PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di L inalr 11 nrY.:&gt;n T)p,n,-·r1n+·3.h Kot-:i Qi, � ,,k·:.,u-:in('t' sud-:ii1 +idak 4 '4tr.4-4. A Si A Au4t..4 t44 · »4y «r t4. ? .st sesuai lagi dengan kondisi saat ini, sehingga perlu diganti; - c. bahwa herdasarkan pertimbangan sehagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
WALIKOTA SINGKAWANG PROVINS! KALIMANTAN BARAT
PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG NOMOR 2 TAHUN 2017
TN TANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGUNCAN PEMERINTA:I KOTA SINGKAWANG
WALIKOTA SINGKAWANG,
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi kerja dan disiplin Pegawai Negeri Sipil, perlu meningkatkan leseightrash Pe@wgi Negeri Sipil berupa pemberian At. /€44A ±.646 44 4 4w;«4.tu# 4 y A tambahan penghasilan;
- b. bahwa pemberian tambahan penghasilan berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2015 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di L inalr 11 nrY.:&gt;n T)p,n,-·r1n+·3.h Kot-:i Qi, � ,,k·:.,u-:in('t' sud-:ii1 +idak 4 '4tr.4-4. A Si A Au4t..4 t44 · »4y «r t4. ? .st sesuai lagi dengan kondisi saat ini, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa herdasarkan pertimbangan sehagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingngan Peerintah Kota Singkayang;
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kot Singkawang (Lemharan Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pemben tukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Noror 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tarbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Urdang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nmor 5587) sebagaiman telal diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Noor 223 Tahu 22014 tentang Femeriniahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
.
'
4
Menetapkan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Inconesie Tahun 005 Noror 140, Tembaha Len baran Republik Indonesia Negara Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tah1n 2010 tontang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Rpublik Indonesia Nomor 5:35).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 ten tang Tarif Pemotongan Dan Pengenann Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan yang menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran dan Belanja Daerah (Lemberen Negara epubli Indonesia Tahu 2010 Nomor 4d' ikfsife.As kw' l l ' udii.. A4' a A .t t i A 140,Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5174);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Peraturan Menteri Dalem Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomnor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Penelolaan Keuangan Daerah {Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Dacrah Kota Singkawang Noor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Lembaran Dacrah Nomor Tanun 2016, Tambahan Lembaran Dacrah Kata Singkawang Nomor 51);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN WALIKOTA TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG.
11 I
KETENTUAN UMUM
Fasal l
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Singkawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan dacrah yang memimpin pelaksanaan urusan pemermntahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Sing:awng
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Ncgeri Sioil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjinn Kerja yang berkerja pada instansi pemerintah.
5. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintah atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan perauran perundang-undangan.
df
%
6. 'Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang.
7. Tambahan penghasilan aalan uang yang dberikan kepada pegawai diluar gaji pegawai berdasarkan kriteria beban kerja jabatan.
8. Masuk sesuai ketcntuan jam kerja adah kcberadaan pcgawai ditempat kerjanya mulai waktu masuk kerja sampai dengan waktu pulang kerja sesuai ketentuan yang berlaku.
9. Ketidakhadiran adalah kondisi tidak masuk kantor yang disebabkan oleh tidak hadir tanpa keterangan yang sah, cuti dan ijin.
10. Tidak hadr tanpa keterangan yang san aaalah keuidaxnadiran sescorang yang tidak dapat dibuktikan dengan keterangan yang sah.
6. 11 IJ ·;..., adn1a11 kond � -::!; lr&lt;&gt; � ; � ,..,;rt..ad; .. � .1 p=g � n,,-.,; de·1·-:,a· � ,4;1-..,,,rti.k 1rar::: " oleh · ii .cl .i .i ni.iicliiii .ii. ifj «ivvll " t i 4kik\lit i permintaan ijin dari yang bersangkutan ke pimpinan SKPD secara tertulis.
12. Rekapitulasi Laporan Kinerja Harian adalah has:l rekapitulasi laporan kinerja yang dibuat oleh pegawai setiap hari memuat tugas- tugas harian dan hasil yang dicapai dalamjangka waktu 1 (satu) bulan.
13. Daftar Penilaian Tambahan Penghasilan Pegawai adalah daftar yang memuat penilaian besaran tambahan penghasilan pegawai berdasarkan kriteria beban kerja oleh atasan langsung selaku Pejabat Penilai dan diketahi oleh atasan langsung pejabat penilai.
14. Tanda Terima Tambahan Penghasilan adalah daftar yang memuat besaran tambahan penghasilan yang iterima pegawai yang itanatangani oleh Bendahara Pengeluaran dan diketahui oleh Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran.
15. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SPTJM, adalah surat yang dibuat oleh atasan langsung pegawai, memuat pernyataan bahwa jumlah pembey.ran tambahan penghasilan telah sesuai dengan kenyataan sebenarnya dan disertai kesanggupan untuk mengembalikan kepada negara apabila terdapat kelebihan pembayaran.
Pasal 2
Tambahan penghasilan diberikan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kinerja pegawai di lingungan Pemerintah Kota Sing.awang
KRITERIA DAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN
BAB III - KRITERIA DAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN
Pasal 3
Bagian Kesa tu
Kriteria Tam bahan Penghasilan
- (1) Tambahan penghasilan diberikan setiap bulan
BAB III - KRITERIA DAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN
Pasal 4
Pegawai diberikan tambahan penghasilan sesuai besaran yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) apabila pegawai tidak masuk kerja karena :
BAB III - KRITERIA DAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN
Pasal 5
Pegawai diberikan tambahan penghasilan sesuai besaran yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) apabila pegawai tidak masuk kerja karena :
- a. melakukan piket malam pada malam harinya;
- b. ijin selama kurang dari 3 (tiga) hari dan tidak ditetapkannva cuti yang disebabkan karena alasan pegawai sakit a tau alasan ibu, bapak, istri/ suami, anak, adik, kakak, mertua atau menantu sakit keras atau meninggal dunia; dan
- c. ijin selama kurang dari 3 (tga} harikarena menggunakan hak cuti tahunannya;
- d. sedang menjalani tugas belajar, dengan ketentuan hanya mendapat 75% (tujuh puluh persen) dari besaran tambahan penghasilan jabatan fungsional umum.
BAB III - KRITERIA DAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN
Pasal 6
- (1) Pejabat struktural, pejabat fungsional tertentu dan jabatan fungsional umum (stat) yang ditunjuk selaku pejapat pclaksana tugas (Flt), nanya berhak untuk menerima tambahan penghasilan dari salah satu jabatan tertinggi yang dilaksanakan nya.
- (2) Pejabat Struktural yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas (Plt) pada jabatan setara atau satu eselon dengan jabatan defenitifnya, maka mendapat tambahan penghasilan sebesar 1% untuk setiap hari dari tambahan penghasilan selaku pejabat pelaksana tugas (Plt).
- (3) Pegawai yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas (plt) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disamping menyampaikan laporan harian jabatannya juga menyampaikan laporan kinerja harian selalru pelaksana tugas (Pit).
BAB III - KRITERIA DAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN
Pasal 7
- (1) Bagi pegawai yang diperbantukan atau diperkerjakan pada instansi lain di wilayah Kota Singkawng herlakn ketent: mn sehagai berikt· vv · .A..$4a &lt;. ' It .Aul t.t L. LLAu.Ai vu4a} O + 2. t +
- a. tetap diberikan tambahan penghasilan, apabila tidak diberikan tambahan penghasilan atau sejenisnya dari instansi tempat yang bersangkutan diperbantukan atau dipekerjakan;dan
- b. tidak diberikan tambahan penghasilan, apabila telah diberikan tambahan penghasilan atau sejensnya aari instansi tempat yang bersangkutan diperbantukan atau dipekerjakan.
- (2) Bagi ocqawai pus:ct/daorah vang diocrbantukn a:a1 dnckcricz kan di g&lt; me A ci. c.} au4 ais tlA·A e At nan4 +.4 s. Acct A lingkungan Pemerintah Kota Singkawang yang tidak diberikan tambahan penghasilan dari satuan kerja induknya, diberikan tambahan penghasilan oleh Pemerintah Kota Singkawang.
BAB III - KRITERIA DAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN
Pasal 8
- (1) Pegawai yang tidak diberikan tambahan penghasilan sebagai berikut:
cuti diluar tanggungan negara;
cuti besar;
- c. menjalani tahanan sementara;
- d. pidana penjara;
- e. pemberhentian sementara dari Jabatan Negeri;
- f. menjalani masa persiapan pensiun; dan
5. g-pegawai yang dipcrbantukar, atau dipckczjakan «iluar Pemcrintah Kota Singkawang.
- (2) Pegawai yang tugas belajar dan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bulan yang bersangkutan masih masuk kerja atau bulan berikutnya sudah masuk kerja kembali, maka pada bulan tersebut dikurangi sebesar 0,5% (no] koma lima perseratus} untuk tiap 1 (s:tu) hari tidal; masuk lerja l ihlkf kk -}ii is k · i · iui«» f\_
TA'IA CARA PEMAYARAN TAMBAHAN PENGHAS)LAN
BAB IV - TA'IA CARA PEMAYARAN TAMBAHAN PENGHAS)LAN
Pasal 9
- (1) Tambahan penghasi1an dibayarkan setiap 1 (satu) bulan sekali dengan pembayarannya pada awal bulan berikutnya.
c,
- (?) D1"k,::,,r-11·:.l;tr.:; .. , ,jar; ket"' .. 1tu\_,:;·n c.-el)-:,o·::,; .. ,1·lft-:, r11 · ... ,.,'}kc.-url tv:,d-:. a,r,:;t (1 \ t,.,,-,1b,.,han ' At4AA4€44 A w4 t4+4 ' 'ft.AA .4AA4f 4..A+if4A tl p€if \_kl ljs «Ci.l cii i penghasilan bulan Desember dapat dibayarkan pada bulan berkenaan.
- (3) Pembayaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung.
- (4) Pembayaran tambahan penghasilan dapat melalui rekening bendahara P en(TPluarap atau lan.,-e:u11° 1.-.=- rFk"' 1,;1,,"7 pP·Ta,uni t-A A i Us' .i t .ii.e, ts' Vi c.i
BAB IV - TA'IA CARA PEMAYARAN TAMBAHAN PENGHAS)LAN
Pasal 10
Terhadap pembayaran tambahan penghasilan Pegawai dikcrakan Pajak Penghasilan (PPh) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
BA3 V
SYARAT PERMINTAAN PEMBAYARAN
Pasat I1
- (1) Setiap permintaan pembayaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal IO, harus melarpirkar:
- a. daftar penilaian tambahan penghasilan;
- b. daftar nama pcgawai yang telah mcnyampaikan rekapitulasi laporan kincrja harian selama 1 (satu bulan);
- c. tanda terima tambehan penghasilan;
- d. surat pernyataan tanggungjawab mutlak (SPTJM);
- e. kwitansi induk pembayaran tambahan penghasilan; dan
- f. surat setoran pajak penghasilan (SSP PPh).
- (2) Daftar Penilaian Tambahan Penghasilan, sesuai format sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Ii yang merupakan bagian tidak terpisaik a n eraturan walikota ini.
- (3) Rekapitulasi Laporan Kinerja Harian sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan W alikota ini.
- (4) Daftar Nama Pegawai yang telah menyampaikan rekapitulasi laporan kinerja harian sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Walikota ini.
- (5) Tanda Terima Tambahan Penghasilan sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Walikota ini.
- (6) SPTJM sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Walikota ini.

## BAB VI

## PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Pengawasan terhadap pemberian tambahan penghasilan dilakukan masing­ masing kepala Satuan era Perangkat Laerah/unit kerja dan atau atasan langsung secara berjenjang.
2. {L, 0,, 1, � ...,. � 1 � C'T,Dl'\ ct � n � + �� a" lr­­···n,,rg r·n �� --� l--� r;e··-: � ···Y bn-·+"-gm·np-1au·ab €pcAct »nxI A ct. A c tci Ace,st44, Dcia Au. J oa44i5 ' tea14, &amp;4 ~ v terhadap kebenaran penilaian tambahan penghasilan pegawai di lingkungannya . . mas1ng­mas1ng.

BAB VII

## PEMBIAYAAN

Pasal 13

Segala biaya yang berkaitan dengan ditetapkannya Peratu.ran ini dibebankan pada APBD Kota SingKawang.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peratu.ran Walikota Nomor 24 Tahun 2015 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kola Singkawang (Berita Daerah Kota Singhawang Tahun 2015 Nomor 21) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya daar Berita Daerah ota singkawang.

p:tetapkan ; &lt;-.5m+.. t st4 ta .ii ti «lit.adwduly

pada tanggal 5 Januari 2017

WALAKOTA SINGKAWANG, ttd AWANG ISHAK

Diundangkan di Singkawang pada tanggal 5 Jan uari 201 7

SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG ttd Drs. SYECH BANDAR, M. Si NIP. 19601116 198002 1 002

BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2017 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM


NIP. 19681016 199803 1 004

## g 1

## 1

## 1

## 1 1 1

| z2 35 | |
|-----------------|-----------|
| R 0 ,:: ________________ | t-.. .4 |
| z .r l '") | to a. |
| 8 0. 0 5 + | to r4 t 4 |
| 'cf- | C"; • |
| .r .., | c ..., |
| ° o z - :3 "r = | t |
| + <° 0 4 E-- | o |
| = | V1 t ' |

J

1

1

1

g

## 1

|

## U ž 1

## 1 1

p4[

## «t 8 ] / co 1 o 00 g 0 wt to j 0 el

I

I

4

I

I

4

I

I

IA A I A IITD ± Ai44 A±± «

PANGKAT /Golru.

JABATAN

TA AM A ±I4VA4A ALIA

CI7D1 A

| NO | HARI/ TAICC AT 1/A1v 4Ju/L | TUGAS-TUGAS HARIAN | OUTPUT/HASIL |
|------|------------------------------|----------------------|----------------|
| | | _______L | |

Singkawang,

.

MENGETAHUI Atasan Langsung ttd

xxxxxxxxxxxxxx

NIP...

Salinan sesuai dengas aslinya IKEPALA BAGIAN HUKUM

�

YASMALI AR, SH

NIP. 19681016 199803 1 004

Yang membuat laporan tG

xxxxxx:xxx:xxxx

NIF

.

wALI1KOTA SLNGKA WANG Ttd AWANG ISHAK

Penghasilan

Pegawai

Negeri

Sipil di

lingkungan

Pemerirtah Kota

Singkawang

PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG

NOMOR

2 TAHUN 2017

TANGGAL

5 JANUARI 2017

TEN TANG

Tambahan

LAMPIRAN II

## REKAPITULASI LAPORAN KINERJA HARIAN

Bulan

.

I

I

I

I

Penghasilan

Pegawai

N egeri

Sipil di

lingkungan

Pemerintah Kota

Singkawang

PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG

NOMOR

2 TAHUN 2017

TANGGAL

5 JANUARI 2017

TENTANG

Tambahan

LAMPIRAN III

## DAFTAR NAMA PEGAWAI YANG MENYAMPAIAN REKAPITULASI LAPORAN KINERJA HARIAN (LKH)

e1,4 -f .4

NAMA SKPD /UNIT KERJA :

| NO | | NAMA/NIP | JUMLAH REKAPITULASI LKH LITT AT A. 4 A4l ·- | JUMLAH REKAPITULASI LKH LITT AT A. 4 A4l ·- | JUMLAH REKAPITULASI LKH LITT AT A. 4 A4l ·- | JUMLAH ITTILT A .4/1A4» |
|------|-------|------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|
| | C a . | | «...%. .. | ················ | ············· | (3+4+5) |
| 7 4 | . .3 | r L, | ) | A f | C J | c U |
| | t a n | | | | | |
| | | | I | | | |

## CATATAN:

Foto copy Rekapitulasi LKH setiap 3 bulan disampaikan ke unit kerja yang membidangi keuangan pada SKPD masing-masing

Salinan sesuai dengas aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM

/

YASMALIZAR, SH

NIP. 19681016 199803 1 004

KEPALA SKPD /UNIT KERJA


A5.u2'.2

NIP

.

Ir n I Irn Cr Ii A vv2int1I1 +IV»I11VLF ttd AWANG ISHAK

..

.'

## . ... UJ f .f , f G % %5 zk 0 -� V « so 55 6% 0 g cd +&gt; C, 0 e z 45 &lt;' 2a '2 -55 5 t £ E g-QR5 z @gcv (N ~ r""" ..,, \_\_.J zHgg 5i7? f&gt;. s 6g 'cN u ;; :3 z ... r ? o Dz &lt; 588£ zz l &lt;,l Z

I

I

I

I

I

I

I

## 1 3

## cd � £ = o p " p et! · I £a 5@ 4 z % a $ « .. :3 8 cij .

«t

5

t

l

lg2

N!'

l

#

o

0

tn

3

l

5&amp;

4

j

n"

z

:::::

LAMPIRAN V

PERAT URAN WALIKOTA SINGKA WANG

NOMOR

2 TAHUN 2017

TANGGAL

TENTANG

5 JANUARI2017

Tambahan

Penghasilan

Pegawai

Negeri

Sipil

di

lingkungan

Pemerinteh Kota

Singkawang

I

I

## KOP SURAT

## SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

NIP

Jabatan

SKPD /Unit Kerja

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Perhitungan yang terdapat pada Dafar Fenilaian Tambahan Penghasilan untuk pembayaran tambahan penghasilan pegawai yang telah saya tandatangani sesuai kenyataan berdasarkan kriteria yang ditetapkan.

2. Apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran tambahan penghasilan tersebut, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Laerah.

Demikian pemyataan ini kami buat dengan sebenar-benarn.ya.

Singkawang,

.

Penggua Anggaran/Ka. UPT/a. sekolah,


NIP

.

I

I

XXXXXXXXXXX

I

III A T TI'AWA ·rn!Ir AII A TA vvz±nut »A1hI1VP1NA ttd AWANGISHAK


Salinan sesuai dengas aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM . ,SH NIP. 19681016 199803 1 004