PERATURAN GUBERNUR MA Nomor 23 Tahun 2017 tentang GARA PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA NOMOR TAHON 2017 TENTANG SINERGITAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI TRANSFORMAS I PERPUSTAKAAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
- a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat, mengembangkan potensi masyarakat agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan nasional;
- b. bahwa salah satu kewenangan Pemerintah Provinsi berdasarkan Undang-UndangNomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah pengelolaan perpustakaan tingkat provinsi;
3. bahwa dalam rangka mewujudkan transformasi perpustakaan sebagai pusat belajar masyarakat berbasis teknologi, informasi dan komunikasi yang berkesinambungan, diperlukan sinergitas dengan berbagai pemangku kepentingan; c.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Sinergitas Pemberdayaan Masyarakat Melalui Transformasi Perpustakaan Provinsi Sulawesi Tenggara.
•
•
Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara, dengan mengubah Undang-Undang Nomor 4 7 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi UtaraTengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi SelatanTenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonsia Nomor 4774);
3. Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan lnformasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
•
•
8. Peraturan Pemerintah 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012 Nomor 4);
3. 10 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2013-2016 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2013 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 7 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016 Nomor 7);
4. 11 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Perpustakaan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016 Nomor 11);
5. 12 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara (Tahun 2016 Nomor 13);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN GUBERNUR TENTANG SINERGITAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI TRANSFORMASI PERPUSTAKAAN PROVINS! SULAWESI TENGGARA Menetapkan
BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Kabupaten / Kota di Sulawesi Tenggara
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tenggara
•
3. Gubemur adalah Gubemur Sulawesi Tenggara.
4. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/ atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.
5. Perpustakaan Provinsi Sulawesi Tenggara selanjutnya disebut Perpustakaan Provinsi adalah perpustakaan daerah yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian, dan perpustakaan pelestarian yang berkedudukan di Ibukota Provinsi Sulawesi Tenggara.
6. Pemangku kepentingan perpustakaan adalah pihakpihak yang terlibat dan terkait langsung atau memiliki kepentingan dalam penyelenggaraan perpustakaan
7. Sumber daya perpustakaan adalah semua tenaga, sarana dan prasarana, serta dana yang dimiliki dan/ atau dikuasai oleh perpustakaan.
8. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/ atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
9. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.
10. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang, a tau lembaga yang berdomisili pada suatu wilayah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perpustakaan.
11. Koleksi perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/ atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan.
12. Tim Sinergi Transformasi Perpustakaan adalah sekelompok orang dalam jumlah terbatas dengan kapasitas yang berbeda yang berkomitmen terhadap tujuan ukuran kinerja dan pendekatan yang sama dengan tanggungjawab yang tidak sama.
13. Transformasi layanan perpustakaan adalah proses perubahan dan atau peningkatan pelayanan perpustakaan secara berangsur-angsur sampai pada optimalisasi keseluruhan fungsi perpustakaan.
JI
•
•
14. Sinergisitas Transformasi Perpustakaan adalah proses memadukan aktivitas institusi terkait dalam rangka mendukung transformasi layanan perpustakaan secara berkelanjutan;
15. Kolaborasi adalah kerja sama secara intensif antar pemangku kepentingan secara sederajat dalam mencapai hasil yang diinginkan bersama;
16. Kemitraan adalah hubungan kerja antara dua pihak atau lebih dalam melaksanakan suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan tertentu dan dilaksanakan dalam kedudukan yang setara dengan ## BAB II
Maksud, Tujuan dan Fungsi
Pasal 2
Peraturan Gubernur ini disusun dengan maksud:
- a. mengatur tanggungjawab, kemitraan dan peran serta masyarakat, agar terwujud sinergi . pelaksanaan program/kegiatan berbasis Desa/Kelurahan dalam mendukung pencapaian transformasi layanan perpustakaan;
- b. menjamin integrasi dan pelaksanaan program/kegiatan pemangku kepentingan, terkait dengan transformasi layanan perpustakaan tepat sasaran, tepat lokasi dan tepat kegiatan sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pasal 3
Tujuannya adalah:
- a. untuk meningkatkan sinergitas program/kegiatan lembaga terkait dalam mendukung pengelolaan dan transformasi layanan perpustakaan Provinsi Sulawesi Tenggara;
- b. sebagai pedoman bagi Kabupaten/Kota dalam rangka sinergitas pemberdayaan masyarakat melalui transformasi perpustakaan;
•
•
- c. untuk meningkatkan kemampuan literasi, numerasi dan memecahkan masalah pemustaka dalam mendukung pemberdayaan masyarakat.
Pasal 4
Fungsinya adalah menjadikan perpustakaan bersinergi dengan pemangku kepentingan, dalam menjadikan perpustakaan sebagai pusat belajar masyarakat yang berkelanjutan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk meningkatkan kualitas hidup individu dan masyarakat
Ruang Lingkup
BAB III - Ruang Lingkup
Pasal 5
Ruang lingkup dari Peraturan Gubemur ini meliputi:
- a. Tanggung jawab Perpustakaan
- b. Tanggung jawab pemangku kepentingan
- c. Kemitraan dan peran serta masyarakat
- d. Tim Sinergi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Transformasi Perpustakaan
- e. Pendanaan
TANGGUNGJAWABPERPUSTAKAAN
BAB IV - TANGGUNGJAWABPERPUSTAKAAN
Pasal 6
Untuk menjamin sinergitas layanan perpustakaan, maka Perpustakaan Daerah memiliki tanggungjawab sebagai berikut:
- a. memfasilitasi penyelenggaraan sinergitas transformasi layanan perpustakaan di daerah
- b. memfasilitasi ketersediaan sinergitas transformasi layanan perpustakaan secara merata di wilayah masing-masing dan sebagai pusat sumber belajar masyarakat berbasis teknologi informasi dan komunikasi
- c. memfasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat berbasis kebutuhan dan informasi
•
•
- d. menindaklanjuti laporan dari masyarakat,
BAB IV - TANGGUNGJAWABPERPUSTAKAAN
Pasal 7
Untuk menjamin sinergitas layanan perpustakaan, maka pemangku kepentingan mempunyai tanggungjawab sebagai berikut:
- a. melaksanakan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan untuk mendukung transformasi layanan perpustakaan;
- b. melakukan sinergi danintegrasi program/kegiatan untuk mendukung transformasi layanan perpustakaan;
- c. menyampaikan laporan pelaksanaan program/kegiatan yang mendukung transformasi layanan perpustakaan secara periodik serta memberikan masukan kepada pemerintah daerah melalui lembaga perpustakaan;
- d. melakukan advokasi untuk kemitraan dan terlibat secara aktif dalam sinergitas untuk mendukung keberlanjutan transformasi layanan perpustakaan bagi masyarakat
KEMITRAAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT
Bagian Kesatu
Kemitraan
BAB VI - KEMITRAAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 8
Untuk menjamin sinergitas layanan perpustakaan maka dalam melaksanakan kemitraan perlu
BAB VI - KEMITRAAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 9
Untuk menjamin sinergitas layanan perpustakaan maka peran serta masyarakat perlu ## BAB VII
SINERGI TRANSFORMASI PERPUSTAKAAN
BAB VI - KEMITRAAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 10
- (1) untuk meningkatkan kemitraan pemangku kepentingan terkait maka perlu dibentuk Tim Sinergi Transformasi Perpustakaan.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh Lembaga Perpustakaan Provinsi.
•
•
Togas dan Fungsi Tim Sinergi Transformasi Perpustakaan sebagai berikut:
- a. membangun jejaring dukungan lembaga terkait terhadap transformasi layanan perpustakaan berkelanjutan;
- b. menginventarisasi, menetapkan dan mengintegrasikan program/kegiatan lembaga terkait dalam mendukung pengembangan transformasi layanan perpustakaan berkelanjutan;
- c. membuat laporan triwulan, tengah tahunan dan tahunan.
BAB VI - KEMITRAAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 12
Pembentukan Tim, susunan organisasi, tugas dan fungsi Tim Sinergi se bagaimana dimaksud pasal 10, pasal 11, dan pasal 12 ditetapkan dengan Keputusan Gubemur.
PENDANAAN
BAB VIII - PENDANAAN
Pasal 14
Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Gubemur ini dibebankan pada APBD Provinsi Sulawesi Tenggara dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundangan
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Kendari ## BAB IX ## PEHUTUP Pasal 15 Peraturan Gubemur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubemur mi dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. Pada tanggal 11,Lt- 2017 • LUKMAN ABUNAWAS BERITA DAERAH PROVINS! SULAWESI TENGGARA TAHUN 2017 NOMOR::) di Kendari Ditetapklâ La..LU:;R.a} l f' \_.. Lf- 20 1 7 SULAWESI TENGGARA, NURALAM