PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA Nomor T-AHUN Tahun 2007 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka beberapa Perirturan Daerah yang mengatur pajak daerah di Kabupaten Bolaang Monlondcw-Ulara sudah tidak sesuai lagi; - d.bahwat&lt;eui3at&lt;anRetriousiJasaPerizirranTertentu dilaksanalcJn berdas':':kan prinsip demokrasi' pernerataan, keadilan, peran serta masyarakat' dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daeral-,; - e. bahwa L,erdasarkan pertimbangan sebagarmana' dimaksuddalamhurufa,hurufb,hurufcdan}rrrnrf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan'iertentu; - 1. (berlaku Unknown)
Pembukaan
Mengingat
PEMERINTAH KA BUPATET\ BOLAANG M O NGONDOW UTARA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA NOMOR T-AHUN 2OI2
'
RErR I B u t t J"H;ttil^it rERrE Nru
DENGAN RA.HMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA'
- Menimbang : a. bahwa Kabupat:n Bolaang Mongondow utara merupakan da-erah pemekararl yang baru terbentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2007 yang bertujuan untuk mewujudkan- tata kehidupan a..i.f, yang aman, tertib, sejahtera, dan berkeadilan;
- c. bahwa Retribusi Jasa Perizinan Tertentu merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting gunamcrr,tiayaipelaks'arraanpemerintatrandaerah;
- b. bahwa a.ng.n berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun Zr,tOtg tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka beberapa Perirturan Daerah yang mengatur pajak daerah di Kabupaten Bolaang Monlondcw-Ulara sudah tidak sesuai lagi;
- d.bahwat&lt;eui3at&lt;anRetriousiJasaPerizirranTertentu dilaksanalcJn berdas':':kan prinsip demokrasi' pernerataan, keadilan, peran serta masyarakat' dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daeral-,;
- e. bahwa L,erdasarkan pertimbangan sebagarmana' dimaksuddalamhurufa,hurufb,hurufcdan}rrrnrf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan'iertentu;
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1 945;
- J. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (Lembaran N"g"ru Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49' fairUafran Lembaran Negara Republik Indonesia itlorncr szozl sebagaimana telalidiubah beberapa kali terakhir
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1')59 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat U di Sula'wesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 7 4 , Tarnbahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor lB22);
PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG M ONGONDO\V UTARA
-2- dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2OOg tentang Penetapa,^L Peraturan pernerintah pengganti Undang\_ Undang I'lomor 5 Tahun 2009 tentang perubahan Keempat ,\tas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 19g3 terrtang Ketent.uan Umum Tata cara perpajakan Menjadi Undang-Undang (tembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo9 Nomor 62, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor a999);
5. Undang-Undang Nomor 2g Tahun Lggg tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Iiolusi dan Nepotisme (Lembaran lrlcgara Republik Indonesia Tahun rggg Nomor 7s, Tambahan Lemlaran llcgara Republik Indonesia Nomor 3g5r);
4. Undang-tl'dang Nomor 19 Tahun rggr tentang Penagihan Pajak Dengan Surat paksa (Lembarai Negara Republik Indonesia Tahun IggT Nomor 42, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentlng Perubaha:r Atas Undang-Undang Nom',- Ig T ahun 7997 tentang penagihan pajak Dengan surat paksa (Lembaran rtiegara Republik Indoneiia Tahun 2000 Nomor r29, Tambahan Lembaran Negara Republik Incionesia Nomor'3987);
6. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2oo2 tentang Pengadilan pzrjak (Lembaran Negara Repubtik Indonesia Tairun 2,OO2 Nomor 27, Tambahan Le,mbaran Negara Rep';61i6 Indonesia Nomor aIggl;
4. 7 ' Undang- Undang Nomor g2 Tahun 2oo4 tentang Pemerintahan Daerah (rembaran Negara Repubhf Indonesia Tahun 2oo4 Nomor 125, Tambahan LemL,aran Nggara Republik Indonesia Nomor 44sr) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua ntas unaang-Undang Nomor 32 Tahun 2oo4 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negera Repubrik Indonesia Tahun 200g Non,or 59, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor a94fl;
5. 8' Undang-undang Nomor 93 Tahun 2oo4 tentang Perimbangan Keuangan Antara pemerintah pusat dan Pemerintahar: Daerah (Lembaran Negara Republik Indorresia Tahun 2oo4, Tambahan Leribaran Negara ; Republik Indonesia Nomor aa3g);
9. Undang-TJndang Nomor 38 Tahun 2OO4 tentang Jalan (Lerr,baran Ncgara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 132, Tzrmbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4aa);
10. Unciang-Unrlang Nomor 10 Tahun 2OO7 tentang Pcml.entuxan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Pro.rinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 12, Tambahan Lemba.ran Negara Republik Indonesia Nomor a686);
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2OO7 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a7251;
12. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOg Nomor 96, Tambahan Lembaran rtlegara Republik Indonesia Nomor a8a9l;
13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AO9 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50a9);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2}ll tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OII Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 523a1;
15. Peraturan Pemerintah Nomor .12 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Ber'motor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indoncs,a Tahun 1993 Nomor 60, Tarr^bahan Lembaran Negara RepubI.k Indonesia Nomor 35:23);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang tlihlh (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahur 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia No.nor a5771;
17. Peraturan Peme:rintah Nornor 58 Tahun 2005 tcntang Pengelolaan Keuargan Daerah (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2OOS lVomor 74O, Tambahan Lembaran Negara Republi.k Indonesia Nomor a57B);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OOT tentang Pernbagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah KabupatenlKota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a737)';
19. Peraturtrn Pemerintah Nomor 41 Tahun 2OO7 tentang Organisasi Perangk-at Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia'lahun 2OO7 Nomor 89, Tambahan I-e;rnbaran Ncgara Republ.x Indonesia Nomor 4741);
20. PeraturarL Pemerintah Nomoi 69 Tahun 2olo tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemung,utan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1 19, tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
22. Penftran Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2oll tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2OlI Nomor 69al;
21. Peraturao Mentri Perdagangan Nomor 39 Tahun 2oLl tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;
23. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah wajib dan Pilihan \"-ng menjadi kewenangan pemerintah Daerah Kabuirrlten Bolaang Mongonrlov.' Utara (kmbaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2008 Nomor 2, TambahanLembaranDaerahKabupatenBolaang Mongondow Utara Nomor 2);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAI.I PERViAKIL/.N F.AKYAT DAERAH KABUP/JEN BOLAANG MONGONDOW UTARA oan
BUPATI BOLAANG MONGCNDOW UTARA'
MBMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERIZINA\r {, TERTDNTU.
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kaoupaten Bolaang Mongondow Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerirrtalian Daerah.
3. Deq an PenvaLcilan Ralqyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai u,nsur penyel.enggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Btrpati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terciiri Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib l&lt;epada Daerah yang terutang oleh orang pribacii atau badaq yang bersifat memaksa ## BAB Ii
NAMA, OBJEK, SUBJBK DAN TARIF RETRIBUSI GOLONGAN PERIZINAN TERTENTU
Pasal 2
- (1) Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut retribusi atas pemberian rzin untuk mendirikan bangunan'
- (2) Denqan fl8.r.t13 Recribusi lzin Tempat Penjualanan Ivlinurnan Beralkohol dipungut retribusi atas pemberia n izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohoi.
- (4) Dengan narna Retribusi Izin Trayek dipungut retribusi atas pemberian trayek.
- (3) Dengan nama Retribusi lzin Gangguan diputrgt't retribusi atas pemberian izin gangguan'
- (5) Dengan nama Retribusi lzin Usaha perikanan dipungut retribusi atas pemberian izin usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.
Pasa-l 3
Jenis Retribusi pettzinan Tertentu yang dipungut di wilayah llabupaten Bolaang Mongondow Utara adalah:
- a.. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
- c. Retnbusi lzin Gangguan.
- b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.
- d. Retribusi Izin Trayek; dan
- e. Retribusi Izin Usaha Pcrikanan.
Bagian Kesatu
Retribusi Izin Mendirikan Bangt'nan
Pasal 3
- Cbj:k RcLribusi trzin Mer'.Cirikan Bangunan sebagaimana dimaksudlian rlalam Pasal 3 huruf a adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan. (1)
Pasal 4
- Cbj:k RcLribusi trzin Mer'.Cirikan Bangunan sebagaimana dimaksudlian rlalam Pasal 3 huruf a adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan. (1)
- Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberiurn izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah dan tempat ibadah. (3)
- Perr.beri.ln izin sebagaimana dimaksud pada ayat (i) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap scs'Lla: dengan rencana teknis bangunan dan rencarr'a tata ruang, pengawasan serta pengendaliannya. (2)
Pasal 5
- (1) Subjek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud datam Pasal 3 huruf a adatah orang pribadi atau Badan ya,rg menggunakan/menikrnati nelavanan Izin Mendirikan Bangunan.
I
I
.
- (2) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk r:elakukan pembayaran Retribusi, termlsuk ilcmungut rrtau pemotong Retribusi lzin Mendirikan Bangunan.
Pasal 6
- (1) Tarif Retribusi lzin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) htrrtif a ditetapkan
Pasal 7
Objek Retribusi lzin Tempat Penjualan -Minuman Beialkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah pemberian izin untuk melakukan penjualan minurran beralkohol di srratu tempat tertentu'
Pasal B
- (1) Subjek Retribusi l/rn Tempat Penjualan {tnurntn Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adaiah orang pribadi atau Badan J/ang -.rry.t rrggarakan Tempai Penjualan Minuman Beralkohol'
2. wqiU neilbusi seba[aimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentua., p.r^itran perundang-undangan Retribusi diwajibkanuntukmelakukanpembayaranRetribusi' termasuk pemungut atau pemotong Retribusi lzin f"*p.t PenjualanJulir,,,*tn -Beralkohol' (2\
ltr'
t:
Pasal 9
- (1) Tarif Retribusi lzin Tempat Penjualan Minuman Beralkohor sebagaimana dimaksud pa.da Pasal 3 huruf b ditetapkan sebesar sebagaimana tercantum pada Lar:rrpiran II )ang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan
Pasal 10
- (1) Objek Retribusi Izin Gangguan sebagaiman dimaksud daLm. pasal 3 huruf c adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancarnan bahaya, kerugian danlatau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendaliankegiatanusahasecaraterusmenerus untuk *.rr".g"h terjadinya gangguan ketertiban' keselamatan, Lt.r-, kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan men:'enuhi norrna keselamatan dan kesehatan kerja'
- (2) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat usaha/ke,lia.ianyangtelahditenf'ukanoleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah'
l^'
- (1) Subjek Retribusi lzin Gangguan sebagaimana dirrri.ksud dalam Pasal 3 huruf c adalah orang pricadi atau Badan yang menyelenggarakan Tempat Usaha yang dapat menimt'ulkan ancaman bahaya dan/atau I gangguan terhadap lingkungan.
- (2) Wajib Retribrrsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi lzin Gangguan.
Pasal 12
- (1) Tarif Ret|ibusi Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf c dihitung
Pasal 13
Objek Retribusi lzin Trayek sebagaimana dime-ksud daLm pasal 3 huruf d adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayanan arrgkuian penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertenLu.
Pasal 14
- (1) Subjek Retribusi Izin Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan usaha angkutarr penLrmpang umum.
- (21 wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau Badan yang menunrt ketentuar.'. peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melalrukan pembayaran Retribus,. termasuk pemungutan atau pemotongan Retribusi Izin' f' ayek'
Pasal 15
- (1) Tarif Retribusi Iz,n Trayek sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf d ditetapkan sebesar sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
2. tgt i'enin:auan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diiakrftan dengan Inufflperhatikan incleks harga dan perkembangan ekonomi'
3. (Z) Talf Retribusi Izin Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (li dapat ciitinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekaii.
- (4) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada a1'at (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati'

'

Bagian Kelima Retribusi Izin Usaha Perikanan

## Pasal 16

- objek Rebibusi Iz;l]r. usaha Perikanan sebagainmna dimaksud datam Pasal 3 huruf e adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan rr*h. penangkapern' dan pembudiday.aan ikan Vang tidak metgg,n,.akan tenaga kerja asing, meliputi: (1)
- b. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI); dan
- a. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP);
- p. Surat lzinKapal Pengangkut Ikan (SIKPI)'
- Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah usaha/kegiatan yang dikecualikan olehr, peraturan perundang-undangan di sektor perikanan dan Kelautan. {2)

## Pasal 17

- (1) Subjek Retribusi Izirr Usaha Perikanan sebagaimana dimlksrrcl dalam Pasal 3 L,\r:uf e adalah orang pribadi at-au Bacan yang men;'elenggarakan kegiatan usaha penangkapan dan pemhudidayaan ikan'


.



- (2) \'/ajib Retr.ibusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) aclalah orang pnbaii atau Badan yang menrrrut ketentuanperaturanperundang-undanganRetribusi aiw4iUtcan untuk melakukan pembayaran Retribusi' termasuk pemungut atau pemotong Retribusi lzin Usaha Perikanan'

## Pasal 18

- (i)TarifRetribusilzinUsahaPerikanansebagaimana dimat.sudpadapasal3hurufeditetapkansebesar yang tercantum i"a" Lampiran IV yang merupakan bagiantidakterpisahkandariPeraturanDaerahini.
- (^ i"iir Retribusi rzin usarta Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kemoali
- (3) ljl6m',il#"[?l;li'!31.*"i*.,,^ dimaksud pada ayat (21 diiakukan ciengan memperhatikan i"a.r.- h"rgt dan perkerr:bengan ekonomi'
- (4) ffifu n' ;j*iffif1ff:"i;l"F]frffi" g'sff"'

## BAB III CARA MENOUKUR TINGKAT PDNGGUNAAN JASA

## Pasal 19

- (1) Biaya IMB adalah retribusi yang dipungut atas llftf %I*il*'"ilJ5:d"#;;i""iJffi :l gedung'
2. (s) itr#"ilil:Hil" dima-k1ud, pada avat (21merniliki p"t"- tr"r di'r. {koelis^ien)' "i'iJi"-
3. . r !r----^* L\aoar'r1 ret :nusi untuk (2) indeks ur:tuk perhitungan besaran ret :rusi t bangunan g"a,"'f Jii"i"?*"t oleh Pemer n:ah Daerah berdasarkar: fu?g"i L.rrg.rnu.tt gedung dengan memperti*U"rrgttai tingL&lt;at kompleksitas' tingkat ;;;;;"nsi, tiigl"at resikg kgbakaran' zor'a gempa' kepadatar. un.'fi;; rt"i*ggt"tt atau jumlah lantai kepemilikan geclung serta jangka waktu penggunaan bangunan gedung'
- (4) -bobot B:ffi;;' !'".u"s3'.1'u,": -l1d?, avat ,r, ffi;i;" ;-u"fi berikul(rhat rabel 3'1)'



## PEMERII'ITAH I./\3UPN TEN I]OLAANC IVIONGONDOW UTARA

-14'

- Bie.ya II\18 yang dimaksud pada ayat (1) dihit-ung dengan cara mengalikan luas bangunan dengan indeks terintegrasi dikali dengan harga lo/o {.sat.u persen) dari hzrrga bangunanlm2 harga bangunan yang dimaksud rlitetapkan dengan Peraturan Bupati. (s)
- Indeks terintegrasi yang dimaksud pa.da ayat (5) adalah hasil korelasi matematis dari indeks parameter fungsi, klasifikasi dan waktu penggunaarl bangunan gedung. (6)
- Untuk bangunan konstruksi tertentu di .ere"pkan 3o/o (tiga persen) dari Rencana Anggaran Biay'r ,RAB). (71

TABEL 3.1 : PENETAPAN INDEKS TERINTEGRASI PERHITUNGAN BESARAN RETRIBUSI IZIN MENDIzuKAN BANGUNAN.

| PARAMtrTER | BOBOT | INDEKS |
|---------------------|---------|----------|
| A. FUNGSI | | |
| 1. Ilunian | | o,05/0,5 |
| 2- lleasamaan | | 0 |
| 3 Usaha | | 3 |
| 4. Sosial Buda | | 00-1 |
| 5. Khusus | | 2 |
| B. KLASIFIKASI | | |
| 1. Kompeksitas | o,25 | |
| Sederhana | | o,4 |
| - TiCak Sederhana | | o,7 |
| Khusus | | 1 |
| 2. Permanensi | o,20 | |
| f)arurat | | o14 |
| Semi Permanen | | o,7 |
| - Permanen | | 1 |
| 3. Resiko Kebakaran | 0,15 | |
| - Rendah | | o,4 |
| - Scdang | | o,7 |
| Tinsei | | 1 |
| 4. Zonasi Gempa | 0,15 | |
| - Darurat | | o,2 |
| 5. Lokasi | 0,10 | |
| - Rendah | | 0,4 |
| - Sedang | | o,7 |

/t


## PEMERINTAH KABUFATtrI.I BO L.r-\N G M O NGO ND OW UTARA

## -i5-

| - Padat | - Padat | - Padat | - Padat |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------|
| 6. Ketinssian Gedun 0.10 | 6. Ketinssian Gedun 0.10 | 6. Ketinssian Gedun 0.10 | |
| - Rendah | - Rendah | - Rendah | o,4 |
| - Sedang | - Sedang | - Sedang | o,7 |
| - Tinggi | - Tinggi | - Tinggi | I |
| 7. Keoemilikan o,05 | 7. Keoemilikan o,05 | 7. Keoemilikan o,05 | |
| | | | o.4 |
| - Yayasan Ferora-ncan | - Yayasan Ferora-ncan | - Yayasan Ferora-ncan | o.7 |
| Badan Usaha Swasta | Badan Usaha Swasta | Badan Usaha Swasta | I |
| C. KLASIF;KASI | C. KLASIF;KASI | C. KLASIF;KASI | or4 |
| - | Sementara Pendek | Jangka | |
| - | Sementara Menengah | Jangka | o,7 |
| - | Sementara Tetap | Jangka | 1 |

## Catatan :

Bangunan gc.lung atau bagian bangunan gedung di bawah permukaan tanah (basementl di atas dibawah permukaan air diberi indeks tambahan 1,5'

## Pasal 20

- Tingkat penggunaan jasa Izin Tempat Penjualan Min'-rman Beralkohol cii-rkur berdasarkan jenis ternpat penjualan minur'tan beralkohol. (1)
- ;. go1o.grl..t A, terdiri dari Hotel dan Restoran; dan b. [olongr.n B, terdiri dari Diskotik, Pub, Bzu ' 'fu'n Karaol:e.
- Tempat Penjualzrn Minurnan Beralkohol sebagaimana diniaksucl pada ayat (1) 'dibagi dalam 3 (tiga) golongan, yaitu : (21

## Pasal 2 1

- (1) Tingkat penggunaan jasa la;in berciasarkan luas ruang temPat ganggu.an, diuk':r usaha dan indcks lokasi serta indeks gangguan.
- (2) Penentuan indeks gangguan didasarkar pada besar kecilnya intensitas dampak yang ditin irLrlkan oleh kegiatan usaha, perusahaan dan industri dengan [klasifikasi sebagai terikut: I

w'


## PEMERIN1AH KABUPATBN BOLAANG MONGONDOW UTARA

## -16-

- a. kegiatan usaha, perusahaan dan industri dengan intensitas dampak garlgguan besar indeksnya 4;
- b. kegiatan usaha, penisahean dan industri dengan intensitas dampd&lt; ganggua-n sedang indeksnya 3; dan
- c. kegiacar- .lsaha, pe:usahaan dan industri dengan intensitas dampak gangguan kecil indeksnya 2;
- (3) Penentuan indeks lokasi didasarkan pada letak/lokasi kegialan usaha, perusahaan dan industri dengan klasifikasi sebagai berikut:
- b. jalan L&lt;ota indeksnya 3; dan
- a. jalan negara, jalan propinsi dan dekat sungai Indeksnya 4;
- c. jalan lingkungatt, kelurahan/desa incleksnya 2;
- a. Tarif lingkungan untuk kegiatan usaha, perusahaan industri yang Lrerdanrpak gangguan besar Rp. 1000 ,lM2;
- (4) Peuentuan tarif kegiatan usaha, pemsahaan dan industri dengan klasifikasi sebagaima-na dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut
- b. Tarif lingkungan untuk kegiatar^ usaha, perusahaan dan industri yang berdampak gangguan sedang RP. 750,- lM2; dan
- c. Tarif lingkungan untuk kegiatan usaha' peruszrhaai industri yang berdampak gangguan kecil RP'500,- / M2'

## Pasat 22

- Vott* telah ditetapkan' '. -is kendaraan umum (2) "eenet.t:{ ***4,o,;;i: #trm"r dengan sebagatman Ot-t*l:
- (1) Tingkat . pengg:"u,1t,^i?-"a' lzin Travek diukur berclasar;ia'r kriteria jenis kendaraan umum yang bcr:angkutut'';;;;"" ju't"it tempuh sesuai ketentuan
- f.futiiXuti sebagai bus/mini bus;
- l:;3#;rufhmilft*l/ ang|&lt;'lrun kota
- .. t .tta^raan umum 1""1:-]

## Pasal 23

- {1i rinskar pensguna"i--i3?,j;Tu"Y"ti"":;ll?E ' diukur u"rJ^lltkan jentl-nr, .r"^rr. penangkapan dan ii["tt..rtrtan dalam I"9:1t: usaha budidaYa Perikanan'

I

h'

l'

I

I



- (2) Usahapenangkapandanusahabudidayaperikanan sebagaimurr" li*^ksud pada ayat (1) menggunakan "aru.rru. darr prasarana sesuai peraturan perundarsundangan di sektor Perikanan'

## BAB IV

## PzuNSIP PENE*IAPAN S'i'RUKTUR DAN TARIF RE"TRIBUSI

## Pasal24

- Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarlian pada tujuan untuk *.rr.rtr-,p sebagian atau seluruh biaya peny e le n ggaraan pemberia n izin yanq bersangkutan' (1)
- b;;" pen:yelengg^.."tt pemberian izin sebagaimana dimz.ksud pada-iyat (1) meliputi penerbitan dokumen rzin, ptrrgt*u."^rt di lapangan, penegakan lykum' penatauslhu."rr, dan Ui"yt dampak negatif dari pemberian izin tersebut. (2)

## BAB V

## PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Wilayah Pemungutan

## Pasal 25

I

RetribusiDaerahyangterhutangdipunSutdiwilayah daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara'

Bagian Ke.lua Pene ntuan P e nlbaya r arr ; Tempat Pcml-rayaran' Angsuran dan Per'lrndaan PembaYarirn

## Pasal 26

- (1) Penentuan pembayaran Retribusi yang terhutang harus dilu.nasi r;ekaligus'
- (2) Tempat 'r"-b*y^tttt". Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau ternpar lain yang ditunjuk oleh Bupati'



- (3) Bupati dapat memberikan persetujuan kepadaw4jib Retribusi unh.rk mengangsur retribusi terhutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi perryaratan yang ditenful&lt;an.
- (4) Angsuran pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (3) harus dilakukan secara tertentu dan berturut-turut dengan dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2%o (dua persen) sebulan dari jumlah Retribusi yang belum atau kurang dibayar.
- (5) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada Watiib Retribusi untuk menunda pembayaran Retribusi sampai batas walrhr yang ditentukan setelah memenuhi persvarallr 73119 ditentukar dengan dikenakan sanksi aciministralif berupa bur,ga 2o/o (dua persen) sebulan dari jumlah Retibusi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan unhrk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serla tata cara pembnyaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) darr ayat (5), diatur dengan Peraturan Bupau.

## Bagian Ketiga Tata Cara Pemungutan dan Penagihan

## Pasal 27

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakar, [}KRD atau dokumen Iain yang dipersamakan.
- (2) Dolrumen lain yang dipersamakan :;ebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa ka.rcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikeirakan sanksi administratif berupa bunga sel-resl: 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terhutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengarr mengguuakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.
- (4) Tata caia pelaksanaan pemungutan ditetapkan dengan Per;lturan Bupati. Retribusi

## Pasal 28

- (1) Penagihan Retribusi terhutang menggunakan dan didahului dengan Surat Teguran. STRD &amp;



- (2) Perrgeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan seger:a setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaru n.
- (3) Dalam jangka waktu 7(hrjuh) hari setelah tmggal surat Tegtran/Peringatan/Surat lain yang s:je:ris, wajib Retribusi ha-,-urs melunasi Retribusinya yang terhutang.
- (4) SuratTeguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana ciinraksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

## Bagian Keempat

Pemanfaatan

## Pasal 29

- Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Rehibusi diutarnakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitar: langsung dengan penyelenggal'aan pelayanan yang bersangkutan. (1)
- Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayal (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati. (21

## Bagian Kelima

Keberatan

## Pasal 30

- Wajib Retribusi tertentu dapht mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dorurmen yang dipersamakan. (1)
- Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas. (2)
- Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka v'aktu itu tidak dapat dipenuhi karena keaciaan di luar kekuasaannya. (3)
- Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan wajib Retribusi. (4)
- Pengajuar k-eberatan i-ioak menunda kewajiban r,"r.buy"r Retribusi dan pelaksanaatt penagihan /\-Retribusr lv' (s)




## Pasal 31

- Bupe.ti dalam jangka waktu paling iama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan. (1)
- Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi kepuiusan oleh Bupati. (2)
- Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terhutang. (3)
- Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan. (4)

## Pasal 32

- Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebiha-r pembayaran Retribusi dikembaliJ&lt;an dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2''/u (dua persen) untuk paling lama 12 (dua belas bulan. (1)
- Irr.balan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sarnpai dengan dite rbitkannya SKRDLS. (2)

## BAB VI

## PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

## Pasal 33

- (1) Atas kelekrihan pembayaran Retribusi, \1y' liif Retribusi d.apat mengajukan permohonan pengeml'arian kepada Bupati.
2. (21 Bupati dalam jangka waktu paling larna 6 (enam) buian, sejak dite:imanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusari.




- (3) Apabila elalain jangka walitu sebagaimana dimaksud pada av€Lt (2\ telah dilan:paui dan Bupati tidak memberik.an suatu keputusan, permohonan pengembzrlian pembayaran Rctribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalllm jangka werktu paling lama 1 (satu) bulan.
2. Apabila liajib Retribusi mempunyai utang Retribusr lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimtrksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut. (4)
- (6) Jika pengenbalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2o/o (dua persen) sebulan aras keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
4. Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan d.alam jangka waktu paling lama 2 (due ) irulan sejak (s) diterbitkannya SKRDLB.
- (7) Tata cai.ir pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) diatur dengan Pcraturar BuPati.

## BAB VII

## KEDALUWARSA PENAGIHAN

## Pasal 34

'

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi keclaiuwarsa setelah melampaui 3 (tiga) tahun terhitrtng sejak saat terhutangnya Retribusi, kecuali apabila WaliU Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah'
- a. diterbitkan Surat Teguran; atau
- (2) Kedal.l*.r". penagihan Retribusi sebagalnana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
- b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, bail&lt; langsung maupun tidak langsung'
- (3) Dalam hal diterbitkan surat Teguran sebagaimana dimaksudpadaayat(2\hurufa,kedaluwarsa penagihatt dihitu.tg sejak tanggal penyampaian Surat Teguran tersebut.



- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dima.ksud pada ayat (21 huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih rnempunyai utang Retribusi dan belum tnel.rnasi kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Reuibusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

## Pasal 35

- (1) Piutang Retrib'rsi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB VIII

## PEMERIKSAAN

## Pasal 36

- Bupati berwenang nelakul:an pemeriksaan untuk menguji l&lt;epatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi l)acrah daiam rangka melaksanakan peraturan perundan e -undangan Retribusi Daerah. (1)
- Wajib Retribusi yang diperiksa wajib : (21
- b. memberillan kesempatan untuk mernasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan pemeriksaan; dan/atau guna kelancaran
- a. men:perlihatkan dan/atau meminjamkan buku. atau catatan, dokumen yang menjadi dasanrya dan clokumen lain yang berhubungan Cengan objek Retribusi yang terhutang;
- c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata carir pemerilisaan Retribusi 'liatur dengan Peraturan Bupati.

t:



## BAB IX

## INSENTIF PEMUNGUTAN

## Pasal 37

- (1) Instansi yang melaksar'akan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencanaian kinerja tertentu.
2. Femberian insentif s?Dagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkari in:Lrlui Anggann Irendapatan dan Beranja Daerah. a)
3. 'iata cara pemberiarr dan pemanfaatan insentif sebagaim,ana dimaksud pada ayat (1) diatur d.engan peraturan perundang-undangan. (3)

## BAB X PENYIDIKAN

## Pasal 38

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu cli lingkungan Pcmerintah Daerah diberi wewenang khusuJsebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pida'a di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara pirlnrra.
- (2) Penyidik sebagairnana dimaksud pada ayat (1, rrcalah pejabat pegawai negen sipil tertentu di ling!&lt;ungan perrrerintah oaerarr yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketenhran peratu\_ianr perundang-undangan.
- (3) wewenang trenyrdik sebagairnana dirnat{sLrd pada qrat (1) adalatx a. menerima, mencari, mengurnpulkan, dan menefiti keterarrgan atau laporan, berkenaan dengan ri'ciak pidnna di bidang Retribusi Daerah agrr tet rangan :rtau laporan tcrsebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
4. c' meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- b. :neneliti, mencari, dan mengumpulk"tt krt".u.rtgan mengenai orang pribadi atau Badan tentang Kebenaran perbuar-an yang dilakukan sehubungai d:ngan tindak pidana Retribusi Daerah;
- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daenah;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangtia peraksanaan . tugas penyidikan tindak pidanadi bidar€Retribusi Daemh;

I

- e. melal&lt;ukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembr:kuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan p:nyitaan terhadap bahan b,kti tersebrt!



- g. menywuh berhenti dan/atau melan,ng seseorang meninggalkan ruangan atau tempa'r pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang oenda, dan I ataudokumen yang dibawa;
- h. memoLret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
3. memanggil orang untuk oidengar keteranganrrya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; i.
4. melaku]&lt;an tindakan lain yang perh untuk }&lt;elancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retibusi Daerah sesuai dengan ketenttian peraturan perundang-urdangan. k
5. r nengh.en tikan per.yidikan; dan/ atau j.
- (4) Pcnyictik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberirahukan saat dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diarur daiam Undang- Undang Hukum Acara Pidana.

,,

## BAB XI KETENTUAN PIDANA

## Pasal 39

Wqjib Retribusi yang tidak melaksanakan keuiqiibannya sehingga merugikan ke,uangan Daerah diancam pidana tarunsan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kati jumlah Retribusi terhutangyang tidak atau kurang dibayat

## Pasal 40

Denda sebagaimana Cimaksud dalam merupakan penerimaan llegara. Pasal 39,

## BAB XII

## KETENTUAN PERALIHAN

## Pasai 41


JL '

Pada saat PerzLturan Daerah ini berlaku, Retribusi yang masih terhutang berdasarlvrn Peraturan Daerah l(abupaten Bolaang Mongcrrrdow Utara mengenai jenis Retribusi sebagairrraru dfnaksud dalam Pavrl 3, sepanjang tidak diatur dalam Feraturan Daerali yang Lcrsangkutan masih dapat ditagh selama iar'tla t wal&lt;tu Sitiga) tahun terhitung sejak saat terhutang"

.



## BAB XIII

## KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Peraturan Bupati yang mengatur pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun s,ejak peraturan daerah ini berlaku.

## Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai terlaku pada tanggal diundangftan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peratrrran Daerah ini dengan penempatannya dalam Lemhraran Daerah Kabupaten Bclaang Uiongondow Utara.


Ditetapkan di Boroko

Pada tanggal t fYo\fg0r6o[ 9o\L

(pueau BoL,

HAMDAN DATUNSOLANG


Diundangkan di Boroko

Pada tanggal t lvo\r60106L }o(L

RAH

ONDOW UTARA, KABUPATEN

RtrKY POSUMAH

| PENGOLAH | PSRAF |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------|
| KEPALA BAC'AN HUKUM | t.-, |
| ASIST!]N PEMEI'IN'I'4, IAN DAN KESEJAIITET{ Ir'.}I NAKYAT | ,l |
| ASISIEN EKONOlvll DAN PEMtsANGUNAN | i, |
| UMIJM | 4 |
| | b, |
| WAKIL I]UPATI | (/ |
| BUPATI | MOIIONUNruK DTTANT)AI'ANCANI |



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOI,CANG MONGONDOW UTARA TAHUI'I2012 NOMOR S


## PEMERI N TAH I',A EIJ P.A.TEN tsO LAAN G M O N GO N D OW UTARA

.


## PENJF)LASAN ATAS

## PERATU RAN DAERAH KABUPA#II;OLAANG MO N GO ND OW UTARA NOMOR 5 TAHUN 2OI2

## TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERNTBNTU

## I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Kabuperten Bolaang Mongondow Utaia mcmpunyai hak dan kewajiban mengurus sendiri ..*"25r pemerintahannya untuk meningkatkan elisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerir.tahan dan pelayanan kepa'da masyarakat.

Selama ini pungutan Daerah Kabupate;t Bolaang Mongondow Utara yang berupa neiribusi didasarkan atas Peraturan Daerah Kabupaten -nolaang Mongondow, mengingat Kabrrpaten Bolaang Mongondow Utat'a ,n.t tpukan Daerah pernekaran dari Kabupaten Bolaang Mongondow yang diberi kewenangur, *"ttggrnakan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondo* ""*pai 'lengan saat dimilikinya Peraturan Daerah sendiri.

Untut menyelenggarakan pemerintahan tersebut, Daerah berhak mengenakan pungutan kepatda masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang OasJr Republik Ind,-rnesia Tahun 1945 y"ng menempatkan Retribusi sebagai salah salu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rak5rat, seperti Retribusi dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan Perlturan Daerah. Dengan clemikian, pemungutan Retribusi Daerah har:us didasarl"an pada Peraturan Daerah.

Hasil p.rr.rirt "u.., R"t.ibusi diakui belum memadai dan memiliki peranan yang relatif kecil terhadap Anggaran 'Pendapatan dan Belanja baerah tapeDt. Sebagian besar pengeluaian APBD dibiayai dana alokasi dari pusat. Diam banyak hal , dlna alokasi dari pusat tidak sepenuhnya dapai diharapkan menutup seluruh kebutuhan pengehlalan Daerah'

Dengan diberlakul&lt;annya Peraturan Daerah ini, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara diharapkan akan semakin mampu membiayai kebutuhan pengeluarannya -dalam melaksanakan kegiatan pembangunan daerah, aisisi lain akan dapat memberikan kepastian bagi masyarakat dan d.unia usaha yang selanjutnya diharapkan akan dapat meningkatkan kesadaran masyarli..t daiarn memenuhi kewajiban Retribusi Daerah'

Oleh karena itu, dukungan masyarakat melalui Retribusi Daerah masih harus terus digalakkan, dengan tetap menjaga kestabilan iklim investasi dan menghindari adanya tumpang tindih dengan pungUtan pusat, serta tidak mirintangi arus barang dan jasa antar daerah.


/



## II. PASAL DEMI PASAL

## Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

## Pasal 6

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (12)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (a]

Cukup 1elas.

## Pasal 7

Yang dimaksud dengan Izn Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah lokasi yang diizinkan sebagai tempat untuk menikrnati minuman beralkohol seperLi restoran, cafe, bar, durr sejenisnya berdasarkan kctentuan dan perafuran perundang-undangan.

## Pasal 8

.

Cukuo jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

## Pasal 10

Ayat (1)


Mengingat tingkat penggunaan jasa pelayanan iztn gangguan bersifat pengawasan dan pengendalian, Larif retribusi ditetapkan berdasarkan besar kecilnya gangguan I yang ditirntrulkan oan letax lokasi perusahaan.

lV'



Ayat (2)

,Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 1 I

## Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

CukuP Jelas

Ayat (3)

CukuP jelas.

Ayat (a)

CukuP jelas.

Ayat (5)

CukuP jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jeias.

Pasal 17

Cukup jelas.

## Pasal 18

'

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

| t-^'

CukuP jelas.

I

I



Pasal 22

Cukup jelas.

Pasai 23

Cukup jelas.

Pasa] 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

CukuP jelas.

Pasal27

CukuP jelas.

Pasal 28

CukuP jelas.

Pasal 29

CukuP jeias.

Pasal 30

CukuP jelas.

Pasal 31

CukuP jelas.

Pasal 32

CukuP jelas.

Pasal 33

.

CukuP jelas'

Pasal 34

CukuP jelas'

Pasal 35

CukuP Jelas

Pasal 36

CukuP ielas'


Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "instansi yang melaksanakan pemungutan" adalah dinas/badan/lcmbaga yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan Retribusi.

Ayat (2)

Pemberian br:sarnya inse r,1if dilakukan melalui pembalr,.rsar, ;':tng dilakukr.n oleh Pemerir.tah Daerah ciengan alat keie,rrgkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menrbidangi masalah keuangan.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Pasal 40

Cukup jelas.

Cuktrp jelas.

Pasal 41

Cukup.jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MoNGoNDow UTARA NOMO,R6Jf-'



## Pasal 37


## PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA NOMOR S IENTANG RETRIBUSI PEzuZINAN TERTENTU

## PENETAPAN HARGA SATUAN BANGUNAN GEDUNG / RUMAH TINGGAL / BANGUNAN MILIK PEMERINTAH DAN MASYARAKAT DALAM WILAYAH HUKUM KABUPATEN BOLA,A.NG MONGONDOW UTARA

| TYPE KONSTRUKSI | EIAYA PER M2 | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| BANGUNAN PERMANEN | A. | Untuk bangunan/ruang dengan dikalikan dengan koefisien : | Untuk bangunan/ruang dengan dikalikan dengan koefisien : |
| a- BerLingkat | | 1. rcu/rccu/uGD/cMU | 1 , 10 Stan<lar rumah sakit n3l'r,a |
| - Lantai I | Rp. 2.302.000,- | 2. Ruang Operasi | L,2O Standar rumah sakit harga |
| - Lantai II | Rp. 2.510.000,- | 3. Ruang Radiologi | I,25 Standar rumah sakit harga |
| - lantai III | Rp. 2.579.000,- | a. Landry/CSSD | 1.10 Standar rumah sakit harga |
| - t antai IV | Rp. 2.613.000,- | 5. Laboratorium | 1. 10 Standar rumah sakit harga |
| - L€ntai V - Balkom, Lantai sisipan | Rp. 2.575.000,- 50 Persen dari lantai | 6. Power House 7. r,AB. SLTP/SMU 1,25 Harga bangunan | 1.15 Harga bangunan |
| b. Bangunan tidak bertingkat Luas < 200 M2 | Rp. 1.815.000,- | B. UGD dan Prasarananya 9. Selasar luar beratap 1,05 Harga bangunan 0,5 Harga bangunan | B. UGD dan Prasarananya 9. Selasar luar beratap 1,05 Harga bangunan 0,5 Harga bangunan |
| > 200 M2 Teras / Ruang terbuka | Rp.2.541.0O0,- 50P/o dari bangunan induk | B. Masa berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan sampaidengan ada penetapan standar baru | B. Masa berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan sampaidengan ada penetapan standar baru |
| SEMI PERMANEN / RUMAH PANGGUNC | Rp. 1.000.000,- | | |
| RUMAH TINGGAL DARURAT | Rp. 500.O00,- | | |
| BANGUNAN YANG DIBANGUN TAHUN 1997 DAN TAHUN SEBELUMI.IYA | daftar analisa 509; dari Bangunan Baru | | |
| REFIABILITASI / KBN OVASI BANGUNAN GED I'NG M IJLIP'J1] PERBAIKAN/PERAWATAN, PERUBAHAN, PERLUASAN/PENGGURANGAN : a. RUSAK SUDANG b. RUSAK BERAT | | | |




## Contoh Perhitunean :

A. Bangunan Rumah Tinggal Tlpe 54

Indeks terintegrasi

: Fungsi x Klasifikasi x Waktu Penggunaan

1. Fungsi hunian : 0,5

2. Klasifikasi

:

- Kompleksitas

- Permanensi

- Resiko Kebakaran

- Zona Gempa

- Lokasi Kepadatan

- Ketinggiar.

- Kepemilikan

3. Waktu Penggunaan

(0.1s x 0.4)

Zona Sulut

(0 15 x 0.2)

Tidak Sederhana (O,25 x O,7)

Permanen

(0.25 x 1)

Rendah

Sedang

Rendah

(0.1 x 0.7)

(0.1 x 0.a)

= 0.175

: O.25

= 0.6

= O.O3

= O.O7

= 0.04

= 0.035

o.66

Perorangan (0.05 x O.7)

Tetap = 1

Indeks Teriniegrasi = 0.5 x 0.66 x 1 = O.33

Harga Bangunan Standar I Mz : 1.8 15.000,-

ProsentaseRetribusi : 7 %o

Jumlah Retribusi'= Luas Bangunan x Indeks Terintegrasi x l{ai'ga

Satuar:.

:54 x O.33 x (Rp. 1.815.000 x Ioh)

= Rp. 323.433 = Rp. 324.OOO,-

## B. Bangunan tempat usaha : Data Klasifikasi : Item

Fungsi Usaha : 3

Indeks terintegrasi : 3 x 0.66 x I :

1.98

= 54 x 1.98 x (Rp. 1.1815.000,- x 1%)

- = Rp. 1.9O4.594,-

: Rp. L94I.000,-

I

,hur*r Bo UTARA L.






DAN DATUNSO

| PENGOLAH | PAR,\F |
|------------------------------------------------|-------------------------------------|
| KqPALA BAGIAN HUKUM | \-. |
| ASISTEN PEMERINTAHAN DnN KESE.JAHTERAAN RAISAT | h- |
| ASISTEN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN | b 7 |
| ASISTEN ADMINISTRASI UMUM | ---T- n |
| SEKRETARIS DAERAH | , |
| WAKIL BUPATI | ,/r |
| BUPATI | I\4OTIO}I IJNTIJI\ DITANDA'IA]\CANI |

I




## PEMERINTAHKARUPAT!]NBOLAANGMoNGoNDowUTARA

LAMPIRTU{ iI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARI\ NOMOR J- TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTEN I.\,I

## TARIF RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN RE.RALKOHOL

| Jenis Perizinan | Tarif Retribusi (RP) |
|-----------------------------------------------------|-------------------------|
| (2) | |
| penerbilan Pertama : Golongan " A " Golongan " B ') | Rp. 750.0OO Rp. 650.0O0 |
| Perpanjangan: Golongan " A " Golongan D B " | Rp. 4O0.OO0 Rp. 300.000 |


| PENGOLAH | PARAF |
|------------------------------------------------|-------------------------------|
| KEPALA BAGIAN HUKUM | |
| ASISTEN PBMERINTAHAN DAN KESq,AHTERAAN RAIC/AT | ^L t |
| ASISTEN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN | T I |
| ASISTEN ADMINISTRASI UMUM | |
| SEKRETARIS DAERAH | P*r |
| WAKIL BUPATI | 'T' |
| BUPATI | n<rHonr,rn^r* DTANDATAI'ICANI |

I{AMDAN DATUNSOLANG


## PEMERI NTAH I(AB UPATEN BO LAATTiG M O NGONDOW UTARA

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KABUPATBN BOLAANG MONGONDOW UTARA NOMOR S TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

## TARIF RBTRIBUSI IZIN TRAYEK

| NO | JENIS PENEzuMAAN DAERAH | BESARIVYA TARIF (Rp) | KETERANGAN |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|
| (1) | (2) | (s) | (4) |
| 1 | Penerbitan Izin Trayek baru / pembaharuan a. Kendaraan umum jumlah 1 - 11 seat b. Kendaraan umum jumlah 1 - 26 seat c. Kendaraan umum jumlah27 seat ke atas | 250.000,o0 300.000,o0 350.O00,00 | Per 5 Tahun Per 5 Tahun Per 5 Tahun |
| 2 | Penerbitan Kartu Pengawasan a. Kendaraan umum jumlah 1 - I 1 seat b. Kendaraan umum jumlah 1 - 26 seat c. Kendaraan ulnurn iumlatr 27 s:'at ke atas | 95.000,o0 115.O00,00 125.000,00 | Per Tahun Per Tahun Per Tahun |
| 3 | Retribusi Pen':rbitan Insiden til a. Kendaraan umurn jumlah 1 - 11 seat b. Kendaraan umurn j'rmlah 1 - 26 seat c. Kendaraan umum jumlah 27 seat ke atas | 25.O00,00 35.000,00 45.000,00 | Per lzin Per lzin t"*: --- |
| 4 | Retribusi Perrerbitan lzin Opcrasi (Trayek Tidak Tetap) a. KendaraanPenumpang L-4 Seat b. Kendaraan PenumPang I - 8 Seat c. Kendaraan Penun,Pang 1 - 14 Seat d. Kendaraan Penumpang 14 Seat Ke Atas | 175.0O0,O0 200.000,00 225.000,00 250.000,oo | Per Tahun Per Tahun Per Tahr.rn Per Tahun |


frurott

GONDO il/ UTARA







HAMDAN DATUNSOLANG

| PENGOI.AH | PAFAF |
|------------------------------------------------|------------------------------|
| KEPALA BAGIAN HUKUM | |
| ASISTEN PEMERINTATIAN DAN KESLJAHTERAAN RAKYAT | L |
| ASISTEN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN | r |
| ASISTEN ADMINISTRAJI UMUM | t |
| SEKRETARIS DAERAH | /--, ,r |
| WAKIL BUPATI | |
| BUPATI | *d{otu"n x L]IANDATAI\IG\}il |


## PEMBRINTAH KABUPATEN BOLA/TNG MONGONDCW UTARA

LAMPIRAN IV PERATURA:I{ DAERAH KAE}UPATEN BOLAANG N,IONGONDOW UTARA NOMOR S TENT.\NG RBTzuBUSI P