PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR Nomor 36 Tahun 2016 tentang KABUPATEN LAYAK ANAK (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI LAMPUNG TIMUR PROVINSI LAMPUNG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR NOMOR O^TAHUN 2016
TENTANG
KABUPATEN LAYAK ANAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LAMPUNG TIMUR,
- a. bahwa anak adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang merupakan generasi penerus bangsa dan dalam innya melekat harkat dan martabat sebagai manusia kXr^ yanuharUS bipertanggungjawabkan keberadaannya, sehingga perlu dilakukan upaya terarah sistematis dan bermakna untuk menghormati, melindungi serta menjamin terpenuhinya hak anak;
- b. bahwa anak merupakan potensi bangsa bagi pembangunan v ' Unt,uk ltu Pembinaan dan pengembangannya perlu akukan sedim mungkin dengan menyusun kebijakan yang pada kePentln§an anak sehingga diperlukan upaya strategis untuk menciptakan rasa aman, ramah, bersahabat kX^^D membenkan Perlindungan kepada anak melalui ÊbiX di '' Penyelenggaraan
- d. huXfTb^ ^ag^ana dimaksud alam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak;
- c. bahwa Indonesia yang telah meratifikasi konvensi hak anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang pengesahan konvensi tentang Hak-hak anak, berkewajibaf untuk membuat langkah-langkah yang diperlukan bam penmgkatan kesejahteraan anak dan pemenuhan hak anak'g
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; ë ^epuDiiK
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentane Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kana^ Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan otamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak won Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886); H
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang enghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95 T^ahan Lembaran Neëara Republik Indonesia Nomor
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang embentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 -^^ahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244&gt; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6
7. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlmdungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297);
8. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi tentang Hak-hak Anak;
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlmdungan Anak Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
8. 1°. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlmdungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan;
- H. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlmdungan Anak Nomor 5 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pemenuhan Hak Pendidikan Anak;
10. 12 ' P^turan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlmdungan Anak Nomor 10 Tahun 2011 tentang Kebijakan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus;
13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlmdungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/ Kota Layak Anak;
12. 14' ''"'T Negara PMbwdayaan Perempuan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
13. i5. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak; S
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
Menetapkan
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2007 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kebupaten Lampung Timur Nomor 20 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2013 Nomor 20).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
dan
BUPATI LAMPUNG TIMUR
MEMUTUSKAN:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TENTANG KABUPATEN LAYAK ANAK LAMPUNG TIMUR
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Timur.
2. Pemermtah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Timur.
4. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Lampung.
5. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemenntahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Pemba^tu^Bunatida^ SelanJutnya disebut SKPD adalah Unsur embantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahaan daerah yang terdiri daTJ rT Dverah) Sekretariat D™, Dinas daerah, lembaga teknis Lampung Timur' ' KK:,mato■ da" Desa/Keluahan di Kabupaten
7. Hak anak adalah hak asasi anak sebagaimana tercantum dalam konvensi anak yang wajib dijamin, dilmdungi, dan dipenuhi oleh manusiayang wajib di jamin,
dilmdungi dan dipenuhi, oleh Pemerintah Kabupaten dengan dukungan dari orang tua, keluarga, swasta dan masyarakat. 8
8. ^ten Layak ^aak adalah Kabupaten yang memiliki sistem pembangunan dan pelayanan publik dan Pemerintah Kabupaten dengan dukungan dari orang tua, keluarga, masyarakat, swasta dan forum Anak guna pemenuhan hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan melalui kebijakan, program keJTan dan penganggaran untuk kesejahteraan anak. ë ' g an dan
9. LiS^u^ Sebagai ukuran dan nilai da* Kinerja tahunan di dalam pemenuhan hak anak yang waiib dicanai oleh Pemerintah Kabupaten melalui kebijakan, program keriatan dan penganggaran untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak. 8 n dan
10. Rencana Aksi Daerah Kebijakan Kabupaten Layak Anak yang selaniutnva disebut RAD adalah dokumen rencana yang memuat program/ kegiatan Secara ermtegrasi dan terukur yang dilakukan oleh Perangkat Daerah dalam iangka mewujudkan Kecamatan, Desa Layak Anak. Kabupaten,
11. program/kegiatan secara tenntegrasi dan terukur yang ^isusun oleh Pemerintah Kecamatan, Desa/Kelurahan dalam jangka waktu tertentu sebagai Anak men am mewujudkan Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan Layak Rencana Aksi Kecamatan, Desa Ramah Anak RADes , RAKel Ramah Anak adalah yang selanjutnya disebut RAKec, dokumen rencana
12. Gugus Tugas Kabupaten layak Anak adalah tim atau lembaga koordinatif ketóakTn program^ kabupaten yang mengkoordinasikan Anak pr°gram' dan kegiatan untuk penyelenggaraan Kabupaten Layak
13. *^ta^ Kabupaten Layak Anak adalah tempat sekretariat memhid Un T memberikan dukungan administrasi kepada SKPD yang membidangi penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak di mana sekretaria/dan persomlnya ditetapkan melalui Peraturan Bupati.
14. Hak adalah kewenangan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut '"Tua?hukurPemenUhan Hak Ke8ehatan dan Kesejahteraan Anak adalah Situasi anak yang telah terpenuhi hak kesehatan dan esejahteraannya, yang wajib disediakan oleh Pemerintah Kabupaten di dalam pembangunan dan pelayanan melalui SKPD terkait sesuai dengan bidang urusannya sebagai Penyelenggara Kabupaten Layak Anak. 8 g
15. Pemenuhan Hak Pendidikan dan Budaya Anak adalah Situasi anak vang SuhKabun'atendrd ƒ' bubayanya' V'8 wajib disediakan oleh SS Ï» |S" pembangunan dan pelayanan melalui SKPD Anak 6 urusannya s=bagai Penyelenggara Kabupaten Layak
16. Pemenuhan llak Pengasuhan Anak dan Lingkungan Keluarga adalah Situasi wajib disediakan oleh pelayanan melalui SKPD terkait sesuai pembangunan dan Penyelenggara Kabupaten Layak Anak. dengan bidang urusannya sebagai
17. Pemenuhan Hak Perhndungan Khusus Anak adalah Situasi anak vana Pem™toah kbususnya&gt; yaa8 disediakan oleh terkait sesuai denaan h.dan pemban8unan dan pelayanan melalui SKPD Layak Anak 8 B UrUsannya ^8« Penyelenggara Kabupaten atas
18. Pusat Knsts Anak adalah lembaga yang memberikan pelayanan pelayanan denufikas,. penyelamatan, rehabilitasi, dan reintegrasi terhadap anak dm erutama kepada anak yang berhadapan dengan hukum, anak dalam situasi bencana/darurat anak yang mengalami eksploitasi, anak yang Ztgatan y'g Penelantaran, anak yang mengalami tindak kekerasan.
19. adKlah yan§ bertugas memberikan perlindungan d dalam rumah aman bagi anak dan terutama anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang mengalami eksploitasi, anak yang mengalami penangS ^trksln y'g mengalami annk^ng^ngala™ S
20. PemerintohTaburamn f masyarak« yang melibatkan remerintah Kabupaten dan sumber daya berbasis orang tua dan keluarga alam memberikan penanganan anak dan terutama anak sebagai akibat h^kk^rSn" eksploita5i&gt; Penanganan yang Salah, penelantaran, Gerakan
21. TabuX d^ yang melibatkan remenntah Kabupaten dan sumber daya berbasis lembaga pendidikan dan sekolah di dalam memberikan penanganan anak dan terutama anak yang berhadapan dengan hukum, eksploitasi, penanganan yang salah8 penelantaran, tindak kekerasan. ë y 8 salan&gt; Sekolah Gerakan sosial
22. pW adalah Gerakan sosial masyarakat yang melibatkan d^RW da^^T SUmber daya berbasis masyarakat tingkat RT memberikan penanganan anak dan terutama anak yang ekSplOitaSi' WW»™ y-8 salah, Ramah Anak penelantaran, tindak kekerasan
23. atau badan yang bergerak dalam bidan6 usaha bisnis Swasta adalah maupun usaha sosial.
24. Forum Anak adalah organisasi sosial yang mewakili suara dan partisipasi anak yang bersifat independen dan tidak berafiliasi kepada organisasi poHtik di BuoatiPembentUkan dan penyusunan kegiatannya ditentukan oleh Peraturan D UJJdLl.
25. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri vTmi lstn dan /^nya, atau ayah dan anaknya,atau ibu dan anaknya' derajït kebfm ataU ke bawah sampai denSa"
26. Masyarakat adalah sekelompok warga yang mendiami suatu wilayah administrasi pemenntahan (tingkat RT, RW, Desa dan Kecamatan) yang resmi dalam '»&gt; dan mentaati aturan ada yang
27. Pusat Data dan Informasi Anak adalah pengumpulan, pengelolaan dan L^aTAnaT &amp; diperlukan dalam P^yelenggaran Kabupaten anak yang
28. ^akddana ha^hAk^31^ UntUk menJamin dan melindungi berkembang serta berp^rS^si tumbuh dan secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat serta mendapat perlindungan dari keterlantaran, kekerasan dan diskriminasi.
29. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak vane selanjutnya dismgkat P2TP2A adalah salah satu bentuk wahana pelayS d?'w kempUT.r!''' dalam upaya Pcmenuhan informasi dan kebutuhan d. bidang pendtdtkan, kesehatan, ekonomi, politik, hukum. pemenuhan d'
30. 31. 32. d^a^8^ tindak kekerasan serta Perdagangan terhadap perempuan nemhinff^ ASUhrn Anak selanjutnya disingkat PSAA adalah wadah p mbmnan dan pelayanan kesejahteraan anak baik milik pemerintah maupun kebutuhun dasar dan Puskesmas Ramah Anak adalah puskesmas yang memberikan nelavanan azLr™ lengkap --Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial yang selanjutnya disebut PMKB ± aperr°.ran^n' keluar8a- kelomP°kanSi hambat?nkesulltan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sos&gt;alnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baikTaamaS roham, maupun sosial secara memadai dan wajar. Jasmam, pengembangan anak. ## BAB II
ASAS
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Kabupaten ini serta prinsip-prinsip dasar Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak oleh Pemerintah erasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang tercantum dalam konvensi hak anak meliputi:
- a. non diskriminasi;
- b. kepentingan terbaik bagi anak;
- c. hak untuk hidup;
- d. kelangsungan hidup dan perkembangan anak; dan
- e. penghargaan terhadap pandangan anak.
MAKSUD DAN TUJUAN
BAB III - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3
- (1) Peraturan Penyelenggaran Kabupaten Layak Anak acuan Penyelenggaran Kabupaten Layak Anak. bertujuan untuk menjadi
- (2) Anak °'eh Kabupaten Penyelanggaraan Kabupaten Layak Pemerintah dimaksudkan untuk
3. ZVtefpenuhinya hak anak agar dapat hidup, tumbuh berkembana dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat maTtabat sejahtera;aan' terWUJudnya anak VanS berkualitas, berakhlak mulia dan a.
- hak 'ak di dalam «- aman, ramah,
- c. melindungi anak dari ancaman permasalahan sosial dalam kehidupannva
- S^al^ Sebagai basis Pendidikan pertama
- d. mengembangkan potensi, bakat dan kreativitas anakY '
- f. membangun sarana dan prasarana Kabupaten yang mampu memenuhi kebutuhan dasar anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.
BAB III - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 4
pSp-Sp"^^ Pe' Kabupaten Layak Anak Kabupaten
- partisipasi,
- b.non -diskriminasi, yaitu tidak membedakan suku, ras, agama ienis kelamin mauZïpÏtealX k'banSsa'. ekonomi, kondisi fisik, mental asal
- c. budaya dan kearifan lokal;
- SpTnak" yang dan ««nastikan bahwa e iap anak yang memliki kemampuan untuk menyampaikan pendanatnva ibenlmn kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas er adap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya. e.
- d. kepentingan terbaik bagi anak yaitu menjadikan hal yang paling baik bagi anak cbagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program dan kegiatan- dan
HAK DAN KEWAJIBAN ANAK
BAB IV - HAK DAN KEWAJIBAN ANAK
Pasal 5
Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisioasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusia^n sertl mendana perhndungan dan kekerasan, diskriminasi, eksploitasi dan perdagangan manusia
BAB IV - HAK DAN KEWAJIBAN ANAK
Pasal 6
Setiap anak berkewajiban untuk :
- b. mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi temam
- a. menghormati orang tua, wali, dan guru;
- c. mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
- e. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.
- d. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
RUANG LINGKUP PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK
Bagian Kesatu Layak Anak
BAB V - RUANG LINGKUP PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK
Pasal 7
- °'SSK-«£=«=ssss
- P) SaTwa™^^ dimaksud pada ayat (1) berupa infrastruktur seperti sarana transportasi, taman yang hijau dan ketersediaan mendukungnya. perangkat hukum yang
- (3) Kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan di kecamatan dan Kabupaten serta dalam penyelenggaraan tingkat diantaranya di sektor pendidikan dan kesehatan. pelayanan publik, desa,
Bagian Kedua Ramah Anak
BAB V - RUANG LINGKUP PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK
Pasal 8
- (1) Kondisi nonfisik suatu wilayah yang didalam terdapat nilai budaya etika sikan dan penlaku masyarakat yang secara sadar dipraktikan atau di^nakkn dan gembira pada anak.
- (2) Sebagajmana Vang dimaksud pada ayat (1) diantaranya berupa · a-
- b. memihh dan menggunakan kata-kata bijak untuk anakc. kebiasaan memuji anak; '
- e. sabar dan tidak memaksakan kehendak;
5. da" - '
- d. mengucapkan terimakasih;
- f. mendengarkan pendapat anak dengan seksama; dan
- g. memberi contoh hal-hal yang baik dan positif.
9. RultTw,?™ pTkS,ï Pada ayat &lt;2&gt; dilaksanakan pada pelayanan publik diantaTnya P^dTsekto^ (3) Keramahan
- (4) Dalam ramah anak ramah anak, keluarga ramah ramah anak, RT anak, sekolah ramah anak puskesmas ramah anak, poliklinik ramah anak, bidan ramah anak dan lain-lain.
KELEMBAGAAN
BAB VI - KELEMBAGAAN
Pasal 9
- (1) ^fektifkas pelaksanaan Kebijakan Kabupaten Layak Anak dibentuk Gugus Tugas dan Tim Teknis Kabupaten Layak Anak.
- (3) Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak adalah lembaga koordinatif vane beranggotakan wakil dan unsur eksekutif, dan yudikatif yang membidangi ana^ perguruan tinggi, organisasi non pemerintah, lembaga swadaya masyarakat' duma usaha, orang tua dan anak. y masyaraKat,
- (2) usunan anggota Gugus Tugas dan tim teknis Kabupaten Layak Anak ditetapkan dalam Keputusan Bupati. y
BAB VI - KELEMBAGAAN
Pasal 10
Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak bertugas untuk •
- b. melakukan sosialisasi kebijakan layak anak;
- a. mengkoordinasikan pelaksanaan Kebijakan Kabupaten Layak Anak-
- c. melakukan advokasi kepada anak;
- e. melakukan analisis kebutuhan
BAB VI - KELEMBAGAAN
Pasal 11
Tugas tim teknis kabupaten layak anak adalah
- a' kewenar^gannya; PenyUSUnan kebiJakan kabupaten layak anak sesuai
- b. melaksanakan kegiatan layak anak sesuai tugas pokok dan fungsinya; dan
- c. memberikan Japoran kegiatan kepada Bupati melalui Kepala SKPD yang memiliki kewenangan di bidang perlindungan Anak. g memillkl
BAB VI - KELEMBAGAAN
Pasal 12
- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Gugus Tugas Kabunaten Layak Anak, dibentuk Sekretariat. g Kabupaten
- (3) SekreSriat Layak Anak. ft ? G g Kabupaten Layak Anak berkedudukan di SKPD yang memihki kewenangan di bidang Perlindungan Anak.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas memberikan kePada GU6US Tugas KabuP^"&gt;
BAB VII - PERENCANAAN
Pasal 13
™engintegrasikan kebijakan, program, dan kegiatan kabupaten layak anak ke dalam perencanaan pembangunan daerah.
BAB VII - PERENCANAAN
Pasal 14
- (1' KSS&amp;ET -bangunan kabupaten
- . encana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)' c.
- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPDV
- encana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD)-
- e. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD).
- a. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD); dan
- (2) Pengintegrasian kebijakan, program dan kegiatan pembangunan kabupaten Pada ayat (1&gt; "^eu kepada kebijakan nasional Perlindungan Anak.
- (3) dan pada kegiatan ayat (1) Ketentuan mengenai pengintegrasian kebijakan, program pembangunan kabupaten layak anak sebagaimana dimaksud dituangkan di dalam Renstra SKPD.
BAB VII - PERENCANAAN
Pasal 15
- (1) Pemenntah Daerah menjamin pelaksanaan pemenuhan hak pengembangan kebijakan KLA. anak melalui
- (2) Bupati mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan sebagaimana dimaksud nada ayat (1) dengan SKPD dan pihak terkait lainnya. dimaksud pada
- (3) Pengembangan kebijakan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemenntah Kabupaten.
PENYELENGGARAAN
BAB VIII - PENYELENGGARAAN
Pasal 16
- (1) Bupati menjamin pelaksanaan penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.
2. '2' dSdunXhS Amk dilaksanakan °lah SKPD 'rkait, keluarga, masyarakat
BAB VIII - PENYELENGGARAAN
Pasal 17
SXXyTXS Lay£,k A"ak '»'8^dimaksud
- anak di daerah yang k d- d-; duntegrasikan ke dalam KLA; a. koordinasi pelaksanaan kebijakan; program; dan kegiatan antar SKPD perlindungan
- c. daerah serta fasilitasi kabupaten / Kabupaten di wilayah Lampung dalam kerjasama antar program dan kegiatan perlindungan anak, sesuai pelaksanaan kebijakan, dengan ketentuan peraturan lain,
- d. anak untuk nelaS^ kelembagaan pengarusutamaan hak pelaksanaan kebyakan, program dan kegiatan perlindungan anak-
- fasilitasi dan penyediaan pelayanan perlindungan knak;dan
- e. f. penyusunan sistem pendataan perlindungan anak-
- g. pelaksanaan aksi perlindungan anak.
BAB VIII - PENYELENGGARAAN
Pasal 18
- (1) Penyelenggaraan kabupaten layak anak meliputi:
- b. pemenuhan hak untuk bertahan hidup;
- a. pemenuhan hak kesehatan dasar dan kesejahteraan-
- c. pemenuhan hak terhadap tumbuh kembang;
- d. pemenuhan hak untuk berpartisipasijdan
6. °' Eminïï. hSk mendaPatka" perlindungan terhadap kekerasan dan
7. (2' ^XXad^t kabUPa'en layak Snak saba^na
Bagian Kesatu
Pemenuhan Hak
Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan
BAB VIII - PENYELENGGARAAN
Pasal 19
- (1) mendaPatkan hak Kesehatan dasar dan kesejahteraan, Setiap
- a. tidak untuk digugurkan kecuali membahayakan keselamatan ibub.
- c. air susu ibu sampai usia dua tahun;
4. gizi yang baik sejak dalam kandungan;
- d. imunisasi dasar lengkap;
- f. lingkungan bebas asap rokok;
- e. pemeriksaan kesehatan balita secara berkala;
- g. kesediaan air bersih;
- h. akses jaminan sosial; dan
- i. perlindungan dan rehabilitasi dari NAPZA, HIV dan AIDS
- (3) fasilltas -* «
- (2) &amp;aabS ^kesehatan dasar dan untuk memenuhi hak
- a. penyediaan puskesmas ramah anak di setiap Desa-
- d. SdS^eX^' di -daP
15. b' /UTg menyusui dikantor Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten atau di tempat-tempat pelayanan publik-
16. C' nyaman^dan^^ 'jaU Jang bersih, sehat dan serta
-
- f. fasilitas yang bertujuan menurunkan angka kematian ibu angka kematian anak serta meningkatkan usia melahirkan dan dan standar kesehatan. harapan standar gizi hidup,
Bagian Kedua Hak untuk Bertahan Hidup
BAB VIII - PENYELENGGARAAN
Pasal 20
- meliputi: Pemenuhan hak anak yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah a.
- b. hak mendapatkan makanan bergizi;
- hak mendapatkan pelayanan kesehatan.
- c. hak mendapatkan pangan, sandang dan papan; dan
BAB VIII - PENYELENGGARAAN
Pasal 21
- (1) SSSSSF-
- b. anak yang mengalami gangguan tumbuh kembang-
- (2) BSSss terhadap:
- c. pemenuhan layanan kesehatanjdan
- d. jaminan layanan sosial
- (3) preventif, kuratif; dan rehabilitatif terhadap pelayanan rujukan. kesehatan
-
Bagian Ketiga Hak Anak Untuk Tumbuh kembang
BAB VIII - PENYELENGGARAAN
Pasal 22
Pemenuhan hak anak untuk Tumbuh kembang meliputi:
- a. hak atas pendidikan;
- b. hak atas bermain;
- c. hak atas memanfaatkan waktu luang, aktifitas sosial budaya;dan
- d. hak atas akses terhadap informasi.
BAB VIII - PENYELENGGARAAN
Pasal 23
- (1) Daerah mengupayakan non pendidikan formal dan sesuai peran serta masyarakat dan dunia usaha dengan tujuan pendidikan nasional.
- (2) Daerah menjamin terselenggaranya semua anak sesuai ketentuan program wajib belajar untuk peraturan perundang-undangan.
BAB VIII - PENYELENGGARAAN
Pasal 24
rta kelrga' masyarakat da" du™ berkewajiban menyediakan usaha keselamatan anak. setiap
BAB VIII - PENYELENGGARAAN
Pasal 25
SS '' fke'°mp°k -»-» Pemerintah Daerah bersama-sama menyediakan aktifitas sosial aksi sosial, kelompok terampil, dan lain-lain. budaya
BAB VIII - PENYELENGGARAAN
Pasal 26
Pemerintah Dacrah didukung peran serta keluarga, masyarakat dan dunia mengupayakan dan membantu anak untuk dapat usaha tulisan sesuai dengan tahapan usia dan mengakses informasi lisan dan perkembangan anak.
Bagian Keempat Hak untuk Partisipasi
BAB VIII - PENYELENGGARAAN
Pasal 27
- (1) EsSsr-*bentuk keterlibatan anak dalam proses pengambilan pemahaman, usia,
- (2) Bupati membentuk FAD dengan Keputusan Bupati.
- (3) Setiap anak berhak menjadi anggota FAD.
- (4) Peraturan Bupatt"3* 'ata 'ra pembentuk' FAD «iatur lebih lanjut dalam
Bagian Kelima Hak untuk Perlindungan Terhadap Kekerasan dan Diskriminasi
BAB VIII - PENYELENGGARAAN
Pasal 28
- (1) Pemenuhan hak anak atas Perlindungan Khusus meliputi-
- a. anak yang berhadapan dengan hukum-
3. c.
4. d' SSyl°rban PenyalahgUnaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif
5. S£3$' 'CaraekOn°mi d'/atauMksuak
- e. anak korban penularan HIV/AIDS;
- g. anak terlantar dan anak jalanan;
- f. anak korban penculikan;
- h. anak korban kekerasan;
- j. anak penyandang cacat/disabilitas;
- i. anak korban bencana al'am atau bencana sosiak
- k. anak korban perlakuan salah; dan
1. anak dari kelompok minoritas yang terisolasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perlindungan Khusus sebagaimana Peraturan Bupati. tata cara pemenuhan hak anak atas imaksud pada ayat (1) diatur dengan
BAB VIII - PENYELENGGARAAN
Pasal 29
£ dintaksud dan/atauRumahASLAnS ' P'rilndu"^" Sosial Anak (RPSA) Rumah
PERAN MASYARAKAT
BAB VI - PERAN MASYARAKAT
Pasal 30
- (1) Keluarga, masyarakat, dan dunia usaha berhak untuk pembentukan dan pelaksanaan berperan serta dalam kekerasan dan penelantaran Kabupaten Layak Anak, termasuk melaporkan berwenang. anak kepada pihak yang berwajib dan/ atau
2. orang |2) Xan^ dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pciseorangan dan/atau lembaga masyarakat.
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
BAB VII - PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Pasal 31
- (1) efektivitas langkah-langkah secara terpadu dalam kesinambungan, dan Kabupaten Layak Anak. pelaksanaan program
- (2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk perkembangan dan hambatan dalam pelaksanaan kebijakan, mengetahui kegiatan perlindungan anak di daerah. program, dan
- (3) ,;:;y ss&amp;a-' dilakukan secara dan
- (4) kebijakan.progr^dTnkeX^ dengan Pelaksanaan
BAB VII - PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Pasal 32
- (1) melakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan, kegiatan
- (2) (3) Bsssss; kXTutTX'^ &lt;■&gt; -ketentuan 14
BAB VII - PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Pasal 33
Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan kegiatan Kabupaten Layak Anak. program, dan
BAB VIII - PELAPORAN
Pasal 34
- (1) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan anak di kabupaten kepada Gubernur.
- (2) Pelaporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tanun. ~
- (3) Bentuk pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB IX - PENDANAAN
Pasal 35
Pendanaan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan Kabupaten Layak Anak di daerah bersumber dari:
- aAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);dan
- b. sumbangan dan bantuan dari pihak ketiga dan/atau lembaga lain yang sah dan tidak mengikat.
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
BAB X - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 36
- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan atas kebijakan, program, dan kegiatan kabupaten layak anak. penyelenggaraan
- (2) Bupati melakukan koordinasi terhadap penyelenggaraan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). pembinaan dan
- (3) Bupati dapat membentuk tim dalam rangka penyelenggaraan pembinaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). dan
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Sukadana pada tanggal 9-ofG 4 Jebfvarì

Penandatangan: Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR, IWAN NURDAYA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN NOMOR NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR PROVINSI LAMPUNG: 11 / LTM /2015 ## BAB XI ## KETENTUAN PENUTUP Pasal 37

Penetapan: Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Penetapan: Ditetapkan di Sukadana pada tanggal ebrvarì

Penandatangan: Pj. BUPATI LAMPUNG TIMUR, TAUHIDI
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
## NOMOR TAHUN
## TENTANG
## KABUPATEN LAYAK ANAK
## I. UMUM
i amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya meekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Selanjutnya anak XX g&lt;Xrasi P^e™S cita"cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis, yang diharapkan dapat menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan XX? maSa MenSinSat anak sebagai harapan pembangunan masa epan bangsa sehmgga anak patut mendapat perhatian dan perlindungan dari semua pihak agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara wajfr serta dan perlakuan dan tindakan yang salah, kekerasan, diskriminasi yang arak baik flSik' mental mauPun sosialanak anak * U mendaPatkan Perlindungan hukum demiterpenuhinya hak akan merusak Untuk anak anakïïÏlrTv ke§iatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selanjutnya pelaksanaan per indungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya untuk: 6
- a. bertahan hidup, yaitu standar hidup yang layak, makanan bergizi, sandang benmk kelSïïan keSehatan' penghidupan yanS laYak&gt; perlindungan dari segala
- c. mendapatkan perlindungan, meliputi perlindungan dari kekerasan, ekploitasi dan diskriminasi, termasuk trafiking; dan berpartisipasi, yaitu agar anak di dengar pendapatnya dan dapat berperan aktif dalam komunitasnya, sesuai engan potensi yang dimihki terutama dalam berbagai hal yang menyangkut kepentingan anak. s y ö
- b. tumbuh kembang, yaitu memungkinkan anak tumbuh dan berkembang secara optima sesuai dengan potensi, melalui pendidikan, bermain dan memanfaatkan waktu luang, aktifitas sosial budaya, dan akses terhadap informasi;
Berdasarkan pertimbangan tersebut, Pemerintahan Kabupaten Lampung Timur pcrlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak. Adapun Milten yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi antara lain hak anak kewajiban anak, perencanaan, penyelenggaraan perlindungan anak, peran masyarakat, KPPAD, Pemantauan dan Evaluasi, Pelaporan, Pendanaan, Pembinaan dan Pengawasan.
## II. PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 2
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 3
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 4
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 5
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 6
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 7
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 8
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 9
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 10
Ayat (1) Cukup jelas. Huruf a Yang dimaksud dengan standar hidup adalah memastikan anak mencapai standar tertinggi kehidupan dalam hal fisik mental, spiritual, moral dan sosial. Hal ini dapat dicapai dengan menurunkan kematian anak, mempertinggi usia harapan hidup, standar gizi, kesehatan, pendidikan, dan lingkungan. Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas Huruf d Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 11
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 12
Cukup jelas ## Huruf a kemampuan anak yang anak rungu, tuna khusus bagi luar biasa. Yang dimaksud dengan pemenuhan hak pendidikan bagi "S ar dLPer ^kan sekolah informal, kursus ketrampilan dilaksanakan di rumah singgah atau di komunitas, untuk yang berkebutuhan khusus (tuna netra, tuna daksa, tuna grahita), diperlukan alat-bantu yang mereka dan meningkatkan akses ke sekolah bdgi anakyan§ berbakat yang memiliki Kemampuan an kecerdasan luar biasa, mereka dimasukkan dalam kelas Snat18 da?g mengembangkan bakat dan kreativitas serta 'atp dalam penehtian, diberikan fasilitas lomba untuk npioiat1 , . anak yang lamban perhatian lebih dlsleksia dan disgrafia^ diperlukan 1 ,meaui Pengajaran tambahan, anak yang dipekerjakan adalah hendaknya dikembalikan ke sekolah dengan engadvokasi orang tua dan peningkatan ketahanan dan pendapatan keluarga sehingga anak tersebut tetap mendapatkan hak pendidikan, untuk anak korban kekerasan melalu?a hX X mendaPatk*n pendidikan XX ih schooling, sekolah khusus ataupun pindah maulun I"' Ï mehndungi dari berbagai bentuk kekerasan maupun pelecehan lebih lanjut, untuk anak korban perdagangan anak adalah setelah mendapatkan perlindungan pengobatan, pemuhhan, rehabilitasi dan reintegrasi diharapkan RumlhPï ,Pe!ïdldlkan h°me schooling atau sekolah di RPSA Rumah Per indungan Sosial Anak (RPSA), anak yang berhadapan dengan hukum adalah selama anak di dalam tahanan poHsi tahanan kejaksaan maupun di dalam Lapas atau nanti rehabilitasi, hak untuk mendapatkan pendidikan harus terus yamm termasuk dalam mengikuti ujian, untuk anak dalam situasi darurat, konflik dan bencana adalah selain mendapatkan din berh terhadvP mental dan flSik&gt; juga diPerfokan tutorial pllaiaran &amp;nak terSebut tidak tertinggal pcidjdldll. prestasi slow agar Huruf b Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 14
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 15
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 16
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 17
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 18
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 19
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 20
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 21
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 22
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 23
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 24
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 25
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 26
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 27
Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR NOMOR