PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK Nomor 9 Tahun 2017 tentang PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH (berlaku 13 Oktober 2017)
Pembukaan
Menimbang:
BUPATI TRENGGALEK PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 9 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TRENGGALEK,
- a. bahwa untuk mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang aman, tertib, sejahtera dan berkeadilan serta dalam rangka menjamin kepastian hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu pedoman yang disusun berdasarkan cara dan metode yang pasti, baku dan standar sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan;
- b. bahwa produk hukum daerah merupakan landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan tugas dan wewenang setiap unsur penyelenggara pemerintahan daerah, sehingga pembentukannya harus selaras dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- c. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta peraturan pelaksanaannya, yang pengaturannya masih bersifat umum dipandang belum cukup dijadikan sebagai pedoman dalam pembentukan produk hukum daerah, sehingga diperlukan pengaturan bersifat muatan lokal;
[
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 5104);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK
DAN
BUPATI TRENGGALEK
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakatdalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
5. Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Trenggalek sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
7. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama bupati.
8. Peraturan Bupati yang selanjutnya disebut Perbup adalah peraturan Bupati Trenggalek.
9. Peraturan Bersama Bupati/Walikota adalah peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih bupati/walikota.
10. Pimpinan DPRD adalah ketua DPRD dan wakil ketua DPRD Kabupaten Trenggalek.
11. Peraturan DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD Kabupaten Trenggalek.
12. Keputusan Bupati, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
13. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
15. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Program Pembentukan Perda yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan perda Kabupaten Trenggalek yang disusun secara terencana, terarah, terpadu, dan sistematis.
17. Badan Pembentukan Perda yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD Kabupaten Trenggalek yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.
18. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
19. Kepala Perangkat Daerah adalah kepala perangkat daerah Kabupaten Trenggalek.
20. Sekretaris Daerah adalah sekretaris daerah Kabupaten Trenggalek.
21. Sekretaris DPRD adalah sekretaris DPRD Kabupaten Trenggalek.
22. Bagian Hukum adalah bagian hukum sekretariat daerah Kabupaten Trenggalek.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan perda.
24. Pembentukan Perda adalah pembuatan peraturan perundangundangan daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan.
25. Produk Hukum Daerah adalah produk hukum berbentuk peraturan meliputi perda, perbup, peraturan bersama bupati/walikota, peraturan DPRD dan berbentuk keputusan meliputi keputusan bupati, keputusan DPRD, keputusan pimpinan DPRD, dan keputusan badan kehormatan DPRD.
26. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu rancangan perda sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
27. Pengundangan adalah penempatan produk hukum daerah dalam lembaran daerah, tambahan lembaran daerah, atau berita daerah.
28. Autentifikasi adalah salinan produk hukum daerah sesuai aslinya.
29. Konsultasi adalah tindakan secara langsung ataupun tidak langsung yang dilakukan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah provinsi Jawa Timur dan/atau pemerintah pusat terhadap masukan atas rancangan produk hukum daerah.
30. Fasilitasi adalah tindakan pembinaan berupa pemberian pedoman dan petunjuk teknis, arahan, bimbingan teknis, supervisi, asistensi dan kerja sama serta monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh gubernur kepada pemerintah daerah terhadap materi muatan rancangan produk hukum daerah berbentuk peraturan sebelum ditetapkan guna menghindari dilakukannya pembatalan.
31. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan perda yang diatur sesuai undang-undang dibidang pemerintahan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
32. Nomor Register yang selanjutnya disebut Noreg adalah pemberian nomor dalam rangka pengawasan dan tertib administrasi untuk mengetahui jumlah rancangan perda yang dikeluarkan pemerintah daerah sebelum dilakukannya penetapan dan pengundangan.
33. Pembatalan adalah tindakan yang menyatakan tidak berlakunya terhadap seluruh atau sebagian buku, bab, bagian, paragraf, pasal, ayat, dan/atau
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran materi muatan perda, perbup, peraturan bersama bupati/walikota dan peraturan DPRD karena bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan, yang berdampak dilakukannya pencabutan atau perubahan.

34. Bertentangan dengan kepentingan umum adalah kebijakan yang menyebabkan terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketentraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan, dan gender.
35. Pelaksana Harian adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara yang diangkat dengan keputusan bupati dan berlaku paling lama 3 (tiga) bulan.
36. Pelaksana Tugas adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap yang diangkat dengan keputusan bupati dan berlaku paling lama 1 (satu) tahun.
37. Penjabat adalah pejabat sementara untuk jabatan bupati yang melaksanakan tugas pemerintahan daerah sampai dengan pelantikan pejabat definitif.
38. Hari adalah hari kerja.

BAB II

ASAS

Pasal 2

Pembentukan Produk Hukum Daerah dilakukan berdasarkan asas:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarkhi dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

## Pasal 3

- (1) Materi muatan Produk Hukum Daerah harus mencerminkan asas:
- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;
- f. bhinneka tunggal ika;
- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. ketertiban dan kapastian hukum;
- j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan;
- k. konsisten baik secara vertikal maupun horisontal;
- l. kelestarian alam;
- m. kearifan lokal; dan
- n. norma/etika.
- (2) Selain mencerminkan azas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Produk Hukum Daerah tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang Produk Hukum Daerah yang akan dibentuk.

## BAB III MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 4

- (1) Maksud pengaturan mengenai pembentukan Produk Hukum Daerah agar terwujud Produk Hukum Daerah yang baik dan dapat digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
- (2) Pengaturan pembentukan Produk Hukum Daerah bertujuan memberikan pedoman bagi pembentukan Produk Hukum Daerah yang terencana, terpadu dan sistematis.

## BAB IV PRODUK HUKUM DAERAH Pasal 5

Produk Hukum Daerah berbentuk:

- a. peraturan; dan
- b. penetapan.

## Pasal 6

Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi:

- a. Perda;
- b. Perbup;
- c. Peraturan Bersama Bupati/Walikota; dan
- d. Peraturan DPRD.

## Pasal 7

Produk Hukum Daerah berbentuk penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, meliputi:

- a. Keputusan Bupati;
- b. Keputusan DPRD;
- c. Keputusan Pimpinan DPRD; dan
- d. Keputusan Badan Kehormatan DPRD.

## BAB V

## PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH

## BERBENTUK PERATURAN

## Bagian Kesatu

## Penyusunan Rancangan Perda

Paragraf 1

Umum

## Pasal 8

- (1) Materi muatan Perda berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi Daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus Daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perda memuat materi muatan untuk mengatur:
- a. kewenangan Daerah;
- b. kewenangan yang lokasinya dalam Daerah;
- c. kewenangan yang penggunanya dalam Daerah;
- d. kewenangan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah; dan/atau
- e. kewenangan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah.

## Pasal 9

- (1) Materi muatan Perda dapat memuat ketentuan mengenai pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan Perda seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Ketentuan mengenai pembebanan biaya paksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (4) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) Perda dapat memuat ancaman sanksi yang bersifat mengembalikan pada keadaan semula dan sanksi administratif.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. penghentian sementara kegiatan;
- d. penghentian tetap kegiatan;
- e. pencabutan sementara izin;
- f. pencabutan tetap izin;
- g. denda administratif; dan/atau
- h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Paragraf 2 Perencanaan Pasal 10

Penyusunan rancangan Perda dapat berasal dari DPRD atau Bupati.

## Pasal 11

Pembentukan Perda dilakukan melalui tahapan:

- a. perencanaan;
- b. penyusunan;
- c. pembahasan;
- d. penetapan;
- e. pengundangan; dan
- f. penyebarluasan.

## Pasal 12

- (1) Perencanaan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dilakukan dalam Propemperda.
- (2) Propemperda bertujuan:
- a. untuk menjaga agar Perda tetap berada dalam kesatuan sistem hukum nasional; dan
- b. agar perencanaan dan pembentukan Perda sebagai penentu pelaksanaan otonomi Daerah dapat disusun secara akurat, terpadu dan sistematis berdasarkan kebutuhan Daerah.

## Pasal 13

- (1) Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) merupakan skala prioritas pembentukan Perda berdasarkan atas:
- a. penyelenggaraan otonomi Daerah dan tugas pembantuan;
- b. menampung kondisi khusus Daerah;
- c. perintah dan/atau penjabaran peraturan perundangundangan yang lebih tinggi;
- d. aspirasi masyarakat; dan
- e. tindak lanjut atas putusan Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi.
- (2) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat daftar rancangan Perda berupa:
- a. judul rancangan Perda;
- b. materi yang diatur; dan
- c. keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
- (3) Setiap pengajuan rancangan Perda dalam Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disertai dengan keterangan mengenai konsepsi rancangan Perda yang meliputi:
- a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
- b. sasaran yang ingin diwujudkan;
- c. pokok pikiran, lingkup atau obyek yang akan diatur; dan
- d. jangkauan dan arah pengaturan.

## Pasal 14

- (1) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dilaksanakan atas usulan:
- (2) Propemperda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).
- (3) Penyusunan dan penetapan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan Perda tentang APBD.

- a.

- DPRD; dan/atau

- b. Bupati.

## Pasal 15

- (1) Dalam Propemperda dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:
- a. akibat putusan Mahkamah Agung; dan
- b. APBD.
- (2) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Bupati dapat mengajukan rancangan Perda diluar Propemperda karena alasan:
- a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
- b. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain;
- c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan Perda yang dapat disetujui bersama oleh Bapempertda dan Bagian Hukum;
- d. akibat pembatalan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai wakil pemerintah pusat; dan
- e. perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan.

## Program Pembentukan Perda

## Paragraf 3 Usulan DPRD Pasal 16

- (1) Penyusunan Propemperda usulan DPRD disusun dan dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Usulan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi atau Bapemperda.
- (3) Anggota DPRD, komisi, gabungan komisi atau Bapemperda menyampaikan usulan Propemperda disertai dengan keterangan mengenai konsepsi rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Propemperda usulan DPRD diatur dengan Peraturan DPRD.

## Program Pembentukan Perda

## Paragraf 4 Usulan Bupati Pasal 17

- (1) Bupati memerintahkan Kepala Perangkat Daerah pemrakarsa di lingkungan Pemerintah Daerah untuk mengusulkan Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).
- (2) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan usulan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Sekretaris Daerah melalui Bagian Hukum disertai dengan keterangan mengenai konsepsi rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3).
- (3) Penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Bagian Hukum.
- (4) Hasil penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan Bagian Hukum kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- (5) Penyusunan Propemperda dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait apabila sesuai dengan:
- a. kewenangan;
- b. materi muatan; dan
- c. kebutuhan dalam pengaturan.
- (6) Bupati menyampaikan hasil penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah kepada Bapemperda melalui Pimpinan DPRD.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Propemperda usulan Bupati diatur dalam Peraturan Bupati.

## Penetapan Propemperda

## Paragraf 5 Pasal 18

- (1) Penyusunan Propemperda antara Pemerintah Daerah dan DPRD dikoordinasikan oleh DPRD melalui Bapemperda.
- (2) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas bersama dalam rapat kerja antara Bapemperda dan Pemerintah Daerah.
- (3) Pembahasan Propemperda antara Pemerintah Daerah dan DPRD menghasilkan daftar rancangan Propemperda yang kemudian disepakati untuk ditetapkan menjadi Propemperda dalam rapat paripurna DPRD.
- (4) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

## Pasal 19

- (1) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati.
- (2) Pemrakarsa yang tidak melaksanakan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi teguran oleh Bupati bagi pemrakarsa di lingkungan Pemerintah Daerah dan oleh Pimpinan DPRD bagi pemrakarsa di lingkungan DPRD.

## Paragraf 6 Pembentukan Perda Kumulatif Terbuka

## Pasal 20

- (1) Dalam Propemperda dapat dimuat daftar komulatif terbuka yang terdiri atas:
- a. Akibat putusan Mahkamah Agung; dan
- b. APBD.
- (2) Selain daftar kumulatif terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Propemperda dapat memuat daftar kumulatif terbuka mengenai:
- a. penataan kecamatan; dan
- b. penataan desa.
- (3) Dalam keadaan tertentu DPRD atau Bupati dapat mengajukan rancangan Perda di luar Propemperda karena alasan:
- a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
- b. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain;
- c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan Perda yang disetujui bersama oleh Bapemperda dan Bagian Hukum;
- d. akibat putusan Mahkamah Agung; dan
- e. perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan.
- (4) Persetujuan atas rancangan Perda yang diajukan di luar Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD dan ditetapkan dengan Keputusan DPRD tentang perubahan Propemperda.

## Pelaksanaan Propemperda

## Paragraf 7 Pasal 21

- (1) DPRD dan Pemerintah Daerah melaksanakan pembentukan Perda berdasarkan Propemperda.

- (2) Dalam hal pelaksanaan pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih terdapat sisa yang belum terselesaikan, DPRD dan Pemerintah Daerah memprioritaskan dalam Propemperda dan pembahasannya pada tahun berikutnya.

## Pasal 22

- (1) DPRD dan Pemerintah Daerah melaksanakan rencana pembentukan Perda yang termuat dalam Propemperda.
- (2) Apabila pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terselesaikan pada tahun tersebut maka DPRD dan Pemerintah Daerah menetapkan rancangan Perda yang tersisa dalam Propemperda tahun berikutnya.
- (3) Apabila rancangan Perda yang tersisa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih belum memenuhi persyaratan sebagai rancangan Perda dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak propemperda ditetapkan maka rancangan Perda tersebut tidak dicantumkan dalam Propemperda tahun berikutnya.
- (4) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dicantumkan kembali dalam Propemperda paling cepat 1 (satu) tahun setelah rancangan Perda tersebut dikeluarkan dari Propemperda.
- (5) Rancangan Perda sebagaimana dmaksud pada ayat (4) dapat dicantumkan kembali dengan syarat pihak pengusul harus mengajukan kembali dengan disertai naskah akademik dan draf rancangan Perda.

## Paragraf 8

## Perda Usulan DPRD

## Pasal 23

- (1) Konsepsi rancangan Perda usulan DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda.

- (2) Konsepsi rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD disertai dengan penjelasan atau keterangan atau Naskah Akademik.
- (3) Pimpinan DPRD meneruskan konsepsi rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bapemperda untuk dilakukan pengkajian.
- (4) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan untuk pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan Perda.
- (5) Bapemperda menyampaikan hasil pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Pimpinan DPRD.
- (6) Konsepsi rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan hasil kajian Bapemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada semua anggota DPRD paling lama 7 (tujuh) Hari sebelum rapat paripurna DPRD.
- (7) Hasil pengkajian Bapemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibahas dalam rapat paripurna DPRD untuk mendapatkan pandangan dari fraksi dan anggota DPRD.

## Pasal 24

- (1) Dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (7):
- a. pengusul memberikan penjelasan;
- b. fraksi dan anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan
- c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan fraksi dan anggota DPRD lainnya.
- (2) Pengusul berhak mengajukan perubahan dan/atau mencabut rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum rancangan Perda ditetapkan sebagai usulan DPRD.
- (3) Rapat paripurna DPRD memutuskan usul rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa: a. persetujuan;

- b. persetujuan dengan pengubahan; atau
- c. penolakan.

## Pasal 25

[

- (1) Dalam hal rapat paripurna DPRD menyatakan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf a, rancangan Perda ditetapkan sebagai usulan DPRD dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk dilakukan pembahasan.

## Pasal 26

- (1) Dalam hal rapat paripurna DPRD menyatakan persetujuan dengan pengubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf b, alasan dan usul pengubahan dengan tegas dimuat dalam keputusan rapat paripurna DPRD.
- (2) Pengubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk penyempurnaan rumusan rancangan Perda.
- (3) Pimpinan DPRD menugaskan kepada pengusul untuk menyempurnakan rancangan Perda sesuai dengan alasan dan usulan pengubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pengusul sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan penyempurnaan rancangan Perda dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) Hari dalam masa sidang.
- (5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dipenuhi, badan musyawarah memperpanjang waktu penyempurnaan rancangan Perda berdasarkan permintaan tertulis dari pengusul, untuk jangka waktu perpanjangan paling lama 15 (lima belas) Hari dalam masa sidang.

- (6) Rancangan Perda yang telah disempurnakan pengusul, disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk dilakukan pembahasan.

## Pasal 27

Dalam hal rancangan Perda usulan DPRD ditolak dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf c, tidak dapat diajukan lagi dalam persidangan DPRD pada masa persidangan yang sama.

## Pasal 28

- (1) Setiap tahap persiapan rancangan Perda usulan DPRD difasilitasi oleh Sekretariat DPRD.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk menyediakan dan memperbanyak naskah rancangan Perda dalam jumlah yang diperlukan.

## Paragraf 9 Perda Usulan Bupati Pasal 29

- (1) Kepala Perangkat Daerah pemrakarsa menyusun rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) disertai keterangan atau penjelasan atau Naskah Akademik.
- (2) Dalam penyusunan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk tim penyusun.
- (3) Rancangan Perda yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh Perangkat Daerah pemrakarsa kepada Bupati melalui Bagian Hukum.

## Pasal 30

- (1) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dikoordinasikan oleh Bagian Hukum untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi.
- (2) Dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk tim pembahas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim pembahas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengikutsertakan akademisi dan/atau instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

## Pasal 31

- (1) Rancangan Perda yang telah dibahas harus mendapatkan paraf koordinasi dari Bagian Hukum dan Kepala Perangkat Daerah pemrakarsa.
- (2) Bagian Hukum mengajukan rancangan Perda yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## Pasal 32

- (1) Sekretraris Daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap rancangan Perda yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2).
- (2) Perubahan dan/atau penyempurnaan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada tim pembahas.
- (3) Bagian Hukum mengajukan rancangan Perda hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah mendapat paraf koordinasi dari Bagian Hukum dan Kepala Perangkat Daerah pemerakarsa kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## Pasal 33

[

- (1) Bupati menyampaikan rancangan Perda dengan surat pengantar kepada Pimpinan DPRD untuk dilakukan pembahasan.
- (2) Surat pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan penjelasan atau keterangan atau naskah akademik.

## Paragraf 10 Naskah Akademik Pasal 34

- (1) Naskah Akademik merupakan hasil penelitian, pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, meliputi:
- a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
- b. sasaran yang ingin diwujudkan;
- c. pokok pikiran, lingkup, atau obyek yang akan diatur; dan
- d. jangkauan serta arah pengaturan.
- (2) Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan sistematika sebagai berikut: Judul

Kata pengantar

BAB I

BAB II :

BAB III :

BAB IV

Daftar isi terdiri dari:

: Pendahuluan

Kajian teoritis dan praktik empiris

Evaluasi dan analisis peraturan

perundang-undangan terkait

:

Landasan filosofis, sosiologis dan yuridis

BAB V

: Jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan Perda

BAB VI

: Penutup

Daftar Pustaka

Lampiran rancangan Perda

- (3) Penyusunan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan akademisi atau konsultan yang mempunyai kapasitas di bidangnya.
- (4) Sistematika Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan

## Pasal 35

- (1) Dalam hal rancangan Perda mengenai:
- a. APBD;
3. b.
4. pencabutan Perda; atau
- c. perubahan Perda yang hanya terbatas mengubah beberapa materi,
6. disertai dengan penjelasan atau keterangan yang memuat reviu tentang Perda yang akan diubah serta pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.
- (2) Selain disertai dengan penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk rancangan Perda tentang APBD disampaikan kepada DPRD paling lambat 60 (enam puluh) Hari sebelum pengambilan persetujuan bersama DPRD dan Bupati, dengan melampirkan dokumen:
- a. ringkasan APBD;
- b. ringkasan APBD menurut urusan pemerintahan Daerah dan organisasi;
- c. rincian APBD menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- d. rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program dan kegiatan;
- e. rekapitulasi belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- f. daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
- g. daftar piutang Daerah;
- h. daftar penyertaan modal (investasi) Daerah;

- i. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap Daerah;
- j. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainlain;
- k. daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
- l. daftar dana cadangan Daerah; dan
- m. daftar pinjaman Daerah.
- (3) Selain rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rancangan Perda mengenai:
- a. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD; dan
- b. Perubahan APBD. dikirim kepada DPRD paling lambat 1 (satu) minggu sebelum

dinotakan.

## Paragraf 11 Alat Kelengkapan DPRD Pasal 36

- (1) Pimpinan DPRD dapat menetapkan alat kelengkapan DPRD yang diberi tugas membahas rancangan Perda usulan DPRD dan usulan Bupati.
- (2) Dalam hal pembahasan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditugaskan kepada panitia khusus, maka panitia khusus dibentuk dalam rapat paripurna DPRD dan ditetapkan dengan Keputusan DPRD sebelum pembicaraan Perda pada tingkat I.
- (3) Panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memulai tugasnya dengan menyampaikan penjelasan mengenai rancangan Perda pada pembicaraan tingkat I.

## Persandingan Rancangan Perda

## Paragraf 12 Pasal 37

Apabila dalam satu masa sidang DPRD dan Bupati menyampaikan rancangan Perda mengenai materi yang sama, maka yang dibahas adalah rancangan Perda yang disampaikan oleh DPRD, sedangkan rancangan Perda yang disampaikan oleh Bupati digunakan sebagai bahan untuk dipersandingan.

## Pasal 38

- (1) Persandingan rancangan Perda yang berasal dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dilakukan setelah adanya kajian dari Bapemperda dengan mempertimbangkan pendapat Bagian Hukum.
- (2) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kajian mengenai persamaan materi antara rancangan Perda yang berasal dari DPRD dengan rancangan Perda yang berasal dari Bupati.
- (3) Bapemperda menyampaikan hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pembahas rancangan Perda melalui Pimpinan DPRD.
- (4) Dalam hal kajian Bapemperda menyatakan bahwa terdapat kesamaan materi antara rancangan Perda yang berasal dari DPRD dengan rancangan Perda yang berasal dari Bupati, maka berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.
- (5) Dalam hal kajian Bapemperda menyatakan bahwa tidak terdapat kesamaan materi antara rancangan Perda yang berasal dari DPRD dengan rancangan Perda yang berasal dari Bupati, maka rancangan Perda yang berasal dari DPRD harus dibahas secara terpisah dengan rancangan Perda yang berasal dari Bupati.

## Pasal 39

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan rancangan Perda di lingkungan DPRD diatur dalam Peraturan DPRD.

## Paragraf 13 Pembahasan Perda Pasal 40

- (1) Rancangan Perda usulan dari DPRD atau Bupati dilakukan pembahasan oleh DPRD dan Bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Dalam rangka pembahasan rancangan Perda di DPRD, sekretariat DPRD memperbanyak rancangan Perda sesuai jumlah yang diperlukan.

## Pasal 41

Pembahasan rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu:

- a. pembicaraan tingkat I; dan
- b. pembicaraan tingkat II.

## Pasal 42

- (1) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a untuk rancangan Perda usulan Bupati, dilakukan dengan:
- a. penjelasan Bupati dalam rapat paripurna DPRD mengenai rancangan Perda;
- b. pemandangan umum fraksi terhadap rancangan Perda; dan
- c. tanggapan dan/atau jawaban Bupati terhadap pemandangan umum fraksi.
- (2) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a untuk rancangan Perda usulan DPRD, dilakukan dengan:

- a. penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Bapemperda atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna DPRD mengenai rancangan Perda;
- b. pendapat Bupati terhadap rancangan Perda; dan
- c. tanggapan dan/atau jawaban pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Bapemperda atau pimpinan panitia khusus terhadap pendapat Bupati.
- (3) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilanjutkan dalam rapat kerja komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.
- (4) Dalam rapat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pimpinan komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus memberikan:
- a. penjelasan atau keterangan atas rancangan Perda; dan
- b. tanggapan atas pertanyaan dari Perangkat Daerah yang mewakili Bupati atas rancangan Perda usulan DPRD.

## Pasal 43

- (1) Dalam rapat kerja pengambilan keputusan atas rancangan Perda dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus, yang terdiri atas lebih dari 1/2 (satu per dua) fraksi.
- (3) Apabila dalam rapat kerja tidak dicapai kesepakatan atas rancangan Perda, pengambilan keputusan dilakukan dalam rapat paripurna DPRD.

## Pasal 44

- (1) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b, terdiri atas:

- a. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna DPRD; dan b. pendapat akhir Bupati.
- (2) Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, didahului dengan:
- a. pimpinan komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus menyampaikan laporan proses pembahasan, pendapat fraksi dan hasil pembahasan;
- b. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna DPRD; dan
- c. pendapat akhir Bupati.

## Pasal 45

- (1) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf b tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil dengan suara terbanyak.
- (2) Dalam hal rancangan Perda tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati, rancangan Perda tersebut tidak dapat diajukan lagi dalam persidangan DPRD pada masa sidang yang sama.

## Pasal 46

- (1) Badan musyawarah membuat jadwal tahap pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 paling lama 2 (dua) bulan sejak pembicaraan tingkat I dilakukan.
- (2) Badan musyawarah dapat memperpanjang waktu pembahasan sesuai dengan permintaan tertulis dari pimpinan komisi, gabungan komisi atau panitia khusus untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (3) Alasan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan pertimbangan:
- a. materi muatan rancangan Perda yang bersifat kompleks; dan/atau
- b. beratnya beban tugas komisi, gabungan komisi atau panitia khusus.

- (4) Selama tahap pembahasan, pimpinan komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus memberikan laporan perkembangan pembahasan rancangan Perda kepada badan musyawarah dengan tembusan kepada Bapemperda.

## Pasal 47

- (1) Komisi, gabungan komisi atau panitia khusus dapat menghadirkan atau mengundang:
- a. perangkat Daerah;
- b. pimpinan lembaga Pemerintah Daerah non Perangkat Daerah; dan/atau
- c. masyarakat,
5. dalam rapat kerja atau dengar pendapat umum untuk mendapatkan masukan terhadap rancangan Perda.
- (2) Komisi, gabungan komisi atau panitia khusus yang dapat mengadakan konsultasi dan/atau kunjungan ke:
- a. pemerintah pusat;
- b. pemerintah provinsi;
- c. DPRD dan/atau Pemerintah Daerah lain; dan/atau
- d. lembaga terkait,
11. dalam rangka mendapatkan tambahan referensi dan masukan sebagai bahan penyempurnaan materi rancangan Perda.
- (3) Usulan rencana Konsultasi dan/atau kunjungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD dengan memuat alasan berupa:
- a. urgensi;
- b. kemanfaatan; dan
- c. keterkaitan daerah tujuan dengan materi rancangan Perda.

## Pasal 48

- (1) Bupati dapat menarik kembali rancangan Perda usulan Bupati sebelum pembahasan dimulai, melalui surat disertai dengan alasan penarikan.

- (2) DPRD dapat menarik kembali rancangan Perda usulan DPRD sebelum pembahasan dimulai, dilakukan dengan Keputusan Pimpinan DPRD disertai dengan alasan penarikan.

## Pasal 49

- (1) Rancangan Perda yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Bupati.
- (2) Penarikan kembali rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh Bupati.
- (3) Rancangan Perda yang telah ditarik, tidak dapat diajukan kembali pada masa sidang yang sama.

## Paragraf 14 Perda Yang Dievaluasi Pasal 50

- (1) Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melakukan Evaluasi rancangan Perda sesuai dengan:
- a. undang-undang dibidang pemerintahan daerah; dan
- b. peraturan perundang-undangan lainnya.
- (2) Evaluasi rancangan Perda sesuai dengan undang-undang dibidang pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. RPJPD;
- b. RPJMD;
- c. APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- d. pajak Daerah;
- e. retribusi Daerah; dan
- f. tata ruang Daerah.
- (3) Evaluasi rancangan Perda sesuai peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain:
- a. rencana pembangunan industri; dan

- b. pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi desa.

## Pasal 51

- (1) Bupati menyampaikan rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh Bupati dan DPRD kepada Gubernur paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak persetujuan bersama.
- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. RPJPD;
- b. RPJMD;
- c. APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- d. pajak Daerah;
- e. retribusi Daerah;
- f. tata ruang Daerah;
- g. rencana pembangunan industri Daerah; dan
- h. pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi desa.
- (3) Dalam hal Bupati menyampaikan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, disertai rancangan Perbup tentang penjabaran APBD atau penjabaran perubahan APBD, penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

## Paragraf 15 Perda Yang Difasilitasi Pasal 52

- (1) Rancangan Perda selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dilakukan Fasilitasi oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur melalui surat permohonan Fasilitasi.

- (3) Pengajuan surat permohonan Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sebelum rancangan Perda mendapat persetujuan bersama antara Bupati dengan DPRD.

## Pasal 53

- (1) Fasilitasi yang dilakukan gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 15 (lima belas) Hari setelah diterima rancangan Perda.
- (2) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Gubernur tidak memberikan Fasilitasi, maka terhadap rancangan Perda dilanjutkan tahapan persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD.

## Pasal 54

- (1) Hasil Fasilitasi dari gubernur yang telah diterima oleh Bupati dengan tembusan kepada ketua DPRD, selanjutnya dilakukan penyempurnaan terhadap rancangan Perda oleh panitia khusus DPRD bersama tim pembahas dalam rapat pembahasan.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 5 (lima) Hari setelah DPRD menerima tembusan hasil Fasilitasi dari Gubernur.

Bagian Kedua Penyusunan Rancangan Perbub Paragraf 1 Umum Pasal 55

Materi muatan Perbup:

- a. untuk melaksanakan Perda;
- b. atas perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan/atau
- c. berdasarkan kewenangan.

## Paragraf 2 Penyusunan Pasal 56

-