PERATURAN WALIKOTA MA Nomor 33/E Tahun 2010 tentang PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH (berlaku 28 Oktober 2010)
Pembukaan
Menimbang
- a. bahwa dalam rangka terselenggaranya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) , khususnya dalam menggali dan mengelola seluruh potensi Pajak dan Retribusi, perlu memberikan insentif sebagai tambahan penghasilan bagi instansi pelaksana pemungut Pajak dan Retribusi yang mencapai kinerja tertentu;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu adanya petunjuk pelaksanaan pemberian insentif;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi JawaTimur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
Mengingat :
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
Menetapkan
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
13. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundangundangan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
15. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 57);
16. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 62);
MEMUTUSKAN :
- PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Malang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Malang.
6. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Inspektorat, Badan, Satuan Polisi Pamong Praja, Kantor, Kecamatan dan Kelurahan.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa ## BAB II
PENERIMA INSENTIF
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Kegiatan pemungutan Pajak dan Retribusi diberikan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
- (1) Insentif pemungutan Pajak dan Retribusi secara proporsional diberikan kepada :
- a. Walikota dan Wakil Walikota selaku penanggungjawab pengelolaan keuangan daerah;
- b. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
- c. Pejabat dan pegawai Dinas Pendapatan selaku aparat pelaksana pemungut Pajak;
- d. Pejabat dan pegawai SKPD yang melaksanakan Pemungutan Retribusi.
- (2) Pihak lain yang membantu pelaksanaan pemungutan Pajak dan Retribusi diberikan Insentif.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
- (1) SKPD pelaksana pemungut Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dan huruf d, dapat diberi Insentif apabila mencapai kinerja tertentu.
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk meningkatkan :
- a. kinerja SKPD;
- b. semangat kerja bagi Pejabat atau Pegawai SKPD;
- c. pendapatan Daerah; dan
- d. pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
- (4) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, Insentif untuk triwulan tersebut diberikan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.
- (5) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan Insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5
Pencapaian kinerja tertentu sebagaimaan dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), merupakan target penerimaan Pajak dan Retribusi yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
PEMANFAATAN DAN BESARAN INSENTIF
BAB III - PEMANFAATAN DAN BESARAN INSENTIF
Pasal 6
Insentif diberikan kepada penerima Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3,
BAB III - PEMANFAATAN DAN BESARAN INSENTIF
Pasal 7
- (1) Besaran Insentif ditetapkan sebesar 5 % (lima persen).
- (2) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dari realisasi penerimaan tiap jenis Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
BAB III - PEMANFAATAN DAN BESARAN INSENTIF
Pasal 8
- (1) Besarnya Insentif yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), ditetapkan paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.
- (2) Besarnya Insentif yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), ditetapkan paling tinggi sebesar 10 % (sepuluh persen) dari besarnya Insentif yang ditetapkan
BAB III - PEMANFAATAN DAN BESARAN INSENTIF
Pasal 9
- (1) Penerima Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan besarnya Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Besarnya Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), diberikan setelah dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama.
BAB III - PEMANFAATAN DAN BESARAN INSENTIF
Pasal 10
- (1) Kepala SKPD pemungut Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dan huruf d, menetapkan penerima dan besaran Insentif di lingkungan SKPD masing-masing dengan Keputusan Kepala SKPD.
- (2) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan ## BAB IV
PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
BAB III - PEMANFAATAN DAN BESARAN INSENTIF
Pasal 11
- (1) Kepala SKPD pelaksana pemungut Pajak dan Retribusi menyusun penganggaran Insentif pemungutan Pajak dan/atau Retribusi
BAB III - PEMANFAATAN DAN BESARAN INSENTIF
Pasal 12
Dalam hal target penerimaan Pajak dan Retribusi pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampui, pemberian Insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian Insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB III - PEMANFAATAN DAN BESARAN INSENTIF
Pasal 13
Pertanggungjawaban pemberian Insentif dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB V - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 14
Pemberian Insentif untuk tahun angaran 2010 dapat diberikan mulai bulan Januari 2010 sesuai dengan APBD tahun anggaran 2010 dan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar semua orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dalam Berita Daerah Kota Malang.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Malang pada tanggal 28 Oktober 2010

Penandatangan: WALIKOTA MALANG, ttd. Drs. PENI SUPARTO, M.AP

Penetapan: Diundangkan di Malang pada tanggal 28 Oktober 2010

Penandatangan: ## SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

Verifikasi: ttd. ## DR. Drs. H. SHOFWAN, SH, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19580415 198403 1 012 BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2010 NOMOR 33 SERI E

Penandatangan: Salinan sesuai aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, ttd. DWI RAHAYU, SH, M.Hum. Pembina NIP. 19710407 199603 2 003