PERATURAN BUPATI MA Nomor 23 Tahun 2017 tentang PEMBERIAN TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG BERTUGAS DI DAERAH CUKUP SULIT, SULIT DAN SANGAT SULIT DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR (berlaku 3 April 2017)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat
:
a.
bahwa untuk mendukung percepatan pembangunan sumber daya manusia dalam upaya peningkatan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar maka perlu diberikan tunjangan tambahan penghasilan (TTP) yang bertugas di Daerah Cukup Sulit, Sulit dan Sangat Sulit dilingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Banjar;
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 03 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indinesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Noor 13);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG BERTUGAS DI DAERAH CUKUP SULIT, SULIT DAN SANGAT SULIT DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Bupati adalah Bupati Banjar.
3. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar.
4. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah PNS yang bekerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar.
6. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut CPNS adalah CPNS yang bekerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar.
7. Tunjangan Tambahan Penghasilan yang selanjutnya disebut TTP adalah tambahan penghasilan PNS yang diberikan ## BAB II
TEMPAT TUGAS
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Kepada PNS dan CPNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar yang tempat pelaksanaan tugasnya berada pada Daerah Cukup sulit, Sulit, dan Sangat Sulit diberikan TTP.
BAB III - TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN
Pasal 3
Pembayaran TTP bagi PNS dan CPNS yang bertempat tugas pada Daerah Cukup Sulit, Sulit, dan Sangat Sulit di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar dilaksanakan oleh Perangkat Daerah masing-masing setiap Triwulan pada Tahun berjalan.
BAB III - TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN
Pasal 4
- (1) TTP diberikan
BAB III - TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN
Pasal 5
Untuk persyaratan proses administrasi pembayaran TTP bagi PNS dan CPNS yang bertempat tugas di Daerah Cukup Sulit, Sulit, dan Sangat Sulit diharuskan kepada Kepala Perangkat Daerah agar mempersiapkan Daftar Hadir PNS dan CPNS yang merupakan bukti autentik sebagai dasar pembayaran.
BAB III - TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN
Pasal 6
Bagi PNS dan CPNS yang tidak melaksanakan pekerjaannya tanpa alasan yang syah dikenakan sanksi berupa pemotongan TTP sebesar 1 % (satu persen) perhari dari besaran tunjangan yang diterima.
KETENTUAN PENUTUP
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai diberlakukan maka
1. Peraturan Bupati Banjar Nomor 65 Tahun 2011 tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di Daerah Cukup sulit, Sulit dan Daerah Sangat Sulit di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar; dan
2. Peraturan Bupati Banjar Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 65 Tahun 2011 tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di daerah Cukup Sulit, Sulit dan Sangat Sulit di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar
Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Penetapan: Ditetapkan di Martapura pada tanggal 3 April 2017

Penandatangan: BUPATI BANJAR, H. KHALILURRAHMAN

Penetapan: Diundangkan di Martapura pada tanggal 3 April 2017

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR, ## H. NASRUN SYAH BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2017 NOMOR 23