PERATURAN BUPATI BANYUWANGI Nomor 31 Tahun 2015 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG KEBUTUHAN DAN PENYALURAN SERTA HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2015 (berlaku 9 Juli 2015)
Pembukaan
Menimbang : bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 130/Permentan/SR.130/11/ 2014 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2015, perlu mengubah Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kebutuhan dan Penyaluran serta Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2015 dengan menetapkan dalam Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3421);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4411);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4433);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244), sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5170);
9. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001, tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4079);
11. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang Dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 40/Permentan/OT.140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K pada Padi sawah Spesifik Lokasi;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 43/Permentan/SR.140/8/ 2011 tentang Syarat dan tata cara Pendaftaran Pupuk AnOrganik ;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/SR.140/10/ 2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk hayati dan Pembenah Tanah;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 94/PMK.02/2011 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran dan Pertanggung jawaban Subsidi Pupuk;
16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 15/M-DAG/PER/4/ 2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 130/Permentan/SR.130/11/2014 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2015;
19. Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 237/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan, Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An-Organik;
20. Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 239/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pengawasan Formula Pupuk An-Organik;
21. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 84 Tahun 2014 tentang Kebutuhan dan Penyaluran serta Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2015;
22. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kebutuhan dan Penyaluran serta Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2015.
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN TENTANG ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI
BUPATI BANYUWANGI NOMOR 6 TAHUN 2015 KEBUTUHAN DAN PENYALURAN SERTA HARGA KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2015.
Pasal I
Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kebutuhan dan Penyaluran serta Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2015, diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 4
- (1) Dalam hal kebutuhan pupuk bersubsidi terjadi kekurangan dapat dipenuhi melalui realokasi antar wilayah, waktu dan subsektor;
- (2) Realokasi antar kecamatan dalam wilayah Kabupaten Banyuwangi lebih lanjut ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Banyuwangi;
- (3) Apabila terjadi perubahan alokasi pupuk bersubsidi sebagai akibat dilakukannya realokasi antar kabupaten, maka wajib ditindaklanjuti dengan melakukan realokasi antar kecamatan yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati.
Pasal 5
Apabila alokasi pupuk bersubsidi di kecamatan di wilayah Kabupaten Banyuwangi pada bulan berjalan tidak mencukupi, penyaluran pupuk bersubsidi dapat dilakukan dengan menggunakan sisa alokasi bulan sebelumnya dan/atau dari alokasi bulan berikutnya dengan tidak melampaui alokasi 1 (satu) tahun, melalui realokasi yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Banyuwangi.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Banyuwangi Pada tanggal 9 Juli 2015

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI , Drs. H. Slamet Kariyono, M.Si. Pembina Utama Madya NIP. 19561008 198409 1 001 BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2015 NOMOR 31 ## Pasal II

Penandatangan: Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Penetapan: Ditetapkan di Banyuwangi Pada tanggal 9 Juli 2015

Penandatangan: BUPATI BANYUWANGI, H. ABDULLAH AZWAR ANAS ## PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI SEKRETARIAT DAERAH JL.Jend. A. Yani 100 Telp (0333) 425001 - 425011 Fax. 424945- 427445 ## B A N Y U W A N G I Banyuwangi, 2015 Kepada Nomor : 188/ /429.011/2015

Penandatangan: Yth. Bupati Banyuwangi di BANYUWANGI ## NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Penandatangan: Disampaikan dengan hormat : Konsep Peraturan Bupati Tentang

Penandatangan: : Perubahan atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kebutuhan dan Penyaluran serta Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2015. Catatan : -
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran

: 1 (satu) berkas

Untuk mohon persetujuan dan tanda tangan atas

: Konsep Keputusan Bupati

DISPOSISI PIMPINAN

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI,

Drs. H. SLAMET KARIYONO, M.Si Pembina Utama Madya NIP 19561008 198409 1 001

## KONSEP KEPUTUSAN BUPATI TENTANG

Perubahan atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kebutuhan dan Penyaluran serta Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2015