PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK Nomor 4 Tahun 2016 tentang TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
- a. bahwa untuk mencapai masyarakat yang adil dan sejahtera sesuai tujuan pembangunan yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 diperlukan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan dengan memperhatikan lingkungan sosial serta kelestarian fungsi lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Lebak;
- b. bahwa agar upaya sebagaimana dimaksud huruf a tersebut dapat terlaksana dengan baik perlu terjalin hubungan yang sinergis antara pemerintah daerah dengan para pelaku dunia usaha dan masyarakat;
- c. bahwa untuk mewujudkan hubungan yang sinergis antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat di Kabupaten Lebak diperlukan pengaturan didasarkan pada prinsip-prinsip etika bisnis untuk menerapkan kewajiban tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan di Kabupaten Lebak;
- d. bahwa tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam
PARAF KOORDINASI
KETUA DPRD
SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN SEKDA
KEPALA BAGIAN HUKUM &amp; PERUNDANG-UNDANGAN SETDA
Mengingat
pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat;
- e. bahwa agar pelaksanaan kegiatan tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan memperoleh hasil yang optimal, kegiatan yang dilaksanakan harus bersinergi dengan program Pemerintah Kabupaten Lebak;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
3. : 1.
4. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
| PARAF KOORDINASI | PARAF KOORDINASI |
|------------------------------------------------|--------------------|
| KETUA DPRD | |
| SEKRETARIS DAERAH | |
| ASISTEN SEKDA | |
| KEPALA BAGIAN HUKUM & PERUNDANG-UNDANGAN SETDA | |
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2013 Nomor 1);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBAK dan BUPATI LEBAK
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Pemerintahan Daerah adalah peyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Lebak.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah
| PARAF KOORDINASI | PARAF KOORDINASI |
|------------------------------------------------|--------------------|
| KETUA DPRD | |
| SEKRETARIS DAERAH | |
| ASISTEN SEKDA | |
| KEPALA BAGIAN HUKUM & PERUNDANG-UNDANGAN SETDA | |
yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, yang selanjutnya disingkat TSLP adalah tanggungjawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk dapat menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.
8. Perusahaan adalah badan usaha yang bergerak dalam suatu bidang usaha yang didirikan ## BAB II
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi azas, program kerja, mekanisme dan prosedur, pembiayaan, organisasi/forum, dan pelaporan serta peran serta masyarakat penyelenggaraan TSLP di Kabupaten Lebak.
- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam wilayah Kabupaten Lebak yang secara langsung maupun tidak langsung menerima dampak atas kegiatan operasional perusahaan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan arah,
| PARAF KOORDINASI | PARAF KOORDINASI |
|------------------------------------------------|--------------------|
| KETUA DPRD | |
| SEKRETARIS DAERAH | |
| ASISTEN SEKDA | |
| KEPALA BAGIAN HUKUM & PERUNDANG-UNDANGAN SETDA | |
kebijakan dan kepastian hukum atas pelaksanaan program TSLP agar sesuai dengan perencanaan pembangunan di Kabupaten Lebak
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
Tujuan umum TSLP adalah untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan kelestarian lingkungan yang bermanfaat bagi perusahaan sendiri, masyarakat sekitar, maupun masyarakat pada umumnya.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5
Tujuan khusus TSLP meliputi:
- a. terwujudnya pedoman yang jelas tentang TSLP termasuk lingkungan perusahaan beserta pihak-pihak yang menjadi pelakunya;
- b. terpenuhinya penyelenggaraan TSLP yang terkoordinasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. terwujudnya kepastian hukum bagi perusahaan dalam melaksanakan TSLP secara terpadu dan berdaya guna;
- d. meminimalisir pungutan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak berwenang dan tidak bertanggungjawab kepada perusahaan;
- e. meminimalisir dampak negatif keberadaan perusahaan dan mengoptimalkan dampak positif keberadaan perusahaan bagi perusahaan sendiri, masyarakat sekitar, maupun masyarakat pada umumnya;
- f. terwujudnya pemerataan pembangunan melalui pelaksanaan TSLP; dan
- g. terealisasinya apresiasi kepada perusahaan yang telah melakukan TSLP dengan memberi penghargaan serta pemberian kemudahan dalam pelayanan administrasi.
PARAF KOORDINASI
KETUA DPRD
SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN SEKDA
KEPALA BAGIAN HUKUM &amp; PERUNDANG-UNDANGAN SETDA
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 6
Penyelenggaraan TSLP diselenggarakan dengan asas:
- a. Keadilan;
- b. kepastian hukum;
- c. kepedulian dan tanggung jawab;
- d. kepentingan umum;
- e. keterpaduan;
- f. partisipatif dan aspiratif;
- g. keterbukaan;
- h. berkelanjutan;
- i. kemandirian;
- j. berwawasan lingkungan; dan
- k. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional;
- l. Kemitraan.
HAK DAN KEWAJIBAN PERUSAHAAN
BAB III - HAK DAN KEWAJIBAN PERUSAHAAN
Pasal 7
Dalam melaksanakan TSLP, perusahaan berhak:
- a. menetapkan program TSLP yang akan dilaksanakan oleh perusahaan yang bersangkutan sesuai dengan perencanaan pembangunan Kabupaten Lebak;
- b. mendapatkan penghargaan dan/atau kemudahan dari Pemerintah Daerah bagi perusahaan yang telah melaksanakan TSLP;
- c. memberikan saran dan masukan terhadap rencana pembangunan Daerah yang dikaitkan dengan program TSLP.
BAB III - HAK DAN KEWAJIBAN PERUSAHAAN
Pasal 8
- (1) BUMN, BUMD, dan Perusahaan Perseroan Terbatas yang berada dan/atau melaksanakan kegiatan/usaha di Daerah wajib sebagai pelaksana TSLP;
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
| PARAF KOORDINASI | PARAF KOORDINASI |
|------------------------------------------------|--------------------|
| KETUA DPRD | |
| SEKRETARIS DAERAH | |
| ASISTEN SEKDA | |
| KEPALA BAGIAN HUKUM & PERUNDANG-UNDANGAN SETDA | |
berstatus pusat atau cabang perusahaan yang berkedudukan dalam wilayah Kabupaten Lebak.
BAB III - HAK DAN KEWAJIBAN PERUSAHAAN
Pasal 9
Dalam melaksanakan TSLP, perusahaan wajib:
- a. menetapkan komitmen bahwa TSLP adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam kebijakan manajemen maupun program pengembangan perusahaan di dalam peraturan perusahaan;
- b. menganggarkan sebesar paling sedikit 2 (dua) % dari laba bersih perusahaan atau cabang perusahaan bagi program TSLP;
- c. menyusun rancangan dan melaksanakan kegiatan TSLP sesuai dengan prinsip-prinsip tanggungjawab sosial dan lingkungan Perusahaan dengan
BAB III - HAK DAN KEWAJIBAN PERUSAHAAN
Pasal 10
Perusahaan yang berada di luar daerah dan/atau tidak melaksanakan kegiatan/usaha di daerah tetapi akan melaksanakan TSLP di wilayah daerah dapat terlebih dahulu berkoordinasi dengan forum TSLP.
PROGRAM DAN BIDANG KERJA
TANGGUNGJAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN
BAB IV - PROGRAM DAN BIDANG KERJA
Pasal 11
- (1) Program penerapan TSLP dapat berbentuk:
- a. pemberdayaan masyarakat;
- b. program langsung pada masyarakat;
- c. kemitraan; dan
| PARAF KOORDINASI | PARAF KOORDINASI |
|------------------------------------------------|--------------------|
| KETUA DPRD | |
| SEKRETARIS DAERAH | |
| ASISTEN SEKDA | |
| KEPALA BAGIAN HUKUM & PERUNDANG-UNDANGAN SETDA | |
- d. bina lingkungan.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dan dikembangkan oleh perusahaan sebagai bentuk kontribusi dan/atau kepedulian pada persoalan sosial yang dihadapi masyarakat untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan kelestarian lingkungan yang bermanfaat bagi perusahaan sendiri, masyarakat sekitar, maupun masyarakat pada umumnya sesuai dengan perencanaan dan percepatan pembangunan Kabupaten Lebak.
BAB IV - PROGRAM DAN BIDANG KERJA
Pasal 12
Program Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a adalah suatu upaya untuk memulihkan dan/atau meningkatkan keberdayaan masyarakat agar mampu berbuat sesuai dengan harkat dan martabat sehingga tercipta kemandirian masyarakat dalam melaksanakan hak-hak dan tanggungjawabnya sebagai warga negara.
BAB IV - PROGRAM DAN BIDANG KERJA
Pasal 13
Program langsung kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b dapat berupa:
- a. hibah uang dan/atau barang, yang diberikan kepada masyarakat;
- b. penghargaan, berupa beasiswa kepada warga masyarakat yang berkemampuan secara akademis namun tidak mampu membiayai pendidikan;
- c. subsidi, berupa penyediaan pembiayaan untuk proyekproyek pengembangan masyarakat, penyelenggaraan fasilitas umum atau bantuan modal usaha skala mikro dan kecil;
- d. bantuan sosial, berupa bantuan dalam bentuk uang, barang maupun jasa kepada panti-panti sosial/jompo, para korban bencana dan para Penyandang Masalah
| PARAF KOORDINASI | PARAF KOORDINASI |
|------------------------------------------------|--------------------|
| KETUA DPRD | |
| SEKRETARIS DAERAH | |
| ASISTEN SEKDA | |
| KEPALA BAGIAN HUKUM & PERUNDANG-UNDANGAN SETDA | |
Kesejahteraan Sosial (PMKS);
- e. pelayanan sosial, berupa layanan pendidikan, kesehatan, olahraga dan santunan pekerja sosial; dan
- f. perlindungan sosial, berupa pemberian kesempatan kerja bagi para atlet nasional/daerah yang sudah purna bakti dan bagi penyandang cacat yang mempunyai kemampuan khusus.
BAB IV - PROGRAM DAN BIDANG KERJA
Pasal 14
Program kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c adalah program TSLP dalam rangka membina dan meningkatkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk mendukung kemandirian UMKM.
BAB IV - PROGRAM DAN BIDANG KERJA
Pasal 15
Program Bina Lingkungan (masukan dalam
PENJELASAN
Pembukaan
Pasal) sebagaimana dimaksud dalam
PENJELASAN
Pasal 16
Bidang Kerja Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan antara lain: - a. pendidikan; - b. kesehatan; - c. infrastuktur; - d. pendampingan umum; - e. olah raga dan seni; - f. sosial keagamaan; - g. pelestarian lingkungan hidup; - h. pendampingan umum; dan - i. bidang kerja lainnya yang secara nyata memberikan dampak peningkatan kualitas masyarakat. | PARAF KOORDINASI | PARAF KOORDINASI | |------------------------------------------------|--------------------| | KETUA DPRD | | | SEKRETARIS DAERAH | | | ASISTEN SEKDA | | | KEPALA BAGIAN HUKUM & PERUNDANG-UNDANGAN SETDA | | ## BAB V ## FORUM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN
PENJELASAN
Pasal 17
- (1) Dalam rangka koordinasi pelaksanaan TSLP di Kabupaten Lebak dibentuk kelembagaan dengan nama Forum TSLP. - (2) Pembentukan Forum TSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat dari dan oleh anggota Forum TSLP. - (3) Pembentukan forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah. - (4) Masa bhakti tugas Badan Pengawas dan Pengurus Forum TSLP paling lama 3 (tiga) tahun. - (5) Struktur dan keanggotaan Forum TSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. - (6) Fasilitasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
PENJELASAN
Pasal 18
- (1) Forum TSLP memiliki fungsi antara lain: - a. melakukan sosialisasi mengenai Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan kepada perusahaan yang berada dan/atau melaksanakan kegiatan/usaha di daerah; - b. melayani dan memfasilitasi perusahaan yang akan melaksanakan TSLP; - c. mendata, mencatat, mendokumentasikan dan mempublikasikan seluruh kegiatan TSLP yang dilakukan; dan - d. memberikan apresiasi/penghargaan