Unknown Unknown Nomor 9 Tahun 2001 tentang RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA) KABUPATEN BATANGHARI TAHUN 2OO1 \_ 2OO5 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
PEMERINTAH KABUPATEN BATANGHARI
LEM BARAN DAERAH KABU PATEN BATANGHARI TAHUN 2OO1 NOMOR 9
PERATU RAN DAERAH KABU PATEN BATANGHARI NOMOR. 9 TAHUN 2OO'1
TENTANG
RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA) KABUPATEN BATANGHARI TAHUN 2OO1 \_ 2OO5
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BATANGHARI
- d. bahwa Rencana Strategis ( Renstra ) Kapupaten Batanghari tahun 2001 - 2005 merupakan penjabaran dari Program Pembangunan Daerah Kabupaten Batanghari tahun 2001 - 2005 yang mengambarkan visi, misi, tujuan, program dan kegiatan daerah;
2. bahwa Rencana Strategis ( Renstra ) sebagaimana dimaksud pada hurup a, sebagai tindak lanjut untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 108 tahun 2000 tentang tata cara pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam pasal 4 ayal (3) menyatakan Rencana Strategis ( Renstra ) ditetapkan dengan Peraturan Daerah; b
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Strategis (Renstra )
Kabupaten.
Mengingat
Kabupaten Batanghari lahun 2001 - 2005.
- 1 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1956 Nomor 25 ) sebagaimana diubah dengan undangundang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembangunan Daerah Tingkat ll Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat ll Tanlung Jabung ( Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun '1965 Nomor 50 ),
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 );
- ,) J. Undang-undang Nomor 25 fahun '1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemer"intah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun '1999 Nomor T2,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3B4B );
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000 - 2004 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2000 Nomor 206 ); 4
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952 ); 5.
6. Peraturan
6. Peraturan Pemerintah Nomor '108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah ( Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027 )',
7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undang dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik lndonesia tahun 1999 Nomor 70 ).
Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
MEMUTUSKAN
Menetapkan :
PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA STRATEGI (RENSTRA) KABUPATEN BATANG HARI rAHUN 2001 2005.
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan .
1. Daerah adalah Kabupaten Batanghari
3. Kapala Daerah adalah Bupati Batanghari
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Batanghari
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Batanghart
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batangharl.
6. Rencana Strategis ( Renstra ) adalah Rencana Strategis (Renstra) Kabupaten Batanghari Tahun 2001 - 2005.
BAB II
RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA )
BAB II - RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA )
Pasal 2
Rencana Strategis ( Renstra ) disahkan oleh DPRD dan Kepala Daerah adalah rencana lima tahunan yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan daerah.
BAB II - RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA )
Pasal 3
Rencana Strategis ( Renstra ) Kabupaten Batanghari di susun dengan sistimatika sebagai berikut :
BAB
BAB
BAB
BAB
BAB
I PENDAHULUAN
II LINGKUNGAN STRATEGIS
III VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
IV STRATEGIKEBIJAKAN DAN PROGRAM
V PENUTUP
BAB II - RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA )
Pasal 4
- lsi beserta uraian dan rincian Rencana Strategis ( Renstra ) sebagaimana dimaksud pada pasal 2 dan 3 Peraturan Daerah ini dimuat dalam Naskah Rencana Strategis (Rentra) Kabupaten Batang Hari sebagaimana tercantum pada Lamplran Peraturan Daerah ini. (1)
-
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batnghari. Disahkan di : Muara Bulian

Penandatangan: BUPATI BATANGHARI dto ABDUL FATTAH

Penetapan: Diundangkan di : Muara Bulian. Pada tanggal . 4 APril 2001

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABU PATEN BATANGHARI dto SYAFRUDDIN EFENDI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANGHARI 2OO1 NOMOR 9 Pasal 7
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan Daerah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. \z)

BAB III

1

## BAB III

## KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

Rencana Strategis ( renstra ) sebagaiman dimaksud dalam Peraturan Daerah ini akan ditinjau dan diadakan perubahan untuk di sesuaikan dengan perkembangan serta kondisi daerah dalam setiap lima tahun.

BAB IV

## KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batnghari. Disahkan di : Muara Bulian


BUPATI BATANGHARI

dto

ABDUL FATTAH

Diundangkan di : Muara Bulian.

Pada tanggal . 4 APril 2001

SEKRETARIS DAERAH KABU PATEN BATANGHARI

dto

SYAFRUDDIN EFENDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANGHARI 2OO1 NOMOR 9

Pasal 7

## PENJELASAN A T A $

## pE RAru RAN \_DAE RAri,lA JroruN BATANG HAR r NOMOR 9 TAHUN 2OO1

## TENTANG

RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA ) KABUPATEN BATANGHARI TAHUN 2OO1 '-2OO5

## I. PENJELASAN UMUM

perencanaan Strategis (Renstra) merupakan proses secara sistematis yang berkeranjutan oaii pembuatan keputusan'yang beresiko, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorga nisasi seca ra sistematis usaha-usa h" n.,"t"rt ." n ran keputusan dan mengukur hasir merarui umpan barik yang terorganisasi dan .,:ientat,S.

Daram sistem akuntabiritas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, p"r"ni"n"an strategis merupakan rangkah awar untuk merakukan pungrt rr"n t&lt;ine4a instansi pemerintah perencanaan strategis instansi pun-.'"rint"r.., merupakan integrasi antara keahrian sumber i"y" ,-nusia dan sumber daya rain agar mampu menjawab tuntutan perkembang"n ri"gkrngan strategis, ;:lffii dan slobat serta tetap terada datam tat"anan manajemen

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas programnya, serta agar mampu eksis dan unggur daram persaingan yang"semakin ketat dalam ringkungan yang oeru6ah sangat cepat seperti dewasa ini, maka suatu instansi pemerintah harus tertis menerus merakukan perubahan ke arah perbaikan- perubahan turreort harus disusun daram suatu tahapan yang konsisten dan berkeranjutan,,"ningg" dapat meningkatkan akuntabiritas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil.

kepentingan

Suatu pernyataan strategi menggambarkan bagaimana setiap isu strategis akan dipecahkan. Suatu strategi mencakup sejumlah langkah atau taktik yang dirancang untuk mencapai setiap strategiyang dicanangkan, termasuk pemberian tanggung jawab, jadwal dan sumbersumber daya. Strategi merupakan komitmen organisasi secara keseluruhan terhadap sekelompok nilai-nilai filosofi-filosofi operasional dan prioritas-prioritas.

## il PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup jelas

Pasal 2 Cukup jelas

Pasal 3 Cukup jelas

Pasal 4 Cukup jelas

Pasal 5 Cukup jelasp"

- Pasal 6 Cukup jelas.

Lampiran

Lampiran

Peraturan Daerah Kabupaten Batanghari Nomor.9Tahun2001

## TENTANG

## RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BATANGHARI TAHUN 2001 - 2005

## BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Perubahan paradigma telah memberikan kesempatan kepada daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 19g9 dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 19g9 yang selanjutnya dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 membawa implikasi meningkatnya kewenangan dan peranan daerah kabupatenikota. sebagian besar kewenangan yang bersifat operasional dan berhubungan langsung dengan kegiatan masyarakat telah menjadi kewenangan daerah kabupaten/Kota sesuai dengan titik berat pelaksanaan otonomi daerah.

Pemberian kewenangan kepada daerah daram penyelenggaraan pemerintahan bertujuan untuk mendorong dan memberdayakan masyarakat, mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, menumbuhkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menuntut adanya aparatur pemerintahan yang bersih dan menempatkan diri sebagai orang yang harus melayani kepentingan masyarakat. Untuk mewujudkan pelaksanaan kewenangan dimaksud, maka pemerintahan daerah diharapkan menyusun stiuktur daerah, menerapkan prinsip transparansi dalam pelayanan, akuntabel dalam pelaksanaan pekerjaan, jujur dan responsif atas tuntutan masyarakat. Hal ini tentu perlu didukung oleh aparatur pemerintah yang profesional dan bersih, sehingga dapat mewujudkan kinerja pemerintahan dan kelembagaan daerah yang baik dan sesuai dengan harapan masyarakat.

Sebagai

Sebagai konsekuensi logis dari perubahan paradigma pemerintahan adalah terjadinya perubahan kelembagaan kabupaten yang harus dilakukan melalui penataan sesuai dengan tuntutan perubahan tersebut. Bagi daerah Kabupaten Batang Hari penataan kelembagaan ini menjadisangat penting karena peranannya sangat besar dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah.

Berdasarkan pemikiran diatas, maka diperlukan penerapan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik, dan keinginan initelah menjadi komitmen Pemerintah Kabupaten yang dituangkan dalam bsntuk perencanaan yang dapat dijadikan acuan dalam penyelenggaraan dan pertanggung jawaban kinerja pemerintah daerah. perencanaan tersebut sesuai dengan peraturan dan perundangan yang ada perlu dirumuskan oleh kelompok kerja (Pokja) penyusunan perencanaan Strategis (Renstra)/Laporan Akuntabilitas Kinerja lnstansi pemerintah Kabupaten yang disusun dalam bentuk "PERENCANAAN SrRATEGts pEMERtNTAH KABUPATEN BATANGHARI". Adapun perencanaan strategis tersebut disusun berdasarkan kepada kondisi dan potensi daerah, permasalahan yang dihadapi dan karakteristik daerah serta lingkungan strategis.

Untuk mewujudkan kinerja aparatur pemerintahan dan kelembagaan daerah dalam menghadapi tuntutan masyarakat atas pelayanan yang cepat, mudah, transparan dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan kabupaten, ditengah perkembangan globalisasi yang ditandai dengan persaingan yang semakin tinggi, maka dalam Perencanaan strategis tersebut akan diuraikan mengenai visi, misi, tujuan, sasaran, kebijaksanaan, program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah kabupaten. Hal ini akan dijadikan dasar akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kabupaten yang akan disampaikan setiap tahun dan pada akhir masa jabatan Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai pencerminan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

B. Maksud

## B. Maksud dan Tujuan

## 1. Maksud

Maksud dari Penyusunan Perencanaan Strategis pemerintahan Kabupaten Batang Hari tahun 2001-2005 adalah memberi arah dan pedoman bagi terciptanya keterpaduan, kebersamaan dan tanggungjawab instansi pemerintah kabupaten, sekaligus untuk dapat memberikan dorongan, motivasi, pengembangan inisiatif dan kreativitas untuk mencapai keberhasilan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

## 2. Tujuan

Tujuan penyusunan Perencanaan Strategis pemerintah Kabupaten Batang Hari adalah .

- a. Membangun sistem akuntabilitas dan kinerja pemerintah kabupaten sebagai salah satu upaya penerapan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Batanghari.
- b. Memberikan arah dan pedoman keoada seluruh unit kerja, perangkat pemerintah kabupaten dan kepada seluruh unsur-unsur masyarakat Batanghari.
3. c, Menjadi acuan utama dalam penyusunan perencanaan strategis unit kerja, dinas dan perangkat pemerintah kabupaten.
- d. Terciptanya pertanggungjawaban kinerja Pemerintah Kabupaten sebagai akumulatif dari kinerja unit kerja dan perangkat di lingkungan pemerintah Kabupaten Batanghari.

## Landasan Formil &amp; Material c.

Penyusunan Perencanaan Strategis pemerintah Kabupaten Batanghari tahun 2001-2005 berlandaskan kepada :

1. Landasan Formil .
- a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun lggg tentang pemerintahan Daerah
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1g99 tentang perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah

c. Undang

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun '1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme C
- d. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sebagai Daerah Otonom e
- Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan f.
- Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah g.
- Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan h
- Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah t.
- Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah t-
- Peraturan Pemerintah Nomor 129 fahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah k
- lnpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas dan Kinerja lnstansi Pemerintah t.

## 2. Landasan Materil

- a. Masukan, saran, pendapat, inspirasi dan aspirasi unit kerja dan perangkat daerah Kabupaten Batanghari sebagai hasil konsultasi perumusan VlSl dan MlSl.
- b. ldentifikasi perumusan Perencanaan StrategisKabupaten Batanghari tahun 2001-2005 oleh Kelompok Kerja Penyusunan Perencana Strategis Kabupaten Batanghari, sebagai Tim Terpadu antara unit kerja, dinas dan perangkat daerah dengan Satuan Tugas Asistensi Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah BPKP Perwakilan Jambi.

D. Sistematika

## D. Sistematika Perencanaan Strategis

Perencanaan Strategis disusun secara sistematis yang terdirl dari .

1. Visi, yaitu suatu gambaran masa depan yang ingin diwujudkan dan akan dijadikan acuan bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Visi mengandung pengertian yang dapat dibayangkan dan memungkinkan untuk dicapai.
3. Tujuan, adalah penjabaran dari pernyataan misi dan merupakan sesuatu yang ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu.
2. Misi, merupakan pernyataan yang mengarahkan tujuan sesuai dengan visi yang sudah dirumuskan.
4. Sasaran, adalah penjabaran dari tujuan yang dapat diungkapkan secara terukur baik kualitatif maupun kuantitatif.
6. Program, merupakan kumpulan kegiatan dengan tujuan yang sama berkaitan dengan pelaksanaan kebijaksanaan.
5. Kebijaksanaan, adalah ketentuan dan cara-cara yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan.
7. Kegiatan, adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilaksanakan sesuai program yang telah ditetapkan.

## E. Alur Pikir

Perencanaan Strategis Kabupaten Batanghari disusun berdasarkan kebijaksanaan nasional yang menekankan kepada penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, menjaga persatuan dan kesatuan, supremasi hukum, pemerintahan yang bersih, pemulihan ekonomi, peningkatan kesejahteraan dan ketahanan budaya serta mendorong pembangunan daerah dan pelaksanaan otonomi daerah.

Disamping itu, Perencanaan Strategis pemerintah Kabupaten disusun dengan memperhatikan Pola Dasar pembangunan dan program Pembangunan Daerah Kabupaten Batang Hari yang lebih memprioritaskan pada peningkatan kualitas sumberdaya manusia, pengembangan ekonomi kerakyatan dan pengembangan Kota Kuala Tungkal sebagai pintu gerbang propinsi Jambi

BAB II

## BAB II

## LINGKUNGAN STRATEGIS

## A. Kondisi Umum Daerah

## 1. Geografis

Kabupaten Batanghariterletak di bagian Timur Propinsi Jambi dengan luas Wilayah 5.180,35 Km2 dan berada diantara '1o 15' Lintang Selatan sampai dengan 2o 2' Lintang Selatan dan diantara 102" 30'Bujur Timur sampai dengan 104o 30' Bujur Timur, dengan batas wilayah sbb :

- Sebelah Timur dengan Kabupaten Muaro Jambi.

- Sebelah Utara dengan Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tebo.

- Sebelah Barat dengan Kabupaten Tebo.

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Musi Banyu nsin Propinsi Sumatera Selatan.

Dilihat dari aspek geografis, Kabupaten ini mempunyai letak yang strategis karena merupakan lalu lintas yang menghubungkan kawasan timur dengan kawasan Barat Sumatera dan merupakan kawasan penyangga Kota Jambi.

## Tofografi dan lklim 2.

Kabupaten Batanghari mempunyai ketinggian wilayah 11 - 500 M dpl, sebagian besar (97,67 %) mempunyai ketinggian 11 - 100 M dpl dan sisanya (7,33 %) mempunyai ketinggian 101 - 500 M dpl.

Secara umum beriklim tropis dengan curah hujan hampir merata sepanjang tahun (tahun 1999 rata-rata curah hujan 266 mm


dan tahun 2000 rata-rata curah hujan 199 mm) dan variasi temperatur antara musim hujan dan musim kemarau relatif kecil rata-rata 26.2' c tahun 2000.

## 3. Administrasi Daerah dan Demografi

sebagai wilayah Administrasi Kabupaten Batanghari terdiri dari 6 Kecamatan 104 Kelurahan/Desa dengan berbagai perbedaan perkembangan, baik karena potensi geografis, sumber daya alam, sumber daya Manusia maupun karena pembangunan prasarana pada masing-masing kecamatan dan antar Kecamatan.

Kabupaten ini pada akhir tahun 2000 mempunyai jumlah penduduk 191.727 Jiwa. Dilihat dari struktur umur, sekitar 60,19 persen adalah penduduk usia produktif dan sisanya (39,81%) kaum lanjut usia, dan anak-anak yang memerlukan sentuhan investasi untuk menjadikan mereka generasi yang berkualitas di masa depan. Penduduk di daerah ini terdiri dari berbagai suku seperti : Melayu, Jawa, Sunda, Batak, Minang, Cina, dan suku-suku lain yang jumlahnya relatif kecil.

## 4. Potensi sumberdaya alarn

Sumberdaya alam kabupaten ini cukup potensial, diantaranya memiliki hutan tropika Humida yang kaya akan sumber plasma Nutfa dan lahan potensial untuk dikelola sebagai pengembangan budidaya pertanian, perkebunan, peternakan dan potensi perairan umum untuk pengembangan budidaya perikanan air tawar serta potensi pertambangan yang mempunyai nilai ekonomis yang tinggi. Perkebunan sebagai potensi ekonomiterutama kabupaten ini memberi kontribusi sebesar 12,46 persen terhadap pembentukan pDRB tahun 1999. Komoditi utama di subsektor ini meliputi karet dan kelapa sawit dengan luas areal perkebunan dengan mencapai 38.916 Ha dengan produksi 234.9i6 Ton. Kebun kelapa sawit mendominasi produksi sektor ini yang mencapai 98,g2 persen dari totai produksi

dan

dan sisanya sebesar 1,082 persen adalah produksi karet darr hasrl perkebunan lainya.

Karet sebagai tanaman utama sudah dikenal sejak lama oleh masyarakat di Kabupaten ini namun kondisinya kurang menguntungkan, selain cenderung menjadi hutan karet, produktifitasnya rendak t 700 kg/ha/tahun disertai pula mutu olahan karet rakyat yang rendah sehingga membutuhkan peremajaan lebih lanjut. Sementara perkebunan kelapa sawit menunjukan perkembangan yang cepat dan mengarah pada komoditas perkebunan utama. Peningkatan produktifitas kelapa sawit secara ekonomis mendukung pengembangan industri pengolahan lanjutan CPO dan barang ikutan lainnya menjadi barang jadi.

Kehutanan sebagai bidang kewenangan daerah hingga tahun 1999 jumlah produksinya mencapai 98.264 M3dan mampu memberi kontribusi sebesar 5,76% terhadap pembentukan PDRB. Namun demikian sumbangannya terhadap pendapatan daerah belum memenuhi harapan. Kondisi ini merupakan akibat kebijakan pengelolaan kawasan yang selama ini lebih berorientasi pada produksi dan bukan didasarkan pada daya dukung produksi hutan, selain tingginya intensitas perambahan dan pencurian kayu akibat perkembangan industri kayu yang kurang terkontrol, juga sering di sertai konflik yang berkepanjangan tentang penetapan kawasan hutan, baik antar sektor, antar Pemerintah maupun antara pihak swasta dan masyarakat.

Di bidang industri terlihat kecenderungan pergeseran struktur perekonomian daerah dengan kontribusi sebesar 21,78 persen. Hal ini sebagai dampak dari perkembangan industri pengolahan kayu. karet dan minyak kelapa sawit, industri kecildengan menyerap tenaga kerja sebanyak 3.565 jiwa, aneka industri sebanyak 19 perusahaan dengan tenaga kerja 1 507 jiwa. Jumlah investasr keliga jenis industri tersebut mencapai 84,315 Milyar rupiah.

Masalah

Masalah yang dihadapi oleh industri kecil dan menengah masih berkisar pada rendahnya SDM, sehingga kemampuan memanfaatkan teknologi juga rendah, lemahnya stuktur permodalan dan promosi pemasaran yang belum optimal. Sedangkan kelompok industri besar di kendalai oleh keterbatasan bahan baku.

Dalam rangka meningkatkan percepatan pergerakan arus barang dan jasa, baik di tingkat lokal maupun antar wilayah telah bila dilakukan berbagai pembangunan prasarana transportasi darat dengan alokasi anggaran pembangunan sebesar 27,52 persen pada Tahun Anggaran 1999-2000 dan meningkat menjadi 30,02 persen pada tahun anggaran 2000.

Dibidang Pertanian dan Tanaman pangan dan Holtikultura cukup prospektif, hal ini di tandai kondisi awal di mana luas lahan yang diusahakan oleh petani pada akhirtahun 1999 mencapai 15.852 Ha dengan produksi 48.201 Ton. Pemasaran beberapa komoditas seperti sayur mayur dan kacang-kacangan telah memasuki pasar regional.

Peternakan merupakan salah satu komoditas unggulan Kabupaten ini dengan populasi ternak besar mencapai 21.635 ekor, ternak kecil 24.181 ekor dan ternak unggas sekitar 769.365 ekor. Bila dibandingkan dengan kondisi 5 tahun terakhir terlihat peningkatan sebesar 20,46 persen dan merupakan salah satu daerah pemasok ternak potong ke Kota Jambi. Pengembangan budidaya ternak di wilayah ini cukup prospektif yang di dukung oleh ketersediaan hamparan dan pemasaran yang cukup baik.

Produksi sub sektor perikanan air tawar di wilayah ini meningkat cukup tajam selama 5 tahun terakhir, untuk usaha budidaya kerambah meningkat sekitar 37,89 persen per tahun dan budidaya kolam sekitar 13,72 persen sementara perairan umum cenderung menurun Dengan potensi yang dimiliki oleh kabupaten ini, maka pengembangan budidaya ikan terutama budidaya ikan kerambah dan


kerambah jaring apung sangat prospektif karena di dukung oleh fasilitas kredit murah, pasar yang jelas dan kondisi alam serta agroinput.

Dengan adanya pembangunan jaringan jalan selama dua tahun terakhir, maka panjang jalan di Kabupaten Batang Hari sampai tahun 2000 mencapai 830,934 Km yang terdiri dari Jalan Negara 146,39 Km, Jalan Propinsi 36,90 Km dan Jalan Kabupaten sepanjang 647,644 Km. Darijumlah panjang ruas jalan yang menjadi tanggung jawab kabupaten terdiri darijalan aspal 172,750 Km (26,673o/o), jalan pengerasan (kerikii/koi'al) 1B0,BB0 Km (27,928 %), dan jatan tanah sepanjang 294,014 Km (45,399 %). Meskipun panjang jatan yang belum beraspal mencapai 45,399 7o, namun relatif belum mengganggu lalulintas barang dan penumpang. Dalam menunjang kelancaran mobilitas barang, jasa dan penumpang di Kabupaten ini terdapat satu terminal utama yang difungsikan sebagai terminal antar kota. Kedepan pembangunan jaringan transportasi harus memperhatikan outlet Propinsi Jambi, yaitu pelabuhan Muara Sabak sebagai upaya antisipasi lalulintas perdagangan dengan pusat-pusat produ ksi.

Di bidang perdagangan luar negeri, aktifitas ekspor dilakukan melalui pelabuhan Jambi. Komoditas utama ekspor Kabupaten Batanghari adalah kayu olahan, karet , hasil hutan ikutan dan hasil perikanan dengan kontribusi sebesar j7,06 persen terhadap pembentukan PDRB. Data terakhir (1999) menunjukan bahwa volume ekspor Kabupaten ini mencapai 2B6.gT1 ton dengan nilai 169.121.804. US $, karena tidak ada aktivitas impor maka surplus neraca perdagangan adalah sebesar nitai ekspor (169.121804 US $)

Untuk menunjang kegiatan perdagangan dan pemberdayaan ekonomi rakyat di Kabupaten ini terdapat 173 unit koperasi dengan aktivitas melakukan pendistribusian barang dari sentra-sentra produksi ke pusat pemasaran dan sebaliknya. Dengan kinerja koperasi yang relatif baik, sehingga pada akhir tahun 199g

mempunyar

mempunyai anggota sebanyak 21.625 orang dengan simpanan mencapai Rp. 7,009 Milyar dengan volume usaha sebesar Rp. 36,3g5 Milyar. Pada tahun anggaran 2000 lembaga ekonomi ini berperan aktif dalam menyalurkan subsidi BBM kepada masyarakat yang kurang mampu.

Potensi pariwisata di kabupaten ini cukup prospektif, untuk itu perlu penanganan lebih serius dengan mengalokasikan anggaran pembangunan yang lebih besar untuk membangun sarana dan prasarana sehingga dapat menarik para wisatawan domestik maupun manca negara. Pada tahun Anggaran 2000 sub sektor ini mendapat alokasi anggaran sekitar 10 Km, candi di Lubuk Ruso dengan luas 10 Km, candi Pematang Jering dengan luas 5 Km.

Untuk percepatan dan sekaligus pemerataan pembangunan wilayah telah di tetapkan beberapa kawasan fungsional pada RT/ RW seperti kawasan andalan yang di tunjang oleh masing-masing pusat pertumbuhan. Namun kondisi masing-masing kawasan berdasarnan fungsinya masih jauh dari harapan karena keterbatasan sarana dan prasarana pendukung baik intra kawasan maupun kotakota dalam Kabupaten Batang Hari saat ini, terutama antar kota Muara Bulian sebagai hirarki pertama dengan kota lainya sebagai hirarki kedua yang pada gilirannya menimbulkan beban bagi ibu kota Kabupaten Batanghari.

## B. Pendidikan dan Kesehatan

Sebagai daerah pendidikan yang berpusat di Muara Bulian, maka keberadaan kabupaten Batanghari dituntut untuk menjadi pusat pelayanan pendidikan terhadap daerah sekitarnya. Hal ini pada dasarnya telah ditujang oleh pasilitas pendidikan yang relatif cukup. pada tahun 1999 di kabupaten ini terdapat 267 sekolah Dasar dengan murid sekitar 20.182 orang. SLTP sebanyak 5g dengan jumlah murid 11.248 orang, sLTA sebanyak 17 Sekolah dengan murid sebanyak 3.'l0B orang Untuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi diwilayah initerdapat dua perguruan mempunyat

tinggi dengan jumlah Mahasiswa 354 orang. Jarur pendidikan merupakan salah satu media untuk mengembangkan kualitas sumber Daya Manusia. Untuk itu pendidikan dasar 9 tahun harus mendapat perhatian. Jika tahun anggaran 2000 mengalokasikan dana sebesar 13,55 persen darijumlah anggaran pembangunan dan 98,64 persen diantaranya dialokasikan untuk pendidikan dasar di pandang relatif masih kecil bila kabupaten ini berkonsentrasi pada peningkatan kualitas sDM, untuk idealnya sekitar 25 persen dari jumlah anggaran.

Sub sektor kesehatan merLrpakan salah satu aspek yang sangat penting dalam rangka pengembangan kualitas sumber daya manusia. Untuk itu Kabupaten inidi tuntut mampu memberikan pelayanan kesehatan yang maksimal, dengan melihat fasilitas kesehatan yang ada yaitu '1 unit RSU, 12 unit Puskesmas, 83 unit Puskesmas pembantu, 44 orang Dokter Umum, 3 orang Dokter Spesialis dan 322 orang tenaga bidang medis relatif belum memadai untuk melayani penduduk yang berjumlah sekitar 206.271 jiwa.

## C. Penduduk dan Mata Pencaharian

Jumlah penduduk angkatan kerja (yang bekerja dan mencari nafkah) pada tahun 2000 tercatat sebesar 86.185 jiwa, dimana jumlah angkatan kerja yang bekerja berjumlah 80.569 jiwa (93,5%).

Mata pencaharian dominan penduduk di Kabupaten Batanghari bergerak pada sektor primer (pertanian, peternakan, perkebunan, kehutanan, pertambangan dan penggalian) yaitu sebesar 53.475 jiwa (63,37%), kemudian sisanya bergerak pada sektor tersier (perdagangan komunikasi, keuangan serta jasa) sebesar 22.260 jiwa dan sektor sekunder (industri, listrik, air dan konstruksi) sebesar 4.B34jiwa (5,gg%)

Sebaliknya jumlah penduduk angkatan kerja yang sedang mencari lapangan pekerjaan adalah sebesar 5.615 jiwa (6,5%) dari jumlah angkatan kerja.

Pada

Pada tahun yang sama, jumlah penduduk yang termasuk dalam kategori bukan angkatan kerja berjumlah 81.538 jiwa yang terdiri dari jumlah penduduk yang masih sekolah sebesar 40,g%, mengurus rumah tangga sebesar 50,9% dan yang lainnya sebesar 8p%.

## Agama dan Nilai Budaya D

Pembangunan di bidang keagamaan diarahkan untuk mewujudkan kualitas pemahaman, penghayatan dan pengamalan nilainilai dan ajaran agama agar tercipta iklim yang kondusif bagi kehidupan sesama umat beragama.

1. Memantapkan kerukunan hidup antar umat beragama yang harmonis dan saling menghormati dalam semangat kemajemukan melalui dialog dan aksi bakti sosial umat beragama serat melibatkan secara aktif tokoh agama dalam proses pembangunan.
2. 3 Mendorong penyelenggaraan pembinaan pendidikan agama baik secara kualitatif maupun kuantitatif serta peningkatan pelayanan bimbingan umat beragama.
2. Memantapkan fungsr, peran dan kedudukan agama sebagai landasan moral, spritual dan etrka dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat serta mengupayakan agar semua peraturan tidak bertentangan dengan agama.
4. Memperlancar dan mempermudah pelayanan dan pengamalan agama serta peningkatan pelayanan ibadah Haji.
6. Mendorong penyediaan sarana dan prasarana keagamaan secara rasional dengan memperhatikan kepadatan penduduk dan tata ruang.
6. 5 Meningkatkan pengawasan dan penertiban terhadap kegiatan ekonomi yang mengarah pada perusakan moral agama serta memfungsikan sumber-sumber pembiayaan melalui BAZIS.

Masyarakat Batanghari merupakan masyarakat agamais dan hal ini tercermin dari kehrdupan sehari-hari sesuai dengan agama yang mereka anut. Kehidupan beragama diterapkan dalam hubungan sosial,

keruku na n

kerukunan antar umat beragama, perilaku yang berbudi luhur dan menjunjung tinggi nilai-nilai adat yang ada dimasyarakat Batanghari. Hubungan agama dan adat ini keduanya sudah terjalin dalam kehidupan setiap orang dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

Terjalinnya ajaran agama dan unsur adat diabadikan dalam pepatah .

"Rumah bepagar adat, tepian bepagar baso, negeri bepagar undang,, mengandung makna bahwa tatanan kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sudah diatur sedekimian rupa, sehingga pelanggaran terhadap hukum dan perundang-undangan yang sudah ciisepakati bersama merupakan tindakan yang melanggar normanorma adat.

Pandangan ini melandasi kehidupan masyarakat Batanghari dalam segala aspeknya. Pola pikir, tingkah laku dan tindakan orang Batanghari selalu dilandasi kedua unsur tersebut, agama dan adat.

Pandangan ini diwujudkan dalam sikap, tingkah laku serta perbuatan dan merupakan hal yang sangat penting.

Dalam pengambilan keputusan yang bersifat publik, masyarakat Batanghari selalu melakukannya dengan cara musyawarah serta dilandasi dan dihubungkan dengan toleransi yang tinggi. sikap menang sendiri dan otoriter sangat dicela dan tidak dapat diterima masyarakat Batang Hari. Musyawarah dan toleransi pada gilirannya melahirkan kesepakatan (mufakat) yang akan dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan bersama. Masyarakat Kabupaten Batanghari sering digambarkan sebagai suatu masyarakat yang egalitas artinya mereka memandang bahwa pada dasarnya setiap manusia adalah sama Seperti yang diungkapkan oleh pepatah "mintak pado yang ado. betanyo pado yang tau, bekaul pado yang keramat" merupakan perwujudan dan falsafah hidup mereka bahwa pada hakekatnyanya masing-masing indivrdu masyarakat Batanghari itu sama tanpa kecuali. yaitu sama-sama makhluk Allah. Demikian

c Hukuman

i

ungkapan adat mengatakan daram pepatah tersebut. pandi keberadaan mar ,,:':'l,l:'beuul' Handangan tentang m e n s g a m b ",n " ;,,';:"r; : 3 ";:ff , j ; r ;, :; T;J,:[ : #:: xtr I r# ungkapan tradisionar merarui ""0"*iun petuah yang popurer yaitu :

"yang buto penumbuk, lesung, yang pekak .pelepas bedil, yang lumpuh penjago negeri, yang bisu p"nyirp"n rasio,,

"yang tuo menyayangi yang mudo, yang mudo menghargoi yang tuo; gedang idak besebut gerar, ke"r[llit besebut n"roi dln seoagainya yang semuanya mencerminkan prinsip "musyawarah dan toleransi,,.

Konsekuensi dari prinsip adat basandi syarak, syarak basandi kitabutah' dan prinsip "rr.y"*urunlun toreransi,, oaram pengambiran keputusan membutuhk"n nentrr, L"plrirpinan korektif yang mewakiri setiap komponen masyara.kat, serrinfga keputusan yang diambir benar\_ benar dapat dipertangg ungjawa bka n, "o"an metioatkan semua unsur daram masyarakat. ,sesuai gendang dengan tari,,, yang terdiri darr sebagai "o:l:,h dapat diungkapkan disini kehadiran arim urama, n i n i k m a m a k d a n ce rd k p" nc ui r" o"ir:"p" r i m p i n d a ra m .u-o u u r., ke r u a rg a atau kaum di Kabupaten BatanghJri iuput dijadikan sebagai kontror sosiar' karena apabira suatu ker"uargr"rurprnyai ninik mamak yang disegani oreh masvarakat, maka rrgg"," keruargaterr"Jul 0"t"n.., segara I:3il::!:knya jlga akan menlaoi"p"rnuti"n masyarakat Dengan kata rarn seorang pemimpin itu harus run."rrinkan atau memberikan teradan yang baik bagi masyarakat di .uf,"fifingnyu

Alim uiama, ninik mamak, cerdik pandai iarah unsur-unsur kepemimpinan yang riir dan benai--benar terdapat o"t* masyarakat Batanghari. pora kepemimpinan dimaksuO menlar*'tur*r;rOnVu L"rirn"n sosial, kerukunan dan kedam"lun y"ng',;"";"0, landasan keberhasilan.

## Perekonomian E

serama tahun 1gg7 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Batanghari tercatat sebesar 4, 23 % Orn rn"nr*n-munluOi minus 5,g2 % pada

tahun

tahun 1998, namun angka tersebut maslh berada di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi Propinsi Jambiyaitu minus B,B5 % (1998). Seiring dengan relatif membaiknya perekonomian nasional, pertumbuhan ekonomi daerah ini pada tahun 1999 telah bisa tumbuh positif 1,74 % dan menjadi 3,11 % pada tahun 2000.

Bila diamati PDRB Kabupaten Batang Hari menurut sektor pada tahun 1999, semua sektor sudah mengalami pertumbuhan positif. Sektor pertanian tumbuh sebesar 2,27%, sektor pertambangan dan pengalian sebesar 1,28 Yo, sektor lndustri pengolahan 1,44 %, sektor listrik, gas dan air bersih sebesar 1,47 7o, sektor bangunan sebesar 1,46%, sektor perdagangan, hotel dan restoran 0,65 %, sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 2,94 %, sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan sebesar 3,01 %, dan sektor jasa-jasa sebesar 2,17 %.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan gambaran kemampuan daerah dalam membiayairumah tangganya, terutama dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah dimana perkembangannya sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi masyarkat dan dunia usaha. Selama dua tahun terakhir PAD Kabupaten Batang Hari menunjukan peningkatan dari Rp. 000000 Milyar (1999) meningkat menjadi Rp. 5,393 Miliyar (2000) atau selama periode terjadi peningkatan rata-rata sebesar 14,08 persen per tahun.

## F. Pusat Pertumbuhan

Untuk lebih terpadunya kegiatan pembangunan di Kabupaten Batanghari, kita telah menetapkan pusai pertumbuhan dalam rangka mendorong percepatan pembangunan daerah dan sekaligus meningkatkan pemerataan pembangunan suatu wilayah

Penetapan wilayah dan pusat pembangunan di dari kepada kesamaan karakteristik potensi, permasalahan dan kerja sama dalam mengisi kekurangan dalam wilayah yang lain. Di tumbuhkannya pusat pembangunan ekonomi wilayah pembangunan kegiatan yang saling terkait antar bidang dan sektor, melalui "Kesatuan Sosial Ekonomi" dan masingmasing wilayah pembangunan, guna dapat merumuskan kebijaksanaan pembangunan yang terpadu dan saling mengisi.

Berdasarkan...

kepada para Aparatur tersebut sehingga visi yang terah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Batanghari dapat terwujud sesuaidengan yang diharapkan/dicita\_citakan.

## 2. Otonomi Daerah

otonomi Daerah ini terah rama di idamkan oreh masyarakat Batanghari, karena masyarakat Batanghari mempunyai jiwa mandiri, kebersamaan dan toreransi dengan adanya otonomi ruas, nyata dan berlanggung jawab sebagalmana yang tertuang dalam Undang\_ undang Nomor 22tahun lggg tentang otoncmi Daerah, merupakan peluang bagi Batanghari untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya yang bertumpu pada keuretan dan kemampuan sendiri (mandiri). Karau dirihat secara mendaram daerah Batanghari masih di dominasi oreh rapangan usaha yang bergerak di sektor pertanian. sektor industri pada umumnya merupakan sektor sekunder (penunjang), yang masih berskala kecil, seperti industri ke.ajinan rumah tangga yang berbasis pertanian hasil hutan.

Pada proses peralihan sistem pemerintahan menuju di terapkanya otonomi Daerah, maka pemerintahan strategis berada pada Kabupaten dan Kota, sedangkan propinsi merupakan pelaksana otonomi yang terbatas yang diikuti pura proses pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan. oleh karena itu, maka besaran sumber penerimaan daerah mengarami keterbatasan sehingga di perlukan suatu perumusan tentang arah penyerenggaraan pemerintahan yang dituju dan kondisi yang ingin di capai, baik dalam waktu panjang, menengah maupun jangka pendek.

## H. Politik dan Keamanan

## 1. Politik

Sejak bergurirnya era reformasi pada tahun 1gg8, seperti halnya di daerah rain, maka situasi poritik di Batanghari juga mengarami perubahan secara fundamentar, dimana proses demokratisasi tumbuh dengan pesat untuk membangun kehidupan

politik

politik yang demokratis, stabil namun dinamis dalam masyarakat. Sasarannya adalah untuk menegakkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga-lembaga pemerintahan yang bersih, berwibawa, bebas KKN dan melaksanakan fungsinya dalam memberikan pelayanan pada masyarakat.

Pelaksanaan ketentuan pasal 2B UUD 1945, tentang kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat dengan lisan dan tulisan dalam kehidupan politik di Ba