Unknown Unknown Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton, perlu (berlaku 10 Agustus 2016)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATIBUTON
PERATURAN BUPATJ BUTON ~OMOR "!:&gt;7 TAHUN 2016
TENT ANO
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BUTON
DENCAN RAHMATTUIIAN YANG MACIA ESA
BUPATI BUTON,
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dlnas Ketahanan Pangan Kabupaten Butou;
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun ! 945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat IT di Sulawesi (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 74, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nornor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Peme,tintahan Vaerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor 126, Taurbalrau Lernbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4438.);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peru ben tukan Pcraturan Perundang-Undangan (Lemba.rttn Negara Republik Jnd.onesia Tshun 2011 Nornor 82. Tarnbahan Lernharan Negara Rcpublik Indonesia Nomor 5234)
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun ?.014 re-ntang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494 )
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20l4 Nomor 244, Tambahan Lcmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagairnana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun '.lUlb Nomor !)8, 'rambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraruran Pemerintah No:nor 18 .ranun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembrunn Negara Republik Jndonesin Tahun 2016 Nomor 1141;
2. 8-. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Perment.an/OT.010/08/2016 tentang Pemetaan urusan Pemerintahan Bidang Pangan dan Bidang Pertnnian;
4. LU. i-eraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Pcrrncntan/OT.010/08/2016 tentang Pedoman Nomcnklatur, Togas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Buron Sebagai Daerah Otonorn (Lcrubarau Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 1121;
6. 12.Pcraturan Dacrah Kabupatcn Buton Nomor 6 Tuhun 2016 ten tang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSJ SERTA TATA KERJA DINAS KE'fAHANAN PANGAN KABUPATEN BUTON.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraruran ini, y;ing dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Buton.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemeriritah Kabupaten Buron.
3. Bupa.ti adalah Bupati Buton.
4. Wa.k:il J:lupat1 adalah Wakil Bupati Buton.
•
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Duton.
6. Sekretaris IJacrah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buton.
7. Dinas Ketahanan Pangan yang selanjutnya disebut Dinas Ketahanan pangan adalab Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Buton.
8. Kepala Dinas ketahanan Pangan adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Buton.
9. Sekretariat adalah Sekretariat Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Buton.
10. Sekretaris Dinas yang selanjutnya disebut Sekrctaris adalah Sekretaris Diuas Ketaliauau Pangan Kabupaten Bu ton.
11. Bidang adalah Bidang pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Buton.
12. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pacia Dinas kctehanan Pangan Kaoiapatcn Buton.
13. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas ketahanan Pangan Kabupaten Buton.
14. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Dinas kctahanan Pangan Kabupaten Buron.
15. Scksi adalah Seksi pada Dinas ketahanan Pangan Kabupatcn Buton.
16. Kepala Scksi adalah Kepala Seksi pada txnas Ketahanan Pangan Kabupaten Buton.
17. Unit Pelaksana Teknis Dinas, yang selanjutnya disebut IJP'ff) arialah unsur pelaksana teknis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Buton yang rnelakeanakarr kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan tekrris peuunjang tertentu.
18. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas ketahanan Pangan Kabupaten Buton.
'
BAB ll - KEDUDUKAN
Pasal 2
- (1) Dinas Ketahanan Pangan aclalah unsur pelaksana urusan pcmcrintahan dibidang Ketahanan Pangan yang rueujadi kewenangan daerah.
- (2) Dinas Ketahanan Pangan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati mclalui Sekretarrs Daerah.
BA.BUI SUSUNAN ORGANISAST
Pus11J :3
- (1) Dinas Kctahanan Pangan adalah Dinas Daerah Tipe B.
- (2) Dinas Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) terdiri atas :
3. a Kepa.la Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
- d. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan;
- c. Bidang Konsumsi dan Kcamanan Pangan;
- f. Sub Bagiany'Selcei;
- g. UPTD;dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Sekretariat sebagaimana dirnaksud -pada pada Ayat (2) Huruf b terdiri atas:
- a. Subbagian perencanaan dan Evaluasi, dan
13. b, Subbagian Umum, Kcpagawaian, Kcuangan dan Aset
- (4) Eidang Ketersediaan dan kerawanan Pangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) Huruf c terdiri atas :
- a. Seksi Kctersediaan Pangan
- h. Seksi Kerawanan Pangan
- c. Seksi Sumber Daya Pangan.
- (5) Bidarig Distribusl dau Ca&lt;lai:ga11 Pangan sebagaimana di.maksud pada Ayat (2) Huruf d terdiri atas :
- a. Seksi Distribusi pangan
- b. Seksi Harga Pangan
21. r , Seksi Cadangan Pangan
- (6) Bidang Konsumei dan Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pa.da Ayat (2) Huruf e terdiri atas :
- a. Seksi Konsumsi pangan
- b. Seksi Penganekaragarnan konsumsi pangan
- c. Seksi keamanan pangan
- (7) Struktur Organiaaai Dinos Pekerjcan Umum dun Peno taan Ruang tercar.turn dalarn
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran Peraturan Bupati ini

## Pas;ll 4

- (11 Sekretariat. sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah. dan bcrta.nggungjawab kcpada Kcpala Din.as.
- Sekretaris. yang berada di bawah dan Kepala Dinas melalui oleh seorang Kepala Bidang bertanggungjawab kepada (21 Bidang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf c,huruf d.huruf e, huruf f, dan huruf g, dipimpin
- (3) Subbagian sebagaimana dirnaksud dalarn Pasal 3 ayat (3), dipimpin olch seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (41 Seksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (4), Ayat (5), Ayat (6), Ayat (7), dan Ayar (8) dipimpin oleh s~ornng Kcpala Scksi yang bcrada di bawah dan bertanggungjuwab kepada kcpala Bi.dang masing-masing.

## BAB IV TUGAS DAN FUNGSl

Bagian Kesaru Um urn

## Pasal 5

- (1) Dinas Ketahanan Pangan mernpunyai tugas membant u Bupati dalarn melaksariakan urusan pcmcrintahan menjadi kewenangan daerah dibidang Kel:Bhanan Pangan.
- (2) Dinas ketahanan Pangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 11) menyelenggarakan fungsi:
- a. perurnusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya:
- c. pernantauun, evaluusi, don pelaporan pelakeanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pernbinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pernerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan olelr Bupati sesuai dengan tugas dan tungsinya.

## Bagian Kedua Kepala Dinas

## P;cis;,il n

- melaksanakan urusan pemerintahan yang mcnjadi kewenangan dacrah dibidang Ketahanan Pangan berazaskan otonomi daerah dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dibidang Kctahanan pangan serta membina hubungan kerja dengan instansi Pernerintah, Swasta dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya. memimpin dan tu gas (1) Kepala Dinas mempunyai
- (2) Kepala Oinas dalam rnelaksanakan tugas sebagairnana dirnaksud pada Ayat (I) menyelenggarakan fungsi :
- a. Perurousan kebijakan teknis di bidang Ketahanan Pangan
- b. Pengkoordiriasian pemberian perizinan clan pelaksanaan pelayanan umum
- c. Pelaksanaan pembinaan terhadap UPTD dan kelompok jabatan Iungsional
- kesekretariatan dinas dibidang urusan d. Pelaksanaan pengelolaan
- e. Penandatanganan surat/naskah dinas sesuai tugas rian kewenaugannya, dan
- [ Pelaksanaar; tugas lain yang di berikan oleh kepala daerah sesmai dengan tugas pokok clan fungsinya.

## Bagian Ketig&lt;1 Sekretariat Pasal 7

- (1) Sekretaris Dinas mempunyai rugas mcmberikan pdayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit orgarnsasi di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan.
- (2) Sekretaris Dinas dalarn melaksariakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) uienyelcnggarakan fungsi :
- a. koordinasi penyusunan rencana, program. anggaran di bidang di bidang ketahanan pangan;
- b. pcmbinaan dan pernberian dukunga.n administrasi yaug meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumah tanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi;
- c. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- d. koordinasi dan penyusuno.n peraturan perundangundangan;
- e. pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan Iungsinya

## Pasal 8

Kepala Sub Bagian perencanaan Program, Evaluasi dan Pelaporan, mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta pcmantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksancco kegiatan di lingkunga.n Dinas Ketahanan Pangan

## Pasal 9

Kepala Sub Bagian Umurn, xepegawaian, Keuangan dan asset sebagairnana, mempunyai tugas :

- ta.talaksana, clan reformasi birokrasi, urusan kepegawaian organisasi, penyusunan dan evahrasi a. Melaksanakan
- b. penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan.dan
- c. pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik, serta urusan tata usaha

## Bagian Keem pat Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

## Pasal 10

- (1) Kepala Bidang ketersectiaan clan Kerawannan Pangan mempunyai tugas Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan
- (2) Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawannn Pangan dolam metaksanakan tugas sebagairnana dirnaksud pada ayat 1 menyelenggarakan tungsi :
- a. penyiapan pelaksanaa.n koordinasi di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, clan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- b. penyiapan pcnyusunan bahan rurnusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan surnber daya pendukung ketahanan pangan Jainnya;
- c. penyiapan pelnkaancun kcbijakan di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan surnbcr daya pendukung ketahanan pangan Iainnya;
- d. pemberian pendarnpingan pelaksanaan kegiatan di bidang 1&lt;:etersediaan, penAngirn;:in kerawanan pi,ingr·m clan koordinasi pcnycdiaan infrasrruktur pangan, dan aumber daya pcndukung ketahanan pangan lainnya;
- e. penyiapan pernantapan program di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
8. [. pelaksanaan ?t:1L1anlaua11, evaluasi dan pelaporan kcgiatan dibidang ketersediaan, pcnanganan xerawanan pangan dan koordinasi penyectiaan infrastruktur pangan, dan surnber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
9. kemandirioun pnnganpado berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah Kabupaten/kota; pendukung seluruh g. Penyediaari infrastruktur dan
10. pangan h. Penyusunan peta kerentanan dan ketahanan keca ma tari:
1. Pennnganan kcrawanan pangan kabupaten/kula;
- j. Pcngadaan .pengctotaan dan pcnyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang rnencakup dalam Daerah kabupaten/kota;
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas ses'uai dengan tugas don fungainya.

## Pasal 11

Kepala Seksi l&lt;r.tFrserli~,;in Pangan rnernpunyai tugas Melakukan pcny1apan koordinasi, pengkajian, pcnyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dar; evaluasi di bidang peningkatan ketersediaan pangan.

## Pasal 12

pang an. Kepala Seksi Kerawanan Pangan mempunyai tugas Melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemarrtapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang penanganan kerawanan

## Pasal 13

Kepala Seksi Sumber Daya Pangan mempunyai tugas Melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, per.yusunan dan pelaksanaan kebiiakan, pernantapan, serta pemberian pcndampingan, pernantauan, dan evaluasi di bidang penyediaan infrastruktur dan surnber daya pangari.

Dagian Kelima Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan

## P.asal 14

- (1) Kepala Bidang Distribusi dan cadangan Pangan mempunyai tugas Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebiiakan, pernberian perrdarnpingan serta pemantauan dan evaluasi di binAng distribusidan cadangan pangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 14, Ridang Distribusi dan Cadangan Pangan menyelenggarukan fungsi:
- a. penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang distribusi pangan.harga pangan, dan cadangan pangan;
- b. penviapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerab di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pango.n;
- c. penyiapan pclaksanaan kebijakan di bidang distribusi pangan,harga pangan, dan cadangan pangan;
- d. pernberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;
- e. penyiapan pernantapan progr;,,m rli bidang distribusi pangan, hnrgo. parignn, dun cadarigan pan.gan;
- f. pelaksanaan pernantauan, evaruasi dan pelaporan kegiatan di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 15

Kepalu Seksi Dietrib . roi Pangan mernpunyai tugas Melakukan penyiapan koordinasi, pcngkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pernantauan, dan evaluasi di bidang distribusi pangan.

## Pasal 16

pendompingan, kcbijakan , pcmantapan, eertu pernberiun pemantauan, dan evaluasi di bidang harga pangan. Kcpala Seksi Harga Pangan mernpunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi. pcngkajian, penyusunan dan pelaksanaan

## Pasal 17

Kepala Seksi Cadangan Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penvusunan dan pelaksanaan Icebijnlcnri, pemantapan, serta perriber-iari pendampingan, pernaruauan, dau evaluasi di bidang cadangan pangan.

•

## Bagian Keenam

## Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan

## Pasal J8

- (1) Kepala Bidang Konsumsi Dan Keamanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan konsumsi dan keamanan pangan.
- (2) Dalam melaksauakan tugas sebagairnana dimaksud daJarn pasal 18, Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan rnenjalankan fungsi :
- a. penyiapan pelakeanonn koordinaai di bidang koneumsi pangan, peuganekaragaman konsumsi pangan, dan kearnanan pangan;
- b. penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
- c. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidarig koneumsi pungnn, penganckaragaman konsuiusi pa11gan, dan kearnanan pangan;
- d. pernberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman korisumsi pangan, dan kearnanan pangan;
7. e, penyiapan perr antapan program di bidang konsumsi pangan, pcnganckaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
- r. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan par:gan; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan olel: Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

## Pasal 19

Kepala Seksi Konsumsi Pangan mempunyai tugas melakukan Melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pcmantauan, dan evaluasi di bidang konsurnsi pangan.

## Pasal 20

Kepala Seksi Penganeka ragaman konsumsi pangan mernpunyai tugas Mela.kukan penyiapan koordinasi , pengkajian, penyusunan dan pelaksauaau kebijakau, peuian.apan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan Jokal.

## Pasal 21

Kepala Scksi kearnanan pangan mcmpunyru tugas mclakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan , serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang keamanan pangan.

## BABV TATA KER,JA Pasal 22

Setiap unsur di l.ingknngan Dinas Ketahanan Pangan dalam mdaksanakan tugas dan fungsi harus mcneropkan prinsip koordinaei. integrasi, dan stnkronisasi baik dalam lingkungan Dinas Perindustrian sendiri maupun dalam hubungan antar Dinas Ketahanan Pangan dengan Perangkat Daerah dan /atau lembaga Lain yang terkait.

## Pasal 23

- (1) Setiap pimpinan Unit Organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.
- (2) Penyerahan dau petunjuk scbagaimana dimaksud pada ayut (1) harus d.ikuti dan dipatuhi olch bawahan secara bertanggungjawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

## Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas setiap Pimpinan Unit Organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

## Pasal 25

Atas dasar pertirnbangan daya g11n;i dan ha sil gunH setiap pejabat di lingkungan Dinas Kctaharian Pangan dcpat mendelegasikan kewenangan tertenru kepada pejabat di bawahnya sesuai dcngan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

## BABVl

## E,SELON, PENGANGKATAN dan PEMBERHENTIAN

Bagia n Kesa tu

Eselon

Pasal 26

- {1) Kepala Dinas merupakan jabatan struktural eselon llb atau jabatan pirnpinan tinggi pratarna.
- (2) Sekretaris Dinas mcrupakan jabatan strukural eselon Illa atau jabatcn administrator.
- [3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon Tllb atau jabatan administrator.
- (4) Kepala subbagian dan Kepala Seksi rnerupakan jabatan struktural eselon IVa ataujabatan pengawas.
- (5) Kepala t;PTD uierupakan jabatan struktural eselon IVb atau jabatan pengawas.

## Bagian Kedua

Pengangkatan dan Pemberhentian

## Pasal 27

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Ke\_pa.la Subbagian, Kepala Seksi, Kcpala UPTD dan Pejabat Fungsional diangkat dan dibcrhentikan oleh Bupati.
- (2) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian sebagairnar;a dimaksud pada ayat (1) bcrpcdornan pada kctcntuan Pcratum.n Perundangundangan

## BAB VII

## PEMBIAYAAN

## Pasnl 28

- (1) Segala biaya yang dipertukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi dilingkungan Dinas Ketahanan Pangan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah.
- (2) Selain biaya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Dirias ketahanan Pangan dapat dibcrikan bantuan pernbiayaan sesuai ketcntuan peraturan perundang-undangan yang berlalru.

## BAB VIIT

## KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

,Jenjang jabatan dan kepar.gkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai deugau Pei aturan Perundang-Undangan yang bcrlaku

## Pasal 30

- (1) Di Lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dapat dibentuk UPTn sesuai dengan kcbutuhan dar: besarnya bcban kcrja bcrdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Pembcntukan dan susunan organisasi UPTD sebagairnana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Pcraturan Bupati tersendiri.

## Pasal 31

- Di lingkungan Dinas Kctahanan Pangan dapai dibentuk kelompok jabatan fungsional sesuai kebutuhan berdasarkan Peraruran Perundang-undangan yang berlaku.

## BAB TX

## KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana diatur dalam Pera tu ran Bupati ini dilaksanakan rnulai Tahun 2017.

## Pasal 33

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, UPTD yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diletapkannya Peraturan Bupati tentang pembentukan UPTD yang baru.
2. (21 Pembcntukan UPTD sebagaimana dimakasud pada ayat (1) dilakukan paling lama 6 (enarn) bulan sejak diundangkannya Peraturan Bupati ini.

## BABX PENUTUP

## Pasal34

(Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Buton Nomor 55 Tahun 2013 ten tang Kedudukan, Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Badan Pela.ksanan Penyuluh Pertanian, Perikanan, kehuto.no.n dan Kettahormn Pangan Kabuputen Buton dicobut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 35

Perarurari Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, mernerintalrkan pengundangan Pcraturan Bupati ini dcngan pcnempatannya dalam Derita Daeran Kabuputen Buton.

| P,ARAF | P,ARAF |
|------------|----------|
| <;;Ql:l:l, | |
| 09; ·3 | |
| ~- ~'rP-f' | |
| ~<-;. ~ | ~ |
| ~-0~ | ... |

Ditetapkan di Pas a r w aj o pada ta.nggal f3 Oktobcr 2016

BUPATI BUTON,


SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN

~-

## BABX PENUTUP

## Pasal 34

(Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Buton Nomor 55 Tahun 2013 tentang Kedudukan, Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Badan Pelaksanan Penyuluh Pertanian. Perikanan, kehutanan don Kettnhnnun Pangan Kabuputen Buton dicabut clan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang rnengetahuinya, mernerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penernpatannya dalam Berita Daerah Knbuputen Buton.

| PARAF | PARAF |
|-----------------|---------|
| Ast -3 | |
| ~" Q,~l(~:;>.1? | |
| ~. ~jty,t, | ~ |
| '-'°°"'1 . o~ | + |

SAMSU UMAR ABDL"L SAMIUN

CAi&gt;/lTD

R!JPATT RUTON,

Ditetapkan cli Pas a r: w aj u pada tanggal 12&gt; Oktobcr 2016


KA SIM.SH

Pembina Utama Muda, IV f c Nip. 19!:&gt;tsU!Ol 19890:3 1 012

DERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2016 NOMOR . .1}·9

Diundangkan di Pas a r w aj o Pada tanggal l"t &lt;:¥' Jl.. 2016 Pit. SEKRETARIS DA H KABUPATEN BUTON,

•