PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA Nomor 12 Tahun 2012 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2012. perlu 3. b\_ bahwa untuk meningkatkan kemampuan petani dalam penerapan pemupukan berimbang diperlukan adanya subsidi pupuk; 4. 1 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478); 5. 3 Undang-undang Nomor Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah (lembaran Negara RI tahun 2008 no. 59, tambahan lembaran Negara no. 4844); 6. 2 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembar Negara Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4411); 7. 4 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9. 5 Undang-Undang Nomor' 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008 (Lembar Negara Tahun 2007 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4778); (berlaku 23 Februari 2012)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI MINAHASA UTARA
PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA NOMOR IbaTAHUN 2012
TENTA N G
KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN ANGGARAN 2012
BUPATI MINAHASA UTARA,
- a. bahwa peranan pupuk sangat penting dalam peningkatan produktivitas dan produksi komoditas pertanian dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional;
2. e bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b Minahasa Utara tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2012. perlu
3. b\_ bahwa untuk meningkatkan kemampuan petani dalam penerapan pemupukan berimbang diperlukan adanya subsidi pupuk;
4. 1 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
5. 3 Undang-undang Nomor Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah (lembaran Negara RI tahun 2008 no. 59, tambahan lembaran Negara no. 4844);
6. 2 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembar Negara Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4411);
7. 4 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor
9. 5 Undang-Undang Nomor' 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008 (Lembar Negara Tahun 2007 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4778);
Menetapkan
- 7 Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;
- 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.02/2/2010 tentang Tatacara Penyediaan Anggaran, Perhitungan, Pembayaran dan Pertanggungjawaban Subsidi Pupuk;
- 8 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 4O/Permentan/0T/140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K Padi Sawah Spesifik Lokasi; pada
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17/M-DAGIPER 6/2011 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk sektor Pertanian;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 7O/Permentan/SR.140/10/2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 /Permentan/SR.140/8/2011 tentang Syarat dan Tatacara Pendaftaran Pupuk An-Organik;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 87 /Permentan/SR.130/12/2011 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2012;
14. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2012, tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2012.
MEMUTUSKAN
PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN ANGGARAN 2012.
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan
- 1 Pupuk adalah dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung;
- 3 Pupuk organik adalah pupukYang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman danlatau hewan yang telah melalui proses rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk mensuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisik kimia dan biologi tanah;
- 2 Pupuk an-organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan/atau biologi, dan merupakan hasil industri atau pembuat pupuk; pabrik
4. Pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas Yang optimal dan berkelanjutan; ~
5. Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: ditetapkan di penyalur resmi di Lini IV;

Penandatangan: - 7 Harga Pokok Penjualan (HPP) adalah struktur biaya pengadaan penyaluran pupuk bersubsidi oleh PT. Pupuk Sriwidjaja (Persero) dengan komponen biaya sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Pertanian;

Penandatangan: - 6 Harga Eceran Tertinggi (HET) adalah harga pupuk bersubsidi di Lini IV (di kios penyalur pupuk di tingkat desa/kecamatan) yang dibeli oleh petani/kelompok tani yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian; - 8 Subsidi pupuk adalah selisih antara HPP dikurangi HET dikalikan volume Penyaluran Pupuk; - 10 Petani adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakanbudidaya tanaman pangan atau hortikultura dengan luasan tertentu; - 9 Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak, dan budidaya ikan dan/atau udang; 11. Pekebun adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman perkebunan dengan luasan tertentu; 13. Pembudidaya ikan atauudang adalah perorangan Warga atau bukan, untuk budidaya ikan dan atau udang yang tidak memiliki izin usaha; 12. Peternak adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman hijauan pakan ternak dengan luasan tertentu; 14. Produsen adalah produsen pupuk yaitu PT. Pupuk Sriwidjaja (Persero) beserta anak perusahaannya Yang terdiri dari PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT. Petrokimia Gresik; PT. Pupuk Kalimantan Timur, PT. Pupuk Kujang, PT. Pupuk Iskandar Muda yang memperoduksi Pupuk An-organik yaitu Pupuk Urea, SP-36, ZA, NPK dan Pupuk Organik di dalam negeri;

Penandatangan: 16. Penyalur di Lini III adalah Distributor sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk berlaku; 15. PT. Pupuk Sriwidjaja (Persero) adalah Perusahaan Induk dari PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT. Petrokimia Gresik; PT. Pupuk Kalimantan Timur , PT. Pupuk Kujang, PT. Pupuk Iskandar Muda;

Penandatangan: 17. Penyalur di Lini IV adalah Pengecer Resmi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk berlaku; 18. Kelompok Tani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumberdaya n

Penandatangan: pertanian untuk bekerja sama meningkatkan produktivitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usaha tani secara bersama satu hamparan atau kawasan, yang dikukuhkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk; pada

Penandatangan: 20. Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KPPP) adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Bupati untuk tingkat Kabupaten; 19. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) adalah perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun kelompok tani berdasarkan luasan areal usaha tani yang diusahakan petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan dan atau udang anggota kelompok tani dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi;

Penandatangan: 21. Direktur Jenderal adalah Eselon I di Lingkungan Kementerian Pertanian yang memiliki tugas dan fungsinya diantaranya di bidang pupuk sesuai ketentuan peraturan perundangan. ## BAB II PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI Pasal 2 - (1) Pupuk bersubsidi diperuntukan bagi petani, pekebun, peternak Yang mengusahakan lahan paling luas 2 (dua) hektar setiap musim tanam per keluarga petani kecuali pembudidaya ikan danlatau udang paling hektar; - (2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya. ## BAB III ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI Pasal 3 - 1) Alokasi pupuk bersubsidi dihiitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dengan mempertimbangkan usulan kebutuhan yangdiajukan oleh Pemerintah Kabupaten serta alokasi anggaran subsidi pupuk tahun 2012;

Penandatangan: - (3) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dirinci lebih lanjut menurut kecamatan; jenis; jumlah dan sebaran bulanan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati seperti pada
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran II dan Lampiran III;
- (2) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci dan sub sektor seperti Lampiran I; pada
- 4) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) agar memperhatikan usulan yang diajukan oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan dan atau udang berdasarkan RDKK yang disetujui oleh petugas teknis, penyuluh atau Kepala Cabang Dinas (KCD) setempat serta ketersediaan anggaran subsidi pupuk pada Tahun berjalan;
- (6) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memperhatikan usulan yang diajukan oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan dan/atau udang berdasarkan RDKK yang disetujui oleh petugas teknis, penyuluh atau Kepala Cabang Dinas (KCD) setempat serta ketersediaan anggaran subsidi pupuk pada tahun berjalan;
- (5) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dirinci lebih lanjut menurut kecamatan, jenis, jumlah, sub sektor dan sebaran bulanan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
7. Dinas yang membidangi tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan dan pembudidaya ikan dan atau udang setempat wajib melaksanakan pembinaan kepada kelompok tani untuk menyusun RDKK sesuai luas areal usaha tani dan atau kemampuan penyerapan pupuk di tingkat petani di wilayahnya.



## Pasal 4

- (1) Kekurangan alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi di wilayah Kabupaten, dapat dipenuhi melalui realokasi antar wilayah;
- (3) Untuk memenuhi kebutuhan petani, realokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan terlebih dahulu sebelum penetapan dari Bupati berdasarkan rekomendasi dari Dinas Pertanian setempat;
- (2) Realokasi antar kecamatan dalam wilayah kabupaten ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati;
- 4) Apabila alokasi pupuk bersubsidi disuatu kabupaten, kecamatan pada bulan berjalan tidak mencukupi, produsen dapat menyalurkan alokasi pupuk bersubsidi di wilayah bersangkutan dari sisa alokasi bulan-bulan sebelumnya danlatau dari alokasi bulan berikutnya sepanjang tidak melampaui alokasi 1 (satu) tahun.

BAB IV

## PANYALURAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 5

Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas pupuk an-organik dan pupuk organik yang di produksi dan/atau diadakan oleh Produsen:n



- 1) Pelaksanaan pengadaan sampai ke penyalur Lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku;
- (2) Penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian di penyalur Lini IV ke atau kelompok tani di atur sebagai berikut petani
- a. Penyaluran pupuk bersubsidi di tingkat penyalur Lini IV berdasarkan RDKK sesuai dengan wilayah tanggung jawabnya;
- (3) Untuk kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di Lini IV ke petani atau kelompok tani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan pendataan RDKK di wilayahnya; sebagai dasar pertimbangan dalam pengalokasian pupuk bersubsidi sesuai alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan ayat (5);
- b. Penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud pada huruf a, memperhatikan kebutuhan kelompok tani dan alokasi masing-masing wilayah.
- 4) Optimalisasi pemanfaatan pupuk bersubsidi ditingkat petani/kelompok tani dilakukan melalui pendampingan penerapan pemupukan berimbang spesifik lokasi oleh penyuluh;
- (5) Pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi di penyalur Lini IV ke petani dilakukan oleh petugas pengawas yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dari Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) di Kabupaten.

## Pasal 7

Kemasan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus diberi label tambahan berwarna merah, mudah dibaca dan tidak mudah hilang/terhapus; yang bertuliskan

"Pupuk Bersubsidi Pemerintah' Barang Dalam Pengawasan

## Pasal 8

- (1) Produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, distributor dan penyalur di Lini IV wajib menjamin ketersediaan pupuk pembudidaya ikan dan/atau udang di wilayah tanggung jawabnya sesuai alokasi yang telah ditetapkan;
- (2) Untuk menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksud ayat (1) produsen dapat berkoordinasi dengan Dinas Pertanian setempat untuk penyerapan pupuk bersubsidi sesuai realokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal pada 4.K



- (1) Penyalur di Lini IV yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET);
- (2) Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada (1) ditetapkan sebagai berikut ayat
- (3) Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk pembelian oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan dan/atau udang di Penyalur Lini IV secara tunai dalam kemasan sebagai berikut

- Pupuk UIrea

- per kg;

- Pupuk SP-36

- Rp. 2.000, per kg;

- Pupuk ZA

- Rp. 1.400; per kg;

- Pupuk NPK

- per kg;

- Pupuk Organik

- Rp. 500,- per kg;

- Pupuk Urea

- 50 kg;

- Pupuk SP-36

- 50 kg;

- Pupuk ZA

- 50 kg;

- Pupuk NPK

- 50 kg atau 20 kg;

- Pupuk Organik

- 40 kg atau 20 kg;

## BAB V

## PENGAWASAN DAN PELAPORAN

## Pasal 10

Produsen wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini I sampai Lini IV sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku.

## Pasal 11

- (1) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) kabupaten melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi di wilayahnya; wajib
- (2) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) kabupaten dalam melaksanakan tugasnya di bantu oleh penyuluh.

## Pasal 12

- (1) KPPP di kabupaten wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Bupati;
- (2) Bupati menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur.~



## BAB VI

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 13

Ketentuan pelaksanaan dan hal-hal teknis di dalam Peraturan ini, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pertanian Peternakan dan perkebunan Kabupaten Minahasa Utara.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan: ß~

Ditetapkan di

Airmadidi

Pada tanggal

23 Februari 2012

SOMPIE $.

SINGAL

Ditetapkan di

Airmadidi

Pada tanggal

23 Februari 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA



Drs. JOHANNES A RUMAMBI PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19541110 197603 1 011

BERTTA DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN 2012 NOMOR

š 1

2

1

1

2

1

1


1


=

## 1 1

## 1 H

## 1 | HI H


| 8 8 8 8 | | |
|-----------|----|----|
| | 1 | 5 |




2


| 8 | | | | | |
|-----|----|----|----|----|----|
| | N | N | | | |
| | | | 2 | | |
| 8 | | | | | |
| 3 | 3 | 3 | ( | 2 | 2 |
| | 8 | 5 | | | |
| | { | | | | |

## 1


š 1 =

## | |

## 1 1 | 9

| 8 | | | | | 9 | | | 88 |
|-----|----|----|----|----|-----|----|----|------|
| | 2 | 2 | | 9 | | | | |
| | | | 2 | | | | | |
| | | | | | 9 | | | |
| | 0 | | | | 8 | | | 8 |
| | | | | | | | | 8 |
| # | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | 5 | | 8 |
| | | 5 | | | | | | |
| | { | | | | u | | | |
| | | | | | | | 9 | |


## 1

## H

## 9

1

| 8 | | | | | | |
|-----|----|----|----|----|----|----|
| | 8 | | #l | 8 | 8 | |
| 8 | | | | | | |
| | | | | 2 | | |
| | | | | | 8 | |
| | | | | | | 3 |
| | | | | | | 5 |
| | # | 8 | 5 | | | |

## 1

| 8 | | | | | | | | |
|-----|----|-----|----|----|----|----|----|----|
| | | 0 5 | 8 | 5 | | | | |
| | 8 | 8 | | 3 | 8 | 3 | 8 | 8 |
| % | | | | | | | | |
| 8 | 8 | | | | | | | |
| | ( | | 2 | | | 9 | | 9 |
| | | | | | ( | | | |

## 1 9

1

| 8 | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | 3 | 8 | | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 8 | 8 |
| 8 | | 8 | | 8 | 1 | 8 | | | | 5 |
| | | | 3 | | | | | | | |
| | 2 | | | | | | | | | |
| | | 3 | | | | 3 | | | | |
| | | | | | | | 8 | | | 5 |
| | 8 | 8 | | | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| | | 8 | | | | 5 | | | | |
| 8 | | | | | | | | | 0 | |
| | 0 | | | | 8 | | | | | |
| | | ( | | | | ( | ( | ( | | |
| 1 | 1 | { | | | | | | | | |

2

## 1 # 8 9

9

| | 8 | | | | |
|----|-----|----|----|----|----|
| | g | | | | |
| | | | | | 9 |
| | | | 2 | | |
| | | | | | 3 |
| & | & | 51 | | { | |

9

## 1

8

| 8 | | | | | | | | | 88 |
| | | | | | | | | | ( |
| | 0 | | | | ( | | | | |
| | | | 8 | | 0 | | | | |
| 5 | | 2 | 8 | 2 | | 8 | 8 | | |
| | | 2 | 8 | 2 | | | 8 | 8 | |
| | | 2 | | 2 | | 8 | 3 | 8 | |
| | | 2 | 8 | | 8 | | | 8 | |
| | | | | 2 | 8 | | | | |
| | | | 1 | | 8 | | 8 | 8 | |
| | | | | | | | | | 8 |
| | | 85 | 8 | 4 8 | 8 | 8 | | | 8 |
| | | 4 | | | | | | | 1 |

## 1 9 f

8

| 8 | | | |
|-----|----|----|----|
| g | | | |
| ! | | | |
| | { | ui | |
| | | ( | 0 |

9

## 1 9

| 8 | | | | | |
|-----|----|----|----|----|----|
| | 5 | | | 5 | |
| 8 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| | 5 | | 31 | | |
| | { | | | | 1 |
| | | ( | | | |

2

## 1 9

9

| 8 | 5 | 5 | 5 | | | | 5 | | | | |
|-----|-----|-----|-----|----|----|----|-----|----|----|----|----|
| g | 3 | 5 | | 5 | | | | | 3 | | |
| | 5 | | | 5 | 5 | | 5 | | | 5 | |
| | 5 | | 5 | | 5 | | | | | | |
| | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | 5 | 5 | | 5 | |
| | 5 | | 5 | | 5 | 5 | | 5 | 5 | 5 | |
| | | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | | 5 | |
| | | | 5 | 5 | 5 | | | | 5 | | |
| | 5 | | | | | | 5 | 5 | | | |
| | 3 | | | | | 3 | 3 | | | 3 | |
| | 5 | | | | | | | 5 | | 5 | |
| 3 | 5 | | | | | | | 5 | | | |
| 1 g | 1 g | N | | | | ( | | | | | 1 |

## 1 H

8

| 8 | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|----|
| | | 8 | | | | 1 | | | | |
| | 3 | 3 | 8 | 8 | | | @ | 3 | | |
| | 5 | | | | 3 | 3 | 5 | 5 | | 5 |
| | 5 | | | | | | | 5 | | |
| | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 3 | | 3 |
| | 3 | | 8 | 8 | 8 | | 3 | | | |
| | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | | | | |
| | | 3 | 8 | | 3 | 5 | 5 | | 5 | |
| | 5 | 5 | 5 | | 0 | | 5 | 5 | 5 | |
| 3 | | | | | | | | 5 | | 5 |
| | | | | 1 | | | | 0 N | 0 | 0 |
| 1 | 1 | { | | | | | | | | |

## 1 1 # H

| 8 | | | " | | | | | | | |
|-----|----|----|-----|----|----|----|----|----|----|----|
| | | | | | | | | | | 8 |
| | | | | | | | | | | 1 |
| | | | | 9 | ~ | | | | | |
| 5 | | ( | | | | | | | | 8 |
| | | 9 | | | | " | 2 | | | 8 |
| | | | | 9 | | 2 | | 3 | 3 | # |
| 8 | 8 | | | | 8 | 9 | 9 | 9 | | |
| 3 | 9 | | | | | 4 | | 2 | 2 | |
| # | # | | | | | 8 | 8 | | | |
| 1 | N | | | | ( | | | | | |

## H

| 8 | | | | | | | |
| | | | | ( | | | |
| | | | 9 | | | | |
| % | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| | 8 | 8 | | 8 | 8 | 8 | |
| 1 | 1 | | | | | | 1 |
| | | | ( | 0 | | | |

2

## 1 H 9

| 8 | | | |
|-----|----|----|----|
| 3 | | | |
| % | | | |
| 8 | | | |
| 3 | | | |
| 1 | { | | u |
| | | 0 | 0 |

## 1 1 H 1

| | 8 | 8 | | 8 | | | 8 | 8 | | 8 | 8 | |
|----|-----|-----|----|-----|----|----|-----|-----|----|-----|-----|----|
| | | 3 | | | | | | | | | 6 | |
| | | | | | | 8 | | | | | | |
| | | | | | 5 | | | | | | | |
| | 3 | | | | | | | | 2 | | | |
| | | | | | | | | | | 5 | | |
| | | | 3 | | | | | | | 3 | | 3 |
| | | | | 2 | | | | | | | 3 | |
| | | | | | | | | | | | | 3 |
| | 3 | | | | | 0 | | | | | | |
| 8 | 8 | | | | | | | | 5 | | 8 | 8 |
| 8 | 8 | | | | | | | 8 | | | | |
| | | | | | | | | 0 | ( | | N | |

2

## 1

9

| 8 | |
|-----|----|
| g | |
| 1 | u |

## 1 H p

9

| 8 | | | | | | | |
|-----|----|----|----|----|----|----|----|
| | 8 | 1 | 5 | | | 2 | 1 |
| | | | 0 | 0 | 5 | | |
| % | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| | | | | ( | | | |

5

## 1 9

| 8 | | | |
|-----|----|----|----|
| 3 | | | |
| % | | | |
| 8 | | | |
| 3 | | | |
| | { | | |
| | | 1 | ( |

2

## 1 H 1 9

| 8 | | | | |
|-----|----|----|----|----|
| 8 | | | | |
| 3 | | | | |
| | N | u | | 1 |
| | | ( | 0 | |

2

## 1 1 H 1

| g | | | | | |
|-----|----|----|----|----|----|
| 2 | | | | | |
| | | 5 | | | |
| | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 |
| | 5 | 5 | 0 | | 5 |
| | | | 3 | | |
| < 9 | { | | | | |

## 1 H

&lt;

| | 3 | | | | |
|----|-----|----|----|----|----|
| | 5 | | | | |
| | | { | | | 1 |
| g | g | | ( | 0 | |

## 1 H

| | 8 | | | | | | |
|----|-----|----|----|----|----|----|----|
| | g | | | | | | |
| | 9 | | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| | 4 | | 8 | | | | |
| | 8 | | | | | | 8 |
| | | 8 | | | | | |
| 1 | 1 | | | | | | |
| 9 | 9 | | | | | | |

## 1 1 H 9

| 8 | | |
|-----|----|----|
| 4 | | |
| 5 | | |
| | { | |
| | | 9 |

## H

| 8 | | | | | |
|-----|----|----|----|----|----|
| 8 | 3 | 3 | | | |
| | 3 | | 8 | 3 | 3 |
| 1 | 1 | | | | |

## 1 H

| 8 | 3 | 8 | 8 | | 8 | 8 | | | | |
|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|----|----|----|----|
| | | | | | | 3 | | | | |
| | | 2 | | | | | | | | |
| | 8 | | | | | | | | | |
| | ( | 8 | | 8 | 8 | 8 | 8 | ( | 8 | 8 |
| 5 | | | | | | | | | | |
| | 8 | 8 | | 1 | | | | | | 8 |
| % | 2 | | | | | | | 0 | | |
| 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | | 3 | 3 | 3 | | |
| | | " | | " | | 3 | | " | | |


## 1

1

## 1 3

## @ 1 | 1 9

| 3 | 8 |
|-----|-----|
| | 1 |
| | { |
| | 4 |
| | 2 |
| | 8 |