KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 9 Tahun 2011 tentang PANITIA NASIONAL PENYELENGGARA SAIL WAKATOBI-BELITONG TAHUN 2011 (berlaku 15 April 2011)
Pembukaan
Mengingat
MEMUTUSKAN
:
Meuetapknn
:
KEPUTUSAN PRESIDEN TENT ANG PANTTIA NASIONAL PENYELENGGARA SAIL WAKATOBI-BELITONG TABUN 2011.
Pasnl 1
- (1) Membentuk Panitia Nasional Pcnyelenggara Sail WakatobiBelitong Tahun 201 1.
- (2) Panitia Nasional Penyelenggara Sail Wakatobi-Belitong Tahun 2011 berkedudukan di Ibukota Negara Republ ik Indonesia.
Pasal2
- (1) Panitia Nasional Penyelenggara Sail Wakatobi-Belitong Tahun 2011 mempunyai tugas :
- a. menyiapkan dan menyelenggarakan Sail Wakatobi-Belitong Tahun 2011;
- b. menyusun dan menyiapkan anggaran penyelenggaraan Sail Wakatobi-Belitong Tahun 20 I 1.
- (2) Penyelenggaraan Sail Wakatobi-Belitong Tahun 2011 sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a mcl iputi :
- a. Upacara Bendera Peringatan Hari Ulang Tahun Kernerdekaan Republik Indonesia d i salah satu pulau ter luar ;
- b. Bhakti Sosial Surya Bhaskara .T aya;
- c. Lintas Nusantara Rernaja clan Pemuda Bahari;
- d. Reli Kapal Layar (Yacht Rally);
- e. Pameran Potensi Daerah:
- f. Seminar Nasional dan Intcrnas ional;
- g. Olahraga Bahar i;
- h. Pentas Budaya dan Atraksi Wisata:
1. Kegiatan lain yang disesuaikan dengan pcrkembangan eli daerah.
~
PRESIDEN REPUBLIK INDONES!A
-3
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Nasional Penyelenggara Sail Wakatobi-Belitong Tahun 2011 bertanggung jawab kepada Presiden.
Pasal3
Penyelenggaraan Sail Wakatobi-Belitong Tahun 2011 dilaksanakan eli Provinsi Sulawesi Tenggara dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Tahun 2011 .
Pasal4
Panitia Nasional Penyelenggara Sail Wakatobi-Belitong Tahun 2011 dapat mengikutscrtakan, bekerja sama. dan/atau berkoordinasi dengan Kementerian dan/atau Lembaga Pernerintah Non Kementerian terkait dan pihak lain yang dipandang perlu. Dalam mclaksanakan tugas sebagaimana dirnak sud dalam Pasal 2,
Pasal5
Panitia Nasional Penyelenggara Sail Wakatobi-Belitong Tahun 2011 diketuai oleh Menteri Koordinator Biclang Kesejahteraan Rakyat sekaligus merangkap Ketua Pcngarah dalam susunan keanggotaan Panitia NasionaI Penyelenggara Sail Wakatobi-Belitong Tahun 201l.
Pasal6
Susunan keanggotaan Panitia Nasional Pcnyelenggara Sail WakatobiBelitong Tahun 201 I adalah sebagai berikut
- Ketua a. Pengarah, terdiri dari :
Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
PRESIDEN REPUBL.H&lt; 'I'JDONESIA
- 4
20. Menteri Sekretaris Negara;
19. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasionall Kepala Badan Perencanaan Pernbangunan Nasional:
- J 8. Menteri Encrgi dan Sumber Daya Mineral;
17. Menteri Sos ial:
16. Mcnteri Pckerjaan Urnurn:
15. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
14. Menteri Agarna:
13. Mcnteri Penclidikan Nasional;
12. Menteri Lingkungan Hidup;
10. Menteri Perdagangan;
- I 1. Menteri Pernuda dan Olahraga;
9. Menteri Kcsehatan;
8. Menteri Komunikasi dan Inforrnatika;
7. Menteri Kebudayaan dan Pariwisata;
6. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
5. Menteri Perhubungan;
4. Menteri Keuangan:
3. Menteri Pertahanan;
2. Menteri Luar Ncgeri ;
1. Menteri Dala11l Negeri; 1
Anggota
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
Wakil Ketua
II
Menteri Koordinator Bidang Politik.
Hukurn, dan Keamanan;
Wakil Ketua
I
'"
PRESIDEN REPUBLlI&lt; !I'\,IDONESI/\
-5
-
21. Sekretaris Kabinet;
22. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
23. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
24. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
5. Bercncana Nasional; 25. Kepala Badan Kcpendudukan dan Keluarga
26. Kepala Star Tentara NasionaI Indonesia Angkatan Lalit.
b. Panitia, terdiri dari b
:
Ketua
Deputi Bidang Koordinasi Kebudayaan, Pariwisata, Pernuda, dan Olahraga, Kernenterian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
Sekretaris
II
Direktur Jcnderal Pengawasan Sumber Daya
Kelautan dan Peri k.anan, Kementerian Kelautan dan Perikanan;
Sekretaris I
Gubernur Kepulauan Bangka Belitung:
Wakil Ketua III
Gubcrnur Sulawesi Tenggara;
Wakil Ketua II
Sekretaris Kcmcnterian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
Wakil Ketua I
Mcntcri Kelautan dan Perikanan;
...
6 -
Pariwisata: Direk tur Jcn dcral Pcngembangan Destinasi Pariwisata, Kemcnter ian Kebuclayaan dan
Wakil Ketua
Kcmenterian Kebudayaan dan Par iwisata:
Direktur
Jcndcral Pernasaran Pariwisata,
Ketua
IV. Bidang Kegiatan Kebudayaan dan Pariwisata
Kemenrerian Kcuangan
;
Direktur J endcral Bea clan Cukai ,
Wakil Ketua
Direktur Jenderal Perhubungan Laut,
Kerncuteriun Perhubungan:
Ketua
III. Bidang Kepelabuhan, Kepabeanan, Karantina, dan Imigrasi
Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan,
Kementerian Kcschatan:
Wakil Ketua
Asisten Operasi Kepala Star Tentara Nasional
Indonesia Angkatan Laut;
Ketua
II. Bidang Bhakti Sosial
Direktur J enderal Pemerintahan Umu111, Kernenterian Dalarn Ncgeri:
Wakil Ketua
1. Bidang Seminar
Direktur Jeridcral Kclautan, Pesisir, dan Pulau-pulau Keel L Kementerian Kelautan dan Perikanan;
Ketua
Direktur Jcnderal Bina Marga, Kementer ian Pck erjaan Umurn;
Wakil Ketua
Direktur Jenderal Cipta Karya, Kernenterian Pckcrjaan Umu111;
Ketua
VIII. Bidang Fasilitasi Sarana clan Prasarana
Direktur Jerideral Bina Pembangunan Daerah,
Kernenterian Dalam Negeri;
Wakil Ketua
Perikanan; Sekrctaris J endcral Kementerian Kelautan dan
Ketua
VII. Bidang Perlengkapan, Akomodasi, dan Fasilitas Umum
Deputi Promosi Pcnanaman Modal,
Badan Koord inasi Penanaman Modal;
Wakil Ketua
Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional,
Kernenterian Pcrdagangan;
Ketua
VI. Bidang Promosi Potensi Daerah
Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi,
Kementerian Pendidikan Nasional;
Wakil Ketua
Deputi Bidang Pcmbudayaan Olahraga,
Kernenterian Pernuda dan Olahraga:
Ketua
V. Bidang Kegiatan Olahraga dan Lintas Nusantara Rernaja dan Pernuda Bahari
PRESIDEN REPUBUk( INDONESIA
8 -
Asisten Operasi Pang lima Tentara Nasional Indonesia.
Wakil Ketua
Asisten Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Bidang Operasi;
Ketua
X. Biclang Keamanan
Direktur Jenderal Inforrnasi clan Diplomasi Publ ik, Kementer ian Luar Negeri;
Wakil Ketua
Direktur .lenderal Inforrnasi dan Komunikasi Publik. Kerncnter ian Komunikasi clan Informatika:
Ketua
IX. Bidang Media, Humas, dan Dokumentasi
Pasal7
- Penyelenggara Sail Wakatobi-Belitong Tahun 2011, clibentuk Panitia Pel aksana. Nasional Panitia tugas pelaksanaan mernbantu (1) Untuk
- (2) Susunan keanggotaan Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (l) adalah sebagai berikut :
Ketua
- Ke lautan dan Perikanan; Direktur Jeudcral Pengawasan Sumberdaya Ke.lautan dan Perikanan. Kernenterian
Sckrctar is Daerah Provinsi Kepulauan Bangk a Bclitung;
Wakil Ketua II
Sekretaris Dacrah Provinsi Sulawesi Tenggara;
Wakil
Ketua I
Anggota
1. Walikota Kendari;
2. Walikota Bau-Bau:
3. Bupati Buton;
4. Bupati Buton Utar a:
5. Bupati Bornbana:
6. Bupati Muna:
7. Bupati Wakatobi;
8. Walikota Pangkalpinang;
9. Bupati Belitung;
10. Bupati Bclitung Timur;
11. Bupati Bangka:
12. Bupati Bangka Selatan;
13. Bupati Bangka Tengah:
14. Bupati Bangka Barat;
15. Wakil dari Kernenteri an/Lcmbaga terkait dan pihak lain yang c1ipandang perlu.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mcngcnai susunan kcanggotaan dan tata kerja Panitia Pelaksana sebagaimana dirnaksud pada ayat (2). ditetapkan oleh Ketua Panitia Nasional Penyelenggara Sail Wakatobi-Belitong Tahun 2011.
Pasal8
Wakatobi-Belitong Tahun 201 1. Pengarah bertugas memberikan arahan kepacla Panitia clan Panitia Pelaksana dalam pelaksanaan tugas Panitia Nasi onal Penyelenggara Sail
PHESIDEN REPU8LII&lt; INDONESll-\
10 -
Pasal9
- (1) Segala pcmbiayaan yang diperlukan bagi pcnyelenggaraan Sail Wakatobi-Belitong Tahun 20 J 1 dibebankan pada :
2. 2011 ; a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara cq. Anggaran Kernenterian Koordinator Bidang Kcsejahteraan Rakyat Tahun
- b. Anggaran Pendapatan dan Bclanja Negara cq. Anggaran Kernenterian Kelautan dan Perikanan Tahun 2011;
4. Kepulauan Bangka Belitung Tahun 201 1; c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2011 clan Anggaran Pendapatan dan Bclanja Dacrah Pemerintah Provinsi
5. Pemerintah Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Teuggara Tahun 2011; Muna, Kabupaten Perncrintah Bornbana. Kabupaten d. Anggaran Pendapatan dan Be lanja Daerah Pemerintah Kota Kendari, Pernerintah Kota Bau-Bau, Pemerintah Kabupaten Buton, Pemerintah Kabupatcn Buton Utara. Pemerintah
- e. Anggaran Pendapatan dan Bclanja Daerah Pemerintah Kota Pangkalpinang, Pcrnerintah Kabupaten Belitung, Pemerintah Kabupaten Belitung Timur, Pemerintah Kabupaten Bangka, Pemerintah Kabupaten Bangka Sclatan, Pernerintah Kabupaten Bangka Tengah, dan Perner intah Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Bclitung Tahun 20 I 1;
2011. Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kernenterian yang terk ait dengan penyclenggaraan Sail Wakatobi-Belitong "rabun f. Anggaran Pendapatan dan Bclanja Negara cq. Anggaran
pnESI[)Eh! HEPtjBL"I~&lt;INDONE:Sl/\
1 1
- (2) Selain pembiayaan sebaga imana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggaraan Sail Wakatobi-Belitong Tahun 2011 dapat dibiaya i dari sumber-surnber lain yang sah dan tidak mengikat, yang pelaksanaannya dilakukan sesua i dcngan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 4
ayat (l) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Pasal 10
- pelaksanaan tugas Pan itia Nasionul Pcnyelenggara Sail WakatobiBelitong Tahun 20 II kepada Prcsiclen. pertanggungjawaban laporan menyampaikan 2011 Tahun (1) Ketua Panitia Nasional Penyelcnggara Sail Wakatobi-Belitong
- (2) Laporan pertanggungjawaban pclaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (l) cl ilaksanakan paling lambat tanggal 31 Desember 2011.
Pasa! 11
Ketentuan lebih lanjut yang dipcrlukan bagi pclaksanaan Keputusan Presiden ini. ditetapkan oleh Ketua Pan itia Nasional Penyelenggara Sail Wakatobi-Bclitong Tahun 2011.
Pasal 12
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 April 2011

Distribusi: Salinan sesuai dengan aslinya ## SEKRETARIAT KABINET RI