PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA Nomor 9 Tahun 2016 tentang USAHA PERIKANAN (berlaku 27 Januari 2016)
Pembukaan
Mengingat
GUBERNUR PAPUA
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA
NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG
USAHA PERIKANAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR PAPUA,
Menimbang : a. bahwa sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah Provinsi Papua yang melimpah, perlu dikelola dan dimanfaatkan secara optimal melalui kegiatan usaha perikanan dengan memperhatikan prinsip keberlanjutan dan pelestarian lingkungan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan meningkatkan pendapatan daerah dengan berbasis kearifan lokal;
- b. bahwa perlu dilakukan pengaturan kegiatan usaha perikanan di wilayah Provinsi Papua berdasarkan prinsip keterbukaan dan perlibatan masyarakat lokal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Papua tentang Usaha Perikanan;
3. : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/PERMEN-KP/2013 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER 30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di WPPNRI;
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Tangkap Ikan Pukat Hela (Trawl) dan Pukat Tarik (Seine Net) di WPPNRI;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA
dan
GUBERNUR PAPUA
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG USAHA PERIKANAN.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Provinsi Papua.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Papua.
3. Gubernur ialah Gubernur Papua.
4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua.
5. Bupati/Walikota ialah Bupati/Walikota di Provinsi Papua.
6. Dinas adalah instansi teknis yang memiliki wewenang, tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perikanan di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.
7. Kepala Dinas ialah kepala instansi teknis yang memiliki wewenang, tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perikanan di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.
8. Dinas Kabupaten/Kota adalah instansi teknis yang memiliki wewenang, tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perikanan di lingkungan pemerintah Kabupaten/Kota.
9. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
10. Usaha Perikanan adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, pengolahan dan pemasaran.
11. Izin Usaha Perikanan adalah izin tertulis yang harus dimiliki oleh perorangan dan perusahaan perikanan baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin.
12. Masyarakat Hukum Adat adalah warga masyarakat asli Papua yang sejak kelahirannya hidup dalam wilayah tertentu dan terikat serta tunduk kepada hukum adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi di antara para anggotanya.
13. Hak Ulayat adalah hak persekutuan yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat tertentu atas suatu wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya, yang meliputi hak untuk memanfaatkan tanah, hutan, dan air serta isinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
14. Nelayan Tradisional adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 (lima) Gross Tonage (GT).
15. Orang Asli Papua adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri dari suku-suku asli di Provinsi Papua dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai orang asli Papua oleh masyarakat adat Papua.
16. Nomor Pokok Wajib Pajak, yang selanjutnya disingkat NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban wajib pajak.
17. Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal, yang selanjutnya disingkat BPTPM adalah Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Provinsi Papua.
WEWENANG DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH PROVINSI Bagian Kesatu Wewenang
BAB II - WEWENANG DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH PROVINSI Bagian Kesatu Wewenang
Pasal 2
Wewenang Pemerintah Provinsi di bidang Kelautan dan Perikanan terdiri dari :
- a. Sub Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil :
- 1) pengelolaan ruang laut sampai dengan 4 mil - 12 mil diluar minyak dan gas bumi;
- 2) penerbitan izin dan pemanfaatan ruang laut di bawah 12 mil di luar minyak dan gas bumi; dan
- 3) pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.
- b. Sub Bidang Perikanan Tangkap :
- 1) pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut sampai 12 mil;
- 2) penerbitan izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran 5 GT sampai dengan 30 GT;
- 3) penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan Provinsi;
- 4) penerbitan izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran 5 GT sampai dengan 30 GT; dan
- 5) pendaftaran kapal perikanan 5 GT sampai dengan 30 GT.
- c. Sub Bidang Perikanan Budidaya :
- 1) penerbitan IUP dibidang pembudidayaan ikan yang usahanya lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi; dan
- 2) pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil.
- d. Sub Bidang Pengolahan dan Pemasaran :
15. penerbitan izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi.
BAB II - WEWENANG DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH PROVINSI Bagian Kesatu Wewenang
Pasal 3
- (1) Gubernur menetapkan wilayah/zonasi penangkapan tradisional di wilayah masyarakat hukum adat.
- (2) Tata cara penetapan wilayah/zonasi penangkapan tradisional diatur dengan Peraturan Gubernur.
BAB II - WEWENANG DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH PROVINSI Bagian Kesatu Wewenang
Pasal 4
Pemerintah Provinsi wajib :
- a. menjamin terwujudnya kelestarian lingkungan dan keberlanjutan sumber daya perikanan;
- b. menyampaikan informasi secara periodik tentang perencanaan dan pelaksanaan investasi di bidang perikanan;
- c. melakukan pembinaan dan supervisi terhadap pemegang izin usaha perikanan;
- d. memberikan informasi yang jelas dan lengkap tentang wilayah penangkapan ikan tradisional masyarakat hukum adat;
- e. melakukan kerjasama dengan lembaga pemerintahan yang berwenang untuk menjaga berfungsinya wilayah konservasi perikanan;
- f. melibatkan masyarakat hukum adat dalam kegiatan usaha perikanan di wilayah masyarakat hukum adat yang bersangkutan;
- g. memfasilitasi masyarakat hukum adat untuk mendirikan badan usaha perikanan;
- h. memfasilitasi masyarakat adat untuk mendapatkan permodalan; dan
- i. melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha perikanan.
BAB II - WEWENANG DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH PROVINSI Bagian Kesatu Wewenang
Pasal 5
Pemegang izin usaha perikanan yang melakukan kegiatan usaha di wilayah masyarakat hukum adat melakukan kerjasama saling menguntungkan dengan memilih salah satu bentuk kerjasama, sebagai berikut :
- a. bekerjasama dengan badan hukum milik masyarakat hukum adat yang melakukan usaha di bidang perikanan; dan
- b. bekerjasama dengan nelayan tradisional yang dimiliki masyarakat hukum adat setempat.
BAB III - USAHA PERIKANAN Bagian Kesatu Jenis Usaha Perikanan Pasal 6
Pasal 6
Jenis usaha perikanan terdiri atas :
- a. usaha penangkapan ikan;
- b. usaha pembudidayaan ikan;
- c. usaha pengolahan ikan;
- d. usaha pengangkutan ikan; dan
- e. usaha pemasaran ikan.
BAB III - USAHA PERIKANAN Bagian Kesatu Jenis Usaha Perikanan Pasal 6
Pasal 7
Setiap orang atau badan hukum yang berdomisili dalam wilayah Daerah yang melakukan kegiatan usaha perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 wajib memiliki izin usaha perikanan.
BAB III - USAHA PERIKANAN Bagian Kesatu Jenis Usaha Perikanan Pasal 6
Pasal 8
Izin usaha perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, diberikan oleh Gubernur melalui Badan PTSP.
BAB III - USAHA PERIKANAN Bagian Kesatu Jenis Usaha Perikanan Pasal 6
Pasal 9
- (1) Izin usaha perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, terdiri atas izin usaha :
- a. penangkapan ikan;
- b. pembudidayaan ikan;
- c. pengolahan ikan;
- d. pengangkutan ikan; dan
- e. pemasaran ikan.
- (2) Tata cara permohonan izin usaha perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
- a. mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada Gubernur melalui Badan PTSP sesuai dengan formulir permohonan yang ditetapkan; dan
- b. melengkapi persyaratan izin usaha perikanan sesuai dengan masingmasing jenis usaha perikanan.
BAB III - USAHA PERIKANAN Bagian Kesatu Jenis Usaha Perikanan Pasal 6
Pasal 10
- (1) Gubernur melalui Badan PTSP memberikan jawaban atas setiap permohonan izin usaha perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari sesuai Standar Operasional dan Prosedur Dinas Kelautan dan Perikanan terhitung sejak tanggal pengajuan permohonan.
- (2) Dalam hal persyaratan izin usaha perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lengkap, Gubernur melalui Badan PTSP dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pengajuan permohonan, memberikan informasi agar pemohon melengkapi persyaratan izin usaha perikanan.
BAB III - USAHA PERIKANAN Bagian Kesatu Jenis Usaha Perikanan Pasal 6
Pasal 11
- (1) Gubernur melalui Kepala Badan PTSP sebelum menerbitkan izin usaha perikanan wajib :
- a. memeriksa dokumen persyaratan izin usaha perikanan untuk memastikan persyaratan sah dan lengkap;
- b. melakukan survei kondisi sosial dan fisik lokasi kegiatan usaha perikanan untuk memastikan kondisi sosial dan fisik lokasi tersebut sesuai dan layak untuk melakukan kegiatan usaha perikanan;
- c. melakukan koordinasi dengan Dinas dan instansi terkait untuk mendapatkan pertimbangan tertulis dari Dinas dan instansi terkait sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.
- (2) Pertimbangan tertulis dari Dinas atau instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat memuat persetujuan, maupun keberatan atau perlunya dilakukan kajian oleh tim independen dalam hal kegiatan usaha perikanan diperkirakan akan memberikan dampak lingkungan yang serius.
BAB III - USAHA PERIKANAN Bagian Kesatu Jenis Usaha Perikanan Pasal 6
Pasal 12
Permohonan izin usaha perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditolak, apabila :
- a. dokumen persyaratan izin usaha perikanan tidak lengkap; dan
- b. kegiatan usaha perikanan dinilai dapat menimbulkan konflik sosial dan atau menimbulkan kerusakan atau pencemaran lingkungan yang sulit ditanggulangi.
BAB III - USAHA PERIKANAN Bagian Kesatu Jenis Usaha Perikanan Pasal 6
Pasal 13
Permohonan izin usaha perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dikabulkan apabila :
- a. dokumen persyaratan izin usaha perikanan dinyatakan sah dan lengkap;
- b. kegiatan usaha perikanan dinilai memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat di lokasi usaha; dan
- c. kegiatan usaha perikanan dinilai memberikan manfaat dalam menambah pendapatan daerah.
BAB III - USAHA PERIKANAN Bagian Kesatu Jenis Usaha Perikanan Pasal 6
Pasal 14
Setiap orang atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permohonan izin usaha perikanan wajib mengisi formulir permohonan yang dilengkapi dengan dokumen :
- a. identitas pemohon;
- b. akte pendirian badan hukum Indonesia;
- c. rencana kegiatan usaha;
- d. keterangan ketersediaan modal dan teknologi disertai bukti pendukung;
- e. NPWP; dan
- f. syarat teknis lain sesuai masing-masing jenis usaha perikanan.
BAB III - USAHA PERIKANAN Bagian Kesatu Jenis Usaha Perikanan Pasal 6
Pasal 15
- (1) Izin usaha perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, tidak diperlukan untuk usaha perikanan sebagai berikut :
- a. usaha penangkapan ikan dengan menggunakan kapal di bawah 5 (lima) GT;
- b. usaha pengolahan ikan tradisional;
- c. usaha pengangkutan yang dilakukan antar kabupaten dalam Daerah; dan
- d. usaha pemasaran ikan dalam suatu wilayah Kabupaten/Kota.
- (2) Usaha perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didaftarkan pada Dinas Kabupaten/Kota.
- (3) Kriteria dan tatacara pendaftaran usaha perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
BAB III - USAHA PERIKANAN Bagian Kesatu Jenis Usaha Perikanan Pasal 6
Pasal 16
- (1) Setiap pemberian izin usaha perikanan dikenakan biaya retribusi.
- (2) Biaya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
BAB IV - HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN Bagian Kesatu Hak Pemegang Izin
Pasal 17
Pemegang izin usaha perikanan berhak :
- a. mendapat supervisi dan pembinaan dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
- b. mendapat jaminan keamanan atau pengawasan dalam melakukan kegiatan usaha perikanan.
BAB IV - HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN Bagian Kesatu Hak Pemegang Izin
Pasal 18
Pemegang izin usaha perikanan wajib :
- a. melaksanakan ketentuan yang terdapat dalam izin usaha perikanan;
- b. melakukan kegiatan pemulihan lingkungan yang rusak atau tercemar sebagai akibat kegiatan usaha perikanan yang dilakukan;
- c. menggunakan tenaga kerja orang asli Papua dari wilayah Kabupaten/Kota di lokasi kegiatan usaha perikanan paling kurang 50% (lima puluh perseratus) dari seluruh tenaga kerja yang ada;
- d. melakukan pengolahan ikan di wilayah Provinsi Papua; dan
- e. melaporkan kegiatan usaha dan produksinya secara berkala kepada Gubernur.
BAB V - SANKSI Pasal 19
Pasal 19
- (1) Pemegang izin usaha perikanan yang tidak melaksanaan ketentuan yang terdapat dalam izin usaha perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dikenakan sanksi berupa :
- a. peringatan tertulis;
- b. perintah penghentian sementara kegiatan usaha; dan
- c. pencabutan izin.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat jenis pelanggaran yang dilakukan dan petunjuk perbaikannya.
- (3) Perintah penghentian sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan 14 (empat belas) hari setelah peringatan tertulis tidak dilaksanakan.
- (4) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dalam hal tidak dilakukan perbaikan setelah 6 (enam) hari sejak dikeluarkan perintah penghentian sementara.
BAB V - SANKSI Pasal 19
Pasal 20
- (1) Pemegang izin usaha perikanan yang tidak melakukan kegiatan pemulihan lingkungan yang rusak atau tercemar sebagai akibat kegiatan usaha perikanan yang dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, dikenakan sanksi berupa pembayaran denda untuk memulihkan lingkungan.
- (2) Besarnya pembayaran denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan bersama oleh Lembaga Penyelesaian Lingkungan, Dinas dan Pemegang Izin paling lama 15 (lima belas) hari sejak ditemukan kerusakan dan pencemaran.
BAB V - SANKSI Pasal 19
Pasal 21
- (1) Pemegang izin usaha perikanan yang tidak menggunakan tenaga kerja orang asli Papua dari wilayah Kabupaten/Kota di lokasi kegiatan usaha perikanan sekurang-kurangnya 50% (lima puluh perseratus) dari seluruh tenaga kerja yang ada, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, dikenakan sanksi berupa :
- a. peringatan tertulis;
- b. perintah penghentian sementara kegiatan usaha; dan
- c. pencabutan izin.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat jenis pelanggaran yang dilakukan dan petunjuk perbaikannya.
- (3) Perintah penghentian sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 14 (empat belas) hari setelah peringatan tertulis tidak dilaksanakan.
- (4) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal tidak dilakukan perbaikan setelah 6 (enam) hari sejak dikeluarkan perintah penghentian sementara.
BAB V - SANKSI Pasal 19
Pasal 22
- (1) Pemegang izin usaha perikanan yang tidak melakukan pengolahan ikan di wilayah Provinsi Papua, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d, dikenakan sanksi berupa :
- a. peringatan tertulis;
- b. perintah penghentian sementara kegiatan usaha; dan
- c. pencabutan izin.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat jenis pelanggaran yang dilakukan dan petunjuk perbaikannya.
- (3) Perintah penghentian sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 14 (empat belas) hari setelah peringatan tertulis tidak dilaksanakan.
- (4) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal tidak dilakukan perbaikan setelah 6 (enam) hari sejak dikeluarkan perintah penghentian sementara.
BAB VI - LARANGAN Pasal 23
Pasal 23
Setiap orang atau Badan Usaha dilarang :
- a. melakukan kegiatan usaha perikanan tanpa izin;
- b. melakukan kegiatan penangkapan ikan di wilayah penangkapan tradisional masyarakat hukum adat tanpa persetujuan masyarakat hukum adat yang bersangkutan;
- c. menangkap atau membawa jenis ikan yang dilindungi keluar Provinsi Papua tanpa dokumen resmi;
- d. membawa ikan hidup keluar wilayah Provinsi Papua tanpa dokumen resmi;
- e. membawa ikan yang belum diolah dalam jumlah paling sedikit 25 (dua puluh lima) kilogram keluar wilayah Provinsi Papua tanpa dokumen resmi; dan
- f. penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, bahan peledak, bahan kimia dan potasium.
BAB VII - PENGAWASAN Pasal 24
Pasal 24
- (1) Setiap orang berhak melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha perikanan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. pengawasan terhadap petugas pada Dinas Provinsi dan Kabupaten/ Kota dalam melaksanakan tugas yang berkaitan dengan pemberian izin usaha perikanan, supervisi, pembinaan dan pengawasan kegiatan usaha perikanan; dan
- b. pengawasan terhadap pemegang izin usaha perikanan.
BAB VII - PENGAWASAN Pasal 24
Pasal 25
- (1) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 disampaikan secara tertulis kepada Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- (2) Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah menerima hasil pengawasan wajib :
- a. menuliskan isi laporan, identitas lengkap pelapor disertai tanda tangan atau cap jempol pelapor; dan
- b. menindaklanjuti laporan hasil pengawasan.
- (3) Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memberikan jawaban kepada pelapor tentang bentuk tindak lanjut atas laporan hasil pengawasan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari.
- (4) Jawaban kepada pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan secara tertulis disertai alasan-alasan yang jelas.
BAB VII - PENGAWASAN Pasal 24
Pasal 26
Tindak lanjut laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 disusun dalam bentuk data laporan tertulis yang digunakan untuk :
- a. bahan evaluasi, penyusunan program setiap tahun dan sebagai bahan masukan dalam rangka perumusan dan penetapan kebijakan pimpinan;
- b. meningkatkan kegiatan monitoring di lokasi obyek pengawasan dalam rangka tersedianya data laporan yang akurat dan aktual; dan
- c. meningkatkan kinerja pengawasan untuk penegakan hukum melalui kerjasama antar instansi atau lembaga pemerintah yang bertugas di bidang pengawasan dan masyarakat.
BAB VII - PENGAWASAN Pasal 24
Pasal 27
Tindak lanjut laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 yang mengandung bukti awal adanya dugaan terjadinya tindak pidana wajib diteruskan kepada petugas penegak hukum yang berwenang untuk dilakukan proses hukum.
BAB VII - PENGAWASAN Pasal 24
Pasal 28
- (1) Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota melakukan pengawasan secara periodik sekali dalam setiap 3 (tiga) bulan kepada setiap pemegang izin.
- (2) Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selain melakukan pengawasan periodik, wajib melakukan pengawasan seketika, dalam hal adanya laporan pelanggaran dalam kegiatan izin.
BAB VIII - PENYIDIKAN Pasal 29
Pasal 29
- (1) Selain pejabat penyidik Kepolisian, TNI-AL dan PPNS Perikanan yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi urusan perikanan, diberi wewenang khusus sebagai penyidik terhadap pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk :
- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana bidang perikanan;
- b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana bidang perikanan;
- c. memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada dalam kawasan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya perikanan;
- d. melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana bidang perikanan;
- e. meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana bidang perikanan;
- f. membuat dan menandatangani berita acara; dan
- g. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana bidang perikanan.
- (3) Pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikan kepada penuntut umum sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
BAB IX - KETENTUAN PIDANA Pasal 30
Pasal 30
- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 6, dan Pasal 23 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
BAB IX - KETENTUAN PENUTUP Pasal 31
Pasal 31
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua.

Penetapan: Ditetapkan di Jayapura pada tanggal 27 Januari 2016

Penandatangan: GUBERNUR PAPUA, CAP/TTD LUKAS ENEMBE, SIP, MH

Penetapan: Diundangkan di Jayapura pada tanggal 28 Januari 2016 Sekretaris Daerah Provinsi Papua CAP/TTD T.E.A. HERY DOSINAEN, S.IP., M.KP LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2016 NOMOR 9 NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA NOMOR 6 TAHUN 2016

Distribusi: Salinan sesuai dengan aslinya

Penandatangan: KEPALA BIRO HUKUM, Y. DEREK HEGEMUR, SH.,MH NIP. 19661202 198603 1 002
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG USAHA PERIKANAN
## I. UMUM
PENJELASAN
Pasal 1
huruf b Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menyebutkan bahwa Otonomi Khusus adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua. Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua pada dasarnya adalah pemberian wewenang yang lebih luas bagi Provinsi dan rakyat Papua untuk mengatur dan mengurus diri sendiri di dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wewenang yang lebih luas berarti pula tanggungjawab yang lebih besar bagi Provinsi dan rakyat Papua untuk menyelenggarakan pemerintahan dan mengatur pemanfaatan kekayaan alam di Provinsi Papua karena untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat Papua sebagai bagian dari rakyat Indonesia sesuai dengan peraturan perundangundangan. Hal-hal mendasar yang menjadi isi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 adalah : 1. Pengaturan kewenangan antara Pemerintah dengan Pemerintah Provinsi serta penerapan kewenangan tersebut di Provinsi Papua yang dilakukan dengan kekhususan. 2. Pengakuan dan penghormatan hak-hak dasar orang asli Papua serta pemberdayaannya secara strategis dan mendasar. 3. Mewujudkan pennyelenggaraan pemerintahan yang baik yang berciri : - a. partisipasi rakyat sebesar-besarnya dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan melalui keikutsertaan para wakil adat, agama dan kaum perempuan; - b. pelaksanaan pembangunan diarahkan sebesar-besarnya untuk memenuhi kebutuhan dasar penduduk asli Papua khususnya dan penduduk Provinsi Papua pada umumnya dengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip pelestarian lingkungan, pembangunan berkelanjutan, berkeadilan dan bermanfaat langsung bagi masyarakat; - c. penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang transparan dan bertanggungjawab kepada masyarakat. 4. Pembagian wewenang, tugas dan tanggungjawab yang tegas dan jelas antara badan legislatif, eksekutif dan yudikatif serat Majelis Rakyat Papua sebagai representasi kultural penduduk asli Papua yang diberikan kewenangan tertentu. Berdasarkan Pasal 4 tentang kewenangan daerah dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 dijelaskan bahwa kewenangan Provinsi Papua mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, moneter dan fiskal, agama dan peradilan serta kewenangan tertentu di bidang lain yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain kewenangan tersebut, dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua diberi kewenangan khusus yang pelaksanaan kewenangannya di atur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah Khusus atau Peraturan Daerah Provinsi. Oleh karena itu, perlu disusun Peraturan Daerah Provinsi dalam rangka pelaksanaan pemanfaatan sumber daya perikanan diwilayah Provinsi Papua yang ditujukan bagi percepatan pembangunan ekonomi, peningkatan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat Papua, dalam rangka kesetaraan dan keseimbangan dengan kemajuan Provinsi lain. ## II. PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup jelas Pasal 2 Cukup jelas Pasal 3 Cukup jelas Pasal 4 Huruf a Cukup jelas Huruf b Informasi dilakukan secara berkala tiap 3 (tiga) bulan sekali melalui media elektronik yang mudah diketahui dan diperoleh publik. Informasi tentang perencanaan dan pelaksanaan investasi di bidang perikanan memuat identitas investor, jenis, besar, dan lamanya investasi serta hal-hal lain yang dianggap penting. Huruf c Cukup jelas Huruf d Cukup jelas Huruf e Cukup jelas Huruf f Cukup jelas Pasal 5 Cukup jelas Pasal 6 Cukup jelas Pasal .../3
PENJELASAN
Pasal 7
Badan hukum Indonesia yang berdomisili dalam wilayah Provinsi Papua yaitu badan hukum yang terdaftar pada Pemerintah Provinsi atau Kabupaten/Kota dan memiliki kantor dengan alamat jelas di Provinsi Papua.
PENJELASAN
Pasal 8
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 9
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 10
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 11
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 12
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 13
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 14
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 15
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 16
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 17
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 18
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 19
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 20
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 21
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 22
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 23
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 24
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 25
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 26
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 27
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 28
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 29
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 30
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 31
Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA NOMOR 11