PERATURAN WALIKOTA TOMOHON Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan -Belanja Daerah; - b. bahwa tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah; - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
WALIKOTA TOMOHON
PERATURAN WALIKOTA TOMOHON NOMOR 13 TAHUN 2012
TENT ANG
TATA CARA PENGANGGARAN PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA TOMOHON ,
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan -Belanja Daerah;
- b. bahwa tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Penganggaran Pelaksanan dan Penatausahaan Pertanggungjawaban clan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah;
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomorl25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)jf'
Menetapkan
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
MEMUTUSKAN :
PERATURAN WALIKOTA TATA CARA TENT ANG PENGANGGARAN PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN PERTANGGUNGJAWABAN SERT A DAN PELAPORAN MONITORING DAN EV ALUASI HIBAH.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
2. Walikota adalah Walikota Tomohon.
3. Keuangan Daerah adalah sernua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerin tahan daerah yang dapat dinilai dengan uang ' terrnasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetuju\_v'
bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kota Tomohon selaku pengguna anggaran/barang.
8. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Walikota yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD.
9. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku Bendahara Umum Daerah.
10. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKAD) /Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku Bendahara Umum Daerah.
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
13. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa kepada instansi vertikal di daerah, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dengan ## BAB II RUANG LINGKUP
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 2
Ruang lingkup Peraturan Walikota ini rneliputi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah yang bersumber dari APBD.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 3
Hibah sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 2 dapat berupa uang, barang, atau jasa.
PENYELENGGARAAN PEMBERIAN DANA HIBAH Bagian Kesatu
Umum
BAB III - PENYELENGGARAAN PEMBERIAN DANA HIBAH Bagian Kesatu
Pasal 4
Dana Hibah dapat diberikan kepada:
- a. pemerintah;
- b. pernerintah daerah lainnya;
- c. perusahaan daerah;
- d. masyarakat; dan/ a tau
- e. organisasi kemasyarakatan/
BAB III - PENYELENGGARAAN PEMBERIAN DANA HIBAH Bagian Kesatu
Pasal 5
Walikota selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dapat memberikan Dana Hibah kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, Perusahan Daerah dan Organisasi yang dibentuk Pemerintah/Pemerintah Daerah (Organisasi semi Pemerintah) dengan pertimbangan tertentu.
BAB III - PENYELENGGARAAN PEMBERIAN DANA HIBAH Bagian Kesatu
Pasal 6
- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan hibah sesuai kemampuan keuangan daerah;
- (2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib;
- (3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan
BAB III - PENYELENGGARAAN PEMBERIAN DANA HIBAH Bagian Kesatu
Pasal 7
- (1) Hibah kepada pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam wilayah Kota Tomohon;
- (2) Hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah dan satuan kerja dibawahnya di wilayah Kota Tomohon;
- (3) Hibah kepada perusahaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c diberikan kepada Badan Usaha Milik Daerah dalam rangka penerusan hibah yang diterima pemerintah daerah dari pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Hibah kepada masyarakat diberikan kepada kelompok orang dengan persyaratan sebagai berikut:
- a. Proposal usulan
6. dana hibah yang memuat: Surat permohonan mencantumkan nama pemohon Waktu, biaya/ anggaran, kegiatan dan Lokasi kegiata1;{?
nama lengkap pemohon (termasuk gelar, title bila ada nomor telepon yang bisa dihubungi)
- b. memiliki kepengurusan/kepanitiaan yangjelas;
- c. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Kata Tomohon dan diketahui oleh Camat setempat;
- d. memiliki rekening bank pemerintah dan/ atau pemerintah daerah atas nama organisasi /kelompok.
- (5) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e diberikan kepada a. Lembaga Swadaya Masyarakat;dan
- b. Organisasi Semi Pemerintah.
- (6) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan diberikan dengan persyaratan sebagai berikut:
- a. Proposal usulan dana hibah yang memuat:
8. Surat permohonan mencantumkan nama pemohon Waktu, biaya/ anggaran, kegiatan dan Lokasi kegiatan nama lengkap pemohon (termasuk gelar, title bila ada nomor telepon yang bisa dihubungi)
- b. Telah terdaftar pada Pemerintah Daerah setempat sekurang-kurangnya 3 tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan lainnya;
- c. memiliki kepengurusan/kepanitiaan yang jelas;
- d. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Kata Tomohon dan diketahui oleh Camat setempat;
- e. memiliki rekening bank pemerintah dan/atau pemerintah daerah atas nama organisasi /kelompok.
Bagian Kedua Penganggaran
BAB III - PENYELENGGARAAN PEMBERIAN DANA HIBAH Bagian Kesatu
Pasal 8
- (1) Pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dapat menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada Walikota;
- (2) Walikota menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1};
- (3) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Walikota melalui TAPD;
- (4) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan daerah:47
BAB III - PENYELENGGARAAN PEMBERIAN DANA HIBAH Bagian Kesatu
Pasal 9
- (1) Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan KUA dan PPAS;
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran hibah berupa uang, barang dan/ataujasa.
BAB III - PENYELENGGARAAN PEMBERIAN DANA HIBAH Bagian Kesatu
Pasal 10
- (1) Hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD;
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dicantumkan dalam RKASKPD;
- (3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran hibah dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.
BAB III - PENYELENGGARAAN PEMBERIAN DANA HIBAH Bagian Kesatu
Pasal 11
- (1) Hibah berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek, dan rincian obyek belanja berkenaan pada PPKD;
- (2) Hibah berupa barang dan jasa dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja hibah barang dan jasa berkenaan kepada pihak ketiga/ masyarakat, dan rincian obyek belanja hibah barang atau jasa kepada pihak ketiga/masyarakat berkenaan pada SKPD;
- (3) Rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicantumkan nama penerima dan besaran hi bah.
Bagian Ketiga Pelaksanaan dan Penatausahaan
BAB III - PENYELENGGARAAN PEMBERIAN DANA HIBAH Bagian Kesatu
Pasal 12
- (1) Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang
BAB III - PENYELENGGARAAN PEMBERIAN DANA HIBAH Bagian Kesatu
Pasal 13
- ( 1) Setiap pemberian dana hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh Walikota dan Penerima Hi bah.
- (2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
- a. pemberi dan penerima
- hibah;
- b. tujuan pemberian dana hibah;
- c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
- d. hak dan kewaj i ban;
- e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan
- f. tata cara pelaporan hibah.
- (3) Walikota dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani NPHD.
BAB III - PENYELENGGARAAN PEMBERIAN DANA HIBAH Bagian Kesatu
Pasal 14
- ( 1) Walikota menetapkan daftar penerima hi bah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan Keputusan Walikota
BAB III - PENYELENGGARAAN PEMBERIAN DANA HIBAH Bagian Kesatu
Pasal 15
Pengadaan barang dan jasa dalam rangka hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
BAB III - PENYELENGGARAAN PEMBERIAN DANA HIBAH Bagian Kesatu
Pasal 16
Proses pemberian hibah merupakan bagian tidak Walikota ini.;(J tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran yang terpisahkan dengan Peraturan

## Bagian Keempat Pelapo ran d.an Pertanggungjawaban

## Pasa l 17

- (1) Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepala Walikota melalui PPKD dengan tembusan SKPD terkait;
- (2) Penerima hibah berupa barang dan jasa menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Walikota melalui SKPD terkait.

## Pasal 18

Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian hibah meliputi:

- a. proposal usulan calon penerima hibah kepada Walikota;
- b. keputusan Walikota tentang penetapan daftar penerima hi bah;
- c. NPHD;
- d. pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan
- e. bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang a tau bukti serah terima barang/ jasa atas pemberian hi bah berupa barang/ jasa.

## Pasal 19

- (1) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:
- a. laporan pengguna hibah;
- b. surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
- c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang dan salinan bukti serah terima barang/ jasa bagi penerima hi bah berupa barang/ jasa.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Walikota paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku objek pemeriksaan./

## Pasal 20

- (1) Realisasi hibah dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sesuai persediaan dalam neraca.

## Pasal 21

- ( 1) Realisasi hi bah berupa barang dan/ a tau jasa dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintah pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.
- (2) Format konvensi dan pengungkapan hibah berupa barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam peraturan walikota ini.

## BAB IV MONITORING DAN EV ALUASI Pasal 22

- (1) SKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pem berian hi bah.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada kepala daerah dengan tembusan kepada SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.

## Pasal 23

Dalam hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) terdapat penggunaan hibah yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima hibah yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## BABV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan W alikota mi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah mulai tahun 2013 berpedoman pada Peraturan Walikota iny



;s

I'll

0

~

~

t:1:1

a:

t,,:J

~

~

'"'4

=

t:1:1

~

~

""Cl

3:::

...

~

z

- i

z

""Cl

~o[.'l:j o~~

f!

~

0 :;o c:::

...

z

~

:3

...,.

ct

~

t-'

j\)

~~

t:=-

&gt;

t""'

1:1"

0.:

...

s::

;,;::

~ ~

I\)

&gt;

... 0

0

- i

I\)

3:::

0

0

::r:

z

N

-