PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 8 Tahun 1989 tentang PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL SERTA PEMBERIAN PENSIUN JANDA/DUDANYA (berlaku 13 April 1989)
Pembukaan
Menimbang : bekerja dalam dinas Pemerintah;
- b. bahwa sehubungan dengan arti penting pensiun tersebut, proses pemberhentian, pemberian pensiun dan pembayarannya perlu diperlancar agar pensiun Pegawai Negeri Sipil serta janda/dudanya dapat benarbenar diterima tepat pada waktunya;
- c. bahwa untuk maksud tersebut dipandang perlu menetapkan pengaturan mengenai pemberhentian dan pemberian pensiun Pegawai Negeri Sipil serta pension janda/dudanya;
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2906);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepega-waian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 26, Tambahan Lembaran
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
Negara Nomor 3058);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098) jis Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1980 (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3162) dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 21);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980 tentang Pengangkatan Dalam Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3156);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1983 tentang Perlakuan Terhadap Calon Pegawai Negeri Sipil Yang Tewas Atau Cacat Akibat Kecelakaan Karena Dinas (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 1);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1985 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 24);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL SERTA PEMBERIAN PENSIUN JANDA/DUDANYA.
Pasal 1
Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara atau Pejabat yang ditunjuk olehnya atas nama Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan menetapkan :
- a. Pemberhentian dengan hormat Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pembina golongan ruang IV/a ke bawah yang mencapai batas usia pensiun dengan hak pensiun;
- b. Pemberian pensiun kepada Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan pemberian hak-hak kepegawaian lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 2
Kewenangan pemberhentian dan pemberian pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, meliputi pula pemberian pensiun janda/duda dalam hal pensiunan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan meninggal dunia.
Pasal 3
Penetapan pemberhentian dan pemberian pensiun Pegawai Negeri Sipil serta penetapan pensiun janda/duda Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 ditetapkan dalam satu surat keputusan.
Pasal 4
- (1) Surat keputusan pemberhentian dan pemberian pensiun
- 4 - sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diterimakan kepada yang bersangkutan dan tembusannya kepada kantor pembayar pensiun, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum batas usia pensiun Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
- (2) Keputusan pemberhentian dan pemberian pensiun Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), mulai berlaku tanggal 1 pada bulan berikutnya Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan mencapai batas usia pensiun.
Pasal 5
- (1) Pensiun Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, mulai dibayarkan dan diterimakan kepada yang bersangkutan pada tanggal berlakunya surat keputusan pensiun.
- (2) Pensiun janda/duda pensiunan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang meninggal dunia, dibayarkan dan diterimakan pada bulan berikutnya setelah pensiunan meninggal dunia.
Pasal 6
- (1) Ketentuan mengenai pemberhentian dan pemberian pensiun Pegawai Negeri Sipil yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, diberlakukan bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Daerah.
- (2) Untuk tahap pertama pelaksanaan ketentuan Peraturan Pemerintah ini diberlakukan terlebih dahulu bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat.
- (3) Penerapan ketentuan Peraturan Pemerintah ini terhadap Pegawai Negeri Sipil Daerah dilaksanakan oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara secara bertahap dengan
Pasal 7
- (1) Keputusan pensiun Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pembina golongan ruang IV/a ke bawah yang telah diterimakan kepada yang bersangkutan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Apabila penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meninggal dunia maka janda/dudanya melaporkan kepada Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara untuk ditetapkan surat keputusan janda/dudanya.
- (3) Setelah 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan Peraturan Pemerintah ini, maka surat-surat keputusan pemberhentian dan pemberian pensiun janda/duda harus telah
Pasal 8
Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Keuangan dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri menurut bidang tugasnya masing-masing.
Pasal 9
Pemberhentian dan pemberian pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pembina golongan ruang IV/a ke bawah selain dari sebab sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1 dan pemberian pensiun bagi janda/duda Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia, tetap
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
- 6 - dilakukan oleh Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan sampai ditetapkan lain dengan Peraturan Pemerintah tersendiri.
Pasal 10
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 April 1989

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SOEHARTO

Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 13 April 1989

Penandatangan: MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA MOERDIONO
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1989 TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL SERTA PEMBERIAN PENSIUN JANDA/DUDANYA
## UMUM
Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan pensiun janda/duda diberikan sebagai jaminan hari tua dan sebagai penghargaan atas jasa-jasanya selama bekerja dalam dinas Pemerintah.
Agar pemberian pensiun terhadap Pegawai Negeri Sipil dan pensiun janda/dudanya dapat diterima tepat pada waktunya, perlu adanya peningkatan pelayanan dalam penyelesaian pemberian pensiun.
Dalam
PENJELASAN
Pasal 13
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) ditegaskan bahwa kebijaksanaan pembinaan Pegawai Negeri Sipil secara menyeluruh berada di tangan Presiden. Pembinaan Pegawai Negeri Sipil tersebut meliputi kegiatan-kegiatan yang bersifat luas, antara lain tentang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975. Untuk tercapainya dayaguna dan hasil guna yang sebesar-besarnya, dan agar pensiunan dapat menerima pembayaran pensiun tepat pada waktunya, dirasakan perlu untuk mengatur tata cara pemberhentian dan pemberian pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pembina golongan ruang IV/a ke bawah dan pensiun janda/dudanya. Pemberhentian dan pemberian pensiun Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pembina golongan ruang IV/a ke bawah dan pemberian pensiun janda/dudanya tersebut di