PERATURAN BUPATI SINTANG TENT ANG Nomor 2 Tahun 2015 tentang tata cara pengajuan dan penyelesa1an keberatan, Pengurangan, Keringanan, Pembebasan Pajak Daerah, dan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administralif Pajak Oaerah di Kabupaten Sin tan - b. bahwa berdasarkan perLimbangan tersebut dalam huruf a di alas, perlu membentuk Peraturan Bupati i n tang tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan, Pengurangan, Keringanan, Pembebasan Pajak Daerah dan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Daerah di Kabupaten Sintang; 3. J . Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 ten tang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun J 953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undarig­ Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820}; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan �egara Yang Bersih Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nornor 14?, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 7. Undang-Undang Nornor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 8. Undang-Undang Nornor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1 1 2 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5049); 9. 1 1 . Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); J · 12. Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 tenta�g Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 558�) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nornor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang O ganisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Rr blik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan ���aran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentan� Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentlf Pemungutan Pajak Daerah Dan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 O Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161}; · 21. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Pe��tapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Ole.h Wa,iib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179); 22. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26 Tambahan Lembaran Daerah K�bupaten Sintan� Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 3); 23. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1); 24. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5); 25. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pajak Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4); 26. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pajak Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Dae.rah Kabupaten Sintang Nomor S); 27. p turan Oaerah Kabupaten Sintang Nomor 6 Tahun 2 �r ; 2 tentang Pajak Perizinan Tertentu (Lembaran aerah Kabupaten Sintang Tahun 2012 Nomor 6, �ambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6); (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR � TAHUN 2015
TENT ANG
TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN, PENGURANGAN, · KERINGANAN, PEMBEBASAN PAJAK DAERAH, DAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKS! ADMINISTRATIF PAJAK DAERAH DI KABUPATEN SINTANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SINTANG,
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Ka bu paten Sin tang Nomor 2 Tahun 2011 ten tang Pajak Daerah, perlu diatur ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pengajuan dan penyelesa1an keberatan, Pengurangan, Keringanan, Pembebasan Pajak Daerah, dan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administralif Pajak Oaerah di Kabupaten Sin tan
- b. bahwa berdasarkan perLimbangan tersebut dalam huruf a di alas, perlu membentuk Peraturan Bupati i n tang tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan, Pengurangan, Keringanan, Pembebasan Pajak Daerah dan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Daerah di Kabupaten Sintang;
3. J . Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 ten tang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun J 953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undarig­ Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820};
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan �egara Yang Bersih Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nornor 14?, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nornor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nornor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1 1 2 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5049);
9. 1 1 . Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
J ·
I
12. Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 tenta�g Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 558�) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nornor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang O ganisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Rr blik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan ���aran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentan� Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentlf Pemungutan Pajak Daerah Dan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 O Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161}; ·
21. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Pe��tapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Ole.h Wa,iib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26 Tambahan Lembaran Daerah K�bupaten Sintan� Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 3);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pajak Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pajak Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Dae.rah Kabupaten Sintang Nomor S);
27. p turan Oaerah Kabupaten Sintang Nomor 6 Tahun 2 �r ; 2 tentang Pajak Perizinan Tertentu (Lembaran aerah Kabupaten Sintang Tahun 2012 Nomor 6, �ambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6);
Menetapkan
MEMUTUSKAN:
PERAT1JRAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN, PENG1JRANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN p.AJAK DAERAH, DAN PEHGURAHGAN ATAU PEHGHAPUSAN SANKSJ ADMIHISTRATIF PAJAK DAERAH DI KABuPATEN SINTANG.
BABI KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalarn Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
- 1 . Daerah adalah Kabupaten Sintang.
2. Bupati adalah Bupati Sintang.
3. Dinas adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sin tang.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang.
5. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa ## BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2
Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan ini adalah sebagai berikut:
- a. Tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan Pajak Daerah;
- b. Tata cara pengajuan dan penyelesaian pengurangan, keringanan, dan pembebasan Pajak Daerah; dan
- c. Tata cara pengajuan dan penyelesaian pengurangan atau penghapusan sanksi administratif Pajak Daerah.
PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN
BAB III - PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN
Pasal 3
- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati melalui Kepala Dinas atas :
- a. SKPD;
- b. SKPDKB;
- c. SKPDKBT;
- d. SKPDN;
6. SKPDLB; e.
- f. Pemotongan atau pemungutan oleh
BAB III - PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN
Pasal 4
- ( 1 ) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan dalam hal:
- a. Wajib Pajak berpendapat bahwa perhitungan Pa�ak tidak sesuai dengan kondisi objek Paj ak' sebagaimana mestinya; dan/ atau
- b. terdapat perbedaan penafsiran peraturan perundang-undangan tentang Pajak Daerah.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( I ) dapat diajukan oleh Wajib Pajak atau Kuasanya.
BAB III - PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN
Pasal 5
- ( 1 ) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
- a. asli surat ketetapan pajak yang diajukan keberatan;
- b. penghitungan jumlah Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak disertai dengan alasan yang mendukung pengajuan keberatannya;
- c. fotokopi identitas Wajib Pajak dan fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan yang masih berlaku; dan
- d. dokumen pendukung lainnya;
- (2) Surat Keberatan yang diajukan harus ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasa yang ditunjuk.
- (3) Dalam hal surat keberatan ditandatangani oleh Kuasa yang ditunjuk Wajib Pajak, maka harus dilampiri dengan surat kuasa.
Paul6
Bukti pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 a:yat (1) huruf d berupa data-data atau pembukuan yan\_g dilakukan oleh Wajib Pajak atau dokumen lain yang terkait dengan penetapan pajak terutang.
Paul7
- (l) Tanggal Penerirnaan surat keberatan yang dijadikan dasar untuk rnemproses surat keberatan adalah :
- a. tanggal terima surat keberatan, dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak atau kuasanya kepada Dinas; atau
- b. tanggal tanda pengiriman surat keberatan, dal� hal disampaikan melalui pos dan/ atau melalu1 jasa pengiriman dengan bukti pengiriman surat.
- (2) Pengajuan keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6, dianggap bukan sebagai surat permohonan keberatan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (3) Dalam hal pengajuan keberatan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Pajak masih dapat mengajukan keberatan kembali sepanjang memenuhi jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).
- (4) Bentuk format dan isian formulir pengajuan keberatan tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 8

- ( 1 ) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal permohonan keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan surat keputusan keberatan.
- (2) Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal\_ permohonan keberatan diterima harus membenkan keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan surat keputusan keberatan.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat berupa menerima seluruhya atau sebagian, nolak atau menambah besarnya Pajak yang me d d . . terutang dan/ atau tidak apat iterima,

- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud\_ pada ayat ( 1 ) dan ayat (2) telah lewat dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu k�putusan, maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
- (5) Jika pengajuan keberatan diterima seluruhya :1-tau sebagian, kelebihan pembayaran Pajak dikembahkan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari kelebihan pembayaran untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (6) II?�alan bunga sebagaimana dimaksud pad� ayat (4) d1h1tung sejak bulan pelunasan sarnpai dengan diterbitkannya SKPDLB.
- (7) D\_alam hal keberatan wajib pajak ditolak ata� d1kabulkan sebagian, wajib pajak dikenai sarrkai administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
- (8) Dalam hal wajib pajak mengajukan permohonan banding ke pengadilan pajak, sanksi administrstif sebagaimana dimaksud pada ayat {6) tidak dikenakan.
- (9) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, wajib pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

## Pasal 9

Keputusan atas pengajuan keberatan Pajak diberikan oleh:

- a. Kepala Dinas, dalam hal jumlah Pajak yang terutang sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- b. Bupati, dalam hal jumlah Pajak yang terutang lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

## Pasal 10

- ( l ) Keputusan sebagaimana �imaks�� dala� \_Pasal g d'tetapkan berdasarkan hasil penelitian adrninistrasj di k�tor dan apabila �iperlukan dapat �ilanjutkan dengan pemeriks�an di lapangan oleh pejabat yang ditunjuk Kepala Dmas.

- Pemeriksaan berkas permohonan dan pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh tim. (2)
- (3) Pemeriksaan di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan sur3:t tugas dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil Pemeriksaan lapangan.
- (4) Dalam hal dilakukan Pemeriksaan di lapangan, terlebih dahulu memberitahukan waktu pelaksanaan penelitian di lapangan kepada Wajib Pajak.
- (5) Bentuk format dan isian laporan hasil Pemeriksaan permohonan keberatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 11

Terhadap Keputusan Keberatan yang telah diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tidak bisa diajukan permohonan keberatan kembali.

## Pasal 12

Bentuk format Keputusan Keberatan tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB IV

## PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

## Pasal 13

- (1) Bupati atau Kepala Dinas berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Pajak.
- (2) Permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan Pajak diajukan terhadap Pajak yang telah ditetapkan.
- (3) Bentuk format dan isian permohonan pengurangan, keringanan, pembebasan Pajak Daerah dan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif Pajak Daerah tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 14

- (l) Bupati ranpa permohonan. dari wajib Pajak dapat memberikan pembebasan Pajak.

- (2) Pemberian pembebasan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila objek Pajak terkena bencana.
- (3) Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## Pual 15

- (1) Pengurangan Pajak diberikan dalam bentuk pengurangan atas pokok Pajak terutang dan/ atau denda administratif.
- (2) Keringanan Pajak diberikan dalam bentuk angsuran atau penundaan pembayaran Pajak.
- (3) Pembebasan Pajak diberikan dalam pembebasan dari seluruh besaran Pajak. bentuk

## Pasal 16

- (1) Pengurangan Pajak diberikan kepada wajib Pajak dengan mempertimbangkan :
- a. kemampuan membayar Pajak;
- b. objek Pajak bersifat nirlaba dan/ atau mendukung program pemerintah atau pemerintah daerah;
- (2) Keringanan Pajak diberikan kepada wajib Pajak dengan mempertimbangkan:
- a. kemampuan membayar Pajak;
- b. objek Pajak bersifat nirlaba dan/ atau mendukung program pemerintah atau pemerintah daerah;
- (3) Pembebasan Pajak diberikan kepada wajib Pajak dengan mempertimbangkan:
- a. objek Pajak merupakan usaha baru;
- b. objek Pajak milik pemerintah atau pemerintah daerah;
- c. objek Pajak terkena bencana.

## Pasal 17

- ( 1 ) Besaran pengurangan Pajak diberikan dengan mempertimbangkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. kemampuan �embayar diberikan paling banyak sebesar 50% (hma puluh persen) dari jumlah pokok Pajak terutang;
- b. objek Pajak bersifat nirlaba dan/ atau mendukung program pemerintah atau pemerintah daerah diberikan paling banyak sebesar 75% (tujuh puluh persen) dari jumlah pokok Pajak terutang.
- (2) Besaran keringanan Pajak dengan mempertimbangkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) adalah sebagai berikut:

- a. kemampuan membayar diberikan penundaan pembayaran paling lama 6 (enam) bulan ata� angsuran pembayaran paling banyak 6 (enam) kali dalarn jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan;
- b. objek Pajak bersifat nirlaba dan/ atau mendukung program pernerintah atau pemerintah daerah diberikan penundaan pembayaran paling lama\_ 10 (sepuluh) bulan atau angsuran pembayaran paling banyak 10 (sepuluhJ kali dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) bulan.
- (3) Besaran pembebasan Pajak dengan mempertimbangkan kriteria sebagaiman3: dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) diberikan paling banyak sebesar 100% (seratus persen).

## Paaal 18

- ( 1) Permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan Pajak disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan mencantumkan alasan permohonan yang jelas serta melampirkan persyaratan administrasi sebagai berikut:
- a. fotokopi identitas pemohon yang masih berlaku;
- c. fotokopi SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD atau dokumen lain yang dipersamakan yang akan diajukan permohonan;
- b. surat kuasa apabila dikuasakan oleh wajib Pajak;
- d. surat keterangan tidak mampu dari lurah/kepala desa bagi wajib Pajak perorangan;
- e. laporan keuangan perusahaan atau bentuk lain yang dipersamakan bagi wajib Pajak badan;
- f. surat keputusan Bupati tentang bencana daerah atau surat keterangan musibah kebakaran dari lurah/kepala desa dan kepolisian;
- g. bukti pendukung lainnya.
- (2) bukti pendukung lain sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf g dapat berupa data atau dokumentasi/foto berwarna.
- (3) Permohonan disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak surat keteta�an pajak diterima kecuali wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa waktu tersebut tidak dapat terpenuhi bukan karena kesalahannya.
- (4) Permohonan yang tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , ayat (2) dan ayat (3) tidak dapat dipertimbangkan dan dianggap bukan sebagai permohonan.

. .

Paaal 19

- {l) Dinas melakukan pemeriksaan berkas permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 paling lama 1 (satu} bulan sejak tanggal diterimanya berkas permohonan.
- (2J Pemeriksaan berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahw kelengkapan, kebenaran dan keabsahan berkas permohonan.
- (3) Apabila diperlukan Dinas dapat melakukan pemeriksaan lapangan dan/atau meminta dokumen penunjang selain yang dipersyaratkan.
- (4) Pemeriksaan berkas permohonan dan pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dan ayat (2) dapat dibantu oleh tim.
- (5) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan sebagai dasar pertimbangan Bupati atau Kepala Dinas untuk mengambil keputusan.
- (6) Keputusan Bupati atau Kepala Dinas atas permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan Pajak diberikan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan secara lengkap dan benar.
- (7) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terlampaui dan tidak ada keputusan, maka permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan Pajak dianggap diterima.
- (8) Bupati atau pejabat yang ditunjuk keputusan menerima permohonan dimaksud pada ayat (7) paling lama 1 setelah batas waktu terlampaui. menetapkan sebagaimana (satu) bulan

## Pasal 20

- (1) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5) dan ayat (7) diberikan oleh Bupati atau Kepala Dinas dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Kepala Dinas memberikan keputusan pengurangan dan keringanan untuk permohonan yang nilai Pajaknya sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupi�);
- b. Bupati membenkan keputusan pengurangan dan keringanan untuk permohoi:ian yang n�lai Pajaknya di atas Rp. 50.000.000,00 (hma puluh juta rupiah);

- c. Bupati memberikan keputusan atas pembebasan Pajak daerah.
- (2) B\_entuk format Keputusan Bupati atau pejab:3-t yang d1tunjuk atas permohonan pengurangan, kenn�anan dan pembebasan Pajak Daerah sebagrum8:na tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagiari tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BABV

## PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF

## Pasal 21

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif berupa bunga dan/ atau denda.

## Pasal 22

Wajib Pajak dapat diberikan pengurangan sanksi administratif paling tinggi sebesar 100% (seratus persen) atau penghapusan atas pengenaan sanksi administratif.

## Pasal 23

Pengurangan sanksi administratif sebesar 100% (seratus persen) atau penghapusan atas pengenaan sanksi administratif tidak dapat diberikan untuk permohonan yang kedua dan seterusnya atas objek Pajak yang sama.

## Pasal 24

Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diberikan kepada wajib Pajak dengan mempertimbangkan :

- a. kemampuan membayar Pajak;
- b. objek Pajak bersifat nirlaba dan/ atau mendukung program pemerintah atau pemerintah daerah;
- c. kesalahan bukan akibat kelalaian wajib Pajak; atau
- d. objek Pajak terkena bencana.

## Pasal 25

- (1) Besaran pengurangan atau penghapusan sanksi administratif diberikan dengan mempertimbangkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 adalah sebagai berikut :
- a. kemampuan membayar diberikan paling banyak sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah sanksi administratif;

- b. objek Pajak bersifat nirlaba dan/ ata� menduku� program pemerintah atau pemenntah daer diberikan paling banyak sebesar 75% (twuh puluh persen) dari jumlah sanksi administratif; . . .
- c. kesalahan bukan akibat kelalaian wajib PaJak diberikan paling banyak sebesar 100% (seratus persen).
- (2) Penghapusan sanksi mempertimbangkan kriteria bencana. administratif objek pajak dengan terkena

## Pasal 26

- (1) Permohonan pengurangan atau penghapusan sank�i administratif Pajak daerah disampaikan secara. tertuhs dalarn bahasa Indonesia kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan disertai alas an permohonan yang jela� dan melampirkan persyaratan administrasi sebagai berikut:
- a. fotokopi identitas pemohon yang masih berlaku;
- c. fotokopi SKPDKB, SKPDKBT, STPD atau dokumen lain yang dipersamakan yang akan diajukan permohonan;
- b. surat kuasa apabila dikuasakan oleh wajib Pajak;
- d. surat keterangan tidak mampu dari lurah/kepala desa bagi wajib Pajak perorangan;
- e. laporan keuangan perusahaan atau bentuk lain yang dipersarnakan bagi wajib Pajak badan;
- f. surat keputusan Bupati tentang bencana daerah atau surat keterangan musibah kebakaran dari lurah/kepala desa dan kepolisian;
- g. bukti pendukung lainnya
- (2) bukti pendukung lain sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf g dapat berupa data atau dokumentasi/foto berwarna.
- (3) Permohonan disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak SKPDKB, SKPDKBT atau STPD diterima kecuali wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa waktu tersebut tidak dapat terpenuhi bukan karena kesalahannya.
11. Permohonan yang tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana dim�ksu\_d pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tidak dapat dipertimbangkan dan dianggap bukan sebagai permohonan. (4)
- (5) Bentuk format dan isian permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif Pajak daerah tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Paaal ::17

- I 1) Dinas melakukan pem riksaan berkas perrnohona� · · t atif pengurangan atau penghapusan sanksi admints r SCbagaimana dimaksud dalam Pasal 26 paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya berkas pe.rmohonan.
- (2) Pemcrik.-saan berkas permohonan sebagaiman� dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahut kelengkapan, kebenaran dan keabsahan berkas pennohonan.
- (3) Apabila diperlukan Dinas dapat melakukan pemeriksaan lapangan dan/atau meminta dokumen penunjang selain yang dipersyaratkan.
- (4) Pemeriksaan berkas permohonan dan pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dan ayat (2) dapat dibantu oleh tim.
- (5) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ay3:t (1) dan ayat (2) dituangkan dalam laporan haail pemeriksaan sebagai dasar pertimbangan Kepala Dinas untuk mengambil keputusan.
- (6) Keputusan Bupati atau Kepala Dinas atas permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan Pajak diberikan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan secara lengkap dan benar.
- (7} Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terlampaui dan tidak ada keputusan, maka permohonan dianggap diterima. "\.
- (8) Bupati atau Kepala Dinas menetapkan keputusan menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) paling lama 1 (satu) bulan setelah batas waktu terlampaui.

## Paaal 28

- ( 1 ) Keputusan sebagairnana dimaksud dalam Pasal 27 diberikan oieh Bupati atau Kepala Dinas dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Kepala Dinas memberikan keputusan pengurangan sanksi administratif untuk permohonan yang nilainya sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- b. Bupati memberikan keputusan pengurangan sanksi administratif untuk permohonan yang nilainya di atas Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- c. Bupati rnemberikan keputusan atas penghapusan sanksi administratif Pajak daerah.

- (2) Bentuk format Keputusan Bupati atau Kepala Dinas atas permohonan pengurangan atau pei:1gha�,usan sanksi administratif Pajak Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang me�1:1p.akan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bu patt 101.

## BAB VI

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tangg 8 l diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati in: dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Sin tang.

Ditetapkan di Sintang Pada tanggal l &amp; Arri\ 2015

�TANG,'J-

b-

/'

\)MILTON CROSBY


Diundangkan di Sintang padatanggal

2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,


YOSEPHA HASNAH

SERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2015 NOMOR

J,,UIPIRAN I :

PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR :

TAHUN 2015

TANGGAL:

U

TENTANG:

I G, -A!)Q.IL �I�

TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN, PENGURANGAN, KERIN GAN AN· PEMBEBASAN PAJAK DAERAH, DAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK DAERAH DI KABUPATEN SINTANG.

## BENTUK FORMAT FORMULIR PENGAJUAN KEBERATAN

Di

.

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

: Permohonan Keberatan

Pajak Daerah

.

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Sin tang,

· · · · ·

· · · · ·

. . 20. · ·

Ke pad a

Yth.

BUPATI SINTANG

Up. Kepala

.

Nomor Lampiran Perihal

SINTANn

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama

Alamat

Desa/ Kelurahan

Kecamatan

No. Telp/HP .

.

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

.

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

.

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

.

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Sebagai wajib Pajak/kuasa wajib Pajak*, atas objek Pajak:

NPWPD

Letak objek Pajak

Alamat

Desa/ Kelurahan

Kecamatan

Jumlah Pajak terutang

Dengan ini mengajukan keberatan atas penetapan pajak tahun ct . . . . engan

alasan:

.

Menurut perhitungan kami ketetapan Pajak yang seharusnya adalah sebagai berikut :

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

· · · · ·

·

· · ·

·

· ·

·

· ·

· · ·

· ·

·

· ·

·

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan dokumen sebagai berikut:

- b. Fotokopi Kartu Identitas wajib Pajak yan� masih berlaku;
- a. Asli dan Fotokopi SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/STRD yang diajukan keberatan; . . . .
- c. Surat kuasa bermaterai cukup (ap�b1la �1kuasak�); .
- d. Fotokopi Kartu Jdentitas kuasa wajib Pajak (apabila dikuasakanj:
- e. Dokumen pendukung:
6. . 1. Foto berwarna kondisi objek paJak;
2. Dst.

.

00·0609