PERATURAN BUPATI BOJONEGORO Nomor 1 Tahun 2017 tentang KETERBUKAAN DOKUMEN KONTRAK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO (berlaku 5 Januari 2017)
Pembukaan
Menimbang a. bahwa sejalan dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang terbuka dan mendukung praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka diperlukan keterbukaan dokumen kontrak dalam proses pembangunan daerah sebagai implementasi dari keterbukaan informasi publik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Keterbukaan Dokumen Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;
Mengingat
1.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor Pemerintahan Daerah 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara tentang Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang› Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 ten tang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Peiaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 20052025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014 Nomor 3);
20. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Kerangka Acuan Kerja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 25 Tahun 2016;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG KETERBUKAAN DOKUMEN KONTRAK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Bojonegoro.
2. Bupati adalah Bupati Bojonegoro.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
5. Keterbukaan Dokumen Kontrak, yang selanjutnya disebut Open Data Contract adalah dokumen kontrak yang dapat dipublikasikan kepada umum sesuai ketentuan yang berlaku.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro.
8. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Bojonegoro.
9. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
10. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau Iebih unit kerja SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumberdaya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
11. Penganggaran adalah penyusunan rencana keuangan tahunan untuk segala jenis belanja guna melaksanakan kegiatan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi alokasi dana.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dengan DPRD dan ditetapkan melalui Peraturan Daerah.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
14. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPD yang mempunyai tugas pengelolaan keuangan Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
16. Tim Anggaran Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana Daerah, PPKD dan pejabat lain sesuai kebutuhan.
17. Kebijakan Umum APBD, yang selanjutnya disebut KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
18. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD setelah disepakati dengan DPRD.
19. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD, yang selanjutnya disebut RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
20. Dokumen Pelaksanaan dan Anggaran SKPD, yang selanjutnya disebut DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
21. Pengadaan Barang/ Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/ Jasa oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa.
22. Pejabat Pembuat Komitmen, yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/ jasa.
23. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau perseorangan yang menyediakan barang/ pekerjaan konstruksi/ jasa konsultansi/ jasa lainnya.
24. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa, yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan Penyedia Barang/ Jasa atau Pelaksana Swakelola.
25. Kerangka Acuan Kerja, yang selanjutnya disingkat KAK adalah dokumen yang memuat gambaran umum dan
PENJELASAN
Pembukaan
mengenai kegiatan yang akan dicapai Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi.
26. Surat Perintah Pencairan Dana, yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan Surat Perintah Membayar.
27. Surat Perintah Membayar, yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
28. Harga Perkiraan Sendiri, yang selanjutnya disingkat HPS adalah cara memperkirakan kemungkinan besamya biaya atas pengadaan barang/jasa sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan rencana umum pengadaan dan spesifikasi, yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
29. Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat PA adalah Pejabat yang memegang kewenangan penggunaan anggaran dan bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan.
## BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP
## Pasal2
Maksud dari Open Data Contract yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah:
- a. memberikan pedoman bagi SKPD dalam keterbukaan proses perencanaan program/kegiatan, penganggaran, pengadaan barang/jasa dan pelaporan agar lebih transparan dan akuntabel serta lebih tepat, cepat, dan bermanfaat untuk masyarakat; dan
- b. akses publik untuk ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan.
##
PENJELASAN
Pasal 3
Tujuan dari Open Data Contract yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah: - a. tersedianya informasi kepada publik yang lengkap dan menyeluruh mengenai program/kegiatan yang dilakukan SKPD; - b. tersedianya wadah bagi publik untuk menyampaikan aspirasi, kritik, harapan, dan keinginan masyarakat maupun pihak yang berkepentingan lainnya terkait program/kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah; - c. tersedianya media mencegah / mendeteksi nepotisme; yang timbulnya dapat praktek dipergunakan dalam korupsi, kolusi, dan - d. untuk mencegah timbulnya praktek penipuan dalam proses pengadaan barang/jasa; dan - e. untuk meningkatkan kualitas hasil, efisiensi, dan efektivitas pengelolaan program/kegiatan di lingkungan Pemerintah Daerah.
PENJELASAN
Pasal 4
- (1) Ruang lingkup Open Data Contract yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi: - a. kontrak politik oleh Bupati yang meliputi: Rencana Strategis Pemerintah Daerah, RKPD, KUA-PPAS, Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD beserta pelaporannya; - b. kontrak profesional oleh Kepala SKPD yang meliputi: rencana Strategis SKPD, Rencana Kerja SKPD, RKA-SKPD, dan DPA-SKPD; dan - c. kontrak bisnis oleh SKPD dengan penyedia (kalangan bisnis) dala.m pengadaan barang/jasa. - (2) Open Data Contract sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) terdiri dari: - a. open data contract perencanaan; - b. open data contract penganggaran; - c. open data contract pengadaan barang/jasa; dan - d. open data contract pelaporan. ## BAB III ## OPEN DATA CONTRACT PERENCANAAN ## Bagian Kesatu Keterbukaan Proses Perencanaan Pembangunan
PENJELASAN
Pasal 5
- (1) Perencanaan pembangunan oleh Pemerintah Daerah disusun dengan memperhatikan masukan dari berbagai unsur yang ada. - (2) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: - a. aspirasi masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) mulai tingkat Desa, Kecamatan hingga Kabupaten; - b. aspirasi publik melalui media massa maupun media aplikasi; - c. aspirasi anggota DPRD; - d. kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur; - e. usulan dari Kementerian/Lembaga/Instansi yang wilayah kerjanya meliputi Kabupaten Bojonegoro; dan - f. usulan dari SKPD. - (3) Aspirasi anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan secara jelas dan tertulis berupa: nama pengusul, kegiatan, lokasi dan sasarannya.
PENJELASAN
Pasal 6
- (1) Seluruh masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) diverifikasi oleh SKPD sesuai tugas dan fungsinya. - (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: - a. kesesuaian dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Strategis Pemerintah Daerah, dan RPJMD; - b. relevansinya sebagai solusi
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran Surat Edaran meliputi: KUA, PPAS, standar biaya umum, dan standar satuan biaya.
- (3) Surat Edaran Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan pada awal bulan Agustus.

## Pasal 18

- (1) Kepala SKPD menyusun RKA-SKPD berdasarkan pedoman penyusunan RKA-SKPD.
- (2) PPKD menyusun rancangan APBD dengan menggunakan bahan RKA› SKPD.
- (3) Inspektorat melakukan reviu RKA-SKPD sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Penyusunan rancangan APBD dilakukan pada awal bulan Agustus sampai dengan bulan September tahun berjalan untuk penganggaran tahun berikutnya.

## Pasal 19

- (1) Rancangan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dibahas lebih lanjut oleh TAPD setelah RKA-SKPD direviu oleh Inspektorat.
- (2) Rancangan APBD dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah dan disampaikan kepada DPRD pada awal bulan Oktober.
- (3) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disosialisasikan kepada masyarakat.
- (4) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain melalui web Pemerintah Daerah.

## Bagian Kedua Keterbukaan Dokumen APBD

## Pasal 20

Pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD di DPRD dilakukan pada bulan Oktober sampai dengan bulan Nopember.

## Pasal 21

Bupati dan Pimpinan DPRD harus menandatangani persetujuan bersama terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun berikutnya pada bulan Nopember tahun berjalan.

## Pasal 22

Peraturan Daerah tentang APBD merupakan dokumen publik yang dapat diakses secara umum.

## Bagian Ketiga Keterbukaan DPA-SKPD

## Pasal 23

- (1) PPKD memberitahu seluruh Kepala SKPD untuk menyusun rancangan DPA-SKPD paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan.
- (2) Kepala SKPD menyerahkan rancangan DPA-SKPD kepada PPKD paling lama 6 (enam) hari kerja setelah pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) TAPD melakukan verifikasi rancangan DPA-SKPD paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak ditetapkannya Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD
- (4) PPKD mengesahkan rancangan DPA-SKPD dengan persetujuan Sekretaris Daerah.

## Pasal 24

Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menggunakan DPA-SKPD sebagai dasar melaksanakan anggaran pada tahun berkenaan.

## BABV

## OPEN DATA CONTRACTPENGADAAN BARANG/JASA

Bagian Kesatu Keterbukaan Perencanaan Kegiatan

## Pasal 25

- (1) Perencanaan kegiatan dilakukan melalui KAK usulan rencana kegiatan dan KAK pelaksanaan kegiatan.
- (2) KAK usulan rencana kegiatan dan KAK pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) KAK merupakan dokumen yang dapat diakses secara umum.

## Bagian Kedua

Keterbukaan Persiapan Pemilihan Pengadaan Barang/ Jasa

## Pasal 26

Berdasarkan DPA-SKPD, maka PA wajib mengunggah seluruh belanja langsung SKPD melalui Sistem lnformasi Rencana Umum Pengadaan barang/jasa.

## Pasal 27

- (1) SKPD melakukan evaluasi rencana anggaran biaya sebelum melaksanakan pemilihan pengadaan barang/jasa.
- (2) Evaluasi rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertuang dalam HPS.
- (3) Penyusunan HPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan bersifat rahasia sampai dengan penandatanganan kontrak.
- (4) Setelah ditandatanganinya kontrak pengadaan barang/jasa, maka HPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus diunggah dalam sistem.

## Bagian Ketiga

Keterbukaan Pada Proses Pemilihan Pengadaan Barang/ Jasa

## Pasal 28

Pemilihan penyedia barang/jasa dilakukan oleh lembaga yang berwenang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## Pasal 29

- (1) Pemilihan penyedia barang/jasa harus memenuhi serangkaian proses kualifikasi maupun evaluasi, antara lain:

a. efisien;

- b. efektif;
- c. transparan;
- d. terbuka;
- e. bersaing;
- f. adil/tidak diskriminatif; dan
- g. akuntabel.
- (2) Dalam pembuktian kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dapat melakukan:
- a. menghadirkan pimpinan perusahaan atau penerima kuasa dari pimpinan perusahaan yang namanya tercantum dalam akte pendirian;
- b. pengecekan keaslian dokumen kualifikasi dengan membandingkan berkas yang asli maupun klarifikasi dan/ a tau verifikasi ke penerbit dokumen; dan
- c. penilaian kemampuan keuangan perusahaan dengan meminta neraca keuangan perusahaan tahun terakhir.

## Pasal 30

- (1) Penetapan pemenang penyedia barang/jasa dituangkan dalam Serita Acara yang dapat diakses secara umum.
- (2) Serita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga memuat alasan penyedia barang/jasa ditetapkan sebagai pemenang dalam pengadaan barang/ jasa.

## Sagian Keempat Keterbukaan Profil Penyedia Sarang/ Jasa

## Pasal 31

- ( 1) Penyedia barang/ jasa yang melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Daerah harus menyediakan informasi profil perusahaannya secara terbuka.
- (2) Profil perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: identitas perusahaan (nama, alamat, nomor telepon), Nomor Pokok Wajib Pajak, susunan pengurus, izin usaha, tenaga ahli/tenaga terampil yang dimiliki, pengalaman kerja dan peralatan yang dimiliki.

## Sagian Kelima Keterbukaan Kontrak Pengadaan Sarang/ Jasa

## Pasal 32

- (1) Kontrak pengadaan barang/jasa di Jingkungan Pemerintah Daerah merupakan dokumen yang bersifat terbuka.

- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: nama paket pekerjaan, lokasi, penyedia barang/jasa, nilai kontrak, masa pelaksanaan, nomor kontak PPK, dan penyedia barang/jasa yang dapat dihubungi.

## Bagian Keenam Keterbukaan Pengawasan dan Monitoring Pengadaan Barang/ Jasa

## Pasal 33

- (1) SKPD dapat bekerjasama dengan pihak ketiga dalam melaksanakan fungsi pengawasan pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Pihak ketiga yang melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus bertanggung jawab dan memberikan jaminan atas kerugian Pemerintah Daerah apabila terjadi penyimpangan kualitas barang/jasa.

## Pasal 34

- (1) PA melakukan monitoring atas pengadaan barang/jasa di lingkup unit kerjanya.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari:
- a. kondisi awal, pertengahan dan akhir masa pelaksanaan penyediaan barang/ jasa;
- b. perkembangan pelaksanaan penyediaan barang/jasa secara berkala setiap minggu; dan
- c. permasalahan yang muncul dan solusi yang diambil.
- (3) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dokumen yang dapat diakses secara umum.

## Pasal 35

- (1) Masyarakat dapat memberikan masukan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
- (2) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakses secara umum melalui sistem.

## Bagian Ketujuh Keterbukaan Informasi Pembayaran Pengadaan Barang/Jasa

## Pasal 36

- (1) Pembayaran pengadaan barang/jasa dilakukan sesua.i ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Dokumen pembayaran pengadaan barang/jasa merupakan dokumen yang dapat diakses secara umum.
- (3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat SPM dan SP2D.

## Bagian Kedelapan

## Keterbukaan Pencatatan Hasil Pengadaan Barang/ Jasa

## Pasal 37

- (1) Pengadaan barang/jasa yang merupakan bahan habis pakai dicatat sebagai barang persediaan dan dapat langsung digunakan operasional SKPD yang bersangkutan.
- (2) Sisa barang persediaan dicatat dan dilaporkan pada akhir tahun sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## Pasal 38

- (1) Hasil pengadaan barang/jasa yang direncanakan akan diberikan kepada pihak lain berbentuk hibah berupa barang dan/atau bantuan sosial berupa barang.
- (2) Penyerahan hibah berupa barang dan/atau bantuan sosial berupa barang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima.
- (3) Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dokumen yang bersifat publik dan harus diunggah dalam sistem.

## Pasal 39

- (1) Pengadaan barang/jasa yang berupa belanja modal merupakan penambah nilai aset Pemerintah Daerah.
- (2) Penambahan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam Daftar Barang Pengguna/Kuasa Pengguna yang dapat diakses secara umum.

## Pasal 40

- (1) Semua dokumen pengadaan barang/jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini terintegrasi dalam sistem aplikasi.
- (2) PA diwajibkan menggunggah dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kedalam sistem aplikasi.

## BAB VI OPEN DATA CONTRACT PELAPORAN

## Bagian Kesatu Jenis Pelaporan

## Pasal 41

Pelaporan proses penyelenggaran pemerintahan dan pembangunan oleh Pemerintah Daerah terdiri dari:

- a. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
- b. Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
- c. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati;
- d. Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- e. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan
- f. Laporan Tahun (annual report).

## Bagian Kedua Keterbukaan Pelaporan Pemerintah Daerah

## Pasal 42

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 merupakan dokumen yang dapat diakses secara umum.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diunggah dalam sistem oleh SKPD yang membidangi.

## BAB VII

## KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal43

Pada saat Peraturan Supati ini mulai berlaku, selama belum ada sistem aplikasi yang mengintegrasikan seluruh proses sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan Supati ini, maka aplikasi yang ada tetap dapat digunakan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 44

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sojonegoro Nomor 33 Tahun 2016 tentang Keterbukaan Dokumen Kontrak Pengadaan Sarang/ Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro (Serita Daerah Kabupaten Sojonegoro Tahun 2016 Nomor 338), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 45

Peraturan Supati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Supati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro pada tanggal 5 Januari 2017

BUPATI BOJONEGORO, ttcl.

H. SUYOTO

Diundangkan di Bojonegoro pada tanggal 5 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

## ttd,

## SOEHADI MOELJONO