Unknown Unknown Nomor 2. Tahun 2016 tentang ARA BARAT PERA TURAN W ALIKOTA BIMA NOMOR 3t.\ TAHUN 2016 TENT ANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA STAF AHLI WALIKOTA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas peran fungsi Staf Ahli Walikota dalam memberikan telaahan kajian masalah Pemerintahan Daerah secara komperehensif sesuai bidang tugasnya, dipandang perlu ditetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Staf Ahli Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Staf Ahli Walikota;
2. Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 5274);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
Menetapkan
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,· Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 183, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 88);
MEMUTUSKAN:
PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA STAF AHLI WALIKOTA.
BAB II - KEDUDUKAN
Pasal 2
Staf ahli berada di bawah dan bertanggungjawab kepada walikota dan secara adrninistratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 3
Staf Ahli Walikota, terdiri atas:
- a. Staf Ahli Walikota Bidang Pernerintahan, Hukurn dan Politik;
- b. Staf Ahli W alikota Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pernbangunan; dan
- c. Staf Ahli Walikota Bidang Kesejahteraan Rakyat, Kernasyarakatan dan Surnber Daya Manusia.
Bagian Kesatu Staf Ahli Walikota Bidang Pernerintahan, Hukurn dan Politik
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 4
- (1) Staf Ahli Walikota Bidang Pernerintahan, Hukurn dan Politik rnempunyai tugas rnernbantu walikota rnernberikan rekornendasi terhadap isu-isu strategis kepada Walikota mengenai Pemerintahan, Hukum dan Politik.
- (2) Staf Ahli Walikota Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan rencana kerja sebagai pedoman dalam memberikan telaahan kepada Walikota;
- b. pelaksanaan inventarisasi permasalahan bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
- c. pengkajian dan analisis permasalahan bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
- d. perumusan telaahan/kajian di bidang pemerintahan, hukum dan politik;
- e. pelaksanaan pemberian saran, pertimbangan dan masukan terhadap isu-isu di bidang pemerintahan, hukum dan politik; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota. terkait dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Kedua Staf Ahli Walikota Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 5
- ( 1) Staf Ahli W alikota Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan mempunyai tugas membantu walikota memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Walikota mengenai ekonomi, keuangan dan pembangunan.
- (2) Staf Ahli Walikota Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan rencana kerja sebagai pedoman dalam memberikan telaahan kepada Walikota;
- b. pelaksanaan inventarisasi permasalahan bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan;
- c. pengkajian dan analisis permasalahan bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan;
- d. perumusan telaahan/kajian di bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan;
- e. pelaksanaan pemberian saran, pertimbangan dan masukan terhadap isu-isu di bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Ketiga Staf Ahli Walikota Bidang Kesejahteraan Rakyat, Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 6
- (1) Staf Ahli Walikota Bidang Kesejahteraan Rakyat, Kemasyarakatan dan Sumber daya Manusia mempunyai tugas membantu walikota memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis mengenai kesejahteraan rakyat, kemasyarakatan dan sumber daya manusia.
- (2) Staf Ahli W alikota Bidang Kesejahteraan Rakyat, Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan rencana kerja sebagai pedoman dalam memberikan telaahan kepada W alikota;
- b. pelaksanaan inventarisasi permasalahan bidang kesejahteraan rakyat, kemasyarakatan dan sumber daya manusia;
- c. pengkajian dan analisis permasalahan bidang kesejahteraan rakyat, kemasyarakatan dan sumber daya manusia;
- d. perumusan telaahan/kajian di bidang kesejahteraan rakyat, kemasyarakatan dan sumber daya manusia;
- e. Pelaksanaan pemberian saran, pertimbangan dan masukan terhadap isu-isu di bidang kesejahteraan rakyat, kemasyarakatan dan sumber daya manusia;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Keempat Kesekretariatan Staf Ahli Walikota
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 7
- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, Staf Ahli Walikota dibantu oleh staf.
- (2) Penempatan Staf pada Staf Ahli Walikota
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 8
Staf ahli dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi lain sesuai dengan tugasnya.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9
Pada saat Peraturan W alikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2014 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Staf Ahli Walikota Bima (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2014 Nomor 170), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bima.

Penetapan: Diundangkan di Kota Bima pada tanggal 3o Novethbtr 2016 4, M. QURAIS H. ABIDIN

Penetapan: Ditetapkan di Kota Bima pada tanggal 30 \\lovetnber- 2016

Penandatangan: I· WALIKOTA BIMA, ¥

Penandatangan: Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA, BERITA DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2016 NOMOR 2.0)Z v LAMPI RAN PERATURAN WALIKCYl'A BIMA NOMOR TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA STAF AHLI WAUKCYl'A

Penandatangan: ## BAGAN STRUKTUR ORGANISASI STAF AHLI WALIKOTA