PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK Nomor 7 Tahun 2017 tentang BADAN USAHA MILIK DESA (berlaku 13 Oktober 2017)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa agar desa menjadi kuat, maju dan mandiri perlu meningkatkan dan mengembangkan badan usaha milik desa agar menjadi lembaga desa yang dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa sehingga mampu mewujudkan kemandirian perekonomian desa;
- b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta peraturan pelaksanaannya dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 4 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Usaha Milik Desa;
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK DAN BUPATI TRENGGALEK
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA.
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
Pasal 2
Pendirian BUMDesa dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan dibidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar Desa.
Pendirian BUMDesa bertujuan:
- a. meningkatkan perekonomian Desa;
- b. mengoptimalkan dan mendayagunakan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
- c. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
- d. mengembangkan rencana kerja sama usaha antar Desa dan/atau dengan pihak ketiga;
- e. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- f. membuka lapangan kerja;
- g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan
- h. meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan pendapatan asli Desa.
Pasal 4
- (1) Desa dapat mendirikan BUMDesa
- (1) Dalam rangka kerja sama antar Desa dan pelayanan usaha antar Desa dapat dibentuk BUMDesa bersama yang merupakan milik 2 (dua) Desa atau lebih.
- (2) Pendirian BUMDesa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati melalui Musyawarah antar Desa yang difasilitasi oleh badan kerja sama antar Desa yang terdiri dari:
- a. Pemerintah Desa;
- b. anggota BPD;
- c. lembaga kemasyarakatan Desa;
- d. lembaga Desa lainnya; dan
- e. tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender .
Pasal 5
- (3) Ketentuan mengenai Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pendirian BUMDesa bersama.
Pasal 6
- (1) Dalam rangka kerja sama antar Desa dan pelayanan usaha antar Desa dapat dibentuk BUMDesa bersama yang merupakan milik 2 (dua) Desa atau lebih.
- (2) Pendirian BUMDesa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati melalui Musyawarah antar Desa yang difasilitasi oleh badan kerja sama antar Desa yang terdiri dari:
- a. Pemerintah Desa;
- b. anggota BPD;
- c. lembaga kemasyarakatan Desa;
- d. lembaga Desa lainnya; dan
- e. tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender .
- (3) Ketentuan mengenai Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pendirian BUMDesa bersama.
- (4) BUMDesa bersama ditetapkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Pendirian BUMDesa bersama.
BAB III - PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN BUMDesa Bagian Kesatu Bentuk Organisasi BUMDesa Pasal 7
Pasal 7
- (1) BUMDesa dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum.
- (2) Unit usaha yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUMDesa dan masyarakat.
- (3) Dalam hal BUMDesa tidak mempunyai unit-unit usaha yang berbadan hukum, bentuk organisasi BUMDesa didasarkan pada Peraturan Desa tentang Pendirian BUMDesa.
BAB III - PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN BUMDesa Bagian Kesatu Bentuk Organisasi BUMDesa Pasal 7
Pasal 8
- (1) BUMDesa dapat membentuk unit usaha meliputi:
- a. perseroan terbatas sebagai persekutuan modal, dibentuk
BAB III - PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN BUMDesa Bagian Kesatu Bentuk Organisasi BUMDesa Pasal 7
Pasal 10
- (1) Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUMDesa terdiri dari:
- a. penasihat;
- b. pelaksana operasional; dan
- c. pengawas.
- (2) Penamaan susunan kepengurusan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan penyebutan nama setempat yang dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotong-royongan atas dasar Musyawarah Desa.
BAB III - PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN BUMDesa Bagian Kesatu Bentuk Organisasi BUMDesa Pasal 7
Pasal 11
- (1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dijabat secara ex officio oleh Kepala Desa yang
bersangkutan dengan menjunjung tinggi asas prosesionalisme.
- (2) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
- a. memberikan nasihat kepada pelaksana operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUMDesa;
- b. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMDesa; dan
- c. mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUMDesa.
- (3) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
- a. meminta
PENJELASAN
Pembukaan
dari Pelaksana Operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha Desa; dan
- b. melindungi usaha Desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUMDesa.
##
PENJELASAN
Pasal 12
- (1) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUMDesa sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. - (2) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban: - a. melaksanakan dan mengembangkan BUMDesa agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat Desa; - b. menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Desa untuk meningkatkan pendapatan asli Desa; dan - c. melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian Desa lainnya. - (3) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang: - a. membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUMDesa setiap bulan; - b. membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUMDesa setiap bulan; dan - c. memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUM Desa kepada masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
PENJELASAN
Pasal 13
- (1) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), pelaksana operasional dapat menunjuk anggota pengurus sesuai dengan kapasitas bidang usaha, khususnya dalam mengurus pencatatan dan administrasi usaha dan fungsi operasional bidang usaha sesuai dengan kemampuan keuangan BUMDesa. - (2) Pelaksana operasional dapat dibantu karyawan sesuai dengan kebutuhan dan harus disertai dengan uraian tugas berkenaan dengan tanggung jawab, pembagian peran dan aspek pembagian kerja lainnya
PENJELASAN
Pasal 14
- (1) Persyaratan menjadi pelaksana operasional meliputi: - a. masyarakat Desa yang mempunyai jiwa wirausaha; - b. tidak boleh berasal dari unsur Perangkat Desa dan BPD; - c. berdomisili dan menetap di Desa setempat paling sedikit 2 (dua) tahun; - d. berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, dan perhatian