Unknown Unknown Nomor 19 Tahun 2017 tentang PERUBAHAN PERATURAN BUPATI NOMOR 31 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR (berlaku 1 Agustus 2017)
Pembukaan
Menimbang
- bahwa untuk efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah utamanya di bidang Kehumasan dan Protokol, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2016 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Polewali Mandar yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Polewali Mandar, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1.
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
SALINAN
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
9. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2016 Nomor 12);
10. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERUBAHAN PERATURAN BUPATI NOMOR 31 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2016 Nomor 31) diubah sebagai berikut :
Ketentuan dalam Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 3
Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, terdiri dari :
- a. Sekretaris Daerah;
- b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari :
1. Bagian Administrasi Pemerintahan, terdiri dari :
- a) Sub Bagian Pemerintahan, Kependudukan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- b) Sub Bagian Ketentraman, Ketertiban, Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana; dan
- c) Sub Bagian Kerjasama, Pertanahan, Kesatuan Bangsa dan Politik.
2. Bagian Administrasi Kemasyarakatan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari :
- a) Sub Bagian Pendidikan, Kesehatan, Kebudayaan, Perpustakaan dan Kearsipan;
- b) Sub Bagian Agama, Sosial, Pemuda dan Olah Raga; dan
- c) Sub Bagian Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Transmigrasi dan Tenaga Kerja.
3. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol, terdiri dari :
- a) Sub Bagian Hubungan Masyarakat, Komunikasi Informatika, Statistik, dan Persandian;
- b) Sub Bagian Protokol; dan
- c) Sub Bagian Upacara.
- c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari :
1. Bagian Administrasi Pembangunan, terdiri dari :
- a) Sub Bagian Perencanaan Pembangunan, Penelitian Pengembangan dan Lembaga Pengadaan Secara Elektronik;
- b) Sub Bagian Lingkungan Hidup, Kehutanan, Perhubungan dan Pariwisata; dan
- c) Sub Bagian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman.
2. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, terdiri dari :
- a) Sub Bagian Pengadaan Barang;
- b) Sub Bagian Pengadaan Pekerjaan Konstruksi; dan
- c) Sub Bagian Pengadaan Jasa Konsultasi dan Jasa Lainnya.
3. Bagian Administrasi Perekonomian, terdiri dari :
- a) Sub Bagian Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Energi Sumber Daya Mineral;
- b) Sub Bagian Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan; dan
- c) Sub Bagian Pendapatan, Penanaman Modal, Perijinan dan Badan Usaha Daerah.
- d. Asisten Administrasi Umum, terdiri dari :
1. Bagian Organisasi dan Tata Laksana, terdiri dari :
- a) Sub Bagian Kelembagaan dan Analisa Jabatan;
- b) Sub Bagian Tata Laksana; dan
- c) Sub Bagian Aparatur dan Kepegawaian.
2. Bagian Hukum dan Perundang-Undangan, terdiri dari :
- a) Sub Bagian Peraturan Perundang-Undangan dan Dokumentasi;
- b) Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM; dan
- c) Sub Bagian Pengawasan dan Tindak Lanjut.
3. Bagian Umum, terdiri dari :
- a) Sub Bagian Tata Usaha dan Keuangan;
- b) Sub Bagian Rumah Tangga; dan
- c) Sub Bagian Perlengkapan, Pemeliharaan dan Aset.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 2017.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Distribusi: Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Penandatangan: Polewali 4 Juli 2017 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

Penetapan: Ditetapkan di Polewali pada tanggal 3 Juli 2017

Penandatangan: BUPATI POLEWALI MANDAR, ttd ANDI IBRAHIM MASDAR Drs. RIJALUL GAIB, MM Pangkat : Pembina TK. I NIP : 196707271994031017

Penetapan: Diundangkan di Polewali pada tanggal 4 Juli 2017

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR, ttd ## ISMAIL AM BERITA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2017 NOMOR 19.