PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 12 Tahun 2015 tentang PERATURAN BUPATI SERUYAN NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA SUBSIDI, HIBAH BERUPA UANG, BARANG ATAU JASA DAN BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG DAN BARANG, SERTA BELANJA TIDAK TERDUGA (berlaku 5 April 2015)
Pembukaan
Menimbang :
BUPATI SERUYAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN BUPATI SERUYAN NOMOR 12 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA SUBSIDI, HIBAH BERUPA UANG, BARANG ATAU JASA DAN BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG DAN BARANG, SERTA BELANJA TIDAK TERDUGA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SERUYAN,
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan kelancaran ketertiban dalam penatausahaan pengelolaan belanja subsidi, hibah berupa uang, barang atau jasa dan bantuan sosial berupa uang dan barang serta belanja tidak terduga perlu dibuat pedoman pemberian belanja subsidi, hibah berupa uang, barang atau jasa dan bantuan sosial berupa uang dan barang serta belanja tidak terduga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Seruyan tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Subsidi, Hibah Berupa Uang, Barang atau Jasa dan Bantuan Sosial Berupa Uang dan Barang, Serta Belanja Tidak Terduga.
Mengingat : 1.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
SALINAN
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 8.Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
Menetapkan :
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2006 Nomor 7 Seri A);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Seruyan (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2008 Nomor 30 Seri E).
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI SERUYAN TENTANG PENGELOLAAN BELANJA SUBSIDI, HIBAH BERUPA UANG, BARANG ATAU JASA DAN BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG DAN BARANG, SERTA BELANJA TIDAK TERDUGA .
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
5. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati;
6. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batasbatas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Daerah adalah Kabupaten Seruyan;
8. Kepala Daerah adalah Bupati Seruyan;
9. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Seruyan;
10. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan;
11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah, dalam hal ini Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPKAD;
12. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan bupati dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan;
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seruyan yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama dan ditetapkan ## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi SKPD dan penerima bantuan dalam pengelolaan hibah berupa barang atau jasa dan bantuan sosial berupa barang serta pedoman bagi PPKD dan penerima bantuan dalam pengelolaan belanja subsidi, hibah berupa uang, bantuan sosial berupa uang , dan Belanja Tidak Terduga;
- (2) Tujuan untuk mewujudkan kelancaran dan ketertiban dalam penatausahaan guna memenuhi asas transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, dan Belanja Tidak terduga untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah guna memenuhi kebutuhan pelayanan publik.
BAB III - RUANG LINGKUP DAN PELAKSANA
Pasal 3
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :
- (1) Pengelolaan Belanja Subsidi, Hibah berupa uang, Bantuan Sosial berupa uang, dan Belanja Tidak Terduga yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah dana yang berada pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran/ Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA/DPPA-PPKD) Pos Belanja Tidak Langsung yang bersumber dari APBD;
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dan Bantuan Sosial berupa barang pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran/ Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPA/DPPA-SKPD) Pos Belanja Langsung yang bersumber dari APBD.
DASAR PEMBERIAN SUBSIDI, HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN BELANJA TIDAK TERDUGA
BAB IV - DASAR PEMBERIAN SUBSIDI, HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN BELANJA TIDAK TERDUGA
Pasal 4
- (1) Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja subsidi kepada perusahaan/ lembaga tertentu yang menyelenggarakan pelayanan publik dan menghasilkan produk yang merupakan kebutuhan dasar dan menyangkut hajat hidup orang banyak;
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan hibah dan bantuan sosial sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- (3) Pemberian hibah dan bantuan sosial dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib;
- (4) Penganggaran belanja tidak terduga digunakan untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
BAB V - BELANJA SUBSIDI
Pasal 5
- (1) Subsidi berupa bantuan harga biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/ jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat khusus dengan penghasilan rendah;
- (2) Subsidi yang diberikan berbentuk subsidi harga beras bagi masyarakat miskin (raskinda) yang diberikan oleh Bulog, subsidi harga pemasangan langganan air dari PDAM dan pemasangan daya listrik oleh PLN bagi masyarakat miskin serta pemberian subsidi pembayaran BBM untuk pemakaian listrik bagi masyarakat terpencil;
- (3) Pelaksanaan belanja subsidi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan oleh SKPD yang terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan subsidi tersebut dan dianggarkan pada Belanja Tidak Langsung Dokumen Pelaksanaan Anggaran/ Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA/DPPA-PPKD).
BAB VI - BENTUK HIBAH
Pasal 6
- (1) Hibah dapat berupa uang, barang, atau jasa;
- (2) Hibah berupa barang sebegaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk barang habis pakai dan barang modal yang dinilai dengan uang;
- (3) Hibah berupa jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk bantuan teknis, pendidikan, pelatihan, tenaga ahli dan jasa lainnya yang dinilai dengan uang.
BAB VII - PENERIMA HIBAH
Pasal 7
Hibah dapat diberikan kepada :
- a. Pemerintah;
- b. Pemerintah Daerah Lainnya;
- c. Pemerintah Pusat
- d. Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah;
- e. Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;
- f. Masyarakat.
BAB VII - PENERIMA HIBAH
Pasal 8
Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c diberikan kepada Pemerintah Pusat dengan Persyaratan :
- a. barang/ modal yang akan diberikan sudah dilakukan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan/ atau Auditor Independen yang ditunjuk Pemerintah Daerah;
- b. sudah dilakukan kajian oleh lembaga akademik atau lembaga profesional yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah;
- c.
BAB VII - PENERIMA HIBAH
Pasal 9
- (1) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 huruf e diberikan dengan persyaratan paling sedikit :
- a. telah terdaftar pada SKPD Badan Kesatuan Bangsa. Politik dan Perlindungan Masyarakat paling sedikit 3 (tiga) tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
- b. berkedudukan dalam wilayah daerah; dan
- c. memiliki sekretariat tetap.
- (2) Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f diberikan dengan persyaratan :
- a. Memiliki kepengurusan definitif; dan
- b. Disahkan oleh Pemerintah dan/ atau lembaga resmi;
- c. Berkedudukan dalam wilayah daerah.
BAB VII - PENERIMA HIBAH
Pasal 10
Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f diberikan kepada kelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu dalam bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat istiadat (kearifan lokal) prasarana dan sarana dasar, dan keolahragaan non profesional.
BAB VIII - TUJUAN BANTUAN SOSIAL
Pasal 11
Pemberian bantuan sosial bertujuan :
- a. Diberikan bagi individu, keluarga, dan/ atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana atau fenomena alam, dan;
- b. Melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial melalui bidang pendidikan, kesehatan dan bidang lain yang berperan seperti penanggulangan kemiskinan, gagal panen akibat kondisi musim dan/ atau kondisi alam, penyediaan sarana dan prasarana akibat bencana kebakaran, bantuan untuk masyarakat terlantar atau kurang mampu (panti asuhan, yayasan yatim piatu, rumah jompo).
BAB IX - BENTUK BANTUAN SOSIAL
Pasal 12
- (1) Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang;
- (2) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima antara lain bantuan berobat untuk masyarakat tidak mampu/miskin, bantuan biaya pendidikan bagi anak tidak mampu/ miskin, yayasan pengelola yatim piatu, masyarakat lanjut usia, masyarakat telantar, cacat berat, tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu;
- (3) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima antara lain bantuan kepada masyarakat tidak mampu, berupa bantuan makanan/ pakaian kepada yatim piatu/ tuna sosial, tuna wisma, bahan baku bangunan untuk rumah tangga miskin, bibit/benih atau ternak bagi kelompok masyarakat tidak mampu.
JENIS BANTUAN SOSIAL
BAB X - JENIS BANTUAN SOSIAL
Pasal 13
- (1) Bantuan sosial berupa uang kepada individu dan/ atau keluarga dapat berbentuk :
- a. bantuan sosial yang direncanakan; dan
- b. bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan.
- (2) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dialokasikan kepada individu dan / atau keluarga yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besaran bantuan sosial pada saat penyusunan APBD.
- (3) Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/ atau keluarga yang bersangkutan.
- (4) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperuntukkan bagi individu dan/ atau keluarga :
- a. Individu dan/ atau keluarga tidak mampu/ miskin dalam pemenuhan kebutuhan kesehatan diluar paket jaminan kesehatan;
- b. individu dan/ atau keluarga tidak mampu/ miskin yang mengalami kesulitan kebutuhan pendidikan; dan
- c. korban bencana (akibat alam atau akibat kelalaian manusia).
BAB XI - PENERIMA BANTUAN SOSIAL
Pasal 14
Bantuan Sosial dapat diberikan kepada :
- a. individu, keluarga dan/ atau masyarakat yang mengalami keadaan tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana atau fenomena alam, dari kemungkinan terjadinya resiko sosial;
- b. lembaga non pemerintah yang membidangi pendidikan, keagamaan, sosial dan bidang lain, yang berperan melindungi individu, kelompok dan/ atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
BAB XII - BELANJA TIDAK TERDUGA
Pasal 15
- (1) Pengeluaran belanja tidak terduga untuk kegiatan yang bersifat tidak biasa yaitu tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat di daerah;
- (2) Pengeluaran belanja untuk tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ## BAB XIII PERSYARATAN
BAB XII - BELANJA TIDAK TERDUGA
Pasal 16
- (1) Persyaratan pengajuan belanja Subsidi :
- a. Belanja subsidi digunakan untuk dianggarkan kepada perusahaan/ lembaga yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan umum masyarakat;
- b. Sebelum Belanja Subsidi dianggarkan dalam APBD, Perusahaan/ lembaga tertentu sebagaimana dimaksud pada huruf a harus diaudit dan wajib melampirkan dokumen hasil audit resmi pemerintah atau independen melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sesuai dengan ketentuan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara;
- c. Surat dari Pimpinan Perusahaan (BUMD) tentang permohonan penyediaan produk yang merupakan kebutuhan dasar dan yang menyangkut hajat hidup orang banyak yang akan disubsidi;
- d. Surat Permohonan dari SKPD terkait kepada Bupati Seruyan Cq. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) terkait usulan permohonan anggaran subsidi tersebut;
- e. Nota kesepakatan bersama tentang pelaksanaan subsidi;
- f. Fotocopy nomor rekening Perusahaan;
- g. Fakta integritas; dan
- h. Surat pernyataan tanggungjawab dari Pimpinan Perusahaan yang melaksanakan belanja subsidi
- (2) Persyaratan pengajuan Hibah :
- a. Anggota/ Kelompok masyarakat/ Organisasi masyarakat/ Pihak yang mengajukan permohonan/ usulan/ proposal bantuan hibah berupa barang atau jasa menyampaikan usulan/surat permohonan secara tertulis kepada Bupati Seruyan Cq. Kepala SKPD terkait dan proposal bantuan hibah berupa uang menyampaikan usulan/surat permohonan secara tertulis kepada Bupati Seruyan Cq. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD);
- b. Surat Permohonan Bantuan Hibah sebagaimana dimaksud dilampiri dengan :
- 1) Proposal paling sedikit memuat :
- a) latar belakang;
- b) maksud dan tujuan;
- c) rincian Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan kegiatan;
- d) rencana penggunaan hibah.
- 2) Fotocopy Akte Pendirian Organisasi Sosial/ Yayasan/ Lembaga Badan Hukum;
- 3) Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari Badan Kesbangpol Linmas Kabupaten Seruyan bagi organisasi kemasyarakatan;
- 4) Dikecualikan dari persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan 3 untuk hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berkaitan dengan tempat peribadatan dan kelompok swadaya masyarakat yang bersifat non formal dan pengelolaannya berupa partisipasi masyarakat;
- 5) Surat Rekomendasi dari Camat setempat untuk keberadaan tempat peribadatan dan kegiatan kelompok swadaya masyarakat;
- 6) Untuk panitia penyelenggara kegiatan harus melampirkan surat keputusan pembentukan panitia yang disahkan oleh pejabat berwenang;
- 7) Fotocopy KTP Kabupaten Seruyan yang masih berlaku atas nama ketua dan bendahara organisasi/ panitia lembaga penerima hibah yang diketahui oleh kepala desa/ lurah dan camat setempat;
- 8) Fotocopy Surat Keputusan (SK) kelompok/ organisasi/ panitia lembaga penerima hibah yang diketahui oleh kepala desa/ lurah dan camat setempat;
- 9) Foto fisik/ gambar bangunan (Untuk bantuan pembangunan/ rehab ringan/sedang);
- 10) Surat Hibah Tanah untuk bangunan tempat ibadah;
- 11) Fotocopy nomor rekening Bank Kalteng atas nama penerima bantuan, namun bukan atas nama rekening pribadi bagi penerima hibah berupa uang untuk kelompok/organisasi masyarakat;
- 12) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) paling sedikit memuat :
- a) pemberi dan penerima hibah;
- b) tujuan pemberian hibah;
- c) besaran/ rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
- d) hak dan kewajiban pemberi dan penerima;
- e) tata cara penyaluran/ penyerahan hibah; dan
- f) tata cara pelaporan hibah.
- 13) Fakta Integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai NPHD;
- 14) Surat pernyataan tanggungjawab penggunaan bantuan hibah;
- 15) Surat Rekomendasi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terkait.
- (3) Persyaratan pengajuan Bantuan Sosial :
- a. Proposal/Surat permohonan Bantuan Sosial berupa barang kepada Bupati Seruyan Cq. Kepala SKPD terkait dan proposal Bantuan Sosial berupa uang menyampaikan usulan/surat permohonan secara tertulis kepada Bupati Seruyan Cq. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD);
- b. Proposal paling sedikit memuat :
- 1) latar belakang;
- 2) maksud dan tujuan;
- 3) rincian Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan kegiatan;
- 4) rencana penggunaan bantuan sosial.
- c. Fotocopy Surat Keputusan (SK) struktur organisasi yang masih berlaku bagi organisasi kemasyarakatan kecuali pemohon individu;
- d. Fotocopy KTP Kabupaten Seruyan/ identitas lainnya yang masih berlaku;
- e. Surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh kepala desa/ lurah/camat setempat;
- f. Surat dari Camat bersangkutan yang menjadi wilayah kewenangan dimana terjadinya bencana.
- g. Surat rujukan berobat dari dokter, rumah sakit, BPJS untuk permohonan bantuan sosial berobat bagi masyarakat tidak mampu/ miskin;
- h. Fotocopy nomor rekening Bank Kalteng (kecuali dalam wilayah yang bersangkutan tidak terdapat cabang/capem/kantor kas Bank Kalteng) atas nama penerima bantuan bagi penerima bantuan sosial berupa uang;
- i. Surat-surat dan bukti lainnya sebagai pendukung membutuhkan bantuan sosial berupa surat rekomendasi dari Dinas/ Badan/ Kantor/ Unit satuan kerja dilingkungan Kabupaten Seruyan;
- j. Fakta integritas penerima Bantuan Sosial; dan
- k. Surat pernyataan tanggungjawab penggunaan Bantuan Sosial.
- (4) Pemberian Bantuan Sosial Peningkatan Pendidikan diatur tersendiri dalam Peraturan Bupati.
- (5) Persyaratan pengajuan Belanja Tidak Terduga yang digunakan untuk belanja kebutuhan tanggap darurat bencana :
- a. Keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud ayat (5) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria :
- 1) bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
- 2) tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- 3) berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah;
- 4) memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- b. Belanja kebutuhan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dilakukan dengan pembebanan langsung pada belanja tidak terduga;
- c. Belanja kebutuhan tanggap bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b digunakan hanya untuk pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan dan penampungan serta tempat hunian sementara;
- d. Khusus untuk Pencairan belanja kebutuhan tanggap darurat bencana dilakukan setelah Surat pernyataan tanggap darurat bencana oleh Bupati dan dibuat oleh Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana;
- e. Surat permohonan kepada Bupati Seruyan;
- f. Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) tanggap darurat bencana;
- g. Surat Rekomendasi dari SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana;
- h. Surat pernyataan tanggung jawab belanja dari Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana;
- i. Surat dari Camat bersangkutan yang menjadi wilayah kewenangan dimana terjadinya bencana;
- j. Pencairan dana tanggap darurat bencana selain dengan pembebanan belanja langsung (LS) dapat juga dilakukan dengan mekanisme TU dan dimasukkan kedalam rekening Bendahara Pengeluaran yang khusus melaksanakan fungsi penanggulangan bencana untuk dilakukan pembelian barang (sesuai kebutuhan);
- k. Pengeluaran anggaran belanja tidak terduga termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup didukung dengan bukti-bukti yang sah dan telah diverifikasi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) serta ditetapkan dengan Keputusan Bupati serta diberitahukan kepada DPRD paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak keputusan dimaksud ditetapkan.
BAB XII - BELANJA TIDAK TERDUGA
Pasal 17
- (1) Proposal/ Permohonan hibah atau bantuan sosial yang disampaikan kepada Bupati Seruyan, paling lambat diterima tanggal 30 April tahun berkenaan untuk dialokasikan pada Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) untuk hibah berupa barang/jasa dan/atau bantuan sosial berupa barang pada APBD Murni Tahun Anggaran berikutnya;
- (2) Proposal/ Permohonan hibah atau bantuan sosial yang disampaikan kepada Bupati Seruyan, paling lambat diterima tanggal 30 April tahun berkenaan untuk dialokasikan pada Rencana Kerja Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (RKA-PPKD) untuk hibah/bantuan sosial berupa uang pada APBD Murni Tahun Anggaran berikutnya;
- (3) Proposal/ Permohonan hibah atau bantuan sosial yang disampaikan kepada Bupati Seruyan, paling lambat diterima tanggal 10 Juli tahun berkenaan untuk dialokasikan pada Rencana Kerja Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKPASKPD) untuk hibah berupa barang/jasa dan/atau bantuan sosial berupa barang pada Perubahan APBD Tahun Anggaran berikutnya;
- (4) Proposal/ Permohonan hibah atau bantuan sosial yang disampaikan kepada Bupati Seruyan, paling lambat diterima tanggal 10 Juli tahun berkenaan untuk dialokasikan pada Rencana Kerja Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (RKA-PPKD) untuk hibah/bantuan sosial berupa uang pada Perubahan APBD Tahun Anggaran berikutnya.
BAB XIV - MEKANISME PENCAIRAN
Pasal 18
Mekanisme pencairan belanja subsidi, hibah, bantuan sosial dan belanja tidak terduga :
- a. Pemohon mengajukan proposal/surat permohonan kepada Bupati;
- b. ## BAB XV VERIFIKASI DAN EVALUASI PROPOSAL
BAB XIV - MEKANISME PENCAIRAN
Pasal 19
- (1) SKPD melakukan verifikasi dan evaluasi proposal hibah atau bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b;
- (2) SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib terlebih dahulu memberikan surat rekomendasi ## BAB XVI
PENCAIRAN DAN PENYERAHAN
BAB XIV - MEKANISME PENCAIRAN
Pasal 20
- (1) Belanja subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja tidak terduga diterima oleh lembaga, kelompok masyarakat, dan perorangan sesuai dengan rekening penerima;
- (2) Pencairan dan penyerahan hibah dari pemerintah daerah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD;
- (3) Pencairan dan penyerahan bantuan sosial didasarkan pada penerima bantuan sosial yang tercantum dalam Surat Keputusan Bupati;
- (4) Pencairan dan penyerahan bantuan sosial kepada individu dan/ atau keluarga bersangkutan yang tidak dapat direncanakan didasarkan pada :
- a. Permintaan tertulis dari individu dan/atau keluarga yang bersangkutan; dan/ atau
- b. Surat Keterangan (surat keterangan tidak mampu/ surat keterangan dari kepolisian untuk bencana kebakaran) dari pejabat yang berwenang melalui surat persetujuan Bupati setelah dilakukan verifikasi dilapangan oleh SKPD terkait.
- (5) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dikeluarkan oleh Kepala Desa dan diketahui oleh Camat, atau Kepolisian sesuai dengan kewenangannya;
- (6) Setelah kelengkapan dokumen terpenuhi untuk belanja hibah berupa barang atau jasa dan bantuan sosial berupa barang, Bendahara Pengeluaran SKPD terkait membuat SPP dan Kepala SKPD menerbitkan SPM untuk selanjutnya diterbitkan SP2D oleh BUD/kuasa BUD ## BAB XVII
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
BAB XIV - MEKANISME PENCAIRAN
Pasal 21
- (1) Laporan Pertanggungjawaban penggunaan belanja subsidi, hibah dan bantuan sosial berupa uang dan belanja tidak terduga disampaikan oleh lembaga/kelompok masyarakat/perorangan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dengan tembusan SKPD terkait;
- (2) Laporan pertanggungjawaban penggunaan belanja subsidi sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada Bupati Seruyan wajib melampirkan dokumen hasil audit resmi pemerintah atau independen melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- (3) Laporan Pertanggungjawaban penggunaan hibah berupa barang atau jasa atau penerima bantuan sosial berupa barang menyampaikan laporan penggunaan hibah atau bantuan sosial kepada Bupati Seruyan melalui Kepala SKPD terkait dengan tembusan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD);
- (4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan menjadi pertimbangan pemberian bantuan tahap berikutnya;
- (5) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesai pelaksanaan kegiatan atas penggunaan dana bantuan yang diterima;
- (6) Laporan pertanggungjawaban khusus lembaga/ kelompok masyarakat yang sifat kegiatannya 1 (satu) tahun, disampaikan dalam bentuk laporan triwulan atau semester;
- (7) Penerima Belanja Subsidi, Hibah berupa Uang, Barang atau Jasa dan Bantuan Sosial berupa Uang dan Barang, dan Belanja Tidak Terduga bertanggung jawab secara formal dan materiil atas penggunaan bantuan yang diterimanya;
- (8) Penerima bantuan otomatis menjadi Objek Pemeriksaan, pada saat dilakukan audit laporan pertanggungjawaban Belanja Subsidi, Hibah berupa Uang, Barang atau Jasa dan Bantuan Sosial berupa Uang dan Barang;
- (9) Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana atau yang menerima belanja tidak terduga bertanggung jawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan dana tanggap darurat bencana yang dikelolanya;
- (10) Pertanggungjawaban penggunaan hibah dan bantuan sosial meliputi :
- a. Laporan penggunaan hibah atau bantuan sosial oleh penerima hibah atau bantuan sosial sesuai dengan penggunaannya yang tercantum pada Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
- b. Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah atau bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan proposal/permohonan yang disampaikan;
- c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mempunyai dasar peruntukkan yang jelas sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan bagi penerima hibah atau bantuan sosial berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/ jasa bagi penerima hibah, atau bantuan sosial berupa barang.
- (11) Pertanggungjawaban atas penggunaan dana tanggap darurat bencana disampaikan oleh Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana kepada PPKD dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap serta surat pernyataan tanggung jawab belanja;
- (12) Penggunaan dana tanggap darurat bencana dicatat pada Buku Kas Umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran pada SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana;
- (13) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) disampaikan kepada kepala SKPD paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
BAB XVIII - MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 22
- (1) SKPD terkait melakukan monitoring secara berkala dan insidentiil serta evaluasi atas pemberian hibah barang atau jasa dan penerima bantuan sosial berupa barang dalam bentuk laporan triwulan atau semester;
- (2) PPKD melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian belanja subsidi, hibah dan bantuan sosial berupa uang, dan belanja tidak terduga yang diterima oleh lembaga/kelompok masyarakat/perorangan;
- (3) Dalam hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) terdapat penggunaan hibah dan bantuan sosial yang tidak sesuai dengan proposal/permohonan yang telah direkomendasikan dan disetujui, penerima hibah dan bantuan sosial yang bersangkutan wajib menyetorkan kembali sejumlah uang yang tidak sesuai penggunaan/ peruntukkan tersebut pada rekening kas daerah atau dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB XIX - PENUTUP
Pasal 23
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Seruyan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tak Terduga (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2013 Nomor 12) dinyatakan tidak berlaku.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Kuala Pembuang pada tanggal 18 April 2015

Penandatangan: Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERUYAN, SYAMSURIJAL BERITA DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2015 NOMOR.12 ## Pasal 24

Penandatangan: Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Seruyan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seruyan.

Penetapan: Ditetapkan di Kuala Pembuang pada tanggal 15 April 2015

Penandatangan: BUPATI SERUYAN, SUDARSONO