KEPUTUSAN KEPALA RI Nomor 10 Tahun 2017 tentang SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA DAN MEKANISME PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa perlu dibuat Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di Kabupaten Batang Hari ;
- b. bahwa untuk melaksanakan Pasal 7 Ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa perlu dibuat mekanisme penjaringan dan penyaringan calon perangkat desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Mekanisme Penjaringan Dan Penyaringan Perangkat Desa.
3. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50,
4. Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan....
SALINAN
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159).
8. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2016 Nomor 20).
MEMUTUSKAN ;
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA DAN MEKANISME PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batang Hari.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat di Kabupaten Batang Hari
5. Camat adalah pimpinan kecamatan sebagai unsur Perangkat Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat ## BAB II
SUSUNAN ORGANISASI TATA KERJA PEMERINTAH DESA Bagian Kesatu
Dasar Penyusunan Susunan Organisasi Pemerintah Desa
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Susunan organisasi Pemerintah Desa disusun
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
- (1) Susunan Organisasi Pemerintah Desa terdiri dari :
- a. kepala Desa ; dan
- b. perangkat Desa.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
- a. sekretariat Desa;
- b. pelaksana Kewilayahan; dan
- c. pelaksana Teknis.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
- (1) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, dipimpin oleh Sekretaris Desa dibantu unsur staf sekretariat yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
- (2) Unsur staf sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. urusan umum dan perencanaan; dan
- b. urusan keuangan.
- (3) Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Urusan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5
- (1) Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, disebut Kepala Dusun.
- (2) Jumlah Kepala Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan desa serta
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 6
- (1) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, disebut Kepala Seksi, merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (2) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. seksi Pemerintahan; dan
- b. seksi Kesejahteraaan Rakyat, Pemuda, Olahraga, dan Pelayanan.
- (3) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Seksi.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 7
Bagan Struktur organisasi pemerintah desa tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua....

## Bagian Ketiga Unsur Staf Perangkat Desa

Pasal 8

- (1) Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Urusan Keuangan dibantu oleh 1 (satu) orang Staf Urusan Keuangan.
- (2) Staf Urusan Keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan tugas tambahan sebagai Bendahara Desa.
- (3) Staf Urusan Keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1), berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Urusan Keuangan.
- (4) Staf Urusan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa tanpa melalui proses penjaringan dan penyaringan.
- (5) Masa tugas Staf Urusan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selama 1 (satu) tahun, dan dapat diperpanjang kembali.
- (6) Staf Urusan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diangkat oleh Kepala Desa dari warga desa yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
- c. sanggup berbuat baik, jujur, dan adil;
- d. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat, diutamakan sarjana;
- e. berumur paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun pada saat pendaftaran;
- f. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa sebelum pendaftaran;
- g. tidak sedang menjalani pidana penjara dengan hukuman badan atau hukuman percobaan dibuktikan dengan surat pernyataan;
- h. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun dibuktikan dengan surat pernyataan; dan
- i. tidak sedang dicabut hak pilihnya dibuktikan dengan surat pernyataan.

## Bagian Keempat Tugas dan Fungsi

## Paragraf 1

## Kepala Desa Pasal 9

- (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:


- a. menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah;
- b. melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan;
- c. pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan;
- d. pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna; dan
- e. menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

## Paragraf 2

## Sekretaris Desa

## Pasal 10

- (1) Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa mempunyai fungsi:
- a. melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi;
- b. melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum;
- c. melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan admnistrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya; dan
- d. melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

## Paragraf 3

## Kepala Urusan Umum dan Perencanaan

## Pasal 11

- (1) Kepala Urusan Umum dan Perencanaan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan bidang umum dan perencanaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Urusan Umum dan Perencanaan mempunyai fungsi :


- a. melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi, dan penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset/pengelolaan barang desa, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum; dan
- b. mengoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

## Paragraf 4

## Kepala Urusan Keuangan

## Pasal 12

- (1) Kepala Urusan Keuangan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan bidang keuangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Urusan Keuangan mempunyai fungsi melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.

## Paragraf 5

## Kepala Seksi Pemerintahan

## Pasal 13

- (1) Kepala Seksi Pemerintahan bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional bidang pemerintahan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :
- a. melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan;
- b. menyusun rancangan regulasi desa;
- c. pembinaan masalah pertanahan;
- d. pembinaan ketentraman dan ketertiban;
- e. pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat;
- f. kependudukan;
- g. penataan dan pengelolaan wilayah; dan
- h. serta pendataan dan pengelolaan Profil Desa.

## Paragraf 6

## Kepala Seksi Kesejahteraaan, Pemuda, Olahraga dan Pelayanan

## Pasal 14

- (1) Kepala Seksi Kesejahteraaan, Pemuda, Olahraga dan Pelayanan bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional bidang Kesejahteraaan, Pemuda, Olahraga dan Pelayanan.


- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Seksi Kesejahteraaan, Pemuda, Olahraga dan Pelayanan mempunyai fungsi :
- a. melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna; dan
- b. melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

## Paragraf 7

## Kepala Dusun

## Pasal 15

- (1) Kepala Dusun mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat di wilayahnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dusun mempunyai fungsi :
- a. pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah;
- b. mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya;
- c. melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya; dan
- d. melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

## Bagian Kelima

## Tata Kerja

## Pasal 16

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa :

- a. bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masingmasing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan;
- b. wajib mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundangundangan;
- c. wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik Perangkat Desa, BPD, maupun antar Kepala Desa serta dengan instansi terkait lainnya.

## Pasal 17

Dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya, Kepala Desa dapat mengadakan rapat berkala.


## BAB III

## MEKANISME PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA Bagian Kesatu

## Pengisian Perangkat Desa

## Pasal 18

- (1) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga desa yang memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
- (2) Pengisian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui tahapan:
- a. penjaringan;
- b. penyaringan; dan
- c. pengangkatan.

## Paragraf 1

## Persyaratan Perangkat Desa

## Pasal 19

- (1) Persyaratan Umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
- b. berumur paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun pada saat pendaftaran;
- c. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa sebelum pendaftaran;
- d. tidak sebagai pengurus partai politik;
- e. tidak merangkap jabatan sebagai karyawan perusahaan, Anggota BPD, Da'i pemerintah kabupaten, guru honorer, pegawai honorer, petugas pendamping program kementerian, KPMD, Pengurus Harian Koperasi, Direksi BUMDes dan Pengurus Harian Lembaga Adat (Ketua, Sekretaris, Bendahara dan LID); dan
- f. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi
- (2) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. mengetahui adat istiadat setempat yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Lembaga adat;
- b. mengetahui pengetahuan umum yang dibuktikan dengan lulus tes tertulis; dan
- c. memiliki bakat dan minat serta integritas terhadap desa yang dibuktikan dengan lulus tes wawancara.
- (3) Memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, adalah sebagai berikut :
- a. Surat Pernyataan yang memuat :
1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. setia dan taat kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
3. sanggup berbuat baik, jujur, dan adil;


4. sanggup bertempat tinggal di wilayah desa setempat selama menjabat bagi Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Staf, atau Surat Pernyataan sanggup bertempat tinggal di wilayah Dusun setempat selama menjabat bagi Kepala Dusun.
5. tidak sedang menjalani pidana penjara dengan hukuman badan atau hukuman percobaan;
6. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun; dan
7. tidak sedang dicabut hak pilihnya.
- b. fotokopi ijazah dari tingkat terendah sampai dengan sekolah menengah umum atau sederajat yang dilegalisir pejabat berwenang;
- c. fotokopi akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;
- d. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik ;
- e. fotokopi Kartu Keluarga;
- f. bukti lunas pembayaran pajak bumi dan bangunan bagi yang memiliki tanah dan/atau bangunan.
- g. surat izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian bagi pegawai negeri sipil;
- h. surat keterangan catatan kepolisian; dan
- i. surat keterangan kesehatan dan bebas narkoba yang dikeluarkan oleh Dokter Rumah Sakit Umum Daerah atau Puskesmas;
- (4) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperoleh Surat Izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dan/atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (5) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat menjadi Perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Perangkat Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.

## Paragraf 2

## Pembentukan Tim

## Pasal 20

- (1) Dalam rangka pengisian Perangkat Desa, Kepala Desa membentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah sebanyak 3 (tiga) orang yang terdiri dari :
- a. ketua ;
- b. sekretaris ; dan
- c. anggota.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki persyaratan sebagai berikut :
- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
- c. sanggup berbuat baik, jujur, dan adil;

d.berpendidikan....

- d. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
- e. berumur paling rendah 20 (dua puluh) tahun;
- f. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa;
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum melaksanakan tugas diangkat sumpah.
- (5) Penentuan kedudukan Ketua, Sekretaris, dan Anggota Tim dilakukan dengan musyawarah mufakat oleh anggota Tim Pengisian Perangkat Desa, dan apabila melalui musyawarah tidak dicapai mufakat/kesepakatan, maka dilakukan dengan pemungutan suara dan dituangkan dalam berita acara.
- (6) Tim pengisian perangkat desa mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan pengisian Perangkat Desa;
- b. mengumumkan kepada masyarakat mengenai adanya pengisian Perangkat Desa;
- c. menyusun tahapan/jadwal dan tempat proses pelaksanaan pengisian Perangkat Desa, dengan persetujuan Kepala Desa dan dikonsultasikan kepada Camat;
- d. menyusun tata tertib pelaksanaan pengisian Perangkat Desa dengan pertimbangan Kepala Desa dan dikonsultasikan dengan Camat;
- e. menerima pendaftaran Bakal Calon;
- f. melaksanakan penelitian persyaratan administrasi Bakal Calon ;
- g. mengumumkan bakal calon yang memenuhi syarat administrasi;
- h. menyelenggarakan seleksi bagi calon;
- i. mengumumkan hasil seleksi calon;
- j. menyampaikan hasil seleksi kepada Kepala Desa untuk diteruskan kepada Camat (Berita Acara); dan
- k. menyampaikan seluruh berkas pelaksanaan pengisian Perangkat Desa kepada Kepala Desa.
- (7) Tim Pengisian Perangkat Desa dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- (8) Format Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim, Berita Acara Pengangkatan Sumpah Tim, dan Berita Acara Pemilihan Ketua, Sekretaris dan Anggota Tim, Pengumuman Pengisian Perangkat Desa, Pengumuman Bakal Calon yang memenuhi syarat administrasi, Pengumuman Hasil Seleksi Calon, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, III, IV, V, VI dan VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Paragraf 3 Penjaringan Pasal 21

- (1) Penduduk yang berkeinginan mencalonkan diri sebagai Perangkat Desa mengajukan permohonan pendaftaran pada jabatan yang kosong/dilamarnya secara tertulis di atas kertas bermeterai cukup kepada Kepala Desa melalui Tim Pengisian Perangkat Desa dengan melampirkan :

a.surat pernyataan.....

- a. Surat Pernyataan yang memuat :
1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. setia dan taat kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
3. sanggup berbuat baik, jujur, dan adil;
4. sanggup bertempat tinggal di wilayah desa setempat selama menjabat bagi Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Staf, atau Surat Pernyataan sanggup bertempat tinggal di wilayah Dusun setempat selama menjabat bagi Kepala Dusun.
5. tidak sedang menjalani pidana penjara dengan hukuman badan atau hukuman percobaan;
6. tidak sedang berstatus tersangka atau terdakwa karena tindak pidana kejahatan kesengajaan yang diancam dengan pidana penjara dan/atau sedang menjalani hukuman kurungan; dan
7. tidak sedang dicabut hak pilihnya.
- b. fotokopi/salinan ijazah paling dari tingkat terendah sampai dengan sekolah menengah umum atau sederajat yang dilegalisir pejabat berwenang;
- c. fotokopi/salinan akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;
- d. fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang;
- e. fotokopi Kartu Keluarga;
- f. bukti lunas pembayaran pajak bumi dan bangunan bagi yang memiliki tanah dan/atau bangunan.
- g. surat izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah bagi pegawai negeri sipil;
- h. surat keterangan catatan kepolisian; dan
- i. surat keterangan kesehatan dan bebas narkoba yang dikeluarkan oleh Dokter Rumah Sakit Umum Daerah atau Puskesmas;
- (2) Penduduk yang berkeinginan mencalonkan diri sebagai Perangkat Desa harus melengkapi berkas ke Tim dengan melengkapi syarat administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g.
- (3) Bagi calon perangkat desa yang telah mendapat rekomendasi Camat untuk diangkat sebagai perangkat desa harus menambah kelengkapan berkas administrasinya sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf h dan huruf i.
- (4) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terhitung sejak pemberitahuan persetujuan camat tentang pengangkatan perangkat.
- (5) Format Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 22

- (1) Tim melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan administrasi dari bakal calon.
- (2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara hasil pemeriksaan.

(3) format...

....

.....

- (3) Format berita acara hasil pemeriksaan kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

## Pasal 23

- (1) Bakal calon perangkat untuk masing-masing jabatan perangkat minimal 2 (dua) orang.
- (2) Jangka waktu pendaftaran dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum mendapatkan Bakal Calon pada jabatan tertentu, maka jangka waktu pendaftaran diperpanjang selama 5 (lima) hari.
- (4) Perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dalam berita acara dan diumumkan kembali kepada masyarakat;
- (5) Dalam hal setelah perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya diperoleh bakal calon tunggal, maka Kepala Desa dapat melanjutkan proses penjaringan.
- (6) Dalam hal setelah perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap tidak mendapatkan Bakal Calon, maka Kepala Desa dapat menunjuk langsung pelaksana tugas dari perangkat desa defenitif atau dari staf perangkat desa.
- (7) Pelaksana tugas perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penetapan, selanjutnya Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali sesuai ketentuan
- (8) Format Berita Acara dan Pengumuman Perpanjangan Waktu Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

## Paragraf 4

## Penyaringan

## Pasal 24

- (1) Calon yang berhak mengikuti ujian wajib mengikuti seleksi yang dilaksanakan oleh Tim Pengisian Perangkat Desa dan difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa sarana prasana penunjang ujian.
- (3) Pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara seleksi oleh Tim pengisian perangkat desa serta dilengkapi tandatangan calon yang berhak mengikuti.
- (4) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari seleksi tertulis dan wawancara.
- (5) Seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan tes pengetahuan umum.
- (6) Seleksi wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan wawancara pada bidang bakat minat dan integritas.
- (7) Materi tes pengetahuan umum dan / wawancara dikonsultasikan kepada Camat yang dituangkan dalam Berita Acara Konsultasi.

(8) hasil ujian...

.....

- (8) Hasil ujian calon dibuat dalam berita acara guna disampaikan kepada Kepala Desa.
- (9) Berita Acara Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Berita Acara Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan Berita Acara Hasil Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (8), sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI, XII dan XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

## Paragraf 5

## Pengangkatan Perangkat Desa

## Pasal 25

- (1) Tim Pengisian Perangkat Desa melaporkan hasil seleksi Pengisian Perangkat Desa kepada Kepala Desa.
- (2) Setelah menerima laporan hasil seleksi pelaksanaan Pengisian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyampaikan 2 (dua) calon hasil seleksi Pengisian Perangkat Desa dengan nilai terbaik untuk masingmasing jabatan kepada Camat untuk mendapatkan rekomendasi.
- (3) Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon perangkat desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja.
- (4) Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan.
- (5) Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan dengan memilih salah seorang dari 2 (dua) calon yang diusulkan oleh Kepala Desa, dan menjadi dasar Kepala Desa dalam pengangkatan calon yang lulus untuk menjadi Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.
- (6) Apabila proses pengisian Perangkat Desa tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Camat memberikan rekomendasi penolakan, dan memerintahkan kepada Kepala Desa untuk melakukan proses pengisian ulang atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (7) Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

## Paragraf 6

## Pelantikan dan Serah Terima Jabatan

## Pasal 26

- (1) Sebelum memangku jabatannya, Perangkat Desa dilantik oleh Kepala Desa atau Pejabat lain yang ditunjuk setelah mengucapkan sumpah/janji sebagai berikut :
2. 'Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Perangkat Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil adilnya ; Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara ; Bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia'.


- (2) Pelaksanaan pelantikan Perangkat Desa dituangkan dalam Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan ditandatangani oleh pejabat yang melantik, pejabat yang dilantik, para saksi dan rohaniwan.
- (3) Serah terima jabatan dari pejabat lama kepada pejabat baru dilaksanakan pada saat setelah pelantikan dengan Berita Acara Serah Terima Jabatan dan penyerahan Memori Serah Terima.
- (4) Pelaksanaan Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Perangkat Desa dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan Keputusan Pengangkatan Perangkat Desa oleh Kepala Desa.
- (5) Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Berita Acara Serah Terima Jabatan, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV dan XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

## Bagian Kedua

## Biaya

## Pasal 27

Biaya Pengisian Perangkat Desa sampai dengan pelantikan Perangkat Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

## BAB IV

## KETENTUAN LAIN-LAIN

## Pasal 28

- (1) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa dengan perpedoman pada Peraturan Bupati ini.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan selambatlambatnya 2 (dua) bulan setelah Peraturan Bupati ini ditetapkan.

## BAB V

## KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 29

- (1) Perangkat Desa yang sedang menjalankan tugas, dapat dikukuhkan kembali dalam jabatan setara tanpa melalui proses penjaringan dan penyaringan perangkat desa.
- (2) Perangkat Desa yang dikukuhkan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sepanjang belum memasuki batas usia 60 (enam puluh) tahun.
- (3) Pengukuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat.
- (4) Jabatan setara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah antara lain Sekretaris Desa dan Kepala Urusan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dengan Sekretaris Desa dan Kepala Seksi sesuai Peraturan Bupati ini.


## BAB VI KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang Hari.

Ditetapkan di

: Muara Bulian

Pada tanggal

: 14 Februari 2017

BUPATI BATANG HARI


SYAHIRSAH SY

SYAHIRSAH SY

Diundangkan di

: Muara Bulian

Pada tanggal

: 14 Februari 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

## ttd

## BAKHTIAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2017 NOMOR: 10

S

S

Y

A

H

I

R

S

A

H

S

Y

.

B

U

P

A

T

I

B

A

T

A

N

G

H

A

R

I


LAMPIRAN I :

PERATURAN BUPATI BATANG HARI

NOMOR

: 10 TAHUN 2017

TANGGAL : 14 FEBRUARI 2017

## STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DESA


BUPATI BATANG HARI, ttd

SYAHIRSAH SY

SALINAN

LAMPIRAN II

:

PERATURAN BUPATI BATANG HARI NOMOR : 10 TAHUN 2017 TANGGAL : 14 FEBRUARI 2017

## CONTOH KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGISIAN PERANGKAT DESA

## KOP DESA

KEPUTUSAN KEPALA DESA ...

KECAMATAN ... KABUPATEN BATANG HARI

NOMOR ....

TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGISIAN PERANGKAT DESA

KEPALA DESA ...

Menimbang

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Bupati Kabupaten Batang Hari Nomor ... Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa dan Mekanisme Penjaringan Dan Penyaringan Perangkat Desa, maka perlu membentuk Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Pengisian Perangkat Desa.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);

7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2016 Nomor 20);

9. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor .... Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa dan Mekanisme Penjaringan Dan Penyaringan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2017 Nomor ..... ).

## MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN

KEPALA DESA

...

KECAMATAN

... KABUPATEN BATANG HARI

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGISIAN PERANGKAT DESA.

KESATU

- Membentuk Tim Pengisian Perangkat Desa ... Kecamatan... Kabupaten Batang Hari, dengan susunan personil sebagai berikut :

Ketua Tim

:

....

Sekretaris Tim

:

....

Anggota Tim

:

....

KEDUA

- Tim sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

KETIGA

- Tim sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan pengisian Perangkat Desa;

- b. mengumumkan kepada masyarakat mengenai adanya pengisian Perangkat Desa;

- c. menyusun tahapan/jadwal dan tempat proses pelaksanaan pengisian Perangkat Desa, dengan persetujuan Kepala Desa dan dikonsultasikan kepada Camat;

- d. menyusun tata tertib pelaksanaan pengisian Perangkat Desa dengan pertimbangan Kepala Desa dan dikonsultasikan dengan Camat;

- e. menerima pendaftaran Bakal Calon;

- f. melaksanakan penelitian persyaratan administrasi Bakal Calon;

- g. mengumumkan bakal calon yang memenuhi syarat administrasi;

- h. menyelenggarakan seleksi bagi calon;

- i. mengumumkan hasil seleksi calon;


- j. Menyampaikan hasil seleksi kepada Kepala Desa untuk diteruskan kepada Camat (Berita Acara);

- k. Menyampaikan seluruh berkas pelaksanaan pengisian Perangkat Desa kepada Kepala Desa.

KETIGA

- Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini merupakan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.....

KEEMPAT

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa : ________________

pada tanggal : ________________

2017

KEPALA DESA ...

...

## Tembusan Yth :

1. Bupati Batang Hari Cq. Dinas PMD Kab. Batang Hari.

2. Ketua BPD Desa ...

3. ...

4. Yang bersangkutan.

BUPATI BATANG HARI, ttd

SYAHIRSAH SY

SALINAN

LAMPIRAN III

:

PERATURAN BUPATI BATANG HARI

NOMOR : 10 TAHUN 2017 TANGGAL : 14 FEBRUARI 2017

## Contoh

## BERITA ACARA PENGANGKATAN SUMPAH

NOMOR : ________________

Pada hari ini ... tanggal ... dengan mengambil tempat di

..., saya :

Nama

:

...

Jabatan

:

Kepala Desa...

Telah mengambil sumpah atas nama :

Saudara

: 1.

... Selaku Ketua Tim

2.

... Selaku Sekretaris Tim

3.

... Selaku Anggota Tim

Yang dengan Surat Keputusan Kepala Desa ... tanggal ... Nomor : ________________ tentang Pembentukan Tim Pengisian Perangkat Desa, diangkat sebagai Tim Pengisian Perangkat Desa, sumpah ini telah diucapkan dihadapan kami yang berbunyi sebagai berikut :

- ' Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban sebagai Tim Pengisian Perangkat Desa ... dengan sebaik-baiknya dan seadil- adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa '.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kami yang mengambil sumpah, saksi-saksi, rohaniwan dan yang disumpah.

YANG DISUMPAH

YANG MENGAMBIL SUMPAH KEPALA DESA .....

......

....

ROHANIAWAN

...

BUPATI BATANG HARI, ttd

SYAHIRSAH SY

SALINAN

LAMPIRAN IV

: PERATURAN BUPATI BATANG HARI

NOMOR

: 10 TAHUN 2017

TANGGAL : 14 FEBRUARI 2017

Contoh Berita Acara Pemilihan Ketua, Sekretaris dan Anggota Tim

## BERITA ACARA PEMILIHAN KETUA, SEKRETARIS DAN ANGGOTA TIM PENGISIAN PERANGKAT DESA

NOMOR : ________________

Pada hari ini ... tanggal ... dengan mengambil tempat di ..., telah dilakukan musyawarah dan mufakat / pemungutan suara pada pemilihan susunan personil untuk jabatan Ketua, Sekretaris dan Anggota Tim Pengisian Perangkat Desa, yang dilakukan oleh 3 (tiga) orang anggota atas nama :

1.

...

2.

...

3.

...

Hasil musyawarah dan mufakat / pemungutan suara t