PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI Nomor 29 Tahun 2007 tentang PEMBENTUKANDESAMETABERSATU,DESANANGAKASALDESANANGAKOMPL DESANANGAMANCUR DESASILINGPERMAL DESALNNGKARINDAH DESASAYANJAYA DESANANGAPAK DESA TUMBAKRAYA DESABEROBAIPERMAL DANDESANANGARAKU DIKECAMATANSAYAN BAGIAN ORGANISASI DAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MELAWI TAHUN 2007 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mcngingat
PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI
PERATURAN IJAERAH KABUPATEN MELAWI NOMOR 29 TAHUN 2007
TENTANG;
PEMBENTUKAN DESA META BERSATU, DESA NANGA KASAI, DESA NANGA KOMPI, DESA NANGA MANCUR, IESA SILING PERMAI, DESA LINGKAR INDAH, DESA SAYAN JAYA, DESA NANGA PAK, DESA TUMBAK RAYA, DESA BEROBAI PERMAI IAN DESA NANGA RAKU DI KECAMATAN SAYAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MELAWI,
- a bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) (2). (3) dan ayat adanya pemekaran desa Kabupaten Melawi;
- b bahwa dengan memperhatikan hal tersebut di atas berdasarkan kriteria polcnsi desa; kondisi sosial jumlah pcnduduk, luas desa dan pertimbangan lainnya; dibentuk desa-desa di Kabupaten Melawi; budaya;
- bahwa dengan pcmbentukan Desa sebagaimana tcrsebut dalam huruf b, akan dapat mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan; pembangunan dan kemasyarakatan scrta mcmbcrikan kcscmpatan untuk memanfaatkan dan mengembangkan potensi desa;
- d bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada hurul &amp; b dan c di atas, menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Melawi tenlang Pembentukan Dcsa Kompi, Desa Mancur, Desa Permai, Desa Lingkar Indah; Dcsa Sayan Desa Nanga Pak, Desa Tumbak Desa Berobai Pernai Dan Desa Raku di Kecamatan Sayan, perlu Nanga Nanga Siling Jaya, Raya, Nanga
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Barat (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
- 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 3 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pcrimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Rcpublik Indoncsia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Negara
4 Undang-
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah scbagaimana Iclah diubah dengan Pcraluran Pcnggani Undang- undang Nomor 5 Tahun 2005. tentang perubahan Atas Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemcrintahan Dacrah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Talun 2005 Nomor 108. Tambahan Lcmbaran Ncgara Republik Indonesia Nomor 4548);
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 72 'Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Ncgara Rcpublik Indoncsia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun tentang Kelurahan (Lembaran Republik Indoncsia Tahun 2005 Nomor 159 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588); Negara
- 7 Peraturan Pemerintah Nonor 79 Tahun 2005 tentang Pedonnan Pcmbinaan dan Pcngawasan Penyelenggaraan Pemcrintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 165. Tambahan [embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593).
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemcrintah daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indoncsia Nomor 4737).
- 9 Peraluran Daerah Kabupaten Melawi Nomor 1 Lambang Daerah Kabupaten Melawi (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Kabupaten Melawi Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 4 Tahun 2006 tentang Dcsa (Lcmbaran Dacrah Kabupaten Mclawi Tahun 2006 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Nomor 16);
- 11 Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 5 Tahun 2006 tentang Tahun 2006 Nomor 13 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Nomor 17);
- 12 . Peraluran Daerah Kabupalen Mclawi Noror 6 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupalen Melawi Tahun 2006 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Nomor 18);
- 13 . Peraturan Daerah Kabupalen Melawi Nomor 7 Tahun 2006 tcntang Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lcmbaran Dacrah Kabupaten Melawi Nomor 19);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nonor 8 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Dcsa (Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Nomor 20);
15- Peraturan.
Mcnctapkan
- Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 9 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan. Pcmilihan, Pclantikan dan Pcmbcrhenlian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2006 Nomor 17, Tambahan Lembaran Dacrah Kabupaten Mclawi Nomor 21);
16. Pcraluran Dacrah Kabupalen Mclawi Nomor 10 Tahun 2006 tenlang Pembentukan, Pemekaran, Penggabungan dan Penghapusan Desa (Lembaran Dacrah Kabupatcn Melawi Tahun 2006 Nomor 18. Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Nomor 22)
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MELA WI
dan
BUPATI MELAWI
MEMUTUSKAN
PFRATURAN DAERAH KABUPATEN MFLAWI TENTANG PEMBENTUKAN DESA META BERSATU NANGA KASAI, DESA NANGA KOMPI, DESA NANGA MANCUR, DESA SILING PERMAI, DESA LINGKAR INDAH, DESA SAYAN JAYA; DESA NANGA PAK, DESA TUMBAK RAYA, DESA BEROBAI PERMAI DAN DESA NANGA RAKU DI KECAMATAN SAYAN
BAB [
KETENTUAN UMUM
Pasal ]
Dalam Pcraturan Dacrah ini yang dimaksud dengan
- 1 Dacrah adalah Kabupatcn Melawi;
- 2 Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai penyelenggara Pcmcrintahan Daerah;
- 3 Bupali adalah Bupati Melawi;
- 4 Dewan Perwkilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Melawi;
- 5 Kabupaten Melawi;
- Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sctempat; berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8 . Badan.
- 7 Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam ncngalur dan mengurus kcpcntingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistcm Pemcrintahan Ncgara Kcsatuan Rcpublik Indonesia;
- pervujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa scbagai Penyelenggara pemerintahan desa:
- Pemcrintah Dcsa adalah Kcpala Desa dan Perangkat Desa sebagai pcnyelenggara pemerintahan desa;
- Pembentukan beberapa desa; alau bagian desa yang bersandingan; alau pemekaran dari satu desa atau dua desa, atau pembentukan desa diluar desa yang telah ada;
- 11 Penggabungan desa adalah penyatuan dua desa atau lebih nenjadi desa baru;
12. Penghapusan desa adalah tindakan menjadikan desa yang ada akibat tidak memenuhi syarat dan atau digabung dengan desa terdekat;
- 13 . Desa Induk adalah Desa asal sebelum pemekaran;
14. musyawarah masyarakat di wilayah kerjanya dan ditetapkan oleh pemerintah desa;
15. Rukun selanjutnya disingkat (RW) adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya dan ditetapkan oleh pemerintah desa; Warga
16. Rukun Tetangga selanjutnya disingkat (RT) adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat sctempat dalam rangka pelayanan pemerintah dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Desa;
- 17 Penataan desa adalah tindakan mcnata 1 (salu) wilayah desa sehingga mengakibatkan terbaginya wilayah desa dalan beberapa dusun;
- 18 sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas wilayah desa; Balas
19. Batas buatan adalah pengunaan unsur buatan manusia seperti pilar batas jalan; rel kereta api, saluran irigasi dan lain scbagainya yang dinyalakan atau ditctapkan scbagai balas wilayah Desa.
BAB II - PEMBENTUKAN. BATAS DESA DAN PUSA DESA
Pasal 2
Dengan Peraluran Dacrah ini dibenluk Desa Mela Bersalu; Desa Nanga Kasai, Desa Nanga Kompi, Desa Nanga Mancur, Desa Permai, Desa Lingkar Indah, Sayan Jaya, Desa Nanga Pak, Desa Tumbak Dcsa Bcrobai Pcrmai dan Desa Raku di Kecamatan Sayan. Siling Raya, Nanga
BAB II - PEMBENTUKAN. BATAS DESA DAN PUSA DESA
Pasal 3
- Desa Meta Bersalu berasal dari sebagian Desa Mekar Pelita yang terdiri dari :
- Dusun Meta Makmur
- Dusun Mela Indah
- Dusun Engkabang
- d. Dusun Sanggau Mandiri
- 2 Dcsa Nanga Kasai berasal dari scbagian Dcsa Mckar Pelita yang terdiri dari :
- Dusun Kelopuk
- b. Dusun Serbaguna
- 3 Desa Nanga Kompi berasal dari sebagian Desa Madya yang terdiri dari : Raya
4. Dusun Nusa Onap
- b. Dusun Senain
- C. Dusun Beringin Jaya
- 4 Desa Mancur berasa] dari sebagian Desa yang terdiri dari Madya Nanga Raya
- Dusun Nanga Mancur
- b Dusun Nanga Gìeriyang
- 5 Desa Siling Permai berasal dari sebagian Desa Nanga Sayan yang terdiri dari
- 4, Dusun Landau Siling
- b Dusun Landau Bukung
- . Dusun Mungguk Tabodak
- 6 Desa Lingkar Indah bcrasal dari scbagian Desa Nanga Sayan yang lerdiri dari :
4. Dusun Tanj Jati ung
- b Dusun Sukun Jaya
- 7 Desa Sayan Jaya berasal dari sebagian Desa Nanga Sayan yang tcrdiri dari
- a Dusun Tanjung Sayan
- b Dusun Gclagan Raya
- 8 Dcsa Nanga Pak bcrasal dari sebagian Desa Kerangan Purun yang terdiri dari
4. Dusun Nanga Pak
- b Dusun Runting
- 9 berasal dari sebagian Desa Landau Sadak yang terdiri dari
- 1 Dusun Sungai Bayur
- Dusun Mekar Sari
10. Desa Berobai Permai berasal dari sebagian Desa Kerangan Purun yang terdiri dari :
41. Dusun Berobai Permai
2. b.
11. Desa Nanga Raku berasal dari scbagian Desa Pekawai yang terdiri dari :
4. 4 Dusun Jongkong
5. b Dusun Tepayan Mekar
BAB II - PEMBENTUKAN. BATAS DESA DAN PUSA DESA
Pasal 5
- Desa Meta Bersalu berasal dari sebagian Desa Mekar Pelita yang terdiri dari :
- Dusun Meta Makmur
- Dusun Mela Indah
- Dusun Engkabang
- d. Dusun Sanggau Mandiri
- 2 Dcsa Nanga Kasai berasal dari scbagian Dcsa Mckar Pelita yang terdiri dari :
- Dusun Kelopuk
- b. Dusun Serbaguna
- 3 Desa Nanga Kompi berasal dari sebagian Desa Madya yang terdiri dari : Raya
4. Dusun Nusa Onap
- b. Dusun Senain
- C. Dusun Beringin Jaya
- 4 Desa Mancur berasa] dari sebagian Desa yang terdiri dari Madya Nanga Raya
- Dusun Nanga Mancur
- b Dusun Nanga Gìeriyang
- 5 Desa Siling Permai berasal dari sebagian Desa Nanga Sayan yang terdiri dari
- 4, Dusun Landau Siling
- b Dusun Landau Bukung
- . Dusun Mungguk Tabodak
- 6 Desa Lingkar Indah bcrasal dari scbagian Desa Nanga Sayan yang lerdiri dari :
4. Dusun Tanj Jati ung
- b Dusun Sukun Jaya
- 7 Desa Sayan Jaya berasal dari sebagian Desa Nanga Sayan yang tcrdiri dari
- a Dusun Tanjung Sayan
- b Dusun Gclagan Raya
- 8 Dcsa Nanga Pak bcrasal dari sebagian Desa Kerangan Purun yang terdiri dari
4. Dusun Nanga Pak
- b Dusun Runting
- 9 berasal dari sebagian Desa Landau Sadak yang terdiri dari
- 1 Dusun Sungai Bayur
- Dusun Mekar Sari
10. Desa Berobai Permai berasal dari sebagian Desa Kerangan Purun yang terdiri dari :
41. Dusun Berobai Permai
2. b.
11. Desa Nanga Raku berasal dari scbagian Desa Pekawai yang terdiri dari :
4. 4 Dusun Jongkong
5. b Dusun Tepayan Mekar
- 1 Dcsa Mela Bcrsatu mcmpunyai balas wilayah
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Nanga Pintas
- Scbclah Sclatan bcrbalasan dcngan Dcsa Pekawai
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Mekar P elita
- d Scbelah Utara bcrbalasan dcngan Dcsa Bora
2. Desa Nanga Kasai mempunyai batas wilayah
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Bora
- b Scbclah Sclatan bcrbalasan dengan Desa Mekar Pelita
- C Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kerangan Purun
- d Scbclah Utara bcrbalasan dengan Desa Bora
- 3 Desa Nanga Kompi mempunyai batas wilayah
- 2 . Sebelah Timur berbatasan dengan Darap Nanga
- b Sebelah Sclatan bcrbatasan dengan Desa Madya Raya
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sasak
- d. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Madya Raya
- 4 Desa Mancur mempunyai batas wilayah Nanga
- Sebelah Timur berbatasan dengan Propinsi Kalimantan Tengah
- b. Scbclah Sclatan berbatasan dengan Desa Madya Raya
- c Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Landau Sadak
- d. Sebelah Utara berbatasan dengan Dusun Nusa Onap
- 3 Desa Siling Permai mempunyai balas wilayah;
- 2 Sebelah Timur berbatasan dengan Dusun Muara Segilik Desa Nanga Sayan
- b. Scbelah Selatan berbalasan dengan Desa Pekawai
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Bina Jaya
- d.
- 4, Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Mekar Pelita
- b Sebelal Selalan berbalasan dengan Desa Pckawai .
- € Sebelah Barat berbatasan dengan Dusun Tanjung Sayan
- d. Sebelah Ulara bcrbalasan dengan Dusun 'Tanj Pinoh ung
- 7 Desa Sayan Jaya mcmpunyai batas wilayah
- 4 Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Mekar Pelita
- b. Sebclah Selatan berbatasan dengan Desa Pekawai
- C Sebelah Barat berbatasan dengan Dusun Tanjung Pinoh
- d, Sebelah Utara berbalsan dengan Dusun Tanjung Pinoh Desa Nanga Sayan
- 8 Dcsa Nanga Pak mempunyai balas wilayah
- 4 Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Bora
- b, Scbelah Selalan berbalasan dengan Kerangan Purun
- Pinoh Nanga
- d Scbelah Ulara berbatasan dengan Kec. Belimbing
- 9 Desa Tumbak Raya mcmpunyai batas wilayah
- a Sebelah Timur berbatasan dengan Dusun Baong Kayu
- b. Scbclah Selatan bcrbatasan dengan Desa Pekawai
- C Sebelah Barat berbatasan dengan Dusun Tombak Jaya
- d. Scbelah Utara berbatasan dengan Dcsa Landau Sadak
10. Desa Bcrobai Permai mempunyai batas wiliyah
- 4 Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Mekar Pelita
- b Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kerangan Purun
- C. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Bina Jaya
- d. Sebelah Utara berbalasan dengan Desa Nanga Sayan
- 6
- Dez Nanga Raku mempunyai batas wiliyah
- 2 Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Madya Raya
b Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Pekawai d Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Ella Hilir dan Prop. Kalimantan Tengah
Pencnluan balas wilayah dcsa hasil pcmckaran dengan desa induk sccara di lapangan, sebagaimana dimaksud Pasal 4 ditetapkan oleh Camat. pasti pada
BAB II - PEMBENTUKAN. BATAS DESA DAN PUSA DESA
Pasal 6
- (1) Dengan terbentuknya desa-desa Pemekaran sebagaimana lcrsebut dalam 2, wilayah desadesa induk dikurangi dengan wilayah desa-desa hasil pemekaran sebagaimana dimaksud dalam 3; pasal pasal
- (2) Desa-desa hasil pemekaran sebagaimana dimaksud dalam 2, Camat menunjuk salah seorang perangkat desa menjadi Penjabat Kepala Desa atas usulan Kepala Desa Induk; pasal
- (3) Penjabat Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan Pcmerintahan Desa dan mempersiapkan Pemilihan Kepala Desa depenitif; paling lama 6 (enam) bulan sejak diangkat.
BAB II - PEMBENTUKAN. BATAS DESA DAN PUSA DESA
Pasal 7
- (1) Dengan terbentuknya desa-desa hasil pemekaran sebagaimana dimaksud 2, masing-masing desa menctapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Desa sesuai dengan peraluran pcrundangundangan; pasal
- (2) Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1 ), dilakukan scsuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kecamatan, Rencana Tata Ruang Wilayah Ruang Wilayah Nasional serta
BAB II - PEMBENTUKAN. BATAS DESA DAN PUSA DESA
Pasal 8
Dengan terbentuknya desa-desa hasil pemekaran sebagaimana dimaksud 2, maka dusun pada pasal
KEWENANGAN DESA
BAB III - KEWENANGAN DESA
Pasal 9
Kewenangan desa-desa hasil pemekaran mencakup kewenangan; tugas dan kewajiban untuk dengan peraturan perundang-undangan yang bcrlaku.
BAB IV
PEMBINAAN
BAB IV - PEMBINAAN
Pasal 10
- (1) Pembinaan administrasi terhadap desa hasil pcmckaran oleh desa induk dilakukan selama 3 (tiga) tahun.
- (2) Pembinaan atas dcsa-desa hasil pemckaran dilakukan oleh Tim Pcmbina Tingkat Kabupatcn dan Tim Pembina Tingkat Kecamatan.
3. Kecamatan melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.
4. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (3) direkomendasikan sebagai bahan pembinaan Icbih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan. pada
KETENTUAN PERALIIAN
Pasal /1
- (1) Kepala Dcsa induk masing-masing mengiventarisir, mengalur dan melaksanakan penyerahan sesuui dengan peraturan perundang-undangan kepada desa hasil pemekaran berupa:
- a. barang milik/kekayaan desa yang berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak yang dimilikildikuasai atau dimanfaatkan desa induk yang berada dalam wilayah desa hasil pemekaran;
- b. dokumen dan arsip yang karena sifatnya diperlukan oleh desa hasil pemekaran.
4. Pelaksanaan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Camat dan waklu Kepala Desa.
- (3) Dalam hal pclaksanaan penyerahan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengalami hambatan dapat difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten Melawi.
BAB V - KETENTUAN PERALIIAN
Pasal 12
- Desa-desa hasil pemekaran bcrhak mendapatkan alokasi dana atau anggaran mclalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Melawi; Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Kalimantan Baral untuk menunjang kegiatan pemerinlahan, pembangunan, dan kemasyarakatan; sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (2) Penjabat Kepala Desa hasil pemekaran menyusun dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dcsa.
KETENTUAN LAIN-LAIN
BAB VI - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 13
Hal-hal lain yang belum cukup dialur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengalur tentang leknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupali.
BAB VIL
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14
Peraturan Daerah ini mulai berlaku tanggal diundangkan. pada setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan pcncmpatannya dalamn Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Agar
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Pinoh tanggal 2007 Nanga pada BUPATDMELA WI, A. SUMAN KURIK

Penetapan: Diundangkan di Nanga Pinoh Langgal pada

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MELAWI, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MELA WI TAHUN 2007 NOMOR 29
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI NOMOR 29 TAHIUN 2007
## TENTANG
PEMBENTUKAN DESA META BERSATU, DESA NANGA KASAI, DESA NANGA KOMPI, DESA NANGA MANCUR, DESA SILING PERMAI, DESA LINGKAR INDAH, DESA SAYAN JAYA, DESA NANGA PAK, DESA TUMBAK RAYA, DESA GARAK PANJANG DAN DESA NANGA RAKU DI KECAMATAN SAYAN
## 1 . UMUM
Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan atas UndangNomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai Pengganti UndangUndang 22 Tahun 1999 maka Pcraturan Pcmerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa harus disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 8 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Undang
Bahwa istilah Dcsa dapal discsuaikan dengan asal-usul dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Hal ini berarti penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan di Desa harus menghormali sistem nilai bcrsama dalam kehidupan bcrbangsa dan bernegara. pola
Bahwa Penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat yang diartikulasi dan diagregasi mclalui BPI) dan Lcmbaga kemasyarakatan sebagai mitra Pemerintah Desa; Pemberdayaan Masyarakat memiliki makna bahwa penyclenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di dilujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan; program dan kegiatan yang scsuai dengan escnsi masalal dan prioritas kcbuluhan masyarakat, Dcsa
Bahwa Pemerintah desa merupakan unsur pemerinlahan yang mcmbcrikan pclayanan kepada musyarakat, dalam kaitan itu untuk elektivitas penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerinlahan dan Icrsclenggaranya program dan kegialan pemberdayaan masyarakat dcsa; maka bagi desa desa yang dianggap terlalu Iuas jangkauannya dan memenuhi syarat untuk dimckarkan dilakukan pemekaran desa. tcrdcpan
## IL. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
Pasal sampai dengan
PENJELASAN
Pasal 14
Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MELAWI NOMOR 55