PERATURAN BUPATI SITUBONDO Nomor 93 Tahun 2016 tentang PEMBENTUI(AN UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN I{ABUPATEN SITUBONDO (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang : bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten situbondo di bidang pemeriksaan sample klinis dan sample ringkungan dalam menunjang upaya kesehatan dan sebagai pelaksanaan ketentuan- pasal g Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor g Tahun 2ot6 tentang Pembentukan dan susunan perangkat Daerah dan Pasal 32 Peraturan Bupati Situbondo Norno, 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo dipandang perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo;
Mengingat : 1' Undang-Undang Nomor L2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor rg , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomcr g dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 196s Nomor 19 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 273O);
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2oog tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo9 Nomor L43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2oo9 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oog Nomor L44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ol4 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara RepubUt Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2O15 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 15 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791;
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2Ol4 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2ol4 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 378 1);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2oO2 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo2 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor area);
8. Peraturan Pemerintah Nomor g Tahun 2003 tentang wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pernerintah Nomor 63 Tahun 2oog (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oog Nomor t64); 9,
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2otg tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2oog tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a19);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 46Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oL4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55a2);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2OL6 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2olo Nomor ll4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi dan KabupatenlKota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2OL6 Nomor 1502) ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor B Tahun 2Ot6 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 6) ;
15. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo.
MEMUTUSI(AN :
Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUI(AN UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN I(ABUPATEN SITUBONDO.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan
1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Situbondo. Kabupaten
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Situbondo. Kabupaten
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten situbondo.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo.
7. Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan selanjutnya disingkat UPT Labkes, adalah unsur pelaksana di lingkungan Dinas Kesehatan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional danlatau kegiatan teknis penunjang tertentu.
8. Kepala uPT adalah Kepala Upr Labkes pada Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo.
9. Kelompok Jabatan Fungsional, adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian danlatau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
PEMBENTUI(AN
BAB II - PEMBENTUI(AN
Pasal 2
Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo.
KEDUDUI(AN, TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu Kedudukan
BAB III - KEDUDUI(AN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 3
- UPT Labkes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkedudukan sebagai pelaksana operasional teknis dalam penyelenggaraan di bidang pemeriksaan sample klinis dan sample lingkungan dalam merrunjang upaya kesehatan. (1)
- UPT Labkes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan. (2)
Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi
BAB III - KEDUDUI(AN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 4
UPT Labkes sebagaimana dimaksud dalam Pas al 2 mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Kesehatan dalam melaksanakan kewenangan di bidang pemeriksaan sample klinis dan sample lingkungan dalam menunjang upaya kesehatan.
BAB III - KEDUDUI(AN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 5
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPT Labkes menyelenggarakan fungsi:
- a. pemeriksaan laboratorium klinis;
- b. pemeriksaan laboratorium kesehatan lingkungan;
- c. pelaksanaan administrasi kepegawaian dan ketatausahaan; dan
- d. pelaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.
SUSUNAN ORGANISASI
BAB IV - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 6
- (1) Susunan Organisasi UPT Labkes, terdiri dari :
- a. Kepala UPT;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT.
- (3) Struktur Organisasi UPT Labkes sebagaimana dimaksud ayat (1), tersebut dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

## PENJABARAN TUGAS

## Bagian Kesatu Kepala UPT

## Pasal 7

- (1) Kepala UPT Labkes sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin, melakukan koordinasi dan pengendalian dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang pemeriksaan sample klinis dan sample lingkungan dalam menunjang upaya kesehatan.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pacla ayat (1), Kepala UPT Labkes menyelenggarakan fungsi : (2)
- a. perencanaan, t pengkoordinasian dan pelaksanaan pemeriksaan laboratorium klinis dan laboratorium kesehatan lingkungan;
- b. pengawasan pemeriksaan laboratorium ktinis dan laboratorium kesehatan lingkungan;
- c. penyaluran dan penyimpanan hasil pemeriksaan laboratorium klinis dan laboratorium kesehatan lingkungan;
- d. pencatatan dan evaluasi pelaksanaan pemeriksaan laboratorium klinis dan laboratorium kesehatan lingkungan;
- e. pembinaan pengelolaan laboratorium klinis dan laboratorium kesehatan lingkungan;
- f. perencanaan kebutuhan bahan-bahan laboratorium dan penunj ang laboratorium ;
- g. pelaksanaan ketatausahaan;
- h. pelaporan pelaksanaan tugas dan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Dinas.

## Bagian Kedua

## Sub Bagian Tata Usaha

## Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan rencana dan program kerja;
- b. mengelola administrasi umum, kepegawaian, keuang&amp;D, rumah tangga, dan perlengkapan serta peralatan kantor;
- c. melakukan pengadministrasian surat menSrurat dan kearsipan;

- d. melakukan penyediaan, inventarisasi, dan perawatan perlengkapan kantor;
- f. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala UPT; dan
- e. melakukan fungsi koordinasi dalam melaksanakan kegiatan koorctinasi internal (lintas program);
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Sub Bagian Tata Usaha dibantu oleh bebe"apa jabatan pelaksana.

## Bagian Ketiga

## Kelompok Jabatan Fungsional

## Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat ( 1) huruf c terdiri dari :
- b. Jabatan Fungsional Ketrampilan.
- a. Jabatan Fungsional Keahlian; dan
- (2) Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaksana tugas bersifat mandiri.
- (3) Penetapan kelompok jabatan fungsional dengan memperhatikan keperluan dalam pelaksanaan tugas dan f,rngsi organisasi.
- (4) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil ke dalam kelompok jabatan fungsional ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai formasi yang telah ditetapkan.
- (5) Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VI

## PENGANGI{ATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

## Pasal 1O

- (1) Kepala UPT Labkes diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas Kesehatan melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang-perundangan yang berlaku.
- (2) Kepangkatan dan Jabatan Kepala UPT Labkes ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-perundangan yang berlaku.

- (3) Kelompok jabatan fungsional diangkat dan diberhentikan berdasarkan peraturan perundang-perundangan yang berlaku

## BAB VII

## TATA KERJA

## Pasal 1 1

- (1) Kepala UFT Labkes wajib melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan Sekretariat dan Bidang pada Dinas Kesehatan.
- (2) Pembinaan Teknis Fungsional dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan.
- (3) Kepala UPT Labkes berkewajiban memimpin bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
4. Kepala UPT Labkes wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasannya. (4)
5. Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPT Labkes wajib diolah dan dipergunal&lt;an sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan. (s)
6. Setiap laporan disampaikan kepada pejabat lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. (6)
7. Kepala UPT Labkes mengawasi bawahannya dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila dalam pelaksanaan tugasnya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (7)

## BAB VIII

## KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 12

Pelaksanaan penataan Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Bupati ini dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

## BAB IX

## KETENTUAN PENUTUP

## pasal 1g

Dengan berlakunya peraturan Bupati ini, maka ketentuan dalam Pasal 2 huruf c, pasal g, pasal 10, pasal 11, pasal 14, Pasal 28, Pasal 29 , pasal 30, pasal 3 1 , dan Lampiran III Peraturan Bupati Situhondo Nomor L7 Tahun 2OOg tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Situbo,do khusus yang mengatur tentang Unit Felaksana Teknis Dinas Laboratorium Kesehatan Kabupaten, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku 2017. pada tanggal 2 Januari

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Diundangkan di Situbondo

pada tanggal



BERITA DAERAH I(ABUPATEN STTUBONDO TAHUN 2Ot6 NOMOR n

LAMPIRAN Peraturan Bupati Situbondo

ranggal:30DEC2010

Nomor

9g Tahun 2016.

'

## STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN I(ABUPATEN SITUBONDO