PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 17 Tahun 1959 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 6 TAHUN 2AI4 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang : a. Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial; C
Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1q53 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor l82AY 1.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentartg Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AA4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355i; 3.
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44OA\
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2AOB Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a84a);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahat Daerah (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2OA4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor +a381;
7. Undang-Undang Nomor 77 Tahun 20L3 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor lL6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a30) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Taklun 2OO5 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Ind.onesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OAT tentang peml\_ragian urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah KabupatenlKola (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a737);
- i 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengin Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2l Tahun z}lt tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Daiam Negeri Nomor 13 Tahun 20A6 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 201 1 Nomor 310);
Menetapkan :
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2Ol1 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2OL1' Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2Ot2 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2oll tentang Pedoman pemberian Hibah dan Bantuan sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol2 Nomor 5a0); t2.
- Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 26 Tahun 2OO7 tentang Kewenangan pemerintahan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2OOT Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 110); 13.
MEMUTUSI{AN :
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 6 TAHUN 2OI4 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2AA tentang pedoman pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2Ol4 Nomor 6) diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 6
- {1) Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud da-lam Pasa-l 5 ayat (4) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
- a. memiliki kepengurusan yarlgjeias;
- b. berkedudukan dalam wilayah ad.ministrasi pemerintah daerah Kabupaten Huiu Sungai Selatan; dan
- c. telah terdata pada Kecamatan sesuai domisili sekretariatnya.
- (2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud da\_lam pasal 5 ayatls) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
- a. telah terdaftar pada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan sekurang-kurangnya 3 tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
- b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan; dan
- c. memiliki sekretariat tetaP.
- (3) Pengecualian sebagaimala dimaksud pada ayat {2) huruf a adalah:
- a. organisasi kemasyarakatan berbadan hukum yang telah mendapat pengesahan dari Pemerint ah,; dan I atau
- b. organisasi kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Ketentuan Pasal 8 ditambahkan huruf c sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 8
Anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasai 7 ayat (1) meliputi:
- a. individu, keiuarga, d"anf atau kelompok masyarakat yang memiliki mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencani, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hiduP minimum;
- b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/itau -riy.rr1uat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial; dan
- c. kelompok masyarakat yang difasilitasi melalui prografiI pemerintah d,anlitau pemerintah daerah untuk melindungi individu, kelompok, d.anlatau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial seperti ptogtr- pemberdayaan masyarakat dan program bidang ketahanan Pangan.
3. Ketentuan ayat (3) dan ayat $) Pasal 13 diubah dan ditambahkan ayat (5) sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 5
- (2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud da\_lam pasal 5 ayatls) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
Pasal 6
- {1) Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud da-lam Pasa-l 5 ayat (4) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
- a. memiliki kepengurusan yarlgjeias;
- b. berkedudukan dalam wilayah ad.ministrasi pemerintah daerah Kabupaten Huiu Sungai Selatan; dan
- c. telah terdata pada Kecamatan sesuai domisili sekretariatnya.
- (2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud da\_lam pasal 5 ayatls) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
- a. telah terdaftar pada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan sekurang-kurangnya 3 tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
- b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan; dan
- c. memiliki sekretariat tetaP.
- (3) Pengecualian sebagaimala dimaksud pada ayat {2) huruf a adalah:
- a. organisasi kemasyarakatan berbadan hukum yang telah mendapat pengesahan dari Pemerint ah,; dan I atau
- b. organisasi kemasyarakatan yang dibentuk
Pasal 8
Anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasai 7 ayat (1) meliputi:
- a. individu, keiuarga, d"anf atau kelompok masyarakat yang memiliki mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencani, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hiduP minimum;
- b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/itau -riy.rr1uat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial; dan
- c. kelompok masyarakat yang difasilitasi melalui prografiI pemerintah d,anlitau pemerintah daerah untuk melindungi individu, kelompok, d.anlatau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial seperti ptogtr- pemberdayaan masyarakat dan program bidang ketahanan Pangan.
Pasal 13
- (1) Pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dapat menyampaikan usuian/proposal permohonan hibah secara tertulis kepada Bupati.
2. i2) Usulan/proposal permohonan hibah secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. identitas calon Penerima hibah;
- b. maksud dan tujuan penggunaan dana hibah;
- c. program dan kegiatan yang akan dilaksanakan; dan
- d. rencana kebutuhan biaYa.
- (3) Usulan/proposal permohonan hibah secara tertulis dari masyarakat wqjib dilengkapi dengan:
- a. susunan pengurus;
- b. fotokopi identitas diri ketua dan sekretaris;
- c. foto pengurus ketua dal sekretaris ukuran 4x6 berwarna; dan
- d. surat keterangan domisili dari camat dan/atau SKPD terkait.
6. (4)Usulan/proposal permohonan hibah secara tertulis dari organisasi kemasyarakatan wajib dilengkapi dengan:
- a. fotokopi akta notaris pendirian badan atau dokumen lain yang dipersamakan;
- b. fotokopi Nomor Pokok Wqiib Pqiak;
- c. susunan pengurus;
- d. fotokopi id,entitas diri atas nama ketua dan sekretaris;
- e. foto atas nama ketua dan sekretaris ukuran 4x6 berwarna;
- f. surat keterangan d.omisili dari camat danf atau SKPD terkait; dan
- g. surat keterangan terdaftar atau fotokopi dokumen pendukung penggalti.
- (5) Dokumen pendukung pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf g adalah:
- a. pengesahan badan hukum organisasi kemasyarakatan dari lembaga yang berwenang; atau
- b. peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pembentukannya.
Pasal 21
- (1) Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan/ proposal permohonan tertulis kepada Bupati.
- (2) Usulan/proposal permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilampiri dengan:
- a. Fotokopi kartu identitas diri pemohonlpengurus dan/atau Fotokopi kartu keluarga pemohon/pengurus; dan
- b. foto berwarna ukuran 4x6 pemohon/pengurus.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Kandangan pada tanggal 28 Mei 2OL+ ## SEI(RETARIS DAERAH K.ABUPATEH HULU AUilGAI SELATAN, BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2014 NOMOR 17 ## Pasal II

Penandatangan: Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar semua orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundanga-n peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Penetapan: Ditetapkan di Kandangan pada tanggal 28 Mei 2OL4

Penandatangan: BUPATI T{ULU SUNGAI SELATAN, df73"- ACHMAD FIKRY