PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU Nomor 27 Tahun 2011 tentang PEDOMAN PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI UNGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARBARU (berlaku 1 Januari 2012)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran penyelenggaraan dan pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat sehingga dapat beijalan dengan efeldif dan efisien serta berorientasi kepada hasil (outcome);
- b. bahwa untuk menyamaan persepsi dalam pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru , perlu meninjau kembali dan melakukan revisi atas Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2011;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan dengan Peraturan Walikota;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran.Negara Republik Indonesia 4-400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelengaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
13. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2007 Nomor 12 Seri E Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 2 Seri D Nomor Seri 1);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARBARU.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Banjarbaru beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Banjarbaru.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru.
6. Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru.
7. Staf Ahli Walikota adalah Staf Ahli Walikota Banjarbaru.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.
9. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.
10. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Banjarbaru.
11. Pengguna Anggaran adalah Kepala/Pimpinan SKPD yang bertanggungjawab atas pengelolaan anggaran pada SKPD yang bertanggungjawab atas pengelolaan anggaran pada SKPD yang bersangkutan.
12. Tim/Panitia Lintas Sektoral adalah Tim yang dibentuk dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok ,fungsi dan wewenang SKPD dengan keanggotaan yang melibatkan unsur lintas sektor (ekstemal).
13. Panitia /Kelompok Kerja selanjutnya disingkat Pokja adalah Kepanitian yang dibentuk dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok ,fungsi dan wewenang SKPD yang bersangkutan dan/atau sifatnya hanya insidentit/sewaktu-watu dengan keanggotaan dari unsur non lintas sektor (internal) SKPD yang bersangkutan.
TATA CARA PEMBENTUKAN TIM LINTAS SEKTORAL, PANITIA DAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
Bagian Kesatu Tim Lintas Sektoral
BAB II
Pasal 2
- (1) Dalam rangka melaksanakan kegiatan untuk mendukung tugas pokok dan fungsi SKPD dengan cakupan bidang kepentingan yang luas (eksternal) dapat dibentuk Tim/Panitia Lintas Sektoral.
- (2) Tim/Panitia Lintas Sektoral sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas dibentuk dengan melibatkan unsur SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru sesuai dengan kebutuhan dan alokasi anggaran yang tersedia sesuai ketentuan yang beriaku.
Bagian Kedua Panitia dan/atau Kelompok Kerja (Pokja)
BAB II
Pasal 3
- (1) Untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi SKPD dengan cakupan bidang kepentingan yang terbatas lingkup SKPD sendiri/ non lintas sektor dan/atau merupakan lintas sektor namun hanya bersifat insidentil dapat dibentuk Panitia dan/atau Pokja.
- (2) Panitia dan/atau Kelompok Kerja (Pokja) sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas dibentuk dengan hanya melibatkan unsur SKPD yang bersangkutan, sedangkan untuk yang bersifat insidentil harus menyesuaikan dengan kebutuhan, alokasi anggaran yang tersedia dan persetujuan dari Walikota
BAB II
Pasal 4
Dalam hal kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD tersebut dilaksanakan untuk hal yang bersifat urgen (sangat penting) dan bersifat lintas sektor maupun merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian/Lembaga Non Kementerian dengan melibatkan SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru maupun diserahkan kepada SKPD langsung sebagai pelaksana, maka dapat dibentuk Tim Lintas sektoral, Panitia dan/atau Kelompok Kerja (pokja) sesuai dengan alokasi anggaran yang tersedia dan ditetapkan
BAB II
Pasal 5
Untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dalam rangka membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan Tim Lintas sektoral dapat dibantu oleh Sekretariat Tim yang mempunyai tugas mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan kesuksesan kegiatan antara lain meyiapkan bahan-bahan, kelengkapan rapat, tempat dan konsumsi rapat dan menggagendakan setiap kegiatan yang akan dilakukan Tim Lintas Sektoral.
SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM LINTAS SEKTORAL, PANITIA DAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
BAB Ill - SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM LINTAS SEKTORAL, PANITIA DAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
Pasal 6
- (1) Dalam rangka melaksanakan kegiatan untuk mendukung tugas pokok dan fungsi internal SKPD dan tidak bersifat lintas sektoral dapat dibentuk Tim (pPanitia, Pokja, Pelaksana dan Petucjas) namun Honor Tim ditiadakan, keanggotaan Tim ditetapkan/ditandatangani oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pengguna Anggaran dengan susunan struktur keanggotaan Tim sebagai berikut :
- a. pengarah : Kepala SKPD yang bersangkutan;
- b. ketua : Kepala Bagian/Kepala Bidang/Sekretaris/Kepala Bagian
Tata Usaha atau setingkat dibawah Kepala SKPD yang bersangkutan;
- c. sekretaris : Kasubbag/Kasubbid/Kasi pada SKPD yang bersangkutan;
- d.
- anggota : SKPD yang bersangkutan maksimal 7 (tujuh) orang (minimal
- Pejabat Eselon IV).
Apabila pengarah/penanggung jawab/ketua sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah Sekretaris Daerah/ Asisten, maka yang menandatangani Keputusan tersebut adalah Walikota Banjarbaru dan format Tim disusun sesuai kebutuhan.
Untuk kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD dengan keanggotaan yang berasat dad luar (ekstemal) SKPD yang bersangkutan , maka keanggotaan Tim diatur sebagai berikut :
- a. pembina
- Waiikota dan atau Wakii Walikota;
- b. pengarah
: Sekretaris Daerah;
- c. penanggung Jawab : Kepala SKPD/Asisten yangmembidangi;
- d. ketua
: Sekretaris SKPD/Kabag/Kepala Bidang SKPD
- e. sekretaris
- Kassubag/kassubid/kasi pada SKPD yang bersangkutan;
- f. anggota
- SKPD terkait (Minimal Ess. IV) maksimal 7 (tujuh) orang.
- (4)
- Untuk kegiatan dengan keanggotaan bersifat lintas SKPD atau lintas sektoral, khusus yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah pembentukan Tim (Panitia, Pokja, Pelaksana, Petugas, Forum dan Komite) 1 dilakukan secara selektif, keanggotaan ditetapkan dengan Keputusan Walikota Banjarbaru, dengan struktur sebagai berikut :
- Untuk kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3), dalam rangka membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan dibentuk Sekretariat Tim dengan keanggotaan sebagai berikut . : ( 5 )
- (6) Untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, susunan keanggotaannya diatur dengan mempertimbangkan kebutuhan, alokasi anggaran dan persetujuan dad Walikota Banjarbaru.
- (7) Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, susunan keanggotaannya maksimal terdiri dad 5 (lima) orang.
- (8) Penetapan/pembentukan susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
Pembina : Walikota dan atau Wakil Walikota;
Pengarah : Staf Ahli yang membidangi;
- c. Penanggung Jawab Sekretaris Daerah;
- d. Ketua
: Asisten yang membidangi;
- e. Sekretaris : Kepala Bagian;
- f. Anggota
: SKPD terkait (Minimal Ess.IV) maksimal 7 orang.
- a.
- Sekretaris : Pelaksana;
- b. Anggota :
- Pelaksana (maksimal orang);
PEMBAYARAN HONOR TIM LINTAS SEKTORAL( PANITIA ,POKJA, PELAKSANA, PETUGAS, FORUM DAN KOMITE)
BAB IV
Pasal 7
- (1) Tim (Panitia, Pokja, Pelaksana, Petugas, forum dan Komite) sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (1), (2), (3) dan (4) dapat diberikan honor maksimal 7 (tujuh) bulan dan atau ditentukan lain oleh Walikota atau susulan dan SKPD pelaksana kegiatan dengan perbulan sebagaimana tercantum pada
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran I, II dan III Peraturan ini.
- (2) Walikota dapat mengurangi dan atau menambahkan keanggotaan tim sesuai dengan urgensi/kepentingan pembentukan tim berdasarkan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.

BAB V PENUTUP

## Pasal 8

Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota ini maka Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru pada tanggal 9 se p 2011

WALIKOTA ANJARBARU,

M. RUZAIDIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru pada tanggal 2 Se ptember 2011


SEK

H. SYAHRIANI

BERIfA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2011 NOMOR 27

Lampiran I : Peraturan Walikota Banjarbaru

Nomor :

Tahun 2011

Tanggal : 5 5T

,-be- 2011

## BESARAN HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN LINTAS SEKTORAL PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

| No | Kedudukan Dalam Tim | Jabatan | Besar Honorarium/ &Ilan |
|------|-----------------------|----------------------------------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Pembina | Walikota dan atau Wakil Walikota | Rp.300.000,- |
| 2 | Pengarah | Sekretaris Daerah | Rp.250.000,- |
| 3 | Penanggung Jawab | Kepala SKPD/Asisten yang membidangi | Rp. 225.000,- |
| 4 | Ketua | Sekretaris SKPD/Kabag/Kepala Bidang SKPD | Rp. 200.000,- |
| 5 | Sekretaris | KasubbaglKasubbidlKasi pada SKPD yang bersangkutan | Rp. 150.000,- |
| 6 | Anggota | SKPD Terkait (Minimal Ess.1\/) maksimai 7 orang | Rp. 100.000,- |

WALIKOTA BANJARBARU,

RUZAIDIN NOOK


Lampiran 11: Peraturan Walikota Banjarbaru

Nomor :

Tahun 2011

Tanggal :

s. ,,\_ 0 , rber 2011

## BESARAN HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN

## LINTAS SEKTORAL PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANJARBARU

| No | Kedudukan Dalam Tim | Jabatan | Besar Honorarium! Buian |
|------|-----------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1, | Pembina | Walikota dan atau Wakil Walikota | Rp.300.000,- |
| 2. | Pengarah | Staf Ahli yang membidangi | Rp.250,000,- |
| 3. | Penanggung Jawab | Sekretaris Daerah | Rp. 225.000,- |
| 4. | Ketua | Asisten yang membidangi | Rp. 200.000,- |
| 5. | Sekretaris | Kepala Bagian | Rp. 150.000,- |
| 6. | Anggota | SKPD terkait (Mininial Ess.1V) makgirrial 7 orang | Rp. 100.000,- |

WALIKOTA BANJARBARU,



Lampiran : Peraturan Walikota Banjarbaru

Nomor :

Tahun 2011

Tanggal : 5 se

r te w ke r 2011

## BESARAN HONORARIUM SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN PADA SATUAN KERJAPERAtiGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

| No | Kedudultan Dalam Tim | Jabatan | Besar Honorariumt Bolan |
|------|------------------------|----------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Sekretaris | Pelaksana pada | Rp. 150.000,- |
| 2 | Anggota | Pelaksana | Rp. 100.000,- |

WALIKOTA BANJARBARU,

M. RUZAIDIN N OOK