PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA Nomor 10 Tahun 2017 tentang PEDOMAN PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH SMA/SMK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Mengingat :
GUBERNUR SULAWESI UTARA
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 10 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH SMA/SMK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SULAWESI UTARA,
Menimbang
- a. bahwa guru dapat diberikan tugas tambahan sebagai kepala sekolah untuk memimpin dan mengelola sekolah dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan.
- b. bahwa untuk mendapatkan kepala sekolah yang mempunyai kualitas dan kompetensi yang memadai perlu ditetapkan pedoman pengangkatan guru sebagai kepala sekolah SMA / SMK.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara tentang Pedoman Pengangkatan Kepala Sekolah SMA/ SMK di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara;
1. Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 jo UndangUndang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Standar Kepala Sekolah / Madrasah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 Tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah Madrasah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
3
r
2
MEMUTUSKAN :
Menetapkan ; PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH SMA/ SMK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA.
Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Sulawesi Utara.
4. Dinas Pendidikan Daerah adalah Perangkat Daerah yang menangani urusan pendidikan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
5. Badan Kepegawaian Daerah adalah Perangkat Daerah yang menangani urusan kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Sulawesi Utara.
6. Pegawai Negeri Sipil (PNS) / Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah PNS / ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
7. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
8. Kepala sekolah adalah guru yang diberi tugas tambahan untuk memimpin Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
9. Seleksi Administrasi adalah penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan berkas kepegawaian dan / atau berkas administrasi lain.
10. Assessment center dan pemetaan potensi adalah pengujian dalam hal kemampuan dan / atau keterampilan pegawai yang berkaitan dengan kompetensi jabatan, dan pengujian karakteristisk seseorang dengan merujuk pada kriteria efektif dan / atau kinerja unggul untuk suatu jabatan.
11. Pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah adalah suatu tahapan dalam proses penyiapan calon kepala sekolah melalui pemberian pengalaman pembelajaran teoretik maupun praktik tentang kompetensi kepala sekolah yang diakhiri dengan penilaian sesuai standar nasional.
12. Penilaian akseptabilitas adalah penilaian calon kepala sekolah yang bertujuan untuk menilai ketepatan calon dengan sekolah dimana yang bersangkutan akan diangkat dan ditempatkan.
13. Kompetensi kepala sekolah adalah pengetahuan, sikap dan keterampilan pada dimensi-dimensi kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan sosial.
14. Komite sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua / wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
15. Sertifikat kepala sekolah adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru bahwa yang bersangkutan telah memenuhi kualifikasi dan kompetensi untuk mendapat tugas tambahan sebagai kepala sekolah / madrasah.
16. Penilaian kinerja adalah suatu proses menentukan nilai kinerja kepala sekolah dengan menggunakan nilai pada Sasaran Kerja Pegawai (SKP).
17. Pengembangan keprofesian berkelanjutan adalah proses dan kegiatan yang dirancang untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional kepala sekolah yang dilaksanakan berjenjang, bertahap, dan berkesinambungan dalam rangka meningkatkan manajemen dan kepemimpinan sekolah.
18. Sekolah Menengah Atas selanjutnya disebut SMA adalah jenjang pendidikan menengah umum yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara;
19. Sekolah Menengah Kejuruan selanjutnya disebut SMK adalah jenjang pendidikan menengah kejuruan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara;
20. Pengawas sekolah adalah guru yang diangkat dalam jabatan pengawas sekolah / madrasah.
SYARAT-SYARAT GURU YANG DIBERI TUGAS TAMBAHAN SEBAGAI KEPALA SEKOLAH
BAB II - SYARAT-SYARAT GURU YANG DIBERI TUGAS TAMBAHAN SEBAGAI KEPALA SEKOLAH
Pasal 2
- (1) Guru dapat diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah apabila memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana (SI) atau diploma empat (D-IV) kependidikan atau non kependidikan perguruan tinggi yang terakreditasi;
- c. berusia setinggi-tingginya 56 (lima puluh enam) tahun pada waktu pengangkatan pertama sebagai kepala sekolah;
- d. sehat jasmani dan rohani ## BAB III PENYIAPAN CALON KEPALA SEKOLAH
BAB II - SYARAT-SYARAT GURU YANG DIBERI TUGAS TAMBAHAN SEBAGAI KEPALA SEKOLAH
Pasal 3
- (1) Penyiapan calon kepala sekolah meliputi rekrutmen serta pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah.
- (2) Penyiapan calon kepala sekolah
BAB II - SYARAT-SYARAT GURU YANG DIBERI TUGAS TAMBAHAN SEBAGAI KEPALA SEKOLAH
Pasal 4
- ( 1) Calon kepala sekolah direkrut dari guru yang telah memenuhi persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Calon kepala sekolah direkrut melalui pengusulan oleh pengawas yang bersangkutan dan Kepala Cabang Dinas sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Penyaringan calon kepala sekolah dilakukan oleh Tim Penyaringan yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (4) Tim Penyaringan pengangkatan kepala sekolah terdiri dari :
Ketua
- Kepala Dinas Pendidikan Daerah
Wakil Ketua
Sekretaris
Wakil Sekretaris
Anggota
- Kepala Badan Kepegawaian Daerah
- Sekretaris Dinas Pendidikan Daerah
- Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah
1. Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan Daerah
2. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Dinas Pendidikan Daerah
3. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas Dinas Pendidikan Daerah
4. Kepala Bidang Pengembangan Aparatur Badan Kepegawaian Daerah
BAB II - SYARAT-SYARAT GURU YANG DIBERI TUGAS TAMBAHAN SEBAGAI KEPALA SEKOLAH
Pasal 5
- (1) Tim Penyaringan melakukan seleksi administratif dan akademik terhadap guru yang akan diikutsertakan pada pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah.
- (2) Seleksi administratif dilakukan melalui penilaian kelengkapan dokumen yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang sebagai bukti bahwa calon kepala sekolah bersangkutan telah memenuhi persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
- (3) Seleksi akademik dilakukan melalui penilaian potensi kepemimpinan dan penguasaan awal terhadap kompetensi kepala sekolah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB II - SYARAT-SYARAT GURU YANG DIBERI TUGAS TAMBAHAN SEBAGAI KEPALA SEKOLAH
Pasal 6
- (1) Guru yang telah lulus seleksi calon kepala sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus mengikuti program pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah di lembaga terakreditasi.
- (2) Akreditasi terhadap lembaga penyelenggara program penyiapan calon kepala sekolah dilaksanakan oleh lembaga yang ditunjuk dan ditetapkan oleh menteri.
- (3) Biaya penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah di anggarkan pada Dinas Pendidikan Daerah.
BAB II - SYARAT-SYARAT GURU YANG DIBERI TUGAS TAMBAHAN SEBAGAI KEPALA SEKOLAH
Pasal 7
- ( 1) Pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah merupakan kegiatan pemberian pengalaman pembelajaran teoretik maupun praktik yang bertujuan untuk menumbuhkembangkan pengetahuan, sikap dan keterampilan pada dimensi-dimensi kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan sosial.
- ( 2) Pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah dilaksanakan dalam kegiatan tatap muka dalam kurun waktu minimal 100 (seratus) jam dan praktik pengalaman lapangan dalam kurun waktu minimal selama 3 (tiga) bulan.
- (3) Pendidikan dan pelatihan diakhiri dengan penilaian untuk mengetahui pencapaian kompetensi calon kepala sekolah.
- (4) Calon kepala sekolah yang dinyatakan lulus penilaian diberi sertifikat kepala sekolah oleh lembaga penyelenggara.
- (5) Sertifikat kepala sekolah dicatat dalam database nasional dan diberi nomor unik oleh menteri atau lembaga yang ditunjuk.
MEKANISME PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH SMA / SMK
BAB IV - MEKANISME PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH SMA / SMK
Pasal 8
- (1) Pengangkatan kepala sekolah dilakukan melalui penilaian akseptabilitas oleh tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan ## BAB V MASA TUGAS
BAB IV - MEKANISME PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH SMA / SMK
Pasal 9
- ( 1) Kepala sekolah diberi 1 (satu) kali masa tugas selama 4 (empat) tahun.
- (2) Masa tugas kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa tugas apabila memiliki prestasi kerja minimal baik ## BAB VI
PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN
BAB IV - MEKANISME PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH SMA / SMK
Pasal 10
- (1) Pengembangan keprofesian berkelanjutan meliputi pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap pada dimensi-dimensi kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan sosial.
- (2) Pengembangan keprofesian berkelanjutan dilaksanakan melalui pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan / atau karya inovatif.
- (3) Pengembangan keprofesian berkelanjutan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
BAB VII - PENILAIAN KINERJA KEPALA SEKOLAH Pasal 11
Pasal 11
- (1) Penilaian kinerja kepala sekolah dilakukan secara berkala setiap tahun dan secara kumulatif setiap 4 (empat) tahun.
- (2) Penilaian kinerja tahunan dilaksanakan oleh pengawas sekolah.
- (3) Penilaian kinerja 4 (empat) tahunan dilaksanakan oleh atasan langsung dengan mempertimbangkan penilaian kinerja oleh tim penilai yang terdiri dari pengawas sekolah, pendidik, tenaga kependidikan, dan komite sekolah dimana yang bersangkutan bertugas.
- (4) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. usaha pengembangan sekolah yang dilakukan selama menjabat kepala sekolah;
- b. peningkatan kualitas sekolah
BAB VII - PENILAIAN KINERJA KEPALA SEKOLAH Pasal 11
Pasal 12
- (1) Selain penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, maka Dinas Pendidikan Daerah bekerja sama dengan Tim yang memenuhi syarat wajib melakukan assessment bagi kepala sekolah setiap 2 (dua) tahun sekali.
- (2) Assessment adalah untuk mengukur dimensi kompetensi kepala sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Tim penilaian Kompetensi yang bersertifikat yang ditunjuk oleh Gubernur.
- (4) Hasil penilaian kinerja dan assessment merupakan salah satu bagian penilaian untuk melakukan mutasi kepala sekolah.
BAB VIII
Pasal 13
Kepala sekolah dapat dimutasikan setelah melaksanakan masa tugas dalam 1 (satu) sekolah sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.
BAB VIII
Pasal 14
- (1) Kepala sekolah dapat diberhentikan dari penugasan karena:
- a. permohonan sendiri;
- b. masa penugasan berakhir;
- c. telah mencapai batas usia pensiun jabatan fungsional guru;
- d. diangkat pada jabatan lain;
- e. dikenakan hukuman disiplin sedang dan / atau berat;
- f. dinilai berkinerja kurang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;
- g. tidak memenuhi standar kompetensi sesuai hasil assessment center;
- i. berhalangan tetap;
- h. tugas belajar sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan;dan / atau
- j. meninggal dunia.
- (2) Pemberhentian kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.
BAB VIII
Pasal 15
Gubernur melalui Baperjakat mempertimbangkan penilaian kinerja kepala sekolah dan masukan dari tim penyaringan pengangkatan kepala sekolah menetapkan keputusan perpanjangan masa penugasan kepala sekolah.
KETENTUAN PERALIHAN
BAB IX - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 16
- (1) Dalam rangka pelimpahan kewenangan pengelolaan SMA/ SMK kepada Provinsi sesuai kewenangan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka untuk penunjukan / pengangkatan guru sebagai kepala sekolah akan ditetapkan kembali dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Penunjukan guru sebagai kepala sekolah sebagaimana pada ayat (1) tidak dipersyaratkan memiliki sertifikat kepala sekolah.
BAB IX - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 17
Pada saat Peraturan Gubernur ini ditetapkan guru yang sedang melaksanakan tugas tambahan sebagai kepala sekolah, masa tugasnya dihitung sejak ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
BAB X - KETENTUAN PENUTUP Pasal 18
Pasal 18
- (1) Dalam jangka waktu paling lama bulan Desember 2017 Dinas Pendidikan Daerah wajib melaksanakan program penyiapan calon kepala sekolah bagi guru yang telah ditetapkan atau sedang menjalankan tugas sebagai kepala sekolah yang bekerjasama dengan lembaga terakreditasi.
- (2) Anggaran pelaksanaan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah dianggarkan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2017.
BAB X - KETENTUAN PENUTUP Pasal 18
Pasal 19
- (2) Anggaran pelaksanaan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah dianggarkan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2017.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Penetapan: Ditetapkan di Manado ^ 29 ^ 2017 pada tanggal Mar fc OLLY DONDOKAMBEY

Penandatangan: GUBERNUR SULAWESI UTARA,