PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG Nomor TENTANG Tahun 2011 tentang 2 TAHUN 2011 TAMBAHAN SETORAN PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH MODAL PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG KALIMANTAN BARAT (berlaku 15 Juli 2011)
Pembukaan
Menimbang :
- a. bahwa pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modal pada suatu badan usaha milik pemerintah dan/atau milik swasta sesuai dengan peraturan perundang -undangan;
- b. bahwa dalam rangka menunjang perekonomian di daerah dan dal pendapatan asli daerah, Pemerintah Kota Singkawang telah melakukan penyertaan modal daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat sejak tahun 2003 dan perlu ditambah setiap tahunnya am upaya menggali potensi sumber ;
- c. bahwa berdasarkan dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Setoran Modal Pemerintah Kota Singkawang Perseroan Terbatas Kalimantan Barat ; pertimbangan sebagaimana Bank Pembangunan Daerah Tambahan Pada
Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
Menetapkan :
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 11);
14. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Singkawang Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2011 Nomor 1);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SINGKAWANG dan
WALIKOTA SINGKAWANG
MEMUTUSKAN:
PERATURAN DAERAH TENTANG TAMBAHAN SETORAN MODAL PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN BARAT.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Singkawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Singkawang.
4. Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Badan Usaha dengan mendapat hak kepemilikan dengan imbalan tertentu.
5. Deviden adalah bagian keuntungan PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat yang dibagikan kepada para pemegang saham secara proporsional ## BAB II
T U J U A N
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Kalbar bertujuan selain untuk meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usaha perusahaan dimaksud juga sebagai upaya menambah pendapatan asli daerah.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan ## BAB III
PENYERTAAN MODAL
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
- (1) Modal disetor Pemerintah Kota Singkawang pada PT. Bank Kalbar sampai dengan 31 Desember 2010 sebesar Rp. 3.805.000.000,(Tiga Milyar Delapan Ratus Lima Juta Rupiah).
- (2) Penyertaan Modal Pemerintah Kota Singkawang pada PT. Bank Kalbar yang dianggarkan pada Tahun 2011 sebesar Rp. 800.000.000,(Delapan Ratus Juta Rupiah).
- (3) Jumlah keseluruhan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Singkawang pada PT. Bank Kalbar menjadi sebesar Rp. 4.605.000.000,(Empat Milyar Enam Ratus Lima Juta Rupiah).
- (4) Penyertaan Modal Pemerintah Kota Singkawang pada PT. Bank Kalbar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditingkatkan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.
- (5) Penyertaan Modal Pemerintah Kota Singkawang pada PT. Bank Kalbar dilaksanakan oleh Walikota.
PENGAWASAN
BAB IV - PENGAWASAN
Pasal 4
- (1) Walikota melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (2) Walikota dapat menunjuk Pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan atas penyertaan modal daerah.
PEMBAGIAN DEVIDEN
BAB V - PEMBAGIAN DEVIDEN
Pasal 5
- (1) Deviden dari Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Kalbar yang dibagikan setiap akhir tahun buku menjadi hak daerah.
- (2) Deviden sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disetorkan ke Kas Umum Daerah dan dicatat pada kelompok Pendapatan Asli Daerah pada jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada
objek pendapatan bagian laba atau penyertaan modal pada Perusahaan Umum Milik Daerah / BUMD.
KETENTUAN PENUTUP
BAB V - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
BAB V - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Singkawang.

Penetapan: Ditetapkan di Singkawang pada tanggal 15 Juli 2011

Penandatangan: WALIKOTA SINGKAWANG, ttd. HASAN KARMAN

Penetapan: Diundangkan di Singkawang pada tanggal 28 September 2011

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG, ttd. ## SYECH BANDAR LEMBARAN DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2011 NOMOR 5
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG
## TAMBAHAN SETORAN MODAL PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN BARAT
## I. UMUM
Sebagaimana diamanatkan dalam
PENJELASAN
Pasal 57
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sumber pendapatan daerah untuk pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah terdiri