PERATURAN BUPATI BANYUWANGI Nomor 10 Tahun 2011 tentang UBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN HIBAH DAN BANTUAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI (berlaku Unknown)
Pembukaan
bahwa dalam rangka menjamin kelancaran proses pencairan hibah dan bantuan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi serta untuk mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, perlu mengubah Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dengan menetapkan dalam Peraturan Bupati.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2007 Nomor 10/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 4 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010 Nomor 2/E);
Menetapkan
3
19. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2008 Nomor 1/D);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Banyuwangi (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010 Nomor 1/E);
21. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 Nomor 3/E).
MEMUTUSKAN:
- PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN HIBAH DAN BANTUAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI.
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran huruf B Belanja Bantuan Sosial, angka romawi I Bantuan Sosial Kepada Organisasi Sosial/Anggota Masyarakat, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam huruf a diubah sebagai berikut:
- a. Calon penerima bantuan sosial mengajukan permohonan/ proposal asli rangkap 3 (tiga) kepada Bupati Banyuwangi untuk mendapatkan persetujuan yang ditandatangani oleh ketua/ kepala/pimpinan/koordinator/pengasuh/takmir/perseorangan dari lembaga/organisasi/panitia/perseorangan dan berstempel asli dari lembaga/organisasi/panitia, khusus permohonan dari perseorangan tidak berstempel. Proposal diketahui/ditandatangani oleh kepala desa/lurah di mana lembaga/organisasi/panitia/perseorangan berkedudukan/bersekretariat serta mengetahui camat, bagi lembaga/organisasi/panitia/perseorangan yang melaksanakan suatu kegiatan fisik/non fisik di luar wilayah administratif kedudukannya/sekretariatnya, proposal diketahui/ditandatangani oleh kepala desa/lurah serta mengetahui camat di wilayah pelaksanaan kegiatan fisik/non fisik setempat;
2. Ketentuan dalam huruf c diubah sebagai berikut:
- c. Untuk pengajuan proposal/permohonan bantuan sosial kegiatan non fisik (pelaksanaan suatu kegiatan/even/acara) dilakukan pengkajian persyaratan kelengkapan administrasi, kajian didasarkan pada pengajuan proposal yang masuk dengan berpedoman pada: sifat kegiatan, jenis kegiatan dan ruang lingkup kegiatan yang disesuaikan dengan nilai kewajaran, kepatutan dan kemampuan anggaran. Sedangkan untuk kegiatan fisik dilakukan survei lokasi/cek lokasi sesuai dengan proposal. Kajian dibuat oleh SKPD yang membidangi.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

4

- angka romawi I nomor urut 1, diubah dan harus dibaca sebagai
1. Surat permohonan bantuan dana kepada Bupati Banyuwangi ditandatangani pemohon mengetahui lurah/kepala desa di mana pemohon berdomisili/bertempat tinggal dan mengetahui camat (asli) sedangkan untuk pemohon yang tergolong Rumah Tangga Miskin (RTM) proposal diajukan oleh lurah/kepala desa mengetahui camat (asli);
- berikut:
- b. di antara romawi I dan II, disisipi satu ketentuan lagi romawi I.1. dan dibaca: yaitu angka angka
- Ll. Untuk proposal yang diajukan oleh anggota masyarakat/ pemohon yang tergolong Rumah Tangga Miskin (RTM) , pengkajian kelayakan proposal penerima bantuan sosial dilakukan oleh camat, selanjutnya SKPD yang membidangi Banyuwangi untuk mendapatkan nilai persetujuan, dari nilai persetujuan tersebut selanjutnya diterbitkan Keputusan Bupati Banyuwangi

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku tanggal diundangkan. pada

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi



MI

2041

ECH SUKANDI MM 19560225 198212 1 002

RTA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2011 NOMOR 9/