Unknown Unknown Nomor 31 Tahun 2014 tentang PEROBAHAN KEDOA ATAS PERATORAN BOPATI TOBAN NOMOR 38 TAHON 2012 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEJABAT DAERAH, CAMAT DAN KEPALA KELORAHAN DI LINGKONGAN PEMERINTAH KABOPATEN TOBAN DENGAN RAHMAT TOHAN YANG MAHA ESA BOPATI TOBAN, (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang a. bahwa dalam rangka pemakaian seragam dinas khusus Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tuban, maka Peraturan Bupati Tuban Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Daerah, Camat dan Kepala Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toban perlu disesuaikan dan menetapkannya kembali dalam suatu Peraturan Bupati;
Mengingat
1.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Neg8:ra Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. .Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. 1Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. 10.Keputusan Presiden Norn.or 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
11. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis› jenis Pakaian Sipil sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri clan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009;
3. 13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi clan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2011;
4. 14.Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 59 Tahun 2011 tentang Pakaian Dinas Pegawai dan Pejabat di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 03 Tahun 2014;
5. 15.Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 12 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Kabupaten Tuban (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri D Nomor 08);
6. 16.Peraturan Bupati Tuban Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Daerah, Camat dan Kepala Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2014 Seri E Nomor 12).
MEMOTOSKAN :
Menetapkan PERATORAN BOPATI TENTANG PEROBAHAN KEDOA ATAS PERATORAN BOPATI TOBAN NOMOR 38 TAHON 2012 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEJABAT DAERAH, CAMAT DAN KEPALA KELORAHAN DI LINGKONGAN PEMERINTAH KABOPATEN TOBAN.
Pasal I
Peraturan Bupati Tuban Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Daerah, Camat dan Kepala Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2014 Seri E Nomor12), beberapa ketentuan dalam Pasal 20 ayat (1) setelah huruf f ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf g dan setelah ayat (4) ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (5) sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 2
- (1) Pakaian Dinas Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d, adalah pakaian dinas yang digunakan oleh pegawai pada :
Pasal 20
- (1) Pakaian Dinas Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d, adalah pakaian dinas yang digunakan oleh pegawai pada :
- a. Rumah Sakit Umum Daerah;
- b. Dinas Perhubungan;
- c. Badan Perijinan;
- d. Satuan Polisi Pamong Praja;
- e. Badan Usaha Milik Daerah;
- f. Ajudan Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah yang sedang bertugas di luar kantor atau pada acara resmi yang bersifat protokoler; dan
- g. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (2) Penggunaan Pakaian Dinas Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah setelah mendapat persetujuan tertulis dari Bupati.
- (3) Permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada Bupati mencantumkan :
- a. bentuk dan model pakaian;
- b. warna pakaian;
- c. atribut yang digunakan; dan
- c. atribut yang digunakan; dan
- d. waktu penggunaan pakaian.
- (4) Pakaian dinas pada Dinas Perhubungan dan Satuan Polisi Pamong Praja dikecualikan dari ketentuan ayat (2).
- (5) Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menggunakan pakaian dinas khusus diluar ketentuan ayat (1) karena memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat harus mengajukan permohonan tertulis terlebih dahulu kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan.
Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tuban.

Penetapan: Ditetapkan di Tuban pada tanggal 2014 Agustus BUPATI TUBAN, H. FAMUL HUDA

Penetapan: Diundangkan di Tuban pada tanggal 28 .Aeustus 2014 SEKRETARIS DAERAH, HERi SISWORO BERITA DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2014 SERI m NOMOR 32.