PERATURAN WALIKOTA TOMOHON Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Tomohon. 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang PokokPokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 197 4 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8/(7 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
WALIKOTA TOMOHON
PERATURAN WALIKOTA TOMOHON NOMOR 3 TAHUN 2012 TENT ANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TOMOHON
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA TOMOHON ,
- a. bahwa guna menunjang pelaksanaan tugas-tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Pernberdayaan Masyarakat serta dalam rangka memotivasi kinerja Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Tomohon, perlu diberikan tambahan penghasilan;
- b. bahwa dengan diberikannya tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diharapkan Pegawai Negeri Sipil mampu bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas-tugas yang dipercayakan untuk dilaksanakan;
- c. bahwa dimaksud berdasarkan pertimbangan se bagaimana dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Tomohon.
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang PokokPokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 197 4 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8/(7
Menetapkan
Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara ' Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
MEMUTUSKAN :
PERATURAN WALIKOTA TENT ANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TOMOHON .,.,.,
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Tomohon.
2. Kepala Daerah adalah Walikota Tornohon
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tomohon.
4. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tomohon
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalarn suatu jabatan negara atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji ## BAB II TUJUAN PEMBERIAN TPP
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Tujuan dari pemberian TPP adalah:
1. Meningkatkan kesejahteraan PNS;
2. Memotivasi PNS untuk bekerja lebih giat dan profesional;
3. Memotivasi PNS yang bekerja melampaui beban kerja normal;
4. Meningkatkan kinerja PNS untuk bekerja melebihi tugas pokok dan fungsi;
BESARAN DAN JENIS
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
BAB III - BESARAN DAN JENIS
Pasal 3
1. Besaran dan Jenis Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Pegawai Negeri Sipil diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota Tomohon;
2. Setiap Pegawai Negeri Sipil hanya dapat menerima 1 (satu) jenis Tambahan Penghasilan;
3. Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil golongan III dan IV dikenakan Pajak Penghasilan (PPh 21) sebagaimana diatur dalam ketentuan perundangundangan;
KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
BAB IV - KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
Pasal 4
Kriteria pembayaran Tambahan Penghasilan mengacu pada Pasal 39 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentanv PP.r11h~h1::in At'-""' D.o.-~h,-~-
-
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
BAB IV - KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
Pasal 5
Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud Pasal 4 (empat) terdiri dari:
- a. tambahan penghasilan
BAB IV - KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
Pasal 6
1. TPP diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas sehari-hari di Satuan Kerja Perangkat Daerah Kata Tomohon;;f
2. Pegawai Negeri Sipil Kota Tomohon yang melaksanakan Tugas Belajar, berstatus ti ti pan, dan a tau dipekerjakan/ diperbantukan pada Pemerintah Pusat, instansi vertikal atau Daerah lain tidak menenma pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai;
3. Tambahan Penghasilan Pegawai dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang berstatus titipan dan atau dipekerjakan/ diperbantukan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota lainnya yang melaksanakan tugas di Pemerintah Kota Tomohon.
BAB IV - KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
Pasal 7
1. Bagi PNS yang melaksanakan tugas Pendidikan dan Pelatihan (Diklat), Togas Luar (TL} yang dibuktikan dengan Surat Tugas disamakan dengan melaksanakan tugas kedinasan secara penuh;
2. Bagi PNS yang tidak hadir karena IJm dengan alasan tertentu yang sah seperti ijin sakit bagi PNS yang bersangkutan dan keluarga terdekaty ijin dq~a bagi keluarga dekat PNS yang bersangkutan), rnaka pembayaran TfP diatur sebagai berikut:
- a. Maksirnal 2 hari ijin karena sakit tidak dikenakan pengurangan TPP ~pa.bUa yang bersangku tan memiliki surat keterangan sakit dari atasan langsung clan atau surat keterangan dokter;
- b. Apabila 3 hari atau lebih ijin karena sakit, maka TPP dibayarkan
BAB IV - KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
Pasal 9
Proses pembayaran TPP sebagai berikut:
1. Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan permintaan pembayaran kepada Ketua TIPEKIDA melalui Sekretariat TIPEKIDA untuk diverifikasi, dengan melampirkan Daftar Perhitungan Tambahan Penghasilan;
2. Permintaan Pembayaran untuk Sekretariat Daerah Kota Tomohon, Rekapitulasi daftar hadir dibuat oleh Bagian Organisasi Setda Kota Tomohon dan disampaikan kepada ketua TIPEKIDA melalui Sekretariat TIPEKIDA untuk diverifikasi dengan melampirkan Daftar Perhitungan Tambahan Penghasilan;
3. TIPEKIDA melalui Sekretariat TIPEKIDA melakukan verifikasi pada setiap permintaan pembayaran dari Pejabat Pengguna Anggaran;
4. Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c, I disampaikan kembali kepada Pejabat Pengguna Anggaran untuk dijadikan dasar pembayaran TPP;
BAB IV - KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
Pasal 10
1. TPP dibayarkan setiap bulan ## BAB VI PEMBIAYAAN
BAB IV - KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
Pasal 11
Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tomohon;,f'
KETENTUAN PERALIHAN
BAB VII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 12
Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Nomor la Tahun 2011 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Tomohon dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
KETENTUAN PENUTUP
BAB IV - KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
Pasal 39
-
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud Pasal 4 (empat) terdiri dari:
- a. tambahan penghasilan
1. TPP diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas sehari-hari di Satuan Kerja Perangkat Daerah Kata Tomohon;;f
2. Pegawai Negeri Sipil Kota Tomohon yang melaksanakan Tugas Belajar, berstatus ti ti pan, dan a tau dipekerjakan/ diperbantukan pada Pemerintah Pusat, instansi vertikal atau Daerah lain tidak menenma pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai;
3. Tambahan Penghasilan Pegawai dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang berstatus titipan dan atau dipekerjakan/ diperbantukan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota lainnya yang melaksanakan tugas di Pemerintah Kota Tomohon.
1. Bagi PNS yang melaksanakan tugas Pendidikan dan Pelatihan (Diklat), Togas Luar (TL} yang dibuktikan dengan Surat Tugas disamakan dengan melaksanakan tugas kedinasan secara penuh;
2. Bagi PNS yang tidak hadir karena IJm dengan alasan tertentu yang sah seperti ijin sakit bagi PNS yang bersangkutan dan keluarga terdekaty ijin dq~a bagi keluarga dekat PNS yang bersangkutan), rnaka pembayaran TfP diatur sebagai berikut:
- a. Maksirnal 2 hari ijin karena sakit tidak dikenakan pengurangan TPP ~pa.bUa yang bersangku tan memiliki surat keterangan sakit dari atasan langsung clan atau surat keterangan dokter;
- b. Apabila 3 hari atau lebih ijin karena sakit, maka TPP dibayarkan
Proses pembayaran TPP sebagai berikut:
1. Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan permintaan pembayaran kepada Ketua TIPEKIDA melalui Sekretariat TIPEKIDA untuk diverifikasi, dengan melampirkan Daftar Perhitungan Tambahan Penghasilan;
2. Permintaan Pembayaran untuk Sekretariat Daerah Kota Tomohon, Rekapitulasi daftar hadir dibuat oleh Bagian Organisasi Setda Kota Tomohon dan disampaikan kepada ketua TIPEKIDA melalui Sekretariat TIPEKIDA untuk diverifikasi dengan melampirkan Daftar Perhitungan Tambahan Penghasilan;
3. TIPEKIDA melalui Sekretariat TIPEKIDA melakukan verifikasi pada setiap permintaan pembayaran dari Pejabat Pengguna Anggaran;
4. Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c, I disampaikan kembali kepada Pejabat Pengguna Anggaran untuk dijadikan dasar pembayaran TPP;
1. TPP dibayarkan setiap bulan ## BAB VI PEMBIAYAAN
Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tomohon;,f'
KETENTUAN PERALIHAN
Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Nomor la Tahun 2011 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Tomohon dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
KETENTUAN PENUTUP
Peraturan Walikota mi mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tomoho 7 r-?

Penetapan: Ditetapkan di Tornohon padatanggal 31 J~nua~~ 2012

Penandatangan: Plt. WALIKOTA TOMOHON

Penandatangan: WAKH WALIKOTA, JIMMY FEIDIE EMAN Diundangkan di Tomohon pada tanggal 31 Janu1.1:r.t €'.'O l~

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH, PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19630815 198803 1 019 BERITA DAERAH KOTA TOMOHON TAHUN 201:. NOMOR