PERATURAN DAERAH KABUPATEN RI Nomor RAPPANG Tahun 2011 tentang RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA (berlaku 20 Desember 2011)
Pembukaan
Menimbang
:
Mengingat :
1
PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG NOMOR 11 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SIDENRENG RAPPANG
- a. bahwa dengan meningkatnya kebutuhan pelayanan masyarakat terhadap kegiatan rekreasi dan olahraga, maka pembangunan dan pemeliharaan tempat rekreasi dan atau fasilitas/sarana olahraga perlu ditingkatkan;
- b. bahwa dalam rangka mendukung pelayanan, pembiayaan terhadap pembangunan dan pemeliharaan tempat rekreasi dan atau fasilitas/sarana olahraga, maka tarif retribusi tempat rekreasi dan/atau fasilitas/sarana olah raga seperti tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 9 Tahun 2005 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan sehingga perlu ditinjau untuk diperbaharui;
- c. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka objek retribusi tempat Rekreasi dan Olahraga menjadi retribusi tersendiri dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2004 Nomor 45);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2008 Nomor 1);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
dan
BUPATI SIDENRENG RAPPANG
M E M U T U S K A N :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA
B A B I KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :
1. Daerah, adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Pemerintah Daerah, adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis selanjutnya SKPD teknis adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas pokoknya antara lain dibidang olahraga dan Pariwisata.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komoditer, perseroan lainnya. Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak inventasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Tempat Rekreasi adalah tempat atau keadaan alam yang memiliki sumber daya wisata yang dibangun dan dikembangkan sehingga mempunyai daya tarik dan diusahakan sebagai tempat yang dikunjungi wisatawan.
7. Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial.
8. Fasilitas/sarana olah raga adalah fasilitas/sarana olah raga milik Pemerintah Daerah.
9. Gedung adalah bangunan milik Pemerintah Daerah yang terdapat di tempat rekreasi wisata yang khusus diusahakan/disewakan untuk kegiatan pertemuan, rapat, pertunjukkan, pesta dan kegiatan lain.
10. Tanah Lapang adalah lahan terbuka cukup luas di tempat rekreasi yang dapat digunakan sebagai fasilitas/sarana pertandingan/balap otomotif, olah raga dan arena pertandingan lainnya dan juga dapat digunakan untuk arena pameran, bazaar, kemah, out bound , tracking , latihan bermacam cabang olah raga dan kegiatan penunjang kepariwisataan lainnya.
11. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
12. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
15. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
17. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
B A B II
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI
Pasal 2
Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat rekreasi dan olahraga yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
Pasal 3
- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tidak termasuk Obyek retribusi adalah pelayanan tempat rekreasi dan sarana olahraga yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.
Pasal 4
- (1) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan / menikmati pelayanan tempat rekreasi dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari Subyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap :
- a. Penduduk yang tinggal dalam kawasan wisata;
- b. Latihan militer dan sejenisnya; dan
- c. Tugas kedinasan yang berhubungan dengan pengembangan pariwisata
B A B III GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.
Perda Tempat Rekreasi dan Olahraga:2011
B A B IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6
Tingkat penggunaan jasa diukur
Pasal 7
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut di tempat Rekreasi dan Olahraga yang berada di wilayah Daerah.
PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
BAB VI - PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 8
- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
BAB VII - STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 9
Struktur dan Besar Retribusi ditetapkan sebagai berikut :
- a. Tarif pemakaian dan atau penggunaan pelataran stadion Ganggawa Rp. 300.000,-/hari
- b. Tarif penggunaan sarana olahraga :
1. Penggunaan Stadion :
- a) Untuk olahraga komersil
Rp. 100.000,-/hari
- b) Non Olahraga komersil
Rp. 2.000.000,-/hari
- c) Kamar istirahat
Rp. 50.000,-/hari
2. Penggunaan Gelanggang Olahraga
- a) Untuk olahraga
komersil
Rp. 100.000,-/hari
- b)
- Non Olahraga komersil
Rp. 250.000,-/hari
3. Penggunaan Lapangan Tennis
Rp. 100.000,-/hari
4. Penggunaan Lapangan Volly
Rp. 50.000,-/hari
5. Penggunaan Lapangan Takraw
Rp. 50.000,-/hari
6. Penggunaan Lapangan Basket
Rp. 50.000,-/hari
7. Penggunaan Lapangan Sirkuit
Rp. 1.000.000,-/hari
- c. Tarif masuk dan penggunaan tempat rekreasi serta fasilitas lainnya
1. Hari Minggu/Libur :
- a) Orang Dewasa
Rp. 3.000,-
- b) Anak-anak
Rp. 2.500,-
2. Hari biasa
- a) Orang Dewasa
Rp. 2.500,-
- b) Anak-anak
Rp. 2.000,-
- d. Penggunaan Fasilitas Tempat Rekreasi
1. Kamar Ganti pakaian perorangan
Rp. 1.000,-
2. WC Perorangan
Rp. 1.000,-/sekali pakai
3. Ban Pengapung
Rp. 1.000,-/jam
4. Gasebo
Rp. 5.000,-/sekali pakai
Perda Tempat Rekreasi dan Olahraga:2011
- e. Kamar istirahat
1. Biasa
2. VIP
- f. Rumah Adat
- g. Baruga
- h. Panggung Kesenian
Rp. 50.000,-/hari
Rp. 70.000,-/hari
Rp. 100.000,-/hari
Rp. 100.000,-/hari
Rp. 250.000,-
PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN
Bagian Kesatu Penentuan Pembayaran
BAB VIII - PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN
Pasal 10
- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan
- (2) Dokumen yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (3) Pembayaran Retribusi harus dilunasi sekaligus pada saat masuk tempat rekreasi dan/atau akan menggunakan fasilitas/sarana olah raga di tempat rekreasi.
BAB VIII - PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN
Pasal 11
- (1) Pemungutan Retribusi dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga.
- (2) Kerjasama pemungutan Retribusi adalah kerjasama untuk melakukan pemungutan Retribusi terhadap pengunjung tempat rekreasi yang dilakukan antara Instansi dengan kelompok-kelompok masyarakat atau lembaga kemasyarakatan dan institusi sosial, lembaga lain yang berbadan hukum.
- (3) Kegiatan pemungutan Retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya Retribusi terutang, pengawasan penyetoran Retribusi dan penagihan Retribusi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati
Bagian Kedua
Tempat Pembayaran dan Penyetoran
BAB VIII - PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN
Pasal 12
- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan ditempat pemungutan Retribusi pada tempat rekreasi dan olah raga.
- (2) Penyetoran pembayaran Retribusi ditentukan sebagai berikut :
- a. Pengunjung dan pengguna fasilitas dan/atau sarana olah raga dibayarkan sekaligus pada saat masuk atau menggunakan tempat rekreasi dan olah raga;
- b. Pemungut Retribusi paling lama 7 (tujuh) hari kerja wajib menyetorkan kepada SKPD teknis.
Bagian Ketiga Angsuran dan Penundaan Pembayaran
BAB VIII - PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN
Pasal 13
Retribusi dibayar tunai pada saat orang/pengunjung dan kendaraan yang masuk tempat rekreasi dan/atau menggunakan fasilitas/sarana olah raga di tempat rekreasi, sehingga pada prinsipnya tidak diberlakukan mekanisme angsuran dan penundaan pembayaran
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
BAB IX - PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 14
- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi.
- (2) Tata cara Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi ditetapkan oleh Bupati.
PENAGIHAN DAN PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA
BAB X - PENAGIHAN DAN PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA
Pasal 15
- (1) Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar, ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran
BAB X - PENAGIHAN DAN PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA
Pasal 16
- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
- a. Diterbitkan Surat Teguran; atau
- b. Ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran dimaksud.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.
- (6) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (7) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa.
- (8) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati
BAB XI - TATA CARA PENAGIHAN DAN INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 17
- (1) Pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran dengan mengeluarkan surat bayar/penyetoran atau surat lainnya yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (3) Surat Teguran/penyetoran atau surat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Instansi.
BAB XI - TATA CARA PENAGIHAN DAN INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 18
- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tatacara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Perda Tempat Rekreasi dan Olahraga:2011
BAB XII - KEBERATAN
Pasal 19
- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan secara tertulis disertai alasan yang jelas kepada Bupati melalui Kepala SKPD teknis atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan Retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan Retribusi dimaksud.
- (3) Keberatan diajukan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKB dan SKRDLB diterbitkan kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan.
B A B XIII
SANKSI ADMINISTRASI
BAB XII - KEBERATAN
Pasal 20
- (1) Wajib retribusi yang tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.
KETENTUAN PENYIDIKAN
BAB XIV - KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 21
- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari dan mengumpulkan serta meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;
- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyelidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
- g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c ;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangan dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- j. Menghentikan penyidikan ;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
Perda Tempat Rekreasi dan Olahraga:2011
B A B XV KETENTUAN PIDANA
BAB XIV - KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 22
- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.
B A B XVI KETENTUAN PENUTUP
BAB XIV - KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 23
Ketentuan yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati.
BAB XIV - KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 24
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Penetapan: Ditetapkan di Pangkajene pada tanggal, 20 Desember 2011 `

Penetapan: Diundangkan di Pangkajene pada tanggal, 20 Desember 2011

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG, ## RUSLAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2011 NOMOR 11

Penandatangan: BUPATI SIDENRENG RAPPANG, RUSDI MASSE