UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor TENTANG Tahun 1969 tentang PERUBAHAN DAN PENAMBAHAN ATAS KETENTUAN (berlaku Unknown)
Pembukaan
Mengingat :
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR4TAHUN1971 TENTANG
PERUBAHAN DAN PENAMBAHAN ATAS KETENTUAN PASAL 54 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM DAGANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pembangunan ekonomi pada umumnya perlu meningkatkan usaha pengerahan dana-dana dari masyarakat;
- b. bahwa guna memperlancar usaha pengerahan dana-dana dipandang perlu untuk mengadakan penyesuaian antara ketentuan-ketentuan perundang yang berlaku dengan kebutuhan perkembangan penghidupan ekonomi dewasa ini;
- c. bahwa karenanya perlu segera mengadakan perubahan dan penambahan atas ketentuan Pasal 54 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Stbl. 1847 : 23).
1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (I) Undang-Undang Dasar-1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. XXIII/MPRS/1966 tentang Pembaharuan Kebijaksanaan Landasan Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan;
3. Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Stbl. 1847: 23) sebagaimana acapkali telah diubah dan ditambah.
Memperhatikan
- I. Undang-undang No. 9 tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. I tahun 1969 (Lembaran-Negara tahun 1969 No. 16; Tambahan LembaranNegara No. 2890) tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang No. 6 tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana yang telah diubah dan ditambah kemudian;
3. Undang-undang No. 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing sebagaimana yang telah diubah dan ditambah kemudian.
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
- Undang-undang tentang Perubahan dan Penambahan atas Ketentuan Pasal 54 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Stbl. 1847: 23).
Pasal I.
Pasal 54
- (1) Hanya pemegang saham yang berhak mengeluarkan suara. Setiap pemegang saham sekurang-kurangnya berhak mengeluarkan satu suara.
- (2) Dalam hal modal perseroan terbagi dalam saham-saham dengan harga nominal yang sama, maka setiap pemegang saham berhak mengeluarkan suara sebanyak jumlah saham yang dimilikinya.
- (3) Dalam hal modal perseroan terbagi dalam saham-saham dengan harga nominal yang berbeda, maka setiap pemegang saham berhak mengeluarkan suara sebanyak kelipatan dari harga nominal saham yang terkecil dari perseroan terhadap keseluruhan jumlah harga nominal dari saham yang dimiliki pemegangnya.
Sisa suara yang belum mencapai satu suara tidak diperhitungkan.
Pembatasan ...
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Jakarta, pada tanggal 29 Maret 1971.

Penandatangan: Sekretaris Negara Republik Indonesia ALAMSJAH Letnan Jenderal T.N.I. - (4) Pembatasan mengenai banyaknya suara yang berhak dikeluarkan oleh pemegang saham dapat diatur dalam akta pendirian, dengan ketentuan bahwa seorang pemegang saham tidak dapat mengeluarkan lebih dari enam suara apabila modal perseroan terbagi dalam seratus saham atau lebih, dan tidak dapat mengeluarkan lebih dari tiga suara apabila modal perseroan terbagi dalam kurang dari seratus saham. - (5) Tidak seorang pengurus atau komisaris dibolehkan bertindak sebagai kuasa dalam pemungutan suara. ## Pasal II. Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkannya.

Penetapan: Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Disahkan di Jakarta, pada tanggal 29 Maret 1971.

Penandatangan: Presiden Republik Indonesia, SOEHARTO Jenderal T.N.I.
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## UNDANG-UNDANG No. 4 TAHUN 1971 TENTANG
## PERUBAHAN DAN PENAMBAHAN ATAS KETENTUAN
PENJELASAN
Pasal 54
KITAB UNDANGUNDANG HUKUM DAGANG (STBL. 1847 : 23). ## A. PENJELASAN UMUM. Sambil menunggu sesuatu peninjauan kembali mengenai bentuk-bentuk usaha perseroan dan persekutuan dalam rangka peninjauan Kitab Undang-undang Hukum Dagang secara keseluruhan sesuai dengan bunyinya Undang-undang No. 9 Tahun 1969, maka urgensi yang dirasakan perlu adalah perubahan dan penambahan sistim hak suara dalam bentuk usaha perseroan ter b