Azzindani/ID_REG_KG_2510 huggingface dataset:
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 107 Tahun 1998 tentang PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK TURKI MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN ATAS PENANAMAN MODAL (berlaku 27 Juli 1998)
Pembukaan
Menimbang
:
- a. bahwa di Jakarta, pada tanggal 25 Pebruari 1997 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Turki mengenai Peningkatan atas Penanaman Modal, sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Turki;
- b. bahwa sehubungan dengan itu, dan sesuai dengan Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2826/HK/1960 tanggal 22 Agustus 1960 tentang Pembuatan Perjanjian-perjanjian dengan Negara Lain, dipandang perlu untuk mengesahkan Persetujuan dengan Keputusan Presiden;
Mengingat
:
Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK TURKI MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN ATAS PENANAMAN MODAL.
Pasal 4
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK TURKI MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN ATAS PENANAMAN MODAL.
Mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Turki mengenai Peningkatan dan Perlindungan atas Penanaman Modal, yang telah ditandatangani Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta, pada tanggal 25 Pebruari 1997, sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Turki yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Indonesia, Turki dan Inggeris sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Juli 1998 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Verifikasi: ttd. BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 Juli 1998 MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Verifikasi: ttd. AKBAR TANDJUNG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MA Nomor 7 Tahun 2017 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI (berlaku 3 November 2017)
Pembukaan
Menimbang :
PENJELASAN
Pasal 124
UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menyatakan bahwa tariff retribusi ditetapkan paling tinggi 2% (dua persen) dari NJOP PBB menara telekomunikasi, dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Reppublik Indonesia Tahun 1945, maka Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi perlu disesuaikan; - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor TAHUN Tahun 2001 tentang PEMBUKAANKEDUTAANBESARREPUBLIK INDONESIA DI TRIPOLI, LIBYA, DAN DI SUFA, FIJI, DANPEMBUKAANKONSULATJENDERALREPUBLIK INDONESIA DI GUANGZHOU, CINA (berlaku 21 November 2001)
Pembukaan
Menimbang : bahwa dalam rangka lebih meningkatkan hubungan bilateral dan kerjasama antara Indonesia dengan Libya dan Fiji, serta kerjasama Indonesia dengan Cina khususnya di bidang konsuler, dipandang perlu membuka Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tripoli dan di Sufa, dan membuka Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Guangzhou;
Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3882);
3. Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1976 tentang Pokok-pokok Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2000;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBUKAAN KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA DI TRIPOLI, LIBYA, DAN DI SUFA, FIJI, DAN PEMBUKAAN
KONSULAT JENDERAL REPUBLIK INDONESIA DI GUANGZHOU, CINA.
Pasal 1
- (1) Negara Republik Indonesia membuka Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tripoli, Libya, dan di Sufa, Fiji, dan membuka Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Guangzhou, Cina.
- (2) Kedutaan Besar Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Perwakilan Diplomatik Negara Republik Indonesia.
- (3) Konsulat Jenderal Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Perwakilan Konsuler Republik Indonesia yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia di Beijing.
Pasal 2
- (1) Wilayah kerja Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tripoli meliputi seluruh wilayah negara Libya.
- (2) Wilayah kerja Kedutaan Besar Republik Indonesia di Sufa meliputi seluruh wilayah negara Fiji.
- (3) Wilayah kerja Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Guangzhou meliputi Propinsi-propinsi Guangdong, Fujian, Hainan, dan Guang Xi.
Pasal 3
Formasi kepegawaian Kedutaan Besar dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditetapkan oleh Menteri Luar Negeri
Pasal 4
Pembiayaan Kedutaan Besar dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dibebankan pada anggaran Departemen Luar Negeri.
Pasal 5
Perumusan tugas, fungsi, jenjang, susunan organisasi, dan tata kerja Kedutaan Besar dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditetapkan oleh Menteri Luar Negeri setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.
Pasal 6
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 November 2001 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. MEGAWATI SOEKARNOPUTRI
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor TAHUN Tahun 2002 tentang PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 49 TAHUN 2002 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL DEPARTEMEN AGAMA (berlaku 30 Desember 2002)
Pembukaan
Menimbang
:
bahwa dalam rangka lebih meningkatkan terselenggaranya tertib administrasi pemerintahan, dipandang perlu menyempurnakan Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama;
Mengingat
:
1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2002;
6. Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 2002;
7. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan. Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama;
MEMUTUSKAN...
Menetapkan
:
MEMUTUSKAN :
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 49 TAHUN 2002 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL DEPARTEMEN AGAMA.
Pasal 22
"Pasal 22
Penyesuaian terhadap Keputusan Presiden ini dilaksanakan selambatlambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal ditetapkan. "
Pasal II
Keputusan Presiden ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2002

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. MEGAWATI SOEKARNOPUTRI
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 112 Tahun 2000 tentang PENGESAHAN SIXTH ADDITIONAL PROTOCOL TO THE CONSTITUTION OF THE UNIVERSAL POSTAL UNION (PROTOKOL TAMBAHAN KEENAM PADA KONSTITUSI PERHIMPUNAN POS SEDUNIA) (berlaku 1 Agustus 2000)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa di Beijing, Cina, pada tanggal 15 September 1999 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Sixth Additional Protocol to the Constitution of the Universal Postal Union (Protokol Tambahan Keenam Kongres
- pada Konstitusi Perhimpunan Pos Sedunia), sebagai hasil Perhimpunan Pos Sedunia;
- b. bahwa sehubungan dengan itu, dan sesuai dengan Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2826/HK/1960 tanggal 22 Agustus 1960 tentang Pembuatan Perjanjian-perjanjian dengan Negara Lain, dipandang perlu untuk mengesahkan Protocol tersebut dengan Keputusan Presiden;
Mengingat
:
Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN SIXTH ADDITIONAL PROTOCOL TO THE CONSTITUTION OF THE UNIVERSAL POSTAL UNION (PROTOKOL TAMBAHAN KEENAM PADA KONSTITUSI PERHIMPUNAN POS SEDUNIA).
Pasal 1
Mengesahkan Sixth Additional Protocol to the Constitution of the Universal Postal Union (Protokol Tambahan Keenam pada Konstitusi Perhimpunan Pos Sedunia), yang telah ditandatangani Pemerintah Republik Indonesia di Beijing, Cina, pada tanggal 15 September 1999, sebagai hasil Kongres Perhimpunan Pos Sedunia, yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris serta terjemahannya dalam bahasa Indonesia dilampirkan, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Presiden ini.
Pasal 4
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN SIXTH ADDITIONAL PROTOCOL TO THE CONSTITUTION OF THE UNIVERSAL POSTAL UNION (PROTOKOL TAMBAHAN KEENAM PADA KONSTITUSI PERHIMPUNAN POS SEDUNIA).
Mengesahkan Sixth Additional Protocol to the Constitution of the Universal Postal Union (Protokol Tambahan Keenam pada Konstitusi Perhimpunan Pos Sedunia), yang telah ditandatangani Pemerintah Republik Indonesia di Beijing, Cina, pada tanggal 15 September 1999, sebagai hasil Kongres Perhimpunan Pos Sedunia, yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris serta terjemahannya dalam bahasa Indonesia dilampirkan, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Presiden ini.
Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah terjemahan Protocol dalam bahasa Indonesia dengan salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, maka yang berlaku adalah salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris.
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Agustus 2000 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. ABDURRAHMAN WAHID

Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 1 Agustus 2000 SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd. DJOHAN EFFENDI
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 27 Tahun 2001 tentang PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI AGAMA HINDU TAMPUNG PENYANG, PALANGKARAYA DAN SEKOLAH TINGGI AGAMA HINDU GDE PUDJA, MATARAM (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang : bahwa dalam rangka memenuhi tenaga terdidik di bidang ilmu pengetahuan Agama Hindu, dipandang perlu mendirikan Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Tampung Penyang, Palangkaraya dan Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Gde Pudja, Mataram;
Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI AGAMA HINDU TAMPUNG PENYANG, PALANGKARAYA DAN SEKOLAH TINGGI AGAMA HINDU GDE PUDJA, MATARAM.
Pasal 1
- (1) Mendirikan Sekolah Tinggi Agama Hindu Tampung Penyang, Palangkaraya.
- (2) Mendirikan Sekolah Tinggi Agama Hindu Gde Pudja, Mataram.
- (3) Sekolah Tinggi Agama Hindu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) merupakan perguruan tinggi di lingkungan Departemen Agama.
Pasal 2
Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini diatur oleh Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing dengan
Pasal 3
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Pebruari 2001 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. ABDURRAHMAN WAHID

Distribusi: Salinan sesuai dengan aslinya ## SEKRETARIAT KABINET RI

Penandatangan: Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan II ttd Edy Sudibyo
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 9 Tahun 2014 tentang HIBAH PEMERINTAH DALAMRANGKAPEMBELIAN DAN RENOVASI MASJID j INDONESIAN MUSLIM ASSOCIA TION IN AMERICA (IMAAM) CENTER DI MARYLAND, AMERIKA SERIKAT DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA (berlaku 18 Februari 2014)
Pembukaan
Menimbang
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2014 TENTANG
HIBAH PEMERINTAH DALAMRANGKAPEMBELIAN DAN RENOVASI MASJID j INDONESIAN MUSLIM ASSOCIA TION IN AMERICA (IMAAM) CENTER DI MARYLAND, AMERIKA SERIKAT
DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
In
- a. bahwa dalam rangka membantu penyediaan sarana ibadah bagi umat muslim di Amerika Serikat, pemerintah perlu memberikan hibah untuk pembelian dan renovasi masjidj Indonesian Muslim Association America (IMAAM) Center eli Maryland, Amerika Serikat; a.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Hibah Pemerintah Dalam Rangka Pembelian dan Renovasi Masjidj Indonesian Muslim Association In America (IMAAM) Center, di Maryland, Amerika Serikat;
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Mengingat 1.
Republik Indonesia Tahun 1945; 4
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
\
Menetapkan
- 2
MEMUTUSKAN:
AMERICA (IMAAM) CENTER DI MARYLAND, AMERlKA SERIKAT. DAN RENOVASI ASSOCIATION IN DALAM RANGKA PEMBELIAN MASJID/ INDONESIAN MUSLIM KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG HIBAH PEMERINTAH
Pasal 1
- (1) Pemerintah memberikan hibah sebesar USD 3,000,000.00 (tiga juta dollar Amerika) kepada Board of Trustees Indonesian Muslim. Association In America (IMAAM).
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk membeli dan merenovasi masjid/ Indonesian Muslim. Association In America (IMAAM) Center di Maryland, Amerika Serikat.
Pasal 2
Pemberian dan penggunaan hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan secara akuntabel dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan negara seternpat.
',Pasa! 3
Hibah sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 1 berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
,
'.
t'
PRESIDEN REPU8L1K INDONESIA -3
Pasal 4
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Februari 2014

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Distribusi: Salinan sesuai dengan aslinya
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor TAHUN Tahun 2002 tentang PENGESAHAN PROTOCOL 5 ASEAN SCHEME OF COMPULSORY MOTOR VEHICLE INSURANCE (PROTOKOL 5 SKIM ASURANSI WAJIB KENDARAAN BERMOTOR ASEAN) (berlaku 29 Mei 2002)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa di Kuala Lumpur, Malaysia, pada tanggal 8 April 2001 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Protocol 5 ASEAN Scheme of Compulsory Motor Vehicle Insurance (Protokol 5 Skim Asuransi Wajib Kendaraan Bermotor ASEAN), sebagai hasil perundingan antara para Menteri Negara-negara anggota Asosiasi Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN);
- b. bahwa sehubungan dengan itu, dipandang perlu untuk mengesahkan Protocol tersebut dengan Keputusan Presiden.
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4012);
Mengingat
:
1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;
MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN PROTOCOL 5 ASEAN SCHEME OF COMPULSORY MOTOR VEHICLE INSURANCE (PROTOKOL 5 SKIM ASURANSI WAJIB KENDARAAN BERMOTOR ASEAN).
Pasal 1
Mengesahkan Protocol 5 ASEAN Scheme of Compulsory Motor Vehicle Insurance (Protokol 5 Skim Asuransi Wajib Kendaraan Bermotor ASEAN), yang telah ditandatangani Pemerintah Republik Indonesia di Kuala Lumpur, Malaysia, pada tanggal 8 April 2001, sebagai hasil perundingan antara para Menteri Negara-negara anggota Asosiasi Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN), yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.
Pasal 2
Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah terjemahan Protocol dalam bahasa Indonesia dengan salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, maka yang berlaku adalah salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris.
Pasal 3
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Mei 2002

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. MEGAWATI SOEKARNOPUTRI pada tanggal 29 Mei 2002

Penandatangan: SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd. BAMBANG KESOWO
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 30 Tahun 2011 tentang PENUGASAN (berlaku 28 Oktober 2011)
Pembukaan
Menimbang :
bahwa sehubungan dengan pelaksanaan kunjungan kerja dan/atau kenegaraan Presiden ke Perancis pada tanggal 31 Oktober 2011 sampai dengan 5 November 2011, maka untuk menjaga lancarnya pelaksanaan pemerintahan dipandang perlu untuk menugaskan Wakil Presiden melaksanakan tugas sehari-hari Presiden selama berlangsungnya kunjungan tersebut;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden Dalam Hal Presiden Berada di Luar Negeri;
MEMUTUSKAN
Pasal 4
2. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden Dalam Hal Presiden Berada di Luar Negeri;
MEMUTUSKAN:
Menugaskan Wakil Presiden untuk melaksanakan tugas sehari-hari Presiden sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden Dalam Hal Presiden Berada di Luar Negeri, selama Presiden melaksanakan kunjungan kerja dan/atau kenegaraan ke Perancis pada tanggal 31 Oktober 2011 sampai dengan 5 November 2011 atau sampai dengan tanggal tiba kembali di tanah air.
KEDUA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Oktober 2011 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Distribusi: Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KABINET RI Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Bistok Simbolon KEDUA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Oktober 2011 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Unknown Unknown Nomor 17 Tahun 1945 tentang KEPUTUSANPRESIDENREPUBLIKINDONESIA NOMOR 17 TAHUN2014 PENUGASAN (berlaku 12 Mei 2014)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
Menetapkan
Pasal 4
2. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden Dalam Hal Presiden Berada di Luar Negeri;
MEMUTUSKAN:
Menugaskan Wakil Presiden untuk melaksanakan tugas sehari-hari Presiden sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden Dalam Hal Presiden Berada di Luar Negeri, selama Presiden melaksanakan kunjungan kerja danl atau kenegaraan ke Myanmar pada tanggal 10 sampai dengan 12 Mei 2014 atau sampai dengan tanggal tiba kemjPli di tanah air. L KEDUA: ________________
\
2
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
ttd.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Mei2014 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. KEDUA

Distribusi: Salinan sesuai dengan aslinya
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor BAGI Tahun 2004 tentang PERBURUHAN PUSAT (berlaku 18 Oktober 2004)
Pembukaan
Menimbang
:
bahwa dalam rangka meningkatkan mutu, prestasi, pengabdian, dan semangat kerja Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat dalam menangani penyelesaian perkara perselisihan industrial dan pemutusan hubungan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dipandang perlu menetapkan kembali honorarium bagi Ketua, Ketua Pengganti, Anggota, dan Anggota Pengganti Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat dengan Keputusan Presiden;
Mengingat
:
Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
HONORARIUM BAGI KETUA, KETUA PENGGANTI, ANGGOTA, DAN ANGGOTA PENGGANTI PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT
Pasal 1
Kepada Ketua, Ketua Pengganti, Anggota, dan Anggota Pengganti Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat diberikan honorarium setiap bulan.
Pasal 2
Besarnya honorarium setiap bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagai berikut:
- a. Ketua/Ketua Pengganti adalah sebesar Rp. 3.0000.000,00 (tiga juta rupiah);
- b. Anggota/Anggota Pengganti adalah sebesat Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
Pasal 4
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
HONORARIUM BAGI KETUA, KETUA PENGGANTI, ANGGOTA, DAN ANGGOTA PENGGANTI PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT
Kepada Ketua, Ketua Pengganti, Anggota, dan Anggota Pengganti Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat diberikan honorarium setiap bulan.
Besarnya honorarium setiap bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagai berikut:
- a. Ketua/Ketua Pengganti adalah sebesar Rp. 3.0000.000,00 (tiga juta rupiah);
- b. Anggota/Anggota Pengganti adalah sebesat Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
Pemberian honorarium bagi Ketua/Ketua Pengganti dan Anggota/Anggota Pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan sampai dengan terbentuknya lembaga Pengadilan Hubungan Industrial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.
Pasal 5
Dengan Berlakunya Keputusan Presiden ini, maka Keputusan Presiden Nomor 120 Tahun 2001 tentang Honorarium bagi Ketua, Ketua Pengganti, Anggota, dan Anggota pengganti Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat, dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 6
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Oktober 2004

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. MEGAWATI SOEKARNOPUTRI
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 92 Tahun 2003 tentang PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KERAJAAN BELANDA UNTUK PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK YANG BERKENAAN DENGAN PAJAK ATAS PENGHASILAN BESERTA PROTOKOL (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang :
- a. bahwa di Jakarta, pada tanggal 29 Januari 2002 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Belanda untuk Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak yang Berkenaan dengan Pajak atas Penghasilan beserta Protokol, sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Belanda;
- b. bahwa sehubungan dengan itu, dipandang perlu untuk mengesahkan Persetujuan beserta Protokol tersebut dengan Keputusan Presiden;
Mengingat:
1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4012);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN PERSE-TUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KERAJAAN BELANDA UNTUK PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK YANG BERKENAAN DENGAN PAJAK ATAS PENGHASILAN BESERTA PROTOKOL.
Pasal 1
Mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Belanda untuk Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak yang Berkenaan dengan Pajak atas Penghasilan beserta Protokol, yang telah ditandatangani Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta, pada tanggal 29 Januari 2002, sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Belanda yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Indonesia, Belanda dan Inggris sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.
Pasal 2
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Nopember 2003

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 14 Nopember 2003 SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, BAMBANG KESOWO
Unknown REPUBLIK INDONESIA Nomor TAHUN2016 Tahun 1945 tentang PENUGASAN (berlaku 25 Mei 2016)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
Menetapkan
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Mei 2016

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. KEDUA

Distribusi: Salinan sesuai dengan aslinya

Penandatangan: ## KEMENTERIANSEKRETARIATNEGARA REPUBLIK INDONESIA Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan, Muhammad Sapta Murti
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 176 Tahun 1999 tentang PENERBITAN SURAT UTANG PEMERINTAH DALAM RANGKA PEMBIAYAAN KREDIT PROGRAM (berlaku 28 Desember 1999)
Pembukaan
Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Bank Indonesia tidak dapat memberikan Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) dalam rangka kredit program;
- b. bahwa dalam rangka menjaga kesinambungan penyaluran kredit program, Pemerintah berketetapan untuk menerbitkan Surat Utang;
- c. bahwa sehubungan dengan itu dan setelah mengadakan konsultasi dengan Bank Indonesia dan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dipandang perlu untuk menetapkan Penerbitan Surat Utang Pemerintah dalam rangka Kredit Program dengan Keputusan Presiden;
Mengingat :
1. Pasal 4 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENERBITAN SURAT UTANG PEMERINTAH DALAM RANGKA PEMBIAYAAN KREDIT PROGRAM.
Pasal 1
- (1) Dalam rangka kesinambungan pembiayaan kredit program, Menteri Keuangan berwenang untuk menerbitkan Surat Utang Pemerintah.
- (2) Surat Utang Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterbitkan oleh Menteri Keuangan sesuai dengan kebutuhan dari waktu ke waktu dan wajib dikonsultasikan terlebih dahulu dengan Bank Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat.
Pasal 2
Dengan
Pasal 3
Jangka waktu pelunasan, masa tenggang, besarnya angsuran pokok, dan tingkat bunga serta cara pembayaran Surat Utang Pemerintah ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia.
Pasal 4
Kewajiban yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Surat Utang Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 2 dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Pasal 5
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Desember 1999 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd, ABDURRAHMAN WAHID

Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 Desember 1999 SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd, ALIRAHMAN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 68 Tahun 2004 tentang PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK FEDERAL JERMAN TENTANG PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN TIMBAL BALIK PENANAMAN MODAL BESERTA PROTOKOL (berlaku 10 Agustus 2004)
Pembukaan
Menimbang:
- a. bahwa di Jakarta, pada tanggal 14 Mei 2003 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Persetujuan antara Republik Indonesia dan Republik Federal Jerman tentang Peningkatan dan Perlindungan Timbal Balik Penanaman Modal beserta Protokol, sebagai hasil perundingan antara Delegasidelegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Federal Jerman;
- b. bahwa sehubungan dengan itu, dipandang perlu untuk mengesahkan Persetujuan beserta Protokol tersebut dengan Keputusan Presiden;
Mengingat:
1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4012);
MEMUTUSKAN
Pasal 4
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4012);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan:
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK FEDERAL JERMAN TENTANG PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN TIMBAL BALIK PENANAMAN MODAL BESERTA PROTOKOL.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 Agustus 2004

Penandatangan: SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd. BAMBANG KESOWO ## Pasal 1

Verifikasi: Mengesahkan Persetujuan antara Republik Indonesia dan Republik Federal Jerman tentang Peningkatan dan Perlindungan Timbal Balik Penanaman Modal beserta Protokol, yang telah ditandatangani Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta, pada tanggal 14 Mei 2003, sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Federal Jerman yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Indonesia, Jerman, dan Inggris sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini. ## Pasal 2 Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Agustus 2004

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. MEGAWATI SOEKARNOPUTRI
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 20 Tahun 2014 tentang PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PRESIDEN PRIORITAS TAHUN 2014 (berlaku 20 Mei 2014)
Pembukaan
Menimbang
:
Mengingat :
- a. Bahwa Peraturan Presiden merupakan salah satu jenis Peraturan Perundang-undangan yang perlu direncanakan secara matang, efektif dan efisien, oleh karenanya perlu disusun program penyusunan Peraturan Presiden tahun 2014;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka perlu menetapkan
Pasal 4
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Pasal 31
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
MEMUTUSKAN: ________________
Menetapkan
:
PERTAMA
:
- KEDUA :
KETIGA
MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PRESIDEN PRIORITAS TAHUN 2014.
Menetapkan 22 (dua puluh dua) Rancangan Peraturan Presiden sebagaimana terlampir sebagai Program Penyusunan Peraturan Presiden Prioritas 2014.
- Rancangan Peraturan Presiden yang tercantum dalam Program Penyusunan Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
:
KEEMPAT
- Perubahan Program Penyusunan Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dilakukan atas persetujuan Presiden.
- Rancangan Peraturan Presiden di luar Program Penyusunan Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dapat disusun dalam hal terkait dengan:
- a. pengesahan perjanjian internasional tertentu;
- b. akibat Putusan Mahkamah Agung atau akibat Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap UndangUndang yang pengaruhnya terhadap Peraturan Presiden;
- c. kondisi mendesak yang ditentukan oleh Presiden untuk kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan.
KELIMA: ________________
KELIMA :
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakata pada tanggal 20 Mei 2014 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Distribusi: Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KABINET RI Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan,

Verifikasi: ttd. Bistok Simbolon
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 76 Tahun 2001 tentang PENCABUTAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 1996 TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT ON C.A.B. INTERNATIONAL (berlaku 21 Juni 2001)
Pembukaan
Mengingat :
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 76 TAHUN 2001 TENTANG
PENCABUTAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 1996 TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT ON C.A.B. INTERNATIONAL
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ,
- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Republik Indonesia telah menjadi Pihak pada Agreement on C.A.B. International, dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pengesahan Agreement on C.A.B. International;
- b. bahwa keanggotaan pada C.A.B. International tersebut pada huruf a mewajibkan Pemerintah Indonesia membayar kontribusi yang ternyata telah memberatkan Anggaran Negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf b, dan mempertimbangkan pula bahwa selama Pemerintah Indonesia menjadi Pihak pada Agreement on C.A.B. International dapat dinilai tidak efisien dan tidak ekonomis, maka dipandang perlu untuk mencabut Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pengesahan Agreement on C.A.B. International tersebut dengan Keputusan Presiden;
1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4012);
3. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1999 tentang Keanggotaan Indonesia dan Kontribusi Pemerintah Republik Indonesia pada Organisasi-organisasi Internasional;
MEMUTUSKAN
Pasal 4
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4012);
3. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1999 tentang Keanggotaan Indonesia dan Kontribusi Pemerintah Republik Indonesia pada Organisasi-organisasi Internasional;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 1996 TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT ON C.A.B. INTERNATIONAL.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 21 Juni 2001 SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd DJOHAN EFFENDI ## Pasal 1

Penandatangan: Mencabut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pengesahan Agreement on C.A.B. International. ## Pasal 2 Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Juni 2001 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd, ABDURRAHMAN WAHID
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 150 Tahun 1999 tentang PENASEHAT (berlaku 4 Desember 1999)
Pembukaan
Menimbang
:
Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Wakil Presiden dipandang perlu menetapkan Penasehat Wakil Presiden;
Mengingat
:
Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
: KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENASEHAT WAKIL PRESIDEN.
Pasal 1
Kepada Wakil Presiden diperbantukan beberapa Penasehat sesuai dengan kebutuhan.
Pasal 2
Penasehat diangkat dan diberhentikan Presiden atas usul Wakil Presiden.
Pasal 4
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
: KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENASEHAT WAKIL PRESIDEN.
Kepada Wakil Presiden diperbantukan beberapa Penasehat sesuai dengan kebutuhan.
Penasehat diangkat dan diberhentikan Presiden atas usul Wakil Presiden.
Penasehat memberi pandangan, pendapat dan pertimbangan mengenai hal-hal tertentu kepada Wakil Presiden berdasar keahlian, pengalaman dan kearifan.
Dalam melaksanakan tugasnya Penasehat bertanggung jawab kepada Wakil Presiden.
Pasal 5
- (1) Segala pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Penasehat dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (2) Dukungan staf dan administrasi lainnya yang diperlukan Penasehat diberikan oleh Sekretariat Wakil Presiden.
Pasal 6
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta

Penandatangan: Pada tanggal 4 Desember 1999 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. ABDURRAHMAN WAHID
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 3 Tahun 1996 tentang PEMBENTUKAN DANA BANTUAN PRESIDEN BAGI PENYELENGGARAAN KREDIT USAHA KELUARGA SEJAHTERA (berlaku 22 Januari 1996)
Pembukaan
Menimbang : bahwa dalam rangka menunjang kelancaran program penyelenggaraan Kredit Usaha Keluarga Sejahtera bagi keluarga Prasejahtera dan Sejahtera I (non-IDT) di 27 Propinsi, dipandang perlu membentuk Dana Bantuan Presiden yang berasal dari penyisihan sebagian hasil pengembangan Dana Reboisasi;
Mengingat
: 1. Pasal 4 ayat (1) Undang Undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1990 tentang Dana Reboisasi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 40Tahun 1993;
MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBENTUKAN DANA BANTUAN PRESIDEN BAGI PENYELENGGARAAN KREDIT
Menetapkan : USAHA KELUARGA SEJAHTERA.
Pasal 1
- (1) Membentuk Dana Bantuan Presiden untuk membiayai program penyelenggara Kredit Usaha Keluarga Sejahtera bagi keluarga Prasejahtera dan Sejahtera I di 27 Propinsi.
- (2) Dana Bantuan Presiden sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk melalui penyisihan sebagian bunga Dana Reboisasi sebesar Rp. 100.000.000.000,(seratus miliar rupiah) sebagai pinjaman tanpa bunga.
Pasal 2
Pelaksanaan penyisihan sebagian bunga Dana Reboisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dilakukan oleh Menteri Kehutanan dengan memindahkan dana tersebut dari rekening Menteri Kehutanan kedalam rekening Dana Bantuan Presiden di Sekretariat Negara.
Pasal 3
Pengelolaan, pembayaran dan pertanggunganjawaban penggunaan Dana diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Pasal 4
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal
PENUTUP
Pengesahan
Pengesahan: ditetapkan

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Januari 1996 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Verifikasi: ttd. SOEHARTO
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 9 Tahun 2000 tentang PENUGASAN (berlaku 27 Januari 2000)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat
:
Menetapkan
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Januari 2000 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd ABDURRAHMAN WAHID

Penandatangan: bahwa sehubungan dengan pelaksanaan kunjungan Presiden ke luar negeri mulai tanggal 28 Januari 2000, maka untuk menjaga lancarnya pelaksanaan pemerintahan dipandang perlu untuk menugaskan Wakil Presiden melaksanakan tugas sehari-hari Presiden selama berlangsungnya kunjungan tersebut; 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

Penandatangan: 2. Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VII/MPR/1973 tentang Keadaan Presiden dan/atau Wakil Presiden Republik Indonesia Berhalangan;

Penandatangan: 3. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden Dalam Hal Presiden Berada di Luar Negeri; ## MEMUTUSKAN :
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLLK INDONESIA Nomor 23 Tahun 2014 tentang PENUGASAN (berlaku 11 Juni 2014)
Pembukaan
Menimbang bahwa sehubungan dengan pelaksanaan kunjungan kerja dan/ atau kenegaraan Presiden ke Fiji pada tanggal 17 sampai dengan 19 Juni 2014, maka untuk menjaga lancarnya pelaksanaan pemerintahan dipandang perlu untuk menugaskan Wakil Presiden melaksanakan tugas sehari-hari Presiden selama berlangsungnya kunjungan tersebut;
1. Pasal 4 ayat (1)Undang-UndangDasar NegaraRepublik IndonesiaTahun 1945; Mengingat
2. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden Dalam HalPresidenBerada di Luar Negeri;
MEMUTUSKAN
Pasal 4
2. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden Dalam HalPresidenBerada di Luar Negeri;
MEMUTUSKAN:
Menugaskan Wakil Presiden untuk melaksanakan tugas sehari-hari Presiden sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden Dalam Hal Presiden Berada di Luar Negeri,selama Presiden melaksanakan kunjungan kerja dan/ atau kenegaraan ke Fiji pada tanggal 17 sampai dengan 19 Juni 2014 atau sampai dengan tanggal L'b kernbalidi tanah air.
KEDUA: 2
...
KEDUA
2
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Juni 2014

Verifikasi: PRESIDEN REPUBLIK INDONESlA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 42 Tahun 2000 tentang SEKOLAH TINGGI ILMU PELAYARAN (berlaku 10 Maret 2000)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat
:
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 42 TAHUN 2000
TENTANG
SEKOLAH TINGGI ILMU PELAYARAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan dan meningkatkan sumber daya manusia yang terdidik dan profesional di bidang pelayaran dipandang perlu mendirikan Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran sebagai perguruan tinggi kedinasan di lingkungan Departemen Perhubungan;
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);
4. Keputusan Presiden Nomor 136 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen, sebagaimana telah diubah, dengan Keputusan Presiden Nomor 147 Tahun 1999;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG SEKOLAH TINGGI ILMU PELAYARAN.
Pasal 1
Mendirikan Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disingkat STIP sebagai perguruan tinggi kedinasan di lingkungan Departemen Perhubungan yang berkedudukan di Jakarta.
Pasal 2
- (1) STIP berkedudukan di bawah Menteri Perhubungan.
- (2) STIP dipimpin oleh seorang Ketua yang bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan.
Pasal 3
Pembinaan teknis akademik STIP dilaksanakan oleh Menteri Pendidikan Nasional dan pembinaan teknis fungsional STIP dilaksanakan oleh Menteri Perhubungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
STIP mempunyai tugas menyelenggarakan program pendidikan profesional di bidang ilmu pelayaran.
Pasal 5
Organisasi STIP terdiri dari : Unsur Pimpinan : Ketua dan Pembantu Ketua; Senat STIP; Unsur Pelaksana Akademik; Unsur Pelaksana Administratif;
Unsur Penunjang.
Pasal 6
Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, Balai Pendidikan dan Latihan Ahli Pelayaran di Jakarta diintegrasikan ke dalam STIP.
Pasal 7
Rumusan tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja STIP serta pengintegrasian Balai Pendidikan dan Latihan Ahli Pelayaran di Jakarta ditetapkan oleh Menteri Perhubungan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.
Pasal 8
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Maret 2000 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd, ABDURRAHMAN WAHID
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 35 Tahun 1999 tentang PENGESAHAN AGREEMENT ON THE RECOGNITION OF COMMERCIAL VEHICLE INSPECTION CERTIFICATES FOR GOODS VEHICLES AND PUBLIC SERVICE VEHICLES ISSUES BY ASEAN MEMBER COUNTRIES (berlaku 7 Mei 1999)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa di Singapura, pada tanggal 10 September 1998 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Agreement on the Recognition of Commercial Vihicles Inspection Certificates for Goods Vehicles and Public Service Vehicles Issued by ASEAN Member Countries, sebagai hasil perundingan antara para Menteri Transportasi ASEAN;
- b. bahwa sehubungan dengan itu, dan sesuai dengan Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2826/HK/1960 tanggal 22 Agustus 1960 tentang Pembuatan Perjanjian-perjanjian dengan Negara Lain, dipandang perlu untuk mengesahkan Agreement tersebut dengan Keputusan Presiden;
Mengingat : Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;
MEMUTUSKAN: ________________
Menetapkan
:
MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT ON THE RECOGNITION OF COMMERCIAL VEHICLE INSPECTION CERTIFICATES FOR GOODS VEHICLES AND PUBLIC SERVICE VEHICLES ISSUES BY ASEAN MEMBER COUNTRIES
Pasal 1
Mengesahkan Agreement on the Recognition of Commercial Vehicle Inspection Certificates for Goods Vehicles and Public Service Vehicles Issued by ASEAN Member Countries, yang telah ditandatangani Pemerintah Republik Indonesia di Singapura, pada tanggal 10 September 1998, sebagai hasil perundingan antara para Menteri Transportasi ASEAN yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggeris sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.
Pasal 2
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Mei 1999 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Verifikasi: ttd. ## BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 7 Mei 1999 MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Verifikasi: ttd. AKBAR TANDJUNG