Unknown Unknown Nomor - Tahun 2015 tentang PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN PIDIE TAHUN ANGGARAN 2015 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang : a.
@ANUN KABUPATEN PIDIE NOMOR: £ TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN PIDIE TAHUN ANGGARAN 2015
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
BUPATI PIDIE,
bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBK, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan perubahan APBK Tahun Anggaran 2015,
Mengingat
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Oanun Kabupaten Pidie tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten pidie Tahun Anggaran 2015, b
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851): 2
- #1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092),
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893): 3
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), 4
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), 5.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400), 6.
PL
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421), 7
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438): 8
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633), 9
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049):
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234):
12. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495):
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679):
14. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5669):
15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028),
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712):
17. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4652),
18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340),
3. 19, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575),
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155):
21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578),
22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585),
23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593),
24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614),
25. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693),
26. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4783),
27. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104),
28. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165):
29. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219):
30. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272):
31. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533):
32. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539):
33. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694):
34. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah: /
35. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56),
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah:
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32):
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 680):
40. Oanun Kabupaten Pidie Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokokpokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pidie (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Nomor 11):
41. Oanun Kabupaten Pidie Nomor 4 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Kabupaten Pidie Tahun 2014 Nomor 04):
8. 42.Ganun Kabupaten Pidie Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Kabupaten Pidie Tahun 2015 Nomor O1).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE dan
BUPATI PIDIE
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : OANUN KABUPATEN PIDIE TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN PIDIE TAHUN ANGGARAN 2015.
Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2015 semula berjumlah Rp. 1.469.133.107.038,00,bertambah sejumlah Rp.389.810.100.594,87,sehingga menjadi Rp. 1.858.943.207.632,87,dengan rincian sebagai berikut :
1. Pendapatan
- a. Semula
Rp1.432.644.959.476,00,- Rp271.394.866.918,00,-
- b. Bertambah/(berkurang)
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan
Rp1.704.039.326.394,00,-
2. Belanja
- a. Semula
Rp1.469.133.107.038,00,-
- b.
- Bertambah/(berkurang) Jumlah Belanja setelah Perubahan Surplus/ (Defisit) setelah Perubahan /
Rp389.810.100.594,87,-
Rp1.858.943.207.632,87 ,-
Rp (154.903.381.238,87),-
3. Pembiayaan
- a. Penerimaan
- 1) Semula
Rp 36.488.147.562,00,-
- 2) Bertambah/(berkurang) Rp120.915.233.676,87,- Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp157.403.381.238,87,-
- b. Pengeluaran
- 1) Semula
Rp0.00,-
- 2) Bertambah/(berkurang) Rp2.500.000.000,00,- Jumlah Pengeluaran setelah F
Perubahan Rp2.500.000.000,00,- F
Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan
Rp 154.903.381.238,87,-
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahanRp
|
O,-
Pasal 2
- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal1 terdiri dari :
- a. Pendapatan Asli Daerah
- 1) Semula
Rp189.252.525.543,00,-
- 2) Bertambah/ (berkurang) /
Rp3.389.941.687,00,-
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan
Rp192.642.467.230,00,-
- b. Dana Perimbangan
- 1) Semula
Rp864.170.013.573,00,-
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp104.246.461.427 ,00,-
- Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan
Rp968.416.475.000,00,-
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
- 1) Semula
Rp379.222.420.360,00,-
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp163.758.463.804,00,-
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
setelah Perubahan
Rp542.980.884.164,00,-
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pajak Daerah
- 1) Semula
Rp11.801.933.631,00,-
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp1.000.000.000,00.-
- Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan
Rp
12.801.933.631,00,-
- b. Retribusi Daerah
- 1) Semula
Rp16.365.022.085,00,-
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp(35.440.000,00),-
- Jumlah Retribusi Daerah
setelah Perubahan
Rp
16.329.582.085,00,-
- c.
- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
- 1) Semula
Rp1.679.604.400,00,-
- 2) Bertambah/ (berkurang) Rp0,00,-
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan setelah Perubahan
Rp
1.679.604.400,00,-
- d. Zakat
- 1) Semula
Rp5.000.000.000,00,-
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp0,00,-
Jumlah Zakat setelah Perubahan
Rp 5.000.000.000,00,-
- e. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
- 1) Semula
Rp154.405.965.427,00,-
- 2) Bertambah/ (berkurang)
Rp2.425.381.687,00,-
- Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
setelah Perubahan
Rp
156.831.347.114,00,-
- (3)Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Dana Bagi Hasil
- 1) Semula
Rp28.204.269.573,00,-
- 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah Dana Bagi Hasil setelah Perubahan
Rp/(2.608.738.573,00),-
Rp25.595.531.000,00,-
- b. Dana Alokasi Umum
- 1) Semula
Rp766.392.994.000,00,-
- 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan
Rp0,00,-
Rp766.392.994.000,00,-
- c. Dana Alokasi Khusus
- 1) Semula
Rp69.572.750.000,00,-
- 2) Bertambah/ (berkurang) /
Rp106.855.200.000,00,-
- Jumlah Dana Alokasi Khusus
|
setelah Perubahan
Rp176.427.950.000,00,-
- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Hibah
- 1) Semula
Rp701.659.000,00,-
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp0,00,-
- Jumlah Hibah setelah Perubahan
Rp
701.659.000,00.00,-
- b. Dana Darurat
- 1 Semula
Rp O,-
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp 0,-
- Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan
Rp
O,-
- c. Dana Bagi Hasil Pajak
- 1) Semula
Rp14.292.351.316,00,-
- 2) Bertambah/ (berkurang) Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah Perubahan
Rp5.006.594.304,00,-
Rp19.298.946.120,00,-
- d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
- 1) Semula
Rp209.403.364.000,00,-
- 2) Bertambah/ (berkurang) Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah Perubahan /
Rp158.751.869.000,00,-
Rp
368.155.233.000,00,-
- e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya
- 1) Semula
Rp154.825.046.044,00,-
- 2) Bertambah/ (berkurang) Rp0,00,- Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya setelah Perubahan Rp 154.325.046.044,00,-
Pasal 3
- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :
- a. Belanja Tidak Langsung
- 1) Semula
Rp854.125.068.863,00,-
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp186.629.492.124 87,-
Jumlah belanja tidak langsung
setelah perubahan
Rp1.040.754.560.987,87,-
- b. Belanja Langsung
- 1) Semula
Rp615.008.038.175,00,-
- 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah belanja langsung setelah perubahan
Rp203.180.608.470,00,-
Rp818.188.646.645,00,-
- (2)Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri :
dari jenis belanja
- a. Belanja Pegawai sejumlah
- 1) Semula
Rp740.357.392.695,00,-
- 2) Bertambah/ (berkurang) Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan /
Rp20.304.065.401,87,-
Rp 7160.661.458.096,87,- .
- b. Belanja Bunga
- 1) Semula
Rp0,00,-
- 2) Bertambah/ (berkurang)
Rp0,00,-
- Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan Rp
O,-
- c. Belanja Subsidi
- 1) Semula
Rp400.000.000,00,-
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp500.000.000,00,-
- Jumlah Belanja Subsidi setelah PerubahanRp900.000.000,00,-
- d. Belanja Hibah
- 1) Semula
Rp1.130.000.000,00,-
- 2) Bertambah/ (berkurang)
Rp 90.000.000,00,-
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan
Rp1.220.000.000,00,-
- e. Belanja Bantuan Sosial
- 1) Semula
Rp14.186.400.000,00,-
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp 3.290.060.723,00,-
- Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan
Rp17.476.460.723,00,-
- f. Belanja Bagi Hasil
|
- 1) Semula
Rp1.764.758.168,00,-
- 2) Bertambah/ (berkurang)
Rp0,00,-
- Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan
Rp1.764.758.168,00,-
- g. Belanja Bantuan Keuangan
- 1) Semula
Rp 93.786.518.000,00,- Rp161.804.366.000,00,-
- 2) Bertambah/ (berkurang)
- Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan
Rp255.590.884.000,00,-
- h. Belanja Tidak Terduga
- 1) Semula
Rp2.500.000.000,00,-
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp 641.000.000,00,-
Jumlah Belanja Tidak Terduga
setelah Perubahan
Rp3.141.000.000,00,-
- (3)Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari
jenis belanja :
- a. Belanja Pegawai
- 1) Semula
Rp130.935.908.375,00,-
- 2) Bertambah/ (berkurang) Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan /
Rp 14.842.458.321,00,-
Rp145.778.366.696,00,-
- b. Belanja Barang dan Jasa
- 1) Semula
Rp260.125.259.088,00,-
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp 58.294.536.442 00.-
- Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan
Rp318.419.795.530,00,-
- c. Belanja Modal
- 1) Semula
Rp223.946.870.712,00,-
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp130.043.613.707,00,-
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan
Rp353.990.484.419,00,-
Pasal 4
Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal1 terdiri dari : 1
- a. Penerimaan sejumlah
Rp 157.403.381.238,87,-
- 1) Semula
Rp 36.488.147.562,00,-
- 2) Bertambah/ (berkurang) /
Rp120.915.233.676,87,-
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan
Rp157.403.381.238,87,-
- b. Pengeluaran sejumlah Rp 0.00,-
- 1) Semula
Rp0.00,-
- 2) Bertambah/ (berkurang)
Rp2.500.000.000,00,-
- Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan
Rp2.500.000.000,00,-
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. SILPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah Rp 157.403.381.238,87,-
- 1) Semula
Rp 36.488.147.562,00,-
- 2) Bertambah/ (berkurang)
Rp120.915.233.676,87,-
Jumlah SILPA tahun anggaran sebelumnya
setelah Perubahan
Rp157.403.381.238,87,-
- b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah Rp 0,00,-
- 1) Semula
Rp0,00,-
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp0,00,-
- Jumlah Pencairan Dana Cadangan
- sebelumnya setelah Perubahan
Rp0,00,-
- c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sejumlah Rp 0,00,-
- 1) Semula
Rp0,00,-
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp0,00,-
Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah
yang Dipisahkan setelah Perubahan
Rp0,00,-
- d. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah Rp 0,00,-
- 1) Semula
Rp0,00,-
- 2) Bertambah/ (berkurang)
Rp0,00,-
- Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah Perubahan
Rp0.00,-
- e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah Rp 0,00,-
- 1) Semula
Rp0,00,-
- 2) Bertambah/ (berkurang)
Rp0,00,-
Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian
Pinjaman setelah Perubahan
Rp0.00,-
- f. Penerimaan Piutang Daerah sejumlah Rp 0.00,-
- 1) Semula
Rp0,00,-
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp0,00,-
Jumlah Penerimaan Piutang Daerah
setelah Perubahan
Rp0,00,-
- (3)Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah Rp 0,00,-
- 1) Semula
Rp0,00,-
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp0,00,-
- Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah Perubahan
Rp0,00,-
- b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sejumlah Rp 0.00,-
- 1) Semula
Rp0,00,-
- 2) Bertambah/ (berkurang) /
Rp2.500.000.000,00,-
- Jumlah Penyertaan Modal (Investasi)
|
Pemerintah Daerah setelah Perubahan
Rp2.500.000.000,00,-
- c. Pembayaran Pokok Utang sejumlah Rp 0.00,-
|
- 1) Semula
Rp0,00,-
- 2) Bertambah/ (berkurang) Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah Perubahan
Rp0,00,-
Rp0,00,-
- d. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah Rp 0.00,-
- 1) Semula
Rp0,00,-
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp0,00,-
Jumlah pemberian pinjaman daerah dan obligasi daerah setelah Perubahan
Rp 0,00, -
Pasal 5
Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Oanun ini, terdiri dari :

- 1.

- Lampiran I Ringkasan Perubahan APBK:

- 2.

- LampiranI! Daerah dan Organisasi:

Ringkasan Perubahan APBK Menurut Urusan Pemerintahan

- 3.

Lampiran III Rincian Perubahan APBK Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan:

4. Lampiran IV Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan:

Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan

5. V

- Lampiran Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara, V

Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam

6. Lampiran VI

Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan:

- 7.

- Lampiran VII

Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini,

8. Lampiran VIII
2. Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

## Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie sebagai landasan operasional pelaksanaan.

## Pasal 7

Oanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Oanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Pidie.

Ditetapkan di:

Sigli

Pada tanggal

:

Sd Oktober

-

2015M

G Muharram 1437 H

Ditetapkan di:

Sigli

Pada tanggal

:

22

Oktober

2015M


4 Muharram 1437 H


'AMIRYSDIN

LEMBARAN KABUPATEN PIDIE TAHUN 2015 NOMOROL

Nomor Register Oanun Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh :

(2/2015)