PERATURAN DAERAH KABUPATEN MA Nomor 7 Tahun 2016 tentang IZIN USAHA (berlaku 26 Juli 2016)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat
:
- a. bahwa perkembangan dan perubahan sosial ekonomi masyarakat akan menciptakan berbagai aktivitas yang perlu ditata dan diawasi guna terwujudnya ketertiban dan keamanan, baik terhadap orang pribadi, masyarakat maupun lingkungan;
- b. bahwa pengawasan terhadap setiap kegiatan usaha melalui sistem perizinan akan memberikan kepastian hukum dan jaminan perlindungan hukum guna terwujudnya keamanan dan ketenangan berusaha bagi setiap pelaku usaha;
- c. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan, pengendalian dan pengawasan serta upaya mewujudkan tertib berusaha terhadap setiap pelaku usaha di Kabupaten Mamuju Utara, maka diperlukan pengaturan tentang Izin Usaha;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Usaha.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4270);
3. Undang -Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422) ;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang -Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4539);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian I n s e n t i f dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861)
13. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) Kabupaten Mamuju Utara.
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA dan
BUPATI MAMUJU UTARA
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Mamuju Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Mamuju Utara.
4. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat yang diberi kewenangan oleh Kepala Daerah untuk melakukan proses pemberian Izin Usaha.
5. Badan adalah sekelompok orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas,perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
6. Izin Usaha adalah izin usaha/kegiatan yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada orang pribadi atau badan untuk menjalankan kegiatan usaha;
7. Pemohon adalah orang atau badan yang mengajukan izin BAB II WEWENANG PENERBITAN IZIN USAHA
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Bupati berwenang menerbitkan izin usaha.
- (2) Dalam melaksanakan kewenangannya, Bupati dapat melimpahkan kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
BAB III - OBJEK DAN SUBJEK IZIN USAHA
Pasal 3
- (1) Objek izin usaha adalah semua jenis usaha.
- (2) Jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.
BAB III - OBJEK DAN SUBJEK IZIN USAHA
Pasal 4
Setiap orang pribadi atau Badan yang mendirikan dan/atau memperluas usaha, wajib memiliki izin usaha.
PERSYARATAN MEMPEROLEH IZIN USAHA
BAB IV - PERSYARATAN MEMPEROLEH IZIN USAHA
Pasal 5
- (1) Setiap permohonan Izin usaha diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah melalui BPMPTSP.
- (2) Pengajuan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi persyaratan Sebagai berikut :
- a. Foto copy kartu Tanda penduduk.
- b. Akte pendirian jika pemohon adalah badan hukum.
- c. Surat Keterangan domisili dari Kepala Desa dan atau Lurah setempat.
- d. Jenis usaha yang dimohonkan izin.
BAB IV - PERSYARATAN MEMPEROLEH IZIN USAHA
Pasal 6
- (1) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), berlaku syarat-syarat khusus terhadap jenis-jenis usaha tertentu.
- (2) Jenis-jenis usaha tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Ijin Usaha Perkebunan; dan
- b. Ijin Usaha Pariwisata.
BAB V - PROSEDUR PERMOHONAN IZIN USAHA
Pasal 7
- (1) Permohonan izin usaha diajukan secara tertulis di atas kertas bermaterai secukupnya.
- (2) Setiap permohonan izin usaha harus selesai diproses dalam tenggang waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan dinyatakan lengkap.
- (3) Prosedur penerbitan izin usaha akan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
BAB VI - PENOLAKAN PERMOHONAN IZIN USAHA
Pasal 8
Permohonan izin usaha tidak diproses atau ditolak apabila:
- a. tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 6.
- b. tempat usaha berada di lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya.
- c. tempat usaha tersebut menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan terhadap masyarakat sekitar dan atau kerusakan lingkungan ## BAB VII PENERBITAN IZIN USAHA
BAB VI - PENOLAKAN PERMOHONAN IZIN USAHA
Pasal 9
Sebelum izin usaha diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang menyelenggarakan Perizinan melakukan pemeriksaan lapangan dan meminta pendapat atau keterangan dari masyarakat yang ada di sekitar tempat usaha.
BAB VI - PENOLAKAN PERMOHONAN IZIN USAHA
Pasal 10
Apabila dianggap perlu bupati atau pejabat lain yang ditunjuk dapat mendengar saran atau pertimbangan dari instansi terkait.
BAB VI - PENOLAKAN PERMOHONAN IZIN USAHA
Pasal 11
- (1) Izin usaha diberikan atas nama pemohon.
- (2) Izin usaha hanya berlaku sesuai jenis usaha yang disebutkan dalam izin.
- (3) Izin Usaha wajib memuat ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dan dipatuhi oleh pemegang izin.
BAB VI - PENOLAKAN PERMOHONAN IZIN USAHA
Pasal 12
Setiap pemegang izin usaha diwajibkan memasang plat nomor izin dan turunan surat izin usaha.
BAB VI - PENOLAKAN PERMOHONAN IZIN USAHA
Pasal 13
- (1) Jangka waktu berlakunya izin usaha adalah selama usahanya masih berlangsung.
- (2) Izin usaha yang masih berlaku, wajib diregister ulang setiap 2 (dua ) tahun yang harus diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum batas waktu daftar ulang.
BAB IX - PENGAWASAN
Pasal 14
- (1) Untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah ini, instansi terkait yang diberi wewenang melakukan pengawasan.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan, Pengawas wajib dilengkapi dengan surat tugas.
BAB IX - PENGAWASAN
Pasal 15
- (1) Untuk kepentingan pengawasan, pemilik/pengurus perusahaan wajib memberi kesempatan kepada petugas pengawas untuk melakukan pemeriksaan sesuai kebutuhan.
- (2) Petugas pengawas dapat meminta informasi dari masyarakat untuk memperlancar pengawasannya.
- (3) Petugas pengawas wajib menyampaikan laporan hasil pengawasannya secara berkala kepada pejabat yang berwenang.
HAK MASYARAKAT
BAB X - HAK MASYARAKAT
Pasal 16
- (1) Dalam hal masyarakat tidak dimintai persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9,masyarakat baik perorangan maupun kelompok dapat mengajukan gugatan ke Peradilan Tata usaha Negara agar izin usaha tersebut dibatalkan.
- (2) Masyarakat baik perorangan maupun kelompok dapat mengajukan keberatan kepada bupati dalam hal:
- a. Dalam kegiatan usaha tidak dilakukan sesuai ketentuan izin; dan
- b. Kegiatan usaha secara nyata mengganggu ketertiban dan keamanan dalam masyarakat
- (3) Bupati Wajib menindaklanjuti keberatan masyarakat dalam tenggang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterima.
- (4) Keputusan atas keberatan masyarakat disampaikan kepada yang bersangkutan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditindak lanjuti.
BAB X - HAK MASYARAKAT
Pasal 17
- (4) Keputusan atas keberatan masyarakat disampaikan kepada yang bersangkutan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditindak lanjuti.
BAB X - HAK MASYARAKAT
Pasal 18
Teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a diberikan kepada pemegang izin usaha agar melaksanakan kegiatan sesuai ketentuan perizinan.
BAB X - HAK MASYARAKAT
Pasal 19
- (1) Penutupan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b dilakukan jika pemegang izin tetap melakukan pelanggaran ketentuan dalam izin usaha walaupun sudah ditegur.
- (2) Tenggang waktu penutupan sementara harus disebut secara tegas dalam keputusan penutupan sementara dan tidak boleh melebihi jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari.
BAB X - HAK MASYARAKAT
Pasal 20
Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf dilakukan apabila:
- a. pemegang izin mengubah jenis usahanya tanpa persetujuan Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk.
- b. tidak melaksanakan daftar ulang.
- c. memberikan keterangan palsu dalam persyaratan izin usaha .
- d. melanggar ketentuan dalam surat izin walaupun sudah dilakukan penutupan sementara.
- e. Secara nyata mengganggu ketertiban masyarakat.
SANKSI PIDANA
BAB XII - SANKSI PIDANA
Pasal 21
- (1) Setiap orang yang dengan sengaja tidak memberi kesempatan atau menghalangi petugas pengawas melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan (2) diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 50.000.000,-(Lima Puluh Juta Rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikualifikasi sebagai pelanggaran.
BAB XIII - PENYIDIKAN
Pasal 22
- (1) Penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Satpol PP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana.
- c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana.
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana.
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana.
- g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e di atas.
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana.
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka.
- j. menghentikan penyidikan; dan
- k. melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk melancarkan penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Pasangkayu pada tanggal 8 Agustus 2016

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA, ## H. M. NATSIR LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA TAHUN 2016 NOMOR 7 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA, PROVINSI SULAWESI BARAT : ( 23 ) / ( 2016 ) ## Pasal 23 - (1) Selama belum ditetapkan peraturan pelaksanaan peraturan daerah ini, seluruh instruksi petunjuk atau pedoman yang ada atau yang diadakan oleh pemerintah daerah jika tidak bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tetap berlaku. - (2) Ketentuan pelaksanaan sebagai tindak lanjut peraturan daerah ini sudah harus selesai selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak peraturan daerah ini diundangkan. ## Pasal 24 - (1) Semua izin usaha yang dikeluarkan sebelum berlakunya peraturan daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku izin tersebut. - (2) Setelah berakhirnya izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penerbitan izin selanjutnya berpedoman kepada peraturan daerah ini. ## BAB XV KETENTUAN PENUTUP ## Pasal 25 Peraturan daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara.

Penetapan: Ditetapkan di Pasangkayu pada tanggal 26 Juli 2016

Penandatangan: BUPATI MAMUJU UTARA, H. AGUS AMBO DJIWA
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA
## NOMOR 7 TAHUN 2016
TENTANG
## IZIN USAHA
## I. UMUM.
Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta sebagai implementasi prinsip-prinsip Otonomi Daerah yang menekankan pada aspek demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, dan akuntabilitas serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman Daerah, Pemerintah Daerah menetapkan Peraturan Daerah tentang izin usaha. Mengantisipasi semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat dan perkembangan pembangunan di wilayah Kabupaten Mamuju Utara, maka setiap kegiatan usaha perlu dilakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan sehingga dapat dicegah timbulnya bahaya, kerugian dan gangguan.
Peraturan Daerah ini dibentuk dan diperlukan sehubungan dengan semakin meningkatnya kegiatan ekonomi di Kabupaten Mamuju Utara, serta untuk menciptakan efisien dan efektifitas pelayanan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan pendirian dan pengelolaan usaha serta pencegahan timbulnya bahaya, kerugian dan gangguan.
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, diharapkan dapat meningkatkan dan mewujudkan penataan, pengawasan dan pengendalian terhadap setiap usaha/kegiatan sehingga dapat menciptakan ketenangan berusaha, yang pada akhirnya dapat menunjang pendapatan masyarakat dan pendapatan asli daerah.
## II. PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 2
Ayat (2) cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 3
Ayat (2) cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 4
cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 5
Ayat (1) cukup jelas ayat (2) cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 6
Ayat (2) cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 7
Ayat (2) cukup jelas. Ayat (3) jangka waktu untuk menyelesaikan seluruh proses penerbitan izin harus selesai paling lambat dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh ) hari.
PENJELASAN
Pasal 9
pelaksanaan pemeriksaan lapangan sebagai upaya dari penerapan asas kecermatan, asas partisipatif, dalam penyelenggaraan pemerintahan.
PENJELASAN
Pasal 10
cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 11
. Ayat (3) cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 12
cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 15
Ayat (3) cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 16
Ayat (2) cukup jelas. Ayat (3) untuk menjamin agar setiap laporan masyarakat di tindaklanjuti oleh kepala Daerah. Ayat (4) cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 17
cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 18
cukup jelas