PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN Nomor 22 Tahun 2012 tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2012 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
1
B U P A T I B A L A N G A N
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 22 TAHUN 2012
TENTANG
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2012
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BALANGAN,
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan air bersih kepada masyarakat serta menggali potensi sumbersumber Pendapatan Asli Daerah, Pemerintah Kabupaten Balangan perlu melakukan penyertaan modal ;
- b. bahwa untuk menunjang pelayanan PDAM terhadap pengembangan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta untuk meningkatkan pendapatan daerah, Pemerintah Kabupaten Balangan perlu melakukan penyertaan modal kepada PDAM;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Balangan kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Balangan Tahun 2012;
- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4377);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437), sebagaimana telah diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 01 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Selatan Tahun 2007 Nomor 01);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 39);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Selatan Tahun 2007 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 21;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 01 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Selatan Tahun 2008 Nomor 01);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi
Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 43);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 06 Tahun 2008 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Selatan Tahun 2008 Nomor 06);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 01 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Selatan Tahun 2009 Nomor 01);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Selatan Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 55);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 19 Tahun 2009 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Selatan Tahun 2009 Nomor 19);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 22 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Selatan Tahun 2009 Nomor 22);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 05 Tahun 2010 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Selatan Tahun 2010 Nomor 05);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 01 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Selatan Tahun 2011 Nomor 01);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Selatan Tahun 2011 Nomor 15);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN dan
BUPATI BALANGAN
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2012.
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini dimaksudkan dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Balangan.
3. Bupati adalah Bupati Balangan.
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan.
5. Modal Daerah adalah kekayaan daerah (yang dipisahkan) baik berwujud uang maupun tidak.
6. Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga dengan imbalan tertentu.
7. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disebut PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Balangan.
BAB II - TUJUAN
Pasal 2
- (1) Penyertaan Modal Daerah bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan menambah Pendapatan Asli Daerah.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan ## BAB III
PENYERTAAN MODAL
BAB II - TUJUAN
Pasal 3
Jumlah seluruh penyertaan modal daerah yang disetor oleh Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) selama periode
Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2011 adalah sebesar Rp. 8.300.000.000,- (Delapan Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
1. Pada Tahun 2007 sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah);
2. Pada Tahun 2008 sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah);
3. Pada Tahun 2009 sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah);
4. Pada Tahun 2010 sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah);
5. Pada Tahun 2011 sebesar Rp Rp 2.500.000.000,- (Dua Milyar lima ratus juta rupiah).
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL
BAB IV - PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL
Pasal 4
- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, Pemerintah daerah melakukan penambahan penyertaan modal daerah dalam bentuk barang milik daerah ke dalam modal PDAM dengan nilai sebesar Rp 88.764.104.341,- (Delapan puluh delapan milyar tujuh ratus enam puluh empat juta seratus empat ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah).
- (2) Barang milik daerah yang dijadikan penyertaan modal daerah kepada PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Paringin pada tanggal 28 Desember 2012

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BALANGAN, T t d H. M. RIDUAN DARLAN Pembina Utama Madya (IV/d) NIP.19590409 198203 1 012 Drs. H. Zainal Abidin AA, MH LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2012 NOMOR 22 ## BAB VI ## KETENTUAN PERALIHAN ## Pasal 7 Dengan dimasukkannya barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) ke dalam modal PDAM, maka segala biaya yang di timbulkannya baik langsung maupun tidak langsung menjadi tanggung jawab PDAM. ## BAB VII ## KETENTUAN PENUTUP ## Pasal 8

Penandatangan: Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati dan/atau ditetapkan dengan Keputusan Bupati. ## Pasal 9 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Balangan.

Penetapan: Diundangkan di Paringin pada tanggal 28 Desember 2012

Penandatangan: BUPATI BALANGAN, T t d H. SEFEK EFFENDIE

Penandatangan: Salinan sesuai dengan aslinya. Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Pasal 5

Dengan adanya penambahan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, total penyertaan modal yang dilakukan Pemerintah Daerah kepada PDAM Balangan menjadi sebesar Rp. 97.064.104.341,- (Sembilan puluh tujuh milyar enam puluh empat juta seratus empat ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah).

## BAB V

## BAGI HASIL KEUNTUNGAN

## Pasal 6

- (1) Penyertaan modal daerah dilaksanakan dengan cara bagi hasil keuntungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keuntungan yang menjadi hak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetorkan ke kas daerah dan dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai pendapatan daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bagi hasil keuntungan dituangkan dalam naskah perjanjian penyertaan modal.

Diundangkan di Paringin pada tanggal 28 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BALANGAN,

T t d

H. M. RIDUAN DARLAN Pembina Utama Madya (IV/d) NIP.19590409 198203 1 012

Drs. H. Zainal Abidin AA, MH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2012 NOMOR 22

## BAB VI

## KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 7

Dengan dimasukkannya barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) ke dalam modal PDAM, maka segala biaya yang di timbulkannya baik langsung maupun tidak langsung menjadi tanggung jawab PDAM.

## BAB VII

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati dan/atau ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Balangan.

Diundangkan di Paringin pada tanggal 28 Desember 2012

BUPATI BALANGAN,

T t d

H. SEFEK EFFENDIE

Salinan sesuai dengan aslinya. Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN

## PENJELASAN

## ATAS

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN NOMOR 22 TAHUN 2012

## TENTANG

## PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) BALANGAN TAHUN 2012

## I. UMUM

Dalam rangka memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Balangan, guna menigkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka menggali potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah, Pemerintah Kabupaten Balangan pada tahun 2012 ini perlu melakukan penyertaan modal kembali kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Balangan.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan prinsip profit oriented adalah prinsip efesiensi dan menghasilkan laba

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4 Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7 Cukup Jelas

Pasal 8 Cukup Jelas Pasal 9 Cukup Jelas

LAMPIRAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN NOMOR 22 TAHUN 2012 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN KEPADA PDAM BALANGAN TAHUN 2012

## PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BALANGAN KEPADA PDAM BALANGAN TAHUN 2012

## ASET DI KECAMATAN PARINGIN

| NO. | NAMA | NILAI | NILAI |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|
| 1 | BANGUNAN KANTOR PDAM KABUPATEN BALANGAN (DBH) | Rp | 3.497.569.000 |
| 2 | PIPA AIR BERSIH KECAMATAN PARINGIN (ф 50MM, 100MM, 150MM, 200MM, 250MM) | Rp | 25.371.146.790 |
| 3 | RUMAH JAGA, RUANG OPERASI dan GUDANG KECAMATAN PARINGIN | Rp | 2.130.436.700 |
| 4 | POMPA dan ASSESORIES KECAMATAN PARINGIN | Rp | 1.975.256.351 |
| 5 | MOBIL TANKI KECAMATAN PARINGIN | Rp | 696.503.500 |
| 6 | GENSET | Rp | 446.133.000 |
| | T O T A L | Rp | 34.117.045.341 |

## ASET DI KECAMATAN PARINGIN SELATAN

| NO. | NAMA | NILAI |
|-----------|---------------------------------------------------------------|---------------|
| 1 | PIPA AIR BERSIH KECAMATAN PARINGIN SELATAN (ф 75MM, 100MM) Rp | 3.741.811.000 |
| 2 | SAMBUNGAN LISTRIK/TRAFO PARINGIN SELATAN Rp | 187.388.000 |
| T O T A L | Rp | 3.929.199.000 |

## ASET DI KECAMATAN AWAYAN

| NO. | NAMA | NILAI |
|-------|----------------------------------|----------------|
| 1 | PIPA AIR BERSIH KECAMATAN AWAYAN | 938.436.000 Rp |
| | T O T A L | 938.436.000 Rp |

## ASET DI KECAMATAN JUAI

| NO. | NAMA | NILAI |
|-------|---------------------------------------------------------|---------------|
| 1 | PIPA AIR BERSIH KECAMATAN JUAI (75mm,100mm,150mm,200mm) | 7.698.314.000 |
| 2 | KANTOR IKK JUAI | 508.585.000 |
| | TOTAL | 8.206.899.000 |

## ASET DI KECAMATAN BATU MANDI

| No. | NAMA | NILAI |
|-------|---------------------------------|---------------|
| 1 | PIPA AIR BERSIH KEC. BATU MANDI | 8.816.446.000 |
| | TOTAL | 8.816.446.000 |

## ASET DI KECAMATAN LAMPIHONG

| No. | NAMA | NILAI |
|-------|-----------------------------------------------------|----------------|
| 1 | PIPA AIR BERSIH KECAMATAN LAMPIHONG ( 50 MM, 75 MM) | 16.284.978.000 |
| 2 | IPA IKK LAMPIHONG | 2.144.618.000 |
| 3 | RUANG OPERASI dan PAGAR IKK LAMPIHONG | 510.493.000 |
| 4 | POMPA dan ASSESORIES IKK LAMPIHONG | 14.905.000 |
| | TOTAL | 18.954.994.000 |

| | ASET DI KECAMATAN HALONG | |
|-----|---------------------------------|----------------|
| NO. | NAMA | NILAI |
| 1 | PIPA AIR BERSIH KEC. HALONG | 13.189.191.000 |
| 2 | RUANG OPERASI IKK HALONG | 484.074.000 |
| 3 | POMPA dan ASSESORIES IKK HALONG | 127.820.000 |
| | T O T A L | 13.801.085.000 |

Salinan sesuai dengan aslinya. Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN

BUPATI BALANGAN,

T t d

H. SEFEK EFFENDIE

Drs. H. Zainal Abidin AA, MH