PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN Nomor 6 Tahun 2015 tentang BADAIT PERMUSYAWARATAIY DESA (berlaku 22 Juni 2015)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG
BADAIT PERMUSYAWARATAIY DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PAMEKASAN,
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat {21 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa;
1. Pasal 18 ayat {6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 32), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730l';
3. Undang-Undang Nomor t2 Tahun 2OLL tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OLt Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52341; 3.
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2OI4 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor sa9s); 4.
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 58, Tambahan kmbaran Negara Repubik Indonesia Nomor 56791; 5.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2OO5 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor a593); 6.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2Ol4 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2OL4 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ot4 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ot4 Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OLs Nomor 157, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
2. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2OL4 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor L2 Tahun 2OIl tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan; 8.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2OI4 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 9.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2OI4 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa; 10.
5. Peraturan Daerah l(abupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2OL3 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2Ot3 Nomor 17); 11.
Dengan Persetqjuan Bersama DEWAN PERWAKII,AN RAIffAT DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN dan BUPATI PAMEKASAN
MEMUTUSI(AN:
DAERAH PERATURAN
TENTANG
BADAN
Menetapkan :
PERMUSYAWARATAN DESA.
BAB I - I{TTEITTUAIT I'MUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.
3. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggara pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan dari Bupati unhrk menang€rni sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. 5.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang unhrk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat ## BAB II
FUNGSI, I|AI! KEWA,JIBAII, DAI$ LARAITGAN BADAIY PERilUSYAWARATAIY DESA
BAB I - I{TTEITTUAIT I'MUM
Pasal 2
Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi:
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.
BAB I - I{TTEITTUAIT I'MUM
Pasal 3
Badan Permusyawaratan Desa berhak:
- b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
- d. memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan.
BAB I - I{TTEITTUAIT I'MUM
Pasal 4
Anggota Badan Permusyawaratan Desa mempunyai hak:
- b. mengajukanpertanyaan;
- a. mengajukan usul r€rncangan Peraturan Desa;
3. menyampaikan usul dan/atau pendapat; c.
4. memilih dan dipilih; dan d.
5. mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. e.
BAB I - I{TTEITTUAIT I'MUM
Pasal 5
Anggota Badan Permusyawaratan Desa wajib:
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa ;
- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
- c. menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Desa;
- e. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa; dan
- d. mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
- f. meqiaga norrna dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan Desa.
BAB I - I{TTEITTUAIT I'MUM
Pasal 6
Anggota Badan Permusyawaratan Desa dilarang:
- a. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat Desa;
- b. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, danlatau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan;
3. menyalah gunakan wewenang; c.
4. melanggar sumpah/janji jabatan; d.
5. merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa; e.
6. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Ralryat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perrrndang-undangan; f.
7. sebagai pelaksana proyek Desa; g.
8. menjadi pengurus partai politik; dan/atau h.
9. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang. i.
BAB III - KEAIYGGOTAAIT BADAITPEffiDESA
Pasal 7
- (1) Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk desa
BAB III - KEAIYGGOTAAIT BADAITPEffiDESA
Pasal 8
- Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa terdiri atas 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua, dan 1 (satu) orang sekretaris. (1)
- Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa secara langsung dalam rapat Badan Permusyawaratan Desa yang diadakan secara khusus. (21
- Rapat pemilihan Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa untuk pertama kali dipimpin oleh anggota terlua dan dibantu oleh anggota termuda. (3)
BAB III - KEAIYGGOTAAIT BADAITPEffiDESA
Pasal 9
- (1) Persyaratan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah:
- b. memeg€rng teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal lka;
- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. bemsia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
- e. bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- f. bersedia dicalonkan menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa; dan
8. (21 Bagt Pegawai Negeri Sipil/TNl-Polri yang akan mencalonkan diri sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bersangkutan harrs terlebih dahulu mendapatkan izin tertulis dari Atasan.
- g. wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis.
- (1) Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) or€rng dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan
BAB III - KEAIYGGOTAAIT BADAITPEffiDESA
Pasal 12
- (1) Pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa dilaksanakan secara demokratis melalui proses musyawarah perwakilan dengan menjamin ketenvakilan perempuan.
2. (21 Dalam rangka proses musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (U, Kepala Desa mem-bentuk Panitia Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Keputusan KePala Desa.
BAB III - KEAIYGGOTAAIT BADAITPEffiDESA
Pasal 13
- Panitia Pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa terdiri atas unsur Perangkat Desa dan unsur masyarakat lainnya dengan jumlah anggota dan komposisi yang proPorsional. (1)
- Susunan - panitia Pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: (2t
- a. ketua merangkap anggota;
- c. bendahara merangkap anggota.; dan
- b. sekretaris merangkap anggota;
- d. anggota.
5. Calon anggota Badan Permusyawaratan Desa menjadi Panitia Pengisian Keanggotaan Permusyawaratan Desa. (3) dilarang Badan
BAB III - KEAIYGGOTAAIT BADAITPEffiDESA
Pasal 14
- (U Panitia Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa melalnrkan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota Badan Permusyawaratan Desa dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa berakhir.
- (3) Calon anggota Badan Permusyawaratan Desa dipilih dalam proses musyawarah perwakilan oleh unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih.
- (21 Panitia Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa menetapkan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa yang jumlahnya sama atau lebih dari anggota Badan Permusyawaratan Desa paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa berakhir.
BAB III - KEAIYGGOTAAIT BADAITPEffiDESA
Pasal 15
- (1) Mekanisme musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal t4 ayat (3) dilakukan secara berjenjang sebagai berikut:
- b. musyawarah di tingkat Desa, dihadiri oleh calon anggota Badan Permusyawaratan Desa yang diusulkan oleh masing-masing Rukun Warga atau Dusun dengan melibatkan Ketua Rukun Warga, pemuka agtrma, dan pimpinan organisasi kemasyarakatan, untuk menetapkan anggota Badan Permusyawaratan Desa.
- a. musyawarah di tingkat Rukun Warga atau Dusun, dihadiri oleh pengurus RT-RW, pengurus PKK RTRW, dan pengurus Karang Tanrna RT-RW serta pimpinan organisasi kemasyarakatan, untuk menetapkan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa yang akan diusulkan dalam musyawarah di tingkat Desa;
4. Hasil musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Panitia Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa kepada Kepala Desa paling tama 7 (tqjuh) hari kerja sejak ditetapkannya hasil musyawarah pennrakilan. (21
5. Hasil musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (21, disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 {tttjuh) hari kerja sejak diterimanya hasil musyawarah perwakilan dari Panitia Pengisian Keanggotaan (3) Permusyawaratan Desa untuk diresmikan. Badan
BAB III - KEAIYGGOTAAIT BADAITPEffiDESA
Pasal 16
- (1) Peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 3O (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan hasil musyawarah perwakilan dari Kepala Desa.
2. Pengucapan sumpah/janji anggota Badan Permusyawaratan Desa dipandu oleh Bupati atau Pejabat yabg ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati mengenai peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa. (2t
BAB III - KEAIYGGOTAAIT BADAITPEffiDESA
Pasal 17
Pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa antarwaktu ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan pimpinan Badan Permusyawaratan Desa melalui Kepala Desa.
BAB V - TIINJAITGAIT DAIT BIAYA OPERASIONAL
Pasal 18
- (1) Terhadap pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa diberikan tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi.
- (3) Tunjangan dan biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21 bersumber dari alokasi anggaran belanja Desa.
3. (21 Selain tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Permusyawaratan Desa memperoleh biaya operasional.
4. (41 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian tunjangan dan biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.
PEUBERHEISTIAIS ANGGOTA
BADAI5 PERilUSYAITARATAIT DESA
BAB VI - PEUBERHEISTIAIS ANGGOTA
Pasal 19
- (l) Anggota Badan Permusyawaratan Desa berhenti
karena:
- b. permintaan sendiri; atau
- a. meninggal dunia ;
- c. diberhentikan.
4. (21 Anggota Badan Permusyawaratan Desa diberhentikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
- b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-tunrt selama 6 (enam) bulan;
- a. berakhir masa keanggotaan;
- c. tidak lagt memenuhi syarat sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa; atau
- d. melanggar larangan sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa.
- (3) Pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa diusulkan oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada Bupati melalui Camat atas dasar hasil musyawarah Badan Permusyawaratan Desa.
- (4) Peresmian pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (1) Badan Permusyawaratan Desa men5rusun peraturan tata tertib Badan Permusyawaratan Desa.
2. (21 Peraturan tata tertib Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat tentang :
- b. pengaturan mengenai pimpinan musyawarah Badan Permusyawaratan Desa;
- a. waktu musyawarah Badan Permusyawaratan Desa;
- c. tata cara musyawarah Badan Permusyawaratan Desa;
- e. pembuatan berita acara musyawarah Badan Permusyawaratan Desa.
- d. tata laksana dan hak menyatakan pendapat Badan Permusyawaratan Desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa; dan
- (3) Penjabaran lebih lanjut tentang muatan peraturan tata tertib Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (21 diatur dengan Peraturan Bupati.
Mekanisme musyawarah Badan Permusyawaratan Desa sebagai berikut:
- b. musyawarah Badan Permusyawaratan Desa dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
- a. musyawarah Badan Permusyawaratan Desa dipimpin oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa;
- c. pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah guna mencapai mufakat;
- d. apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara;
- e. pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada humf d dinyatakan sah apabila disehrjui oleh paling sedikit Ll2 (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa yang hadir; dan
2. hasil musyawarah Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa. f.
Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang ada pada saat ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa keanggotaannya.
BAB X - I{ETENTUAN PEITUTUP
Pasal 23
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (kmbaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2006 Nomor I Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB X - I{ETENTUAN PEITUTUP
Pasal 24
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 8 Tahun 2A06 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Iembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2006 Nomor 8 Seri E) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.
BAB X - I{ETENTUAN PEITUTUP
Pasal 25
Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
BAB X - I{ETENTUAN PEITUTUP
Pasal 26
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap pengundangan penempatannya Pamekasan. orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Daerah ini dengan dalam Lembaran Daerah Kabupaten
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Pamekasan pada tanggal 22 Juni 2015 ACHMAD SYAFII

Penandatangan: BUPATI PAMEKASAN ,

Penetapan: Diundangkan di Pamekasan pada tanggal 7 September 2015

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2015 NOMOR 13