Unknown Unknown Nomor 12 Tahun 2016 tentang PER/1.TURAN PELAKSANAAN PERATVRAN DAERAH KABUPATEN TUBAN NO MOR 3 TAHUN 2015 TENT ANG TANGGUNGJA1NAB SOSfAL PERUSAHAAN DENGAN RAHMAT TV HAN YANG MAHA E:SA BUPAT[ TUBAN, (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Meng,ngat,
bahwa untuk melaksanakan kctentuan Paaal 21 Pcratumn Daerah kabupaten Toban Nomor 3 Tahun 2015 tcntang Tanggungjawab Sosial Perusahaan, maka perlu menetapkan Peraturen Bupalf tentang Peraturan PelakAAnaan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tanggung;iawab Soi,ia! Peruoahaan;
- \. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 te:ntang f&gt;embentukan Daerah-dae:ro.h Kahupaten di Llngkunga.n Provinsi Djawa Timur sebag,iirnana Wah di ubah dengru, Undang .. LJndang Nornor 2 Tahun 1%5 (Lembamn NegMa Republik Indonesia Tuhun \965 Nomor 19, Tambahan Lembarrul Negam Repubhk !ndonesia Nomor 2730);
- 2, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 !€ntang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara. R"publik Indonesia Tuhun 2003 Nomor '/0);
- 3, Undang-Undang Nomo; 25 Tahun 2007 tentang f'enanaman Modal (Lemba,an Negara Repub!ik lndonegja Tahuri 2007 Nomor 6'1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo; 4675);
4. Undang·Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Pers,,'-"'-n Terbataa (Leml.&gt;aran Negara Republik !ndone!#a Tahun 2007 Nomor 106, Tumbahan Lemharan Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 201)9 tentang Perlindungan Pengclolaan Llngkungan Hidup {Lembaran Negara Republik Indoneaia Tahun 2009 NomoF 140, Tambahan Leml.&gt;aran N,w,w, RepubUk !ndonesia Nomm· 5059);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Kesejahtera.an Soaial {Lembaran Negara tet\tang Republik lndon~sia Tuhun 2009 Nomor 12, Tumbahan Leml.&gt;aran Negara Republik fndon~\_,,;,. Nomor 4%7);
7. Undat\g-Undaog Nomor 12 Tahun 20\\ tentang Pembcntukan Peraturan Pen.!ndang-undangan (l.embamn Negara Republik Indonesia Tahun 201 l Nom01· 82, Ta.rnbaban Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tuhun 2014 tentang Pemerintahan Daerah oobagaimana tefoh diubah kedua kali dengan Undang .. !Jndang Nomor 9 Tahun 2015 (Lernba:ran Negara Repnblik lndoneoia Tahun 2015 Nomor 58, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nemer 79 Talrnn 201)5 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawaaan Penye!enggaraan Pemerintah Da,,rah {Lembaran Negara Republlk Indonesia Tabun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negarn Repub!ik Indonesia Nomor 4090);
- JO, Peraturar, l'emerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tangg,.,ngjawab Sosia! dan Lingkungan Perseroan Turbatas (Lembaran Negara RepubHk Jnd011esia Tahun 2012 Nomor 89, Tamliahan Lembaran Ne~ra Republik lndone!#a Nomor 5303);
- ll. Pecaturan Pernerintah Nomw 87 Tahun 2014 tentang Peratucan Pelaksanaan Undang .. Undang Nomor 12 Tahun 2011 tenta;; Pernbentukan Pecaturan Pt,rundang› Undangan;
2. l2. Peraturan Menten Sos:ial Nornor 50/HUK/2005 tentang Pedoman PelakAAnaan KerjaMrna lintas Sektor dan Dunia Usaha;
3. J3. Peraturan Menteri SSl.dan Usaha M;Hk Negara Nom01· Per· 09/MBU/07/2015 tentang Program Komitraan dan Program Bina Lingkungan Brufan U""1la MHik Negaca;
14. P&lt;m&gt;.turan Daerah ProVillsi Jawa Timur Nornor 4 Tahun 20 11 tentang Tanggungi,,wab Sosial Pm'.tlOllhaa";
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tu\&gt;an Nomor 3 To.hun 20 l 5 tentang Tanggungjawab Sos:ial Perusahaan;
MEMUlcJSKAN;
Menetapkan PERATURAN BUPATI TEITTANG PER/111.IRAN i?ELAKSANAAN PERATURAN PAERAli KABUPI\TEN TUB/IN NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG TANOOUNG JAWAB SOSJAL
PESRUSAHAAN.
Pasal 1
- 16) Diantara aasaran target prioritas pembangunan dacrah reraebut dalam pasal 1-8 ayat 5 yang utruna adalah pembangunan atau rehap rnmah tidak layak huni, sehingga dlharapkan peru""'1aan lebih mendahulukan untuk pembangunan kegiatan ter,iebut.
Pasal 2
Pedoman pelak=aen TSP ini dimaksudkan untuk memberikan arahan bagi pelakaanaan pogram Tanggungjawab Sosial Peru,;a,haan di Kabupaten Tuban.
Pedoman pelaksanaan TSP bertujuan untuk:
- a. m,:,wujudkan sin&lt;trgistas antara pelakoanaan program tanggungiawab sosial perusahaan denwm program pembangunan Pemerintah Daerah; ,~
mewujudkan keberlanjutan penyelenggaraen program 1anggungiawab sosial perusahaan.
PaAAl4
Ruang lingkl!p Peraturan Pelaksanaan ini me!iputi petunjuk pelaksanaen sinergitas program tanggungjawab sosial perusahaan dengan program pernbangnnan Pemerin1ah Daerah.
BAB JU
KLAS/FIKASJ PERUSAHAAN DAN Pb~NGANOOARAN PROORAM TSP
Pasa! 5
Setiap perusahaan wajib menyusun dan me:rrntapkan rnneana program TSP sebagai bagian yang t;dak terpisahkan dari k&lt;lbijakan manajemen perusa.haan.
Pa.sal 6
Pasal 5
Reneana program TSP sehagaimana dimaksud pada Pasal 5, meliputi rencana P&lt;'f'.l!l"-lokasian angga.ran perusahaan, program &lt;Ian sasa:mn kegiatan TSP yang akan dilaksanakan..
Besa,an alokaai anggaran program TSP maslng-mastng perusahaan ditentukan maksirnal 4 % dari keuntungan bersih perusahaan ## BAB ll!
KELEMBAGMN
- (1) Pemerintah Daerah memfaall!tasi perusahaan dalam pembentukan FPTSP yang memiliki fu~ setm.gai wadah koordinasi, sinkroniaaSI dan hannonisasi program TSP yang dilakukan masing-masing perw,ahaan dengan program pembangunan daerah.
- (2) Pemhentukan FPTSP oobagaimana dimaksud pada ayat (1) dit&lt;Jtapkan dengan Keputusan 13upati.
Keanggotaan FPTSP tetdiri drui unaur perusahaan dan unaur Pemerintah Daerah yang memi1iki "''""' bakti 5(lirna) tahun clan dapat diperpanjang atau dilakukan perubahan.
Pasa.1 11
- {I) Kelembagaan FPTS!' dalam melaksa:aalrnn tugaa sinergi program TSP, rnemiliki bebemP"- Bklang Organ oosufil kebutllhan.
- (2) Pengelompokan Bidang Organ FP1'SP dapat didasarkan pada:
- a. atatua badan usaha;
- b. wilayah kerja perusahaan;
- c. jenia use.ha; atau
- d. skala uMha.
- (l) Setiap Bi.dang Organ FPTSP, ditunjuk l jsatu) perusahaan sebagai Koordlnator Bidang,
- (2) P.-nunjukkan Koorrlinator Bidang dalam Organ FPTSP, ditt,tapkan
Pelaksanaan program TSP oleh maaing-masing perusahaan pada prinsipnya harus bersinergi dengan program pembangunan daerah, untuk tujuan efcktifitas dan efisienai.
Pa""1 15
Sine,gitas program TSP dengan program pe.mhangunan dacrah dilakukan mu1ai tahap perencanaan, pelakaanaan, pel!QTidalian dan evaluasi.
Pasa} 1f
Kelompok jenia program kegiatan TSP yang dtainef'gikan m~liputi ,
- a. Program 8ina Ungkungan dan Sosial, merupakan program untuk tujuan memperta.hankan fungsi-fung,ii lingkungan hidup dan pengelolaannya serta memberikan bantuan Jang.sung kepada maByarakat di wilayah sasaran;
- b. Progn.im Krniitrruw u ... na Mikro, Kecil dan Menengah {UMKM) serta Koperasi, mernpakall program untuk menurnbuhkan, mellingkatkall dan memhina kemandhian usaha masyaraka1 di wilayah AAsaran;
3. c, Program Lang,mng Masyarakat, merupakan p!'ogram aecara lan\_gsung ditujukan kepada masyarakat diru&gt;tacanya herupa hihah, aubsid;, baik beru.pa uan,;, barang atau jaaa di bidang, pendidikan, kesehatan sorta bantuan pelayanan sosial !ainnya tennaauk kepada para korban beucana dan para Penyandang Maaalah Kesejahternan Sosial (PMKSJ.
Pasa! 17
Penetapan """"ran pelaksanaan program TSP oleh rnasing-rnasing perusahaan terhagi menjadi 3 (tiga.) kelompok sasarnn yaitu :
- a. kelompok sasaran prioritas Uta.ma sesuai arahan kebijakan Pemerintah Daerah;
2. lJ, kelompok saaaran prioritas sesuai dan sine,-gi arahan k~b\iairan funerintah Daerah;
- c. kelornpok sasaran """uai pertimbangan internal pernsahaan.
- 11) Rencana kegiatan TSP yang dibuat oleh pen,sahan disincrgikan dengru:, program pembangunan daerah, melalui FPTSP.
2. {2) Untuk mer,capai si:nergitas sebagaimana dimaksud pada ayat {1) d(lakukan langkah-langkah sebagai berikut,
3. a, per&gt;.&gt;"8haan rnenyusun rencana kegiatan program TSP untuk disampaikan lrepada FPTSP;
- b. OrganiAAai Perangkat Daerah terkait, menyampaikan data sasaran target program TSP kepada FPTSP meliputi nama, alamat, volume dan spe,i;flkas( kegiatan pembangunan.
- c. RPTSP menyusun rencana si:nergi program TSP melalui pemetaan keg:iatan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, dan men;:atur pembagian inteTil~nai kepada masin;J:-masing perusahaan secara propocs.ionaJ benlasarkan akala usaha, darnpak Jingkungan, dorrrisili penasaha.an dan pertimbangru,-pertimbangan la,;n; dan
6. {31 l'lagi perusahaan yang tidak bergabung dalrun FPTSP dapat melakukan kegiatan TSP sendiri.
7. {4) Data ""'"'.ran target program TSP yang dlsampaika.n Organisasi Perangkat Daemh terkait kepada PPTSP sebagahnana dimakaud pada ayat {2) huruf b, adalah merupak,m sasaran target prioritas pembangunan daerah.
8. (S) Sasiu:an ta'llet priorita~ utama pembangunan daerah meliputi rehab atau pembangunan rumab tinggal layak huni, pembangunan samna air lx,r,,[h, pembangunan sa.nitaai, pengadaan depo sampah, pembangu,u,r, ruang terbuka hujau dan target prinritas pembangunan lain sesuai kondis:i perkembangan kebijakan Pemerintah Daerah.
- 16) Diantara aasaran target prioritas pembangunan dacrah reraebut dalam pasal 1-8 ayat 5 yang utruna adalah pembangunan atau rehap rnmah tidak layak huni, sehingga dlharapkan peru""'1aan lebih mendahulukan untuk pembangunan kegiatan ter,iebut.
BABVI
METODE PlcLAKSANMN PROGRAM TSP
!'as.a.! 19
Pelaksanaan program TSP dapat rlilakukan clan dike!ola sendiri oleh perusahaan dan atau bekerjaa,una rlengan pihak ke tiga me)alui mctodc pendekatan One Village One Corporate {OVOC) atau Satu Dcsa Sa.tu Pen.,sahaan {SDSP),
Memde pendekatan SDSP, mempunyai pen,gertiru, :
- a. ootiap perusahaan wajib melaksanakan program TSP paling sed1klt 1 (satu) deAA;
- b. setiap d"""- mcndapatkan program TSP;
- c. perusahaan yang tidak mampu melaksanakan pr&lt;&gt;gram TSP l (satul desa aecara sendiri, dapat melakukan kerjasama dengan perusahaan lain;
- d. sebagai upaya mcwujudkan !)&lt;"merataan pembagian pe:ran pen,sahaan dan pememtaan sasaran masyarakat dala.m pelaksanaan Program TSP secfl&lt;a propora:ional.
Pa=! 2 l
Pe!aksanaan program TSP dengan menggunakan memde SDSP pad.a masing› masing kelompok jenis program sebaga.imana dimaksud pada Pasal 15, diatuc lebih lanjut dalam Keput&lt;rnan Sekretaria D!J.erah Wnt:ang Petunjuk Teknis SDSP program TSP.
Pasal 6
- (11 Setiap perusahaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 wajih menyampaikan laporan pdaksanaan program kcgiatan TSP kepa&lt;la FPTSPi, dengan menggunakan format la.porar, memuat nomor urut, nama program, alamat saMmn, volume kegi.atan &lt;Ian nilaJ nominal.
Pasal 7
Reneana program TSP sehagaimana dimaksud pada Pasal 5, meliputi rencana P&lt;'f'.l!l"-lokasian angga.ran perusahaan, program &lt;Ian sasa:mn kegiatan TSP yang akan dilaksanakan..
Pasal 8
Besa,an alokaai anggaran program TSP maslng-mastng perusahaan ditentukan maksirnal 4 % dari keuntungan bersih perusahaan ## BAB ll!
KELEMBAGMN
Pasal 9
- (1) Pemerintah Daerah memfaall!tasi perusahaan dalam pembentukan FPTSP yang memiliki fu~ setm.gai wadah koordinasi, sinkroniaaSI dan hannonisasi program TSP yang dilakukan masing-masing perw,ahaan dengan program pembangunan daerah.
- (2) Pemhentukan FPTSP oobagaimana dimaksud pada ayat (1) dit&lt;Jtapkan dengan Keputusan 13upati.
Pasal 10
Keanggotaan FPTSP tetdiri drui unaur perusahaan dan unaur Pemerintah Daerah yang memi1iki "''""' bakti 5(lirna) tahun clan dapat diperpanjang atau dilakukan perubahan.
Pasa.1 11
- {I) Kelembagaan FPTS!' dalam melaksa:aalrnn tugaa sinergi program TSP, rnemiliki bebemP"- Bklang Organ oosufil kebutllhan.
- (2) Pengelompokan Bidang Organ FP1'SP dapat didasarkan pada:
- a. atatua badan usaha;
- b. wilayah kerja perusahaan;
- c. jenia use.ha; atau
- d. skala uMha.
- (l) Setiap Bi.dang Organ FPTSP, ditunjuk l jsatu) perusahaan sebagai Koordlnator Bidang,
- (2) P.-nunjukkan Koorrlinator Bidang dalam Organ FPTSP, ditt,tapkan
Pasal 14
Pelaksanaan program TSP oleh maaing-masing perusahaan pada prinsipnya harus bersinergi dengan program pembangunan daerah, untuk tujuan efcktifitas dan efisienai.
Pa""1 15
Sine,gitas program TSP dengan program pe.mhangunan dacrah dilakukan mu1ai tahap perencanaan, pelakaanaan, pel!QTidalian dan evaluasi.
Pasa} 1f
Kelompok jenia program kegiatan TSP yang dtainef'gikan m~liputi ,
- a. Program 8ina Ungkungan dan Sosial, merupakan program untuk tujuan memperta.hankan fungsi-fung,ii lingkungan hidup dan pengelolaannya serta memberikan bantuan Jang.sung kepada maByarakat di wilayah sasaran;
- b. Progn.im Krniitrruw u ... na Mikro, Kecil dan Menengah {UMKM) serta Koperasi, mernpakall program untuk menurnbuhkan, mellingkatkall dan memhina kemandhian usaha masyaraka1 di wilayah AAsaran;
3. c, Program Lang,mng Masyarakat, merupakan p!'ogram aecara lan\_gsung ditujukan kepada masyarakat diru&gt;tacanya herupa hihah, aubsid;, baik beru.pa uan,;, barang atau jaaa di bidang, pendidikan, kesehatan sorta bantuan pelayanan sosial !ainnya tennaauk kepada para korban beucana dan para Penyandang Maaalah Kesejahternan Sosial (PMKSJ.
Pasa! 17
Penetapan """"ran pelaksanaan program TSP oleh rnasing-rnasing perusahaan terhagi menjadi 3 (tiga.) kelompok sasarnn yaitu :
- a. kelompok sasaran prioritas Uta.ma sesuai arahan kebijakan Pemerintah Daerah;
2. lJ, kelompok saaaran prioritas sesuai dan sine,-gi arahan k~b\iairan funerintah Daerah;
- c. kelornpok sasaran """uai pertimbangan internal pernsahaan.
- 11) Rencana kegiatan TSP yang dibuat oleh pen,sahan disincrgikan dengru:, program pembangunan daerah, melalui FPTSP.
2. {2) Untuk mer,capai si:nergitas sebagaimana dimaksud pada ayat {1) d(lakukan langkah-langkah sebagai berikut,
3. a, per&gt;.&gt;"8haan rnenyusun rencana kegiatan program TSP untuk disampaikan lrepada FPTSP;
- b. OrganiAAai Perangkat Daerah terkait, menyampaikan data sasaran target program TSP kepada FPTSP meliputi nama, alamat, volume dan spe,i;flkas( kegiatan pembangunan.
- c. RPTSP menyusun rencana si:nergi program TSP melalui pemetaan keg:iatan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, dan men;:atur pembagian inteTil~nai kepada masin;J:-masing perusahaan secara propocs.ionaJ benlasarkan akala usaha, darnpak Jingkungan, dorrrisili penasaha.an dan pertimbangru,-pertimbangan la,;n; dan
6. {31 l'lagi perusahaan yang tidak bergabung dalrun FPTSP dapat melakukan kegiatan TSP sendiri.
7. {4) Data ""'"'.ran target program TSP yang dlsampaika.n Organisasi Perangkat Daemh terkait kepada PPTSP sebagahnana dimakaud pada ayat {2) huruf b, adalah merupak,m sasaran target prioritas pembangunan daerah.
8. (S) Sasiu:an ta'llet priorita~ utama pembangunan daerah meliputi rehab atau pembangunan rumab tinggal layak huni, pembangunan samna air lx,r,,[h, pembangunan sa.nitaai, pengadaan depo sampah, pembangu,u,r, ruang terbuka hujau dan target prinritas pembangunan lain sesuai kondis:i perkembangan kebijakan Pemerintah Daerah.
- 16) Diantara aasaran target prioritas pembangunan dacrah reraebut dalam pasal 1-8 ayat 5 yang utruna adalah pembangunan atau rehap rnmah tidak layak huni, sehingga dlharapkan peru""'1aan lebih mendahulukan untuk pembangunan kegiatan ter,iebut.
BABVI
METODE PlcLAKSANMN PROGRAM TSP
!'as.a.! 19
Pelaksanaan program TSP dapat rlilakukan clan dike!ola sendiri oleh perusahaan dan atau bekerjaa,una rlengan pihak ke tiga me)alui mctodc pendekatan One Village One Corporate {OVOC) atau Satu Dcsa Sa.tu Pen.,sahaan {SDSP),
Memde pendekatan SDSP, mempunyai pen,gertiru, :
- a. ootiap perusahaan wajib melaksanakan program TSP paling sed1klt 1 (satu) deAA;
- b. setiap d"""- mcndapatkan program TSP;
- c. perusahaan yang tidak mampu melaksanakan pr&lt;&gt;gram TSP l (satul desa aecara sendiri, dapat melakukan kerjasama dengan perusahaan lain;
- d. sebagai upaya mcwujudkan !)&lt;"merataan pembagian pe:ran pen,sahaan dan pememtaan sasaran masyarakat dala.m pelaksanaan Program TSP secfl&lt;a propora:ional.
Pa=! 2 l
Pasal 15
- (11 Setiap perusahaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 wajih menyampaikan laporan pdaksanaan program kcgiatan TSP kepa&lt;la FPTSPi, dengan menggunakan format la.porar, memuat nomor urut, nama program, alamat saMmn, volume kegi.atan &lt;Ian nilaJ nominal.
- (2) Bagi peruaahaan yang Wlum t.ergabun.g FPTSP wajib rnelaporkan
- {31 Penyampaikan laporan pelaksanaan TSP sebagrumana dimak,.ud pada ayat {l) dan ayat {2) dilakukan se~=a peri&lt;&gt;&lt;Hk 4 (empat) kali dalam 1 {satu) mhun, yaitu Tribulan I pada bulan April, Tribu!an lJ pada bulan Juli, Tribulan lll pa&lt;la bulan Okt&lt;&gt;ber dan Tobulan !V pada bulan Januari tahun h&lt;-rilo.&gt;rnya.
Paaal 23
- (1) FPTSP wajib memberi"kan fasilitas; kemudahan penyampaian laporan program TSP oleh ~sitlg-masing perusahaan baik secara manual rnaupun menggunakan media Internet (wcbsjte).
- (2) Penyampaian laporan progran TSP dengan menggunakan media internet sebagaimana dimakimd pada ayat (1), FPTSP rnemfasilitaai bimbingan teknis pelaporan kepada petugaa yang ditunjuk o!eh mafilng"masing perusahaan.
Paaal 24
FPTS!' wajjb menyampaikan !apomn oocara komprehensif pelaksanaan program TSP yang dilalmkan =ara periodik 2 (dua) kali da!am l {satu) tahun, yaitu Semester r pada bulan Juli dan Semester !l pada bulan Januari tahun berikutnya.
Pasal 16
Laporan realiaaoi pelakoonaan program TSP ,.,\_,.,a komprehenmf sebagaimana dimak«ud pada Pasal 16, meliputi perencan"-'ln, pelakAAnaa:n, evaluasi dan perigcnda!ian.
Pasal 22
- (11 Setiap perusahaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 wajih menyampaikan laporan pdaksanaan program kcgiatan TSP kepa&lt;la FPTSPi, dengan menggunakan format la.porar, memuat nomor urut, nama program, alamat saMmn, volume kegi.atan &lt;Ian nilaJ nominal.
- (2) Bagi peruaahaan yang Wlum t.ergabun.g FPTSP wajib rnelaporkan
- {31 Penyampaikan laporan pelaksanaan TSP sebagrumana dimak,.ud pada ayat {l) dan ayat {2) dilakukan se~=a peri&lt;&gt;&lt;Hk 4 (empat) kali dalam 1 {satu) mhun, yaitu Tribulan I pada bulan April, Tribu!an lJ pada bulan Juli, Tribulan lll pa&lt;la bulan Okt&lt;&gt;ber dan Tobulan !V pada bulan Januari tahun h&lt;-rilo.&gt;rnya.
Paaal 23
- (1) FPTSP wajib memberi"kan fasilitas; kemudahan penyampaian laporan program TSP oleh ~sitlg-masing perusahaan baik secara manual rnaupun menggunakan media Internet (wcbsjte).
- (2) Penyampaian laporan progran TSP dengan menggunakan media internet sebagaimana dimakimd pada ayat (1), FPTSP rnemfasilitaai bimbingan teknis pelaporan kepada petugaa yang ditunjuk o!eh mafilng"masing perusahaan.
Paaal 24
FPTS!' wajjb menyampaikan !apomn oocara komprehensif pelaksanaan program TSP yang dilalmkan =ara periodik 2 (dua) kali da!am l {satu) tahun, yaitu Semester r pada bulan Juli dan Semester !l pada bulan Januari tahun berikutnya.
Laporan realiaaoi pelakoonaan program TSP ,.,\_,.,a komprehenmf sebagaimana dimak«ud pada Pasal 16, meliputi perencan"-'ln, pelakAAnaa:n, evaluasi dan perigcnda!ian.
Pasa\ 26
Bupati menuangkan data realisasi pelaksanaan program TSP ke dalam l-aporan K"""1U1gan Pertanggung Jawabe.n (LKPJ) Bupati untuk disampaikan lwpada Ketua DPRD Kabupaten Tu ban,
PENGHARGAAN DAN SANKS!
- (1) Pcmerintah Daerah memberi penghargaan kcpa.da peru'"'-hf&lt;f&lt;n yro,g telah melaksanakan program TSP, "'""uai krtiteria penilaian.
- (2) Kriteria pen;JaJan dim&gt;tara. me!iputi :
- a. memiliki &lt;:lokumen perencanaan program TSP
4. b, mcmil:i.l&lt;l lrecenderungan nominal a.ngga.,a.n TSP meningkat 3 tahun terakh,r;
- c. tertib per,yampaia.n lapornn pelaksanaan TSP
- d. efoktifitaa drunpak program TSP
- (3) Pcmberian penghargaan aebagaimro,a dirnaksud pada ayat {11 Pcmerintab Daerah rnemben!uk Tim guna me!akukan peni!aian, per,omillasian, dan penetapkan bentuk penghargaan,
8. (~) Bentuk penghargaan, tata cara peni!aia.n, dan penorninasian diatw· lebih lanjut dalam Keputusan Sekretaria Daerah tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan PtJmbcrian Pt,nghargaan\_
Paa.al28
BAB V - PENGHARGAAN DAN SANKS!
Pasal 23
- {ll Prn,sahaan yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Paaal 22 aJ"&lt;ll (1) dan a.yat {21, Pasal 23 ayat {l) dan Pasa! 24, dikenakan sankeri administratif berupa. \eguran tertuUs.
Pasal 25
Laporan realiaaoi pelakoonaan program TSP ,.,\_,.,a komprehenmf sebagaimana dimak«ud pada Pasal 16, meliputi perencan"-'ln, pelakAAnaa:n, evaluasi dan perigcnda!ian.
Pasa\ 26
Bupati menuangkan data realisasi pelaksanaan program TSP ke dalam l-aporan K"""1U1gan Pertanggung Jawabe.n (LKPJ) Bupati untuk disampaikan lwpada Ketua DPRD Kabupaten Tu ban,
PENGHARGAAN DAN SANKS!
BAB V - PENGHARGAAN DAN SANKS!
Pasal 27
- (1) Pcmerintah Daerah memberi penghargaan kcpa.da peru'"'-hf&lt;f&lt;n yro,g telah melaksanakan program TSP, "'""uai krtiteria penilaian.
- (2) Kriteria pen;JaJan dim&gt;tara. me!iputi :
- a. memiliki &lt;:lokumen perencanaan program TSP
4. b, mcmil:i.l&lt;l lrecenderungan nominal a.ngga.,a.n TSP meningkat 3 tahun terakh,r;
- c. tertib per,yampaia.n lapornn pelaksanaan TSP
- d. efoktifitaa drunpak program TSP
- (3) Pcmberian penghargaan aebagaimro,a dirnaksud pada ayat {11 Pcmerintab Daerah rnemben!uk Tim guna me!akukan peni!aian, per,omillasian, dan penetapkan bentuk penghargaan,
8. (~) Bentuk penghargaan, tata cara peni!aia.n, dan penorninasian diatw· lebih lanjut dalam Keputusan Sekretaria Daerah tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan PtJmbcrian Pt,nghargaan\_
Paa.al28
- {ll Prn,sahaan yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Paaal 22 aJ"&lt;ll (1) dan a.yat {21, Pasal 23 ayat {l) dan Pasa! 24, dikenakan sankeri administratif berupa. \eguran tertuUs.
- (2) legoran tertulis dilakoanakan oolama 3 ltiga) kali, deng,m jeda. wakn, masing-rnasing 1 lsatu) bulan.
- {31 J1ka setela.h tegoran tertulis Ire 3 (tiga), perusahaan tidak mc,ngindahkan, maka ak:,,n dikenakan sanksi b&lt;-rura p,,mbata.san kegiatan U&amp;\ha..
BABVI
PJ,;NVTUP
BAB V - PENGHARGAAN DAN SANKS!
Pasal 29
Peraturan Bupati lni mulai ber!ak'-\ pada tenggal diundangka.n.
Aga,· setfop orang men:getahuinya, rnemedntahkan peng.,ndangan Peraturan !lupati ini dengan penempa.tannya dalam Serita Daerah Kabupalml Tu ban.
f
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Tuban pada tanggal 1 1-.,..,,~or 2t1, BAN./4 • IQ, Ji, FA'lliUL HUDAI

Penetapan: Diundangkan di Tuban pada tanggal 1 ll-- 2116 SEKRETAR!S DAER.AH KABUPATEN TUBAN, BU6ANA BER!TA DAER.AH KA!lUPATEN TU BAN TAHUN 2016 NOMOR 411 Seri a