PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUPATI Nomor 1 Tahun 2016 tentang PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN (berlaku 14 April 2016)
Pembukaan
Menimbang :
BUPATI SELUMA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SELUMA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SELUMA,
- a. bahwa Kabupaten Seluma sebagai bagian integral dari masyarakat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menghormati, menghargai dan menjunjung tinggi nilai-nilai harkat dan martabat yang merupakan prinsip dan tujuan Hak Asasi Manusia dari segala bentuk tindakan diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- b. bahwa tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dapat menimbulkan korban yang berdampak pada fisik, psikis, seksual, sosial dan ekonomi tidak berkepanjangan diperlukan suatu upaya perlindungan sedini mungkin;
- c. bahwa demi melindungi kepentingan perempuan dan anak korban kekerasan, maka dipandang perlu ada kepastian hukum yang menjamin perlindungan terhadap perempuan dan anak, korban tindak kekerasan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
Mengingat :
membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Seluma tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention No. 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action For Elimination Of The Worst Forms Of Child Labour (Pengesahan Konvensi ILO No. 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segara Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Tertutup Bagi Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlidungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5579);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SELUMA
dan
BUPATI SELUMA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Seluma.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Seluma.
3. Bupati adalah Bupati Seluma.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluma.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma.
7. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang ada dalam kandungan.
8. Korban adalah perempuan dan anak yang mengalami tindak kekerasan dan/atau ancaman kekerasan yang mencakup kekerasan fisik, seksual, psikologis, ekonomi dan/atau sosial, dalam keluarga, komunitas dan/atau masyarakat, dalam situasi konflik, pasca konflik, dan negara.
9. Penyelenggaraan adalah segala tindakan yang meliputi Perlindungan, Pelayanan, dan Pemulihan terhadap korban kekerasan.
10. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pemerintah daerah, pihak keluarga, advokat/paralegal, lembaga sosial, masyarakat, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya.
11. Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dalam kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak korban konflik yang mengalami kekerasan fisik maupun trauma, anak penyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.
12. Pemulihan adalah segala upaya untuk penguatan korban kekerasan agar lebih berdaya, baik secara fisik, psikis, sosial, ekonomi, budaya dan politik.
13. Penyelenggara adalah lembaga pemerintah serta lembaga sosial, lembaga agama, lembaga adat, sesuai dengan tugas dan fungsi masingmasing, termasuk menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk pemulihan korban.
14. Kekerasan adalah setiap perbuatan dan/atau ancaman perbuatan yang berakibat atau dapat mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan baik fisik, psikis, seksual maupun penelantaran.
15. Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan ## BAB II
ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan dilaksanakan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Pengaturan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan bermaksud untuk memberikan perlindungan dan pemberdayaan bagi perempuan dan anak korban kekerasan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
Penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan bertujuan untuk:
- a. mencegah segala bentuk tindakan kekerasan termasuk perdagangan orang;
- b. menghapus segala bentuk kekerasan dan eksploitasi terhadap perempuan dan anak;
- c. melindungi, memberi rasa aman bagi korban tindak kekerasan;
- d. memberikan pelayanan kepada korban kekerasan; dan
- e. menyelenggarakan pemulihan secara menyeluruh kepada korban.
KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB
BAB III - KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB
Pasal 5
Kewajiban dan tanggung jawab dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan merupakan tanggung jawab bersama :
- a. Pemerintah Daerah;
- b. Masyarakat;
- c. Keluarga; dan
- d. Orangtua.
BAB III - KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB
Pasal 6
- (1) Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi :
- a. menetapkan dan melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan;
- b. melakukan kerjasama dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dari korban kekerasan;
- c. memberikan dukungan sarana dan prasarana pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak dari korban kekerasan;
- d. mengalokasikan anggaran penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah; dan
- e. membina dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan.
- (2) Dalam melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan program dan kegiatan aksi perlindungan perempuan dan anak dalam satu Rencana Aksi Daerah sebagai dasar bagi SKPD dalam melaksanakan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan.
- (3) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan bagian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB III - KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB
Pasal 7
- (1) Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, diselenggarakan dalam bentuk peran serta masyarakat.
- (2) Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
- b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya;
- c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak;
- d. mencegah terjadi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- e. memberikan informasi dan/atau melaporkan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan kepada penegak hukum atau pihak yang berwenang; dan
- f. turut serta dalam penanganan korban tindak kekerasan.
- (3) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara bertanggungjawab sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
BAB III - KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB
Pasal 8
Kewajiban keluarga dan/atau orangtua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dan huruf d, yang secara hukum memiliki tanggung jawab penuh untuk mencegah segala bentuk tindak kekerasan dan melindungi perempuan dan anak sebagai anggota keluarga.
BAB IV - PENCEGAHAN TINDAK KEKERASAN Pasal 9
Pasal 9
- (1) Pemerintah Daerah dalam upaya untuk mecegah terjadi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak melakukan pemberdayaan dan
penyadaran kepada keluarga, orangtua dan masyarakat dengan memberikan informasi, bimbingan dan/atau penyuluhan.
- (2) Selain pemberdayaan dan penyadaran sebagaimana dimaksud pada ayat
2. (1), Pemerintah Darerah melakukan upaya sebagai berikut :
- a. meningkatkan jumlah dan mutu pendidikan baik formal maupun non formal dan informal;
- b. membuka aksebilitas untuk memperoleh pendidikan, pelatihan, pendanaan, peningkatan pendapatan dan pelayanan sosial;
- c. membuka lapangan kerja bagi perempuan;
- d. membangun partisipasi dan kepedulian masyarakat terhadap pencegahan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan;
- e. membangun dan menyediakan sistem informasi yang lengkap dan mudah diakses; dan
- f. membangun jejaring dan kerja sama dengan aparatur penegak hukum, aparatur pemerintah, perguruan tinggi dan berbagai lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dan/atau peduli terhadap perempuan dan anak korban kekerasan.
BAB IV - PENCEGAHAN TINDAK KEKERASAN Pasal 9
Pasal 10
- (1) Pencegahan terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dilaksanakan oleh SKPD yang tugas dan fungsinya di bidang :
- a. sosial;
- b. kesehatan;
- c. pendidikan;
- d. ketenagakerjaan;
- e. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- f. mental dan spiritual; dan
- g. ketentraman dan ketertiban.
- (2) Pencegahan tindak kekerasan oleh SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan ## BAB V
PELAYANAN KORBAN KEKERASAN
BAB IV - PENCEGAHAN TINDAK KEKERASAN Pasal 9
Pasal 11
- (1) Bentuk pelayanan yang diberikan kepada perempuan dan anak korban kekerasan, sebagai berikut :
- a. pelayanan pengaduan;
- b. pelayanan kesehatan;
- c. bantuan hukum;
- d. pemulangan;
- e. rehabilitasi, reintegrasi sosial, dan medikolegal; dan
- f. pelayanan psikologis.
- (2) Bentuk pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan Pemerintah Daerah dan dilaksanakan oleh SKPD yang tugas dan fungsinya di bidang:
- a. sosial;
- b. kesehatan;
- c. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
- d. mental dan spiritual.Dalam pelaksanaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah lain dan masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelayanan penanganan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan sebagaimana diamaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), diatur dengan Peraturan Bupati.
KELEMBAGAAN
BAB VI - KELEMBAGAAN
Pasal 12
Pemerintah Daerah wajib menyediakan unit pelayanan pengaduan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan.
BAB VI - KELEMBAGAAN
Pasal 13
- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat atau lembaga pelayanan sosial dapat membentuk rumah pemulihan atau rumah aman bagi korban kekerasan.
- (2) Masyarakat atau lembaga sosial yang membentuk rumah aman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-undangan.
BAB VI - KELEMBAGAAN
Pasal 14
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan pengaduan dan pelayanan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13, diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB VI - KELEMBAGAAN
Pasal 15
- (1) Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan perlindungan kepada perempuan dan anak korban kekerasan, membentuk P2TP2A sebagai pusat pelayanan terpadu.
- (2) P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi sebagai pusat pelayanan terpadu dalam memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak korban kekerasan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Organisasi dan Tata Kerja P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
BAB VII - HAK-HAK PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN Pasal 16
Pasal 16
Perempuan dan anak korban kekerasan mendapatkan hak-hak sebagai berikut :
- a. hak untuk dihormati harkat dan martabat sebagai manusia;
- b. hak atas pemulihan kesehatan dan psikologis dari penderitaan yang dialami korban;
- c. hak menentukan sendiri keputusannya;
- d. hak mendapatkan informasi;
- e. hak atas kerahasian;
- f. hak atas rehabilitasi sosial;
- g. hak atas kompensasi;
- h. hak atas penanganan pengaduan;
- i. hak korban dan keluarganya untuk mendapatkan kemudahan dalam proses peradilan; dan
- j. hak atas pendampingan.
BAB VII - HAK-HAK PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN Pasal 16
Pasal 17
Anak yang menjadi korban tindak kekerasan, selain mendapatkan hak-hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, juga mendapatkan hak-hak khusus, sebagai berikut :
- a. hak atas penghormatan dan penggunaan sepenuhnya untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang;
- b. hak pelayanan dasar;
- c. hak perlindungan yang sama;
- d. hak bebas dari berbagai stigma; dan
- e. hak mendapatkan kebebasan.
KERJASAMA DAN KEMITRAAN
Bagian Kesatu
Kerjasama
BAB VIII
Pasal 18
- (1) Dalam rangka mencapai tujuan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan :
- a. Pemerintah;
- b. Pemerintah provinsi
- c. Kabupaten/Kota lain; dan
- d. Lembaga non pemerintah.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pertukaran data dan informasi;
- b. rehabilitasi korban tindak kekerasan;
- c. pemulangan dan reintegrasi sosial; dan
- d. penyediaan barang bukti dan saksi sesuai dengan hukum yang berlaku.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dituangkan dalam bentuk Kesepakatan Bersama.
- (1) Pemerintah Daerah membentuk kemitraan dengan dunia usaha dalam perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
- a. pemberitahuan informasi kesempatan kerja bagi perempuan korban kekerasan;
- b. pendidikan dan pelatihan bagi perempuan korban kekerasan;
- c. bantuan pendidikan bagi perempuan dan anak korban kekerasan yang tercabut dari pendidikannya; dan
- d. menumbuhkan dan meningkatkan kemandirian ekonomi perempuan korban kekerasan.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) , dituangkan dalam bentuk Perjanjian.
Bagian Kedua
Kemitraan
BAB VIII
Pasal 19
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
BAB IX - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 20
- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. pedoman dan standar pemenuhan;
- b. bimbingan teknis dan pelatihan;
- c. penyediaan fasilitas;
- d. pemantuan; dan
- e. evaluasi.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rangka mewujudkan tujuan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan sesuai standar pelayanan minimal.
BAB IX - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 21
Masyarakat dapat melakukan pengawasan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dengan mekanisme penyampaian aspirasi kepada Bupati atau kepada DPRD.
PEMBIAYAAN
BAB X - PEMBIAYAAN
Pasal 22
Pengalokasian anggaran untuk penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan bersumber dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Sumber pendapatan lain yang sah sesuai dengan Peraturan Perundangundangan; dan
- c. Sumber pendapatan lain yang sifatnya tidak mengikat.
BAB X - PEMBIAYAAN
Pasal 23
- (1) Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran kepada P2TP2A dalam melakukan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan.
- (2) Pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, dan dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
KETENTUAN SANKSI
BAB XI - KETENTUAN SANKSI
Pasal 24
- (1) Pejabat yang ditunjuk untuk menyelenggarakan perlindungan, pelayanan dan pemulihan terpadu tidak melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya dikenakan tindakan dan atau sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Pengelola P2TP2A yang dalam melaksanakan tugas perlindungan, pelayanan dan pemulihan terhadap korban kekerasan, melanggar prinsip-prinsip penyelenggaraan perlindungan, pelayanan dan
pemulihan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan mekanisme internal P2TP2A dan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan yang berlaku.
KETENTUAN PENUTUP
BAB XII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seluma.

Penandatangan: BUPATI SELUMA,

Penetapan: Ditetapkan di Tais pada tanggal 14 April 2016 H. BUNDRA JAYA

Penetapan: Diundangkan di Tais pada tanggal 28 Nov 2016

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SELUMA, IRIHADI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SELUMA TAHUN 2016 NOMOR...1... NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SELUMA, PROVINSI BENGKULU : NOMOR ... TAHUN 2016
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN SELUMA NOMOR TAHUN 2016
## TENTANG
## PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN
## I. UMUM
Berbagai tindakan kekerasan baik terhadap perempuan maupun anak di dalam rumah tangga maupun di luar rumah tangga terus meningkat dari waktu ke waktu. Kondisi ini, apabila tanpa suatu penanganan yang serius, akan menghancurkan kehidupan rumah tangga, masyarakat, bangsa dan negara. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Seluma berkewajiban memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak korban tindak kekerasan yang merupakan implementasi dari berbagai peraturan perundang-undangan, diantaranya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Atas dasar itu, pemerintah Kabupaten Seluma telah melakukan langkah-langkah sebagai upaya untuk memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak korban tindak kekerasan, namun belum mampu
memberikan perlindungan yang maksimal dan memadai terhadap tindak kekerasan yang terjadi dalam kehidupan sosial masyarakat khususnya kepada perempuan dan anak, antara lain disebabkan masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap hak-hak perempuan dan anak, penanganan belum terkoordinasi dengan baik, pelaksanaannya belum berkesinambungan, dan sebagainya. Oleh karena itu, diperlukan suatu regulasi berupa Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan untuk menjawabi sekaligus memberikan kepastian hukum dalam perlindungan perempuan dan anak korban dari tindak kekerasan yang terjadi.
Adanya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaran Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, memberikan tanggung jawab kepada Pemerintah Daerah mulai dari pencegahan terjadi tindak kekerasan hingga penanganan korban tindak kekerasan. Dalam implementasinya Pemerintah Daerah bekerjasama dengan instansi pemerintah, pemerintah daerah lain dan masyarakat. Selain itu, dukungan pendanaan yang memadai baik dari pemerintah, Pemerintah Daerah maupun peran serta masyarakat dunia usaha dan masyarakat, diharapkan kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat berkurang bahkan pada waktunya akan terhapus dari Kabupaten Seluma tercinta ini.
## II. PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 2
## Huruf a Asas kemanusian menjadi landasan konsep perlindungan perempuan dan anak korban dari tindak kekerasan, merupakan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional (sila kedua Pancasila). ## Huruf b Asas keadilan dan kesetaraan gender, bahwa keadilan gender merupakan suatu proses untuk menjadi adil