PERATURAN DAERAH DALARN  INI YANG DIRNAKSUD DENGAN : BAB II SY ARAT-SY ARA T DAN TATA CARA PENET AP AN PERATIJRAN DESA PASAL 2 PASAL 3 PASAL 4 PASAL 5 PASAL 6 BAB ID BE1'I1TIJK PERA TTJRAL,J DESA PASAL 7 BAB IV TATA CARA PENET AP AN PERATURAN DESA PASAL 8 BABV PELAKSANAAN PASAL 9 PASAL 10 BAB VI PERTANGGUNGJAWABANDANPENGAWASAN PASAL 11 PASAL 12 PASAL 13 BAB VII KETENTUAN PENUTUP PASAL 14 PASAL 15 Nomor 41 Tahun 2001 tentang Pemerintahan Daerah dan untuk menyelenggarakan Pemerintahan Desa yang berhasil guna dan berdaya guna perlu diatur · mengenai Peraturan Desa; - b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a diatas perlu (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
' PEMERINTAH KABU~ATEN TE§O
PERATIJRAN DAERAJI KABUP ATEN TEBO
NOMOR 41 TAHUN 2001
TENT ANG
PERATIJRAN DESA
DENGAN RAIIMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUP ATI TEBO,
- a. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan untuk menyelenggarakan Pemerintahan Desa yang berhasil guna dan berdaya guna perlu diatur · mengenai Peraturan Desa;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Peraturan Desa;
1. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903 );
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 );
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893 );
4. Undangundang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848 );
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952 ):
6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undangundang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70 );
2
7. Peraturan Menteri Dalatn Negeri Nornor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalarn Negeri rnengenai pelaksanaan Undang-undang Nornor 5 Tahun 1979 tentang Pernerintahan Desa;
8. Keputusan Menteri dalarn Negeri Nornor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan penyesuaian Peristilahan Dalatn Penyelenggaraan Pernerintah Desa dan Kelurahan;
9. Keputusan Menteri Dalatn Negeri Nornor 64 Tahun 1999 tentang Pedornan Urnurn Pengaturan rnengenai Desa;
Dengan persetujuan
DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATENTEBO
MEMUTUSKAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO TENTANG PERA TIJRAN DESA.
Menetapkan
BAB!
KETENTUAN UMUM
Pasal l
Dalarn Peraturan Daerah ini yang dirnaksud dengan :
- a. Bupati adalah Bupati Tebo;
- b. Desa atau yang disebut dengan narna lain adalah kesatuan rnasyarakat hukurn yang rnerniliki kewenangan untuk rnengatur dan rnengurus kepentingan rnasyarakat seternpat yang diatur dalarn Sistern Pernerintahan Nasional dan berada di Daerah;
- c. Pernerintahan Desa adalah Kegiatan Pernerintah yang dilaksanakan oleh Pernerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa;
- d. Pernerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- e. Peraturan Desa adalah segala ketentuan Peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh Pernerintah Desa bersarna BPD;
- f. Keputusan Kepala Desa adalah sernua Keputusan yang rnerupakan pelaksanaan dari sernua Peraturan Desa;
- g. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri dari Pernuka-pernuka rnasyarakat di Desa yang berfungsi rnengayorni adat istiadat, rnernbuat Peraturan Desa, rnenarnpung dan rnenyalurkan aspirasi rnasyarakat serta rnelakukan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pernerintahan Desa;
- h. Perangkat Desa adalah unsur Pelaksanan yang rnernbantu Kepala Desa dalam rangka rnelaksanakan tugas dan kewajibannya yang dipilih atau diangkat tanpa pernilihan dari penduduk Desa yang rnernenuhi persyaratan.
BAB II - SY ARAT-SY ARA T DAN TATA CARA PENET AP AN PERATIJRAN DESA
Pasal 2
1. Dalam rangka menetapkan Peraturan Desa, BPD mengadakan rapat yang harus dihadiri oleh :
- a. Sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Anggota Badan Perwakilan Desa;
- b. Kepala Desa dan Perangkat Desa;
2. Dalam hal jumlah Anggota BPD yang hadir kurang dari jumlah sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal 2, Rapat BPD dinyatakan tidak syah;
3. Apabila Rapat BPD dinyatakan tidak syah, maka Kepala Desa dan BPD menentukan waktu untuk mengadakan rapat berikutnya selambatlambatnya 3 ( tiga ) hari setelah rapat pertama;
BAB II - SY ARAT-SY ARA T DAN TATA CARA PENET AP AN PERATIJRAN DESA
Pasal 3
1. Rencana Peraturan Desa dapat berasal dari Kepala Desa atau atas inisiatif BPD;
2. Rencana Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal 3 disampaikan kepada para Anggota BPD untuk dilakukan pembahasan;
BAB II - SY ARAT-SY ARA T DAN TATA CARA PENET AP AN PERATIJRAN DESA
Pasal 4
1. Untuk menampung aspirasi dan keinginan masyarakat, maka dalam penyusunan Rencana Peraturan Desa, Pemerintah Desa dan BPD mengadakan Rapat Desa;
2. Rapat Desa sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal 4, diberitahukan kepada Camat untuk dilaporan kepada Bupati;
BAB II - SY ARAT-SY ARA T DAN TATA CARA PENET AP AN PERATIJRAN DESA
Pasal 5
Rancangan Peraturan Desa yang menyangkut bidang Pembangunan Desa didalam penyusunannya Kepala Desa dan BPD dibantu oleh Lembaga Kemasyarakatan yang mengurus mengenai Pembangunan Desa;
BAB II - SY ARAT-SY ARA T DAN TATA CARA PENET AP AN PERATIJRAN DESA
Pasal 6
Peraturan Desa ditetapkan dengan musyawarah/mufakat dan hams mencerminkan kebutuhan masyarakat Desa yang bersangkutan serta tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
BE1'i1TIJK PERA TtJRAl,J DESA
BAB ID - BE1'i1TIJK PERA TtJRAl,J DESA
Pasal 7
Bentuk Peraturan Desa ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku;
TATA CARA PENET AP AN PERATURAN DESA
BAB IV - TATA CARA PENET AP AN PERATURAN DESA
Pasal 8
1. Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 dapat dilaksanakan setelah ditetapkan oleh Kepala Desa dan disetujui BPD;
2. Peraturan Desa sebagimana dimaksud ayat 1 pasal 8 adalah Peraturan Desayang:
- a. Bersifat mengatur;
- b. Menyangkut kepentingan masyarakat Desa;
- c. Yang menimbulkan beban bagi Keuangan Desa;
3. Peraturan Desa yang telah ditetapkan sebagimana dimaksud dalam ayat 1 pasal 8 selambat-lambatnya 15 ( lima belas ) hari tembusannya disampaikan kepada Bupati dan Camat;
BABV
PELAKSANAAN
BAB IV - TATA CARA PENET AP AN PERATURAN DESA
Pasal 9
1. Peraturan Desa ditanda tangani oleh Kepala Desa.
2. Peraturan Desa yang telah ditandatangani oleh Kepala Desa harus terlebih dahulu disosialisasikan untuk dilaksanakan oleh seluruh masyarakat desa;
3. Dalam melaksamakan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat 2 pasal 9 Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa dan Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang mengatur mengenai Pembangunan Desa;
BAB IV - TATA CARA PENET AP AN PERATURAN DESA
Pasal 10
1. Untuk melaksanakan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 9 pada Peraturan 1111 Kepala Desa menetapkan kebijaksanaan Pelaksanaannya dengan Keputusan Kepala Desa;
2. Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal 10 tembusannya disampaikan kepada Bupati dan Camat;
PERTANGGUNGJAWABANDANPENGAWASAN
BAB VI - PERTANGGUNGJAWABANDANPENGAWASAN
Pasal 11
1. Kepala Desa memberikan pertanggungjawaban setiap tahun kepada BPD;
2. Kepala Desa memberikan keterangan pertanggungjawaban setiap tahun kepada Bupati melalui Camat;
BAB VI - PERTANGGUNGJAWABANDANPENGAWASAN
Pasal 12
Dalam rangka pengawasan, Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten selambat-lambatnya 2 ( dua ) minggu setelah ditetapkan;
5
BAB VI - PERTANGGUNGJAWABANDANPENGAWASAN
Pasal 13
1. Pemerintah Kabupaten Dapat membatalkan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa yang apabila bertentangan dengan Kepentingan umum atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya;
2. Keputusan pembatalan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal 13 diberitahukan kepada Pemerintah Desa yang bersangkutan dan BPD dengan menyebutkan alas an-alasannya;
3. Pemerintah Desa yang tidak dapat menerima Keputusan Pembatalan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat 2 pasal 13, dapat mengajukan keberatan kepada Pemerintah Kabupaten dengan berbagai pertimbangan dan alas an keberatan;
KETENTUAN PENUTUP
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14
Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati;
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tebo;

Penetapan: Ditetapkan di Muara Tebo . Pada Tanggal 9 Nopember 2001 HAMADJDD AZ H.DARKUTNI, SH Pembina Utama Muda NIP.430004928 Diundangkandi :tv!:~1~ra T~]?Q \_ Pada tanggal 10 Nopember 2001

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO LEMBARAN DAERAH l(,AJ3UP A TEN TEBO TAHUN2001 NOMOR 41 \_