PERATURAN BUPATI MA Nomor 56 Tahun 2016 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATENTABALONG (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 ten tang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata ketja perangkat daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata keija Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tabalong;
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang PembentukaiJ. Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756};
2. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587} sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 7 Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN TABALONG.
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
- Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
- 1 Daerah adalah Kabupaten Tabalong:
- 3 Bupati adalah Bupati Tabalong:
5. Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tabalong.
- 4 Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong.
- 6 Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tabalong:
- 8 Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tabalong. pada
- 7 Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tabalong.
- 9 Subbagian adalah Subbagian Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tabalong. pada
11. Bidang adalah Bidang pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tabalong
10. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tabalong: pada
- 12 Kepala Bidang adalah Kepala Bidang Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tabalong. pada
14. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tabalong. pada
13. Seksi adalah Seksi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tabalong pada
- 15 Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang ## BAB II
KEDUDUKAN
Pasal 2
- (1) Dinas Ketahanan Pangan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), Dinas Ketahanan Pangan menyelenggarakan fungsi: pada
- (2) Dinas Ketahanan Pangan mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Ketahanan Pangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah
4. perumusan kebijakan di bidang Ketahanan Pangan;
5. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Ketahanan Pangan;
6. b pelaksanaan kebijakan di bidang Ketahanan Pangan;
7. d pelaksanaan administrasi dinas di bidang Ketahanan Pangan; dan
8. e pelaksanaan fungsi lain yang diberikan bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
SUSUNAN ORGANISASI
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 3
- (1) Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan, terdiri atas:
2. 1 Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
2. Sekretariat, terdiri atas:
4. 2 Subbagian Umum dan Kepegawaian.
5. 1 Seksi Ketersediaan Pangan; dan
6. b Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, terdiri atas:
7. 2 Seksi Kerawanan Pangan\_
8. 1 Seksi Distribusi Pangan; dan
- C. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan, terdiri atas:
10. Seksi Harga Pokok Cadangan Pangan.
11. 1 Seksi Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan; dan
12. d Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, terdiri atas:
13. 2 Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan.
14. e Unit Pelaksana Teknis.
- f. Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan adalah sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan

## dari Peraturan Bupati ini.

## BAB IV

## TUGAS DAN FUNGSI

## Bagian Kesatu Sekretariat

Pasal 4

- (1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), Sekretariat menyelenggarakan fungsi: pada
- (2) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan.
- a. koordinasi kegiatan Dinas Ketahanan Pangan;
- C. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat; arsip dan dokumentasi, organisasi dan tata laksana Dinas Ketahanan Pangan;
6. b koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Dinas Ketahanan Pangan;
7. d penyelenggaraan pengelolaan barang milik / kekayaan daerah dan layanan pengadaan barang/jasa Dinas Ketahanan Pangan; dan pada
8. e pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

## Bagian Kedua Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

## Pasal 5

- (1) Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Kerawanan Pangan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), Bidang Ketersediaan dan Kerawanan menyelenggarakan fungsi: pada
- (2) Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan
- a. penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan.
5. pemantauan, analisis, dan evaluasi, serta pelaporan atas pelaksanaan kebijakan di bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan.
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan.

## Bagian Ketiga

## Pasal 6

Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan

- (1) Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas\_

- (2) Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Distribusi dan Cadangan Pangan.
8. penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Distribusi dan Cadangan Pangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan menyelenggarakan fungsi: pada
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Distribusi dan Cadangan Pangan\_
5. pemantauan, analisis, dan evaluasi, serta pelaporan atas pelaksanaan kebijakan di bidang Distribusi dan Cadangan Pangan.

## Bagian Keempat Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan

- (1) Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

## Pasal 7

- (2) Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan.
2. penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada (2), Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan menyelenggarakan fungsi: ayat
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan.
5. pemantauan, analisis, dan evaluasi, serta pelaporan atas pelaksanaan kebijakan di bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan.

## BAB V

## UNIT PELAKSANA TEKNIS Pasal 8

- (2) Ketentuan ebih lanjut mengenai Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati. pada
- (1) Untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan /atau kegiatan teknis penunjang tertentu di lingkungan Dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis.

## BAB VI

## JABATAN FUNGSIONAL Pasal 9

Pada Dinas Ketahanan Pangan dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB VII TATA KERJA Pasal 10

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, Dinas maupun antar satuan organisasi di luar lingkungan Dinas.

## Pasal 11

Kepala Dinas Ketahanan Pangan harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi. publik

## Pasal 12

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat waktunya. pada

## Pasal 13

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab memimpin, mengoordinasikan, mengawasi, memberikan pembinaan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

## Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas Ketahanan Pangan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## BAB VIII

## JABATAN DAN ESELON

Pasal 15

- (1) Kepala Dinas Ketahanan Pangan merupakan jabatan struktural eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama\_
- (3) Kepala Bidang Dinas Ketahanan Pangan merupakan jabatan struktural eselon IlIb atau jabatan administrator. pada
- (2) Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan merupakan jabatan struktural eselon IIla atau jabatan administrator. pada
- (4) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada Dinas Ketahanan Pangan merupakan jabatan struktural eselon IVa atau jabatan pengawas.

## BAB IX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka pejabat yang ada sebelum diberlakukannya Peraturan Bupati ini, tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dilakukannya penggantian dengan pejabat yang baru berdasarkan peraturan Bupati ini.

## BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku tanggal diundangkan\_ pada

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong:

Diundangkan di Tanjung pada tanggal

2016