PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 63 Tahun 2016 tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA (TEMPAT PELELANGAN IKAN) (berlaku 1 November 2016)
Pembukaan
Menimbang
:
Mengingat :
BUPATI TANGERANG PROVINSI BANTEN PERATURAN BUPATI TANGERANG
NOMOR 63 TAHUN 2016
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA (TEMPAT PELELANGAN IKAN)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANGERANG,
bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Tempat Pelelangan Ikan) ;
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851) ;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6743) ;
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4157) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 05 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2011 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0511).
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 15);
MEMUTUSKAN ...
Menetapkan :
MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA (TEMPAT PELELANGAN IKAN).
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tangerang.
4. Dinas adalah Dinas yang membidangi perikanan dan kelautan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang membidangi Perikanan dan Kelautan.
6. Tempat Pelelangan Ikan yang selanjutnya disingkat TPI adalah tempat yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan ditempat pelelangan.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
8. Penyelenggara Pelelangan Ikan adalah Pemerintah Daerah atau Pihak Ketiga yang melaksanakan penyelenggaraan pelelangan ikan di Tempat Pelelangan Ikan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
9. Pemungutan dan penerimaan retribusi dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh pemerintah daerah untuk melakukan pemungutan dan penerimaan retribusi.
10. Bendahara Penerima adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas.
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
12. Penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
13. Pengawas Pelelangan adalah Dinas terkait dengan menunjuk petugas atau pegawai yang ditunjuk untuk mengawasi penyelenggaraan pelelangan.
14. Pengelolaan adalah kegiatan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pemanfaatan sumberdaya, sarana dan prasarana untuk mencapai maksud dan tujuan dengan efektif dan efisien.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
- a. Pemungutan Tarif Retribusi TPI;
- b. Tempat Pembayaran;
- c. Angsuran Penundaan Pembayaran
- d. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan;
BAB II - PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA USAHA Bagian Kesatu Pemungutan Tarif Retribusi TPI Pasal 3
Pasal 3
- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dengan dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen yang dipersamakan sebagamana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (4) Besarnya tarif retribusi TPI ditetapkan sebesar 3,5 % (tiga koma lima persen) dari harga nilai transaksi yang dilelang dan dibebankan kepada pemenang lelang.
- (5) Rincian dan besarnya presentase atas pembagian retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah sebagai berikut :
- a. Penerimaan Daerah sebesar 3,0 % (tiga koma nol persen)
- b. Operasional, Administrasi, pembinaan dan pengamanan sebesar 0,5 % (nol koma lima persen).
- (6) Pemungutan retribusi dimaksud pada ayat (5) huruf a dan huruf b dilakukan oleh bendahara penerima yang telah ditetapkan oleh Keputusan Bupati.
- (7) Bendahara penerima wajib menyetor seluruh penerimaannya ke Rekening Kas Umum Daerah selambatlambatnya dalam waktu 1 (satu) hari kerja.
- (8) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) disetor secara bruto ke kas daerah.
- (9) Pembayaran 0,5 % (nol koma lima persen) yang dimaksud pada ayat (5) huruf b, dibayarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berjalan.
- (10) Pembayaran pada ayat (5) huruf b dapat dilaksanakan setiap bulan pada awal bulan setelah penyetoran retribusi
BAB II - PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA USAHA Bagian Kesatu Pemungutan Tarif Retribusi TPI Pasal 3
Pasal 4
- (1) Pembayaran retribusi harus dibayarkan secara tunai.
- (2) Pembayaran retribusi harus dilakukan di kas umum daerah atau tempat lain yang ditujuk sesuai SKRD.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan daerah dari retribusi tersebut harus disetor ke kas daerah.
BAB II - PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA USAHA Bagian Kesatu Pemungutan Tarif Retribusi TPI Pasal 3
Pasal 5
Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi adminitratif berupa bunga sebesar 2 % (dua Persen) dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar, sebagai berikut :
- a. Penagihan retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan mengunakan STRD.
- b. Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.
- c. Pengeluaran surat teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari kalender sejak jatuh tempo pembayaran.
- d. Dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kalender setelah tanggal Surat teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis diterima wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terhutang
BAB III - PEMBINAAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN Bagian Kesatu Pembinaan Pengendalian Pasal 6
Pasal 6
- (1) Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan pengelolaan dan penyelenggaraan TPI dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan secara teknis dilaksanakan oleh Dinas meliputi:
- a. tata cara dan teknis pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan;
- b. bimbingan administrasi dan pembukuan data keuangan;
- c. bimbingan dan penyuluhan kepada pada nelayan;
- d. bimbingan kepada para peserta lelang;
- e. pembinaan manajemen usaha, mutu, dan pemasaran hasil perikanan; dan
- f. meningkatkan kemampuan teknis pengelola dan penyelenggaraan pelelangan ikan.
- (3) Pembinaan organisasi dan manajemen Pihak Ketiga dilaksnaakan oleh Dinas dan/atau instansi yang berwenang, meliputi:
- a. mempersiapkan Pihak Ketiga agar supaya sehat organisasi, sehat pengurus dan sehat usaha;
- b. meningkatkan kemampuan organisasi dan manajerial Pihak Ketiga mendapatkan kepercayaan mengelola dan menyelenggarakan pelelangan ikan dengan baik;
- c. membantu usaha permodalan; dan
- d. meningkatkan kesejahteraan anggota khususnya nelayan dan masyarakat pesisir pada umumnya.
Bagian Kedua
Pengawasan
BAB III - PEMBINAAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN Bagian Kesatu Pembinaan Pengendalian Pasal 6
Pasal 7
- (1) Pengawasan atas pengelolaan dan penyelenggaraaan Tempat Pelalangan Ikan dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pemantauan pengelolaan dan penyelenggaraan Pelelangan Ikan;
- b. pelaksanaan pelelangan ikan;
- c. Pelaksanaan pembukuan dan adminitrasi penerimaan kas daerah;
- d. Pelaporan penerimaan kas daerah.
BAB ...
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Tigaraksa Pada tanggal 1 November 2016

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANGERANG,

Verifikasi: Ttd. ISKANDAR MIRSAD BERITA DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2016 NOMOR 63 ## BAB IV ## KETENTUAN PENUTUP ## Pasal 8

Penandatangan: Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang.

Penetapan: Ditetapkan di Tigaraksa Pada tanggal 1 November 2016

Penandatangan: BUPATI TANGERANG,

Verifikasi: Ttd. A. ZAKI ISKANDAR