PERATURAN DAERAH KABUPATEN MA Nomor 4 Tahun 2016 tentang PEMENUHAN HAK ANAK DAN PERLIN DUNGAN KHUSUS ANAK (berlaku 20 Januari 2016)
Pembukaan
Menimbang
- Mengingat
BUPATIBALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 4 TAHUN 2016
TENTANG
PEMENUHAN HAK ANAK DAN PERLIN DUNGAN KHUSUS ANAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BALANGAN,
: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemenuhan Hak Anak Dan Perlindungan Khusus Anak;
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on The Elimination of all Forms of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3670);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention No. 138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment (Konvensi ILO mengenai Usia
SALINAN
2
Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja) (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3835);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention No. 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for The Elimination of The Worst Forms of Child Labour (Konvensi ILO No. 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak) (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3941);
7. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Dalam KonflikSosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor44);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak Terlantar (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor9);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWANPERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN
dan
BUPATIBALANGAN
MEMUTUSKAN
Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMENUHAN HAK ANAK DAN PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kabupaten Balangan.
4. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
5. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
6. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan
- anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
7. Orang Tua adalah ayah danjatau ibu kandung, atau ayah danjatau ibu tiri, atau ayah danj atau ibu angkat.
8. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai Orang Tua terhadap Anak.
9. Anak Terlantar adalah Anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.
10. Anak Penyandang Disabilitas adalah Anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif## BAB II
ASAS DAN TUJUAN
Pasa12
Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsipprinsip dasar KonvensiHak-Hak Anak meliputi :
- a. non diskriminasi;
- b. kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. penghargaan terhadap pendapat anak.
Pasa13
Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.
PEMENUHAN HAK ANAK
Pasa14
Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
PasalS
Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
Pasa16
Setiap Anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali.
Pasa17
- (1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
- (2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasa18
Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.
Pasa19
- (1) Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.
- (2) Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/ atau pihak lain.
- (3) Selain mendapatkan hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2),Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan Anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.
Pasall0
Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
BAB III - PEMENUHAN HAK ANAK
Pasal 11
Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.
BAB III - PEMENUHAN HAK ANAK
Pasal 12
Setiap Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
Pasa113
- (1)Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
- a. diskriminasi;
- b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
- c. penelantaran;
- d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
- e. ketidakadilan; dan
- f. perlakuan salah lainnya.
- (2)Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.
Pasa114
- (1)Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan zatau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
- (2)Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak:
- a. bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya;
- b. mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya; dan
- d. memperoleh Hak Anak lainnya.
Pasa115
Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari :
- a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c. pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan
- e. pelibatan dalam peperangan.
- f. kejahatan seksual.
BAB III - PEMENUHAN HAK ANAK
Pasal 16
- (1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- (2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
- (3) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
BAB III - PEMENUHAN HAK ANAK
Pasal 17
- (1)Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk
:
- a. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
- b. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
- c. membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektifdan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
4. (2)Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.
BAB III - PEMENUHAN HAK ANAK
Pasal 18
Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.
BABIV KEWAJIBAN
ANAK
BAB III - PEMENUHAN HAK ANAK
Pasal 19
Setiap anak berkewajiban untuk
:
- a. menghormati orang tua, wali, dan guru;
- b. mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
- c. mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
- d. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
- e. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.
BABV
KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWABKEPADA ANAK
Bagian Kesatu Umum
Pasa120
Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak.
Bagian Kedua Pemerintah Daerah
BAB III - PEMENUHAN HAK ANAK
Pasal 21
- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan Z atau mental.
2. untuk dalam (2) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab melaksanakan dan mendukung kebijakan Nasional penyelenggaraan Perlindungan Anak di Daerah.
Pasa122
Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak.
Pasa123
- (1) Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan Anak dengan ## BAB VII PERLINDUNGAN ANAK
Bagian Kesatu Agama
Pasa130
- (1) Setiap anak mendapat perlindungan untuk beribadah menurut agamanya.
- (2) Sebelum anak dapat menentukan pilihannya, agama yang dipeluk anak mengikuti agama orang tuanya.
Pasa131
- (1) Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, Orang Tua, Wali, dan lembaga sosial menjamin Perlindungan Anak dalam memeluk agamanya.
- (2) Perlindungan Anak dalam memeluk agamanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama bagi Anak.
Bagian Kedua Kesehatan
Pasa132
- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi Anak agar setiap Anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan.
- (2) Penyediaan fasilitas dan penyelenggaraan upaya kesehatan secara komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh peran serta Masyarakat.
- (3) Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, baik untuk pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan.
- (4) Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara cuma-cuma bagi Keluarga yang tidak mampu.
- (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
Pasa133
- (1) Orang Tua dan Keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan Anak dan merawat Anak sejak dalam kandungan.
- (2) Dalam hal Orang Tua dan Keluarga yang tidak mampu melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah wajib memenuhinya.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB III - PEMENUHAN HAK ANAK
Pasal 34
Setiap Orang dilarang melakukan aborsi terhadap Anak yang masih dalam kandungan, kecuali dengan alasan dan tata cara yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB III - PEMENUHAN HAK ANAK
Pasal 35
- (1)Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan Orang Tua wajib melindungi Anak dari perbuatan yang mengganggu kesehatan dan tumbuh kembang Anak.
- (2)Dalam menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan Orang Tua harus melakukan aktivitas yang melindungi Anak.
BAB III - PEMENUHAN HAK ANAK
Pasal 36
Pemerintah Daerah, Keluarga, dan Orang Tua wajib mengusahakan agar Anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup darr/ atau menimbulkan kecacatan.
BAB III - PEMENUHAN HAK ANAK
Pasal 37
- (1) Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua wajib melindungi Anak dari upaya transplantasi organ tubuhnya untuk pihak lain.
- (2) Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua wajib melindungi Anak dari perbuatan:
- a. pengambilan organ tubuh Anak dan Zatau jaringan tubuh Anak tanpa ## BAB VIII
PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
Pasa149
- (1)Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak.
- (2)Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
- a. Anak dalam situasi darurat;
- b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
- c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
=,
- Anak yang dieksploitasi secara ekonomi danj atau seksual; d.
- Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; e.
- Anak yang menjadi korban pornografi; f.
- Anak dengan HIV j AIDS; g.
- Anak korban penculikan, penjualan, danj atau perdagangan; h.
- Anak korban Kekerasan fisik danj atau psikis; i.
- Anak korban kejahatan seksual; j.
- Anak korban jaringan terorisme; k.
- Anak Penyandang Disabilitas; 1.
- Anak korban perlakuan salah dan penelantaran; m.
- Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan n.
- Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya. o.
Pasal50
BAB III - PEMENUHAN HAK ANAK
Pasal 49
Perlindungan Khusus bagi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1)dilakukan melalui upaya:
BAB III - PEMENUHAN HAK ANAK
Pasal 50
Perlindungan Khusus bagi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1)dilakukan melalui upaya:
- a. penanganan yang cepat, termasuk pengobatan danjatau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
- b. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
- c. pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu; dan
- d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.
BAB III - PEMENUHAN HAK ANAK
Pasal 51
Anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a terdiri atas:
- a. Anak yang menjadi pengungsi;
- b. Anak korban kerusuhan;
- c. Anak korban bencana alam; dan
- d. Anak dalam situasi konflik bersenjata.
Pasa152
Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi pengungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum humaniter.
Pasa153
Perlindungan khusus bagi anak korban kerusuhan, korban bencana, dan anak dalam situasi konflik bersenjata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b, huruf c, dan huruf d, dilaksanakan melalui :
- a. pemenuhan kebutuhan dasar yang terdiri atas pangan, sandang, pemukiman, pendidikan, kesehatan, belajar dan berekreasi, jaminan keamanan, dan persamaan perlakuan; dan
- b. pemenuhan kebutuhan khusus bagi anak yang menyandang cacat dan anak yang mengalami gangguan psikososial.
Pasa154
Perlindungan Khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2)huruf b dilakukan melalui:
- a. perlakuan secara manusiawi dengan ## BAB XII TEMPAT PENITIPAN ANAK
Pasa197
- (1) Setiap penyelenggaraan tempat penitipan anak wajib memiliki izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin hanya diberikan bagi penyelenggara yang sekaligus menyelenggarakan pendidikan bagi anak usia dini (PAUD).
Pasa198
- (1) Selain Dana dari Pemerintah, Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan dana penyelenggaraan Perlindungan Anak melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pendanaan penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah dapat pula berasal dari sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
Pasa199
Setiap orang dilarang:
- a. memperlakukan Anak secara diskriminatif yang mengakibatkan Anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya; atau
- b. memperlakukan Anak Penyandang Disabilitas secara diskriminatif.
BAB XIV - LARANGAN
Pasal 100
Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran.
BAB XIV - LARANGAN
Pasal 101
Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak.
BAB XIV - LARANGAN
Pasal 102
Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak.
BAB XIV - LARANGAN
Pasal 103
Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
BAB XIV - LARANGAN
Pasal 104
Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.
BAB XIV - LARANGAN
Pasal 105
Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, danjatau perdagangan Anak.
BAB XIV - LARANGAN
Pasal 106
Setiap Orang dilarang menghalang-halangi Anak untuk menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya danj atau menggunakan bahasanya sendiri tanpa mengabaikan akses pembangunan Masyarakat dan budaya.
BAB XIV - LARANGAN
Pasal 107
Setiap Orang dilarang merekrut atau memperalat Anak untuk kepentingan militer danj atau lainnya dan membiarkan Anak tanpa perlindungan jiwa.
BAB XIV - LARANGAN
Pasal 108
Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi danjatau seksual terhadap Anak.
BAB XIV - LARANGAN
Pasal 109
- (1) Setiap Orang dilarang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi narkotika danj atau psikotropika.
- (2) Setiap Orang dilarang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi alkohol dan zat adiktif lainnya.
BABXV
PENYIDIKAN DAN KETENTUAN
PI DANA
BAB XIV - LARANGAN
Pasal 110
Ketentuan penyidikan dan ketentuan pidana terhadap pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
Pasa1111
Penyelenggaraan tempat penampungan anak atau Yayasan Panti Asuhan Anak yang belum memiliki rekomendasi dari Dinas Sosial wajib mengajukan Rekomendasi terhitung dalam waktu 6 (enam) bulan sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini.
KETENTUAN PENUTUP
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 112
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Balangan.

Penetapan: Ditetapkan di Paringin pada tanggal 20 Januari 2016

Penandatangan: PENJABAT BUPATI BALANGAN, H. M. HAWARI

Penetapan: Diundangkan di Paringin tanggal 20 Januari 2016 pada

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BALANGAN , LEMBARAN DAERAHKABUPATEN BALANGAN TAHUN2016 NOMOR4 NOREGPERATURANDAERAHKABUPATENBALANGAN PROVINSIKALIMANTAN SELATANNOMOR26 TAHUN2016
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
## NOMOR 4 TAHUN 2016
## TENTANG
## PEMENUHAN HAK ANAK DAN PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
## I. UMUM
Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap Anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan Anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif.
Sesuai dengan kewajiban yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pembagian kewenangan yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran H tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak merupakan urusan Pemerintahan yang mesti dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak banyak berisi tentang kewajiban bagi Pemerintah Daerah dalam rangka pemenuhan hak anak dan upaya perlindungan bagi anak. Dengan demikian maka Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan berpandangan perlu adanya Peraturan Daerah sebagai penguatan untuk tindak lanjut dari pemenuhan hak anak dan perlindungan anak di Daerah.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukupjelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukupjelas

Perlindungan dalam ketentuan ini meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung, dari tindakan yang membahayakan Anak secara fisik dan psikis.

Pasal 16

Pasal 15

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pemisahan" antara lain pemisahan akibat perceraian dan situasi lainnya dengan tidak menghilangkan hubungan Anak dengan kedua Orang Tuanya, seperti Anak yang ditinggal Orang Tuanya ke luar negeri untuk bekerja, Anak yang Orang Tuanya ditahan atau dipenjara.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Hak dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Cukup jelas

Pasal19

Cukup jelas

Pasal20

Cukup jelas

Pasal21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal18

Pasal17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 22

Yang dimaksud dengan "dukungan sarana dan prasarana", misalnya sekolah, lapangan bermain, lapangan olahraga, rumah ibadah, fasilitas pelayanan kesehatan, gedung kesenian, tempat rekreasi, ruang menyusui, tempat penitipan Anak, termasuk optimalisasi dari unit pelaksana teknis penyelenggaraan Perlindungan Anak yang ada di daerah.

## Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal24

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

## Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat

Ayat

(1)

Cukup jelas

(2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat

(4)

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat

Ayat

(2)

Cukup jelas

(3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

## Pasal29

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal33

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal34

Cukupjelas

Pasal35

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 36

Cukupjelas

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 38

Cukupjelas

Pasal39

Cukupjelas

Pasal40

Cukupjelas

Pasal41

Cukupjelas

Pasal42

Cukupjelas

Pasal43

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal44

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal45

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Cukup jelas Pasal 61 Cukup jelas Pasal 62 Pasal60 Cukup jelas Pasal 51 Cukup jelas Pasal 52 Cukupjelas Pasal53 Cukup jelas Pasal54 Cukupjelas Pasal 55 Cukup jelas Pasal 56 Cukupjelas Pasal 57 Cukup jelas Pasal 58 Cukupjelas Pasal59 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 50 Pasal49 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Cukup jelas Pasal 48 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal47 Pasal46 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas

Cukupjelas

Cukupjelas

Pasal 75

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pasal 74

Cukupjelas

Pasal 73

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 72

Pasal 71

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 70

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal63

Cukupjelas

Pasal64

Cukupjelas

Pasal 65

Cukupjelas

Pasal67

Cukupjelas

Pasal68

Cukupjelas

Pasal69

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 76

Cukupjelas

Pasal 77

Cukupjelas

Pasal 78

Cukupjelas

Pasal 79

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 82

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 83

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat

(4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal84

Cukupjelas

Pasal 85