PERATURAN WALIKOTA MA Nomor 5 Tahun 2016 tentang GARA BARAT PERATURAN WALIKOTA BIMA NOMOR71TAHUN 2016 TENT ANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TU GAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PARIWISATA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Din.as Pariwisata;
Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tent~g Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4535);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4966);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 5067); 4.
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 5274);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ten tang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Dan Unit Kerja Pada Dinas Pemuda Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1486);
12. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 183, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 88);
MEMUTUSKAN:
PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PARIWISATA. Menetapkan
Pasal 1
Dalam Peraturan W alikota ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Bima.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bima.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bima.
5. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
6. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga fungsional yang terbagi atas berbagai kelompok masing-masing ## BAB II KEDUDUKAN
Pasal 2
- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada W alikota melalui Sekretaris Daerah.
Pasal 4
KETENTUAN UMUM
Dalam Peraturan W alikota ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Bima.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bima.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bima.
5. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
6. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga fungsional yang terbagi atas berbagai kelompok masing-masing ## BAB II KEDUDUKAN
- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada W alikota melalui Sekretaris Daerah.
- ( 1) Susunan Organisasi Dinas, terdiri atas :
- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat, terdiri dari:
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Perencanaan; dan
3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Pengembangan Destinasi, terdiri dari:
1. Seksi Pengembangan Destinasi dan Objek Daya Tarik Wisata;
2. Seksi Pemeliharaan, Pengelolaan Destinasi dan Objek Daya Tarik Wisata; dan
3. Seksi Pengendalian Destinasi dan Objek Daya Tarik Wisata.
- d. Bidang Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, terdiri dari:
1. Seksi Penguatan Strategi Pemasaran dan Promosi Pariwisata;
2. Seksi Kerja Sama Pariwisata; dan
3. Seksi Ekonomi Kreatif.
- e. Bidang Pengembangan Industri dan Kelembagaan Pariwisata, terdiri dari:
1. Seksi Pengembangan Industri Pariwisata;
2. Seksi Kelembagaan Pariwisata; dan
3. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata.
- f. Bidang Pemuda dan Olahraga, terdiri dari:
1. Seksi Pembinaan Kepemudaan;
2. Seksi Pembinaan Keolahragaan; dan
3. Seksi Prasarana dan Sarana Kepemudaan dan Olahraga.
- g. Unit Pelaksana Teknis.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan W alikota ini.


## BAB IV

## TOGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kepala Dinas

## Pasal4

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang pariwisata, pemuda dan olahraga.
- (2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) menyelenggarakan fungsi:
- a. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang pariwisata, pemuda dan olahraga;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang pariwisata, pemuda dan olahraga;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pariwisata, pemuda dan olahraga;
- d. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

## Bagian Kedua Sekretariat

## Pasal 5

- ( 1) Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan Aparatur Sipil Negara kepada semua unsur di lingkungan Dinas.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), sekretariat mempunyai fungsi :
- a. pengoordinasian penyusunan rencana dan program, penyusunan laporan dan evaluasi;
- b. pengelolaan urusan keuangan;
- c. pengelolaan barang inventaris milik/kekayaan daerah dan negara di lingkungan dinas;
- d. pengelolaan urusan Aparatur Sipil Negara; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Sekretariat, membawahi:
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Perencanaan; dan
- c. Sub Bagian Keuangan.


## Paragraf 1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

## Pasal 6

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, urusan ASN, urusan perlengkapan, rumah tangga, dan penataan barang milik daerah / negara.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana kerja dan anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. pelaksanaan urusan rencana kebutuhan dan usulan pengembangan pegawai;
- c. pelaksanaan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, pemberhentian dan pensiun pegawai;
- d. pelaksanaan urusan tata usaha, kearsipan, rumah tangga, keamanan dan kebersihan;
- e. pelaksanaan penataan administrasi barang milik daerah/ negara;
- f. pelaksanaan urusan kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai;
- g. penyusunan laporan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

## Paragraf 2 Sub Bagian Perencanaan

## Pasal 7

- (1) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang pariwisata, pemuda dan olahraga.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Perencanaan mempunyai fungsi:
- a. penyiapan bahan penyusunan rencanan kerja, program dan kegiatan;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program;
- c. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan program di bidang pariwisata, pemuda dan olahraga;
- d. penyiapan bahan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahunan di bidang pariwisata, pemuda dan olahraga;
- e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta laporan kegiatan;
- f. pelaksanaan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- g. pelaksanaan pengelolaan data dan kerjasama; dan
- h. pelaksanaan penyusunan laporan hasil perencanaan; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.


Paragraf 3 Sub Bagian Keuangan

## Pasal 8

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana keuangan di bidang pariwisata, pemuda dan olah raga.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub bagian Keuangan mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana dan anggaran Sub Bagian Keuangan;
- b. pelaksanaan urusan keuangan;
- c. pelaksanaan urusan akutansi, verifikasi keuangan;
- d. pelaksanaan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak dan pelaporan keuangan;
- e. penyiapan bahan dan melaksanakan evaluasi realisasi anggaran;
- f. pelaksanaan penyusunan laporan keuangan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga Bidang Pengembangan Destinasi

## Pasal 9

- (1) Bidang Pengembangan Destinasi mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam pembinaan, pengembangan, pemanfaatan obyek wisata, sarana dan prasarana sumber daya pengembangan destinasi wisata alam, dan buatan serta pemeliharaan dan pengelolaan serta monitoring dan evaluasi pengembangan destinasi dan daya tarik wisata.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Bidang Pengembangan Destinasi mempunyai fungsi:
- a. perumusan kebijakan di bidang pengembangan infrastruktur dan ekosistem, pengembangan destinasi wisata alam, dan buatan, serta pemeliharaan dan pengelolaan destinasi dan daya tarik wisata;
- b. penyusunan rencana dan program, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan analisis kegiatan di bidang pengembangan infrastruktur dan ekosistem, pengembangan destinasi wisata alam dan buatan, pemeliharaan dan pengelolaan destinasi dan daya tarik wisata;
- c. pelaksanaan administrasi Bidang Pengembangan Destinasi;
- d. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan infrastruktur dan ekosistem, pengembangan destinasi wisata alam, dan buatan, serta pengelolaan destinasi dan Daya Tarik Wisata;
- e. pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan dan perintisan daya tarik wisata dalam rangka pertumbuhan destinasi pariwisata dan pengembangan serta peningkatan kualitas dan daya saing pariwisata;
- f. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan infrastruktur dan ekosistem, pengembangan destinasi wisata alam, dan buatan pemeliharaan dan pengelolaan destinasi dan daya tarik wisata serta monitoring dan evaluasi seluruh kegiatan pengembangan destinasi;
- g. koordinasi dan konsultasi dalam optimalisasi Pendapatan Asli Daerah atas pengelolaan destinasi dan daya tarik wisata asset pemerintah daerah dan aset swasta;
- h. penyusunan dan penyiapan bahan pengembangan infrastruktur dan ekosistem, pengembangan destinasi wisata alam dan buatan, pemeliharaan serta pengelolaan destinasi dan daya tarik wisata;
11. L penyusunan rencana invetarisasi destinasi dan daya tarik wisata daerah;
- j. koordinasi dan konsultasi pengelolaan dan operasional standar prosedur tata kelola pengembangan infrastruktur dan ekosistem, destinasi wisata alam dan buatan, dalam memelihara serta mengelola destinasi dan daya tarik wisata;
- k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan infrastruktur dan ekosistem, pengembangan destinasi wisata alam, dan buatan serta pemeliharaan dan tata kelola destinasi; dan
1. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Pengembangan Destinasi, membawahi:
- a. Seksi Pengembangan Destinasi dan Objek Daya Tarik Wisata;
- b. Seksi Pemeliharaan, Pengelolaan Destinasi dan Objek Daya Tarik Wisata; dan
- c. Seksi Pengendalian Destinasi dan Objek Daya Tarik Wisata.


## Paragraf 1

Seksi Pengembangan Destinasi dan Objek Daya Tarik Wisata

## Pasal 10

- (1) Seksi Pengembangan Destinasi dan Objek Daya Tarik Wisata mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan destinasi dan Objek Daya Tarik Wisata.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan Destinasi dan Objek Daya Tarik Wisata mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana sesuai dengan rencana kerja dinas;
- b. pendataan dan inventarisasi terhadap potensi sumber daya alam wisata sebagai bakal destinasi dan objek daya tarik wisata;
- c. pengembangan destinasi dan objek daya tarik wisata alam dan buatan serta wisata minat khusus sebagai produk wisata unggulan;
- d. penyusunan rencana dan program dan analisis kegiatan di bidang pengembangan infrastruktur dan ekosistem, pengembangan destinasi wisata alam dan buatan sebagai destinasi dan obyek daya tarik wisata;
- e. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan infrastruktur dan ekosistem, pengembangan destinasi wisata alam, dan buatan sebagai destinasi dan daya tarik wisata;
- f. pelaksanaan pembangunan dan perintisan daya tarik wisata dalam rangka pertumbuhan destinasi pariwisata dan pengembangan serta peningkatan kualitas dan daya saing pariwisata;
- g. pengembangan infrastruktur dan ekosistem, pengembangan destinasi wisata alam dan buatan, sebagai destinasi dan obyek daya tarik wisata pengembangan infrastruktur dan ekosistem, destinasi wisata alam, dan buatan/Objek dan Daya Tarik Wisata;
- h. standarisasi dan klasifikasi destinasi dan obyek daya tarik wisata sebagai produk wisata;
1. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan infrastruktur dan ekosistem, pengembangan destinasi wisata alam, dan buatan/Objek dan Daya Tarik Wisata;
- J. perencanaan pengembangan dan pembinaan serta ketertiban obyek dan daya tarik wisata; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.


## Paragraf 2

Seksi Pemeliharaan, Pengelolaan Destinasi dan Objek Daya Tarik Wisata

## Pasal 11

- ( 1) Seksi Pemeliharaan, Pengelolaan Destinasi dan Objek Daya Tarik Wisata mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemeliharaan, pengelolaan destinasi dan Objek Daya Tarik Wisata.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Seksi Pemeliharaan, Pengelolaan Destinasi dan Objek Daya Tarik Wisata mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana sesuai dengan rencana kerja dinas;
- b. penyusunan rencana dan program, pemeliharaan dan pengelolaan destinasi dan daya tarik wisata di bidang pengembangan infrastruktur dan ekosistem serta pengembangan destinasi wisata alam, buatan dan minat khusus;
- c. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemeliharaan dan pengelolaan destinasi dan daya tarik wisata dalam mengembangkan infrastruktur dan ekosistem serta pengembangan destinasi wisata alam, buatan serta minat khusus;
- d. pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan pengelolaan pembangunan destinasi dan objek daya tarik wisata dalam rangka pertumbuhan dan pengembangan serta peningkatan kualitas dan daya saing pariwisata;
- e. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemeliharaan dan pengelolaan destinasi dan daya tarik wisata yang mendukung pengembangan infrastruktur dan ekosistem, pengembangan destinasi wisata alam, dan buatan serta wisata minat khusus;
- f. koordinasi dan konsultasi untuk mengoptimalisasikan PAD atas pengelolaan destinasi dan daya tarik wisata aset pemerintah daerah dan aset swasta;
- g. pengembangan pemeliharaan serta pengelolaan infrastruktur dan ekosistem, pengembangan destinasi wisata alam dan buatan, destinasi dan daya tarik wisata;
- h. invetarisasi asset destinasi dan daya tarik wisata daerah yang dikelola;
- i. koordinasi dan konsultasi pengelolaan dan operasional standar prosedur tata kelola pengembangan infrastruktur dan ekosistem, destinasi wisata alam dan buatan, dalam memelihara serta mengelola destinasi dan daya tarik wisata;
- J. pemeliharaan infrastruktur sarana dan prasarana destinasi, ekosistem dan obyek daya tarik wisata yang dikelola;
- k. pengelolaan destinasi wisata alam dan buatan/objek dan daya tarik wisata aset pemerintah daerah dengan tanggung jawab pen uh;
1. manajemen pemeliharaan dan tata kelola destinasi dan objek daya tarik wisata di daerah tujuan wisata yang lebih maju, lebih baik tata kelola destinasi dan objek daya tarik wisata nya;dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.



## Paragraf 3

## Seksi Pengendalian Destinasi dan Objek Daya Tarik Wisata

## Pasal 12

- (1) Seksi Pengendalian Destinasi dan Objek Daya Tarik Wisata mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pengendalian Destinasi dan Objek Daya Tarik Wisata.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Seksi Pengendalian Destinasi dan Objek Daya Tarik Wisata mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana sesuai dengan rencana kerja dinas;
- b. penyusunan rencana program, monitoring dan evaluasi destinasi dan objek daya tarik wisata;
- c. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan monitoring dan evaluasi destinasi dan daya tarik wisata dalam mengembangkan infrastruktur dan ekosistem serta pengembangan destinasi wisata alam, buatan serta minat khusus;
6. pariwisata; samg objek dan d. monitoring dan evaluasi pembangunan destinasi dan daya tarik wisata dalam rangka pertumbuhan pengembangan serta peningkatan kualitas dan daya
- e. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria monitoring dan evaluasi destinasi dan objek daya tarik wisata yang mendukung pengembangan infrastruktur dan ekosistem, pengembangan destinasi wisata alam, dan buatan serta wisata minat khusus;
- f. koordinasi dan konsultasi monitoring dan evaluasi standar prosedur tata kelola pengembangan infrastruktur dan ekosistem, destinasi wisata alam dan buatan, dalam memelihara serta mengelola destinasi dan daya tarik wisata;
- g. pemberian bimbingan teknis dan supervisi monitoring dan evaluasi di bidang pengembangan infrastruktur dan ekosistem, pengembangan destinasi wisata alam dan buatan, pemeliharaan serta pengelolaan destinasi dan daya tarik wisata;
- h. penyusunan laporan hasil monitoring dan evaluasi di bidang pengembangan infrastruktur dan ekosistem, pengembangan destinasi wisata alam, dan buatan serta pemeliharaan dan tata kelola destinasi; dan
1. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.


## Bagian Keempat Bidang Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

## Pasal 13

- ( 1) Bidang Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif berdasarkan segmen pasar personal, bisnis, dan pemerintah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Bidang Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai fungsi:
- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang program dan strategi pemasaran, analisis data pasar ekonomi kreatif dan pengembangan segmen pasar personal, bisnis, dan pemerintah, serta pengembangan komunikasi pemasaran pariwisata lokal, regional, nusantara bahkan mancanegara;
- b. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan analisis kegiatan di bidang program dan strategi pemasaran, analisis data pasar, ekonomi kreatif pengembangan segrnen pasar personal, bisnis, pemerintah, serta pengembangan komunikasi pemasaran pariwisata lokal, regional, nusantara bahkan mancanegara;
- c. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang program dan strategi pemasaran, analisis data pasar, ekonomi kreatif pengembangan segmen pasar personal, bisnis, dan pemerintah, serta pengembangan komunikasi pemasaran pariwisata lokal, regional, nusantara bahkan mancanegara;
- d. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang program dan strategi pemasaran, analisis data pasar, ekonomi kreatif pengembangan segrnen pasar personal, bisnis, dan pemerintah, serta pengembangan komunikasi pemasaran pariwisata lokal, regional, nusantara bahkan mancanegara;
- e. pelaksanaan bimbingan teknis dan su pervisi di bi dang program dan strategi pemasaran, analisis data pasar, ekonomi kreatif pengembangan segmen pasar personal, bisnis, dan pemerintah, serta pengembangan komunikasi pemasaran pariwisata lokal, regional, nusantara bahkan mancanegara;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang program dan strategi pemasaran, analisis data pasar, ekonomi kreatif pengembangan segmen pasar personal, bisnis, dan pemerintah, serta pengembangan komunikasi pemasaran pariwisata lokal, regional, nusantara bahkan mancanegara; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, membawahi:
- a. Seksi Penguatan Strategi Pemasaran dan Promosi Pariwisata;
- b. Seksi Kerja Sama Pariwisata; dan
- c. Seksi Ekonomi Kreatif.


## Paragraf 1

Seksi Penguatan Strategi Pemasaran dan Promosi Pariwisata

## Pasal 14

- ( 1) Seksi Penguatan Strategi Pemasaran dan Promosi Pariwisata mempunyai tugas penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan strategi pemasaran dan promosi.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Seksi Penguatan Strategi Pemasaran dan Promosi Pariwisata mempunyai fungsi:
- a. Penyusunan rencana seksi penguatan strategi pemasaran dan promosi pariwisata sesuai dengan rencana kerja dinas;
- b. penguatan strategi pemasaran dan promosi pariwisata;
- c. penelitian, pengkajian strategi pemasaran dan promosi pariwisata;
- d. evaluasi kegiatan strategi pemasaran dan promosi pariwisata
- e. pendataan dan identifikasi lokasi dan daerah-daerah pemasaran dan promosi pariwisata
- f. promosi pariwisata regional, provinsi dan nasional termasuk mengambil bagian dalam kegiatan Meeting, Incentive, Convention, Exhibition (MICE);
- g. penyiapan media, bahan dan alat dalam melakukan upaya promosi dan penyebarluasan informasi; periklanan, pengumuman melalui media cetak, film, slide, poster, brosur, leaflet, internet dan lain-lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- h. pengoordinasian dengan instansi/ organisasi terkait dalam rangka pemasaran dan promosi pariwisata;
1. penyelenggaraan event-event untuk meningkatkan kunjungan wisata Kota Bima;
- J. fasilitasi penyusunan database dan sistem informasi manajemen pelayanan kepariwisataan di Kota Bima;
- k. pengumpulan data sebagai bahan informasi pariwisata dari berbagai sumber dan memberikan pelayanan informasi dengan menyebarluaskan serta mendistribusikan bahan informasi pariwisata; dan
1. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.


## Paragraf 2 Seksi Kerja Sama Pariwisata

## Pasal 15

- ( 1) Seksi Kerja sama Pariwisata mempunyai tugas penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kerja sama pariwisata.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Seksi Kerja sama Pariwisata mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana seksi kerja sama pariwisata sesuai dengan rencana kerja dinas;
- b. pelaksanaan kegiatan kerja sama kepariwisataan secara umum dan termasuk persiapan pelaksanaan Meeting, Incentive, Convention, Exhibition (MICE);
- c. pembinaan dalam mendukung kerja sama pariwisata baik tingkat Kota Bima, regional, provinsi maupun nasional;
- d. penyusunan surat perjanjian kerja sama dan bantuan dalam/luar negeri;
- e. pengkajian atas permohonan kerja sama dan bantuan dari berbagai pihak;
- f. penyiapan bahan rencana dan kerja sama dengan pengusaha di bidang pengembangan dan pemasaran produk wisata; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

## Paragraf 3 Seksi Ekonomi Kreatif

## Pasal 16

- ( 1) Seksi Ekonomi Kreatif mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang ekonomi kreatif.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Seksi Kerjasama Pariwisata mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana kegiatan seksi ekonomi kreatif sesuai dengan rencana kerja dinas;
- b. pengembangan ekonomi kreatif dengan instansi/lembaga daerah lainnya yang berskala regional nasional maupun in ternasional;
- c. perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan segala kegiatan ekonomi kreatif;
- d. penyiapan media dalam melakukan u paya perencanaan pengembangan ekonomi kreatif;
- e. pengembangan ekonomi kreatif dengan penyebarluasan informasi melalui media cetak, film, slide, poster, brosur, leaflet, internet dan lain-lain;
- f. pengoordinasian dengan instansi/ organisasi terkait dalarn rangka pengembangan ekonomi kreatif;
- g. penyelenggaraan event-event untuk meningkatkan ekonomi kreatif wisata Kota Bima;
- h. penyusunan database dan sistem informasi ekonomi kreatif di Kota Bima; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.


Bagian Kelima Bidang Pengembangan Industri dan Kelembagaan Pariwisata

## Pasal 17

- (1) Bidang Pengembangan Industri dan Kelembagaan Pariwisata mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalarn penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang program pengembangan industri pariwisata, hubungan kelembagaan kepariwisataan, penelitian dan pengembangan kebijakan kepariwisataan, pengembangan sumber daya manusia kepariwisataan, pengembangan sumber daya manusia aparatur serta pengendalian transformasi.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengembangan Industri dan Kelembagaan Pariwisata mempunyai fungsi:
- a. penyiapan dan perumusan kebijakan di bidang program pengembangan industri, hubungan kelembagaan kepariwisataan, penelitian dan pengembangan kebijakan kepariwisataan, pengembangan sumber daya manusia kepariwisataan, pengembangan sumber daya manusia aparatur serta pengendalian transformasi;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang program pengembangan industri pariwisata, hubungan kelembagaan kepariwisataan, penelitian dan pengembangan kebijakan kepariwisataan, pengembangan sumber daya manusia kepariwisataan, dan pengembangan sumber daya manusia aparatur serta pengendalian transformasi;
- c. mengumpulkan, mengolah dan mengajukan data yang berkaitan dengan industri pariwisata, kelembagaan kepariwisataan dan kelembagaan;
- d. menyiapkan data yang menyangkut usaha jasa pariwisata sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan;
- e. memantau, evaluasi, pengawasan pengendalian dan penertiban terhadap usaha jasa pariwisata sesuai dengan peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku;
- f. menyiapkan regulasi di bidang industri pariwisata dan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan di bidang pengembangan hubungan kelembagaan kepariwisataan, penelitian dan pengembangan kebijakan kepariwisataan, pengembangan sumber daya manusia kepariwisataan, pengembangan sumber daya manusia aparatur serta pengendalian transformasi serta melaksanakan administrasi di bidang Pengembangan Industri Pariwisata;
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan industri pariwisata, program pengembangan hubungan kelembagaan kepariwisataan, penelitian dan pengembangan kebijakan kepariwisataan, pengembangan sumber daya manusia kepariwisataan, pengembangan sumber daya manusia aparatur serta pengendalian transformasi; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Pengembangan Industri dan Kelembagaan Pariwisata, membawahi:
- a. Seksi Pengembangan Industri Pariwisata;
- b. Seksi Kelembagaan Pariwisata; dan
- c. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata.


## Paragraf 1 Seksi Pengembangan Industri Pariwisata

## Pasal 18

- ( 1) Seksi Pengembangan Industri Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan industri pariwisata.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan Industri Pariwisata mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana sesuai dengan rencana kerja dinas;
- b. penyiapan dan perumusan kebijakan di bidang program pengembangan industri pariwisata;
- c. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang program pengembangan industri pariwisata;
- d. rencanaan dan pengembangan kebijakan di bidang industri pariwisata;
- e. pemantauan, pengawasan dan pengendalian terhadap mutu industri pariwisata;
- f. survei kelayakan pengembangan sarana dan prasarana usaha industri pariwisata sebelum merekomendasikan ijin usaha pariwisata;
- g. penyediaan zona ekspresi dan interaksi SDM kepariwisataan;
- h. penyiapan data yang menyangkut usaha industri pariwisata sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- I. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.


## Paragraf 2 Seksi Kelem bagaan Pariwisata

## Pasal 19

- ( 1) Seksi Kelembagaan Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan pariwisata.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Seksi Kelembagaan Pariwisata mempunyai fungsi:
- a. perumusan kebijakan di bidang kelembagaan pariwisata;
- b. koordinasi dan sinkronisasi serta pelaksanaan kebijakan dan penelitian di bidang kelembagaan pariwisata;
- c. penelitian dan pengembangan kebijakan dibidang kelembagaan pariwisata;
- d. pembinaan, penyuluhan dan pengembangan kepada lembagalembaga masyarakat dan kelompok kegiatan kepariwisataan dan usaha jasa pariwisata;
- e. pengembangan produk wisata dan industri penunjang wisata lainnya;
- f. penyusunan regulasi di bidang kelembagaan pariwisata;
- g. penerbitan rekomendasi izin usaha di bidang kelembagaan pariwisata;
- h. standarisasi dan sertifikasi segala bentuk usaha jasa dan industri pariwisata;
- i. fasilitasi hubungan antar lembaga serta kerja sama lintas lembaga/ daerah bidang kepariwisataan; dan
- J. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 3 Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata

## Pasal 20

- (1) Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata mempunyai fungsi:
- a. perumusan kebijakan, di bidang kelembagaan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang program pengembangan Sumber Daya Manusia pariwisata;
- c. penelitian dan pengembangan kebijakan dibidang pengembangan Sumber Daya Manusia pariwisata;
- d. penerbitan rekomendasi izin usaha di bidang pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata;
- e. penyuluhan mengenai segala sesuatu yang menjadi kebijaksanaan pemerintah di bidang kepariwisataan yang telah ditetapkan;
- f. pembinaan dan pemanfaatan Sumber Daya Manusia Pariwisata dalam pembangunan kepariwisataan;
- g. penyelenggaraan Diklat kepariwisataan yang berjenjang atau lebih tinggi dalam dan luar daerah;
- h. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan di bidang pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata, penelitian dan pengembangan kebijakan kepariwisataan, pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia pariwisata serta pengendalian transformasi; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.


## Bagian Keenam Bidang Pemuda dan Olahraga

## Pasal 21

- ( 1) Bidang Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Kepemudaan dan olahraga.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemuda dan Olahraga mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana program, kegiatan penyebarluasan informasi, koordinasi kelembagaan guna pengembangan dan pemberdayaan kepemudaan serta menggali dan mengembangkan potensi-potensi daerah terkait bakat keolahragaan pemuda;
- b. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan pembinaan kepemudaan dan mendorong terbentuknya organisasi kepemudaan yang handal;
- c. pengembangan bidang olahraga sehingga diharapkan terbina bibit-bibit unggul daerah;
- d. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan manajemen organisasi dan kelembagaan kepemudaan;
- e. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan bantuan yang meliputi perolehan, pemanfaatan dalam rangka menunjang kegiatan kepemudaan dan keolahragaan;
- f. penyelenggaraan pelatihan tenaga-tenaga pelatih yang handal di bidang olahraga;
- g. penyediaan bantuan sarana dan prasarana penunjang kegiatan olahraga dan kepemudaan; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas.
- (3) Bidang Pemuda dan Olahraga membawahi :
- a. Seksi Pembinaan Kepemudaan;
- b. Seksi Pembinaan Keolahragaan; dan
- c. Seksi Prasarana dan Sarana Kepemudaan dan Olahraga.


Paragraf 1 Seksi Pembinaan Kepemudaan

## Pasal 22

- ( 1) Seksi Pembinaan Kepemudaan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pembinaan pelaksanaan kepemudaan termasuk pengembangan terhadap pemuda-pemuda berprestasi.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Seksi Pembinaan Kepemudaan mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana program kegiatan pembinaan kepemudaan;
- b. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan pembinaan kepemudaan dan mendorong terbentuknya organisasi kepemudaan yang handal;
- c. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan manajemen organisasi dan kelembagaan kepemudaan;
- d. pengembangan bidang pemuda sehingga diharapkan terbina pemuda-pemuda yang memiliki rasa cinta tanah air dan nasionalis; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas.

Paragraf 2 Seksi Pembinaan Keolahragaan

## Pasal 23

- ( 1) Seksi Pembinaan keolahragaan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pembinaan pelaksanaan keolahragaan termasuk pengembangan terhadap olahragawan-olahragawan yang berprestasi.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Seksi Pembinaan Keolahragaan mempunyai fungsi: a. penyusunan rencana program kegiatan pembinaan olahraga; ~.vv
- b. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan pembinaan olahraga;
- c. penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan keolahragaan;
- d. penyusunan bahan pembinaan keolahragaan;
- e. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi kegiatan keolahragaan;
- f. pelaporan kegiatan keolahragaan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas.


## Paragraf 3 Seksi Prasarana dan Sarana Kepemudaan dan Olahraga

## Pasal 24

- ( 1) Seksi Prasarana dan Sarana Kepemudaan dan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan perurnusan kebijakan, pengernbangan prasarana dan sarana kepernudaan dan olahraga.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Seksi Prasarana dan Sarana Kepemudaan dan Olahraga rnempunyai fungsi:
- a. penyusunan bahan perumusan, koordinasi pengernbangan prasarana, sarana pemuda dan olahraga;
- b. penyusunan bahan pengernbangan prasarana, sarana pernuda dan olahraga;
- c. penyusunan bahan penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan sarana dan Prasarana kepernudaan dan olahraga;
- d. penyusunan bahan pernantauan dan evaluasi kegiatan pengembangan prasarana, sarana pernuda dan olahraga;
- e. pelaporan kegiatan pengernbangan prasarana, sarana pernuda dan olahraga; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas.

Bagian Ketujuh

## Unit Pelaksana Teknis

## Pasal 25

UPT adalah Unit Pelaksana Teknis rnernpunyai tugas mernbantu Kepala Dinas dalarn rnelaksanakan sebagian tugas teknis Dinas.


\

## Bagian Kedelapan Kelompok Jabatan Fungsional

## Pasal 26

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang ditunjuk.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Jumlah Tenaga Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan beban kerja.

## BABV TATA KERJA

## Pasal 27

- ( 1) Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengarnbil langkah-langkah yang diperl