UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor TENTANG Tahun 1959 tentang PEMBENTUKAN PROPINSI BENGKULU DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PEJABAT (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa berhubung dengan perkembangan ketatanegaraan dan perkembangan pemerintahan di Propinsi Sumatera Selatan, untuk lebih mengintensifkan dan melancarkan jalannya pemerintahan, Undangundang No. 25 tahun 1959 (Lembaran Negara tahun 1959 No. 70) yoncto Undang-undang No. 14 tahun 1964 (Lembaran-Negara tahun 1964 No. 95), perlu ditinjau kembali,
- b. bahwa sebagian wilayah Propinsi Sumatera Selatan yang meliputi wilayah Kabupaten-kabupaten Bengkulu Utara, Bengkulu Selatan dan Rejang Lebong serta Kotamadya Bengkulu, perlu dipisahkan dan selanjutnya dibentuk menjadi satu daerah propinsi baru, yaitu Propinsi Bengkulu yang berhak mengatur dan mengurus rumah-tangganya sendiri.
Mengingat : 1. Pasal-pasal 5 ayat (1), 18 dan 20 ayat (1) Undang-undang Dasar;
2. ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia No. XXI/MPRS/1966;
3. Ketetapan M.P.R.S. Republik Indonesia No. XXXIII/MPRS/ 1967;
4. Undang-undang No. 25 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 70) yuncto Undang-undang No. 14 tahun 1964 (Lembaran-Negara tahun 1964 No. 95);
5. Undang-undang No. 18 tahun 1965 (Lembaran-Negara tahun 1965 No. 83).
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong.
Memutuskan :
Dengan mengubah Undang-undang No. 25 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 70) yuncto Undang-undang No. 14 tahun 1964 (Lembaran-Negara tahun 1964 No. 95).
Menetapkan : Undang-undang tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
- (1) Membentuk Propinsi Bengkulu yang wilayahnya meliputi Kabupaten-kabupaten Bengkulu Utara, Bengkulu Selatan dan Rejang Lebong serta Kotamadya Bengkulu, yang dipisahkan dari Propinsi Sumatera Selatan dimaksud dalam Undang-undang No. 25 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 70) yuncto Undangundang No. 14 tahun 1964 (Lembaran-Negara tahun 1964 No. 95).
- (2) Propinsi Sumatera Selatan dimaksud dalam Undang-undang No. 25 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 70) yuncto Undangundang No. 14 (Lembaran-Negara tahun 1964 No. 95) diubah menjadi Propinsi Sumatera Selatan baru, setelah wilayahnya dipisahkan seperti dimaksud pada ayat (1).
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Pemerintah Daerah Propinsi Bengkulu berkedudukan di Bengkulu.
- (2) Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Selatan berkedudukan di Palembang.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Dengan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
Bagi masing-masing Propinsi dimaksud pada pasal 1 berlaku ketentuanketentuan pada Undang-undang No. 25 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 70) yuncto Undang-undang No. 14 tahun 1964 -(Lembaran-Negara tahun 1964 No. 95), sepanjang ketentuan-ketentuan itu tidak bertentangan dengan Undang-undang ini.
KETENTUAN PERALIHAN
BAB II - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 5
Ketentuan-ketentuan
BAB II - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 6
Kepala Daerah Propinsi Sumatera Selatan lama pada saat Undangundang ini berlaku tetap menjabat sebagai Kepala Daerah Propinsi Sumatera Selatan.
BAB II - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 7
- (1) Pada saat Undang-undang ini berlaku anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Propinsi Sumatera Selatan lama tetap berkedudukan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Propinsi Sumatera Selatan, kecuali mereka yang bertempat tinggal pokok di dalam wilayah Propinsi Bengkulu, berhenti sebagai anggota.
- (2) Lowongan keanggotaan yang terjadi
BAB II - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 8
Pada saat Undang-undang ini berlaku bagi Propinsi Bengkulu, oleh Presiden ditunjuk penguasa yang dimaksud pada pasal 18 ayat (2) Undang-undang No. 18 tahun 1965 (Lembaran-Negara tahun 1965 No. 83).
BAB II - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 9
- (1) Pada saat Undang-undang ini berlaku, anggota Badan. Pemerintah Harian Propinsi Sumatera Selatan lama tetap menjadi anggota Badan Pemerintah Harian Propinsi Sumatera Selatan, kecuali mereka yang pengangkatannya pada kedudukannya itu semata-mata didasarkan atas kepentingan wilayah yang kini telah menjadi Propinsi Bengkulu, diberhentikan sebagai anggota atas usul Kepala Daerah Propinsi Sumatera Selatan.
- (2) Lowongan keanggotaan yang terjadi
BAB II - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 10
- (1) Dengan
BAB II - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 11
- (1) Dengan
BAB II - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 12
Selama menjalankan pemerintahan sebagai dimaksud pada pasal 11, Propinsi Bengkulu adalah instansi atasan bagi Kabupaten dan Kotamadya dimaksud pada pasal 1.
BAB II - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 13
Pembiayaan pelaksanaan Undang-undang ini disiapkan dan berlaku untuk tahun anggaran 1968.
KETENTUAN PENUTUP
BAB III - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14
Kesulitan yang timbul dalam pelaksanaan Undang-undang ini diselesaikan oleh Menteri Dalam Negeri.
BAB II - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 18
- (1) Pada saat Undang-undang ini berlaku, anggota Badan. Pemerintah Harian Propinsi Sumatera Selatan lama tetap menjadi anggota Badan Pemerintah Harian Propinsi Sumatera Selatan, kecuali mereka yang pengangkatannya pada kedudukannya itu semata-mata didasarkan atas kepentingan wilayah yang kini telah menjadi Propinsi Bengkulu, diberhentikan sebagai anggota atas usul Kepala Daerah Propinsi Sumatera Selatan.
- (2) Lowongan keanggotaan yang terjadi
- (1) Dengan
Selama menjalankan pemerintahan sebagai dimaksud pada pasal 11, Propinsi Bengkulu adalah instansi atasan bagi Kabupaten dan Kotamadya dimaksud pada pasal 1.
Pembiayaan pelaksanaan Undang-undang ini disiapkan dan berlaku untuk tahun anggaran 1968.
KETENTUAN PENUTUP
Kesulitan yang timbul dalam pelaksanaan Undang-undang ini diselesaikan oleh Menteri Dalam Negeri.
Undang-undang ini disebut "Undang-undang tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu" dan berlaku pada hari yang akan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 12 September 1967. Presidium Kabinet Ampera; Sekretaris, SUDHARMONO S.H. Brig. Jen. T.N.I.

Penetapan: Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Disahkan di Jakarta pada tanggal 12 September 1967. Pd. Presiden Republik Indonesia, ttd SOEHARTO Jenderal T.N.I.

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## UNDANG-UNDANG NO. 9 TAHUN 1967 TENTANG
## PEMBENTUKAN PROPINSI BENGKULU.
## PENJELASAN UMUM.
1. Undang-undang ini mengubah wilayah Propinsi Sumatera Selatan dimaksud dalam Undang-undang No. 25 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 70) juncto Undang-undang No. 14 tahun 1964 (Lembaran-Negara tahun 1964 No. 95), dengan memisahkan sebagian wilayahnya dan memekarkan wilayah-wilayah tersebut menjadi dua Daerah Tingkat I, yang masing-masing berhak mengatur dan mengurus rumah-tangganya sendiri, yaitu Propinsi Sumatera Selatan dan Propinsi Bengkulu.
2. Sebagian wilayah yang dipisahkan dari wilayah Propinsi Sumatera Selatan dimaksud di atas, yang dibentuk menjadi Propinsi Bengkulu, meliputi wilayah Kabupatenkabupaten Bengkulu Selatan, Bengkulu Utara dan Rejang Lebong serta Kotamadya Bengkulu. Dengan demikian maka Propinsi Sumatera Selatan baru seperti dimaksud dalam
PENJELASAN
Pasal 1
1. Kabupaten Musi - Banyuasin. 2. Kabupaten Ogan - Komering Ilir. 3. Kabupaten Ogan - Komering Ulu. 4. Kabupaten Muara Enim. 5. Kabupaten Lahat. 6. Kabupaten Musi - Rawas. 7. Kabupaten Bangka. 8. Kabupaten Belitung. 9. Kotamadya Palembang. 10. Kotamadya Pangkalpinang. 3. Sebagai lbu-kota Propinsi Bengkulu ditetapkan Kotamadya Bengkulu. 4. Penyusunan Undang-undang ini berpegang pada Undang-undang No. 25 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 70) juncto Undang-undang No. 14 tahun 1964 (Lembaran-Negara tahun 1964 No. 95) dengan melakukan perubahan-perubahan seperlunya. Dengan demikian nampak perujudan dua propinsi dimaksud, yang pada dasarnya tidak berbeda satu sama lain dalam bentuk dan isinya. 5. Untuk Propinsi Bengkulu yang baru dibentuk berdasarkan Undang-undang ini, dengan sendirinya perlu dibentuk perangkat Daerah yang baru, yaitu adanya Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Badan Pemerintah Harian serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 6. Sebelum pengangkatan Kepala Daerah menurut prosedur yang biasa, Presiden menunjuk seorang penguasa seperti dimaksud pada pasal 8, yang menjalankan kekuasaan, tugas dan kewajiban Pemerintah Daerah hingga Pemerintah Daerah tersusun berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. 7. Pembentukan Propinsi Bengkulu ini menjadi dasar pula dalam menetapkan tingkat kedudukan perangkatnya. 8. Mengingat b