PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA Nomor 60 Tahun 2008 tentang GARA PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA NOMOR :a., 'I' AHUN W 16 TENT ANG PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN KONAWE UTARA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Mengingat
2. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pernerintah Pusat dan Pernerintah Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. : 1. Undang-Undang Nornor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lernbaran Negara Republiklndonesia Tahun 2004 Nornor 5, Tambahan Lembaranegara Republik Indonesia Nornor 4355);
3. Undang-Undang Nornor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 4689);
4. Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang Pernerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 4437) sebagairnana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nornor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nornor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nornor 59, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pernerintah Nornor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Undang-Undang Nornor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pernerintahan (Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pernerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistern Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nornor 127, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-PokokPengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe UtaraTahun 2009 Nomor 8).
MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAANSISTEM PENGENDALIAN INTERN DI LINGKUNGANPEMERINTAHAN
Menetapkan: KABUPATEN KONAWE UTARA.
BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara.
3. Bupati adalah Bupati Konawe Utara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Utara.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah Kabupaten Konawe Utara.
6. lnspektorat adalah lnspektorat Kabupaten Konawe Utara sebagai aparat pengawasan intern Pemerintah Kabupaten yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati.
7. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, yang selanjutnya disingkat BPKP adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
8. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh terhadap proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan serta perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara.
9. Sistem Pengendalian Intern selanjutnya disebut SPI adalah proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektifdan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
10. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, review,evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuaidengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik.
11. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional
Pasal 2
- 1) Untuk mencapai pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien.transparan, dan akuntabel, Bupati melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan daerah.
- 3) SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensip encapaian tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset daerah dan ketaatan terhadap peraturan perundangundangan.
- 2) Pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), dilaksanakan dengan berpedoman pada SPIP sebagaimana diatur dalam Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
PENYELENGGARAAN SPIP
BAB II - PENYELENGGARAAN SPIP
Pasal 3
- 1) SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah wajib menerapkan SPIP sebagaimana dimaksucl dalam Pasal 2 ayat (2} yang meliputi 'uneur:
- b. Penilaian Risiko;
- a. Lingkungan Pengendalian;
- c. Kegiatan Pengendalian;
- cl. lnformasi clan Komunikasi; clan
- e. Pemantauan Pengenclalian Intern.
- 2) Uraian clan pengaturan unsur SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. 3} Penerapan unsur SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat { 1 }dan ayat (2)dilaksanakan menyatu dan menjadi bagian integral dari kegiatan perangkatdaerah.
BAB II - PENYELENGGARAAN SPIP
Pasal 4
- 1) Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Sek:retaris Daerah.
- 2) Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (l)dilaksanakan ## BAB III
PENGUATAN EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN SPI
BAB II - PENYELENGGARAAN SPIP
Pasal 6
- 1) Pimpinan SKPD bertanggung jawab atas efektivitas penyelenggaraan SPI di lingkungan masing-masing.
- 2) Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah termasuk akuntabilitas keuangan daerah.
BAB II - PENYELENGGARAAN SPIP
Pasal 7
- 1) Pengawasan intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilakukan oleh Inspektorat.
- 2) Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengawasan intern melalui:
- a. audit;
- b. review;
- c. evaluasi;
- d. pemantauan; dan
- e. kegiatan pengawasan lainnya.
BAB II - PENYELENGGARAAN SPIP
Pasal 8
Inspektorat melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
KETENTUANPENUTUP
BAB IV - KETENTUANPENUTUP
Pasal 9
Petunjuk pelaksanaan penyelanggaraan SPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat \2) wajib ditetapkan paling lambat l O bulan sejak Peraturan Bupati ini ditetapkan.
Pasal 60
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara.
3. Bupati adalah Bupati Konawe Utara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Utara.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah Kabupaten Konawe Utara.
6. lnspektorat adalah lnspektorat Kabupaten Konawe Utara sebagai aparat pengawasan intern Pemerintah Kabupaten yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati.
7. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, yang selanjutnya disingkat BPKP adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
8. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh terhadap proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan serta perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara.
9. Sistem Pengendalian Intern selanjutnya disebut SPI adalah proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektifdan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
10. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, review,evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuaidengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik.
11. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional
- 1) Untuk mencapai pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien.transparan, dan akuntabel, Bupati melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan daerah.
- 3) SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensip encapaian tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset daerah dan ketaatan terhadap peraturan perundangundangan.
- 2) Pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), dilaksanakan dengan berpedoman pada SPIP sebagaimana diatur dalam Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
PENYELENGGARAAN SPIP
- 1) SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah wajib menerapkan SPIP sebagaimana dimaksucl dalam Pasal 2 ayat (2} yang meliputi 'uneur:
- b. Penilaian Risiko;
- a. Lingkungan Pengendalian;
- c. Kegiatan Pengendalian;
- cl. lnformasi clan Komunikasi; clan
- e. Pemantauan Pengenclalian Intern.
- 2) Uraian clan pengaturan unsur SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. 3} Penerapan unsur SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat { 1 }dan ayat (2)dilaksanakan menyatu dan menjadi bagian integral dari kegiatan perangkatdaerah.
- 1) Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Sek:retaris Daerah.
- 2) Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (l)dilaksanakan ## BAB III
PENGUATAN EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN SPI
- 1) Pimpinan SKPD bertanggung jawab atas efektivitas penyelenggaraan SPI di lingkungan masing-masing.
- 2) Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah termasuk akuntabilitas keuangan daerah.
- 1) Pengawasan intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilakukan oleh Inspektorat.
- 2) Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengawasan intern melalui:
- a. audit;
- b. review;
- c. evaluasi;
- d. pemantauan; dan
- e. kegiatan pengawasan lainnya.
Inspektorat melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
KETENTUANPENUTUP
Petunjuk pelaksanaan penyelanggaraan SPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat \2) wajib ditetapkan paling lambat l O bulan sejak Peraturan Bupati ini ditetapkan.
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan PeraturanBupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara. ·

Penetapan: Ditetapkan di Wanggudu pada tanggal H RUKSAMIN Diundangkan dí Wanggudu tanggal pada

Penandatangan: Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA MARTAYA BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2016 NOMOfl /18