PERATURAN WALIKOTA SURABAYA Nomor 10 Tahun 2017 tentang TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF PELANGGARAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DAN KEBERSIHAN DI KOTA SURABAYA (berlaku 3 April 2017)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
WALIKOTA SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 10 TAHUN 2017
TENTANG
TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF PELANGGARAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DAN KEBERSIHAN DI KOTA SURABAYA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SURABAYA,
:
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 41 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan Di Kota Surabaya, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan Di Kota Surabaya.
- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah ( Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4851);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 345 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5802);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 188 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5347);
12. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 2 tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 314);
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan Di Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10);
17. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 54);
Menetapkan
18. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 72).
MEMUTUSKAN :
: PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF PELANGGARAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DAN KEBERSIHAN DI KOTA SURABAYA
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Walikota adalah Walikota Surabaya.
3. Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau, yang selanjutnya disebut dengan Dinas, adalah Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya.
4. Kepala Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau, yang selanjutnya disingkat dengan Kepala Dinas, adalah Kepala Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya.
5. Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disebut dengan Satpol PP, adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya
6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat dengan Kepala Satpol PP, adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya.
7. Kecamatan adalah Kecamatan di wilayah Kota Surabaya.
8. Kelurahan adalah Kelurahan di wilayah Kota Surabaya.
9. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
10. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan, dan penanganan sampah.
11. Tempat penampungan sementara, yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
12. Tempat pengolahan sampah terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
13. Tempat pemrosesan akhir, yang selanjutnya disingkat TPA, adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
14. Izin adalah Izin Usaha Pengelolaan Sampah.
15. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan Di Kota Surabaya.
PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF
BAB II - PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 2
- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 28 dan/atau Pasal 33 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf i dan/atau huruf j Peraturan Daerah dikenakan sanksi administratif berupa :
- a. teguran;
- b. peringatan tertulis;
- c. paksaan pemerintahan;
- d. uang paksa;
- e. pencabutan izin; dan/atau
- f. penutupan usaha/kegiatan.
- (2) Penerapan sanksi terhadap pelanggaran ketentuan Pasal 33 huruf g dan/atau huruf h Peraturan Daerah dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Walikota tersendiri yang mengatur pengenaan sanksi di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (3) Paksaan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diterapkan apabila orang atau badan tidak melaksanakan peringatan tertulis dengan berupa :
- a. pengambilan Kartu Tanda Penduduk;
- b. penghentian sementara kegiatan;
- c. pembongkaran;
- d. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
- e. penghentian sementara seluruh kegiatan; atau
- f. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.
- (4) Pengenaan paksaan pemerintahan dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran dan/atau peringatan tertulis apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan :
- a. ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup;
- b. dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya; dan/atau
- c. kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya.
- (5) Uang Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diterapkan kepada orang atau badan yang :
- a. terlambat untuk menghentikan pelanggaran dan/atau melaksanakan pemulihan kondisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku setelah dikenakannya paksaan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4); atau
- b. tidak sanggup melaksanakan pemulihan kondisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan upaya pemulihan kondisi dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
BAB II - PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 3
Penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan dengan ketentuan:
- a. bertahap;
- b. bebas; dan/atau
- c. kumulatif.
BAB II - PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 4
- (1) Walikota berwenang menerapkan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 apabila ditemukan pelanggaran Peraturan Daerah
BAB II - PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 5
Walikota melimpahkan kewenangan penerapan sanksi administratif kepada Kepala Dinas dan Kepala Satpol PP.
BAB II - PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 6
- (1) Dalam menerapkan sanksi administratif, Kepala Dinas dan Kepala Satpol PP selain mendasarkan pada peraturan perundang-undangan juga harus ## BAB III
PELAKSANAAN PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF
BAB II - PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 7
- (1) Penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :
- a. apabila penerapan sanksi administratif dilaksanakan oleh Kepala Dinas, maka :
1. ## BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN
BAB II - PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 28
- a. teguran;
- b. peringatan tertulis;
- c. paksaan pemerintahan;
- d. uang paksa;
- e. pencabutan izin; dan/atau
- f. penutupan usaha/kegiatan.
BAB II - PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 33
- (3) Paksaan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diterapkan apabila orang atau badan tidak melaksanakan peringatan tertulis dengan berupa :
- a. pengambilan Kartu Tanda Penduduk;
- b. penghentian sementara kegiatan;
- c. pembongkaran;
- d. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
- e. penghentian sementara seluruh kegiatan; atau
- f. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.
- (4) Pengenaan paksaan pemerintahan dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran dan/atau peringatan tertulis apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan :
- a. ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup;
- b. dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya; dan/atau
- c. kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya.
- (5) Uang Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diterapkan kepada orang atau badan yang :
- a. terlambat untuk menghentikan pelanggaran dan/atau melaksanakan pemulihan kondisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku setelah dikenakannya paksaan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4); atau
- b. tidak sanggup melaksanakan pemulihan kondisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan upaya pemulihan kondisi dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
Penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan dengan ketentuan:
- a. bertahap;
- b. bebas; dan/atau
- c. kumulatif.
- (1) Walikota berwenang menerapkan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 apabila ditemukan pelanggaran Peraturan Daerah
Walikota melimpahkan kewenangan penerapan sanksi administratif kepada Kepala Dinas dan Kepala Satpol PP.
- (1) Dalam menerapkan sanksi administratif, Kepala Dinas dan Kepala Satpol PP selain mendasarkan pada peraturan perundang-undangan juga harus ## BAB III
PELAKSANAAN PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF
- (1) Penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :
- a. apabila penerapan sanksi administratif dilaksanakan oleh Kepala Dinas, maka :
1. ## BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN
Contoh jenis pelanggaran dan besaran uang paksa serta bentuk keputusan pengenaan sanksi administratif adalah sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## BAB V

## PENUTUP Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 3 April 2017

WALIKOTA SURABAYA, ttd.

TRI RISMAHARINI


Diundangkan di Surabaya pada tanggal 3 April 2017

## SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA ,

ttd.

## HENDRO GUNAWAN

## BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2017 NOMOR 10


## LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SURABAYA

NOMOR : 10 TAHUN 2017

TANGGAL : 3 April 2017

## A. CONTOH JENIS PELANGGARAN BESERTA BESARAN UANG PAKSA

Besaran uang paksa yang dikenakan bagi :

1. orang atau badan yang terlambat melaksanakan paksaan pemerintahan, ditetapkan sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per hari keterlambatan; atau
2. orang atau badan yang tidak sanggup melakukan pemulihan sesuai dengan kondisi yang berlaku dan upaya pemulihan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, ditetapkan sebagai berikut ;

| No. | Jenis Pelanggaran | Volume Sampah | Besaran Uang Paksa |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------|
| 1 | membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan, termasuk membuang sampah ke sungai, selokan, got, riol, saluran, jalan umum, tempat umum, berm atau trotoar dan/atau di tempat umum lainnya | ≤ 0,5m 3 | Rp 75.000.00 (Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) |
| 1 | membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan, termasuk membuang sampah ke sungai, selokan, got, riol, saluran, jalan umum, tempat umum, berm atau trotoar dan/atau di tempat umum lainnya | 0,51 - 1 m 3 | Rp 150.000.00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) |
| 1 | membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan, termasuk membuang sampah ke sungai, selokan, got, riol, saluran, jalan umum, tempat umum, berm atau trotoar dan/atau di tempat umum lainnya | > 1 m 3 | Rp 750.000.00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) |
| 2 | membuang sampah ukuran besar di TPS/TPST dan/atau TPA, saluran | > 1 m 3 | Rp 750.000.00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) |
| 3 | membuang sampah puing bongkaran bangunan ke TPS/TPST dan/atau TPA; | ≤ 1m 3 | Rp 300.000.00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) |
| 3 | membuang sampah puing bongkaran bangunan ke TPS/TPST dan/atau TPA; | > 1 m 3 | Rp 1.500.000.00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) |
| 4 | memasukkan sampah dari luar wilayah daerah ke TPS/TPST dan/atau TPA kecuali mendapat izin dari walikota; | 0 - 1 m 3 | Rp 150.000.00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) |
| 4 | memasukkan sampah dari luar wilayah daerah ke TPS/TPST dan/atau TPA kecuali mendapat izin dari walikota; | > 1 m 3 | Rp 750.000.00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) |
| 5 | menumpuk sampah di luar kontainer di kawasan TPS/TPST; | ≤ 0,5m 3 | Rp 75.000.00 (Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) |
| 5 | menumpuk sampah di luar kontainer di kawasan TPS/TPST; | 0,51 - 1m 3 | Rp 150.000.00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) |
| 5 | menumpuk sampah di luar kontainer di kawasan TPS/TPST; | > 1 m 3 | Rp 750.000.00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) |
| 6 | menumpuk gerobak di kawasan TPS/TPST; | | Rp 150.000.00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) |

| 7. | menumpuk sampah di luar landfill di kawasan di TPA; | Rp 750.000.00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 8 | membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah; | Rp. 300.000.00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) |
| 9 | mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan | Rp. 300.000.00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) |

## B. CONTOH FORMULIR KEPUTUSAN PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF

1. KEPUTUSAN PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF OLEH KEPALA DINAS KEBERSIHAN DAN RUANG TERBUKA HIJAU

## KOP INSTANSI YANG MENETAPKAN KEPUTUSAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBERSIHAN DAN RUANG TERBUKA HIJAU NOMOR ... TAHUN ... TENTANG (Judul Keputusan Sanksi)

## KEPALA DINAS KEBERSIHAN DAN RUANG TERBUKA HIJAU

Menimbang :

- a. bahwa...;

- b. bahwa...;

- c. dan seterusnya...;

Mengingat :

1. ...;

2. ...;

3. dan seterusnya...;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: KEPUTUSAN...TENTANG...

KESATU :

(*berisi pelanggaran...)

KEDUA

:

(*berisi sanksi yang dikenakan ...)

KETIGA

:

(*berisi perintah yang harus dilaksanakan dan jangka waktu yang ditentukan......)

KEEMPAT :

(*berisi sanksi berikutnya dalam hal perintah dalam diktum Ketiga tidak dilaksanakan ...)

dst.

KE.....

- Keputusan (Pejabat yang Menetapkan) ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : pada tanggal :

Kepala Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau,

(...)

## 2. KEPUTUSAN PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF OLEH KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

## KOP INSTANSI YANG MENETAPKAN KEPUTUSAN

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA NOMOR ... TAHUN ... TENTANG (Judul Keputusan Sanksi)

## KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA,

Menimbang :

- a. bahwa...;

- b. bahwa...;

- c. dan seterusnya...;

Mengingat :

1. ...;

2. ...;

3. dan seterusnya...;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: KEPUTUSAN...TENTANG...

KESATU :

(*berisi pelanggaran...)

KEDUA :

(*berisi sanksi yang dikenakan ...)

KETIGA

:

(*berisi perintah yang harus dilaksanakan dan jangka waktu yang ditentukan......)

KEEMPAT :

(*berisi sanksi berikutnya dalam hal perintah dalam diktum Ketiga tidak dilaksanakan ...)

dst.

KE.....

:

Keputusan (Pejabat yang Menetapkan) ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : pada tanggal :

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja,

(...)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

,

ttd.

Ira Tursilowati, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I.

WALIKOTA SURABAYA,

ttd.

TRI RISMAHARINI

SEKRETARIAT

DAERAH