PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR Nomor 10 Tahun 2016 tentang PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 (berlaku 14 November 2016)
Pembukaan
Menimbang
: a.
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 315 ayat (6) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanah Datar bersama Bupati Tanah Datar telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2016 sesuai dengan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 9031231-2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dan Rancangan Peraturan Bupati Tanah Datar tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
- b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 2016.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
25. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
26. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
27. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 153);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 903);
34. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.07/2015 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1181);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pedoman Penerimaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum, dalam rangka Penyelesaian Hutang Perusahaan Daerah Air Minum kepada Pemerintah Pusat Secara Non Kas. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1101);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2007 Nomor 2 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2015 Nomor 3);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten TanahI Datar Tahuni2008INomorI7ISeriD);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tanah Datar (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2004 Nomor 2 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tanah Datar (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2009 Nomor 3 Seri E);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2010 Nomor 3 Seri E);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Staf Ahli (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2010 Nomor 1 Seri D);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2010 Nomor 2 Seri D);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal, dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2010 Nomor 3 Seri D);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2010 Nomor 4 Seri D);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Datar (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2010 Nomor 5 Seri D);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2011 Nomor 1 Seri B ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2013 Nomor 1 Seri B );
47. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2011 Nomor 1 Seri C ) ;
48. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2011 Nomor 2 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2015 Nomor 8);
5. 49 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2011 Nomor 3 Seri C );
50. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2015 Nomor 9) ;
51. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten tanah Datar kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tanah Datar (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 Nomor 8 ).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR Dan
BUPATI TANAH DATAR
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.
Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 semula berjumlah Rp.1.397.575.712.624,10 berkurang sejumlah Rp.8.030.952.857,25 sehingga menjadi Rp.1.389.544.759.766,85 dengan rincian sebagai berikut :
1. Pendapatan
- a. Semula
Rp. 1.276.718.924.822,00
- b. Berkurang
(Rp. 35.227.891.997,00)
Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan
Rp. 1.241.491.032.825,00
2. Belanja
- a. Semula
Rp. 1.397.575.712.624,10
- b. Berkurang
(Rp. 15.237.907.857,25)
Jumlah Belanja Setelah Perubahan Surplus/Defisit setelah perubahan
Rp. 1.382.337.804.766,85 (Rp.140.846.771.941,85)
3. Pembiayaan
- a. Penerimaan
- 1) Semula
Rp. 120.856.787.802,10
- 2) Bertambah
Rp. 27.196.939.139.75
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan
Rp. 148.053.726.941,85
- b. Pengeluaran
- 1) Semula
Rp. 0,00
- 2) Bertambah
Rp. 7.206.955.000,00
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan
Rp. 7.206.955.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan
Rp. 140.846.771.941,85
Pasal 2
Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Pendapatan asli daerah
- 1) Semula
Rp. 115.232.849.202,00
- 2) Bertambah
Rp. 2.251.765.727,00
Jumlah pendapatan asli daerah setelah Perubahan
Rp.117.484.614.929,00
- b. Dana perimbangan
- 1) Semula
Rp.1.072.442.899.620,00
- 2) Berkurang
(Rp. 56.360.799.220,00)
- Jumlah dana perimbangan setelah Perubahan
Rp.1.016.082.100.400,00
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah
- 1) Semula
Rp. 89.043.176.000,00
- 2) Bertambah
Rp. 18.881.141.496,00
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah Perubahan Rp. 107.924.317.496,00
- (2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pajak daerah
- 1) Semula
Rp. 11.946.600.646,00
- 2) Bertambah
Rp.
432.460.956,00
Jumlah pajak daerah setelah Perubahan
Rp. 12.379.061.602,00
- b. Retribusi daerah
- 1) Semula
Rp. 7.976.397.100,00
- 2) Bertambah
Rp. 33.221.900,00
Jumlah retribusi daerah setelah Perubahan
Rp. 8.009.619.000,00
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
- 1) Semula
Rp. 24.953.618.956,00
- 2) Berkurang
(Rp. 2.832.610.129,00)
- Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang
- dipisahkan setelah Perubahan
Rp. 22.121.008.827,00
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
- 1) Semula
Rp. 70.356.232.500,00
- 2) Bertambah
Rp. 4.618.693.000,00
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah Perubahan Rp. 74.974.925.500,00
- (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
- c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
- d. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya :
- 1) Semula
Rp. 16.159.615.000,00
- 2) Berkurang
(Rp. 727.813.000,00)
Jumlah dana bagi hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Rp. 15.431.802.000,00
- Pajak setelah Perubahan
- b. Dana Alokasi Umum
- 1) Semula
Rp. 707.992.904.000,00
- 2) Bertambah
Rp. 0,00
Jumlah dana alokasi umum setelah Perubahan
Rp.707.992.904.000,00
- c. Dana Alokasi Khusus
- 1) Semula
Rp. 348.290.380.620,00
- 2) Berkurang
(Rp. 55.632.986.220,00)
Jumlah dana alokasi khusus setelah Perubahan
Rp.292.657.394.400,00
- a. Pendapatan Hibah
- 1) Semula
Rp. 416.305.000,00
- 2) Bertambah
Rp. 7.206.955.000,00
Jumlah pendapatan hibah setelah Perubahan
Rp. 7.623.260.000,00
- b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
- 1) Semula
Rp. 34.627.034.000,00
- 2) Bertambah
Rp. 4.882.186.496,00
Jumlah dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan Rp. 39.509.220.496,00
- 1) Semula
Rp. 53.999.837.000,00
- 2) Bertambah
Rp. 0,00
- Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah Perubahan Rp. 53.999.837.000,00
- 1) Semula
Rp. 0,00
- 2) Bertambah
Rp. 6.792.000.000,00
Jumlah Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya setelah Perubahan Rp. 6.792.000.000,00
Pasal 3
- (1) Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Belanja Tidak Langsung
- 1) Semula
Rp. 927.271.973.534,10
- 2) Berkurang
(Rp. 14.996.726.767,25)
Jumlah belanja tidak langsung setelah Perubahan
Rp.912.275.246.766,85
- b. Belanja Langsung
- 1) Semula
Rp. 470.303.739.090,00
- 2) Berkurang
(Rp. 241.181.090,00)
- Jumlah belanja langsung setelah Perubahan
Rp.470.062.558.000,00
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja pegawai
- 1) Semula
Rp. 765.305.109.900,00
- 2) Berkurang
(Rp. 18.602.418.539,15)
Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan
Rp.746.702.691.360,85
- b. Belanja hibah
- 1) Semula
Rp. 15.343.520.000,00
- 2) Bertambah
Rp. 326.985.000,00
Jumlah belanja hibah setelah Perubahan
Rp. 15.670.505.000,00
- c. Belanja bantuan sosial
- 1) Semula
Rp. 354.960.000,00
- 2) Bertambah
Rp. 0,00
Jumlah belanja bantuan sosial setelah Perubahan
Rp. 354.960.000,00
- d. Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintahan Nagari
- 1) Semula
Rp. 2.419.916.024,10
- 2) Bertambah
Rp. 202.036.885,90
Jumlah belanja bagi hasil kepada Pemerintahan Nagari setelah Perubahan Rp. 2.621.952.910,00
- e.
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan
Nagari dan Partai Politik
- 1) Semula
Rp. 137.027.610.460,00
- 2) Bertambah
Rp. 5.942.063.040,00
- Jumlah
belanja
bantuan
keuangan
kepada
Pemerintahan Nagari dan Partai Politik setelah
Perubahan
Rp.142.969.673.500,00
- f. Belanja tidak terduga
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan SiLPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah :
- 1) Semula
Rp. 6.820.857.150,00
- 2) Berkurang
(Rp.
2.865.393.154,00)
Jumlah belanja tidak terduga setelah Perubahan
Rp. 3.955.463.996,00
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja pegawai
- 1) Semula
Rp. 42.242.937.300,00
- 2) Bertambah
Rp. 1.351.012.962,00
Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan
Rp. 43.593.950.262,00
- b. Belanja barang dan jasa
- 1) Semula
Rp. 213.115.227.014,00
- 2) Bertambah
Rp. 3.256.648.935,00
Jumlah belanja barang dan jasa setelah Perubahan
Rp.216.371.875.949,00
- c. Belanja modal
- 1) Semula
Rp. 214.945.574.776,00
- 2) Berkurang
(Rp. 4.848.842.987,00)
Jumlah belanja modal setelah Perubahan
Rp.210.096.731.789,00
\
Pasal 4
- (1) Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Penerimaan Pembiayaan
- 1) Semula
Rp. 120.856.787.802,10
- 2) Bertambah
Rp. 27.196.939.139,75
- Jumlah penerimaan setelah Perubahan
Rp. 148.053.726.941,85
- b. Pengeluaran Pembiayaan
- 1) Semula
Rp. 0,00
- 2) Bertambah
Rp. 7.206.955.000,00
Jumlah pengeluaran setelah Perubahan
Rp. 7.206.955.000,00
- 1) Semula
Rp. 120.856.787.802,10
- 2) Bertambah
Rp. 27.196.939.139,75
Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah Perubahan Rp.148.053.726.941,85
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sejumlah :
- 1) Semula Rp. 0,00
- 2) Bertambah
Rp.
7.206.955.000,00
Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah setelah Perubahan Rp. 7.206.955.000,00
Pasal 5
Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I

Ringkasan Perubahan APBD;

2. Lampiran II

Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

3. Lampiran III

Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

4. Lampiran IV

- Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan

Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;

5. Lampiran V

Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;


6. Lampiran VI

- Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;

7. Lampiran VII

Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;

8. Lampiran VIII

Daftar Pinjaman dan Obligasi Daerah;

9. Lampiran IX

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 dengan Prioritas Nasional.

10. Lampiran X

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 dengan Prioritas Provinsi Sumatera Barat.

## Pasal 6

- (1) Dalam hal keadaan darurat dan keperluan mendesak terjadi setelah ditetapkannya perubahan APBD, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah suatu kondisi yang sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah; dan/atau
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (3) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan belanja tidak terduga.
- (4) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara :
- a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
- b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.
- (5) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk belanja untuk keperluan mendesak.
- (6) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mencakup :
- a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
- b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

## Pasal 7

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan anggaran dan pendapatan belanja daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan

Diundangkan di Batusangkar Padatanggal 14 November 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR


## HARDIMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2016 NOMOR 10

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR PROVINSI SUMATERA BARAT : 10/2016

Salinan ini sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum dan HAM Setdakab Tanah Datar dto

JASRINALDI, SH, SSos Nip.19671130 199202 1 002

## Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar Pada tanggal 14 November 2016

BUPATI TANAH DATAR,


IRDINANSYAH TARMIZI