PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT Nomor 8 Tahun 2016 tentang PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH (berlaku 25 November 2016)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI LAMPUNG BARAT PROVINSI LAMPUNG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT NOMOR 8 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LAMPUNG BARAT,
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terahir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT dan BUPATI LAMPUNG BARAT
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat;
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat;
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat;
6. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat;
7. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Lampung Barat;
8. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Lampung Barat;
9. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Lampung Barat;
10. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT Dinas, adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
11. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut UPT Dinas adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
BAB II - PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
Pasal 2
Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:
- a. Sekretariat Daerah Tipe A;
- b. Sekretariat DPRD Tipe B;
- c. Inspektorat Daerah Tipe A;
- d. Dinas Daerah, terdiri dari :
1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
2. Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang perumahan dan kawasan permukiman dan bidang pertanahan;
4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
5. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga serta bidang pariwisata;
6. Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan, bidang perindustrian, bidang koperasi usaha kecil dan menengah;
7. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak, Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta bidang pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak;
8. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat;
9. Dinas Ketahanan Pangan Tipe B menyelenggarakan ururan pemerintahan bidang pangan;
10. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian lingkup tanaman pangan dan hortikultura;
11. Dinas Perkebunan dan Peternakan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian lingkup perkebunan dan perternakan;
12. Dinas Perikanan tipe B menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang perikanan;
13. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan pekon;
14. Dinas Lingkungan Hidup Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
15. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan perizinan, bidang tenaga kerja serta bidang energi sumber daya mineral;
16. Dinas Sosial Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
17. Dinas Perhubungan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
18. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik serta bidang persandian;
19. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;
Badan Daerah terdiri dari :
1. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan;
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe B melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan;
3. Badan Penelitian dan Pengembangan Tipe C melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan;
4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe C melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan;
BAB II - PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
Pasal 3
- (1) Selain perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kecamatan ditetapkan sebagai perangkat daerah.
- (2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. Kecamatan Balik Bukit;
- b. Kecamatan Belalau;
- c. Kecamatan Sumberjaya;
- d. Kecamatan Sekincau;
- e. Kecamatan Way Tenong;
- f. Kecamatan Suoh;
- g. Kecamatan Batu Brak;
- h. Kecamatan Sukau;
- i. Kecamatan Gedung Surian;
- j. Kecamatan Kebun Tebu;
- k. Kecamatan Air Hitam;
- l. Kecamatan Pagar Dewa;
- m. Kecamatan Batu Ketulis;
- n. Kecamatan Lumbok Seminung ;dan
- o. Kecamatan Bandar Negeri Suoh.
- (3) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dengan tipe A.
BAB II - PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
Pasal 4
Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB II - PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
Pasal 5
Dalam menetapkan besaran dan susunan organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Bupati harus ## BAB III
PEMBENTUKAN UPT
BAB II - PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
Pasal 6
- (1) Pada Dinas dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT).
- (2) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan dalam 2 (dua) klasifikasi.
- (3) Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
- a. unit pelaksana teknis kelas A untuk mewadahi beban kerja yang besar; dan b. unit pelaksana teknis kelas B untuk mewadahi beban kerja yang kecil.
BAB II - PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
Pasal 7
- (1) Selain unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdapat unit pelaksana teknis Daerah di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan dan di bidang Kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat.
- (2) Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal.
- (3) Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
- (4) Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah.
- (5) Susunan organisasi dan tata hubungan kerja Rumah Sakit Daerah mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Presiden.
BAB II - PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
Pasal 8
Pembentukan UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur.
BAB IV - STAF AHLI
Pasal 9
- (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga) staf ahli Bupati.
- (2) Susunan staf ahli Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
BAB V - PENGISIAN JABATAN PERANGKAT DAERAH
Pasal 10
Perangkat Daerah diisi oleh pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
KETENTUAN PERALIHAN
BAB VI - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 11
- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
- (2) Perangkat Daerah yang melaksanakan sub Urusan Pemerintahan bidang Bencana, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya Perangkat Daerah baru yang melaksanakan sub urusan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rumah Sakit Daerah tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan terbitnya Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5).
BAB VI - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 12
- (1) Pejabat pada perangkat daerah yang ada saat ini tetap melaksanakan tugas, kegiatan dan anggaran tahun 2016 sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2016.
- (2) Pengisian jabatan pada perangkat daerah
BAB VI - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 13
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, UPT yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang pembentukan UPT yang baru.
KETENTUAN PENUTUP
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14
- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini, mulai berlaku :
- a. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dan Staf Ahli Bupati (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2008 Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 6 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2013 Nomor 6);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Lampung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2008 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2013 Nomor 3);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lampung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2008 Nomor 14) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2013 Nomor 8), kecuali ketentuan yang mengatur organisasi dan tata kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dan Rumah Sakit Umum Daerah;
- d. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Sebagai Bagian dari Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Lampung Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 9 Tahun 2013, kecuali ketentuan yang mengatur organisasi dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- e. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2008 Nomor 16), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 10 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2013 Nomor 10);
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Semua ketentuan yang mengatur tentang organisasi perangkat daerah wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Daerah ini.
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15
Peraturan Daerah ini dapat ditinjau kembali dan dilakukan evaluasi sekurangkurangnya 2 tahun sejak diundangkan kecuali apabila perlu di lakukan perubahan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Liwa pada tanggal 3 Januari 2016

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT, dto NIRLAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2016 NOMOR 1 NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT PROVINSI LAMPUNG :08/LB/2016 ## Pasal 16 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Penetapan: Ditetapkan di Liwa pada tanggal 25 November 2016

Penandatangan: BUPATI LAMPUNG BARAT, dto MUKHLIS BASRI
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT NOMOR 8 TAHUN 2016
## TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
Dasar utama pembentukan Perangkat Daerah, yaitu adanya Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimuat dalam matriks pembagian Urusan Pemerintahan.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerahmembawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan Perangkat Daerah, yakni dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran ( rightsizing ) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing- masing Daerah. Hal ini juga sejalan dengan prinsip penataan organisasi Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif, dan efisien.
Dalam rangka mewujudkan pembentukan Perangkat Daerah sesuai dengan prinsip desain organisasi, pembentukan Perangkat Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini didasarkan pada asas efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas, Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dan intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kepala Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana, dan unsur penunjang. Unsur staf diwadahi dalam sekretariat Daerah dan sekretariat DPRD. Unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah diwadahi dalam dinas Daerah.
Unsur pelaksana fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam badan Daerah. Unsur penunjang yang khusus melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam inspektorat. Di samping itu, pada Daerah kabupaten/kota dibentuk kecamatan sebagai Perangkat Daerah yang bersifat kewilayahan untuk melaksanakan fungsi koordinasi kewilayahan dan pelayanan tertentu yang bersifat sederhana dan intensitas tinggi.
Pembentukan Perangkat Daerah mempertimbangkan faktor luas wilayah, jumlah penduduk, kemampuan keuangan Daerah serta besaran beban tugas sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah sebagai mandat yang wajib dilaksanakan oleh setiap Daerah melalui Perangkat Daerah.Peraturan Daerah ini menetapkan Perangkat Daerah dalam 3 (tiga) tipe, yaitu tipe A; tipe B; dan tipe C; Penetapan tipe Perangkat Daerah didasarkan pada perhitungan jumlah nilai variabel beban kerja.
## II. PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 2
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 3
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 4
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 5
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 6
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 7
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 8
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 9
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 10
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 11
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 12
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 13
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 14
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 15
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 16
Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT NOMOR 391