PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI Nomor 16 Tahun 2007 tentang RETRIBUSI TANDA DAFTAR PERUSAHAAN BAGIAN ORGANISASI DAN HUKUM DAERAH KABUPATEN MELAWI TAHUN 2007 PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI NOMOR 16 TAHUN 2007 TENTANG RETRIBUSI TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang | a | bahwa berkembangnya dunia usaha dan perusahaan, memerlukan adanya Daftar Perusahaan yang merupakan sumber informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan mengenai identitas dan hal hal yang menyangkut dunia usaha dan perusahaan yang didirikan; |
|-------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | b | bahwa dalam menciptakan iklim usaha yang sehat, kepastian berusaha, pengembangan usaha, kemitraan, peluang usaha, serta perlindungan terhadap perusahaan yang menjalankan usahanya secara jujur dan benar, maka peran Daftar Perusahaan sebagai informasi resmi sangat diperlukan; rangka |
| | C | bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a dan b tersebut diatas, ditetapkan dengan Peraturan Daerah pada perlu |
| Mengingat | 1 | Undang Undang Nomor 228 Tahun 1926 tentang Gangguan Umum yangtelah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Stbl Nomor 450 Tahun 1940; |
| | 2 | Undang Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214); |
| | 3 | Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Tahun Indonesia 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687); Undang |
| | | Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048); Undang |
- 5 Undang Undang Nomor 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
- 6 Undang Undang Nomor 34 Tahun 2003 Pembentukan Kabupaten Melawi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344); tentang
- 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
- 8 Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 9 Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Penerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lenbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- 11 , Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3952);
- 12 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Dacrah (Lembaran Ncgara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
- 13 . Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4579);
14. Peraturan
3
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); tentang
15. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1988 tentang Usaha atau Kegiatan Tidak dikenakan Wajib Daftar. Yang
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MELAWI dan
BUPATI MELAWI
MEMUTUSKAN :
Menetapkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI TENTANG RETRIBUSI TANDA DAFTAR PERUSAHAAN.
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan
- 1 Daerah adalah Kabupaten Melawi;
- Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah ;
- Bupati adalah Bupali Melawi;
- Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer , perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau organisasi yang sejenis, bentuk usaha dan bentuk badan lainnya; lembaga tetap
- Daftar Perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan mcnurut atau ## BAB II
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 2
Drgan nama retribusi Tanda Daftar Perusahaan, dipungut retribusi sebagai pembayaran Pemberian Izin Tanda Daftar Perusahaan
Pasal 3
Objek retribusi adalah pemberian pelayanan atas Tanda Daftar Perusahaan. setiap
Pasal 4
Subjek Retribusi adalah orang Pribadi atau Badan yang mendapat pelayanan Tanda Daftar Perusahaan.
GOLONGAN RETRIBUSI DAN CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
BAB III - GOLONGAN RETRIBUSI DAN CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 5
Retribusi Tanda Daftar Perusahaan digolongkan sebagai retribusi jasa umum-
BAB III - GOLONGAN RETRIBUSI DAN CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6
- Pemungutan Retribusi ditetapkan ## BAB IV
BESARNYA TARIF RETRIBUSI
BAB III - GOLONGAN RETRIBUSI DAN CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 7
- Besarnya tarif Retribusi Tanda daftar Perusahaan adalah scbagai berikut :
- Besarnya Retribusi atas pelayanan informasi Perusahaan mcliputi :
- Salinan resmi
- b Petikan resmi
- a Perseroan Terbatas (PT)
- b Penanaman Modal (PMA) Asing
1.100.000,0o
- C. Persekutuan Komanditer (CV)
Rp
150.000,00
- d. Firma (Fa)
- Koperasi
Rp
- Perorangan
- 8 Bentuk Usaha Lain (BUL)
- RP.
RP.
RP.
RP.
- RP.
25.000,00 RP.
- Buku Informasi hasil olahan
25.000,00
Rp
RP.
- f. Perorangan:
BAB V
WILAYAH PEMUNGUTAN
BAB V - WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 8
[Retribusi yang terutang dipungut di Kabupaten Melawi tempat izin diberikan.
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
BAB VI - MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 9
- Masa retribusi adalah jangka waktu selama 5 lima ) tahun.
- Saat terutang retribusi adalah saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. Pada
BAB VII - TATA CARA PELAKSANAAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN Pasal 10
Pasal 10
- Pendaftaran Perusahaan dilakukan oleh Pemilik atau Pcngurus / Penanggungjawab alas Kuasa Perusahaan yang sah KPP Kabupaten di tempat kedudukan perusahaan. pada
- Kuasa sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak lermasuk kuasa untuk menandatangani Formulir Pendaftaran Perusahaan. Pada
BAB VII - TATA CARA PELAKSANAAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN Pasal 10
Pasal 11
Pendaftaran Perusahaan dilakukan dengan cara mengisi Formulir Pendaftaran Perusahaan sebagaimana yang diperoleh secara cuma cuma dan diajukan langsung kepada KPP Kabupaten setempat dengan melampirkan dokumen dokumen tertentu.
BAB VII - TATA CARA PELAKSANAAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN Pasal 10
Pasal 12
- Sclambat lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya permintaan pendaftaran dan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 secara lengkap dan benar , Kepala KPP Kabupaten mengesahkan Pendaftaran Perusahaan dan menerbitkan TDP.
- Perusahaan yang telah disahkan pendaftarannya wajib membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan dilunasi sebelum TDP diterbitkan
BAB VII - TATA CARA PELAKSANAAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN Pasal 10
Pasal 13
Perusahaan yang telah menerima TDP diwajibkan untuk memasang TDP di tempat yang mudah dibaca dan dilihat oleh umum dan nomor TDP wajib dicantumkan papan dan dokumen dokumen perusahaan yang dipergunakan dalam kegiatan ahanya. pada
BAB VII - TATA CARA PELAKSANAAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN Pasal 10
Pasal 14
TDP berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal diterbitkan dan wajib diperbaharui selambat lambatnya 3 (tiga) bulan scbelum masa berlakunya berakhir.
BAB VII - TATA CARA PELAKSANAAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN Pasal 10
Pasal 15
Pendaftaran Perusakanan ditolak pengisian Formulir Pendaftaran Perusahaan belum benar dan atau dokumen belum lengkap: apabila
BAB VII - TATA CARA PELAKSANAAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN Pasal 10
Pasal 16
Pergantian TDP wajib dilakukan TDP atau rusak. apabila hilang
BAB VII - TATA CARA PELAKSANAAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN Pasal 10
Pasal 17
- Pergantian TDP yang hilang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 selambat lambatnya 90 (sembilan puluh) hari terhitung mulai tanggal kehilangan, perusahaan yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala KPP Kabupaten dengan melampirkan Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian.
- Pergantian TDP asli yang rusak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan kepada Kepala KPP Kabupaten dengan melampirkan TDP asli yang rusak.
- Masa berlaku TDP yang diterbitkan sebagai pengganti atau duplikat, sampai dengan berakhirnya masa laku TDP yang hilang atau rusak.
TATA CARA PEUMUNGUTAN RETRIBUSI
BAB VIII - TATA CARA PEUMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 18
- Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
TATA CARA PEMBAYARAN
BAB IX - TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 19
- Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- Pembayaran Retribusi Tanda Daftar Perusahaan dilakukan setelah permintaan Tanda Daftar Perusahaan disetujui Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Melawi.
BAB X
KETENTUAN PIDANA
BAB X - KETENTUAN PIDANA
Pasal 20
- [1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali retribusi terutang:
- @2) Tindak pidana yang dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran. Pada
PENYIDIKAN
BAB XI - PENYIDIKAN
Pasal 21
- 1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
2. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan perkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan terakhir menjadi lengkap dan jelas;
3. Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah: Pada
4. b meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan dibidang retribusi daerah;
- d. memeriksa buku-buku atau catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
6. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah; pribadi
7. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
8. meminta pidana dibidang retribusi daerah;
9. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
10. 6 menyuruh berhenti atau dilarang meninggalkan ruangan atau tempat saat pemeriksaan berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang sebagaimana dimaksud huruf e; Pada sedang pada
11. 1 Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau sanksi;
12. melakukan tindakan lain yang untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan Perlu
Pasal ini memberitahukan dimulainya Penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana pada
BAB XII
9
KETENTUAN PERALIHAN
BAB XII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 22
- Terhadap Perusahaan perusahaan yang telah memiliki izin usaha ## BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
BAB XII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 23
- l hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai aksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. cukup
BAB XII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 24
Fcraturan Daerah ini mulai berlaku tanggal diundangkan. Pada dapat mengetahuinya memcrintahkan pengundangan Peraturan Daerah dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Melawi.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang

Penetapan: Ditetapkan di Pinoh Nanga tanggal 2007 BEPATI MELAWI, A. SUMAN KURIK pada

Penetapan: Diundangkan di Pinoh Feda tanggal 2 Oktober 2007 Nanga FEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MELAWI, MARTIN LUTHER. D. LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MELAWI TAHUN 2007 NOMOR 16
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI NOMORI6 TAHUN 2007
## TENTANG
## RETRIBUSI TANDA DAFTAR PERUSAHAAN
## IPENJELASAN UMUM
Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Rctribusi Tanda Daftar Perusahaan termasuk Retribusi Daerah Kabupaten yang diatur dengan Peraturan Daerah,
Dalam rangka lebih memantapkan otonomi daerah nyata, dinamis , serasi dan bertanggung jawab, pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah, khususnya dari restribusi daerah harus dikelola lebih bertanggung jawab, disamping itu semakin meningkatkan pertumbuhan pembangunan didaerah dewasa ini maka baik pelayanan maupun efektifitas dan efesiensi yang berkaitan dengan restribusi meningkatkan mutu dan jenis pelayanan masyarakat. Pada pada Perlu
Berkaitan dengan tersebut salah satu sumber keuangan yang dapat digali oleh Pemerintah Daerah adalah restribusi Tanda Daftar itu Pemerintah Kabupaten Melawi menetapkan Peraturan Daerah tentang Restribusi Tanda Daftar Perusahaan dalam rangka menggali sumber-sumber pendapatan daerah guna menunjang pembangunan. perihal
## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
Penjelasan Pasal Demi Pasal dianggap tidak karena sudah cukup jelas. perlu
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MELAWI NOMOR 42