PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR NOMOR 6 TAHUN 2012
TENT ANG
RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN
DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA
BUPATI TOBA SAMOSIR,
- a. bahwa Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;
- b. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Pasal 110 ayat (1) huruf h, maka Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 50 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran yang selama ini berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu disesuaikan kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas dan Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan lnsentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2008 Seri D Nomor 1).
Oengan Persetujuan Bersama dan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT OAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR BUPATI TOBA SAMOSIR
MEMUTUSKAN:
PERA TU RAN DAERAH TENT ANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMAOAM KEBAKARAN. Menetapkan :
BABI KETENTUAN UMUM
Pasal1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Toba Samosir.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Toba Samosir.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten T oba Samosir sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Toba Samosir.
7. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati
9. Kas Daerah adalah Ka Pemerintah
2. Kabupaten Toba Samosir.
10. Retribusi Daerah, yan selanjutnya otsebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau di erikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Sadan.
11. Sadan adalah sekump Ian orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usa a maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, pe seroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah engan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiu , persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial dan p litik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk usah lainnya.
12. Pemungutan adalah s atu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retri usi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan etribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.
13. Jasa adalah kegiatan emerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, asilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau adan.
14. Jasa Umum adalah jas yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentinga dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Sadan.
15. Sprinkler adalah suatu lat pemadam kebakaran yang dapat memancarkan air bertekanan secara atom tis dan merata kesemua alat.
16. Jenis bangunan yang udah terbakar (MT) adalah setiap jenis bangunan yang menyimpan, menggun kan, mengolah, menyalurkan, menjual dan atau memperdagangkan mat rial yang mudah terbakar.
17. Benda yang rnudah ter akar (MD adalah benda yang bila terkena panas atau nyala api mudah terbaka atau cepat merambatkan api.
18. Benda yang tidak mud h terbakar (TMT) adalah benda yang apabila terkena panas atau nyala api tida mudah terbakar atau tidak cepat merambatkan api.
19. Racun Api adalah zat ata bahan pemadam api yang tersimpan dalam tabung besi dan sejenisnya yang dap t digunakan sebagai alat pemadam api.
20. Hydrant adalah hydrant ebakaran yang memiliki sejumlah air yang bertekanan yang dapat dipergunakan sewaktu-waktu untuk memadamkan kebakaran.
21. Alat Pemadam Kebaka an adalah alat-alat teknis yang dipergunakan untuk mencegah dan memada kan kebakaran.
22. Alat Perlengkapan Pe anggulangan Kebakaran adalah semua alat yang digunakan membantu me adamkan atau menanggulangi bahaya kebakaran.
23. Perneriksaan atau pengu ian alat pemadam kebakaran adalah tindakan dan atau pengujian oleh Pemeri tah Daerah untuk menjamin agar alat Pemadam Kebakaran selalu dalam daan dapat berfungsi dengan baik.
24. Pengawasan alat pema am kebakaran adalah tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dal m rangka dipenuhinya kewajiban persyaratan alat pemadam kebakaran ba i setiap bangunan kantor pemerintahan, swasta dan industri.
25. Sadan Usaha Indonesia adalah orang perseorangan atau badan hukum yang didirikan dengan hukum I donesia, mempunyai tempat kedudukan di Indonesia, serta beroperasi di lndone ia.
26. Wajib Retribusi Jasa Umu yang selanjutnya disebut Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Sadan ya g menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melaku an pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi [asa u um.
27. Masa Retribusi adalah su tu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk emanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah.
- Surat Setoran Retribu i Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau peny toran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dil kukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang dituniuk oleh Bupati. 28.
30. Surat Ketetapan Retn usi Oaerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah sura ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi k rena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seh rusnya tidak terutang.
29. Surat Ketetapan Retrib si Oaerah, yang selanjutnya disingkat SKRO, adalah surat ketetapan retribusi ya g menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
31. Surat Tagihan Retribus Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagih n retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
32. Pemeriksaan adalah s rangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau ukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu sta dar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daer h dan /atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan per~ndang-undangan retribusi daerah.
33. Penyidikan tindak pidari, di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkan a.
BAB II - RETRfBUSI PEM RIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN Bagian Kesatu , Objek, clan Subjek Retribusi
Pasal 2
Dengan nama Retribusi Pem riksaan Alat Pemadam Kebakaran dipungut Retribusi atas jasa pemeriksaan dan/ata pengujian alat pemadam kebakaran yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
BAB II - RETRfBUSI PEM RIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN Bagian Kesatu , Objek, clan Subjek Retribusi
Pasal 3
Objek Retribusi Pemeriksa n Alat Pemadam Kebakaran adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengu ian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyela atan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat pe anggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergun kan oleh masyarakat.
BAB II - RETRfBUSI PEM RIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN Bagian Kesatu , Objek, clan Subjek Retribusi
Pasal 4
Subjek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah orang pribadi atau badan yang yang memanfaat an pelayanan pemeriksaan dan atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat pe anggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergun kan oleh masyarakat.
Bagian Kedua Cara Men ukur Tingkat Penggunaan Jasa
BAB II - RETRfBUSI PEM RIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN Bagian Kesatu , Objek, clan Subjek Retribusi
Pasal 5
- (1) Tingkat penggunaan jasa iukur ## BAB Ill KEWAJfBAN
BAB II - RETRfBUSI PEM RIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN Bagian Kesatu , Objek, clan Subjek Retribusi
Pasal 8
Setiap orang pribadi atau bada usaha yang memiliki atau menguasai ruangan, rumah toko, perusahaan yang mengo ah, menyimpan dan memperdagangkan benda-benda yang mudah terbakar (MT) m upun benda yang tidak mudah terbakar (TMT) serta kendaraan bermotor umum jib memiliki dan atau menyediakan alat pemadam kebakaran.
BAB II - RETRfBUSI PEM RIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN Bagian Kesatu , Objek, clan Subjek Retribusi
Pasal 9
Alat Pemadam kebakaran berup racun api wajib disediakan pada tiap:
- a. ruang, Rumah toko, dan bang nan lainnya;
1
- b. perusahan yang mengolah, m nyimpan dan memperdagangkan benda-benda yang mudah terbakar (MT) dan ata yang tidak mudah terbakar (TMT); dan
- c. kendaraan bermotor umu wajib memiliki 1 (satu) buah tabung racun api dan khusus untuk truck tangki BBM w lib memiliki minimal 2 (dua) buah tabung racun api.
BAB II - RETRfBUSI PEM RIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN Bagian Kesatu , Objek, clan Subjek Retribusi
Pasal 10
Alat pemadam kebakaran be upa hydrant wajib dipasang pada setiap:
- a. bangunan lndustri, pabrik an gedung; dan
- b. kompleks pertokoan, hot I, gudang dan sejenisnya, tempat hiburan, kompleks perkantoran.
BAB II - RETRfBUSI PEM RIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN Bagian Kesatu , Objek, clan Subjek Retribusi
Pasal 11
Alat pemadam kebakaran je is sprinkler wajib dipasang pada bangunan bertingkat 2 (dua) atau lebih.
BAB II - RETRfBUSI PEM RIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN Bagian Kesatu , Objek, clan Subjek Retribusi
Pasal 12
Setiap pemilik/pengelola b ngunan diwajibkan memberikan kemudahan kepada petugas pencegah pemad m kebakaran yang sedang melaksanakan tugas pemeriksaan alat-alat pert ngkapan penanggulangan bahaya kebakaran pada bangunan termasuk pada saa bertugas untuk menanggulangi kebakaran.
BABIV GOLONGAN RETRIBUSI
BAB II - RETRfBUSI PEM RIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN Bagian Kesatu , Objek, clan Subjek Retribusi
Pasal 13
Retribusi Pemeriksaan Alat emadam Kebakaran termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.
BABV ILAYAH PEMUNGUTAN
BAB II - RETRfBUSI PEM RIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN Bagian Kesatu , Objek, clan Subjek Retribusi
Pasal 14
Retribusi Pemeriksaan Alat P madam Kebakaran yang terutang dipungut di wilayah Daerah.
BABVI SI DAN SAA T RETRIBUSI TERUTANG
BAB II - RETRfBUSI PEM RIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN Bagian Kesatu , Objek, clan Subjek Retribusi
Pasal 15
- (1) Masa Retribusi adalah jan ka waktu 1 (satu) tahun merupakan batas bagi Wajib Retribusi untuk mendapatka jasa dari Pemerintah Daerah
- (2) Saat terutang retribusi ada ah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
BAB VII - TAT A C RA PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 16
- (1) Pemungutan Retribusi tidak apat diborongkan.
- (2) Pembayaran Retrbusi yang t rhutang harus dibayar sekaligus
- (3) Retribusi dipungut denga menggunakan SKRD atau dokumen Jain yang d ipersamakan;
- (4) Hasil Pemungutan sebagaim na dimaksud pada ayat (3), disetor ke Kas Oaerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut m ngenai tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati
BAB VIII - SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 17
Dalam hal Wajib Retribusi ertentu tidak membayarkan tepat waktunya atau kurang bayar, dikenakan sanksi ad inistrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang te tang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
BABIX TATA CARA PENAGIHAN
BAB VIII - SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 18
- (1) Pelaksanaan Penagihan etribusi didahului Surat Teguran
- (2) Pelaksanaan penagihan retribusi dilakukan 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran dengan me geluarkan surat bayar atau penyetoran atau surat lainnya yang sejenis.
- (3) Dalam jangka 7 (tujuh) ha i setelah tanggal surat teguran atau peringatan atau surat lainnya yang sejenis, waji retribusi harus melunasi retribusinya yang terhutang.
- (4) Surat teguran atau sura peringatan atau surat lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikeluarka oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
BABX PENGHAPUSAN P UTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA
BAB VIII - SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 19
- (1) Hak untuk melakukan pen gihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitu g sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tinda pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan re ribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
- a. diterbitkan surat tegura ; atau
- b. ada pengakuan utang r: tribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung;
- (3) Dalam hal menerbitkan sur t teguran dan surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwar a penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat paksa tersebut.
- (4) Pengakuan hutang retribu i secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah w jib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai hutang dan bel m melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi ecara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui ari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohon n keberatan oleh Wajib Retribusi.
BAB VIII - SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 20
- (1) Piutang Retribusi yang tid k mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwar a dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keput san penghapusan Retribusi Kabupaten yang sudah kedaluwarsa sebagaimana d maksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut men enai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur de gan Peraturan Bupati.
BABXI
PEMANFAATAN
BAB VIII - SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 21
Pemanfaatan dari penerima n Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran untuk mendanai kegiatan yang ber aitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang dilakukan.
BAB XII - KEBERATAN
Pasal 22
- (1) Wajib retribusi dapat men ajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau okumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secar tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai dengan alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat mem uktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau doku en lain yang dipersamakan, diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu d pat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan iluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak me enuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak di nggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak d ipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan ti ak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan ret ibusi.
BAB XII - KEBERATAN
Pasal 23
- (1) Bupati dalam jangka wa u paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat
2. keberatan diterima harus m mberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas k beratan dapat menerima keseluruhannya, sebagian, menolak atau menambah b sarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu seba aimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu Keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
BAB XIII - PENGEMB LIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 24
- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupat .
- (2) Bupati dalam jangka waktu (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi seba aimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu seba aimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan su tu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulka dan SKRDLB diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mem unyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dima sud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu retri usi tersebut.
,.,
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jang a waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
BAB XIII - PENGEMB LIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 25
- (1) Permahanan pengembali n kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati sekurang-k rangnya menyebutkan :
- a. nama dan alamat waji retribusi;
- b. masa retribusi;
- c. besarnya kelebihan pe bayaran;
- d. alasan yang singkat da jelas.
- (2) Permahanan pengembali n kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pas ercatat.
- (3) Bukti penerima oleh pejab t Daerah atau bukti pengiriman pas tercatat merupakan bukti saat permahanan dit rima aleh Bupati.
BAB XIII - PENGEMB LIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 26
- (1) Pengembalian kelebihan !tribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retri usi.
- (2) Apabila kelebihan pemba aran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dim ksud Pasal 24 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan da bukti pemindahanbukuan juga berlaku sebagi bukti pembayaran.
PENGURANGAN, K RINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
BAB XIV - PENGURANGAN, K RINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 27
- (1) Bupati dapat memberikan p ngurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan an pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diberikan dengan ## BAB XV JAUAN TARIF RETRIBUSI
BAB XIV - PENGURANGAN, K RINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 28
- (1) Tarif Retribusi ditinjau kemb Ii paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi s bagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ## BAB XVI PEMERIKSAAN I
·Pasal29
- (1) Bupati berwenang melakuk n pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam ngka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiks wajib:
- a. memperlihatkan da /atau meminjamkan buku atau catatan, cokumen yang menjadi dasarnya d n dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
- b. memberikan kesem atan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberik n bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
- c. memberikan keteran an yang diper!ukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut engenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XVII - INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 30
- (1) lnstansi yang melaksana an pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja terten u.
- (2) Pemberian insentif seb gaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan da Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut me genai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud ada ayat (1 ), diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman kepada pera uran perundang-undangan.
BAB XVIII - PENYIDIKAN
Pasal 31
- ipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di ana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara (1) Pejabat Pegawai Negeri wewenang khusus sebaga bidang Retribusi, sebagai Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dim ksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di Jingkungan P merintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan etentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebag imana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, m ngumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tind k pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari, dan m ngumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Sadan tentang kebenara perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
- c. meminta keterangan dan ahan bukti dari orang pribadi atau Sadan sehubungan dengan tindak pidana di b dang Retribusi;
- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
- e. melakukan penggeledah n untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga hli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
- g. menyuruh berhenti dan/at u melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeri saan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau do umen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang erkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
- j. menghentikan penyidikan; an/atau
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- k. melakukan tindakan lain ya g perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai de gan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik peja at Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur da am Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
KETENTUAN PIDANA
BAB XIX - KETENTUAN PIDANA
Pasal 32
Wajib Retribusi yang tidak m laksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kur ngan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah R tribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
BAB XIX - KETENTUAN PIDANA
Pasal 33
Denda sebagaimana dimaks d dalam Pasal 32 merupakan penerimaan Negara.
BAB.XX
KETENTUAN PERALIHAN
BAB XIX - KETENTUAN PIDANA
Pasal 34
Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi yang masih terutang ## BAB XXI KETENTUAN PENUTUP
BAB XIX - KETENTUAN PIDANA
Pasal 35
Pada saat Peraturan Daerah ni berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 50 Tahun 1999 tent ng Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dicabut dan dinyatakan tidak b rlaku.
BAB XIX - KETENTUAN PIDANA
Pasal 36
Ketentuan lebih lanjut meng nai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini, diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XIX - KETENTUAN PIDANA
Pasal 37
Peraturan Bupati mengenai te nis pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Perat ran Daerah ini diundangkan
BAB XIX - KETENTUAN PIDANA
Pasal 38
.Peraturan Daerah ini mulai erlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetah inya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dal m Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir.

Penetapan: Ditetapkan di Balige pada tanggal 28 Pebruari 2012

Penandatangan: BUPATI TOBA SAMOSIR, Cap/dto PANDAPOTAN KASMIN SIMANJUNTAK 'r-"""""1-;.;.::J * OBA SAMOSIR TAHUN 2012 NOMOR .. -~ LIBE 2012

Penetapan: Diundangkan di Balige pada tanggal 29 f ~ ·

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR, LEMBARAN Cukup jelas. Pasal4 Cukup jelas. Pasal5 Cukup jelas. Pasal 6 Cukup jelas. Pasal7 Cukup jelas. Pasal8 Cukup jelas.
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR
## RETRIBUSI PE ERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN
## PERATURA NOMOR 6 TAHUN 2012 TENT ANG
## I. UMUM
Hasil penerimaan P tak dan Retribusi diakui belum memadai dan memiliki peranan yang relatif keci terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) khususnya bagi d erah kabupaten dan kota. Sebagian besar pengeluaran APBD dibiayai dana aloka i dari pusat. Dalam banyak hal, dana alokasi dari pusat tidak sepenuhnya dapat diharapkan menutup seluruh kebutuhan pengeluaran Daerah. Oleh karena itu, p mberian peluang untuk mengenakan pungutan baru yang semula diharapkan dapa meningkatkan penerimaan Daerah untuk membiayai pelaksanaan Pemerintaha Daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandiri n daerah, walaupun dalam kenyataannya tidak banyak diharapkan dapat menutupi kekurangan kebutuhan pengeluaran tersebut.
Dalam rangka menin katkan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud di atas dan me ujudkan ~esejahteraan masyarakat, maka Pemerintah Daerah menyediakan pelay nan untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum.
Dengan diberlakukann a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daer h, maka sesuai dengan undang-undang tersebut, Daerah diberi kewenangan untuk memungut retribusi kepada orang atau Sadan yang menggunakan/menikmati p layanan jasa umum tersebut.
Dalam rangka membe ikan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan pemungutan ret ibusi atas pelayanan jasa umum, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang R tribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.
## II. PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 2
Cukup jelas. Pasal3 Pasal9 Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 10
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 11
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 12
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 13
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 14
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 15
Cukup jelas ..
PENJELASAN
Pasal 16
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 17
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 18
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 19
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 20
Cukup jelas. Pasal21 Cukup jelas. Pasal22 Cukup jelas. Pasal23 Cukup jelas. Pasal24 Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 25
Cukup jelas. Pasal26 Cukup jelas. Pasal27 Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 28
Ayat (1) Cukup jelas. Dalam hal besamya tarif retribusi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah perlu disesuaikan karena biaya penyediaan layanan cukup besar dan atau besarnya tarif tidak efektif lagi untuk mengendalikan permintaan Ayat (2) layanan tersebut, Bupati dapat menyesuaikan tarif retribusi. Ayat (3) Ayat (1) Cukup jelas. Yang dimaksud dengan "instansi yang melaksanakan pemungutan" adalah instansi yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran. Ayat (2) Cukup jelas. Pemberian besarnya insentif dilakukan melalui pembahasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang membidangi masalah keuangan. Ayat (3) Cukup jelas. Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 31
Cukup jelas. Pasal32 Cukup jelas. Pasal33 Cukup jelas. Pasal34 Cukup jelas. Pasal35 Cukup jelas Pasal36 Cukup jelas Pasal37 Cukup jelas Pasal38 Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR TAHUN 2012 NOMOR 6