Unknown Unknown Nomor 63 Tahun 2017 tentang PEMBENTUKAN DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN TANAH LAUT (berlaku 31 Mei 2017)
Pembukaan
Mengingat :
B U P A T I T A N A H L A U T PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 63 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBENTUKAN DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN TANAH LAUT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANAH LAUT,
Menimbang
- a. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan, dipandang perlu dibentuk Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Tanah Laut;
- b. bahwa Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Tanah Laut tidak sesuai lagi dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah Laut tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Tanah Laut;
1. Undang -Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukkan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukkan Peraturan Perundang -Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
8. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukkan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok -Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2007);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 25);
M E M U T U S K A N :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TANAH LAUT TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN TANAH LAUT.
Pasal 1
- (1) Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut
- (2) Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (3) Pemerintah Daerah adalah Bupati Tanah Laut dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
- (4) Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
- (5) Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut.
- (6) Dewan Ketahanan Pangan adalah Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Tanah Laut.
PEMBENTUKAN DAN TUGAS
BAB II - BAGIAN PERTAMA
Pasal 2
- (1) Membentuk Dewan Ketahanan Pangan, yang selanjutnya dalam Peraturan Bupati Tanah Laut ini disebut Dewan Kabupaten.
- (2) Dewan merupakan lembaga non struktural yang dipimpin oleh seorang ketua.
BAB II - BAGIAN PERTAMA
Pasal 3
- (1)
- Dewan Kabupaten mempunyai tugas membantu Bupati dalam :
- a. merumuskan kebijakan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan Kabupaten dengan
BAB II - BAGIAN PERTAMA
Pasal 4
- (1) Susunan Organisasi Dewan terdiri dari :
2. a.
3. Ketua
4. : Bupati Tanah Laut
- b. Wakil Ketua
6. : Wakil Bupati Tanah Laut
- c. Ketua Harian : Sekretaris Daerah
8. Kabupaten Tanah Laut
- d. Sekretaris merangkap
10. : Kepala Dinas Ketahanan
Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut
- e. Anggota : 1.
2. Asisten II Bidang Ekonomi, Pembanguanan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Tanah Laut.
2. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut.
3. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut.
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut.
5. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan Kabupaten Tanah Laut.
6. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut.
7. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut.
8. Kepala Bidang Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut.
9. Kepala Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut.
BAGIAN KETIGA SEKRETARIAT
BAB II - BAGIAN PERTAMA
Pasal 5
- (1) Dalam melaksanakan tugas Dewan di bantu oleh sekretariat Dewan.
- (2) Sekretariat Dewan Kabupaten Tanah Laut Sehari hari dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut.
- (3) Sekretaris Dewan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Dewan melalui Ketua Harian Dewan.
BAGIAN KEEMPAT SATUAN PENGGERAK KETAHANAN PANGAN KECAMATAN
BAB II - BAGIAN PERTAMA
Pasal 6
- (1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas Dewan, disetiap Kecamatan dibentuk satuan Penggerak Ketahanan Pangan Kecamatan.
- (2) Satuan Penggerak Ketahanan Pangan Kecamatan diketahui oleh Camat dan untuk pelaksanaan tugas sehari- hari dibantu oleh Sekretaris.
BAGIAN KELIMA KELOMPOK KERJA
BAB II - BAGIAN PERTAMA
Pasal 7
- (1) Apabila dipandang Perlu untuk menunjang pelaksanaan tugas Dewan, Ketua Dewan dapat membentuk kelompok kerja yang
terdiri dari tenaga ahli dan pejabat yang berkaitan dengan penyelengaraan pemantapan Ketahanan Pangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan, rincian tugas dan tata kerja Kelompok ditetapkan oleh Ketua Dewan.
BAB III - TATA KERJA
Pasal 8
- (1) Dewan mengadakan Rapat-rapat yang langsung di pimpin oleh Ketua Dewan, secara berkala sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun dan sewaktu-waktu sesuai dengan keperluan.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Dewan, Ketua Harian mengadakan Rapat berkala sekurang kurangnya 3 (tiga) kali dalam setahun dan atau sewaktu-waktu sesuai keperluan.
- (3) Setiap satuan organisasi di lingkungan Dewan dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi didalam dan di luar Dewan.
BAB IV - PEMBIAYAAN
Pasal 9
Biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kabupaten.
BAB V - PENUTUP
Pasal 10
Ketentuan lebih lanjut yang di perlukan bagi pelaksanaan Peraturan Bupati ini di atur oleh Ketua Harian.
BAB V - PENUTUP
Pasal 11
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2015 Nomor 422) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB V - PENUTUP
Pasal 12
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Penetapan: Ditetapkan di Pelaihari pada tanggal 31 Mei 2017 BUPATI TANAH LAUT, ## H. BAMBANG ALAMSYAH

Penetapan: Diundangkan di Pelaihari pada tanggal 31 Mei 2017 pp Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT, ## H. SYAHRIAN NURDIN BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2017 NOMOR 63