Unknown Unknown Nomor KEP-135/M.PAN/2004 Tahun 2016 tentang GARA PERATURAN BUPATI MUNA NOMOR &lt;f?-TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MUNA (berlaku Unknown)
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 ten tang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Muna tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Muna.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan DaerahDaerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nornor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara {Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Peerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

,.

..

,

.}

}

~

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); ·
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 \entang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi.' Pelaksanaan Rencana \!. Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 ten tang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang PetunJuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Iriat.ariai Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi . Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP135/M.PAN/2004 tentang Pedoman Umum . Akuntabilitas Kinerja · Instansi Pemerintah; '
14. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 161 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga-Lembaga Teknis Daerah Kabupaten. Muna (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Ta:hun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 16) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga-Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Muna (Lernbaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2012 Nomor 5, Tarnbahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 5).

PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANMN EVALUASI LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MUNA.

Menetapkan

## MEMUTUSKAN:

1. lnstruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah;

2. Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Koru psi.

Memperhatikan

## BAB I KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Muna.
2. Bupati adalah Bupati Muna.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah ~ ( Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; .
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati Muna, Wakil Bupati Muna .~lan Sekretaris Daerah Kabupaten Muna serta Perangkat Daerah Kabupaten Muna sebagai unsur pcnyelenggara Pernerintahan Daerah. .t:
5. Perangkat Daerah adalah seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Muna.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Badan, Dinas, Kantor, Kecamatan dan Kelurahan, serta Bagian Sekretariat Daerah Kabupaten Muna.
7. Inspektorat adalah lnspektorat Kabupaten Muna.
8. Instansi Pemerintah adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menurut peraturan perundangan yang berlaku terdiri dari: Kementerian, Lembaga Pemerintah non Kementerian, Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara, Markas Besar TNI (meliputi: Markas Besar TNI Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut}, Kepolisian Republik Indonesia, Kantor Perwakilan Pemerintah RI di Luar Negeri, Kejaksaan Agung, Perangkat Pemerintah Provinsi, Perangkat Pemerintah Kabupaten/Kota, dan lembaga/badan lainnya yang dibiayai dari anggaran negara.
9. Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.
10. Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicatore) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi perangkat daerah.
11. Kinerja Organisasi Perangkat Daerah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan organisasi perangkat daerah sebagai pcnjabaran dari visi, misi dan strategi Organisasi Perangkat Daerah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. ! ;
12. Evaluasi adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nil.ai atribut, apresiasi dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan kinerja dan akuntabilitas instansi/unit kerja Pemerintah.
13. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah adalah Evaluasi atas penerapan komponen manajemen kinerja (Sistem AKIP) yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, Evaluasi kinerja dan pencapaian kinerja yaitu pencapaian sasaran-sasaran organisasi.
14. Evaluator adalah Tim Inspektorat yang melakukan Evaluasi atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAK.IP) Kabupaten Muna.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

## Pasal 2

- (1) Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja SKPD dimaksudkan untuk memberi panduan bagi Evaluator yang berkaitan dengan:
- a. pemahaman mengenai tujuan Evaluasi dan penetapan ruang lingkup Evaluasi;
- b. pemahaman mengenai strategi. Evaluasi dan metodologi yang digunakan dalam Evaluasi;
- c. penetapan langkah-langkah kerja yang harus ditempuh dalam proses Evaluasi;
- d. penyusunan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) dan mekanisme pelaporan basil Evaluasi.
- (2) Tujuan penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Evaluasi Akuntabilitas Kinerja SKPD adalah menjadi panduan dalam pelaksanaan Evaluasi akuntabilitas kinerja SKPD bagi Evaluator untuk:
- a. menilai penerapan Sistem AKIP dalam rangka mewujudkan SKPD yang baik serta pencegahan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN);
- b. menilai akuntabilitas informasi .kinerja SKPD terkait pelaksanaan program dan kegi.atan serta efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya SKPD;
- c. mernberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas SK.PD.

## Pasal 3

..

·-.

Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja SKPD tercantum' dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB III PENUTUP

## Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Bupati ini Agar setiap orang rnengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna. Peraturan

SE~DAERAH,

2016

Diundangkan di Raha

pada tanggal

U ,.

9 -



NURDIN PAMONE

BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2016 NOMOR. ...

L.\_

\_\_.\_

,,

## PARAF KOORDINASI

UNIT /SA TUAN KERJA

SEKOA KAB. MUNA

PARASITGL

ASISTEN

BAGIAN HUKUM

PENGELOLA


..

J

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MUNA

KABUPATEN MUNA. PETUNJUK PELAKSANAAN EV ALUASI AKUNTABILITAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH TENT ANG KINERJA

,·

NOMOR

TAHUN 2015

## BAB I PENDAHULUAN

## 1. LATAR BELAKANG

Perbaikan governance dan sistem manajemen merupakan agenda penting dalam reformasi pemerintahan yang sedang dijalankan oleh Pemerintah. Sistem manajenien pemerinta.han yang berfokus pada peningkatan akuntabilitas dan sekaligus peningkatan kinerja berorientasi pada hasil (outcome) dikenal sebagai Sistem AKIP. Sistem AKIP diimplementasi.kan secara "self assesment" oleh masing-masing Inst.ansi Pemerintah. Ini berarti Instansi Pemerintah tersebut merencanakan sendiri, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerjanya sendiri serta. melaporkannya sendiri kepada instansi yang lebih tinggi. Dalam sistem yang mekanisme pelaksanaan demikian maka perlu adanya Evaluasi dari pihak yang independen agar diperoleh umpan balik yang obyektif untuk perbai.kan akuntabilitas dan kinerja Instansi Pemerintah.

Bupati selaku pemi.mpin tertinggi di kabupaten perlu mengetahui gambaran implementasi Sistem AKJP terhadap tingkat akuntabilitas dan -capaian kinerja SKPD yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan petaksanaan kegiatankegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Pelaksanaan Evaluasi akuntabilitas kinerja SKPD yang merupakan bagian inherent dengan Sistem A.KIP, haruslah dilakukan dengan sebaik-baiknyas Untuk itu diperlukan adanya petunjuk pelaksanaan Evaluasi akuntabilitas kinerja SKPD bagi Evaluator sebagaimana diamanatkan dalam Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nonior KEP/ 135/M.PAN/9/2004 tentang Pedoman Umum Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah, khususnya Diktum KETIGA yaitu "Pimpinan Instansi Pemerintah menetapkan petunjuk pelaksanaan Evaluasi AKIP di lingkungan instansi masing-masirig dengan mengacu pada Pedoman Umum Evaluasi LAK.IP" dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan "Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menjadi bahan acuan bagi Kernentrian, lembaga Pemerintah Daerah dalam menyusun petunjuk pelaksanaan Evaluasi unit organisasi internal di masing-masing Instansi Pemerintah tersebut".

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka disusunlah Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja SKPD. Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja SKPD ini, disusun selaras dengan kebijakan Pemerinta.h sebagaimana tertuang dalam Pedoman Umum dan Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi AK.IP yang ditetapkan oleh Kemcnterian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

## 2. MAKSUD DAN TUJUAN

Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja SK.PD ini dimaksudkan untuk: a. memberi panduan bagi Evaluator yang berkaitan dengan:

1. pemahaman mengenai tujuan Evaluasi dan penetapan ruang lingkup Evaluasi;
2. pemahaman mengenai strategi Evaluasi dan metodologi yang digunakan dalam Evaluasi;
3. penetapan langkah-langkah kerja yang harus ditempuh dalam proses Evaluasi;
4. penyusunan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) dan mekanisme pelaporan hasil Evaluasi serta. proses pengolahan datanya.

b. menjadi panduan bagi Inspektorat dalam pelaksanaan Evaluasi akuntabilitas kinerja SKPD.

Tujuan Evaluasi akuntabilitas kinerja SKFD ini adalah untuk:

- a. memperoleh infonnasi tentang implementasi Sistem AKIP pada SKPD;
- b. menilai akuntabilitas k:inerja SKPD;

·

- c. memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas SKPD.

Ruang lingkup Evaluasi meliputi:

- a. Evaluasi akuntabilitas kinerja SKPD meliputi Evaluasi atas penerapan Sistem AKIP, dan pencapaian kinerja unit organisasi;
- b. entitas akuntabilitas yang diEvaluasi adalah seluruh SKPD yang sesuai ketentuan diwajibkan menyusun LAKJP.

## 3. PENUGASAN

Evaluasi akuntabilitas kinerja SKPD dilaksanakan oleh Inspektorat.

## 4. SISTEMATIKA

S:istematika Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja SKPD terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu:

PELAKSANAAN EV ALUASI SECARA UMUM

EV ALUASI ATAS AKUNTABILITAS KINERJA SKPD

PELAPORAN HASIL EV ALUASI

PENUTUP

BAB II

BAB III

BAB IV

BABY

BAB!

PENDAHULUAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN

j.

## BAB II

·j

.

## PELAKSANAAN EV ALUASI SECARA UMUM'' ;\I

## A. STRATEGI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA SKPD

1. Pelaksanaan Evaluasi akuntabilitas kinerja SKPD difokuskan untuk peningkatan mutu penerapan manajemen berbasis kinerja (Sistem AKIP) dan peningkatan kinerja SKPD dalam rangka mewujudkan SKPD yang berorientasi pada hasil (resuld oriented government);
2. Strategi yang akan dijalankan menggunakan prinsip: (i) partisipasi dan coevalution dengan pihak yang diEvaluasi. Keterlibatan pihak yang diEvaluasi pada proses Evaluasi ini sangat penting untuk meningkatkan efektifitas Evaluasi; (ii) proses konsultasi yang terbuka dan memfokuskan pada pembangunan dan pengembangan serta implementasi komponen utama Sistem AKIP.

## 8. TAHAP EVALUSI

Tahap Evaluasi yang dilakukan meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. pelaporan.

## C. METODOLOGI EVALUASI

Metodologi yang digunakan untuk melakukan Evaluasi akuntabilitas kinerja SKPD dengan menggunakan tcknik "criteria refcrrence survey", yaitu mcnilai secara bertahap langkah-langkah demi langkah (step by step assessment) setiap komponen dan menilai secara keseluruhan (overall assessment) dengan kriteria Evaluasi dari masing-masing kornponen yang telah ditetapkan sebelumnya. Penentuan kriteriaEvaluasi seperti tertuang dalam Lembar Kriteria Evaluasi (LKE) akuntabilitas kinerja SKPD mengacn kepada Peraturan Menteri Negara Pendayaagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013 ten tang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalarn menilai apakah suatu SKPD telah memenuhi suatu kriteria, harus didasarkan pada fakta obyektif dan profesional judgemet dari para Evaluator dan supervisor.

LKE yang digunakan dalam petunjuk pelaksanaan ini tercantum dalam Lampiran.a Peraturan Bupati ini.

## D. TEKNIK EVALUSI

Teknik Evaluasi pada dasamya merupakan cara/alat/metode yang digunakan untuk pengumpulan dan analisis data. Berbagai teknik Evaluasi dapat dipilih untuk digunakan dalam Evaluasi ini, namun demikian pada akhirnya apapun teknik yang digunakan harus dapat mendukung penggunaan metode Evaluasi yang telah ditetapkan, sehingga mampu menjawab tujuan dilakukannya Evaluasi ini. Berbagai teknik pengumpulan data ant.ara lain: kuisioner, wawancara, observasi, studi dokumentasi atau kombinasi beberapa teknik tersebut. Sedangkan tekini.k analisis data antara lain: telaahan sederhana, berbagai analisis dan pengukuran, metode statistik, pembandingan, analisis logika program dan sebagainya.

## E. KERTAS KERJA EV ALUASI

Pendokumentasian langkah Evaluasi dalam kertas kerja perlu dilakukan agar pcngurnpulan data dan analisis fakta-fakta dapat ditelusuri kembali dan dijadi.kan dasar untuk penyusunan Laporan Hasil Evaluasi (LHE). Setiap langkah Evaluator yang cukup penting dan setiap penggunaan teknik Evaluasi diharapkan didokumentasi.kan dalam Kertas Kerja Evaluasi (KKE). Kertas kerja tersebut berisi fakta dan data yang dianggap relevan dan berarti untuk perumusan ternuan permasalahan. Data dan diskripsi fakta. ini ditulis mulai dari uraian fakta yang ada, analisis (pemilahan, pembandingan, pengukuran dan penyusunan argumentasi), sampai pada simpulannya.

F.

## ORGANISASI EV ALUASI

1. Pengorganisasian Evaluasi akuntabilitas kinerja SKPD dikendalikan oleh Inspektorat, yang selanjutnya hasil evaluasinya dapat digunakan sebagai bahan informasi Evaluasi AKIP tingkat Pemerintah Daerah oleh Kementrian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian Evaluasi, seperti: penanggungjawab Evaluasi, mekanisme penerbitan surat tugas, penerbitan laporan hasil Evaluasi tetap mengikuti kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh Inspektorat.

,

## BAB III

## EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA SKPD

## A. UMUM

Terdapat beberapa langkah kerja yang berkaitan dengan Evaluasi akuntabilitas kinerja SKPD yang tidak dapat dilepaskan dari ruang lingkup dan tujuan Evaluasi. Langkahlangkah kerja tersebut terdiri dari: (i) Evaluasi atas komponen akuntabilitas kinerja; dan (ii) penilaian dan penyimpulan.

## B. EVALUASI ATAS KOMPONEN AKUNTABILITAS KINERJA SKPD

1. Evaluasi akuntabilitas kinerja SKPD difokuskan pada kriteria-kriteria yang dalam Lembar Kriteria Evaluasi (LKE), maka isu-isu penting yang ingin diungkap melalui Evaluasi akuntabilitas kinerja SKPD adalah sebagai berikut:
- a. kesungguhan SKPD dalam menyusun perencanaan kinerja benar-benar telah berfokus pada hasil;
- b. pembangunan sistem pengukuran dan pengumpulan data kinerja;
- c. pengungkapan inforrnasi pencapaian kinerja SKPD dalam L.f.KlP;
- d. monitoring dan Evaluasi kinerja pelaksanaan programr khususnya program strategis SKPD;
- e. keterkaitan diantara seluruh komponen-komponen perencanaan kinerja dengan penganggaran, kebijakan pelaksanaan dan pengendalian serta pelaporannya;
- f. capaian kinerja utama dari masing-masing SKPD;
- g. tingkat akuntabilitas kinerja SKPD
2. Evaluasi akuntabilitas kinerja SKPD terdiri atas Evaluasi penerapan komponen manajemen kinerja (Sistem AKIP) yang meliputi: perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, Evaluasi kinerja dan pencapaian kinerja yaitu pencapaian sasaran-sasaran organisasi;
3. Evaluasi penerapan manajemen kinerja (Sistem AKIP) juga meliputi penerapan kebijakan penyusunan dokumen penetapan kinerja dan Indikator Kinerja Utama (IKU) sampai saat ini dilkukan evalusi;
4. Evaluasi atas pencapaian kinerja organisasi tidak hanya difokuskan pada pencapaian kinerja yang tertuang dalam dokumen LAKIP semata, tetapi juga dari sumber lain yang akurat dan relevan dengan kinerja instansi Pemerintah.
5. Lembar Kriteria Evaluasi (LKE) dan penjelasannya untuk akuntabilitas kinerja SKPD terdapat pada Lampiran. b Peraturan Bupati ini.

## B. PENILAIAN DAN PENYIMPULAN

1. Evaluasi atas akuntabilitas kinerja SKPD harus menyimpulkan hasil penilaian atas fakta obyektif SKPD dalam mengimplementasikan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, Evaluasi kinerja dan capaian kinerja sesuai dengan kriteria masing-masing komponen yang ada dalam LKE.
2. Langkah penilaian dilakukan sebagai berikut:
- a. dalam melakukan penilaian, terdapat 3 variabel yaitu: (i}. 1 komponen, (ii) subkomponen, dan (iii) kriteria;
- b. setiap komponen dan sub-komponen penilaian diberikan 'alokasi nilai · sebagai berikut:

| No. | Komponen | Bo bot | Sub-Komponen | Sub-Komponen |
|-------|---------------------|----------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Perencanaan Kinerja | 35% | A | Rencana strategis 12,50 O/o meliputi: pemenuhan, kualitas dan implementasi rencana strategis |
| | | | B | Perencanaan kinerja tahunan 22,50 O/o, meliputi: pemenuhan, kualitas, dan implementasi perencanaan kinerja tahunan (RKTdan Penetapan Kinerja Tapkin) |
| 2. | Pengukuran Kinerja | 20% | A | Pemenuhan pengukuran 4 %, |
| | | | B | Kualitas pengukuran 10 % |
| | | | c | Implementasi pengukuran 6 % |
| 3. | Pelaporan kinerja | 15% | A | Pemenuhan pelaporan 3 %, |
| | | | B | Penyajian informasi kinerja 7,50 % |
| | | | c | Pemanfaatan informasi kinerja 4,50 % |
| 4. | Evalusi kinerja | 10% | A | Pemenuhan Evaluasi2% |
| | | | B | Kualitas Evalusi 5 % |
| | | | c | Pemanfaatan hasil Evaluasi 3% |
| 5. | Capaian kinerja | 20% | A | Kinerja yang dilaporkan (output) 10 %; |
| | | | B | Kinerja yang dilaporkan (outcome) 10%; |
| | Total | 100% | | |

Penilaian terhadap komponen nomor 1 (satu) sampai 4 (empat] terkait dengan penerapan Sistem AK.IP pada SKPD, sedangkan komponen nomor 5 (lima] terkait dengan pencapaian kinerja yang baik yang telah tertuang dalam dokumen LAKIP maupun dalam dokumen lainnya. Sub-komponen 5 (Ii.ma) a dan b, penilaian didasarkan pada pencapaian kinerja yang telah disajikan dalam LAKIP maupun dokumen pendukung seperti (PPS) dan (PKK).

- c. setiap sub-komponen akan dibagi kedalam beberapa pertanyaan sebagai kriteria pemenuhan sub-komponen tersebut. Setiap pertanyaan akan dijawab dengan. Ya/Tidak atau a/b/c/d/e. Jawaban Ya/Tidak diberikan untuk pertanyaanpertanyaan yang langsung dapat dijawab sesuai dengan pemenuhan kriteria. ,Jawaban a/b/c/d/e diberikan untuk pertanyaan-pertanyaan yang membutuhkan" judgement" dari Evaluator dan biasanya terkait dengan . kualitas suatu subkomponen tertentu; , 1
- d. setiap jawabannya "Ya" akan diberikan nilai 1 (satu) sedan~n jawaban "Tidak" maka akan diberikan nilai O (nol); :
- e. untukjawaban a/b/c/d/e, penilaiandidasarkan pada judgement Evaluator dengan kriteria sebagai berikut:

| Jawaban | Kriteria | Nilai |
|-----------|--------------------------------------|---------|
| a | Memenuhi hampir semua kriteria | 1,00 |
| a | (lebihdari 95 % s/d 100 %) | 1,00 |
| b | Memenuhi sebagian besar kriteria | 0,75 |
| b | (lebih dari 80 % s/d 95 %) | 0,75 |
| c | Memenuhi sebagian kriteria | 0,50 |
| c | (lebih dari 40 % atau 50 % s/d 80 %) | 0,50 |
| d | memenuhi sebagian kecil kriteria | 0,25 |
| d | (lebihdari 10%atau 20 % s/d 40-50 %) | 0,25 |
| e | Sangat kurang memenuhi kriteria | 0,00 |
| e | (kurang dari 10 % atau 20 %) | 0,00 |

·)Kntena % perhitungan lihat template AK.IP SKPD

- f. apabila pertanyaan yang digunakan dalam kriteria berhubungan dengan kondisi yang memerlukan penyimpulan, karena terdiri dari beberapa sub kriteria, (misal kriteria mengenai kondisi sasaran atau indikator kinerja, berhubungan dengan lebih dari satu sasaran atau indikator kinerja, penilaian "Ya" atau "Tidak" atas masing-rnasing sasaran atau indikator kinerja). .
- g. dalam memberikan kategori "Ya" atau "Tidak" maupun a/b{c/d/e, Evaluator harus benar-benar menggunakan profesional judgement dengan mempertimbangkan halhal yang mempengaruhi pada setiap kriteria, yang didukung dengan suatu kertas kerja Evaluasi.
3. : h. setelah setiap pertanyaan diberikan nilai maka penyimpulan akan dilakukan se baga i beriku t:
- 1) tahap pertama dijumlahkan nilai pada setiap pertanyaan pada setiap subkomponen sehingga ditemukan suatu angka tertentu misal: sub-komponen indikator kinerja mempunyai alokasi nilai 10 % dan memiliki 8 (delapan) buah pertanyaan, apabila terdapat jawaban "Ya" sebanyak 3 (tiga) pertanyaan, maka nilai untuk sub-komponen tersebut adalah: (3/8) X 10 = 3,75;
- 2) untuk kriteria yang berhubungan dengan kondisi yang memerlukan penyimpulan, karena terdiri dari beberapa sub kriteria, penyimpulan tentang kriteria dilakukan melalui nilai rata-rata;
- 3) tahap berikutnya adalah melakukan penjumlahan seluruh nilai sub-komponen yang ada sehingga ditemukan suatu angka tertentu untuk total nilai dengan range nilai antara O (nol) s/d 100 (seratus).
3. Penyimpulan atas hasil reviu terhadap akuntabilitas kinerja SKPD dilakukan dengan menjumlahkan angka tertimbang dari masing-masing komponen. Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen akan dipergunakan urituk menentukan tingkat akuntabilitas kinerja SKPD yang bersangkutan dengan kategori sebagai berikut:

1

| No. | Kategori | Nilai Angka | Interpretasi |
|-------|------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1 | AA | >85-100 | Memuaskan |
| 2 | A | >75-85 | Sangat baik |
| 3 | B | >65-75 | Baik, perlu sedikit perbaikan. 1 |
| 4 | cc | >50-65 | Cukup baik (memadai), perlu I banyak perbaikan yang tidak . mendasar |
| 5 | c | >30-50 | Agak kurang, perlu ban yak perbaikan, termasuk perubahan yang mendasar |
| 6 | D | 0-30 | Kurang, perlu banyak sekali perbaikan dan perubahan yang sangat mendasar |

I

4. Dalam rangka untuk menjaga obyektifitas dalam penilaian maka dilakukan reviu secara berjenjang atas proses dan hasil Evaluasi dari Tim Evaluator. Reviu dilakukan di masing-rnasing Tim Evaluator oleh Koordinator Tim untuk setiap hasil Evaluasi atas masing-masing SKPD yang dievaluasi.

## PELAPORAN HASIL EVALUASI

!'

·,1

## A. UMUM

1. Setiap surat tugas untuk pelaksanaan akuntabilitas kinerja SKPD harus menghasilkan Kertas Kerja Evaluasi (KKE} dan Laporan Hasil Evaluasi (LHE}. LHE ini disusun berdasarkan berbagai hasil pengumpulan data dan fakta serta analisis yang didokumentasikan dalam KKE;
2. Sumber data untuk pelaporan hasil Evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi adalah Lembar Kriteria Evaluasi (LKE). lnformasi dalam LKE ini harus diisi dan diselesaikan setelah langkah-langkah Evaluasi dilakukan;
3. LHE disusun berdasarkan prinsip kehati-hatian dan mengukapkan hal-hal penting bagi perbaikan manajemen kinerja instansi yang dievaluasi. Permasalahan atau temuan hasil Evaluasi (tentative finding) dan sasaran perbai.kannya harus diungkapkan secaara jelas dan dikomunikasikan kepada pihak SKPD yang dievaluasi untuk mendapatkan informasi ataupun tanggapan secukupnya.
4. Penulisan LHE harus mengikuti kaidah-kaidah umum penulisan laporan yang baik, yaitu antara lain:
- a) penggunaan kalirnat dalam laporan, diupayakan menggunakan kalimat yang jelas dan bersifat persuasif untuk perbaikan dan disarankan tidak menggunakan ungkapan yang ambivalen atau membingungkan dalam proses penyimpulan dan kompilasi data;
- b) Evaluator harus berhati-hati dalam mengiterpretasikan data basil penyimpulan dan menuangkannya dalam laporan.
- B. FORMAT DAN ISi LHE Bentuk dari LHE yang dilaksanakan oleh Inspektorat terhadap SKPD dalam bentuk surat, dengan contoh sebagaimana tercantum pada Lampiran.c Peraturan Bupati ini.

## C. PENYAMPAIAN LHE

Inspektorat menyampai.kan:

- 1) LHE kepada Kepala SKPD yang dievaluasi dengan tembusan kepada Bupati dan Kepala Sadan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA);
- 2) Ikhtisar dari gabungan LHE disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala Sadan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA).

'

.

## PENUTUP

## Hal-hal yang perlu diperhatikan:

- a. sebuah Evaluasi, termasuk Evaluasi akuntabilitas kinerja SKPD merupakan sebagian dari siklus manajemen yang tidak terlepas dari perubahan paradigma baru dalam manajemen pemerintahan terutama memalui manajemen kinerja yang berorientasikan hasil;
- b. untuk dapat mencapai tujuan tersebut di atas, para penyelenggara Evaluasi hendaknya mengembangkan keahlian profesionalnya untuk melakukan tugas ini. Perkembangan baru di bidang manajemen pemerintahan dan dibidang audit serta Evaluasi hendaknya terus diikuti agar dapat memberikan sumbangan yang berarti untuk perbaikan kinerja SKPD.