PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor OR Tahun 2017 tentang PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2017 (berlaku 7 Juli 2017)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATIBALANGAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN BUPATI BALANGAN NOM OR 45 T AHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2017
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BALANGAN,
- a. bahwa dalam rangka memperhatikan aspirasi, usulan serta kehendak masyarakat, kalangan dunia usaha, serta jajaran Pemerintah Kabupaten Balangan dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah serta kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah, maka perlu adanya perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan Tahun 20 17;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan tahun berjalan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Balangan Tahun 2017 dan untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggarannya perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 286 (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, penetapan Perubahan RKPD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2017;
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
2
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
- 6 Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 71);
- 7 Peraturan Daerah Kab Balangan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 12);
- 8 Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 Nomor 14);
MEMUTUSKAN
Menetapkan
PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2017.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan
- 1 Daerah adalah Kabupaten Balangan\_
- 2 Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan\_
- 3 Bupati adalah Bupati Balangan.
- 4 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Balangan.
- 5 Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah rencana kerja pembangunan daerah Kabupaten Balangan.
- 6 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut PRKPD adalah perubahan rencana kerja pembangunan daerah Kabupaten Balangan.
- 7 . Perubahan Kebijakan Umum Anggaran yang selanjutnya disebut P-KUA adalah Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Kabupaten Balangan.
- 8 Perubahan Prioritas Plapon Anggaran Sementara yang selanjutnya disebut P PPAS adalah Perubahan Prioritas Plapon Anggaran Sementara Kabupaten Balangan
- 10 Rencana Anggaran Perubahan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut RAPBD adalah Rencana Anggaran Perubahan Belanja Daerah Kabupaten Balangan.
- 9 Rencana Kerja Anggaran yang selanjutnya disebut RKA adalah Rencana Kerja Anggaran Kabupaten Balangan.
- 11 Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD , Dinas, dan Lembaga Teknis adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, dan Lembaga Teknis Pemerintah Kabupaten Balangan.
Bagian Kedua Maksud dan Tujuan
BAB II - PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 2
- (1) Maksud Perubahan RKPD tahun 2017 adalah landasan dan pedoman operasional bagi SKPD dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan Tahun 2017 yang memuat arah kebijakan pembangunan, strategi dan prioritas pembangunan, program dan kegiatan serta rencana kerja dan kerangka pendanaannya.
- (2) Tujuan Perubahan RKPD Tahun 2017 adalah
3. a sebagai pedoman dalam menyusun Perubahan KUA dan Perubahan PPAS dalam rangka penyusunan Rancangan APBD Perubahan (RAPBD-P) Tahun Anggaran 2017;
4. b sebagai pedoman bagi SKPD dalam melakukan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA-P) Tahun Anggaran 2017;
5. C sebagai alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran; pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Kabupaten Balangan Tahun 2017.
Bagian Kedua Ruang Lingkup
BAB II - PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 3
Perubahan RKPD Tahun 2017 meliputi pergeseran kegiatan antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) , penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan; serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan
Bagian Ketiga Sistematika
BAB II - PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 4
- (1) Sistematika Dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Balangan Tahun 2017 adalah sebagai berikut
- (2) Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2017 sebagaimana dimaksud (2) adalah sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. pada ayat

BAB I

Pendahuluan

BAB II

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan Tahun Lalu

BAB III

Kerangka Ekonomi Makro Daerah dan Kerangka Pendanaan

BAB IV

Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2017

BAB V

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah

BAB VI

Penutup

## BAB III KETENTUAN LAIN

## Pasal 5

- (1) Program dan kegiatan yang merupakan kebijakan Pemerintah Pusat yang dianggarkan setelah ditetapkannya Perubahan RKPD Kabupaten Balangan Tahun 2017 dan belum tercantum dalam Perubahan RKPD Kabupaten Balangan Tahun 2017, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari RKPD Kabupaten Balangan Tahun 2017.
- (2) Program dan kegiatan yang merupakan kebijakan Pemerintah Pusat yang telah dianggarkan sebelum ditetapkannya Perubahan RKPD Kabupaten Balangan Tahun 2017 ditetapkan sebagai bahan penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Balangan Tahun 2017


Diundangkan di Paringin tanggal 17 Juli 2017 pada


## BAB III KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku tanggal diundangkan pada

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin tanggal 17 Juli 2017 pada


Salinan/Fotocopy sesuai dengan aslinya Mengetahui,


BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2017 NOMOR 45