PERATURAN BUPATI LAMONGAN Nomor 2 Tahun 1950 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAMONGAN NOMOR 2 TAHUN 2OI3 TENTANG UANG PERSEDIAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2013 (berlaku 8 Agustus 1950)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dalam penatausahaan keuangan Daerah, perlu ditetapkan batasan maksimal penyimpanan uang kas oleh Bendahara pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan;
- b. bahwa ketentuan mengenai batasan maksimal penyimpanan uang sebagaimana dimaksud huruf a, belum diatur dalam Peraturan Bupati Lamongan Nomor 2 Tahun 2OL3 tentang Uang Persediaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2OI3, sehingga perlu disesuaikan;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu mengubah Peraturan Bupati Lamongan Nomor 2 Tahun 2Ol3 tentang Uang Persediaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013 dengan menetapkan dalam Peraturan Bupati. c.
1. Undang-Undang Nomor L2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di lingkungan Propinsi Jawa Timur (diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) ;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a286l-; 2.
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor a355); 3.
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a4OOl; / 4.
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44371 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor L2 Tahun 2OO8 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aSaal;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2}ll Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 523a\
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45761 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2OlO (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OLO Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor L4O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a5781; 8.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a6Lal; 9.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2OO7 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a7381 ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2OLO tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165) ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2OlL ;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/PMK.05/ 2Ol2 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2oll tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2OO2 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2OO2 Nomor 3lDl; /
Menetapkan :
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2OO7 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2OO7 Nomor 1O/E) ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 22 Tahun 2OO7 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2OO7 Nomor l6/El ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2Ol2 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2Ol3 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2OL2 Nomor 18) ;
19. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2Ol2 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2OL2 Nomor 35).
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAMONGAN NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG UANG PERSEDIAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2013.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lamongan Nomor 2 Tahun 2Ol3 tentang Uang Persediaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2Ol3 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2OL3 Nomor 2) diubah sebagai berikut :
1. Pasal 1, angka 11diubah, dansetelahangka ll ditambah 1 (satu) angka, yakni angka 12, sehinggaberbunyi:
11. Uang Persediaan, adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari SKPD atau membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.
12. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat Pembayaran LS, adalah pembayaran yang dilakukan langsung kepada Bendahara Pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat keputusan, surat tugas atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan Surat Perintah Membayar Langsung.
2. Pasal 2 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi :
Pasal 2
- (1) Uang Persediaan digunakan untuk keperluan membiayai kegiatan operasional sehari-hari pada SKPD dan membiayai pengeluaran yarlg tidak dapat dilakukan melalui mekanisme pembayaran LS. a
- (21 Besarnya uang Persediaan sebagaimana\_ dimaksud pada ayat (1) Jifrit"ng dari blsarnya seluruh alokasi belanja masing-masing SKPD yang difantumkan pada APBD Tahun Anggaran 2OL3'
- (3) U"""g persediaan diietapkan berdasarkan rumus sebagai berikut :
abCd,e)
Keterangan :
- Belanja langsung yang nilainya di atas Rp. 10.O00-000,00 (sepuiuh juta rupiafry aiUetanlakan melalui mekanisme LS pihak ketiga/non Pihak ketiga. b
- . , e"t"tt3a tidak langsung (belanja tambahan penghasilan serta belanja gaji dan belanja bantuan, hibah dan bagi hasil).
- Belanja pegawai pada belanja langsung' c
- Oikeclatikan untuk perjalanan dinas boleh UP/GU atau LS non pihak ketiga. e
- BehnJa yang dilaksanakan secara swakelola' d
- (4) Uang Persediaan yang dapat disimpan oleh Bendahara pada SKPD diteftpkan sebesar U."S Persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kecuali untuk keperlian Belanja Pegawai dan Perjalanan Dinas dapat melebihi Uang Persediaan.
Pasal II
peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan gip"ti ini den"gan lenempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Penetapan: Diundangkan di Lamongan pada tanggal 8 April 2013 UPATEN LAMONGAN, BERITA KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2OL3 NOMOR 13