PERATURAN DAERAH KABUPATEN MA Nomor 6 Tahun 2013 tentang PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH DHARMASRAYA MANDIRI (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI DHARMASRAYA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR 6 TAHUN 2013
TENTANG
PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH DHARMASRAYA MANDIRI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI DHARMASRAYA,
:
- a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara bersamaan dengan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Daerah serta pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, diperlukan upaya serta usaha untuk menggali sumbersumber Pendapatan Daerah;
- b. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan dan menggali sumber-sumber Pendapatan Daerah tersebut perlu dibentuk Perusahaan Daerah dan mengembangkan berbagai unit usahanya yang tergabung dalam bentuk Holding Company;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pendirian Perusahaan Daerah Dharmasraya Mandiri;
4. : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4353);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Tata Cara Kerjasama antar Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Milik Perusahaan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 10 Tahun 2008 tentang Teknik Pembentukan dan Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2008 Nomor 10);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 22);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA dan
BUPATI DHARMASRAYA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH DHARMASRAYA MANDIRI.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Dharmasraya.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.
3. Bupati adalah Bupati Dharmasraya.
4. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Dharmasraya Mandiri.
5. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah Organ Perusahaan Daerah yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi dalam batas yang ditentukan dalam anggaran dasar.
6. Holding Company adalah satu kesatuan produksi yang terdiri dari berbagai sektor usaha yang dikelola oleh Perusahaan Daerah yang menjadi Perusahaan Utama yang membawahi beberapa unit usaha yang tergabung dalam Perusahaan Daerah.
7. Direksi adalah Organ Perusahaan Daerah yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perusahaan Daerah untuk kepentingan Perusahaan Daerah, sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan Daerah serta mewakili Perusahaan Daerah, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar perusahaan.
8. Direktur Utama adalah Direktur Utama Perusahaan Daerah.
9. Direktur adalah Direktur Perusahaan Daerah.
10. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah.
11. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Daerah.
12. Saham Prioritas adalah saham yang diutamakan dalam pemilikan modal yang hanya dapat dimiliki oleh pemerintah daerah.
13. Saham Biasa adalah bukti pemilikan modal yang memberi hak atas deviden menurut besar dan kecilnya modal yang disetor.
14. Deviden adalah Bagian laba yang diterima/diperoleh oleh Pemegang Saham pada Perusahaan Daerah.
PENDIRIAN, BENTUK, NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN Bagian Kesatu
Pendirian dan Bentuk
BAB II - PENDIRIAN, BENTUK, NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN Bagian Kesatu
Pasal 2
Dengan Peraturan Daerah ini didirikan Perusahaan Daerah.
BAB II - PENDIRIAN, BENTUK, NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN Bagian Kesatu
Pasal 3
Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah berbentuk Badan Hukum yang berhak dan berkewajiban melakukan usaha-usaha
BAB II - PENDIRIAN, BENTUK, NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN Bagian Kesatu
Pasal 4
- (1) Nama Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah Perusahaan Daerah Dharmasraya Mandiri selanjutnya disebut PD. Dharmasraya Mandiri.
- (2) Perusahaan Daerah berkedudukan dan berkantor di Kabupaten, dengan persetujuan Bupati dan DPRD dapat mendirikan anak perusahaan, membuka cabang-cabang atau perwakilan didalam dan diluar wilayah daerah.
- (3) Sistem dan tata cara mendirikan anak Perusahaan dan membuka cabang-cabang atau perwakilan perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB III - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 5
Maksud didirikannya Perusahaan Daerah adalah untuk mendorong bermanfaatnya secara optimal potensi daerah, dan berperannya aktifitas ekonomi lainnya dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat serta pendapatan asli daerah, membuka lapangan kerja, menyelenggarakan pemenuhan kebutuhan serta mencari keuntungan dengan
BAB III - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 6
Perusahaan Daerah bertujuan:
- a. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- b. meningkatkan perekonomian rakyat;
- c. meningkatkan pendapatan daerah;
- d. menyerap tenaga kerja.
BAB IV - BIDANG USAHA
Pasal 7
Perusahaan Daerah bergerak dibidang usaha:
- a. bidang pertanian
- b. bidang pertambangan dan energi;
- c. perdagangan dan jasa;
- d. jasa kontruksi dan konsultansi;
- e. jasa pariwisata dan perhotelan;
- f. keuangan;
- g. bidang kehutanan;
- h. industri;
- i. jasa transportasi;
- j. properti.
BAB IV - BIDANG USAHA
Pasal 8
- (1) Bidang Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi:
- a. usaha bidang Pertanian:
1. membangun perkebunan kelapa sawit, karet, kakao dan lain-lain;
2. usaha bidang peternakan dan perikanan,
3. usaha bidang tanaman pangan dan hortikultura.
- b. usaha bidang pertambangan dan energi:
1. mengelola usaha pertambangan logam dan non logam;
2. membangun dan mengelola sumber-sumber energi.
- c. usaha perdagangan dan jasa:
1. usaha perdagangan besar dan menengah;
2. usaha penumpukan bahan bakar minyak.
- d. usaha jasa kontruksi dan konsultansi:
1. jasa pemborongan;
2. jasa konsultansi.
- e. usaha jasa pariwisata dan perhotelan:
1. membangun dan mengelola objek wisata;
2. biro perjalanan;
3. perhotelan.
- f. usaha keuangan:
1. penyertaan modal Ventura;
2. perbankan.
- g. usaha bidang kehutanan:
1. pengelolaan hasil hutan ikutan;
2. pengelolaan hutan tanaman industri.
- h. usaha industri; pengolahan hasil pertanian dan turunannya;
- i. usaha jasa transportasi:
1. angkutan barang dan orang;
2. pergudangan.
- j. Usaha Properti;
1. pertokoan;
2. perumahan.
- (2) Pengelolaan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk Holding Company Perusahaan Daerah.
BAB IV - BIDANG USAHA
Pasal 9
Penetapan dan pengembangan unit usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan dari Bupati dan DPRD.
BAB IV - BIDANG USAHA
Pasal 10
- (1) Perusahaan Daerah dalam melaksanakan usahanya dapat bekerjasama dengan orang pribadi dan atau Badan Hukum sesuai dengan prinsip ekonomi perusahaan atas dasar saling menguntungkan sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Daerah.
- (2) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Bupati.
BAB V - MODAL
Pasal 11
- (1) Modal Perusahaan Daerah bersumber dari:
- a. Kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan;
- b. Pinjaman dari lembaga keuangan yang sah;
- c. Kerjasama dengan orang pribadi, Badan Hukum dan Pemerintah Daerah lainnya; dan
- d. Penjualan saham-saham kepada pihak lain;
- (2) Modal Perusahaan Daerah yang seluruhnya terdiri dari kekayaan daerah yang dipisahkan tidak terdiri atas sahamsaham.
- (3) Apabila modal Perusahaan Daerah terdiri atas kekayaan beberapa daerah yang dipisahkan, modal tersebut terdiri atas saham-saham.
- (4) Saham-saham sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikeluarkan dengan saham 'atas nama'.
- (5) Semua alat liquide Perusahaan Daerah disimpan pada Bank yang ditunjuk oleh Bupati.
BAB V - MODAL
Pasal 12
- (1) Modal dasar Perusahaan Daerah ditetapkan sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu milyar rupiah) dan dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan penambahan setelah mendapat persetujuan DPRD.
BAB V - MODAL
Pasal 13
- (1) Besarnya modal Perusahaan Daerah yang bersumber dari kerjasama dengan orang pribadi, Badan Hukum dan Pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c paling tinggi 49% (empat puluh sembilan persen) dari jumlah modal keseluruhan.
- (2) Penyertaan modal dalam bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Bupati.
SAHAM-SAHAM
BAB VI - SAHAM-SAHAM
Pasal 14
- (1) Apabila Modal Perusahaan Daerah terdiri dari sahamsaham, maka saham-saham yang dikeluarkan adalah saham prioritas dan saham biasa.
- (2) Saham-saham prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Saham prioritas sekurang-kurangnya berjumlah 51% (lima puluh satu persen) dari keseluruhan saham perusahaan.
- (4) Saham prioritas dapat dikonversi menjadi saham biasa atas persetujuan Bupati.
- (5) Saham biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dimiliki oleh Pemerintah Daerah lainnya, Warga Negara Republik Indonesia dan Badan Hukum yang didirikan
BAB VI - SAHAM-SAHAM
Pasal 15
- (1) Badan Hukum koperasi dan lain-lain badan amal diprioritaskan untuk memiliki saham biasa.
- (2) Bagi orang pribadi dilarang memiliki saham biasa lebih dari 10% (sepuluh persen), kecuali atas izin Bupati.
- (3) Pembayaran saham dengan cara goodwill tidak diperbolehkan.
BAB VI - SAHAM-SAHAM
Pasal 16
- (1) Nilai Nominal saham prioritas sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) per lembar, dan nilai nominal saham biasa sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) per lembar.
- (2) Saham prioritas tidak dapat dipindah tangankan.
BAB VI - SAHAM-SAHAM
Pasal 17
- (1) Saham-saham biasa yang telah dikeluarkan dan dijual, didaftarkan atas nama pemiliknya dan ditandatangani oleh Direksi.
- (2) Surat-surat bukti saham yang rusak atau hilang dapat diganti dengan yang baru oleh Direksi, atas nama dan dengan biaya ditanggung sendiri oleh yang memintanya.
- (3) Duplikat surat bukti tidak dikeluarkan sebelum satu tahun setelah pengumuman pertama tentang hilang aslinya, dan duplikat diberi nomor yang sama dengan aslinya yang diganti.
- (4) Untuk tiap-tiap saham dikeluarkan satu surat saham yang dilengkapi dengan seperangkat tanda deviden sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VI - SAHAM-SAHAM
Pasal 18
- (1) Pemindahan saham kepada pihak lain, dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan diketahui oleh Direksi.
- (2) Setiap pemindahan saham dicatat pada surat-surat bukti dan dalam daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1).
BAB VII - DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH Bagian Kesatu Pengangkatan
Pasal 19
- (1) Perusahaan Daerah dipimpin oleh Direksi.
- (2) Jumlah anggota Direksi paling banyak 3 (tiga) orang.
- (3) Salah seorang anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai Direktur Utama dan yang lainnya sebagai Direktur.
BAB VII - DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH Bagian Kesatu Pengangkatan
Pasal 20
Untuk dapat diangkat sebagai Direksi harus memenuhi syaratsyarat sebagai berikut :
- a. Warga Negara Indonesia (WNI);
- b. memiliki keahlian dan kompetensi serta mempunyai akhlak dan moral yang baik;
- c. membuat dan menyajikan proposal tentang visi, misi dan strategi perusahaan;
- d. mempunyai pengalaman kerja sebagai pemimpin perusahaan minimal 5 tahun yang dibuktikan dengan surat keterangan dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
- e. bertempat tinggal di tempat kedudukan perusahaan daerah;
- f. tidak diperkenankan merangkap pekerjaan atau jabatan lainnya dilingkungan pemerintah daerah;
- g. tidak pernah melakukan kegiatan yang merugikan kepentingan negara atau tindakan-tindakan yang tercela;
- h. tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana;
- i. tidak terikat hubungan keluarga dengan bupati atau dengan anggota direksi atau dengan anggota badan pengawas lainnya sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar, jika sesudah pengangkatan mereka masuk dalam hubungan keluarga yang terlarang itu, maka untuk dapat melanjutkan jabatannya diperlukan izin tertulis dari Bupati.
BAB VII - DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH Bagian Kesatu Pengangkatan
Pasal 21
- (1) Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Badan Pengawas dan/atau pemegang saham
- (2) Anggota Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati setelah
BAB VII - DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH Bagian Kesatu Pengangkatan
Pasal 22
- (1) Anggota Direksi dapat menduduki jabatan Direksi paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan dalam kedudukan yang sama di Perusahaan Daerah.
- (2) Dikecualikan dari ayat (1) apabila Direktur diangkat menjadi Direktur Utama.
- (3) Masa Jabatan Direksi ditetapkan selama 4 (empat) tahun.
- (4) Pengangkatan untuk masa jabatan yang kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah setiap tahunnya dan setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pengawas dan/atau RUPS.
Bagian Kedua Tugas dan Wewenang
BAB VII - DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH Bagian Kesatu Pengangkatan
Pasal 23
Direksi dalam mengelola Perusahaan Daerah mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan perusahaan daerah;
- b. menyampaikan rencana kerja 5 (lima) tahunan dan rencana kerja anggaran perusahaan daerah kepada Badan Pengawas;
- c. melakukan perubahan terhadap program kerja setelah mendapat persetujuan badan pengawas;
- d. membina pegawai;
- e. mengurus dan mengelola kekayaan perusahaan daerah;
- f. menyelenggarakan administrasi umum keuangan;
- g. mewakili perusahaan daerah baik didalam dan diluar pengadilan;
- h. menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk neraca dan perhitungan laba/rugi kepada badan pengawas.
BAB VII - DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH Bagian Kesatu Pengangkatan
Pasal 24
Direksi dalam mengelola Perusahaan Daerah mempunyai wewenang sebagai berikut:
- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai;
- b. mengangkat, memberhentikan dan memindahtugaskan pegawai dari jabatan dibawah Direksi;
- c. menandatangani Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi;
- d. menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain.
Bagian Ketiga
Penghasilan dan Hak-hak Direksi
BAB VII - DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH Bagian Kesatu Pengangkatan
Pasal 25
- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari:
- a. gaji;
- b. tunjangan;
- c. penghasilan lainnya.
- (2) Jenis dan besarnya tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diusulkan oleh Badan Pengawas kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan.
Bagian Keempat
C u t i
BAB VII - DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH Bagian Kesatu Pengangkatan
Pasal 26
- (1) Direksi memperoleh hak cuti sebagai berikut:
- a. cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja;
- b. cuti besar/cuti panjang, selama 2 (dua) bulan untuk setiap satu kali masa jabatan;
- c. cuti bersalin selama 3 (tiga) bulan bagi Direktris;
- d. cuti alasan penting;
- e. cuti sakit.
- (2) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas.
- (4) Direksi selama melaksanakan cuti mendapatkan penghasilan penuh dari Perusahaan Daerah.
Bagian Kelima
Pemberhentian
BAB VII - DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH Bagian Kesatu Pengangkatan
Pasal 27
- (1) Direksi dapat diberhentikan oleh Bupati dengan alasan:
- a. atas permintaan sendiri;
- b. meninggal dunia;
- c. karena gangguan kesehatan yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan tugasnya;
- d. tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
- e. terlibat/melakukan suatu tindakan yang merugikan perusahaan daerah atau bertentangan dengan kepentingan negara;
- f. dihukum pidana
BAB VII - DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH Bagian Kesatu Pengangkatan
Pasal 28
Bupati paling lama 12 (dua belas) hari kerja setelah menerima laporan hasil pemeriksaan Badan Pengawas, sudah mengeluarkan:
- a. Keputusan Bupati tentang Pemberhentian sebagai Direksi bagi Direksi yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf f;
- b. Keputusan Bupati tentang Pemberhentian sementara sebagai direksi bagi direksi yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf e.
BAB VII - DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH Bagian Kesatu Pengangkatan
Pasal 29
- (1) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, diberhentikan dengan hormat.
- (2) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f, diberhentikan dengan tidak hormat.
- (3) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b, selain diberikan uang duka sebesar 3 (tiga) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir juga diberikan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara proporsional sesuai masa jabatannya.
- (4) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c, selain diberikan uang pesangon sebesar 5 (lima) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir juga diberikan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara proporsional sesuai masa jabatannya.
- (5) Direksi yang diberhentikan karena habis masa jabatannya dan tidak diangkat kembali diberikan uang penghargaan sesuai dengan kemampuan Perusahaan Daerah.
BAB VII - DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH Bagian Kesatu Pengangkatan
Pasal 30
Paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Direksi berakhir, Badan Pengawas sudah mengajukan calon Direksi kepada Bupati.
BAB VII - DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH Bagian Kesatu Pengangkatan
Pasal 31
- (1) Bupati mengangkat Pelaksana Tugas (PLT), apabila Direksi diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir.
- (2) Pengangkatan pelaksana tugas ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk masa jabatan paling lama 3 (tiga) bulan.
Umum
BAB VIII - PENGAWASAN Bagian Kesatu
Pasal 32
- (1) Pengawasan terhadap Perusahaan Daerah dilakukan oleh Bupati
- (2) Untuk membantu Bupati melakukan pengawasan dibentuk Badan Pengawas.
- (3) Badan Pengawas melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku terhadap Perusahaan Daerah dan menjalankan Keputusan serta petunjuk-petunjuk dari Bupati.
- (4) Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Bupati.
- (5) Sebelum Anggota Badan Pengawas menjalankan tugasnya terhadap Perusahaan Daerah terlebih dahulu dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan oleh Bupati.
- (6) Pengangkatan Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB VIII - PENGAWASAN Bagian Kesatu
Pasal 33
Untuk dapat diangkat sebagai Anggota Badan Pengawas, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. Warga Negara Indonesia (WNI);
- b. Memiliki keahlian dan kompetensi serta mempunyai akhlak dan moral yang baik;
- c. Bertempat tinggal ditempat kedudukan Perusahaan Daerah;
- d. Tidak pernah melakukan kegiatan yang merugikan negara dan atau tindakan-tindakan yang tercela di bidang Perusahaan Daerah;
- e. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati atau dengan Badan Pengawas lainnya atau dengan Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar;
- f. Mempunyai dedikasi, cakap dan kemampuan untuk menjalankan Kebijaksanaan Badan Pengawas mengenai pembinaan dan pengawasan Perusahaan Daerah;
- g. Tidak memiliki kepentingan yang bertentangan dan atau mengganggu kepentingan Perusahaan Daerah;
BAB VIII - PENGAWASAN Bagian Kesatu
Pasal 34
- (1) Jumlah anggota Badan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang yang terdiri dari Ketua dan Anggota.
- (2) Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur-unsur pejabat pemerintah daerah/instansi lain yang kegiatannya berhubungan dengan Pemerintah Kabupaten dan unsur independen.
- (3) Usulan pengangkatan Anggota Badan Pengawas disampaikan oleh suatu Tim / Panitia yang dibentuk untuk itu kepada Bupati dengan melampirkan keterangan/identitas calon anggota Badan Pengawas yang bersangkutan, berupa:
- a. daftar riwayat hidup lengkap yang memuat nama, pendidikan dan pengalaman kerja;
- b. surat pernyataan yang bersangkutan yang menyatakan bahwa antara calon anggota badan pengawas dengan anggota direksi tidak mempunyai hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus keatas maupun lurus kesamping menantu atau ipar;
- c. pendapat saran dan perimbangan lainnya atas calon yang diusulkan;
- d. pas photo ukuran 4 x 6 cm.
BAB VIII - PENGAWASAN Bagian Kesatu
Pasal 35
- (1) Anggota Badan Pengawas diangkat oleh Bupati untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun.
- (2) Badan Pengawas diangkat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan.
- (3) Pengangkatan Badan Pengawas untuk masa jabatan yang kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan apabila:
- a. mampu mengawasi Perusahaan Daerah sesuai dengan Program Kerja;
- b. mampu memberikan saran kepada Direksi agar Perusahaan Daerah mampu bersaing dengan Perusahaan lainnya;
- c. mampu memberikan pendapat mengenai peluang usaha yang menguntungkan dimasa yang akan datang.
Bagian Kedua
Tugas dan Wewenang
BAB VIII - PENGAWASAN Bagian Kesatu
Pasal 36
Badan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengawasi kegiatan operasional Perusahaan Daerah;
- b. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap pengangkatan dan pemberhentian Direksi;
- c. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap program kerja dan anggaran Perusahaan Daerah serta perubahan / tambahan dan laporan-laporan yang diajukan oleh Direksi;
- d. mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran Perusahaan Daerah serta menyampaikan hasil penilaiannya kepada Bupati dengan tembusan kepada Direksi Perusahaan Daerah;
- e. mengikuti perkembangan kegiatan Perusahaan Daerah dan dalam hal Perusahaan Daerah menunjukkan gejala kemunduran segera melaporkan kepada Bupati yang disertai dengan saran mengenai langkah-langkah perbaikan yang perlu ditempuh;
- f. memberikan laporan kepada Bupati secara berkala (tri wulan dan tahunan) serta serta pada setiap waktu yang diperlukan mengenai Perkembangan Perusahaan Daerah dan hasil pelaksanaan tugas Badan Pengawas Perusahaan Daerah;
- g. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap Laporan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi;
- h. memberikan pendapat dan saran atas laporan kinerja Perusahaan Daerah.
BAB VIII - PENGAWASAN Bagian Kesatu
Pasal 37
Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Badan Pengawas wajib
BAB VIII - PENGAWASAN Bagian Kesatu
Pasal 38
Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Badan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut:
- a. memberi peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
- b. memeriksa Direksi yang diduga merugikan Perusahaan;
- c. mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah;
- d. menerima atau menolak pertanggung jawaban keuangan dan program kerja Direksi tahun berjalan;
- e. meminta
PENJELASAN
Pembukaan
dari Direksi Perusahaan Daerah mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perusahaan Daerah.
## Bagian Ketiga Sekretariat Badan Pengawas
##
PENJELASAN
Pasal 39
- (1) Untuk membantu tugas-tugas Badan Pengawas dibentuk Sekretariat Badan Pengawas. - (2) Sekretariat Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris. - (3) Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Sekretaris Badan Pengawas dapat dibantu oleh 2 (dua) orang anggota Sekretariat. - (4) Honorarium Anggota Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Badan Pengawas dan dibebankan kepada Perusahaan Daerah. - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukkan Sekretaris Badan Pengawas dan Sekretariat Badan Pengawas diatur dengan Peraturan Bupati. ## Bagian Keempat Penghasilan
PENJELASAN
Pasal 40
Badan Pengawas karena tugasnya menerima honorarium.
PENJELASAN
Pasal 41
- (1) Ketua Badan Pengawas menerima honorarium sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari gaji Direktur Utama. - (2) Anggota Badan Pengawas menerima honorarium sebesar 35% (tiga puluh lima perseratus) dari gaji Direktur Utama. - (3) Sekretaris Badan Pengawas menerima honorarium sebesar 25 % (dua puluh lima perseratus) dari gaji Direktur Utama.
PENJELASAN
Pasal 42
- (1) Selain honorarium, kepada Badan Pengawas setiap tahun diberikan jasa produksi. - (2) Besarnya jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 20 % (dua puluh perseratus) dari dana kesejahteraan. ## Bagian Kelima ## Pemberhentian
PENJELASAN
Pasal 43
Anggota Badan Pengawas berhenti atau dapat diberhentikan oleh Bupati meskipun masa jabatannya belum berakhir, dengan alasan: - a.
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Pasal 49

- (1) Direksi mengangkat dan memberhentikan pimpinan Unit atau Manajer dan Pegawai Perusahaan Daerah berdasarkan ketentuan-ketentuan pokok Kepegawaian yang berlaku bagi Perusahaan Daerah.
- (2) Ketentuan-ketentuan pokok kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direksi dan berlaku setelah mendapat pengesahan dari Bupati.

## Pasal 50

Gaji dan penghasilan-penghasilan lainnya bagi Direksi dan Pegawai Perusahaan Daerah ditetapkan oleh Bupati berdasarkan ketentuan pokok kepegawaian Perusahaan Daerah.

## Pasal 51

- (1) Direksi memerlukan persetujuan dan atau pemberian kuasa dari Bupati dalam hal:
- a. mengadakan perjanjian dengan pihak ketiga, kecuali perjanjian pengadaan barang dan jasa untuk kebutuhan perusahaan daerah;
- b. mengadakan pinjaman dan pengeluaran obligasi;

- c. memindah tangankan atau membebani benda tak bergerak;
- d. mengadakan investasi baru;
- e. penyertaan modal dalam perusahaan lain.
- (2) Persetujuan dan atau pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan dari Badan Pengawas.
- (3) Dalam hal Direksi tidak melaksanakan ketentuanketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama tindakan direksi tersebut dianggap tidak mewakili Perusahaan Daerah menjadi tanggung jawab pribadi Anggota Direksi yang bersangkutan.

## Pasal 52

Direksi mewakili Perusahaan Daerah didalam dan diluar Pengadilan dan dapat menyerahkan kuasa mewakili tersebut kepada seorang anggota Direksi atau kepada seseorang / beberapa orang Pegawai Perusahaan Daerah yang khusus ditunjuk untuk itu dan atau kepada orang / badan hukum lain diluar Perusahaan Daerah.

## BAB X

## RENCANA ANGGARAN PERUSAHAAN (RAP), LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN DAN LAPORAN BERKALA

## Pasal 53

Tahun Buku Perusahaan Daerah adalah 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

## Pasal 54

- (1) Paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Tahun Buku Baru mulai berlaku, Rencana Anggaran Perusahaan (RAP) disampaikan oleh Direksi kepada Bupati melalui Badan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan.
- (2) Perubahan atau tambahan Anggaran Perusahaan Daerah yang terjadi dalam tahun anggaran yang sedang berjalan harus disampaikan oleh Direksi kepada Bupati melalui Badan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan.
- (3) Rencana Anggaran Perusahaan Daerah, Perubahan Anggaran Perusahaan disetujui oleh Bupati.

## Pasal 55

Bupati wajib memberikan penilaian atas laporan keuangan tahunan serta laporan lainnya dari Perusahaan Daerah dalam batas waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah menerima laporan dari Direksi Perusahaan Daerah dan tembusannya disampaikan kepada Badan Pengawas.

## Pasal 56

- (1) Laporan-laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dan Pasal 55 disampaikan tepat pada waktunya.
- (2) Bentuk laporan serta prosedur penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

## Pasal 57

- (1) Setiap perubahan baik yang diakibatkan oleh transaksi maupun oleh kejadian lainnya dalam Perusahaan Daerah mempengaruhi aktiva, modal, biaya dan pendapatan harus dibukukan atas dasar sistem akuntansi yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Sistem akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dan dilaksanakan oleh Direksi berdasarkan prinsip-prinsip Akuntansi Perusahaan yang berlaku umum.

## Pasal 58

- (1) Penggunaan laba bersih Perusahaan Daerah yang diperoleh selama satu tahun buku telah disahkan oleh Bupati ditetapkan sebagai berikut:
- a. untuk pemegang saham... 67%
3. b.
4. untuk dana cadangan ... 20%
5. c.
6. untuk dana kesejahteraan ... 10%
- d. untuk dana sosial ... 3%
- (2) Bagian dari laba bersih Perusahaan Daerah yang menjadi hak Pemerintah Daerah dimasukkan kedalam APBD melalui Kas Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berjalan.
- (3) Bagian laba untuk dana kesejahteraan diberikan kepada Direksi, Badan Pengawas dan Pegawai Perusahaan.
- (4) Besarnya pembagian laba sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diusulkan oleh Direksi kepada Badan Pengawas dan disetujui oleh Bupati.

- (5) Pembagian laba untuk dana sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diusulkan oleh Direksi kepada Badan Pengawas dan disetujui oleh Bupati.

## Pasal 59

- (1) Direksi mengusulkan kepada Bupati melalui Badan Pengawas mengenai harta kekayaan Perusahaan Daerah yang tidak mempunyai nilai ekonomis untuk dihapus/dijual.
- (2) Tata cara penghapusan kekayaan Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## BAB XI

## RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

## Pasal 60

- (1) Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) terdiri dari :
- a. RUPS Tahunan;
- b. RUPS Luar Biasa;
- (2) RUPS tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
- (3) Dalam RUPS tahunan harus diajukan semua dokumen dari laporan tahunan Perusahaan Daerah.
- (4) RUPS luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perusahaan Daerah.
- (5) Tata tertib rapat umum pemegang saham diatur oleh Direksi bersama Badan Pengawas dan berlaku setelah mendapat persetujuan dari Bupati.

## Pasal 61

- (1) Keputusan dalam rapat umum pemegang saham diambil dengan kata mufakat.
- (2) Apabila kata mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka pendapat-pendapat yang dikemukakan dalam musyawarah disampaikan kepada Bupati.

- (3) Dalam hal tidak tercapainya kata mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati mengambil keputusan dengan memperhatikan pendapat-pendapat yang dikemukakan dalam musyawarah.

## BAB XII

## PEMBEBANAN ANGGARAN PERUSAHAAN DAERAH

## Pasal 62

Tata cara penjualan, pemindahtanganan atau pembebanan atas aktiva tetap Perusahaan Daerah serta penerimaan pinjaman jangka menengah / panjang dan pemberian pinjaman dalam bentuk dan cara apapun serta tidak menagih lagi dan penghapusan dari pembukuan piutang dan persediaan barang oleh Perusahaan Daerah diatur oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 63

Pengadaan/pembelian barang, jasa dan pekerjaan pemborongan untuk keperluan Perusahaan Daerah diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB XIII KETENTUAN PEMBUBARAN

## Pasal 64

- (1) Pembubaran Perusahaan Daerah dan penunjukan Likuidaturnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Semua kekayaan Perusahaan Daerah setelah diadakan Likuidasi dibagi menurut perimbangan nilai nominal saham-saham.
- (3) Pertanggungjawaban Likuidasi dilakukan oleh Likuidatur kepada Bupati dengan memberikan pembebanan tanggung jawab tentang pekerjaan yang telah diselesaikan.
- (4) Dalam hal Likuidasi, Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas kerugian yang diderita oleh pihak ketiga apabila kerugian itu disebabkan oleh neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan tidak menggambarkan keadaan perusahaan yang sebenarnya.

## BAB XIV

## KETENTUAN SAKSI

## Pasal 65

- (1) Semua Pegawai Perusahaan Daerah termasuk Anggota Direksi yang tidak dibebani tugas menyimpan uang, suratsurat berharga dan barang-barang Perusahaan Daerah lainnya, yang karena tindakan-tindakan melawan hukum atau melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepadanya dengan langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian kepada Perusahaan Daerah diwajibkan mengganti kerugian tersebut.
- (2) Selain sanksi ganti kerugian sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada yang bersangkutan dikenakan sanksi sebagai berikut :
- a. sanksi administrasi;
- b. sanksi pidana.

## Pasal 66

- (1) Bagi Pegawai Perusahaan Daerah termasuk anggota Direksi, kepadanya selain tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, kepadanya juga diberikan sanksi administrasi berupa peringatan, teguran, skorsing dan pemberhentian.
- (2) Apabila setelah dilakukan tuntutan ganti rugi dan pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ternyata berdasarkan hasil pemeriksaan/audit yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang ditemui adanya indikasi perbuatan pidana, maka yang bersangkutan diancam dengan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 67

- (1) Pegawai Perusahaan Daerah yang dibebani tugas penyimpanan, pembayaran atau penyerahan uang atau Surat-surat berharga milik Perusahaan Daerah yang disimpan dalam gudang atau tempat penyimpanan Perusahaan Daerah yang khusus dan semata-mata digunakan untuk keperluan itu, bertanggungjawab kepada Badan Pengawas.

- (2) Semua surat bukti dan surat lainnya bagaimana pun juga sifatnya yang termasuk dalam tata buku dan administrasi Perusahaan Daerah disimpan ditempat kedudukan Perusahaan Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk oleh Bupati, kecuali jika untuk sementara dipindahkan ke Badan Pengawas untuk kepentingan pemeriksaan.
- (3) Pemegang Kas adalah Perusahaan Daerah, sedangkan Bankir adalah Bank Nagari (BPD) atau Bank lainnya yang ditunjuk Direksi atas persetujuan Bupati.

## BAB XV KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 68

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung

pada tanggal 2013

BUPATI DHARMASRAYA,

H. ADI GUNAWAN

Diundangkan di Pulau Punjung pada tanggal 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA

Ir. H. BENNY MUKHTAR,MM. Pembina Utama Madya NIP. 19560815 198610 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2013 NOMOR ...

## PENJELASAN

## ATAS

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR TAHUN 2013

TENTANG

## PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH DHARMASRAYA MANDIRI

## I. UMUM

Dengan perubahan paradigma yang sedang terjadi dewasa ini, Pemerintah Daerah dituntut untuk berupaya memberdayakan BUMD selaku salah satu pilar usaha ekonomi di Daerah. Pemberdayaan dan pengembangan BUMD tersebut dilakukan diantaranya dengan meningkatkan profesionalisme manajemen, efesiensi, dan efektivitas kegiatan operasional dalam rangka peningkatan kinerja secara umum, sehingga dapat memberikan kontribusi yang optimal terhadap pembangunan ekonomi daerah dan peningkatan pendapatan masyarakat di Daerah.

Berdasarkan Pasal 177 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, menyatakan bahwa Pemerintah Daerah dapat memiliki BUMD yang pembentukan, Penggabungan, Pelepasan kepemilikan dan/atau pembubarannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Secara umum dapat dikatakan bahwa peranan dan fungsi BUMD dan struktur Perekonomian Daerah adalah memberikan kontribusi bagi peningkatkan produksi, perluasan kesempatan kerja dan pemerataan pendapatan. BUMD juga dapat berperan mengemban fungsi Pemerintah Daerah di dalam memberikan pelayanan umum kepada masyarakat.

Beberapa permasalahan yang masih dihadapi dalam mengoptimalkan kinerja BUMD, salah satu masalah yang sangat fundamental dan filosofis adalah kerangka legal yang mengatur BUMD itu sendiri.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BUMD hingga saat ini adalah Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah.

Undang-Undang ini telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 terhitung mulai ditetapkan Undang-undang baru. UndangUndang baru dimaksud sampai saat ini masih belum ada, namun Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang dapat dijadikan rujukan bagi pengelolaan BUMD secara business-like operation.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962, dalam rangka pengembangan usaha, pada prinsipnya BUMD dapat dikatakan menganut 'bisnis birokrasi' dimana kebijakan pengembangan sangat ditentukan oleh Pemerintah Daerah sebagai pihak yang mewakili Daerah sebagai pemilik modal BUMD.

Ketika Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 diimplementasikan, Direksi dan mayoritas pegawai BUMD merupakan bagian yang tak terpisahkan dari birokrasi Pemerintahan Daerah, sehingga pengelolaan BUMD dalam prakteknya mirip dengan pengelolaan lembaga birokrasi (bureaucracy-like operation).

Akibatnya, dalam banyak kasus, menajemen BUMD kurang memiliki independensi dan fleksibelitas untuk melakukan inovasi usaha guna mencapai tujuan organisasinya.

Kajian lebih mendalam menjukkan bahwa budaya organisasi bisnis. Banyak intervensi birokrasi terhadap pengelolaan BUMD acap kali juga menimbulkan kesulitan bagi menajemen BUMD dalam mengelola usahanya secara profesional.

Hasil studi kepustakan menjukkan bahwa Perusahan Daerah (BUMD) sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962, merupakan bentuk usaha sejajar dengan bentuk-bentuk usaha lainnya seperti PT, CV, Firma, Koperasi, dan sebagainya dengan misi luas antara lain:

a. memberi jasa,

- b. menyediakan kemanfaatan umum; dan
- c. memupuk pendapatan untuk disetor kedalam komponen PAD.

Misi usaha Perusahaan Daerah seperti itu dilakukan secara mixed tanpa melihat apakah bidang usaha Perusahaan Daerah yang bersangkutan sesungguhnya merupakan bidang komersial atau public mission.

Pengaturan yang sedemikian itu mungkin saja cocok dengan situasi dan kondisi pada saat itu (1962) dimana dunia usaha masih lesscompetitive, sehingga Pemerintah Daerah didorong untuk memacu perkembangan ekonomi dengan membentuk pelaku-pelaku bisnis dalam bentuk Perusahaan Daerah.

Lebih lanjut menunjukkan bahwa BUMD yang ada pada saat ini (existing BUMD) pada umumnya memiliki orientasi tujuan ganda yaitu public-service oriented, dalam rangka menyelenggarakan kemanfaatan umum dan profit oriented untuk memupuk pendapatan guna disetor sebagai PAD. Jika dikaji secara mendalam dengan menggunakan pijakan teori yang ada, terutama prinsip-prinsip organisasi dan korporasi, ternyata bahwa public mission dan profit mission sesunggunya merupakan dua sisi yang kontradiktif dan sulit disatukan. Dalam hal ini akan terjadi semacam trade-off, dengan pengertian bahwa kemanfaatan umum akan dikorbankan jika kualitas pelayanan publik yang diprioritaskan.

Oleh karena itu BUMD perlu didesain sedemikian rupa sehingga di satu sisi BUMD tertentu bertugas melaksanakan public mission dengan menyediakan pelayanan yang berkualitas baik dan terjangkau masyarakat. Dan disisi lain bagi bidang yang dengan entitas bisnis swasta guna memperoleh laba dan memberikan kontribusi pada PAD.

Deregulasi BUMD perlu diarahkan menciptakan sistem pengelolaan BUMD berlandaskan pada prisip efesiensi dan efektivitas, penciptaan mekanisme pengawasan dalam rangka menghindarkan BUMD dari tindakan-tindakan pengeksploitasian diluar asas usaha yang sehat, menata dan mempertegas posisi Pemerintah Daerah sebagai pemegang saham/pemilik modal, mempertegas dan memperjelas hubungan BUMD dengan stakeholders dan hal-hal penting lainnya yang mendukung dan dapat menjadi landasan bagi kegiatan operasional BUMD secara sehat dan profesional.

```
II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 cukup jelas Pasal 2 cukup jelas Pasal 3 cukup jelas
```

```
Pasal 4 Cukup Jelas Pasal 5 Cukup Jelas Pasal 6 Cukup Jelas Pasal 7 Cukup Jelas Pasal 8 Cukup Jelas Pasal 9 Cukup jelas Pasal 10 Cukup jelas Pasal 11 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup Jelas Huruf c Cukup Jelas Huruf d Yang dimaksud dengan pihak lain adalah orang pribadi, Badan Hukum, dan Pemerintah Daerah lainnya Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Ayat (4) Cukup Jelas Ayat (5) Cukup Jelas Pasal 12 Ayat (1) Penyertaan modal dasar kepada Perusahaan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Ayat (2) Penambahan modal dasar kepada Perusahan Daerah dilakukan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Pasal 13 Cukup jelas Pasal 14 Cukup jelas Pasal 15 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup Jelas
```

Ayat (3) Goodwill adalah harta tidak berwujud dari suatu perusahaan urusan perusahaan yang termasuk kedalam benda bergerak tidak

Goodwill merupakan salah satu unsur dan bertubuh yang bersifat immateril yang terjadi karena:

- a. Manajemen yang baik
- b. Penempatan kegiatan usaha yang strategis
- c. Pelayanan yang baik kepada para pelanggan

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Yang dimaksud dengan tindakan tindakan yang tercela dalam ketentuan ini adalah perbuatan yang bertentangan dengan Norma Agama, Norma Kesusilaan dan Norma Adat antara lain seperti judi, mabuk, pecandu narkoba dan zina

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

| Pasal | 28 Cukup | jelas |
|-------------|----------------|---------|
| Pasal | 29 Cukup | jelas |
| Pasal | 30 Cukup | Jelas |
| Pasal | 31 | |
| Pasal | Cukup 32 | Jelas |
| Pasal | Cukup 33 Cukup | Jelas |
| Pasal | 34 | Jelas |
| Pasal | Cukup 35 | jelas |
| | Cukup 36 | jelas |
| Pasal Pasal | Cukup 37 | jelas |
| Pasal | Cukup 38 | jelas |
| Pasal | Cukup 39 | jelas |
| Pasal | Cukup 40 | jelas |
| Pasal | Cukup 41 | jelas |
| | Cukup | jelas |
| Pasal | 42 Cukup | jelas |
| Pasal | 43 Cukup | jelas |
| Pasal | 44 Cukup | jelas |
| Pasal | 45 Cukup | jelas |
| Pasal | 46 Cukup | jelas |
| Pasal | 47 Cukup | jelas |
| Pasal | 48 | |
| Pasal | Cukup 49 | jelas |
| Pasal | Cukup 50 | jelas |
| Pasal | Cukup 51 | jelas |
| Pasal | Cukup 52 | jelas |
| | Cukup 53 | jelas |
| Pasal | Cukup 54 | jelas |
| Pasal | Cukup | jelas |

Pasal 55

Cukup Jelas

Pasal 56

Cukup Jelas

Pasal 57

Cukup Jelas

Pasal 58

Cukup Jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR

## LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA

NOMOR

: TAHUN 2013

TANGGAL

: 2013

TENTANG

: PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH DHARMASRAYA MANDIRI


## BUPATI DHARMASRAYA,

## H.ADI GUNAWAN

## LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA

NOMOR

: TAHUN 2013

TANGGAL

: 2013

TENTANG

: PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH DHARMASRAYA MANDIRI


Menimbang

Mengingat

- 

PEGAWAI


## BUPATI DHARMASRAYA

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR 8 TAHUN 2010

## TENTANG

## PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## BUPATI DHARMASRAYA,

a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;

- b. bahwa untuk mewujudkan struktur organisasi perangkat daerah yang efisien dan efektif, diperlukan penataan kembali Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, yang disesuaikan dengan kebutuhan, kemampuan Daerah dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;

: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

## BUPATI DHARMASRAYA,

## H.ADI GUNAWAN