PERATURAN BUPATI SITUBONDO Nomor 3 Tahun 2014 tentang URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DIMAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH KABUPATEN SITUBONDO (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
- Mengjngat
BUPATI SITUBONOO
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR ~ TAHUN 2014 TENTANG
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DIMAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH
KABUPATEN SITUBONDO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SITUBONDO,
bahwa sebagai pela.ksanaan ketentuan Pasal 4 Ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2014 ten tang Peru bahan A tas Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Situbondo, perlu mcngatur Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah Kabupaten Situbondo yang pelaksanaannya ditetapkan dcngan Peraturan Bupati.
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286};
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang U saha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
13. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintahan Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyarakatan dan Tata Pengesahan Akta Pendirian clan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 8);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonedia Nomor 3718);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan pada koperasi;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri
4
Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Pcraturan Pemerint.ah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pernindahan, dan Pemberhentian Pegawai Ncgeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerinlahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
27. Keputusan Presidcn Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lcmbaga Pcmbiayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 51);
28. Instruksi Prcsiden Rcpublik Indonesia Nomor 18 Tahun 1998 tentang Peningkatan Pembinaan Pengembangan Perkoperasian;
29. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pemberdayaan Usaha Menengah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pcngelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang
Menetapkan
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 02);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2013 ten tang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Situbondo;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang SusW1an Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2014 Nomor 18).
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH KABUPATEN SITUBONDO
KETENTUAN UMUM
BABI Pasall
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupatcn Situbondo.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.
6
6. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah Kabupaten Situbondo.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah Kabupaten Situbondo.
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas, selanjutnya disingkat UPTD, adalah unsur pelaksana operasional Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah.
10. Koperasi adalah Badan U saha yang beranggotakan orang seorang atau Badan Hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
11. Perkoperasian adalah segala sesuatu menyangkut kehidupan koperasi. yang
KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI
BAB II - Pasal 2
Pasal 2
- (1) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah.
- (2) Dinas Koperasi dan U saha Mikro, Kecil, Menengah dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dalam melaksanakan tugasnya dibidang teknis administratif dibina dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
BAB II - Pasal 2
Pasal 3
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan dibidang koperasi dan usaha mikro, kecil, menengah. U
BAB II - Pasal 2
Pasal 4
Dalam melaksana.kan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis bidang koperasi dan usaha mikro, kecil, menengah;
- b. penyusunan program dibidang koperasi dan usaha mik.ro, kecil, menengah;
- c. pemberian ijin pendirian Koperasi, peru.bahan Anggaran Dasar, penggabungan, pembubaran, dan pelaksanaan pelayanan umum dibidang koperasi dan usaha mikro, kecil, menengah;
- d. pelaksanaan kerjasama antar Daerah dan Lembaga lain dibidang perkoperasian clan usaha mikro, kecil, menengah~
- e. pembinaan terhadap usaha koperasi, simpan pinjam, permodalan, serta manajemen koperasi dan usaha mikro, kecil, menengah;
- f. pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan dan evaluasi dibidang koperasi dan usaha mikro, kecil, menengah;
- g. pelaksanaan pengawasan standar pelayanan minimal dalam bidang koperasi dan usaha mikro, kecil, menengah;
- h. pelaksanaan fasilitasi pembiayaan, usaha, serta manajemen koperasi, permodalan, lembaga keuangan alternatif, dan usaha mikro, kecil, menengah;
- i. pengawasan dan pengendalian terhadap koperasi dan usaha mikro, kecil, menengah;
- J. pengelolaan urusan ketatausahaan;
- k. pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah terdiri dari :
- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat, membawahi :
1. Sub Bagian Umum;
2. Sub Bagian Keuangan;
3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Bidang Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia, membawahi:
1. Seksi Hukum dan Advokasi;
2. Seksi Organisasi dan Tatalaksana; dan
3. Seksi Sumber Daya Manusia.
- d. Bidang Bina Usaha Koperasi, membawahi:
1. Seksi Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, Kehutanan, Petemakan dan Perikanan;
2. Seksi Industri Perdagangan dan Jasa; dan
3. Seksi Pembiayaan dan Simpan Pinjam.
- e. Bidang Bina Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, membawahi:
1. Seksi Sarana, Kemitraan dan Pemasaran;
2. Seksi Manajemen dan Informasi Bisnis; dan
3. Seksi Kewirausahan.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
Pasa16
BAB III - ORGANISASI PaaalS
Pasal 5
- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (3) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
BAB IV PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu KEPALA DINAS
BAB III - ORGANISASI PaaalS
Pasal 7
Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, melakukan koordinasi dan pengendalian dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang koperasi dan usaha mikro, kecil, menengah.
BAB III - ORGANISASI PaaalS
Pasal 8
Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam. pengkoordinasian, penyusunan program dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Dinas.
BAB III - ORGANISASI PaaalS
Pasal 9
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
- a. pelaksanaan tata usaha kantor, perlengkapan, urusan rumah tangga Dinas, dan administrasi di lingkungan Dinas;
- b. penyusunan rencana kegiatan tahunan Dinas;
- c. pengkoordinasian penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu;
- d. penyiapan bahan evaluasi tugas-tugas bidang secara terpadu;
- e. pelaksanaan urusan keuangan;
- f. pelaksanaan urusan umum;
- g. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- h. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
9. pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan 1.
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB III - ORGANISASI PaaalS
Pasal 10
- (1) Sub Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b angka 1, mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan dan tata usaha kepegawaian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas se bagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan urusan rumah tangga dan protokol Dinas;
- b. pelaksanaan pengadaan kebutuhan barang dan pengadministrasian barang-barang keperluan dinas dan perbekalan lain;
- c. pelaksanaan urusan surat-menyurat;
- d. pencatatan dan pelaporan barang inventaris;
- e. pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan;
- f. pembuatan laporan inventarisasi barang (aset) Dinas;
- g. penyelenggaraan tugas kepegawaian Dinas yang meliputi pengumpulan data kepegawaian, pembuatan Daftar Urut Kepangkatan, mempersiapkan usulan-usulan yang menyangkut kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, mutasi pegawm, pengangkatan dan pemberhentian pegawai;
- h. penyelenggaraan kesejahteraan pegawai;
1. penyusunan Laporan Kepegawaian;
- J. pelaksanaan ketatausahaan;
- k. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris; dan
1. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 2
BAB III - ORGANISASI PaaalS
Pasal 11
- (1) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b angka 2, mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan administrasi keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran;
- b. penyiapan rencana pelaksanaan anggaran Dinas;
- c. pelaksanaan administrasi keuangan Dinas yang meliputi pembukuan, realisasi anggaran pendapatan dan belanja Dinas serta pembayaran gaji pegawai;
- d. penyiapan laporan pertanggungjawaban keuangan Dinas;
- e. pengurusan penyelesaian tuntutan ganti rugi dan biaya pengeluaran Dinas;
- f. pembuatan laporan bulanan realisasi fisik dan keuangan;
- g. pelaksanaan ketatausahaan;
- h. pembuatan laporan basil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris; dan
1. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 3 Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi clan Pelaporan
BAB III - ORGANISASI PaaalS
Pasal 12
- (l} Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b angka 3, mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan administrasi perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pela po ran menyelenggarakan f ungsi :
- a. penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Dinas;
- b. penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran {DPA) Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Dinas;
- c. penyusunan Budaya Kerja Dinas;
- d. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas;
- e. penyusunan evaluasi kcgiatan Dinas;
- f. penyelenggaraan sistem pengendalian intern Dinas;
- g. penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pcmerintahan Oaerah (LPPO);
- h . pelaksanaan ketatausahaan;
1. pelaporan basil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris; dan
- J. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Ketiga BIDANG BINA KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
BAB III - ORGANISASI PaaalS
Pasal 13
Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan pengembangan standarisasi kelembagaan koperasi, sosialisasi, penyuluhan hukum dan advokasi, melaksanakan
bimbingan dan pembinaan kelembagaan serta merencanakan kebutuhan pendidikan dan pelatihan bidang perkoperasian.
BAB III - ORGANISASI PaaalS
Pasal 14
Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi :
- a. pelaksanaan pengembangan organisasi, tatalaksana, penyuluhan dan pemeringkatan koperasi;
- b. pelaksanaan pengaturan, pencatatan, pendaftaran, pengesahan badan hukum dan pengembangan organisasi koperasi;
- c. pelaksanaan bantuan advokasi, penyelesaian dan pertimbangan hukum terhadap permasalahan yang dihadapi koperasi;
- d. pelaksanaan perencanaan, pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan program pengembangan kelembagaan koperasi;
- e. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- f. pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 1
BAB III - ORGANISASI PaaalS
Pasal 15
- (1) Seksi Hukum dan Advokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c angka 1, mempunyai tugas melaksanakan se bagian tugas Bidang Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia dibidang hukum dan advokasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Hukum dan Advokasi menyelenggarakan fungsi:
- a. penghimpunan peraturan perundang-undangan bidang koperasi;
- b. pembinaan dan sosialisasi perundang-undangan bidang koperasi;
- c. fasilitasi dan advokasi penyelesaian permasalahan hukum bagi kopcrasi;
- d. penyusunan standarisasi dan pedoman tentang kerjasama antar Koperasi, Koperasi dengan Badan Usaha Lain;
- e. pelayanan pendirian, penggabungan, pembukaan cabang dan pembubaran koperasi serta pemantauan, pengawasan, pengendalian pemberian ijin Akta Sadan Hukum koperasi;
- f. pelaksanaan ketatausahaan;
- g. pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB III - ORGANISASI PaaalS
Pasal 16
- (1) Seksi Organisasi dan Tatalaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c angka 2, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia dibidang organisasi dan tatalaksana.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Seksi Organisasi dan Tatalaksana menyelenggarakan fungsi :
- a. penyiapan bahan penyusunan pedoman standarisasi organisasi dan tatalaksana koperasi;
- b. penyiapan bahan penyusunan pelaksanaan penilaian dan pemeringkatan koperasi;
- c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi koperasi;
- d. pembinaan dan bimbingan terhadap organisasi tata laksana dan kelembagaan koperasi;
- e. pelaksanaan penerapan standar akutansi dan audit koperasi;
- f. pelaksanaan ketatausahaan;
- g. pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan olch Kepala Bidang Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Seksi Sumber Daya Manusia
BAB III - ORGANISASI PaaalS
Pasal 17
- (1) Seksi Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c angka 3, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia dibidang sumber daya manusia.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan dan perencanaan kegiatan pengembangan Sumber Daya manusia;
- b. penghimpunan dan sosialisasi pedoman dalam bidang pengembangan Sumber Daya Manusia;
- c. pembinaan dan penyuluhan standar pelayanan koperasi;
- d. pendidikan dan pelatihan dalam rangka meningkatkan Sumber Daya Manusia;
- e. pemantauan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan Sumber Daya Manusia dalam rangka pengembangan Perkoperasian;
- f. pelaksanaan ketatausahaan;
- g. pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB III - ORGANISASI PaaalS
Pasal 18
Bidang Bina Usaha Koperasi mempunyai tugas melaksanakan kebijakan dalam rangka pengembangan, kebijaksanaan dan pengawasan usaha koperasi.
BAB III - ORGANISASI PaaalS
Pasal 19
Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Bina Usaha Koperasi mempunyai fungsi :
- a. penyusunan ke bijaksanaan teknis dalam pembangunan dan pengembangan usaha koperasi;
- b. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan usaha koperasi;
- c. pengawasan usaha dan manajemen koperasi;
- d. pelaksanaan fasilitas pembiyaan dan pengembangan usaha koperasi;
- e. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- f. pelaporan hasil pelaksanaan tugas;dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 1 Seksi Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, Kehutanan, Peternakan, clan Perikanan Pasal20
- (1) Seksi Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, Kehutanan, Petemakan, dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d angka 1, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Bina Usaha Koperasi dibidang pertanian tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, petemakan dan perikanan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, Kehutanan, Petemakan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi :
- a. penyiapan bahan dalam rangka penyusunan kebijaksanaan usaha koperasi dibidang pertanian tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, petemakan, dan perikanan;
- b. pemantapan pengembangan usaha koperasi dibidang pertanian tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan, dan perikanan;
- c. pelaksanaan fasilitasi pembiayaan usaha koperasi dibidang pertanian tanaman pangan, perkebunan, petemakan, dan perikanan;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pengawasan terhadap usaha dan manajemen usaha koperasi pertanian tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan, dan perikanan;
- e. pelaksanaan ketatausahaan;
- f. pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Bina Usaha Koperasi;
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Usaha Koperasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.
~
Paragraf2
BAB III - ORGANISASI PaaalS
Pasal 21
- (1) Seksi Industri, Perdagangan, dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d angka 2, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Bina Usaha Koperasi di bidang industri, perdagangan dan jasa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Industri, Perdagangan dan Jasa menyelenggarakan fungsi :
- a. penyiapan bahan dalam rangka penyusunan kebijaksanaan usaha koperasi disektor perdagangan, industri dan jasa;
- b. penyiapan bahan dalam rangka penyusunan pedoman serta cara penyertaan modal disektor perdagangan, industri dan jasa;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pengawasan terhadap usaha dan manajemen koperasi, disektor perdagangan, industri dan jasa;
- d. pelaksanaan fasilitasi dan pembiayaan usaha koperasi di bidang industri, perdagangan dan jasa;
- e. pelaksanaan ketatausahaan;
- f. pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Bina Usaha Koperasi;
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina U saha Koperasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB III - ORGANISASI PaaalS
Pasal 22
- (1) Seksi Pembiayaan dan Simpan Pinjam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d angka 3, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Bina Usaha Koperasi dibidang Pembiayaan dan Simpan Pinjam.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pembiayaan dan Simpan Pinjam menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan rencana kegiatan usaha pembiayaan dan simpan pinjam;
- b. penyusunan pedoman kegiatan teknis operasional usaha pembiayaan dan simpan pinjam;
- c. pelaksanaan bimbingan sosialisasi usaha pembiayaan dan simpan pinjam;
- d. pelaksanaan fasilitasi pembiayaan usaha pembiayaan dan simpan pinjam;
- e. pelaksanaan ketatausahaan;
- f. pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Bina Usaha Koperasi; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina U saha Koperasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Kellina
BIDANG BINA USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH Pasal23
Bidang Bina U saha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai tugas melaksanakan kebijaksanaan teknis, dalam rangka pengembangan usaha, kelembagaan dan manajemen pengusaha kecil dan menengah.
BAB III - ORGANISASI PaaalS
Pasal 23
Dal am melaksanakan tugas se bagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Bidang Bina Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai fungsi :
BAB III - ORGANISASI PaaalS
Pasal 24
Dal am melaksanakan tugas se bagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Bidang Bina Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai fungsi :
- a. penyusunan kebijaksanaan teknis dalam pembangunan dan pengembangan usaha kecil dan menengah;
- b. pembinaan dan bimbingan teknis dalam usaha dan kerjasama koperasi, U saha Kecil dan Menengah dengan swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
- c. penyiapan bahan dan penyusunan pedoman dalam pengembangan informasi bisnis usaha kecil dan menengah;
- d. pelaksanaan fasilitasi perkuatan manajemen dan pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah;
- e. pengawasan terhadap pengembangan kerjasama dalam rangka pembinaan usaha dan manajemen usaha kecil dan menengah;
- f. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- g. pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
•
Paragraf 1
BAB III - ORGANISASI PaaalS
Pasal 25
- ( 1) Seksi Sarana, Kemitraan, dan Pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e angka 1, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Bina Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dibidang sarana, kemitraan dan pemasaran.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Sarana, Kemitraan dan Pemasaran menyelenggarakan fungsi :
- a. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka pengembangan sarana, kemitraan dan pemasaran;
- b. pelaksanaan bimbingan pengembangan sarana dan manajemen usaha kecil dan menengah dan fasilitas kemitraan antara pengusaha kecil dan menengah dengan pelaku usaha lain;
- c. pelaksanaan fasilitasi perkuatan pembiayaan usaha mikro, kecil dan menengah;
- d. pelaksanaan monitoring dan cvaluasi kerjasama pengusaha kecil dan menengah;
- e. pelaksanaan ketatausahaan;
- f. pelaporan pelaksanaan tugas kepada KepaJa Bidang Bina Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf2
BAB III - ORGANISASI PaaalS
Pasal 26
- (1) Seksi Manajemen dan Informasi Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e angka 2, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Bina Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dibidang manajemen dan informasi bisnis.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Seksi Manajemen dan lnformasi Bisnis menyelenggarakan fungsi :
- a. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan pedoman dan bimbingan teknis pengembangan manajemen dan informasi bisnis pengusaha kecil dan menengah;
- b. pembinaan untuk pengembangan sistem informasi bisnis pengusaha kecil dan menengah;
- c. pengembangan dan promosi produk usaha kecil dan menengah;
- d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi tentang pengembangan manajemen dan informasi bisnis pengusaha kecil dan menengah;
- e. pelaksanaan ketatausahaan;
- f. pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Bina Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina U saha Mikro, Kecil dan Menengah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB III - ORGANISASI PaaalS
Pasal 27
- ( 1) Seksi Kewirausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e angka 3, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Bina Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dibidang kewirausahaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kewirausahaan menyelenggarakan fungsi :
- a. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan pedoman dan petunjuk teknis tentang pengembangan kewirausahaan pengusaha mikro, kecil dan menengah;
- b. pemasyarakatan dan pembudayaan kewirausahaan;
- c. pelaksanaan upaya dalam rangka pengembangan wirausaha baru;
- d. pelaksanaan upaya pemberdayaan dan pengembangan UMKM;
- e. pelaksanaan ketatausahaan;
- f. pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Bina Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina U saha Mikro, Kecil dan Menengah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
•
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Situbondo 18 1 , · , ~ ; " 1 / pada tanggal . tt 0 u i:. 1.,; 1 · l

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SITUBONDO, ~ DERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2014 NOMOR ~ BABV ## KETENTUAN PENUTUP Pasal28

Penandatangan: Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Situbondo Nomor 57 Tahun 2010 tentang Uraian Togas dan Fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Situbondo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. ## Pasal 29

Penandatangan: Peraturan Bupati ini mulai berla.ku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerint.ahkan dengan Kabupaten pengundangan Peraturan Bupati m1 penempatannya dalam Berita Daerah Situbondo.

Penetapan: Ditetapkan di Situbondo pada tanggal 1 8 h0~ ~~ 1,, BUPATI SITUBONDO,