PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN TENTANG PERTANGG UNGJA WABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 Nomor 2 Tahun 2016 tentang PERTANGG UNGJA WABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingal
WALIKOTA TARAKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN
NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG
PERTANGG UNGJA WABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA TARAKAN,
- a. bahwa untuk molak sariakan kctentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemcrintahan Daerah scbagaimana telah diubah beberapa kali, ter akhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kcdua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tah un 2014 ten tang Pemcrintahan Dacrah , Kepala Daerah mcnyarnpaikan Rancangan Pcraruran Dacrah ten tang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pcndapatan dan Belanja Dacrah kepada Dewan Perwakilan Rakyal Daerah dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambal 6 (enam) bulan sctclah tahun anggaran berakhir:
- b. bahwa berdasarkan perlimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Per at uran Daerah ten lang Pertanggungjawaban Pclak sarraa n Anggaran Pcndapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.
- l. Pa sal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3711);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pcmeriksaan Pengclolaan dan Tanggung .Iawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lcrnba ra n Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 lentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah un 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Ncgara Rcpublik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dcngan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20] 4 lenlang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tenlang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Rcpublik Indoncsia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Ncgara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lem baran Daerah Kota Tarakan Tahun 2010 Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah Kota Tarakan Tahun Anggaran 20] 5 (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tah un 2014 Nomor 10);
8. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2015 tenlang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kola Tarakan Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2015 Nomor 4);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TARAKAN
dan
WALIKOTA TARAKAN
MEMUTUSKAN:
PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015.
Menetapkan
Pasal 1
- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pcndapatan dan Belanja Daerah berupa laporan kcuangan memuat:
- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Neraca;
- d. Laporan Operasional
- e. Laporan Arus Kas;
- f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
- g. Catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Catatan atas laporan keuangan dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerahy perusahaan daerah.
Pasal 2
Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a tahun anggaran 2015 sebagai berikut :
205.290.4 76.824,46 Rp.
- Pengeluaran
Pembiayaan neto
Rp.
205.290.476.824,46
Rp.
0,00\_
- c. Pembiayaan :
- Penerimaan
(182.573.086.914,48)
Rp.
Rp. 678.822.211.760,97
Rp. 861.395.298.675,45
- a. Pendapatan
- b. Belanja
Surpl us / defisi t
Pasal 3
Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :
- (1) Selisih
sejumlah
- anggaran dengan realisasi pendapatan Rp. 91.476.758.380,56 dengan r incia n scbagai berikut :
- a. Anggaran Pendapatan setelah per ubahan
- b. Realisasi
Selisih lcbih/ (kurang)
Rp. 770.298.970.141,53
Rp. 678.822.211.760,97\_
Rp.
91.4 76.758.380,56
- (2) Selisih
sejumlah anggaran
dcngan rcalisasi
belanja
Rp. 274.381.216.616,55 dengan rincian sebagai berikui :
- a. Anggaran belanja setelah perubahan
Rp. 1.135.776.515.292,00
- b. Realisasi
Rp. 861.395.298.675,45
Selisih lebih/(kurang)
Rp. 274.381.216.616,55
- (3) Selisih anggaran
sejumlah
Rp. (182.904.458.235,99) dengan rincian sebagai berikut
- dcngan realisa si sur plus z defisit :
- (4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. 160.187.068.326,01 dengan rincian sebagai berikut :
Rp. (182.573.086.914,48)
Selisih lebih/(kurang) Rp. (22.717.389.909,98)
- b. Realisasi
Rp. (205.290.476.824,46)
- a. Surplus/ defisit setelah perubahan
\_
Rp. 205.290.4 76.824,46
Sclisih lcbih/ (kurang) Rp. 160.187.068.326,01
365.477.545.150,47
Rp.
- b. Realisasi
- a. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan
- (5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pernbiayaan sejumlah Rp. 0,00 dengan rincian scbagai bcrikut :
- a. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan
0,00
Rp.
- b. Realisasi
Rp.
Selisih lebih/ (kurang)
Rp.
- (6) Selisih anggaran dengan realisa si pembiayaan Rp. 160.187.068.326,01 dcngan rincian sebagai berikut :
- a. Anggaran pem biayaan perubahan
- b. Realisasi
Selisih lebih/(kurang)
setelah neto
Rp.
365.477.545.150,47
Rp. 205.290.476.824,46\_
Rp.
160.187.068.326,01
Pasal 4
Neraca sebagaimana dirnak sud pada Pa sal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember tahun 2015 sebagai berikut :
Rp. 5.605.719.801.833,29
Rp
105.679.915.513,26
Rp. 5.500.039.886.320,29
- a. .Jurnlah aset
- b. .Jurnlah kewajiban
- c. .Jurnlah ekuitas dana
Pasal 5
Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf (' untuk tah un yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2015 sebagai berikut:
Rp.
205.290.4 76.824,46
Rp.
(53.853.780.341,68)
Rp.
(128.719.306.572,80)
Rp.
(0,00)
Rp.
(12.776.188,47)
Rp.
34.712.215.634,13
- a. Saldo ka s awal per 1 .Ian uari tahun 2015
- b. Arus kas dari aktivitas operasi
- c. Arus Kas dari aktivitas investasi aset non
Keuangan
- d. Arus kas dari aktivitas pembiayaan
- e. Arus kas dari aktivitas nonanggaran
- f. Saldo kas akhir per 31 Desember tah un 2015
0,00
0,00
neto sejumlah
\_
\_
Pasal 6
Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimak sud Pasal 1 ayat (1) huruf g tahun anggaran 2015 memual inforrriasi baik secara kuantitatif maupun kualitas atas pos-pos laporan keuangan.
Pasal 7
Pertanggungjawaban pelaksariaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 yang tcrtuang dalam Laporan keuangan sebagaimana dirnaksud pada Pasal 1 ayat (1) ditetapkan dalarn Larnpira n yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini yang terdiri dari:
|
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I | Laporan realisasi anggaran |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lampiran 1.1 | Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerin tah daerah dan organisasi; |
| Lampiran 1.2 | Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerinlahan daerah, orgamsasi, peridapatan, bclanja dan pcmbiayaan; |
| Lampiran 1.3 | Rckapit.ulasi realisa si anggaran belanja daerah menurut ur usan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan; |
| Lampiran 1.4 | Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah unt uk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerin lahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara; |
| Lampiran 1.5 | Daftar jumlah pegawai per golongan per jabatan; |
| Lampiran 1.6 | Daftar piulang dacrah; |
| Lampiran 1.7 | Daftar penyertaan modal (investasi) daerah; |
| Lampiran 1.8 | Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah; |
| Larnpiran I.9 | Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainnya; |
| Lampiran 1.10 | Oaftar kegiatan-kegialan yang belum diselesaikan sarnpai akhir lahun dan dianggarkan kembali da.lam tah un anggaran berikutnya (DPA-L); |
| Lampiran 1.11 | Daftar dana cadangan daerah; |
| Lampiran 1.12 | Oaftar pinjarnan dan obligasi daerah. |
| Larnpiran II | Neraca; |
| Lampira n III | Laporan Arus Ka s; |
| Lampiran IV | Laporan Operasional; |
| Lampira.n V | Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; |
| Lampiran VI | Laporan Perubahan Ekuitas; |
| Larnpiran VII | Catalan alas Lapor an Keuangan; dan |
| Lampiran VIII | Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Dacrah. |

## Pasal 8

Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) ditetapkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari :

- a. Catalan atas Iaporan keuangan tercan t.urn dalam Lampiran VII Peraturan Daerah ini.
- b. Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/ perusahaan daerah tercantum dalam Larnpiran VIII Peraturan Dacrah ini.

## Pasal 9

Walikota menetapkan Pcraturan Wa likota tcntang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari perlanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pad a tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tarakan.


Diundangkan di Tarakan padatanggal 26 September 2016

SEKRETARIS 0 ERAH KOTATARAKAN,


LEMBARANDAERAH KOTATARAKAN TAHUN 2016 NOMOR 18 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA NOMOR 3 / REG.TRK / 2016

| No. | Nama | Jabatan |
|-------|-----------------------|---------------------------|
| 1 | dr. Khairul, M.Kes | Sekda |
| 2 | Drs. Firmananur, M.Si | Asistcn Administrasi Umum |
| 3 | Dison, SH | Kabag. Hukum |
| 4 | Arbain, SE, M.J\P | Kepala 1) PPKA |