Unknown BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR Nomor 4355 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ), 5. - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233 ), 6. - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 ): 7. - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 ), 8. - Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengesahan Pengundangan dan Penyerbarluasan Peraturan Perundang-Undangan, 9. 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi, Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036 ): 12. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kecamatan Wakate (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2008 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 13 ) (berlaku 23 Januari 2016)
Pasal 2
:
Dengan Peraturan daerah ini, dibentuk Kecamatan Kesui Watubela kabupaten seram bagian timur.
Pasal 3
Kecamatan Kesui Watubela Merupakan bagian dari Kecamatan Wakate yang terdiri dari: |
1. Desa Ilili:
2. Desa Effa:
3. Desa Lahema,
4. Desa Utta,
5. Desa Kelangan,
6. Desa Amarlaut,
7. Desa Tamher Warat,
8. Desa Tamher Timur.
Pasal 4
- (1) Kecamatan Kesui Watubela mempunyai batas wilayah :
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Pulau Gorom:
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Teor,
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Teor,
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Laut Banda.
Pasal 5
Ibu kota Kecamatan Kesui Watubela berkedudukan di Desa Tamher Timur.
Pasal 6
Dengan dibentuk Kecamatan Kesui Watubela sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka wilayah Kecamatan Pulau Gorom dikurangi dengan Wilayah Kecamatan Kesui Watubela Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini.
Pasal 7
- (2)Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat, bupati dapat melimpahkan sebagian wewenang Pemerintahan Kabupaten untuk dilaksanakan di Kecamatan Kesui Watubela.
Pasal 8
- (1 Untuk memimpin jalannya pemerintahan di Kecamatan Kesui Watubela, diangkat seorang Camat dan perangkat pemerintahan kecamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk melengkapi Perangkat Pemerintahan Kecamatan, dapat dibentuk cabang-cabang dinas dan unit pelaksana teknis di Kecamatan Kesui Watubela.
- (3) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kecamatan Kesui Watubela, diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 9
Pembiayaan yang diperlukan akibat Pembentukan Kecamatan Kesui Watubela, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.
Pasal 10
Barang-barang tidak bergerak maupun barang-barang bergerak yang memiliki, dikuasai dan dimanfaatkan oleh Kecamatan Pulau Gorom yang berada dalam wilayah Kesui Watubela merupakan aset Kesui Watubela.
Pasal 11
- (|) Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan di Kesui Watubela, maka Camat Pulau Wakate sesuai wewenang dan tugasnya wajib menginventarisir dan mengatur penyerahan aset Kecamatan Wakate yang berada pada Kesui Watubela kepada Camat Kesui Watubela.
- (2) Pelaksanaan penyerahan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selambat-lambatnya3 (tiga) bulan setelah diresmikannya Kesui Watubela. 3
Pasal II
Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.

Penetapan: Ditetapkan di Bula pada tanggal 23 Januari 2016 HENRI M FAR FAR

Penandatangan: Diundang di Bula pada tanggal 23 Januari 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR TAHUN 2016 NOMOR 166 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR PROVINSI MALUKU 13/5/2017
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR NOMOR 4 TAHUN 2016
## TENTANG
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH ' NOMOR 05 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN KESUI WATUBELA KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR.
## I. UMUM.
Demi untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pemberdayaan kemasyarakatan, -sehingga dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kecamatan Kesui Watubela. Maka untuk menjawab rentang kendali dalam rangka tuntutan aspirasi yang berkembang di masyarakat dan untuk mengoptimalkan penyelenggaran pemerintahan, pembangunan dan memberikan pelayanan terhadap masyarakat, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah tentang Kecamatan Kesui Watubela maka dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.
PENJELASAN
Pasal 1
(cukup Jelas) Pasal II (cukup Jelas) TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR TAHUN 2016 NOMOR 130