PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN Nomor 1 Tahun 2016 tentang ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN ANGGARAN 2016 (berlaku 5 Januari 2016)
Pasal 311
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Bupati wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disertai
PENJELASAN
Pembukaan
dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2016 yang dijabarkan ke dalam kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran yang disepakati bersama antara pemerintah daerah dengan DPRD pada tanggal 11 November 2015;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2016;
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
- Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 680);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 903);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 7);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 8);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 9);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 10);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 11);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 15);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 16);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2010 Nomor 8);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2011 Nomor 9);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2011 Nomor 10);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2011 Nomor 11);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 33);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 34);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 35);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 40);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 7 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 44);
## Dengan Persetujuan Bersama
## DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESAWARAN
dan
## BUPATI PESAWARAN
## MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN ANGGARAN 2016.
##
PENJELASAN
Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut : 1. Pendapatan Daerah Rp. 1.220.996.237.043,00 2. Belanja Daerah Rp. 1.197.246.237.043,00 (-) Surplus/(Defisit) Rp. 23.750.000.000,00 3. Pembiayaan Daerah: - a. Penerimaan Rp. 1.500.000.000,00 - b. Pengeluaran Rp. 25.250.000.000,00 (-) Pembiayaan Netto (Rp. 23.750.000.000,00) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun Berkenaan Rp. ---
PENJELASAN
Pasal 2
- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : - a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp. 42.693.336.600,00 - b. Dana Perimbangan sejumlah Rp. 888.540.676.443,00 - c. yang Sah sejumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Rp. 289.762.224.000,00 - (2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan : - a. Pendapatan Pajak Daerah sejumlah Rp. 12.550.000.000,00 - b. Hasil Retribusi Daerah sejumlah Rp. 1.959.500.000,00 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Rp. 267.850.000,00 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sejumlah Rp. 27.915.986.600,00 - (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan : - a. Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak sejumlah Rp. 31.791.309.643,00 - b. Dana Alokasi Umum sejumlah Rp. 675.736.319.000,00 - c. Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp. 181.013.047.800,00 - (4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat - a. Pendapatan Hibah Rp. 2.500.000.000,00 - b. Rp. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi atau 46.802.400.000,00 - c. Rp. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 240.459.824.000,00 - (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
PENJELASAN
Pasal 3
- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : - (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja : - (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja : - a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp. 672.417.258.668,00 - b. Belanja Langsung sejumlah Rp. 524.828.978.375,00 - a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 531.314.946.624,00 - b. Belanja Hibah sejumlah Rp. 9.992.200.000,00 - c. Belanja Bagi Hasil sejumlah Rp. 1.450.950.000,00 - d. Belanja Bantuan Keuangan sejumlah Rp. 129.359.162.044,00 - e. Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp. 300.000.000,00 - a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 71.038.378.000,00 - b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp. 183.695.394.245,00 - c. Belanja Modal sejumlah Rp. 270.095.206.130,00
PENJELASAN
Pasal 4
- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : - a. Penerimaan sejumlah Rp. 1.500.000.000,00 - b. Pengeluaran sejumlah Rp. 25.250.000.000,00 - (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan : - a. - Rp. 1.500.000.000,00 Sisa Lebih Perhitungan anggaran Tahun Sebelumnya Sejumlah - (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan : - a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sejumlah Rp. 250.000.000,00 - b. Pembayaran Pokok Hutang Rp. 25.000.000.000,00
PENJELASAN
Pasal 5
Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;
11. Lampiran XI Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini;
12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

## Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

## Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran.

Ditetapkan di Gedong Tataan pada tanggal 15 Januari 2016

PENJABAT BUPATI PESAWARAN, dto

Diundangkan di Gedong Tataan pada tanggal 15 Januari 2016

PARYANTO

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN, dto

## HENDARMA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2016 NOMOR 13

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG : 1/PSW/2016

Sesuai Dengan Salinan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB PESAWARAN, dto

SUSI PATMININGTYAS, S.H. Pembina Tk. I NIP. 19661015 199503 2 002