PERATURAN DAERAH PROVINSI GUBERNUR Nomor 10 Tahun 2015 tentang PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang: a.
bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 3 huruf e UndangUndang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menyatakan bahwa penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan, diselenggarakan dengan meningkatkan daya dukung Daerah Aliran Sungai;
- b. bahwa daya dukung Daerah Aliran Sungai di Provinsi Sulawesi Selatan saat ini menunjukkan kecenderungan yang semakin menurun yang dicirikan oleh terjadinya banjir, kekeringan, tanah longsor, erosi, dan sedimentasi yang dapat menyebabkan terganggunya perekonomian, tata kehidupan masyarakat dan lingkungan hidup;
- c. bahwa dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah antara lain ditegaskan urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan pada Daerah Provinsi berwenang melaksanakan pengelolaan Daerah Aliran Sungai lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Di Provinsi Sulawesi Selatan;
Mengingat: 1.
- Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043 );
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara Dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102) Juncto Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah Dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara yang mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah Dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3119);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 299 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5608);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Serta Bentuk Dan Tatacara Peranserta Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor
104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi Dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4947);
21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5292);
22. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.42/Menhut-II/2009 tentang Pola Umum, Kriteria dan Standar Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 460);
23. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.59/Menhut-II/2013 tentang Tata Cara Penetapan Batas Daerah Aliran Sungai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1343);
24. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyusunan Dan Penetapan Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1344);
25. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2013 tentang Forum Koordinasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1345);
26. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.17/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 364);
27. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 249);
28. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2012 tentang Partisipasi Pihak Ketiga Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 267);
29. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 274)
30. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 276);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN dan
GUBERNUR SULAWESI SELATAN
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
4. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
6. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan.
7. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan.
8. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Sulawesi Selatan.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD atau dengan nama lain adalah SKPD Provinsi Sulawesi Selatan.
10. Daerah Aliran Sungai selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
11. Karakteristik DAS adalah kekhasan yang dimiliki oleh suatu DAS yang ditentukan ## BAB II
ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN Bagian Kesatu
Asas
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Pengelolaan DAS dilakukan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Maksud dari penyusunan Peraturan Daerah ini adalah sebagai instrumen yuridis dalam mengelola DAS untuk menjamin kelestarian fungsinya sebagai salah satu sumber utama kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya secara serasi dan seimbang melalui perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pemberdayaan serta pengendalian.
Bagian Ketiga
Tujuan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
Pengelolaan DAS bertujuan untuk:
- a. terwujudnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar berbagai pihak dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan DAS;
- b. terwujudnya kondisi tata air di DAS yang optimal, meliputi jumlah, kualitas dan distribusi ketersediaannya;
- c. terwujudnya kondisi lahan yang produktif sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan DAS; dan
- d. meningkatnya kesejahteraan masyarakat.
RUANG LINGKUP
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 5
- (1) Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini sesuai kewenangan Daerah Provinsi yaitu pelaksanaan pengelolaan DAS lintas Daerah Kabupaten/Kota dan pengelolaan DAS dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.
- (2) Pelaksanaan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu seluruh kawasan DAS mulai dari hulu sampai hilir, yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pemberdayaan serta pengendalian DAS.
- (3) Pelaksanaan pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi DAS sebagaimana tercantum dalam
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Makassar: pada tanggal: SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN, ## ABDUL LATIF LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2015 NOMOR 10 NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR: (10/2015)

Penandatangan: Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM &amp; HAM LUTFIE NASIR, SH. NIP.19660123 199309 1 001 ## BAB XVII KETENTUAN PENUTUP Pasal 45

Penandatangan: Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diundangkannya Peraturan Daerah ini. ## Pasal 46 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Penetapan: Ditetapkan di Makassar: pada tanggal: GUBERNUR SULAWESI SELATAN, ## SYAHRUL YASIN LIMPO
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB IV

## PERENCANAAN

## Bagian Kesatu

## Perencanaan Pengelolaan

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana pengelolaan DAS yang mengintegrasikan antar sektor dan antar wilayah administrasi dari hulu sampai hilir, yaitu pelaksanaan pengelolaan DAS lintas daerah Kabupaten/Kota dan DAS dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota di Provinsi.
- (2) Rencana Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk merumuskan tujuan, koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas program, sistem monitoring serta evaluasi program dalam 1 (satu) wilayah DAS.
- (3) Rencana pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan secara partisipatif yang melibatkan berbagai pihak dan lintas sektor, lintas wilayah mulai dari hulu sampai hilir.
- (4) Rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didasarkan pada kajian kondisi biofisik, sosial, ekonomi, politik,

kelembagaan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Penyusunan Rencana Pengelolaan DAS dilakukan dengan mempertimbangkan masukan dari semua pemangku kepentingan termasuk Forum Koordinasi DAS.

## Bagian Kedua

## Tata Cara Penyusunan Rencana

## Pasal 7

- (1) Tata cara penyusunan rencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) meliputi:
- a. inventarisasi karakteristik DAS;
- b. identifikasi masalah;
- c. identifikasi berbagai pemangku kepentingan;
- d. perumusan tujuan dan sasaran;
- e. perumusan kebijakan dan program;
- f. perumusan bentuk dan struktur kelembagaan;
- g. perumusan sistem monitoring dan evaluasi;
- h. perumusan sistem insentif dan disinsentif; dan
- i. perumusan besar dan sumber pendanaan.
- (2) Jangka waktu Rencana Pengelolaan DAS berlaku selama 15 (lima belas) tahun dan dapat ditinjau kembali sekurangkurangnya 5 (lima) tahun sekali.
- (3) Rencana Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi salah satu dasar dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi dan Pembangunan daerah Kabupaten/Kota serta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota.

## Pasal 8

Inventarisasi karakteristik DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi tentang biofisik, sosial, ekonomi dan kelembagaan masyarakat dalam suatu wilayah DAS.

## Pasal 9

- (1) Identifikasi masalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, dimaksudkan untuk mengetahui permasalahan yang berhubungan dengan sumberdaya air,

lahan, vegetasi, sosial, ekonomi dan aktifitas masyarakat dalam suatu wilayah DAS.

- (2) Berdasarkan karakteristik dan permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dan huruf b, dijadikan sebagai dasar dalam pendayagunaan sumberdaya dalam pengelolaan DAS.

## Pasal 10

Identifikasi berbagai pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, dilaksanakan untuk mengetahui tugas dan fungsi serta keterkaitan aktifitas unsur Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, masyarakat dan dunia usaha.

## Pasal 11

Perumusan tujuan dan sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d, dilaksanakan dengan mempertimbangkan keterpaduan kepentingan berbagai sektor dan wilayah Kabupaten/Kota untuk mewujudkan kondisi DAS yang ideal.

## Pasal 12

Perumusan kebijakan dan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e, dilaksanakan untuk menyusun dan menyepakati program dan kegiatan lintas sektor, lintas wilayah Kabupaten/Kota serta dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota.

## Pasal 13

Perumusan bentuk dan struktur kelembagaan pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f, dilaksanakan untuk menganalisis dan menyepakati peran dan fungsi masing-masing dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pengelolaan DAS.

## Pasal 14

Perumusan sistem monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf g, sesuai kriteria DAS yang dipulihkan dan DAS yang dipertahankan dalam rangka pelaporan kinerja DAS.

## Pasal 15

- (1) Perumusan sistem insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf h, dilaksanakan untuk:
- a. memberikan dorongan terhadap kegiatan selaras dengan rencana pengelolaan DAS; dan
- b. membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak selaras dengan pengelolaan DAS.
- (2) Dorongan terhadap kegiatan yang selaras dengan pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan cara:
- a. Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada pemerintah Kabupaten/Kota, pemerintah Desa, pemangku kepentingan dan masyarakat;
- b. insentif kepada daerah Kabupaten/Kota dan pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat dalam bentuk pemberian bantuan keuangan dan/atau imbal jasa lingkungan;
- c. pemberian imbal jasa lingkungan sebagaimana dimaksud pada huruf b, dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah pada bagian hilir DAS kepada pemerintah Kabupaten/Kota di bagian hulu DAS;
- d. insentif kepada pemangku kepentingan dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf a, diberikan dengan mempertimbankan keterlibatan aktif pemangku kepentingan dan masyarakat terhadap upaya pengelolaan DAS dalam bentuk kemudahan pelayanan, dan/atau penghargaan;
- e. kemudahan pelayanan sebagaimana dimaksud pada huruf d, dilaksanakan dalam bentuk penyediaan sarana prasarana, pemberian akses informasi teknologi, dan/atau pendampingan;
- f. pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada huruf d, dilaksanakan dalam bentuk subsidi/bantuan/hibah, hadiah, sertifikat/piagam, dan/atau piala; dan
- g. membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak selaras dengan pengelolaan DAS.

- (3) Pembatasan pertumbuhan dan pengurangan kegiatan yang tidak selaras dengan pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, dilakukan dengan cara:
- a. pembatasan bantuan keuangan;
- b. pembatasan bantuan teknis;
- c. pembatasan penyediaan infrasruktur;
- d. pengenaan kompensasi; dan/atau
- e. penerapan sanksi.

## Pasal 16

Perumusan besaran dan sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf i, dilaksanakan untuk menyusun dan menyepakati kebutuhan, mengidentifikasi sumber, mekanisme dan alokasi pendanaan dalam pengelolaan DAS.

## Pasal 17

Tata cara penyusunan perencanaan pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 hingga Pasal 16, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V PELAKSANAAN Bagian Kesatu

## Pelaksanaan Pengelolaan DAS

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengelolaan DAS dari hulu sampai ke hilir secara utuh, sesuai Peta DAS dan Rencana Pengelolaan DAS terpadu, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, yang memenuhi kriteria teknis dan persyaratan kelestarian DAS.
- (2) Pelaksanaan pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada:
- a. DAS yang dipulihkan daya dukungnya; dan
- b. DAS yang dipertahankan daya dukungnya.
- (3) Pelaksanaan pengelolaan DAS, merupakan implementasi rencana pengelolaan DAS terpadu yang ditetapkan oleh Gubernur.

- (4) Pengelolaan DAS mempertimbangkan kesempatan kerja dan peluang usaha yang menjamin kelestarian lingkungan, pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan dengan mempertimbangkan:
- a. karakteristik biofisik;
- b. sosial ekonomi;
- c. budaya; dan
- d. kearifan lokal masyarakat setempat.
- (5) Peta DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Bagian Kedua

## Pelaksanaan Pengelolaan DAS yang Dipulihkan

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan pengelolaan DAS yang dipulihkan daya dukungnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a, meliputi:
- a. optimalisasi penggunaan lahan sesuai fungsi dan daya dukung DAS;
- b. pemeliharaan kelangsungan daerah tangkapan air, menjaga kualitas, kuantitas, dan distribusi ketersediaan air;
- c. pelestarian keanekaragaman hayati, peningkatan produktivitas lahan, restorasi ekosistem, rehabiltasi dan reklamasi lahan;
- d. peningkatan kepedulian masyarakat dan peran serta pemangku kepentingan dalam pengelolaaan DAS; dan/atau
- e. peningkatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas antar Perangkat Daerah dan antar Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) wilayah DAS.
- (2) Tata cara pelaksanaan pengelolaan DAS yang dipulihkan daya dukungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 20

- (1) Optimalisasi penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) huruf a, dilaksanakan untuk mencapai tutupan vegetasi yang mampu menjaga kelestarian tata air dan produktivitas sumberdaya hutan guna menjamin keseimbangan dinamis ekologis dan tata air DAS secara berkelanjutan.
- (2) Pencapaian luas tutupan vegetasi sebagaimana dimaskud pada ayat (1), tersebar pada kawasan lindung, kawasan budidaya, kawasan dengan peruntukan khusus, sempadan sungai, daerah sekitar sumber mata air, daerah rawan bencana, dan kawasan ruang terbuka hijau dalam DAS yang terdistribusi secara proporsional mulai dari hulu sampai ke hilir.
- (3) Optimalisasi penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan pendekatan morfologi DAS dan fungsi kawasan serta kearifan lokal masyarakat setempat.

## Pasal 21

- (1) Pemeliharaan kelangsungan daerah tangkapan air, menjaga kualitas, kuantitas, dan distribusi ketersedian air sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan menerapkan teknik konservasi tanah dan air secara benar.
- (2) Upaya pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan prinsip agroforestry meliputi pemilihan jenis tanaman, pengaturan pola tanaman, pencampuran tanaman dan pengolahan tanah konservasi.
- (3) Teknik konservasi tanah dan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui teknis agronomi, sipil teknis, manajemen usaha tani, rehabilitasi hutan dan lahan.

## Pasal 22

- (1) Pelestarian keanekaragaman hayati, peningkatan produktivitas lahan, restorasi ekosistem, rehabilitasi, dan reklamasi lahan dalam pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) huruf c, dilakukan melalui pendekatan vegetatif terpadu.

- (2) Pengelolaan vegetasi dalam pelestarian keanekaragaman hayati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. penanaman;
- b. pengkayaan jenis tumbuhan;
- c. konservasi ex situ dan in situ ; dan
- d. pengelolaan vegetasi lainnya.

## Pasal 23

Peningkatan kepedulian serta peran pemangku kepentingan dan masyarakat dalam pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) huruf d, dilaksanakan melalui:

- a. analisis kebutuhan pemangku kepentingan dalam pengelolaan DAS;
- b. pelibatan instansi terkait dalam siklus perencanaan;
- c. integrasi Perencanaan Pengelolaan DAS kedalam sistem Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- d. implementasi kegiatan pengeloaan DAS dilakukan berdasarkan kedudukan dan fungsi masing-masing pemangku kepentingan;
- e. monitoring dan evaluasi, peningkatan kepeduliaan dan peran serta masyarakat; dan
- f. meningkatkan kinerja Forum Koordinasi Pengelolaan DAS.

## Pasal 24

Peningkatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, serta sinergitas antar sektor dan antar wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) huruf e, dilaksanakan melalui pengembangan dan fasilitasi kelembagaan pengelolaan DAS.

## Bagian Ketiga

## Pelaksanaan Pengelolaan DAS yang Dipertahankan

Pasal 25

Pelaksanaan pengelolaan DAS yang dipertahankan daya dukungnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (2) huruf b, meliputi:

- a. menjaga, mempertahankan dan memelihara produktivitas, serta keutuhan ekosistem dalam DAS secara berkelanjutan;

- b. identifikasi jenis flora, fauna dan tipe ekosistem kawasan lindung serta kawasan budidaya;
- c. pelaksanaan pengamanan dan perlindungan di kawasan lindung dan kawasan budidaya; dan
- d. melakukan monitoring dan evaluasi perkembangan produktivitas dan keutuhan ekosistem.

## Bagian

## Keempat

## Pengelolaan DAS pada Kawasan Budidaya dan Kawasan Lindung

Pasal 26

- (1) Pelaksanaan, pemanfaatan dan konservasi DAS meliputi hutan, tanah, dan air pada fungsi kawasan lindung dan kawasan budidaya dilakukan dengan tetap memperhatikan kriteria teknis dan kelestarian ekosistem DAS.
- (2) Pelaksanaan pemanfaatan, dan konservasi DAS meliputi hutan, tanah, dan air pada fungsi kawasan lindung dan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk mewujudkan keseimbangan ekologi, ekonomi, sosial, dan budaya guna menjamin pembangunan berkelanjutan.

## BAB VI

## FORUM KOORDINASI DAS

## Bagian Kesatu

## Pembentukan Forum Koodinasi DAS

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah membentuk dan menetapkan Forum Koordinasi DAS Daerah dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Selain Forum Koordinasi DAS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dibentuk Forum Koordinasi berdasarkan wilayah pengelolaan DAS.
- (3) Anggota Forum Koordinasi DAS unsur institusi/lembaga terkait pengelolaan DAS meliputi:
- a. perangkat Daerah terkait pengelolaan DAS;
- b. unsur Pemerintah terkait pegelolaan DAS;
- c. perguruan tinggi;
- d. pemerintah Kabupaten/Kota;
- e. dunia usaha; dan
- f. organisasi masyarakat terkait.

- (4) Pada Daerah Aliran Sungai yang perencanaannya telah ditetapkan oleh Gubernur dibentuk 1 (satu) Forum DAS.
- (5) Tata Cara pembentukan dan penetapan Forum Koordinasi DAS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hingga ayat (5) serta aspek teknis penyelenggaraan tugasnya, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

## Bagian Kedua Tugas Forum DAS

Pasal 28

Forum Koordinasi pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), bertugas membantu Pemerintah Daerah dalam:

- a. Memberikan pertimbangan dan pemikiran dalam penyusunan rencana pengelolaan DAS.
- b. Menampung dan mengkoordinasikan aspirasi pemikiran pemangku kepentingan dalam penyusunan rencana pengelolaan DAS.
- c. Membantu Pemerintah Daerah mensosialisasikan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan DAS.

## BAB VII PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN

## Bagian kesatu Umum

Pasal 29

- (1) Dalam rangka penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan DAS, sesuai kedudukan dan kewenangan/fungsi masing-masing Pemerintah Daerah bersama unsur Pemerintah, unsur Pemerintah Kabupaten/Kota dan dunia usaha melakukan pembinaan dan pemberdayaan.
- (2) Pembinaan dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan maksud untuk meningkatkan:
- a. kapasitas;
- b. kapabilitas;
- c. kepedulian; dan
- d. peran serta masyarakat; dalam pengelolaan DAS.

- (3) Bentuk pembinaan dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa:
- a. pelatihan;
- b. penyuluhan;
- c. fasilitas pendanaan;
- d. pendampingan;
- e. penguatan kelembagaan; dan
- f. bantuan teknologi.
- (4) Dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi dunia usaha yang melaksanakan kegiatannya di wilayah DAS berbentuk:
- a. badan usaha milik Negara;
- b. badan usaha milik Daerah;
- c. badan usaha milik daerah Kabupaten/Kota;
- d. badan usaha milik swasta;
- e. badan usaha milik Desa/nama lain; dan
- f. koperasi.

## Bagian Kedua

## Pembinaan

Pasal 30

- (1) Gubernur melakukan pembinaan terhadap pengelolaan DAS sesuai kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan terhadap pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis operasional dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Kehutanan.

## Bagian Ketiga

## Pemberdayaan

Pasal 31

- (1) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, dilakukan secara terpadu dan bersifat partisipatif.
- (2) Pemberdayaan secara terpadu dan partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada masyarakat yang tinggal dan melakukan akitifitas di wilayah DAS secara tetap maupun turun-temurun dan/atau telah memiliki hak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Dalam hal masyarakat telah menempati dan/atau melakukan aktivitas di dalam kawasan hutan, maka kegiatannya diarahkan mengikuti pola pengelolaan hutan lestari berbasis kesejahteraan masyarakat melalui pola Hutan Kemasyarakatan, Hutan Desa dan/atau Hutan Tanaman Rakyat.
- (4) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhak untuk:
- a. menikmati manfaat berupa barang dan jasa lingkungan yang dihasilkan dari pengelolaan DAS;
- b. mengetahui informasi tentang pengelolaan DAS termasuk didalamnya rencana pengelolaan DAS; dan
- c. berperan serta dalam proses pengambilan keputusan mulai dari perencanaan sampai dengan pengendalian pengelolaan DAS.
- (5) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkewajiban untuk:
- a. mengembangkan pemanfaatan sumberdaya alam di DAS yang ramah lingkungan;
- b. mematuhi rencana pengelolaan DAS;
- c. memperhatikan keberlanjutan ekosistem sumberdaya hutan, tanah dan air di DAS dalam pemanfaatannya bagi keberlanjutan dan kelangsungan hidupnya; dan
- d. melakukan pengawasan dalam pemanfaatan sumberdaya hutan, tanah dan air di DAS.

## Pasal 32

Tata cara penyelenggaraan pembinaan dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur .

## BAB VIII KOORDINASI DAN KEMITRAAN Bagian Kesatu Koordinasi

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengelolaan DAS secara terkoordinasi dengan melibatkan:

- a. perangkat Daerah terkait pengelolaan DAS;
- b. unsur Pemerintah terkait pegelolaan DAS;
- c. perguruan tinggi;
- d. pemerintah Kabupaten/Kota;
- e. dunia usaha; dan
- f. organisasi masyarakat terkait.
- (2) Koordinasi pelaksanaan pengelolaan DAS oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Gubernur yang secara teknis operasional dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi kehutanan.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi aspek pembinaan dan pemberdayaan dalam pelaksanaan pengelolaan DAS.

## Bagian Kedua

## Kemitraan

## Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah dalam rangka pengelolaan DAS yang efisien dan efektif dapat bermitra dengan perorangan, masyarakat dan dunia usaha terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk mewujudkan tanggung jawab sosial dan lingkungan secara terpadu dalam pengelolaan DAS.

## Pasal 35

Bentuk, tata cara koordinasi dan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

## BAB IX

## PENGENDALIAN

Pasal 36

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan DAS secara terpadu dan efektif, Pemerintah Daerah melakukan pengendalian.

- (2) Pengendalian pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui kegiatan:
- a. monitoring;
- b. evaluasi; dan
- c. pengawasan.
- (3) Tata cara pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

## BAB X

## TUGAS PEMBANTUAN

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan Daerah, dapat menugaskan Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan asas tugas pembantuan.
- (2) Tugas pembantuan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan peundangundangan.

## BAB XI

## PEMBIAYAAN

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dalam pelaksanaan pengelolaan DAS, mengalokasikan anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Selain sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat pula bersumber dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten/Kota; dan/atau
- c. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Komponen pembiayaan pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi kegiatan:
- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. pembinaan dan pemberdayaan;
- d. pengendalian;

- e. koordinasi dan kelembagaan pengelolaan; dan
- f. penegakan hukum.
- (4) Bentuk dan tata cara pembiayaan pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hingga ayat (3), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

## BAB XII SENGKETA

Pasal 39

Setiap orang atau masyarakat berhak mengajukan gugatan secara perwakilan ke pengadilan dan/atau melaporkan kepada aparat penegak hukum terhadap kerusakan ekosistem DAS yang merugikan kehidupan masyarakat.

## Pasal 40

- (1) Penyelesaian sengketa pengelolaan DAS dapat ditempuh melalui musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa secara mufakat tidak dapat ditempuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyelesaian sengketa pengelolaan DAS dapat ditempuh melalui pengadilan.
- (3) Penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan sebagaimana dimasud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XIII LARANGAN

## Pasal 41

- (1) Dalam pengelolaan DAS, setiap orang dilarang untuk memanfaatkan sumberdaya alam yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang:
- a. rencana tata ruang wilayah Provinsi;
- b. konservasi tanah dan air;
- c. lingkungan hidup;
- d. kehutanan;
- e. pemanfaatan kawasan lindung;

- f. pengelolaan dan zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- g. pengelolaan sumberdaya air; dan
- h. pengelolaan sumberdaya mineral dan batu bara.
- (2) Pemanfaatan sumberdaya alam DAS yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. memanfaatkan areal sekitar sumber mata air;
- b. penebangan pohon pada kawasan lindung;
- c. daerah rawan bencana;
- d. sempadan sungai;
- e. kawasan karst;
- f. kawasan cagar budaya; dan
- g. perusakan dan/atau pelanggaran nilai-nilai budaya dan kearifan lokal terkait pengelolaan DAS.

## BAB XIV

## KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 42

- (1) Selain Penyidik Umum, penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penyitaan benda dan/atau bahan bukti lain;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan saksi ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

- h. mengadakan penghentian penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penyidik, penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
- i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

## BAB XV

## KETENTUAN PIDANA

## Pasal 43

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) , diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000. (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Dalam hal pelanggaran yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkualifikasi dan bersifat kejahatan, maka diancam pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah kejahatan.

## BAB XVI

## SANKSI ADMINISTRATIF

## Pasal 44

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2), selain diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 43, dikenakan pula sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Bentuk dan tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Diundangkan di Makassar: pada tanggal: SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN,

## ABDUL LATIF

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2015 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR: (10/2015)

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM &amp; HAM

LUTFIE NASIR, SH.

NIP.19660123 199309 1 001

## BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diundangkannya Peraturan Daerah ini.

## Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Ditetapkan di Makassar: pada tanggal: GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

## SYAHRUL YASIN LIMPO

## PENJELASAN

## ATAS

## PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR 10 TAHUN 2015

## TENTANG

## PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI

## I. UMUM:

Provinsi Sulawesi Selatan terletak pada 1-4 Lintang Utara dan 98-100 Bujur Timur dengan luas wilayah daratannya mencapai sekitar 4.559.882 hektar. Daerah Aliran Sungai sesungguhnya merupakan konsep dalam pengelolaan DAS yang menurut Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai didefinisikan sebagai suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.

Pengelolaan DAS adalah proses penataan yang mengintegrasikan kegiatan berbagai sektor baik dalam jajaran pemerintahan, swasta, serta masyarakat dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, dan pemberdayaan, serta pengendalian kawasan DAS mulai dari hulu sampai dengan hilir secara utuh, untuk kepentingan pembangunan dalam rangka peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, dengan tetap mempertahankan kelestarian ekosistem. Pengelolaan DAS selama ini masih dilakukan secara sektoral pada masing-masing instansi terkait dan tersegmentasi oleh wilayah administrasi pemerintahan sehingga keberhasilan pengelolaan DAS masih sulit untuk diwujudkan. Selain itu, terjadinya bencana hidrologi pada beberapa DAS diantaranya degradasi yang diikuti oleh banjir dan longsor yang semakin meluas.

Pengelolaan DAS bukan hanya merupakan kewajiban Pemerintah Pusat dan Pemerintah Derah, tetapi merupakan tanggungjawab pemangku kepentingan lainnya untuk peduli terhadap kegiatan pengelolaan DAS. Ego sktoral terjadi ketika kegiatan pengelolaan DAS seolah-olah hanya merupakan domain kehutanan, sehingga kegiatan pengelolaan sektoral lainnya seperti pengelolaan sumberdaya air dan sektor pertanian dilakukan berdasarkan pada regulasi masing-masing sektor. untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan DAS maka koordinasi, intgrasi, singkronisasi, dan sinergitas dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan pada masing-masing sektor dan wilayah administrasi pemerintahan merupakan kunci utama suksesnya kegiatan pengelolaan DAS. Hal ini dapat dilakukan apabila seluruh pemangku kepentingan dalam pengelolaan DAS mempunyai posisi yang setara, diinflementasikan secara transparan dan akuntable dengan tujuan utama untuk kelestarian ekosistem DAS dan sejalan dengan kemakmuran masyarakat. Oleh karena itu, perlu dibuat rencana pengelolaan DAS yang disusun secara partisipatif dan

mengakomodasikan berbagai kepentingan serta dilaksanakan bersama sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. keterkaitan antara wilayah hulu sampai dengan hilir sebagai satu kesatuan system hidrologi dan keterkaitan komponen biofisik sebagai satu kesatuan system ekologi menyebabkan kegiatan pengelolaan DAS harus dilakukan secara terepadu baik dari sisi pembiayaan maupun manfaat yang diperoleh.

Untuk mengintegrasikan dan mengimplementasikan berbagai kegiatan sektoral ke dalam pengelolaan DAS secara terpadu di Daerah Provinsi, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tentang Pengelolaan Derah Aliran Sungai.

## II. PASAL DEMI PASAL:

## Pasal 1

Cukup jelas.

## Pasal 2

## Huruf a

Yang dimaksud dengan 'partisipatif' adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan tanah dan air, baik secara langsung maupun tidak langsung.

## Huruf b

Yang dimaksud dengan asas 'keterpaduan' adalah perlindungan dan pengelolaan lingkup hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait.

## Huruf c

Yang dimaksud dengan asas 'Keseimbangan' adalah bahwa pengelolaan DAS harus memperhatikan berbagai aspek seperti ekonomi, sosial, budaya dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.

## Huruf d

Yang dimaksud dengan asas 'keadilan' adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lahan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.

## Huruf e

Yang dimaksud dengan asas 'kemanfaatan' adalah bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi Sumberdaya alam tanah dan air untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.

## Huruf f

Yang dimaksud dengan asas 'kearifan lokal' adalah bahwa dalam pelindungan dan pengelolaan Lahan harus memperhatikan nilai - nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat;

## Huruf g

Yang dimaksud dengan asas 'kelestarian' adalah bahwa Setiap Orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas Tanah dan Air.

## Pasal 3

Cukup jelas.

## Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Air sebagai unsur ekosistem DAS diperlukan untuk berbagai kepentingan seperti pertanian, rumah tangga dan penyeimbang lingkungan, kebutuhan air tersebut dapat dipenuhi baik secara kuantitas maupun kualitas sepanjang tahun.

## Huruf c

Lahan dalam DAS bisa dipandang sebagai faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya, harus diusahakan dalam batas-batas kemampuan sumberdaya alam sehingga dapat berproduksi secara berkelanjutan tanpa mengalami degradasi.

Yang dimaksud dengan daya dukung DAS adalah kemampuan DAS dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia yang berada dalam DAS tersebut dalam periode waktu tertentu.

Yang dimaksud dengan daya tampung lingkungan adalah kemampuan lingkungan untuk menerima masukan materi (biotik dan abiotik) yang berasal dari luar lingkungan yang bersangkutan tanpa menimbulkan kerusakan lingkungan.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

## Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

## Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

## Pasal 8

## Yang dimaksud dengan:

- -Data biofisik meliputi antara lain sumberdaya lahan, tanah, air, geologi, kerapatan drainase, topografi, hidro-geologi, iklim, flora dan fauna.
- -Data sosial ekonomi meliputi antara lain kependudukan, tingkat pendapatan, mata pencaharian, tingkat pendidikan, perilaku, adat-istiadat yang terkait dengan Pengelolaan DAS.
- -Data kelembagaan meliputi antara lain organisasi, tugas dan peran berbagai pihak dan peraturan-peraturan yang terkait dengan Pengelolaan DAS.

## Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Yang dimaksud kondisi DAS yang ideal adalah kondisi dimana produktifitas lahan optimal, tata air berlangsung secara baik tanpa erosi longsor dan sedimentasi.

## Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

## Pasal 14

Yang dimaksud dengan kriteria ádalah ukuran dari sesuatu yang akan dicapai (luaran, hasil, tujuan); sedangkan yang dimaksud dengan indikator ádalah penciri yang bersifat khas, dapat diukur, dapat dicapai, realistis dan berlaku pada kurun waktu tertentu.

## Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

## Pasal 18

Ayat (1)

Kriteria teknis adalah ukuran untuk menentukan bahwa semua kegiatan dan usaha yang dilakukan pada kawasan lindung dan kawasan budidaya dalam DAS harus memenuhi ketentuan teknis, sesuai ketentua