PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Rote Ndao . - l. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa T enggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nornor 155, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nemer 1649); 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 'l 0) 3. Undang -Undang Nomor 9 Tahun 2002, tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Propinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184); 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia .Nomor 43 77); 9. .. 5. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang ·,fembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Talmo 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); ... - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2005 tcntar1g Penetapan Perateran Pemerintah Peogganti UndangUndang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembehen Undang .. Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republi.k Indonesia Nomor 4548); 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Pcrimbangan Keuangan Antara Pemerint:ah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lernbaran Negara Republi.k Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republi.k Indonesia Nomor 4438); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987, ... tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pusat di bidang Pekerjaan Umum kepada Pemerintah Dacrah; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistcrn Penyediaan Air Minum ; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republi.k Indonesia Nomor 4490); 10. Peraturan Pcmerintah Nomor 79 Tahun 2005, tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyeleoggaraan Pemerintahan Dacrah ( Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, tambahan Lembarao Nagara Republi.k Indonesia Nomor 4593 ); - l J. Peraturan Menteri Dalarn Negcri Nomor l Tahun 1984, tentaog Tata Cara Pcmbinaan dan Peogawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintab Daerah; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998, tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerab; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1998, tenrang Kepcngurusan Perusahaan Daerah Air Minum; ' 14. Kcputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 teutang Pedoman Penilaian Kinerja PDAM; 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 J'ahun 1999 \_tentang Kepengurusan Badan Usaha Mili.k Daerah; 16. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah ,Nomor 8 Tahun 2000, tentang Pcdornan Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum; 17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2000, tentang Pedoman Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum; 18. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2003 Seri D Nomor 001); ... "': ... Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PER (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
Jl£!\iJElllNTAll l(ABUP ATEN ROTE NDAO
•
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO NOlVIOR 7 TAHUN 2006
TENT ANG
PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR l\tIINUM KABUPATEN ROTE NDAO
IlUPA TI ROTE NDA.0, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
- a. bahwa air merupakan kekayaan alam sebagai salah satu sumber kehidupan adalah anugerah Tuhan Y ang Maha Esa yang dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat;
- b. bahwa pemanfaatan air untuk kepentingan kebutuhan pokok kehidupan masyarakat secara komersial diperlukan upaya pengelolaan secara baik clan benar;
- c. bahwa asset dan pengelolaan air minum oleh Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kupang di Rote Ndao telah dilakukan penyerahan pengelolaannya kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangansebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c di alas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Rote Ndao .
- l. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa T enggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nornor 155, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nemer 1649);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 'l 0)
3. Undang -Undang Nomor 9 Tahun 2002, tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Propinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia .Nomor 43 77);
9. .. 5. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang ·,fembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Talmo 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
1
•
•
•
..
...
~
6.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2005 tcntar1g Penetapan Perateran Pemerintah Peogganti UndangUndang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembehen Undang .. Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republi.k Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Pcrimbangan Keuangan Antara Pemerint:ah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lernbaran Negara Republi.k Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republi.k Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987, ... tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pusat di bidang Pekerjaan Umum kepada Pemerintah Dacrah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistcrn Penyediaan Air Minum ; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republi.k Indonesia Nomor 4490);
10. Peraturan Pcmerintah Nomor 79 Tahun 2005, tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyeleoggaraan Pemerintahan Dacrah ( Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, tambahan Lembarao Nagara Republi.k Indonesia Nomor 4593 );
- l J. Peraturan Menteri Dalarn Negcri Nomor l Tahun 1984, tentaog Tata Cara Pcmbinaan dan Peogawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintab Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998, tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerab;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1998, tenrang Kepcngurusan Perusahaan Daerah Air Minum; '
14. Kcputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 teutang Pedoman Penilaian Kinerja PDAM;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 J'ahun 1999 \_tentang Kepengurusan Badan Usaha Mili.k Daerah;
16. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah ,Nomor 8 Tahun 2000, tentang Pcdornan Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2000, tentang Pedoman Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2003 Seri D Nomor 001);
..
•
•
•
..
t
ti
:
...
"':
...
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO dan BUPATI ROTE NDAO
ME:MUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR M1NUM KABUPATEN ROTE NDAO Menetapkan
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal l
Pasal 2
- (1) Dengan Peraturan Daerah ini didirikan Perusahaan Daerah Air Minum yang berstatus sebagai Badan Hukum. ..
- (2) Segala hak dan kewajiban, perlengkapan clan kekayaan serta usaha
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal l
Pasal 3
- (1) Perusahaan ini bernama Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Rote Ndao.
- (2) Perusahaan berkedudukan dan berkantor pusat di Ibukota Kabupaten Rote Ndao.
- (3) Perusahaan dapat membuka Kantor Cabang di wilayah kerja di Kecamatan.
..
..
•
•
•
•
•
•
~
t:J
... ,
... ,
..
BAB IV - MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 4
Pasal 4
- clan clan clan ··., Tujuan Perusahaan ialah turut serta melaksanakan Pembagunan Daerah khususnya Pembangunan ekonomi nasional umumnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rnemenuhi kebutuhan rakyat menuju masyarakat adil dan makmur
BAB IV - MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 4
Pasal 5
Perusahaan berusaha dalam lapangan penyediaan air minum yang memenuhi syarat-syarat kesehatan bagi masyarakat dalam daerah.
BABY
BAB IV - MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 4
Pasal 6
MODAL
- Neraca awal Perusahaan terdiri atas aktiva clan pasiva yang berasal clari aktiva dan pasiva Perusahaan Daerah Air Minum pada saat berlakunya perusahaan daerah .ni. · (l)
- Aset perusahaan terdiri alas kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp, 759.512.733.(Tujuh ratus lima puluh sembilan juta lima ratus dua belas ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah) · .. (2)
- (3) Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, aset perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditambah dari penyertaan modal Pemerintah Daerah, Pemerinrah Propinsi Nusa Tenggara Timur, Pemerintah Pusat dan Pinjaman, serta bantuan pihak lain yang tidak mengikat.
- (4) Sernua alat likuiditas disirnpan pada Bank Nusa T~nggara Timur atau Bank Pemerintah lainnya .
BAB IV - MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 4
Pasal 7
Direktur dalarn mengelola PDAM mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. memirnpin clan mengenclalikan semua kegiatan PDANI;
- b. menyampaikan rencana kerja 5 (lima) tahunan dan rencana kerja anggaran perusahaan tahunan kepada Baclan Pengawas untuk mendapat pengesahan; ·
- c. membina pegawai;
- d. mengurus dan mengelola kekayaan PDAM;
- e. rnenyelenggarakan administrasi umum clan keuangan;
6. f melaksanakan kegiatan teknik PDAM;
7. mewakili PDA.Nl baik didalarn maupun diluar PDANI; clan 0 I;)·
8. menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk neraca dan perh.itungan Laba/Rugi kepada Baclan Pengawas. h.
4
•
...
•
"'
..
•
•.:
,
...
- (2) Direktur tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada perkumpulan I perusahaan lain dalam lapangan yang bertujuan mencari laba.
- (3) Direktur tidak boleh merangkap jabatan lain.
BAB IV - MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 4
Pasal 12
- Direktur mewakili perusahaan diluar dan di dalam Pengadilan. (1)
- Direktur dapat mewakilkan hak tersebut segaiamana dimaksud pada ayat (1) kepada seorang atau beberapa orang pegawai perusahaan, baik sendiri maupun bersarpa-sama atau kepada orang I badan lain. (2)
BAB IV - MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 4
Pasal 13
- ... (1) · Direktur melaksanakan pengurusan dan pembinaan perusahaan menurut kebijaksanaan yang telah ditetapkan Badan Pcngawas sesuai kebijaksanaan umum Pemerintah Daerah.
- (2) Tata tertib dan tata cara menjalankan perusahaan diatur dalam peraturan yang ditctapkan oleh Direktur dengan persetujuan Badan Pengawas.
BAB IV - MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 4
Pasal 14
- (I) Direktur mernerlukan persctujuan Bupati melalui Badan Pengawas untuk dapat melakukan halhal sebagaimana tersebut dibawah ini :
- a. meminjam uang atas narna perusahaan dan mengadakan perjanjian utang;
- b. mengikat perusahaan sebagai peminjarn; dan
- c. memindah tangankan atau menghipotekkan atau menggadaikan benda bergerah clan atau tidak bergerak milik perusahaan.
- (2) Bilamana Direktur berhalangan, maka tugasnya dilak:ukan oleh salah seorang Kepala Bagian yang tertua dalam jabatannya.
BAB IV - MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 4
Pasal 15
- Penghasilan Direktur terdiri dari gaji, tunjangan dan jasa produksi yang ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. ..
BAB IV - MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 4
Pasal 16
- (1) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri dari :
- a. tunjangan kesehatan;
- b. tunjangan kernahalan; dau
- c. perumahan dinasatau uang sewa rumah yang pantas. ·
- (2) Jasa produksi sebagaimana disebut dalam Pasal 15 diberikan setiap tahun.
- (3) Besarnya tunjangan dan jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan oleh Bupati setelah
BAB IV - MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 4
Pasal 18
- Direk.tur berhenti karena meninggal dunia atau diberhentikan oleh Bupati karena : (1)
- a. atas permintaan sendiri;
- b. karena kesehatan tidak dapat melaksanakan tugasnya;
..
- c. tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
- d. terlibat dalam tindakan yang merugikan 'perusahaan;
- e. tindakannya atau sikapnya bertentangan dcngan kepentingan daerah maupun kepentingan negara; dan
- f. terlibat dalarn tindakan Pidana.
- (2) Pernbcrhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf c dan huruf f jika terbukti merupakan suatu pelanggaran hukum pidana maka diberhentikan dengan tida.k horrnat. ·
- (3) Dalam hal Direktur diberhentikan untuk sementara oleh Bupati maka Bupati dapat menunjuk seorang atau lebih anggota Badan Pengawas untuk menjalankan tugas - tugas Direktu.r.
- (4) Terhadap pernberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e dan huruf f Direktur diberi kesempatan untuk membela diri dalam tengggang waktu l (satu) bulan setelah adanya pernberitahuan pernberhentian secara tertulis dari Bupati.
- (5) Badan Pengawas memeriksa pengajuan pembelaan diri sebagaiman dimaksud pada ayat (4) dan selanjutnya memutuskan apakah pembelaan diri tersebut dapat diterima atau tidak.
- (6) Selama persoalan pemberhentian Direktur seb.agaimana tersebut pada ayat (l) belum ada keputusannya maka Bupati dapat memberhentikan untuk sementara Direktur yang bersangkutan. Apabila dalarn waktu 2 ( dua) bu Ian setelah pernberhentian sementara belum ada keputusan, rnaka pernberhentian itu menjadi batal dan Direktur-, yang bersan.gkutan menjalankan tugasnya kernbali kecuali bila untuk keputusan tersebut diperlukan keputusan pengadilan dan hal ini harus diberitahukan kepada yang bersangkutan .
- (7) Apabila Badan Pengawas menerima pembelaan diri dari Direktur yang bersangkutan maka kehendak pemberhcntian tersebut harus dibatalkan.
BAB VIII - BADANPENGAWAS Pasal 19
Pasal 19
- (1) Badan Pengawas diangkat olch Bupati
- (2) Jumlah anggota badan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang, seorang diantaranya dipilih menjadi Ketua Badan Pengawas.
..
•
•
•
'
•
:
...
- (3) Anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Dinas Kimpraswil, Bagian Perekonomian dan Masyarakat konsumen yang memenuhi persyaralan.
2. \_\_ , (4) Untuk dapat diangkat sebagai Anggota Badan Pengawas, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. menguasai manajemen PDAM;
- b. menyediakan waktu yang cukup; dan
- c. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati atau dengan Anggota Badan Pengawas yang lain atau dengan Direktur sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (5) Apabila hubungan keluarga terjadi setelah pengangkatan, untuk melanjutkan jabatannya hams ada ijin tertulis dari Bupati.
- (6) Masa jabatan badan Pengawas ditetapkan selama 3 (tiga) tahun.
- (7) Pengangkatan anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
BAB VIII - BADANPENGAWAS Pasal 19
Pasal 20
Badan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut :
•
- a. mengawasi kegiatan operasional perusahaan;;
- b. memberikan pendapat clan saran kepada Bupati terhadap pengangka.an dan pemberhentian Direktur; 4
- c. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap program kerja yang diajukan oleh Direktur;
- d. memberikan pendapat ·dan saran atas laporan kinerja perusahaan;
- e. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain; dan
- f. mernberikan pendapat dau saran kepada Bupati terhadap laporan Neraca clan Perhitungan Laba/Rugi.
BAB VIII - BADANPENGAWAS Pasal 19
Pasal 21
Badan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut :
- a. memberikan peringatan kepada Direktur yang tidak rnelaksanaxan rugas sesuai cengan program kerja yang telah disetujui; dan
- c. rnengesahkan rencana kerja dan anggaran perusahaan; dan
3. b . memeriksa Direktur yang diduga merugikan perusahaan;
- d. menerima atau menolak pertanggung jawaban keuangan dan program kerja Direktur tahun berjalan.
BAB VIII - BADANPENGAWAS Pasal 19
Pasal 22
Penghasilan Badan Pengawas terdiri dari :
- a. uang jasa; dan
- b. jasa produksi.
BAB VIII - BADANPENGAWAS Pasal 19
Pasal 23
- (1) K~tua Badan Pengawas menerima uang jasa sebesar 40% (empat puluh per seratus) dari gaji Direktur; dan
- (2) Anggota Badan pengawas menerima uang jasa sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari gaji Direktur. -
..
•
•
•
...
•
..
v
~
...
- Selain uang jasa, setiap tahun diberikan jasa produksi; (1)
"'
- .. Besarnya jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Ih1pati dengan mempcrhatikan kernarnpuan pcrusahaan. (2)
BAB VIII - BADANPENGAWAS Pasal 19
Pasal 25
- Anggota Badan Pengawas dapat diberhentikan dengan alasan : (1)
- a. ·atas permintaan sendiri;
- b. karena kesehatan, tidak dapat melaksanakan tugasnya;
- c. terlibat dalam tindakan yang merugikan perusahaan; .
- d. terlibat dalam tindakan Pidana; dan
- e. merugikan perusahaan.
- (2) Pemberhentian Anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pacla ayat (1) untuk Masarakat Konsumen oleh Bupati atas usu! konsumen.
- (3) Apabila Anggota Badan Pengawas diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksucl pada ayat ( 1) huruf c dan huruf d, Bupati segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
BAB VIII - BADANPENGAWAS Pasal 19
Pasal 26
...
- (1) Semua pegawai perusahaan terrnasuk Direktur dan Kepala Bagian dalarn keducluk.anya selaku demikian, yang tidak diberikan tugas penyimpauan uang, surat-surat berharga dan barangbarang persediaan, yang karena tindakan melawan hukum atau karena rnelalaikan kewajiban clan tugas yang dibebankan kepada mereka dengan langsung atau tidak Iangsung telah menimbulkan kerugian-kerugian bagi perusahaan, diwajibkan mengganti kcrugian tersebut.
- (2) Ketentua.n-ketentuan tentang tuntutan ganti rugi terhadap pegawai daerah berlaku sepenuhnya terhadap pcgawai perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Rote Ndao.
- (3) Semua pegawai perusahaan yang dibebani tugas penyimpanan, pernbayaran atau penyerahan uang, surat-surat berharga milik perusahaan dan barang-barang persediaan mili.k perusahaan yang khusus dan semata-mata digunakan untuk keperluan itu diwajibkan mernberi pertanggung jawaban Len tang pelaksanaan tugas kepada Badan yang ditunjuk oleh Bupati.
4. ( 4) Semua surat bukti dan lainnya bagaimanapun sifatnya yang termasuk bilangan tata buku dan administrasi Perusahaan disimpan ditempat perusahaan atau ditempat lain yang ~itunjuk oleh Bupati kecuali jika untuk sementara dipindahkan ke badan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam ha! dianggap perlu untuk kepentingan suatu pemeriksaan.
- (5) Untuk keperluan pemeriksaan yang bertalian dengan penetapan pajak dan perneriksaan akuntan pada umumnya, surat buk:ti dan surat lainya sebagaimana dimaksud pada ayat ( 4) untuk semcntara dapat dipindahkan ke Akuntan Negara .
•
•
•
...
- (6) Dengan Peraturan Daerah dapat ditetapkan penyimpangan dan ketentuan rnengenai tata cara tuntutan ganti rugi yang berlaku bagi pegawai daerah sebagaimana dirnaksud pada ayat (3) yang disesuaikan dengan struktur organisasi Perusahaan,
BAB X - '1'1\HUN !lUKU Pasal 27
Pasal 27
Tahun Buku Perusahaan adalah Tahun Takwin.
BAB XI - ANGGARAN PERUSAHAAN Pasal 28
Pasal 28
..
- (l) Selambat-larnbatnya 3 ( tiga ) bulan setelah berakhirnya tahun buku, Direktur wajib mengajukan Rencana kerja dan Anggaran Perusahaan ( RAP ) kepada Bad an Pengawas.
- (2) Bupati mengesahkan anggaran perusahaan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan anggaran perusahaan tersebut oleh Bupati belum ada keputusan mengenai pengesahan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka anggaran perusahaan tersebut dianggap telah disahkan.
- ( 4) Kecuali apabila Bupati mengernukakan keberatannya atau menolak proyek yang dimuat dalam anggaran perusahaan tersebut berpedoman pada anggaran perusahaan tahun lalu.
- (5) Anggara tambahan atau perubahan anggaran yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan hams cliajukan kepada Badan Pengawas.
- (6) Bupati mengesahkan anggaran tambahan atau perubahan anggaran yang terjacli dalam tahun buku yang bersangkutan.
- (7) Pengesahan rencana anggaran perusahaan, perubahan/tarnbahan anggaraii perusahaan cliberikan oleh Bupati setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pengawas.
BABXH XII
..
BAB XI - ANGGARAN PERUSAHAAN Pasal 28
Pasal 29
Laporan berkala perhitungan hasil usaha clan kegiatan perusahaan, oleh Direktur disampaikan kepada Bupati melalui Badan Pengawas setiap 3 (tiga) bulan dan jika dipandang perlu untuk jangka waktu tertentu baik diminta maupun tidak dirninta.
BAB XIII - LAPORAN PERHITUNGAN T AHUNAN Pasal 30 B
Pasal 30
- ( 1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun buku Direktur menyampaikan laporan keuangan kepada Bupati melalui Badan Pengawas untuk mendapat pengesahan, yang terdiri clari Neraca clan perhituugan Laba/Rugi tahunan setelah diaudit Akuntan Publik.
- (2) Neraca dan perhitungan Laba/Rugi tahunan yang telah mendapatkan pengesahap dari Bupati memberikan pembebasan tanggung jawab kepada Direktur dan Bad an Pengawas .
..
•
•
•
...
,
.,\_.
'
...
,
...
BAB XIII - LAPORAN PERHITUNGAN T AHUNAN Pasal 30 B
Pasal 34
•
- O) Pernbubaran perusahaan dan penunjukkan panitia likuidasi ditetapkan dengan Peraturan Pa~r"-h·
- (2) Semua kekayaan perusahaan setelah diadakan likuidasi menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (3) Pertanggungjawaban likuidasi oleh Likuidator dilakukan kepada Pemerintah Daerah yang memberikan pembebanan tanggungjawab tentang pekerjaan yang telah diselesaikan.
4. ( 4) Dalam likuidasi Daerah dan a tau pemegang saham bertanggungjawab atas kerugian yang diderita oleh pihak ketiga apabila kerugian itu disebabkan oleh karena Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi yang telah disahkan tidak menggambarkan keadaan perusahaan yang sebenarnya.
BAB XVIII - KETENTUAN PENUTUP Pasal 35
Pasal 35
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB XVIII - KETENTUAN PENUTUP Pasal 35
Pasal 36
Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan .
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah 1111 dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao.

Penetapan: Diundangkan di Ba'a pada tanggal 6 Mei 2()06

Penandatangan: SEKRETARIS .. DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO, , I I .) ARAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO T AHUN 2006 NO MOR 007 SERl D .. • ,. • ... - :r-
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS PERATUR.AN DAER.AH KABUP ATEN ROTE NDAO
## NCJMO!t 7 T,\HUN 2006
..
## TENT ANG
## PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH All. MINUl\'.1 KABUPATEN ROTE NDAO
## I. 'PENJELASAN UMUM:
Air rnerupakan kekayaan alam sebagai suatu sumber kehidupan adalah Anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang dikuasai oleh negara dan dipergunakan sepenuhnya untuk kemakrnuran rakyat. Dalam pernanfaatan air untuk kepentingan kebutuhan pokok masyarakat secara komersil diperlukan upaya pengelolaan secara baik dan benar.
Bertolak dari Undang-Undang Nornor 32 Tahun 2004 tentang Pcmerintahan Daerah rnenuju Otonomi Daerah yang nyata dan Bertanggung Jawab, Sudah sewajarnya tahap demi tahap Pemerintah Daerah harus mengambil langkah untuk mclaksanakan tugas-tugas yang menjacli wewenangnya sesuai dengan kemampuan Daerah.
· Pengadaan, pengelolaan serta pembinaan sarana-sarana yang menunjang pelaksanaau tugas-tugas Pemerintah Daerah dalarn melayani setiap kebutuhan masyarakat antara lain penyediaan air rninurn, mutlak perlu mendapat pengaturan-pengaturan sebagairnana mestinya dengan membentuk suatu Perusahaan Daerah Air Minum.
Dalam rangka penyediaan dan pendistribusian air bersih yang terjamin kesehatannya adalah rnerupakan suatu wujud dari tujuan pelayanan bagi rnasyarakat secara kontinyu sehingga Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum perlu diatur dengan Pera.turan Daerah.
## II. PENJELASAN PASAL OEIVIIPASAL:
Pasal l
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 2
Cukup Jclas
PENJELASAN
Pasal 3
Cukup Jelas Pas al 4 Cukup jelas . Pas al 5 Cukup Jelas Pas al 6 Ayat