KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 24 Tahun 1996 tentang PEMBENTUKAN PENGADILAN NEGERI BITUNG (berlaku 19 Maret 1996)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan pesatnya perkembangan kesadaran hukum masyarakat di Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung yang selama ini termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado, dan untuk lebih mewujudkan pemerataan kesempatan memperoleh keadilan dan perlindungan hukum, dipandang perlu membentuk Pengadilan Negeri Bitung yang daerah hukumnya meliputi wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Bitung;
Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2951);
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3327);
Menetapkan
:
4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3327);
MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN
PENGADILAN
PRESIDEN TENTANG NEGERI BITUNG.
Pasal 1
Membentuk Pengadilan Negeri Bitung, berkedudukan di Bitung.
Pasal 2
Daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung meliputi wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung, Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara.
Pasal 3
Dengan terbentuknya Pengadilan Negeri Bitung maka wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung dikeluarkan dari daerah hukum Pengadilan Negari Manado.
Pasal 4
Pengadilan Negeri Bitung termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tinggi Manado.
PEMBENTUKAN
Pasal 5
- (1) Perkara pidana dan perkara perdata yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Negeri Bitung pada saat ditetapkan Keputusan Presiden ini telah diperiksa tetapi belum diputus oleh Pengadilan Negeri Manado, tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Manado.
- (2) Perkara pidana dan perkara perdata yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Negeri Bitung pada saat ditetapkan Keputusan Presiden ini telah diajukan tetapi belum diperiksa oleh Pengadilan Negeri Manado, dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Bitung.
Pasal 6
Pembiayaan yang diperlukan dalam rangka pembentukan dan pembinaan Pengadilan negeri Bitung, dibebankan pada anggaran Departemen Kehakiman.
Pasal 7
- (1) Penetapan kelas Pengadilan Negeri Bitung, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Pengadilan Negeri Bitung ditetapkan oleh Menteri Kehakiman setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.
- (2) Tugas dan tanggung jawab serta tata kerja kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung ditetapkan oleh Mahkamah Agung setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.
Pasal 8
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Maret 1996 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Verifikasi: ttd. SOEHARTO