PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 14 Tahun 2014 tentang PENDAFTARAN, PENDATAAN DAN PENILAIAN OBJEK DAN SUBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu menetapkan Peraturan Bupati Balangan tentang Pendaftaran, Pendataan dan Penilaian Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
Mengingat
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4265);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nornor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat,
Menetapkan
2
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah KabupatenjKota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah at au Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 43);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2008 ten tang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 22 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2008 ten tang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2013 Nomor 22);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 55);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2013 Nomor 3);
MEMUTUSKAN
PERATURAN BUPATI TENTANG PENDAFTARAN, PENDAT AAN DAN PENILAIAN OBJEK DAN SUBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.
Pasal 11
Pasall 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Balangan.
3. Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Balangan.
5. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Kepala DPPKADadalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Balangan.
6. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat PBB-P2, adalah pajak atas bumi danjatau bangunan yang dimiliki, dikuasai danj atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan untuk sektor perkotaan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
7. Pendataan adalah rangkaian kegiatan untuk memperoleh, mengumpulkan, melengkapi dan menatausahakan data objek dan PBB.
8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah
9. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak.
10. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Daerah.
11. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah danj atau perairan pedalaman danj atau laut.
12. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOPadalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
13.
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat LSPOPadalah Formulir yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data rinci objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
14. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disebut dengan SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBBP2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
15. Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat SISMIOPPBB P2, adalah sistem yang terintegrasi untuk mengolah informasij data objek dan subjek pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dengan bantuan komputer, sejak dari pengumpulan data (melalui pendaftaran, pendataan dan penilaian), pemberian identitas objek pajak (Nomor Objek Pajak), perekaman data, pembentukan dan pemeliharaan basis data, dan pencetakan hasil keluaran (berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terutangj SPPT, Surat Tanda Terima Setoranj SITS, Surat Setoran Pajak DaerahjSSPD, Daftar Himpunan Ketetapan PajakjDHKP, dan sebagainya).
16. Pembentukan Basis Data adalah suatu rangkaian kegiatan untuk membentuk suatu basis data yang sesuai dengan ketentuan SISMIOP (pendaftaran, pendataan dan penilaian, serta pengolahan objek dan subjek pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan) dengan bantuan komputer pacta suatu wilayah tertentu yang dilakukan oleh Dinas

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

17. Pendataan pasif adalah kegiatan pemeliharaan basis data yang dilakukan oleh Dinas berdasarkan laporan yang diterima dari wajib pajak danj atau pejabatjinstansi terkait.
18. Pendataan Aktif adalah kegiatan pemeliharaan basis data yang dilakukan oleh Dinas dengan cara mencocokan dan menyesuaikan data objek dan subjek pajak yang ada dengan keadaan sebenarnya di lapangan atau mencocokan dan menyesuaikan nilai jual objek pajak dengan rata-rata nilai pasar yang terjadi di lapangan, pelaksanaannya sesuai dengan prosedur pembentukan basis data.

## Pasal2

Pelaksanaan pembentukan basis data SISMIOP Pajak dilakukan melalui kegiatan:

- a. pendaftaran objek dan subjek pajak;
- b. pendataan objek dan subjek pajak; dan
- c. penilaian objek pajak.

## Pasal3

- (1)Pendaftaran objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilakukan oleh subjek dengan cara mengisi SPOP danj atau LSPOP.
- (2)SPOPjLSPOP disi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada Dinas, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya SPOPjLSPOP oleh subjek pajak atau kuasanya.
- (3)Jangka waktu penyampaian SPOPjLSPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2)berlaku untuk pendataan aktif oleh DPPKAD.
- (4)Wajib Pajak yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak pada kolom yang tersedia dalam SPOPjLSPOP.
- (5)Formulir SPOPjLSPOP disediakan oleh DPPKAD.

## Pasal4

- 1) Pendataan objek dan subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilakukan oleh DPPKADdengan menuangkan hasilnya dalam formulir SPOPjLSPOP.
- 2) Pendataan objek dan subjek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dapat dilakukan dengan cara :
- a. Penyampaian dan pemantauan pengembalian SPOPjLSPOP;
- b. identifikasi objek pajak;
- c. verifikasi data objek pajak; dan
- d. pengukuran bidang objek pajak.

## Pasal5

- (1) Penilaian objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c

dilakukan oleh DPPKAD baik secara massaI maupun secara individual dengan menggunakan pendekatan penilaian yang telah ditentukan.

- (2) Hasil penilaian objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penentuan NilaiJuaI Objek Pajak (NJOP).

## Pasal6

DPPKAD dapat melakukan kegiatan yang berkaitan dengan kebijakan pengembangan dan penyempurnaan Sitem Manajemen Informasi Objek Pajak.

## Pasa17

Pemeliharaan Basis Data Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak dilakukan dengan cara :

- a. pasif; atau
- b. aktif.

## Pasa18

- (1)Dalam melakukan kegiatan, pendaftaran, pendataan dan penilaian objek dan subjek pajak dalam rangka pembentukan dan atau pemeliharaan basis data SISMIOP, DPPKADdapat bekerja sama dengan Pemerintah Pusat, Kantor Pertanahan, dan.' atau Instansi lain yang terkait.
- (2)Pendataan dan penilaian objek dan subjek pajak dalam rangka pembentukan dan atau pemeliharaan basis data SISMIOPdapat dilakukan oleh pihak ketiga yang memenuhi persyaratan teknis yang ditentukan dan ditunjuk oleh DPPKADsesuai dengan peraturan "perundang-undangan.

## Pasa19

Setiap petugas atau tenaga ahli atau instansi yang ditetapkan oleh DPPKAD untuk melaksanakan kegiatan pendaftaran, pendataan dan penilaian objek dan subjek pajak dalam rangka pembentukan dan/ atau pemeliharaan Basis Data Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya atau diberitahukan oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasall0

Biaya pelaksanaan pendaftaran, pendataan dan penilaian objek dan subjek pajak dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## Pasalll

Petunjuk pelaksanaan pendaftaran, pendataan dan penilaian objek dan subjek pajak dalam rangka pembentukan darr/ atau pemeliharaan basis data Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak adalah sebagaimana tercantum pada lampiran I, lampiran II dan lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Diundangkan di Paringin tanggal 10 Februari 2014 pada

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN BALANGAN,


## Pasal12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Beritjah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan dJ Paringin pada t,ngg110 Februari 2014

\BUPATIBA~ANGAN~

;'

tvH. SEFEK FFENDIE