PERATURAN BUPATI BALANGAN Nomor 18 Tahun 2011 tentang PEMANFAATAN DANA PROGRAM JAMKESMAS DAN JAMPERSAL BAGIPUSKESMasoanFASILITASKESEHATANSWASTA DI KABUPATEN BALANGAN BUPATI BALANGAN' (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
:
Mengingat
:
- a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran Program Jamkesmas oan'iail[ersat di kabupaten Balangan, perlu Oirtut mengenai pemanfaatan dananya agar pelaksanaannya dapat berjaian secara efektif dan efisien;
2. bahwaberdasarkanpertimbangansebagairnana.dimaksud pada huruf ,, p*itu menetapkin Peraturan Bupati tentang Pemanfaatan Oaia prog;* Jamkesmas dan Jampersal Bagi puskesmas dan Fasilitis Kesehatan swasta di Kabupaten Balangan; b.
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Au*nu dan Kabupatel Balangan di Propinsi K.alimantan Selataiil"t"U"'"n Negara-T1lun 2003 Nomor 22' iimnanan Lembaran Negara Nomor 4265);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2AO4 tentang Pemerintahan Daerah (Lemnaran Negara Republik lndonesia Tahun 20M Nomor 125, Tambahaniembaran Negara Republik lndonesia l),lomor 4437) =ln-rg"i*'na . telah -diuUaft beberapa kali' terakhir Oengrn -Uniang-Undang Nomor..12 T-ahun 2008 tentang Perubahan XtOi'" AtaJ Undang-Undang Nomor 32 tahun l}A4tentanJ' pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara ;Uffi- i';;;;;A i'n'n 2oo8 Nomor 5e' rambahan Lembaran hfegri, R*publik lndonesia Nomor 484a); 2.
3. Undang-Undang Nomor 40 .tahun 2004 tentang Sistem Jaminan so=iir 'Nasional (Lqmbaran Negara Republik lndonesiatanunzaa4Nomorl50,TarnbahanLembaran fl"g"* Republik lndonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 36.Tahun 20Q9-tentang Kesehatan (Lembara" NUr; Repubtik lndonesia Tahun 2009 Nomor 144, TamUana-ri Lembaian Negara Republik lndonesia Nomor 5063);
7. 5.Undang-UndangNomor17Tahun2003tentangKeuangan Negara (LemUJran-N"g"ru n"prUfiflnOonesia iahun ZOOS
Nomor4T,TarnbahanLernbaranNegaraRepubliklndonesia Nomor a286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 20M tentang Perbendaf,araai Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004-Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4355i;
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2AA4 tentang Perimbangan Keuanlan Atar"a Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembiran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor i2G, Tambahari Lembaian Negara Republik lndonesia Nomor 3637);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2AA7 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, PemerintahDaerahProvinsidanPemerintahDaerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun ZAAT Nomor 8i, Tambahan- l-embaran Negara Republik lndonesia Nomor afi7);
4. L Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor.02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah y*ary Menjadi , Kewenangan pemerintan pieran Kabupaten'Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten ertrng"n Tahun 2008 Nomor 02' Tambahan Lembaran Daerahkabupaten Balangan Nomor 43);
5. l0.PeraturanDaerahKabupatenBalanganNomor-03Tahun2008 tentangpemnentukan,organisasidanTataKerjaPerangkat Daerah Kabujaten Balangan sebagaimana diubah dengan peraturan Da;;i, Kabupat6n Balangin Nomor 09 Tahun 2A10 tentang peiuuanan Atas peraturan Daerah Kabupaten eatang?n r.tomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan, org.n'isrri d;; Tata Kerja perangkat Dlerah Kabupaten Balangan (G*uaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2010 Nomor 09;
6. 11'PeraturanMenteriKesehatanRepublik.lndonesiaNomor 63llMenkeslPer/lll/2011 tentang Petunjuk teknis Jaminan Persalinan;
7. 12.PeraturanDirekturJenderalPerbendaharaanNomorPerz1lp}ftalr -i"nirng petuniuk pencairan Dana Jaminan Kesehatan MasYarakat'
Menetapkan :
MEMUTUSKAN
PERATURAN BUPATI TENTANG PEMANFAATAN DANA PROGRAM JAMKESMAS DAN JAMPERSAL BAGI PUSKESMAS DAN FASILITAS KE$EHATAN SWASTA DI KABUPATEN BALANGAN.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
3. Bupati adalah BuPati Balangan'
- Z. pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.
4. Jamkesmas adalah Jaminan Kesehatan Masyarakat'
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Balangan.
5. Jampersal adalah Jaminan Persalinan.
7. Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Balangan'
- g. Dokter praktik adalah doliter PNS dan non PNS yang melaksanakan Perjanjian Kerja sama (PKS) denganTim Peng.etola Jamkesmas.
9. 8, Tim Pengelola Jamkesmas adalah Tim Pengelola Jamkesmas Dinas Kesehatan KabuPaten Balangan.
10. Bidan praktik swasta adalah bidln PNS dan bidan PTT yang melaksanakan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Ti*. Pengelola. Jamkesmas, serta menotong persilinan di luar ketentuan jam kerja dinas Puskesmas'
12. Fasilitas Kesehatan Swasta adalah $arana kesehatan bukan milik pemerintah yang melaksanakan Perjanjian Kerja sama {PKS) delqan T.im Pengelola Jamkesmas seperti Dokter piaktik, BiOan praktik dan Klinik bersalin'
11. Klinik Bersalin adalah fasilitas kesehatan bukan milik pemerintah yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan, khususnya persalinan yang melaksanakan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Tim Pengelola Jamkesmas.
13. Fasilitas kesehatan pemerintah yang melayani Jampersal adalah pelayanan kesehatan di puskesmas dan fasilitis kesehatan lainnya seperti Poskesdes dan Polindes yang dilayani oleh Dokter, Perawat' Bidan PNS dan atau Bidan PTT pada saat jam kerja dinas Puskesmas'
PENDANAAN
BAB II - PENDANAAN
Pasal 2
Dana Jamkesmas dan Jampersal merupakan belania bantuan sosial yang bersumber dari APBN Kementerian Kesehatan yang dialokasikan pada DIPA Sl[retariat Ditjen Bina Upaya Kesehatan Kennenterian Kesehatan'
PENGELOLAAN DANA
BAB III - PENGELOLAAN DANA
Pasal 3
Dana Jamkesmas dan Jampersal terintegrasi, sehingga penge]9tqa1 keduanya meniaOi s"tu kesatuan. Jampersal merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan Jamkesmas.
BAB III - PENGELOLAAN DANA
Pasal 4
Pengetolaan dana Jamkesmas dan Jampersal dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kablpaten Balangan selaku Tim Pengelola Jamkesmas Tingkat Kabupaten'
BA.B IV
PERHITUNGAN KLAIM DANA
BAB III - PENGELOLAAN DANA
Pasal 5
perhitungan Klaim dana pelayanan Program Jampersal ## BAB V
TATA CARA KLAIM DANA
BAB III - PENGELOLAAN DANA
Pasal 6
- {1) Klaim dana pelayanan kesehatan khusus untuk program Jampersal hanya dapat dibayarkan xepada fasilitas pelayanan kesehatan seperti :
- a. Puskesrnas dan jaringannYa;
- b. fasilitas kesehatan swasta.
- {2) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas pelayanan kesehatan yrng t-rOrh mempunyai kerjasama dengan Tim Pengelola Jamkesmas.
BAB III - PENGELOLAAN DANA
Pasal 7
- (1) Tirn Pengelola Jamkesmas melakukan pembayaran atas :
- b. Klaim petayanan fesenitan 'jimkesmas . dan jampersal yang diajukan fasiliias kesbhatan swasta yang telah memberikan pelayanan'
- a. Klaim atas-pltayanan kesehatan jamkesmas dan jampersal yang dilakukan oleh Puskesmas dan jaringannya;
- (2) pelayanan persalinan mengacu pada pa[et yang telah ditetapkan sesuai Peraturan Menteri XesenJ'tan Repubtir lndonesia Nomor 63 1 lMenkes//Per/l I I na1 1 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan'
- (3) Klaim pelayanan Jampersal sesuai tarif yang ditetapkan Peraturan Menteri Kesehatan Repubtik' lndonesia Nomor' 6gtlMenkesl/Per/llu2a11 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan'
Pasal I
- (i) Pembayaran atas klaim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan nerJisirXan hasil verifikasi yani dilakukan Tim Pengelola Jarnkesmas'
- (2) Tim Pengelola Jamkesmas Kabupaten Balangan rnelakukan verifikasi atas klaim mencakup kesesuaian realisasi pelayanan dan besaran tarif disertai bukti pendukungnYa'
- {3) Bukti pendukung klaim atas jasa pelayanan jampersal sebagaimana climaksud pada ayat (2) terdiri dari :
- a. fotoliopi lembar pelayanan pada buku KIA;
- c. fotokopi/tembusan surat rujukan, termasuk keterangan tindakan pra rujukan -y;;, tltan dilakukan ditandatangani oleh ibu hamil/ibu bersalin;
- b. partograf yang iiirna"tangani oleh tenaga kesehatan penolong persalinan untuk Pertolongan Persalinan;
- O. iotolopi identitas Oiri (Xfp atau ldentitas lainnya) dari ibu hamitiibu bersalin'
- Biaya transport kasus rujukan ke Rumah Sakit untuk pasien Program Jamkesmas dan Jampersil disesuaikan dengan. Perda yang berlaku' dan diklaim ke alokasidana Bantuan operasional Kesehatan' (4)
PEMANFAATAN DANA
Pasal I
Hasil pembayaran atas klaim pelayanan. Jampersal dari Tim Pengelola Jamkesmas kepada fasilitas pelayanan kesehatan swasta sepenuhnya menjadi peno"patanipenerimaan fasilitas pelayanan kesehatan tersebut'
BAB VI - PEMANFAATAN DANA
Pasal 10
Hasil pembayaran atas klaim pelayanan kesehatan Jampersal dari Tim l:n!^e]:I Jamkesmas repada Puskesmas dicatat sebagai pendapatan Puskesmas sesual tarif retribusi yang berlaku ## BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal {1
Hal-hallainyangbelumdiaturdalamPeraturanBupaii dengan Peraturan Bupati tersendiri' ini, lebih lanjut akan diatur
Pasal t2
Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggalditetapkan'
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiaP orang daPat Peraturan BuPati ini dengan Balangan' mengetahuinYa, menempatkannYa memerintahkan Pengundangan dalam Berita Daerah KabuPaten

Penetapan: Ditetapkan di Paringin pada tanggal 3 NoPember 2A11

Penandatangan: BUPATI BALANGAN, H. SEFEK EFFENDIE

Penetapan: Diundangkan di Paringin pada tanggal 3 Agustus 2011

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BALANGAN, H, M. RIDUAN DARLAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2011 NOMOR 18