Azzindani/ID_REG_KG_2510 huggingface dataset:
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 70 Tahun 2008 tentang PEMBUBARAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT INDUSTRI SODA INDONESIA (berlaku 4 November 2008)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2008 TENTANG
PEMBUBARAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT INDUSTRI SODA INDONESIA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
- a. bahwa berdasarkan hasil penelitian dan kajian atas kinerja Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Soda Indonesia, kelangsungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Soda Indonesia tidak dapat dipertahankan lagi sehingga perlu untuk membubarkan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Soda Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Soda Indonesia Nomor Ris-19/D2.MBU/2007 tanggal 9 Oktober 2007 telah ditetapkan pembubaran dan status Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Soda Indonesia sebagai perusahaan dalam likuidasi, yang berlaku efektif terhitung sejak ditetapkannya pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Soda Indonesia dengan Peraturan Pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Soda Indonesia;
- 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4556);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBUBARAN PERUSAHAAN (PERSERO) PT INDUSTRI SODA INDONESIA.
Pasal 1
Terhitung sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini, Perusahaan Negara Soda yang didirikan
Pasal 2
Pelaksanaan likuidasi dalam rangka pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Soda Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan oleh Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan peraturan perundang-undangan lainnya.
Pasal 3
Semua kekayaan sisa hasil likuidasi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Soda Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, disetorkan ke Kas Negara.
Pasal 4
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 November 2008

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 November 2008

Penandatangan: MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ANDI MATTALATTA
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 88 Tahun 2008 tentang PENJUALAN SAHAM MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA PT KERTAS BLABAK (berlaku 31 Desember 2008)
Pembukaan
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik
6. Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4555);
MEMUTUSKAN:
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENJUALAN SAHAM MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA PT KERTAS BLABAK.
Menimbang :
Menetapkan:
Pasal 1
- (1) Negara Republik Indonesia melakukan penjualan seluruh saham yang dimiliki pada PT Kertas Blabak melalui penjualan saham secara langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang perseroan terbatas.
- (2) Penjualan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
Pasal 2
- (1) Penjualan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dilakukan atas keseluruhan sisa saham milik negara Republik Indonesia pada PT Kertas Blabak, yaitu sebanyak 531 (lima ratus tiga puluh satu) lembar saham atau sebesar 0,84% (nol koma delapan puluh empat persen).
- (2) Harga saham yang akan dijual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara.
- (3) Setelah pelaksanaan penjualan saham, Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara memberitahukan secara tertulis banyaknya saham dan besarnya nilai saham yang dijual tersebut kepada Menteri Keuangan.
Pasal 3
- (1) Hasil penjualan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) disetorkan langsung ke Kas Negara.
- (2) Hasil penjualan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil bersih setelah dikurangi dengan biaya pelaksanaan penjualan tersebut.
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan
Pasal 4
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2008

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2008

Penandatangan: MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ANDI MATTALATTA
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 69 Tahun 2008 tentang PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG PENGGABUNGAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT INDUSTRI SODA INDONESIA KE DALAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT GARAM (berlaku 4 November 2008)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan penggabungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Soda Indonesia ke dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT Garam sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2000 tentang Penggabungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Garam tidak dapat dilaksanakan, maka perlu mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2000 tentang Penggabungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Soda Indonesia ke dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT Garam;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2000 tentang Penggabungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Soda Indonesia ke dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT Garam;
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG PENGGABUNGAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT INDUSTRI SODA KE DALAM PERUSAHAAN (PERSERO) PT GARAM.
Pasal 1
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2000 tentang Penggabungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Soda Indonesia ke dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 6) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 2
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 November 2008

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 November 2008

Penandatangan: MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ANDI MATTALATTA
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 64 Tahun 2007 tentang PENYESUAIAN PENSIUN EKS PEGAWAI NEGERI SIPlL DEPARTEMEN PERHUBUNGAN PADA PT KERETA API INDONESIA (PERSERO) (berlaku 29 November 2007)
PENJELASAN
Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan : 1. Pegawai adalah eks Pegawai Negeri Sipil Departemen Perhubungan yang bekerja di Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA) dan telah diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya diangkat menjadi pegawai Perusahaan Umum (Perum) Kereta Api yang kini telah berubah bentuk menjadi PT Kereta Api Indonesia (Persero); 2. Iuran pensiun adalah iuran program pensiun yang merupakan kewajiban pegawai selama masih aktif bekerja dan atau kewajiban PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk penyelenggaraan program pensiun sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PT Kereta Api Indonesia (Persero); 3. Penghasilan adalah penghasilan sebulan yang terdiri
PENJELASAN
Pasal 214
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian amanat yang harus dilakukan oleh Pemerintah adalah memenuhi kewajiban masa lalu mengenai pensiun Pegawai PT Kereta Api Indonesia (Persero) Eks Pegawai Negeri Sipil Departemen Perhubungan ( Past Service Liability ); - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyesuaian Pensiun Eks Pegawai Negeri Sipil Departemen Perhubungan Pada PT Kereta Api Indonesia (Persero); 3. : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722); M E M U T U S K A N . . . Menetapkan : ## M E M U T U S K A N PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENYESUAIAN PENSIUN EKS PEGAWAI NEGERI SIPIL DEPARTEMEN PERHUBUNGAN PADA PT KERETA API INDONESIA (PERSERO). ## BAB I ## KETENTUAN UMUM
PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 17 Tahun 2015 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT NOMOR 11 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN TUNJANGAN GURU TIDAK TETAP PADA JALUR PENDIDIKAN FORMAL DALAM KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT (berlaku 6 Juli 2015)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
: a.
bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pemberian Tunjangan Guru Tidak Tetap (GTT) yang bertugas pada Jalur Pendidikan Formal, perlu merubah Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian Tunjangan Guru Tidak Tetap Pada Jalur Pendidikan Formal Dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Kuala Tungkal pada tanggal 6 Juli 2015

Penandatangan: Plt. SEKRETARIS DAERAH KAB. TANJUNG JABUNG BARAT , ttd FIRDAUS KHATAB WAHIDIN, S.Pd, MM NIP.19580808 198403 1 010 BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2015 NOMOR 17 ## PASAL I

Penandatangan: Ketentuan Pasal 6 Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian Tunjangan Guru Tidak Tetap Pada Jalur Pendidikan Formal Dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2014 Nomor 11) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut : Pasal 6

Penandatangan: - (1) Pembayaran Tunjangan Guru Tidak Tetap yang bertugas pada jalur pendidikan formal dibayarkan melalui Kepala Sekolah tempat guru yang bersangkutan bertugas. - (3) Bagi Guru Tidak Tetap yang bertugas di lebih dari 1 (satu) sekolah Negeri, maka Tunjangan akan dibayarkan maksimal 40 jam/minggu.

Penandatangan: - (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Mekanisme Pembayaran, besaran tunjangan dan satuan jam pelajaran ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. - (4) Apabila terjadi selisih bayar (kurang bayar atau lebih), maka akan diperhitungkan untuk dibayarkan pada bulan, triwulan, atau semester berikutnya pada tahun anggaran yang sama. ## PASAL II

Penandatangan: Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Penetapan: Ditetapkan di Kuala Tungkal pada tanggal 6 Juli 2015 BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT, ttd USMAN ERMULAN Telah diteliti oleh; Kab. Tanjung Jabung Barat,

Penandatangan: Kepala Dinas Pendidikan
Unknown Unknown Nomor 12 Tahun 1999 tentang ANGGARAN 2013 WALIKOTA MAKASSAR t,,J, ... � -� --N·- ll T2&lt;·14 ,.,... � - II ·. dju..., ····i.111, ,...\_, 1,.\_,. 1 ""'-4; � ,\_,., 1...,,IIWml o-.. ""'Kepoto, 'iao,,, ... 11;11 l'.-,.1"""' l).lffllh -· ... � -pktJl*,la ,,.,\_ r.n ... ,im a,.. 1,.:\_ 4oo Bnooto 0...· � J ... bcl JP -- ... Irlah - b i.i,,,... II· I pr "'IIIWOll 0..., ., l!d"",1· !btnll !Al'IHI) -.,1,.,..k·i,,;:;:.:: ::. "' r-.,.bn l'""""I""darJ Jr " K..,. " ,..,.. d,).,,..., ko dlbrn KeliijMari ..., · D I Ana,a111 y .. l&lt;IM d1tq,e1:11, hc:owww-. p..., [JPRII i-,t...1,"'""l I '',pe{.. ,a 'OL}; - IJ ... l 'lllbn&amp; :&gt;.""10!' JI � 959 lfftlni !'crib:: \I T tnpal II d1 Sulll'/4" , 11 cmblra NC'pn kqd,hl,:. � 1 Jrrlorn&lt;· ?4 r � I emt.ran "k;r.,o lkp,..-',til. · · ..-:: · """' s: - ' -, ... � :,tttur· onpa .. 1-, em: die.\_, port .. .Jt,.upk.an "=" ... D:lttah i.enwia u.nt, K,)la ·.b1..1'1S31'T � � - 2u..a-tJl!dtnJ NomlJI' 12 Ttt.m l'r,'5 1mt11 hJ,,t. .,. -. a.a. , � 111,..\_ Repubhlr. llldDDesia ,..., � , � � &gt;l. Tm l.mihnt, ,cpn, Rq,ub!,l lndoi ni1 Nomo ,1 ... dnmb dCDpn Urwlang·unclan; N!orDor \J 11h!.n 1-m \(ftlbn llepulilik lndonesla 1 � 1111 "J.I NGffi&lt;'I\' I&gt; l·mhlla Lcm'-nl Ne '-FuNll ladonn!a Nornor · · ·· ' Nern - 1 ... 1 ndan&amp; Nonxx :I Tah11r � 7 !('llllllf I'm*"-' hl r\_. .s. s.ri,(Larllm"..r ,cpra llq,uL&gt;hl � - · ... Tmibmhml 1..c,,i'-� RtfUl'lil in,m.saa ...,\_ JU! - � Sc&gt;rQor 28 Tahun 1999 t&lt;"llllllf rni· � � · 4Bcbu dari K,\_., Kobzsi d,ii '&lt;T"''\_. · � :-� ' hi u,i, Tllhlm I � ..,.,,mor 1 ' T.-nbaNII - "''' 5 Republik Indonesia Nomor 4286 ): (Lemharun - Lembaran Rerublik 1o Perunang2004 Indonesin Tohun Namor Nomor Tahun undangan (Lembaran Tahun Negan Repubhik - Undong-Undang 2004 1 Nomor Tahun onor Keuangan enteng Neghru Tambahan Ncenrd - 25 Nonor 104 , Tambahan Noior Tahun - 10, Undnng-Undang Nomor 82 {Lembarun Republik Republik Tahun dengan Undang Pengganti 8 1 Peruhahan Undeng-undang 32 Menjadi 1 Nomor 4548): Tohun Tahun Nornor Nomor ahun Undang omon Nomor Undung-! undang lenlz Lembamn - Pemerintah Pusal dan Republik Indonesia Tahun 2004 Nomnor Dnerah tentong - 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Dacrah Dacrah (Lembaran Republik Indonesin Tambnhan [ embaran Republik Inconesin Nomor Negara Negara 3988), - dan (berlaku Unknown)
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran | |
|----|-------------------------------------|---------------------|
| | | Rincinn Tembinvai, |
| | Lamrran V | Lan [ungs 42 |
| | Lurirun VT Lumpirun VIZ Lampiran IX | |
| 10 | | |
| | Lumpiran XI | Luinnya |
| 12 | Lampiran XII | Anecuran Sebelumnva |
| | Lampiran XIIL | |

Walikota menetapkan Perutuan

## Pasal 7

Peraturan Dacrah ini mului berlaku Pada

Dacrah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Deerah

Ditetapkan di Makassnr

pada

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR



IL JAYA 'AGAR

Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2012
Unknown Unknown Nomor 12 Tahun 2013 tentang penyelcnggaraan musyawarah perencanaan pembangunan Desa/Kelurahan dan Kecamatan di Kabupaten Situbondo sebagai pedoman clan jaminan keterliba.tan bagi seluruh pemangku kepentingan untulc melaksanakan proses perencanaan pembangunan daerah; - b. bahwa guna maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu (berlaku Unknown)
Pembukaan
bahwa untuk mewujudkan pembangunan daerah agar berjalan secara efektif, efisien, tepat sasaran dan terintegrasi, perlu adanya pengaturan mengenai penyelcnggaraan musyawarah perencanaan pembangunan Desa/Kelurahan dan Kecamatan di Kabupaten Situbondo sebagai pedoman clan jaminan keterliba.tan bagi seluruh pemangku kepentingan untulc melaksanakan proses perencanaan pembangunan daerah;
- b. bahwa guna maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu menetapkan
Pasal 2
Peraturan ini mulai berlaku pa.da tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempat.annya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Penetapan: Ditetapkan di Situbondo pada tanggal 2 8 D E C 2012

Penandatangan: BUPATI 81TUBOIIDO, ~-~ ~ DADA1'G WIGIARTO

Penetapan: Diundangkan di Situbondo pada . Pit.
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 30 Tahun 1953 tentang PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 4 TAHUN 1953, TENTANG PENGENAAN TAMBAHAN OPSENTEN ATAS BENSIN DAN SEBAGAINYA" (LEMBARAN-NEGARA NOMOR 11 TAHUN 1953), SEBAGAI UNDANG-UNDANG (berlaku 1 Januari 1953)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa Pemerintah berdasarkan Pasal 96 ayat 1 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia telah menetapkan Undangundang Darurat No. 4 tahun 1953 tentang pengenaan tambahan opsenten atas bensin dan sebagainya (Lembaran Negara No. 11 tahun 1953);
- b. bahwa peraturan-peraturan jang termaktub dalam Undang-undang Darurat tersebut perlu ditetapkan sebagai Undang-undang;
Mengingat : Pasal 97, 89 dan 117 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
Menetapkan
:
Dengan persetujuan dewan Perwakilan Rakyat.
MEMUTUSKAN:
UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN "UNDANGUNDANG DARURAT NOMOR 4 TAHUN 1953 TENTANG PENGENAAN TAMBAHAN OPSENTEN ATAS BENSIN DAN SEBAGAINYA.
Pasal I.
Peraturan-peraturan jang termaktub dalam Undang-undang Darurat Nomor 4 tahun 1953 tentang pengenaan tambahan opsenten atas bensin dan sebagainya (Lembaran Negara Nomor 11 tahun 1953) ditetapkan sebagai Undang-undang jang berbunyi sebagai berikut :
Pasal 1
Angka "1952" tersebut dalam Pasal 1 Undang-undang No. 29 tahun 1953 (Lembaran Negara No.79 tahun 1953) diubah menjadi "1953".
Pasal II.
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1953.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Disahkan di DDjakarta pada tanggal 18 Desember 1953 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd SUKARNO

Penandatangan: MENTERI KEUANGAN, ttd ONG ENG DIE

Penandatangan: Diundangkan pada tanggal 28 Desember 1953 MENTERI KEHAKIMAN, ttd JODY GONDOKUSUMO LEMBARAN NEGARA NOMOR 80 TAHUN 1953 ## MEMORI
PENJELASAN
Pembukaan
MENGENAI RANCANGAN UNDANG UNDANG TENTANG
## PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 4 TAHUN 1953, TENTANG PENGENAAN TAMBAHAN OPSENTEN ATAS BENSIN DAN SEBAGAINYA" (LEMBARAN-NEGARA NOMOR 11 TAHUN 1953), SEBAGAI UNDANG-UNDANG .
Sekitar soal jang berhubungan dengan cukai bensin dan cukai minjak semacam itu lainnya, jang tertera dalam
PENJELASAN
Pasal 1
ayat 2 huruf b dari ordonansi 27 Desember 1886 (Staatsblad 1886), yaitu aturan dari pengenaan dan penglaksanaan cukai minjak-minjak tanah, maka sebab-sebab jang mengakibatkan diadakan aturan-aturan sementara dari pengenaan 300% opsenten
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor TENTANG Tahun 1969 tentang PERHITUNGAN ANGGARAN PERALIHAN TRIWULAN I TAHUN 1969 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
:
bahwa Perhitungan Anggaran Peralihan Triwulan I Tahun 1969 perlu ditetapkan dengan Undang-undang;
Mengingat
- 1. Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Perbendaharaan Indonesia (ICW) sebagaimana beberapa kali diubah dan ditambah;
3. Pasal 3 Undang-undang Nomor 15 Tahun 1968.
Memperhatikan :
Surat Badan Pemeriksa Keuangan No. K. 360/I.U./I/3/72 beserta lampirannya berupa Nota Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Perhitungan Anggaran Negara Tahun 1968 dan Peralihan Triwulan I Tahun 1969 Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
MEMUTUSKAN :
UNDANG-UNDANG TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN PERALIHAN TRIWULAN I TAHUN 1969.
Pasal 1
- (1). Penerimaan Negara dalam Peralihan Triwulan I Tahun 1969 adalah sebesar Rp. 58.708.557.988,89 (lima puluh delapan milyar tujuh ratus delapan juta lima ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh delapan delapan puluh sembilan perseratus rupiah);
- (2). Pengeluaran Negara dalam Peralihan Triwulan I Tahun 1969 adalah sebesar Rp. 61.138.043.188,62 (enam puluh satu milyar seratus tiga puluh delapan juta empat puluh tiga ribu seratus delapan puluh delapan enam puluh dua perseratus rupiah);
- (3). Sisa kurang Perhitungan Anggaran Peralihan Triwulan I Tahun 1969 adalah sebesar Rp. 2.429.485.199,73 (dua milyar empat ratus dua puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh lima ribu seratus sembilan puluh sembilan tujuh puluh tiga perseratus rupiah).
Pasal 2
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Disahkan di Jakarta pada tanggal 13 Desember 1972 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, SOEHARTO JENDERAL TNI pada tanggal 13 Desember 1972.

Penandatangan: SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Penandatangan: SUDHARMONO, S.H. MAYOR JENDERAL TNI.
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 1972
TENTANG
## PERHITUNGAN ANGGARAN PERALIHAN TRIWULAN I TAHUN 1969
## UMUM.
Perhitungan Anggaran Peralihan Triwulan I Tahun 1969 diajukan untuk memenuhi kewajiban mengadakan perhitungan dan pertanggungan jawab tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Peralihan Triwulan I tahun 1969 yang harus disampaikan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam pada itu perlu ditegaskan bahwa adanya Perhitungan Anggaran untuk sesuatu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tidak mengurangi kewajiban untuk mengadakan perhitungan dan tanggung-jawab keuangan negara sesuai dengan ketentuan Undang-undang Perbendaharaan yang berlaku (I.C.W.).
Jelas kiranya bahwa Undang-undang Perhitungan Anggaran adalah suatu pernyataan dari suatu fakta mengenai pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 2
Cukup jelas. LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA Kutipan: TAHUN 1972 YANG TELAH DICETAK ULANG
PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN ANGGARAN 2017 Nomor N/A Tahun 2016 tentang GARA PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA NOMOR : 23 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN ANGGARAN 2017 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
BUPATI KOLAKA UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA
NOMOR : 23 TAHUN 2016
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN ANGGARAN 2017
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KOLAKA UTARA,
bahwa memenuhi ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor : 12 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun Anggaran 2017, perlu menetapkan
Pasal 7
bahwa memenuhi ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor : 12 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun Anggaran 2017, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun Anggaran 2017.
Unknown Unknown Nomor J2 Tahun 2006 tentang No Description (berlaku Unknown)
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran XII Lampiran XIII

V.11hlot1 � Pmn- \\al!UII ...,... Pfflj I m ... p � din � DrMnih ,et.pi ,,,.. ... pct,,lAPBD ·-· p...,.., Dlfflob""' ... bcdal.up.111qp1 I,-; t �

## ...

�� .,...,. .. ...,...\_.,... : a ,.,\_ .. .-.., 1111 ... paw; t .·a dallm Louobo.WI 0... D,w4tJz � ! .. · pmda � ,. [) ta �

·.U.I � A 'IAh..\_'-""'a.

J

Diundangkan di Kota Makassar

�

lw



Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2013

.

| '<0 "1:'UlA | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| ' T4>ll,IN lOU i4Jc,, :ton | D.l..l"l"d )ll'f•A1 •,o'ln.,,ro.,. � ,o,.r,oo1 � ar1, � 'llnB """··-- � , � -... � ... 1 � ..., � -" q,a | u � • '''"' ",.,,t DPIIJJ ._,.,, |
| l TAHLNlv! n1,.,.,., ,l>"'J | ,.. � ,,.,.. oc.i,;o, lk.clo,o | |
| J TAHUN acu 01 o.G<,.r';TIJil"!l | ... J,1,...,.0 APIIOT- 1011 | ·-- |
| � IAHUN ron '.7.1 S.Cl'TU"'BE � ZOU | "°'°""5A'< TA>.PA AO<Ot< | =· , r,;0,..1..,. |
| }TAHUN 10ll ll NOl'(MBU lOU | l't:'<H llPAll AP10 Pl � UU...>'1 | <llJ,Vl(;AN |
| <> Tl<HIJN 10lJ 1l Dt:SEM&E � lO!J | PU,H ..Vllo\N,l'<1AP,.,,._>,(, D )A&, •IM | � >lAW Ol'RO |
| 71AHIJNlOIJ B D[ S(MB[ � 101) | PlMilt ..llJUN $T � u,mm Olt..,... � | O<ITA!.A |
| • TAf\11>1101) 190[SEMM � 1Qll | AP&Ol'OKOI< To.Hl,IOIA>oG(;A � ZOH | . ,. � ,.· � |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor XXIII/MPRS/1966 Tahun 1966 tentang KEANGGOTAAN REPUBLIK INDONESIA DALAM BANK PEMBANGUNAN ASIA (ASIAN DEVOLEPMENT BANK) (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan hubungan ekonomi internasional dan sesuai dengan pasal 56, 61, dan 64 dan 65
Pasal 1
Menyetujui keanggotaan Republik Indonesia dalam Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank).
Pasal 2
Pelaksanaan daripada penyetujuan tersebut pada pasal 1 diatur sesuai dengan Ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar (Agreement Establishing The Asian Development Bank) Asian Development Bank.
Pasal 3
Segala sesuatu yang belum diatur dalam Undang-undang ini akan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Perundangan Republik Indonesia.
Pasal 4
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 Nopember 1966. SEKRETARIS NEGARA, MOHD. ICHSAN. LEMBARAN NEGARA EPUBLIK INDONESIA TAHUN 1966 NOMOR 35

Penetapan: Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Disahkan di Jakarta pada tanggal 8 Nopember 1966. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd SUKARNO.
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor TAHUN Tahun 1971 tentang PERUBAHAN TERHADAP UNDANG-UNDANG NO. 9 TAHUN 1953 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN YANG BERSIFAT PENSIUN KEPADA BEKAS KETUA DAN BEKAS ANGGOTA DEWAN PER (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
- bahwa untuk memberi penghargaan atas jasa-jasa dan pengabdian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan sambil menunggu peninjauan masalah pensiun bagi Lembaga Negara secara keseluruhan, dianggap perlu mengadakan perubahan dalam angka-angka persentasi jumlah pensiun yang ditentukan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 9 Tahun 1953 tersebut diatas, sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan pembangunan;
:
1. Pasal 5 ayat (1) Pasal 21 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;
2. Undang-undang No. 9 Tahun 1953 jo. Undang-undang No. 5 Tahun 1955;
3. Undang-undang No.10 Tahun l966;
Dengan persetujuan Dewan Pewakilan Rakyat Gotong Royong;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
- Undang-undang tentang perubahan terhadap Undang-undang No. 9 tahun 1953 tentang pemberian tunjangan yang bersifat pensiun kepada bekas Ketua dan bekas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
Pasal 1
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Pasal 2
- (1). Pensiun termaksud dalam Pasal 1 diatas ini diberikan atas dasar lamanya masa jabatan.
Jumlah pensiun ini ialah untuk tiap-tiap satu bulan masa jabatan 3/4% (tiga perempat perseratus) dari dasar pensiun, dengan ketentuan, bahwa sedikit-dikitnya diberikan 41/2% (empat setengah perseratus) dan sebanyak-banyaknya 60% (enam puluh perseratus) dari dasar pensiun.
Dasar pensiun ialah jumlah yang sama dengan gaji tertinggi atau gaji kehormatan tertinggi sebulan yang pernah ditetapkan semasa ia menjabat Ketua/ Wakil Ketua atau Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
Pasal II
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Disahkan di Jakarta pada tanggal 18 September 1971 Presiden Republik Indonesia SOEHARTO Jenderal TNI

Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 24 September 1971 Sekretaris Negara Republik Indonesia ALAMSJAH Letnan Jenderal TNI
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
## NOMOR 10 TAHUN 1971
## TENTANG
PERUBAHAN TERHADAP UNDANG-UNDANG NO. 9 TAHUN 1953 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN YANG BERSIFAT PENSIUN KEPADA BEKAS KETUA DAN BEKAS ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
## I. PENJELASAN UMUM.
Undang-undang No. 10 Tahun 1966 menegaskan dalam
PENJELASAN
Pasal 22
, antara lain bahwa kedudukan keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong diatur oleh Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong bersama dengan Pemerintah. Dalam hubungan ini, maka salah satu masalah yang perlu diselesaikan dalam waktu yang singkat dan yang telah lama dirasakan kebutuhannya adalah perbaikan yang menyangkut jumlah pensiun bagi bekas Ketua/Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, terutama mengenai kenaikan angka persentasi untuk penentuan pensiun. Perbaikan
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 5 Tahun 1953 tentang KENAIKAN TARIP PENGENAAN PAJAK PERSEROAN UNTUK TAHUN DINAS 1952 (LEMBARAN-NEGARA NOMOR 2 TAHUN 1952) SEBAGAI UNDANG-UNDANG (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 96 ayat 1 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia Pemerintah telah menetapkan "Undang-undang Darurat Nomor 2 tahun 1952 tentang kenaikan tarip pengenaan pajak perseroan untuk tahun dinas 1952" (Lembaran Negara Nomor 2 tahun 1952);
- b. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui isi Undang-undang Darurat itu;
- Mengingat Pasal 97 jo Pasal 89 dan Pasal 117 Undang-undang Dasar Sementara
- Republik Indonesia;
Dengan persetujuan:
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
MEMUTUSKAN:
UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN "UNDANGUNDANG DARURAT NOMOR 2 TAHUN 1952 TENTANG KENAIKAN TARIP PENGENAAN PAJAK PERSEROAN UNTUK TAHUN DINAS 1952" (LEMBARAN NEGARA NOMOR 2 TAHUN 1952) SEBAGAI UNDANG-UNDANG.
Pasal 1
Peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undang-undang Darurat Nomor 2 tahun 1952 tentang kenaikan tarip pengenaan pajak perseroan untuk tahun dinas 1952 (Lembaran Negara Nomor 2 tahun 1952) ditetapkan sebagai Undang-undang yang berbunyi sebagai berikut:
Pasal tunggal
Pasal 11
- (2) Untuk menyelenggarakan ayat 1 pasal ini, maka keuntungan yang dikenakan pajak dibulatkan ke bawah hingga jumlah penuh sebesar Rp. 100,-
Untuk bagian keuntungan yang
Persenan pengenaan
dikenakan pajak, yang letaknya
(heffingspercentage)
dibawah
Rp. 500.000,-
40
mulai dengan " 500.000,-sampai dibawah Rp. 1.000.000,- 421/2
mulai dengan " 1.000.000,-sampai dibawah " 1.500.000,-
45
mulai dengan " 1.500.000,-sampai dibawah "
2.000.000,-
471/2
mulai dengan "
2.000.000,-sampai dibawah "
2.500.000,-
50
mulai dengan" 2.500.000,-ke atas
521/2
Pasal II.
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Disahkan di Jakarta, pada tanggal 14 Pebruari 1953

Penandatangan: Presiden Republik Indonesia SOEKARNO..

Penandatangan: Menteri Keuangan, SUMITRO DJOJOHADIKUSUMO Diundangkan, pada tanggal 21 Pebruari 1953.

Penandatangan: Menteri Kehakiman, LOEKMAN WIRIADINATA
PENJELASAN
Pembukaan
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1953, TENTANG
KENAIKAN TARIP PENGENAAN PAJAK PERSEROAN UNTUK TAHUN DINAS 1952 (LEMBARAN-NEGARA NR 2 TAHUN 1952) SEBAGAI UNDANG-UNDANG.
Penjelasan atas Undang-undang ini sesuai bunyinya dengan apa yang dimuat dalam Tambahan Lembaran-Negara Nr 184 tahun 1952.
Termasuk Lembaran-Negara Nr 20 tahun 1953.
Diketahui:
Menteri Kehakiman,
DJODY GONDOKUSUMO
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 630
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor TENTANG Tahun 1966 tentang PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NO. 9 TAHUN 1966, TENTANG KEANGGOTAAN KEMBALI REPUBLIK INDONESIA DALAM INTERNATIONAL MONETARY FUND DAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1966 NO. 36). (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa berhubung dengan perubahan tekhnis-administratif dari International Monetary Fund dan International Bank for Reconstruction and Development, perlu mengubah pasal 2 Undang-undang No. 9 tahun 1966 (Lembaran-Negara tahun 1966 No. 36);
b. bahwa perubahan tersebut a perlu disetujui dengan Undang- undang;
Mengingat
: 1. Pasal 5 ayat 1 Undang-undang Dasar;
2. Undang-undang No. 9 tahun 1966;
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong;
Memutuskan :
Menetapkan : Undang-undang tentang perubahan Undang-undang No. 9 tahun 1966 tentang keanggotaan kembali Republik Indonesia dalam International Monetary Fund dan International Bank for Reconstruction and Development (Lembaran-Negara tahun 1966 No. 36).
.
Pasal 1
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Pasal 2
"Pelaksanaan daripada penyetujuan tersebut pada pasal 1 diatur sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan Articles of Agreement dari International Monetary Fund dan dari International Bank for Reconstruction and Development dan ketentuan-ketentuan dari Resolution International Monetary Fund No. 21 -12 dan Resolution International Bank for Reconstruction and Development No. 223, kedua-duanya yang mengatur "membership of Indonesia".
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 Januari 1967. Sekretaris Negara, MOHD. ICHSAN.

Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Disahkan di Jakarta pada tanggal 10 Januari 1967, Presiden Republik Indonesia, ttd SUKARNO.

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## UNDANG-UNDANG No. 2 TAHUN 1967 TENTANG
## PERUBAHAN UNDANG-UNDANG No. 9 TAHUN 1966 TENTANG KEANGGOTAAN KEMBALI REPUBLIK INDONESIA DALAM INTERNATIONAL MONETARY FUND DAN INTERNATIONAL BANK
## FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT
(LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1966 No. 36).
## I. UMUM.
Berhubung dengan pemberitahuan dengan kawat dari Mr. Schweitzer Managing Director International Monetary Fund Washington D.C. tertanggal 16 Nopember 1966 tentang perubahan nomor dari pada ketentuan-ketentuan dari Resolution International Monetary Fund No. 9 menjadi No. 21 - 12 dan Resolution International Bank for Reconstruction and Development No. 7 menjadi No. 223, kedua-duanya yang mengatur tentang "membership of Indonesia", maka perlu adanya perubahan
PENJELASAN
Pasal 2
dari pada Undang-undang No. 9 tahun 1966 tentang keanggotaan kembali Republik Indonesia dalam International Monetary Fund dan International Bank for Reconstruction and Development. Perubahan tersebut di
PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 17 Tahun 2014 tentang PERATURAN BUPATI SERUYAN NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SERUYAN NOMOR 29 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2014 (berlaku 1 Juli 2014)
Pembukaan
Menimbang :
BUPATI SERUYAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN BUPATI SERUYAN NOMOR 17 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SERUYAN NOMOR 29 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2014
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SERUYAN,
a.
- bahwa Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (PRKPD) Kabupaten Seruyan Tahun 2014, disusun berdasarkan hasil Evaluasi pelaksanaan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2014 dalam tahun berjalan, dimana menunjukan adanya ketidaksesuaian keadaan asumsi kerangka ekonomi daerah, kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Kuala Pembuang Pada tanggal 3 Juli 2014

Penandatangan: Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERUYAN, ## Ir. H. SYAMSURIJAL, M.SI BERITA DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2014 NOMOR 17 ## Pasal I

Penandatangan: Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Seruyan Nomor 29 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2013 Nomor 29) diubah sebagai berikut : 1. Ketentuan pada Pasal 2 ayat (2) diubah sehingga berbunyi : 2. Ketentuan pada pasal 3 diubah sehingga berbunyi : - (2). Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut : BAB I : PENDAHULUAN BAB II : EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2014 BAB III : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH BAB IV : PENUTUP Pasal 3 Materi dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tersebut di atas, diubah sehingga berbunyi sebagaimana tertuang dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan Bupati ini.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seruyan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang pada tanggal 1 Juli 2014

BUPATI SERUYAN,


SUDARSONO
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor TENTANG Tahun 1966 tentang KEANGGOTAAN KEMBALI REPUBLIK INDONESIA DALAM DANA MONETER INERNASIONAL (INTERNATIONAL MONETARY FUND) DAN BANK INTERNASIONAL UNTUK REKONSTRUKSI DAN PEMBANGUNAN (INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT) (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan hubungan ekonomi internasional dan sesuai dengan pasal 56, 61, 64 dan 65
Pasal 1
Menyetujui keanggotaan kembali Republik Indonesia dalam Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund) dan Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (International Bank for Reconstruction and Development) yang telah diputuskan dalam sidang tahunan Dana Moneter Internasional dan Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan pada tanggal 30 (tiga puluh) September 1966 (seribu sembilan ratus enam puluh enam) yang salinan keputusan dalam bentuk resolusi dilampirkan pada Undang-undang ini.
Pasal 2
Pelaksanaan daripada penyetujuan tersebut pada pasal 1 diatur sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan Articles of Agreement dari International Monetary Fund dan dari International bank for Reconstruction and Development dan ketentuan-ketentuan dari Resolution International Monetary Fund No. 9 dan Resolution International Bank for Reconstruction and Development No. 7 kedua-duanya yang mengatur "membership of Indonesia."
Pasal 3
Segala sesuatu yang belum diatur dalam Undang-undang ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Perundangan Republik Indonesia.
Pasal 4
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 Nopember 1966 SEKRETARIS NEGARA, ttd MOHD. ICHSAN.

Penetapan: Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Disahkan di Jakarta pada tanggal 8 Nopember 1966. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd SUKARNO.
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor TENTANG Tahun 1966 tentang PENAMBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1966 TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK PERS (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang :
bahwa pasal 21
Pasal 1
- (1) Pasal 21 Bab X Penutup Undang-undang No.11 tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers ditambah dengan ayat (2) baru, yang berbunyi sebagai berikut:
Dengan berlakunya Undang-undang ini maka tidak berlaku ketentuan-ketentuan dalam Penetapan Presiden No. 4 tahun 1963 tentang Pengamanan terhadap barang-barang cetakan yang isinya dapat mengganggu ketertiban umum, khususnya mengenai bulletinbulletin, surat-surat kabar harian, majalah-majalah dan penerbitanpenerbitan berkala.
- (2) Ayat (2) Pasal 21 Undang-undang No. 11 tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers menjadi ayat (3).
Pasal 21
Dengan berlakunya Undang-undang ini maka tidak berlaku ketentuan-ketentuan dalam Penetapan Presiden No. 4 tahun 1963 tentang Pengamanan terhadap barang-barang cetakan yang isinya dapat mengganggu ketertiban umum, khususnya mengenai bulletinbulletin, surat-surat kabar harian, majalah-majalah dan penerbitanpenerbitan berkala.
- (2) Ayat (2) Pasal 21 Undang-undang No. 11 tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers menjadi ayat (3).
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 6 Mei 1967.

Penandatangan: A.n. Sekretaris Negara.

Penandatangan: Sekretaris Presidium Kabinet, ttd SUDHARMONO SH. Brig. Jen. TNI.

Penetapan: Agar supaya setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Disahkan di Jakarta pada tanggal 6 Mei 1967. Pd. Presiden Republik Indonesia, SOEHARTO. Jenderal TNI.

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## UNDANG-UNDANG No. 4 TAHUN 1967
tentang
PENAMBAHAN UNDANG-UNDANG No. 11 TAHUN 1966 TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK PERS.
PENJELASAN
Pasal 1
Berhubung telah berlakunya Undang-undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers, maka larangan beredarnya pers-nasional yang berupa bulletin-bulletin, surat-surat kabar harian, majalah-majalah dan penerbitan-penerbitan berkala itu tidak lagi berlaku menurut ketentuan Penpres No. 4/1963, karena yang berlaku
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 4 Tahun 1981 tentang PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN 1972/1973 DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
- bahwa Perhitungan Anggaran Negara Tahun 1972/1973 perlu ditetapkan dengan Undang-undang;
Mengingat
- 1. Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad 1925 Nomor 448) sebagaimana diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 tentang Perubahan Pasal 7 Indische Comptabiliteitswet (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 53);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1972 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1972/1973 (Lembaran Negara Tahun 1972 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2980);
4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1973 tentang Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1972/ 1973 (Lembaran Negara Tahun 1973 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3008);
Memperhatikan :
Surat Badan Pemeriksa Keuangan Nomor K 435/I.U/II/5/1980 beserta lampirannya yang berupa Nota Hasil Pemeriksaan Keuangan atas Perhitungan Anggaran Negara Tahun 1972/1973;
DENGAN PERSETUJUAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
UNDANG-UNDANG TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN 1972/1973
Pasal 1
- (1) Penerimaan Negara dalam Tahun Anggaran 1972/1973 adalah sebesar Rp. 713.276.660.873,44 (tujuhratus tigabelas milyar duaratus tujuh-puluh enam juta enamratus enampuluh ribu delapanratus tujuhpuluh tiga empat puluh empat per seratus rupiah).
- (2) Pengeluaran Negara dalam Tahun Anggaran 1972/1973 adalah sebesar Rp. 691.671.187.614,49 (enamratus sembilanpuluh satu milyar enam-ratus tujuhpuluh satu juta seratus delapanpuluh tujuh ribu enamratus empatbelas empatpuluh sembilan per seratus rupiah).
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Juli 1981 MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd. SUDHARMONO, SH. - (3) Sisa lebih Perhitungan Anggaran Negara Tahun 1972/1973 adalah sebesar Rp. 21.605.473.258,95 (duapuluh satu milyar enamratus lima juta empatratus tujuhpuluh tiga ribu duaratus limapuluh delapan sembilanpuluh lima per seratus rupiah). Pasal 2 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Disahkan di Jakarta pada tanggal 4 Juli 1981 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SOEHARTO
Unknown Unknown Nomor M Tahun 2014 tentang No Description (berlaku 26 November 2014)
BAB III - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 38
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Singkawang: Agar
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Singkawang pada tanggal 26 November 2014

Penandatangan: WALI KOTA SINGKAWANG; ttd AWANG ISHAK

Penetapan: Diundangkan di Singkawang Pada tanggal 26 November 2014 SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG SYECH BANDAR ## BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2014 NOMOR 28

Penandatangan: Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIANAFUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN 26
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 10 Tahun 2006 tentang PENJUALAN SAHAM MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA PT BANK PERMATA TBK DAN PT BANK LIPPO TBK (berlaku 3 April 2006)
Pembukaan
Menimbang :
4. Undang-Undang . . .
Mengingat :
Menetapkan :
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan Di Bidang Pengelolaan Aset (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 23);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENJUALAN SAHAM MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA PT BANK PERMATA TBK DAN PT BANK LIPPO TBK.
Pasal 1
- (1) Negara Republik Indonesia melakukan penjualan seluruh saham yang dimiliki pada PT Bank Permata Tbk dan PT Bank Lippo Tbk melalui pasar modal dan/atau langsung kepada investor secara sekaligus atau bertahap.
- (2) Penjualan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) dengan
Pasal 2
- (1) Saham yang dijual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. keseluruhan jumlah sisa saham pada PT Bank Permata Tbk, sebanyak 2.025.766.520 saham atau setinggi-tingginya sebesar 26,16% saham; dan
- b. keseluruhan jumlah sisa saham pada PT Bank Lippo Tbk, sebanyak 97.214.230 saham atau setinggitingginya sebesar 2,48% saham.
- (2) Banyak saham dan besarnya nilai saham yang akan dijual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
Pasal 3
- (1) Hasil penjualan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disetor ke kas Negara.
- (2) Hasil penjualan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil bersih setelah dikurangi dengan biaya-biaya sebagaimana diatur dalam perjanjian antara Menteri keuangan dan PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero).
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan
Pasal 4
Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini, diatur oleh Menteri Keuangan.
Pasal 5
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap pengundangan penempatannya Indonesia.
orang mengetahui, memerintahkan Peraturan Pemerintah ini dengan dalam Lembaran Negara Republik
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 April 2006 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 3 April 2006

Penandatangan: MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd HAMID AWALUDIN

Penandatangan: Salinan sesuai dengan aslinya DEPUTI MENTERI SEKRETARIS NEGARA BIDANG PERUNDANG-UNDANGAN, ABDUL WAHID