Unknown Unknown Nomor 18 Tahun 2016 tentang Rumah Sakit, perlu (berlaku 4 September 2016)
Pembukaan
Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi, diperlukan peraturan yang mengatur peran dan fungsi pemilik, pengelola dan staf medis;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat 1 huruf r Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, perlu menetapkan peraturan internal Rumah Sakit (Hospital By Laws);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By Laws) Pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi ;
Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5571);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberpa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar
Menetapkan :
Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 772/ MENKES/SK/VI/2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By Laws);
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 631/ MENKES/SK/IV/2005 tentang Pedoman Peraturan Internal Staf Medis (Medical Staff By Laws) ;
14. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi; (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2010 Nomor 3);
MEMUTUSKAN
PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT ( HOSPITAL BY LAWS ) RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROVINSI JAMBI.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Provinsi Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi.
5. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
6. Pelayanan Rumah Sakit adalah segala bentuk pelayanan yang dilaksanakan oleh rumah sakit dalam rangka upaya-upaya penyembuhan dan pemulihan, peningkatan, pencegahan dan pelayanan rujukan.
7. Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi yang selanjutnya disebut RSJD Provinsi Jambi adalah Rumah Sakit Jiwa Daerah Kelas B Khusus milik Pemerintah Provinsi Jambi.
8. Pemilik Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi yang selanjutnya disebut Pemilik adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jambi.
9. Direktur utama adalah Direktur Utama Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi.
10. Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By Laws) adalah Peraturan dasar yang mengatur tatacara Penyelenggaraan rumah sakit, meliputi peraturan internal korporasi dan peraturan internal staf medis.
11. Peraturan Internal Korporasi (Corporate By Laws) adalah aturan yang mengatur agar tata kelola korporasi ( corporate governance ) terselenggara dengan baik melalui pengaturan hubungan antara Pemilik, Pengelola dan Komite medik di rumah sakit.
12. Peraturan Internal Staf Medis (Medical Staff By Laws) Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi adalah aturan yang mengatur tata kelola klinis ( clinical governance ) untuk menjaga profesionalisme staf medis di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi.
13. Dewan Pengawas adalah suatu badan yang melakukan pengawasan terhadap operasional rumah sakit yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dengan keanggotaan yang memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
14. Jabatan Struktural adalah jabatan yang secara nyata dan tegas diatur dalam lini organisasi, yang terdiri atas Direktur Utama , Direktur Umum, Keuangan, dan Penunjang Medis, Direktur Pelayanan Medis dan Keperawatan, Kepala Bagian Tata Usaha , Kepala Bidang Pelayanan Medis , Kepala Bidang Keperawatan, Kepala Bidang Penunjang Medis ,Diagnostik dan Rekam Medis, Kepala Subbagian Penyusunan Program dan Laporan,Kepala Subbagian Keuangan, Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian, Kepala Subbag Penunjang Diagnostik, Kepala Subbagian Penunjang Medis, Kepala Subbagian Rekam Medis, Kepala Seksi Pelayanan Rawat Jalan dan Rawat Inap , Kepala Seksi Pembina Profesi dan Etika Keperawatan, Kepala Seksi Asuhan Keperawatan, Kepala Seksi Peningkatan Mutu Pelayanan dan pengembangan SDM, Kepala Seksi Promosi, Pencegahan dan Penyuluhan dan Kepala Seksi Pelayanan Jiwa Umum dan Narkoba.
15. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
16. Kepala Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jambi.
17. Direktur Utama adalah Direktur Utama RSJD Provinsi Jambi.
18. Komite medik adalah perangkat rumah sakit untuk menerapkan tata kelola klinis (clinical governance) agar staf medis di rumah sakit terjaga profesionalismenya melalui mekanisme kredensial, penjagaan mutu profesi medis, dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi medis.
19. Staf Medis adalah dokter, dokter gigi, Apoteker dan dokter spesialis, sesuai dengan kebutuhan di rumah sakit.
20. Kelompok Staf Medis Fungsional yang selanjutnya disebut Kelompok SMF adalah kelompok dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi dan Apoteker yang melakukan pelayanan dan telah disetujui serta diterima sesuai dengan aturan yang berlaku untuk menjalankan profesi masingmasing di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi.
21. Kewenangan Klinis (Clinical Privilege) adalah hak khusus seorang staf medis untuk melakukan sekelompok pelayanan medis tertentu yang dilaksanakan ## BAB II
RUANG LINGKUP
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Ruang lingkup Peraturan Internal Rumah Sakit ( Hospital By Laws) meliputi:
- a. Peraturan Internal Korporasi;
- b. Peraturan Internal Staf Medis.
PERATURAN INTERNAL KORPORASI
Bagian Kesatu Umum
BAB III - PERATURAN INTERNAL KORPORASI
Pasal 3
- (1) Peraturan internal Korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a merupakan peraturan internal rumah sakit, yang didalamnya memuat:
- a. struktur organisasi;
- b. prosedur kerja;
- c. pengelompokan fungsi-fungsi logis; dan
- d. pengelolaan sumber daya manusia.
- (2) Peraturan internal rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menganut prinsip-prinsip sebagai berikut:
- a. transparansi;
- b. akuntabilitas;
- c. responsibilitas;
- d. independensi;
- e. akuntabilitas.
BAB III - PERATURAN INTERNAL KORPORASI
Pasal 4
- (3) Struktur organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, menggambarkan posisi jabatan, pembagian tugas, fungsi, tanggung jawab, kewenangan dan hak dalam organisasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (4) Prosedur kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, menggambarkan hubungan dan mekanisme kerja antar posisi jabatan dan fungsi dalam organisasi.
- (5) Pengelompokan fungsi logis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, menggambarkan pembagian yang jelas dan rasional antara fungsi pelayanan dan fungsi pendukung yang sesuai dengan prinsip pengendalian intern dalam rangka efektifitas pencapaian organisasi.
- (6) Pengelolaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, merupakan pengaturan dan kebijakan yang jelas
mengenai sumber daya manusia yang berorientasi pada pemenuhan secara kuantitatif/ kompeten untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efisien, efektif, dan produktif.
BAB III - PERATURAN INTERNAL KORPORASI
Pasal 5
- (1) Transparansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, merupakan asas keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi agar informasi secara langsung dapat diterima bagi yang membutuhkan sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan.
- (2) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b,dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada BLUD dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.
- (3) Responsibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, merupakan kesesuaian atau kepatuhan di dalam pengelolaan organisasi terhadap bisnis yang sehat serta perundang-undangan.
- (4) Independensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d, merupakan kemandirian pengelolaan organisasi secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip bisnis yang sehat.
- (5) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) diwujudkan dalam perencanaan, evaluasi dan poran/pertanggungjawaban dalam sistem pengelolaan keuangan, hubungan kerja dalam organisasi, manajemen SDM, pengelolaan aset, dan manajemen pelayanan.
Bagian Kedua Identitas
BAB III - PERATURAN INTERNAL KORPORASI
Pasal 6
- (1) Nama rumah sakit adalah Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi
- (2) Jenis rumah sakit adalah Rumah Sakit Jiwa.
- (3) Kelas rumah sakit adalah Rumah Sakit Jiwa Daerah Kelas B.
- (4) Alamat rumah sakit adalah di Jalan Dr Purwadi Km 9,5 Kenali besar Kecamatan Kota Baru Kota Jambi.
Bagian Ketiga
Visi, Misi, Motto dan Budaya Kerja ,Tujuan Strategis, dan Nilai-nilai Dasar
BAB III - PERATURAN INTERNAL KORPORASI
Pasal 7
- (1) Visi rumah sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi adalah ' Menjadi Rumah Sakit Jiwa HEBAT dengan Pelayanan PRIMA '
- (2) Misi rumah sakit adalah sebagai berikut:
- a. meningkatkan mutu pelayanan kesehatan jiwa dan Penanggulangan Narkoba;
- b. meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kesehatan jiwa dan Penanggulangan Narkoba;
- c. meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana, prasarana, peralatan medis dan penunjang medis rumah sakit;
- d. meningkatkan kuantitas dan kualitas serta profesionalisme dan kesejahteraan SDM Rumah Sakit;
- e. meningkatkan tata kelola rumah sakit yang baik; dan
- f. meningkatkan fungsi rumah sakit sebagai sarana penelitian, pendidikan dan pelatihan.
- (3) Motto rumah sakit adalah ' Melayani secara profesional dengan sentuhan insani', sedangkan budaya kerja rumah sakit adalah : Pelayanan dengan penuh BAKTI yaitu: B: Berwibawa; A: Adil; K: Kerjasama; T: Tanggung Jawab; I: Itikad Baik.
- (4) Tujuan Strategis Rumah Sakit Adalah:
- a. meningkatkan mutu pelayanan kesehatan Rumah Sakit Jiwa yang sesuai dengan standar;
- b. meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kesehatan jiwa;
- c. meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana, prasarana, peralatan medis dan penunjang medis rumah sakit;
- d. meningkatkan kualitas Sumber Daya manusia RS sesuai dengan Kompetensinya;
- e. meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan rumah sakit;
- f. mewujudkan Rumah Sakit Jiwa sebagai tempat praktek, magang, penelitian oleh institusi pendidikan; dan
- g. meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kesehatan jiwa.
- (5) Nilai-nilai Dasar rumah sakit adalah:
- a. ketulusan;
- b. kepedulian;
- c. kerendahan hati;
- d. keakraban;
- e. kesportifan;
- f. keterbukaan;
- g. kejujuran;
- h. kerja keras;
- i. keprofesionalan;
- j. kebersamaan.
Bagian Keempat
Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi Rumah Sakit
BAB III - PERATURAN INTERNAL KORPORASI
Pasal 8
- (1) Rumah Sakit berkedudukan sebagai rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Jambi yang merupakan unsur pendukung tugas Gubernur di bidang pelayanan kesehatan, dipimpin oleh seorang Direktur Utama yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Rumah Sakit mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelayanan
kesehatan dengan upaya penyembuhan, pemulihan, peningkatan, pencegahan, pelayanan rujukan, dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat;
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rumah sakit mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Pelayanan Kesehatan;
- b. pelayanan penunjang dalammenyelenggarakan pemerintah provinsi di bidang pelayanan kesehatan ;
- c. penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Pelayanan Kesehatan;
- d. pelayanan medis;
- e. pelayanan penunjang medis dan non medis;
- f. pelayanan keperawatan;
- g. pelayanan rujukan;
- h. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
- i. pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat;
- j. pengelolaan keuangan dan akutansi; dan Pengelolaan urusan kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat, organisasi dan tatalaksana, serta rumah tangga, perlengkapan dan umum.
Bagian Kelima Kedudukan Pemerintah Daerah
BAB III - PERATURAN INTERNAL KORPORASI
Pasal 9
- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup, perkembangan dan kemajuan rumah sakit sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tanggungjawabnya mempunyai kewenangan:
- a. menetapkan peraturan tentang Peraturan Internal dan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit beserta perubahannya;
- b. membentuk dan menetapkan Pejabat Pengelola dan Dewan Pengawas;
- c. melakukan evaluasi atas kinerja RS ,Pejabat Pengelola BLUD Rumah Sakit dan Para Pimpinan RS yang dilakukan minimal 1 (satu) tahun sekali;
- d. memberhentikan Pejabat Pengelola dan Dewan Pengawas karena sesuatu hal yang menurut peraturannya membolehkan untuk diberhentikan;
- e. menyetujui, mensahkan, dan mengumumkan visi dan misi Rumah Sakit kepublik serta melakukan review berkala minimal 1 (satu) tahun sekali atas visi an misi tersebut;
- f. kewenangan mengumumkan visi dan misi ke publikasi didelegasikan kepada Pejabat Pengelola Rumah Sakit;
- g. menyetujui Rencana Strategis dan atau Rencana Strategi Bisnis, kebijakan,dan standar prosedur operasional Rumah Sakit.
- h. kewenangan persetujuan atas kebijakan, Pendidikan para profesional kesehatan serta penelitian, dan mengawai mutu Program yang
11. didelegasikan kepada Direktur Utama Rumah Sakit;
- i. menyetujui dan mensahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran APBD dan anggaran BLUD Rumah Sakit.
- (3) Pemerintah Daerah mengalokasikan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai visi dan misi Rumah Sakit.
- (4) Pemerintah Daerah menyetujui rencana Rumah Sakit untuk mutu dan keselamatan pasien serta menerima laporan dan tindak lanjut tentang program mutu dan keselamatan pasien tersebut.
- (5) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada pegawai yang berprestasi serta memberikan sanksi kepada pegawai yang melanggar ketentuan,pemberian penghargaan dan sanksi dapat didelegasikan kepada Direktur Utama RSJD Provinsi Jambi.
- (6) Pemerintah Daerah bertanggung jawab menutup defisit anggaran Rumah Sakit yang setelah diaudit secara independen bukan disebabkan karena kesalahan dalam pengelolaan.
- (7) Pemerintah Daerah bertanggunggugat atas terjadinya kerugian pihak lain, termasuk pasien, akibat kelalaian dan/ atau kesalahan dalam pengelolaan Rumah Sakit.
Bagian Keenam
Dewan Pengawas
Paragraf 1
Pembentukan Dewan Pengawas
BAB III - PERATURAN INTERNAL KORPORASI
Pasal 10
- (1) Gubernur dapat membentuk Dewan Pengawas Rumah Sakit dengan Surat Keputusan Gubernur atas usulan Direktur Utama.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu unit non struktural yang bersifat independen dan bertanggung jawab kepada Gubernur.
- (3) Keanggotaan Dewan Pengawas berjumlah sebanyak 5 (lima) orang, dan salah seorang diantaranya ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (4) Anggota Dewan Pengawas terdiri dari unsur-unsur:
- a. Pejabat SKPD yang berkaitan dengan kegiatan rumah sakit;
- b. Pejabat dilingkungan satuan kerja pengelola keuangan daerah;
- c. Tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan rumah sakit.
Paragraf 2
Kriteria,Tanggung Jawab,Tugas, Fungsi, Kewajiban dan Kewenangan
BAB III - PERATURAN INTERNAL KORPORASI
Pasal 11
Kriteria yang dapat diusulkan menjadi Dewan Pengawas yaitu :
- a. memiliki dedikasi dan memahami masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan Rumah Sakit, serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- b. mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi anggota pengelola rumah sakit, atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah sehingga menyebabkan suatu badan usaha pailit atau orang yang tidak pernah dihukum melakukan tindak pidana yang merugikan daerah; dan
- c. mempunyai kompetensi dalam bidang manajemen keuangan, sumber daya manusia dan mempunyai komitmen terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik.
BAB III - PERATURAN INTERNAL KORPORASI
Pasal 12
- (1) Dewan Pengawas bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai tugas:
- a. menentukan arah kebijakan rumah sakit;
- b. menyetujui dan mengawasi pelaksanaan rencana strategis;
- c. menilai dan menyetujui pelaksanaan rencana anggaran;
- d. mengawasi pelaksanaan kendali mutu dan kendali biaya;
- e. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban rumah sakit, dan
- f. mengawasi kepatuhan penerapan etika rumah sakit, etika profesi,dan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dewan Pengawas berfungsi sebagai pelaksana yang melaksanakan peran Gubernur dalam bidang pengawasan dan pembinaan yang dapat menjamin perkembangan dan kemajuan Rumah Sakit.
- (4) Dewan Pengawas berkewajiban :
- a. memberikan pendapat dan saran kepada Gubernur mengenai Rencana Bisnis Anggaran yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola;
- b. mengikuti perkembangan kegiatan rumah sakit dan memberikan pendapat serta saran kepada Gubernur mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan rumah sakit;
- c. melaporkan kepada Gubernur tentang kinerja rumah sakit;
- d. memberikan nasehat kepada Direksi dalam melaksanakan pengelolaan rumah sakit;
- e. melakukan evaluasi dan penilaian kinerja baik keuangan maupun non keuangan, serta memberikan saran dan catatan-catatan penting untuk ditindaklanjuti oleh Direksi rumah sakit; dan
- f. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja.
- (5) Dewan Pengawas berwenang ;
- a. memeriksa buku-buku, surat-surat dan dokumen-dokumen;
- b. meminta
PENJELASAN
Pembukaan
pejabat pengelola;
- c. meminta pejabat pengelola dan/atau pejabat lain sepengetahuan pejabat pengelola untuk menghadiri rapat Dewan Pengawas;
- d. mengajukan anggaran untuk keperluan tugas-tugas Dewan Pengawas;
- e. mendatangkan ahli, konsultan atau lembaga independen lainnya jika diperlukan.
- (6) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun dan sewaktuwaktu diperlukan.
## Paragraf 2 Pengangkatan Dan Pemberhentian
##
PENJELASAN
Pasal 13
- (1) Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas dilakukan oleh Gubernur. - (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan Direksi. - (3) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan selama 5 ( lima) tahun,dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya, sesuai dengan surat keputusan dari Gubernur. - (4) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan pejabat pengelola rumah sakit, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada waktu pembentukan Rumah Sakit sebagai BLUD.
PENJELASAN
Pasal 14
- (1) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan sebelum waktunya oleh Gubernur. - (2) Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila: - a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik; - b. tidak melaksanakan ketentuan perundang- undangan; - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan rumah sakit atau; dan - d. dipidana penjara karena dipersalahkan melakukan tindak pidana dan/atau kesalahan yang berkaitan dengan tugasnya melaksanakan pengawasan