Unknown Unknown Nomor - Tahun 1960 tentang pembentukkan Daerah otcrnorn Iiebul'rten clalarn l.ingkungan Daerah proilinsi sumatera Tengah (l-ernblilan lil'c'.irfi Tairun 1956 Nomor 25) sebagaimana cliubah clengan Linilang-unclang )'lomor' 7 f'ahun 1965 tenhng Pc:mbentukan Daerah Tingkat II su'olangun Langlto ilan Dacrah T'ingl,.at II 'far-jung Jabung (Lemb:uiur Ncsara "l 2. \ lc.nsinsat ahun i ;65 N&lt;&gt;n-ior i0) ; 3. I'nc1:ing-unclang Noinor 5 lahun 1960 lentang pcrafuran f)asar pokok -poliok Ag'aria ilernbalan Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tarnbahan Lcrnbalan Negar -r Nornoi 20-13) ; ') 4. 3' Unciang-undang .'jomor l1 Tahun 1967 tentang l{ctentuan - ketentuan pokok Pertambangan {irmbaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, 'fambahan Lembaran Negar'.r Notror 2831) ; 5. Lhdang-unclang Nornor' 3 'lahun 19?2 tentang Transmigrasi (Lembaran Negara J'ahun -l"72 Nomor 3-1. Tarnbahan Lemtraran Negara Nomor 29gg) ; 4. 5. llnclang-undanlJonr,rr: J I Tahun 1974 tcntang pengail-an (Lembaran Negara Tahun 1974 Ncrn:or 65.'l-amllahan Lembaran Negara Nomor 30a6) ; 7. l-rrrdang-undrng )iornor I3 'I'nhun 1980 tentang .Ialan (I-ernbaran Negara 'falLun 1930 Nor:,oi 8-3, Tambalmn Lenrb:iran Negara Nornor 31g6) ; 6 8. L.inilang-undang -i'ttmor 20 Tahun 1982 tentang Ketcnfuiin - ketentuan Poliok Pcrtal.ranan Kcarr,an;m ljegala Rcpublitri hdoncsia (l.embaran Negara Tahun 1982 Nonror: 51. l'anrbahan L.crnbaran Nogara Nornor. -]234), sebagaimana telah cliubtth clctrriatt titrdang - unclang NornoL 1 Tahun 1988 (Leml.raral Ncgalu'l'eirr"rn 11,'rttl Nonror'3.'l'ambahan i.cmbarrn \Lrga1.a Nomor 3-36fi) : 7 9. t lnclang-rtnttang "'iomrtr i I'ahun I9l]4 tc:ntang Perinclustrian (l-e mharan N.-3ilr:l -fttltr"tn l('(l4Nontr,.r'22. Ttrnbrh:ln I crr1t.:r;irn \e,-trr \ontor 3l:f) . u. 10. l-lil:ln':-ulr.'1::rg '' i)nrO:'() -frltL:n l!)ti-&lt;:-.-nl:-r,: Ir:r'i1..ir:n ;Lenl.:t:n l.;grl: 1..;,--:. ': t?-i'. ;. . lt.. l';:rili..:h": r ,.:::l--:,.\_..1 -\_-t:: l \_it:.t.-:l.,ir. . 9 *..'-..-": 10. ndang-undnns Nirmor 5 'I'ahun 1990 tentans Konsen asi Surnber Daya Alam Hayati dan I-11.:')sistemnya (Lcmbaran Negara 'rahun 1990 Nomor 49. Tambrhan Lernl,.ilrn Negare l.Iomor -3:tl9) ; 2. t I . t.lttilang-ilnchitg Ncrnor 9 fahun 1990 tcntang Keparirvisataan l)aer ah (Lctrtbatan i'ieg. ra T'altutt 1990 Nomor 78, "l'lrnbahan Lernbaran Negara N&lt;-,uror' 3+27): 3. i2. l-inciang-unilug iornor' 4 Talrun 1992 tcntans |crurnaliiin cian Pemukiman 11.,:nibarart iricsr,r'a iaitun 1992 Nomor 2-i, 'l'iirnbairan l-embaran Negara Norlor .3469) : 4. l.l I.Jndunc-unciang,\ornor 5 Neqara 'l'ahun I1'(J2 Nomor 'I'airtrn i 992 tcntang Cagar Budava (Lembaran 27.'fanrbahan I.embar;rn Negara Nomor 3a7$; 5. t4. I inclang-rrndang 'ionror 24 Nc;',ara ]'tlutn I j':t)t N01no1 f'ahun 1992 tentang I'erataan Ruang (Lembaran 1 15, Tarnbalian l-cmbaran Negara Nomor 3501 ) : 6. l5 I ir-ulang-rrnclang '.rontor 23 IIidult (Le;:rlrerurr l.'cgarfi ).;gat.r \e';trur' ,,i ')9) ; Tahun 1997 tcntanu Pokok , pokok Lingliungrn Tahun 1997 Nornor' 68, Tambahan Lembaran 7. 'i6. L,nciang-urtclang jriomor' 22 T'ahun 1999 tenhng Pernerintahan Daerah (Lerubat'an Ncg;ii a Tahun 1999 Nornor 60, 'fambahan Lernbalan Negara Nomor 3t139) : 8. Ii. Littclrng-unclatre .'iornor 25 'I'ahun 1999 tentang Peritnbangan Keuansan Antara Pemerinr,rhan Pusal dan l)aeral'r (l.embaran Negara T'ahun rggg \iomor 72. -I'anrb:han l\_.cnrbaran Negar.a Nomor 3848) ; 18. lllrhng-uncl;ing Nomor 41 fahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Ncgrtt;t Taltun 19')9 Nomor 167, T'anrtrahan Lembarun Negara Nomor 3888) ; 19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 T'ahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi \rertikal di Daerah (Lernbaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tan'Lbalran Lembe; rn Negara Nornol 3373) ; 20. Per:ituren Penreri; l:rh \lomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan L'*,na.iil.,an, scr'ta llcntuk dan Tata Cara Psran Serta lr.{asyarakat dalam Penataan Ruang ri-cmbaran Negala Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembalan Negara ,\omi;r 3(160) ; 21. Pcratulan Pernerirriah Nornor.lT'Iahun 1997 tentartg Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lernbaran Negara 'fahun 1997 Nomor 96, Tambahan l.emharan Negara .vomor 3721); i )engan pe'rsetujuan DEWAN PIIRWAKII,AN RAF YAT DAERAH KARTIPA'IIiN BA ANG HARI \4F.]MIJlI]tISKAN: \,Ienctapl&lt;an : PERA'l't IRAN i)AF.I? AH IENI'ANG RENCANA 'IATA I{IIANG WII.AYAH KABTItr'AIEN RATA NG TIARI. (berlaku Unknown)
Pembukaan
Mengingat sifat-sifat ksrahasiaan kalvasan pefiahanan keamanan dilakukan sec&amp;ra koordinatif Pen]'usunan Rencana Tata Ruang Wilal';ifi Pertahanan clan Keamanan dengan RTR\\? i TR\\ryi agar dapat clinrmuskan lokasi, langkah pengembangan dan pemanfaatan karvasan pada rvaktu darnai dan dalam keadaan darurat.
BAB I - Kl r'Ill N'ltlAN IIl4tlM
Pasal 2
Ruang lingltup dari Peraturan Daeruh tentiing I{encana Tatil Ruang Wiiayah l{abupaten Batang Hari ini mencakup strategi dan struktur pemarrf'aatan ruang wilayah Kabupaten sampai dengan batas ruang claratan, ruang iautan dan ruans uclara menurut Perafuran Perunclang-unclangan yang berlaku.
BAB I - Kl r'Ill N'ltlAN IIl4tlM
Pasal 3
- Rencana Tata Ruang wilayah sebagaiman:i climaksud dalarn pasal 2 meliputi :
Tujuan
"
t
.
- a. Tujuan Pemanfaatan ruans wiiayah unhrk peningkatan kesejahteraan mas\/arakat dan pertahanan keamanan din ujudkan melalui strrtegi pemanfaatan ruang rvilayah unnrk tercapainya pemanfaatan ruanq 1'ang berkualitas ;
- b. Struktur dan pola pemanfaatan mang ii'ilayah ;
- c. Pecloman pengendalian pernanfaatan ruang rvila3'ah.
ASAS, IIJJUAN DAN S'TRAIEGI
Bagran Perlama
Asar" Furrgsi darr Tujuan
BAB M - ASAS, IIJJUAN DAN S'TRAIEGI
Pasal 4
Rencana Tata Ruang \\iila)'ah scbagaiman:r dimaksud dalam pasal 2 disusun bsrasaskan :
- a. Pemanfaatan ruang bagi semua kepcntingan secara terpadu, berdayaguna dan berhasilguna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan ;
- b. Berkelanjutan yaitu bahwa penafaan nrang menjamin keseinbangan pemanfaatan ruang, kelestarian lingkungan hidup dengar tetap rnemperhafikan kemampuan dan daya dukung sumber daya alam dan lingkungan hidup ;
- c. KetelbuliaatL persamlan, keadilan dan perlindungan hukum.
BAB M - ASAS, IIJJUAN DAN S'TRAIEGI
Pasal 5
- (1) Rencana Tata Ruang \Vilayah sebagailnana dimaksucl clalarn pasal 2 berfungsi sebagai :
- a. Da.sar Kebijaksanaan poliok tentailg pemanfaatan ruang cli rvila),ah Kabupaten Batang Hari sesuai clengau kondisi ivilayah.nva dan b.:rasaskan pernbangunan berkelanjutan ;
- b. Peruujudan keterpaduan, lieterkaiian dan keseirnbangan perkembangan antar rvilayah dan "tau karvas:..uq serta keserasian ant.ir sektor :
.. P;mberi.
- c. Pemberi kejelasan arahan investasi vang dilakukan pemerintah, ma-syarakat dan dunia usaha/ sivasta ;
- d. Acuan dalam penyusunan Rencan.r Tata Ruang Wilayah Kabul:aten dan atau kota atau rencana rinci tata luang l'arvasan ;
- e. Dasar acuan dalam perumusan dar atau penylslrnan program pemlrangunan, pembiayaan, pentahapan, pelaksanaan kegiata,r pembangunan dalani memanfaatkan ruang serta pengenclaiian pernanfaalarr ruang ;
- f. Dasar pengawasan terfiaclap pcrizinl,n loliasi pembangunan ;
- g. \.{atra ruang dali pola dasar pernbangunan claerah dan rencana pembangunan daerah.
- (2) 'Iujuan pernanfaatan ruang rvilal'ah sebirgairnana climaksud dalam pasal 3 huruf a yaitu
- a. Terselenggalarlya pemanfaatan ruang wilayah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sesuai dengan kemarnpuan daya dukung dan daya tarnpung lingkungan hidup serta kebijaksanaan pembangunan nlsional clan daerah ;
8. tr. 'Ierselenggaranya Peraturan pemant:iatan fllang kawasan linclung clan kawasan tertentu yang acla di daerair ;
- c. T'erwujudnya kehiclupan rnasyarakal ', sejahtera.
i .,, :*n Kedua irrategi
BAB M - ASAS, IIJJUAN DAN S'TRAIEGI
Pasal 6
- (1) Llnfuk merwju...i.an tujuan pemanfa:,' r nlang ,. rv&amp;h sebagaimana climaksud pada pasal 5 Ayat (2) ditetap, ln strategi pelaksar: pemanfaat;: ,,rflg rvilayah.
- (2) Strategi pelaks .n pemanfaatan r', rvilayah seb;, nana climaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. ,trahan pengr-lolaan kan inil.
;
- h. Arrhan pengelolaan ,r Budr r-\,&amp; i
{rahan.
- c. Arahan pengembangan Sistirn Pusat I'c.rmukiman Perctesaan dan Perkotaan ;
- d. Arahan pengembangan Kalvasan Tert,;nfu ;
3. e . Arahan pengembangan sistem prasarana dasar rvilayah ;
- f. Aralian pengembangan kawasan yang diprioritaskan ;
- g. Arahan kebijaksanaan tata guna tanair. tata guna air. tata guna udara dan tata guna sumber daya lainn],a.
Pasal T
Arahan Pengel olaar, Kawasan Berfrurgsi Lindung
- (1) Karvasan berfungsi lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup \/ung rneilclkup sumber da1r3 alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya guna kepentingrr: pembangunan berkelan-jutan. Arahan pemanfaatan katvasan bci'fungsi lindung sebagaimana dimaksucl pada pasal 6 huluf a adalah:
- a. I(egiatan pcnnukiman dalarn kan'asan linJung.
3. Apabiia terdapat kegiatan perrnukinian didaiam kawasan lindung, diusahakan agar perkembanqan kflwasan permukiman tiilak berkembang secara spasial mengganggu fungsi lindung, perlu dilakukan secara bertahap. sesuai dengan kemampuan pendanaan, teknologj dan kondisi sosial budaya untuk mengembalil,an fungsi linclung.
- b. Kegiatan pengentbangan prasarana clasar .hlam karvasan berfungsi linclung :
5. L apabila clibutuhkan, jaringan prasnrana dasar seperti jaringan transportasi, jaringan kelistrikan, jarhgan telcliomunikasi. prasaralla dan sarana clistribusi air bersih serta bangunan pengendali gempa dan bencana alam dapat dibangun melalui atau dalarn karvasan tindung dengan tetap memperkrirankair lbngsi kawasan lindung ;
2. Untuk pembangunan prilcarana pada ;ingka 1 pacia kar.vasan lindung diwajibkan melakukan peneiitian penciahuluan clengan tetap tnernpertahankirn agar firtrgoi lindung dari kawasan tffsebut tidak teruangzu.
t2l Pengembangan.
- (2) Pengembangan kawasan tertentu claiam k:rwasan linclung.
2. Apabila sesuai kfiteria penentuan kawasan tertentu maka perlu clikembangkan kawasan tertentu. Di dalam kan'asan linclung dilvajibkan mclakukan penelitiarq pengembangan untuk rnewujudkan
pengernbangan kawasan tertentu dengan tctap mempertahankan fungsi lindungnya.
- (3) Perfahanan keamanan dalarn kawasan linciung.
2. a' Seluruh kawasan lindung dapat digunakan untuk pertahanan keamanan, lamun tetap diarahkan unruk memeliirar.a fungsi linclungnya ;
3. b' Dalam kondisi darnai dimungkinkan untuk melakukan penelitian-penelitian clan latihan di kawasan lindung clengan tetap memperrahankan fungsi linclungnya.
BAB M - ASAS, IIJJUAN DAN S'TRAIEGI
Pasal 8
Arahan Pengelclaan Kawasan Budidaya
Arahan pengembangan dan pemanfaatan kaw:rsan budidaya meliputi :
- a. Pemanfaatan rtang dan sumber daya unfuli kegiatan produksi cialam kawasan budidaya di dar-at dan di sungai, diutarnakan unfuk kermkmuran masyarakat malalui upaya peningkatan keterkaitan vang saling menguatkan dengan kegiatan lainnya vang berdekatan, serta upaya mengurangi semaksimal mungkin dampak negatif terhadap kelsstarian lingkungan dan kehidupan sosial budaya nasyarakat sekitlinya ;
2. b' Kawasan budiclaya di darat clan cli sungai clikembangkan saling menguatkan, serasi clan selaras dengan peiliembangan sektor-sektor procluksi, jasa dan permukiman dengan mempei-hatikan potensi sunber daya alarn, surnber daya buat;rr, prasarlna pendukrurg, kemarnpuan investasi, kondisi ekonorni daerah dan nasional ;
- c. Pengembangan kegiatan-kegiatan budida3'a beserta prasarana ilenunjangnya di darat dan di sungai dilakukan dengan mempethatikan ketentuan pengaturan penggunaan ruang udara dan ruang sungai yang berlaku agar dapat rnerighasilkan sinergi antar kegiatan dalam rnewujudkan tata ruang yang terlib, terafut, efisien. selaras dan serasi dalam menunjang kegiatan pembangunan;
Diupal'akan.
'
.
'
- d' Diupayakan untuk rnenyebarkan perkernbangan kawasan-karvasan andalan dengan sektor unggulannya untuk mendorong pettumbuhan dan pemerataan perkembangan antar rvilayah. Perkembangan tersebut clilakukan dengan
BAB M - ASAS, IIJJUAN DAN S'TRAIEGI
Pasal 15
Arahan Pcngembangan Kalvasan Pertahanmr dan Keamanan
Arahan pengembangan ltarvasan budida-va untul: pertahanan dan keamanan meliputi :
- a. Pengembangan kawasan pertahanan kearrianan diupayakan untuk dapat mendukung sistem pertahanan dan keamanan rakvat ;
- b. Pengembangan kawasan pertahanan dan l..eamanan diupayakan sedapat mungkin serasi dan saling menguatkan dengan kegiatan budidal a ;
- c.
BAB M - ASAS, IIJJUAN DAN S'TRAIEGI
Pasal 16
Arahan Pengembangim Kawasan Permukiman
A'ahan pengembangan clan petranfaatan karvasln pennukiman meliputi :
- a. Kawasan permukiman diupayakan rlapat belfungsi sebagai pusat pelayanan l
1. Eltonorni,v;urg mcliputi produksi, simpr,l dan jasa lr'anspoltasi, serta keuangan ;
2. Jasa pemerintahan : dan
3. Ja.sa pelayanan sosial menunjang kegiat:rn budiclaya di dalam kawasan-kawasan permukiman maupun untuk daerah sekitarnr,a.
- b. Diusahakan agar pusat petmukiman terkait secara selaras, saling menguatkan dan serasi ,Jalam Iuang rvila1'ah, sehingga pusat-pusat pemrr:kiman dapat membenruk suaru k;sen:an d:;r .fup;: ncnuqiang perrurnbulian 1;en1'cbaran kegiai.rn brididal a dalln ruf,ng n ilai'air ka'eup;i:n :
: l:-::":1"::
.
'
- c. Diupavakan asar pusat - pusat permukiman membentuk suafu sistem yang moncerminkan :
1. Fungsi dan hir.uki pusat sesuai dengan wilayah pelayanannya ;
2. Pola keterkaitan pusat-pusat permukim;rn.
- d. Diupayakan unfuk rneningkatkan keterk;ritan permukiman perkotaan clan perclesaan clengan kaw'asan sekitarnya yang selaras dan saling rnenguatkan ;
- e. Diupavakan agar pengembangan lokasi permukiman baru, seperti permukiman transmigrasi clan kota baru,
BAB M - ASAS, IIJJUAN DAN S'TRAIEGI
Pasal 19
Arahm Pengelolaan Kawasan -I'ertentu
Arahan pemanfaatan dan pcngenrbangan kaivas;rn tefientu rneliputi :
- a. LTntuk optimasi peningkatan kesejahteraan masvarakat clan pertahanan keamanan, maka suatu karvasan Jrang memiliki satu atau beberala kegiatan budidaya dan atau permukiman yang filempun)'ai dampak pcnting terhaclap tata iuang rvilayah seliitarnl'a clrn atau uffuk kegiatan sejenis lainnya yang mernpunl'ai pengaruh terhadap kesejahtelaan dan pcrtahanan keamanan ditetapkur sebagai karvasan tertcntu ;
- b. Kawasan yang mempunyai dampak penting bagi peningkatan kesejahteraan dan pefiahanan keamanan adalah katvasan 1'ang memililii saidr satu atau beberapa ciri-ciri sebagai berikut :
1. Kan'asan yang cepat fumbuh ;
2. Karvasan 1,ang potcnsial lunrbuh ;
3. Kaq-asan
3. Kawasan yang krit:is lingkungan :
4. Karvasan pelbatasan I
5. Karvasan sangat tertinggal ;
6. Kawasan yang bernilai slratcgis bagi per,ahanan kearnanan.
5. Karvasan terlentu cliprioritaskan pengembanrrannva pacla tingkat Iiabupaten clan Keoamatan serla dikembangkan secara serasi ctan selaras denlan karvasan sekitarnya.
P;rsal 20
Arahan Pengembangarr Prasarana Dasar Wilayah
A'ahan pengernbangan prasarana dasar rvilayah rneliputi :
- (1) Pengernbangan jarinsan transpoi'tasi regional rneliputi :
2. a^ \,ieningkatkan keterkaitan wilavah Kabuyraten Batang l{ari dengan Wilayah lainnya terutama ke kawasan segitiga pedumbuhan Singapura. Batam clan Johor (SIB.t.fo) dengan membentuk strukrur transporiasi regional \/ang tcryaclu ;
- b. Pengernbattgan stt'ulifr-rr tlanslrortasi li:i:' rnll l{abupaten Ratang l{ari dengan iliewujuclkan intelalisi antat' l,.lu ri:lrrr rlalanr pcrnbuuiukan ruilng rvilayzh 5'ang saiing telangkai dalam sisicrn urata rantai yang saling berkaitar. antara satu kawasan segitiga pertumbuhan dengan kawasan segitiga pcrturnbuhan lainnya rnulai clari hulu kawasan lincluns f'aman Nasional Kerinci Sebeiat (I'NKS) sampai ke peiabrrhan h4uara Sabak I
- c. Pengcrirbangan jalingan transportasi rr:gional yang dapat rnemberikan jasa pelayanan transportasi untuk melayani kegiatan srisial ekonclmi, mendorong pengembangan wilayah cian kesatuan wilayah melalui clukungal terhadap kawasan-kawasan budidava clan pusatpu.sat perrnukiman. term:isuk permukimal r transmigrasi I
- d. Pengembangan jalingan tlansportasi regi&lt;lnal dengan rnenujudkan keterkaitan fungsional antara pusat-pusat perrnukirnan dengan '"vilayah belakangnva dan keterkaitan antar sentra plocluksi. pusat pengoiahan dan pemasar;ln agar terbentuk kesatuan ekonomi dan pelayanan sosial rvilavah ;
- e. Pengetnbangan jalingan transporl.asi di.olaraskan dan dipadukan dengan pengembangan sisiem permukintan clengan menggunaka,r perlimbangan :
Pu.sat.
1. Pusat -pusat permukirnan sebagai sirnpul perayanan transportasi ;
2. 2' i{ebutuhan pclalanan dan jenis uroda pacla rnasing-masing sirnpui didasarkan pada hirarki dan fungsi peu-nukitnan sertii tingkat perkernbangan karvasan ;
3. -1. \'lenjangkau sentLa-sentra produksi - ang terisolir atau masih sulit clijangkau.
4. f' I)iupayakan untuk mengembangakal tlansportasi secara e{rsien clan efektif clengan mengoptimalkan keteqracluan antar intlr mocla. baik untuk jaringan transportasi clalam kota maupun antar kota dengrn mempc:rhatihrn 1:erkembangan buclidr,va yang acla d-,rlam kota dan daerali sekitarnl.'a ;
5. g' Diupayakan asar disetiap rvilavah. sciuruh pusat permukiman clan kawasan bucliclaya di1a1'ani oleh suahr jaringan transporta-ri clengan tingkat pelayanan jaringan sesuai dengan kebunrlun dan tefap mempedratikan skala ekonorni,vang memadai ;
6. ir. Diupayakart mettgembangkan jaringan {rlnsporlasi vang efisien pada kota-kota utama melaui penggunaan moda -vang tlapal melavani angkutan ufitum masal clengan
Arahan Pengembangan Karvasan Yang Diprioritaskan
- (1) Kawasan prioritas adalah kawasan yang kar',:rra potensi dan fungsi tertentu yang berdampak terhadap percepatan pertumbuhan ekonomi n'rlayah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta mempunyai ef-ek genda terhaclap perl:embangan wilayah secara keseiuruhan dar,Jatau unfuk kepentingan pertahanan dan lisamanar rvila1,xfu dan negara, maka diprioritaskan unfuk dikernbangkan lcbilr dairulu ;
- (2) Arahan pcngembangan kalvasan prioritas scbi;gaimana dimalisuci pada Pasal 6 ayat (2) hunrf f Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut :
- a. Pengemlrangan infra struktur sebagai l;inclasan pengembangan pusat pennukiman dan inclustr:i pada tr;arvasan ]iang turnbuh ccpal ;
- b. Pensemtrangan infia stnrktul sebagar larclasan pengembanuan pusaf - pusat pelayanan transmig'asi. perketrunan, pelTnukiman ilan titik penghutrung I-intas Sumatera Bagian Tcngair dan Timur pacla jalur Lintas Suniliera Bagian Tengah ;
- c. Pengembangan infra struktur untuk mencftrkung interaksi clalam karryasan dan antar kawasan dirvilavah Kabupaten Ratang Hari 1,ang n'endukung kelancalan 1;ergerakan barang dan jasa mulai dari rvila],ah darat sarnpai ke pelab;lhan tr4uara Satrak sebagai pinnl gerbang eksport Propinsi Jambi ;
- d. Pengembangan fasilitas terminal darr sub tenninal untuk mendukung pergerakan penumpang trarang dan jasa ;
- e. Pengembangan wisatr alarn serkr pen6:emtrangan budi daya vang tidak mengganggu kelestarian alanr pada karvasan'laman Nasionai I
- f. Petrgembangan infra strulitur sebagai lar:Jasan pcngcmbangan klwasan yang berkembang larnbat.
Par.il72
Arahan Kebi-iaksanaan'I-atz (iuna 1-anat1 '['ata Guna Air, 'fata Guna Udarq dan Tata Guna Su,-nber f)aya Lainnya
- (1) .u'ahan itebijailsanaan Tata Guna Tanablal;an sebagairnana climaksud pacla Pasal 6 ayat (2) hurug g ureiiputi :
- a. \'ieningkatkan ketelsediaan tanah ,i lahrin bagi kegiatan pcmbangunan yang dibuful'rkan srvasta dan nrasl,arakat dengan harga yang layak ;
- b. irleningkatkalr produktifitas tanah, menirrgkatkan intensitas kegiatan sesuai dengan firngsi kawasan dan nreningkatkan fungsi kav,'asan sesuai dengan lencaila struktur dan pola pemanfaatan ruang ;
- c. Memperlahankan clan meningkatkan kelestarian lingkungan.
- (2) Arahan Kebijaksanaen Tata Guna Air meliputi :
- a. lv{eningkatkan ketelsediaan dan supplai arr baku sesuai dengan kebutuhan },ang diantisipasi sarnpai akhil tahun perenciunan bagi kegir,Lur - kegiatan pennukimaq jasa dan produksi ;
- b. Pemeliharaan dan periirldungan surnbe r surnber ail untuk mempertahankan dan meningkatkan iumiah kualitas air.
- (3) Arahan kebijaksanaan Tata (iuna Udara meliputi :
- a. Udara sebagai ruang sudah diakomodasikan didalam pola pemanfaatan ruang (misalnya untuk jalur penei'bangan, bangunan lrertinghat, jlrringan telkorn dan listrik ;
- b. Uclara sebagai sumbrjr daya dapat dimi:nfaatkan sebagai sumbsr daya untuk kehidupan nunusia dan rnakliluk hidup lainnya sclta bahan baku kegiatan produksi dan tujuan utamanya adalah untuk menghindari polusi uclara.
- (4) Arahan kehiiaksanaan I'ata Guna Sumber Dava Alam lainnya meliputi Pengafuran, penguasaan, peruntulian pemanfaatan dan penggunaan sulnbeL daya alam lainnya yang mempunyai potensi bagi pcngembangan !vi1a1,3l / katvasaii chla:n rangka pengendalian pemanfaatan ruang unfuk menujudkan Rcnc;rna Tata Ruang \Vilayah \_yang benvawasan lingkungan demi tercapain)'a pernb:urgruran yang berkelanj utan :
B.,\B [V
STRI]KTTJR DAN POLA PEMANFAATA}I RUANG WILAYAH
Bagiair Pertarna
Sfukfur Pemanfratan Ruang Wilayah
Pay,al 23
- (1) Shuktur pemanfaatan luang ivilayah sebagairnana clirnaksucl clalam pasal 3 hulrf b diwujuclkan bei'dasatiian at'ahan pengeinbangan sistern pusat - pusat per:nukirnan per.clesaan dan arahan pengembangan sistetn pusat - pusat permukiman per'triotaan sebagaimana dimaksud dalarn pasal 6 ayat (2) hurufc.
- (2) Strukfur pemanfaatan ruang wilayah sebagairnana dirnaksu&lt;l pa&lt;1a ayat (1) meliputi pusat \_ pusat permukiman perclesaan, pusat - pusat permukiman perkotaan dan prasarana wilayah.
Pa*rl 24
Sistem Pusat Pennukiman perdesaan
- (1) Pengembangan tlesa - clesa pusat pcrhrrrbrrhan clisepanjang jalan Kolektor Kabupaten untuk memacu pengembangan u'ilayah di koridor jrlan tersebut.
- (2) Pengembangan pusat -'- pusat perdesaan di pecialaman sebagai sentra * sentra produksi dan pengolahan dengan meningkatkan prasaranr clasar seperfi air bersih. listrik, drainase, MCK, plasarana perhubungan dan tclekornunikasi.
- (3) Pengernbangan desa - clesa tertinggal dan ti:r.!sog, clari potensi sebagai sentra \_ sentra produksi peitanian dan industri.
- (4) Pengembangan desa .' desa cli separ{ang Surrgai Ratang tlali clengan tctap memberikan oiri khusus sebagai &lt;lcsa nelaYan yang berbasis kcgialrn pcrikanan dan pertanian lahan basah.
BAB M - ASAS, IIJJUAN DAN S'TRAIEGI
Pasal 25
'
.
.
Sistem Pusat Pennukiman Perkotaan
Dengan
BAB M - ASAS, IIJJUAN DAN S'TRAIEGI
Pasal 27
Pola pemanfaaian Ruang Wilayah
Pola pemanfaatan tuang lvilayah sebagaimana climaksucl dalam pasal 3 liuruf b menggambarkan sebaran kaivasan lindung cian karvasan bucli clavl
Bagian Pertama
Kawasan Lindung
BAB M - ASAS, IIJJUAN DAN S'TRAIEGI
Pasal 28
Kawasan lindung di wilayah Kabupaten Batarrg Hari sebagaimana dimaksucl clalam pasal 27 meliputi :
- a' Kawasan 1'ang mernberikan perlinclungan terliaclap kawasan batvahannl,a ;
- b. Kawasan perlindungan setempat ;
- c. Kawasan suaka alatnr clan cagar alam ;
- cl. Kawasan ratvan trencana.
Par,;al29
Kawasatt yang memberikan perlinclungan teriradap kawasan baw:lhannl'a yaitu hutan lindung tersebar cli :
- a. Kecarnafan lr{aro Sebo LUu ;
- b. Kecamatan \,{uara 'fenrbesi ;
- c. Kecamatan lr,lersam ;
- d. Kecamatan Batin XXIV ;
- c. Kecamatan N,{uara Bulian ;
6. f . Kecamatan Pernayung ;
- g. Kecarnatan Bajubang ;
- h. Kecamatan lr{alo sebo ilir.
BAB M - ASAS, IIJJUAN DAN S'TRAIEGI
Pasal 30
Kawasan yang nemberikan peliindungan seternltat meliputi ;
- a. Kawasan Senryadan Smgil, nreliputi kawa.;an sepan-jang kir"i kanan sungai termasuk sungai buatan ikanal / saluran iligasi primer selebar'50 meter untuk sungai keoil dan 100 meter untuk sungai besar tersebar di selunrh rvilat'ah Kec;rmalan. dengan arahiln pemanfaatan :
1. \'Iempertahanltan dan melestarikan konsc,wasi ekologi sungai yang masih ufuh dan asli y,ang belum terinter.vcnsi olch kegiatan budidaia ;
2. Kegialtr budiclaya yang acla saat inr jika trerdasarkan Analisis \,,{engenai Darnpak Lingkungan (,4,j\,ID.\L) menirnbulkan rlimpali negatif penting yang tn€nurunkan kualitas lingkungan hidup sekital sungai, nraka liudidaya tersebut harus dihentikan dan perubahan iingkrurg;ur yang telah ter,jadi akibat kegiaLan tersebut harus dir"ehabilitasi untuk memuliN&lt;an fungsi lindunggrya ;
3. Kegiatan budidal'n yang bersifat r,'ital scperti pelabuhan atau dermaga dapat dengan tetap mempcrtahankan daya dukung Daera;r Aliran Sungai clari te{adinya longsclr dan pendangkalan;
4. Upa,va rehabilitasi diperlukan bagi l:aivasan sempadan pantai yang telah mengalami perubahan atau longsor dan pendangkalar ;
5. I3udidaya perikanan dapat dilakukan clengan menggunakan sisfem tambak, kolam dan kerambah di sungai atau dengan memanJiratkan derasnya ail sungai yang tidak menurunkan kekuatan tebing sungai ;
6. Pennukiman yang ada sepaniang sungai dikendalikan perkernbangannya dengan membuat jalan inspeksi solebar 10 meter sampai derrgan 15 meter ;
7. Kawasrut atau zona inclustli yang acla clisepanjang sungai diw:rjibkrn untuk mengelola lirnbahnya sehingga berada d:ilarn tinlrkat tidak berbahaya bagi perairan sungai atau sekitarnya ;
8. Unluk tnencegah terjadinya penclangtri;ilan sungai dari longsoran tebing sungai maka diseparjang lepi sungai yang terdapat kegiatan budida-r'4 harus dibangun suafu bangunan teknis yang lrlempelkuat tebing sungai.
Kan-x;ati
- b. Kaw,A.can Sempadan Danau. rneliputi kawas;'n sepanjang tepi danau selebar minirnal 50 meter dari air pasang terringgi dengan arahan pengelolaan '
1. \,{empertahankan clan melestarikan konserrrasi ekologi danau \_vang rnasih ufuh dan asli yang belum terintenrensi oleh ltegiatan budi da-,'a ;
3. 2, PLrmantAuan perketnbangan liegiatan sekii:r tepi danau unhrli mencegah terjadinya kerusakan clan longsol sct'ta pctlccmilran ail'darrru :
4. -1. Itcgiaran budidal'a i'alig saat ini bcr';rd;r ci. dalanr kawasan senrpacl;in clanau clapat diteruskan apabila bct'clasarlian hasil ,,\nalisis iii;ngenai Dampali Lingkungan (AN,{DAL) tidak tnenintbullau ciarupali ncgatrf pcnling yaru rrrellurunkan daya clukung lingkungannya ;
5. '1. Apabila pcrtilan danau terclapat satrva l,iias atau langka atau hampil punah, kawasan ini dapat ditetapkan scbagai Llagar .r\larn :rtau Suaka Ivlarga Satrva.
- c. Katwtsan Sekitar Mata,4it', aclalah kawasan clisekitar mata air clengan raclius minimal200 meter tersebar c1i kabupaten ),tng mempunlrai mate ;ril re sapan, dengan alahan pernanfaatan :
1. Kawnsan sekitar ntala ail vang penting baqi iiehiclupan pencluchik sekitar clan atau bagi satw.a di karvasan lcsapan di sekitar mata air, daiam radius 200 meter dibatasi clengan batasan yang :",1^^ -Jr.rdJ t
2. Karvasan budida-v-a yang berada didalanin.,'a harus dilteluarkan ;
3. 'fidak diperkenanl;an adattya kegialan burridaya clalarn bentuk apapun di karvasan mata air.
- cl. Kawasan J)etgambut vang meliputi karvasarr bergamtrut dengan ketebalan 3 meter atau lebih clengan arahan ltemanfaatan :
- i. lvlempcilahankan clan tnelestarikan kow'aliill lindung garnbut yang rnasih utuh dan asli 1'ang belun tethrtervensi oich kcgiatan budidal,r ;
2. Rehabilitasi untuli rnemulihkan fungsi .rcr'linclungan pacla morfologi setempat, tata air. lian'asan rrtsi,U)i,rrt, pe nf irt4r;irtarl ait', s:ko,;islcin khas clan pcrnanfaatan gambut yang telah Iticngaiaini keluslkln akibat kegiatair burlidal'a pada karvasarr tcrsebut :
13. -1. Pemantauan fungsi perlinclungan. pengerdalian dan pencegahan kegiatan trudidavr epapun r.ang dapat nengganggu fungsi lindung kl,ivasan.
?a=:i-il
..
BAB M - ASAS, IIJJUAN DAN S'TRAIEGI
Pasal 31
Karvasan Suaka Alam dan Cagar Budaya rneliputi :
- a. Kawasan Suaka Alam terdiri dari :
1. Cagar Alarn Durian Luncuk di Kecarnatau Batin XXIV ;
3. 2, Kebun Raya Rukit Sari Maro Sebo LIlu ; chn
3. Taman Nasional Bukit Dua Bel;rs.
- b. Karvasan Cagar Buda3,a terdiri d.rri :
- l. Taman I{ekreasi Rengas Condong, Seni Budaya Suku Anak Dalam dan Kerajinan flkiran :
7. 2' Peninggalan Sejarah (Artefact) h4eriam Kuno di Desa Peninjauarg Tanggo Batu di Kelurahan Sirnpang Sungai Rengas, Geilung Penyerahan Keclaulatan RI clan Benteng di Kelurahan Pasar Muara T'embesi I
3. Lokasi situs purbakala (candi i menapo) Ivlelako Kecik, Rantau Kapas Tuo I
4. l)esa - desa tradisional I' desa aclat.
BAB M - ASAS, IIJJUAN DAN S'TRAIEGI
Pasal 32
Kawasan Rawiln Bencana. meliputi :
- a. Karvasart ralvan bencana banjir dan longsor s.;panjang alur sungai Batang Tembesi dan sungai Batang Hari;
- h. Kawasan rawan bencana kebakaran hutan dan 1ahan.
Bagjan Kedua
Kawasan iludidaya
Pasai 33
Karvasan Budida1,3 di Kabupaten Batang Hari terdiri ciari :
- a. Karvasan bucli da1'a Pcfianian dan non per-taniarr;
- b. Kawasan Hutan produksi
3. :
- c. Kawasan Perindustrian dan pariwisata ;
Kawasan.
- d. Kawasan Permukiman; dan
- e. Karvasan lairurya.
Pasai 34
BAB M - ASAS, IIJJUAN DAN S'TRAIEGI
Pasal 33
- a. Karvasan Pertanian Tanaman Pangan I-ahan Basah yang terletak di :
1. Kecamatan N{uara Bulian :
2. Kecamatan Pemal,ung ;
3. Kecamatan X,{aro Sebo L}Iu ;
4. Kecamatan lt{ersarn ;
5. Kecanratan lt,{uara lembesi ;
6. Kecarnatan hrlaro Selro Xil I
7. Kecamatan Batin X,Xil/ I
8. Keoamatan Bajubang.
- b. Kawasan Pcrtanian Tanaman Pangan Lahan }lering yang terletak di :
1. Kecamatan \,{uara llulian :
2. Kecamatan \4ersam ;
3. Kecamatan Pemay'ung ;
4. Kecarnatan Bajubang ;
5. Kecarnatan Batin XXIV ;
6. Kccarnatan t\'laro sebo Ulu ;
7. Kecamatan Lzlaro sebo Ilir I
- t3. Kecarnatan ]r,{uara Tembesi.
- c. Kalvasan Pertanian Tanaman Pangan Tahunan / Perkebunan menyebar cliseluruh kecamatan ;
- d. Kawasan Perikanan dan Peterlakan yang tersebar disetiap Kecamatan.
Pa.qal 35
- Kawasan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 hunrf b pada Perafu.ran Daerah ini terdiri dari :
Kawasan
'
- a. Kawasan Hutan Produksi Terbatas ;
- b. Kawasan Hutan Produksi Tetap.
Pas;ll 36
Kawasan Perindustrian sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 huruf c Peraturan Daorah ini adalah kawasan industri pengolahan hasil pertanian, perkebunan dan kehutanan.
Pasid 37
Karvasan Pariwisata sebagaimana dirnaksud pada pasal 33 huruf o Peraturan Daerah ini terletak di :
- a. Kecamatan Muara Bulian ;
- b. Kecamatan lt4uara Tembesi ;
- c. Kecamatan Batin X)il!' ;
- d. Kecamatan Pemayung ;
- e. Keoamatan Maro Sebo LIlu ;
- f. Kecamatan hdersam ;
- g. Kecamatan Bajubang ;
- h. Kecamatan Maro Sebo Ilir',
Pasr,al38
Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada pasal -33 huruf d Peraturan Daerah ini terdiri dari :
- a. Kawasan permukiman
BAB M - ASAS, IIJJUAN DAN S'TRAIEGI
Pasal 39
Karvasan laimya sebagaimana dimaksud pada pasal 33 huruf e Peraturan Daerah ini adalah :
- a. Kawasan pertambangan minyak dan gas burni terletak di Bajubang Penerokarg Kecamatan Bajubang dan dalam Karvasan Kecamatan Maro Sebo Illu dan Kecamatan Muara Bulian ;
- b. Kawasan pertambangan logam mulia di Desa Terusan Kecarnatan Maro Sebo ILir, Muara Tembesi dan Muara Bulian ;
- c. Kawasan pertambangan bahan galian Golongan c di sehuuh kecamatan ;
- d. Kawasan perLambangan Gas dan Bafu Bara di Kecamatan Muara Tembesi dan Kecamatan Batin .LrilV' dan Kecamatan Bajubang.
"
.
.
Bagran Ketiga
Pernanfaatan Ruang Daerah
Pesal 40
Untuk mewujudkan pola pernanfaatan ruang rvilayah scbagaimana dimaksud dalam pasal 27, penranfaatan ruang daerah dilaksanalian berdas;rrkiur arahan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 per':rturan daerah ini.
Pasal4l
Kawasan Prioritas
Pengembangan kawasan prioritas pada daszuny'e mengacu pada kepentingan sektor dan atau sub sektor atau permasalahan yang mendesak.
Pa:;al42
Kawasan clengan perlurnbuhan cepat terletak di :
- a. Kota lvluara Bulian ;
- b. Kota Muara Tembesi ;
- c. Kota Simpang Sungai Rengas ;
- O. Kota Bajubang.
BAB M - ASAS, IIJJUAN DAN S'TRAIEGI
Pasal 43
Kawasan dengan perlurnbuhan lambat terletak di :
- a. Kota Jernbatan lv{as ;
- b. Kota lVluala.Tangga ,
- c. Kota Kernbang Paseb:rn ;
- d. Kota Terusan.
BAB M - ASAS, IIJJUAN DAN S'TRAIEGI
Pasal 44
- (1) Pengendalr.rr; ,;urn?flfdafan ruang kabupaten diselenggar. ',clalui kegiatan pengawasan dan penertt, terhadappemanftralanruang.
- (2) Pengawa :r terhaclap pemanfaatan nlang cliselenggaraf. alam bentuk laporan, pemantauan dan evaluasi.
BAB M - ASAS, IIJJUAN DAN S'TRAIEGI
Pasal 45
'
'
o
,
t
Pasal45
- (1) Pengendalian pemanlaatan mans wilar-ah kabupaten g;una menjamin pencapaian tujuan clan rrasaran rencana sebasaimana dimaksud dalarn pasal 3, pasal 4 clan pasal 5 Peraturan Daerah ini pelaksanaannya dilakukan oleh Bupati.
- (2) Bupati menyelengsarakan koordinasi teqraclu aras penataan ruang claer&amp;h kabupatel.
- (3) Pemantauan dan atau pencegahan segala kcgiat;in penrbangunan yang betentangan dengan Perafuran Daerah ini dilakukan oleh Bupati aLau pejabat yang clitunjuk.
BAB M - ASAS, IIJJUAN DAN S'TRAIEGI
Pasal 46
- (1) Pengendalian pembangunan fisik clikawasan bucliclaya clilakukan melalui perizinan yang ad"1 pada instarrsi pemerintah baili di Kabupaten maupun Kecamatan clan rtau kota sesuai ciengan Peraturan Penurdang-undangan yang beriaku.
- (2) Pelaksanaan tinclakan penertiban clilakukan olch Kepala Daerah atau pejabat yang clituniuk.
- (3) Pernantauan clan pencegahan segala kegiatan pemtrangunan yang bertentangan dengan peraturan oaerah ini menjacli tugas tanegung jawab camat setempat clan clalam waktu selambat-lambatnya 3 x24jam rvajib melaporkan pelanggaran yang terjadi kepacla Bupati Batang Hari.
BAJ} V
HAK KEWAJIBAN DAN PIT,ITAN SERT'A MASYARAKAT
Pasatr 47
Dalam kegiatan penataan ruang rvilayah Kabupateir I):rtang Hari, I\,{asyarakat berhak :
- a' Betperan serta daiarn proses Pelencanaan tata rllang, 1:ernarrthatan ruang cian lrengendalian pemanfaatan ruang ;
- b' N'lengetshui secara tet'buka roncana tata rul,rg Kabupaten Batang IIu.i, rencana tata mang karvasan" rencana tata rinci tata r.uang kalasar, ;
- c' \4enikmati manfaat ruang dan atau perlambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan mang 1
- d' \Icrnperoleir penggaurtian yang lavak atas kondisi 1.ang ,Ciaiaminva sebagai akibat pelaksanaan kesiatan pernbangunan vang sesuai densan r.er.ana tata ruans.
Pasal4S
- (1) Untuk menget'ahui rencana tata ruang sebagaimana dirnaksud clalam pasal 3 peraturan Daerah ini selain masyarakat rnengetahui rencana raia ruang Kabupaten Batar-rg Hiu-i clari Lembaran Daerah Kabupaten Batang Han, masyarakat mengetahui rencana tata ruang yang telah clitetapkan melalui pengumuman cian penvebslluss.r oleh pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari pacla tempat - tempat yang mefi]ungkinkan masyarakat mengetahui clengan muclah.
- (2) Pengumulnan clan penyetrarluasan sebagaimana ciirnaksuil pacla ayat (1) 4iketahui masyarakat dari penempelan i pemasangan peta rencana iata ruang yang bersangkutan pada tempat - tempat umum dan kantor-kantor yang socara fungsional menangani rencana tata ruang tersebut.
BAB M - ASAS, IIJJUAN DAN S'TRAIEGI
Pasal 49
- (1) Dalam menikmati manfaat ruang dan atau pefiambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang sebagaimana dimaksucl dalarn pasal l3 Perafuran Daerah ini pelaksanaaflnya dilakukan sesuai dmrgan lietentuan Peralur an perunclang-undangan yang berlaku.
- (2) tlntuk menikmati dan memanfa;rtkan rurng beserta sumber claya alam 1,ang terkanclung didalatnnl'x sebagaimana climaksucl pacla ayat (1) yang clapat berupa ekonomi, sosial clan lingkungan dilaksanakan atas dasar pemilikan, penguasaan atau pemberian hak terfenfu berdasarkatr ketentuan Poraturan Perundang-irnrlangan ataupun atas hukurn adat dan kebiasaan yang berlaku atas ruang pa&amp;r masyarakat sete rnpllt,
Pas:rl 50
- (1) Hak memperoleir penegantian yang la-vak atas krirugian terhaclap perubahan status semula yang dimiliki oleh masvarakat sebagai akibat pelel&lt;sanaan rencana tata ruang \4zilayah Kabupaten Batang HaIi, iliselenegarakan clengan cara mr:s\rawarah ilntara pihak 1,ang berkepentingan.
- (2) Dalam hal ticlak teroaPai kescl;akatnn nlengsriri penggantian yang la\_yak sebagaimana dirnaksucl pacla ayat (i) rnaka penYelesaiitnnlrs 4i1'uul,an sesuai clengan Perafuran perunclang-undangan 1,ang berlaku.
Pas:rl 5l
Dalam kegiatan penataan manq lvilavah Kabupaten Batang Hari. masvarakat najib :
Berp;ran
- Berperan serta daiam memelihara kualitas niang ;
- b. Berlaku tertib dalarn keikutsertaann)'a clalani proses percncanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaalan ruang ;
- c. I\:Ientaati rencana tflta ruitng 1.rng telah clitetlrltkan.
Pesal52
- (1) Pelaksanaan kervajibln masl'amkat clahm p''nalaan ruang sebagaimana 6irnaksucl dalam paal 51 dilaksanakan dengan mematuhi dan rncnerupkan klitcria, kaidah, baku rnutu dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapk a' de'g an per.a iura, perunclang-uncJan&amp;rn.
- (2) Kaidah dan ahrran pemanfaatan ruang dip:.aktekkan lnasYarakat secara turun temurun clapat diterapkan sepanjang rncrnperhatikan fektor-faktor cla1,a clukung lingkungan, estetika lingkurigan, lokasi clan stfuktur pernanfaatan ruang serta clai:at rneqjamin pemanfaatan ruang yang seras| selaras clm seirnburg.
Pas.al 53
- Dalam pemanfaat;rn ruang cli claerah, peran serta rnasyarakat clapat membenfuk
-
- a' Pemaniaatan nmng daratan. ruang sungai d;rn guan* uclara berclasarkan peraturan perunclangundangan, agama, aclat atau kehiasaan yang b:rlaku ;
- c' Penyelenggalaan kegiatan pembangrman trerd:rsa[kan Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten Bat:rng Hari clan fencana tata t'uang k:rlasan yang meliputi lebih dari satu wilavah kecamatan dan at;ru kota cli daerah l
- b' Brntuan pernikiran clan 1;crtimbangan berl..;naan clengan pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah clan kaivasall )/ang tnencakup letrih c1:,r'i satu wilayah Kabupten dan atau kota cli daerah ;
- d' Perubahan atau konversi pemanfa;ltAn rLranrr sesuai clengan Rencana 'l ata Ruang wilayah Kabupaten yang telah ditetapkan.
- e' Bantuan teknik dan pcngelolaan dalarn p,rmanfaatan nung dan atau kegiatan meqjaga, memelihara da' rneningkatkan kclcstarian fun.asi li'gkungan hiclup.
Pasl 54
- (1) Tata cara peran serta nuls1'arakat clalam penranfaatan ruang cli ciaerah sebagarmana dimaksud dalam pasal 46 diiakukan sesuai dengan perar(iran perundangan \-ang beriaku.
Pelaksanaan .
- (2) Pelaksanaan peran Serta masl,srakat sehagainana dimaksud p:rcla ayat (l) pasal ini dikoordinasi oleh Bupati.
Pa:;al 55
Dalam pengendalian pctnanfaatan ruang peran s-:rta masyalakat dapat berbentuk :
- ii. Pengarvasan terhadap pemanfaatan luarig u ilayah dan kawasan yang meliputi lebih clar.i safu rvilayah kecatrLatan dan aL:ru kota, tennasuk pemberian inforrnasi atau laporan pelaksanaan pemanfaatan ruang karvasan cfun-raksud ; clan ;rtau
- b. Bantuan perniliiran atau pertimbangan berkenan dengan penertiban pemanfaatan ruang,
Peran serLa masyal'akat dal:un pengendaliui penimfaatan ru:rng sebagairnana climaksud dalam pasal 46, disarnpaikan secara lisan atau ter-tulis kepada Bupati dan pejabat yang trerwenang.
B;iIl VI
KE-IEN'N.]AN PIDANA
Pa;;al57
- (1) Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini &lt;liancam clengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknr a Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagairnana dimaksucl pada a\_v-at (l) adalah pelanggaran.
PENYTDIKAN
Pa;'lal 58
- (i) Pejabat Pegalai Negeri Sipil terlentu dilingk'rngan Pemerintah Daerah cliberi wewenang khusus sebagai Pen1rifll1 untuk melakuliatr penyidikln terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaliu.
- (2) Wewenang Penl.idik sebagainnna dirnaksucl pacla a),at (1) aclalah :
- a' \'Ienerirna. rnencari. mengumpulkan dau riun,:rlili k-cterangan atau laporan berkenaan Jengan tindak pidana agar l''c,ler;tnren atau laporair tersebut rnenjadi lengJiap dan jelas ;
\{eneliti
- b' \'Ieneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau bacian tentang kebenaran perbuatan vang dilakul an sehubungan clengan tindak piclana ;
- c. l'{erninta keterangan clan bahan bukti cl.ui orang pribacli atau badan sehubungan dengan tindak piclana ,
- d. \{emeriksa buku-buku, catatan-catatan dan clokrrmen-clokumen lain berkenaan dengan tinclak pidana;
- e' IVleiakukan penggeleclrl'ran untuk mendanatkan barang bukti pembukuan pencatatan, clan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut dalam hal tindak pidana :
- f. Meminta bantuan tenaga aiili dalam r;ngkr pelaksanaan tugas pen]/idikan tindak pidana ;
- g. it'Ien}uruh berhenti dan atau melarang scseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan rnernelil,sa identitas orang clan atau dokumen yang ciibawa sebagairnana dimaksud pacla liurui c I
- h. \demotret soseorang yang berk.itan denga'tinclak picrana ;
- i. l\'{emarrggil orang unruk cliclengar keterangannya clan cliperilsa sebagai tersangka atau saksi clalam hal tindak pidana Itetribusi Daerah .
- j \,{enghentilian penyidikan dalam hal tindali piclana ;
- k. fuIelakultan tinclakan lain y;urg pet"lu untiik kei;urcaran penyidik;rn tinclak piclala rnemuut Hukum \_van g dapaf dipertanggungj awabka n.
- (3)Penvidik sebagairnana climaksucl pacla avat (i) rnemberirahukan climulainya penviclikkan clan rlon]/ampaikan hasil penvidik'nrt1';r kepada l)enunlut Llmum, melalui Pejabat Penyidik polisi Negara Republilt lnclonesia sesuai clcngan kef ;n1uan 1'ang cliatrrr clalam {Jnclang-unclang Nomor
- 8 Tahun 1981 tentang IJukum Acara piclana.
uAIl Vm
K[,1l.N'fiiAN LAIN
Pas;:l 59
Rertcana fata Ruang lVilavah sebagaimana clirnaksuci clalarn pasal 2 digambarkan clalam peta wilavah Kabupaten Bafang Hari clengan tingkar ketelitian minimal ber.skala I : 150.000. yang merupakan hagian ticlrk terpisahkan dari peranrran Daerah ini.
,
- .
.
Rerlcana Tata Ruang \\rilavah sebagairnana ilin-urksucl dalam pasal Z ber-fungsi sebagai matra ruang dari Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabrrpaten Batiurg l{ru'i unfuk penyusunan Rencana Pembangunan Lima Tahun pacla pcriocie berikutrva.
pa,;al6l
Rencana Tata Ruang Wilavah sel:agaimana climaksucl clalam pasal 2 cligunakan sobagai. pecloman bagi :
- a. Penrmusan kebiiaksanaan pokctk pemanfaatiijr ruirng Kabupaten Batang Hari ;
2. b' N'{ewujudkan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan perkembangan antar wilayah Kabupaten Batang Hari serta keserasian antar sektor ;
- c. Pengerahan lokasi investasi 1,ang dilaksanakan Pemerintah clan atau masyarakat ;
4. d' Penataan Ruang \Ililayah Kabupaten yang merupakan clasar rlalam pcngawasan terhadap 1:erizinan lokasi p embangunan.
Pa\_cal62
- Kefentuan mengenai irenataan ruang sungai clan ruang uclara akan cliatur lebih lanjut sesuai dengan P*rafuran Perundang-unclangan yang berlaku.
BAB M - ASAS, IIJJUAN DAN S'TRAIEGI
Pasal 56
Peran serLa masyal'akat dal:un pengendaliui penimfaatan ru:rng sebagairnana climaksud dalam pasal 46, disarnpaikan secara lisan atau ter-tulis kepada Bupati dan pejabat yang trerwenang.
B;iIl VI
KE-IEN'N.]AN PIDANA
Pa;;al57
- (1) Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini &lt;liancam clengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknr a Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagairnana dimaksucl pada a\_v-at (l) adalah pelanggaran.
PENYTDIKAN
Pa;'lal 58
- (i) Pejabat Pegalai Negeri Sipil terlentu dilingk'rngan Pemerintah Daerah cliberi wewenang khusus sebagai Pen1rifll1 untuk melakuliatr penyidikln terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaliu.
- (2) Wewenang Penl.idik sebagainnna dirnaksucl pacla a),at (1) aclalah :
- a' \'Ienerirna. rnencari. mengumpulkan dau riun,:rlili k-cterangan atau laporan berkenaan Jengan tindak pidana agar l''c,ler;tnren atau laporair tersebut rnenjadi lengJiap dan jelas ;
\{eneliti
- b' \'Ieneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau bacian tentang kebenaran perbuatan vang dilakul an sehubungan clengan tindak piclana ;
- c. l'{erninta keterangan clan bahan bukti cl.ui orang pribacli atau badan sehubungan dengan tindak piclana ,
- d. \{emeriksa buku-buku, catatan-catatan dan clokrrmen-clokumen lain berkenaan dengan tinclak pidana;
- e' IVleiakukan penggeleclrl'ran untuk mendanatkan barang bukti pembukuan pencatatan, clan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut dalam hal tindak pidana :
- f. Meminta bantuan tenaga aiili dalam r;ngkr pelaksanaan tugas pen]/idikan tindak pidana ;
- g. it'Ien}uruh berhenti dan atau melarang scseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan rnernelil,sa identitas orang clan atau dokumen yang ciibawa sebagairnana dimaksud pacla liurui c I
- h. \demotret soseorang yang berk.itan denga'tinclak picrana ;
- i. l\'{emarrggil orang unruk cliclengar keterangannya clan cliperilsa sebagai tersangka atau saksi clalam hal tindak pidana Itetribusi Daerah .
- j \,{enghentilian penyidikan dalam hal tindali piclana ;
- k. fuIelakultan tinclakan lain y;urg pet"lu untiik kei;urcaran penyidik;rn tinclak piclala rnemuut Hukum \_van g dapaf dipertanggungj awabka n.
- (3)Penvidik sebagairnana climaksucl pacla avat (i) rnemberirahukan climulainya penviclikkan clan rlon]/ampaikan hasil penvidik'nrt1';r kepada l)enunlut Llmum, melalui Pejabat Penyidik polisi Negara Republilt lnclonesia sesuai clcngan kef ;n1uan 1'ang cliatrrr clalam {Jnclang-unclang Nomor
- 8 Tahun 1981 tentang IJukum Acara piclana.
uAIl Vm
K[,1l.N'fiiAN LAIN
Pas;:l 59
Rertcana fata Ruang lVilavah sebagaimana clirnaksuci clalarn pasal 2 digambarkan clalam peta wilavah Kabupaten Bafang Hari clengan tingkar ketelitian minimal ber.skala I : 150.000. yang merupakan hagian ticlrk terpisahkan dari peranrran Daerah ini.
BAB VII - PENYTDIKAN
Pasal 60
,
- .
.
Rerlcana Tata Ruang \\rilavah sebagairnana ilin-urksucl dalam pasal Z ber-fungsi sebagai matra ruang dari Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabrrpaten Batiurg l{ru'i unfuk penyusunan Rencana Pembangunan Lima Tahun pacla pcriocie berikutrva.
pa,;al6l
Rencana Tata Ruang Wilavah sel:agaimana climaksucl clalam pasal 2 cligunakan sobagai. pecloman bagi :
- a. Penrmusan kebiiaksanaan pokctk pemanfaatiijr ruirng Kabupaten Batang Hari ;
2. b' N'{ewujudkan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan perkembangan antar wilayah Kabupaten Batang Hari serta keserasian antar sektor ;
- c. Pengerahan lokasi investasi 1,ang dilaksanakan Pemerintah clan atau masyarakat ;
4. d' Penataan Ruang \Ililayah Kabupaten yang merupakan clasar rlalam pcngawasan terhadap 1:erizinan lokasi p embangunan.
Pa\_cal62
- Kefentuan mengenai irenataan ruang sungai clan ruang uclara akan cliatur lebih lanjut sesuai dengan P*rafuran Perundang-unclangan yang berlaku.
Peninjauan kernbali dan atau penyernpurnaan Rencan a Tata Ruang !\'ilayah slvbagairnana climaksud clalarn pasal2 dapat dilakukan paling ticlak 5 (lima) rahun sekali.
BAB D(
KETEN1UAN PERALIHAN
BAB VII - PENYTDIKAN
Pasal 64
Pada saat mulai berlakun't'a Peraturan l)aerah ini. maka semua Rencana 'Iata Ruang l\iiiayah Kabupaten dan atau kota dan sektoral yang berkaitar-r dengan penataan ruang di daerah tetap berlaku sepanjang tidak bcrtentangan dengan Rsncana T;:ta Ruang Wila),ah Kabupaten Bafang Hari sesuai O*ngan Peratulan Daeiah ini.
ts.A"B X
KE TENTU,I,}I PENLTI IJP
BAB VII - PENYTDIKAN
Pasal 65
Jangka rvaklu Rencana Tata Ruang Perafuran Daerah ini diundanskan. \\zilayah Kabupaten batang Hari adaiah l0 (sepuluh) tahun sejak
BAB VII - PENYTDIKAN
Pasal 66
Hal-hal yang belum diatur dalarn Peraturan Daerah ini sepanjang mengonai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati
Pasal6T
Perafuran Daerah ini rnulai berlaku pada tanggal tliundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahui mernerintahkan pengundangan Perafuran Daerah ini dengan penetapannyn dalam I-.emtraran l)aerah Kabupaterr Batang Hari. f)isahkan di Muara Bulian. L&gt;adatanggdl 2Z lHet ?,A03.

Penetapan: Diundangkan di fu{uara Bulian. Pada tangs.al 22 Hel 2OO3. SEKRETAIUS DAEI{AH KAB A'ILN BATANG HARI ITRI T,{HUN 2OO3 NOMOR 13 TIPATEN BATANG HARI ## PENJ}.,LASAN A'i-A S ## PE RAl- Tnt AN DAER AH K ABI'PA'I-EN I} A'I'ANG HARI NOMOR 13 'TAHUN 2OO3 T F-N i' ANG ## RENCANA TATA RUANG WILAYAHKABUPATEN BATANG I-IARI ## I. PENJE,LASAN T]MIJM. Peratui'an Daerah ini disebut Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilavah Kabupaten Batang Hari yang tnerupakan tindak lanjut dali pelaksanaan Unclang - unclang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang dimana mernungkinkan bagi Daerah Kabupaten Batang Hari untuk mclaksanakan penataan t.rrang wilayahnya yang meliputi perencanaan tata ruang, strategi dan struktur pemanfaatan ruang wilayah. Diclalarn pelaksanaan tersebut diharapkan dapat berlangsung clalam suafu sistim pengelolaan ]/ilng tsrkoorclinasi dengan tertib dan tcrpadu ditingkat pusat maupun di tingkat rvilayalu-daerah. iv{engingat lugas Penataan ruairg ber:ifat strategis dan kegiatamya melibatkan banyak Instansi terkait maka pengelolaan penataan i ual1g di Kabupaten Batang Hari perlu clilakukan secara koordinasi agar diperoieh kesatuan prindangan, gerak angkah dan kelancaran operasional, terutama untuk mengafasi kendala-kendala r.an.' dianggap clapat mengakibatkan terjadinva hamtratan dalam pelaksanaan operasional cl;in hubungan kerja clari rnasing-masing lembaga Pemerintah Daerah clalam kegiatan pen:rtaan ntang. Penetapan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang \vila1,fl1 Kabupaten Batang Hari ini dirnaksudkan agar dapat menjarnin tirrlaksananya usaha Pernerintah l(abupaten Batang Hari didaliun rnelaksanak;u Rencana'fata Ru.urg Wilayah (RTR\\) Kabupaten Batang Hari dan tnerupakan ilasal dan petloman daiarn prose.s y,cjztnan bangunan. II
PENJELASAN
Pembukaan
PENJELASAN PASAL DEMI PASAI-. II
| Pasal | 1 | Cukupjelas. |
|---------|-----|-----------------------------------------------------------------------------|
| Pasal | 2 | Cukup jei;r.s. |
| Pasal | 3 | Cukup jcias. |
| Pasal | 4 | Clukupjelas. |
| Pasal | 5 | Cukup jelas. |
| Pasal | 6 | Cukupjela.s. |
| Pasal | 7 | Cukup jelas. |
| Pai;al | 8 | Cukup jelas. |
| Pasal | 9 | Cukup jelas. |
| Pasal | 10 | Ayat (2) truruf i |
| | | Yang dimaksud dengan kepastian lahan termasuk mengatur tentang sertifikasi. |
| Pasal | 11 | Cukup jelas, |
| Pasal | 12 | Cukup jelas. |
| Pasal | 13 | Cukup jelas. |
| Pasal | 14 | Cukup jelas. |
| Pasal | 15 | Cukup jelas. |
| Pasal | 16 | Llukupjelas. |
| Pasal | 17 | Cukup jelas. |
| Pasal | 18 | Culiup jelas. |
| Pasal | 19 | Cukup.jelas. |
| Pasal | 20 | Cukup jela.s. |
| Pasal | 21 | L-ukup.felas. |
| Pasal | 22 | Cukup jelas. |
| Pa.sal | 23 | Cukup jelas. |
| Pasal | 24 | Cukup jelas. |
| Pasal | 25 | Cukup jelas. |
| Pasai | 26 | Cul..up jclas. |
| Pasal | 27 | Cukup jelas. |
| Pasal | 28 | Cukup-jela.s. |
| Pasal | 29 | Cukup jelas. |
|---------|------|----------------|
| Pasal | 30 | Cukup jelas. |
| Pasal | 31 | Cukup jelas. |
| Pasal | 32 | Cukup jelas. |
| Pasal | 33 | Cukup jelx. |
| Pasal | 34 | Cukup jelas. |
| Pasal | 35 | Cukup jelas. |
| Pasal | 36 | Cukup jelas. |
| Pasal | 37 | Cukup jelas. |
| Pasal | 38 | Cukup je las. |
| Pasal | 39 | Cukup jelas. |
| Parsai | 40 | Cukup.jel:rs. |
| Pasal | 4i | Cukup jelas. |
| Pasal | 42 | Cukup ielas. |
| Pasal | 43 | Cukup jelas. |
| Pasal | 44 | Cukup jelas. |
| Pasal | {5 | Cukup jelas. |
| Pasal | 46 | Cukup -jclas. |
| Pasal | 47 | Cukup.jelas. |
| Pasal | 48 | C)ukup -jelas. |
| Pasal | 49 | Cukup jelas. |
| Pasal | 50 | Cukup jelas. |
| Pasal | 51 | Cukup jelas. |
| Pasal | 52 | Cukup-jelas. |
| Pasal | 53 | Cukup jelas. |
| Pasal | 54 | Cukup jelas. |
| Pasal | 55 | Cukup jelas. |
| Pasal | i6 | Cukup jelas. |
| Pa.sal | 57 | Cukup jelas. |
| Pasal | 58 | Cukup jei;r.s. |
a
PENJELASAN
Pasal 6
.1 Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 59
Cukup -jelas.
PENJELASAN
Pasal 60
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 61
Cultup jelas.
PENJELASAN
Pasal 62
Llukup jclas. Pmal 63 Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 65
Cukup jelas,
PENJELASAN
Pasal 66
Cukup jelas, - Pasal 67 Cukup jelas.