Unknown Unknown Nomor 09 Tahun 2015 tentang TATACARAPENGANGKATAN, DANPEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
BUPATITABALONG PROVINSIKALIMANTAN SELATAN
PERATURANDAERAHKABUPATENTABALONG NOMOR 09 TAHUN2016
TENTANG
TATACARAPENGANGKATAN, DANPEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TABALONG,
- a. bahwa Perangkat Desa sebagai pembantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa, perlu diatur pengangkatan dan pemberhentiannya sesuai dengan amanat Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 19 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Tabalong, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan desa sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Mengingat
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor2756);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);
4. Undang-Undang Nomor23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 ten tang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ten tang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5117);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 ten tang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 16 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWANPERWAKILAN RAKYAT DAERAHKABUPATENTABALONG dan BUPATITABALONG
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
PERATURANDAERAH TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN, :
DANPEMBERHENTIANPERANGKATDESA.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tabalong;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah KabupatenTabalong.
5. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada dibawah dan bertanggungjawabkepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
6. AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBDadalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD,dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. AnggaranPendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
8. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memilikibatas wilayahyang berwenanguntuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat ## BAB II KEDUDUKAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Perangkat Desa terdiri atas:
- a. Sekretariat Desa;
- b. Pelaksana Teknis;dan
- c. Pelaksana Kewilayahan.
- (2) Perangkat Desa berkedudukan sebagaiunsur pembantu KepalaDesa.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
- (1) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dipimpin oleh Sekretaris Desa dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu KepalaDesadalam bidangadministrasi pemerintahan.
- (2) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga)bidangurusan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
- (1) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b merupakan unsur pembantu kepala Desa sebagaipelaksana tugas operasional.
- (2) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga)seksi.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5
- (1) Pelaksana Kewilayahansebagaimanadimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c dipimpinoleh Pengerakyang bertugas membantu KepalaDesa sebagai satuan tugas kewilayahan.
- (2) Pelaksana Wilayahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dan kemampuankeuangan desa.
BABIII TATA CARA PENERIMAAN PERANGKAT DESA
BagianKesatu Penerimaan PerangkatDesa
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 6
- (1) PenerimaanPerangkatDesadilakukan melaluites.
- (2) Penerimaan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui tahapan :
- a. penjaringan;
- b. penyaringan;dan
- c. penetapan.
BagianKedua Penjaringan
Paragraf 1 Persyaratan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 7
- (1) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhipersyaratan umum dan khusus.
- (2) Per~yaratan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai benkut:
- a. bertaqwa kepada Tuhan YangMaha Esa;
- b. setia kepada Pancasila, Undang-UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,NegaraKesatuan RepublikIndonesia, dan Pemerintah;
- c. berpe?didikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
- d. berusia 20 (dua l?uluh)tahun sampai dengan 42 (empatpuluh dual tahun;
- e. terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelumpendaftaran; dan
- f. memenuhi kelengkapanpersyaratan administrasi.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
- b. berkelakuan baik dibuktikan dengan surat kepolisiansetempat;
- c. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara dengan hukuman badan atau hukuman percobaan;
- d. tidak sedang berstatus tersangka atau terdakwa karena tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara;
- e. tidak sedang dicabut hak pilihnya
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 8
Kelengkapanpersyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2)huruf f, antara lain terdiri atas:
- a. surat permohonan menjadi Perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segelatau bermaterai cukup;
- b. Daftar RiwayatHidup;
- c. fotokopiKartu Tanda Penduduk atau Surat Keteranganbertempat tinggalpaling kurang 1 (satu) Tahun sebelum pendaftaran dari Rukun Tetangga atau Rukun Wargasetempat;
- d. fotokopiKartu Keluargayang telah dilegalisiroleh Kecamatan;
- e. fotokopi Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pemyataan dari pejabat yang berwenang;
- f. FotokopiAkteKelahiranatau Surat KeteranganKenaiLahiryang telah dilegaIisir oleh Kecamatan;
- g. surat pemyataan bertakwa kepada Tuhan YangMaha Esa yang dibuat olehyang bersangkutan di atas kertas bermaterai;
- h. surat pemyataan memegang teguh dan mengamaIkan Pancasila, UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka TunggaI Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
- i. surat keterangan berbadan sehat dari Pusat Kesehatan Masyarakat atau aparat kesehatan yang berwenang;
- J. surat keterangan catatan kepolisiandari kepolisiansetempar/polsek;
- k. surat pemyataan sanggup berbuat jujur, adil dan bersedia bertempat tinggaI baik di desa atau wilayah dusun selama menjabat diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
1. surat pemyataan siap menerima dan mengakui hasil seleksi penjaringan dan penyaringan Perangkat Desa dengan sadar dan penuh tanggung jawab diatas kertas segelatau bermaterai cukup;
9. m.pas fotowama dan ukuran 4 x 6 sebanyak 31embar.
Paragraf2
Pemberitahuan BerakhimyaTugas Perangkat Desa
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 9
- 6 (enam)bulan sebelum berakhimya tugas seorang Perangkat Desa, Kepala Desa memberitahukan kepada pejabat yang bersangkutan tentang akan berakhimya tugas pejabat yang bersangkutan dengan tembusan kepada Bupati, Camat, dan BPD.
Paragraf3
PembentukanTimPenerimaanPerangkatDesa
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 10
- (1) Paling lambat 4 (empat)bulan sebelum berakhimya masa jabatan Perangkat Desa yang bersangkutan, Kepala Desa memproses penerimaan Perangkat Desa.
- (2) Dalam rangka penerimaan Perangkat Desa, Kepala Desa membentuk Tim PenerimaanPerangkat Desayang ditetapkan dengan Keputusan KepalaDesa.
- (3) Timsebagaimana dimaksud pada ayat (2)terdiri dari unsur Pemerintah Desa, anggota BPD, Lembaga Kemasyarakatanjtokoh Agamajmasyarakat yang jumlahnya minimal 3 (lima ) orang dan maksimal 5 (lima) orang dengan susunan keanggotaanterdiri atas:
- a. ketua merangkap anggota;
- b. sekretaris merangkap anggota;dan
- c. anggota.
- (4) Penentuan susunan dan kedudukan dalam Tim dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat dan terdiri dari unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Untuk keperluan administrasi, Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan Cap/Btempel Tim Penerimaan Perangkat Desa.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 11
- (1) Tugas Tim Penerimaan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalarn Pasal10 ayat (2) adalah:
- a. menyusun teknis pengangkatan Perangkat Desa;
- b. menyusun rencana anggaran biaya pengangkatan Perangkat Desa, dengan persetujuan Kepala Desa dan dikonsultasikan kepada Carnat;
- c. mengumumkan kepada masyarakat mengenai adanya penerimaan Perangkat Desa;
- d. menyusun tata tertib pelaksanaan pengisian Perangkat Desa dengan pertimbangan Kepala Desa dan dikonsultasikan dengan Carnat;
- e. menerima pendaftaran Bakal Calon;
- f. melaksanakan penelitian persyaratan Bakal Calon;
- g. mengumumkan Bakal Calon kepada masyarakat;
- h. meneliti kebenaran keberatan masyarakat terhadap Bakal Calon;
1. mengajukan Bakal Calon yang 1010s dari keberatan masyarakat kepada Kepala Desa untuk ditetapkan sebagai Calon yang berhak mengikuti Ujian;
- J. menyiapkan materi ujian tertulis;
- k. menyelenggarakan ujian tertulis bagi Calon yang berhak mengikuti Ujian;
1. mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan penerimaan Perangkat Desa;
- m. membuat Berita Acara Penetapan Calon, Berita Acara Penelitian Keberatan Masyarakat, Berita Acara Ujian Tertulis, dan Berita Acara Penetapan Calon yang Lulus dan Memperoleh Nilai Tertinggi;
- n. mengajukan Calon yang Lulus dan memperoleh Nilai Tertinggi sekurangkurangnya 2 (dua) orang calon untuk setiap jabatan perangkat desa yang akan diisi kepada Kepala Desa; dan
- o. melaporkan pelaksanaan penerimaan Perangkat Desa kepada Kepala Desa.
- (2) Tim Penerimaan Perangkat Desa dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- (3) Dalarn hal terdapat anggota Tim Penerimaan Perangkat Desa yang mendaftar sebagai bakal calon Perangkat Desa, keanggotaannya digantikan dari unsur yang sarna sebagaimana dimaksud dalarn Pasal10 ayat (3).
- (4) Penggantian anggota Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (5) Tugas dan fungsi Tim lebih lanjut diatur dalarn Peraturan Kepala Desa dengan berpedoman pada Peraturan Daerah ini.
Paragraf 4 Pendaftaran Bakal Calon
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 12
- (1) Jangka waktu pendaftaran dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum mendapatkan Bakal Calon, maka jangka waktu pendaftaran diperpanjang selama 7 (tujuh) hari.
- (3) Dalam hal setelah perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan, tetap tidak mendapatkan Bakal Calon, maka dilakukan pendaftaran dari awal dengan mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Perpanjangan sebagaimanadimaksud pada ayat (2)atau pendaftaran dari awal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim Penerimaan Perangkat Desa mengumumkan paling lambat pada hari pertama perpanjanganjpendaftaran dari awal dengan membuat BeritaAcara.
Paragraf5 Penetapan Calon
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 13
- (1) Tim Penerimaan Perangkat Desa melakukan penelitian persyaratan administrasi masing-masingBakal Calon.
- (2) Bakal Calon yang telah melalui penelitian dan memenuhi persyaratan administrasi oleh Tim Penerimaan Perangkat Desa ditetapkan sebagai Calon yang dituangkan dalam BeritaAcaraPenetapan Calon.
- (3) Nama-nama Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya diumumkan kepada masyarakat paling lambat 1 (satu) hari setelah ditetapkan untuk memberikankesempatan masyarakat menilairnasing-masingCalon.
Paragraf6 PenyampaianKeberatanterhadap Calon
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 14
- (1) Penyampaiankeberatan terhadap Calonyang ditetapkan oleh Tim Penerimaan Perangkat Desa, disampaikan kepada TimPenerimaan Perangkat Desa dengan menyebutkan identitas pengirimsecara jelas, paling lambat 7 (tujuh)hari sejak penetapan Calon.
- (2) Penyampaian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah diteliti kebenarannya, dituangkan dalam Berita Acara Penelitian Keberatan Masyarakat.
- (3) Berita Acara Penelitian Keberatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi Kepala Desa untuk menetapkan Calonyang berhak mengikutites.
- (4) Penyampaian keberatan yang melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)tidak dipertimbangkandan tidak mempengaruhihasil ujian.
Paragraf7
Penetapan CalonYangBerhak MengikutiUjian
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 15
- (1) Tim Penerimaan Perangkat Desa mengusulkan Calon kepada Kepala Desa dengan dilampiri Berita Acara Penetapan Calon danj atau Berita Acara PenelitianKeberatan Masyarakat untuk ditetapkan sebagai Calonyang berhak mengikutiUjiandengan ketentuan sekurang-kurangnya 2 (dua)calon.
- (2) Kepala Desa setelah menerima usulan Tim Penerimaan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (I), menetapkan Calon yang berhak mengikuti Ujian dengan mempertimbangkan Berita Acara Penetapan Calon dan/ atau Berita Acara Penelitian Keberatan Masyarakat, yang ditetapkan dengan Keputusan KepalaDesa.
- (3) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Ketua Tim Penerimaan Perangkat Desa paling lambat 2 (dua) hari sebelumpelaksanaan ujian tertulis.
- (4) Ketua Tim Penerimaan Perangkat Desa setelah menerima Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Calonyang berhak mengikuti tes, pada hari itu juga mengumumkannama-nama Calonyang berhak mengikutites.
BagianKetiga Penyaringan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 16
- (I) Calonyang berhak mengikuti tes wajib mengikuti tes yang dilaksanakan oleh TimPenerimaanPerangkatDesa.
- (2) Pelaksanaan tes sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dituangkan dalam Berita Acara tes oleh Tim Penerimaan Perangkat Desa serta dapat dilengkapitanda tangan Calonyang berhak mengikutites.
- (3) Calonyang berhak mengikuti tes yang dinyatakan lulus dan memperolehnilai tertinggi dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Calon yang lulus dan memperolehnilai tertinggi.
- (4) Calonyang berhak mengikutites yang dinyatakan lulus dan memperolehnilai tertinggi oleh Tim Penerimaan Perangkat Desa diajukan kepada Kepala Desa dengan dilampiri Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2)dan ayat (3) dengan ketentuan sekurang kurangnya 2 orang untuk setiap jabatan perangkat desa yang akan diisi.
- (5) Dalam hal terdapat lebih dari 2 (dua) orang Calon yang lulus tes dan memperolehnilai tertinggisama, maka diadakan tes lanjutan hanya bagi Calon yang memperolehnilai tertinggisama.
- (6) Calon yang berhak mengikuti tes lanjutan yang memperoleh nilai tertinggi dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Calon yang lulus dan memperoleh nilai tertinggiuntuk selanjutnya diajukan kepada KepalaDesa.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 17
Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan.
BABIV DESA
PENGANGKATAN PERANGKAT
BagianKesatu RekomendasiCamat
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 18
- (1) Tim Penerimaan Perangkat Desa melaporkan hasil Pengisian Perangkat Desa kepada KepalaDesa.
- (2) Setelah menerima laporan hasil pelaksanaan Pengisian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyampaikan dan mengkonsultasikan hasil pelaksanaan penjaringan dan penyaringan Penerimaan Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon untuk setiap jabatan perangkat desa yang akan diisi kepada Camat untuk mendapat rekomendasi.
- (3) Sebelum memberikan rekomendasi camat meminta pertimbangan kepada Tim Kabupatenyang dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Timkabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3)mempunyaitugas :
- a. rnemantauj monitoringpelaksanaan pengisian perangkat desa;
- b. rnemberikan saranjmasukan atas persoalan yang timbul dalam pengisian perangkat desa;
- c. memberikanpertimbangan atas rekomendasicamat.
- (5) Camat wajib memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah laporan hasil pelaksanaan penjaringan dan penyaringan perangkat desa diterima dari KepalaDesa.
- (6) Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 19
- (1) Sebelum memangku jabatannya, Perangkat Desa dilantik oleh Kepala Desa atau Pejabat lain yang ditunjuk setelah mengucapkan sumpahjjanji.
- (2) Pelaksanaan pelantikan Perangkat Desa dituangkan dalam Berita Acara Pengambilan Sumpahj Janji dan ditandatangani oleh pejabat yang melantik, pejabat yang dilantik, para saksi dan rohaniwan.
- (3) Serah terima jabatan dari pejabat lama kepada pejabat baru dilaksanakan pada saat setelah pelantikan dengan Berita Acara Serah Terima Jabatan dan penyerahan MemoriSerah TerimaJabatan.
- (4) Pelaksanaan Pengambilan SumpahjJanji dan Pelantikan Perangkat Desa dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan Keputusan Pengangkatan Perangkat Desa oleh KepalaDesa.
BABV BIAYA
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 20
- (1) Biaya Pengisian Perangkat Desa yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah bersumber dari APBD.
- (2) Biaya Pengisian Perangkat Desa yang dilaksanakan oleh Desa bersumber dari APBDesa.
BABVI
KEWAJIBAN,HAK,DANLARANGAN PERANGKAT DESA
Bagian Kesatu Kewajiban
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 21
Perangkat Desa berkewajiban:
- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. membantu Kepala Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c. membantu Kepala Desa dalam memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- d. mentaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan prinsip tata kelola Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- f. membantu Kepala Desa dalam menyelenggarakn administrasi Pemerintahan Desa;
- g. membantu Kepala Desa dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
- h. membantu Kepala Desa dalam menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
1. membantu Kepala Desa dalam mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
- J. membantu Kepala Desa dalam melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- k. membantu Kepala Desa dalam memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
1. membantu Kepala Desa dalam mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup;
- m. berkewajiban masuk kerja yang dibuktikan dengan daftar hadir berupa buku presensi atau alat presensi secara elektronik;
- n. mentaati ketentuan masuk kerja 5 (lima)hari kerja dalam seminggu; dan
- o. mentaati jam kerja dan menggunakan pakaian dinas beserta atributnya.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 22
Ketentuan lebih lanjut mengenai Jam kerja, Pakaian Dinas dan atribut Pakaian Dinas Perangkat Desa diatur dalam Peraturan Bupati.
Perangkat Desa dilarang:
- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/ atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, darr/ atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/ atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan yang meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan tindakan asusila
;
- g. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan I atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
2. '--...-- h. menjadi pengurus partai politik;
1. menjadi anggota dan/ atau pengurus organisasi terlarang;
- J. merangkap jabatan sebagai ketua darr/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau DPRD, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- k. ikut serta dan I atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum darr/ atau pemilihan kepala daerah;
1. melanggar sumpab /janji jabatan;
- m. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan; dan
- n. merangkap jabatan ketua atau anggota lembaga kemasyarakatan desa.
Perangkat desa yang beralih profesi menjadi Pegawai Negeri, BUMN, BUMD atau jabatan lain wajib mengundurkan diri dari jabatan Perangkat Desa.
Bagian Kedua Hak
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 23
- (1) Dalam hal Perangkat Desa akan mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa, Perangkat Desa terse but harus mengajukan cuti kepada Kepala Desa dengan tembusan kepada Camat.
- (2) Kepala Desa wajib memberikan izin cuti kepada Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya permohonan cuti.
- (3) Dalam hal Kepala Desa tidak memberikan izin cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Kepala Desa dianggap telah memberikan izin cuti.
- (4) Masa cuti terhitung sejak Perangkat Desa yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon Kepala Desa terpilih.
Bagian Ketiga Larangan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 25
Perangkat desa yang beralih profesi menjadi Pegawai Negeri, BUMN, BUMD atau jabatan lain wajib mengundurkan diri dari jabatan Perangkat Desa.
Bagian Kedua Hak
- (1) Dalam hal Perangkat Desa akan mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa, Perangkat Desa terse but harus mengajukan cuti kepada Kepala Desa dengan tembusan kepada Camat.
- (2) Kepala Desa wajib memberikan izin cuti kepada Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya permohonan cuti.
- (3) Dalam hal Kepala Desa tidak memberikan izin cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Kepala Desa dianggap telah memberikan izin cuti.
- (4) Masa cuti terhitung sejak Perangkat Desa yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon Kepala Desa terpilih.
Bagian Ketiga Larangan
'--'
SANKSI ADMINISTRASI
BAB VII - SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 26
- (1) Perangkat Desa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dikenakan sanksi administratif berupa hukuman disiplin.
- (2) Hukuman disiplinsebagaimanadimaksud pada ayat (1)terdiri dari:
- a. hukuman disiplin ringan berupa teguran sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggangwaktu masing-masing2 (dua)minggu;
- b. skorsing;dan
- c. pemberhentian sementara.
- (3) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap oleh KepalaDesa.
- (4) Selama tenggang waktu teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kepada yang bersangkutan diberikan hak untuk melakukan pembelaan.
- (5) Pemberhentian sementara dilakukan apabila tahapan teguran telah dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali dan sudah melakukan pembelaan yang tidak dapat diterima.
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA
BagianKesatu Pemberhentian
BAB VIII - PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA
Pasal 27
- (1) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Perangkat Desa berhenti karena:
- a. Meninggaldunia;
- b. Permintaan sendiri;dan
- c. Diberhentikan.
- (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf c karena:
- a. usia telah genap 60 (enampuluh) tahun;
- b. dinyatakan sebagai terpidana
BAB VIII - PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA
Pasal 31
- (I) Perangkat Desa dan staf Perangkat Desa yang telah diangkat dengan Keputusan Kepala Desa wajib rnengikuti pelatihan awal rnasa tugas dan program-program pelatihan yang dilaksanakan oleh Pernerintah Pernerintah Provinsi, Pernerintah Kabupaten, dan Pernerintah Desa. '
- (2) Biaya pelatihan sebagairnana dirnaksud pad a ayat (1) dibebankan pada APBN, APBDProvinsi, APBD, dan APBDesa, dan surnber lain yang sah.
BABXII
KESEJAHTERAANPERANGKATDESA
Pasa132
- (1) Selain penghasilan tetap Perangkat Desa rnenerirna jaminan kesehatan dan dapat rnenerirna tunjangan tambahan penghasilan dan penerirnaan lainnya yang sah dengan rnernperhatikan rnasa kerja dan jabatan Perangkat Desa.
- (2) Jaminan kesehatan sebagairnana dirnaksud pada ayat (I) bersurnber dari APB Desa dan surnber lain yang sah.
BABXIII
KETENTUANPERALIHAN
Pasa133
Bagi Desa yang tidak sanggup rnelaksanakan penyaringan Perangkat Desa rnaka pelaksanaan penyaringan diserahkan pada Pernerintah Daerah rnelalui Kecamatan.
BAB VIII - PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA
Pasal 34
- (I) Perangkat Desa yang diangkat ## BAB XIV KETENTUANPENUTUP
BAB VIII - PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA
Pasal 36
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 19 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Tabalong, (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 19) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB VIII - PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA
Pasal 37
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong.

Penandatangan: BUPATITABALONG,

Penetapan: Ditetapkan di Tanjung pada tanggal ? 0 De 9 e w~ e II'- :;2 0 I b H. ANANG SYAKHFIANI Di undangkan di Tanjung pada tanggal '30 Dege wbev-~olh

Penandatangan: SEKRETARISDAERAHKABUPATEN TABALONG, H. ABDULMUTHALIB SANGAJI LEMBARAN DAERAHKABUPATEN TABALONG TAHUN2016 NOM OR 09 NOREGPERATURAN DAERAHKABUPATEN TABALONG PROVINSIKALIMANTAN SELATAN: (210/2016)