PERATURAN DAERAH KABUPATEN BI Nomor 23 Tahun 2003 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERKOTAAN, PASAR DAN PERTAMANAN KABUPATEN MUARO JAMBI (berlaku 15 Desember 2003)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
:
PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
NOMOR 23 TAHUN 2003
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERKOTAAN, PASAR DAN PERTAMANAN KABUPATEN MUARO JAMBI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUARO JAMBI,
- a. bahwa untuk menyelenggarakan kewenangan Daerah dibidang Perkotaan, Pasar dan Pertamanan maka perlu dibentuk organisasi dan tata kerja Dinas Perkotaan, Pasar dan Pertamanan sebagai unit operasional Pemerintah Kabupaten;
- b. bahwa pembentukan organisasi dan tata kerja Dinas sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
3. : 1. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3898);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan
MENETAPKAN :
Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERKOTAAN, PASAR DAN PERTAMANAN KABUPATEN MUARO JAMBI.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal I
Pasal 2
- (1). Susunan organisasi Dinas Perkotaan, Pasar dan Pertamanan adalah:
- a. Kepala Dinas;
- b. Bagian Tata Usaha, membawahi;
- -Sub Bagian Program;
- -Sub Bagian Umum dan Keuangan;
- c. Bidang Tata Bangunan, membawahi;
- -Seksi Perizinan;
- -Seksi Pengawasan;
- d. Bidang Kebersihan dan Pertamanan, membawahi;
- -Seksi Kebersihan;
- -Seksi Pertamanan;
- e. Bidang Penataan Pasar, membawahi;
- -Seksi Pengelolaan;
- -Seksi Pungutan;
- f. Bidang Pemadam Kebakaran, membawahi;
- -Seksi Bimbingan dan Pengawasan;
- -Seksi teknis dan Penanggulangan.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2). Bagan Struktur organisasi Dinas Perkotaan, Pasar dan Pertamanan adalah sebagaimana terlampir dalam Peraturan Daerah ini.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal I
Pasal 3
Dinas Perkotaan, Pasar dan Pertamanan mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga Daerah dibidang Penataan Kota, Pasar dan Pertamanan.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal I
Pasal 4
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 di atas, Dinas Perkotaan, Pasar dan Pertamanan mempunyai fungsi:
- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang tata bangunan;
- b. Perumusan kebijakan teknis dibidang kebersihan dan pertamanan;
- c. Perumusan kebijakan teknis dibidang pengelolaan pasar;
- d. Pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- e. Penyelenggaraan perizinan tata bangunan;
- f. Pelayanan kebersihan dan perparkiran;
- g. Pengelolaan dan pemeliharaan taman;
- h. Pengelolaan tata usaha.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal I
Pasal 5
Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh satuan unit kerja di lingkungan Dinas Perkotaan, Pasar dan Pertamanan.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal I
Pasal 6
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 di atas, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
- a. Penyelenggaraan urusan keuangan;
- b. Penyelenggaraan administrasi kepegawaian;
- c. Pengelolaan administrasi surat menyurat;
- d. Pengelolaan kearsipan;
- e. Pengelolaan perlengkapan.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal I
Pasal 7
Sub Bagian Program mempunyai tugas menyusun perencanaan umum sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dinas.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal I
Pasal 8
Sub Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi surat menyurat, kearsipan, mengelola perlengkapan dan menyelenggarakan administrasi kepegawaian dan keuangan.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal I
Pasal 9
Bidang Tata Bangunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perkotaan, Pasar dan Pertamanan dibidang tata bangunan.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal I
Pasal 10
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 di atas, Bidang Tata Bangunan mempunyai fungsi :
- a. Perumusan kebijakan teknis pendirian bangunan;
- b. Perumusan kebijakan teknis dibidang penggunaan bangunan;
- c. Penyelenggaraan perizinan;
- d. Pengawasan bangunan;
- e. Bimbingan tehnis dalam rangka pendirian bangunan;
- f. Pendataan dan pelaporan.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal I
Pasal 11
Seksi perizinan mempunyai tugas melakukan peninjauan lokasi, mengukur, pemetaan serta menyiapkan bahan administrasi dalam rangka penyelenggaraan perizinan dibidang pendirian, pengembangan dan pemanfaatan bangunan.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal I
Pasal 12
Seksi Pengawasan Bangunan mempunyai tugas menyiapkan bahan pedoman dan petunjuk teknis pendirian, pengembangan dan pemanfaatan bangunan agar sesuai dengan perizinan yang diberikan.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal I
Pasal 13
Bidang Kebersihan dan Pertamanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perkotaan, Pasar dan Pertamanan dibidang Pelayanan kebersihan dan pertamanan.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal I
Pasal 14
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 13 di atas, Bidang Kebersihan dan Pertamanan mempunyai fungsi:
- a. Penyusunan rencana kegiatan pengelolaan kebersihan dan pertamanan;
- b. Bimbingan teknis pengelolaan kebersihan lingkungan;
- c. Peningkatan peran serta masyarakat dibidang kebersihan;
- d. Pengelolaan angkutan sampah dan pelayanan perparkiran;
- e. Pengelolaan tempat pembuangan sampah;
- f. Pemeliharaan sarana dan prasarana kebersihan;
- g. Pengelolaan dan pemeliharaan taman kota;
- h. Penyusunan rencana lokasi pertamanan;
- i. Penyusunan desain taman;
- j. Pengawasan pembangunan taman;
- k. Pemeliharaan tanaman tumbuh pada taman;
- l. Pengembangan tanaman tumbuh pada taman;
- m. Bimbingan teknis perencanaan taman pada tempat umum maupun rumah tangga.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal I
Pasal 15
Seksi kebersihan mempunyai tugas menyiapkan bahan pedoman dan petunjuk teknis, memberikan bimbingan penyuluhan, memberikan pelayanan dibidang kebersihan dan perparkiran.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal I
Pasal 16
Seksi Pertamanan mempunyai tugas menyusun desain, menetapkan lokasi, untuk pembangunan serta melakukan perawatan dan pemeliharaan taman-taman guna keindahan kota.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal I
Pasal 17
Bidang Penataan Pasar mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perkotaan, Pasar dan Pertamanan dibidang Pengelolaan pasar.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal I
Pasal 18
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 di atas, Bidang Penataan Pasar mempunyai tugas:
- a. Inventarisasi data;
- b. Penyusunan rencana kegiatan pengelolaan pasar;
- c. Pengelolaan bangunan pasar;
- d. Pemeliharaan pasilitas pasar;
- e. Penetapan pungutan;
- f. Pengembangan pasar rakyat/tradisional;
- g. Pendataan dan pelaporan.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal I
Pasal 19
Seksi Pengelolaan mempunyai tugas menghimpun data, menyiapkan bahan petunjuk dan memberikan bimbingan, melakukan pengawasan dan pengelolaan pasar milik pemerintah.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal I
Pasal 20
Seksi pungutan mempunyai tugas menghimpun data, melakukan penetapan dan pungutan terhadap iuran retribusi pasar sesuai ketentuan yang berlaku.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal I
Pasal 21
Bidang Pemadam Kebakaran mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perkotaan, Pasar dan Pertamanan dibidang pencegahan dan penanggulangan pemadam kebakaran.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal I
Pasal 22
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 diatas, Bidang Pemadam Kebakaran mempunyai fungsi:
- a. Penyusunan rencana kegiatan pencegahan kebakaran;
- b. Penyusunan rencana kegiatan penanggulangan kebakaran;
- c. Bimbingan teknis pencegahan kebakaran;
- d. Bimbingan teknis penanggulangan kebakaran;
- e. Pengawasan penggunaan alat pemadam kebakaran pada bangunan;
- f. Peningkatan kewaspadaan masyarakat akan bahaya kebakaran;
- g. Pendataan dan Pelaporan.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal I
Pasal 23
Seksi Bimbingan dan Pengawasan mempunyai tugas menyiapkan bahan pedoman dan petunjuk teknis, menyelenggarakan bimbingan penyuluhan tentang kewaspadaan bahaya kebakaran, melakukan pengawasan penggunaan peralatan pencegahan dan peralatan kebakaran.
Seksi Teknis dan Penanggulangan mempunyai tugas menghimpun data dan informasi, mengoperasian mobil dan peralatan serta melakukan tindakan penanggulangan terhadap kebakaran.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal I
Pasal 25
## KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 25
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal I
Pasal 26
Setiap pejabat dilingkungan Dinas wajib melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi dalam pelaksanaan tugas serta membuat laporan tertulis sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan disampaikan kepada pimpinan.
BAB IV - ESELONERING, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN Pasal 27
Pasal 27
Tingkatan eselonering jabatan struktural dilingkungan Dinas Perkotaan, Pasar dan Pertamanan adalah :
- a. Kepala Dinas eselon II.b;
- b. Kepala Bagian/Kepala Bidang eselon III.a.
- c. Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi eselon IV.a.
BAB IV - ESELONERING, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN Pasal 27
Pasal 28
Pejabat dilingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari kalangan Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat-syarat jabatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.
BAB IV - ESELONERING, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN Pasal 27
Pasal 29
Pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud Pasal 28 di atas harus melalui Badan Pertimbangan Kepangkatan dan Jabatan.
BAB V - KETENTUAN PENUTUP Pasal 30
Pasal 30
Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 33 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dinyatakan tidak berlaku lagi.
BAB V - KETENTUAN PENUTUP Pasal 30
Pasal 31
Uraian tugas serta hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang berkenaan dengan pelaksanaannya diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
BAB V - KETENTUAN PENUTUP Pasal 30
Pasal 32
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi.

Penetapan: Ditetapkan di Sengeti pada tanggal 15 Desember 2003

Penandatangan: BUPATI MUARO JAMBI, dto H. AS'AD SYAM

Penetapan: Diundangkan di Sengeti pada tanggal 11 Februari 2004

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI, dto MUCHTAR MUIS LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2004 NOMOR 13 SERI D NOMOR 13 BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERKOTAAN, PASAR DAN PERTAMANAN KABUPATEN MUARO JAMBI LAMPIRANAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI NOMOR : 23 TAHUN 2003 TANGGAL : 15 DESEMBER TAHUN 2003

Penandatangan: ## BUPATI MUARO JAMBI DTO H. AS'AD SYAM
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI NOMOR 23 TAHUN 2003 TENTANG
## ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERKOTAAN, PASAR DAN PERTAMANAN KABUPATEN MUARO JAMBI
## I. PENJELASAN UMUM
Sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka dipandang perlu melakukan penataan terhadap struktur organisasi dan tata kerja Dinas Perkotaan, Pasar dan Pertamanan sebagai unit kerja operasional Pemerintah Kabupaten yang mempunyai fungsi teknis tertentu.
## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 2
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 3
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 4
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 5
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 6
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 7
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 8
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 9
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 10
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 11
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 12
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 13
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 14
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 15
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 16
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 17
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 18
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 18
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 19
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 19
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 20
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 20
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 21
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 21
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 22
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 22
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 23
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 23
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 24
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 24
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 25
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 25
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 26
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 26
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 27
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 28
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 29
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 30
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 31
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 32
Cukup Jelas