PERATURAN DAERAH KABUPATEN RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR (berlaku 1 Mei 2012)
Pembukaan
Mengingat
PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO
NOMOR 11 TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BUNGO,
Menimbang : a. bahwa dalam upaya memelihara dan meningkatkan keselamatan para pengguna jasa angkutan dan pengguna jalan, perlu dilakukan pengujian
- terhadap setiap jenis kendaraan bermotor wajib uji;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan pelaksanaan kewenangan daerah dipandang perlu menciptakan sumber pendapatan asli daerah potensial yang salah satunya dapat bersumber dari Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- c. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 12 Tahun 2000 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor tidak sesuai lagi, sehingga perlu diganti dan disempurnakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang baru;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tngkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
Menetapkan :
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
13. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2008 Nomor 4);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUNGO
dan
BUPATI BUNGO
MEMUTUSKAN:
PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Bungo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bungo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo.
5. Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perhubungan Kabupaten Bungo.
6. Kepala Dinas adalah Kepala yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perhubungan Kabupaten Bungo.
7. Penguji Kendaraan Bermotor adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melakukan tugas pengujian kendaraan bermotor.
8. Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara
atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya.
9. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
10. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
11. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
12. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor termasuk kendaraan bermotor di air sesuai dengan peraturan perundangundangan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan melakukan pembayaran retribusi atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor.
14. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan penyediaan fasilitas pengujian kendaraan bermotor.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar untuk selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
17. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta diatas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
18. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan, orang dan hewan dijalan.
19. Angkutan adalah pemindahan orang/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan.
20. Kendaraan adalah suatu sarana angkut dijalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
21. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
22. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
23. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang digunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
24. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang digunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.
25. Kendaraan Lulus Uji adalah kendaraan bermotor wajib uji yang telah memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
27. Uji Ulang adalah pelaksanaan pemeriksaan kembali bagi kendaraan bermotor wajib uji karena dinyatakan tidak lulus uji pada pemeriksaan sebelumnya.
28. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan umum dalam rangka pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan.
29. Tanda Uji adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk plat yang berisi data kode wilayah pengujian, nomor uji kendaraan dan masa berlaku.
30. Persyaratan Teknis adalah Persyaratan tentang susunan peralatan, perlengkapan, ukuran, bentuk karoseri, pemuatan, rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya, emisi gas buang, penggunaan, penggandengan dan penempelan kendaraan bermotor.
31. Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjamin keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan.
32. Rekomendasi Numpang Uji adalah Surat Keterangan persetujuan yang dikeluarkan oleh Dinas bagi kendaraan bermotor yang melakukan uji berkala di luar wilayah pengujian yang bersangkutan.
33. Rekomendasi Mutasi Uji adalah Surat keterangan alih domisili kendaraan dari dan ke luar wilayah pengujian yang bersangkutan.
34. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Uji Berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan umum.
35. Buku Uji adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku yang berisi data dan legitimasi hasil ujian setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, atau kendaraan umum.
36. Mobil Penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
37. Mobil Bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
38. Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain dari yang termasuk dalam sepeda motor, mobil penumpang, mobil bis dan kendaraan khusus.
39. Pengendalian adalah kegiatan yang berupa pengarahan dan bimbingan terhadap penyelenggaraan lalu lintas angkutan jalan.
40. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
41. Pemeriksaan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan pemeriksa terhadap kendaraan bermotor mengenai pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan, tata cara pemuatan serta kelengkapan persyaratan administratif.
RUANG LINGKUP
BAB II - RUANG LINGKUP
Pasal 2
Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah mengenai Ketentuan Pengujian Kendaraan Bermotor dan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
BAB III - KETENTUAN PENGUJIAN
Pasal 3
- (1) Setiap kendaraan wajib uji yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kendaraan wajib uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Mobil Bus;
- b. Mobil Penumpang Umum;
- c. Mobil Barang;
- d. Kendaraan Khusus;
- e. Kereta Gandengan;dan
- f. Kereta Tempelan.
- (3) Untuk menetapkan terpenuhinya persyaratan teknis bagi setiap kendaraan wajib uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penelitian dan pemeriksaan melalui pengujian.
- (4) Pelaksanaan penelitian dan pemeriksaan terhadap kendaraan wajib uji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Penguji Kendaraan Bermotor yang memiliki kualifikasi teknis yang ditentukan oleh Pejabat yang berwenang dan diangkat oleh Bupati atas usulan Kepala Dinas.
BAB III - KETENTUAN PENGUJIAN
Pasal 4
Mekanisme pelayanan pengujian kendaraan wajib uji diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB III - KETENTUAN PENGUJIAN
Pasal 5
- (1) Dalam hal setelah dilakukan pengujian, kendaraan wajib uji dinyatakan tidak lulus uji, maka Penguji Kendaraan Bermotor wajib memberitahukan dengan surat pengembalian tentang perbaikan yang harus dilakukan dan diberi jangka waktu selama 2 x 24 jam.
- (2) Pemilik kendaraan dapat meminta uji ulang setelah dipenuhinya kekurangan persyaratan teknis dan/atau telah melakukan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Apabila pemilik kendaraan wajib uji tidak setuju dengan hasil uji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka dapat mengajukan keberatan kepada atasan langsung Penguji Kendaraan Bermotor.
- (4) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh pemilik kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diterima, maka atasan langsung Petugas Penguji dapat memerintahkan penguji lain untuk melaksanakan uji ulang tanpa dipungut biaya.
- (5) Setelah dilakukan uji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kendaraan tetap dinyatakan tidak lulus uji, Pemilik Kendaraan tidak dapat lagi mengajukan permohonan keberatan.
Apabila...7
- (6) Apabila perbaikan-perbaikan melewati batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pengujian ulang diberlakukan sebagai pemohon baru.
BAB III - KETENTUAN PENGUJIAN
Pasal 6
- (1) Pelaksanaan uji berkala untuk pertama kali dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak diterbitkannya Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.
- (2) Pelaksanaan uji berkala berikutnya harus dilaksanakan sebelum masa berlaku ujinya habis.
- (3) Untuk pelaksanaan pengujian, kendaraan yang akan diujikan harus dibawa ke tempat pengujian pada waktu yang telah ditetapkan.
- (4) Pendaftaran uji berkala harus diajukan sebelum masa berlaku ujinya habis.
BAB III - KETENTUAN PENGUJIAN
Pasal 7
Pelaksanaan uji berkala bagi setiap kendaraan wajib uji dapat dilaksanakan apabila:
- a. telah memenuhi persyaratan-persyaratan administrasi;
- b. telah membayar retribusi pengujian berkala kendaraan bermotor.
BAB III - KETENTUAN PENGUJIAN
Pasal 8
- (1) Kendaraan bermotor yang telah lulus uji berkala, diberikan tanda bukti lulus uji, berupa buku uji (kartu uji) dan tanda uji serta dilengkapi dengan tanda samping.
- (2) Jangka waktu berlakunya masa uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah selama 6 (enam) bulan
BAB III - KETENTUAN PENGUJIAN
Pasal 9
- (1) Pemilik kendaraan dapat melakukan uji berkala di luar wilayah pengujian yang bersangkutan.
- (2) Pelaksanaan uji berkala di luar wilayah pengujian harus dilengkapi dengan rekomendasi numpang uji.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelaksanaan uji berkala di luar wilayah pengujian diatur dengan Peraturan Bupati.
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK
BAB V - NAMA, OBYEK DAN SUBYEK
Pasal 11
Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor oleh Pemerintah Daerah.
BAB V - NAMA, OBYEK DAN SUBYEK
Pasal 12
Obyek retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
BAB V - NAMA, OBYEK DAN SUBYEK
Pasal 13
Subyek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
GOLONGAN RETRIBUSI
BAB VI - GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 14
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
BAB VII
Pasal 15
Tingkat penggunaan jasa pengujian kendaraan bermotor diukur ## BAB VIII
PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
BAB VII
Pasal 16
- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dimaksudkan untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor dengan ## BAB IX
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
BAB VII
Pasal 17
- (1) Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor digolongkan ## BAB X
WILAYAH PEMUNGUTAN
BAB VII
Pasal 18
Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pengujian Kendaraan Bermotor dilaksanakan.
MASA RETRIBUSI
BAB XI - MASA RETRIBUSI
Pasal 19
Masa Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah 6 (enam) bulan.
TATA CARA PEMUNGUTAN
Bagian Kesatu
Penentuan Pembayaran
BAB XII - TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 20
- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (4) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Daerah.
BAB XII - TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 21
- (1) Retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Pembayaran retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pembayaran, penentuan tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XII - TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 22
- (1) Atas pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kedua
Tempat Pembayaran
BAB XII - TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 23
- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Umum Daerah selambat lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang telah ditentukan oleh Bupati.
Bagian Ketiga
Penagihan
BAB XII - TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 24
- (1) Penagihan retribusi terutang dilakukan dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (5) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (6) Ketentuan mengenai tata cara penagihan dan penerbitan Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Keempat
Keberatan
BAB XII - TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 25
- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasanalasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.
BAB XII - TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 26
- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan keberatan.
- (2) Keputusan atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
BAB XII - TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 27
- (1) Jika Pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, maka kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
BAB XII - PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 28
- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1(satu) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1(satu) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
KEDALUWARSA PENAGIHAN
BAB XIII - KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 29
- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
- a. diterbitkan surat teguran atau;
- b. ada pengakuan utang retribusi dan Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan Utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.
BAB XIII - KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 30
- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
BAB XIV - PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 31
Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini secara teknis operasional dilakukan oleh Kepala Dinas/Instansi yang membidangi Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
PEMBERIAN INSENTIF
BAB XV - PEMBERIAN INSENTIF
Pasal 32
- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati ## BAB XVI
SANKSI ADMINISTRASI
BAB XV - PEMBERIAN INSENTIF
Pasal 33
- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
KETENTUAN PENYIDIKAN
BAB XVII - KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 34
- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
- c. meminta keterangan, barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
menghentikan...14
- j. menghentikan penyidikan dan / atau;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
KETENTUAN PIDANA
BAB XVIII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 35
- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terhutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.
BAB XIX
PENUTUP
BAB XVIII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 36
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka terhadap Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2000 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2000 Nomor 15 Seri B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2000 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2005 Nomor 1 Seri B), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB XVIII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 37
Hal hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Pasal...15
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Muara Bungo pada tanggal 21 Mei 2012

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO, ## H. KHAIDIR SALEH LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2012 NOMOR 11 ## Pasal 38 Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bungo.

Penetapan: Ditetapkan di Muara Bungo pada tanggal 21 Mei 2012

Penandatangan: BUPATI BUNGO, H. SUDIRMAN ZAINI
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO
## NOMOR 11 TAHUN 2012
## TENTANG
## PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
## I. UMUM
Dengan semakin meningkatnya kepadatan arus lalu lintas yang diakibatkan peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang sangat pesat, maka perlu mengintensifkan upaya-upaya pembinaan, penertiban, dan pengawasan terhadap kelayakan kendaraan bermotor yang menggunakan prasarana jalan melalui perbaikan pelayanan di Bidang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.
Sebagai salah satu cara untuk mendukung upaya peningkatan pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor, maka perlu mengubah ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 12 Tahun 2000 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat saat ini.
Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
## II. PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 2
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 3
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 4
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 5
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 6
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 7
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 8
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 9
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 10
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 11
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 12
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 13
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 14
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 15
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 16
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 17
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 18
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 19
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 20
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 21
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 22
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 23
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 24
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 25
Ayat (1) Cukup jelas. Cukup Jelas Ayat (2) Cukup jelas. Cukup Jelas Ayat (3) Cukup jelas. Yang dimaksud dengan keadaan diluar kekuasaannya adalah keadaan kahar yaitu keadaan yang terjadi diluar kehendak wajib retribusi sehingga kewajiban retribusi tidak dapat dipenuhi. Termasuk dalam keadaan kahar adalah : - a. peperangan; - b. kerusuhan; - c. revolusi; - d. bencana alam : banjir, gempa bumi,badai, gunung meletus, tanah longsor, wabah penyakit, dan angin topan. - e. pemogokan; - f. kebakaran;dan - g. gangguan industri lainnya. Ayat (4) Cukup jelas. Cukup Jelas Ayat (5) Cukup jelas. Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 26
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 27
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 28
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 29
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 30
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 31
Cukup Jelas Pasal 32 Cukup Jelas Pasal 33 Cukup Jelas Pasal 34 Cukup Jelas Pasal 35 Cukup Jelas Pasal 36 Cukup Jelas Pasal 37 Cukup Jelas Pasal 38 Cukup Jelas