PERATURAN BUPATI TENTANG Nomor 42 Tahun 2011 tentang Retribusi Penggantian Cetak Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil sepanjang bertentangan dehgan Peraturan Bupati ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. Biaya (berlaku Unknown)
BAB XVIII - KETENTUAN PENUTUP Pasal 21
Pasal 21
Pada saat Peraturan Bupali ini berlaku maka semua Peraturan Bupati yang mengatur dan atau memuat tentang Retribusi Penggantian Cetak Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil sepanjang bertentangan dehgan Peraturan Bupati ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. Biaya
BAB XVIII - KETENTUAN PENUTUP Pasal 21
Pasal 22
Peraturan setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempalannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Ondong Siau pada tanggal 2011

Penetapan: Diundangkan di Ondong Siau tanggal pada 2011 BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO TAHUN 2011 NOMOR 42 Menimbang Mengingat

Penandatangan: BUPATI KEPULAUANSIAU TAGULANDANG BIARO TAGULANDANG BIARO

Penandatangan: PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SIAU NOMOR 43 TAHUN 2011 ## TENTANG PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN DAERAH PELAYARAN ## RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DENGAN

Penandatangan: BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO, 2. bahwa untuk memperkuat struktur permodalan pada Perusahaan Daerah Pelayaran, maka Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro tahun 2009 dan tahun 2010 melakukan penyertaan modal dengan tujuan untuk memperoleh manfaat ekonomis, sosial dan manfaat lainnya demi terciptanya pertumbuhan ekonomi dalam rangka memajukan kesejahteraan umum; pada

Penandatangan: 2. berdasarkan Pasal 19 (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor Tahun 2011 tentang Investasi Pemerintah Daerah perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati; ayat

Penandatangan: - C. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf perlu menetapkan Peraturan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro tentang Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Pelayaran. pada 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusl dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 6. 2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemerikszan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesla Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 4400); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerlntah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesla Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesla Nomor 4438); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaan Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dlubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republlk Indonesla Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4844); Negara 10. 7 . Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro dI Provinsi Sulawesl Utara (Lembaran Negara Republlk Indonesla Tahun 2007 Nomor 17 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4691); 9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesla Tahun 2007 Nomor 67 , Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2007 Nomor 4724); 10. Peraturan Pemerintah 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republlk Indonesla Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5515); Nomor 14. 12 Peraturan Pemerlntah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansl Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesla Nomor 4578); 16. 13 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerlntahan (Lembaran Negara Republik Indonesla Tahun 2010 Nomor 123 , Tambahan Lembaran Republlk Indonesia Nomor 5165); Negara Menetapkan

Penandatangan: - 14.Peraturan Menterl Dalam Negerl Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Peraturan Menteri Dalam Negerl 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menterl Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; dengan tentang Nomor 16. Peraturan Daerah Nomor Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2011 Nomor 4). - 15.Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Investasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2011 Nomor 1); ## MEMUTUSKAN

Penandatangan: PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO TENTANG PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN DAERAH PELAYARAN: ## BAB I KETENTUAN UMUM ## Pasal 1

Penandatangan: Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

Penandatangan: 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah; 1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro; 3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

Penandatangan: 5. Peraturan Kepala Daerah atau disebut dengan Peraturan Bupati adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah yang bersifat mengatur dan mengikat secara umum;

Penandatangan: 4. Bupati adalah Kepala Daerah Kepulauan Siau Tagulandang Biaro; 6. Penyertaan Modal adalah Perbuatan Menyertakan Kekayaan Daerah baik dalam bentuk uang atau barang Yang dapat dipergunakan untuk menghasilkan sesuatu yang menambah kekayaan; 7. 7 . Perusahaan Daerah Pelayaran selanjutnya disingkat PD. Pelayaran adalah Badan Usaha Milik Daerah yang pembentukannya ditetapkan dengan Usaha Milik Daerah (BUMD). ## BAB II PENYERTAAN MODAL 2 Pasal Pemerintah Kepulauan Siau Tagulandang Penyertaan Modal pada melakukan Kabupaten Biaro PD. Pelayaran. ## 3 Pasal - Pendapatan dan Belanja dimaksud Pasal 2 berasal dari Daerah. Anggaran - (1) Penyertaan Modal sebagaimana - (2) Penyertaan Modal "sebagalmana dimaksud dalam ayat - sebesar Rp. 1.000 (Satu (1) - b. Senilal Rp. 250.000. (Dua APBD Tahun Anggaran 2010. Lima Puluh Juta Rupiah) dari Ratus - Senilai Rp. 750.000.000 , (Tujuh Ratus Puluh APBD Tahun Anggaran dan Juta Rupiah) dari Milyar Ulma 2009 , ## BAB III ## PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL Pasal 4 Pelaksanaan Penyertaan Modal pada PD. pada Pasal 2 dilakukan menurut Pelayaran sebagaimana dimaksud ## BAB IV HASIL PENYERTAAN MODAL ## Pasal 5 - (1) Hasil Penyertaan Modal ditetapkan sebesar 15% Pemerintah Daerah pada PD. Laporan Keuangan Pelayaran yang dimuat dalam Yang ditunjuk oleh tahun setelah diaudit oleh Bupatl; Pelayaran setlap Lembaga Auditor 2. dari Laba Pemerintah Daerah disetor oleh Daerah pada Pos Pendapatan Hasil Pendapatan Asli Dipisahkan; Pengelolaan Kekayaan Daerah Bagian Yang - (2) Baglan Laba pengaturan berlkut ayat (1), a. Sebesar 409 dengan sebagal 4. Laba Pemerintah untuk menambah Penyertaan Modal Daerah disertakan kemball Pelayaran; Pemerintah Daerah pada PD Bagian

Penetapan: Diundangkan di Ondong Siau tanggal pada

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH, PEMBINA UTAMA MUDA NIP . 19571116 199003 1 003 BERITA DAZRAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO TAHUN 2011 NOMOR 43 2011 ## BAB V ## KETENTUAN PENUTUP ## Pasal 6

Penandatangan: - (1) Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melakukan fasllitasi pelaksanaan Peraturan Bupati ini;

Penandatangan: - (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup Soslallsasl dan Memberikan Asistensi untuk kelancaran penerapan serta penyempurnaan Peraturan Bupati ini. Koordinasi , ## Pasal 7

Penandatangan: Ketentuan leblh Ianjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Bupati ini akan dlatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupatí . ## Pasal 8

Penetapan: Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahulnya, memerintahkan pengundangan dan penempatannya dalam Berlta Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

Penetapan: Ditetapkan dI Ondong Siau tanggal 6 Agus tus pada 2011 PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

Penandatangan: ## PERATURAN BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO NOMOR 44 TAHUN 2011 ## TENTANG STANDAR HARGA SATUAN DAN ANALISIS STANDAR BELANJA DI LINGKUNGAN KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 2011