KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 43 Tahun 2014 tentang KEANGGOTAAN DEWAN SUMBER DAYA AIR NASIONAL (berlaku 17 Oktober 2014)
Pembukaan
Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2008 tentang 12 Tahun 2008 tentang Dewan Sumber Daya Air,
Dewan Sumber Daya Air sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 149 Tahun 2014 tentang perubahan Peraturan Presiden Nomor perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Keanggotaan Dewan Sumber Air Nasional;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2008 tentang Dewan Sumber Daya Air sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 149 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2008 tentang Dewan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 276);
4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 25);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG KEANGGOTAAN DEWAN SUMBER DAYA AIR NASIONAL.
Pasal 1
Keanggotaan Dewan SDA Nasional terdiri atas:
Ketua
: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian merangkap Anggota
Ketua Harian : Menteri Pekerjaan Umum merangkap Anggota
Anggota
: 1. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
2. Menteri Dalam Negeri
3. Menteri Lingkungan Hidup
4. Menteri Pertanian
5. Menteri Kesehatan
6. Menteri Kehutanan
7. Menteri Perhubungan
8. Menteri Perindustrian
9. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
10. Menteri Kelautan dan Perikanan
11. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
12. Menteri Riset dan Teknologi
13. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
14. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
15. Perwakilan Pemerintah Daerah
16. Ir. M. Rusdy H.M Dipl.HE, Kepala Bidang Sumber Daya Air dan Pemberdayaan Masyarakat Lembaga Pemerhati Masalah Air (LPM-AQUASYSTA)
17. Ir. Hadi Susilo, MM, Sekretaris I Komite Eksekutif, Komite Nasional Indonesia untuk Bendungan Besar (KNI-BB)
18. Ir. Adi Sarwoko Soeronegoro, Dipl.HE, Ketua Umum Yayasan Air Adhi Eka (YAAE)
19. Ir. Marhuarar Napitupulu, Dipl.HE, Anggota Badan Pengarah Yayasan Kemitraan Air Indonesia (KAI)
20. Ir. Hendro Baroeno, Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Air Minum Dalam Kemasan Indonesia (ASPADIN)
21. Ir. S. Indro Tjahyono, Ketua Jaringan Kerjasama Pelestarian Hutan Indonesia (SKEPHI)
22. Ir. Kuswanto Sumo Atmojo, M.Si., Staff Profesional Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES)
23. Prof. Dr. Otto Sudarmadji R. Ongkosongo, Ketua Bidang Sumber Daya Alam, Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI)
24. Ir. Kusnaeni, Dipl. HE, Ketua Jaringan Informasi Komunikasi Pengelolaan SDA (JIKPA)
25. Ir. Imam Mustofa, Wakil Sekretaris Jenderal Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI)
26. Ir. Drs. Eddy Eko Susilo, MT, Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pengeboran Air Tanah Indonesia (APPATINDO)
27. Ir. Erwin Tunas, Asisten Direktur Eksekutif Gabungan Perusahaan Karet Indonesia (GAPKINDO)
28. Ir. Tri Mumpuni, Anggota Dewan Pakar, Bidang Mikkrohidro, Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI)
29. Ully Hary Rusady, Pimpinan Yayasan Garuda Nusantara (YGN)
30. H. Sofwan Hidayat, Wakil Sekretaris Jenderal Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA)
31. Ir. Hilman Manan, Dipl. HE., Anggota Masyarakat Peduli Air (MPA)
32. Luthfi Syarief, SE, Wakil Ketua Umum Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (GAPASDAP)
33. Dr. Ir. Bambang Widyantoro, MM, Ketua Bidang Sosial dan Lingkungan, Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI)
34. Drs. T.A. Rahman Alba, MM, Wakil Ketua Umum Asosiasi Hutan Tanaman Rakyat Mandiri Indonesia (AHTRMI)
12. 35 Tri Andarsanti Pursita, MA, MBA, Direktur Program Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan (Kemitraan/Partnership)
36. H. Rudie Kusmayadi, BE, M.Si., Ketua Umum Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (PERPAMSI)
37. Ir. Syaiful Mahdi, Anggota Pengawas Komite Nasional Indonesia untuk Irigasi dan Drainase (KNI-DI)
Pasal 2
Untuk memberikan dukungan administratif bagi pelaksanaan tugas Dewan SDA Nasional, diangkat Sekretaris Dewan SDA Nasional yang dalam hal ini dijabat oleh Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum.
Pasal 3
Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Dewan SDA Nasional dan Sekretariat Dewan SDA Nasional dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Pekerjaan Umum.
Pasal 4
Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pembentukan Dewan Sumber Daya Air Nasional dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KABINET Deputi Bidang Perekonomian ttd. Ratih Nurdiati
Pasal 5
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2014

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Verifikasi: ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO