PERATURAN WALIKOTA MA Nomor 01 Tahun 2011 tentang PENETAPAN BESARAN UANG PERSEDIAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2011 DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA BANJARMASIN, - a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah harus dllaksanakan dengan efektif, efisien, tertib, transparan dan bertanggung jawab sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku; - b. bahwa Walikota Banjarmasln selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah berwenang untuk (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat:
WALIKOTA BANJARMASIN
PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 01 TAHUN 2011
TENTANG
PENETAPAN BESARAN UANG PERSEDIAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2011
DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BANJARMASIN,
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah harus dllaksanakan dengan efektif, efisien, tertib, transparan dan bertanggung jawab sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa Walikota Banjarmasln selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah berwenang untuk menetapkan kebljakan tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, serta agar terdapat kesamaan pemahaman dan keterpaduan langkah bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di llngkungan Pemerintah Kota Banjarmasln dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota Banjarmasin tentang Penetapan besaran Uang Persediaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
8. 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); p
~
r\
r*\
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akutansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan KeuanganDaerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan Dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya;
18. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 12,Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
19. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 25);
20. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 18Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota^ Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 18); v
^v
^-n
21. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 25 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 19).
MEMUTUSKAN :
PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN TENTANG PENETAPAN BESARAN UANG PERSEDIAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
Menetapkan: KOTA BANJARMASIN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang selesai dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang masa berlakukannya dari tanggal 1Januari sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berkenaan.
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
3. Pengguna Anggaran/Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran/barang untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
4. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut SKPKD adalah perngkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
5. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD adalah kepada satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai BUD. Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin (Bakeuda) selain berfungsi sebagai SKPD juga berfungsi sebagai SKPKD. Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin selain bertindak selaku pengguna anggaran/barang juga bertindak selaku PPKD dan BUD.
7. Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang adalah pejabat eselon III yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran/pengguna barang dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
8. Bendahara Pengeluaran SKPD adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dengan sistem operasi berbasis komputer dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
9. Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggunjawabkan uang untuk keperluan belanja daearah dalam rangka pelaksanaan APBD pada unit kerja SKPD.
10. Rekening Kas Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah pada Bank yang ditentukan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan atau membayar seluruh pengeluaran daerah.
11. Uang Persediaan adalah uang muka kerja dengan jumlah tertentu yang bersifatdaur ulang (revolving) dan masih harus dipertanggungjawabkan, diberikan kepada Bendahara pengeluaran hanya untuk membiayai kegiatan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran iangsung dan diberikan sekali diawal tahun anggaran.
12. Sisa Uang Persediaan adalah sisa penggunaan uang muka kerja setelah dipertanggungjawabkan padayv akhir tahun anggaran berkenaan. I
^
f&gt;
BESARAN UANGPERSEDIAAN
BAB II - BESARAN UANGPERSEDIAAN
Pasal 2
Kepada setiap SKPD dapat diberikan Uang Persediaan untuk Pengguna Anggaran sebagai uang muka kerja.
Pasai 3
- (1) Uang Persediaan dapat diberikan untuk pengeiuaran-pengeluaran belanja :
2. -Belanja honor PNS dan Non- PNS di bawah Rp. 10juta.
3. -Belanja modal dan belanja barang dan jasa untuk keperluan pemeliharaan dan jasa pihak kebga dengan nilai dibawah Rp. 5 juta.
4. -Belanja Bantuan Sosial Kemasyarakatan di bawah Rp. 5 juta.
5. -Belanja Perjalanan Dinas di bawah Rp. 10juta.
- (2) Uang Persediaan (UP) dapat diberikan setinggi-tingginya 1/12 dari pagu belanja langsung dikurangi belanja modal. #jj -MOj ·
7. ^^ ^N up setinggi-tingginya Rp. 1 milyar; serendah-rendahnya UP sebesar Rp. 25 juta.
8. Bila hasil perhitungan didapat UP melebihi Rp. 1 milyar, maka UP diberikan setinggi-tingginya 1/18 dan pagu belanja langsung dikurangi belanja modal.
BAB II - BESARAN UANGPERSEDIAAN
Pasal 4
- (1) Pengisian kembali UP dapat diberikan apabila dana UP telah dipergunakan dan dipertanggungjawabkan, tidak ada batasan persentasi (%) minimal uang yang telah dipertanggungjawabkan.
- (2) Bendahara Pengeluaran melakukan pengisian kembali UP dengan mengajukan SPP-GU, setelah UP dimaksud digunakan dan dipertanggungjawabkan sepanjang masih tersedia anggarannya dalam DPA.
- (3) Uang persediaan (UP) diberikan untuk Pengguna Anggaran, bag! SKPD yang mempunyai Kuasa Pengguna Anggaran atau Bendahara Pengeluaran Pembantu meminta uang muka kerja kepada Bendahara Pengeluaran.
4. (41 Sisa UP yang masih ada pada Bendahara Pengeluaran pada akhir tahun anggaran torus disetor kembali ke Rekening Kas Daerah selambat-lambatnya tanggal yang ditetapkan kemudian dengan surat edaran. Setoran sisa UP dimaksud ikut dilampirkan pada SPJ akhir.
- (5) Besaran UP setiap SKPD tercantum pada
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I Peraturan Walikota ini.
6. (K\ Besaran Uana Persediaan (UP) pada Lampiran I merupakan batas maksimal pengambilan Dana UP. (}SKPC^ daS^LngamWI Sibawahbatas maksimal disesuaikan dengan kebutuhan, sehingga pergul.ran dana dapat lebih mudah terlaksana.

## BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

## Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini akan diatur lebih lanjut dengan^ Keputusan Walikota Banjarmasin.




## LAMPIRAN I PERATURANWALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR

: 01 TAHUN 2011

TANGGAL

: 3 JANUARI 2011

## PENETAPAN BESARAN UANG PERSEDIAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2011

| No. | UNIT KERJA | JUMLAH UANG PERSEDIAAN (UP) CRD.) |
|-------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | Dinas Pendidikan | 700.000.000,- |
| 2 | Dinas Kesehatan | 870.000.000,- |
| 3 | Dinas Bina Marga | 500.000.000,- |
| 4 | Dinas Sumber Daya Air dan Drainase | 500.000.000,- |
| 5 | Dinas Tata Ruang, Cipta Karya dan Perumahan | 200.000.000,- |
| 6 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 240.000.000,- |
| 7 | Dinas Perhubungan, Komunikasidan Informatika | 150.000.000,- |
| 8 | Dinas Kebersihan dan Pertamanan | 250.000.000,- |
| 9 | Badan Lingkungan Hidup | 150.000.000,- |
| 10 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 100.000.000,- |
| 11 | Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan | 250.000.000,- |
| 12 | Dinas Sosial dan Tenaga Kerja | 255.000.000,- |
| 13 | Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah | 90.000.000,- |
| 14 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 100.000.000,- |
| 15 | Satuan Polisi Pamong Praja | 200.000.000,- |
| 16 | Sekretariat Daerah | 1.000.000.000,- |
| 17 | Sekretariat DPRD | 750.000.000,- |
| 18 | Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah | 780.000.000,- |
| 19 | Inspektorat | 200.000.000,- |
| 20 | Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal | 150.000.000,- |
| 21 | Kecamatan Banjarmasin Timur | 70.000.000,- |
| 22 | Kecamatan Banjarmasin Utara | 75.000.000,- |
| 23 | Kecamatan Banjarmasin Tengah | 65.000.000,- |

.

*

-

| 24. | Kecamatan Banjarmasin Barat | 80.000.000,- |
|-------|----------------------------------------------------|----------------|
| 25 | Kecamatan Banjarmasin Selatan | 85.000.000,- |
| 26 | Badan Narkotika Kota | 65.000.000,- |
| 27 | Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan | 600.000.000,- |
| 28 | Kantor Arsip Perpustakaan dan Dokumentasi | 70.000.000,- |
| 29 | Dinas Pertanian | 200.000.000,- |
| 30 | Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga | 250.000.000,- |
| 31 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | 195.000.000,- |
| 32 | Dinas Pengelolaan Pasar | 200.000.000,- |