PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 2 Tahun 2016 tentang PERATURAN BUPATI SERUYAN NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SERUYAN NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN (berlaku 1 Januari 2016)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI SERUYAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN BUPATI SERUYAN NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SERUYAN NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SERUYAN,
:
- a. bahwa pembiayaan untuk Perjalanan Dinas harus sesuai dengan kebutuhan nyata dan memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan negara/daerah, agar Perjalanan Dinas Dalam negeri dapat dilaksanakan secara lebih tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab;
- b. bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Seruyan tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Seruyan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan.
4. : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
SALINAN
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5659);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terahir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengeloaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113 / PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
17. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-22/PB/2013 tentang Ketentuan Lebih Lanjut Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
18. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 52 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013 Nomor 52);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2006 Nomor 7 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 19);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Seruyan (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2008 Nomor 30 Seri E);
4
21. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 10 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2015 Nomor 38 Seri A).
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Seruyan Nomor 31 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 11
Bagi Pegawai Tidak Tetap diperkenankan melakukan Perjalanan Dinas Jabatan hanya untuk Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Kota, dalam daerah dan luar daerah di lingkup Provinsi Kalimantan Tengah yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dari Dinas/Badan/Kantor Satuan Kerja bersangkutan dan dibatasi maksimal 3 kali dalam daerah dan luar daerah 5 kali Perjalanan Dinas Dalam Kota dalam kurun waktu 1 (satu) Tahun Anggaran, kecuali untuk sopir kendaraan dinas khusus Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah/Unsur Pimpinan DPRD/Sekretaris Daerah/Anggota DPRD/Kepala Dinas/Badan/ Kantor Satuan Kerja, Motoris, Awak Kapal, Tenaga Teknis yang memiliki keahlian/kepatutan tugas tertentu dan atau ajudan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah/Sekretaris Daerah/Kepala Dinas/Badan/Kantor bersangkutan.
Pasal 13
- (4) Pertanggungjawaban uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengacu pada jumlah hari yang tercantum dalam SPT dan SPPD.
Pasal 28
- (2) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dengan pembayaran langsung dilakukan melalui : a. perikatan dengan penyedia jasa; b. bendahara pengeluaran.
- c. bendahara pengeluaran pembantu.
Pasal 32
- (1) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas Jabatan dengan pembayaran langsung dilakukan melalui transfer dari kas umum daerah ke rekening penyedia jasa, bendahara pengeluaran, bendahara pengeluaran pembantu.
Pasal II
Peraturan Bupati ini berlaku sejak Tanggal 1 Januari 2016.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seruyan.

Penetapan: Ditetapkan di Kuala Pembuang pada tanggal 5 Januari 2016

Penandatangan: BUPATI SERUYAN, SUDARSONO

Penetapan: Diundangkan di Kuala Pembuang pada tanggal 6 Januari 2016

Penandatangan: ## Plt. SEKRETARIS DAERAH

Verifikasi: KABUPATEN SERUYAN, TTD BAHRUN ABBAS BERITA DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2016 NOMOR 2