PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU Nomor 6 Tahun 2015 tentang RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (berlaku Unknown)
Pembukaan
Mengingat :
BUPATI KAPUAS HULU PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG
RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KAPUAS HULU,
Menimbang
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan bangunan yang fungsional sesuai dengan dokumen penataan ruang, izin mendirikan bangunan merupakan salah satu instrumen dalam pengendalian penataan ruang di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu;
- b. bahwa dalam pemberian izin mendirikan bangunan, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu memungut retribusi sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;
- c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Kapuas Hulu, sudah tidak relevan dengan dinamika pembangunan yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu sehingga harus dicabut;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor
- 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002,Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Menetapkan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007/tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 276);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 9 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011 Nomor 9);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU dan BUPATI KAPUAS HULU
MEMUTUSKAN:
: PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu yang menyelenggarakan administrasi perizinan izin mendirikan bangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
6. Camat adalah perangkat daerah yang berada di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas, di dalam, di bawah permukaan tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus.
9. Klasifikasi bangunan adalah klasifikasi dari fungsi bangunan sebagai dasar pemenuhan tingkat persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
10. Lingkungan Bangunan adalah lingkungan di sekitar bangunan yang menjadi pertimbangan penyelenggaraan bangunan baik dari segi sosial, budaya, maupun dari segi ekosistem.
11. Mendirikan Bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya atau sebagian baik untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
12. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah, kecuali untuk bangunan fungsi khusus oleh Pemerintah kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
13. Permohonan IMB yang selanjutnya disingkat PIMB adalah permohonan yang dilakukan atau diajukan oleh
pemohon/pemilik bangunan maupun kuasanya kepada Pemerintah Daerah untuk mendapatkan IMB.
14. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten Kapuas Hulu yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
15. Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaanyang selanjutnya disingkat RDTRKP adalah penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu ke dalam rencana pemanfaatan kawasan perkotaan.
16. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat RTBL adalah panduan rancang bangun suatu kawasan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang yang memuat rencana program bangunan dan lingkungan, rencana umumdan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan.
17. Keterangan Rencana Kabupaten adalah informasi tentang persyaratan tata bangunan dan lingkungan yang diberlakukan oleh Pemerintah Daerah pada lokasi tertentu.
18. Surat Izin Peruntukan dan Penggunaan Tanah yang selanjutnya disingkat SIPPT adalah dokumen yang diterbitkan oleh Bupati untuk dapat memanfaatkan bidang tanah dengan batas minimum luas tertentu, sebagai pengendalian peruntukan lokasi.
19. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkatKDB adalah angka persentase ## BAB II
NAMA, OBJEK, SUBJEK, DAN GOLONGAN RETRIBUSI
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Dengan nama Retribusi IMB dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas IMB.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
- (1) Objek Retribusi adalah setiap pemberian IMB.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
- (1) Subjek Retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan IMB oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5
Retribusi IMB digolongkan sebagai Retribusi perizinan tertentu.
BAB III - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6
- (1) Besarnya Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas pemberian layanan dan tarif Retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pemberian layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan menggunakan indeks.
- (3) Indeks sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas 2 (dua) komponen yaitu:
- b. indeks parameter.
- a. indeks kegiatan; dan
- (4) Besaran indeks sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Penetapan: Ditetapkan di Putussibau pada tanggal

Penandatangan: BUPATI KAPUAS HULU, A. M. NASIR

Penetapan: Diundangkan di Putussibau Pada tanggal

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU, ## MUHAMMAD SUKRI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2015 NOMOR 8 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU, PROVINSI KALIMANTAN BARAT: (7)/(2015)
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB IV

PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARAN TARI RETRIBUSI

## Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian IMB.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

- (3) Ketentuan mengenai tata cara penyelenggaraan IMB diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## BAB V STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI

## Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi ditetapkan berdasarkan:
- a. kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunan;
1. pembangunan bangunan baru;

Retribusi pembangunan bangunan baru dihitung berdasarkan luas bangunan (L) dikalikan dengan Indeks terintegrasi (It) dikalikan dengan harga satuan Retribusi bangunan (HSbg) atau dengan rumus:

## L x It x 1,00 x HSbg

2. rehabilitasi /renovasi bangunan;

Retribusi rehabilitasi/renovasi bangunan dihitung berdasarkan luas bangunan (L) dikalikan dengan Indeks terintegrasi (It) dikalikan dengan tingkat kerusakan (Tk) dikalikan dengan harga satuan Retribusi bangunan (HSbg) atau dengan rumus:

L x It x Tk x HSbg

3. untuk bangunan yang tidak dapat atau sulit dihitung luasnya, Retribusi dihitung sebesar 1,75 % ( satu koma tujuh puluh lima persen) dari biaya pelaksanaan sesuai nilai rencana anggaran biaya atau kontrak;
4. pembangunan prasarana bangunan;
3. Retribusi pembangunan prasarana bangunan dihitung berdasarkan luas/volume/panjang prasarana bangunan (L/V/P) dikalikan dengan Indeks (I) dikalikan dengan harga satuan Retribusi prasarana bangunan atau dengan rumus:

V x I x 1,00 x HSpbg

Atau

L x I x 1,00 x HSpbg

Atau

## P x I x 1,00 x HSpbg

5. rehabilitasi prasarana bangunan;

Retribusi rehablitasi prasarana bangunan dihitung berdasarkan luas/volume/panjang prasarana bangunan gedung (L/V/P) dikalikan dengan Indeks (I) dikalikan dengan tingkat kerusakan (Tk) dikalikan dengan harga satuan Retribusi prasarana bangunan atau dengan rumus:

V x I x Tk x HSpbg

Atau

L x I x Tk x HSpbg

Atau

## P x I x Tk x HSpbg

6. untuk prasarana bangunan yang tidak dapat atau sulit dihitung luasnya, Retribusi dihitung sebesar 1,75% (satu koma tujuh puluh lima persen) dari biaya pelaksanaan sesuai rencana anggaran biaya atau kontrak;
7. pembangunan menara telekomunikasi seluler Retribusi dihitung sebesar 1,75% (satu koma tujuh puluh lima persen) dari biaya pelaksanaan sesuai rencana anggaran biaya atau kontrak;
- b. pengawasan penggunaan bangunan meliputi perubahan fungsi IMB dengan besaran tarif Retribusi sebesar 10% (sepuluh persen) dari Retribusi IMB.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi tempat khusus parkir tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Pasal 9

- (1) Besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## BAB VI WILAYAH PEMUNGUTAN

## Pasal 10

Wilayah pemungutan Retribusi adalah Kabupaten Kapuas Hulu.

## BAB VII PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN PEMBAYARAN, DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

## Pasal 11

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

## Pasal 12

- (1) Retribusi dibayarkan dan disetorkan ke Kas Daerah, melalui pegawai/pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara penyetoran akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## Pasal 13

- (1) Bupati dapat memberikan atau mengabulkan permohonan Wajib Retribusi untuk penundaan pembayaran Retribusi.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara penundaan pembayaran Retribusi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB VIII KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN

## Pasal 15

- (1) Bupati berdasarkan permohonan Wajib Retribusi dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi antara lain untuk mengangsur.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

## Pasal 16

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

## BAB X PENAGIHAN

## Pasal 17

- (1) Apabila Wajib Retribusi tidak membayar atau kurang membayar Retribusi yang terutang sampai saat jatuh tempo

- pembayaran, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melaksanakan penagihan atas Retribusi yang terutang dengan menggunakan STRD atau surat lain yang sejenis.
- (2) Pengeluaran STRD atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (4) Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah STRD atau surat lain yang sejenis diterbitkan, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan penagihan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XI PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

## Pasal 18

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
- a. diterbitkan Surat Teguran; atau
- b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (4) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (6) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (7) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XII INSENTIF PEMUNGUTAN

## Pasal 19

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XIII KETENTUAN PENYIDIKAN

## Pasal 20

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu mempunyai wewenang melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan/atau
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## BAB XIV KETENTUAN PIDANA

## Pasal 21

- (1) Setiap Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda palingbanyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

## BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 22

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan daerah yang sebelumnya masih dapat ditagih selama jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutang.

## BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 23

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi IMB (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011 Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau pada tanggal

BUPATI KAPUAS HULU,

A. M. NASIR

Diundangkan di Putussibau Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,

## MUHAMMAD SUKRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2015 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU, PROVINSI KALIMANTAN BARAT: (7)/(2015)

## PENJELASAN

## ATAS

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU

## NOMOR 6 TAHUN 2015

## TENTANG

## RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

## I. UMUM

Penyelenggaran Pemerintahan Daerah saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Setiap daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, Daerah berhak mengenakan pungutan baik berupa pajak maupun retribusi kepada masyarakat yang didasarkan pada peraturan daerah.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Retribusi Daerah diharapkan dapat terwujud. Retribusi merupakan salah satu jenis pungutan. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, mengatur tiga golongan Reribusi Daerah, yakni: 1. Retribusi Jasa Umum, 2. Retribusi Jasa Usaha, dan 3. Retribusi Perizinan Tertentu.

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan bangunan yang fungsional sesuai dengan dokumen penataan ruang, IMB merupakan salah satu instrumen dalam pengendalian penataan ruang di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu. Retribusi IMB yang merupakan golongan Retribusi Perizinan Tertentu selama ini di Kabupaten Kapuas Hulu telah mengatur penyelenggaraan IMB dengan beberapa Peraturan Daerah, diantaranya Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 15 Tahun 2001, dan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi IMB Di Kabupaten Kapuas Hulu. Peraturan Daerah tersebut telah tidak sesuai dengan kebijakan retribusi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis IMB Gedung. Oleh karena itu Peraturan Daerah tersebut perlu diganti.

Untuk keperluan itu, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi IMB berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan,

peran serta masyarakat, dan akuntabilitas. Adapun tujuan pembentukan peraturan daerah ini adalah sebagai landasan hukum pemungutan Retribusi, yang merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan pemerintahan daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Di sisi lain prinsip dan sasaran dalam penetapan Retribusi jasa perizinan tertentu khususnya Retribusi IMB Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu sesuai kewenangannya perlu didasarkan atas kebijakan daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

## II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Pasal 2

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Ayat (1) Jenis objek/kegiatan yang dikenakan Retribusi IMB biaya pengendalian penyelenggaraan yang meliputi pengecekan, pengukuran lokasi, pemetaan, pemeriksaan, dan penataausahaan meliputi pembangunan baru, rehabilitasi/renovasi meliputi perbaikan/perawatan, perubahan, perluasan/pengurangan dan pelestarian /pemugaran. Ayat (2)

Pasal 3

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pasal 4

Bangunan milik pemerintah daerah ialah bangunan yang biaya pemebangunannya bersumber dari APBD/APBN, seperti sarana dan prasarana gedung perkantoran. Bangunan sosial adalah bangunan yang dilihat dari fungsinya adalah bangunan yang dipergunakan untuk fungsi keagamaan dan fasilitas umum, seperti masjid, gereja, vihara, gedung olah raga, balai-balai pertemuan dan lain lain.

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Pasal 12

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Cukup jelas.

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR 24

## LAMPIRAN I

NOMOR

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU

TENTANG

6

TAHUN 2015

## RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

## INDEKS SEBAGAI FAKTOR PENGALI HARGA SATUAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

## 1. Indeks kegiatan meliputi:

- A. Bangunan.
- 1) Pembangunan bangunan baru sebesar 1,00.
- 2) Rehabilitasi/renovasi:
4. (a) Rusak sedang, sebesar 0,45.
5. (b) Rusak berat, sebesar 0,65.
- B. Prasarana bangunan.
- 1) Pembangunan baru sebesar 1,00.
- 2) Rehabilitasi/renovasi:
9. (b) Rusak berat, sebesar 0,65.
10. (a) Rusak sedang, sebesar 0,45.

## 2. Indeks parameter.

- A. Bangunan diatas permukaan tanah.
- 1) Indeks parameter fungsi bangunan ditetapkan untuk:
3. (a) Fungsi Hunian, sebesar 0,05 dan 0,50.
- (1) Indeks 0,05 untuk rumah tinggal tunggal sederhana meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat dan rumah deret sederhana; dan
- (2) Indeks 0,50 untuk fungsi hunian selain rumah tinggal tunggal sederhana dan rumah deret sederhana.
6. (b) Fungsi keagamaan, sebesar 0,00.
7. (c) Fungsi usaha, sebesar 3,00.
8. (d) Fungsi sosial dan budaya, sebesar 0,00 dan 1,00.
- (1) Indeks 0,00 untuk bangunan kantor milik negara, meliputi bangunan kantor lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif.
- (2) Indeks 1,00 untuk bangunan fungsi sosial dan budaya selain bangunan gedung milik negara.
11. (e) Fungsi khusus, sebesar 2,00.
12. (f) Fungsi ganda/campuran, sebesar 4,00.
- 2) Indeks parameter klasifikasi bangunan dengan bobot masing-masing terhadap bobot seluruh parameter klasifikasi ditetapkan sebagai berikut:

- (a) Tingkat kompleksitas berdasarkan karakter kompleksitas dan tingkat teknologi dengan bobot 0,25:
- (1) Sederhana 0,40;
- (2) Tidak sederhana 0,70;
- (3) Khusus 1,00.
- b) Tingkat permanensi dengan bobot 0,20 :
- (1) Darurat 0,40;
- (2) Semi permanen 0,70;
- (3) Permanen 1,00.
- c) Tingkat resiko kebakaran dengan bobot 0,15 :
- (1) Rendah
- 0,40;
- (2) Sedang 0,70;
- (3) Tinggi 1,00.
- d) Tingkat Zonasi gempa dengan bobot 0,15:
- (1) Zona I/minor 0,10;
- (2) Zona II/minor 0,20;
- (3) Zona III/sedang 0,40;
- (4) Zona IV/sedang 0,50;
- (5) Zona V/kuat 0,70;
- (6) Zona VI/kuat 1,00.
- e) Lokasi berdasarkan kepadatan bangunan dengan bobot 0,10:
- (1) Rendah 0,40 ;
- (2) Sedang 0,70 ;
- (3) Tinggi 1,00.
- f) Ketinggian bangunan gedung dengan bobot 0,10:
- (1) Rendah 0,40 (1 Lantai - 4 Lantai);
- (2) Sedang 0,70 (5 Lantai - 8 Lantai);
- (3) Tinggi 1,00 (Lebih dari 8 Lantai).
- g) Kepemilikan bangunan dengan bobot 0,50:
- (1) Negara, yayasan 0,40;
- (2) Perorangan 0,70;
- (3) Badan Usaha 1,00.
- 3) Indeks parameter waktu penggunaan bangunan ditetapkan untuk:
- a) bangunan dengan masa pemanfaatan sementara jangka pendek maksimum 6 (enam) bulan seperti bangunan untuk pameran dan mock-up , diberi indeks sebesar 0,40;
- b) bangunan dengan masa pemanfaatan sementara jangka menengah maksimum 3 (tiga) Tahun seperti kantor dan gudang proyek, diberi indeks sebesar 0,70;
- c) bangunan dengan masa pemanfaatan lebih dari 3 (tiga) Tahun, diberi indeks sebesar 1,00.

- B. Bangunan dibawah permukaan tanah ( basement ), di atas/bawah permukaan air, prasarana dan sarana umum. Untuk bangunan atau bagian bangunan ditetapkan indeks pengali tambahan sebesar 1,30 untuk mendapatkan indeks terintegrasi.
- C. Prasarana bangunan rumah tinggal tunggal sederhana meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, rumah deret sederhana, bangunan fungsi keagamaan serta bangunan kantor milik Negara dtetapkan sebesar 0,00. Untuk konstruksi prasarana yang tidak dapat dihitung
3. dengan satuan, dapat ditetapkan dengan prosentase terhadap harga Rencana Anggaran Biaya sebesar 1,75%.

BUPATI KAPUAS HULU,

A.M. NASIR

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

## HARGA SATUAN RETRIBUSI

1. Harga satuan Retribusi pembangunan/rehabilitasi/renovasi bangunan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
2. Harga satuan Retribusi prasarana bangunan:

| Nomor | Jenis Prasarana | Bangunan | | Harga Satuan | Satuan |
|---------|-------------------------------------|------------|------------------------------------------|----------------|----------|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Konstruksi pembatas/ | a. | Pagar | Rp1.000,00 | m |
| 1 | penahan/ | b. | Tanggul/ retaining wall | Rp1.500,00 | m |
| 1 | pengaman | c. | Turap batas kavling/persil | Rp1.000,00 | m |
| 1 | | d. | Drainase | Rp1.000,00 | m |
| 2 | Konstruksi penanda masuk lokasi/pos | a. | Gapura/gardu jaga (luas maksimal 2 m 2 ) | Rp50.000,00 | Unit |
| 2 | polisi lalu | a. | Kelebihan luasan | Rp5.000,00 | m 2 |
| 2 | lintas/halte bus | b. | Gerbang (luas maksimal 2 m 2 ) | Rp50.000,00 | Unit |
| 2 | | b. | Kelebihan luasan | Rp5.000,00 | m 2 |

| Nomor | Jenis Prasarana | Bangunan | | Harga Satuan | Satuan |
|---------|-----------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 |
| 3 | Konstruksi perkerasan | a. | Kontruksi Jalan | Rp2.500,00 | m 2 |
| 3 | Konstruksi perkerasan | b. | Lapangan/halaman dengan perkerasan (konblok, rabat beton, aspal, atau jenis perkerasan lain) | Rp1.000,00 | m 2 |
| 3 | Konstruksi perkerasan | c. | Lapangan terbuka tanpa perkerasan untuk komersil | Rp1.000,00 | m 2 |
| 4 | Konstruksi penghubung | a. | Jembatan (luas maksimal 5 m 2) | Rp50.000,00 | Unit |
| 4 | Konstruksi penghubung | a. | Kelebihan luasan | Rp5.000,00 | m 2 |
| 4 | Konstruksi penghubung | b | Box Culvert (luas maksimal 5 m 2) | Rp50.000,00 | Unit |
| 4 | Konstruksi penghubung | b | Kelebihan luasan | Rp5.000,00 | m 2 |
| 5 | Konstruksi kolam/ reservoir bawah tanah | a. | Kolam renang (< 100 m 2 ) | Rp15.000,00 | m 2 |
| 5 | Konstruksi kolam/ reservoir bawah tanah | ) | (> 100 m 2 | Rp17.000,00 | m 2 |
| 5 | Konstruksi kolam/ reservoir bawah tanah | b. | Kolam pengolahan air (water treatment) | Rp3.500,00 | m 2 |
| 5 | Konstruksi kolam/ reservoir bawah tanah | c. | Bak penyimpanan air bawah tanah/di atas tanah | Rp3.500,00 | m 2 |

| Nomor | Jenis Prasarana | Bangunan | Bangunan | Harga Satuan | Satuan |
|---------|----------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | Konstruksi menara | a. | Menara antene dan sejenisnya (tinggi maksimal 5 m) di luar menara telekomunikasi seluler | Rp50.000,00 | Unit |
| 6 | Konstruksi menara | a. | Kelebihan tinggi | Rp5.000,00 | m |
| 6 | Konstruksi menara | b. | Menara reservoir (kapasitas maksimal 2 m 3 ) | Rp50.000,00 | Unit |
| 6 | Konstruksi menara | b. | Kelebihan kapasitas | Rp5.000,00 | m 3 |
| 6 | Konstruksi menara | c. | Cerobong asap (maksimal tinggi 5 meter) | Rp50.000,00 | Unit |
| 6 | Konstruksi menara | c. | Kelebihan tinggi | Rp5.000,00 | m |
| 7 | Konstruksi monumen | a. | Tugu/Monumen dalam persil (pekarangan) | Rp250.000,00 | Unit |
| 7 | Konstruksi monumen | b. | Tugu/Monumen luar persil (pekarangan) | Rp400.000,00 | Unit |
| 8 | Konstruksi instalasi/gardu | a. | Instalasi listrik (gardu genset) maksimal luas 10 m 2 | Rp100.000,00 | Unit |
| 8 | Konstruksi instalasi/gardu | a. | Kelebihan luasan | Rp5.000,00 | m 2 |
| 8 | Konstruksi instalasi/gardu | b. | Instalasi telepon/ omunikasi/shelter maksimal luas 10 m 2 | Rp100.000,00 | Unit |
| 8 | Konstruksi instalasi/gardu | b. | Kelebihan luasan | Rp5.000,00 | m 2 |
| 8 | Konstruksi instalasi/gardu | c. | ATM mobil | Rp20.000,00 | Unit |
| 8 | Konstruksi instalasi/gardu | d. | Kabel tanam/pipa tanam | Rp150.000,00 | km |

| Nomor | Jenis Prasarana | Bangunan | | Harga Satuan | Satuan |
|---------|-------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 |
| 9. | Konstruksi reklame/papan nama | a. | Billboard : | | |
| 9. | Konstruksi reklame/papan nama | a. | 1) Luas Bidang reklame ≤ 8 m2 | Rp300.000,00 | Unit |
| 9. | Konstruksi reklame/papan nama | a. | 2) Luas Bidang reklame 8,01 s/d 20,00 m 2 | Rp1.125.000,00 | Unit |
| 9. | Konstruksi reklame/papan nama | a. | 3) Luas Bidang reklame 20,01 s/d 48,00 m 2 | Rp3.000.000,00 | Unit |
| 9. | Konstruksi reklame/papan nama | a. | 4) Luas Bidang reklame 48,01 s/d 100,00 m 2 | Rp7.000.000,00 | Unit |
| 9. | Konstruksi reklame/papan nama | a. | 5) Kelebihan luasan ≥ 100,01 m 2 | Rp200.000,00 | m 2 |
| 9. | Konstruksi reklame/papan nama | b. | Neon Box : | | |
| 9. | Konstruksi reklame/papan nama | b. | 1) Luas Bidang reklame maks. ≤ 6 m 2 | Rp450.000,00 | Unit |
| 9. | Konstruksi reklame/papan nama | b. | 2) Kelebihan luasan ≥ 6 m 2 | Rp120.000,00 | m 2 |
| 9. | Konstruksi reklame/papan nama | c. | Baliho: | | |
| 9. | Konstruksi reklame/papan nama | c. | 1) Luas Bidang reklame ≤ 8 m 2 | Rp100.000,00 | Unit |
| 9. | Konstruksi reklame/papan nama | c. | 2) Luas Bidang reklame 8,01 s/d 20,00 m 2 | Rp400.000,00 | Unit |
| 9. | Konstruksi reklame/papan nama | c. | 3) Luas Bidang reklame 20,01 s/d 48,00 m 2 | Rp1.000.000,00 | Unit |
| | | d. | Papan nama: | | |
| | | d. | 1) Berdiri sendiri atau menempel di tembok pagar luas max. 2 m 2 | Rp200.000,00 | Unit |
| | | d. | 2) Kelebihan luasan ≥ 2 m 2 | Rp25.000,00 | m 2 |

| Nomor | Jenis Prasarana | Bangunan | Harga Satuan | Satuan |
|---------|-------------------|---------------------------------------------|-----------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | e. | Videotron/megatron: | | |
| | e. | 1) Luas Bidang reklame ≤ 8 m 2 | Rp300.000,00 | Unit |
| | e. | 2) Luas Bidang reklame 8,01 s/d 20,00 m 2 | Rp1.125.000,00 | Unit |
| | e. | 3) Luas Bidang reklame 20,01 s/d 48,00 m 2 | Rp4.500.000,00 | Unit |
| | e. | 4) Luas Bidang reklame 48,01 s/d 100,00 m 2 | Rp17.500.000,00 | Unit |
| | e. | 5) Kelebihan luasan ≥ 100,01 m 2 | Rp500.000,00 | m 2 |

BUPATI KAPUAS HULU,

## A.M. NASIR