Unknown Unknown Nomor 23 Tahun 2017 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH NOMOR 46 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, DEWAN PER (berlaku 8 Agustus 2017)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran transportasi pelaksanaan perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh, maka Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 46 Tahun 2015 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 46 Tahun 2015 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh, perlu diubah dan disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Sungai Penuh tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 46 Tahun 2015 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh;
Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapaka kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
11. Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 46 Tahun 2015 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh (Berita Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2015 Nomor 46), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Standar Biaya Perjalanan Dinas dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh (Berita Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2016 Nomor 17);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH NOMOR 46 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH.
Pasal I
Ketentuan Pasal 9 diantara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 2 (dua) ayat baru yakni ayat (3a) dan ayat (3b), sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 7
- (1) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (9) diberikan berdasarkan tingkat perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dengan pengaturan sebagai berikut :
Pasal 9
- (1) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (9) diberikan berdasarkan tingkat perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dengan pengaturan sebagai berikut :
- a. uang harian dibayar sesuai dengan jumlah hari dalam SPT dan dibayar secara lumpsum dengan besaran sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran VI Peraturan Walikota ini;
- b. jumlah hari dalam SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan selama masa dinas di tempat tujuan ditambah 1 (satu) hari sebelum dan 2 (dua) hari sesudah.
- c. biaya transport dibayar secara riil sesuai tingkatan golongan perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Walikota ini;
- d. biaya penginapan dibayar secara riil, dengan jumlah hari menginap maksimal sebesar jumlah hari dalam SPT dikurangi 2 (dua) hari dengan perkiraan biaya penginapan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Walikota ini;
- e. biaya pemetian jenazah termasuk yang berhubungan dengan pengruktian/ pengurusan jenazah dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
- f. biaya angkutan jenazah termasuk yang berhubungan dengan pengruktian/ pengurusan jenazah dibayarkan sesuai dengan biaya riil; dan
- g. perjalanan dinas keluar daerah dalam rangka koordinasi dan konsultasi maksimal 3 (tiga) orang.
- (2) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d termasuk juga biaya menginap ditempat transit yang dibuktikan secara riil.
- (3) Dalam hal perjalanan dinas menggunakan kendaraan dinas, diberikan bahan bakar minyak (BBM) dengan pembayaran sesuai dengan kebutuhan riil dengan perkiraan perbandingan :
- a. kendaraan roda empat s/d 1500 cc diberikan biaya BBM dengan perbandingan 1 liter : 8Km;
- b. kendaraan roda empat 1501 s/d 3000 cc diberikan biaya BBM dengan perbandingan 1 liter : 6 Km; dan
- c. kendaraan roda empat diatas 3000 cc diberikan biaya BBM dengan perbandingan 1 liter : 4 Km; dan
- d. besarnya biaya BBM dikalkulasikan berdasarkan jarak tempuh perjalanan dinas yang dilakukan dengan perbandingan berdasarkan kapasitas isi silinder kendaraan tersebut di atas.
15. (3a) Perjalanan Dinas yang dilaksanakan oleh Pejabat berdasarkan tingkat golongan A, golongan B dan golongan C yang tidak disediakan kendaraan dinas atau kendaraan dinas tidak dapat difungsikan maka pejabat dimaksud dapat menggunakan kendaraan pribadi.

(3b)Dalam hal perjalanan dinas menggunakan kendaraan pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (3a) diberikan BBM yang besarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

- (4) Besaran tertinggi BBM yang diberikan ke masing-masing tempat tujuan dan kembali ketempat kedudukan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Walikota ini.

## Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sungai Penuh.

Ditetapkan di Sungai Penuh pada tanggal 18 Agustus 2017

WALIKOTA SUNGAI PENUH, ttd

H. ASAFRI JAYA BAKRI

Diundangkan di Sungai Penuh pada tanggal 18 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA SUNGAI PENUH,

PUSRI AMSYI

BERITA DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2017 NOMOR 23