UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor TENTANG Tahun 1963 tentang PEMBENTUKAN DAERAH PERDAGANGAN BEBAS DENGAN PELABUHAN BEBAS SABANG (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR4TAHUN1970 TENTANG
PEMBENTUKAN DAERAH PERDAGANGAN BEBAS DENGAN PELABUHAN
BEBAS SABANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
- a. bahwa semenjak Sabang dinyatakan sebagai Pelabuhan Bebas berdasarkan Penetapan Presiden No. 10 tahun 1963 dan Peraturan Presiden No. 22 tahun 1964, pelabuhan tersebut telah dapat berkembang sebagai sarana ekonomi yang menunjang kegiatan ekonomi nasional, terutama bagi ekonomi daerah;
- b. bahwa dalam peningkatan pembangunan ekonomi nasional pada umumnya, kegiatan-kegiatan perdagangan, pelajaran dan industri regional khususnya, kepulauan Weh dengan Pelabuhan Bebas Sabang dari segi geografis dan strategic dalam lalu-lintas perdagangan internasional dapat diusahakan dan diselenggarakan sebagai Daerah Perdagangan Bebas dengan Pelabuhan Bebas Sabang;
- c. bahwa dalam rangkaian melakukan fungsi tersebut diatas, kegiatankegiatan yang.biasanya dilakukan diluar negeri khususnya di Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas lebih baik dilakukan di dalam negeri antara lain di Sabang;
- d. bahwa pembentukan Daerah Perdagangan Bebas dengan Pelabuhan Bebas Sabang akan lebih memanfaatkan dan merupakan daya penarik bagi penanaman modal nasional dan asing :
- Mengingat :
- e. bahwa syarat-syarat bagi penunjukkan Daerah Perdagangan Bebas dengan Pelabuhan Bebas Sabang, seperti tersebut dalam pasal 14 ayat (3) Undang-undang No. 3 tahun 1970 tentang Ketentuanketentuan Pokok Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas telah dipenuhi;
- f. bahwa maksud dan tujuan ketentuan-ketentuan Penetapan Presiden No. 10 tahun 1963 dan Peraturan Presiden No. 22 tahun 1964 pada azasnya dapat dianggap sebagai penunjukkan oleh Presiden sebagaimana dimaksud oleh pasal 14 ayat (1) Undang-undang No. 3 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas;
- g. bahwa berdasarkan pasal 14 ayat (1) Undang-undang No. 3 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas perlu menetapkan pembentukan Daerah Perdagangan Bebas dengan Pelabuhan Bebas Sabang dengan Undang-undang;
1. Undang-undang Dasar 1945 pasal 5 ayat (1), pasal 20 ayat (1), pasal 21 ayat (1), pasal 23 dan pasal 33;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. XXIII/MPRS/1966 ;
3. Undang-undang No. 18 tahun 1965 juncto Undang-undang No. 10 tahun 1965 juncto Undang-undang No. 6 tahun 1959;
4. Undang-undang No. 5 tahun 1969,
5. Undang-undang No. 3 tahun 1970.
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
- Undang-undang tentang Pembentukan Daerah Perdagangan Bebas dengan Pelabuhan Bebas Sabang.
Pasal 1
- (1) a. Membentuk Daerah Perdagangan Bebas dengan Pelabuhan Bebas Sabang yang berpenduduk sebagai badan hukum publik, didirikan untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun dan dapat diperpanjang menurut kebutuhan.
- b. Daerah Perdagangan Bebas dengan Pelabuhan Bebas Sabang termasuk seluruh Pelabuhan Bebas Sabang merupakan satu kesatuan wilayah pembinaan.
- (2) Wilayah Daerah Perdagangan Bebas dengan Pelabuhan Bebas Sabang meliputi pulau Weh, pulau Klah, pulau Rubiah, pulau Seulake, sedangkan batas-batas perairan daerah itu ialah:
- a. garis lurus dari lampu suar pantai sebelah Utara ujung Lokme keujung Seukoendo dan garis pantai Pulau Weh.
- b. garis pantai tiap-tiap pulau lainnya.
- (3) Tempat-tempat pelabuhan bebas di daerah Perdagangan Bebas dengan Pelabuhan Bebas Sabang adalah Pelabuhan Sabang menurut batas-batas yang ditetapkan dan tempat-tempat yang kemudian ditetapkan sebagai pelabuhan menurut peraturan yang berlaku.
Pasal 2
- (1) Membentuk Badan Pengusahaan Daerah Perdagangan Bebas dengan Pelabuhan Bebas Sabang dipimpin oleh seorang Administrator yang melaksanakan pengusahaan daerah tersebut.
- (2) Badan Pengusahaan tersebut berkedudukan dikota Sabang.
Pasal 3
Pembinaan Daerah Perdagangan Bebas dengan Pelabuhan Bebas Sabang berada langsung dibawah Pemerintah Pusat.
Pasal 4
- (1) Tempat-tempat kedudukan instalasi pertahanan yang ada dan yang diperlukan kemudian di Daerah Perdagangan Bebas dengan Pelabuhan Bebas Sabang merupakan enclave militer.
- (2) Mengenai letak, luas dan ketentuan-ketentuan lain mengenai enclave militer ditetapkan oleh Menteri Pertahanan/Keamanan.
Pasal 5
Administrator membentuk Badan Musyawarah Swasta untuk Daerah Perdagangan Bebas dengan Pelabuhan Bebas Sabang sesuai ketentuanketentuan tentang tugas susunan dan tata kerja yang diatur oleh Dewan Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.
KETENTUAN-KETENTUAN TUGAS, WEWENANG, USAHA DAN TATA KERJA.
BAB II - KETENTUAN-KETENTUAN TUGAS, WEWENANG, USAHA DAN TATA KERJA.
Pasal 6
Pengusahaan dan penyelenggaraan Daerah Perdagangan Bebas dengan Pelabuhan Bebas Sabang diarahkan kepada pelaksanaan pasal 13 Undang-undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan terutama diarahkan kepada pembinaan suatu pusat kegiatan perdagangan dan pengolahan barang-barang untuk perdagangan international dan industri.
BAB II - KETENTUAN-KETENTUAN TUGAS, WEWENANG, USAHA DAN TATA KERJA.
Pasal 7
Daerah Perdagangan Bebas dengan Pelabuhan Bebas Sabang sebagai badan hukum publik yang diberi tugas tertentu dalam bidang pemerintahan, tunduk kepada ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah yang diundangkan
BAB II - KETENTUAN-KETENTUAN TUGAS, WEWENANG, USAHA DAN TATA KERJA.
Pasal 8
- (1) Didalam Daerah Perdagangan Bebas dengan Pelabuhan Bebas Sabang sebagai wilayah diluar peraturan-peraturan pabean dan devisa peraturan-peraturan khusus dibidang industri, perdagangan, pelajaran, keuangan/perbankan imigrasi, kesehatan dan lain-lain ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Pelaksanaan tata-kerja antara Pemerintah Daerah Kota Madya Sabang dan Badan Pengusahaan Daerah Perdagangan Bebas dengan Pelabuhan Bebas Sabang tidak mengurangi wewenang pengawasan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh terhadap Daerah Kota Madya Sabang.
BAB II - KETENTUAN-KETENTUAN TUGAS, WEWENANG, USAHA DAN TATA KERJA.
Pasal 9
- (1) Pembagian hasil dari pajak-pajak Negara dimaksud oleh pasal 19 ayat (1) Undang-undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, ditentukan oleh Dewan.
- (2) Dengan Peraturan Pemerintah dapat dilimpahkan sumber-sumber pendapatan Negara lainnya kepada Daerah Perdagangan Bebas dengan Pelabuhan Bebas Sabang tanpa mengurangi pendapatan Pemerintah Daerah.
BAB II - KETENTUAN-KETENTUAN TUGAS, WEWENANG, USAHA DAN TATA KERJA.
Pasal 10
Hal-hal mengenai struktur organisasi Badan Pengusahaan Daerah Perdagangan Bebas dengan Pelabuhan Bebas Sabang, tugas dan wewenang Admistrator dan para Deputy dan Sekretariat, tata-laksana dan tata-kepegawaian di atur oleh Dewan.
BAB III.
KETENTUAN-KETENTUAN PERALIHAN.
BAB II - KETENTUAN-KETENTUAN TUGAS, WEWENANG, USAHA DAN TATA KERJA.
Pasal 11
Penyerahan segala urusan Daerah Perdagangan Bebas dengan Pelabuhan Bebas Sabang kepada Badan Pengusahaan Daerah Perdagangan Bebas dengan Pelabuhan Bebas Sabang diatur oleh Pemerintah cq. Dewan Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.
BAB II - KETENTUAN-KETENTUAN TUGAS, WEWENANG, USAHA DAN TATA KERJA.
Pasal 13
Daerah Perdagangan Bebas dengan Pelabuhan Bebas Sabang sebagai badan hukum publik yang diberi tugas tertentu dalam bidang pemerintahan, tunduk kepada ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah yang diundangkan
- (1) Didalam Daerah Perdagangan Bebas dengan Pelabuhan Bebas Sabang sebagai wilayah diluar peraturan-peraturan pabean dan devisa peraturan-peraturan khusus dibidang industri, perdagangan, pelajaran, keuangan/perbankan imigrasi, kesehatan dan lain-lain ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Pelaksanaan tata-kerja antara Pemerintah Daerah Kota Madya Sabang dan Badan Pengusahaan Daerah Perdagangan Bebas dengan Pelabuhan Bebas Sabang tidak mengurangi wewenang pengawasan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh terhadap Daerah Kota Madya Sabang.
- (1) Pembagian hasil dari pajak-pajak Negara dimaksud oleh pasal 19 ayat (1) Undang-undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, ditentukan oleh Dewan.
- (2) Dengan Peraturan Pemerintah dapat dilimpahkan sumber-sumber pendapatan Negara lainnya kepada Daerah Perdagangan Bebas dengan Pelabuhan Bebas Sabang tanpa mengurangi pendapatan Pemerintah Daerah.
Hal-hal mengenai struktur organisasi Badan Pengusahaan Daerah Perdagangan Bebas dengan Pelabuhan Bebas Sabang, tugas dan wewenang Admistrator dan para Deputy dan Sekretariat, tata-laksana dan tata-kepegawaian di atur oleh Dewan.
BAB III.
KETENTUAN-KETENTUAN PERALIHAN.
Penyerahan segala urusan Daerah Perdagangan Bebas dengan Pelabuhan Bebas Sabang kepada Badan Pengusahaan Daerah Perdagangan Bebas dengan Pelabuhan Bebas Sabang diatur oleh Pemerintah cq. Dewan Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.
Sambil menunggu keluarnya peraturan-peraturan pelaksanaan daripada Undang-undang ini, segala peraturan dan keputusan-keputusan mengenai Pelabuhan Bebas Sabang yang telah ada sebelumnya, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan bunyi Undang-undang ini.
KETENTUAN-KETENTUAN PENUTUP.
Didalam Daerah Perdagangan Bebas dengan Pelabuhan Bebas Sabang berlaku semua ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Undangundang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok, Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.
BAB IV - KETENTUAN-KETENTUAN PENUTUP.
Pasal 14
Hal-hal yang belum diatur dalam Undang-undang ini akan diatur selanjutnya oleh Pemerintah cq. Dewan.
BAB II - KETENTUAN-KETENTUAN TUGAS, WEWENANG, USAHA DAN TATA KERJA.
Pasal 19
- (2) Dengan Peraturan Pemerintah dapat dilimpahkan sumber-sumber pendapatan Negara lainnya kepada Daerah Perdagangan Bebas dengan Pelabuhan Bebas Sabang tanpa mengurangi pendapatan Pemerintah Daerah.
Hal-hal mengenai struktur organisasi Badan Pengusahaan Daerah Perdagangan Bebas dengan Pelabuhan Bebas Sabang, tugas dan wewenang Admistrator dan para Deputy dan Sekretariat, tata-laksana dan tata-kepegawaian di atur oleh Dewan.
BAB III.
KETENTUAN-KETENTUAN PERALIHAN.
Penyerahan segala urusan Daerah Perdagangan Bebas dengan Pelabuhan Bebas Sabang kepada Badan Pengusahaan Daerah Perdagangan Bebas dengan Pelabuhan Bebas Sabang diatur oleh Pemerintah cq. Dewan Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.
Sambil menunggu keluarnya peraturan-peraturan pelaksanaan daripada Undang-undang ini, segala peraturan dan keputusan-keputusan mengenai Pelabuhan Bebas Sabang yang telah ada sebelumnya, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan bunyi Undang-undang ini.
KETENTUAN-KETENTUAN PENUTUP.
Didalam Daerah Perdagangan Bebas dengan Pelabuhan Bebas Sabang berlaku semua ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Undangundang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok, Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.
Hal-hal yang belum diatur dalam Undang-undang ini akan diatur selanjutnya oleh Pemerintah cq. Dewan.
Undang-undang ini.disebut Undang-undang Daerah Perdagangan Bebas dengan Pelabuhan Bebas Sabang, dan mulai berlaku pada hari diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam LembagaNegara Republik Indonesia.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Disahkan di Jakarta pada tanggal 27 Maret 1970 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, SOEHARTO. Jenderal TNI pada tanggal 27 Maret 1970.

Penandatangan: SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ALAMSJAH

Penandatangan: Mayor Jenderal TNI ## PRESIDEN ## REPUBLIK INDONESIA
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1970 TENTANG
## DAERAH PERDAGANGAN BEBAS DENGAN PELABUHAN BEBAS SABANG.
## A. PENJELASAN UMUM.
Dengan berlakunya Undang-undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dapat diatur tentang daerah-daerah dan pelabuhan-pelabuhan di Indonesia yang dapat diusahakan untuk melakukan fungsinya sebagai Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dengan baik, untuk mengembangkan kegiatan-kegiatan ekonomi dan pembangunan nasional, mensukseskan Pembangunan Lima Tahun.
Tersedianya fasilitas Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dapat mendorong kegiatan lalu-lintas perdagangan internasional yang mendatangkan devisa bagi negara serta dapat memberi pengaruh besar dalam memajukan kegiatan ekonomi dalam negeri, seperti membuka lapangan usaha dan kesempatan kerja, yang berarti pula membantu usaha mengembangkan perekonomian nasional.
Dari segi geografis dan strategis dalam lalu-lintas perdagangan internasional Indonesia, kepulauan Weh dan Pelabuhan Bebas Sabang memenuhi persyaratan untuk diusahakan sebagai Daerah Perdagangan Bebas dengan Pelabuhan Bebas menurut ketentuan-ketentuan Undang-undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.
Kegiatan-kegiatan Daerah Perdagangan Bebas dengan Pelabuhan Bebas Sabang pertama-tama harus diarahkan kepada usaha-usaha agar Daerah tersebut mendapat bagian yang makin besar dari Perdagangan transhipment internasional serta berhasil dalam fungsinya sebagai "tempat pemasukan"/"inlet" dari barang-barang impor untuk Daerah belakangnya.
Usaha-usaha lainnya ialah dikembangkannya manufacturing industries dan industri lainnya.
Sesuai dengan Undang-undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, maka penentuan suatu Daerah Perdagangan Bebas mensyaratkan adanya suatu pelabuhan yang untuk seluruhnya atau sebagian termasuk dalam Daerah Perdagangan Bebas itu dan merupakan satu kesatuan.
Dengan demikian Daerah Perdagangan Bebas dengan Pelabuhan Bebas Sabang adalah inklusif pelabuhan yang ada atau yang ditetapkan kemudian oleh Pemerintah.
Berhubung Daerah Perdagangan Bebas dengan Pelabuhan Bebas Sabang adalah daerah yang berpenduduk dan yang wilayahnya menyamai wilayah Kotamadya Sabang maka sehubungan dengan tugas dan wewenang Pemerintah Daerah itu perlu diadakan pengaturan tata-kerja lebih lanjut.
Peraturan-peraturan yang terlebih dahulu dikeluarkan untuk menyelenggarakan dan mengusahakan Pelabuhan Bebas Sabang diatur dalam Bab tentang ketentuan-ketentuan peralihan Undang-undang ini.
## B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.
##
PENJELASAN
Pasal 1
. Pasal ini menetapkan pembentukan Daerah Perdagangan Bebas dengan Pelabuhan Bebas kedudukan hukumnya dan luas wilayahnya. Wilayah ini menyamai Wilayah Kotamadya Sabang menurut Undang-undang Nomor 10 tahun 1965, kecuali Pulau Rondo. Mengenai b