Unknown Unknown Nomor MOR Tahun 2015 tentang pengelolaan dan pengendalian yang diatur dengan Peraturan Daerah; - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI KERINCI PROVINS! JAMBI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI NO MOR TAHUN 2015
TENT ANG
PENGELOLAAN LIMBAH CAIR DAN B3
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KERINCI,
- a. bahwa lingkungan hidup perlu dijaga kelestariannya sehingga tetap mampu menunjang pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dengan meningkatnya jumlah penduduk dan pembangunan di segala bidang, khususnya pembangunan di bidang industri, semakin meningkat pula jumlah limbah yang dihasilkan sehingga dapat membahayakan lingkungan hidup dan kesehatan manusia, oleh karenanya perlu pengelolaan dan pengendalian yang baik;
- c. bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum dalam pengelolaan Limbah Cair dan Bahan Berbahaya Beracun perlu pengaturan mengenai pengelolaan dan pengendalian yang diatur dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang pengelolaan Limbah Cair dan B3;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1975 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swantantra Tingkat II dalam Lingkungan Dae rah Swan tantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia N omor 1643);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N omor S06'.i):
..
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 1999 tentan Tata Cara Perizinan Pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
11. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 112 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik;
12. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Oleh Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KERINCI dan BUPATI KERINCI
MEMUTUSKAN:
PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN LIMBAH CAIR DAN B3.
Menetapkan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabu paten Kerinci.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bu pati adalah Bu pati Kerinci.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang pekerjaan umum.
6. Badan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang Lingkungan Hidup.
7. SKPD Perizinan adalah SKPD yang tugas dan fungsinya di bidang perizinan di Daerah.
8. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang selanjutnya disingkat PPLHD, adalah Pegawai Negeri Sipil yang berada pada SKPD yang Berwenang yang memenuhi persyaratan tertentu dan diangkat oleh Bupati.
9. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
10. Air adalah semua air yang terdapat di atas ataupun di bawah permukaan tanah, kecuali air lau t dan fosi.
11. Air Limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan/atau kegiatan berwujud cair.
12. Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan permukiman/ real estate, rumah makan/ restaurant, perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama.
13. Pengelolaan air limbah merupakan suatu upaya terpadu yang terdiri atas pengolahan, Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian air limbah.
14. Pengelolaan air limbah domestik adalah upaya terpadu dalam perencanaan, penataan, pengolahan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, pemulihan, dan pengembangan air limbah domestik.
15. Instalasi Pengolah Air Limbah yang selanjutnya disingkat IPAL adalah tempat pengolahan air limbah sehingga memenuhi baku mutu yang ditetapkan.
16. IPAL Komunal adalah tempat pengolahan air limbah domestik secara terpadu dari air suatu wilayah sehingga memenuhi baku mutu air limbah domestik yang ditetapkan.
17. Jaringan Air Limbah Domestik Terpusat adalah suatu sistem jaringan perpipaan untuk menampung dan mengalirkan air limbah ke suatu tempat pengolahan.
18. Sumber air adalah wadah air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah termasuk dalam pengertian ini akuifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk, dan muara.
19. Badan Air adalah tempat atau wadah di atas permukaan daratan yang berisi dan/ atau menghasilkan air, yaitu rawa, danau, sungai, waduk, dan saluran air.
20. Baku mutu air limbah adalah batas kadar dan jumlah unsur pencemar yang ditenggang adanya dalam air limbah untuk dibuang dari satu jenis kegiatan tertentu.
21. Mutu Air Sasaran adalah mutu air yang direncanakan untuk dapat diwujudkan dalam jangka waktu tertentu melalui penyelenggaraan program kerja dan atau upaya lainnya dalam rangka pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.
22. Daya Tampung Beban Pencemaran adalah kemampuan air pada suatu sumber air, untuk menerima masukan beban pencemaran tanpa mengakibatkan air tersebut menjadi cemar.
23. Pencemaran Air adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai ketingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.
24. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat 83 adalah zat, energi, dan/ atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/ atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/ atau merusak lingkungan hid up, dan/ atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain ..
25. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah 83 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung 83.
26. Limbah 83 dari sumber tidak spesifik adalah limbah 83 yang pada umumnya berasal bukan dari proses utamanya, tetapi berasal dari kegiatan pemeliharaan alat, pencucian, pencegahan korosi, pelarutan kerak, pengemasan, dan lain-lain.
27. Limbah 83 dari sumber spesifik adalah limbah 83 sisa proses suatu industri atau kegiatan yang secara spesifik dapat ditentukan ## BAB II
ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Pengelolaan dan Pengendalian Limbah Cair dan 83 diselenggarakan dengan dengan asas :
- a. keterpad uan;
- c. kemanfaatan;
- d. keberlanjutan;
- e. efektivitas; dan
- f. partisipatif.
- (2) Pengelolaan dan Pengendalian Limbah Cair dan B3, bertujuan untuk:
- a. mengendalikan aktifitas pembuangan limbah;
- b. melindungi kualitas air tanah dan air permukaan sehingga dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya; dan
- c. meningkatnya upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup dalam menunjang pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:
- a. Pengelolaan air limbah Domestik yang meliputi pengolahan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian air limbah sisa dari suatu hasil usaha dan atau kegiatan kegiatan permukiman (real estate), rumah makan (restaurant), rumah sakit, perhotelan, perkantoran, apartemen, asrama, perniagaan dan industri
- c. pengendalian Limbah B3 melalui perizinan pengumpulan Limbah B3 skala kabupaten;
- b. pengawasan pengelolaan limbah bahan berbahaya danberacun serta pengawasan pemulihan akibat pencemaranlimbah bahan berbahaya dan beracun oleh pemerintahdaerah;
- d. pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 pada skala kabupaten;
- f. penerbitan izin lokasi pengolahan limbah B3 dan izin penyimpanan sementara limbah B3 di Industri atau usaha suatu kegiatan.
- e. pengawasan pelaksanaan sistem tanggap darurat dan pelaksanaan penanganan kecelakaan pengelolaan Lim bah B3; dan
WEWENANG PEMERINTAH DAERAH
BAB III - WEWENANG PEMERINTAH DAERAH
Pasal 4
- ( 1) Pemerin tah Daerah berwenang dalam pengelolaan Lim bah Cair dan B3 yang dilaksanakan oleh Bu pati.
- (2) Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- b. penetapan kelas air pada sumber air skala kabupaten;
- a. pengelolaan kualitas air skala kabupaten;
- c. pemantauan kualitas air pada sumber air skala kabupaten;
- e. pengawasan terhadap penaatan persyaratan yang tercantum dalam izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air;
- d. pengendalian pencemaran air pada sumber air skala kabupaten;
- f. penerapan sanksi administrasi skala kabupaten terhadap pelaksanaan penanggulangan pencemaran air skala kabupaten/kota pada keadaan darurat dan / atau keadaan yang tidak terd uga lainnya;
- h. perizinan pembuangan air limbah ke air atau sumber air;
- g. pengaturan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air skala kabupaten;
1. perizinan pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah;
- J. menerbitkan izin penyimpanan sementara Limbah B3;
1. menerbitkan izin lokasi Pengolahan Limbah B3;
- k. menerbitkan izin pengumpulan Limbah B3 skala kabupaten kecuali minyak pelumas atau oli bekas;
- m. nenaawasan oelaksanaan nenaelolaan Limbah B3:
- o. pengawasan pelaksanaan sistem tanggap darurat;
- p. pengawasan penanggulangan kecelakaan pengelolaanLimbah B3; dan
- q. melakukan kerjasama antar daerah dalam pengendaliandan pengelolaan Limbah B3;
BAB III - WEWENANG PEMERINTAH DAERAH
Pasal 5
- (1) Wewenang dan tanggung jawab administrasi perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, dan huruf 1 dilaksanakan oleh Kepala SKPD Perizinan.
- (2) Wewenang dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g huruf m, huruf n, huruf o, huruf p, dan huruf q secara teknis operasional dilaksanakan oleh Kepala SKPD terkait.
Bagian Kesatu Pengelolaan Air Limbah
BAB IV - PENGELOLAAN LIMBAH CAIR
Pasal 6
- (1) Pengelolaan air limbah domestik dilaksanakan melalui sistem pengolahan air limbah setempat dan/ atau terpusat.
- (2) Sistem pengelolalan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara individual melalui pengolahan dan pembuangan air limbah setempat.
- (3) Sistem pengelolaan dilakukan secara kolektif melalui jaringan pengumpul dan diolah serta dibuang secara terpusat.
BAB IV - PENGELOLAAN LIMBAH CAIR
Pasal 7
- (1) Penggelolaan air limbah domestik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat ( 1) terdiri atas tangki septik individual, tangki septik komunal, dan Instalasi Pengolahan Air Limbah Komunal.
- (2) Petunjuk teknis pembuatan septik tank sebagaimana ersebut pada
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

## Pasal 8

- (1) Jaringan pengumpul pada sistem pengelolaan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) adalah jaringan perpipaan yang terdiri dari:
- a. pipa persil/ sambungan rumah;
- b. pipa servis;
- c. pipa lateral/tersier;
- d. pipa cabang/ sekunder; dan
- e. pipa induk/primer.
- (2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sistem terpadu yang bermuara di IPAL terpusat.

## Pasal 9

- (1) Pipa persil/sambungan rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) , r , 1 11 · · · .. .. ... · ..
- (2) Pipa servis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b adalah saluran yang menampung air limbah dari pipa persil ke pipa lateral/tersier.
- (3) Pipa lateral/tersier sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c adalah saluran yang menampung air limbah dari pipa servis ke pipa ca bang/ sekunder.
- (4) Pipa cabang/sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d adalah saluran yang menampung air limbah dari pipa lateral/tersier ke pipa ind uk/ primer.
- (5) Pipa induk/primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e adalah saluran yang menampung air limbah dari pipa cabang/ sekunder ke IPAL terpusat.

## Bagian Ked ua Pengolahan Air Limbah Domestik Pasal 10

- ( 1) Pengolahan air lim bah dilakukan melal ui pemanfaatan j aringan air lim bah.
- (2) Pemanfaatan jaringan air limbah dilakukan dengan membuat instalasi pengolahan air limbah setempat berupa tangki septik individual
- (3) Pembuatan tanksi septik individual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman kepada teknis sanitasi.
- (4) Dalam hal wilayah yang karena kondisi dan pertimbangan tertentu tidak dapat memanfaatkan jaringan air limbah domestik, pengolahan Air Lim bah dilakukan dengan membuat instalasi pengolahan air limbah setempat berupa tangki septik komunal atau IPAL komunal.
- (5) Pada wilayah yang dekat dengan badan air, pengolahan air limbah dilakukan dengan membangun IPAL komunal diatas lahan yang memungkinkan.

## Pasal 11

- ( 1) Pembangunan instalasi pengolahan air limbah domestik menjadi tanggung jawab penggunanya.
- instalasi sebagian Daerah dapat membangun beserta seluruh dan/atau terten tu, Pemerin tah air limbah domestik (2) Dalam hal pengolahan jaringann ya.
- (3) Pembangunan instalasi pengolahan air limbah domestik dilaksanakan oleh pemohon dan/ atau pihak ketiga dengan pengawasan dari Dinas Pekerjaan Um urn.

## Pasal 12

- (1) Setiap orang atau Badan usaha dapat menyalurkan air limbah domestiknya kedalam instalasi pengolahan air limbah domestik yang dibangun oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kapasitas dan jangkauannya.
- (2) Setiap orang atau Badan wajib melaporkan kepada Dinas Pekerjaan Umum apabila akan membangun atau menyambung instalasi pengolahan air limbah domestik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## Bagian Ketiga

## Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat Pasal 13

- (1) Orang pribadi atau Badan yang terjangkau oleh sistem pengolahan air limbah terpusat harus menyalurkan air limbah domestiknya ke jaringan air limbah terpusat.
- (2) Penyambungan air limbah domestik ke jaringan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan izin dari SKPD terkait.
- (3) Penyambungan pada jaringan air limbah terpusat dapat dikerjakan oleh Dinas Pekerjaan Umum atau pihak ketiga yang mempunyai kemampuan teknis dengan pengawasan dari Dinas Pekerjaan Umum;
- (4) Pembiayaan penyambungan pada jaringan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan kepada pemohon.

## Bagian Keempat

Pemeliharaan dan Pengembangan Air Limbah

## Pasal 14

- ( 1) Pemeliharaan pipa persil/ sambungan rumah, pipa servis, dan kelengkapan pendukung dalam pengolahan air limbah domestik menjadi tanggung jawab pengguna.
- (2) Operasional dan pemeliharaan tangki septik individual, tangki septik komunal, dan IPAL komunal menjadi tanggungjawab pengguna.

## Pasal 15

Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengembangan sistem pengolahan air limbah terpusat pada Pipa Persil/Sambungan Rumah (SR) dan Pipa Servis termasuk kelengkapan pendukungnya.

## Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pengawasan terhadap instalasi pengolahan air limbah setempat.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban secara berkala melakukan pemantauan terhadap kualitas pengolahan air limbah setempat.

## Bagian Kelima

## Penyedotan Air Limbah

## Pasall 7

- (1) Pemerintah atau Badan dapat menyediakan jasa pelayanan penyedotan air limbah.
- (2) Hasil penyedotan air limbah domestik wajib dibuang langsung ke Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang berada di IPAL terpusat.
- (3) Biaya penyedotan air limbah dibebankan kepada penggunajasa pelayanan.

## 8A8V

## PENG ELOLAAN LIMBAH 83

## Bagian Kesatu Limbah 83 Menurut Jenisnya

Pasal 18

- (1) Setiap orang yang menghasilkan Limbah 83 Wajib melakukan pengelolaan Limbah 83 yang dihasilkan.
- (2) Jenis Limbah 83 menurut sumbernya meliputi:
- b. Limbah 83 dari sumber spesifik; dan
- a. Limbah 83 dari sumber tidak spesifik;
- c. Limbah 83 dari bahan kimia kadaluwarsa, tumpahan,sisa kemasan dan buangan produk yang tidak memenuhi spesifikasi.
- (3) Jenis Limbah 83 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
- (4) Karakteristik Limbah 83 adalah:
- b. mudah terbakar;
- a. mudah meledak;
- c. bersifat reaktif;
- d. beracun;
- f. bersifat korosif;
- e. menyebabkan infeksi
- g. bersifat karsinogenik;
- i. bersifat mu tagenik.
- h. bersifat teratogenik; dan
- (5) Karakteristik limbah 83 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) apabila setelah melalui pengujian memiliki salah satu atau lebih reaksi maka digolongkan ke dalam limbah 83.

Bagian Kedua

Pengendalian

Pasal 19

- (1) Subjek pengelolaan dan pengendalian Limbah 83 adalah orang yang menghasilkan dan/atau melakukan kegiatan pengelolaan Limbah 83.
- (2) Objek pengelolaan dan pengendalian Limbah 83 adalah kegiatan pengelolaan dan pengendalian Limbah 83 yang dihasilkan dari suatu kegiatan usaha yang meliputi reduksi Limbah 83, penyimpanan Limbah 83 dan pengumpulan Limbah 83 kecuali minyak pelumas bekas atau oli bekas.
- (1) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang menggunakan 83 dan/atau menghasilkan Limbah 83 wajib melakukan pengelolaan Limbah 83.
- (2) Pengelolaan Limbah 83 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sendiri oleh penghasil Limbah 83 atau penghasil Limbah 83 menyerahkan pengelolaan Limbah 83 yang dihasilkannya kepada pengolah atau pemanfaat Limbah 83.
- (3) Dalam hal Limbah B3 yang telah kadaluarsa, pengelolaannya mengikuti ketentuan pengelolaan Limbah B3.

Pasal 20

Bagian Ketiga

Pengelolaan

## Pasal 21

- ( 1) Pengelolaan dan Pengendalian Limbah B3 terdiri dari penyimpanan sementara Limbah B3 dan pengumpulan Limbah B3.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan lokasi, bangunan dan tata cara penyimpanan sementara Limbah B3 dan pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## Bagian Keempat Pemantauan dan Pelaporan

## Pasal 22

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan pengelolaan Limbah B3 dan/atau kegiatan usahanya menghasilkan Limbah B3 yang sama secara terus menerus, wajib melakukan pengujian Limbah B3 paling kurang 1 (satu) kali selama kegiatan usaha tersebut dengan menyertakan hasil analisis laboratorium.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan kegiatan, proses, dan/atau bahan baku yang mengakibatkan berubahnya sifat dan/ atau karakteristik Limbah B3 yang dihasilkan, maka penghasil Limbah B3 wajib melakukan pengujian kembali.
- (3) Pengujian Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan melalui laboratorium lingkungan yang terakreditasi.
- (4) Hasil pengujian Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilaporkan kepada Kepala SKPD yang Berwenang.

## Pasal 23

- ( 1) Setiap orang yang karena kegiatannya menghasilkan Limbah B3 wajib: a. memiliki tempat penyimpanan sementara Limbah B3;
- b. melaksanakan pengelolaan Limbah B3, termasuk reduksi Limbah B3;
- c. memiliki sistem tanggap darurat;
- d. melaksanakan penanggulangan kecelakaan akibat Limbah B3; dan
- e. melaksanakan pemulihan pencemaran akibat Limbah B3.
- (2) Selain wajib melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penghasil Limbah B3 wajib membuat catatan tentang:
- a. jenis, karakteristik, jumlah, dan waktu dihasilkannya Limbah B3;
- b. jenis, karakteristik, jumlah, dan waktu penyerahan Limbah B3 kepada pengelola berizin;
- c. nama pengangkut Limbah B3 yang melaksanakan pengmman kepada pengumpul, pemanfaat, pengolah, dan/atau penimbun Limbah B3;
- d. nama pengumpul, pemanfaat, pengolah, dan/atau penimbun Limbah B3 dengan melampirkan dokumen Limbah B3; dan
- e. neraca Limbah B3.
- (3) Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaporkan kepada kepala SKPD yang berwenang paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- (4) Format Neraca Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf e sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kelima Penyimpanan Limbah B3

## Pasal 24

- (1) Pemegang izin Penyimpanan Limbah B3 melakukan penyimpanan Limbah B3 paling lama :
- a. 90 hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 yang dihasilkan sebesar 50 kg/hari atau lebih.
- b. 180 hari sejak limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg/hari untuk Limbah B3 kategori.
- c. 365 hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg/hari untuk Limbah B3 kategori 2 dari sumber tidak spesifik dan sumber spesifik umum.
- d. 365 hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus.
- (2) Dalam hal limbah B3 yang dihasilkan adalah limbah B3 medis tertentu maka jangka waktu penyimpanan limbah B3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- (3) Setiap kegiatan pengeluaran limbah B3 dari TPS wajib dilaporkan kepada SKPD yang Berwenang.

## Pasal 25

- (1) Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 hanya dapat dilaksanakan pada TPS Limbah B3 yang berada di dalam lokasi usaha dan/ atau kegiatannya.
- (2) Pemilihan lokasi TPS Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mampu mencegah dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan sekitarnya.
- (3) TPS Limbah B3 dapat digunakan untuk menyimpan lebih dari 1 (satu) jenis dan/atau karakteristik Limbah B3 yangsaling bersesuaian dan tidak akan menimbulkan dampak yang membahayakan.

## Bagian Keenam Pengumpulan Limbah B3

## Pasal 26

- (1) Kegiatan pengumpulan Limbah B3 hanya diperbolehkan untuk jenis Limbah B3 yang dapat dimanfaatkan dan / atau telah memiliki kon trak kerj asama dengan pihak pemanfaat, pengolah, dan/atau penimbun yang telah memiliki izin.
- (2) Kontrak kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (l)wajib memuat tanggung jawab masing-masing pihak apabilaterjadi pencemaran dan/atau perusakan lingkungan.
- (3) Setiap orang dan/ atau badan usaha dapat melakukan kegiatan pengumpulan Limbah B3 yang ditempatkan pada tempat pengumpulan Limbah B3 untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum menyerahkannya kepada pemanfaat, pengolah, dan/atau penimbun Limbah B3 yang berizin.
- (4) Setiap orang dan/atau badan usaha yang kegiatan utamanya berupa pengumpulan Limbah B3 wajib memiliki:
- a. laboratorium analisis atau alat analisis Limbah B3 dilokasi keziatan
- (5) Segala dampak yang diakibatkan dari kegiatanpengumpulan Limbah B3 menjadi beban dan tanggungjawab pihak pengumpul.

## Pasal 27

- (1) Pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalamPasal 26 dilaksanakan pada tempat pengumpulan sesuai standar.
- (2) Standar sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) meliputi:
- b. dilengkapi dengan dokumen pengelolaan lingkungan hidup sesuai keten tuan peraturan perundang- undangan;
- a. letak tempat pengumpulan Limbah B3 harus sesuai dengan peruntukan rencana tata ruang wilayah;
- c. jarak dengan sungai mengalir palingsedikit 50 (lima puluh) meter;
- e. jarak lokasi dengan fasilitas umum paling sedikit lOO(seratus) meter.
- d. lokasi bebas dari banjir; dan
- (3) Kegiatan pengumpulan Limbah B3 dapat dilakukan terhadap lebih dari 1 (satu) jenis Limbah B3.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan standar lokasi pengumpulan Limbah B3 diatur dengan Peraturan Bupati.

## Pasal 28

- (1) Pengumpul Limbah B3 wajib melaksanakan ketentuan sebagai berikut:
- b. memiliki sistem tanggap darurat;
- a. melaksanakan pengelolaan Limbah B3;
- c. melaksanakan penanggulangan kecelakaan pengelolaanLimbah B3; dan
- d. melaksanakan pemulihan pencemaran akibat Limbah B3.
- (2) Selain wajib melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengumpul Limbah B3 wajib membuat catatan tentang:
- a. jenis, karakteristik, jumlah, dan waktu diterimanyaLimbah B3 dari penghasil Lim bah B3;
- b. jenis, karakteristik, jumlah, dan waktu penyerahan Limbah B3 kepada pemanfaat, pengolah, dan/atau penimbun Limbah B3 yang berizin;
- d. nama pemanfaat, pengolah, dan/ atau penimbun Lim bah B3 dengan melampirkan dokumen Limbah B3;dan
- c. nama pengangkut Limbah B3 yang melaksanakan pengiriman kepada pemanfaat, pengolah, dan/atau penimbun Limbah B3 yang berizin;
- e. neraca Limbah B3.
- (3) Pengumpul wajib menyampaikan catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling kurang sekali dalam 3 (tiga)bulan kepada Kepala SKPD terkait.

## BAB VI

## PERIZINAN

## Bagian Kesatu

## Persyaratan Izin Pembuangan Air Limbah

## Pasal 29

- (1) Setiap orang dan/atau Badan yang melakukan kegiatan pembuangan air limbah ke dalam badan air dan/atau tanah wajib memiliki izin.
- (2) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
- a. kartu tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Identitas pemohon izin yang sah;
- b. akta pendirian perusahaan;
- c. salinan keputusan persetujuan dokumen AMDAL beserta fotocopy dokumen, bagi kegiatan yang diwajibkan menyusun dokumen AMDAL; -
- d. fotocopy dokumen Upaya Pengelelolaan Lingkungan (UKL) dan dokumen Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) bagi kegiatan yang tidak wajib AMDAL tetapi wajib UKL dan UPL; dan
- e. izin-izin lain yang berkaitan dengan pendirian usaha dan pendirian bangunan.
- (4) Persyaratan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan melampirkan pernyataan sebagai berikut:
- a. jenis produksi, volume produksi dan kebutuhan air untuk produksi;
- c. jumlah dan sumber air yang digunakan dalam proses produksi;
- b. perkiraan debit limbah, sumber dan karakteristik air limbah serta frekuensi pembuangan air limbah;
- d. denah tata letak saluran pembuangan limbah;
- e. skema instalasi pengolah air limbah (IPAL) dan cara kerjanya;
- f. hasil pemantauan kualitas air limbah; dan
- g. prosedur penanggulangan keadaan darurat.

## Bagian Kedua

Persyaratan Izin Penyambungan Saluran Air Limbah Terpusat

## Pasal 30

- (1) Setiap orang dan/atau Badan yang melakukan penyambungan saluran pada jaringan air limbah terpusat wajib memiliki izin.
- (2) Untuk memperoleh izin penyambungan saluran pada air limbah terpusat harus memen uhi persyaratan se bagai beriku t :
- b. fotokopi sertifikat tanah atau bukti kepemilikan tanah yang disahkan pemerintah desa;
- a. fotocopy identitas/KTP pemohon dan akte pendirian bagi badan usaha;
- c. melampirkan gambar situasi dan gambar teknis penyambungan saluran air limbah;
- e. surat pernyataan kerelaan dari pemilik tempat apabila tempat bukan milik sendiri.
- d. surat persetujuan dari pemilik jaringan atau persil yang bersangkutan, apabila melewati jaringan atau persil milik pihak lain; dan

## Bagian Ketiga Tata Cara Pengajuan Izin Pembuangan Air Limbah

## Pasal 31

- (1) Setiap orang pribadi atau Badan yang akan memperoleh izin pembuangan air limbah wajib mengajukan surat permohonan kepada Bupati dilengkapi dengan dokumen persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
- (2) Pelaksanaan pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) menjadi kewenangan SKPD yang membidangi Perizinan.

## Pasal 32

- (1) Keputusan Penerbitan Izin Pembuangan air limbah diberikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak dipenuhinya persyaratan.

- (1) Izin berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperbaharui selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan izin dan kriteria jenis usaha yang wajib memiliki izin diatur dengan Peraturan Bupati.

## Bagian Keempat

## Tata Cara Pengajuan Izin Penyambungan Saluran Air LimbahTerpusat

## Pasal 34

- (1) Setiap orang dan/atau Badan yang akan memperoleh izin penyambungan saluran pada jaringan air limbah terpusat wajib mengajukan surat permohonan kepada Bupati dilengkapi dengan dokumen persyaratan.
- (2) Pelaksanaan pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi kewenangan SKPD terkait.

## Pasal 35

- (1) Izin penyambungan saluran pada jaringan air limbah terpusat dikeluarkan paling lama 9 (sembilan) hari kerja sejak permohonan dinyatakan lengkap dan benar.
- (2) Apabila persyaratan belum lengkap dan/atau belum benar, maka ada pemberitahuan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## Bagian Kelima Retribusi Air Limbah

## Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah berwenang memungut retribusi atas jasa pelayanan pengelolaan air limbah domestik sistim terpusat serta pengolahan lumpur tinja sesuai kewenangannya.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum.

## Bagian Keenam

## J enis Izin Lim bah B3

## Pasal 37

- (1) Setiap orang yang melaksanakan kegiatan penyimpanan sementara Limbah B3 dan/ atau pengumpulan Lim bah B3 skala kabupaten wajib memiliki izin dari Bupati.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

·-·-

-

... -

... ·-------

...- ... ----'-~--

T ·---"L-1-

T,""'li.

- b. izin pengumpulan Limbah 83 skala kabupaten kecuali minyak pelumas dan oli bekas; dan
- c. izin lokasi pengolahan Limbah 83.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan atas nama penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan untuk setiap lokasi penyimpanan Lim bah 83 dan/atau pengumpulan Limbah 83. ·
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, bentuk dan/atau format serta muatan surat izin diatur dengan Peraturan Bupati.

## Pasal 38

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 diterbitkan dalam bentuk Surat Izin.

## Bagian Ketujuh

Tata Cara Memperoleh Izin Limbah 83

## Pasal 39

- (1) Permohonan izin disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui kepala SKPD yang membidangi Perizinan, yang ditandatangani oleh pemohon.
- (2) Permohonan izin penyimpanan sementara harus dilengkapi dengan:
- a. foto copy akte pendirian perusahaan bagi badan usaha;
- b. foto copy kartu tanda penduduk penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan;
- c. foto copy izin lingkungan yang di dalamnya mencantumkan kegiatan penyimpanan sementara Limbah 83;
- d. denah lokasi pengelolaan Limbah 83;
- e. uraian tentang bahan baku dan proses kegiatan;
- f. uraian tentang desain konstruksi tempat penyimpanan sementara Limbah 83;
- g. nama, sumber, karateristik, dan jumlah Limbah 83 yang akan disimpan;
- h. dokumen yang menyelesaikan tentang tempat penyimpanan Limbah 83;
1. Dokumen yang menyelesaikan tentang pengemasan Limbah 83.
- j. uraian tentangjumlah dan karakteristik Limbah 83;
- k. formulir isian yang disediakan; dan
1. formulir surat pernyataan yang telah disediakan.
- (3) Permohonan izin pengumpulan harus dilengkapi dengan:
- a. foto copy akte pendirian perusahaan yang di dalamnya memuat bidang atau sub bidang pengumpulan Limbah83;
- b. foto copy kartu tanda penduduk penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan;
- c. foto copy izin lingkungan yang di dalamnya mencantumkan usaha pengumpulan Limbah 83;
- d. denah lokasi pengelolaan Limbah 83;
- e. uraian tentangjenis, jumlah dan karakteristik Limbah 83;
- f. uraian tentang desain konstruksi tempat pengumpulan Limbah 83;
- g. uraian tentang sistem pengumpulan;
- h. formulir isian yang disediakan;
1. formulir surat pernyataan yang telah disediakan;
- j. kontrak kerjasama dengan pemanfaat, pengolah, atau penimbun yang telah memiliki izin; dan
- k. surat pernyataan bermaterai ten tang jaminan pemulihan lingkungan paling sedikit 5% (lima persen) dari nilai investasi.

- (1) Sebelum dilaksanakan penerbitan keputusan pemberian atau penolakan izin, dilaksanakan verifikasi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis sebagaimana tercantum dalam Pasal 29 ayat (3) dan ayat (4) oleh SKPD yang membidangi perizinan dan verifikasi teknis oleh tim teknis.
- (2) Verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan pengecekan:
- a. lokasi kegiatan pengelolaan Lim bah 83;
- b. rancang bangun tempat pengelolaan Limbah 83;
- c. sistem tanggap darurat;
- d. kelengkapan sarana pengelolaan Limbah 83;
- e. prosedur operasi standar pengelolaan Limbah 83; dan
- f. jenis dan/atau volume Limbah 83.
- (3) Hasil kegiatan verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Tim Teknis dan pihak pemohon izin.
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada SKPD Perizinan untuk disampaikan kepada Bupati sebagai dasar pertimbangan dikeluarkannya Izin.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tugas tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## Pasal 41

- ( 1) SKPD yang Berwenang, melakukan evaluasi terhadap rekomendasi secara periodik setiap 2 (dua) tahun sekali.
- (2) Dalam hal pemohon izin belum mampu memenuhi persyaratan teknis berdasarkan hasil penilaian tim teknis, maka Kepala SKPD yang berwenang dapat memberikan kesempatan pemenuhan persyaratan teknis kepada pemohon izin.
- (3) Pemberian kesempatan pemenuhan persyaratan teknis disampaikan secara tertulis oleh SKPD yang berwenang kepada pemohon izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisikan petunjuk pemenuhan persyaratan.
- (4) Jangka waktu pemenuhan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.

## Bagian Kedelapan Penerbitan Izin Limbah 83

## Pasal 42

- (1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan usaha tanpa dan/atau menyimpang dari izin yang diberikan.
- (2) Pemberian izin diterbitkan apabila pemohon izin telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.
- (3) Jangka waktu proses penerbitan izin paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak dipenuhinya persyaratan administrasi dan teknis secara lengkap dan benar.
- (4) Penolakan izin dikeluarkan apabila nernohon izin tidak bias memenuhi
- (5) Penolakan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak pemohon izin tidak bisa memenuhi persyaratan secara administrasi dan teknis.

## Pasal 43

- (1) Penolakan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (5) disampaikan secara tertulis dengan disertai penjelasan serta alasan yang mendasari keluarnya keputusan penolakan.
- (2) Penolakan izin disertai larangan untuk melakukan penyimpanan dan/atau pengumpulan Limbah B3.
- (3) Pemohon izin yang permohonannya ditolak, dapat mengajukan permohonan ulang dengan melampirkan persyaratan yang baru.

## Bagian Kesembilan

Masa Berlakunya Izin Limbah B3

## Pasal 44

- (1) Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 dan/atau Izin Pengumpulan Limbah B3 diberikan untukjangka waktu selama 5 (lima) tahun.
- (2) Izin yang telah habis masa berlakunya dapat diajukan permohonan perpanjangan izin untuk waktu yang sama.
- (3) Dalam hal Izin Pengumpulan telah habis masa berlakunya, maka pihak pemegang izin wajib melakukan pemulihan lingkungan sesuai peraturan perundang- undangan.
- (4) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada Bupati paling lama 60 (enam puluh) hari sebelum jangka waktu berakhir.

## Pasal 45

- a. terjadi perubahan identitas badan usaha, sumber limbah B3, jenis pengolahan limbah B3, lokasi area kegiatan penyimpanan sementara limbah B3 atau pengumpulan limbah B3 dan, jenis dan karakteristik limbah B3;
- (1) Izin dinyatakan tidak berlaku apabila memenuhi salah satu unsur sebagaimana tersebut di bawah ini:
- b. berdasarkan hasil evaluasi terhadap rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, persyaratan perizinan tidak di pen uhi;
- d. berakhirnya kegiatan atau pemegang izin tidak melaksanakan kegiatan selama 2 (dua) tahun secara berturut-turut; dan/atau
- c. pemegang izin tidak melaksanakan perpanjangan izin;
- e. adanya pencabutan izin.
- (2) Dalam hal izin tidak berlaku pemegang izin dapat mengajukan permohonan izin kembali dengan mengikuti prosedur dan tatacara perolehan izin.
- (3) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d dilaksanakan apabila:
- a. pemegang izin melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam izin; atau b. kegiatan pemegang izin mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

## Pasal 46

.L...---L-.1.!-

--1----

I""'\.

I

"1

""O...-v"lhn-.:,-,...,. ---..:---+-..-..-\_1 Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) dilaksanakan oleh Bupati dengan mekanisme sebagai berikut:

- b. apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak ditindaklanjuti oleh pemegang izin, dilanjutkan dengan menerbitkan surat pembekuan sementara izin untukjangka waktu 7 (tujuh) hari kalender; dan
- c. apabila dalam hal pembekuan izin sebagaimana dimaksud dalarn huruf b habis jangka waktunya dan tidak ada upaya perbaikan, maka dilaksanakan pencabu tan izin.

## Pasal 47

Pencabutan izin dapat dilaksanakan tanpa melalui peringatan terlebih dahulu apabila terbukti:

- a. usaha atau kegiatan pemegang izin dapat membahayakan kepentingan umum;
- b. perolehan izin dilakukan dengan cara melawan hukum; dan
- c. adanya peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang mengharuskan pencabutan izin.

## Bagian Kesepuluh Peru bahan Izin Lim bah B3

## Pasal 48

## Setiap pemohon dilarang :

- ( 1) Penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan izin apabila terjadi perubahan terhadap:
- a. sumber Limbah B3;
- b. jenis pengelolaan Limbah B3;
- c. lokasi/area kegiatan pengelolaan Limbah B3; dan/atau
- d. jenis dan karakteristik Limbah B3.
- (2) Permohonan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui SKPD Perizinan disertai alasan yang mendasari perubahan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara dan persyaratan permohonan perubahan izin dilaksanakan sesuai dengan tata cara dan syarat permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.

## BAB VII

## PENANGGULANGAN DAN PEMULIHAN LIMBAH B3

## Pasal 49

- (1) Penghasil Limbah B3 bertanggung jawab atas penanggulangan kecelakaan dan pencemaran lingkungan hidup akibat lepas atau tumpahnya Limbah B3 yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Penghasil Limbah B3 wajib memiliki sistem tanggap darurat.
- (3) Penanggung jawab pengelolaan Limbah B3 wajib memberikan informasi sistem tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada masyarakat.
- (4) Penghasil, pengumpul, pengolah, pemanfaat, dan/atau penimbun Limbah B3 berizin wajib segera melaporkan tumpahnya bahan Limbah B3 kelingkungan kepada SKPD yang berwenang.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman teknis penanggulangan kecelakaan dan pencemaran lingkungan sebagaimana dimaksud padaayat (1) ditetapkan oleh SKPD yang berwenang.

## Pasal 50

- ( 1) Penghasil Lim bah B3 wajib segera menanggulangi pencemaran atau kerusakan lingkungan akibat kegiatannya.
- (2) Dalam hal penghasil Limbah B3 tidak mampu melakukan penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka penghasil Limbah B3 dapat mengajukan permohonan bantuan kepada Bupati melalui Kepala SKPD yang berwenang untuk melakukan penanggulangan dengan biaya yang dibebankan ---

..

## Pasal 51

- (1) Bupati berwenang untuk memaksa penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang dilakukannya.
- (2) Bupati berwenang atau dapat menunjuk pihak ketiga untuk melakukan pemulihan lingkungan hid up akibat pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan hidup yang beban biayanya ditanggung oleh penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan.

## BAB VIII

## TANGGAP DARURAT

## Pasal 52

- a. pemasangan simbolisasi pada tempat penyimpanan dan pengumpulan limbah B3 sebagai tanda bahan berbahaya agar dapat di ketahui oleh masyarakat;
2. ( 1) Rangkaian kegiatan tanggap darurat terdiri dari:
- b. sistem ventilasi;
- d. tata letak dan kapasitas penyimpanan limbah B3 yang disesuaikan dengan karakteristik dan cara penyimpanannya;
- c. alat pemadam api ringan;
- e. alat bantu keselamatan dan kesehatan kerja serta petunjuk evakuasi; dan
- (2) Pedoman mengenai tanggap darurat mengacu pada peraturan perundangundangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- f. fasilitas sarana dan prasarana keadaan bahaya, dan personil pelaksana keselamatan dan kesehatan kerja limbah B3.

## BAB IX HAK DAN KEWAJIBAN PENGELOLAAN AIR LIMBAH

## Bagian Kesatu Hak

## Pasal 53

Dalam pengelolaan air Iimbah domestik masyarakat memiliki hak untuk:

- a. mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat dan/atau terbebas dari pencemaran air limbah domestik;
- c. mendapatkan rehabilitasi lingkungan karena dampak negatif dari kegiatan pengelolaan air limbah domestik;
- b. mendapatkan pembinaan pola hidup sehat dan bersih dan pengelolaan air limbah domestik yang berwawasan lingkungan;
- d. memberikan usul, pertimbangan dan saran kepada Pemerintah Daerah dan/ atau pengelola air limbah domestik;
- f. mengawasi kinerja pengelolaan air limbah domestik; dan
- e. menyampaikan keberatan terhadap kegiatan pengolahan air limbah domestik;
- g. melaporkan pelanggaraan ketentuan pengelolaan air limbah domestik

## Bagian Ked ua Kewajiban

## Pasal 54

Setiap orang dan/atau Badan yang melakukan kegiatan permukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, dan apartemen wajib:

- b. membuat saluran pembuangan air limbah domestik yang tertutup dan kedap
- a. melakukan pengolahan air limbah domestik sehingga mutu air limbah yang dibuang ke lingkungan tidak melampaui baku mu tu air limbah domestik yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

I

{

- c. membuat bak kontrol untuk memudahkan pengambilan contoh air limbah domestik; dan
- d. memeriksa kadar parameter baku mutu air limbah domestik secara periodik paling singkat sekali dalam 1 ( satu ) tahun.

## Pasal 55

Setiap orang dan/ atau Badan usaha yang melakukan kegiatan dengan menghasilkan air limbah wajib:

- a. membuat saluran pembuangan air limbah yang memudahkan untuk pengambilan contoh dan pengukuran debit air limbah di luar areal kegiatan;
- b. memasang peralatan pengukuran debit aliran pembuangan air limbah dan melakukan pencatatan debit aliran pembuangan air limbah harian.
- c. memeriksa kualitas air limbah setiap bulan ke laboratorium yang telah terakreditasi; dan
- d. menyampaikan hasil pemeriksaan kualitas air limbah dan hasil pencatatan debit aliran pembuangan air limbah kepada Bupati paling rendah 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

## Pasal 56

Setiap orang dan / a tau Badan yang melakukan kegiatan dengan menghasilkan limbah cair wajib:

- a. memberikan kesempatan kepada petugas dari satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pengelolaan limbah cair untuk memasuki lingkungan kerja perusahaannya serta membantu terlaksananya kegiatan petugas terse but; dan
- b. memberikan keterangan dengan benar, baik secara lisan maupun tertulis, apabila dimin ta oleh petugas.

## Pasal 57

- (2) Setiap orang dan/atau Badan yang melakukan kegiatan dengan menghasilkan limbah cair wajib menjamin kebenaran hasil laporan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1).
- (1) Setiap orang dan/atau Badan yang melakukan kegiatan dengan menghasilkan limbah cair wajib menyampaikan laporan mengenai proses pembuangan limbah cair dan hasil analisisnya paling rendah 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan kepada Bu pati.

Pemegang izin diwajibkan untuk:

## Pasal 58

- a. mentaati baku mutu air limbah sesuai denga