PERATURAN DAERAH KABUPATEN MA Nomor 4 Tahun 2016 tentang PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MALINAU (berlaku 25 Oktober 2016)
Pembukaan
Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, perlu membentuk perangkat daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau.
Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2004,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 Tahun 2004);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5239);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALINAU
dan
BUPATI MALINAU
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MALINAU
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Malinau;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Malinau;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Malinau;
6. Sekretariat Daerah Kabupaten adalah unsur staf yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati yang selanjutnya disebut Sekretariat Daerah;
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Malinau;
8. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malinau;
9. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Malinau;
10. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Malinau;
11. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Malinau;
12. Unit Pelaksana Teknis Dinas, adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
13. Unit Pelaksana Teknis Badan, adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
Bagian Kesatu ASAS
BAB II - ASAS DAN PRINSIP
Pasal 2
Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah diselenggarakan dengan berasaskan:
- a. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- b. intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah;
- c. efisiensi;
- d. efektivitas;
- e. pembagian habis tugas;
- f. rentang kendali;
- g. tata kerja yang jelas; dan
- h. fleksibilitas.
Bagian Kedua Prinsip
BAB II - ASAS DAN PRINSIP
Pasal 3
Pembentukan Perangkat Daerah menganut Prinsip:
- a. ## BAB III PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
Bagian Kesatu Pembentukan Perangkat Daerah
BAB II - ASAS DAN PRINSIP
Pasal 4
- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah Kabupaten Malinau.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. Sekretariat Daerah (Tipe A);
- b. Sekretariat DPRD (Tipe C);
- c. Inspektorat Daerah (Tipe A);
- d. Dinas Daerah;
- e. Badan Daerah;
- f. Lembaga dengan Fungsi Penunjang Lain; dan
- g. Kecamatan.
- (3) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurup d terdiri dari :
- a. Dinas Pendidikan (Tipe B);
- b. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Tipe A);
- c. Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Tipe B);
- d. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Tipe A);
- e. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial, (Tipe A);
- f. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Tipe B);
- g. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Tipe A);
- h. Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Tipe A);
- i. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (Tipe B);
- j. Dinas Komunikasi danInformatika (Tipe B);
- k. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahandan Kawasan Permukiman (Tipe A);
- l. Dinas Perhubungan (Tipe C);
- m. Dinas Ketahanan Pangan (Tipe B);
- n. Dinas Pertanian (Tipe C);
- o. Dinas Perikanan (Tipe C);
- p. Dinas Lingkungan Hidup (Tipe A);
- q. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Tipe B);
- r. Satuan Polisi Pamong Prajadan Pemadam Kebakaran (Tipe A);
- (4) Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e terdiri dari :
- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang (Tipe A);
- b. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (Tipe A);
- c. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (Tipe C).
- (5) Lembaga dengan Fungsi Penunjang Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f terdiri dari :
- a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
BAB II - ASAS DAN PRINSIP
Pasal 5
- (1) Selain Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g, Kecamatan ditetapkan sebagai perangkat daerah.
- (2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. Kecamatan Malinau Kota (Tipe A);
- b. Kecamatan Malinau Utara (Tipe A);
- c. Kecamatan Malinau Barat (Tipe A);
- d. Kecamatan Malinau Selatan (Tipe A);
- e. Kecamatan Mentarang (Tipe A);
- f. Kecamatan Mentarang Hulu (Tipe A);
- g. Kecamatan Pujungan (Tipe A);
- h. Kecamatan Bahau Hulu (Tipe A);
- i. Kecamatan Sungai Boh (Tipe A);
- j. Kecamatan Kayan Hulu (Tipe A);
- k. Kecamatan Kayan Hilir (Tipe A);
- l. Kecamatan Kayan Selatan (Tipe A);
- m. Kecamatan Malinau Selatan Hulu (Tipe A);
- n. Kecamatan Malinau Selatan Hilir (Tipe A); dan
- o. Kecamatan Sungai Tubu (Tipe A).
Bagian Kedua Susunan Perangkat Daerah
Paragraf 1 Sekretariat Daerah
BAB II - ASAS DAN PRINSIP
Pasal 6
- (1) Sekretariat Daerah tipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a paling banyak 3 (tiga) asisten.
- (2) Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 4 (empat) bagian.
- (3) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian.
Paragraf 2 Sekretariat DPRD
BAB II - ASAS DAN PRINSIP
Pasal 7
- (1) Sekretariat DPRD tipe C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b paling banyak 3 (tiga) bagian.
- (2) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 2 (dua) subbagian.
Paragraf 3 Inspektorat
BAB II - ASAS DAN PRINSIP
Pasal 8
- (1) Inspektorat Daerah tipe A sebagaiman dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c terdiri atas 1 (satu) Sekretariat dan paling banyak 4 (empat) inspektur pembantu.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) subbagian.
Paragraf 4 Dinas Daerah
BAB II - ASAS DAN PRINSIP
Pasal 9
- (1) Dinas Daerah tipe A terdiri atas 1 (satu) Sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) subbagian.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.
BAB II - ASAS DAN PRINSIP
Pasal 10
- (1) Dinas Daerah tipe B terdiri atas 1 (satu) Sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) subbagian.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.
BAB II - ASAS DAN PRINSIP
Pasal 11
- (1) Dinas Daerah tipe C terdiri atas 1 (satu) Sekretariat dan paling banyak 2 (dua) bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) subbagian.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.
BAB II - ASAS DAN PRINSIP
Pasal 12
Dinas Daerah Kabupaten Malinau yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, urusan pemerintahan bidang pertanian, dapat memiliki 2 (dua) bidang lebih banyak dari ketentuan yang berlaku bagi dinas lain.
Paragraf 5 Badan Daerah
BAB II - ASAS DAN PRINSIP
Pasal 13
- (1) Badan Daerah tipe A terdiri atas 1 (satu) Sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) subbagian.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbidang.
BAB II - ASAS DAN PRINSIP
Pasal 14
- (1) Badan Daerah tipe B terdiri atas 1 (satu) Sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) subbagian.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbidang.
BAB II - ASAS DAN PRINSIP
Pasal 15
- (1) Badan Daerah tipe C terdiri atas 1 (satu) Sekretariat dan paling banyak 2 (dua) bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) subbagian.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbidang.
BAB II - ASAS DAN PRINSIP
Pasal 16
Badan Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan dapat memiliki 2 (dua) bidang lebih banyak dari ketentuan yang berlaku bagi badan lain.
BAB II - ASAS DAN PRINSIP
Pasal 17
Dalam hal pertimbangan keuangan daerah, kebutuhan daerah, beban kerja, dan pertimbangan efisiensi sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah daerah penggabungan 2 (dua) atau 3 (tiga) urusan pemerintahan menjadi dinas atau badan tipe A dapat memiliki 1 (satu) bidang lebih banyak dari ketentuan yang berlaku bagi dinas atau badan.
Paragraf 6 Lembaga Dengan Fungsi Penunjang Lain
BAB II - ASAS DAN PRINSIP
Pasal 18
Kelengkapan organisasi lembaga penunjang lain ditentukan
BAB II - ASAS DAN PRINSIP
Pasal 19
- (1) Kecamatan tipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) terdiri atas 1 (satu) Sekretariat dan paling banyak 5 (lima) seksi.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 2 (dua) subbagian.
Bagian Kesatu Sekretariat Daerah
BAB IV - KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH
Pasal 20
- (1) Sekretariat Daerah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan unsur staf.
- (2) Sekretariat Daerah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh sekretaris Daerah dan bertanggung jawab kepada bupati.
- (3) Sekretariat Daerah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
- (4) Sekretariat Daerah kabupaten dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
- a. pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
- d. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Kedua Sekretariat DPRD
BAB IV - KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH
Pasal 21
- (1) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.
- (2) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh sekretaris DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris Daerah.
- (3) Sekretaris DPRD kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan dengan keputusan bupati atas persetujuan pimpinan DPRD setelah berkonsultasi dengan pimpinan fraksi.
- (4) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyelenggarakan fungsi:
- a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- c. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD ; dan
- d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.
Bagian Ketiga Inspektorat
BAB IV - KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH
Pasal 22
- (1) Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh inspektur.
- (3) Inspektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris Daerah.
- (4) Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.
- (5) Inspektorat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari bupati;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan administrasi inspektorat ; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Keempat Dinas Daerah
BAB IV - KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH
Pasal 23
- (1) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala dinas Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah kabupaten.
- (4) Dinas Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Kelima Badan Daerah
BAB IV - KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH
Pasal 24
- (1) Badan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.
- (2) Badan Daerah dipimpin oleh kepala badan daerah kabupaten yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris Daerah kabupaten.
- (3) Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten.
- (4) Badan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Keenam Kecamatan
BAB IV - KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH
Pasal 25
- (1) Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa .
- (2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris Daerah.
- (3) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
- a. menyelenggarakan urusan Pemerintahan umum;
- b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
- e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa;
- h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di kecamatan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundangundangan.
- (4) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten.
- (5) Camat dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dibantu oleh perangkat kecamatan.
Bagian Ketujuh Susunan Organisasi dan Tata Kerja
BAB IV - KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH
Pasal 26
Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi dan tata kerja serta unit kerja di bawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan bupati.
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
Bagian Kesatu Unit Pelaksana Teknis Dinas
BAB V - PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
Pasal 27
- (1) Pada Dinas Daerah dapat dibentukunit pelaksana teknis.
- (2) Pembentukan unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan bupati.
- (3) Unit pelaksana teknis dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.
Bagian Kedua
Unit Pelaksana Teknis Badan
BAB V - PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
Pasal 28
- (1) Pada Badan Daerah dapat dibentukunit pelaksana teknis.
- (2) Pembentukan unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan bupati.
- (3) Unit pelaksana teknis dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.
BAB VI - STAF AHLI
Pasal 29
- (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu staf ahli.
- (2) Staf ahli berada di bawah dan bertanggungjawab kepada bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh sekretaris Daerah.
- (3) Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 3 (tiga) staf ahli.
- (4) Staf ahli bupati diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.
- (5) Pengangkatan dan pemberhentian staf ahli bupati oleh bupati.
BAB VI - STAF AHLI
Pasal 30
- (1) Staf ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 bertugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada bupati sesuai keahliannya.
- (2) Untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi staf ahli bupati, dapat dibentuk 1 (satu) subbagian tata usaha pada bagian yang membidangi urusan umum/tata usaha.
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN
BAB VII - PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN
Pasal 31
Bupati selaku pejabat pembina kepegawaian mengangkat dan memberhentikan kepala perangkat daerah ## BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN
BAB VII - PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN
Pasal 32
Rumah Sakit Umum Daerah Malinau tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan terbentuknya unit pelaksana teknis rumah sakit yang baru
BAB VII - PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN
Pasal 33
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tetap melaksanakan tugasnya dan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan perundang- undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
BAB VII - PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN
Pasal 34
Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Malinau tetap melaksanakan tugasnya dan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan ditetapkannya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Malinau.
BAB VII - PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN
Pasal 35
Unit pelaksana teknis yang telah ada tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya peraturan bupati tentang pembentukan Unit pelaksana teknis yang baru.
BAB VII - PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN
Pasal 36
Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatan dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan pejabat yang baru
BAB VII - PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN
Pasal 37
Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, semua peraturan yang setingkat dan / atau lebih rendah yang mengatur tentang perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diatur dalam Peraturan Daerah ini.
KETENTUAN PENUTUP
BAB IX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 38
- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
- a. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2008 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2014 Nomor 13);
- b. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2008 Nomor 3);
- c. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2008 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2012 Nomor 5);
- d. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2012 Nomor 6);
- e. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2008 Nomor 7) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2012 Nomor 7);
- f. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2012 Nomor 8);
- g. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Nomor 6 Tahun 2014);
- h. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2014 Nomor 7);
- i. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2014 Nomor 12);
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB IX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 39
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malinau.

Penetapan: Ditetapkan di Malinau pada tanggal, 25 Oktober 2016.

Penandatangan: BUPATI MALINAU, ttd ## YANSEN TP

Penetapan: Diundangkan di Malinau pada tanggal 8 November 2016.

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH, ttd ## HENDRIS DAMUS LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2016 NOMOR 4. NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALINAU PROVINSI KALIMANTAN UTARA : (4/2016).

Distribusi: Salinan Sesuai Dengan Aslinya KABAG HUKUM, JEMI,SH,M.Si PENATA TK.III/d Nip.19690627 200312 1 008
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALINAU NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MALINAU
## I. UMUM
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukanPerangkat Daerah, dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran ( rightsizing ) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di Daerah. Hal ini juga sejalan dengan prinsip penataan Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif dan efisien.
Pengelompokan organisasi Perangkat Daerah didasarkan pada konsepsi pembentukan organisasi yang terdiri atas 5 (lima) elemen,yaitu kepala Daerah( strategic apex ), sekretaris Daerah ( middle line ), dinas daerah ( operating core ), badan/fungsi penunjang ( technostructure ), dan staf pendukung ( supporting staff ). Dinas Daerah merupakan pelaksanafungsi inti (operating core) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus sesuai bidang Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Badan Daerah melaksanakan fungsi penunjang ( technostructure ) yangmelaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus untuk menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi inti (operating core).
Dasar utama pembentukan Perangkat Daerah adalah adanya Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah yang terdiri atas Urusan Pemerintahan wajib dan Urusan Pemerintahan pilihan. Urusan Pemerintahan wajib dibagi atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasardan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.Pembentukan Perangkat Daerah harus mempertimbangkan faktor keuangan, jumlah penduduk, kemampuan keuangan Daerah serta besaran beban tugas sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah sebagai mandat yang wajib dilaksanakan oleh setiap Daerah melalui Perangkat Daerah.
Penataan kelembagaan perangkat daerah Kabupaten Malinau berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Dareah, sehingga dalam pembentukan Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, sudah menetapkan dan mengatur tentang nama atau nomenklatur perangkat daerah, susunan organisasi dan tata kerja organisasi perangkat daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Peraturan Daerah Kabupaten Malinau tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ini dalam rangka meningkatkan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Dalam penataan satuan kerja perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau telah menerapkan prinsip-prinsip organisasi secara rasional, proporsional, efisien, dan efektif sesuai dengan kebutuhan nyata dan kemampuan Daerah serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta komunikasi kelembagaan antara pusat dan Daerah.
## II. PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
Istilah yang dirumuskan dalam Pasal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman pengertian, sehingga dapat menghindarkan kesalahpahaman dalam penafsiran pasal-pasal yang terdapat dalam Peraturan Daerah ini.
PENJELASAN
Pasal 2
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 3
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 4
Ayat (1) Cukup jelas ayat (2) Huruf a Yang dimaksud dengan 'Sekretariat Daerah' adalah unsur staf pendukung bupatiyang melaksanakan fungsi perumusan kebijakan, koordinasi pemerintahan, organisasi dan administrasi umum serta fungsi pendukung lainnya. Huruf b Yang dimaksud dengan 'Sekretariat DPRD' adalah unsur staf pendukung DPRD. Huruf c Yang dimaksud dengan 'Inspektorat' adalah unsur yang menjalankan fungsi pengawasan. Huruf d Yang dimaksud dengan 'Dinas Daerah' adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Huruf e Yang dimaksud dengan 'Badan Daerah' adalah unsur penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. ## Huruf f Yang dimaksud dengan 'Lembaga dengan Fungsi Penunjang Lain' adalah unsur pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan memberikan pelayanan yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi semua perangkat daerah. ## ayat (3) ## Huruf a Dinas pendidikan adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan. ## Huruf b DinasKebudayaan dan Pariwisata adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan urusan pemerintahan bidang pariwisata. ## Huruf c Dinas kepemudaan dan Olahraga adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan urusan pemerintahan bidang olahraga. ## Huruf d Dinas kependudukan dan pencatatan sipil adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan kependudukan dan urusan pemerintahan bidang pencatatan sipil. ## Huruf e Dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan sosial adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan pemberdayaan perempuan, urusan pemerintah bidang perlindungan anak dan urusan pemerintah bidang sosial. ## Huruf f Dinas pemberdayaan masyarakat dan desa adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa. ## Huruf g Dinas kesehatan , pengendalaian penduduk dan keluarga berencana adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan, urusan pemerintahan bidang pengendalian dan urusan pemerintahan bidang keluarga berencana. ## Huruf h Dinas perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian, urusan pemerintahan bidang perdagangan, dan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah. ## Huruf i Dinas penanaman modal , pelayanan terpadu satu pintu dan tenaga kerja adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal, urusan pemerintahan pelayanan terpadu satu pintu dan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja. ## Huruf j Dinas komunikasi, informatika, statistik dan persandian adalah dinasurusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang persandian dan urusan pemerintahan bidang statistik. ## Huruf k Dinas pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan, kawasan pemukiman dan pertanahan adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang , urusan pemerintahan bidang perumahan kawasan rakyat dan pertanahan. ## Huruf l Dinas perhubunganadalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan. ## Huruf m Dinas ketahanan pangan adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan. ## Huruf n Dinas pertanian adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian. ## Huruf o Dinas perikanan adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perikanan. ## Huruf p Dinas lingkungan hidup adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup. ## Huruf q Dinas perpustakaan dan kearsipan adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan. ## Huruf r Satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat serta pemadam kebakaran. Perangkat Daerah di