Unknown Unknown Nomor 5 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
WALIKOTA TOMOHON
PERATURAN DAERAH KOTA TOMOHON NOMOR 5 TAHUN 2011
TENT ANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOT A TOMOHON T AHUN 2011 - 2015
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA TOMOHON,
- a. bahwa Kota Tomohon memerlukan perencanaan pembangunan jangka menengah sebagai arah dan prioritas pembangunan secara menyeiuruh yang akan diiakukan secara bertahap untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 54 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan. Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, mengamanatkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang rnerupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota :r omohon dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota T omohon serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Tomohon tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Oaerah Kota Tomohon Tahun 2011 - 2015;
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota T omohon di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Repubtik Indonesia Nomor 4273);;?
2. Undang-Undang Nomor 17 T ahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 T ahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 );
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
11. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2010- 2015~
13. Peraturan Daerah Kota T omohon Nomor 13 T ahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Tomohon Tahun 2006 - 2016;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor i 3 Tahun 2000 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TOMOHON dan WALIKOTA TOMOHON
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANG KA MENENGAH DAERAH KOT A TOMOHON TAHUN 2011 - 2015.
SABI KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksudkan dengan :
1. Daerah adalah Daerah Kota Tomohon;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tomohon sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Walikota Tomohon;
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Tomohon;
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang selanjutnya ditulis/disingkat RPJMN, adalah dokurnen perencanaan pembangunan nasiona! yang memuat penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden untuk kurun waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tahun 2010 sampai dengan 2014;
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Utara, yang selanjutnya ditulis/disingkat RPJMD Provinsi Sulawesi Utara, adalah dokumen perencanaan pembangunan Provinsi Sulawesi Utara yang memuat penjabaran dari visi, misi, dan program Gubemur untuk kurun waktu 5 (iima) tahun, terhitung sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2015~
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tomohon, yang selanjutnya ditulis/disingkat RPJPD Kota Tomohon, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah untuk kurun waktu 20 (dua puluh) tahun, terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025;
9. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tomohon, yang selanjutnya ditulis/disingkat RTRW Kota Tomohon, adalah dokumen perencanaan struktur tata ruang dan pola pemanfaatan ruang Kota Tomohon untuk kurun waktu 20 (dua puluh) tahun, terhitung sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2031;
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tornohon, yang selanjutnya ditulis/disingkat RPJMD Kota Tornohon, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memuat penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahuri,. terhitung sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2015;
10. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia;
12. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun;
11. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah;
13. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan;
14. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;
15. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi;
16. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan;
17. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah;
BAB II - PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 2
RPJMD Kota Tomohon merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia T ahun 1945, yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarl&lt;an kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial dalam bentuk rumusan visi, misi, dan program Kepala Daerah;17
Pasai3
- (1) Program Pembangunan Daerah Kota Tomohon periode 2011 - 2015 disusun dan dilaksanakan sesuai dengan RPJMD Kota Tomohon Tahun 2011 - 2015.
- (2) Rincian dari Rencana Program Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), tersusun dan dimuat serta terdapat pada
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan Daerah ini.
- (3) Rincian dari Rencana Program Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagaimana tercantum dalam Lampiran, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Pasa!4

Rencana Program Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Oaerah (RKPO) yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya.

## Pasal5

- (1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindarkan kekosongan rencana pembangunan daerah, Kepala Daerah yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk tahun pertama periode pemerintahan Kepala Daerah berikutnya.
- (2) RKPD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun pertama periode pemerintahan Kepala Daerah berikutnya.

## Pasai6

- (1) RPJPD dan RTRW Kota Tomohon menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD Kota T omohon yang memuat visi, misi, dan program Kepala Daerah Kota Tomohon.
- (2) RPJrv,D Kota Tomohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan RPJMN dan RPJMD Provinsi Sulawesi Utara.

## BAB Ill PENGENOALIAN DAN EVALUASI

## Pasal7

- (1) Pemerintah Kota Tomohon melakukan pengendaiian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD Kata Tornohon.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan, diatur dengan Peraturan Walikotai?°

,

## BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasai8

Rencana pembangunan daerah disusun dan berpedoman sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

## BABV

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal9

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

## Pasal10

' Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tomohon./f'

Ditetapkan di T omohon

pada tanggal

1

Deaember

2011

OTA TOMOHON

WALIKOTA,

WAkIL


JIMM FEIDIE EMAN

----


Diundangkan di T omohon

pada tanggal

z D••••b•r

2011

SEKRETARIS DAERAH,

Ors. ARNOLD POLI, SH, MAP PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19630815 198803 1 019