Unknown Unknown Nomor 2O Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung, maka perlu mengatur Kedudukan, Susunan Organisasi, T\rgas dan Fungsi, serta Tata Ke{a Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten T\rlungagung yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati; 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2OO9 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 83, Tambahan lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5014), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619); 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2Ol5 (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O16 Nomor 114, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 5. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung ( kmbaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor I Seri D); (berlaku 1 Januari 2017)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BI'PATI TI'LI'I{GAGI'IfG EROVII|SI JAWATIXI'R
PERATT'RAT BUPATI Ti'LUTCACT'I|G IfoxoR 6l TAHrtIf 2016
TEI|TATG
xEDltrtttKAlf , suSItIfAJ{ oRoAr{ISASI,',TUGAS DArf Ftnf GSI, SERIA TATA IIER.'A DITAS PEIERITAKAI| DAI| KESEIIATAT HEWAI{ KIAN'PATEX TI'LI'IfGAGT'I|C
DEI|GAI{ RAIIUA'T TT'HAI| YAI|G UAIIA EAA
BI'PATI TI'LI'I|GAGI'I|G,
bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten T\rlungagu.ng Nomor 2O Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung, maka perlu mengatur Kedudukan, Susunan Organisasi, T\rgas dan Fungsi, serta Tata Ke{a Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten T\rlungagung yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2OO9 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 83, Tambahan lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5014), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2Ol5 (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O16 Nomor 114, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung ( kmbaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor I Seri D);
MEMUTUSKAN:
MCNCTAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN TULUNGAGUNG,
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
.rr
- (2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang peternakan dan kesehatan hewan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.
- (4) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebiiakan di bidang petemakan dan kesehatan hewan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- d. pelaksanaan administrasi dinas;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Kedua
Susunan Organisasi
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Susunan Organisasi Dinas terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi:
1. Sub Bagian Perencanaan;
3. Sub Bagran Umum dan Kepegawaian
2. Sub Bagran Keuangan;
- c. Bidang Perbibitan dan Produksi Peternakan, membawahi:
1. Seksi Perbibitan dan Kawasan Peternakan;
3. Seksi Pakan dan Teknologi Peternakan;
2. Seksi Budidaya dan Produksi Peternakan;
- d. Bidang Kesehatan Hewan, membawahi:
1. Seksi Pengamatan Penyakit Hewan dan Pelayanan Medik Veteriner:
2. Seksi Pencegahan, dan Pemberantasan Penyakit Hewan;
3. Seksi Pengawasan Obat Hewan dan Residu;
- e. Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner, membawahi:
1. Seksi Hygiene Sanitasi dan Sertifikasi Produk Hewan;
2. Seksi Pengawasan Keamanan Produk Hewan;
3. Seksi Kesejahteraan Hewan dan Zoonosis;
- f. Bidang Usaha Petemakan, membawahi:
1. Seksi Kelembagaan Peternakan;
3. Seksi Bina Usaha;
2. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan;
z
A.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- h. Kelompok Jabatan F\rngsional.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
Bagan Susunan Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran dan merupakan bagran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB III TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kepala Dinas

## Pasal 5

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a mempunyai tugas pokok memimpin, membina, mengawasi, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan serta merumuskan kebijakan di bidang keternakan dan kesehatan hewan.

## Pasal 6

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Kepala Dinas mempuyai fungsi:

- a. perumusan program jangka pendek, menengah dan jangka panjang bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang petemakan dan kesehatan hewan;
- c. pelaksanaan koordinasi, pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- d. penerbitan dan pemberian rekomendasi ijin pendirian lembaga peternakan dan kesehatan hewan;
- e. pelaksanaan administrasi dinas ;
- f. pembinaan terhadap UPTD;
- g. pembinaan profesional tenaga peternakan dan kesehatan hewan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

## Bagian Kedua Sekretariat

## Pasal 7

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan bidangbidang, membina, melaksanakan dan mengendalikan administrasi umum, keuangan, sarana prasarana, kepegawaian, kerumahtanggaan dan kelembagaan.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.


,.\

5

## Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (l) Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. pengelolaan dan pembinaan uruszrn tata usaha dan tata kearsipan, rumah tangga dan keprotokolan Dinas;
- b. pengoordinasian penJrusunan program dan pelaporan, pengelolaan sistem informasi, pemantauan dan evaluasi kegiatan Dinas;
- c. pengoordinasian penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- d. pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan dan perlengkapan;
- e. pelaksanaan, pembinaan organisasi dan tata laksana Dinas;
- f. pembinaan administrasi kepada UPID;
- g. pengoordinasian pelaksanaan tugas bidang-bidang dan UPTD;
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 9

- (1) Sub Bagran Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 1 mempunyai tugas:
- a. melaksanakan pen3rusunan program dan perencanaan Dinas;
- b. mengolah dan menganalisis data statistik peternakan;
- d. menyiapkan bahan pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan program dan perencanaan Dinas;
- c. menJrusun bahan koordinasi dan implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
- e. menJrusun laporan pertanggungiawaban atas pelaksanaan tugasnya; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- (2) Sub Bagran Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b arrg)&lt;a 2 mempunyai tugas:
- a. melakukan penatausahaan keuangan dan barang milik daerah:
- b. menyusun analisa kebutuhan pengadaan dan melakukan administrasi barang;
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- c. men5rusun laporan pertanggungiawaban atas pelaksanaan tugasnya; dan
- (3) Sub Bagran Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 3 mempunyai tugas:
- a. melakukan urusan administrasi persuratan, kearsipan, perjalanan dinas, keprotokolan dan rumah tangga;


6

- b, melakukan tata usaha dan administrasi kepegawaian;
- d. menyusun bahan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan dinas;
- c. mengkaji ulang rancangan peraturan perundangundangan bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- e. melaksanakan tugas di bidang hubungan masyarakat;
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- f. menyusun laporan pertanggungiawaban atas pelaksanaan tugasnya; dan
- (4) Masing-masing Sub Bagian sebaeaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (21 dan ayat (3) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

## Bagian Ketiga Bidang Perbibitan dan produksi peternakan

## Pasal 10

- (1) Bidang Perbibitan dan produksi peternakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf c mempunyai tugas merenc€rnak€rn, membina, melaksanakan, evaluasi dan mengkoordinasikan kegiatan bidang perbibitan dan produksi petemakan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksudkan pada ayat (l) Bidang Perbibitan dan produksi peternakan mempunyai fungsi :
- b. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan dalam usaha perbibitan dan peningkatan- produksi ternak, peningkatan mutu bibit ternak, penyebaran ternak, peningkatan pengolahan pakan ternai&lt; , peningkatan mutu pakan ternak dan teknologi peternakan;
- a. Pengoordinasian perumus€rn kebljakan dibidang perbibitan dan kawasan petemakan, budidaya dai produksi petemakan, pakan dan teknologi peternakan;
- c. pelalsanaan pendataan dan penataan pengembangan ternak;
- d. pelaksanaan pembinaan perkembangan temak; dan pengawas€rn
- f. pelaksanaan peruTu-san dan penyqiian data di bidang perbibitan dan produksi peternakan;
- e. pelaksanaan pengelolaan perguliran ternak;
- g. penJrusunan laporan pertanggungiawaban atas pelaksanaan tugasnya; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Perbibitan dan produksi peternakan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.


## Pasal 1 I

- (1) Seksi Perbibitan dan Kawasan Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c angka 1 mempunyai tugas:
- a. men5rusun bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perbibitan dan kawasan peternakan;
- b. melakukan pembinaan dan bimbingan penerap€rn standart teknis dan sertifikasi perbibitan meliputi sarana, sumber daya manusia (tenaga kerja), mutu dan metode;
- c. melaksanakan pengendalian pengembangbiakan (breeding sgsteml, ternak dan menjaga pelestarian ternak; sistem penyebaran
- e. mengolah dan menganalisis data di bidang perbibitan dan kawasan peternakan;
- d. melakukan fasilitasi dan pembinaan pengembangan kawasan perbibitan;
- f. men5rusun laporan pertanggungiawaban atas pelaksanaan tugasnya; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) seksi Budidaya dan produksi peternakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 humf c angka 2 meirpunyai tugas:
- a. menJrusun bahan perumusan kebijakan teknis di bidang budidaya dan produksi peternakan;
- c. melaksanakan pengawasan dan pemantau€rn penyebaran ternak sesuai dengan kawasan peternakan;
- b. melaksanakan pembinaan dan bimbingan penerapan teknologi budidaya dan produksi pete*at arr;
- d. melaksanakan identifikasi calon penggaduh, calon lokasi dan seleksi ternak;
- f. menJrusun laporan pertanggungiawaban atas pelaksanaan tugasnya; dan
- e. mengolah -dan menganalisis data di bidang budidaya dan produksi peternakan;
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (3) seksi Pakan dan Teknologi peternakan sebagaimana dimaksud dalam pasar 3 huruf c angka 3 meirpunyai tugas:
- a. menJrusun bahan perumusan kebijakan teknis pakan dan Teknologi peternakan;
- b. melakukan pembinaan, bimbingan penerapan teknologi pakan ternak;
- c. melakukan kajian, pengenalan dan pengembangan teknologi tepat guna peternakan;


8

- d. melakukan fasilitasi uji kwalitas pakan dan rekayasa pengembangan teknologi terapan peternakan;
- e. melakukan pengar asan standart mutu pakan ternak, penyrapan produksi, pengadaan, penggunaan pakan dan peredaran pakan;
- f. melakukan bimbingan, penerapan teknologi optimalisasi pengelolaan pemanfaatan air untuk usaha peternakan;
- g. mengolah dan mengandisis data di bidang pakan dan teknologi peternakan;
- h. menyusun laporan pertanggungiawaban atas pelaksanaan tugasnya; dan
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (4) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (l), ayat (2), dan ayat (3) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

## Bagian Keempat Bidang Kesehatan Hewan

## Pasal 12

- (1) Bidang Kesehatan Hewan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 huruf d mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebiiakan, penJrusunan standar, nonna, kriteria dan prosedur, serta pemberian bimbingan dan evaluasi Bidang Kesehatan Hewan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Kesehatan Hewan mempunyai fungsi :
- b. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan di bidang pengamatan, penyidikan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, perlindungan hewan, dan pelayanan medik veteriner, pengawasan obat hewan dan residu;
- a. pengoordinasian perumusan kebijakan di bidang pengamatan, penyidikan, pencegahan penyakit hewan, pertndungan dan pemberantasan penyakit hewan, pelayanan medik veteriner, pengawasan obat hewan dan residu;
- c. pelaksanaan sosialisasi standar, norna, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang pengamatan, penyidikan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, perlindungan hewan, pelayanan medik veteriner, pengawasan obat hewan dan residu;
- d. pelaksanaan bimbingan dan evaluasi di bidang pengamatan,penyidikan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, perlindungan hewan, pelayanan medik veteriner, pengawasan obat hewan


9

dan residu;

- e. pelaksanaan pemberian rekomendasi perizinan di bidang kesehatan hewan;
- f. pelaksanaan perumusan dan penyajian data di bidang kesehatan hewan;
- g. pen5rusunan laporan pertanggungiawaban atas pelaksanaan tugasnya; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Kesehatan Hewan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

## Pasal 13

- (1) Seksi Pengamatan Penyakit Hewan dan Pelayanan Medik Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d angka 1 mempunyai tugas :
- a. menJrusun bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengamatan penyakit hewan dan pelayanan medik veteriner;
- b. melaksanakan pengamatan penyakit hewan dan pelayanan medik veteriner;
- c. merancang dal menyusun standar, nortna, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang p€ngamatan penyakit hewan dan pelayanan medik veteriner;
- d. melakukan bimbingan, pembinaan dan evaluasi di bidang pengamatan penyakit hewan dan pelayanan medik veteriner serta alat/mesin kesehatan hewan;
- e. melakukan fasilitasi perijinan usaha di bidang pelayanan medik veteriner (Klinik Hewan, Rumah Sakit Hewan dan Praktek Dokter Hewan) di wilayah kabupaten;
- f. melakukan p€ngawasan, pemeriksaan pelayanan medik veteriner di wilayah kabupaten;
- g. mengolah dan menganalisis data dibidang pengamatan penyakit hewan dan pelayanan medik veteriner;
- h. menyusun laporan pertanggungiawaban atas pelaksanaan tugasnya;dan
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d angka 2 mempunyai tugas :
- b. melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan, dan pemberantasan penyakit hewan;
- a. menJmsun bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
- c. menyiapkan bahan rancangan dan menyusun standar, nonna, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
- d. melakukan pencegahan, pengendalian dan


pemberantasan penyakit hewan;

- f. mengolah dan menganalisis data di bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan;
- e. melakukan pengawasan dan pengendalian penyakit Hewan menular dengan klasifikasi dan menetapkan status penyakit hewan (Epidemik, Endemik, Sporadik);
- g. menJrusun laporan pertanggungiawaban atas pelaksanaan tugasnya; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (3) Seksi Pengawasan obat hewan dan residu dalam pasal 3 huruf d angka 3 mempunyai tugas :
- a. men5rusun bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan obat hewan dan residu;
- b. melaksanakan pengawasan obat hewan dan residu;
- c. meranc€rng dan menyusun standar, nonna, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang pengawasan obat hewan dan residu;
- d. melakukan bimbingan, pembinaan dan evaluasi di bidang pengawasan obat hewan dan residu serta alat/mesin kesehatan hewan;
- e. melakukan fasilitasi perijinan usaha di bidang obat hewan di wilayah daerah;
- f. melakukan pengawasan peredaran obat hewan di wilayah Daerah;
- g. mengolah dan menganalisis data di bidang pengawasan obat hewan dan residu;
- h. menJrusun laporan pertanggungiawaban atas pelaksanaan tugasnya; dan
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (4) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

## Bagran Kelima Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner

## Pasal 14

- (l) Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e mempunyai tugas merencanakan, membina, melaksanakan monitoring, evaluasi dan mengkoordinasikan kegiatan di bidang kesehatan masyarakat veteriner.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai fungsi:
- a. Pengoordinasian perumus€rn kebijakan di bidang hygiene sanitasi dan sertifikasi produk hewan, pengawasan keamanan produk hewan, kesejahteraan hewan dan znonosis;


- Pengoordinasian pelaksanaan kebijakan di bidang hygiene sanitasi dan sertifrkasi produk hewan, pengawasan keamanan produk hewan, kesejahteraan hewan dan zoonosis; b.
- pelaksanaan sosialisasi standar, norrna, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang hygiene sanitasi dan sertifikasi produk hewan, pengawasan keamanan produk hewan, kesejahteraan hewan dan zoonosis; C
- d. pelaksanaan bimbingan, pembinaan dan evaluasi di bidang hygiene sanitasi dan sertifikasi produk hewan, pengawasan keamanan produk hewan, kesejahteraan hewan dan zoonosis;
- e. pelaksanaan penrmusan dan penyajian data di bidang kesehatan masyarakat veteriner;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- f. penyusunan laporan pertanggungiawaban atas pelaksanaan tugasnya; dan
- (3) Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

## Pasal 15

- (1) Seksi Hygiene sanitasi dan sertilikasi produk hewan sebagaimana dimasud dalam Pasal 3 huruf e angka 1 mempunyai tugas:
- a. menJrusun bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Hygiene sanitasi dan sertilikasi produk hewan;
- c. melaksanakan fasilitasi sertifikasi; pengawasan dan pembinaan Nomor Kontrol Veteriner (NKV) pada unit usaha peternakan dan usaha produk hewan;
- b. melaksanakan pembinaan dan pengawasan praktek hygiene sanitasi pada unit usaha produk hewan;
- d. melaksanakan bimbingan penerapan standart teknis minimal Rumah Potong Hewan (RPH), Rumah Potong Unggas (RPU);
- e. melaksanakan pembinaan dan pengawasan penerapan standart teknis alat dan mesin teknologi kesehatan masyarakat veteriner;
- g. menJrusun laporan pertanggungiawaban atas pelaksanaan tugasnya; dan
- f. mengolah dan menganalisis data di bidang hygiene sanitasi dan sertifikasi produk hewan;
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Seksi Pengawasan Keamanan Produk Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e angka 2 mempunyai tugas:
- a. men5rusun bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengawaszrn keamanan produk hewan;


- b. melaksanakan penerapan kebijakan pedoman, nonna, standart pengawasan keamanan produk hewan;
- c. melaksanakan fasilitasi perijinan, pembinaan, pengawasan dan pengujian terhadap produk hewan;
- d. melaksanakan pengendalian dan pengawasan peredaran produk hewan;
- e. melaksanakan pengawasan lalu lintas produk hewan di wilayah Daerah;
- f. menyusun dan mengolah data di bidang pengawasan keamanan produk hewan;
- g. men5 rsun laporan pertanggungiawaban atas pelaksanaan tugasnya; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (3) Seksi Kesejahteraan Hewan dan Zoonosis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e angka 3, mempunyai tugas:
- a. men5rusun bahan perumusan kebiiakan teknis di bidang kesejahteraan hewan dan zoonosis;
- b. melaksanakan penerapan kebijakan pedoman, norrna, standar teknis kesejahteraan hewan dan zoonosis;
- c. melaksanakan pembinaan, pengawasan pengendalian pemotongan ternak betina produktif di Rumah Pemotongan Hewan;
- d. melaksanakan surveilans penyakit zoonosis pada unit usaha produk hewan;
- e. melaksanakan pengendalian, penanggulangan dan pemberantasan penyakit zoonosis pada unit usaha produk hewan dan lingkungan sekitarnya;
- f. mengolah dan menganalisis data di bidang kesej ahteraan hewan dan zoonosis;
- g. men1rusun laporan pertanggungiawaban atas pelaksanaan tugasnya; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (4) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungiawab kepada Kepala Bidang.

## Bagran Keenam Bidang Usaha Peternakan

## Pasal 16

- (1) Bidang Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f mempunyai tugas merencanakan, membina, melaksanakan evaluasi dan mengkoordinasikan kegiatan di bidang usaha peternakan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1), Bidang Usaha Peternakan mempunyai


fungsi :

- a. pengoordinasian perumusan kebijakan di bidang kelembagaan, pengolahan dan pemasaran, serta bina usaha pe temakan;
- b. penyusunan rencana kerja dan pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan, pengolahan dan pemasaran, serta bina usaha Peternakan;
- c. pelaksanaan pembinaan, pengembangan' pengawasan' pengendalian dan evaluasi di bidang kelembagaan, pengolahan dan pemasaran' serta bina usaha peternakan;
- d. pelaksanaan pemberian rekomendasi perizinan di bidang usaha peternakan (Budidaya dan Perbibitan)' pasar hewan, usaha pemotongan hewan, dan usaha pengolahan produk hewan;
- e. pelaksanaan pembinaan metode dan informasi usaha peternakan;
- f. pelaksanaan perumusan dan penyajian data di bidang usaha peternakan;
- g. penJrusunan laporan pertanggungiawaban atas pelaksanaan tugasnYa; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya'
- (3) Bidang Usaha Peternakan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas'

## Pasal 17

- (1) Seksi Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruff angka 1, memPunYai tugas:
- a. menJrusun bahan perumusan kebijakan teknis di bidang kelembagaan;
- b. melaksanakan penataan, pembinaan dan pengembangan kelembagaan usaha temak;
- c. melaksanakan pengembangan dan fasilitasi kerjasama antar kelembagaan kelomPok;
- d. melaksanakan evaluasi dan verifikasi kelas kemampuan dan legalitas kelomPok;
- e. melaksanakan pengembangan metode dan informasi peternakan;
- g. men5rusun laporan pertanggungiawaban atas pelaksanaan tugas; dan
- f. mengolah dan menganalisis data di bidang kelembagaan;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.
- (2) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f angka 2, mempunyai tugas:
- a. men5rusun bahan perumusan kebijakan di bidang pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;

,z/


- b. melaksanakan fasilitasi dan pembinaan penerapan teknologi pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
- c. melaksanakan fasilitasi perizinan, pembinaan, penerapan standarisasi dan pengawasan pasar hewan dan usaha pengolahan produk hewan;
- d. melalsanakan pembinaan analisa usaha tani dan pemasaran hasil peternakan;
- e. mengolah dan menganalisis data di bidang pengolahan dan pemasaran produk Petemakan;
- f. menyusun laporan pertanggungiawaban atas pelaksanaan tugas; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.
- (3) Seksi Bina Us$a sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f angka 3, memPunYai tugas:
- a. men5 rsun bahan perumusan kebijakan teknis dibidang pengembangan usaha peternakan;
- b. melaksanakan promosi ternak unggulan, hewan kesayangan, dan produk olahan hasil peternakan;
- c. melaksanakan fasilitasi pengembangan permodalan usaha peternakan dan pengembangan agrowisata peternakan;
- d. melaksanakan fasilitasi perizinan dibidang usaha petemakan dan usaha pemotongan hewan;
- e. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi kepada peternak/kelompok peternak dalam mengembangkan agribisnis dan agroindustri petemakan;
- f. mengolah dan menganalisis data di bidang bina usaha;
- g. menyusun laporan pertanggungiawaban atas pelaksanaan tugas; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.
- (4) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

## BAB TV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

## Pasal 18

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional berdasarkan keahlian dan keterampilan.

## Pasal 19

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah karyawan dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi

/rt

sesuai dengan bidang keahliannya dikoordinir oleh Tenaga F\rngsional Senior.

- (21 Jumlah dan jenis jabatan F\rngsional ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja dari setiap fungsi penyelenggaraan umsan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten.
- (3) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan p€raturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB V TATA KER"IA

## Pasal 2O

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas dan Kelompok Jabatan F\rngsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten maupun dengan instansi lain di luar Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas masing-masing.

## Pasal 21

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku apabila terjadi penyimpangan.

## Pasai 22

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggunglawab atas pelaksanaan tugas dari bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk yang diperlukan.

## Pasal 23

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungiawab kepada atasannya dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

## Pasal 24

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah untuk digunakan sebagai bahan dalam pen5msunan laporan dan sebagai bahan pembinaan kepada bawahannya.

## Pasal 25

Tembusan atas laporan kepada atasan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan ke4'a.

## Pasal 26

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengadakan rapat berkala dalam rangka memberikan bimbingan kepada satuan organisasi bawahannya.


## BAB VI

## KETENTUAN PENUTUP

## PaseJ27

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Trrlungagung Nomor 64 Tahun 2Ol4 tentang T\rgas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Petemakan Kabupaten Tulungagung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal l Januari 2017.

## Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkandi Tulungagung pada tanggal 15 Desember 2016

## BUPATI TULUNGAGUNG,

SYAHRI NULYO


Diundangkan di Tulungagung pada tanggal l5 Desember 2016 SEKRETARIS DAERAH

Ir. INDRA FAUZI. ilil Pembina Utama Madya NrP. 19590919 199003 1006

Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 62


## BAB VI

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 27

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 64 Tahun 2014 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Ke{a Dinas Petemakan Kabupaten Ttrlungagung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 1 Januari 2017.

## Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkandi Tulungagung pada tanggal 15 Desember 2016

BI'PATI TULUITGAGI'ITG,

SYAHRI MULYO


Diundangkan di Tulungagung pada 15 Desember 2016 DAERAH

## Ir. INDRA FAUZI. ilil


Pembina Utama Madya NrP. 19590919 199003 1006

Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 62


## SUSUNAN ORGANISASI DINAS PETERNAKAI{ DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN TULUNGAGUNG