PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUPATI Nomor 3 Tahun 2014 tentang RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN TAHUN 2014 - 2034 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA1SELATAN NOMOR 3 TAHUN 2014
TENT ANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MINAiHASA SELATAN TAHUN 2014 - 2034
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MINAHASA SELATAN,
- ' a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di
- Kabupaten Minahasa Selatan dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu disusun rencana tata ruang wilayah;
- b. bahwa dalarn rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat, dan/ atau dunia usaha;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuam Pasal 78 ayat (4) butir c Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang perlu membentuk Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Minahasa Selatan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2014 - 2034;
1. Pasal 18 Ayat (6i Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888;
3. Undang-Undang ...
•
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Tab.un 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4273);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4411);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang tLembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 739);
9. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indobesia Nomor 4966);
11. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
..
13. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nofnor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
14. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
15. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia nomor 5168);
16. Undang-Undang Nornor 1 Tahun 2011 ten tang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nornor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
17. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 5214);
18. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nornor 82, T8111-0ahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4833);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 2010 ten tang Bentuk Dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393);
23. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar;
24. Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Penyesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten Kota;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah;
2. ·' 26. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 47 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Dengan Persetujuan Beraama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN
DAN
BUPATI MINAHASA SELATAN
MEMUTUSKAN :
Menetapkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN TENT.ANG RENCAKA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN TAHUN 2014 - 2034
BABI KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Minahasa Selatan
2. Kepala Daerah adalah Bupati Minahasa Selatan
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan
4. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1 � 45.
5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang laut dan ruang udara termasuk ruang di dalarn bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan kehidupannya.
6. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
7. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
8. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat perrnukiman dan sistem janngan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan � sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional,
9. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
10. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
11. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegi � tan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang.
12. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya \_pencapEllB.11 tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
13. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
14. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
15. Sistem perwilayahan adalah pembagian wilayah dalam kesatuan sistem pelayanan, yang masing-masing memiliki kekhasan fungsi pengembangan.
16. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan ## BAB II RUAN � LINGKUP, TUJUAN, KEBIJAKAN DAN
STRATEGI PENATAAN RUANG
Bagian Kesatu Ruang Lingkup
Pasal 2
- (1) Wilayah perencanaan dalam RTRW Kabupaten Minahasa Selatan daerah dalam pengertian luas wilayah 1.497 Km 2, yang terdiri atas beberapa Kecamatan yakni Kecamatan Modoinding, Kecamatan Tompasobaru, Kecamatan Maesaan, Kecamatan Ranoyapo, Kecamatan Motoling, Kecamatan Kumelembuai, Kecamatan Motoling Barat, Kecamatan Motoling Timur, Kecamatan Sinonsayang, Kecamatan Tenga, Kecamatan Amurang, Kecamatan Barat, Kecamatan Amurang Timur, Kecamatan .. Tareran, Kecamatan Suluun Tareran, Kecamatan Tumpaan, Kecamatan Tatapaan.
- (2) Letak Geogarafis wilayah Kabupaten Minahasa Selatan, meliputi :
- a. Lintang Utara 0°47'-l 0 ,24', dan
- b. Bujur Timur 124°,18'-124°,45'
- (3) Batas wilayah Kabupaten Minahasa Selatan, m\_eliputi :
- a. sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Minahasa;
- c. sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Minahasa Tenggara;
- d. sebelah selatan berbatasa.n dengan Kabupaten Bolaang Mongondow dan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur; dan
- e. sebelah barat berbatasan dengan Laut Sulawesi.
Bagian Kedua Tujuan
Pasal 3
Penataan ruang Kabupaten Minahasa Selatan bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah Kabupaten Minahasa Selatan yang aman, nyaman, produktivitas dan berkelanjutan sebagai pusat agribisnis dengan mengandalkan pertanian, kehutanan, perikanan, dan kelautan, sebagai roda penggerak perekonomian daerah.
I
.
•
Bagian Ketiga
Kebijakan Penataan Ruang
Pasal 4
Kebijakan penataan ruang Kabupaten Minahasa Selatan, terdiri atas:
- a. peningkatan kuantitas, kualitas, dan pengelolaan prasarana dan sarana serta utilitas sebagai pembentuk struktur ruang wilayah yang mend ukung argribisnis;
- b. peningkatan fungsi dan pengelolaan pusat-pusat permukiman dan kawasan-kawasan strategis di Kabupaten Minahasa Selatan yang berbasis mitigasi bencana;
- c. pengembangan sentra pertanian lahan basah dan kering pertanian, perikanan tangkap dan budidaya sebagai penggerak utama pembangunan ekonomi wilayah;
- d. peningkatan pengelolaan kawasan lindung, kawasan budidaya dan sumberdaya secara berkelanjutan; dan
- e. pengembangan kawasan Agropolitan dan Kawasan Minapolitan; dan
- f. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.
Bagian Keempat Strategi Penataan Ruang
Pasal 5
- (1) Strategi Peningkatan kuantitas, kualitas, dan pengelolaan prasarana dan sarana serta utilitas sebagai pembentuk struktur ruang wilayah yang mendukung argribisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi:
- a. peningkatkan kualitas jalan baik Arteri, Kolek.tor dan Lokal teru tama pada infrastruktur jalan pada kawasan Agropolitan .. dan Minapolitan;
- b. pembuka akses · baru berupa jalur jalan lingkar dan jalur jalan pesisir pantai sebagai jalur jalan alternatif dan peluang mernbuka/rnenciptakan kawasan baru agar tidak terkonsentrasi hanya pada pusat perkotaan di Kabupaten Minahasa Selatan;
- c. peningkatkan peran Pelabuhan Penyeberangan (Ferry) dan Pelabuhan Umum di kecaniatan Amurang Barat Kelurahan Kawangkoan Bawah, yang berfungsi untuk mendistribusikan hasil pertanian dan perikanan;
- d. peningkatkan peran pelabuhan pendaratan ikan .(PPI) di Kecamatan Amurang Barat Kelurahan Kawangkoan Bawah sebagai pusat distribusi hasil kegiatan perikanan;
- e. peningkatkan ketersediaan dan kualitas pelayanan prasarana serta ,· fasilitas pendukung kegiatan perkotaan dan perdesaan terutama yang mendukung agribisnis;
- f. pengembangkan dan meningkatkan sistem jaringan energi untuk penyediaan tenaga listrik termasuk pemanfaatan potensi panas bu mi di Cagar Alam (CA) Gunung Ambang yang dapat memberi manfaat besar bagi keman u siaan;
- g. pengembangkan sistem tempat pengolahan sampah akhir (TPA) regional di Kelurahan Kawangkoan Bawah kecamatan Amurang Barat, sesuai dengan proyeksi produksi sampah hasil kegiatan perkotaan; dan
- h. peningkatkan, kualitas jaringan pengelolaan limbah diantaranya melalui penerapan pengelolaan sampah dengan metode 3R (Reduce, Reuse, dan Recycle).
- (2) Strategi Peningkatan fungsi dan pengelolaan pusat-pusat permukiman dan kawasan-kawasan strategis di Kabupaten Minahasa Selatan yang berbasis mitigasi bencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b, meliputi:
- a. mendorong kota Amurang sebagai pusat kegiatan wilayah (PKW) menjadi pusat pelayanan utama di Kabupaten Minahasa Selatan yang terintegrasi dengan sistem kota-kota di wilayah Provinsi Sulawesi Utara;
- b. mengembangkan Kecamatan Modoind.ing, Motoling, Tenga dan l Sinonsa.yang sebagai simpul kegiatan pertanian dalam konteks agropolitan untu.k mendorong perekonomian wilayah yang mendukung kawasan MODASI (Modoinding, Madayag dan Pasi (Kabupaten Bolaang Mongondow Timur)) -, · . .
- c. mengembangkan kecamatan Tatapaan dan Kecamatan Amurang Barat sebagai PKL dan pusat kegiatan perikanan dalam konteks kawasan Minapolitan;
- d. mengembangkan rencana pemukiman baru di· Kecamatan Sinonsayang, Tenga, Amurang Barat (Desa Teep dan Rumoong Bawah), Tumpaan (Desa Matani dan Popontolen), Amurang 1'imur (Kelurahan Pondang, Desa Lopana dan Lopana Satu), Arnurang (Kelurahan Bitung, Buyungon, dan Uwuran Dua) yang tidak termasuk kawasan rawan bencana;
- e. mengembangkan pembangunan bangunan gedung atau konstruksi yang tahan gempa dan meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan-kawasan yang rawan bencana tennasuk ketersediaan data atau infonnasi kawa.san berpotensi clan rawan bencana alam dan larangan untuk membangun; dan
- f. mengembangkan sistem prasarana dan sarana peringatan dini dan Mengarahkan pembangunan fisik dengan konstruksi bersyarat/ ketentuan khusus pada kawasan rawan bencana jalur sesar dan amblesan.
- (3) Strategi Pengembangan sentra pertanian lahan basab dan kering pertanian, perikanan tangkap dan budidaya sebagai penggerak utama pembangunan ekonomi wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, meliputi:
- a. meningkatkan kualitas dan produktivitas kawasan pertanian dengan melakukan teknologi tepat disertai dengan pengembangan sarana dan prasarana pengairan guna daya dukung pangan;
- b. meningkatkan mekanisme pertanian;
- c. meningkatkan jaringan irigasi; dan
- d. meningkatkan teknologi pertanian secara tepat guna.
- e. melengkapi normalisasi saluran dan jalan menuju lokasi sentra perikanan;
- f. meningkatkan produktivitas basil perikanan;
- g. meningkatkan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan sentra perikanan; dan
- h. mengembangkan pembenihan ikan.
- (4) Strategi Peningkatan pengelolaan kawasan lindung, kawasan budidaya dan sumberdaya secara berkelanjutan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, meliputi :
- a. menghindari tumbuhnya kegiatan perkotaan yang mendorong alih I fungsi lahan kawasan lindung dengan cara mengendalikan pemanfaatan sumberdaya alam dan sumberdaya buatan pada kawasan lindung;
- b. mencegah kerusakan lingkujigan akibat kegiatan budidaya dan rehabilitasi lahan kritis di kawasan lindung dengan mempertahankan dan melestarikan kawasan hutan mangrove;
- c. memanfaatkan kawasan budidaya yang sudah ada saat ini dan berada di luar kawasan lindung agar tetap dipertaharikan dan pengembangannya diarahkan dengan ## BAB III
RENCANA STRUKTUR RUANG }VILAYAH
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 6
- (1) Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Minahasa Selatan melipu ti:
- a. pusat-pusat kegiatan;
- b. sistem jaringan prasarana utama
- c. sistem jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) digambarkan dalam peta dengan skala ketelitian minimal 1 :50.000 yang tercantum dalam
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Selatan.

Penetapan: Ditetapkan di Amurang Pada tanggal rL1 4 � tJn(Ar- 2014

Penandatangan: BUPATI MINAHASA SELATAN, CHRISTIANY EUGENIA PARUNTU

Penetapan: Diundangkan di Amurang pad a tanggal fLI A Grv.iTu r 2 0 1 4

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH .. KABUPATEN MINAHASA SELATAN, Drs. DANNY H. DENGAN, M.Si PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 195810231981031012 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN TAHUN 2014 NOMOR o, Jt. � 1 f' NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN PROVINS! SULAWESI UTARA: .J.. .. /2014 • •
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran-La dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Bagian Kedua Pusat-pusat Kegiatan

## Pasal 7

- (1) Pusat-pusat kegiatan yang ada di Kabupaten Minahasa Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, terdiri atas:
- a. PKW;
- b. PKL;
- c. PKLp;
- d. PPK;dan
- e. PPL.
- (2) PKW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu Amurang
- (3) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu Modoinding, Tareran, Tenga, Motoling, dan Tompasobaru
- (4) PKLp sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. Ongkaw Satu di Kecamatan Sinonsayang;
- b. Rumoong di Kecamatan Tareran;
- c. Kapitu di Kecamatan Amurang Barat.
- (5) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- a. Poopo, Ranoyapo di Kecamatan Ranoyapo;
- b. Pinasungkulan di Kecamatan Modoinding;
- c. Tumani di Kecamatan Maesaan; dan
- d. Paslaten, Rap-Rap., Arakan di Kecamatan Tatapaan
- (6) PPL sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf e, terdiri atas :
- a. Suluun Satu, Suluun Dua di Kecamatan Suluun Tareran;
- b. Wanga di Kecamatan Motoling Timur;
- c. Tondei di Kecamatan Motoling Barat; dan
- d. Kumelembuai di Kecamatan Kumelembuai
- (7) PKW, PKL, PKLp, dan PPK sebagaimana dima � sud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur lebih lanjut di dalam Rencana Detail Tata Ruang.
- (8) Rencana Detail Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## Bagian Ketiga Sistem Jaringan Prasarana Utama

## Pasal 8

Sistem jaringan prasarana utama yang ada di Kabupaten Minahasa Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. sistem jaringan transportasi darat;

,.

- b. sistem jaringan perkeretaapian;
- c. sistem jaringan transportasi laut; dan
- d. sistem jaringan transportasi udara.

•

## Paragraf 1 Sistem Jaringan Prasarana Transportasi Darat

## Pasal 9

- (1) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, terdiri atas:
- a. jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, meliputi jaringan jalan, jaringan prasarana lalu lintas dan jaringan layanan lalu lintas; dan
- b. jaringan angkutan sungai, danau dan penyeberangan.
- (2) Jaringanjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. Jaringan jalan arteri primer terdiri atas:
1. ruasjalan Kawangkoan-Worotican;
2. ruas jalan Worotican-Poigar; dan
3. ruasjalan batas kota Manado-Tumpaan.
- b. Jaringan jalan kolektor primer (K-1), terdiri atas :
1. ruas jalan Worotican-Poopo;
2. ruas jalan Poopo-Sinisir; dan
3. ruas jalan Sinisir - Batas Kota Kotamobagu.
- c. Jalan bebas hambatan (Tol), terdiri atas :
1. Bebas Hambatan (Tol) Tomohon-Amurang; dan
2. Bebas Hambatan (Tol) Amurang-Kaiya.
- d. Jaringan jalan kolektor primer (K-2) adalah jalan provinsi yang rnenghubungkan- ibukota prpvinsi ke ibukota kabupaten/kota di Kabupaten Minahasa Selatan, terdiri atas:
1. ruas jalan Tanawangko - Kumu - Popontolen
2. ruas jalan Jalur Amurang - Ratahan;
3. ruas jalan Maruasey - Tangkuney - Timbukar - Tiricep - Sender; (Sonder-Tincep-Maruasei);
4. Ruasjalan Pontak - Kalait - Lobu.
- e. Rencana peningkatan jaringan jalan kolektor primer (K-2) menjadi jaringan jalan kolektor primer wilayah provinsi, yang menghu bungkan antaribukota provinsi (K.'.. l) di Kabupaten Minahasa Selatan, meliputi:
1. By Pass Amurang - Tumpaan (Worotican - Tumpaan) - Jalan Lingkar Timur Amurang;
2. Popontolen Paslaten -Wawona Wawontulap Sondaken Raprap - Tanawangko.
- f. Rencana pengembangan jaringan jalan· kolektor primer wilayah provinsi, ibukota provinsi ke ibukota kabupaten/kota (K-2) di Kabupaten Minahasa Selatan, terdiri atas:
1. Lopana Malenos Baru -Ritey -Kaneyan -Tumaluntung Tombasian Atas;
2. Kapitu - Pondos - Motoling - Pontak - Ranoyapo - Tompaso baru Tambelang - Mokobang - Pinasungkulan;
3. Ongkaw - Tondey - Raanan Baru - Motoling; dan
4. Pontak - Powalutan - Beringin - Tombatu Kabupaten Minahasa Tenggara.

•

,

- g. Jaringan jalan lokal primer yang ada di Kabupaten Minahasa Selatan, terdiri atas :
1. Ruas Jalan Sinisir - Bukit - Doa;
2. Ruas Jalan Palelon - Insil;
3. Ruas Jalan Sinisir - Pinasungkulan;
4. Ruas Jalan Sion - Temboan - Lowian;
5. Ruas Jalan Tondey - Tiniawangko;
6. Ruas Jalan Bojonegoro - Kinamang;
7. Ruas Jalan SPT. Bojonegoro - Bojonegoro;
8. Ruas Jalan Tompasobaru - Lowian - Tumani;
9. Ruas Jalan Torout - Liandok;
10. Ruas Jalan Tompasobaru - Kinalawiran;
11. Ruas Jalan Motoling - Lalumpe;
12. Ruas Jalan Raanan Baru - Toyopon;
13. Ruas Jalan SPT. Tokin - Tokin;
14. Ruas Jalan Pontak - Lompad;
15. Ruas Jalan Wanga - Lompad;
16. Ruas Jalan Motoling -. Ratalour;
17. Ruas Jalan Motoling - Ongkaw;
18. Ruas Jalan Poopo - Kroit;
19. Ruas Jalan Tokin - Karimbow;
20. Ruas Jalan Picuan - Picuan baru;
21. Ruas Jalan Lompad - Powalutan;
22. Ruas Jalan Kumelembuai - Karimbow; ,.
23. Ruas Jalan Tondey - Pelita;
24. Ruas Jalan Raanan Baru - Kroit;
25. Ruas Jalan SPT. Kumelembuai - Pakuure;
26. Ruas Jalan SPT. Kuinelembuai - Motoling;
27. Ruas Jalan Tawaang - Makasili;
28. Ruas Jalan Tawaang - Pondos;
29. Ruas Jalan Wakan - Pondos;
30. Ruas Jalan Pakuweru - Sapa;
31. Ruas J alan Ratley - Molinow;
32. Ruas Jalan SPT. Tawaang - Tenga;
33. Ruas Jalan Boyong Pante - Pakuure;
34. Ruas Jalan Tenga - Pakuure;
35. Ruas Jalan Pondos - Rumoong Bawah;
36. Ruas Jalan SPT. Pinaling - Pinaling - Bukit Doa;
37. Ruas Jalan Maliku - Kota Menara;
38. Ruas Jalan Lopana - Maliku;
39. Ruas Jalan Ritey - Pinaling;
40. Ruas Jalan SPT. Wawona - Wawona;
41. Ruas Jalan Kaneyan - Ritey;
42. Ruas Jalan Pinapalangkow - Lelema;
43. Ruas Jalan Kapoya - Wuwuk;
44. Ruas Jalan Matani - Kapoya;
45. Ruas Jalan Suluun - Timbukar;

,'

•

46. Ruas Jalan Suluun - Lelema;
47. Ruas Jalan Suluun - Tangkuney;
48. Ruas Jalan Talaitad - Pinapalangkow;
49. Ruas Jalan SPT. Kaneyan - Kaneyan;
50. Ruas Jalan Rumoong Lansot - Kaneyan;
51. Ruas Jalan Suluun - Pinamorongan;
52. Ruas Jalan Rumoong Lansot - Suluun.
- h. Rencana pengembangan jaringan jalan Lokal Primer yang ada di Kabupaten Minahasa Selatan, terdiri atas:
1. Ruas Jalan Boulevard {pesisir pantai) Matani-Tumpaan- Amurang Timur-Amurang-Amurang Barat (Jalan Lingkar Barat Amurang);
2. Ruas Jalan penghubung (dari Amurang ke Kapitu);
3. Ruas Jalan penghubung dari Amurang Barat ke Kapitu sebaga.i akses khusus bila beroperasinya pelabuhan;
4. Ruas Jalan penghubung dari Tumpaan, Tareran, Motoling dan Tenga sehingga terbentuk jalan Lingkar;
5. Ruas jalan Amurang - Ranoketang;
6. Ruas jalan Tumpaan Dua - Kaneyan;
7. Ruas Jalan Tumpaan Dua - Malenos;
8. Ruas Jalan Suluun - Wuwuk;
9. Ruas J alan Wuwuk - Koreng;
10. Ruas Jalan Maliku - Kaneyan;
11. Ruas Jalan Tumaluntung Satu - Kota Menara;
12. Ruas Jalan Teep - Tewasen;
13. Ruas Jalan Wawona - Pungkol;
14. Ruas Jalan Teep - Moinit;
15. Ruas Jalan Teep - GOR;
16. Ruas J alan Tewasen - Tawaang.
1. Jaringan jalan lokal sekunder dalam perkotaan kabupaten di Kabupaten Minahasa Selatan terdiri atas: \_
1. Ruas Jalan dalam Perkotaan Suluun Tareran;
2. Ruas Jalan dalam Perkotaan Tatapaan;
3. Ruas Jalan dalam Perkotaan Amurang Timur;
4. Ruas Jalan dalam Perkotaan Amurang Barat;
5. Ruas Jalan dalam Perkotaan Sinonsayang;
6. Ruas Jalan dalam Per,kotaan Kumelembuai;
7. Ruas Jalan dalam Perkotaan Motoling Timur;
8. Ruas Jalan dalam Perkotaan Motoling Barat;
9. Ruas Jalan dalam Perkotaan Ranoyapo;
10. Ruas Jalan dalam Perkotaan Maesaan;
11. Ruas Jalan dalam Perkotaan Modoinding;
12. Ruas Jalan dalam Perkotaan Amurang;
13. Ruas Jalan dalam Perkotaan Tenga;
14. Ruas J alan dalam Perkotaan Motoling;
15. Ruas J alan dalam Perkotaan Tom paso baru;
16. Ruas J alan dalam Perkotaan Tare ran;
17. Ruas Jalan dalam Perkotaan Tumpaan.

•

1. Jembatan skala besar yang ada di Kabupaten Minahasa Selatan terdiri atas:
- l. .Jembatan Maruasey;
2. Jembatan Tumpaan;
3. Jembatan Pondang;
4. Jembatan Ranomea;
5. Jembatan Ranoyapo;
6. Jembatan Radey;
7. Jembatan Ongkaw;
8. Jembatan Poigar;
9. Jembatan Kumelembuai Satu;
10. Jembatan Kumelembuai Dua;
11. Jembatan Pontak;
12. Jembatan Torout;
13. Jembatan Wakan;
14. Jembatan Ranotuana;
15. Jembatan Sulu;
16. Jembatan Maasing.
- (3) Jaringan prasarana lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri a tas : I
- a. terminal penumpang tipe A diarahkan di Kapitu Kecamatan Amurang Barat;
- b. terminal penumpang tipe B diarahkan di . Kecamatan Tumpaan , Amurang, Motoling, Te � ga dar; Tompaso Baru;
- c. jembatan timbang di Kecarnatan Amurang Barat; dan
- d. Unit Pengujian kendaraan bermotor di Kecamatan Amurang Barat.
- (4) Jaringan layanan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf
24. a, terdiri atas :
- a. jaringan lintas angkutan barang, terdiri atas :
1. Trayek Manado - Amurang;
2. Trayek Manado - Kumelembuai;
3. Trayek Manado - Motoling; ,
4. Trayek Manado - Pakuure;
5. Trayek Manado - Poigar;
6. Trayek Manado - Ranoyapo;
7. Trayek Manado - Tareran;
8. Trayek Manado - To kin;
9. Trayek Manado -Tompasobaru;
10. Trayek Manado -Tumpaan;
11. Trayek Manado - Kawangkoan;
12. Trayek Manado - Inobonto;
13. Trayek Manado - Kotamobagu;
14. Trayek Modoinding- Kotamobagu;
15. Trayek Tompaso Baru - Kotamobagu;
16. Trayek Tumpaan - Kawangkoan.

- b. trayek angkutan penumpang, terdiri atas :
1. Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) meliputi:
- a) Trayek Manado -Amurang;
- b) Trayek Manado - Kumelembuai;
- c) Trayek Manado - Motoling;
- d) Trayek Manado - Paku ure;
- e) Trayek Manado - Poigar;
8. D Trayek Manado - Ranoyapo;
- g) Trayek Manado -Tareran;
- h) Trayek Manado -Tokin;
- i) Trayek Manado -Tompasobaru;
- j) Trayek Manado - Tumpaan;
- k) Trayek Modoinding - Kotamo bagu;
- 1) Trayek Tompaso Baru - Kotamobagu;
- m) Trayek Tumpaan - Kawangkoan;
- n) Trayek Amurang - Kawangkoan;
- o) Trayek Tareran - Kawangkoan;
- p) Trayek Amurang - Tomohon - Tondano;
- q) Trayek Amurang- Ratahan.
2. Trayek Angkutan Perdesaan (Angdes) meliputi:
- a) Trayek Amurang - Elusan;
- b) Trayek Amurang- Karimbow;
- c) Trayek Amurang - Kumelembuai;
- d) Trayek Amurang - Maliku;.
- e) Trayek Amurang- Makasili;
26. D Trayek Amurang - Modoinding;
- g) Trayek Amurang- Motoling;
- h) Trayek Amurang - Ongkaw;
- i) Trayek Amurang- Pakuure;
- j) Trayek Amurang- Pondos;
- k) Trayek Amurang - Ranoketang;
- 1) Trayek Amurang- Ranoyapo;
- m) Trayek Amurang - Sapa;
- n) Trayek Amurang - Sinonsayang;
- o) Trayek Amurang-Tawaang;
- p) Trayek Amurang - Kroit;
- q) Trayek Amurang - Tenga;
- r) Trayek Amurang - Tompasobaru;
- s) Trayek Amurang - Tondey;
- t) Trayek Amurang - Toyopon;
- u) Trayek Amurang - Kota Menara;
- v) Trayek Tumpaan - Kapoya;
- w) Trayek Tumpaan - Lelema;
- x) Trayek Tumpaan - Paslaten;
- y) Trayek Tumpaan - Suluun;
- z) Trayek Tompasobaru - Modoinding;

- aa) Trayek Amurang Poigar /batas Kabupaten Bolaang Mongondow;
- bb) Trayek Amurang - Tombatu/ batas Kabupaten Minahasa Tenggara; ·
- cc) Trayek Suluun - Kawangkoan/ batas Kabupaten Minahasa;
- dd) Trayek Tareran - Kawangkoan/ batas Kabupaten Minahasa;
- ee) Trayek Tompasobaru - batas Kota Kotamobagu; dan
- fl) Trayek Modoinding. - batas Kota Kotamo bagu.
3. Trayek Angkutan Kota meliputi :
- a) Trayek Amurang- Pemukiman Wauran (Angkutan Kota);
- b) Trayek Amurang- Perum Pondang (Angkutan Kota);
- c) Trayek Amurang- Pinaling (Angkutan Kota);
- d) Trayek Amurang - Tumpaan (Angku tan Kota).
- c. rencana pengembangan trayek angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AK.AP), yaitu Desa Kapitu Kecamatan Amurang Barat - Gorontalo;
- d. rencana pengembangan trayek angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (A,KDP), yaitu Desa Kapitu Kecamatan Amurang Barat - Toridano:
- e. rencana pengembangan trayek Angkutan Perdesaan (Angdes). meliputi:
1. Trayek angkutan Kapitu - Pondos - Motoling - Pontak - Ranoyapo Tompasobaru - Tambelang - Mokobang - Pinasungkulan - Linelean - Kaken tu ran - Sinisir;
2. Trayek angkutan Ongkaw - Tondey - Raanan Baru - Motoling;
3. Trayek angkutan Pontak - Ppwalutan - Beringin - terus ke Tombatu (Kabupaten Minahasa Tenggara);
4. Trayek angkutan Lopana - Malenos - Ritey - Maliku - Kota Menara - Ranolambot;
- Tumaluntung - Rumoong Atas; Koreng Kaneyan 5. Trayek angkutan Lopana -Ritey

-

6. Trayek angkutan Pinamorongan Kapoya -Pinapalangkow Suluun - Talaitad - Wiau La.pi - Lansot;
7. Trayek angkutan Rumoong Bawah - Elusan - Wakan;
8. Trayek angkutan Tewasen - Elusan;
9. Trayek angkutan Kumelembuai - Makasili - Pakuure;
10. Trayek angkutan Boyong Pante Tiniawangko Boyong Atas Paku ure - Tenga;
11. Trayek angkutan Kumelembuai - Malola Satu - Motoling;
12. Trayek angkutan Wanga - Tokin - Picuan Lama - Lompad Pontak - Ranoyapo;
13. Trayek angkutan Raanan Baru - Tondey - Ongk.aw;
14. Trayek angkutan Raanan Baru - Kroit- Poopo;
15. Trayek angkutan Ranaan Baru -Toyopon - Kroit;
16. Trayek angkutan Pinamorongan - Kaneyan;
17. Trayek angkutan Kumelembuai - Makasili - Pakuure - Tenga Pakuweru;
18. Trayek angkutan Lelema - Pinapalangkow - Talaitad;
19. Trayek angkutan Tumpaan - Matani - Kapoya;

-

•

20. Trayek angkutan Pinamorongan - Kapoya;
21. Trayek angkutan Lelema - Suluun - Tangkuney;
22. Trayek angkutan Tawaang- Pondos;
23. Trayek angkutan Tewasen -Teep;
24. Trayek angkutan Tiniawangko - Tondey;
25. Trayek angkutan Tompasobaru - Torout - Karowa - Liandok Powal utan;
26. Trayek angkutan Tumani Utara - Lowian - Temboan - Raraaten Sion - Pinaesaan;
27. Trayek angkutan Bojonegoro - Tambelang - Kinamang - Kinamang Satu - Liningaan;
28. Trayek angkutan Motoling- Ranaan Lama- Lalumpe - Poopo;
29. Trayek angkutan Tangkuney - Suluun;
30. Trayek angkutan Lelema- Suluun;
31. Trayek angkutan Matani - Kapoya.
- (5) Jaringan sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. alur pelayaran sungai, terdiri atas:
1. rencana pengembangan alur pelayaran lokal berupa Halte Transportasi sungai Ranoyapo;
2. alur pelayaran transportasi pesisir meliputi rencana pengembangan alur pelayaran lokal Tumpaan-Amurang-InobontoLabuan Uki-Boroko (Minahasa Sela tan, Bolaang Morigondow, dan Bolaang Mongondow U tara) . ..
- b. lintas penyeberangan, yaitu Amurang Tolitoli -Palu -Tarakan, Amurang Bitung Kepulauan Maluku, Amurang - Pananarung, Amurang - Samarinda, Amurang - Melonguane, Amurang - Biaro;
- c. peningkatan Pelabuhan sungai dan danau, yaitu Pelabuhan Amurang di Kecamatan Amurang Barat; dan
- d. pelabuhan penyeberangan, yaitu Pelabuhan Ferry Amurang cli Kecamatan Amurang Barat.

## Paragraf 2 Sistem Jaringan Prasarana Perkeretaapian

## Pasal 10

Jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, terdiri atas: a. jaringan jalur kereta api umum, terdiri atas:

1. jalur KA antar Kota Manado - Tomohon - Amurarrg - Lolak (Prioritas rendah); dan
2. jalur KA dalam perkotaan Kawasan Perkotaan TUANGTIBA (Tumpaan, Amurang Timur, Amurang dan Amurang Barat) ..
- b. stasiun kereta api, terdapat di Kecamatan Tumpaan, Kecamatan Amurang dan Kecamatan Tatapaan.

## Paragraf 3 Sistem Jaringan Prasarana Transportasi Laut

## Pasal 11

- (1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, meliputi:
- a. tatanan kepelabuhanan; dan
- b. alur pelayaran. \_
- (2) Tatanan kepelabuhanan di Kabupaten Minahasa Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. pelabuhan pengumpan, yaitu Pelabuhan Umum di Kecamatan Amurang Barat;
- b. terminal khusus, yaitu Pelabuhan Perusahaan Pengolah dan Eksportir Kopra di Kecamatan Amurang Barat.
- (3) Alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. alur pelayaran nasional, terdiri atas :
- l. Amurang - Tolitoli - Tarakan;
2. Amurang - Temate - Sorong (wilayah Timur Indonesia);
3. Amurang - Bitung - Temate (Provinsi Maluku Utara);
4. Amurang - Luwuk (Provinsi Sulawesi Tengah);
5. Amurang - Melonguane - Morotai (Provinsi Maluku Utara); dan
6. Amurang - Molibagu - Gorontalo (Provinsi Gorontalo).
- b. alur pelayaran Lokal, terdiri atas:
1. Amurang - Tanjung Sidate, I&lt;abupaten Bolaang Mongondow Utara;
2. Amurang - Bitung;
3. Amurang - Manado;
4. Amurang - . Likupang (Minahasa Utara) - Tagulandang Siau (Kepulauan Sitaro) - Panariaru (Kepulauan Sangihe) - Melonguane Lirung - Mangaran (Kepulauan Talaud);
5. Amurang - Labuan Uki (Bolaang Mongondow];
6. Amurang - Tahuna (Kepulauan Sangihe);
7. Amurang - Melonguane (Kepulauan Talaud);
8. Amurang - Ulu Siau (Kepulauan Sitaro).

## Paragraf 4 Sistem Jaringan Transportasi Udara

## Pasal 12

- ( 1) Sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, terdiri atas :
- a. tatanan kebandarudaraan; dan
- b. ruang udara untuk penerbangan.
- (2) Tatanan kebandarudaraan di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu Rencana Bandar udara pengurnpul skala pelayanan tersier, terdiri atas Bandar udara Rap-rap di Kecamatan Tatapaan dan altematif di Kecamatan Tenga.

(3) Ruang ...

,

- (3) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP), meliputi: � ·'
3. 1 . kawasan ancarigan pendaratan dan lepas landas;
2. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan;
3. kawasan di bawah permukaan transisi;
4. kawasan di bawah permukaan horizontal dalam;
5. kawasan di bawah permukaan kerucut;
6. kawasan di bawah permukaan horizontal luar.
- b. ruang udara yang ditetapkan sebagai jalur penerbangan.
- (4) Ruang udara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Bagian Keempat Sistem J aringan Prasarana Lainnya

## Pasal 13

Sistem jaringan prasarana lainnya sebagairnana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, terdiri atas:

- a. sistem jaringan energi;
- b. sis tern jaringan telekomunikasi; · t-
- c. sistemjaringan sumber daya air; dan
- d. sis tern prasarana pengelolaan lingkungan.

## Paragraf 1 Sistem Jaringan Energi

## Pasal 14

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, meliputi:
- a. pembangkit tenaga listrik; dan
- b. jaringan prasarana energi.
- (2) Pernbangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD), terdapat di Lopana (2 x 5 MW);
- b. Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), terdapat di Poigar 2 (2 x 16 MW);
- c. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) · terdapat di Moinit desa Tawaang (2 x 25 MW); dan
- d. Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTMH) terdapat di Wulurmaatus ( 1,2 x 2 MW).

(3) Rencana ...

- Rencana Pengembangan Pembangkit tenaga listrik sebagaimana climaksud pada ayat ( 1) huruf a, terdiri atas: (3)
- a. rencana Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Poigar III dan Poigar II di ... . Minahasa Selatan dengan kapasitas ± 20,00 MW;
- b. rencana Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTMH) rnelipuri: PLTMH Ranoketangtua dengan kapasitas ± 1, 17 MW, PL TMH Mokobang I dan II dengan kapasitas ± 2 ,51 MW;
- c. rencana Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), meliputi PLTU Moinit desa Tawaangdengan kapasitas ± 2 x 55 MW;
- d. pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Ambang dengan kapasitas ± 40 MW;
- e. pernbangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), meliputi PLTS yang tersebar di Kabupaten Minahasa Selatan dengan kapasitas ± 100,00 MW;
- I f. rencana Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Ranoyapo dan Ranoyapo lI dengan kapasitas ± 2 x 30 MW;
- g. rencana Ocean Thermal Energy Conventional (OTEC) di Teluk Amurang dengan Kapasitas ± 2,5 MW; dan
- h. rencana Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) pada sistem Minahasa dengan alokasi Amurang dan Likupang ± 75 MW.
- Jaringan prasarana energi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b, 1 meliputi: (4)
- a. sistem jaringan pipa minyak gas bumi; dan
- b. sistem jaringan transmisi listrik.
- Sistem jaringan pipa minyak dan � as bumi, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, yaitu rencana Depo BBM dan Depo Gas tersebar di seluruh Wilayah Kecamatan yang ada di Kabupaten Minahasa Selatan. (5)
- Jaringan prasarana energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah jaringan transmisi tenaga listrik, terdiri atas : (6)
- a. gardu induk, terdapat di Lopana; dan
- b. jarmgan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT), yaitu yang menghubungkan:
1. SUTT Gardu Induk (GI) Lopana di Minahasa Selatan dengan GI Otam di Bolaaang Mongondow sepanjang ± 77 km;
2. SUTT GI Kawangkoan di Minahasa dengan GI Lopana di Minahasa Selatan sepanjang ± 22 km;
3. SUTT GI Lopana di Minahasa Selatan dengan GI Teling di Manado sepanjang ± 48 km.

## Paragraf 2 Sistem Ja � ngan Telekomunikasi

## Pasal 15

- Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal l 3 huruf b, terdiri atas: (1)
- a. sistemjaringan kabel; dan
- b. sistemjaringan nirkabel.

,

- (2) Sistem jaringan kabel sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a terdiri atas:
- a. sistem jaringan serat optik, terdiri atas:
1. jaringan Serat Optik Langowan-Amurang sepanjang ± 49,6 km;
2. jaringan Serat Optik · Amurang - Kotamobagu (Ring 1) sepanjang ± 133 km;
3. jaringan Serat Optik Amurang - Kotamobagu (Ring 2) sepanjang ± 105 km;
4. jaringan.Serat Optik Amurang - Bahu sepanjang ± 60 km.
- b. Sistem jaringan mikro digital, terdiri atas:
1. sistem jaringan mikro digital (Backbone Transport Radio), meliputi jaringan Mikro Digital Tomohon - Kecamatan Motoling Minahasa Selatan sepanjang ± 54,7 km; jaringan Mikro Digital Kecamatan Motoling Minahasa Selatan - Gunung Ompu Bolaang Mongondow sepanjang ±45,7 km; dan
2. sistem jaringan mikro digital (Remote Metro Junction/ RMJ), meliputi jaringan Mikro Digital Perkotaan Manado Desa Koha Gunung Agotey - Amurang 'Minahasa Selatan sepanjang ± 30,72 km.
- (3) Sistem jaringan nirkabel, sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b berupa pembangunan menara BTS (Base Transceiver Station) terpadu I untukmelayani seluruh kecamatan.

## Paragraf 3 Sistem Jaringan Sumber Daya Air

## Pasal 16

- ( 1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, terdiri atas:
- a. wilayah sungai;
- b. jaringan irigasi;
- c. prasarana air baku untuk air minum;
- d. jaringan air minum ke kelompok pengguna; dan
- e. sistem pengendalian banjir dan pengaman pantai.
- (2) Rencana pengembangan sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi aspek konservasi sumber dava air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air secara terpadu;
- (3) Wilayah Sungai, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi Wilayah Sungai (WS) Lintas Kabupaten/Kota, berupa rencana pengembangan WS Poigar - Ranoyapo yang meliputi DAS Poigar dan DAS Ranoyapo, dimana kedua wilayah sungai tersebut merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi; I
- a. bendung;
- (4) Ja � ngan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi
- b. daerah irigasi; dan
- c. saluran irigasi.

- Bendung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a yaitu meliputi bendung Ranoyapo untuk pelayanan kurang ± 1. 070 ha; (5)
- Daerah Irigasi (DI) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri atas: (6)
- a. DI kewenangan provinsi dan DI kewenangan kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara.
- b. DI kewenangan provinsi berupa DI provinsi lintas kabupaten/kota dan DI provinsi utuh kabupaten/kota yang rinciannya tercantum dalam Lampiran-Lb dan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
- c. DI kewenangan kabupaten, berupa DI kabupaten/kota utuh kabupaten/kota tercantum dalam Lampiran-I.c dan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
- Saluran irigasi provinsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf c meliputi saluran irigasi primer dan saluran irigasi sekunder. (7)
- a. saluran irigasi primer sebagaimana dimaksud pada ayat (7) meliputi saluran irigasi Ranoyapo di Minahasa Selatan sepanjang ± 4,26 km;
- b. saluran irigasi sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (7) meliputi: saluran irigasi Ranoyapo di Minahasa Selatan sepanjang ± 14,875 km. I
- Jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri .. atas: (9)
- Prasarana air baku untuk air minum sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf c terdiri atas jaringan air min um dan rencana pengembangan jaringan air minum; (8)
- a. Sumber Mata Air (SMA) Pinaling, Amurang Timur dengan debit ± 50 1/dt; dan
- b. Sumber Air Baku (SAB) Sungai Ranoyapo 64 km Ranoyapo, Amurang, Sungai Nimanga 35 km Tumpaan, Sungai Poigar 27 km Sinonsayang, Sungai Pentu 21 km Amurang Timur, .Sungai Ranotuana 20 km Tumpaan, Sungai Sendowan 18 km Amurang Timur, Sungai Ranowangko 16 km Amurang, Sungai Molinow 14 km Tenga, Sungai Sidate 13 km Tenga, Sungai Sosogian 12 km Tumpaan, Sungai Ranomea 11 km Amurang Timur, Sungai Worotican 8 km Amurang Barat.
- Ren � ana pengembangan jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayaf (1) huruf d, terdiri atas:
- a. SMA Pinaling, Amurang Timur dengan debit± 50 1/ dt;
- b. SAB Sungai Ranoyapo, debit ± 300 1/ dt; Sungai Nimanga, debit ± 300 1/ dt; Sungai Poigar,' debit± 300 1/ dt; dan Danau Moat, debit± 400 1/dt; dan
- c. Instalasi Pengolahan Air (IPA) minum Sungai Ranoyapo, debit ± 300 1/dt; Sungai Nimanga, debit± 300 1/dt; Sungai Poigar, debit± 300 1/dt; dan Danau Moat, debit± 400 1/dt.
- Rencana pengembangan Sumber Air Sungai dan Danau (SASD) sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b, terdiri atas:
- a. sungai Ranoyapo, debit ± 300 1/ dt;

- b. sungai Maruasei, debit± 300 1/ dt;
- c. sungai Poigar, debit± 300 1/dt; dan
- d. danau Moat, debit± 400 1/ dt.
4. ( 12) Sistem pengendalian banjir dan pengamanan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1} huruf e, terdiri atas:
- a. perlindungan daerah tangkapan air;
- b. normalisasi sungai;
- c. perbaikan drainase;
- d. pem bangunan tanggul pada sungai yang rawan � jir dan longsor;
- e. pembangunan, rehabilitasi serta operasi dan pemeliharaan bangunanbangunan pengendali banjir dan pengamanan pantai.

## Sistem Prasarana Pengelolaan Lingkun n

## Paragraf 4 �

## Pasal 17

- (1) Sistem prasarana pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d, terdiri atas:
- a. sistem jaringan persampahan;
- b. sistemjaringan air minum;
- c. sistem jaringan limbah;
- d. sistem jaringan drainase; dan
- e. jalur evakuasi bencana.

..

- (2) Sistem jaringan prasarana persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a terdiri atas :
- a. metode 3R (Reduce, Reuse, Recycle) untuk menguran � i timbunan sampah;
- b. peningkatan sistem pengolahan sampah di TPA Amurang Barat Kelurahan Kawangkoan Bawah dengan sistem lahan urug ( sanitary landfilij;
- c. Tern pat Penampungan Sampah Terpadu (TPST) di setiap kecamatan.
- (3) Sistem jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b, terdiri atas :
- a. janngan perpipaan air minum meliputi Kecamatan Tumpaan, Amurang Timur, Amurang, dan Amurang Barat;
- b. jaringan non perpipaan air minum menggunakan sumur dan hidran umum terdapat di Kecamatan Suluun Tareran, Tatapaan, Modoinding, Tompasobaru, Maesaan, Motoling Timur, Motoling Barat, Motoling, Ranoyapo, Kumelembuai, Tenga, Sinonsayang, dan Kecamatan Tareran;
- c. peningkatanjangkauan pelayanan air minum di wilayah kabupaten;
- d. menekan penurunan kehilangan air pada sistem perpipaan sesuai dengan standar pelayanan bidang air minum; dan
- e. peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usa.ha.

- (4) Sistem janngan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf c, meliputi:
- a. pengembangan .,sistem pembuangan air limbah terpadu antar lingkungan yang dilakukan dengan cara menggunakan sistem pengolahan air limbah sebelum masuk ke badan air penerima;
- b. pengembangan instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT) regional di Desa Talaitad Kecamatan Suluun Tareran. Sistem pengolahan jaringan air limbah pada IPLT dilakukan dengan sistem off site;
- c. pengembangan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) pada fasilitasfasilitas kesehatan seperti kawasan rumah sakit dan puskesmas;
- d. penanganan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) mengacu pada peraturan perundang-undangan terkait.
- (5) Sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf d terdiri atas:
- a. pemeliharaaan drainase primer, yaitu sungai-sungai yang bermuara ke laut;
- b. rencana sistem jaringan drainase saluran sekunder dan drainase tersier/mikro untuk menampung aliran air permukaan di kawasan permukiman dan jalan-jalan dalam sistem daerah aliran sungai.
- (6) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e I terdiri atas;
- a. jalur evakuasi bencana padajalur sesar;
- b. jalur evakuasi gerakan tanah/longsor;
- c. jalur evakuasi gelombang pasang/tsunami; �
- d. jalur evakuasi rawan banjir;
- e. jalur evakuasi rawan letusan gunung api; dan
- f. untuk sarana jalur evakuasi kelima bencana di atas diarahkan ke Desa Kapitu Kecamatan Amurang Barat dan Amurang (Gunung Sasayaban), Amurang Timur (Desa Malenos, Ritey dan Maliku), Tareran (Desa Pinamorongan), Sinonsayang, dan Tenga.

## BAB IV RENCANA POLA RUANG WILAYAH

## Bagian Kesatu

Umum

## Pasal 18

- ( 1) Rencana pola ruang wilayah meliputi rencana peruntukan kawasan lindung dan kawasan budidaya.
- (2) Rencana pola ruang wilayah digambarkan dalam peta dengan skala ketelitian minimal· 1 :50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran-11 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Baglan Kedua Kawasan Lindung

## · · Pasal 19

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat ( 1), terdiri atas:

- a. kawasan hutan lindung;
- b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- c. kawasan perlindungan setempat;
- d. kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya;
- e. kawasan rawan bencana alam;
- f. kawasan lindung geologi; dan
- g. kawasan lindung lainnya.

## Paragraf 1

## Kawasan Hutan Llndung

## Pasal 20

Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, terdiri atas:

- a. kawasan hutan lindung Gunung (Gn) Lolombulan di Kecamatan Sinonsayang, Tenga, Kemelembuai dan Motoling dengan luas ± 1200 ha;
- b. kawasan hutan lindung Gn. Simbalang di Kecamatan Modoinding dan Tompasobaru dengan luas ± 3793 na;
- c. kawasan hutan lindung Gn, Poopotelu di Kecamatan Sinonsayang dengan luas ± 412, 82 ha;
- d. kaw � san hutan lindung Gn. Torout di Kecamatan Tornpasobaru dengan luas ± 557 ha; dan
- e. kawasan hutan lindung Gn. Soputan di Kota Menara Kecamatan Amurang Timur dengan luas ± 7936,59 ha.

## Paragraf 2

## Kawasan Yang Memberikan Perllndungan Terhadap Kawasan Bawahannya

## Pasal 21

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, yaitu kawasan resapan air.
- (2) Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) terdapat di beberapa kecamatan dengan luas keseluruhan ± 25.613,9 ha, yang terdapat di kecamatan:
- a. Tatapaan seluas ± 1.123,332 ha;
- b. Turnpaan seluas ± 142,356 ha;
- c. Tareran seluas ± 3.183,31 ha;
- d. Suluun Tareran seluas ± 921,776 ha;


- e. Amurang Timur seluas ± 8.288,335 ha;
- f. Amurang seluas ± 912,812 ha;
- g. Amurang Barat seluas ± 327,695 ha;
- h. Motoling seluas ± 275,715 ha;
1. Motoling Timur seluas ± 134,237 ha;
- J. Motoling Barat seluas ± 3.033,299 ha;
- k. Kumelembuai seluas ± 62,547 ha;
1. Ranoyapo seluas ± 953,469 ha;
- m. Tompaso Baru seluas ± 1.647,618 ha;
- n. Maesaan seluas ± 1.285,779 ha;
- o. Tenga seluas ± 1.365, 707 ha;

.

- p. Sinonsayang seluas ± 1.955,921 ha.

## Paragraf 3 Kawasan Perlindungan Setempat

## Pasal 22

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c; terdiri atas:
- a. kawasan sempadan pantai;
- b. kawasan sempadan sungai;
- c. kawasan sekitar danau;
- d. kawasan sekitar mata air;

•

- e. kawasan ruang terbuka hijau perkotaan; dan
- f. kawasan kearifan lokal lainnya.
- (2) Kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pa.da ayat (1) huruf a terdapat di sepanjang pantai Kabupaten Minahasa Selatan, dengan ketentuan:
- a. daratan sepanjang tepian laut dengan jarak minimal 100 m dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat; atau
- b. daratan sepanjang tepian laut yang bentuk dan koridisi fisik pantainya curam atau terjal dengan jarak proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik pantai.
- c. pada jarak yang ditetapkan pada huruf a atau b tidak boleh dimanfaatkan untuk lahan budi daya a tau didirikan bangunan.
- d. pernanfaatan ruang di sempadan pantai pada huruf c diutarnakan I untuk pengembangan kawasan budi daya yang telah ada d i sisi daratan dan tidak menyebabkan gangguan terhadap kelestarian ekosistem pantai, termasuk gangguan terhadap kualitas visual.
- e. melakukan perlindungan pantai mencakup seluruh garis pan tai teru tama yang berpotensi abrasi.
- f. penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sempadan pantai sebagai area pengaman dari kerusakan atau bencana yang ditimbulk � n oleh gelombang laut.

- g. pembangunan pesisir pantai harus rnengutamakan jaringan infrastruktur yang ramah lingkungan dan mempersiapkan jalur evakuasi .. bencana gelombang pasang dan tsunami.
- (3) Kawasan sempadan sungai sebaga