Unknown Unknown Nomor .L3 Tahun 2015 tentang TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN, SERTA MONITORING DAN EVALUASI PEMBERIAN HIBAH, BANTUAN SOSIAL, BAGI HASIL PAJAK/RETRIBUSI DAERAH, BANTUAN KEUANGAN, BELANJA TIDAK TERDUGA DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN ANGGARAN 2016 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPAII SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR .L3 TAHUN 2015
TENTANG
TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN, SERTA MONITORING DAN EVALUASI PEMBERIAN HIBAH, BANTUAN SOSIAL, BAGI HASIL PAJAK/RETRIBUSI DAERAH, BANTUAN KEUANGAN, BELANJA TIDAK TERDUGA DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN ANGGARAN 2016
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SITUBONDO,
- bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 133 ayat (3) dan Pasal 134 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Ta\_hun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terathirdengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 1 Tahun 2O 1 1 tentang Perubahan Kedua Atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan Keuangan Daerah serta Pasal 42 ayat (1) peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang perubahan Atas .Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2Ol2 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah] perlu menetapkan Peraturan Bupati Situbondo tentang Tata Cara Penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, Pertanggungjawaban dan pelaporan, serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil Pajak/Retribusi Daerah, Bantuan Keuangan, eelanya tidat&lt; Terduga dan Pengeluaran pembiayaa., ya.rg bersumber dari {nggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Angga ran 2076.
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 19g5 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3809) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol I Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor s 189);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); J.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4.
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5.
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6.
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republil&lt; Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2OO7 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4723); 8.
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2OO9 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967); 9.
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO9 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2OO9 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2Ol1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O1l Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2Ol1 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 1 1 Nomor 1O 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 1C
13. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 14.
15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarlrrba]rran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 15 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 1 8 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 333 1);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. 1 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 4 1 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 7 1 Tahun 20 10 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2Ol2 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 20 14 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 20 14 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 20 14 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
24. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 20lO tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik In donesia Tahun 2015 Nomor 5);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 20O6 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 1 Tahun 20 1 1;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 201i tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2O12;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol2 Nomor 446, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 474 1);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2006 Nomor 8);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 2);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2OO8 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Atas peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 20 14 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2014 Nomor 18);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2014 Nomor 15);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor l3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 13);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 16 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 20ll Nomor 16);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DpRD Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2013 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor l4 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2013 Nomor 14);
Menetapkan
36. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Besuki Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 20 13 Nomor 4);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Asembagus Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2013 Nomor 5);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun.20 14 Nomor 5);
39. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 13 Tahun2014 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Kabupaten Situbondo (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2014 Nomor l3);
PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN, SERTA MONITORING DAN EVALUASI PPMBERIAN HIBAH, BANTUAN SOSIAL, BAGI HASIL PAJAK/RETRIBUSI DAERAH, BANTUAN KEUANGAN, BELANJA TIDAK TERDUGA DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN ANGGARAN 2016.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/ Barang.
8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo.
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/ Barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan Daerah.
9. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Situbondo.
10. Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disebut DPPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo.
11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD).
12. Tim Anggaran Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
13. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
14. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan.
15. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
16. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
17. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
19. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD, yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah dokumen perencanaan kerja dan penganggaran pada DPPKAD selaku Bendahara Umum Daerah.
20. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD, yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
21. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD, yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran pada DPPKAD selaku Bendahara Umum Daerah.
22. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD, yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
23. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah Lainnya, Perusahaan Daerah, Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah.
24. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
25. Resiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
26. Bagi Hasil Pajak/ Retribusi Daerah adalah bagian dari peneriman hasil pajak/retribusi daerah yang diberikan kepada Pemerintah Desa di wilayah Kabupaten Situbondo.
27. Belanja Bantuan Keuangan adalah salah satu bentuk instrumen bantuan dalam bentuk uang yang dapat bersilat umum dan khusus, antara Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa dan/atau Kelurahan dalam rangka untuk mengatasi kesenjangan fiskal antar desa di n,ilayah Kabupaten Situbondo guna pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan serta peruntukan lainnya yang secara khusus pengelolaannya diarahkan / ditetapkan oleh Pemberi Bantuan.
29. Pengeluaran Pembiayaan adalah pengeluaran yang akan dite rima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
28. Belanja Tidak Terduga adalah belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
30. Naskah Perjanjian Hibah Daerah, yang selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara Pemerintah Daerah dengan penerima Hibah.
31. Penduduk adalah warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Kabupaten Situbondo.
32. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami isteri, atau suami, isteri dan anaknya atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya bertempat tinggal di Kabupaten Situbondo.
B
33. Masyarakat adalah kelompok orang maupun badan hukum sebagai penerima manfaat Hibah, Bantuan Sosial, baik secara langsung maupun tidak langsung yang berkedudukan di Kabupaten Situbondo.
34. Kelompok masyarakat adalah sekelompok anggota masyarakat yang bertempat tinggal di Kabupaten Situbondo yang dengan kesadaran dan keinginan sendiri bergabung untuk menjalankan sebuah kegiatan bersama.
35. Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dan/atau daerah dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ## BAB II RUANG LINGKUP
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan, serta monitoring dan evaluasi pemberian Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil Pajak/Retribusi Daerah, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga dan pengeluaran Pembiayaan yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2016.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
- (1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal berupa uang. barang, atau jasa. 2 dapat
2. Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam dapat berupa uang atau barang. Pasal 2 (2t
9
- (3) Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga dan Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan dalam bentuk uang.
Bagian Kesatu Umum
BAB III - HIBAH
Pasal 4
- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan hibah secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib.
- (3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah dengan
BAB III - HIBAH
Pasal 5
Hibah dapat diberikan kepada :
- b. Pemerinrah Daerah lainnya;
- a. Pemerintah;
- c. Perusahaan Daerah;
- e. Organisasi kemasyarakatan.
- d. Masyarakat; dan/atau
BAB III - HIBAH
Pasal 6
- (1) Hibah kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/ lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam Daerah.
- (2\ Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diberikan kepada Kelompok Orang yang memiliki kegiatan tertentu dalam biding perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat istiadat, dan keolahragaan nonprolesional yang berkedudukan dan melakukan kegiatannya di dalam wilayah Kabupaten Situbondo.
- (3) Hibah kepada Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diberikan kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam rangka penerusan hibah yang diterima oleh pemerintah Daerah dari Pemerintah dan/atau pemerintah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kelompok Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (4),
- dalam hal ini termasuk pula :
- a. Rukun Tetangga (RT);
- b. Rukun Warga (RW);
- c. Badan Keswadayaan Masyarakat.
- (7) Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan tidak diperkenankan digunakan untuk membiayai kegiatan keolahragaan yang bersifat profesional.
- (6) Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, diberikan kepada Organisasi Kemasyarakatan yang dibentuk
BAB III - HIBAH
Pasal 7
- Hibah kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), diberikan dengan persyaratan paling sedikit: (1)
- b. Memiliki kepengurusan/ kepanitiaan yang jelas, dengan ketentuan bahwa :
- a. Telah berdiri minimal 3 (tiga) tahun;
- 1 Kelompok orang, diketahui oleh Kepala Desaf Lurah setempat, apabila wilayah kegiatannya berada dalam I (satu) desa/ kelurahan dan diketahui oleh Camat setempat apabila wilayah kegiatannya lebih dari I (satu) desa dalam 1 (satu) kecamatan;
- c. Berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah daerah yang dibuktikan dengan surat keterangan domisili;
2. Setiap seorang dilarang menjadi pengurus dan/atau anggota kelompok organisasi pada bidang yang sama.
- d. Memiliki maksud dan tujuan serta kegiatan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah;
- e. Tidak pernah menerima hibah yang dananya bersumber dari keuangan Negara Iainnya yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan ditandatangani oleh semua pengurus; dan
- f. Persyaratan lainnya yang dipandang perlu
BAB III - HIBAH
Pasal 8
- Pemerintah, Pemerintah Daerah Lainnya, perusahaan Daerah, Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan menyampaikan usulan berupa surat permohonan bantuan hibah secara tertulis yang disertai berupa proposal kepada Bupati dengan tembusan SKpD yang membidangi. (1)
- Surat permohonan dan Proposal bagi Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhi cap dan/arau stempel yang ditandatangani oleh Pimpinan / Ketua/ Kepala atau sebutan lain. (2\
- Sistematika penyusunan surat permohonan dan proposal hibah dalam bentuk uang, barang atau jasa sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini. (3)

- (4) Bupati dengan suatu disposisi atau yang dipersamakan menunjuk SKPD yang membidangi, untuk segera melakukan evaluasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) .
- (6) Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.
- (5) Untuk melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala SKPD dapat membentuk tim evaluasi.
4. (71 Format rekomendasi SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (9) TAPD memberikan pertimbangan kepada Bupati atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan Daerah.
6. (B) Penyampaian hasil evaluasi berupa rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikoordinasikan oleh DPPKAD, yang selanjutnya dibawa dalam rapat pembahasan TAPD.
7. ( 10) Format pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (9), sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Pcraturan Bupati ini.

## Pasal 9

- Rekomendasi Kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal B ayat (9) serta persetujuan Bupati menjadi dasar pengalokasian anggaran hibah dalam rancangan KUA dan PPAS. (1)
- Pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran hibah berupa uang, barang, dan / atau jasa. (21

## Pasal 1O

- (1) Hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21, menjadi dasar penganggaran hibah dalam APBD sesuai peraturan perundangundangan.
3. (2\ Hibah berupa barang atau jasa dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- (4) Penganggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibedakan berdasarkan fungsi SKPD yang membidangi.

## Pasal I 1

- Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek belanja hibah, dan rincian obyek belanja hibah pada PPKD. (1)

- (2\ Obyek belanja hibah dan rincian obyek belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Pemerintah;
- b. Pemerintah Daerah Lainnyal
- c. Perusahaan Daerah;
- d. Masyarakat; dan
- e. Organisasi Kemasyarakatan.
- (3) Hibah berupa barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang dilormulasikan ke dalam program dan kegiatan yang diuraikan ke dalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja hibah barang atau jasa dan rincian obyek belanja hibah barang atau jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/ masyarakat pada SKPD.

## Pasal 12

- Bupati mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah dalam Lampiran III Peraturan Bupati yang mengatur tentang Penjabaran APBD, (1)
- Format Lampiran III Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati yang mengatur tentang Penjabaran APBD. (2\

## Bagian Ketiga

## Pelaksanaan dan Penatausahaan

## Pasal 13

- Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD. (1)
- Pelaksanaan anggaran hibah berupa barang atau jasa berdasarkan atas DPA-SKPD. (2t

## Pasal 14

- Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani oleh Bupati selaku Pemberi Hibah dan Penerima Hibah. (1)
- Format NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini. (2t
- NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat kerentuan mengenai: (3)
- a. Pemberi dan Penerima Hibah;
- b. Tujuan pemberian hibah;
- c. Besaran/rincian penggunaan hibah yang akan d iterima;
- d. Hak dan ke wajiban;
- e. Tata cara penyaluran / penyerahan hibah;
- g. Ketentuan sanksi.
- f. Tata cara pelaporan hibah; dan

- (4) Bupati dalam hal tertentu dapat menunjuk Pejabat/Kepala SKPD sesuai bidangnya yang diberi wewenang untuk menandatangani NPHD.
- (5) Penunjukan Pejabat/ Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang penetapannya bersamaan dengan penetapan pemberian hibah.

## Pasal 15

- (1) Kepala DPPKAD mengajukan usulan rancangan Keputusan Bupati tentang Pemberian Hibah dalam bentuk uang beserta besarannya dan memuat daftar penerima hibah yang dikelompokkan dalam rincian obyek belanja berkenaan.
- (3) Bupati menetapkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang atau jasa beserta besaran dan/atau jenisnya yang akan dihibahkan kepada Penerima Hibah dengan suatu Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (2) Kepala SKPD mengajukan usulan rancangan Keputusan Bupati tentang Pemberian Hibah dalam bentuk barang atau jasa beserta besaran dan/atau jenis dan memuat daftar penerima hibah yang dikelompokkan dalam rincian obyek belanja berkenaan.
4. (4\ Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar penyaluran hibah berupa uang dan penyerahan hibah dalam bentuk barang atau jasa.
- (6) Sebelum mengajukan pencairan hibah berupa uang dan barang/jasa, SKPD yang membidangi agar membuat surat permohonan persetujuan pencairan hibah kepada Bupati.
- (5) Penyaluran / penyerahan hibah dari Pemerintah Daerah kepada Penerima Hibah penandatanganan NPHD. dilakukan setelah
7. (71 Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).
- (9) Penyaluran dana hibah dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan anggaran kas yang tersedia.
- (8) Pencairan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (7\, disalurkan langsung melalui rekening Penerima Hibah dan/atau Kelompok Penerima Hibah.
- (10) Penyaluran dana hibah berupa uang kepada Penerima Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilengkapi dengan kuitansi bukti penerimaan uang dan penyaluran hibah berupa barang/jasa dilaksanakan oleh Kepala SKPD yang membidangi dalam bentuk Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa.
11. ( 1 1) Persyaratan dan mekanisme pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (6), sebagaimana tersebut dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

## Pasal 16

Pengadaan barang atau jasa dalam rangka pelaksanaan hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), wajib berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

## Bagian Keempat Pertanggungjawaban dan Pelaporan

## Pasal 17

- (1) Penerima Hibah berupa uang berkewajiban menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Bupati melalui PPKD dengan tembusan SKPD yang membidangi.
2. (2\ Penerima Hibah berupa barang atau jasa berkewajiban menyampaikan laporan penggunaan barang/jasa hibah kepada Bupati melalui kepala SKPD yang membidangi.
- (3) SKPD yang membidangi berkewajiban untuk memberikan peringatan kepada Penerima Hibah, apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2\.
4. (41 Penerima Hibah yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dikenakan sanksi berupa :
- b. Pemblokiran dan/ atau penghentian sementara bantuan yang diberikan;
- a. Ganti rugi dan pengembalian dana;
- c. Tidak dapat menerima program dalam bentuk apapun yang di biayai oleh Keuangan Negara;
- d. Pidana, setelah melalui proses hukum seperti penyelidikan, penyidikan, peradilan dan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## Pasal 18

- Hibah berupa belanja hibah berkenaan. uang dicatat sebagai realisasi jenis pada PPKD dalam tahun anggaran (1)
- Hibah berupa realisasi obyek dan jasa dalam membidangi. barang atau jasa dicatat sebagai belanja hibah pada jenis belanja barang program dan kegiatan pada SKPD yang (2\

## Pasal 19

Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian hibah berupa uang, barang atau jasa, meliputi :

- a. Usulan berupa surat permohonan dan proposal dari calon Penerima Hibah kepada Bupati yang telah direkomendasi Kepala SKPD dan dipertimbangkan oleh TAPD serta disetujui Bupati;
- b. Keputusan Bupati tentang pemberian hibah kepada Penerima Hibah dalam bentuk uang, barang atau jasa beserta besaran dan/atau jenisnya yang dikelompokkan dalam rincian obyek berkenaan.
- c. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);

- d. Pakta Integritas dari Penerima Hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan apa yang telah dituangkan dalam NPHD; dan
- e. Bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang atau bukti serah terima barang atau jasa atas pemberian hibah berupa barang atau jasa.

## Pasal 2O

- (1) Penerima Hibah bertanggungjawab secara lormal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
2. (2\ Pertanggungjawaban bagi Penerima Hibah, meliputi : a. Laporan penggunaan hibah;
- b. Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa, hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
- c. Salinan bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi Penerima Hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang atau jasa bagi Penerima Hibah berupa barang atau jasa.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a,huruf b dan huruf c disampaikan kepada Bupati melalui Kepala DPPKAD untuk hibah berupa uang sedangkan untuk hibah berupa barang/jasa disampaikan kepada Bupati melalui Kepala SKPD yang membidangi dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah penerimaan hibah dan/atau paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundangundangan.
6. {41 Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat rangkap 3 (tiga), lembar kesatu/asli disimpan dan dipergunakan oleh Penerima Hibah selaku obyek pemeriksaan, lembar kedua disampaikan kepada Kepala SKPD yang membidangi untuk hibah berupa uang dan barang atau jasa, dan lembar ketiga disampaikan kepada Kepala DPPKAD untuk hibah berupa uang.
- (5) Atas pertanggungjawaban yang disampaikan oleh penerima hibah berupa uang, SKPD yang membidangi membuat Berita Acara Verifikasi kebenaran dan kelengkapan SPJ dan disampaikan kepada Kepala DPPKAD.

## Pasal 21

- Realisasi hibah dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berkenaan. (1)
- Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada Penerima Hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca. (2\

## Pasal 22

- (1) Realisasi hibah berupa barang atau jasa dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah.
2. Format konversi dan pengungkapan hibah berupa barang atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. (2t
3. Persyaratan dan mekanisme penyampaian pertanggung,awaban belanja hibah tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini. (3)

## BAB IV BANTUAN SOSIAL

## Bagian Kesatu Umum

## Pasal 23

- Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan sosial secara selektif serta memiliki kejelasan peruntukannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. (1)
- Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat. (21

## Pasal 24

Anggota/Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), meliputi :

- a. Individu, Keluarga dan/atau Masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau lenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;
- b. Lembaga Non Pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

## Pasal 25

- (1) Bantuan sosial berupa uang kepada individu dan/ atau keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a terdiri dari bantuan sosial yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (2) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarannya pada saat penyrrsunan APBD.

- (s) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat peny'usunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- (4) Pagu alokasi anggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak melebihi pagu alokasi anggaran bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

## Pasal 26

- ( 1) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit :
- a. Selektif;
- b. Memenuhi persyaratan penerima bantuan;
- c. Bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan;
- d. Sesuai tujuan penggunaan.
- (2\ Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial.
- (3) Kriteria persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurul b, meliputi:
- a. Memiliki identitas yang jelas; dan
- b. Berdomisili dalam wilayah administratif Pemerintahan Daerah.
- (41 Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurul c diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
- (5) Kriteria keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- (6) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf d diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi :
- a. Rehabilitasi sosial;
- b. Perlindungan sosial;
- c. Pemberdayaan sosial;
- d. Jaminan sosial;
- e. Penanggulangan kemiskinan;dan
- f. Penanggulangan bencana.

## Pasal 27

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (6) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fu ngsi sosialnya secara wajar.
2. (21 Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (6) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, dan kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- (3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (6) huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
4. Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (6) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. (4)
5. Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ay at (6) huruf e merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan. (s)
6. Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (6) huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi. (6)

## Pasal 28

- ( 1) Bantuan sosial berupa uang atau barang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.
- (3) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/ pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, dan bantuan ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.
- (2) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan bagi putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- (4\ Teknis pelaksanaan pemberian bantuan sosial diatur tersendiri dan disusun oleh SKpD yang membidangi berdasarkan peraturan peru nd ang-u ndangan.

## Bagian Kedua Penganggaran

## Pasal 29

- (1) Anggota/ Kelompok Masyarakat menyampaikan usulan berupa surat permohonan bantuan sosial dan proposal kepada Bupati dengan tembusan SKPD yang membidangi.
- (3) Bupati dengan suatu disposisi atau yang dipersamakan menunjuk SKPD yang membidangi untuk segera melakukan evaluasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3. (21 Sistematika penulisan surat permohonan dan pen5rusunan proposal sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (4) Untuk melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala SKPD dapat membentuk tim evaluasi.
5. t5) Kepala SKPD yang membidangi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.
6. (7\ Penyampaian hasil evaluasi berupa rekomendasi sebagaimana ayat (5), dikoordinasikan oleh DPPKAD yang selanjutnya dibawa dalam rapat pembahasan TAPD.
- (6) Format Rekomendasi SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati in i.
- (8) TAPD memberikan pertimbangan kepada Bupati atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
- (9) Format pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
10. ( 10) Dikecualikan terhadap ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7\ terhadap bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya, mekanisme pengusulannya dilakukan oleh Kepala DPPKAD.

## Pasal 3O

- Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (5) dan ayat (B) serta persetujuan Bupati menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan sosial dalam rancangan KUA dan PPAS. (1)
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) meliputi anggaran bantuan sosial berupa uang dan/atau barang.

## Pasal 31

- (i) Bantuan sosial berupa uang dicantumkan dalam RKAPPKD.
- (2) Bantual sosial berupa barang dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- (s) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat {2\, menjadi dasar penganggaran bantuan sosial dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

## Pasal 32

- (1) Bantuan sosial berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan sosial, obyek belanja bantuan sosial, dan rincian obyek belanja bantuan sosial pada ppKD.
- (2) Obyek belanja bantuan sosial dan rincian obyek belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), meliputi :
- a. Individu dan/atau Keluarga;
- b. Masyarakat; dan
5. Bantuan sosial berupa barang dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan ke dalam program dan kegiatan, yang diuraikan ke dalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja bantuan sosial barang dan rincian obyek belanja bantuan sosial barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/ masyarakat pada SKPD. (3)
- c. Lembaga Non Pemerintahan.

## Pasal 33

- Bupati mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan sosial dalam Lampiran IV Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD, tidak termasuk bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. (1)
- Format Lampiran IV Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati tentang Peniabaran APBD. (2)

## Bagian Ketiga

## Pelaksanaan dan Penatausahaan

## Pasal 34

- (1) Pelaksanaan anggaran bantuan berdasarkan atas DPA-PPKD. sosial berupa uang
2. Pelaksanaan anggaran bantuan berdasarkan atas DPA-SKPD. sosial berupa barang (2)

- (1) Kepala DPPKAD mengajukan usulan rancangan Keputusan Bupati tentang Pemberian bantuan sosial dalam bentuk uang beserta besarannya yang dikelompokkan dalam rincian obyek belanja berkenaan.
- (3) Bupati dapat menetapkan Pemberian Bantuan Sosial dalam bentuk uang dan/atau barang kepada Penerima Bantuan Sosial beserta besaran dan/atau jenisnya kepada Penerima Bantuan Sosial dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
3. (2\ Kepala SKPD yang membidangi, mengajukan usulan rancangan Keputusan Bupati tentang Pemberian Bantuan Sosial berupa barang beserta besaran dan/atau jenisnya yang dikelompokkan dalam rincian obyek belanja berkenaan.
4. (41 Penyaluran dan/atau penyerahan bantuan sosial didasarkan pada Keputusan Bupati tentang Pemberian Bantuan Sosial kepada Penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kecuali bantuan sosial kepada Individu dan/atau Keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3).
- (6) Bantuan sosial kepada individu dan/ atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), dilakukan evaluasi oleh Tim Evaluasi pada SKPD yang membidangi.
- (5) Penyaluran/ penyerahan bantuan sosial kepada Individu dan/atau Keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3), didasarkan pada permintaan tertulis dari individu dan / atau keluarga yang bersangkutan dan/atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang serta mendapat persetujuan Bupati setelah diverifikasi oleh SKPD yang membidangi.
7. (71 Sebelum mengajukan pencairan bantuan sosial berupa uang dan barang/jasa, SKPD yang membidangi agar membuat surat permohonan persetujuan pemberian bantuan sosial kepada Bupati.
- (9) Pencairan bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) disalurkan langsung kepada Penerima Bantuan Sosial dan/atau Kelompok Penerima Bantuan Sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Pencairan bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS) melalui mekanisme SPP/ SPM/ SP2D-LS.
- (12) Penyaluran dana bantuan sosial berupa uang kepada Penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilengkapi dengan kuitansi bukti penerimaan uang dan penyaluran bantuan sosial berupa barang dilaksanakan oleh Kepala SKPD yang membidangi dalam bentuk Berita Acara Serah Terima Barang.

- (13) Persyaratan dan mekanisme pencairan dana dari belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), sebagaimana tersebut dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

## Pasal 36

Pengadaan barang dalam rangka bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), wajib berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

## Bagian Keempat Pertanggungiawaban dan Pelaporan

## Pasal 37

- (1) Penerima Bantuan Sosial berupa uang, wajib menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Bupati melalui PPKD dengan tembusan Kepada SKPD yang membidangi.
2. (2t Penerima Bantuan Sosial berupa barang, wajib menyampaikan laporan penggunaan barang kepada Bupati melalui SKPD yang membidangi.
- (3) SKPD yang membidangi berkewajiban untuk memberikan peringatan kepada Penerima Bantuan Sosial apabila tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2\.
- (4) Penerima Bantuan Sosial yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 12) dikenakan sanksi :
- a. Ganti rugi dan pengembalian dana;
- b. Penundaan dan/atau penghentian sementara bantuan yang diberikan;
- c. Tidak dapat menerima program dalam bentuk apapun yang dibiayai oleh Keuangan Negara;
- d. Pidana, setelah melalui proses hukum seperti penyelidikan, penyidikan, peradilan dan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## Pasal 38

- Bantuan sosial berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja bantuan sosial pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan. (1)
- Bantuan sosial berupa barang dicatat sebagai realisasi obyek belanja bantuan sosial pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD yang membidangi. (21
- PPKD membuat rekapitulasi penyaluran bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (5) paling lambat tanggal 5 Januari tahun anggaran berikutnya. (3)

- (4) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) memuat nama penerima dan besaran bantuan sosial yang diterima oleh masing-masing individu dan/atau keluarga.

## Pasal 39

- (1) Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian bantuan sosial, meliputi :
- a. Usulan berupa surat permohonan dan proposal dari calon Penerima Bantuan Sosial dan/atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang kepada Bupati yang telah direkomendasi oleh Kepala SKPD dan dipertimbangkan oleh TAPD serta disetujui Bupati;
- b. Keputusan Bupati tentang Pemberian Bantuan Sosial dalam bentuk uang dan/atau barang beserta besaran dan jenis barang yang dikelompokkan dalam rincian obyek belanja berkenaan;
- c. Pakta integritas dari Penerima Bantuan Sosial, yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan
- d. bukti transfer/ penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemberian bantuan sosial berupa barang.
6. Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurul b dan huruf c, dikecualikan terhadap bantuan sosial bagi Individu dan/ atau Keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. (2\

## Pasal 40

- Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya. (1)
- Pertanggungjawaban Penerima Bantuan Sosial meliputi: (2)
- a. Laporan penggunaan bantuan sosial oleh Penerima Bantuan Sosial;
- b. Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa, bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan; dan
- c. Salinan bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi Penerima Bantuan Sosial berupa uang atau salinan bukti serah terima barang bagi Penerima Bantuan Sosial berupa barang.
- Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dan huruf c disampaikan kepada Bupati melalui Kepala DPPKAD untuk bantuan sosial berupa uang dan kepada Bupati melalui Kepala SKPD yang membidangi untuk bantuan sosial berupa barang atau jasa dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya bantuan sosial dan/atau paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundangundalgan. (3)

- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dibuat rangkap 3 (tiga), lembar kesatu/asli disimpan dan dipergunakan oleh penerima Bantuan sosial selaku obyek pemeriksaan, lembar kedua disampaikan kepada SKPD yang membidangi untuk bantuan sosial berupa uang dan barang atau jasa, dan lembar ketiga disampaikan kepada DPPKAD untuk bantuan sosial berupa uang.
- (5) Atas pertanggungjawaban yang disampaikan oleh penerima bantuan sosial berupa uang, SKPD yang membidangi membuat Berita Acara Verifikasi kebenaran dan kelengkapan SPJ dan disampaikan kepada Kepala DPPKAD.

## Pasal 41

- (1) Realisasi bantuan sosial dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
2. (2t Bantuan sosial berupa barang yang belum diserahkan kepada Penerima Bantuan Sosial sampai dengan akhir tahun anggaran dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca SKPD.

## Pasal 42

- (1) Realisasi bantuan sosial berupa barang dikonversi sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah.
- (3) Persyaratan dan mekanisme penyampaian pertanggungjawaban belanja bantuan sosial sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
3. (21 Format konversi dan pengungkapan bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang be rlaku.

## BAB V BAGI HASIL PAJAK/RETRIBUSI DAERAH

## Bagian Kesatu Umum

## Pasal 43

- Pemerintah Daerah memberikan bagi hasil pajak/retribusi daerah kepada Pemerintah Desa. (i)
- Pemberian bagi hasil pajak/retribusi daerah kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan kepada masing-masing pemerintah Desa di seluruh Kabupaten Situbondo. (2)

- (3) Bagi hasil pajak/ retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Desa selaku Penerima sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Bagi hasil pajak/retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis peruntukan dan penggunaannya diatur tersendiri dalam Peraturan Bupati.

## Bagian Kedua

## Penganggaran

## Pasal 44

- (1) SKPD yang membidangi wajib menghitung besaran bagi hasil pajak/retribusi daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan kepada Bupati melalui TAPD dan menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bagi hasil pajak/retribusi daerah dalam rancangan KUA dan PPAS.

## Pasal 45

- Bagi hasil pajak/ retribusi daerah kepada Pemerintah Desa dianggarkan pada RKA-PPKD. (1)
- RKA-PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar penganggaran bagi hasil pajak/retribusi daerah dalam APBD sesuai peraturan perundangundangan. (2\
- Bagi hasil pajak/retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bagi hasil, obyek belanja bagi hasil pajak/retribusi daerah dan rincian obyek belanja berkenaan pada PPKD. (3)
- Rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicantumkan nama desa, kecamatan dan besaran bagi hasil pajak/retribusi daerah. (4\

## Bagian Ketiga

## Pelaksanaan dan Penatausahaan

## Pasal 46

- (1) Pelaksanaan anggaran bagi hasil pajak/retribusi daerah berdasarkan atas DPA-PPKD.
- (2) Kepala DPPKAD mengajukan usulan rancangan Keputusan Bupati tentang Pemberian bagi hasil pajak/retribusi daerah beserta besarannya yang dikelompokkan dalam rincian obyek belanja berkenaan.

- (3) Bupati menetapkan pemberian bagi hasil pajak/ retribusi daerah beserta besarannya yang akan diberikan kepada Pemerintah Desa dengan suatu Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (5) Sebelum mengajukan pencairan bagi hasil pajak/retribusi daerah , SKPD yang membidangi agar membuat surat permohonan persetujuan pemberian bagi hasil pajak/retribusi kepada Bupati.
3. (41 Penyaluran bagi hasil pajak/retribusi daerah didasarkan pada Keputusan Bupati tentang pemberian bagi hasil pajak/retribusi daerah beserta besarannya yang dikelompokkan dalam rincian obyek belanja berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Pencairan bagi hasil pajak/ retribusi daerah dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS).
- (8) Penyaluran dana bagi hasil pajak/retribusi daerah kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilengkapi dengan kuitansi bukti penerimaan uang.
6. (7\ Bagi hasil pajak/ retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disalurkan langsung pada rekening kas masing-masing Pemerintah Desa.
- (9) Penyaluran dana bagi hasil pajak/retribusi daerah kepada Pemerintah Desa apabila APBDesa sudah dite tapkan.
8. ( 10) Persyaratan dan mekanisme pencairan dana dari belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sebagaimana tersebut dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

## Bagian Keempat Pertanggungiawaban dan Pelaporan

## Pasal 47

- Penerima bagi hasil pajak/ retribusi daerah wajib menyampaikan laporan penggunaan dana bagi hasil pajak/ retribusi kepada Bupati melalui PPKD dengan tembusan Kepala SKPD yang membidangi. (1)
- Pemerintah Desa sebagai penerima bagi hasil pajak/ retribusi daerah wajib menyampaikan realisasi penggunaan dana dengan ketentuan : (2)
- b