PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah yang mengatur Pajak Daerah di Kabupaten Rote Ndao tidak sesuai lagi, sehingga perlu diganti; - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah; 5. Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (berlaku 1 Januari 2014)
Pembukaan
Menimbang
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR 1 TAHUN 2012
TENT ANG
PAJAK DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI ROTE NDAO,
- a. bahwa Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk memantapkan Otonomi Daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab;
- b. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan percepatan pembangunan di Kabupaten Rote Ndao, dibutuhkan berbagai upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
- c. bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah yang mengatur Pajak Daerah di Kabupaten Rote Ndao tidak sesuai lagi, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah;
5. Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria (Lernbaran Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nornor 8 Tahun 1981 tentang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umurn dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata«. Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran ~ Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao dr Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadiian Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Repub!ik Indonesia Nomor 4355);
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 201 O tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 T ahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Repubiik indonesia Nomor 3643);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 37 46);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4737);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan lnsentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5161 );
25. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh 'vVajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
'V
~
"'
26. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundangundangan;
27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2010 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Ketentuan di Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
28. Peraturan Menteri Keuangan Nornor 147/PMK.07/2010 tentang Badan atau Perwakilan Lembaga lnternasional yang tidak dikenakan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bagungan;
29. Peraturan Menteri Keuangan Nornor 148/PMK07/2010 tentang Sadan atau Perwakilan Lembaga lnternasional yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
30. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Daiam Negeri Nomor 186/PMK. 07 /201 O dan 53 T ahun 201 0 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bagungan sebagai Pajak Daerah;
31. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 186/PMK.07/2010 dan 58 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Pajak Bagungan dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Prociuk Hukum Daerah;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2009 Nomor 002 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 0078);
v
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN ROTE NDAO dan BUPATI ROTE NDAO,
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH.
BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Rote Ndao.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rote Ndao.
3. Bupati adalah Bupati Rote Ndao.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan.
5. Petugas pungut adalah pegawai yang diberi tugas dalam pemungutan Pajak Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Rote Ndao.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa ## BAB II
JENIS PAJAK
Pasal 2
- (1) Jenis pajak dalam Peraturan Daerah ini terdiri atas :
- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan:
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- g. Pajak Parkir;
- h. Pajak Air Tanah;
10. :::~!r~:h~~n :aa:it~~a; a~=~d~:~a;a~~~~:.~kotaan;dan
11. r
- (2) Pemerintah Daerah dilarang memungut pajak selain jenis pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ).
~
llj,
PAJAK HOTEL
Bagian Kesatu Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Pajak
BAB Ill - PAJAK HOTEL
Pasal 3
Dengan Nama Pajak Hotel dipungut Pajak sebagai pembayaran atas pelayanan yang disediakan oleh Hotel.
BAB Ill - PAJAK HOTEL
Pasal 4
- (1) Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.
- (2) Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel.
- (3) Tidak termasuk objek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
- b. jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya;
- c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
- d. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
- e. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.
BAB Ill - PAJAK HOTEL
Pasal 5
- (1) Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.
- (2) Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan Hotel.
Bagian Kedua
Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak
BAB Ill - PAJAK HOTEL
Pasal 6
Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel.
BAB Ill - PAJAK HOTEL
Pasal 7
Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen).
BAB Ill - PAJAK HOTEL
Pasal 8
- (1) Besaran pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif ~ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6. ~
- (2) Pajak Hotel yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat hotel berlokasi.
PAJAK RESTORAN
Bagian Kesatu Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Pajak
BAB IV - PAJAK RESTORAN
Pasal 9
Dengan Nama Pajak Restoran dipungut Pajak sebagai pembayaran atas pelayanan yang disediakan oleh Restoran.
BAB IV - PAJAK RESTORAN
Pasal 10
- (1) Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran.
- (2) Pelayanan yang disediakan Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.
- (3) Tidak termasuk objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp.1.000.000,(satu juta rupiah) per bulan.
BAB IV - PAJAK RESTORAN
Pasal 11
- (1) Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran.
- (2) Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran.
Bagian Kedua
Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak
BAB IV - PAJAK RESTORAN
Pasal 12
Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran.
BAB IV - PAJAK RESTORAN
Pasal 13
Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen).
BAB IV - PAJAK RESTORAN
Pasal 14
- (1) Besaran pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dengan dasar pengenaan pajak ~ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
- (2) Pajak Restoran yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat restoran berlokasi.
"t
BABV
PAJAK HIBURAN
Bagian Kesatu Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Pajak
BAB IV - PAJAK RESTORAN
Pasal 15
Dengan Nama Pajak Hiburan dipungut Pajak sebagai pembayaran atas jasa penyelenggaraan Hiburan.
BAB IV - PAJAK RESTORAN
Pasal 16
- (1) Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.
- (2) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. tontonan film;
4. b pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
- c. kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;
- d. pameran;
- e. diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya;
- f. sirkus, akrobat, dan sulap:
- g. permainan bilyar, golf, dan bowling;
- h. pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;
- i. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness center); dan
- j. pertandingan olahraga.
BAB IV - PAJAK RESTORAN
Pasal 17
- (1) Subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan.
- (2) Wajib Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan.
Bagian Kedua
Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak
BAB IV - PAJAK RESTORAN
Pasal 18
- (1) Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yangditerima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan.
- (2) Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagairnana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga dan tiket cuma-Cuma yang diberikan kepada penerima jasa hiburan.
BAB IV - PAJAK RESTORAN
Pasal 19
Tarif Pajak Hiburan ditetapkan sebagai berikut :
- a. tontonan film sebesar 20 % (dua puluh person):
- b. pagelaran kesenian, rnusik, tari dan/atau busana sebesar 20 % (dua puluh persen);
- c. kontes kecantikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen);
- d. kontes binaraga dan sejenisnya sebesar 15 % (lima belas persen);
- e. pameran sebesar 20 % (dua puluh persen);
- f. karaoke sebesar 15 % (lima belas persen);
- g. diskotik, klab malam dan sejenisnya sebesar 30 % (tiga puluh persen);
- h. sirkus, akrobat dan sulap sebesar 20 % (dua puluh persen);
- i. permainan bilyar dan permainan sejenisnya sebesar 20 % (dua puluh persen);
- J. golf dan boling sebesar 30 % (tiga puluh persen);
- k. pacuan kuda dan kendaraan bermotor sebesar 30 % (tiga puluh persen);
- I. permainan ketangkasan sebesar 20 % (dua puluh persen);
- m. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa sebesar 20 % (dua puluh persen);
- o. pertandingan o!ahraga sebesar 15 % (Iirna betas persen); dan
- n. pusat kebugaran (fitnes center) sebesar 30 % (tiga puluh persen);
- p. hiburan kesenian rakyat/tradisional sebesar 5 % (lima persen).
BAB IV - PAJAK RESTORAN
Pasal 20
- (1) Besaran pokok Pajak Hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalarn Pasai 18.
- (2) Pajak Hiburan yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat hiburan diselenggarakan.
BABVI
PAJAK REKLAME
Bagian Kesatu
Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Pajak
BAB IV - PAJAK RESTORAN
Pasal 21
Dengan nama Pajak Reklame, dipungut pajak sebagai pembayaran atas penye/enggaraan reklame.
BAB IV - PAJAK RESTORAN
Pasal 22
- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame.
- (2) Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) meliputi :
- a. Reklame papan/billboardlvideotronlmegatron dan sejenisnya;
- b. Reklame kain;
- c. Reklame melekat, stiker;
- d. Reklame selebaran;
- e. Rek!ame berjalan, termasuk pada kendaraan;
- f. Reklame udara;
- g. Reklame apung;
- h. Reklame suara;
- i. Reklame film I slide; dan
- j. Reklame peragaan.
- (3) Tidak termasuk sebagai objek Pajak Reklame adalah:
- a. penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
- b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
- c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi dengan ketentuan tidak melebihi ukuran 100 cm 2 ( seratus senti ~ meter persegi); dan tJ
- d. reklame yang dise!enggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame ada/ah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan rekiame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau badan, Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan tersebut.
4. ( 4) Dalam hal Reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak Reklame.
Bagian Kedua
Oasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak
BAB IV - PAJAK RESTORAN
Pasal 24
- (1) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa reklame (NSR).
- (2) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
BAB IV - PAJAK RESTORAN
Pasal 31
- (1) Tarif Pajak Penerangan Jalan untuk penggunaan tenaga listrik dari sumber lain guna keperluan nonindustri, nonpertambangan minyak bumi dan non gas alam, ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Tarif Pajak Penerangan Jalan untuk penggunaan tenaga listrik dari sumber lain guna keperluan industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen).
- (3) Tarif Pajak Penerangan Jalan untuk penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).
BAB IV - PAJAK RESTORAN
Pasal 32
- (1) Besaran pokok Pajak Penerangan Jalan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.
- (2) Pajak Penerangan Jalan yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat penggunaan tenaga listrik.
- (3) Hasil penerimaan Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan.
BABVIII
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
Bagian Kesatu
Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Pajak
BAB IV - PAJAK RESTORAN
Pasal 33
Dengan nama Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. dipungut pajak sebagai pembayaran atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
BAB IV - PAJAK RESTORAN
Pasal 34
- (1) Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang meliputi :
- a. asbes;
- b. batu tulis;
- c. batu setengah permata;
- d. batu kapur;
- e. batu apung;
- f. batu permata;
- g. bentonit;
- h. dolomit;
1. feldspar:
- J. garam batu (halite);
- k. grafit;
- I. granit/andesit;
- m. gips;
- n. kalsit;
- o. kaolin;
- p. leusit;
- q. magnesit;
- r. mika;
- s. marmer;
- t. nitrat:
- u. opsidien;
- v. oker;
- w. pasir dan kerikil;
- x. pasir kuarsa;
- y. perlit;
- z. phospat;
28. aa talk:
29. bb. tanah serap (fullers earth);
- cc. tanah diatome;
- dd. tanah liat;
32. ee. tawas (a/um);
33. ff. tras;
34. gg. yarosif;
35. hh. zeolit;
- ii. basal;
37. jj. trakkit; dan
38. kk. mineral bukan logam dan batuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-perundangan.
- (2) Dikecualikan dari objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang nyata-nyata tidak dimanfaatkan secara komersial, seperti kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel listrik/telepon, dan penanaman pipa air/gas; dan
- b. kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang merupakan kegiatan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan secara komersial.
BAB IV - PAJAK RESTORAN
Pasal 35
- (1) Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau badan yang dapat mengambil mineral bukan logam dan batuan.
- (2) Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau badan yang mengambil mineral bukan logam dan batuan.
Bagian Kedua
Oasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak
BAB IV - PAJAK RESTORAN
Pasal 36
- (1) Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masingmasing jenis mineral bukan logam dan batuan.
- (3) Nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga rata-rata yang berlaku di lokasi setempat di wilayah daerah yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal nilai pasar dari hasil produksi mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sulit diperoleh, digunakan harga standar yang ~ ditetapkan oleh instansi yang berwenang dalam bidang pertambangan mineral bukan t,I logam dan batuan. ...,.,
BAB IV - PAJAK RESTORAN
Pasal 37
Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen).
BAB IV - PAJAK RESTORAN
Pasal 38
- (1) Besaran pokok Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.
- (2) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan mineral bukan logam dan batuan.
Bagian Kesatu Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Pajak
BAB IX - PAJAK PARK! R
Pasal 39
Dengan Nama Pajak Parkir dipungut Pajak sebagai pembayaran atas penyelenggaraan tempat Parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
BAB IX - PAJAK PARK! R
Pasal 40
- (1) Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
- (2) Tidak termasuk objek Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. penyelenggaraan tempat parkir oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- b. penyelenggaraan tempat parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; dan
- c. penyelenggaraan tempat parkir oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.
BAB IX - PAJAK PARK! R
Pasal 41
- (1) Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau badan yang dikenakan pajak parkir kendaraan bermotor.
- (2) VVajib Pajak Parkir adaiah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir.
Bagian Kedua
Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan
Pajak
BAB IX - PAJAK PARK! R
Pasal 42
- (1) Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir. (2) Jurnlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), termasuk *' potongan harga parkir dan parkir cuma-Cuma yang diberikan kepada penerima jasa IV parkir. .,,,,
BAB IX - PAJAK PARK! R
Pasal 43
Tarif Pajak Parkir ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen).
BAB IX - PAJAK PARK! R
Pasal 44
- (1) Besaran pokok Pajak Parkir yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasai 42.
- (2) Pajak Parkir yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat parkir berlokasi.
BABX
PAJAK AIR TANAH
Bagian Kesatu Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Pajak
Pasaf 45
Dengan Nama Pajak Air Tanah dipungut Pajak sebagai pembayaran atas pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
BAB IX - PAJAK PARK! R
Pasal 46
- (1) Objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- (2) Dikecualikan dari objek Pajak Air Tanah adalah pengambilandan/atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, peribadatan, dan kepentingan sosial.
BAB IX - PAJAK PARK! R
Pasal 47
- (1) Subjek Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Sadan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- (2) Wajib Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Sadan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
Bagian Kedua
Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak
BAB IX - PAJAK PARK! R
Pasal 48
- (1) Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah nilai perolehan air tanah.
- (2) Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor sebagai berikut:
- a. jenis sumber air;
- b. lokasi sumber air;
- c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
- d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatk.an;
- e. kualitas air; dan
- f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- g. musim pengambilan air; dan
- h. luas areal tempat pengambilan air.
- (3) Cara menghitung nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dengan mengalikan volume air yang diambil dengan harga dasar air.
- (4) Harga dasar air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan secara periodik oleh Bupati dengan ## BAB XI
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
Bagian Kesatu Nama,
Objek dan Subyek Pajak
BAB IX - PAJAK PARK! R
Pasal 51
Dengan Nama Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dipungut Pajak sebagai pembayaran atas pemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan.
BAB IX - PAJAK PARK! R
Pasal 52
- (1) Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Sadan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Termasuk dalam pengertian Bangunan adalah:
3. a.jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, yangmerupakan suatu kesatuan dengan komplek bangunan tersebut;
- b. jalan tol,
- c. kolam renang;
- d. pagar mewah;
"'
- e. tempat olahraga;
- f. galangan kapal, dermaga;
- g. taman mewah;
- h. tempat penampungan/kilang minyak, air, gas, dan pipa minyak; dan i. menara.
- (3) Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ada!ah objek pajak yang :
- a. digunakan oleh Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan;
- b. digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bi dang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
- c. digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakata, atau yang sejenis dengan rtu;
- d. merupakan hutan lindung, hutan suaka aiam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
- e. digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat
BAB IX - PAJAK PARK! R
Pasal 56
Besaran pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud Pasal 56, dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 55 ayat (1) setelah dikurangi nilai jual objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54.
BAB IX - PAJAK PARK! R
Pasal 57
Besaran pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud Pasal 56, dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 55 ayat (1) setelah dikurangi nilai jual objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54.
Bagian Keempat
Masa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
BAB IX - PAJAK PARK! R
Pasal 58
- (1) Tahun pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
- (2) Saat yang menentukan pajak yang terutang adalah menurut keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari tahun yang bersangkutan.
- (3) Tempat pajak yang terutang adalah di wilayah daerah yang meliputi letak objek pajak.
BAB IX - PAJAK PARK! R
Pasal 59
Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender
Bagian Kelima
Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
BAB IX - PAJAK PARK! R
Pasal 60
- (1) Pendataan dilakukan dengan menggunakan SPOP.
- (2) SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatanqani dan disampaikan kepada Bupati atau Pejabat yang wilayah kerjanya meliputi letak objek pajak paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya SPOP oleh subjek pajak.
BAB IX - PAJAK PARK! R
Pasal 61
- (1) ## BAB XII
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
Bagian kesatu Nama, Objek, dan Subjek Pajak
BAB IX - PAJAK PARK! R
Pasal 63
Dengan Nama Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan dipungut Pajak sebagai pembayaran atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
BAB IX - PAJAK PARK! R
Pasal 64
- (1) Objek Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
- (2) Perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pemindahan hak karena:
- 1) jual beli;
- 2) tukar menukar;
- 3) hibah;
- 4) hi bah wasiat;
- 5) warts:
- 6) pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
- 7) pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
- 8) penunjukan pembeli dalam lelang;
- 9) pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
13. 1 O)penggabungan usaha;
14. 11 )peleburan usaha;
- 12) pemekaran usaha; atau
- 13) hadiah.
- b. pemberian hak baru karena:
- 1) kelanjutan pelepasan hak; atau
- 2) di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. hak milik;
- b. hak guna usaha;
- c. hak guna bangunan;
- d. hak pakai;
- e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
- f. hak pengelolaan.
- (4) Objek pajak yang tidak dikenakan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah objek pajak yang diperoleh:
- a. perwakilan diplomatik dan konsulat
BAB IX - PAJAK PARK! R
Pasal 70
- (1) Saat terutangnya pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan ditetapkan untuk:
- a. jual beli adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
- b. tukar-menukar adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
- c. hibah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
- d. hibah wasiat adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
- e. waris adalah sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan;
- f. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
- g. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
- h. putusan hakim adalah sejak tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- i. pemberian hak baru atas Tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah sejak tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak;
- J. pemberian hak baru di luar pelepasan hak adalah sejak tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak;
- k. penggabungan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
- I. peleburan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
- m. pemekaran usaha ada!ah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
- n. hadiah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta; dan
- o. lelang adalah sejak tanggal penunjukkan pemenang lelang.
- (2) Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang terutang llarus~ dilunasi pada saat terjadinya perolehan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 4t
Bagian Keempat Kewajiban Pejabat Pembuat Akta Tanah
BAB IX - PAJAK PARK! R
Pasal 71
- ( 1) Pejabat Pembuat Akta T anah/Notaris di Daerah hanya dapat menandatangani akta pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan setelah wajib pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak.
- (2) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara hanya dapat menandatangani risalah lelang perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan setelah wajib pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak.
- (3) Kepala kantor bidang pertanahan di Daerah hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peraiihan hak atas tanah setelah wajib pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak.
BAB IX - PAJAK PARK! R
Pasal 72
- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris di Daerah dan kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara melaporkan pembuatan akta atau risalah lelang perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan kepada Bupati paling lambat pada tanggal 1 O (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Tata cara pelaporan bagi pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
MASA PAJAK DAN SAAT TERUTANGNYA PAJAK
BAB XIII - MASA PAJAK DAN SAAT TERUTANGNYA PAJAK
Pasal 73
- (1) Masa pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.
- (2) Khusus untuk Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan tidak memiliki masa pajak.
BAB XIII - MASA PAJAK DAN SAAT TERUTANGNYA PAJAK
Pasal 74
Pajak yang terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pelayanan di hotel, pelayanan di ~ restoran, penyelenggaraan hiburan, penyelenggaraan reklame, penggunaan tenaga (\) listrik, pengambilan mineral bukan logam dan batuan, pelayanan penyelenggaraan z&gt; tempat parkir dan pengambilan air tanah.
PEMUNGUTAN DAN PENETAPAN PAJAK
Bagian kesatu Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)
BAB XIV - PEMUNGUTAN DAN PENETAPAN PAJAK
Pasal 75
- (1) Setiap wajib pajak wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya disertai dengan
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao.

Penetapan: Diundangkan di Ba pada tanggal; 12 Januari 2012

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO, 4 ~; AGUSTINUS ORAGERU LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2012 NOMOR 011
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran-lampiran yang diperlukan.
- (3) Dokumen SSPD pada BPHTB berfungsi sebagai SPTPD.
- (4) Kewajiban bagi wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi wajib pajak :
- a. Reklame;
- b. Air Tanah; dan
- c. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- (5) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disarnpaikan oleh wajib pajak atau kuasanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

## Bagian kedua Tata Cara Pemungutan

## Pasal76

- (1) Pemungutan pajak dilarang diborongkan.
- (2) Setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh wajib pajak berdasarkan peraturan perundangundangan perpajakan.
- (3) Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan Bupati dibayar dengan menggunakan SKPO atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa karcis dan nota perhitungan.
- (5) Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT.
- (6) SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) berlaku untukjenis pajak:
- a. Pajak Reklame;
- b. Pajak Air Tanah; dan
- c. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- (7) SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPOKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku untuk jenis pajak :
- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran:
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Penerangan Jalan;
- e. Pajak Mineral Bukan Logarn dan Batuan;
- f. Pajak Parkir; dan
- g. Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

-.


- (8) SSPD pada BPHTB berfungsi sebagai SPTPD.
- (9) Hasil pemungutan Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan disetorkan ke kas Daerah sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku.
- (10) Hasil pemungutan pajak selain Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Pajak Bumi Perdesaan dan Perkotaan disetorkan ke kas Daerah selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja atau dalam waktu yang ditentukan Bupati.

## Bagian Ketiga Pelaporan T erutangnya Pajak

## Pasal 77

- (1) Setiap Wajib Pajak Reklame dan Wajib Pajak Air Tanah wajib melaporkan data subjek dan objek pajak.
- (2) Berdasarkan laporan sebaqaimana dimaksud pada ayat (1 ), Bupati menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara pengisian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## Pasal 78

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati atau Pejabat dapat menerbitkan:
- a. SKPDKB dalam hal :
1. jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
2. jika SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati atau Pejabat dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran;
3. jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.
- b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang setelah diterbitkannya SKPDKB.
- c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1) dan angka 2) dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika wajib pajak me!aporkan sendiri sebe!um di!akukan tindakan pemeriksaan.
- (5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )· huruf a angka 3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat ~ dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.


Bentuk, lsi, tata cara pengisian, penyampaian dan penerbitan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, SSPD, SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## Bagian ketiga

## Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)

## Pasal80

- (1) Untuk jenis pajak selain Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan berlaku ketentuan sebagai berikut :
- a. Bupati dapat menerbitkan STPD jika:
- 1) pajak daiam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
- 2) dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; dan
- 3) wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- b. Khusus untuk Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB), Bupati dapat menerbitkan STPD jika:
- 1) BPHTB dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar; dan
- 2) wajib BPHTB dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- c. BPHTB yang terutang berdasarkan SKPDKB, SKPDKBT,STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- d. Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (2) Untuk jenis Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. Bupati dapat menerbitkan STPD jika:
- 1) pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar; dan
- 2) wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- b. Pajak yang terutang berdasarkan SPPT, SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- c. Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- d. SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih melalui STPD.


;,,,

## BAB XV

## TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

## Pasal81

- (1) Pembayaran pajak terutang dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak dan khusus Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak.
- (3) Untuk jenis pajak selain Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan berlaku ketentuan sebagai berikut :
- a. SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling !ama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- b. khusus untuk Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (BPTHB) berlaku ketentuan :
- 1) wajib BPHTB wajib rnembayar BPHTB yang lerutang berdasarkan SSPD, SKPDKB, SKPDKBT dan/atau STPD; dan
- 2) BPHTB yang terutang dibayar di kas Daerah atau tempat pembayaran lainnya yang ditunjuk Bupati dengan menggunakan SSPD selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.
- (4) Untuk jenis Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan berlaku ketentuan SPPT, SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (5) Bupati atas permohonan wajib pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat mernbenkan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XVI

## KEBERATAN DAN BANDING

Pasal82

- (1) Untuk jenis pajak selain Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, berlaku ketentuan sebagai berikut :
- a. wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas suatu:
- 1) SKPDKB;
- 2) SKPDKBT;
- 3) SKPDLB;
- 4) SKPDN; dan
7. berdasarkan ketentuan !Ji, 5) Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- b. keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), kecuali jika wajib pajak dapat menunjukkan bahwa janqka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (2) Untuk jenis Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas suatu :
- a. SPPT;
- b. SKPD;
- c. SKPDLB;
- d. SKPDN; dan/atau
- e. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (3) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasanalasan yang jelas.
- (4) Keberatan dapat diajukan apabila wajib pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui wajib pajak.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ). ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman surat keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan.


## Pasal83

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabu!kan.

## Pasal84

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

## Pasaf 85

- (1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bu Ian.

~

~,

- (2) lmbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan ~ sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.
- (3) Dalam hal keberatan wajib pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, wajib pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
- (4) Dalam hal wajib pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 50 % (lima puluh persen) sebagaimana dirnaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.
- (5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, wajib pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

## BAB XVII

## PENGURANGAN DAN KERINGANAN PAJAK

## Pasal 86

- (1) Bupati berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikan pengurangan dan keringanan pajak, dalam hal :
- a. terjadi suatu bencana;
- b. pemberian stimulus kepada masyarakat/wajib pajak dengan memperhatikan kemampuan wajib pajak;
- c. usaha pengentasan kemiskinan;
- d. usaha peningkatan perekonomian masyarakat; dan
- e. terdapat alasan lain dari wajib pajak yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan dan keringanan pajak diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## BAB XVIII

## PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKS! ADMINISTRATIF

## Pasal87

- (1) Atas permohonan wajib pajak atau karena jabatannya, Bupati dapat membetulkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis daniatau kesaiahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Bupati dapat:
- a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya;
- b. mengurangkan atau membatalkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;
- c. mengurangkan atau membatalkan STPD;
- d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau ~ diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan

~-...

- e. mengurangkan ketetapan paiak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuant\l, membayar wajib pajak atau kondisi tertentu objek pajak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XIX

## KEDALUWARSA PENAGIHAN PAJAK

## Pasal 88

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
- a. diterbitkan Surat Teguran dan I atau Surat Paksa; atau
- b. ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
- (4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum rnelunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib pajak.

## Pasal 89

- (1) Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ).
- (3) Tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## BAB.XX

## PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

## Pasal90

- (1) Wajib pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
- (2) Kriteria wajib pajak dan penentuan besaran omzet serta tata cara pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## Pasal 91

- (1) Pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 wajib dilakukan secara tertib, teratur, dan benar sesuai dengan norma pembukuan yang berlaku.

ll(.

~'

- (2) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan dasar untuk ,,() menghitung besarnya pajak terutang. /

## Pasal92

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundangundangan perpajakan daerah.
- (2) Wajib pajak yang diperiksa wajib:
- a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek pajak yang terutang;
- b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
- c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan pajak diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XXI

## PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

## Pasal 93

- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak, wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XXII

## SENGKETA PAJAK

Pasal94

Dalam hal terjadi sengketa pajak, maka diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal95

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan pajak daerah dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

## BAB XXIV

## LARANGAN

## Pasal96

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh wajib pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
- a. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan;
- b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan Daerah.
6. ( 4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang wajib pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Bupati dapat memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan wajib pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama ~ tersangka atau nama tergugat. keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara AD pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta. ,.,,

## Pasal97

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris hanya dapat menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak.
- (2) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelalng Negara hanya dapat menandatangani risalah lelang Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak.
- (3) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran Hak atas Tanah atau pendaftaran peralihan Hak atas setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak.

## Pasal 98

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang Negara melaporkan pembuatan akta atau risalah lelang Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Tata cara pelaporan bagi pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## Pasal99

- ( 1) Pejabat Pembuat Akta T anah/Notaris dan kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap pelanggaran.
- (2) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap laporan.
- (3) Kepala kantor yang melaksanakan tugas di bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (3) dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundangundangan.

## BAB XXV

## KETENTUAN PENYIDIKAN

## Pasal 100

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah, sebagaimana dimaksud daiam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagairnana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak ',.J · k D h ptdana perpaJa an aera, ,;


\_,

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah;
1. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi:
- j. menghentikan penyidikan; dan/atau
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidik.an kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Palisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## BAB XXVI

## KETENTUAN PlDANA

## Pasal 101

- (1) Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD, atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan Keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

## Pasal 102

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak atau berakhirnya bagian tahun pajak atau berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan.

## Pasal 103

- (1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang karena kealpaannya tidak ~ memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat ~" (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan tJ pidana denda paling banyak Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah). .,,
- (2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang dengan sengaJa tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar.
- (4) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan sifatnya ada!ah menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau badan selaku wajib pajak, karena itu dijadikan tindak pidana pengaduan.

## Pasal 104

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 100 dan Pasal 102 ayat ( 1) dan ayat (2) merupakan penerimaan negara.

## BAB XXVII

## KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 105

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Pajak Oaerah yang masih terutang berdasarkan peraturan perundang-undangan sebelumnya sepanjang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan masih dapat ditagih dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditetapkannya pajak terutang yang bersangkutan.

## BAB XXVIII

## KETENTUAN PENUTUP

Pasal 106

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka :

- a. Peraturan Oaerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pajak Rumah Makan dan Restauran (Lembaran Oaerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2004 Nomor 004 Seri B Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao nomor 008);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Oaerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2004 Nomor 005 Seri B Nomor 002, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao nomor 009);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 6 T ahun 2004 tentang Penerangan Jalan ( Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao T ahun 2004 Nomor 006 Seri B Nomor 003, Tambahan Lembaran Oaerah Kabupaten Rote Ndao nomor 01 O); dan

'1,

- d. Peraturan Oaerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pajak Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2004 Nomor 007 Seri B ~ Nomor 004, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao nomor 011) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 107

Ketentuan mengenai Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014.

## Pasal 108

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao.


Diundangkan di Ba pada tanggal; 12 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO, 4

~; AGUSTINUS ORAGERU


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2012 NOMOR 011

## PENJELASAN ATAS

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR 1 TAHUN 2011 TENT ANG PAJAK DAERAH

## I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, tiap-tiap daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, Daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Namun demikian, pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus didasarkan pada Undang-Undang.

Hasil penerimaan pajak diakui belurn rnemadai dan memiliki peranan yang relatif kecil terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Rote Ndao. Sebagian besar pengeluaran APBD dibiayai dana alokasi dari pusat. Dalam banyak hal, dana alokasi dari pusat tidak sepenuhnya dapat diharapkan menutup seluruh kebutuhan pengeluaran Oaerah. Oleh karena itu, pemberian peluang untuk mengenakan pungutan baru yang semula diharapkan dapat meningkatkan penerimaan Daerah, dalam kenyataannya tidak banyak diharapkan dapat menutupi kekurangan kebutuhan pengeluaran tersebut.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Daerah tidak diberi kewenangan untuk menetapkan jenis pajak lain selain yang ditetapkan dalam Undang-Undang tersebut. Dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Kabupaten Rote Ndao untuk memungut pajak daerah, maka dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah.

Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah ini akan menjadi pedoman dalarn upaya penanganan dan pengelolaan pajak daerah untuk lebih meningkatkan pendapatan daerah karena, Pajak daerah mempunyai peranan penting untuk mendorong pembangunan daerah, dan meningkatkan pendapatan daerah untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

## II. PASAL DEMI PASAL

```
~ dan sejenisnya ~ Pasal 1 Cukup jelas. Pasal2 Cukup jelas. Pasal 3 Cukup jelas. Pasal4 ayat ( 1) : Cukup jelas. ayat (2) : Cukup jelas. ayat (3) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Pengecualian apartemen, kondominium, didasarkan atas izin usahanya.
```

Pasal5

Pasal6

Cukup jelas.

Pasal7

Cukup jelas.

Pasal8

Cukup jelas.

Pasal9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup [elas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal20

Cukup jelas.

Pasal21

Cukup jelas.

Pasal22

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud reklame papan/billboard dan sejenisnya adalah reklame berbentuk bidang dengan bahan terbuat dari kayu, iogam, fiber, g/ass/kaca, dan bahan lain yang sejenis sesuai dengan perkembangan jaman, yang pemasangannya berdiri sendiri, menempel bangunan dengan konstruksi tetap dan reklame tersebut bersifat permanen.

Yang dimaksud reklame videotronlmegatron dan sejenisnya adalah .ll reklame berbentuk bidang dengan komponen elektronik yang ~, pemasangannya berdiri sendiri, menempel bangunan/di atas ,{),, bangunan dengan konstruksi tetap dan bers