PERATURAN BUPATI MA Nomor 52 Tahun 2016 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJMN UMUM DAN PENATMN RUANO KABUPATEN TABALONG (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Pekerjaan Umurn dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong;
Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756};
2. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234};
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Undang Undang tentang 58,
- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); tentang
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 7 Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN TABALONG
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
- 2 Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom\_
- 1 Daerah adalah Kabupaten Tabalong:
- 3 Bupati adalah Bupati Tabalong.
- 5 Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong.
- 4 Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong.
- 6 Kepala Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong.
- 7 Sekretariat adalah Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalongpada
- 9 Subbagian adalah Subbagian pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong:
- Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong-
10. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada Dinas Pekerjaan
- Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong:
12. Kepala adalah Kepala pada Dinas Pekerjaan Umum dan Bidang
- Bidang adalah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Kabupaten Tabalong: Ruang Bidang
- 13 Seksi adalah Seksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong: pada
- Penataan Ruang Kabupaten Tabalong; Bidang
14. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong:
15. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang ## BAB II KEDUDUKAN
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 2
- (1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
8. perumusan kebijakan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyelenggarakan fungsi:
5. b pelaksanaan kebijakan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
6. d pelaksanaan administrasi dinas di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; dan
7. C pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
8. e pelaksanaan fungsi lain yang diberikan bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI Pasal 3
Pasal 3
- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, terdiri atas:
2. Sekretariat; terdiri atas:
3. 1 Subbagian Perencanaan;
4. 2 Subbagian Keuangan; dan
5. b Bidang Bina Marga, terdiri atas:
6. 3 Subbagian Umum dan Kepegawaian
7. 1 Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan; dan
8. 2 Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan
- Bidang Cipta Karya, terdiri atas:
2. Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan.
- 1 Seksi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan Penyehatan Lingkungan Permukiman (PLP); dan
- d Jasa Konstruksi, terdiri atas: Bidang
- 2 Seksi Pemberdayaan;
- 1 Seksi Pengaturan dan Pengawasan; dan
- e Bidang Sumber Air, terdiri atas: Daya
1. Seksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Sumber Daya dan Air;
2. Seksi Rehabilitasi dan Operasional Sarana Prasarana Sumber Air Daya
- 1 Seksi Perencanaan Pengaturan dan Pembinaan; dan
- f. Bidang Penataan Ruang
- 2 Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan;
- h. Jabatan Fungsional.
- Unit Pelaksana Teknis;
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

## BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

## Bagian Kesatu Sekretariat

## Pasal 4

- (1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), Sekretariat menyelenggarakan fungsi: pada
- (2) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang:
- a. koordinasi kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
5. c pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat; arsip dan dokumentasi, organisasi dan tata laksana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
6. b koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
7. d penyelenggaraan pengelolaan barang milik / kekayaan daerah dan layanan pengadaan barangljasa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; dan
8. e pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

## Bagian Kedua Bidang Bina Marga

- (1) Bidang Bina Marga dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang

## Pasal 5

- (2) Bidang Bina Marga mempunyai tugas mclaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di kebinamargaan. bidang
8. penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Bina Marga.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Bina Marga menyelenggarakan fungsi:
4. b pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Bina Marga.
5. pemantauan, analisis, dan evaluasi, serta pelaporan atas pelaksanaan kebijakan di bidang Bina Marga.

## Bagian Ketiga

## Pasal 6

## Bidang Cipta Karya

- (1) Bidang Cipta Karya dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Cipta Karya menyelenggarakan fungsi:
- (2) Bidang Cipta Karya mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Cipta Karya.
4. 2 penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Cipta Karya.
5. pemantauan, analisis, dan evaluasi, serta pelaporan atas pelaksanaan kebijakan di bidang Cipta Karya.
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Cipta Karya.

## Bagian Keempat

## Bidang Jasa Konstruksi

## Pasal 7

- {1) Bidang Jasa Konstruksi dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
- (2) Bidang Jasa Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Jasa Konstruksi
- penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Jasa Konstruksi.
- b pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Jasa Konstruksi.
- pemantauan, analisis, dan evaluasi, serta pelaporan atas pelaksanaan kebijakan di bidang Jasa Konstruksi.

## Bagian Kelima Bidang Sumber Daya

## Air

## Pasal 8

- (2) Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di Sumber bidang
- (1) Bidang Sumber Air dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Daya Bidang
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Sumber Air menyelenggarakan fungsi: Daya Daya
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Sumber Daya
8. penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Sumber Daya Air
6. pemantauan, analisis, dan evaluasi, serta pelaporan atas pelaksanaan kebijakan di bidang Sumber Air. Daya

## Bagian Keenam

## Pasal 9

## Bidang Penataan Ruang

- (1) Bidang Penataan Ruang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas
- (3) Dalam melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Penataan Ruang menyelenggarakan fungsi:
- (2) Bidang Penataan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Penataan Ruang: Ruang
4. a penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Penataan Ruang.
5. pemantauan, analisis, dan evaluasi, serta pelaporan atas pelaksanaan kebijakan di bidang Penataan Ruang.
6. b pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Penataan Ruang:

## BAB V UNIT PELAKSANA TEKNIS

## Pasal 10

- (1) Untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan / atau kegiatan teknis penunjang tertentu di lingkungan Dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati. pada ayat

## BAB VI

## JABATAN FUNGSIONAL Pasal 11

Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

## BAB VII TATA KERJA Pasal 12

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi; integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan Dinas maupun antar satuan organisasi di luar lingkungan Dinas. Bidang,

## Pasal 13

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

## Pasal 14

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat waktunya. dan pada

## Pasal 15

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab memimpin, mengoordinasikan, mengawasi, memberikan pembinaan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## BAB VIII JABATAN DAN ESELON Pasal 17

- (1) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan jabatan struktural eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (3) Kepala Bidang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan jabatan struktural eselon IlIb atau jabatan administrator . pada
- (2) Sekretaris pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan jabatan struktural eselon Illa atau jabatan administrator.
- (4) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan jabatan struktural eselon IVa atau jabatan pengawas. pada

## BAB IX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:

- a Unit Pelaksana Teknis Balai Peralatan dan Unit Pelaksana Teknis Inspeksi

Jalan, Jembatan dan saat ini melaksanakan tugasnya dengan mendasarkan pada Peraturan Bupati ini. tetap

- b Pejabat yang ada sebelum diberlakukannya Peraturan Bupati ini, menduduki jabatannya dan melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dilakukannya penggantian dengan pejabat yang baru berdasarkan peraturan Bupati ini. tetap

## BAB X

## KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong:

Ditetapkan di Tanjung pada tanggal BUPATI TABALONG,

2016


H ANANG SYAKHFIANI

Diundangkan di Tanjung tanggal o5 Desember pada

2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,


H. ABDUL MUTHALIB SANGADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2016 NOMOR 5?