PERATURAN BUPATI BALANGAN Nomor 25 Tahun 2011 tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BALANGAN KEPADA KOPERASI DI KABUPATEN BALANGAN (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI BALANGAN
PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR ll TAHUN 2011
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BALANGAN KEPADA KOPERASI DI KABUPATEN BALANGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BALANGAN,
a.
bahwa dalam rangka pemberdayaan Koperasi perlu memberikan bantuan penyertaan modal Kepada Koperasi di Kabupaten Balangan;
- bahwa untuk kelancaran penyaluran penyertaan modal Pemerintah daerah kepada Koperasi di Kabupaten Balangan perlu adanya Petunjuk Pelaksanaan sebagai pedoman bagi aparat maupun pihak-pihak terkait lainnya; b.
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Balangan tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan Kepada Koperasi di Kabupaten Balangan. c.
- Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3502 ), '. 1.
- Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1995 Nomor 73); 2.
- Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4265): 3.
- Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 4.
lndonesia Tahun 2003 Nomor 4T,Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4286),
5. Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4389); b.
3. Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor aSaa); 7.
4. Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4438); 8.
5. Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil; 9.
10. Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4578),
11. Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor a593);
12. Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4737);
9. '14. Peraturan Presiden Republik lndonesia Nomor 'l Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundangan-Undangan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2OO7 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri nomor 83 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Balangan, (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 43); 16.
- Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 44), sebagaimana telah diubah Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2010 Nomor 09); 17
- Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan keuangan Daerah, (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2009 Nomor 10, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 55); 18.
- Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 07 tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan Kepada Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. 20.
MEMUTUSKAN :
Menetapakan: PERATURAN BUPATI BALANGAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BALANGAN KEPADA KOPERASI DI KABUPATEN BALANGAN.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Balangan.
3. Bupati adalah Bupati Balangan. 3.
4. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi adalah Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Balangan. 4.
5. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Balangan. 5.
6. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah Penyertaan modal daerah Kabupaten Balangan kepada Koperasi di Kabupaten Balangan.
7. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya pada prinsip koperasi sekaligus sebagai ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan, yang berada di Balangan.
- B. Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil, yang berada di Balangan
9. Koperasi Penerima Modal adalah Koperasi yang telah menerima modal dari program penyertaan modal Pemerintah daerah Kabupaten Balangan.
10. 10.Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Balangan.
11. 11.Surat Perjanjian Penyertaan Modal adalah Surat Perjanjian mengenai penyertaan modal pada Koperasi yang dibuat dan ditandatangani antara Pemodal dan Ketua/Pimpinan Koperasi.
12. 12.Bagi Hasil atau disebut Pembagian Keuntungan adalah Tata Cata, aturan, dan prosedur pembagian dan penerimaan bagian dari keuntungan yang dihasilkan oleh usaha yang dibiayai modal penyerlaan setelah dikurangi untuk cadangan modal bagi koperasi.
TUJUAN PROGRAM PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
BAB II - TUJUAN PROGRAM PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
Pasal 2
Tujuan program penyertaan modal Pemerintah daerah adalah :
- a. memberikan arah dan kejelasan pelaksanaan penyertaan modal Pemerintah daerah kepada Koperasi dalam rangka pemberdayaan ekonomi kerakyatan;
- b. mendukung upaya pemerintah dalam pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan perluasan lapangan usaha;
- c. meningkatkan pedumbuhan perekonomian daerah dan menambah Pendapatan Asli Daerah serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
SUMBER DANA, STATUS DANA DAN BESARNYA DANA PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
BAB III - SUMBER DANA, STATUS DANA DAN BESARNYA DANA PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
Pasal 3
Sumber dana program penyertaan modal Pemerintah daerah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan.
BAB III - SUMBER DANA, STATUS DANA DAN BESARNYA DANA PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
Pasal 4
Dana program penyertaan modal Pemerintah daerah kepada Koperasi merupakan aset daerah yang tercatat dalam Neraca Kas Daerah.
BAB III - SUMBER DANA, STATUS DANA DAN BESARNYA DANA PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
Pasal 5
Penyertaan modal pemerintah daerah kepada koperasi ditetapkan ## BAB IV
PENGGUNAAN MODAL DARI PROGRAM PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
BAB III - SUMBER DANA, STATUS DANA DAN BESARNYA DANA PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
Pasal 6
Modal Koperasi yang berasal dari dana Program penyertaan modal Pemerintah daerah di prioritaskan penggunaannya dalam rangka memberikan pinjaman modal kepada usaha mikro kecil dan menengah.
MEKAN!SME PENYELENGGARAAN PROGRAM PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
BAB V - MEKAN!SME PENYELENGGARAAN PROGRAM PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
Pasal 7
- (1) Penyelenggaraan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dilaksanakan dalam bentuk Penyertaan Modal kepada Koperasi dalam rangka memberikan pinjaman modal kepada usaha mikro kecil dan menengah.
- (2) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah diberikan kepada Koperasi setelah dilakukan verifikasi.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Tim Verifikasi yang ditetapkan oleh Bupati
4. ( ) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas :
- a. melaksanakan sosialisasi program penyertaan modal pemerintah daerah Kabupaten Balangan kepada Koperasi.
- b. menerima proposal permohonan penyertaan modal dari koperasi dalam rangka program penyertaan modal Pemerintah daerah.
- c. menyeleksi proposal permohonan penyertaan modal dari koperasi.
- d. melaksanakan verifikasi dol&lt;umen terhadap proposal permohonan penyertaan modal dari Koperasi.
- e. menetapkan penilaian (score) terhadap Koperasi ## BAB VI
PERSYARATAN KOPERASI PENERIMA MODAL
BAB V - MEKAN!SME PENYELENGGARAAN PROGRAM PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
Pasal 8
- (1) Program Penyertaan Modal Pemerintah Daerah hanya diberikan kepada Koperasi yang telah memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus yang telah ditentukan.
- (2) Persyaratan umum sebagaiman dimaksud pada ayat ('1) adalah:
- a. Koperasi yang telah berbadan hukum;
- b. memiliki Perangkat organisasi dan daftar anggota;
- c. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Rekening atas nama Koperasi;
- d. telah mendapatkan persetujuan dari Rapat Pleno Pengurus yang dibuktikan dengan Notulen Rapat Pengurus.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1)adalah:
- a. mengisi formulir yang telah disediakan,
- b. memiliki rencana pengembangan usaha yang akan dilaksanakan dalam kegiatan program penyertaan modal Pemerintah Daerah;
- c. membuat surat pernyataan kesediaan untuk mengembalikan dan membagi keuntungan secara tepat waktu dan tepat jumlah diatas kertas bermaterai;
- d. menandatangani Perjanjian Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.
BAB V - MEKAN!SME PENYELENGGARAAN PROGRAM PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
Pasal 9
Program penyertaan modal Pemerintah daerah diprioritaskan kepada Koperasi yang melaksanakan usaha simpan pinjam dalam rangka memberikan pinjaman modal kepada usaha mikro kecil dan menengah.
PROSEDUR PERMOHONAN PENYERTAAN MODAL
BAB VII - PROSEDUR PERMOHONAN PENYERTAAN MODAL
Pasal 10
- (1) Koperasi mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati Balangan Up. Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi.
- (2) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen sebagaiberikut :
- a. foto copy Akta Pendirian/Perubahan Anggaran Dasar Koperasi;
- b. fotocopy kartu tanda penduduk (KTP) atau kartu identitas lainnya dari pengurus koperasi yang masih berlaku;
- c. fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama koperasi,
- d. fotocopy Nomor Rekening atas nama Koperasi;
- e. persetujuan dari Pengurus yang dibuktikan dengan Notulen rapat pleno Pengurus ;
- f. berita acata Rapat Anggota Tahunan (RAT) pada tahun terakhir;
9. g rencana pengembangan Usaha yang akan dilaksanakan dalam kegiatan program penyertaan modal;
- h. surat pernyataan kesediaan untuk mengembalikan modal dan membagi keuntungan secara tepat waktu dan tepat jumlah.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi.
BAB VII - PROSEDUR PERMOHONAN PENYERTAAN MODAL
Pasal 11
- (1) Tim Verifikasi melakukan seleksi dan verifikasi dokumen atas setiap permohonan yang diusulkan oleh Koperasi.
- (2) ## BAB VIII
PENYALURAN DANA PENYERTAAN MODAL KEPADA KOPERASI
BAB VII - PROSEDUR PERMOHONAN PENYERTAAN MODAL
Pasal 12
- (1) Penyaluran dana penyertaan modal kepada Koperasi hanya dapat dilakukan setelah adanya Surat Keputusan Bupati tentang Koperasi Penerima modal dari program penyertaan modal Pemerintah daerah.
- (2) Penyaluran dana penyertaan modal kepada Koperasi dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (3) Penyaluran dana program penyertaan modal Pemerintah daerah dilakukan melalui Rekening Koperasi.
- (4) Penyaluran dana penyertaan modal kepada Koperasi hanya dapat dilakukan setelah ditandatanganinya Perjanjian Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.
- (5) Perjanjian Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditanda tangani oleh Bupati dan Kepala/pimpinan Koperasi penerima modal.
JANGKA WAKTU DAN PENGEMBALIAN MODAL PEMER!NTAH DAERAH
BAB IX - JANGKA WAKTU DAN PENGEMBALIAN MODAL PEMER!NTAH DAERAH
Pasal 13
- (1) Jangka waktu penyertaan modal kepada Koperasr maksimal 4,5 (empat koma lima) tahun atau 54 (lima puluh empat) bulan sejak diterimanya dana penyertaan modal Pemerintah daerah.
- (2) Tahun pertama dari jangka waktu yang ditetapkan pada ayat (1) merupakan masa tenggang waktu selama 6 (enam) bulan.
- (3) Pengembalian modal Pemerintah daerah wajib dilaksanakan oleh Koperasi terhitung dari bulan ke-7 (tujuh) sejak diterimanya dana penyertaan modal Pemerintah daerah.
BAB IX - JANGKA WAKTU DAN PENGEMBALIAN MODAL PEMER!NTAH DAERAH
Pasal 14
- (1) Pengembalian modal Pemerintah daerah oleh Koperasi dilakukan setiap 6 (enam) bulan dengan jumlah minimal 12,5 oh (dua belas koma lima persen) dari modal penyertaan yang diterima.
- (2) Pengembalian dana penyertaan modal sebagaimana dimaksud ayat (1) disetor ke Rekening Kas Daerah.
BAGI HASIL / PEMBAGIAN KEUNTUNGAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
BAB X - BAGI HASIL / PEMBAGIAN KEUNTUNGAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
Pasal 15
- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan kepada Koperasi menggunakan Pola Bagi Hasil atau Pembagian Keuntungan.
- (2) Pembagian Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar 70 : 30, dengan ketentuan sebagai berikut :
3. -70 % (tujuh puluh persen) untuk koperasi, dan
4. -30 % (tiga puluh persen) untuk Pemerintah Daerah.
- (3) Pembagian Keuntungan yang dimaksud pada ayat (2) dihitung ## BAB XI
HAK DAN KEWAJIBAN PENERIMA MODAL
BAB X - BAGI HASIL / PEMBAGIAN KEUNTUNGAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
Pasal 16
- (1) Koperasi penerima modal berhak mendapatkan informasi dan pelayanan dari Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi mengenai program penyertaan modal pemerintah daerah.
- (2) Koperasi penerima modal berhak mendapatkan hasil rekapitulasi perkembangan pengembalian modal pemerintah daerah dari Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi.
- (3) Koperasi penerima modal yang melaksanakan kewajibannya dengan baik berhak untuk mendapatkan prioritas dalam program penyerlaan modal periode berikutnya.
BAB X - BAGI HASIL / PEMBAGIAN KEUNTUNGAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
Pasal 17
- (1) Koperasi penerima modal wajib mengelola dan memanfaatkan dana penyertaan modal Pemerintah daerah sesuai dengan rencana pengembangan usaha yang telah ditetapkan.
- (2) Koperasi penerima modal melaporkan penerimaan dan pemanfaatan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Bupati Cq. Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi dan menyampaikan tembusannya ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, paling lama 1 (satu) minggu setelah dana diterima dalam rekening.
- (3) Koperasi penerima modal wajib melakukan pengembalian modal Pemerintah daerah sebagaimana ketentuan Pasal 14 dan melaporkannya kepada Bupati Cq. Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi dan menyampaikan tembusan ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (4) Koperasi penerima modal wajib melakukan pembagian keuntungan dan menyampaikan laporan kepada Bupati Cq. Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi dan menyampaikan tembusannya ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah setempat setiap Triwulan.
- (5) Koperasi penerima modal wajib melaporkan perkembangan pelaksanaan modal kepada Bupati Cq. Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi setiap Triwulan.
- (6) Koperasi penerima modal wajib mengadministrasikan pengelolaan dana penyertaan modal dengan baik, sesuai ketentuan administrasi yang berlaku.
BAB X - BAGI HASIL / PEMBAGIAN KEUNTUNGAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
Pasal 18
- (1) Koperasi penerima modal yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 17, maka Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi wajib memberikan teguran baik lisan maupun tertulis.
- (2) Koperasi penerima modal yang tidak memenuhi kewajibannya tidak bisa lagi diusulkan dalam Program Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada periode berikutnya.
BAB X - BAGI HASIL / PEMBAGIAN KEUNTUNGAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
Pasal 19
Koperasi penerima modal yang tidak melakukan pengembalian dana penyertaan modal ataupun tidak melakukan pembagian keuntungan, maka akan dilakukan proses hukum sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
MONITORING DAN EVALUASI
BAB XII - MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 20
- (1) Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi berhak dan wajib melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penyertaan modal Pemerintah daerah kepada Koperasi penerima modal.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dalam rangka pelaksanaan program penyertaan modal Pemerintah daerah atas pengelolaan dan pemanfaatan dana penyertaan modal yang diserahkan serta kepatuhan Koperasi penerima modal terhadap pelaksanaan kewajibannya.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara periodik setiap 3 (tiga) bulan.
PEMBINAAN DAN KOORDINASI
BAB XIII - PEMBINAAN DAN KOORDINASI
Pasal 21
- (1) Pembinaan terhadap Koperasi penerima modal dari program penyertaan modal Pemerintah daerah dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan dan . Koperasi.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dalam rangka pengelolaan dan pengadministrasian keuangan Koperasi atas pelaksanaan dana penyertaan modal Pemerintah daerah.
BAB XIII - PEMBINAAN DAN KOORDINASI
Pasal 22
Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi dapat melaksanakan kooordinasi dengan lnstansi atau SKPD lainnya yang terkait mengenai pelaksanaan program penyertaan modal Pemerintah daerah.
KETENTUAN PENUTUP
BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.
BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24
Peraturan Bupati Balangan ini berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan. Diundangkandi Paringin pada tang gal 21Juli 201 1

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BALANGAN\_ .M. RIDUAN DARLAN BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 201 1 NOMOR 11