PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELA WI TENTANG Nomor 4 Tahun 2006 tentang DESA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
PEMERINT AH KABUPATEN MELAWI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELA WI
NOMOR 4 TAHUN 2006
TENTANG
DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATL MELA WI,
- a. bahwa dalam pemberdayaan dan peningkatan kualitas sumber daya masyarakat, pengelolaan sumberdaya pembagunan dan sumber daya alam secara terencana, teratur dan teruknr;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Melawi.
- I. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
2. Undang-Undang Nomor IO Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005, tentang Penetapan Peraturan Penerintah Pengganti UndangUndang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undangt-undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4588);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Daerah Republik Indonesia Nomor 45939)
Deng Peretujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MELA WI
dan
BUPATI MELA WI
MEMUTUSKAN :
Menetapkan; PERATURAN DAERAH TENTANG DESA
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Bentuk Peraturan Desa akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Peraturan Desa disusun dengan materi yang menetapkan;
- (I). Ketentuan yang bersifat mengatur.
- (2). Segala sesuatu yang menyangkut kepentingan masyarakat.
- (3). Segala sesuatu yang menimbulkan beban keuangan Desa dan masyarakat.
BAR III
TATA CARA PENETAPAN PERATURAN DESA
Bagian Kesatu
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
- (I) Rancangan Peraturan Desa disusun oleh Kepala Desa dan atau BPD
- (2) Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Desa, Kepala Desa dan atau BPD diwajibkan menampung aspirasi masyarakat melibatkan pemuka/tokoh masyarakat Desa.
- (3) Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Desa dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya
Bagian Kedua
Rancangan Peraturan Desa yang Disusun oleh Kepala Dess
Pasa1 5
- (D) Rancangan Peraturan Desa yang disusun oleh Kepala Desa diminta persetujuan Kepada BPD
- (2) Mateni rancangan Peraturan Desa diajukan kepada BPD paling lama 6 (enam) hari sebelum diadakan rapat untuk mendapat persetujuan
- (3) Dalam memberikan persetujuan Peraturan Desa, BPD mengadakan rapat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota.
Bagin Ketig
Rancangan Peraturan Desa
yang Disusun oleh Badan Permusyawaratan Desa
- [ Rancangan Peraturan Desa diajukan sekurang-kurangnya oleh 3 (tiga j orang anggota BPD.
- [2) Materi rancangan Peraturan Desa dibahas dalam rapat khusus BPD yang diadakan untuk itu.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5
- () Penetapan Peraturan Desa dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Daerah ini.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 6
- [ Rancangan Peraturan Desa diajukan sekurang-kurangnya oleh 3 (tiga j orang anggota BPD.
- [2) Materi rancangan Peraturan Desa dibahas dalam rapat khusus BPD yang diadakan untuk itu.
- () Penetapan Peraturan Desa dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Daerah ini.
MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN
Pasat7
- (I) Dalam memberikan persetujuan Peraturan Desa, keputusan diambil dengan cara musyawarah untuk mufakat
- (2) Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil
BAB IV - MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN
Pasal 8
Apabila rancangan Peraturan Desa tidak mendapat Persetujuan dari BPD, maka Kepala Desa dan atau BPD mengadakan revisi untuk diajukan kembali.
BAB IV - MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN
Pasal 9
- (I) Apabila dalam memberikan persetujuan Peraturan Desa jumlah anggota yang hadir tidak memenuhi quorum, maka dapat ditunda selama I (satu) jam sampai terpenuhinya syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) Peraturan Daerah ini.
- (2) Apabila (satu) jam ditunda, ternyata rapat belum juga memenuhi quorum, maka rapat ditunda pada hari berikutnya.
- () Apabila setelah ditunda I (satu) hari temyata belum memenuhi quorum, maka rapat tetap dapat dilaksanakan.
- (4) Rapat BPD dihadiri oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa dilaksanakan terbuka untuk umum
BAB IV - MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN
Pasal 10
- ga Peraturan Desa yang telah disetujui bersama, sebelum ditetapkan/ditandatangani oleh Kepla Desa, disampaikan kepada Bupati untuk dievaluasi.
- selambat-lambatnya I5 (lira belas) hari setelah Peraturan Desa
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: ditetapkan dikirim kepada Bupati dengan tembusan kepada Camat. ## BAB V ## KEDUDUKAN PERATURAN DESA TERHADAP KEPENTINGAN UMUM, PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAIN YANG LERIH TINGGI TINGKATANNYA ## Pasal 1H - I Peraturan Desa tidak boleh bertentangan dengan Peraturan masyarakat Desa setempat dan peratran perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.

Penandatangan: - ) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (I) tidak memerlukan pengesahan Bupati.

Penandatangan: - 3) Peraturan Desa dilaksanakan dengan Keputusan Kepala Desa. ## Pasal 12

Penandatangan: - l) Untuk pembinaan dan Pengawasan, Pemerintah Daerah dapat membatalkan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa yang bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi tingkatannya. - (2) Keputusan pembatalan Peraturan Desa scbagaimana ayat (I) pasal ini diberitahukan kepada Pemerintah Desa yang bersangkutan dan BPD disertai alasan-alasan.

Verifikasi: - (3) Pembatalan scbagaimana dimaksud ayat (I) Pasal ini, diberitahukan paling lambat I (satu) bulan setelah Peraturan Desa ditanda tangani.

Penetapan: Diundangkan di Nanga Pinoh, pada tanggal 29 Ag0rt? 2006

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MELAWI, bs\_..» MARTIN LUTHER. D LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MELA WI TAHUN 2006 NOMOR 12 ## BAB VI ## KETENTUAN PENUTUP ## Pasal 13 Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. gar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Melawi. Dietapkan di Nanga Pinoh, pada tanggal 27 Joni 2006 •
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELA WI NOMOR 4 TAHUN 2006
TENTANG
DESA
## I. UMUM
Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahu 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 maka Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa harus disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 8 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Walaupun terjadi penggantian undang-undang namun prinsip dasar sebagai landasan pengaturan mengenai Desa tetap yaitu Keanekaragaman, yang memiliki makna bahwa istilah Desa dapat disesuaikan dengan asal usu dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Hal ini berarti pola penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan di Desa harus menghormati system nilai yang berlaku pada masyarakat setempat namun harus tetap mengindahkan system nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat yang diartikulasi dan diagregasi melalui BPD dan Lembaga kemasyarakatan sebagai mitra Pemerintah Desa, Pemberdayaan Masyarakat, memiliki rakna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.
## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
Pasal I sampai dengan
PENJELASAN
Pasal 13
: Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MELA WI NOMOR 16