PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG Nomor 19 Tahun 2011 tentang PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG (berlaku 23 Agustus 2011)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
:
:
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1968 Tentang Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan Di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
7. 10.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
8. 12.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. 11.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
10. 13.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. 15.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826 );
12. 14.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 16.Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2008 Nomor 20 Seri E).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG DAN
BUPATI REJANG LEBONG
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 21 Seri D), diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 2
Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong, yang terdiri dari :
1. Sekretariat Daerah.
3. Staf Ahli.
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4. Inspektorat Kabupaten.
6. Dinas Kesehatan.
5. Dinas Pendidikan.
7. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
9. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
8. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
10. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
12. Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan;
11. Dinas Pekerjaan Umum;
13. Dinas Pertanian ;
15. Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
14. Dinas Peternakan dan Perikanan;
16. Dinas Pertambangan dan Energi;
18. Dinas Pemuda dan Olahraga
17. Dinas Pendapatan Daerah.
19. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
20. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
21. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
23. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
22. Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan;
24. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
26. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah;
25. Badan Kepegawaian dan Diklat;
27. Kantor Pelayanan Terpadu;
29. Rumah Sakit Umum Daerah;
28. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
30. Kecamatan; dan
31. Kelurahan
2. Ketentuan Pasal 4 ayat (4) huruf c dihapus, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 4
- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, terdiri dari :
- a. Sekretaris Daerah
- c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan; dan
- b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
- d. Asisten Administrasi Umum.
- (2) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi :
- a. Bagian Administrasi Pemerintahan, membawahi :
8. (ii) Sub Bagian Perangkat Daerah; dan
9. (i) Sub Bagian Tata Pemerintahan;
10. (iii) Sub Bagian Pengembangan Daerah dan Data Pemerintahan.
11. (i) Sub Bagian Keagamaan;
- b. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat, membawahi :
13. (ii) Sub Bagian Pendidikan, Pemuda dan Olahraga; dan
14. (iii) Sub Bagian Sosial dan Budaya.
- c. Bagian Administrasi Hukum, membawahi :
16. (ii) Sub Bagian Dokumentasi Produk Hukum; dan
17. (i) Sub Bagian Perundang-undangan;
18. (iii) Sub Bagian Bantuan Hukum.
19. (i) Sub Bagian Hubungan Masyarakat;
- d. Bagian Administrasi Hubungan Masyarakat dan Protokol, membawahi :
21. (ii) Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi; dan
22. (iii) Sub Bagian Protokol dan Perjalanan Dinas.
- (3) Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahi :
- a. Bagian Administrasi Perekonomian &amp; Penanaman Modal
25. (ii) Sub Bagian Penanaman Modal dan Kerjasama; dan
26. (i) Sub Bagian Sarana Perekonomian dan Produksi;
27. (iii) Sub Bagian Industri Perdagangan dan Pasar.
28. (i) Sub Bagian Penyusunan Program ;
- b. Bagian Administrasi Pembangunan Daerah, membawahi :
30. (ii) Sub Bagian Potensi Sumber Daya Alam; dan
31. (iii) Sub Bagian Pengendalian dan Pelaporan.
- (4) Asisten Administrasi Umum, membawahi :
- a. Bagian Administrasi Keuangan, membawahi :
3. (ii) Sub Bagian Perbendaharaan; dan
4. (i) Sub Bagian Anggaran;
5. (iii) Sub Bagian Verifikasi, Akuntansi dan Kas Daerah;
6. (i) Sub Bagian Tata Usaha;
- b. Bagian Administrasi Umum dan Perlengkapan
8. (ii) Sub Bagian Rumah Tangga; dan
- c. Dihapus
10. (iii) Sub Bagian Perlengkapan dan Aset;
- d. Bagian Administrasi Organisasi, membawahi :
12. (ii) Sub Bagian Tata Laksana; dan
13. (i) Sub Bagian Kelembagaan;
14. (iii) Sub Bagian Data &amp; Analisis Jabatan.
3. Diantara
Pasal 2
Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong, yang terdiri dari :
1. Sekretariat Daerah.
3. Staf Ahli.
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4. Inspektorat Kabupaten.
6. Dinas Kesehatan.
5. Dinas Pendidikan.
7. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
9. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
8. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
10. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
12. Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan;
11. Dinas Pekerjaan Umum;
13. Dinas Pertanian ;
15. Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
14. Dinas Peternakan dan Perikanan;
16. Dinas Pertambangan dan Energi;
18. Dinas Pemuda dan Olahraga
17. Dinas Pendapatan Daerah.
19. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
20. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
21. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
23. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
22. Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan;
24. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
26. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah;
25. Badan Kepegawaian dan Diklat;
27. Kantor Pelayanan Terpadu;
29. Rumah Sakit Umum Daerah;
28. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
30. Kecamatan; dan
31. Kelurahan
Pasal 4
- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, terdiri dari :
- a. Sekretaris Daerah
- c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan; dan
- b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
- d. Asisten Administrasi Umum.
- (2) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi :
- a. Bagian Administrasi Pemerintahan, membawahi :
8. (ii) Sub Bagian Perangkat Daerah; dan
9. (i) Sub Bagian Tata Pemerintahan;
10. (iii) Sub Bagian Pengembangan Daerah dan Data Pemerintahan.
11. (i) Sub Bagian Keagamaan;
- b. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat, membawahi :
13. (ii) Sub Bagian Pendidikan, Pemuda dan Olahraga; dan
14. (iii) Sub Bagian Sosial dan Budaya.
- c. Bagian Administrasi Hukum, membawahi :
16. (ii) Sub Bagian Dokumentasi Produk Hukum; dan
17. (i) Sub Bagian Perundang-undangan;
18. (iii) Sub Bagian Bantuan Hukum.
19. (i) Sub Bagian Hubungan Masyarakat;
- d. Bagian Administrasi Hubungan Masyarakat dan Protokol, membawahi :
21. (ii) Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi; dan
22. (iii) Sub Bagian Protokol dan Perjalanan Dinas.
- (3) Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahi :
- a. Bagian Administrasi Perekonomian &amp; Penanaman Modal
25. (ii) Sub Bagian Penanaman Modal dan Kerjasama; dan
26. (i) Sub Bagian Sarana Perekonomian dan Produksi;
27. (iii) Sub Bagian Industri Perdagangan dan Pasar.
28. (i) Sub Bagian Penyusunan Program ;
- b. Bagian Administrasi Pembangunan Daerah, membawahi :
30. (ii) Sub Bagian Potensi Sumber Daya Alam; dan
31. (iii) Sub Bagian Pengendalian dan Pelaporan.
- (4) Asisten Administrasi Umum, membawahi :
- a. Bagian Administrasi Keuangan, membawahi :
3. (ii) Sub Bagian Perbendaharaan; dan
4. (i) Sub Bagian Anggaran;
5. (iii) Sub Bagian Verifikasi, Akuntansi dan Kas Daerah;
6. (i) Sub Bagian Tata Usaha;
- b. Bagian Administrasi Umum dan Perlengkapan
8. (ii) Sub Bagian Rumah Tangga; dan
- c. Dihapus
10. (iii) Sub Bagian Perlengkapan dan Aset;
- d. Bagian Administrasi Organisasi, membawahi :
12. (ii) Sub Bagian Tata Laksana; dan
13. (i) Sub Bagian Kelembagaan;
14. (iii) Sub Bagian Data &amp; Analisis Jabatan.
3. Diantara BAB XXVI dan BAB XXVII disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB XXVIA, sehingga berbunyi sebagai berikut :
BAB XXVIA BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT
Bagian Pertama Kedudukan, Tugas dan Fungsi
Pasal 77
- (1) Badan Kepegawaian dan Diklat merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah secara teknis dibidang kepegawaian dan diklat, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan Kepegawaian dan Diklat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik dibidang kepegawaian dan diklat.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Kepegawaian dan Diklat menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya dibidang kepegawaian dan diklat;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya dibidang kepegawaian dan diklat; dan
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan lingkup tugasnya dibidang kepegawaian dan diklat;
- d. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan lingkup tugasnya dibidang kepegawaian dan diklat.
Bagian Kedua Susunan Organisasi
- (1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian dan Diklat, terdiri dari :
- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Pengadaan dan Mutasi Pegawai;
- e. Bidang Kesejahteraan dan Pengembangan Pegawai;
- d. Bidang Pengembangan Karier;
- f. Bidang Pendidikan dan Pelatihan;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- g. Unit Pelaksana Teknis Badan; dan
- (2) Sekretariat, membawahi :
- a. Sub Bagian Umum;
- c. Sub Bagian Keuangan.
- b. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; dan
- (3) Bidang Pengadaan dan Mutasi Pegawai, membawahi :
- a. Sub Bidang Kepangkatan Pegawai dan Kenaikan Gaji; dan
- b. Sub Bidang Pengadaan dan Kepindahan Pegawai.
- (4) Bidang Pengembangan Karier, membawahi :
- a. Sub Bidang Penempatan Pegawai, Tenaga Administrasi dan Struktural; dan
- b. Sub Bidang Penempatan Jabatan Fungsional.
- (5) Bidang Kesejahteraan dan Pengembangan Pegawai, membawahi :
- a. Sub Bidang Pembinaan Pegawai, Kedudukan Hukum dan Kesejahteraan Pegawai; dan
- b. Sub Bidang Pemberhentian dan Pensiun.
- (6) Bidang Pendidikan dan Pelatihan, membawahi :
- a. Sub Bidang Diklat Struktural; dan
- b. Sub Bidang Pendidikan Formal, Diklat Teknis dan Fungsional.
Struktur Organisasi Badan Kepegawaian dan Diklat sebagaimana dimaksud pada Pasal 77B, tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan Daerah ini.

## Pasal II

Di antara Pasal 101 dan Pasal 102 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 101A sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 101A

Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian dan staf yang ada pada Bagian Administrasi Kepegawaian, tetap melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong, sampai dengan dilaksanakannya pengisian serta penempatan pejabat dan staf pada Badan Kepegawaian dan Diklat berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Ditetapkan di Curup Pada tanggal 23 Agustus 2011

BUPATI REJANG LEBONG,

SUHERMAN

Diundangkan di Curup Pada tanggal 24 September 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG,

SUDIRMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2011 NOMOR 57 SERI D