PERATURAN GUBERNUR MA Nomor 8 Tahun 2013 tentang PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR(PKB) DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR(BBN-KB) TAHUN 2013 GUBERNUR MALUKU UTARA, (berlaku 13 Mei 2013)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
:
:
a.
1.
bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2012 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (BBN-KB) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2013, ketentuan Pasal 6 Ayat (7) dan ketentuan Pasal 22 Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1), dipandang perlu menetapkan Peraturan Gubernur Maluku Utara tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (BBN-KB) Tahun 2013.
Undang -Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara,
Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895);
2. Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang -Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang -Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
5. Undang -Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 1310, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5088);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaran dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2013 tentang tentang Perubahan ke empat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2012 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor
Menetapkan
:
- dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 535);
8. Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1).
MEMUTUSKAN :
PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) TAHUN 2013
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Provinsi Maluku Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Maluku Utara dan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara;
3. Gubernur adalah Gubernur Maluku Utara;
4. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah adalah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Maluku Utara;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Maluku Utara;
6. UPTD adalah Unit Pelaksanaan Teknis Dinas pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Maluku Utara;
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun
yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseorangan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk lainnya termasuk kontrak inventasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Pajak Daerah selanjutnya disebut pajak, adalah konstribui wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa ## BAB II
PENGHITUNGAN PAJAK
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Penghitung dasar pengenaan PKB
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) tercantum pada kolom 6 dan kolom 7
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran I Peraturan Gubernur ini.

## Pasal 4

- (1) NJKB sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dijadikan dasar pengenaan BBN-KB.
- (2) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada kolom 6 dan kolom 8 lampiran I Peraturan Gubernur ini.

## Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada pasal 3 untuk kendaraan Bermotor angkutan umum orang di tetapkan sebesar 60% (enam puluh persen).

- (2) Dasar pengenaan BBNKB sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) untuk kendaraan Bermotor angkutan umum orang ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen).
- (3) Dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada pasal 3 untuk kendaraan Bermotor angkutan umum barang ditetapkan 80% (delapan puluh persen).
- (4) Dasar pengenaan BBNKB sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) untuk kendaraan bermotor angkutan umum barang ditetapkan 80% (delapan puluh persen).

## Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan PKB dan BBNKB untuk kendaraan bermotor yang dioperasikan di atas air ditetapkan berdasarkan penjumlahan nilai jual rangka / body dan nilai jual motor penggerak kedaraan bermotor di air.
- (2) NJKB yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan HPU atau suatu kendaraan Bermotor yang dioperasikan di atas air.
- (3) Nilai jual rangka / body kendaraan bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan menurut jenis, isi kotor (GT / Gross Tenage) antara GTS sampai dengan GT7, fungsi dan umur rangka / body.
- (4) Jenis kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air dibedakan berdasarkan konstruksi sebagai berikut :
- a. Konstruksi kayu;
- b. Konstruksi serat, fiber, karet dan sejenisnya;
- c. Konstruksi, baja ferrocement dan sejenisnya;
- (5) Penggunaan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dikelompokan menjadi berdasarkan fungsi sebagai berikut:
- a. Angkutan penumpang dan / atau angkutan barang;
- b. Penangkapan ikan;
- c. Pengerukan;
- d. Pesiar, olahraga dan rekreasi;

- (6) Nilai jual motor penggerak kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dibedakan menurut daya kuda / horse power sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan umur motor.

## Pasal 7

Gubernur menetapkan nilai jual sebagai nomor pengenaan PKB dan BBNKB untuk kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air yang belum tercantum dalam Lampiran Peraturan Menter Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan ke empat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2012 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

## Pasal 8

- (1) NJKB dan nilai jual ubah bentuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Gubernur ini ditetapkan untuk pembuatan kendaraan Bermotor Tahun 2013.
- (2) NJKB dan nilai jual ubah produk sebelum tahun pembuan 2013 ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- (3) NJKB dan nilai jual ubah bentuk sebagaimana dimaksud ayat (2) untuk tahun pembuatan lebih tua ditetapkan lebih rendah dari NJKB tahun pembuatan lebih muda.
- (4) Kendaraan bermotor ubah bentuk lainnya yang nilai jualnya belum tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Gubernur ini, selanjutnya akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Maluku Utara.

## Pasal 9

- (1) Dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada pasal 3 untuk kendaraan alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan berdasarkan NJKB alat-alat berat dan alat-alat besar.

- (2) NJKB alat-alat berat dan alat-alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdarkan HPU atas suatu kendaraan bermotor dan alat-alat besar pada minggu pertama bulan desember 2012.

## Pasal 10

- (1) NJKB alat-alat berat dan alat-alat besar sebagaimana dimaksud dalam pada pasal 7 ayat (1) dijadikan dasar pengenaan PKB dan BBNKB untuk kendaraan Bermotor alatalat berat dan alat-alat besar.
- (2) Dasar pengenaan PKB dan BBNKB untuk kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada kolom 7 lampiran Peraturan Gubernur ini.

## Pasal 11

Penghitungan Dasar pengenaan PKB dan BBNKB yang jenis, merek, tipe dan nilai belum tercantum dalam lampiran Peraturan Gubernur ini, selajutnya akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Maluku Utara.

## Pasal 12

- (1) Gubernur menetapkan dasar pengenaan PKB dan BBNKB untuk kendaraan Bermotor :
- a. Jenis, merek, tipe dan nilai jualnya belum tercantum dalam lampiran dan tambahan lampiran Peraturan Gubernur ini dengan ketentuan :
1. Dalam hal diperoleh harga kosong (off the road), nilai jualnya ditetapkan dengan pengurangan sebesar tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2. Dalam hal diperoleh harga isi (on the road), nilai jualnya ditetapkan dengan pengurangan sebesar tarif BBNKB ditambah tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- b. Jenis, merek, tipe dan nilai jualnya yang telah tercantum dalam lampiran dan tambahan lampiran Peraturan Gubernur ini dengan ketentuan :
1. Untuk tahun pembuatan lebih baru, nilai jualnya ditetapkan dengan penambahan 5% setiap tahun dari nilai jual tahun sebelumnya.
2. Untuk tahun pembuatan lebih tua, nilainya ditetapkan berdasarkan nilai jual tahun pembuatan terakhir sebagaimana ditetapkan dalam lampiran Peraturan Gubernur ini dengan penurunan 5% setiap tahun dengan maksimal penurunan 5 tingkat atau disesuaikan dengan HPU yang berlaku di daerah.
- (2) Gubernur dapat menetapkan dasar pengenaan PKB atas kereta sambung atau temple dan tambahan atas selisih NJKB ganti mesin yang belum tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.
- (3) Penetapan dasar pengenaan PKB dan BBNKB dengan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

## Pasal 13

- (1) Tarif Kendaraan Bermotor ditetapkan sebagai berikut :
- a. 1,5% (satu koma lima persen) untuk Kendaraan Bermotor bukan umum
- b. Untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya, tarif ditetapkan sebesar 5% (lima persen)
- c. 1,0 (satu koma nol persen) untuk Kendaraan Bermotor umum, ambulans, TNI / POLRI, Pemda.

- d. 0,2 (nol koma dua persen) untuk Kendaraan Bermotor alat - alat berat dan alat - alat besar.
- (2) Tarif BBNKB atau penyerahan pertama ditetapkan sebesar :
- a. 15% (lima belas persen) untuk Kendaraan Bermotor umumbukan umum.
- b. 15% (lima belas persen) untuk Kendaraan Bermotor umum, umum, ambulans, pemadam kebakaran, kendaraan milik badan social, keagamaan, TNI / POLRI, dan Pemda.
- c. 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) untuk Kendaraan Bermotor alat - alat berat dan alat - alat besar
- (3) Tarif BBNKB atas penyerahan kedua ditetapkan sebesar :
- a. 1,0 (satu koma nol persen) untuk Kendaraan Bermotor bukan umum.
- b. 1,0 (satu koma nol persen) untuk Kendaraan Bermotor umum, umum, ambulans, pemadam kebakaran, kendaraan milik badan social, keagamaan, TNI / POLRI, dan Pemda.
- c. 0,075% (nol koma nol tujuh puluh lima persen) untuk Kendaraan Bermotor alat - alat berat dan alat - alat besar.

## (4) Contoh perhitungan dasar pengenaan PKB :

-  Jenis / Merk / Type

:

Avanza 1500s

Tahun Pembuatan

:

2011

NJKB :

Rp. 134.000.000,-

Bobot

:

1

DP-PKB :

NJKB x Bobot =

Rp. 134.000.000,- x 1 =

Rp. 134.000.000,-

Tarif

:

1,5% (Pribadi)

: 1 %

Kendaraan Angkutan Umum Orang

: 60%

Kendaraan Angkutan Umum Barang

:

80%

Pengenaan PKB

:

NJKB x Bobot x Tarif = PKB

-  Kendaraan Pribadi :

Rp. 134.000.000,- x 1 x 1,5% = Rp. 2.010.000,-

-  Kendaraan Bermotor sebagaimana Pasal 7 ayat 3 Perda No.1 Tahun 2012 :
- Rp. 134.000.000,- x 1 x 1% = Rp. 1.340.000,-
-  Kendaraan Angkutan Umum Orang :

Rp. 134.000.000,- x 1 x 1% x 60% = Rp. 804.000,-

- 
- Kendaraan Angkutan Umum Barang :

Rp. 134.000.000,- x 1,3 x 1% x 80% = Rp. 1.393.600,-

 Jenis / Merk / Type

:

Ford Ranger Cab Base 2.5L (4x4) MT

Tahun Pembuatan

:

2011

NJKB :

Rp. 235.000.000,-

Bobot :

1,3

Tarif

:

1,5%

DP-PKB :

NJKB x Bobot

= Rp. 235.000.000,- x 1,3

= Rp. 305.500.000,-

Pengenaan Pajak

:

DP PKB x Tarif

= Rp. 305.500.000,- x 1,5%

= Rp.

4.582.500,-

- 

## Alat - alat berat dan alat - alat besar :

Jenis / Merk / Type

:

Caterpillar Exavator

Tahun Pembuatan

:

2011

NJKB

:

Rp. 1.888.000.000,-

Tarif

:

0,2%

Pengenaan PKB

:

NJKB x Tarif

Alat Berat / Alat Besar

:

Rp. 1.888.000.000,- x 0,2% =

Rp. 3.776.000,-

## (5) Contoh perhitungan dasar penggunaan BBNKB 1.

-  Jenis / Merk / Type

:

Avanza 1500s

Tahun Pembuatan

:

2011

NJKB :

Rp. 134.000.000,-

DP BBN-KB Pribadi

:

Rp. 134.000.000,-

DP BBN-KB Angkutan Umum Orang

:

Rp. 134.000.000,- x 60% = Rp. 80.400.000,-

DP BBN-KB Angkutan Umum Barang :

Rp. 134.000.000,- x 80% = Rp. 107.200.000,-

Tarif

: 15%

Pengenaan BBN-PKB

:

DP BBN-KB x Tarif

-  Kendaraan Pribadi :

Rp. 134.000.000,- x 15% = Rp. 20.100.000,-

-  Kendaraan Bermotor sebagaimana Pasal 7 ayat 3 Perda No.1 Tahun 2012 :

- Rp. 134.000.000,- x 15% = Rp. 20.100.000,-

- 

- Kendaraan Angkutan Umum Orang : Rp. 80.400.000,- x 15% = Rp. 12.060.000,-

- 

- Kendaraan Angkutan Umum Barang :

Rp. 107.200.000,- x 15% = Rp. 16.080.600,-

-  Jenis/Merk/ Type

: Ford Ranger Cab Base 2.5L (4x4) MT

Tahun Pembuatan

: 2011

NJKB

: Rp. 235.000.000,-

Tarif

: 15%

DP-BBN-KB

: NJKB x Tarif

= Rp. 235.000.000,- x 15%

= Rp. 35.250.000,-

-  Alat - alat berat dan alat - alat besar :

Jenis / Merk / Type

: Caterpillar Exavator

Tahun Pembuatan

: 2011

NJKB

: Rp. 1.888.000.000,-

Tarif

: 0,75%

Pengenaan BBN-KB

: NJKB x Tarif

Alat Berat / Alat Besar

: Rp. 1.888.000.000,- x 0,75%

= Rp. 14.160.000,-

## (6) Contoh perhitungan dasar penggunaan BBN-KB 2.

-  Jenis / Merk / Type

:

Avanza 1500s

Tahun Pembuatan

:

2011

NJKB

:

Rp. 134.000.000,-

DP BBN-KB II Pribadi :

Rp. 134.000.000,-

DP BBN-KB II Angkutan Umum Orang :

Rp. 134.000.000,- x 60% = Rp. 80.400.000,-

DP BBN-KB II Angkutan Umum Barang:

Rp. 134.000.000,- x 80% = Rp. 107.200.000,-

Tarif

: 5%

Pengenaan BBN-KB II

:

DP BBN-KB II x Tarif

-  Kendaraan Pribadi : Rp. 134.000.000,- x 1% = Rp. 1.340.000,-

-  Kendaraan Angkutan Umum Orang : Rp. 80.400.000,- x 1% = Rp. 804.000,-

-  Kendaraan Angkutan Umum Barang :

Rp. 107.200.000,- x 1% = Rp. 1.072.000,-

-  Alat - alat berat dan alat - alat besar :

Jenis / Merk / Type

: Caterpillar Exavator

Tahun Pembuatan

: 2011

NJKB

: Rp. 1.888.000.000,-

Tarif

: 0,075%

Pengenaan BBN-KB

: NJKB x Tarif

Alat Berat / Alat Besar

: Rp. 1.888.000.000,- x 0,075%

= Rp. 1.416.000,-

## Pasal 13

- (1) Perubahan suatu bentuk kendaraan bermotor yang mengakibatkan kenaikan NJKB yang bersangkutan dipungut BBN-KB sebesar 15% (lima belas persen) dari selisih nilai jual sebelumnya dan sesudah perubahan.
- (2) Penggantian mesin dipungut tambahan BBN-KB 15% (lima belas persen) dari harga mesin pengganti.
- (3) Kendaraan Bermotor ubah bentuk lainnya yang nilai jualnya belum tercantum dalam Peraturan ini, pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Maluku Utara.

- (4) Gubernur atau pejabat yang ditunjuk dapat menetapkan dasar pengenaan PKB atas kereta gandeng atau tempel dan tambahan selisih jual Kendaraan Bermotor ganti mesin yang belum tercantum dalam Peraturan ini.

## BAB III

## TATA CARA PEMBAYARAN

## Pasal 15

- (1) Pajak harus dilunasi sekaligus untuk masa 12 bulan.
- (2) Pembayaran BBN-KB dilakukan pada saat pendaftaran / registrasi / atau bergantinya kepemilikan Kendaraan Bermotor.
- (3) PKB dan BBN-KB dilunasi selambat - lambatnya 30 hari sejak diterbitkannya SKPD.

## BAB IV

## SANKSI ADMINISTRASI DAN KERINGANAN

## Pasal 16

Wajib pajak yang karena kesalahan ataupun kealpaannya membayar pajak Kendaraan Bermotor yang telah jatuh tempo pembayarannya dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan dari pokok pajak terhutang.

## Pasal 17

Gubernur atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan PKB dan BBN-KB.

## BAB V KETENTUAN LAIN - LAIN

## Pasal 18

- (1) Kendaraan Bermotor angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 harus memenuhi persyaratan izin

penyelenggaran angkutan umum dan izin trayek atau izin tidak dalam trayek.

- (2) Kendaraan Bermotor langsung di impor sendiri dan nilai jualnya tidak tercantum pada Peraturan Gubernur ini, maka yang dipakai sebagai terhutangnya dasar pengenaan PKB dan BBNKB adalah dengan membandingkan nilai jual kendaraan bermotor (NJKB) atas merek lain jenis, tipe, cc dan tahun pembuatan Negara produsen yang sama atau disesuaikan dengan harga pasaran umum (HPU) yang berlaku di daerah setelah dikurangi 10% atau terkahir mempedomani harga pemberitahuan impor barang (PIB).
- (3) Apabila harga yang tercantum dalam PIB / Faktur dalam bentuk satuan valuta asing maka untuk menghitung PKB dan BBN-KB digunakan kurs yang berlaku pada saat pendaftaran.
- (4) Apabila terjadi perbedaan nilai jual antara faktur / kwitansi dan NJKB maka yang digunakan adalah nilai jual yang tertinggi.
- (5) Pengenaan tarif PKB sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) huruf c yang belum tercantum dalam lampiran Peraturan Gubernur ini, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Maluku Utara pada saat kendaraan tersebut didaftarkan.

## Pasal 19

Untuk menetapkan bobot penghitungan dasar pengenaan PKB atas Kendaraan Bermotor yang belum tercantum dalam Peraturan Gubernur ini tetap mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2013 tentang tentang Perubahan ke empat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2012 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 535).

Diundangkan di Sofifi Pada tanggal 13 Mei 2013

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA

H. A. MADJID HUSEN

Berita Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Nomor 6

## PENUTUP

## Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangankan.

Agar setiap orang mengetahunya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Maluku Utara.

Ditetapkan di Sofifi Pada tanggal 13 Mei 2013

GUBERNUR MALUKU UTARA

H. THAIB ARMAIYN