.1.2 PEN!LA!AN MASSAL BANGUNAN DENGAN DBKB OBJEK PAJAK STANDAR ## LANGKAH 1 Unit extensifikasi mernbuat volume jenis pekerjaan serta data harga satuan pekerjaan dalam rangka rnenyusun rencana anggaran biaya bangunan. ## LANGKAH 2 Setelah memiliki biaya dasar total bangunan, unit extensifikasi menghitung biaya dasar keseluruhan bangunan untuk mendapatkan DBKB objek pajak standar. I ## LANGKAH 3 Unit extensifikasi menentukan NJOP bangunan standar. NJOP bangunan standar merupakan keluaran dari tahap ini. NJOP mi akan digunakan sebagai salah satu komponen dalam menghitung PBB terutang. ## C.1.3 PENILAIAN MASSAL BANGUNAN DENGAN DBKB OBJEK PAJAK NON STANDART ## LANGKAH 1 Unit extensifikasi menyusun daftar komponen bangunan untuk menentukan nilai komponen utama bangunan, nilai komponen material bangunan, serta nilai komponen fasilitas bangunan. ## LANGKAH 2 Berdasarkan daftar nilai komponen utarna bangunan, daftar nilai komponen material bangunan, serta daftar nilai komponen fasilitas bangunan tersebut, unit extensifikasi membuat DBKB objek pajak non standar. ## LANGKAH 3 Unit extensifikasi menentukan NJOP bangunan non standar. NJOP bangunan non standar merupakan keluaran dari tahap ini. ~ NJOP ini akan digunakan sebagai salah satu komponen dalam menghitung PBS terutang. Sementara itu, penilaian individual memiiki tiga jerus pendekatan, yaitu pendekatan data pasar (untuk pasar), pendekatan biaya (untuk tanah dan bangunan) dan Juga pendekatan kapitaliasi pendapatan. Berikut penjelasannya. ## C.2. PENILAIAN DENGAN PENDEKATAN ## C.2.1 PENILAIAN DENGAN PENDEKATAN DATA PASAR (UNTUK PASAR) ## LA.."lGKAH 1 Unit extensifikasi melakukan persiapan kegiatan menilai cbjek pajak; mernbuat rencana kerja serta rnenyiapkan dokumen pendukung seperti SPOP &lt;lan Lembar Kerja Objek Khusus (LKOK). ## LANGKAH 2 Unit extensifikasi mengurnpulkan data pasar tanah dan membandingkannya dengan objek pajak terkait. Jika selisihnya kurang dari 10% terhadap NIR, unit extensifikasi akan menggunakan NIR sebagai dasar penetapan PBB. Namun, jika selisihnya lebih dari 10%, unit extensifikasi akan rnembuat rekomendasi NIR untuk penilaian periode berikutnya. f ., ' ,... ## LANGKAH 3 Unit extensifikasi menentukan NJOP bumi. NJOP bumi merupakan keluaran dari tahap ini. NJOP ini akan digunakan sebagai salah satu komponen dalam menghitung PBB terutang. ## C.2.2 PENILAIAN DENGAN PENDEKATAN BIAVA (UNTUK TANAH DAN BANGUNAN) ## LANGKAH 1 Unit extensifikasi melakukan penilaian berdasarkan SPOP dan LKOK objck pajak terkait. Untuk tanah, penilaian yang dilakukan sama dengan pada tahap penilaian dengan pcndekat.an data pasar. Sementara itu, untuk bangunan, unit extensifikasi perlu menghitung nilai perolehan baru bangunan terkait lalu dikurangi nilai penyusutan. ## LANGKAJI 2 Unit extensifikasi menentukan NJOP, baik untuk bumi dan bangunan. NJOP bumi dan NJOP bangunan merupakan keluaran dari tahap .. ini. NJOP in.i akan digunakan sebagai salah satu komponen dalam menghitug PBB terutang. ## D. BAGAN ALUR ## PENILAIAN INDIVIDUAL BERDASARKAN DATA PASAR UNTUK TANAH | | PENILAIAN INOIVIOU PENOEKATAN BIAVA ( UNTUK TANAH DAN BANGUNAN) | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------| | 1'-.~en,laiSa"l;Ul"I.Jl"l.::l~nc-•.. I "'1.?tiS"'ltun; Nl:,i1 ce-c e.,a., . 3.?l"\;O.l-iu"and <u'•"i: • Oe"'l\'-'SUt,lf'\ r=; | I 1 | | D•':ar NJO:> ,"I, C1@'..,"I.J<cl"I ,.. ,,~·~< -,-?"lf"llt.J"! ,1..1'Tll,1~. :>.11•"· :er·.1:an~ Ce"'lgan t"\l:!fl@:i'..lnalo:a"I xc-nc.ner | | .r »&gt;

Penandatangan: ## BUPATILABUHANBATU, dto TIGOR PANUSUNAN SIREGAR /

Penandatangan: Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor : 21 Tahun 2013 Tanggal : 20 Nopember 2013 Lampiran II ## I. PROSEDUR PEMBAYARAN PBB ## A. GAMBARAN UMUM Prosedur pembayaran mi menjabarkan alternatif cara pcmbayaran PBS yang dapat dipilih oleh wajib pajak, yaitu melalui petugas pemungut, ternpat pembayaran yang ditunjuk seperti bank dan/ atau kantor pos tertentu atau melalui tempat pembayaran elektronik. ## B. PIHAK TERKAIT ## 1. WAJIB PAJAK Wajib pajak merupakan pihak yang menyerahkan surat pemberitahuan pajak terutang (SPPTL baik ke petugas pemungut, ternpat pembayaran yang dit.unjuk, ataupun tempat pernbayaran elektronik. ## 2. PETUGAS PEMUNGUT Petugas pemungut PBB adalah petugas yang melakukan pemungutan mernverifikasi dan mencocokan data Wajib Pajak lalu menyiapkan TIS (Tanda Terima Sementara) sebagai tanda bukti pelunasan kepada wajib pajak. ## 3. TEMPAT PEMBAYARAN PBB Petugas ditempat pembayaran PBB merupakan pihak yang melakukan pemungutan dan penerimaan akan memverifikasi dan menandatangani STrS, mcnyiapkan daftar realisasi peneriman harian, menyetor PBB ke kas daerah dan membuat buku penerirnaan dan penyetoran. ## 4. TEMPAT PEMBAYARAN.ELEKTRONIK Petugas di TPE akan mencatat pembayaran PBB yang dilakukan Wajib Pajak melalui TPE terkait. ## C. LANGKA\_\_H- LANGKAH TEKNIS Terdapat tiga -cara pembayaran PBB yang dapat dipilih oleh wajib pajak, yaitu ke petugas pemungu, ke tempat pembaya-r.an yang ditunjuk, atau melalui tempat pembayaran elektronik {TPE). Berikut adalah
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat LSPOP adalah Lampiran surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan &lt;lan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah &lt;lan larnpiran tidak terpisahkan dari bagian SPOP;
24. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang telah ditunjuk oleh Bupati;

25. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya di singkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang;
26. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak;
27. Surat Tanda Terima Setoran, yang selanjutnya disingkat STI'S adalah bukti pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan;
28. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jurnlah pokok pajak, jurnlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar;
29. Surat Ketetapan Pajak Dae rah Ku rang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan;

u

,

·~

30. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah Surat Ketetapan yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;
31. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah Surat Ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jurnlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang;
32. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah Surat untuk melakukan tagihan pajak dan/ a tau sanksi adrninistratif berupa bunga dan/ a tau denda;
33. Surat Keputusan Pernbetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/ a tau kekeliruan dalam penerapan keterituan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalarn Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan,

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan;

34. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan tehadap Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak;

35. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak;

pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kcwajiban perpajakan daerah dan/ a tau untuk tuj uan lain dalam rangka melaksanakan keten tuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah; suatu standar profesional berdasarkan dan 36. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/ atau bukti yang dilaksanakan secara objektif

37. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencan serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;
38. Daftar Biaya Komponen Bangunan yang selanjutnya disingkat dengan DBKB adalah daftar yang &lt;libuat untuk memudahkan perhitungan nilai bangunan berdasarkan pendekatan biaya yang terdiri dari biaya Komponen Utama dan/atau biaya Komponen Material Bangunan dan biaya Komponen Fasilitas Bangunan;

39. Daftar Himpunan Ketetapan Pajak yang setanjutnya disingkat DHKP adalah daftar himpunan yang memuat data nama wajib pajak, letak objek pajak, NOP, besa-r pembayaran pajak terutang yang dibuat per Desa/ Kelurahan;

40. Daftar Hasil Rekaman yang selanjutnya disingkat dengan OHR adalah &lt;laftar yang memuat rin.cian data tentang objek dan subjek pajak serta besarnya nilai objek pajak sebagai hasil dari perekaman data;

•

41. Oaftar Perubahan Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan adalah daftar yang dibuat oleh OPPK.AD yang dipergunakan untuk melaporkan perubahan/ mutasi objek dan subjek PBB secara kolektif melalui Kepala Oesa / Kelurahan;
42. Data Harga Jual adalah data/informasi tentang harga jual beli tanah dan/ a tau Bangunan yang didapat dari sumber data pasar dan sumber lainnya seperti Camat, Notaris/ PPAT, aparat Desa I Kelurahan , broker/ agen tanah, iklan media cetak, brosur dan lain-lain;
43. Duplikasi (Back Up) adalah Proses penggandaan/ duplikasi data ke dalarn media penyimpan data dengan tujuan untuk keamanan dari kemungkinan rusak/ hilangnya data yang tersimpan dalarn hard disk;
44. Editing adalah kegiatan mernperbaiki, melengkapi, dan menyempurnakan data grafis hasil pekerjaan scanning, agar dapat dimanfaatkan oleh aplikasi SIG PBB;
45. Gambar Sket adalah gambar tanpa skala yang menunjukkan letak relatif objek pajak, zona nilai tanah, dan lain sebagainya dalam satu wilayah administrasi Pemerintahan Desa / Kelurahan;

- Bangunan berdasarkan tipe konstruksi dan peruntukan/ penggunaannya; Bangunan yang selanjutnya JPS adalah pengelompokan 46. Jenis Penggunaan disingkat dengan
- 4 7. Nomor Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NOP adalah nilai idcntifikasi objek pajak yang mempunyai karakteristik unik, permanen, standar dengan satuan blok dalam satu wilayah adrninistrasi pemerintahan Desa / Kelurahan yang berlaku secara nasional;
- mewakili nilai tanah dalam suatu zona nilai tanah; ratarata yang dapat NIR adalah nilai pasar 48. Nilai Indikasi Rata-Rata yang sclanjutnya disingkat
49. Objek Acuan adalah suatu objek yang mewakili dari sejumlah objck yang serupa/sejenis yang nilainya telah diketahui, &lt;lan telah berfungsi sebagai objek acuan dalarn melakukan penilaian objek khusus secara individual;
50. Objek Pajak Non Standar adalah objek pajak yang tidak memenuhi kinerja objek pajak standar;

51. Objek Pajak Umum adalah objek pajak yang memiliki jenis konstruksi dan material pembentuk yang umum digunakan. Jenis objek pajak umum dibagi dua yaitu objek pajak standar dan non standar;
52. Objek Pajak Khusus adalah Objek pajak yang memiliki jenis konstruksi khusus baik ditinjau dari segi meterial pembentuk maupun keberadaannya memiliki arti yang khusus. Contoh : Pelabuhan udara, pclabuhan laut, lapangan golf, pabrik semen/kimia, jalan tol dan lain-lain;
53. Objek Pajak Standar adalah objek pajak yang memiliki luas bangunan s 1000 m? dan jumlah lantai s 4 (empat) serta luas tanah :s; 10.000 rn-':
54. Pemulihan (Recovery) adalah kegiatan untuk memulihkan kembali data dan / atau program yang rusak dalam basis data dengan jalan memasukkan (restore) data dan/ a tau program cadangan;
55. Pernutakhiran Basis Data (Up Dating) adalah pekerjaan yang dilakukan urituk menyesuaikan data yang disimpan di dalam basis data dengan data yang sebenarnya di lapangan;

.,.

56. Pendaftaran Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan adalah kegiatan subjek pajak untuk mendaftarkan objek pajaknya dengan cara mengisi Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) sesuai prosedur Pelayanan Satu Tempat;
57. Pendataan Objek Pajak Bumi dan Bangunan adalah kegiatan yang dilakukan oleh DPPKAD untuk memperoleh data objek dan subjek pajak sesuai prosedur Pembentukan Basis Data. Kegiatan ini dapat dilaksanakan bekerja sama dengan pihak lain yang ditentukan oleh DPPKAD dengan persetujuan Bupati;

58. Penilaian dcngan bantuan kornputer (Computer Assisted Valuation CAV) adaiah proses penilaian yang rnenggunakan bantuan kornputer &lt;lengan kriteria yang sudah ditentukan sebelumnya sesuai ketentuan yang berlaku;

59. Penilaian Individual adalah penilaian terhadap objek pajak PBS dengan cara memperhitungkan semua karakteristik dari setiap objek pajak;

- menggunakan suatu prosedur standar yang dalam hal ini disebut Computer Assisted Valution (CAV); dengan bersamaan secara tertentu saat 60. Penilaian Massal adalah penilaian secara sistematis untuk sejumlah objek pajak yang dilakukan pada
61. Penilaian Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB.P2) adalah kegiatan DPPKAD untuk menentukan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang akan dijadikan dasar pengenaan pajak, dengan menggunakan pendekatan data pasar, pendekatan biaya atau pendekatan kapitalisasi pendapatan;
62. Peta digital adalah peta yang mempunyai format digital, mempunyai be saran vektor dan tersimpan dalam media komputer;
- administrasi pemerintahan dan keterangan lainnya yang diperlukan; mengenai jerns batas wilayah yang memuat segala informasi tanah , batas dan nomor blok, administrasi desa/kelurahan dengan skala tertentu wilayah peta adalah Desa/ Kelurahan 63. Peta

64. Peta Fote adalah peta yang detailnya adalah bayangan fotografis yang sudah dibetulkan serta diberikan keterangan tambahan yaitu data kartografi yang penting sehingga dapat digunakan sebagai peta;
65. Peta Garis adalah peta yang menggambarkan unsur-unsur di permukaan bumi dalam bentuk bayangan gans, unsur yang digambarkan dinyatakan dalam bentuk simbol, serta dilengkapi dengan legenda;

66. Peta Kerja adalah salinan/ foto copy peta garis, peta foto, atau foto udara yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan pendataan di lapangan;

67. Plotting adalah pencetakkan pet.a digital ke media kertas/ drafting film/kalkir;

68. Sistem Pelayanan Satu Ternpat adalah tata cara pemberian pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB.P2) kepada wajib pajak/masyarakat pada DPPKAD atau tempat yang telah diteritukan dan mudah dijangkau oleh wajib pajak/ masyarakat;

r

69. Zona Nilai Tanah (ZNT) adalah zona geografis yang terdiri atas kelompok objek pajak yang mempunyai satu Nilai Indikasi Rata-Rata (NIR) yang dibatasi oleh;
70. batas penguasaan/ pemilikan objek pajak dalam sat.u satuan wilayah administrasi pemerintahan desa/ kelurahan tan pa terikat pada batas blok;
71. Bukti Penerimaan Surat yang selanjutnya disingkat BPS adalah bukti penerimaan surat khusus untuk pclaporan SPT.

## BAB II

## RUANG LINGKUP

## Pasal 2

Tata cara pemungutan PBS dalam peraturan mi meliputi :

- a. Tata cara pendaftaran objek pajak baru:
- b. Tata cara pendataan dan penilaian objek pajak;
- c. Bcntuk, isi, kualitas dan ukuran SKPD;
- d. Tata cara penerbitan, perigrsian dan penyampaian STPD dan atau SPPT PBB;

I

I

t

,

- e. Tata cara pembayaran PBS;
- f. Tata cara mutasi sebagian objek dan subjek pajak PBS;
- g. Tata cara penerbitan salinan SPPT /SKPD dan STTS PBB;
- h. Tata cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi PBS dan Pembetulan atau Pembatalan SPPT, SKPD PBS, dan STPD PBS yang tidak benar;
5. Tempo; I. Tata Cara Penentuan Kembali Tanggal Jatuh
6. pembayaran dan kompensasi PBB; kelebihan pengembalian cara J. Tata
- k. Tata cara pengurangan PBB;
1. Tata cara penagihan PBS;
- m. Tata cara pengajuan keberatan PBS;
- n. Tata cara pemberian inforrnasi PBS;
- o. Tata cara Pembayaran, penyetoran, tempat, pembayaran angsuran, dan penundaan pembayaran pajak;
- p. Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Adrninistrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak;

## BAB III TATA CARA PEMUNGUTAN PBB Bagian Kesatu Tata Cara Pendaftaran Objek Pajak Pasal 3

- pendaftaran objek pajak PBB yang belurn terdaftar pada adrninistrasi Pemerintah Daerah; Baru sebagaimana huruf a adalah Peridaftaran Objek Pajak dimaksud dalam Pasal 2 ( 1)
- (2) Pendaftaran objek PBB baru, dilakukan oleh subjek pajak atau wajib pajak dengan persyaratan sebagai berikut :
- a. mengajukan permohonan secara tertulis dalarn Bahasa Indonesia yang ditujukan kepada Bupati melalui Dinas;
- b. mengisi SPOP, termasuk LSPOP, dengan jelas, bcnar dan lengkap;
- c. formulir SPOP dan LSPOP disediakan dan dapat diperoleh di Dinas Pendapatan Pengelo!aan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Labuhanbatu;

- tersedia dalam SPOP; mencantumkan yang memiliki NPWP NPWP dalam kolom yang Pajak d. wajib
- e. surat permohonan dan SPOP termasuk LSPOP sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, ditandatangani oleh subjek pajak atau wajib pajak dan dalam hal ditandatangani oleh bukan subjek pajak atau wajib pajak, harus diiampiri dengan Surat Kuasa;
- f. surat perrnohonan dan SPOP termasuk LSPOP disarnpaikan kepada Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya SPOP oleh subjek pajak atau kuasanya;
- g. mclampirkan dokumen pen&lt;lukung sebagai berikut :
1. fotocopy KTP atau identitas diri lainnya;
2. Iotocopy bukti kepemilikan / penguasaan / pemanfaatan tanah (sertifikat/ AJB / Girik/dokumen lain yang sejenis);

r

·~

-,

- Kelurahan/ Kepala Desa yang diketahui oleh Camat setempat bagi yang tidak memiliki IMS; Kepala dari bangunan keterangan 3. fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) bagi yang memiliki bangunan dan atau surat
4. fotocopy NPWP (bagi yang memiliki NPWP);
5. Foto copy rekening listrik (terdapat bangunan);
6. Surat pengantar dari Ke pal a Kelurahan/Kepala Desa.

## Tata Cara Pendataan dan Penilaian Objek Pajak Pasal 4 Bagian Kedua

Pendataan dan Penilaian Objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b merupakan pelaksanaan pembentukan basis data PBB yang dilakukan Pemerintah Daerah.

I

I

..

## Paragraf 1 Tata Cara Pendataan Objek PBB Pasal 5

- (1) Pendataan objek dan subjek PBS dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan menuangkan hasilnya dalam formulir SPOP dan LSPOP;
- (2) Pendataan objek dan subjek PBS sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat dilakukan dengan cara:
- a. Penyarnpaian dan pemantauan pengembalian SPOP dan LSPOP;
- b. identifikasi objek pajak;
- c. verifikasi data objek pajak;
- d. pengukuran bidang objek pajak.

## Paragraf 2 Tata Cara Penilaian Objek PBB Pasal 6

- ( 1) Periilaian objek PBS dilakukan oleh Pemerintah Daerah baik secara massal maupun secara individual dengan menggunakan pendekatan penilaian yang telah ditentukan;

\/

- (2) Hasil penilaian objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) digunakan sebagai dasar penentuan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

## Pasal 7

Penilaian massal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat ( 1) dapat berupa :

- a. penilaian massal tanah;
- b. penilaian massal bangunan dengan menyusun DBKB objek pajak standar;
- c. penilaian massal bangunan dengan menyusun DBKB objek pajak non standar.

## Pasal 8

Penilaian secara individual sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dapat berupa:

- a. Penilaian individual untuk objek pajak berupa bumi dengan pendekatan data pasar;
- b. Penilaian individual baik untuk tanah maupun bangunan dengan pendekatan biaya;
- c. Penilaian individual untuk objek pajak bangunan dengan pendekatan kapitalisasi pendapatan.

·-

## Bagian Ketiga

## Bentuk, lsi, Kualitas dan Ukuran SKPD Pasal 9

Bentuk, isi, kualitas dan ukuran SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c adalah sebagai berikut:

- a. SKPD adalah berbentuk empat persegi panjang;
- b. SKPD paling sedikit berisikan :
3. Labuhanbatu; Kabupaten 1. Logo Pemerintah daerah
2. masa Pajak;
3. identitas Wajib Pajak;
4. tangga! Jatuh Tempo;
5. jumlah Ketetapan Pajak, sanksi (bunga dan denda);
6. tanda Tangan Pejabat yang berwenang.
- c. SKPD menggunakan kertas HVS, dibuat dalam rangkap 4 (empat);
- d. SKPD sebagaimana dimaksud huruf a terdiri dari:
1. lernbar pertama berwarna putih untuk Wajib Pajak;
12. pembayaran yang dihunjuk; DPPKAD/tempat Penerima Bendahara 2. lembar kedua berwarna merah untuk

-

...

3. lembar ketiga kuning untuk arsip DPPKAD;
4. lembar keempat warna biru untuk petugas pemungut/ kolektor.

## Bagian Keempat Pengisian dan

## Bentuk, Isi, Tatacara Penerbitan, Penyampaian STPD dan atau SPPT PBB Pasal 10

Bentuk, 1s1, tata cara penerbitan, pengisian dan penyarnpaian STPD dan atau SPPT PBI3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d adalah sebagai berikut:

- a. STPD adalah berbentuk empat persegi panjang;
- b. STPD paling sedikit berisikan :
1. logo Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu;
2. rriasa pajak;
3. identitas Wajib Pajak;
4. tanggal jatuh tempo;
5. jumlah ketetapan pajak, sanksi (bunga dan denda);
6. Tanda Tangan Pejabat yang berwenang .

\I

- c. STPD menggunakan kertas HVS dibuat dalam rangkap 4 (empat);
- d. STPD sebagaimana dimaksud ayat 3 terdiri dari :
1. lembar pertama berwarna putih untuk Wajib Pajak;
4. pembayaran yang dihunjuk; DPPKAD/tempat Penerima Bendahara 2. lembar kedua berwarna merah untuk
3. lernbar ketiga kuning untuk arsip DPPKAD;
4. lernbar keempat warria biru untuk petugas pemungut/kolektor.
- c. penerbitan STPD dilaksanakan oleh Bupati atau pejabat lain yang dihunjuk;
- f. STPD diterbitkan berdasarkan data yang telah tersedia pada basis data Pemerintah Kabupaten atau berdasarkan SPOP/LSPOP/dokumen lainyang disampaikan oleh Wajib Pajak;
- g. formulir STPD yang telah diisi dan disampaikan kepada Wajib Pajak harus dibayar daiam waktu paling lama 1 {satu) bulan atau sesuai dengan batas waktu pernbayaran yang ditentukan pada dokumen yang disampaikan;

- h. STPD disampaikan kepada wajib pajak oleh Dinas Pendapatan melalui kecamatan, kelurahan/ desa setempat secara berjenjang/atau melalui kantor pos dan jasa pengmman lain sejerns secara tercatat;
1. Wajib Pajak dapat rnengambil sendiri formulir STPD di tempat-tempat yang telah ditentukan oleh Dinas;
- J. wajib pajak, wajib menandatangani tanda bukti penenmaan STPD atau dokumen lainnya dan mencantum kan tanggal di terimanya formulir / dokumen tersebut;
- k. STPD merupakan dasar untuk melaksanakan pernbayaran dan pelaksanaan penagihan.

## Bagian Kelima Tata Cara Pembayaran PBB Pasal 11

- (1) Pembayaran PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e adalah proses pembayaran PBB yang dilakukan oleh Wajib Pajak melalui payment online system pada TP PBB atau TPE yang harus dilunasi paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT PBB oleh Wajib Pajak;

- diterimanya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang oleh wajib pajak; Pemberitahuan paling lama Surat dilunasi tanggal terutang berdasarkan Pajak Terutang harus 6 (enam) bulan sejak yang (2) Pajak
- (3) Pajak yang terutang berdasarkan SKPD harus dilunasi paling lama I (satu) bulan sejak tanggal diterirnanya SKPD oleh wajib pajak;
- (4) Pajak yang terutang yang pada saat jatuh tempo pcrnbayaran tidak dibayar atau kurang dibayar, dikenakan denda adrninistrasi sebesar 2 % (dua persen) sebulan, yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

## Pasal 12

Pajak yang terutang dapat dibayar melalui Bank atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati dan atau melalui Petugas Pemungut.

..

\

~

## Pasal 13

- (1) Pembayaran pajak terutang melalui Bank atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dapat dilakukan secara langsung ke tempat pembayaran yang ditunjuk sebagaimana tercantum dalam SPPT/SKPD/STPD;
- (2) Pembayaran dengan eek Bank/Giro Bilyet Bank, baru dianggap sah apabila telah dilakukan kliring;
- (3) Wajib Pajak menerima STTS sebagai bukti telah melunasi pembayaran PBS dari Bank atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati;
- (4) Bank atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati berkewajiban mengirimkan S'ITS kepada wajib pajak yang melakukan pembayaran PBB melaiui kiri man uang/ transfer.

## Pasal 14

Pembayaran melalui petugas pemungut sebagairnana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Wajib pajak menyetorkan pembayaran PBS melalui pctugas pemungut. Selanjutnya petugas pemungut yang menerima setoran pembayaran PBS dari Wajib Pajak menyetorkan ke Bank atau tempat lain yang

- ditunjuk oleh Bupati pada hari yang sama dan atau selambat-lambatnya 1 x 24 jam;
- Pembayaran melalui petugas pemungut; sebagai bukti dari Tempat PBS yang sah pembayaran b. Wajib pajak menenma SITS

## Bagian Keenam

## Tata Cara Mutasi Sebagian/Seluruhnya Objek dan Subjek PBB

## Pasal 15

- ( 1) Mutasi objek/subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f adalah perubahan atas data objek/ subjek pajak yang diakibatkan oleh jual beli, waris, hi bah, dan lain-lain;
- sebagian/ seluruhnya objek dan subjek PBB; rnutasi permohonan mengajukan dapat (2) Atas dasar penga1ihan objek PBB, wajib pajak
- (3) Kelcngkapan perrnohonan mutasi objek dan subjek PBB, meliputi :
- a. surat perrnohorian mutasi;
- b. bukti perolehan/ pengalihan objek pajak;
- c. bukti lunas PBS tahun sebelumnya;
- d. mengisi SPOP dan LSPOP;
- e. fotocopy SSB/SSPD BPHTB;

f

- f. fotocopy identitas kepemilikan KTP/SIM;
- g. fotocopy bukti kepemilikan/ penguasaan/ pernanfaatan tanah (sertifikat/ AJB/Girik/ dokumen lain yang sejenis);
- h. surat Pengantar dari Kepala Kelurahan/ Kepala Desa;
1. surat Kuasa (apabila dikuasakan).
- (4) Penyelesaian mutasi sebagian/seluruh objek dan subjek PBB melalui perielitian kantor/lapangan dan penuangan dala m Serita Acara mcla!ui proses pemutakhiran data Geografis/Bidang;

## Bagian Ketujuh Tata Cara Penerbitan Salinan SPPT, SKPD, STTS PBB

## Pasal 16

- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g adalah proses penerbi tan SPPT /SKPD / SITS PBB yang hilang/belum diterima Wajib Pajak; SPPT/SKPD/STTS PBB ( l) Perierbi tan· Salinan
- (2) Atas dasar belum diterimanya SPPT atau sebab lain, wajib Pajak dapat mengajukan permohonan penerbitan salinan SPPT /SKPD /STTS PBB secara perorangan ataupun secara kolektif ke Dinas;

.:,.

- (3) Kelengkapan persyaratan pengajuan penerbitan salinan SPPT, SKPD PBB antara lain :
- a. surat permohonan penerbitan salinan;
- b. surat pengantar dari kelurahan/ kepala desa;
- c. STT'S lunas PBB Tahun sebelumnya atau tahun berjalan;
- d. kartu tanda identitas pemohon KTP/SIM;
- e. surat kuasa (apabila dikuasakan).

## Bagian Kedelapan

## Tata Cara Pe ngurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi PBB dan Pembetulan atau Pembatalan SPPT, SKPD PBB, dan STPD PBB yang Tidak Be nar

## Pasal 17

- pemberian pengurangan pembayaran atas permohonan Wajib Pajak terhadap ketetapan PBB yang terutang; terhutang sebagaimana Pasal 2 huruf h adalah ( 1) Pengurangan PBB dimaksud ·dalam
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat :

- administrasi PBS yang dikenakan karena kekhilafan; sanksi menghapuskan a tau a. mengurangkan
- b. mernbetulkan atau membatalkan SPPT, SKPD PBS atau STPD PBS yang tidak benar.

## Pasal 18

Untuk mendukung permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a, permohonan diajukan kepada Bupati Labuhanbatu dengan melampirkan :

- a. fotokopi identitas Wajib Pajak atau fotokopi idcntitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
2. kekhilafan Wajib Pajak atau bukan kare na kesalahari Wajib Pajak. b. dokumen pendukung yang dapat menunjukan bahwa denda adrninistrasi dikenakan karena
3. pengurangan; dimohon yang PBS SPPT/SKPD c. fotccopi
- d. fotocopi bukti pembayaran pelunasan PBS tahun terakhir (STTS, SPPD);
- e. Daftar penghasilan/SK Pansiunan;
- f. Surat Kuasa dari Wajib Pajak dalam hal dikuasakan.

## Pasal 19

permohonan dilampiri dengan : pembetulan sebagaimana huruf b, permohonan STPD PBB 17 ayat 2 Untuk mendukung SPPT,SKPD PBB, atau dimaksud dalam Pasal

- a. fotokopi identitas Wajib Pajak atau fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
- b. dokumen pendukung yang dapat menunjukan bahwa SPPT, SKPD PBB atau STPD PBS tidak benar;
- c. fotokopi surat pemberitahuan pengajuan keberatan PBS tidak dapat dipertimbangkan, dalam hal Wajib Pajak pernah mengajukan keberatan atas SPPT a tau SKPD PBS; dan/ atau;
- d. fotocopy Bukti Lunas PBS.

## Pasal 20

- ( 1) Perrnohorian pembatalan SPPT, SKPD PBS atau STPD PBB, yang tidak benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat 2 huruf b, diajukan secara perseorangan, kecuali untuk SPPT dapat juga diajukan secara kolektif;

- (2) Persyaratan permohonan pembatalan SPPT/SKPD PBB dan STPD antara lain:
- a. mengajukan permohonan Pembatalan;
- b. surat pernyataan dari pemohon atas dan sebab pembatalan dengan bermaterai;
- c. surat kuasa (apabila dikuasakan):
- d. fotocopy identitas Wajib Pajak atau fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan.
6. pengurangan; e. fotocopy SPPT /SKPD PBB yang dimohon
- f. fotocopy Bukti Pelunasan PBB Tahun Terakhir;
- g. fotocopy IMB;
- h. daft.ar penghasilan/SK pensiun;
1. surat kuasa dari Wajib Pajak dalam hal d ikuasakan;
- J. surat pengantar dari Kepala Desa/Kepala Kelurahan.

## Bagian Kesembilan

## Tata Cara Penentuan Kembali Tanggal Jatuh Tempo Pasal 21

- (1) Penentuan Kembali Tanggal Jatuh Tempo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf adalah penentuan kembali tanggal jatuh tempo 1

pembayaran atas permohonan Wajib Pajak karena keterlambatan diterimanya SPPT atau terlambat pengembalian SPOP atas permohonan Wajib Pajak karena sebab tertentu;

- (2) Atas dasar keterlambatan diterimanya SPPT PBB tahun berjalan wajib pajak dapat mengajukan permohonan penentuan kembali tanggal jatuh tempo;
- (3) Permohonan penentuan kernbali tanggal jatuh tempo diajukan dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut :
- a. SPPT PBS yang sudah diterima yang dilengkapi dengan tangga! bukti penerimaan;
- b. surat kuasa (apabila dikuasakan);
- c. fotocopy ide ntitas Wajib Pajak atau fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan.

## Bagian Kesepuluh

## Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran dan Kompensasi PBB Pasal 22

- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf j adalah proses penyelesaian atas kelebihan pembayaran PBS kepada Wajib Pajak; Pembayaran Kelebihan (i) Pengembalian

.

"

·r

- (2) Atas dasar kelebihan pembayaran pajak terutang wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran dan kompensasi PBS;
- (3) Pengajuan permohonan pengernbalian kelebihan pembayaran disertai dengan alasan yang jelas dan dilengkapi persyaratan sebagai berikut :
- a. SITS asli dan STIS foto copy;
- b. bukti lunas PBS tahun sebelumnya;
- c. surat kuasa (apabila dikuasakan);
- d. fotocopy identitas Wajib Pajak atau fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
- e. nomor rekening atas nama wajib pajak.
- (4) Pemberian kompensasi PBB diberikan berdasarkan permohonan dari wajib pajak untuk pajak terutang dan pajak tahun berjalan dengan dilengkapi :
- a. STIS asli dan STIS foto copy;
- b. surat kuasa (apabila dikuasakan);
- c. fotocopy identitas Wajib Pajak atau fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
- d. surat permohonan kompensasi.

..

## Bagian Kesebelas

## Tata Cara Pengurangan PBB Pasal 23

- ( 1) Pengurangan PBB dapat diberikan kepada wajib pajak karena :
- a. kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak; dan
- b. karena sebab tertentu dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.
- {2} Kondisi tertentu wajib pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a adalah sebagai berikut :
- a. untuk wajib pajak orang pribadi meliputi :
- l) Objek pajak pribadi dan subjek pribadi anggota veteran pejuang kemerdekaan/ janda atau dudanya;
- dengan lahan pertanian/ perikanan perighasilan rendah; 2) Lahan objek pajak pribadi merupakan
- penghasilan lain dan terbatas; 3) Para pensiunan yang tidak mcrnpunyai
- 4) Objek pajak pribadi untuk masyarakat tidak mam pu;

- 5) Objek pajak yang wajib pajaknya orang pribadi yang penghasilannya rendah yang nilai jual objek pajaknya permeter perseginya meningkat akibat perubahan iingkungan dan dampak positif pem bangunan.
- b. untuk wajib pajak badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas pada tahun sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban.

## Pasal 24

- ( 1) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 diberikan kepada wajib pajak atas PBB terutang yang tercantum -dalarn SPPT atau SKPD PBB;
- (2) PBB yang terutang yang tercantum dalam SKPD PBS sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) adalah pokok pajak ditambah dengan denda administrasi;
- (3) SKPD PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah diberikan pengurangan tidak dapat dimintakan pengurangan denda administrasinya.

## Pasal 25

Pengurangan PBB sebagaimana dimaksud dalam

-

..

## Pasal 23 dapat diberikan :

- a. sebesar paling tinggi 75 % dari PBB yang terutang dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat { 1) huruf a;
2. sebesar paling tinggi 100 % dari PBS yang terutang dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b. b.

## Pasal 26

- permohonan wajib pajak; sebagaimana berdasarkan terutang Pasal 23 Pengurangan PSB dimaksud dalam ( 1)
- (2) Permohonan pengurangan PBS terutang sebagaimana dimaksud pada ayat { 1), dapat diajukan oleh masing-masing wajib pajak atau kolektif;
- diberikan bagi wajib pajak orang pribadi yang mengalami kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat {2} huruf a dengan batas maksimal PBS terutang keseluruhannya sebesar Rp. 300.000.000,(Tiga ratus juta rupiah); kolektif secara pengurangan (3) Permohonan

- (4) Untuk wajib pajak berbentuk badan hukum yang mengalami kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b dengan batasan kerugian keuangan atau likuiditas keuangan diatas Rp. 200.000.000,(dua ratus juta rupiah).

## Pasal 27

- Permohonan pengurangan yang diajukan secara perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 harus memenuhi persyaratan : ( 1)
- a. satu permohonan untuk satu SPPT atau SKPD PBB;
- b. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya perrnohorian pengurangan;
- c. diajukan kepada Kepala Oinas;
- d. Fotocopy identitas wajib pajak dan kuasa wajib pajak dalarn hal dikuasakan;
- e. dilarnpirkan foto copy SPPT / SKPD PBS yang dimohon pengurangan;
- f. Fotocopy daftar penghasilan/fotocopy SK Pensiun;
- g. permohonan ditandatangani oleh wajib pajak, dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh

l

kuasa wajib pajak dilarnpiri dengan Surat Kuasa;

- (2) Permohonan Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diajukan dalam waktu :
- a. tiga bulan sejak diterimanya SPPT;
- b. satu bulan sejak diterimanya SKPD PBB;
- c. satu bulan terhitung sejak diterimanya keputusan permohonan keberatan;
- d. tiga bulan terhitung sejak terjadinya bencana alam;
6. kejadian luar biasa; terhitung sejak terjadinya e. tiga bulan
- f. tidak n:iempunyai tunggakan atas tunggakan pajak tahun sebelumnya.

## Pasal 28

- ( 1) Permohonan Pengurangan secara kolektif dapat diajukan dengan persyaratan :
- a. satu permohonan untuk beberapa objek Pajak dalarn tahun yang sama;
- b. diajukan -secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan besaran persentase pengurangan yang dimohonkan kepada kepala dinas;
- atau organisasi terkait lainnya yang diketahui c. diajukan melalui pengurus legiun veteran

Ii

- .{

- setempat; Des a Kelurahan/ Kepala Kepala oleh
- d. diajukan paling lama 10 (sepuluh) hari sejak SPPT diterima;
- e. Melampirkan foto copy SPPT /SKPD PBS yang dimohon pengurangan;
- f. tidak memiliki tunggakan PBS tahun sebelumnya sejak dimohonkan pengurangan kecuali dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa;
- pengurangan. diajukan permohonan SPPT yang dimohon keberatan atas g. tidak sedang
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat ( 1) diajukan dala.m jangka waktu :
- diterimanya SPPT; tanggal sejak terhitung bulan a. tiga
- b. tiga bulan sejak terjadinya bencana alarn atau kejadian luar biasa;

## Pasal 29

- ( 1) Permohonan pengurangan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

...

I.

- bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat 27 dianggap pengurangan dipertimbangkan;
- dipertimbangkan, kepala dinas dalam waktu paling lama 20 hari kerja sejak permohonan itu diterima harus memberitahukan secara tertulis dengan alasan yang mendasari kepada : (2) Dalam hal permohonan pengurangan tidak dapat
- a. wajib pajak atau kuasanya dalam hal permohonan diajukan secara perseorangan;
- b. pengurus legiun veteran atau organisasi terkait lainnya dalam hal perrnohonan diajukan secara kolektif.
- (3) Dalarn hal permohonan pengurangan tidak mendapatkan pertimbangan wajib pajak dapat mengajukan kembali sepanjang persyaratan telah terpenuhi.

## Pasal 30

- permoh