Unknown Unknown Nomor 188.343619 Tahun 2016 tentang GTIMUR HOMOR llT■2016 TENTANG PENCABUTAN BEB3-ADNTUAN DALAM PERATURAN DADPROVIISI NVSA TDNGGARA T■OMOR 8 T-2011 TEITANGRIBuSI JASA UHUM (berlaku Unknown)
Pasal 1
- bahwa Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.343619 Tahun 2016, telah membatalkan beberapa Ketentuan dari Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum khususnya BAB II Bagian Ketiga Pasal 1O, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16 beserta
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran II dari Peraturan Daerah tersebut karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya;
- bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka beberapa Ketentuan dari Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2O11 tentang Retribusi Jasa Umum perlu dicabut; b
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencabutan beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum; I C.
- Melgtngat : l. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
- Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor t64s); 2.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OlI tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O1l Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 3.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undalg Nomor 9 Tahun 2O15 tentang Perubahal Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (trmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O15 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 5

## Dengn Persetttuan BC- ma

## DEWm PERWAKIRArAT DADPROVIWSI NI「SA TEIGGARA TIMUR

## dan

## CUBEmUR IuSA TEIGGARA TIMUR MEMUTUS-:

Monetaphn : PDRATU-

D」 -TENTANC PEICN BEBEA ENTUAN D... PDRADAEPROWSINUSA TENGGTHOMOR 8 TAHUN 2011 TEITANGRIBUSI J- tr- .ぇ

‖

## Pasal I

Pasal 2 huruf b, BAB II Bagran Ketiga Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 dan [.ampiran II Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timrrr Nomur I Tahun 2O11 tentang Retnbusi Jasa Umurn (tembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2011 Nomor 09, Tambahan kmbaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor OO49) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pagal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkanAgar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam kmbaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetaphn di Kupang 富 露 薦 雷 ⿃ ∬ :調 島 GUBETURNUSA慨

￡ liMuR,∠

‖

FRANS LEBU RAYX


Diundangkan di Kupang pada tangga1 21 Desember 2016

SEKRETARIttDAE

PROⅥNSI

NUSAlι

ll,1lATIMUR,



⼀ FRANSISKUS SALEM

LEMBARAN DAERAH NOMOR 011 PRい■ NSI NUSA TENGGARA nMUR TAllUN 2016

NOREG PERATURAN (12/339/2016)

DAERAH PROⅥ NSI NUSA TENGGARA TIMUR :