Unknown Unknown Nomor 43 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten T\rlungagung perlu mengatur Kedudukan, Susunan Organisasi, T\rgas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten T\rlungagung yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati; (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang :
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten T\rlungagung perlu mengatur Kedudukan, Susunan Organisasi, T\rgas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten T\rlungagung yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (l.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tanbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2OI5 (lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5879);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang
-
..::
2
- Perangkat Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2O Tahun 2OL6 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ttrlungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
MEMUTUSKAN:
MenetapKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG.
BAB I - KETEIYTUAIT I'UUU
Pasal 1
Dalam perattrran Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten adalah Kabupaten T\rlungagung,
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten T\rlungagung.
3. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tulungagung.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten T\rlungagung.
6. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Tulungagung.
7. Jabatan F\rngsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkein pada kerhli:rrr dein keterampilein ter"tentu.
I(TDT'DI'KAIT DAN SUSUITAIT ORGAITISASI
Bagian Kesatu
Kedudukan
BAB II - I(TDT'DI'KAIT DAN SUSUITAIT ORGAITISASI
Pasal 2
- (1) Sekretariat Daerah merupakan unsur staf Pemerintah Kabupaten.
t
- (2) Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (3) Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
3. Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi : (4)
- a. pengoordinasian penyusunan kebljakan daerah;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Daerah; Perangkat
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah:
7. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada Perangkat Daerah; d
8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya. e.
lrgtan Kcdua
9wunan Orgrafrari
Pegal 3
Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri atas:
- a. Sekretaris Daerah;
- b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Ralryat, membawahi:
- l. Bagian Administrasi Pemerintahan, membawahi :
- a) Sub Bagran Pemerintahan Umum;
- b) Sub Bagian Aparatur Pemerintahan Desa;
- c) Sub Bagran Penyelenggaraan Kecamatan dan Kelurahan.
a
2. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan, membawahi :
- a) Sub Bagran Pendidikan dan Kebudayaan;
- b) Sub Bagran Kemasyarakatan dan Keagamaan;
- c) Sub Bagian Kesejahteraan Rat&lt;yat.
5. 3, Bagian Hukum, membawahi ;
- a) Sub Bagran Peraturan Perundang-undangan;
- b) Sub Bagian Dokumentasi Hukum;
- c) Sub Bagian Bantuan Hukum dan Kerja sama;
- c. Asisten Perekonomian dan Pembangu.nan, membawahi:
1. Bagian Administrasi Perekonomian' membawahi :
- a) Sub Bagran Perekonomian;
- b) Sub Bagian Sumber Daya Alam;
- c) Sub Bagian Penanaman Modal dan BUMD;
2. Bagian Administrasi Pembangunan, membawahi :
- a) Sub Bagran Penyusunan Program;
- b) Sub Bagran Pengendalian Pembangunan;
- c) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
- d. Asisten Administrasi Umum, membawahi :
1. Bagian Organisasi, membawahi :
- a) Sub Bagran Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
- b) Sub Bagran Tata laksana dan Pelayanan Publik;
- c) Sub Bagian Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi.
2. Bagian Umum, membawahi :
- a) Sub Bagan Administrasi dan Kepegawaian ;
- b) Sub Bagran Rumah Tangga;
- c) Sub Bagian Sarana Praearana;
- d) Sub Bagian Tata Us$a Pimpinan.
3. Bagian Humas dan Protokol, membawahi :
- a) Sub Bagran Humas ;
- b) Sub Bagran Pemberitaan dan Dokumentasi;
- c) Sub Bagian Protokol;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.
Pasd 4
- (l) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu Staf Ahli.
- (2) Staf Ahli berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara administrasif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Staf Ahli diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
- (4) Jumlah Staf Ahli sebanyak 3 (tiga) orang dengan nomenklatur:
- a. Staf Ahli bidang Pemerintahan, Hukum dan politik;
- b. Staf Ahli bidang Kemasyarakatan dan Sumber daya Manusia;
- c. StaJ Ahli bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan.
Passl 5
Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupalan bagran tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB III

## TUGAS DAJY FUI|GSI

## Bagtan Kesatu

## Asigten Pemerlntahan dan KercJahtcraaa Rakyat

## Pasal 6

- (1) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Ralryat sebagaimana dimaksud pasal 3 huruf b mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijalan

a?


- (2) dan pengoordinasian administratif pela}sanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (l), Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi :
- a. pengoordinasian pen) rsunan kebijakan pemerintahan daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kesejahteraan ralryat dan kemasyarakatan, dan hukum;
- b. pelayanqn administratif di bid4ng administrasi pemerintahan, administrasi kesejahteraan ralryat dan kemasyarakatan, dan hukum;
- c. pengoordinasian pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Dinas Kesehatan, RSUD, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Sosial, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kecamatan dan Kelurahan/ Desa.
- d. pelaksanaan pembinaan, bimbingan, konsultasi, supervisi di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kesejahteraan ralryat dan kemasyarakatan dan hukum;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kesejahteraan Rat&lt;yat dan Kemasyarakatan, dan hukum; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Ralyat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah.


^

A

## Bagian Kedua

## Bagl,an Ad- lnlsttasl Pemerlntahan

## Pasat 7

- (1) Bagian Administrasi Pemerintahan sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf b angka L mempunyai tugas melaksanakan tugas Sekretaris Daerah di bidang Administrasi Pemerintahan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Administrasi Pemerintahan mempunyai fungsi:
- a. pengoordinasian perumusan kebijakan di bidang Pemerintahan umum, Aparatur Pemerintahan Desa dan penyelenggaraan Kecamatan dan Kelurahan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang Pemerintahan umum, Aparatur Pemerintahan Desa dan penyelenggaraan Kecamatan dan Kelurahan,.
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang Pemerintahan umum, Aparatur Pemerintahan Desa dan penyelenggaraan Kecamatan dan Kelurahan,.
- d. fasilitasi pembinaan di bidang Pemerintahan umum, Aparatur Pemerintahan Desa dan penyelenggaraan Kecamatan dan Kelurahan;
- e. pelayanan Administratif di bidang Pemerintahan umum, Aparatur Pemerintahan Desa dan penyelenggaraan Kecamatan dan Kelurahan,.
- f. pelaksanaan administrasi dan tata usaha bagian, penatausahaan perjalanan dinas dan pemeliharaan kendaraan dinas;
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Ralryat sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bagian Administrasi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian dan bertanggungjawab kepada Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

,/v


8

## Pasd 8

- (1) Sub Bagian Pemerintahan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka t huruf a) mempunyai tugas :
- a. menJrusun kebijakan bidang pemerintahan umum;
- b. mengumpulkan dan mengolah bahan koordinasi instansi vertikal di daerah oleh Bupati;
- c. men5rusun dan fasilitasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d. memfasilitasi penerimaan kunjungan kerja lembaga negara/ lembaga daerah/ luar negeri;
- e. memfasilitasi persiapan p€netapan serta perubahan batas wilayah;
- f. mempersiapkan pembentukan, penghapusan, perubahan Nama Daerah serta pemindahan dan Perubahan Nama lbu Kota Wilayah / Daerah;
- g. memfasilitasi persiapan pembakuan nama rupa bumi;
- h. monitoring pemilihan umum legislatif dan fasilitasi pengangkatan serta pemberhentian anggota legislatif;
- i. memfasilitasi, monitoring dan evaluasi dalam rangka pencalonan, pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah;
- j. memfasilitasi kegiatan penunjang administrasi penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten;
- k. melaksanakan administrasi dan tata usaha Bagran Administrasi Pemerintahan ;
- l. melaksanakan penatausahaan pe{alanan dinas ;
- m. melakukan pemeliharaan kendaraan dinas;
- n. menJrusun laporan pertanggungiawaban atas pelaksanaan tugasnya; dan
- o. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Administrasi pemerintahan.
- (2) Sub Bagran Aparatur pemerintahan Desa mempunyai mgas:
- a. menJrusun kebijakan teknis di bidang aparatur pemerintah desa;
- b. memfasilitasi pemilihan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa serta pengisian perangkat Desa;


- c. menJrusun dan mengolah data tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
- d. menyusun bahan yang diperlukan tentang pencalonan, pengusulan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa, Perangkat Desa serta Badan Permusyawaratan Desa:
- e. men5rusun pedoman/petunjuk teknis dan fasilitasi pelaksanaan tentang :
1. tugas dan fungsi Kepala Desa;
2. tugas dan fungsi Perangkat Desa
3. tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa;
4. pemilihan Kepala Desa;
5. pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa;
6. ke{a sarna bidang Pelaporan Administrasi pemerintahan Desa baik dilingkup Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.
- f. mekanisme pengangkatan dan pemberhentian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa.
11. g, menghimpunan dan menelaah serta memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang berhubungan dengan Aparatur Pemerintahan Desa;
- h. menyusun laporan pertanggungiawaban atas pelaksanaan tugasnya; dan
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagran Administrasi pemerintahan.
- (3) Sub Bagran Penyelenggaraan Kecamatan dan Kelurahan mempunyai tugas :
- a. men5rusun pedoman dan petunjuk teknis pembinaan administrasi bagi Aparatur Kecamatan dan Kelurahan;
- b. melaksanakan pembinan, sosialisasi, koordinasi, monitoring dan peningkatan kinerja Sumber Daya Aparatur Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan:
- c. melaksanakan pembinaan serta evaluasi tentang penyelenggaraan administrasi kecamatan dan kelurahan;


- d. memfasilitasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan sinergitas kinerja camat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan;
- e. mempersiapkan perubahan Nama pemindahan pembentukan, penghapusan, kecamatan/kelurahan serta danperubahan narna kecamatan/ kelurahan;
- f. menyusun laporan pertanggungiawaban atas pelaksanaan tugasnya;
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan.
- (4) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (21 dan ayat (3) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagran Administrasi Pemerintahan.

## Begten Kettga

## Bagla! Admlnt trssl KeecJehtenan Ralryat dan KenarSraretrtan

## Pasal 9

- Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b ang)&lt;a 2 mempunyai tugas merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan, Kemasyarakatan dan Keagamaan serta Kesej ahteraan Ra$at. (1)
- Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan mempunyai fungsi : (2)
- a. pengoordinasian pen3rusunan kebiiakan bidang pendidikan dan kebudayaan, kemasyarakatan dan keagamaan serta kesej ahteraan ralgrat;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang pendidikan dan kebudayaan, kemasyarakatan dan keagamaan sefta kesej ahteraan raliyat;


- fasilitasi pembinaan kebijakan bidang pendidikan dan kebudayaan, kemasyarakatan dan keagamaan serta kesejarhteraan ralryat; c.
- pengoordinasian monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang pendidikan dan kebudayaan, kemasyarakatan dan keagamaan serta kesejahteraan ralryat; dan d.
- e. pelaksanaan administrasi dan tata usaha bagtan, penatausahaan perjalanan dinas dan pemeliharaan kendarasn dinas;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bagian Administrasi Kesejahteraan Ralryat Kemasyarakatan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian dan bertanggungjawab kepada Asisten Pemerintahan dan Ke sej ahteraan Ralryat. dan

## Pesal 10

- (1) Sub Bagran Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 2 huruf a) mempunyai tugas :
- a. menJrusun kebljakan teknis di bidang Pendidikan dan Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, BNNK, Pramuka, Peringatan Hari Besar Nasional serta Peringatan Hari Jadi Kabupaten T\rlungagung;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan daerah dengan lembaga/instansi terkait di bidang Pendidikan dan Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK), Pramuka, Peringatan Hari Besar Nasional serta Peringatan Hari Jadi Kabupaten T\rlungagung
- c. merencanakan pembinaan berkaitan dengan Pendidikan dan Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK), Pramuka,

/1


A

^

Peringatan Hari Besar Nasional serta Peringatan Hari Jadi Kabupaten T\rlungagung;

- merencanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang Pendidikan dan Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK), Pramuka, Peringatan Hari Besar Nasional serta Peringatan Hari Jadi Kabupaten T\.rlungagung; d.
- men5rusun laporan pertanggungiawaban pelaksanaan tugas; dan e.
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagran.
- (2) Sub Bagran Kemasyarakatan dan Keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 2 hun.f b) mempunyai tugas :
- a. menJrusun kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat, agama dan kesatuan bangsa dan politik;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis dengan lembaga / Instansi terkait dalam bidang pemberdayaan masyarakat, agama dan Kesatuan bangsa dan politik;
- c. merencanakan pembinaan berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat, agama dan kesatuan bangsa dan politik;
- d. merencanakan pemantauan dan evaluasi di bidang pemberdayaan masyarakat, agama dan kesatuan bangsa dan politik;
- e. menJrusun laporan pertanggungiawaban pelaksanaan tugas; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian.
- (3) Sub Bagian Kesejahteraan Ralryat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 2 huruf c) mempunyai tugas :
- a. men)rusun kebijakan teknis bidang kesejahteraan sosial, kerawanan sosial, bencana alam, kesehatan, pemberdayaan perempuan, ketenagakerjaan dan


transmigrasi serta peringatan hari lanjut usia dan hari ibu;

- b. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis daerah dengan lembaga / Instansi terkait dalam bidang kesejahteraan sosial, kerawanan sosial, bencana alam, kesehatan, pemberdayaan perempuan, ketenagakerjaan dan transmigrasi serta peringatan hari lanjut usia dan hari ibu;
- c. merencanakan pembinaan di bidang kesejahteraan sosial, kerawanan sosial, bencana alam, kesehatan, pemberdayaan perempuan, ketenagakerjaan dan transmigrasi serta peringatan hari lanjut usia dan hari ibu;
- d. merencanakan pemantauan dan evaluasi di bidang kesejahteraan sosial, kerawanan sosial, bencana alam, kesehatan, pembcrd ey een pefempuan, keten agalce4 aari dan transmigrasi serta peringatan hari lanjut usia dan hari ibu;
- e. melaksanakan administrasi dan tata usaha Bagtan Administrasi Kesejahteraan Ralryat dan Kemasyarakatan;
- f. melaksanakan penatausahaan perjalanan dinas ;
- g. melakukan pemeliharaan kendaraan dinas;
- h. menJrusun laporan pertanggungiawaban pelaksanaan tugas; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian.
- (4) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (21dan ayat (3) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagixr yau;rg berada dibuiwarh dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagran Administrasi Kesejahteraan Ralryat dan Kemasyarakatan.


## Begla! KeemPat Begtan Hulun Fa$l 11

- (1) Bagian Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 3 mempunyai tugas men5rusun, membuat dan merumuskan, fasilitasi serta melaksanakan kebijakan dalam bidang peraturan perundang-undangan, dokumentasi hukum, bantuan hukum dan kerjasama.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Hukum mempunyai fungsi :
- a. fasilitasi pembentukan produk hukum daerah;
- b. penelaahan dan evaluasi terhadap produk hukum daerah;
- c. penyelenggaraan inventarisasi dan dokumentasi peraturan perundang-undangan;
- d. penyelenggaraan kegiatan berkaitan dengan penggerakan kesadaran hukum dan peningkatan kualitas SDM bidang hukum di kalangan masyarakat maupun aparatur pemerintah daerah;
- e. fasilitasi berupa konsultasi dan pendampingan bagi aparatur pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku dalam proses penyelesaian permasalahan hukum yang timbul sebagai akibat pelaksanaan tugas kedinasan;
- f. fasilitasi koordinasi dalam rangka perumusan kebijakan daerah dan pclaksanaan tugas bidang hukum;
- g. fasilitasi harmonisasi dan sinkronisasi kebljakan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
- h. pembinaan administrasi dan aparatur dalam rangka pemberdayaan bidang hukum;
- i. penatausahaan bahan hukum dan produk hukum daerah;
- j. fasilitasi pelaksanaan kerjasama antar daerah, dengan pihak ketiga dan dengan lembaga/ luar negeri;


- k. fasilitasi pelaksanaan penJrusunan dan pelaporan Aksi Hak Asasi Manusia;
- l. pengendalian, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kegiatan bidang hukum;
- m. pelaksanaan administrasi dan tata usaha bagian' penatausahaan pe{alanan dinas dan pemeliharaan kendaraan dinas;
- n. pelaksanaan p€n5rusunan laporan pertanggungiawaban atas pelaksanaan tugas; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Ralyat sesuai dengan tugas dan fungsinYa.
- (3) Bagian Hukum dipimpin oleh seorang Kepala Bagian dan bertanggungiawab kepada Asisten Pemerintahan dan Kesejah teraan Ra-kyat.

## Pasal 12

- (1) Sub Bagran Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 3 huruf a) mempunyai tugas :
- a. men1rusun kebijakan teknis di bidang peraturan perundang-undangan;
- b. menyusun bahan dan melakukan telaahan atas usul penyusunan produk hukum daerah;
- c. merencanakan pelaksanaan fasilitasi proses penyusunan produk hukum daerah;
- d. merencanakan koordinasi dan men1rusun bahan rujukan dalam proses harmonisasi dan sinkronisasi pembentukan kebijakan antara pemerintah daerah dan pemeritah pusat;
- e. men5rusun bahan pengkajian dan evaluasi terhadap pelaksanaan produk hukum daerah;
- f. melaksanakan ketatausahaan pada Bagian Hukum;
- g. melaksanakan penatausahaan perjalanan dinas ;


.4.

A

- h. melakukan pemeliharaan kendaraan dinas;
- i. menJrusun laporan pertanggungiawaban atas pelaksanaan tugas; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Hukum.
- (2) Sub Bagran Dolinrmentasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 3 hurrf b) mempunyai tugas :
- a. menJrusun kebijakan teknis di bidang dokumentasi dan informasi hukum;
- b. melaksanakan inventarisasi dan dokumentasi produk hukum daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya;
7. c, menghimpun serta mengolah data dan informasi sebagai bahan dalam rangka pembentukan kebrjakan daerzrh;
- d. menatausahakan pemberlakuan produk hulmm daerah serta penyebarluasannya;
- e. men5rusun bahan sosialisasi dan desiminasi produk hukum daerah maupun peraturan perundangundangan lainnya ;
- f. menJrusun laporan pertanggungiawaban atas pelaksanaan tugas; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Hukum.
- (3) Sub Bagran Bantuan Hukum dan Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 3 huruf c) mempunyai tugas :
- a. menJrusun kebijakan teknis di bidang bantuan hukum dan keda sama;
- b. menJrusun bahan konsultasi mengenai permasalahan hukum yang timbul dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;


- menJrusun bahan pendampingan dan memberikan bantuan hukum dalam proses litigasi sesuai dengan peratutan peinnd.ang-untl€mgan yang berlalru bagi aparat pemerintah daerah yang tersangkut kasus hukum sebagai akibat dari pelaksanaan tugas kedinasan: C.
- melaksanakan inventarisasi permasalahan hukum di daerah dan mengolah serta merumuskan bahan kajian dalam rangka mengevaluasi terhadap implementasi peraturan perundang-undangan; d
- menyusun bahan dan merencanakan fasilitasi pen5rusunan pedanjian kerjasama daerah; e.
- f. menyusun pedoman dan petunjuk teknis kerjasama antar daerah, kerjasama dengan pihak ketiga serta kerjasama dengan lembaga/ luar negeri;
- menJrusun bahan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi perjanjian kerjasama; g
- merencanakan fasilitasi pelaksanaan penyusunan dan pelaporan Aksi Hak Asasi Manusia; h.
- men5rusun laporan pertanggungiawaban atas pelaksanaan tugas; dan i
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Hukum.
- (4) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (l), ayat (2) dan ayat (3) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagran Hukum.

## Bagian Kcltna

## Asirten Pcrc hononlea dea Pcmbenguntn

## Passl 13

- (1) Asisten Perekonomian dan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c mempunyai tugas membantu sekretaris daerah dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif.


- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai fungsi :
- a. perencanaan penyusunan kebijakan pemerintahan daerah di bidang administrasi perekonomian dan administrasi Pembangunan;
- b. pelayanan administrasi di bidang administrasi perekonomian dan administrasi pembangunan;
- c. pengoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Sumber Daya Air, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata' Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Perikanan' Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Tulungagung;
- d. pelaksanaan pembinaan, bimbingan, konsultasi, supervisi, di bidang administrasi perekonomian dan bagian administrasi pembangunan;
- e. p€mantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang administrasi perekonomian dan bagian administrasi pembangunan; dan
- f. pelalsanaan fungsi lain yang diberikan Sekretaris Daerah terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Asisten Perekonomian dan Pembangu.nan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggungiawab kepada Sekretaris Daerah.

\_\_-7

## Bagia! Kcenarn

## Begten Admlnbtra.l Pcrctoaoulan

## Patd 14

- (1) Bagian Administrasi Perekonomian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c angka 1 mempunyai tugas merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan, mengevaluasi program kegiatan, fasilitasi dan pembinaan teknis, administrasi di bidang perekonomian, sumber daya alam, penanarnan modal dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)' serta melakukan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian {qn Pqmb4ngqn4n.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Administrasi Perekonomian mempunyai fungsi:
- a. pengoordinasian perumusan kebljakan di bidang perekonomian, sumber daya alam, penanaman modal dan BUMD ;
- b. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan pen5rusunan program kegiatan serta petunjuk teknis pelaksanaan di bidang pengembangan pariwisata' koperasi, UMKM, perindustrian, perdagangan, pertanian, perkebunan, ketahanan pangan, peternakan, perikanan, sumber daya alam, lingkungan hidup' penanaman modal dan BUMD;
- c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan di bidang pengembangan pariwisata, koperasi, UMKM, perindustrian, perdagangan, bidang pertanian, perkebunan, ketahanan pangan, peternakan, perikanan, sumber daya alam, lingkungan hidup, penanaman modal dan BUMD ;
- d. pelaksanaan administrasi dan tata usaha bagian, penatausahaan perjalanan dinas dan pemeliharaan kendaraan dinas;
- e. pen5rusunan laporan pertanggungiawaban atas pelaksanaan tugas; dan

--?

- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan sesuai tugas dan firngsinya.
- (3) Bagian Administrasi Perekonomian dipimpin oleh seorang Kepala Bagian dan bertanggungiawab kepada Asisten Perekonomian dan Pembangunan.

## Pa3al l5

- (1) Sub Bagran Perekonomian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c angka t huruf a) mempunyai tugas :
2. men5rusun bahan dan data serta analisa pengembangan pariwisata, koperasi, UMKM, perindustrian, dan perdagangan; a.
3. menyusun bahan perumusan kebijakan pengembangan pariwisata, koperasi, UMKM, perindustrian, dan perdagangan; b.
4. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait terhadap pelaksanaan kegiatan pengembangan pariwisata, koperasi, UMKM, perindustrian, dan perdagangan; C.
5. men5rusun bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan dan pedoman umum pengembangan pariwisata, koperasi, UMKM, perindustrian, dan perdagangan; d.
6. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengembangan pariwisata, koperasi, UMKM, perindustrian, drrn perdagangan; e.
7. memfasilitasi dan pembinaan di bidang pengembangan pariwisata, koperasi, UMKM, perindustrian, dan perdagangan; f
8. men5rusun laporan pertanggungiawaban atas pelaksanaan tugas; dan g.
9. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagran Administrasi Perekonomian. h.
- (2) Sub Bagran Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c angka t huruf b) mempunyai tugas:


;\

- a. men)rusun bahan dan data serta analisa di bidang pertanian, perkebunan, ketahanan pangan, peternakan, perikanan, energi sumber daya mineral dan lingkungan hidup;
2. men5rusun bahan perumusan kebijakan di bidang pertanian, perkebunan, ketahanan pang:rn, peternakan, perikanan, sumber daya alam dan lingkungan hidup; b.
3. rnelaksanakan koordinasi dengan instansi terkait terhadap pelaksanaan kegiatan pertanian, perkebunan, ketahanan pangan, peternakan, perikanan, sumber daya alam dan lingkungan hidup; C.
4. men5rusun bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan dan pedoman umum kegiatan pertanian, perkebunan, ketahanan pangan, peternakan, perikanan, sumber daya alam dan lingkungan hidup; d
5. melaksanakan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan di bidang pertanian, perkebunan, ketahanan pangan, peternakan, perikanan, sumber daya alam dan lingkungan hidup; e
6. memfasilitasi dan pembinaan di bidang pertanian, perkebunan, dan ketahanan pangan, peternakan, perikanan, dan lingkungan hidup; f
7. memfasilitasi kegiatan di bidang pertanian, perkebunan, dan ketahanan pangan, peternakan, perikalan, dan lingkungan hidup; g.
8. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan peraturan dan perundang-undangan; h.
9. men1rusun laporan pertanggungiawaban pelaksanaan tugas; dan atas
10. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bagian Administrasi Perekonomian. j. oleh


- (3) Sub Bagran Penanaman Modal dan BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c angka I huruf c) mempunyai tuges :
- a. men5rusun bahan dan data serta analisa penanaman modal dan BUMD;
- b. menyusun bahan perumusan kebijakan penanarnan modal dan BUMD;
- c. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait terhadap pelaksanaan kegiatan penanaman modal dan BUMD;
- d. menyusun bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan dan pedoman umum Penanaman modal dan BUMD;
- e. melaksanakan pemantauan dan evaluasi s€rta pelaporan penanaman modal dan BUMD;
- f. memfasilitasi dan pembinaan penanarnan modal dan BUMD;
- g. melaksanakan administrasi dan tata usaha Bagran Administrasi Perekonomian;
- h. melaksanakan penatausahaan perjalanan dinas ;
- i. melakukan pemeliharaan kendaraan dinas;
- j. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
- k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagran Administrasi Perekonomian '
- (4) Masing-masing Sub Bagran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagtan Administrasi Perekonomian'

## f,rglan Ketqluh Begim Adntlbtrast Pcnbaagunrn Pasal 16

- (1) Bagian Administrasi Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c angka 2 mempunyai tugas


merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, memantau dan mengevaluasi pelaksariean kebrjaKan penyusunan prografi" p€ngendauan pembangunan dan evaluasi dan pelaporan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai fungsi:
- a. pengoordinasian perumusan kebiiakan penJrusunan program, pengendalian pembangunan dan evaluasi dan pelaporan;
- b. pelaksanaan kebijakan penJrusunan program, pengendalian pembangunan dan evaluasi dan pelaporan;
- c. penjrusunan pedoman dan petunjuk pelaksanaan administrasi pembangunan bidang penJrusunan program, pengendalian pembangunsiil dan evaluasi dan pelaporan;
- d. penyelenggaraan Unit Layanan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah;
- e. pelaksanaan administrasi dan tata usaha bagian' penatausahaan perjalanan dinas dan pemeliharaan kendaraan dinas;
- f. pengoordinasian monitoring, evaluasi dan pelaporan penJrusunan program, pengendalian pembangunan dan evaluasi dan PelaPoran; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Bagian Administrasi Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian dan bertanggungiawab kepada Asisten Perekonomian dan Pembangunan.

## Pasd 17

- (1) Kepala Sub Bagian Penyusunan Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c angka 2 huruf a) mempunyai tugas :


l^

- a. men5rusun kebijakan teknis Penyusunan Program;
- b. menyusun pedoman dan petunjuk pelaksanaan bidang Administrasi pembangunan;
- c. menghimpun dan mengolah data administrasi pembangunan;
- d. monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan administrasi pembangunan;
- e. melaksanakan administrasi dan Tata Usaha Bagran Administrasi Pembangunan;
- f. melaksanakan penatausahaan perjalanan dinas ;
- g. melakukan pemeliharaan kendaraan dinas;
- h. menyusun laporan pertanggungiawaban pelaksanaan tugas; dan
- i. melalsanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagran Administrasi Pembangunan.
- (2) Sub Bagran Pengendalian pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c angka 2 huruf b) mempunyai tugas :
- a. menJrusun kebljakan teknis pengadaan barang/jasa;
- b. menghimpun dan mengolah data pengadaan barang/jasa;
- c. melaksanakan pembinaan dan pelayanan administrasi pengadaan barang/jasa;
- d. melaksanakan Unit Layanan pengadaan (ULp);
- e. melaksanakan koordinasi dan konsultasi pengadaan barang/jasa;
- f. merencanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pengadaan barang/jasa;
- g. menJrusun laporan pertanggungiawaban atas pelaksanaan tugas; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagran Administrasi pembangunan.



=

- (3) Sub Bagran Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c angka 2 huruf c) mempunyai tugas : a. men5 rsun kebijakan teknis Evaluasi dan Pelaporan;
- b. mengtrimpun dan mengolah data pelaksanaan kegiatan APBD;
- c. melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan APBD;
- d. melaksanakan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan APBD;
- e. melakukan pen5rusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan ttrgasnya; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Administrasi Pembangunan.
- (4) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (21 dan ayat (3) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagran Administrasi pembangunan.

## Bagiaa Kedelapan

## Asbte -n Admtrigtrast Umun

## Pasal 18

- (1) Asisten Administrasi umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d mempunyai tugas membantu sekretaris daerah dalam penJrusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif;
- (2) untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Asisten Administrasi Umum mempunyai fungsi :
- a. pengoordinasian penJrusunan kebijakan pemerintahan daerah di bidang Organisasi, Umum, Humas dan Protokol;
- b. pelayanan administrasi di bidang Organisasi, Umum, Humas dan Protokol;
- c. pengoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Badan pendapatan


Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Badan Kepegawaian Daerah;

- d. pelaksanaan pembinaan, bimbingan, konsultasi, supervisi di bidang Organisasi, Umum, Humas dan Protokol:
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang Organisasi , Umum, Humas dan Protokol.
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Asisten Administrasi Umum dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggungiawab kepada Sekretaris Daerah.

## Bagian Kescnbllan Baglm Orgqnlmsl Pasal 19

- Kepala Bagran Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d angka 1 mempunyai tugas merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan kelembagaan dan analisa jabatan, tata laksana dan pelayanan publik serta peningkatan kine{a dan reformasi birokrasi. (l)
- Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Organisasi mempunyai fungsi : (21
- a. pengoordinasian perumusan kebijakan kelembagaan dan analisa jabatan, tata laksana dan pelayanan publik serta peningkatan kine{a dan reformasi birokrasi;
- b. pelaksanaan kebijakan kelembagaan dan analisa jabatan, tata laksana dan pelayanan publik serta peningkatan kine{a dan reformasi birokrasi;
- e. pengoordinasian pen5rusunan kelembagaan, analisa jabatan, euralisa beban kerja, evaluasi jabatan dan standatt kompetensi jabatan;


I

- d. pengoordinasian pen5rusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten;
- e. pelaksanaan pen1rusunan Tata l"aksana dan Pelayanan Publik;
- f. fasilitasi pembinaan kelembagaan dan analisa jabatan, tata laksana dan pelayanan publik serta peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi;
- g. fasilitasi pengembangan inovasi pelayanan publik;
- h. pelaksanaan administrasi dan tata usaha bagran, penatausahaan perjalanan dinas dan pemeliharaan kendaraan dinas,
- i. pengoordinasian monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang organisasi; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Bagian Organisasi dipimpin oleh seorang Kepala Bagian dan bertanggunglawab kepada Asisten Administrasi Umum.

## Pasaf 20

- (1) Sub Bagran Kelembagaan dan Analisis Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 humf d angka I huruf a), mempunyai tugas :
- a. menrusun kebijakan tekhnis kelembagaan;
- b. menyusun kebijakan tehnis analisa jabatan, analisa beban keda, evaluasi jabatan dan standart kompetensi manajerial;
4. c, melaksanakan penataan ausunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah serta susunan organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT);
- d. memfasilitasi dan evaluasi penataan kelembagaan perangkat daerah dan kelembagaan UPT;
- e. men5rusun telaahan terhadap fasilitasi penataan organisasi perangkat daerah;


- f. merencanakan pembinaan berkaitan dengan kelembagaan, analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan sette standart kompetensi mamajerial;
- g. merencanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan kelembagaan, analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan serta standart kompetensi manajerial;
- h. men5rusun laporan pertanggungiawaban pelaksanaan tugas; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Organisasi.
- (2) Sub Bagian Tata Laksana dan Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d angka 1 huruf b), mempunyai tugas :
- a. menJrusun kebijakan teknis ketatalaks€rnaan;
- b. men5rusun kebijak