KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2006 tentang TIM NASIONAL PENANGGULANGAN SEMBURAN LUMPUR DI SIDOARJO (berlaku 8 September 2006)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa dalam rangka penanggulangan semburan lumpur di sekitar Sumur Banjar Panji-I, Sidoarjo, Jawa Timur, perlu dilaksanakan langkah-langkah penyelamatan penduduk di sekitar daerah bencana, menjaga infrastruktur dasar, dan penyelesaian masalah semburan lumpur dengan memperhitungkan resiko lingkungan yang paling kecil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Nasional Penanggulangan Semburan Lumpur di Sidoarjo;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152) sebagaimana telah berubah dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-I/2003 pada tanggal 21 Desember 2004 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2005);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang
Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3003);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja pada Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3135);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4435) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4530);
MEMUTUSKAN
Pasal 4
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152) sebagaimana telah berubah dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-I/2003 pada tanggal 21 Desember 2004 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2005);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang
Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3003);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja pada Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3135);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4435) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4530);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG TIM NASIONAL PENANGGULANGAN SEMBURAN LUMPUR DI SIDOARJO.
PERTAMA
: Membentuk Tim Nasional Penganggulangan Semburan Lumpur di Sidoarjo, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Tim Nasional.
KEDUA
: Susunan keanggotaan Tim Nasional adalah sebagai berikut :
- a. Tim Pengarah :
- 1) Ketua/merangka
p
- anggota
: Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
- 2) Anggota
- 1. Menteri Pekerjaan Umum;
2. Menteri Kelautan dan Perikanan;
3. Menteri Negara Lingkungan Hidup;
4. Gubernur ...
- b. Tim Pelaksana :
- 1) Ketua/merangka p anggota
- 2) Wakil Ketua/ merangkap anggota
- 3) Anggota
4. Gubernur Jawa Timur;
5. Panglima Kodam Brawijaya;
6. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur;
8. : Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, Departemen Pekerjaan Umum;
9. : 1. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;
2. Wakil Kepala Badan Pelaksana Minyak dan Gas Bumi;
11. : 1. Direktur Jenderal Bina Marga, Departemen Pekerjaan Umum;
2. Deputi Menteri Negara Lingkungan Hidup Bidang Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Lingkungan Hidup Kewilayahan;
3. Kepala Badan Riset Kelautan dan Perikanan, Departemen Kelautan dan Perikanan;
4. Komandan Zeni Kodam Brawijaya;
5. Bupati Sidoarjo;
6. General Manager PT. Lapindo Brantas.
3. KETIGA : Tim Nasional mempunyai tugas untuk mengambil langkah-
4. langkah operasional secara terpadu dalam rangka penanggulangan semburan lumpur di Sidoarjo yang meliputi :
- a. penutupan semburan lumpur;
- b. penanganan luapan lumpur;
- c. penanganan masalah sosial.
KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga, Tim Nasional dapat mengundang dan atau meminta pendapat serta bantuan teknis dari instansi terkait dan masyarakat.
- KELIMA : Dengan terbentuknya Tim Nasional dengan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga tidak mengurangi tanggung jawab PT. Lapindo Brantas untuk melakukan penanggulangan dan pemulihan kerusakan lingkungan hidup dan masalah sosial
- yang ditimbulkannya.
KEENAM : Biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Tim Nasional dibebankan pada anggaran PT. Lapindo Brantas.
KETUJUH : Masa kerja Tim Nasional terhitung mulai ditetapkannya Keputusan Presiden ini berlaku selama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang.
KEDELAPAN : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 September 2006 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Verifikasi: ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Distribusi: Salinan sesuai dengan aslinya

Penandatangan: Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum, Lambock V. Nahattands