PERATURAN BUPATI MA Nomor 09 Tahun 2016 tentang PROVINSI MALUKU PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH NOMOR 09 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA NEGERI/ NEGERI ADMINISTRATIF DI KABUPATEN MALUKU TENGAH (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
I
. .
BUPATIMALUKUTENGAH
PROVINSI MALUKU
PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH
NOMOR 09 TAHUN 2016
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA NEGERI/ NEGERI ADMINISTRATIF DI KABUPATEN MALUKU TENGAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MALUKU TENGAH,
a.
bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintan Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07 /2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, mengamanatkan Bupati menetapkan Rincian Dana Desa untuk setiap Negeri/Negeri Administratif;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Negeri/Negeri Administratif setiap Negeri/Negeri Administratif di Kabupaten Maluku Tengah;
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Provinsi Maluku (Lembaran Negara Nomor 1 1 1 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 2645 );
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang­ Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76,Tambahan Lembaran Negara 3209);
3. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Baratjo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupa�r Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 2000 7 r Lembaran Negara Nomor 3896 );
$
' · •
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4350);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ten tang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Paraturan Perundang-undangan(Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang­ Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
8. 1 1. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3137);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5694);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5558);
14. Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggar+ Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 ( Lembarr tr Tahun 2015 Nomor 288);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 32 );
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 9093);
17. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 1934);
18. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 300);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07 /2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 478); 19. L
20. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 0 1 Tahun 2006 tentang Negeri (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2006 Nomor 126 Seri D );
21. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku TengahTahun 2015 Nomorl 79);
22. Peraturan Bupati Nomor 07 Tahun 2009 tentang Penetapan Rincian Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Maluku Tengah (Berita Daerah Kabupaten Maluku TengahTahun 2009 Nomor 07);
23. Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 38.a Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negeri/Negeri Administratif di Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2015;
24. Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2015 Nomor 218);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF SETIAP NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF DI
KABUPATEN MALUKU TENGAH.
BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Maluku Tengah.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pel anaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan {r"
4
4. Kepala Daerah adalah Bupati Maluku Tengah.
5. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
6. Negeri adalah kesatuan masyarakat hukum Adat yang bersifat geneologis territorial yang memiliki batas wilayah, yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan Masyarakat setempat, berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat setempat di Kabupaten Maluku Tengah.
7. Negeri Administratif adalah kesatuan masyarakat hukum di Luar Negeri geneologis, yang memiliki wewenang melaksanakan urusan Pemerintahan Desa sebagaimana di atur dalam ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
8. Pemerintahan Negeri adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Negeri dan Saniri Negeri dalam mengatur dan Mengurus Kepentingan Masyarakat setempat berdasarakan hak asal usul dan adat istiadat setempat dan diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negera Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Negeri Administratif adalah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Negeri dan Badan Permusyawaratan Negeri dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai ketentuan Perundang­ undangan yang berlaku, diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Negeri adalah Kepala Pemerintah Negeri dan Perangkat Pemerintah Negeri sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Negeri
8. 1 1 . Pemerintah Negeri Administratif adalah Kepala Pemerintah Negeri Administratif dan Perangkat Pemerintah Negeri Administratif sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Negeri.
13. Alokasi Dasar adalah Alokasi Minimal Dana Negeri/Negeri 'Administratif yang akan diterima oleh setiap Negeri/Negeri Administratif, yang besamya dihitung dengan Cara 90 % (Sembilan puluh perseratus) dari Anggaran Dana Negeri/Negeri Administratif dibagi dengan Jumlah Desa Secara Nasional.
12. Dana Negeri/Negeri Administratif adalah Dana yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Negeri/Negeri Administratif yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Maluku Tengah.
11. ­ { 1 4 Alokasi Formula adalah yang dihitung dengan memperhatikan " Jumlah Penduduk Negeri/Negeri Administratif, Angka Kemiskinan Negeri/Negeri Administratif, Luas Wilayah Negeri/Negeri Administrtratif, Dan Tingkat Kesulitan Geografis Negeri/Negeri Administratif Di Kebupaten Maluku Tenga.
16. Rencana Kerja Pemerintah Negeri/Negeri Administratif yang sel;i;tnya disebut RKPN adalah penjabaran dari RPJM Nege {Jf ri Administratif untuk Jangka waktu 1 (satu) Tahun.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Negeri/Negeri Administratif yang selanjutnya disingkat RPJM adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Negeri/Negeri Administratif untuk Jangka waktu 6 (enam) Tahun.
-
6
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri/Negeri Administratif, yang selanjutnya disingkat APB Negeri/Negeri Administratif adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Negeri/Negeri Administratif.
18. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disingkat RKUN adalah Rekening Tempat Penyimpanan Uang Negara yang· ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan Negara dart membayar seluruh pengeluaran Negara pada Bank Sentral.
19. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah Rekening Tempat Penyimpanan Uang Daerah Kabupaten Maluku Tengah yang ditentukan oleh Bupati Maluku Tengah untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada Bank yang ditetapkan.
20. Rekening Kas Negeri/Negeri Administratif, yang selanjutnya disingkat RKN adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Negeri/Negeri Administratif yang menampung seluruh penerimaan Negeri/Negeri Administratif dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Negeri/Negeri Administratif.
5. Sisah Dana Negeri/Negeri Administratif adalah Dana Negeri/Negeri Administratif yang disalurkan oleh Pemerintah kepada Kabupaten Maluku Tengah yang tidak habis disalurkan ke Negeri/Negeri Administratif sampai akhir tahun anggaran atau Dana Negeri/Negeri administratif yang disalurkan oleh Kabupaten Maluku Tengah kepada Negeri/Negeri Administratif yang tidak habis digunakan oleh Negeri/Negeri Administratif sampai akhir Tahun Anggaran dan menjadi bagian dari Sisa Lebih perhitungan Anggaran APB Negeri/Negeri Administratif. 21\_
6. 22.)
7. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Dana Negeri/Negeri Administratif yang selanjutnya disingkat SILPA Dana Negeri/Negeri Administratif adalah Selisih Lebih Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Anggaran Dana Negeri/Negeri Administratif selama satu periode Anggaran.
8. (23. Indeks Kesulitan Geografis Negeri/Negeri Administratif, yang selanjutnya disingkat 1KG Negeri/Negeri Administratif adalah Angka yang mencerminkan Tingkat Geografis suatu Negeri/Negeri Administratif berdasarkan variabel pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi dan komunikasi.
24. Kepala Pemerintah Negeri adalah Raja, Pati, orang kaya atau sebutan lain asal-usul, adat istiadat yang berlaku di Negeri setempat yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Negerinya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
25. Kepala Pemerintah Negeri Administratif adalah Pejabat pemerintah Negeri/Negeri Administratif yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan """t,'Sgsa Negerinya \_ dan melaksanakan tgas dari Pemeri r � dan Pemerintah Daerah.
6
·,
26. Saniri Negeri adalah Lembaga/Badan yang merupakan perwujudan Demokrasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negeri, berfungsi sebagai Badan Legislatif yang bersama-sama Kepala Pemerintah Negeri membentuk Peraturan Negeri, Mengawasi Pelaksanaan Tugas dari Kepala Pemerintah Negeri serta merupakan Badan yang mendampingi Kepala Pemerintah Negeri dalam memimpin Negeri, sesuai tugas dan wewenang yang di milikinya.
27. Badan Permusyawaratan Negeri adalah Lembaga yang merupakan Perwujudan Demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang dibentuk di tingkat Pemerintahan Negeri Administrarif dan merupakan unsur Penyelenggara Pemerintahan Negeri Administratif.
28. Perangkat Negeri/Negeri Administratif adalah unsur staf, unsur pelaksana dan unsur kewilayahan yang menjadi pembantu Kepala Pemerintah Negeri, Kepala Soa dan Lembaga adat lainnya atau lembaga lainnya, sesuai dengan kebutuhan, kondisi sosial dan adat istiadat masyarakat setempat.
29. Bendahara Negeri/Negeri Administratif adalah Unsur Staf Sekeretariat Negeri/ Negeri Administratif yang membidangi urusan Administrasi Keuangan untuk penatausahaan KeuanganNegeri/ Negeri Administratif.
30. Musyawarah Negeri/Negeri Administratif atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Saniri Negeri/Badan Permusyawaratan Negeri, Pemerintah Negeri/Negeri Administratif dan unsur masyarakat yang diselenggarankan oleh Saniri Negeri/Badan Permusyawaratan Negeri untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
31. Badan Usaha Milik Negeri/Negeri Administratif, yang selanjutnya disingkat BUMNeg adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar Modalnya dimiliki oleh Negeri/Negeri Administratif melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negeri/Negeri Administratif yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainya untuk sebesar­ besamya kesejateraan masyarakat Negeri/Negeri Administratif.
7. (32 , Tipologi Negeri/Negeri Administratif adalah keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi dan ekologi Negeri/Negeri Administratif yang khas serta perubahan atau perkembangan kemajuan Negeri/Negeri Administratif.
BABU
TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PEMBAGIAN RINCIAN DANA NEGERI/ NEGERI ADMINISTRATIF
Pasal 2
Peraturan Bupati Maluku Tengah ini menetapkan Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Negeri/ Negeri Administratif untuk setiap Negeri/Negeri Administratif di Kabupaten Malu1Tengah sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I, yang merup {� \f-agian yang tidak terpisahkan.

«

'

## Pasal 3

- (1) Rincian Dana Negeri/Negeri Administratif di Kabupaten Malulru Tengah sebagairnana dimaksud dalam Pasal 2, dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan:
- a. Alokasi Dasar;dan
- b. Alokasi Formula.
- (2) Besaran Alokasi Dasar setiap Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a dihitung dengan cara membagi Alokasi Dana Kabupaten Maluku Tengah dengan jumlah Negeri/Negeri Administratif di Kabupaten Maluku Tengah.

## Pasal 4

- (1) Besaran Alokasi Formula setiap Negeri/Negeri Administratif dihitung dengan bobot sebagai berikut:
- a. 25% (dua puluh lima perseratus) untuk jumlah penduduk;
- b. 35% (tiga puluh lima perseratus) untuk angka kemiskinan;
- c. 10% (sepuluh perseratus) untuk luas wilayah ; dan
- d. 30% (tiga puluh perseratus untuk tingkat kesulitan (geografis).
- (2) Angka kemiskinan Negeri/Negeri Administratif dan tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (l)masing­ masing ditunjukan oleh jumlah penduduk miskin dan Indeks Kesulitan Geografis (1KG) Negeri/Negeri Administratif.
- (3) Penghitungan Rincian Dana Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut :
8. AF setiap Negeri/Negeri Admimistratif = { (0,25 Z1) + (0,35 Z2) + (0,10 Z3) + (0,30 2Z4)} ( DD Kabupaten-AD Kabupaten) *

Keterangan :

- AF= Alokasi Formula setiap Negeri/Negeri Administratif
- Zl = Rasio Jumlah Penduduk setiap Negeri/Negeri Administraif terhadap total penduduk Negeri Kabupaten Maluku Tengah.
- Z2= Rasio Jumlah Penduduk Miskinsetiap Negeri/Negeri Administratif terhadap total penduduk miskin Negeri/ Negeri Administratif Kabupaten Maluku Tengah.
- Z3 = Rasio Luas Wilayah setiap Negeri/Negeri Administratif terhadap luas wilayah Negeri/Negeri Administratif Kabupaten Maluku Tengah.
- Z4 = Rasio 1KG setiap Negeri/Negeri Administratif terhadap Total IKGNegeri/Negeri Administratif Kabupaten Maluku Tengah.
- DD Kabupaten= Pagu Dana Negeri/Negeri Administratif Kabupaten Maluku tengah.
- AD Kabupaten= Besaran Alokasi Dasar untuk setiap Negef Negeri Administratif dikalikan jumlah Negeri/Negeri "" " ao a - a »


- (4) Data Jumlah Penduduk, Angka Kemiskinan, Luas Wilayah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan Pemerintah di bidang Statistik.
- (5) Indeks Tingkat Kesulitan Geografis (IKG) setiap Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada Indeks Kesulitan Geografis yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

## BAB III MEKANISME DAN TAHAPAN PENYALURAN DANA NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF

## Tahapan Penyaluran

## Pasal 5

- (1) Penyaluran Dana Negeri/Negeri Administratif dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD untuk selanjutnya dilakukan pemindahbukuan dari RKUD ke RKN.
- (2) Penyaluran Dana Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Tahap I, pada Bulan April sebesar 60 % (empat puluh per seratus)
- b. Tahap II, pada bulan Agustus sebesar 40 % (empat puluh per seratus)
- (3) Penyaluran Dana Negeri/Negeri Administratif dari RKUD ke RKN dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Negeri/Negeri Administratif di terima di RKUD.

## Bagian Kesatu Penyaluran Dana dari RKUN ke RKUD

## Pasal 6

- (2) Penyaluran Dana Negeri/Negeri Administratif dari RKUN ke RKUD Tahap I dilakukan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima :
- (1) Penyaluran Dana Negeri/Negeri Administratif dari RKUN ke RKUD dilaksanakan oleh KPA BUN Transfer Non Dana Perimbangan.
- a. Peraturan Daerah mengenai APBD Tahun Anggaran 2016;
- b. Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Negeri/Negeri Administratif setiap Negeri/Negeri Administratif; dan
- c. Laporan Realisasi Penyaluran dan Konsolidasi penggunaan Dana Negeri/Negeri Administratif Tahun Anggaran sebelumnya dari Bupati.

## Pasal 7

- (1) Penyaluran Dana Negeri/Negeri Administratif tahap II dilakukan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi Dana N�e7,/Negeri Administratif tahap I dari Bupati Maluku "p k

- (2) Laporan realisasi penyaluran dan konsolidadi penggunaan Dana Negeri/Negeri Administratif tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menunjukan paling kurang sebesar 50 % (Lima Puluh Per seratus).

## Bagian Kedua

Penyaluran Dana Negeri/Negeri Administratif dari RKUD ke RKN

## Pasal 8

- (1) Penyaluran Dana Negeri/Negeri Administratif dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Negeri/Negeri Administratif (RKN) dilaksanakan oleh Bupati melalui Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (PPI&lt;AD).
- (2) Penyaluran Dana Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke Rekening Kas Negeri/Negeri Administratif.
- (3) Penyaluran Dana Negeri/Negeri Administratif Tahap I dilakukan setelah Bupati menerima dari Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Admininistratif:
- a. Peraturan Negeri/Negeri Administratif mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri/ Negeri Administratif ; dan
- b. Laporan Realisasi penggunaan Dana Administratif Tahun Anggaran sebelumnya. Negeri/ Negeri

## Pasal 9

- (1) Penyaluran Dana Negeri/ Negeri Administratif Tahap II dilakukan setelah Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Negeri/Negeri Administratif Tahap I kepada Bupati.
- (2) Laporan realisasi penggunaan Dana Negeri/Negeri Administratif Tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , menunjukan paling kurang Dana Negeri/Negeri AdministratifTahap I telah digunakan sebesar 50 % (Lima puluh perseratus).
- (3) Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Negeri/Negeri Administratif Tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan Juli.
- (4) Laporan realisasi penggunaan Dana Negeri/Negeri Administratif Tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah laporan realisasi penggunaan Dana Negeri/Negeri Administratif semester I.

## Pasal 10

Kepala pemerintah Negeri/Negeri Administratif menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Negeri/Negeri Administratif tahap II sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat ( 1) kepada Bupati paling lambat minggu ke dua bulan Januari Tahun berikutnya.

## Pasal 1 1

- (1) Pelaksanaan penyaluran Dana Negeri/Negeri Administratif dari Rekening Umum Kas Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Negf"/Negeri Administratif (RKN) dilakukan sesuai dengan kete µ yang berlalru.


f

- (2) Dalam hal terdapat Negeri/Negeri Administratif terpencil yang belum terjangkau dengan layanan perbankan yang menyebabkan tidak dapat dibuka Rekening Kas Negeri/Negeri Administratif , Bupati dapat mengatur lebih lanjut mengenai penyaluran Dana Negeri/Negeri Administratif dari RKUD ke Negeri/Negeri Administratif melalui Peraturan Bupati.
- (3) Bupati menyampaikan peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal perimbangan Keuangan.

## Pasal 12

Rincian Dana Negeri/Negeri Administratif yang diterima setiap Tahun dianggarkan dalam APBNegeri/Negeri Administratif.

## Pasal 13

Bupati menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan penggunaan Dana Negeri/Negeri Administratif setiap tahap kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Gubernur Maluku.

## BAB IV

## ' PENGGUNAAN DANA NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF

## Pasal 14

- (1) Dana Negeri/Negeri Administratif digunakan untuk membiayai Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan pembinaan Kemasyarakatan.
- (2) Dana Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal Negeri/Negeri Administratif bidang Pembangunan dan bidang Pemberdayaan Masyarakat.

## Pasal 15

Penggunaan Dana Negeri/Negeri Administratif mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Negeri/Negeri Administratif (RPJMN) dan Rencana Kerja Pemerintah Negeri/N egeri Administratif (RKPN).

## Pasal 16

- (1) Penggunaan Dana Negeri/Negeri Administratif untuk prioritas bidang Pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) menjadi prioritas kegiatan, Anggaran dan Belanja Negeri/Negeri Administratif yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Negeri/Negeri Administratif.
- (2) Hasil keputusan musyawarah Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjadi acuan pada penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Negeri/Negeri Adlllf ;trtif (RKPN) dan. APB Negeri/Negeri Administratif.


- (3) Rencana Kerja Pemerintah Negeri/Negeri Administratif dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Negeri/Negeri Administratif.

## Bagian Kesatu Bidang Pembangunan

## Pasal 17

- (1) Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Negeri/Negeri Administratifdan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, prioritas penggunaan Dana Negeri/Negeri Administratif diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Negeri/Negeri Administratif yang meliputi:
- a. Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan Infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk keta.hanan pangan dan Permukiman;
- b. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat;
- c. Pembangunan, Pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Pendidikan, Sosial dan Kebudayaan;
- d. Pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana produktif dan distribusi dan/ atau
- e. Pembangunan dan pengembangan sarana-prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup.
- (2) Pemerintah Negeri/Negeri Administratif bersama-sama dengan Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri dapat mengembangkan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai daftar kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Negeri/Negeri Administratif yang ditetapkan dalam Peraturan Negeri/Negeri Administratif.

## Pasal 18

Negeri/Negeri Administratif dalam perencanaan program dan kegiatan Pembangunan Negeri/Negeri Administratif serta Pemberdayaan Masyarakat Negeri/Negeri Administratif, dapat mempertimbangkan tipologi Negeri/Negeri Administratif berdasarkan tingkat Perkembangan Kemajuan Negeri meliputi :


- a. Negeri/Negeri Administratif tertinggal dan/atau sangat tertinggal, mengutamakan kegiatan pembangunan melalui penyediaan sarana dan prasarana untuk pemenuhan ke tuhan atau akses kehidupan Masyarakat Negeri/Negeri " - 1 1 ­
- b. Negeri/Negeri Administratif berkembang, memprioritaskan pembangunan sarana dan prasarana pelayanan umum dan Sosial dasar baik Pendidikan, dan Kesehatan masyarakat, untuk mengembangkan potensi dan kapasitas masyarakat; dan
- c. Negeri/Negeri Administratif Maju dan/atau mandiri, memprioritaskan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana yang berdampak pada perluasan skala ekonomi dan investasi Negeri/Negeri Administratif termasuk prakarsa Negeri/Negeri Administratif dalam membuka lapanagan kerja, padat teknologi tepat guna dan investasi melalui pengembangan BUMNeg/Negeri Administratif.

## Bagian Kedua Bidang Pemberdayaan Masyarakat

## Pasal 19

Prioritas Penggunaan Dana Negeri/Negeri Administratif untuk Program dan kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang bertujuan Untuk meningkatkan kapasitas warga atau masyarakat dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala Ekonomi lndividu warga atau kelompok Mayarakat dan Negeri/Negeri Administratif antara lain meliputi:

- a. Peningkatan investasi Ekonomi Negeri/Negeri Administratif melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat Produksi, Permodalan dan Peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan;
- b. Dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh Badan Usaha Milik Negeri/Negeri Administratif (BUMNeg) atau Badan Usaha Milik Negeri (BUMNeg) bersama, maupun oleh kelompok dan atau lembaga ekonomi msyarakat Negeri/Negeri Administratif lainnya;
- c. Bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan Ketahanan Pangan Negeri/Negeri Administratif;
- d. Pengorganisasian masyarakat, fasilitasi dan pelatihan paralegal dan bantuan hukum masyarakat Negeri/Negeri Administratif, termasuk pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Negeri/Negeri Administratif (KPMN) dan pengembangan kapasitas Ruang Belajar Masyarakat di Negeri /Negeri Administratif (Community Centre);
- e. Promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat, termasuk peningkatan kapasitas pengelolaan posyandu, poskesdes, polindes dan ketersediaan atau keberfungsian tenaga medis/swamedikasi di Negeri/ Negeri administratif;
- f. Dukungan terhadap kegiatan pengelolaan hutan/ pantai Nef ri/Negeri Administratif dan hutan/pantai zw


- g. Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestraian lingkungan hidup; dan/atau
- h. Bidang kegiatan pemberdayaan ekonomi lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan Negeri/Negeri Administratif dan telah ditetapkan dalam musyawarah Negeri/Negeri Administratif.

## Pasal 20

- (1) Perencanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 19, dilakukan dengan mempertimbangkan dan menyesuaikan dengan tipologi Negeri/Negeri Administratif berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Negeri/Negeri Administratif yaitu :
- a. Negeri/Negeri Administratif tertinggal dan/ a tau sangat tertinggal, mengutamakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada membuka lapangan kerja dan/ atau usaha baru, serta bantuan penyiapan infrastruktur bagi terselenggaranya kerja dan usaha warga atau masyarakat baik dari proses produksi, sampai pemasaran produk, serta pemenuhan kebutuhan atau akses kehidupan masyarakat Negeri/ Negeri Administratif;
- b. Negeri/Negeri Administratif berkembang, memprioritaskan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kerja dan/ atau proses produksi sampai pemasaran produk, serta pemenuhan kebutuhan atau akses modal/fasilitas keuangan;
- c. Negeri/Negeri Administratif Maju dan/ atau mandiri, mengembangkan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang visioner dengan menjadikan Negeri/Negeri Administratif sebagai lumbung ekonomi atau kapital rakyat, di mana Negeri/Negeri Administratif dapat menghidupi dirinya sendiri.

## Pasal 21

- (1) Dalam hal pemetaan tipologi Negeri/Negeri Administratif berdasarkan tingkat kemajuan Negeri/Negeri Administratif untuk penyusunan prioritas penggunaan Dana Negeri/Negeri Administratif, pemerintah Negeri/Negeri Administratif harus menggunakan data Indeks Desa Membangun (IDM) yang ditetapkan oleh Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- (2) Informasi penggunaan data Indeks Desa Membangun sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) harus di informasikan secara terbuka oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah dan menjadi acuan dalam penyusunan Pedoman Tekhnis Penggunaan Dana Negeri /Negeri Administratif, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## Pasal 22

- (3) Dana Negeri/Negeri Administratif dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 dan 19 setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (4) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat Evaluasi Rancangan Peraturan Ne,ri/Negeri Administratif mengemu APB Negeri/Negeri Ad inistratif. . 6 -13-
- (5) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memastikan Pengalokasian Dana Negeri/Negeri Administratif untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat telah terpenuhi.


## Pasal 23

- (1) Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif bertanggung jawab atas penggunaan Dana Negeri/Negeri Administratif.
- (2) Pemerintah Propinsi, Kabupaten dan Kecamatan dapat melakukan Monitoring dan Evaluasi atas penggunaan Dana Negeri/Negeri Administratif.
- (3) Tata cara pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri tekhnis terkait.

## BABV

PENGELOLAAN KEUANGAN NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF DAN PELAPORAN REALISASI

## Pasal 24

Pengelolaan Keuangan Negeri /Negeri Administratif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan dalam masa 1 (satu) Tahun Anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

## Pasal 25

- (1) Setiap Pengeluaran Belanja atas beban APBNegeri/Negeri Administratif harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Negeri/Negeri Administratif atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan dana dimaksud.
- (3) Pengeluaran Kas Negeri yang mengakibatkan beban APBNegeri/Negeri Administratif tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Negeri /Negeri Administratif tentang APBNegeri ditetapkan menjadi Peraturan Negeri.
- (4) Bendahara Negeri/Negeri Administratif sebagai Wajib Pungut Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke Rekening Kas Negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## BAB VI

## PELAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF

## Pasal 26

- (1) Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif dengan dikoordinasikan Camat setempat menyampaikan laporan realif si penggunaan Dana Negeri/ Negeri Administratif setiap taha fo;da Bupati.

- (2) Laporan realisasi penggunaan Dana Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Laporan realisasi penggunaan Dana Negeri/Negeri AdministratifTahun Anggaran sebelumnya; dan
- b. Laporan Realisasi penggunaan Dana Negeri/Negeri Administratif Tahap I.
- (3) Laporan realisasi penggunaan Dana Negeri/Negeri Administratif tahun anggaran sebelumnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Februari Tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penggunaan Dana Negeri/Negeri Administratif tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Juli Tahun Anggaran berjalan.
- (5) Laporan realisasi penggunaan dana Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di susun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Bupati dapat memfasilitasi percepatan penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

## Pasal 27

- (1) Bupati menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Negeri/Negeri Administratif kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Gubernur Maluku.
- (2) Laporan realisasi dan konsolidasi penggunaan Dana Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
- a. Laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan dana Negeri/Negeri Administratif tahun sebelumnya ;dan
- b. Laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan dana N egeri/ N egeri Administratif Tahap I.
- (3) Laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, di sampaikan paling lambat minggu keempat bulan Februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, disampaikan paling lambat minggu keempat bulan Juli Tahun Anggaran berjalan.
- (5) Laporan realisasi penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantuam dalam lampirilll yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturh n 3upati ini.


e

- (6) Laporan Konsolidasi penggunaan Dana Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 28

Apabila Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif tidak atau terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27, Bupati dapat menunda penyaluran Dana Negeri/Negeri Administratif sampai dengan disampaikannya laporan realisasi penggunaan Dana Negeri/Negeri Administratif.

## BAB VII

Pemantuan dan Evaluasi Dana Negeri/Negeri Administratif

## Pasal 29

Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas Sisa Dana Negeri/Negeri Administratif di RKN.

## Pasal 30

- (1) Dalam hal berdasarkan pemantuan dan evaluasi atas Sisa Dana Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ditemukan Sisa Dana Negeri/Negeri Administratif di RKN lebih dari 30% (tiga puluh persen) ,Bupati dapat :
- b. Meminta Aparat Fungsional Daerah Kabupaten Maluku Tengah untuk melakukan pemeriksaan.
- a. Meminta penjelasan kepada Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif mengenai Sisa Dana Negeri/Negeri Administratif tersebut; dan/ atau
- (2) Sisa Dana Negeri/Negeri Administratif di RKN lebih dari 30% (tiga puluh persen), sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dari Dana Negeri/Negeri Administratif yang diterima Negeri pada tahun anggaran berkenaan di tambah dengan sisa dana Negeri/Negeri Administratif tahun anggaran sebelumnya.
- (4) Dalam hal Rancangan APB Negeri Tahun Anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah ditetapkan, Sisa Dana Negeri/Negeri Administratif tersebut dapat digunakan mendahului penetapan Peraturan Negeri/Negeri Administratif tentang Perubahan APB Negeri dengan cara menetapkan Peraturan Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif ten tang Perubahan Penjabaran APB Negeri dan memberitahukan kepada Badan Permusyawaratan Negeri/Saniri Negeri untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Negeri/Negeri Administratif tentang Perubahan APB Negeri atau dicantumkan dalam laporan realisasi Anggaran bagi Pemerintah Negeri/Negeri Adiminstratif yang tidak melakukan perubr� is Negeri/ Negeri Administratif.
- (3) Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif wajib menganggarkan kembali Sisa Dana Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APB Negeri/Negeri Administratif tahun anggaran berikutnya sebagai dasar penggunaan dana Negeri/Negeri Administratif tersebut.


## BAB VIII SANKSI Bagian Kesatu Penundaan Penyaluran

## Pasal 31

- (1) Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan mengenakan sanksi Administratif dengan menunda Dana Alokasi Umum dan / atau Dana Bagi hasil Kabupaten dalam hal Bupati tidak menyalurkan dana Negeri/Negeri Administratif sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3), terlambat menyalurkan dan / atau tidak tepat jumlah penyalurannya .
- (2) Besaran penundaan Dana Alokasi Umum dan atau Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) sebesar selisih kewajiban Dana Negeri/Negeri Administratif yang harus disalurkan ke Negeri/Negeri Administratif.
- (3) Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan mengenakan sanksi Administratif dengan menunda penyaluran Dana Negeri/Negeri Administratif:
- a. Tahap I, dalam hal Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangari. Keuangan belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2).
- b. Tahap II, dalam hal Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 7.
- c. Dalam Hal Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan belum menerima Perubahan Peraturan Bupati tentang Penghitungan Pembagian besaran Dana Negeri/Negeri Administratif setiap Negeri/Negeri Administratif, sebagai akibat dari ketidaksesuaian penghitungan Pembagian Rincian Dana Negeri/Negeri Administratif.
- (4) Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan mencabut sanksi dan menyalurkan Dana Negeri/Negeri Administratif yang ditunda dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah diterima.

## Pasal 32

- ( 1 ) Bupati dapat menunda penyaluran Dana Negeri/Negeri Administratif apabila:
- a. Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (3) dan pasal 9;
- b. Terdapat sisa Dana Negeri/Negeri Administratif di RKN Tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh perseratus) sebagaimana dimaksud dalam pasal 30; dan /atau
- c. Te r d t fl- llliln dari aparat pengawas fungsional Daerah.


- (2) Penundaan Penyaluran Dana Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan terhadap penyaluran Dana Negeri/Negeri Administratif tahap I tahun anggaran berjalan sebesar sisa dana Negeri/Negeri Administratif di RKN tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal sisa dana Negeri/Negeri Administratif di RKN tahun anggaran sebelumnya lebih besar darijumlan Dana Negeri/Negeri Administratif yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran Dana Negeri/Negeri Administratif tahap I tidak dilakukan.
- (4) Penundaan penyaluran Dana Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimkasud pada ayat (1) huruf b dilakukan sampai dengan sisa dana Negeri/Negeri Administratif di RKN menjadi paling tinggi sebesar 30% (Tiga puluh per seratus), dari anggaran Dana Negeri/Negeri Administratif dari Tahun anggaran sebelumnya.
- (5) Apabila sampai bulan Juli tahun anggaran berjalan sisa Dana Negeri/Negeri Administratif di RKD Tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), maka penyaluran Dana Negeri/Negeri Administratif yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Negeri/Negeri Administratif tahap II.

## Pasal 33

- (1) Bupati menyalurkan kembali dana Negeri/Negeri Administratif yang ditunda dalam hal:
- a. Dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (1) huruf a telah diterima; dan
- b. Terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional Daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat ( 1) berlangsung sampai dengan bulan Nopember tahun anggaran berjalan, dana Negeri/Negeri Administratif tidak dapat disalurkan lagi ke RKN dan menjadi sisa dana Negeri/Negeri Administratif di RKUD.
- (3) Bupati melaporkan sisa dana Negeri/Negeri Administratif di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri Keuangan c.q. DirekturJenderal Perimbangan Keuangan.
- (4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif yang bersangkutan mengenai dana Negeri/Negeri Administratif yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3),. selambat-lambatnya bulan Nopember tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam APB Negeri/Negeri Administratif tahun anggaran berikutnya.
- (5) Bupati menganggarkan kembali sisa dan Negeri/Negeri Administratif di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam Rancangan APBD Tahun anggaran berikutnya sebagai dasar Li{tenyaluran kembali penyaluran dana Negeri/Negeri "}ytow s·


- (6) Dalam hal Rancangan APBD tahun berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditetapkan, sisa dana Negeri/Negeri Administratif di di RKUD tersebut dapat disalurkan mendahului Penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, dengan cara menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang perubahan Penjabaran APBD dan memberitahukan kepada pimpinan DPRD Kabupaten Maluku Tengah.
- (7) Dalam hal sisa dana Negeri/Negeri Administratif di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum disalurkan dari RKUD ke RKN sampai dengan akhir bulan Februari tahun anggaran berjalan, akan diperhitungkan sebagai pengurang dalam penyaluran dana Negeri/Negeri Administratif tahap I dari RKUN ke RKUD tahun anggaran berjalan
- (8) Dalam hal Negeri/Negeri Administratif telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu ketiga bulan Agustus tahun anggaran berjalan,Bupati menyampaikan permintaan penyaluran Sisa Dana Negeri/Negeri Administratif tahap I yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat akhir bulan Agustus Tahun Anggaran berjalan.
- (9) Berdasarkan permintaan Penyaluran Sisa Dana Negeri/Negeri Administratif dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyalurkan Dana Negeri/Negeri Administratif tahap I yang belum disalurkandari RKUN ke RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), paling lambat minggu kedua bulan September tahun anggaran berjalan. ·
- (10) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan permintaan penyaluran Dana Negeri/Negeri Administratif sebagaiman dimaksud pada ayat (5), Dana Negeri/Negeri Administratif tahap I yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD tahun anggaran berjalan sebagaiman dimaksud pada ayat (4). Menjadi Sisa Anggaran lebih pada RKUN.

Bagian Kedua Pemotongan penyaluran Dana Negeri/Negeri Administratif

## Pasal 34

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Negeri/Negeri Administratif apabila setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 Ayat (1) huruf b, Negeri/Negeri Administartif masih memiliki Sisa Dana Negeri/Negeri Administratif di RKN lebih dari 30 % ( tiga puluh perseratus).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Negeri/ Negeri Administratif se�;ana di maksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran 071:egeri Administratif Tahun Anggaran berikutnya.


•

- (3) Bupati melaporkan pemotongan Dana Negeri/Negeri Administratif sebagaimana pada ayat (1) kepada Menteri Keuangan c.q, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 35

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 16 Tahun 2015, Berita Daerah Tahun 2015 Nomor 185 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Negeri/Negeri Administratif di Setiap Negeri/Negeri Administratif di Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2015, di cabut dan di nyatakan tidak berlaku.

## Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tengah.

f

Diundangkan di Masohi pada tan1gal 06 Februari 2016 I SE 'A S DAERAH KABU?ATE} MALUKU TENGAH, (



BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN 2016 NOMOR 23l...

LAMPIRAN

: PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH

NOMOR

:

O9 TAHUN 2016

TANGGAL : 0GFEBRUARI 2016

TENTANG :TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF DI KABUPATEN MALUKU TENGAH

| | | Jumlah | Jumlah | Jumlah | Penduduk Jumlah | Penduduk Jumlah | Penduduk Jumlah | Miskin Luas | Miskin Luas | Miskin Luas | Wilayah 1 K G | Wilayah 1 K G | Wilayah 1 K G | | | |
|------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-----------------|--------------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------------------------|---------------|----------------------------|----------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Nama Desa/Negeri | Alokasi Dasar | Jumlah Penduduk | Rasio Jumlah Penduduk | Bobot | Jumlah Penduduk M·isk·in | Penduduk Rasio Jumlah Penduduk Miskin | Bobot | Luas Wilayah | Rasio Luas Wilayah | Bobot | Indeks Kesulitan Geografis | Rasio Indeks Kesulitan Geografis | Bobot | Total Bobot | Alokasi Berdasarkan Formula | Pagu Dana Desa Per Desa |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16=6+9+12+15 | i7=f6BF | 18=3+f7 |
| KECAMATAN AMAHAI | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [Negeri.sehat 4E | ..565.640.000_~... | 1.099]_ | | 0,003,0,08%, •. | . . 100] .• | 0,00] | 0,05%, | 20,42] | ...0,0026[ | 0,03%, | 31,88]_ | 0,0040] | | 0,12%]__0,002724758,] | | 31.727,976]..597.367,976 SF |
| | | A | | | E | | EZEA | | | | | | | | | |
| | AS | | | EI% | | | | | | | | | | SEW!AVE | EE | |
| 12_[Negerd.NuaNea.. . 5 6 | 5. 6 4 0 . 0 0 0. | A _ ~ . 3 7 8] | 0,001, | 0,03%, | 2 1 4) | . 0, 0 | 0] 0,10% | |