PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU Nomor 21 Tahun 2011 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KOTA BANJARBARU TAHUN ANGGARAN 2011 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat :
PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU NOMOR 21 TAHUN 2011
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KOTA BANJARBARU TAHUN ANGGARAN 2011
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BANJARBARU,
- a. bahwa dengan telah diberlakukannya Peraturan Gubemur Kalimantan Selatan Nomor 022 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 015 Tahun 2011 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk sektor Pertanian di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2011;
- b. bahwa untuk mendorong penggunaan pupuk organik dan mengurangi ketergantungan pupuk an-organik maka perlu dilakukan penurunan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk organik bersubsidi;
- c. bahwa untuk kelancaran dan keamanan penyaluran pupuk bersubsidi di Kota Banjarbaru, perlu inelakukan Perubahan Atas Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 17 Tahun 2011;
- d. bahwa bendasarkarr pertimbangan sebagaimana dimaksuct dalam huruf a, buruf b dan huruf c di atas, perk.' menetapkan dengan Peraturan Walikota;
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sister ir Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3478);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tmgkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negar Republik Indonesia Nomor 4411);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daeral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tarnbahai Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diuba beberapa kati terakhfr dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun ZOOS tentani Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomc 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antai Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republ Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republ Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanarm (Lembaran Negara Republik Iiiduilesia Tabun 2001 Nomor 14, Tarribaft Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
Menetapkan
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang Dalam Pengawasan;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08/Permentan/SR.140/2/2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Perrnentan/OT.140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;
12. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 21/MDAG/PEFt/6/2008 tentang Pengadaan dan Perryaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 06 /Permentan/SR.130/2/2011 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2011;
14. Keputusan Mental Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dart Tata Cara Pengawasan Barang dan / atau Jasa yang Beredar di Pasar;
15. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 09/Kpts/TP.260/1/2003 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik;
16. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/OT. 210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk AnOrganik;
17. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 239/Kpts/OT. 210/4/2003 tentang Pengawasan Formula Pupuk An-Organik;
18. Peraturan Gubemur Kalimantan Selatan Nomor 015 Tahun 2011 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Di Provinsi Kalimantan Selatan Tabun Anggaran 2011;
19. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 022 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 015 Tahun 2011 Tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2011;
20. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 2 Seri D Nomor Seri 1);
21. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 11 Seri D Nomor Seri 5);
MENIUTUSKAN :
PERATURAN WALIKOTA BANIARBARU TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTA NG KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KOTA BANJARBARU TAHUN ANGGARAN 2011.
Pasal 3
1. Ketentuan Pasal 3 ayat (2)
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I dan II diubah dan disempurnakan, tercantum pada Lampiran I dan II Peraturan Walikota ini.

2. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) diubah dan disempurnakan sehingga berbunyi sebagai berikut

## Pasal 8

- (1) Penyalur di Lini IV yang ditunjuk hams menjual pupuk bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).

- (2) Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud path ayat (1) ditetapkan sebagai berikut

- a. Pupuk Urea

- = Rp. 1.600,- per kg

- b. Pupuk ZA

- = Rp. 1.400,- per kg

- c. Pupuk SP-36

- = Rp. 2.000,- per kg

- d. Pupuk NPKphonska (IS :15 :15)

- = Rp. 2.300,- per kg

- e.

- Pupuk NPKpelangi (20 :10 :10) = Rp. 2.300,- per kg

- F. Pupuk Organik

- = Rp\_ 500,- per kg.

- (3) Harga Eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi dimaksud pada ayat (2) untuk kemasan 50 kg, 40 kg atau 20 kg yang dibeli oleh petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan atau udang di Penyalur Lini IV secara tuna'.

- (4) Ketentuan lain dalam Peraturan Walikota Banjarbaru Nornor 17 Tahun 2011 tentarig Kebututtan Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Di Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2011 dinyatakan masih tetap beriaku.

## PASAL II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mertgetahuinya, mernerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan periempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru pada tanggal 8 Jul' 2011

WALIKOTA BAN3ARBARU,

Diundangkan di Banjarbaru pada tanggal 11 Jail

fr M. RUZAIDIN NO OR

2011

Mt. SEKRETARIS DAERAH,

## AGUS WIDNLIA

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2011 NOMOR 21

\74


LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU

NOMOR

2 1

Tahun 2011

TANGGAL :

• 2011

8 90 L•

DAFTAR PERUBAHAN KEBUTUHAN PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI TAHUN ANGGARAN 2011 MENURUT KECAMATAN DI KOTA BANJARBARU

| No. | Kecamatan | Kebutuhan | Kebutuhan per Bulan (Ton) | Kebutuhan per Bulan (Ton) | Kebutuhan per Bulan (Ton) | Kebutuhan per Bulan (Ton) | Kebutuhan per Bulan (Ton) | Kebutuhan per Bulan (Ton) | Kebutuhan per Bulan (Ton) | Kebutuhan per Bulan (Ton) | Kebutuhan per Bulan (Ton) | Kebutuhan per Bulan (Ton) | Kebutuhan per Bulan (Ton) | Kebutuhan per Bulan (Ton) |
|-------|--------------------|-------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| No. | Kecamatan | Setahun | Jarman | Pebruari | Maret | A pril | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | No ember | Desember |
| 1. | Liang Anggang | 60,32 | 0,00 | 7,28 | 7,80 | 4,16 | 4,16 | 3,64 | 3,12 | 3,90 | 5,20 | 5,98 | 728 | 7,80 |
| 2. | Landasan Ulin | 69,60 | 0,00 | 8,40 | 9,00 | 4,80 | 4,80 | 420 | 3,60 | 4,50 | 6,00 | 6,90 | 8,40 | 9,00 |
| 3. | Banjarbaru Utara | 25,52 | 0,00 | 3,08 | 3,30 | 1,76 | 1,76 | 1,54 | 1,32 | 1,65 | 2,20 | 2,53 | 3,08 | 3,30 |
| 4. | Banjarbaru Selatan | 20,88 | 0,00 | 2,52 | 2,70 | 1,44 | 1,44 | 1,26 | 1,08 | 1,35 | 1,80 | 2,07 | 2,52 | 2,70 |
| 5. | Cempaka | 55,68 | 0,00 | 6,72 | 7.20 | 3,84 | 3,84 | 3,36 | 2,88 | 3,60 | 4,80 | 5,52 | 6,72 | 7,20 |
| Kota | Banjarbaru | 232,00 | 0,00 | 28,00 | 30,00 | 16,00 | 16,00 | 14,00 | 12,00 | 15,00 | 20,00 | 23,00 | 28,00 | 30,00 |

WALIKOTA BANJARBARU, p\_ M. RUZAIDIN NOOR

\

## LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU

NOMOR :

2 1

Tahun 2011

TANGGAL :

8 .jell

2011

DAFTAR PERUBAHAN KEBUTUHAN PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI TAHUN ANGGARAN 2011 MENURUT SUBSEKTOR DI KOTA BANJARBARU

| No. | Subsektor | Kebutuhan | Kebutuhan per Bulan (Ton) | Kebutuhan per Bulan (Ton) | Kebutuhan per Bulan (Ton) | Kebutuhan per Bulan (Ton) | Kebutuhan per Bulan (Ton) | Kebutuhan per Bulan (Ton) | Kebutuhan per Bulan (Ton) | Kebutuhan per Bulan (Ton) | Kebutuhan per Bulan (Ton) | Kebutuhan per Bulan (Ton) | Kebutuhan per Bulan (Ton) | Kebutuhan per Bulan (Ton) |
|-------|----------------|-------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| No. | Subsektor | Setahun | Jarman | Pebruari | Mat et | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | Nopember | Desember |
| 1. | Tanaman Pangan | 145,00 | 0,00 | 19,00 | 18,00 | 10,00 | 10,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 10,00 | 10,00 | 20,00 | 24,00 |
| 2. | Hortikultura | 52,00 | 0,00 | 3,00 | 6,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 4,00 | 3,00 | 3,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| 3. | Perkebunan | 22,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Peternakan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Perikanan | 13,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| Total | Total | 232,00 | 0,00 | 28,00 | 30,00 | 16,00 | 16,00 | 14,00 | 12,00 | 15,00 | 20,00 | 23,00 | 28,00 | 30,00 |

WALIKOTA BANJARBARU,

M. RUZAIDIN NOOR