PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR Nomor 03 Tahun 2016 tentang PEDOMAN TEKNIS PERATURAN Dl DESA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
:
BUPATI LAMPUNG TIMUR PROVINSI LAMPUNG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR NOMOR 03 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PERATURAN Dl DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LAMPUNG TIMUR,
- a. bahwa peraturan di desa merupakan satu kesatuan sistem hukum nasional yang berada di daerah;
- b. bahwa untuk menciptakan harmonisasi dan sinkronisasi materi muatan dan mekanisme pembentukan peraturan di desa dipandang perlu diatur pedoman teknis pembentukan peraturan di desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerinta Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
Menetapkan
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
dan
BUPATI LAMPUNG TIMUR
MEMUTUSKAN :
: PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN TEKNIS PERATURAN Dl DESA
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Bupati adalah Bupati Lampung Timur
2. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat ## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Sebagai pedoman bagi Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa dalam rangka penyusunan produk hukum yang
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: ditetapkan di desa berdasarkan standarisasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penandatangan: - (2) Agar tercipta keseragaman penyusunan produk hukum dalam bentuk Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa. ## BAB III AZAS DAN JENIS ## Pasal 3 Dalam membentuk peraturan desa harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang meliputi: - a. kejelasan tujuan; - b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat; - d. dapat dilaksanakan; - c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan; - e. kedayagunaan dan kehasilgunaan; - f. kejelasan rumusan;dan - g. keterbukaan. ## Pasal 4 Jenis produk hukum pada tingkat desa meliputi: - a. peraturan desa;

Penandatangan: - b. peraturan bersama kepala desa;

Penandatangan: - c. peraturan kepala desa;

Penandatangan: - d. keputusan kepala desa. ## Pasal 5 - (1) Materi muatan peraturan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraaan pemerintahan desa, pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat serta penjabaran lebih lanjut dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Penandatangan: - (2) Materi muatan peraturan bersama kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b adalah peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih kepala desa dan bersifat mengatur.

Penandatangan: - (3) Materi muatan peraturan kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c adalah penjabaran pelaksanaan peraturan desa yang bersifat pengaturan.

Penandatangan: - (4) Materi muatan keputusan kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d adalah penjabaran pelaksanaan peraturan desa, peraturan kepala desa dan peraturan bersama kepala desa yang bersifat penetapan. ## Pasal 6 Peraturan di desa tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. ## BAB IV PERATURAN DESA Bagian Kesatu Persiapan dan Pembahasan ## Pasal 7 Rancangan peraturan desa diprakarsai oleh pemerintah desa dan dapat berasal dari inisiatif BPD. ## Pasal 8 - (1) Masyarakat berhak memberikan masukan baik secara tertulis maupun lisan terhadap rancangan peraturan desa. - (2) Masukan secara tertulis maupun lisan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam proses penyusunan rancangan peraturan aesa.

Penandatangan: - (3) Mekanisme penggunaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam keputusan kepala daerah. ## Pasal 9 Rancangan peraturan desa dibahas secara bersama oleh pemerintah desa dan BPD ## Pasal 10 Rancangan peraturan desa yang berasal dari kembali sebelum dibahas bersama BPD pemerintah desa, dapat ditarik ## Pasal 11

Penandatangan: - (1) Rancangan peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa pungutan dan penataan ruang yang telah disetujui bersama dengan BPd' sebelum ditetapkan oleh kepala desa paling lama 3 (tiga) hari disampaikan oleh kepala desa kepada bupati untuk dievaluasi

Penandatangan: - (2) Hasil evaluasi rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) isampaikan oleh bupati kepada kepala desa paling lama 20 (dua puluh) hari sejak rancangan peraturan desa tersebut diterima.

Penandatangan: - (3) Apabila bupati belum memberikan hasil evaluasi rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala desa dapat menetapkan rancangan peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa menajdi peraturan desa. ## Pasal 12

Penandatangan: Evaluasi rancangan peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa, pungutan dan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 difasilitasi oleh camat untuk dilanjutkan kepada bupati melaui instansi teknis terkait sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. ## Bagian Kedua Pengesahan dan Penetapan ## Pasal 13

Penandatangan: - (1) Rancangan peraturan desa yang telah disetujui bersama oleh kepala desa dan BPD disampaikan oleh pimpinan BPD kepada kepala desa untuk ditetapkan menjadi peraturan desa. - (2) Penyampaian rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama. · ## Pasal 14

Penandatangan: - (1) Rancangan peraturan desa sebagaiman dimaksud dalam Pasal 13 wajib ditetapkan oleh kepala desa dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya rancangan peraturan desa tersebut. - (2) Perhitungan hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sejak tanggal diterimanya berkas persyaratan secara lengkap dan benar.

Penandatangan: - (3) Tata cara dan syarat-syarat untuk memperoleh dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. ## Pasal 15 Peraturan desa wajib mencantumkan batas waktu penetapan pelaksanaan. ## Pasal 16 - (1) Peraturan desa sejak ditetapkan, dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kecuali ditentukan lain di dalam peraturan desa tersebut. - (2) Peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh berlaku surut. ## Bagian Ketiga ## Tata Cara Pengundangan dan Pengumuman ## Pasal 17

Penetapan: - (1) Peraturan desa diundangkan di dalam berita desa.

Penandatangan: - (2) Pengundangan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sekretaris Desa. ## Bagian Keempat Penyampaian Peraturan Desa ## Pasal 18

Penandatangan: Peraturan desa disampaikan oleh kepala desa kepada bupati melaui camat sebagai bahan pembinaan dan pengawasan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan ## Pasal 19 Peraturan desa wajib disebarluaskan kepada masyarakat oleh pemerintahan desa. ## BAB V

Penandatangan: ## PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA Bagian Kesatu Perencanaan ## Pasal 20

Penandatangan: Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa ditetaokan bersa^ ol h d Ke la Desa atau leblh dalam rangka a setelah mendapatkan rekomendasi dari musyawarah desa. sama antar desa ## Bagian Kedua Penyusunan ## Pasal 21

Penandatangan: Penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dilakukan oleh Kepala Desa pemrakarsa. H ## Pasal 22

Penandatangan: - (1) Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang telah disusun, wajib dikonsuItasikan kepada masyarakat desa masing-masing dan dapat dikonsultasikan kepada camat masing-masing untuk mendapatkan masukanP

Penandatangan: - (2) m ™aSyarakat desa d^ camat sebagaimana dimaksud pada ayat PeratSran Bersama K De.Sa Untuk tmdaklanjut proses penyusunan rancangan peraturan oersama Kepala Desa. ° ## Bagian Ketiga Pembahasan, Penetapan dan Pengundangan ## Pasal 23 KZZZ' PeratUran BerSama Kepa'a °eSa dUakukan oleh 2 ## Pasal 24

Penandatangan: - (1) Kepala Desa yang melakukan kerja sama antar-Desa menetapkan Rancangan Peraturan Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling fambat 7 (tujuh) han terhitung sejak tanggal disepakati. 1 J )

Penandatangan: - (2) Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang telah dibubuhi tanda tangan lekrft na dlmaksud Pada ayat W diundangkan dalam Berita Desa oleh Sekretans Desa masing-masing desa.

Penandatangan: - (3) Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mulai laku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak tanggal diundangkan dalam Berita Desa pada masing-masing Desa. amnaangKan ## Bagian Keempat Penyebarluasan Pasal 25

Penandatangan: Peraturan Bersama Kepala Desa disebarluaskan kepada masyarakat Desa masingmasing oleh pemerintah desa masing-masing

Penandatangan: ## BAB VI PERATURAN KEPALA DESA Pasal 26

Penandatangan: - (1) Penyusunan rancangan Peraturan Kepala Desa dilakukan oleh Kepala Desa.

Penandatangan: - (2) Maten muatan Peraturan Kepala Desa meliputi materi pelaksanaan Peraturan y^g'lebïïngg' Kepal&amp; DeS&amp; dan Peraturan perundang-undangan Bersama ## Pasal 27

Penandatangan: Peraturan Kepala Desa diundangkan dalam Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Penandatangan: ## BAB VII KEPUTUSAN KEPALA DESA Pasal 28

Penandatangan: Keputusan kepala desa bersifat penetapan dari hasil rapat-rapat kepala desa dengan perangkat desa atau hasil rapat musyawarah desa. Pasal 29

Penandatangan: Sekretaris desa menyusun rancangan keputusan kepala desa. ## BAB VIII PEMBIAYAAN Pasal 30 Pembiayaan pembentukan Peraturan di desa dibebankan pada APB Desa ## BAB IX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 31 Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabuoaten ampung Timur Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa dinyat^ LampUng TahU" 2007 NomOT 1 » di'»dt d- ## BAB X ## KETENTUAN PENUTUP Pasal 32

Penandatangan: Tata cara dan teknik penyusunan peraturan desa, peraturan kepala desa, peraturan bersama kepala desa dan keputusan kepala desa sebagaimana tercanturn dalam Lampiran Peraturan daerah ini. ## Pasal 33

Penetapan: Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Penetapan: Ditetapkan di Sukadana pada tanggal o' 3 an? 2o(fc

Penandatangan: BUPATI LAMPUNG TIMUR. 1NUNIA

Penetapan: Diundangkan di Sukadana, pada tanggal o( j«nï 'Lofy

Penandatangan: Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR, PÜJI RIYANTO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2016 NOMOR Og NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR PROVINSI LAMPUNG : 05/LTM/2016
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan daerah ini.

## Pasal 33

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana pada tanggal o' 3 an? 2o(fc

BUPATI LAMPUNG TIMUR.

1NUNIA



Diundangkan di Sukadana, pada tanggal o( j«nï 'Lofy

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

PÜJI RIYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2016 NOMOR Og

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR PROVINSI LAMPUNG : 05/LTM/2016

## PENJELASAN

## ATAS

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR NOMORog TAHUN 2016

## TENTANG

## PEDOMAN TEKNIS PERATURAN Dl DESA

## I. UMUM

Sesuai dengan prinsip desentralisasi dan otonomi daerah, desa diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui. Dalam rangka pengaturan kepentingan masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa bersama Kepala Desa menyusun peraturan peraturan desa, peraturan bersama kepala desa dan kepala desa menyusun peraturan pelaksanaannya, yaitu peraturan kepala desa dan keputusan kepala desa.

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa selanjutnya dengan peraturan teknis pelaksanaanya yaitu Peraturan pemerintah Nomor 43 tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, maka perlu dilakukan penyesuaian mengenai pengaturan tentang pedoman teknis pembentukan peraturan desa.

Peraturan desa, peraturan kepala desa, peraturan bersama kepala desa dan keputusan kepala desa harus disusun secara benar dan sesuai dengan kaidahkaidah hukum dan teknik penyusunannya. Untuk itu perlu adanya pedoman teknis peraturan di desa.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup jelas

Pasal 2 Cukup jelas

Pasal 3 Cukup jelas

Pasal 4 Cukup jelas

Pasal 5 Cukup jelas

Pasal 6 Cukup jelas

Pasal 7 Cukup jelas

Pasal 8 Cukup jelas

Pasal 9 Cukup jelas

Pasal 10 Cukup jelas

Pasal 11 Cukup jelas

Pasal 12 Cukup jelas

Pasal 13 Cukup jelas

Pasal 14 Cukup jelas

Pasal 15 Cukup jelas

Pasal 16 Cukup jelas

Pasal 17 Cukup jelas

Pasal 18 Cukup jelas

Pasal 19 Cukup Jelas

Pasal 20 Cukup jelas


Pasal 21 Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR NOMOR

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR NOMOR 09 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PERATURAN DI DESA

## BENTUK RANCANGAN PERATURAN di DESA

## I. BENTUK RANCANGAN PERATURAN DESA


KEPALA DESA (Nama Desa) KABUPATEN

PERATURAN DESA... (Nama Desa) NOMOR ... TAHUN ...

## TENTANG

(Nama Peraturan Desa)

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA (Nama Desa),

Menimbang: a. bahwa ...;

b. bahwa ...;

c. dan seterusnya ...;

Mengingat:

1. ...;

2. ...;

3. dan seterusnya ...;

Dengan Kesepakatan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ... (Nama Desa) dan KEPALA DESA ... (Nama Desa)

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DESA TENTANG ... (Nama Peraturan Desa).

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

BAB II

Pasal ...

BAB ...

(dan seterusnya)

Pasal . . .

(dan seterusnya)

Pasal . . .

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa ... (Nama Desa).

Ditetapkan di ... pada tanggal ... KEPALA DESA...(Nama Desa),

tanda tangan NAMA

Diundangkan di ...

pada tanggal ...

SEKRETARIS DESA ... (Nama Desa),

tanda tangan NAMA

LEMBARAN DESA ... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...

## II. PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA


## KABUPATEN...

## PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA... (Nama Desa)

DAN KEPALA DESA... (Nama Desa)


NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

(Judul Peraturan Bersama)

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA ... (Nama Desa) DAN KEPALA DESA ..., (Nama Desa)

Menimbang

Mengingat

: a. bahwa

;

b. bahwa

- c. dan seterusnya

: 1

2

3. dan seterusnya

;

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA... (Nama Desa) DAN KEPALA DESA... (Nama Desa) TENTANG ... (Judul Peraturan Bersama).

BAB I

## KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan:

## BAB II

## Bagian Pertama

Paragraf 1

Pasal ..

BAB ...

Pasal ...

BAB ...

KETENTUAN PERALIHAN (jika diperlukan)


## BAB ..

## KETENTUAN PENUTUP

Pasal ...

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Desa... (Nama Desa) dan Berita Desa... (Nama Desa)

Ditetapkan di ... pada tanggal

## KEPALA DESA..., (Nama Desa) KEPALA DESA..., (Nama Desa)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat) (Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)


Diundangkan di ... pada tanggal ... SEKRETARIS DESA ..., (Nama Desa)

(Nama)

(Nama)

BERITA DESA... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ... BERITA DESA... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...

## III. PERATURAN KEPALA DESA


## KEPALA DESA ... (Nama Desa) KABUPATEN

(Nama Desa)

PERATURAN KEPALA DESA... NOMOR ... TAHUN ...

## TENTANG

(Judul Peraturan Kepala Desa)

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA ..., (Nama Desa)

Menimbang

: a. bahwa

;

- b. bahwa

;

- c. dan seterusnya

;

Mengingat

: 1

;

2

;

3. dan seterusnya

;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN KEPALA DESA TENTANG... (Judul Peraturan Kepala Desa).

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan: BAB II

## Bagian Pertama

Paragraf 1

Pasal ..

BAB ...

Pasal ...

BAB ...

KETENTUAN PERALIHAN (jika diperlukan)

BAB ..

## KETENTUAN PENUTUP

Pasal ...

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa... (Nama Desa).

Ditetapkan di ... pada tanggal KEPALA DESA...,

(Nama Desa)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Diundangkan di ...

pada tanggal ... SEKRETARIS DESA..., (Nama Desa)

(Nama)

BERITA DESA... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...

## IV. KEPUTUSAN KEPALA DESA


KABUPATEN

## KEPUTUSAN KEPALA DESA ...

(Nama Desa)

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

(Judul Keputusan Kepala Desa)

KEPALA DESA..., (Nama Desa)

Menimbang

: a. bahwa

b. bahwa

- c. dan seterusnya

;

Mengingat

: 1

2

3. dan seterusnya

;

Memperhatikan : 1

•

2

y

3. dan seterusnya

•

(jika diperlukan)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

pada tanggal

KEPALA DESA..., (Nama Desa)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)