PERATURAN BUPATI BALANGAN Nomor 19 Tahun 2003 tentang PENERBITAN IZIN TEMPAT USAHA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang '.
- Mengingat :
BUPATI BALANGAN
PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 19 TAHUN 2OO9
TENTANG
PENERBITAN IZIN TEMPAT USAHA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
BUPATI BALANGAN,
- a. bahwa dalam rangka tertibnya kegiatan-kegiatan usaha yang bersifat komersial yang menggunakan tempat usaha bersifat tetap dan teratur, perlu adanya pengendalian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk pemberian lzin Tempat Usaha, sehingga akan memberikan keteraturan ;
- b. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dalam pengurusan / penerbitan lzin Tempat Usaha, perlu mengatur tata cara penerbitannya;
3. bahwa berkenaan dengan maksud pada huruf a, dan b perlu diatur dengan Peraturan BuPati. C
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 22,Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4265);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4389) ; 2.
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor a844); 3.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 06 Tahun 2006 tentang lzin Usaha lndustri dan Retribusinya (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2006 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 12) ; 4.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 07 Tahun 2006 tentang Surat lzin Usaha Perdagangan (Lembaran Daerah 5.
Menetapkan
Kabupaten Balangan Tahun 2006 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 13) ;
- Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 43) ; 6.
- Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 44) ; 7.
MEMUTUSKAN:
- PERATURAN BUPATI BALANGAN PENERBITAN IZIN TEMPAT USAHA.
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Balangan ;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Balangan ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Balangan ;
4. Bupati adalah Bupati Balangan;
6. lzin Tempat Usaha adalah izin yang diperlukan untuk mendirikan tempat-tempat usaha yang dijalankan secara teratur dalam suatu bidang tertentu dengan maksud mencari keuntungan ;
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi kewenangan untuk menanda tangani surat izin tempat usaha;
7. Lokasi adalah tempat usaha di Kabupaten Balangan ;
- B. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya ;
BAB II - SYARAT-SYARAT DAN TATA CARA PENGAJUAN IZIN TEMPAT USAHA
Pasal 2
- (1).Dengan nama lzin Tempat Usaha dipungut retribusi atas kegiatan usaha dengan menggunakan tempat usaha.
- (2) Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha dengan menggunakan tempat usaha secara teratur dalam suatu bidang tertentu dengan maksud mencari keuntungan wajib memiliki izin tempat usaha dari Kepala Daerah.
TENTANG
BAB II - SYARAT-SYARAT DAN TATA CARA PENGAJUAN IZIN TEMPAT USAHA
Pasal 3
- (1).Syarat-syarat untuk mengajukan lzin Tempat Usaha adalah sebagai berikut :
- A. lzin Tempat Usaha baru di daerah pemukiman adalah :
- b. Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang berlaku ;
- a. Surat Permohonan ;
- c. Surat Tanda Setoran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terbaru ;
- e. lzin Mendirikan Bangunan (lMB) ;
- d. Tanda Terima Setoran Pajak Reklame dan Retribusi Sampah ;
- f. Akta Notaris bagi badan yang berbentuk CV, PT, Koperasi, yayasan, badan hukum lainnya ;
- g. lzin Gangguan (HO) bagi kegiatan usaha yang mempunyai tingkat gangguan terhadap lingkungan.
- B. lzin Tempat Usaha baru di daerah pasar / kios Pemerintah Daerah adalah :
- b. Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang berlaku ;
- a. Surat Permohonan ;
- c. Tanda Terima Setoran Pajak Reklame dan Retribusi Sampah ;
- e. Akta Notaris bagi badan yang berbentuk CV, PT, Koperasi, yayasan, badan hukum lainnya ;
- d. Tanda Terima Setoran Sewa Petak Toko ;
- f. lzin Gangguan (HO) bagi kegiatan usaha yang mempunyai tingkat gangguan terhadap lingkungan.
- C. Syarat-syarat untuk mengajukan perpanjangan dan perubahan lzin Tempat Usaha (baik di daerah pemukiman maupun pasar) adalah :
- a. Surat Permohonan ;
- c. Tanda Terima Setoran Pajak Reklame dan Retribusi Sampah ;
- b. Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang berlaku ;
- d. Izin Mendirikan Bangunan (lMB) untuk selain daerah pasar;
- f. Akta Notaris bagi badan yang berbentuk CV, PT, Koperasi, yayasan, badan hukum lainnya ;
- e. Tanda Terima Setoran Sewa Petak Toko (khusus daerah pasar) ;
- g. lzin Gangguan (HO) bagi kegiatan usaha yang mempunyai tingkat gangguan terhadap lingkungan ;
- h. Nomor Pokok Wajib Pajak / Daerah (NPWP/D) ;
- i. lzin Tempat Usaha lama yang Asli.
BAB II - SYARAT-SYARAT DAN TATA CARA PENGAJUAN IZIN TEMPAT USAHA
Pasal 4
Bagi pemohon tzin Tempat Usaha yang berstatus Pegawai Negeri Sipil, berlaku Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Disiplin Pegawai Negeri yang bersangkutan.
BAB III - JANGKA WAKTU PROSES DAN BERLAKUNYA IZIN TEMPAT USAHA
Pasal 5
Permohonan untuk mendapatkan lzin Tempat Usaha diajukan kepada Kepala Daerah melalui Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KP2T) Kabupaten Balangan.
Lama proses pembuatan lzin Tempat Usaha Pejabat yang benruenang menandatangani lzin karena sebab lain yang tidak bisa dihadiri. adalah paling lama 3 (tiga) hari, kecuali Tempat Usaha tidak berada ditempat atau
BAB III - JANGKA WAKTU PROSES DAN BERLAKUNYA IZIN TEMPAT USAHA
Pasal 7
- (1).Jangka waktu berlakunya lzin Tempat Usaha adalah selama 2 (dua) tahun.
- iZ).fer[aOap lzin Tempat Usaha sebagaimana tersebut ayat (1) pasal ini, wajib dilakukan pendaftaran ulang setiap 1 (satu) tahun sekali dalam rangka pengendalian, pembinaan dan pengawasan oleh Kepala Daerah.
BAB III - JANGKA WAKTU PROSES DAN BERLAKUNYA IZIN TEMPAT USAHA
Pasal 8
lzin Tempat Usaha dapat dicabut sebelum berakhir masa berlakunya, apabila dikemudian hari :
- a. Terjadi perubahan lapangan usaha dan lokasi usaha.
- b. pemilik izin menyalahgunakan izin untuk kegiatan usaha lain yang telah ditentukan dalam pemberian izin.
- c. Terjadi perubahan status badan hukum usaha.
- e. Melakukan usaha-usaha yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. ltltenimnutfan gangguan lingkungan yang meresahkan masyarakat sekitar lokasi usaha.
KEWENANGAN UNTUK MENANDA TANGANI IZIN TEMPAT USAHA
BAB IV - KEWENANGAN UNTUK MENANDA TANGANI IZIN TEMPAT USAHA
Pasal 9
pejabat yang berwenang menandatangani lzin Tempat Usaha adalah Kepala Kantor peiayanan Perizinan Terpadu (KP2T) Kabupaten Balangan atas nama Bupati Balangan.
BAB V - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10
Hal-hal yang belum Keputusan BuPati. diatur dalam Peraturan Bupati ini lebih lanjut akan diatur dengan
BAB V - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati inidengan menempaikannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan'

Penetapan: Diundangkan di Paringin Pada tanggal 27 h.r'r:-:: bi':.s 2Cii,1

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPA rH GAN,(/ l/ RIDUAN DARLANT