PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 42 Tahun 1992 tentang PEMBENTUKAN 6 (ENAM) KECAMATAN DI WILAYAH KABUPATEN-KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BATANG HARI, BUNGO TEBO, TANJUNG JABUNG, DAN SAROLANGUN BANGKO DALAM WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI (berlaku 23 Juli 1992)
Pembukaan
Menimbang
: a. bahwa mengingat semakin meningkatnya jumlah penduduk dan volume kegiatan pemerintahan dan pembangunan di wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Batang Hari, Bungo Tebo, Tanjung Jabung, dan di Kabupaten Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi sehingga untuk memperlancar pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan serta untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, dipandang perlu membentuk kecamatan baru di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II tersebut;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 75 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah, pembentukan kecamatan harus ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
2. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1646);
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN 6 (ENAM) KECAMATAN DI WILAYAH KABUPATEN-KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BATANG HARI, BUNGO TEBO, TANJUNG JABUNG, DAN SAROLANGUN BANGKO DALAM WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI.
Pasal 1
- (1) Membentuk Kecamatan Mestong di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Hari, yang meliputi wilayah:
- a. Kelurahan Tempino;
- b. Desa Sebapo;
- c. Desa Nagasari;
- d. Desa Palempang;
- e. Desa Sungai Landai;
- f. Desa Ibru;
- g. Desa Sukadamai;
- h. Desa Tanjung Pauh;
- i. Desa Km39 Tanjung Pauh;
- j. Desa Desabaru;
- k. Desa Nyogan;
- l. Desa Markanding;
- m.Desa Tanjung Lebar;
- n. Desa Kebun Sembilan;
- o. Desa Talang Kerinci;
- p. Desa Talang Bclido;
- q. Desa Ladang Panjang.
- (2) Wilayah Kecamatan Mestong sebagaimana dimaksud dalam ayat
- (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Jambi Luar Kota.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Mestong, maka wilayah Kecamatan Jambi Luar Kota dikurangi dengan wilayah Kecamatan Mestong sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
Pasal 2
- (1) Membentuk Kecamatan Pelepat di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bungo Tebo, yang meliputi wilayah:
- a. Desa Senamat;
- b. Desa Sungai Gurun;
- c. Desa Koto Jayo;
- d. Desa Danau;
- c. Desa Lubuk;
- f. Desa Muara Kuamang;
- g. Desa Sungai Beringin;
- h. Desa Rantau Keloyang;
- i. Desa Dwi Karya Bakti;
- j. Desa Balai Jaya;
- k. Desa Rantel;
- l. Desa Baru Pelepat;
3. m.Desa Batu Kerbau.
- (2) Wilayah Kecamatan Pelepat sebagaimana dimaksud dalam ayat
5. semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Muara
6. (1), Bungo.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Pelepat, maka wilayah Kecamatan Muara Bungo dikurangi dengan wilayah Kecamatan Pelepat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
Pasal 3
- (1) Membentuk Kecamatan Dendang di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Tanjung Jabung, yang meliputi wilayah:
- a. Desa Rantau Indah;
- b. Desa Koto Kandis Dendang;
- c. Desa Dendang;
- d. Desa Talang Baba;
- e. Desa Parit Culum;
- f. Desa Sido Mukti;
- g. Desa Jati Mulyo;
- h. Desa Tri Mulyo;
- i. Desa Catur Rahayu;
- j. Desa Kuala Dendang.
- (2) Wilayah Kecamatan Dendang sebagaimana dimaksud dalam ayat
13. (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Muara
Sabak.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Dendang, maka wilayah Kecamatan Muara Sabak dikurangi dengan wilayah Kecamatan Dendang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
Pasal 4
- (1) Membentuk Kecamatan Sadu di wilayah Kabupaten Dacrah Tingkat II Tanjung Jabung, yang meliputi wilayah:
- a. Desa Sungai Jambat;
- b. Desa Sungai Lokan;
- c. Desa Sungai Itik;
- d. Desa Sungai Sayang;
- c. Desa Sungai Cemara;
- f. Desa Sungai Benu;
- g. Desa Air Hitam;
- h. Desa Remao Baku Tuo;
- i. Desa Labuan Pering.
- (2) Wilayah Kecamatan Sadu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Nipah Panjang.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Sadu, maka wilayah Kecamatan Nipah Panjang dikurangi dengan wilayah Kecamatan Sadu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
Pasal 5
- (1) Membentuk Kecamatan Pamenang di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko, yang meliputi wilayah:
- a. Desa Tanjung Lamin;
- b. Desa Limbur Merangin;
- c. Desa Karang Anyar;
- d. Desa Karang Berahi;
- e. Desa Jelatang;
- f. Desa Muara Belengo;
- g. Desa Pamenang;
- h. Desa Rejosari;
- i. Desa Keroya;
- j. Desa Tanjung Gedang;
- k. Desa Empang Berno;
- l. Desa Pinang Merah;
14. m.Desa Meranti;
- n. Desa Bukit Bungkul;
- o. Desa Tambangmas; 1). Desa Lantak Seribu;
- q. Desa Sialang;
- r. Desa Pauh Menang;
- s. Desa Pematang Kancil;
- t. Desa Tanah Abang;
- u. Desa Rasau;
- v. Desa Tanjung Benuang;
- (2) Wilayah Kecamatan Pamenang sebagaimana dimaksud dalam ayat
2. (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kccamatan Bangko.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Pamenang, maka wilayah Kecamatan Bangko dikurangi dengan wilayah Kecamatan Pamenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
Pasal 6
- (1) Membentuk Kecamatan Pelawan Singkut di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko, yang meliputi wilayah:
- a. Desa Rantau Tenang;
- b. Desa Lubuk Sepuh;
- c. Desa Pulau Aro;
- d. Desa Penengah;
- e. Desa Muara Danau;
- f. Desa Bukit;
- g. Desa Pelawan;
- h. Desa Batu Putih;
- i. Desa Sungai Merah;
- j. Desa Pematang Kulim;
- k. Desa Bukit Tigo;
- l. Desa Pasar Singkut;
14. m.Desa Payu Lebar;
- n. Desa Bukit Murau;
- o. Desa Sungai Benteng;
- p. Desa Sungai Gedang;
- q. Desa Perdamaian.
- (2) Wilayah Kccamatan Pelawan Singkut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Sarolangun.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Pelawan Singkut, maka wilayah Kecamatan Sarolangun dikurangi dengan wilayah Kecamatan Pelawan Singkut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
Pasal 7
- (1) Pusat Pemerintahan Kecamatan Mestong sebagaimana dimaksud dalam Pasal I ayat (1) berada di Desa Sebapo.
- (2) Pusat Pemerintahan Kecamatan Pelepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berada di Desa Rantau Keloyang.
- (3) Pusat Pemerintahan Kecamatan Dendang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berada di Desa Rantau Indah.
- (4) Pusat Pemerintahan Kecamatan Sadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) berada di Desa Sungai Jambat.
- (5) Pusat Pemerintahan Kecamatan Pamenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) berada di Desa Pamenang.
- (6) Pusat Pemerintahan Kecamatan Pelawan Singkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) berada di Desa Pelawan.
Pasal 8
Batas wilayah kecamatan-kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1), dituangkan dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.
Pasal 9
Pemecahan, penyatuan, penghapusan, perubahan nama, batas Desa/ Kelurahan dalam kecamatan-kecamatan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah ini sepanjang tidak mengakibatkan perubahan batas wilayah kecamatan, diatur dengan Peraturan Daerah sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Menteri-Dalam Negeri.
Pasal 10
- (1) Ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur oleh Menteri Dalam Negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Segala sesuatu yang berkenaan dengan dan sebagai akibat dari pembentukan kecamatan-kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini diatur oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jambi dengan memperhitungkan kemampuan keuangan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah Tingkat I Jambi.
Pasal 11
Segala ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pembentukan dan perubahan batas kecamatan dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 12
Paraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Juli 1992

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SOEHARTO

Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 Juli 1992

Penandatangan: MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA MOERDIONO