PERATURAN BUPATI TABALONG Nomor OR Tahun 2013 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TABALONG NOMOR 07 TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENYELENGGARA JAMINAN TABALONG SEHAT (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
- Mengingat
BUPATI TABALONG
PERATURAN BUPATI TABALONG NOM OR 12 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TABALONG NOMOR 07 TAHUN 2010
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENYELENGGARA JAMINAN TABALONG SEHAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TABALONG,
bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/ 564/ 2012 ten tang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah H. Badaruddin Tanjung Kabupaten Tabalong sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, maka perlu melakukan perubahan atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 07 Tahun 2010 t en tang Pembentukan Unit Penyelenggara J aminan Tabalong Sehat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tabalong tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 07 Tahun 2009 tentang Unit Penyelenggara J aminan Tabalong Sehat;
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Lau t, Daerah Tingkat II Tap in dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran N egara Repu blik Indonesia Tah un 20 12 Nom or 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam N egeri Nom or 13 Tah un 2006 ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Badan Layanan Umum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 ten tang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TABALONG NOMOR 07 TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENYELENGGARA JAMINAN TABALONG
SEHAT.
Pasal I
Ketentuan dalam Peraturan Bupati Tabalong Nomor 07 Tahun 2010 ten tang Pembentukan Unit Penyelenggara Jaminan Tabalong Sehat (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 08), diubah sebagai berikut :
- Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 6
Tugas Pokok UPJTS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi :
Pasal 7
Tugas Pokok UPJTS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi :
- a. menerima klaim dari PPK, setelah mendapat persetujuan I pengesahan dari Tim Verifikasi.
- b. menyetorkan ke kas daerah hasil klaim dari PPK, sebagaimana dimaksud pada huruf a, kecuali klaim dari Rumah Sakit Umum Daerah H Badaruddin Tanjung disetorkan langsung ke Kas Rumah Sakit Umum Daerah H Badaruddin Tanjung.
Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Penetapan: Ditetapkan di Tanjung pad a tangga 1 Jul i 20 13 . RACHMAN RAMSYI

Penandatangan: BUPATI TABALONG,

Penetapan: Diundangkan di Tanjung padatanggal 11 J uli 2013

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG, H. ABDEL FADILLAH