Unknown Unknown Nomor 18 Tahun 2017 tentang PELIMPAHAN KEWENANGAN DARI BUPATI TANGGAMUS KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KABUPATEN TANGGAMUS (berlaku 3 Februari 2017)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
:
BUPATI TANGGAMUS PROVINSI LAMPUNG
PERATURAN BUPATI TANGGAMUS NOMOR : 07 TAHUN 2017
TENTANG
PELIMPAHAN KEWENANGAN DARI BUPATI TANGGAMUS KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KABUPATEN TANGGAMUS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANGGAMUS,
- a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka kedudukan, tugas, dan fungsi perangkat daerah berubah sesuai dengan nomenklatur yang berlaku;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 huruf E angka 16 Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus dari Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP), menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), agar berdayaguna dan berhasil guna dan untuk mempercepat proses perizinan sebagai upaya percepatan investasi di Kabupaten Tanggamus maka perlu melimpahkan kewenangan dari Bupati Tanggamus kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dibidang Perizinan dan Non Perizinan;
- c. bahwa untuk maksud huruf a dan huruf b tersebut diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanggamus tentang Pelimpahan Kewenangan Dari Bupati Tanggamus Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tanggamus;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2818), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor11 Tahun 1970 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2943);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587). Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887;
Menetapkan
:
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2016 Nomor 142, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 47);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TANGGAMUS TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN DARI BUPATI TANGGAMUS KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KABUPATEN TANGGAMUS.
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Bupati adalah Bupati Tanggamus
2. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tanggamus.
3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) adalah Dinas yang mengurusi tentang perizinan dan non perizinan dalam wilayah Kabupaten Tanggamus.
4. 4 Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
5. Penanam modal dalam negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, Negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.
6. Penanam modal asing adalah perseorangan warga Negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah Negara Republik Indonesia.
7. Izin Usaha adalah suatu bentuk persetujuan atau pemberian izin dari pihak berwenang atas penyelenggaraan suatu kegiatan usaha oleh seorang pengusaha atau suatu perusahaan.
8. Izin Usaha Perluasan adalah Izin Usaha yang wajib dimiliki perusahaan untuk memulai pelaksanaan kegiatan produksi/operasi komersial yang menghasilkan barang atau jasa atas pelaksanaan perluasan usaha, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-Undangan sektoral.
9. Izin Usaha Perubahan adalah Izin Usaha yang wajib dimiliki oleh perusahaan dalam rangka legalisasi perubahan rencana atau realisasi Penanaman Modal yang telah ditetapkan sebelumnya.
10. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah perizinan yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
11. Izin Tempat Usaha adalah izin yang diajukan oleh badan usaha atau perorangan yang melakukan setiap kegiatan usaha.
12. Izin Usaha Perdagangan adalah izin yang diajukan oleh badan hukum atau perorangan yang usahanya dibidang perdagangan.
13. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau
Pasal 2
Melimpahkan kewenangan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tanggamus untuk memproses, menerbitkan dan menandatangani Perizinan dan Non Perizinan.
Pasal 3
Perizinan sebagaimana dimaksud Pasal 2 terdiri dari :
1. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan;
2. Izin Usaha Toko Modern;
3. Izin Usaha Peternakan;
4. Izin Usaha Perikanan (IUP);
5. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
6. Izin Gangguan dan Izin Tempat usaha (HO/ITU);
7. Izin Usaha Perdagangan;
8. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
9. Tanda Daftar Industri (TDI);
10. Tanda Daftar Gudang (TDG);
11. Izin Reklame;
12. Izin Usaha Kepariwisataan;
13. Izin Sarana Kesehatan;
14. Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK);
15. Izin Usaha Angkutan;
16. Izin Pendirian Depot Air Minum Isi Ulang;
17. Izin Laik Hygiene;
18. Izin Kapal Pengangkut Ikan (IKPI) ;
19. Izin Penumpukan Kayu;
20. Izin Lembaga Pelatihan dan Keterampilan Swasta;
21. Izin Kursus;
22. Izin Usaha Pembibitan atau Pembenihan Tanaman;
23. Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA);
24. Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) ;
25. Penerbitan Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub distributor obat hewan);
26. Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang kegiatan usahanya dalam daerah Kabupaten;
27. Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata;
28. Penerbitan Usaha Penyelenggaraan Pembangunan Fasilitas Parkir;
29. Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta;
30. Penerbitan dan Pendaftaran Lembaga Latihan Kerja;
31. Penerbitan Izin Usaha Makro, Obat Tradisional (UMOT) ;
32. Penerbitan Izin Apotik, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal.
Pasal 4
Non Perizinan sebagaimana dimaksud Pasal 2 terdiri dari :
1. Fasilitas yang diberikan oleh pemerintah daerah berupa pelayanan informasi tentang Penanaman Modal dan perizinan.
2. Pengurangan pajak dan retribusi daerah.
3. Informasi penanaman modal baik secara elektronik maupun manual.
Pasal 5
- (1) Pelaksanaan perizinan Pasal 3 angka 1 sampai dengan angka 4 terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan Bupati melalui Nota Dinas.
- (2) Perizinan yang bersifat teknis sebelum menerbitkan izin agar meminta pertimbangan teknis kepada satuan kerja teknis yang bersangkutan yang berbentuk rekomendasi.
*
Pasal 6
Agar perizinan terlaksana dengan baik, cepat dan transparan Kepala Dinas menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP).
Pasal 7
- (1) Dengan diundangkannya Peraturan ini maka Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Kewenangan dari Bupati Tanggamus kepada kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) Kabupaten Tanggamus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
2. (2)
3. Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanggamus.

Penetapan: Ditetapkan di Kota Agung pada tanggal 23 Februari 2017

Penandatangan: WAKIL BUPATI TANGGAMUS, Dto. SAMSUL HADI

Penetapan: Diundangkan di Kota Agung pada tanggal 23 Februari 2017

Penandatangan: Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN, Dto. ANDI WIJAYA BERITA DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2017 NOMOR 402

Distribusi: Salinan sesuai dengan aslinya

Penandatangan: KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS,