PERATURAN BUPATI MA Nomor 21 Tahun 2016 tentang PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMILIHAN PAMBAKAL SECARA SERENTAK DI KABUPATEN BANJAR (berlaku 11 Mei 2016)
Pembukaan
Menimbang
:
Mengingat :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemilihan Pambakal Secara Serentak, maka dipandang perlu mengatur petunjuk teknis pelaksanaan pemilihan Pambakal Secara Serentak di Kabupaten Banjar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar;
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemilihan Pambakal Secara Serentak (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 11 Tahun 2015;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMILIHAN PAMBAKAL SECARA SERENTAK DI KABUPATEN BANJAR
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Bupati adalah Bupati Banjar.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Banjar.
4. Camat adalah Camat dalam wilayah Kabupaten Banjar sebagai Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja lingkup kecamatan.
5. Pambakal adalah sebutan lain dari Kepala Desa sebagai unsur pelaksana Pemerintah Desa.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat BAB II
PEMILIHAN PAMBAKAL SECARA SERENTAK Bagian Kesatu
Pelaksanaan dan Perencanaan Pemilihan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Pemilihan Pambakal dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten.
- (2) Pemilihan Pambakal secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (3) Pemilihan Pambakal secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
- (1) BPMPD melakukan perencanaan pelaksanaan pemilihan Pambakal secara bergelombang dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan sebagai berikut:
- a. melakukan pengelompokkan waktu berakhirnya masa jabatan Pambakal di wilayah kabupaten dalam jangka waktu 6 (enam) tahun;
- b. melakukan inventarisasi ketersediaan PNS di Daerah yang memenuhi persyaratan sebagai Penjabat Pambakal; dan
- c. membuat perencanaan anggaran yang diperlukan untuk kegiatan pelaksanaan pemilihan Pambakal dalam setiap gelombang.
Bagian Kedua Panitia Pemilihan Kabupaten
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
- (1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan Pambakal Kabupaten.
- (2) Kepala BPMPD sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
- a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat Kabupaten;
- b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Pambakal terhadap panitia pemilihan Pambakal tingkat desa;
- c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
- d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
- e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada Panitia Pemilihan Pambakal;
- f. melaksanakan pengawasan terhadap seluruh tahapan pemilihan Pambakal;
- g. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Pambakal Kabupaten;
- h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan secara tertulis kepada Bupati; dan
- i. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur :
- a. Sekretariat Daerah;
- b. BPMPD;
- c. Instansi Vertikal Terkait yang ada di Daerah;
- d. Organisasi Kemasyarakatan/Profesi yang terkait dengan Pemerintahan Desa;
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5
- (1) Panitia Pemilihan Kabupaten dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Panitia Pemilihan Pambakal.
- (2) Pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 6
- (1) Pengawas pemilihan Pambakal dapat meliputi Lembaga Swadaya Masyarakat dan Badan Hukum Dalam Negeri.
- (2) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. Berbadan hukum;
- b. bersifat independen; dan
- c. mempunyai sumber dana yang jelas.
- (3) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat izin tertulis dari Ketua Panitia Pemilihan Kabupaten untuk melakukan pengawasan dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.
- (4) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib mematuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangandan ketentuan lainnya yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten, serta wajib menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten paling lambat 7 (tujuh) hari setelah penghitungan suara.
PELAKSANAAN PEMILIHAN PAMBAKAL
Bagian Kesatu
Umum
BAB III - PELAKSANAAN PEMILIHAN PAMBAKAL
Pasal 7
Pemilihan Pambakal dilaksanakan melalui tahapan:
- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara; dan
- d. penetapan.
Bagian Kedua
Persiapan Pemilihan Pambakal Secara Serentak
Paragraf 1
Umum
BAB III - PELAKSANAAN PEMILIHAN PAMBAKAL
Pasal 8
Persiapan pemilihan Pambakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a meliputi kegiatan sebagai berikut :
- a. pemberitahuan BPD kepada Pambakal mengenai akan berakhirnya masa jabatan Pambakal, yang disampaikan secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan;
- b. pembentukan Panitia Pemilihan Pambakal oleh BPD, yang ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- c. laporan akhir masa jabatan Pambakal kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- d. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh Panitia Pemilihan kepada Bupati melalui BPMPD dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan;
- e. persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan; dan
- f. pendaftaran dan penetapan pemilih diluar Perda.
BAB III - PELAKSANAAN PEMILIHAN PAMBAKAL
Pasal 9
- (1) Dalam melaksanakan pemilihan Pambakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibentuk Panitia Pemilihan Pambakal yang bersifat mandiri dan tidak memihak.
- (2) Panitia Pemilihan Pambakal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak berjumlah 7 (tujuh) orang.
- (3) Panitia Pemilihan Pambakal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. unsur perangkat desa;
- b. lembaga kemasyarakatan desa; dan
- c. tokoh masyarakat desa.
- (4) Susunan keanggotaan Panitia Pemilihan Pambakal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. ketua merangkap anggota;
- b. sekretaris merangkap anggota;
- c. bendahara merangkap anggota; dan
11. d anggota.
- (5) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d dibagi dalam bidang tugas antara lain:
- a. bidang pendaftaran, pemutakhiran dan validasi pemilih;
- b. bidang pendaftaran dan penetapan calon Pambakal;
- c. bidang kampanye; dan
- d. bidang pemungutan suara dan penetapan calon Pambakal terpilih.
- (6) Panitia Pemilihan Pambakal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan atau mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
- b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan pambakal kepada Bupati melalui Camat;
- c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
- d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon
BAB III - PELAKSANAAN PEMILIHAN PAMBAKAL
Pasal 10
- (1) Panitia Pemilihan Pambakal melaksanakan pendaftaran pemilih paling lama 5 (lima) hari setelah Panitia Pemilihan Pembakal terbentuk.
- (2) Pendaftaran pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 3 (tiga) hari.
BAB III - PELAKSANAAN PEMILIHAN PAMBAKAL
Pasal 11
- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
- a. penduduk desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Pambakal sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah;
- b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
- c. tidak sedang dicabut hak pilihnya
BAB III - PELAKSANAAN PEMILIHAN PAMBAKAL
Pasal 12
- (1) Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di desa paling lama 7 (tujuh) hari.
- (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena :
- a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
- c. telah meninggal dunia;
- d. pindah domisili ke desa lain; atau
- e. belum terdaftar.
- (3)
BAB III - PELAKSANAAN PEMILIHAN PAMBAKAL
Pasal 13
- (1) DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), diumumkan oleh Panitia Pemilihan Pambakal pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari.
BAB III - PELAKSANAAN PEMILIHAN PAMBAKAL
Pasal 14
- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
- a. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
- b. pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut;
- c. pemilih yang sudah nikah di bawah umur 17 tahun; atau
- d. pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, Panitia Pemilihan Pambakal segera mengadakan perbaikan daftar pemilih sementara.
BAB III - PELAKSANAAN PEMILIHAN PAMBAKAL
Pasal 15
- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan Pambakal melalui pengurus RT/RW.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan.
- (3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari.
BAB III - PELAKSANAAN PEMILIHAN PAMBAKAL
Pasal 16
- (1) Daftar pemilih tambahan diumumkan oleh Panitia Pemilihan Pambakal pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan tambahan.
BAB III - PELAKSANAAN PEMILIHAN PAMBAKAL
Pasal 17
- (1) Panitia Pemilihan Pambakal mengumumkan DPS yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan.
- (2) DPS yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar penyusunan DPT.
BAB III - PELAKSANAAN PEMILIHAN PAMBAKAL
Pasal 18
- (1) DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), diumumkan di tempat yang strategis di desa untuk diketahui oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan DPT.
BAB III - PELAKSANAAN PEMILIHAN PAMBAKAL
Pasal 19
Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia Pemilihan menyusun salinan DPT untuk TPS.
BAB III - PELAKSANAAN PEMILIHAN PAMBAKAL
Pasal 20
Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan
kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.
BAB III - PELAKSANAAN PEMILIHAN PAMBAKAL
Pasal 21
DPT yang sudah disahkan oleh Panitia Pemilihan Pambakal tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, Panitia Pemilihan Pambakal membubuhkan catatan dalam DPT pada kolom keterangan "meninggal dunia".
Bagian Ketiga
Pencalonan Pambakal
Paragraf 1
Umum
BAB III - PELAKSANAAN PEMILIHAN PAMBAKAL
Pasal 22
Pencalonan Pambakal sebagaimana dimaksud meliputi kegiatan sebagai berikut:
- a. pengumuman dan pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari;
- b. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasiserta penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari;
- c. penetapan calon Pambakal sebagaimana dimaksud pada huruf b paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang calon;
- d. penetapan daftar pemilih tetap untuk pelaksanaan pemilihan Pambakal;
- e. pelaksanaan kampanye calon Pambakal dalam jangka waktu 3 (tiga) hari; dan
- f. masa tenang dalam jangka waktu 3 (tiga) hari.
Paragraf 2
Pendaftaran Calon Pambakal
BAB III - PELAKSANAAN PEMILIHAN PAMBAKAL
Pasal 23
- (1) Calon Pambakal wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. warga Negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia dicalonkan menjadi Pambakal;
- g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
- h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara
BAB III - PELAKSANAAN PEMILIHAN PAMBAKAL
Pasal 24
- (1) Panitia Pemilihan Pambakal mengadakan pengumuman dan pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari
BAB III - PELAKSANAAN PEMILIHAN PAMBAKAL
Pasal 25
- (1) Panitia Pemilihan Pambakal melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
- (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang.
- (3) Penelitian dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari sejak pengumuman dan
- pendaftaran bakal calon ditutup.
- (4) Panitia Pemilihan Pambakal mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat untuk memperoleh masukan dengan tembusan kepada Camat.
- (5) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib diproses dan ditindaklanjuti oleh Panitia Pemilihan Pambakal.
BAB III - PELAKSANAAN PEMILIHAN PAMBAKAL
Pasal 26
- (1) Dalam hal bakal calon Pambakal yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan Pambakal menetapkan bakal calon Pambakal menjadi calon Pambakal.
- (2) Calon Pambakal yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.
BAB III - PELAKSANAAN PEMILIHAN PAMBAKAL
Pasal 27
- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan Pambakal menjadwal ulang waktu pendaftaran, penelitian kelengkapan, klarifikasi serta penetapan dan pengumuman nama calon selama 10 (sepuluh) hari.
- (2) Penjadwalan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan melalui:
- a. pendaftaran bakal calon Pambakal selama 3 (tiga) hari;
- b. penelitian dan klarifikasi kelengkapan dan keabsahan administrasi selama 3 (tiga) hari;
- c. penetapan calon Pambakal disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia Pemilihan Pambakal selama 1 (satu) hari; dan
- d. pengumuman nama calon yang telah ditetapkan selama 3 (tiga) hari.
- (3) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Pambakal sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (4) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masa jabatan Pambakal berakhir, Bupati mengangkat penjabat Pambakal dari PNS di lingkungan Pemerintah Daerah.
BAB III - PELAKSANAAN PEMILIHAN PAMBAKAL
Pasal 28
- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan Pambakal bersama Panitia Pemilihan Kabupaten melakukan seleksi tambahan berupa:
- a. penggunaan kriteria sebagai berikut:
1. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan;
2. tingkat pendidikan;
3. usia; dan
4. pengalaman berorganisasi pada lembaga kemasyarakatan
- b. tes tertulis, dengan materi sebagai berikut:
1. Pancasila dan UUD 1945;
2. Sosial, Budaya dan Agama; dan
3. Pemerintahan.
- (2) Bobot penilaian seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:
- a. penggunaan 4 (empat) kriteria sebesar 50% (lima puluh persen); dan
- b. tes tertulis sebesar 50% (lima puluh persen).
- (3) Hasil akhir seleksi tambahan untuk masing-masing calon Pambakal diperoleh dari hasil penjumlahan 4 (empat) kriteria dengan tes tertulis, atau dengan rumus sebagai berikut:
HASIL AKHIR = JUMLAH 4 (EMPAT) KRITERIA + HASIL TES TERTULIS
BAB III - PELAKSANAAN PEMILIHAN PAMBAKAL
Pasal 29
- (1) Bobot penilaian untuk kriteria penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut:
- a. bobot penilaian pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, yaitu:
1. pengalaman bekerja dari 1 s/d 5 tahun
:1
2. pengalaman bekerja di atas 5 s/d 10 tahun
:2
3. pengalaman bekerja di atas 10 s/d 15 tahun :3
4. pengalaman bekerja di atas 15 s/d 20 tahun :4
3. 5.
4. pengalaman bekerja di atas 20 tahun :5
- b. bobot penilaian tingkat pendidikan, yaitu:
1. jenjang Pendidikan berijazah SMP/sederajat
2. jenjang Pendidikan berijazah SMA/sederajat
:1
:2
- 3.
- jenjang Pendidikan berijazah Diploma :3
- 4.
- jenjang Pendidikan berijazah S1 :4
5. Jenjang Pendidikan berijazah Pasca Sarjana
:5
- c. bobot penilaian usia, yaitu
1. usia dari 25 s/d 30 tahun
:4
- 2.
- usia di atas 30 s/d 60 tahun :5
3. usia di atas 60 tahun
:3
- d. bobot penilaian pengalaman berorganisasi kemasyarakatan,yaitu:
1. pengalaman berorganisasi dari 1 s/d 5 tahun
:1
2. pengalaman berorganisasi di atas 5 s/d 10 tahun :2
3. pengalaman berorganisasi di atas 10 s/d 15 tahun :3
4. pengalaman berorganisasi di atas 15 s/d 20 tahun :4
5. pengalaman berorganisasi lebih dari 20 tahun :5
- (2) Bobot penilaian pengalaman bekerja dan pengalaman berorganisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf d, dibuktikan dengan keputusan pengangkatan dari pimpinan instansi atau lembaga yang bersangkutan.
- (3) Bobot penilaian tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibuktikan dengan ijazah dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang.
- (4) Bobot penilaian usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dibuktikan dengan kartu tanda penduduk, kartu keluargadan akta
pada lembaga
kelahiran.
- (5) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari.
- (6) Pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilaksanakan pada kantor Kecamatan bersangkutan, dan atau di tingkat kabupaten.
BAB III - PELAKSANAAN PEMILIHAN PAMBAKAL
Pasal 30
- (1) Penetapan calon Pambakal disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia Pemilihan Pambakal.
- (2) Undian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para calon.
- (3) Nomor urut dan nama calon yang telah
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon Pambakal. - (4) Panitia Pemilihan Pambakal mengumumkan melalui media masa dan/atau papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan. - (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat. - (6) Calon Pambakal yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang mengundurkan diri sejak yang bersangkutan ditetapkan sebagai calon Pambakal. - (7) Apabila calon Pambakal mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (6), yang bersangkutan dikenai sanksi administratif berupa ganti rugi sesuai Surat Pernyataan Bakal Calon Pambakal dan tidak dapat mencalonkan kembali sebagai Pambakal untuk pemilihan Pambakal selanjutnya. ## Pasal 31 - (1) Dalam hal calon Pambakal yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) meninggal dunia atau mengundurkan diri sebelum atau pada saat pelaksanaan pemungutan suara Pambakal, dan terdapat 2 (dua) calon atau lebih, tahapan pelaksanaan pemilihan Pambakal dilanjutkan dan calon yang meninggal dunia atau mengundurkan diri dinyatakan gugur. - (2) Dalam hal calon Pambakal yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) meninggal dunia atau mengundurkan diri sebelum atau pada saat pelaksanaan pemungutan suara Pambakal, dan calon Pambakal kurang dari 2 (dua), pelaksanaan pemungutan suara dihentikan dan pemilihan Pambakal dinyatakan batal. - (3) Calon Pambakal yang masih ada karena salah satu calon Pambakal meninggal dunia atau mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2),dapat mengikuti pemilihan Pambakal gelombang selanjutnya. - (4) Dalam hal pemilihan Pambakal dihentikan dan dinyatakan batal sebagaimama dimaksud pada ayat (2), Panitia Pemilihan Pambakal membuat berita acara penghentian dan pembatalan pemilihan Pambakal.

Penandatangan: - (5) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana pada ayat (4) masa jabatan Pambakal berakhir, Bupati mengangkat penjabat Pambakal dari PNS di lingkungan Pemerintah Daerah. ## Paragraf 4 Kampanye Pasal 32 - (1) Calon Pambakal dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat desa. - (2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu selama 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang. - (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur,terbuka, dialogis serta bertanggung jawab. - (4) Pelaksanaan kampanye para calon yang berhak dipilih diarahkan pada halhal yang bersifat positif dan menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan pembangunan serta keamanan dan ketertiban masyarakat. - (5) Pelaksanaan kampanye calon Pambakal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur pelaksanaannya oleh Panitia Pemilihan Pambakal. - (6) Pemasangan tanda gambar calon yang berhak dipilih dapat dipasang di wilayah desa yang bersangkutan selama masa kampanye dengan lokasi yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan Pambakal.

Penandatangan: - (7) Panitia Pemilihan Pambakal wajib meminta izin pelaksanaan kampanye kepada Kepala Kepolisian Sektor dengan tembusan Camat dan Danramil. - (8) Izin pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diajukan 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan kampanye dimulai, dengan dilampiri jadwal pelaksanaan kampanye. ## Pasal 33 - (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) merupakan kesempatan bagi para calon yang berhak dipilih untuk menyampaikan visi dan misi bila terpilih sebagai Pambakal. - (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Pambakal. - (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi. ## Pasal 34 Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dapat dilaksanakan melalui: - a. pertemuan terbatas; - b. tatap muka - c. dialog; - d. penyebaran bahan Kampanye kepada umum; - e. pemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan; dan - f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan. ## Pasal 35 - (1) Pelaksana kampanye dilarang: - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia; - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau calon yang lain; - d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat; - e. mengganggu ketertiban umum; - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau calon yang lain; - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye calon yang lain; - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan; - i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut calon lain selain dari gambar dan/atau atribut calon yang bersangkutan; dan - j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye. - (2) Pelaksana kampanye dalam kegiatan kampanye dilarang mengikut sertakan: - a. Pambakal; - b. perangkat desa; dan - c. anggota BPD. ## Pasal 36 Pelaksanaan kampanye yang melanggar larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dikenai sanksi: - a. peringatan tertulis apabila pelaksana kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan - b. penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain. ## Pasal 37 - (1) Masa tenang dilaksanakan selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

Penandatangan: - (2) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati. ## Bagian Keempat Pemungutan dan Penghitungan Suara Paragraf 1 Umum Pasal 38 Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi kegiatan sebagai berikut: - a. pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara; - b. penetapan calon yang memperoleh suara terbanyak. ## Paragraf 2 Pelaksanaan Pemungutan Suara ## Pasal 39 - (1) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a, dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama calon atau berdasarkan kebiasaan masyarakat desa setempat. - (2) Pemberian suara untuk pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara. - (3) Waktu pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai daripukul 08.00 WITA sampai dengan pukul 13.00 WITA - (4) Pukul 13.00 WITA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan batas waktu penutupan TPS. - (5) Batas waktu pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum berakhir, maka panitia pemilihan memberikan waktu tambahan paling lama 3 jam, dan atau bagi para pemilih yang sudah berada ditempat TPS pemungutan suara dilaksanakan sampai selesai. ## Paragraf 3 ## Lokasi dan Jumlah TPS ## Pasal 40 - (1) TPS ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. - (2) Lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Pambakal. - (3) Jumlah TPS ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten sebanyak 1 (satu) buah TPS untuk 1 (satu) desa. - (4) Panitia Pemilihan Pambakal dapat membentuk TPS tambahan sesuai kebutuhan dengan melihat kondisi luas wilayah, jumlah penduduk dan kemampuan keuangan desa. ## Paragraf 4 ## Pengumuman Pelaksanaan Pemungutan Suara ## Pasal 41 Panitia Pemilihan Pambakal mengumumkan hari dan tanggal serta waktu pemungutan suara dan lokasi pemungutan suara kepada masyarakat berdasarkan kebiasaan masyarakat desa setempat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara. ## Pasal 42 Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di kantor desa atau di tempat lain yang terjamin keamanannya. ## Paragraf 5 Penyelenggaraan Pemungutan Suara ## Pasal 43 - (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan Pambakal melakukan kegiatan: - a. pembukaan kotak suara; - b. pengeluaran seluruh isi kotak suara; - c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan/perlengkapan; dan - d. penghitungan jumlah surat suara; - e. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan/perlengkapan. - (2) Kegiatan Panitia Pemilihan Pambakal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari calon pambakal, BPD, pengawas dan warga masyarakat.

Verifikasi: - (3) Kegiatan Panitia Pemilihan Pambakal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon. ## Pasal 44 - (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1), Panitia Pemilihan Pambakal memberikan
PENJELASAN
Pembukaan
mengenai tata cara pemungutan suara.
- (2) Dalam pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih diberi kesempatan oleh Panitia Pemilihan Pambakal berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.
- (3) Apabila pemilih menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada Panitia Pemilihan Pambakal, kemudian Panitia Pemilihan Pambakal memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.
##
PENJELASAN
Pasal 45
Suara untuk pemilihan Pambakal dinyatakan sah apabila: - a. surat suara ditandatangani oleh ketua panitia; - b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau - c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; - d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; - e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; dan - f. dicoblos dengan alat yang disediakan oleh Panitia Pemilihan Pambakal.
PENJELASAN
Pasal 46
- (1) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat mengenai sah atau tidak sahnya surat suara antara Panitia Pemilihan Pambakal dengan calon atau saksi, maka Ketua Panitia Pemilihan berhak untuk menentukan keputusan. - (2) Keputusan Ketua Panitia Pemilihaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final dan mengikat.
PENJELASAN
Pasal 47
- (1) Pemilih tuna netra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh Panitia Pemilihan Pambakal atau orang lain
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan Bupati yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Kedua

Pengadaan

Pasal 58

- (1) Pengadaan perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) dilaksanakan oleh Panitia Kabupaten.
- (2) Panitia Pemilihan Kabupaten dapat melimpahkan kewenangan pengadaan perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Panitia Pemilihan Pambakal.
- (3) Pengadaan TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Pambakal.
- (4) Jumlah TPS disesuaikan dengan kondisi luas wilayah, jumlah penduduk dan kemampuan keuangan desa.

## Pasal 59

Pengadaan surat suara dicetak sama dengan jumlah pemilih yang tercantum di dalam DPT, ditambah 2,5 % (dua setengah persen) dari DPT sebagai cadangan.

## BAB VI

## PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN PAMBAKAL

## Bagian Kesatu

Ruang Lingkup dan Wewenang

## Pasal 60

- (1) Perselisihan hasil pemilihan Pambakal merupakan perselisihan yang ditimbulkan karena adanya:
- a. perbedaan penafsiran antara para pihak atau suatu ketidakjelasan tertentu yang berkaitan dengan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Pambakal; dan
- b. keadaan dimana pengakuan atau pendapat dari salah satu pihak mendapatkan penolakan, pengakuan yang berbeda dan/atau penghindaran dari pihak lain yang berkaitan dengan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Pambakal.
- (2) Perselisihan hasil pemilihan Pambakal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. perselisihan antar calon Pambakal; dan
- b. perselisihan antara calon Pambakal dengan Panitia Pemilihan Pambakal.

## Pasal 61

- (1) Panitia Pemilihan Kabupaten memfasilitasi penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Pambakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60.
- (2) Perselisihan yang dapat difasilitasi oleh Panitia Pemilihan Kabupaten adalah perselisihan hasil pemilihan Pambakal dan tidak mengandung unsur pidana dan politik uang.

## Pasal 62

- (1) Camat sebagai unsur Panitia Pemilihan Kabupaten memfasilitasi penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Pambakal pada tahap awal.
- (2) Panitia Pemilihan Kabupaten memfasilitasi penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Pambakal yang menurut pertimbangan Camat tidak dapatdiselesaikan oleh Camat.
- (3) Sebelum mengambil alih fasilitasi penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Pambakal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia Pemilihan Kabupaten terlebih dahulu memberikan bimbingan dan supervisi secara optimal kepada Camat agar dapat menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan Pambakal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua

Para Pihak Berselisih Dalam Pemilihan Pambakal

## Pasal 63

- (1) Para pihak yang terlibat dalam perselisihan pemilihan Pambakal meliputi pemohon, termohon dan pihak yang terkait.
- (2) Para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. calon pambakal/saksi sebagai pemohon;
- b. Panitia Pemilihan Pambakal sebagai termohon; dan
- c. calon Pambakal terpilih sebagai pihak yang terkait.

## Bagian Ketiga

Penerimaan dan Penanganan Laporan Perselisihan

## Hasil Pemilihan Pambakal

## Pasal 64

- (1) Laporan perselisihan hasil pemilihan Pambakal disampaikan oleh pemohon paling lambat 3 (tiga) hari setelah penghitungan suara.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten melalui Camat.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan oleh pemohon pada hari kerja.

## Pasal 65

Panitia Pemilihan Kabupaten dalam memfasilitasi penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Pambakal, dilakukan melalui tahapan:

- a. mempertemukan pihak-pihak yang berselisih melalui musyawarah untuk mencapai kesepakatan; dan
- b. dalam hal tidak tercapai kesepakatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka:
1. Camat sebagai unsur Panitia Pemilihan Kabupaten melaporkan kepada Bupati melalui Ketua Panitia Pemilihan Kabupaten; dan
2. Panitia Pemilihan Kabupaten melaporkan atau memberikan rekomendasi kepada Bupati.

## Bagian Keempat

Mekanisme Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Pambakal

## Paragraf 1

Tahapan Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Pambakal oleh Camat

## Pasal 66

Tahapan fasilitasi penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Pambakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, sebagai berikut:

- a. penyerahan berkas laporan perselisihan hasil pemilihan Pambakal oleh pemohon kepada Camat sebagai unsur Panitia Pemilihan Kabupaten palinglambat 3 (tiga) hari setelah penghitungan suara;
- b. pemeriksaan dan pengkajian kelengkapan dokumen laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya laporan dari pemohon;
- c. berkas laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a dinyatakan diterima apabila tidak melebihi jangka waktu 3 (tiga) hari sebagaimana dimaksud padahuruf a dan laporan sebagaimana dimaksud dinyatakan telah lengkap secaraformal dan materil berdasarkan pemeriksaan dan pengkajian sebagaimana dimaksud pada huruf b;
- d. pemanggilan pihak-pihak yang berselisih untuk dilakukan pertemuan oleh Camat sebagai unsur Panitia Pemilihan Kabupaten;
- e. pemanggilan sebagaimana dimaksud pada huruf d dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (hari) hari setelah pengkajian dan pemeriksaan berkas;
- f. pertemuan pihak-pihak yang berselisih untuk musyawarah dan mufakat; dan
- g. penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Pambakal paling lama 4 (empat) hari sejak pihak-pihak yang berselisih dipertemukan.

## Pasal 67

- (1) Dalam hal pertemuan pihak-pihak yang berselisih untuk musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf f tercapai, hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Pambakal secara Musyawarah dan Mufakat.
- (2) Hasil kesepakatan para pihak yang diperoleh melalui musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilihan Pambakal.

## Pasal 68

- (1) Dalam hal pertemuan pihak-pihak yang berselisih untuk musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf f tidak tercapai kata mufakat, Camat sebagai unsur Panitia Pemilihan Kabupaten melaporkan kepada Bupati melalui Ketua Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari sejak tidak tercapai kata mufakat dalam musyawarah.

## Pasal 69

- (1) Dalam memfasilitasi penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Pambakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, Camat dapat membentuk Tim Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Pambakal di wilayah kerjanya.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari unsur Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan dan unsur perangkat Kecamatan.

## Paragraf 2

Tahapan Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan

## Pambakal oleh Panitia Pemilihan Kabupaten Pasal 70

Proses dan langkah-langkah tahapan fasilitasi penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Pambakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, sebagai berikut:

- a. berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, Panitia Pemilihan Kabupaten melakukan pemeriksaan dan pengkajian ulang terhadap seluruh dokumen perselisihan hasil pemilihan Pambakal;
- b. pemeriksaan dan pengkajian ulang kelengkapan dokumen perselisihan hasil pemilihan Pambakal sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan palinglama 3 (tiga) hari sejak diterimanya laporan dari Camat;
- c. pemanggilan pihak-pihak yang berselisih untuk dilakukan pertemuan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten;
- d. pemanggilan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan dalam jangkawaktu paling lambat 3 (hari) hari setelah pemeriksaan dan pengkajian ulang dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf b;
- e. pertemuan pihak-pihak yang berselisih untuk musyawarah dan mufakat; dan
- f. penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Pambakal paling lama 7 (tujuh) hari sejak pihak-pihak yang berselisih dipertemukan.

## Pasal 71

- (1) Dalam hal pertemuan pihak-pihak yang berselisih untuk musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf e tercapai, hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Pambakal secara Musyawarah dan Mufakat.
- (2) Hasil kesepakatan para pihak yang diperoleh melalui musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilihan Pambakal.

## Pasal 72

- (1) Dalam hal pertemuan pihak-pihak yang berselisih untuk musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf e tidak tercapai kata mufakat, Panitia Pemilihan Kabupaten melaporkan atau menyampaikan rekomendasi kepada Bupati.
- (2) Laporan atau rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari sejak tidak tercapai kata mufakat dalam musyawarah.

## Bagian Kelima

Batal, Selesai dan Gugurnya Laporan Pemohon

## Pasal 73

- (1) Dalam hal pemohon setelah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut secara patut dan sah tidak hadir dalam pertemuan para pihak, maka laporan pemohon dianggap batal.
- (2) Dalam hal termohon setelah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut secara patut dan sah tidak hadir dalam pertemuan para pihak, maka:
- a. Camat membuat laporan kepada Bupati melalui Ketua Panitia Pemilihan Kabupaten, bagi perselisihan hasil pemilihan Pambakal yang difasilitasi oleh Camat; dan
- b. Panitia Pemilihan Kabupaten membuat laporan kepada Bupati bagi perselisihan hasil pemilihan Pambakal yang tidak dapat diselesaikan oleh Camat.

## Pasal 74

Perselisihan hasil pemilihan Pambakal dinyatakan selesai oleh Panitia Pemilihan Kabupaten apabila:

- a. telah tercapainya musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) dan Pasal 71 ayat (1); dan
- b. Panitia Pemilihan Kabupaten telah menyampaikan laporan atau rekomendasi kepada Bupati.

## Pasal 75

- (1) Permohonan penyelesaian hasil perselisihan pemilihan Pambakal dinyatakan gugur apabila:
- a. pemohon meninggal dunia;
- b. pemohon tidak datang dan hadir dalam pertemuan pertama setelah 3 (tiga) kali dilakukan pemanggilan secara patut dan sah oleh Panitia Pemilihan Kabupaten;
- c. termohon telah memenuhi tuntutan pemohon sebelum dilaksanakannya proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Pambakal; dan
- d. pemohon mencabut laporannya.
- (2) Keputusan tentang gugurnya permohonan akibat pemohon meninggal dunia atau pemohon tidak datang dan hadir atau termohon telah memenuhi tuntutan pemohon sebelum dilaksanakannya proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Pambakal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b,dan huruf c dituangkan dalam Berita Acara Gugurnya Perselisihan Hasil Pemilihan Pambakal.
- (3) Keputusan tentang gugurnya permohonan akibat pemohon mencabut laporannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dituangkan dalam Berita Acara Pencabutan Laporan Perselisihan Hasil Pemilihan Pambakal.
- (4) Dalam hal perselisihan hasil pemilihan Pambakal melibatkan lebih dari 2 (dua) pihak dan salah satu pihak yang berselisih tersebut meninggal dunia atau tidak hadir, maka proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Pambakal tersebut tetap dilanjutkan dengan tidak melibatkan pihak yang meninggal dunia atau tidak hadir tersebut.

## Bagian Keenam

Bantuan Pihak Lain dalam Penyelesaian Perselisihan

## Hasil Pemilihan Pambakal

## Pasal 76

- (1) Dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan Pambakal, Panitia Pemilihan Kabupaten dapat meminta bantuan pihak lain untuk menjadi fasilitator dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Pambakal.
- (2) Fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Ketua Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (3) Persyaratan untuk menjadi fasilitator penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Pambakal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
- a. tokoh masyarakat, akademisi atau tokoh agama yang berpengaruh dan disegani;
- b. memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang pemilihan Pambakal;
- c. memiliki pengalaman dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Pambakal;
- d. tidak memiliki konflik kepentingan dengan para pihak yang berselisih;
- e. profesional; dan/atau

- f. dapat diterima oleh para pihak yang berselisih.
- (4) Dalam hal penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Pambakal melalui musyawarah dan mufakat tidak dapat dilakukan, fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merekomendasikan keputusan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Pambakal secara tertulis kepada Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (5) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat rahasia.
- (6) Fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertanggungjawabkan hasil kerjanya kepada Panitia Pemilihan Kabupaten.

## Bagian Ketujuh

Dokumen Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Pambakal

## Pasal 77

- (1) Dokumen yang digunakan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Pambakal meliputi:
- a. berkas laporan yang memuat
1. nama dan alamat pemohon;
2. nama dan alamat termohon;
3. nama dan alamat saksi-saksi;
4. waktu dan tempat kejadian perkara;
5. uraian singkat kejadian;
6. pokok persoalan yang diperselisihkan;
7. alasan dan sebab perselisihan hasil pemilihan Pambakal;
8. fakta perselisihan;
9. barang bukti; dan
10. hal yang dimohonkan dan dasar permohonan.
- b. penerimaan laporan dan tanda bukti penerimaan laporan dari pemohon;
- c. berkas pemeriksaan dan pengkajian laporan pemohon;
- d. surat panggilan klarifikasi kepada para pihak yang berselisih;
- e. berita acara klarifikasi penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Pambakal;
- f. berita acara penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Pambakal secara musyawarah dan mufakat;
- g. laporan Camat kepada Bupati melalui Ketua Panitia Pemilihan Kabupaten, apabila tidak tercapai kata mufakat;
- h. tanda bukti penerimaan laporan dari Camat;
- i. berkas pemeriksaan dan pengkajian ulang kelengkapan dokumen perselisihan hasil pemilihan Pambakal;
- j. laporan Panitia Pemilihan Kabupaten kepada Bupati, apabila tidak tercapai kata mufakat;
- k. berita acara gugurnya perselisihan hasil pemilihan Pambakal; dan
- l. berita acara pencabutan laporan perselisihan hasil pemilihan Pambakal.
- (2) Format dokumen penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Pambakal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini

## BAB VII

## PEMBIAYAAN

## Pasal 78

- (1)Biaya Pemilihan Pambakal dibebankan kepada :
- a. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banjar; dan
- b. Dana Bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

- (2) Biaya Pemilihan Pambakal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi biaya untuk pengadaan :
- a. surat suara;
- b. kelengkapan peralatan lainnya;
- c. honorarium Panitia Pemilihan;
- d. biaya pelantikan; dan
- e. biaya lain-lain yang dibutuhkan Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten untuk menunjang Pemilihan Pambakal di Tingkat Kabupaten.
- (3) Dana Bantuan dari Anggaran dan Pendapatan Desa (APBDesa) sebagimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk kebutuhan pada pelaksanaan pemungutan suara, yang meliputi biaya :
- a. Insentif/uang lembur Panitia Pemilihan Pambakal Tingkat Desa
- b. Insentif validasi/pendataan jumlah pemilih
- c. Belanja ATK
- d. Belanja Jasa Dokumentasi
- e. Belanja cetak dan penggandaan
- f. Belanja sewa meja kursi
- g. Belanja makanan dan minuman
- e. Belanja pakaian dinas
- f. Biaya lain-lain yang dibutuhkan Panitia Pemilihan Tingkat Desa pada pelaksanaan di Tingkat Desa

## BAB VIII

## KETENTUAN LAIN

## Pasal 79

- (1) Masa jabatan Pambakal sebelum dikeluarkannya Peraturan Bupati ini, tetap berlaku sampai berakhirnya masa jabatan.
- (2) Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemiliham Pambakal, sepanjang belum diatur dalam Undang-Undang.

Diundangkan di Martapura pada tanggal 11 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR, ttd

## H. NASRUN SYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2016 N0M0R 21

## BAB IX

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 80

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Banjar Nomor 66 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengangkatan Penjabat Pambakal (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 66), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 81

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura pada tanggal 11 Mei 2016

BUPATI BANJAR,


H. KHALILURRAHMAN