Unknown Unknown Nomor 16 Tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Tertentu; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu mcnetapkan Pcraturan Bupati tentang Tata Cara Pcmbclian Jcnis Bahan Bakar Mi nya k Tertcntu Bagi Konsumcn Pengguna Un t u k Kcgiatan Usaha; (berlaku 06 Juni 2012)
Pembukaan
Menimbang a. bahwa un tuk menghindari terjadinya spekulasi Harga Jual Eceran Jenis BBM Tertentu Terhadap Konsumen Pengguna yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat serta upaya untuk kelancaran pendistribusian untuk Keperluan Kegiatan Usaha dipandang perlu mengatur pemanfaatan pembelian bahan bakar minyak tertentu untuk Keperluan Kegiatan Usaha Konsumen di Ka bu paten Labuhanbatu berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Tertentu;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu mcnetapkan Pcraturan Bupati tentang Tata Cara Pcmbclian Jcnis Bahan Bakar Mi nya k Tertcntu Bagi Konsumcn Pengguna Un t u k Kcgiatan Usaha;
Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Ort Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2001 ten tang Minyak Dan Gas Bumi (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4152);
4. Undang -Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
5. Undang - Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 ten tang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi dengan Pemerintahan, Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
2. 10.Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2005 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2005 Tentang Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu;
11. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 41);
12. Peraturan Menteri Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2008 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Jenis Minyak Tanah (Karosene), Bensin/Premium dan Minyak Solar, (Gas Oil) untuk Keperluan Rumah Tangga, Ssaha Kecil, Usaha Perikanan, Transportasi dan Pelayanan Umum;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Menetapkan:
14. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 34 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 34 Tahun 2008 Seri D Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 35 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Labuhanbatu (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 35 Tahun 2008 Seri D Nomor 6);
MEMUTUSKAN :
TATA CARA PEMBELIAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU BAGI KONSUMEN PENGGUNA UNTUK KEGIATAN USAHA
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Labuhanbatu dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Labuhanbatu.
4. Kabupaten adalah Kabupaten Labuhanbatu
--
6. Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Labuhanbatu. Camat adalah Penyelenggara Pemerintah di Kecamatan dalam wilayah Ka bu paten Labuhanbatu.
8. Camat adalah Penyelenggara Pemerintah di Kecamatan dalam wilayah Ka bu paten Labuhanbatu.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan se Kabupaten Labuhanbatu.
9. Minyak adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan tempratur atmosfer berupa fasa cair atau padat.
10. Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan penambangan Minyak dan Gas Bumi.
11. Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/ a tau diolah dari Minyak Bumi.
13. Harga Jual Jenis BBM Tertentu adalah sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu.
12. Jenis Bahan Bakar Minyak adalah Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu untuk sarana kegiatan usaha yang spesifik penggunaannya.
14. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum yang selanjutnya disingkat dengan SPBU adalah tempat dimana konsumen dapat memperoleh Bahan Bakar Minyak.
15. Terminal BBM/Depot/Penyalur adalah tempat penimbunan dan penyalur BBM yang dimiliki atau dikuasai oleh PT. Pertamina (Pesero) dan/atau Sadan Usaha lainnya yang mendapat penugasan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu.
16. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria:
- a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau;
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
17. Verifikasi adalah pemeriksaan tentang tata cara pembelian jenis bahan bakar minyak tertentu bagi konsumen pengguna untuk kegiatan usaha.
18. Rekomendasi adalah persetujuan yang diterbitkan oleh SKPD terkait untuk Pembelian Jenis BBM Tertentu.
19. Wadah adalah suatu tempat yang digunakan untuk tempat pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2
Pasal 2
- (1) Pengaturan Tata Cara Pembelian Bahan Bakar Minyak Tertentu Bagi Konsumen Pengguna untuk Kegiatan Usaha bermaksud untuk:
- a. Tertibnya pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Untuk Kegiatan Usaha.
- b. Menghindari penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Tertentu.
- c. Menghindari penimbunan.
- e. Menjaga kesejahteraan masyarakat.
- d. Menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan.
- (2) Tujuan diterbitkannya Peraturan Tata Cara Pembelian Bahan Bakar Minyak Tertentu Untuk Keperluan Kegiatan Usaha Konsumen Pengguna bertujuan untuk:
- a. Mengatur tata cara pembelian Bahan Bahan Minyak Tertentu.
- b. Mengatur tata cara penerbitan Rekomendasi untuk kegiatan usaha.
- c. Mengatur peruntukan Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu.
- d. Mengatur kewenangan untuk penerbitan Rekomendasi dari SKPD terkait sesuai dengan kegiatan usaha.
- e. Mengatur pengawasan pengendalian bahan bakar minyak tertentu untuk Kegiatan Usaha.
BAB III - PERUNTUKAN JENIS BBM TERTENTU Pasal 3
Pasal 3
Tata Cara Pembelian Bahan Bakar Minyak Tertentu diperuntukkan bagi konsumen pengguna un tuk Kegia tan U saha yang tergolong masyarakat ekonomi menengah kebawah yang melakukan pembelian dengan menggunakan wadah.
-
4
BAB IV - HARGA JUAL DAN VOLUME PEMBELIAN Pasal 4
Pasal 4
- (1) Harga Jual Jenis BBM Tertentu sebagaimana yang diatur dalam Pepres Nomor 15 Tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna J enis Bahan Bakar Minyak Tertentu.
- (2) Volume pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu untuk masing-masing konsumen pengguna untuk Kegiatan Usaha disesuaikan dengan jumlah kebutuhan per hari dikali per kilo liter.
BAB IV - HARGA JUAL DAN VOLUME PEMBELIAN Pasal 4
Pasal 5
- (1) Pembelian jenis BBM Tertentu bagi Konsumen Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus mendapat Rekomendasi dari SKPD terkait sesuai dengan bidang usahanya.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 1 (satu) tahun sejak diterbitkan rekomendasi.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diberikan setelah dilakukan verifikasi oleh SKPD terkait sesuai dengan bidang usahanya sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan ini.

-


-.~

- (4) Rekomendasi sebagaimana yang dimaksud
2. dengan ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. penunujukan SPBU yang terdekat dengan alamat kegiatan usaha konsumen pengguna.
- c. peruntukan pembelian.
- b. volume pembelian.
- d. jangka waktu Rekomendasi yang diterbitkan.
- e. lampiran berupa kartu kendali yang ditandatangani oleh petugas SPBU setiap melakukan pembelian.
- (5) Tata cara memperoleh Rekomendasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat ( 1) ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala SKPD terkait.

## BAB VI LARANGAN Pasal 6

- ( 1) Petugas SPBU dilarang melayani Pembelian bahan bakar se bagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 tanpa adanya Rekomendasi dari SKPD terkait.
- (2) Konsumen pengguna dilarang menggunakan Jenis BBM Tertentu yang tidak sesuai dengan peruntukan Rekomendasi yang dimiliki.

## BABVIl PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

## Pasal 7

Pemerintah Daerah melalui SKPD terkait dan Camat melalukan pembinaan dan pengawasan terhadap Kegiatan Pembelian dan Pengguna BBM Tertentu untuk Kegiatan Usaha di Kabupaten Labuhanbatu dan bekerjasama dengan aparat Penegak Hukum sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

## BAB VIII KETENTUANPENUTUP Pasal 8

Pada saat Peraturan mi berlaku Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 10 Tahun 2008 tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) Bahan Bakar Minyak Tanah di Tingkat Pangkalan pada Ibu Kota Kecamatan dan Desa/Kelurahan dalam Kabupaten Labuhanbatu, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

"'-

BAB IX PENUTUP Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan Penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

Ditetapkan di Rantauprapat pada tanggal 06 Juni 2012

BUPATILABUHANBATU, dto

TIGOR PANUSUNAN SIREGAR

Diundangkan dalam Serita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 16 Tahun 2012 Tanggal 06 Juni 2012

Pit. SEKRET ARIS DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU,


Lampiran

: Peraturan Bupati Labuhanbatu

Nomor

16 Tahun 2012

Tanggal

:

06 Juni 2012

## KONSUMEN PENGGUNA JENIS BBM TERTENTU UNTUK KEGIATAN USAHA YANG DIVERIFIKASI OLEH SKPD TERKAIT

| Jeni s BBM Tertentu | Konsumen Pengguna | Konsumen Pengguna | SKPD yang Menerbitkan Rekomendas i |
|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ryak Ise nstn (Gasolin e) RON88 | Usaha Perikanan | 1. Nelayan Kecil dengan motor tempel. 2. Pembudi Daya Ikan Skala Kecil (kincir). | Dinas Kelau tan, Perikanan dan Peternakan. |
| | Usaha Pertanian | Petani/kelompok tani/Usaha Pelayanan Jasa Alat (UPJA) mesin pertanian yang melakukan usaha tani tan aman pangan, holtikultura dengan luas maksimal 2 Ha. | Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura |
| | Usaha Perkebunan | Petani/kelompok tani/Usaha Pelayanan Jasa Alat (UPJA) mesin pertanian. yang melakukan usaha perkebunan dengan luas maksimal 2 Ha. | Dinas Kehutanan dan Perkebunan |
| - -c | Usaha Peternakan dan Pembudida yaan | Petani/kelompok tani/ Usaha Pelayanan Jasa Alat (UPJA) mesm pertanian yang melakukan usaha Peternakan dan Pembudidayaan dengan luas maksimal 2 Ha. | Dinas Kelau tan, Perikanan dan Peternakan |

| | 2 l | 3 | 4 |
|------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| / | Transporta Sl | Transportasi air yang menggunakan motor tempel dan diusahakan oleh Warga Negara Indonesia atau Sadan Hukum Indonesia yang digunakan untuk angkutan umum/ perseorangan di sungai, danau dan penyeberangan. | Dinas Perhubungan , Komunikasi dan Informatika. |
| / | Pelayanan Umum | Krematorium dan tempat ibadah untuk proses pembakaran dan/ atau penerangan. | Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi. |
| / | Pedagang Eceran | Untuk kebutuhan Masyarakat di daerah- daerah terpencil dan terisolir yang sulit dijangkau ke SPBU. | Camat di Wilayah masmg- masmg. |
| Minyak Solar (Gas Oil) | Usaha Mikro | Mesin-mesin perkakas yang motor penggeraknya menggunakan Minyak Solar untuk keperluan Usaha Mikro. | ' Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Dinas Perindustrian |
| | Usaha Perikanan | 1. Nelayan yang menggunakan kapal ikan Indonesia yang membidangi Perikanan dengan ukuran maksimum 30 GT. 2.Pembudi Daya Ikan Skala Keeii (kincir). | Dinas Kelau tan, Perikanan dan Peternakan. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| | Usaha Pertanian | Petani/kelompok tani/UPJA Mesin Pertanian yang melakukan usaha tani tanaman pangan, holtikultura, perkebunan dengan luas maksimal 2 Ha, dan peternakan dengan menggunakan mesin pertanian. | Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan. |
| l\itinyak "ar (Gas l,&J.) | Transportasi | sungai, dan untuk 1. Sarana Transportasi laut berupa kapal berbendera Indonesia dengan trayek dalam negeri berupa angkutan umum penumpang. 2. Sarana Transportasi angkutan urnum berupa kapal berbendera Indonesia angkutan danau penyeberangan. 3. Sarana Transportasi angkutan umum barang berupa kapal berbendera Indonesia berdasarkan kuota yang ditetapkan Sadan Pengatur dan Penggunaannya diatur oleh Kementerian Perhubungan. 4. Sarana Transportasi angkutan umurn berupa kapal | Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika. |
| | | pelayaran | |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| | | rakyat/ perintis. 5. Sarana transportasi darat berupa kereta api umurn penum pang dan barang berdasarkan kuota yang ditetapkan oleh Sadan Pengatur. | |
| | Pelayanan Urnum | 1. Krematorium dan ternpat ibadah untuk proses pembakaran dan/atau penerangan. 2. Panti asuhan dan panti jompo untuk penerangan 3. Rumah Saki t type C dan type D, dan puskesmas untuk penerangan. | Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi. |
| Bensin (Gasoline) RON88 | Pedagang Eceran | Untuk kebutuhan Masyarakat di daerah- daerah terpencil dan terisolir yang sulit dijangkau ke SPBU. | Camat di Wilayah mas!ng- masmg. |

## BUPATILABUHANBATU,

dto

## TIGOR PANUSUNAN SIREGAR