Unknown Unknown Nomor 7 Tahun 2011 tentang PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN MELAWI BAGIAN HUKUM DAN HAM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MELAWI TAHUN 2011 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
PEMERINTAH KABUP ATEN MELA WI
PERATURAN DAERAHKABUPATEN MELAWI NOMOR 7 TAHUN 2011
TENTANG
PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUP ATEN MELA WI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MELA WI,
- a. bahwa Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Melawi merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang mempunyai tujuan untuk mengelola dan memberikan pelayanan air bersih bagi masyarakat;
- b. bahwa sejalan dengan perkembangan Peraturan perundang­ undangan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum dipandang perlu untuk diganti.
- c. bahwa untuk melaksanakan pengelolaan air minurn agar berdaya guna dan berhasil guna dalam memberikan pelayanan, perlu mengatur pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minurn;
- d. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a tersebut diatas perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Melawi.
1. Undang­Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
2. Undang­Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang­Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelengara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang­Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
5. Undang­Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang­Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
7. Undang­Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Surnber Daya Air (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377):
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4597);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur.
Dengan Persetujuan Bersama
DEW AN PERW AKILAN RAKYAT DAERAH KABUP ATEN MELA WI
dan
BUPATI MELA WI,
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
PERA TURAN DAERAH TENT ANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUP A TEN MELA WI
BABI KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Melawi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Melawi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Melawi.
5. Perusahaan Daerah Air Minum adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Melawi.
6. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Melawi.
7. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Melawi.
8. Air Bersih adalah air keperluan rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
9. Air Minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
10. Meter air adalah alat untuk mengukur volume air yang digunakan.
11. Pipa Persil adalah pipa air bersih yang dipasang pelanggan setelah meter air.
12. Pelanggan adalah orang perseorangan, kelompok masyarakat atau instansi yang mendapatkan layanan air minum dari Penyelenggara.
13. Rekening air adalah tagihan PDAM kepada pelanggan atas pemakaian air bersih selama satu bulan dangan beban biaya tetap.
14. Kran Umum adalah sarana pelayanan air bersih untuk daerah pemukiman tertentu yang dinilai berpenduduk cukup padat dan mempunyai kemampuan sosial ekonorni terbatas.
BAB II - PENDIRIAN
Pasal 2
Dengan Peraturan Daerah ini didirikan suatu Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Melawi.
BAB II - PENDIRIAN
Pasal 3
Dengan diberlakukan ketentuan Peraturan Daerah ini, maka terhadap Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Melawi berlaku ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
NAMA, KEDUDUKAN, DAN TUJUAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
Bagian Kesatu Nama Perusahaan Daerah Air Min um
BAB III - NAMA, KEDUDUKAN, DAN TUJUAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
Pasal 4
Dengan Peraturan Daerah ini Nama Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Melawi disingkat dengan PDAM Tirta Melawi.
BAB III - NAMA, KEDUDUKAN, DAN TUJUAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
Pasal 5
PDAM Tirta Melawi menggunakan Logo, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan Direksi.
Bagian Kedua Kedudukan Perusahaan Daerah Air Minum
BAB III - NAMA, KEDUDUKAN, DAN TUJUAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
Pasal 6
PDAM Tirta Melawi berkedudukan di Nanga Pinoh
Bagian Ketiga Tujuan Perusahaan Daerah Air Minum
BAB III - NAMA, KEDUDUKAN, DAN TUJUAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
Pasal 7
Tujuan pendirian PDAM Tirta Melawi yaitu :
- a. Terpenuhinya kebutuhan air bersih kepada masyarakat;
- b. Terwujudnya peningkatan perekonomian daerah;
- c. Salah satu surnber pendapatan Asli Daerah (PAD).
BABIV
ORGAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
Bagian Kesatu
Kelengkapan Organ Pengurus Perusahaan Daerah Air Minum
BAB III - NAMA, KEDUDUKAN, DAN TUJUAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
Pasal 8
Organ PDAM terdiri dari Pemilik Dewan Pengawas, dan Direksi.
Bagian Kedua
Pemilik
BAB III - NAMA, KEDUDUKAN, DAN TUJUAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
Pasal 9
- (1) Pemerintah Daerah merupakan Pemilik Modal PDAM.
- (2) Bupati dapat Menunjuk Pejabat Pemerintah Daerah untuk bertindak selaku pemilik.
- (3) Pernilik berwenang untuk mengundang Dewan Pengawas dan Direksi untuk meminta
PENJELASAN
Pembukaan
tentang pengelolaan PDAM.
## Bagian Ketiga DEW AN PEN GAW AS Paragraf 1 Pengangkatan
##
PENJELASAN
Pasal 10
- (1) Dewan Pengawas berasal dari unsur Pejabat Pemerintah Daerah, profesional dan/ atau masyarakat konsumen yang diangkat oleh Bupati. - (2) B
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Rincian Tata Kerja secara Tugas Pokok dan Fungsi PDAM diatur dalam Peraturan Bupati atas usulan Direksi.

## BABV PERMODALAN

## Pasal 41

- (1) Modal dasar PDAM terdiri dari:
- a. kekayaan daerah yang dipisahkan;
- b. neraca permulaan PDAM yang berasal dari semua Aktiva dan Pasiva Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sintang pada saat penyerahan ;
- c. sumber keuangan lainnya yang sah;
- (2) Pemerintah Daerah dapat menambah modal melalui subsidi, hibah, penyertaan modal Daerah atau pinjaman daerah sesuai kemampuan keuangan daerah baik berupa penyerahan asset I aktiva tetap maupun bantuan likuiditas yang ditampung dalam APBD tahun yang berkenaan dan proses pelaksanaannya melalui Peraturan Bupati.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban membantu biaya untuk pemeliharaan asset- asset yang telah di serah terimakan setiap tahunnya selama PDAM masih belum memperoleh laba.

## BAB VI KEPEGAWAIAN

## Pasal 42

Kepegawaian PDAM diatur melalui Peraturan Kepegawaian PDAM oleh Direksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VII T AHUN BUKU, PELAPORAN, DAN ANGGARAN

## Pasal 43

- (1) Tahun Buku PDAM ditetapkan menggunakan tahun takwin atau sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember;
- (2) Penutupan tahun Buku PDAM dilakukan pada akhir tahun buku, dengan membuat laporan keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia yang sekurang-kurangnya mencantumkan:
- a. neraca yang menggambarkan posisi kekayaan, kewajiban dan Modal PDAM pada penutupan tahun buku;
- b. daftar perhitungan laba/rugi yang menggambarkan pendapatan dan biaya PDAM selama periode tahun buku;
- c. daftar arus kas yang menggambarkan posisi penerimaan dan pengeluaran Kas PDAM selama tahun buku;
- d. daftar perubahan modal yang menggambarkan kenaikan dan penurunan modal PDAM pad.a penutupan tahun buku.
- (3) Laporan Keuangan PDAM yang telah diaudit oleh auditor independen atau BPKP diajukan kepada Bupati untuk mendapat pengesahan.
- (4) PDAM Membuat Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) tahunan yang merupakan bagian dari rencanajangka panjang.
- (5) Prosedur pengesahan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 4) pasal ini adalah sebagai berikut:
- a. sebelum tahun buku PDAM dimulai, Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) disampaikan oleh Direksi Kepada Bupati Melalui Dewan Pengawas untuk mendapat pengesahan.
- b. perubahan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) dalam tahun anggaran berjalan hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Dewan Pengawas dan mendapat pengesahan Pernilik.


## BAB VIII LABA

## Pasal 44

- (1) Penggunaan laba bersih yang tercantum dalam laporan keuangan yang telah disahkan ditetapkan sebagai berikut;
- a. disetorkan sebagai pendapatan asli Daerah setinggi-tingginya 55% (lima puluh lima perseratus) dari laba;
- b. digunakan atau dikelola oleh PDAM serendah-rendahnya 45% (empat puluh lima perseratus) dari laba.
- (2) Pembagian laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dilakukan apabila PDAM Memperoleh keuntungan.
- (3) Mekanisme penggunaan laba oleh PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pasal ini, ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

## BAB IX KERJA SAMA DENGAN PIHAK LAIN

## Pasal 45

- (1) Untuk kepentingan pengembangan usahanya, PDAM dapat melakukan kerjasama dengan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Swasta, Koperasi, dan perorangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dilaksanakan dalam bidang usaha atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan percepatan peningkatan pelayanan air bersih.
- (3) Kerja sama dengan pihak lain tidak boleh mengakibatkan kerugian PDAM sebagai satu satunya badan usaha didaerah yang mempunyai tugas pokok mengelola dan menyediakan jasa pelayanan air bersih untuk kepentingan masyarakat kabupaten Melawi.
4. ( 4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini, dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## BABX PEMBUBARAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

## Pasal 46

- (1) PDAM rnerupakan asset Pemerintah Daerah yang dipisahkan, dan hanya dapat dibubarkan dengan peraturan Daerah apabila:
- a. perusahaan dinyatakan dalam keadaan pailit dengan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- b. terjadi perubahan status badan hukum perusahaan.
- (2) Tata cara pembubaran PDAM mengacu pada peraturan perundang- undangan yang berlaku.

## BAB XI KETENTUANPERALIHAN

## Pasal 47

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Maka seluruh modal, harta kekayaan, hak, kewajiban dan pegawai serta Ikatan hukum yang dimiliki dan atau telah dibuat tetap menjadi tanggungjawab PDAM.
- (2) Seluruh perjanjian langganan air bersih yang dibuat antara PDAM dengan pelanggan dan atau pihak ketiga lainnya masih tetap berlaku, sepanjang belum dilakukan perubahan oleh PDAM.

(3) Pada

- (3) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku Direksi dan Dewan Pengawas yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah sebelumnya tetap berlak:u sampai berakhir masa jabatannya.

## BAB XII KETENTUANPENUTUP

## Pasal 48

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten Melawi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 49

Hal hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## Pasal 50

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Melawi.

Diundangkan di Nanga Pinoh


ggal

3

me;

2011

3

S DAERAH KABUP ATEN MELA WI,

P

­

I

..

I

;i

,,

4#

'

USMULYONO

LEMBARAN' ·AERAH KABUPATEN MELAWI TAHUN 2011 NOMOR 7

## PENJELASAN

ATAS

## PERA TURAN DAERAH KABUP ATEN MELA WI

## NOMOR 7 TAHUN 2011

TENTANG

## PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUP ATEN MELA WI

## I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam upaya mernnuhi kebutuhan masyarakat akan air bersih guna menuju kesejahteraan masyarakat yang lebih baik diperlukan Perusahan Daerah Air Minum yang dapat diserahi tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan pengurusan dan penggunaan air bersih berdasarkan keadilan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d pasal 17 Pasal 18

Pasal 19 s/d pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35 s/d 50

Cukupjelas

Apabila hanya l (satu) Direksi maka patokannya adalah gaji Direksi tersebut.

Cukup Jelas

Refresentatif, dana-dana yang dapat dipergunakan untuk mendukung kelancaran pengelolaan PDAM ( dana taktis)

Cukup Jelas

Tunjangan lain adalah tunjangan anak, istri/suami Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MELAWI NOMOR Q3

I

•


LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI

NOMOR

TAHUN 2011

TANGGAL

2

M

2011

TENTANG

ei

PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN MELAWI


Di dangkan di Nanga Pinoh ·

is

+ a SEI ·DAERAH KABUPATEN MELA WI,

/?/

sirs@f

USMULYONO IV

--

�

t