Unknown REPUBLIK INDONESIA Nomor 3 Tahun 2006 tentang KODE ETIK BADANPEMERIKSA KEUANGAN DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA BADANPEMERIKSA KEUANGANREPUBLIK INDONESIA, - a. bahwa berdasarkan ketentuan (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
PERATURANBADANPEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN2016
TENTANG
KODE ETIK BADANPEMERIKSA KEUANGAN
DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA
BADANPEMERIKSA KEUANGANREPUBLIK INDONESIA,
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) UndangUndang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan wajib menyusun Kode Etik yang berisi norma-norma yang harus dipatuhi oleh setiap Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dan Pemeriksa selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas Badan Pemeriksa Keuangan;
- b. bahwa Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan yang selama ini berlaku sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi di lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan ten tang Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan;
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 4654); Mengingat
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN TENTANG
KODE ETIK BADANPEMERIKSAKEUANGAN.
BABI KETENTUANUMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan BPK ini yang dimaksud dengan:
1. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Anggota BPK adalah Pejabat Negara pada BPKyang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan
Pasal 3
Sanksi atas pelanggaran Kode Etik bagi Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a tidak membebaskan dari hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil.
Pasal 10
Sanksi atas pelanggaran Kode Etik bagi Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a tidak membebaskan dari hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil.
BABVI KETENTUANPERALIHAN
Pasal 11
- (1) Laporan atau Pengaduan dugaan pelanggaran Kode Etik yang diterima sebelum Peraturan BPK ini ditetapkan dan belum diproses, penyelesaiannya
Pasal 12
Pada saat Peraturan BPK ini mulai berlaku, Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 Juli 2016

Penandatangan: MENTERI HUKUM DAN HAKASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd YASONNAH. LAOLY LEMBARANNEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 143

Penandatangan: BADANPEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum

Distribusi: Salinan sesuai dengan aslinya Pemeriksaan Keuangan Negara, ## Pasal 13 Peraturan BPK ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan BPK ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 J uli 2016

Verifikasi: BADANPEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA KETUA, ttd HARRYAZHAR AZIS P; t;p44!1 P ..
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURANBADANPEMERIKSAKEUANGAN
## REPUBLIKINDONESIA
NOMOR3 TAHUN2016
## TENTANG
## KODE ETIK BADANPEMERIKSAKEUANGAN
## 1. UMUM
BPK merupakan satu-satunya lembaga negara yang bertugas dan berwenang melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya, undang-undang memberikan kebebasan dan kemandirian kepada BPK. Kebebasan tersebut meliputi kebebasan untuk menyusun perencanaan dan kebebasan untuk melaksanakan dan melaporkan hasil pemeriksaan, sedangkan kemandirian mencakup ketersediaan sumber daya manusia, anggaran, dan sarana pendukung lainnya yang memadai.
Dalam rangka mencapai keberhasilan dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya, BPK memerlukan nilai-nilai dasar yang meliputi Independensi, Integritas, dan Profesionalisme sebagai Kode Etik BPK yang berlaku bagi Anggota BPK dan Pemeriksa. Kode Etik sebagai nilai-nilai dasar merupakan pedoman untuk dipahami, diamalkan, dan diwujudkan dalam sikap, perkataan, dan perbuatan yang diarahkan kepada terwujudnya BPK dan Pemeriksa yang etis, bermoral, berdisiplin, profesional, produktif, dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, sehingga diperoleh hasil pemeriksaan yang bermutu bagi penyempurnaan tata kelola keuangan negara yang lebih baik.
· J
t
,.&amp;
iF~
Kode Etik bukan bersifat normatif, tetapi merupakan nilai-nilai dasar. Dalam pelaksanaannya, tidak terbatas pada kewajiban dan larangan yang tercantum dalam Peraturan BPKini.
Adapun yang menjadi sasaran dalam menerapkan nilai-nilai dasar:
1. Menumbuhkembangkan nilai-nilai moral dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila, agama, etika, dan peraturan perundang-undangan serta standar dan pedoman pemeriksaan.
2. Memperbaiki persepsi, pola pikir, dan, perilaku yang menyimpang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, dan sekaligus untuk mempercepat pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
3. Meningkatkan keahlian dan keterampilan melalui forum-forum profesional, agar lebih peka, kreatif, dan dinamis untuk memperbaiki kinerja secara berkesinambungan.
4. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas BPKdan hasil pemeriksaannya.
## II. PASALDEMIPASAL
Cukup jelas.
Pasa15
Cukup jelas.
Pasa14
Cukup jelas.
Pasa13
Cukup jelas.
Pasa12
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 1
, W.4:;S. ' " ,.' Pasal6 Ayat (1) Cukup jelas. Hurufa Cukup jelas. Hurufb Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Hurufd Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruff Cukup jelas. Hurufg Cukup jelas. Hurufh Cukup jelas. Huruf i Yang dimaksud dengan "benturan kepentingan" adalah konflik kepentingan dalam kedudukannya sebagai Anggota BPK dan hubungan mereka dengan hal-hal kepentingan atau keuntungan pribadi dalam situasi terkait tugas dan wewenangnya cenderung mengarah mengabaikan profesionalitas. Istilah kepentingan atau keuntungan pribadi berarti manfaat nyata yang diperoleh langsung ataupun tidak langsung dari konflik kepentingan terse but yang manfaatnya dapat termasuk misalnya imbalan finansiallangsung, posisi sosial, hubungan emosional, hubungan kekeluargaan, hubungan finan sial, publisitas, atau pengaruh politik. Huruf j Cukup jelas. Hurufk Cukup jelas. -, ~' r Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Hurufb Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Hurufd Cukup jelas. Huruf e Yang dimaksud dengan "kegiatan politik praktis" adalah memberikan dukungan kepada calon Presiden /Wakil Presiden, DPR, DPD, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara: - a. ikut serta sebagai pelaksana Zpeserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut Pegawai Negeri Sipil; - b. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan Pegawai Negeri Sipil lain dan/ atau dengan menggunakan fasilitas negara; 3. menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; yang tindakan dan /utau keputusan c. membuat - d. mengadakan kegiatan yang mengarah keberpihakan