PP RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang PEDOMAN TEKNIS POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PERKUATAN PERMODALAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH PADA DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN PASAR (berlaku 16 Mei 2016)
Pembukaan
Menimbang : a.
bahwa agar penerapan pola pengelolaan keuangan pada Unit Pelaksana Teknis Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Kerja Pengelola Dana Bergulir Perkuatan Permodalan Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dapat berdaya guna dan berhasil guna, perlu dibentuk pedoman teknis pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Badan layanan umum daerah Perkuatan Permodalan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Pasar;
2. Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Menetapkan
:
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007, tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Lampung Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2014;
8. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 51 Tahun 2009 tentang Unit Pelaksana Teknis Badan Layanan Umum Daerah (UPTBLUD) Perkuatan Permodalan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Pada Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, dan Pasar Kabupaten Lampung Barat;
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PERKUATAN PERMODALAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH PADA DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN PASAR.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat;
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat;
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Lampung Barat;
5. Dana Bergulir adalah dana yang memenuhi karakteristik antara lain merupakan bagian dari keuangan negara/daerah yang disalurkan/dipinjamkan kepada masyarakat/kelompok masyarakat, ditagih kembali dengan atau tanpa nilai tambah dan digulirkan kembali kepada masyarakat/kelompok masyarakat, ditujukan untuk perkuatan modal koperasi, usaha mikro, kecil, menengah dan usaha lainnya.
6. Unit Pelaksana Teknis Badan Layanan Umum Daerah Perkuatan Permodalan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat UPT BLUD PP-KUMKM Adalah Unsur Pelaksana Tugas Teknis pada Dinas yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang dibidang pendampingan masyarakat dan pengelolaan dana bergulir.
7. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan pada UPT BLUD PPKUMKM yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
8. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang UPT BLUD PPKUMKM pada batas-batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.
9. Pejabat pengelola UPT BLUD PP-KUMKM yang selanjutnya disebut dengan Pejabat Pengelola adalah pimpinan UPT BLUD PP-KUMKM yang bertanggungjawab terhadap kinerja operasional UPT BLUD PP-KUMKM, yang terdiri atas Kepala UPT, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Pelaksana Teknis.
10. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan UPT BLUD PP-KUMKM yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
11. ll.Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh UPT BLUD PP-KUMKM.
12. 12.Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional UPT BLUD PP-KUMKM.
13. 13.1nvestasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis yang dapat meningkatkan kemampuan UPT BLUD PP-KUMKM dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
14. 14.Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
15. Rekening Kas UPT BLUD PP-KUMKM adalah rekening tempat penyimpanan uang UPT BLUD PP-KUMKM yang dibuka oleh Kepala UPT pada Bank Lampung untuk menampung seluruh penerimaan pendapatan dan pembayaran pengeluaran UPT BLUD PP-KUMKM.
16. Laporan keuangan adalah Bentuk pertanggungjawaban Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan.
17. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan BLUD yaitu aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
18. Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, sisa lebih/ kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
19. Laporan Operasional adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan dan beban selama periode tertentu.
20. Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi arus masuk dan keluar kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, aktivitas investasi dan aktivitas pembiayaan
21. Catatan atas Laporan Keuangan adalah laporan yang menyajikan informasi tentang
PENJELASAN
Pembukaan
atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas dalam rangka pengungkapan yang memadai.
22. Laporan keuangan konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas akuntansi sehingga tersaji sebagai satu entitas pelaporan.
23. Rencana Strategis Bisnis UPT BLUD PP-KUMKM, yang selanjutnya disingkat RSB, adalah dokumen lima tahunan yang memuat visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja dan arah kebijakan operasional UPT BLUD PPKUMKM.
24. Rencana Bisnis dan Anggaran UPT BLUD PP-KUMKM, yang selanjutnya disingkat RBA, adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran UPT BLUD PP-KUMKM.
25. Rencana Kerja dan Anggaran Badan, yang selanjutnya disingkat RKA, adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan serta rencana pembiayaan Badan.
26. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan, yang selanjutnya disingkat DPA, adalah dokumen yang memuat pendapatan dan biaya, proyeksi arus kas, jumlah dan kualitas barang dan / atau jasa yang akan dihasilkan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh UPT BLUD PP-KUMKM.
27. Standar Pelayanan Minimal UPT BLUD PP-KUMKM, yang selanjutnya disingkat SPM, adalah spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan minimal yang diberikan oleh UPT BLUD PP-KUMKM kepada masyarakat.
28. Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.
29. Dewan Pengawas UPT BLUD PP-KUMKM, yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas, adalah orang yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan UPT BLUD PP-KUMKM.
30. Nilai omset adalah jumlah seluruh pendapatan operasional yang diterima oleh UPT BLUD PP-KUMKM yang berasal dari barang dan/ atau jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat, hasil kerja UPT BLUD PP-KUMKM dengan pihak lain dan/ atau hasil usaha lainnya.
31. Nilai aset adalah jumlah aktiva yang tercantum dalam neraca UPT BLUD PPKUMKM pada akhir suatu tahun buku tertentu, dan merupakan bagian dari aset pemerintah daerah yang tidak terpisahkan.
32. Jasa Layanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh UPT BLUD PP-KUMKM termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
33. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik Indonesia.
34. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabpaten Lampung Barat, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
35. Pejabat Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKAD, adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakaan pengelolaan keuangan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
36. Tim Anggaran Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
BAB II ASAS UMUM DAN TUJUAN Bagian Kesatu
Asas
##
PENJELASAN
Pasal 2
- (1) UPT BLUD PP-KUMKM beroperasi sebagai unit pelaksana teknis pada Badan yang dibentuk untuk membantu pencapaian tujuan Pemerintah Daerah dalam pemberian layanan umum pendampingan masyarakat dan pengelolaan dana bergulir secara lebih efektif dan efisien sejalan dengan praktek bisnis yang sehat, yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh Bupati melalui Kepala Dinas, dengan status hukum tidak terpisah dari Dinas. - (2) Kepala Dinas bertanggung jawab
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Prosedur kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, menggambarkan hubungan dan mekanisme kerja antar posisi jabatan dan fungsi dalam organisasi.
- (3) Pengelompokan fungsi yang logis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, menggambarkan pembagian tugas yang jelas dan rasional antara fungsi pelayanan dan fungsi pendukung yang sesuai dengan prinsip pengendalian intern dalam rangka efektifitas pencapaian organisasi.
- (4) Pengelolaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, menggambarkan pengaturan dan kebijakan yang jelas mengenai sumber daya manusia yang berorientasi pada pemenuhan secara kuantitatif dan kualitatif/ kompeten untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efisien, efektif, dan produktif.

## Pasal 6

- (1) Transparansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, merupakan asas keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi, agar informasi secara langsung dapat diterima bagi yang membutuhkan.
- (2) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, merupakan kejelasan fungsi, struktur, sistem yang dipercayakan pada UPT BLUD PP-KUMKM agar pengelolaannya dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Responsibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, merupakan kesesuaian atau kepatuhan di dalam pengelolaan organisasi terhadap prinsip bisnis yang sehat serta perundang-undangan.
- (4) Independensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, merupakan kemandirian pengelolaan organisasi secara profesional, tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip bisnis yang sehat.

Bagian Kedua Kelembagaan

## Pasal 7

UPT BLUD PP-KUMKM merupakan lembaga struktural.

Bagian Ketiga Pejabat Pengelola

## Pasal 8

- (1) Pejabat pengelola UPT BLUD PP-KUMKM terdiri atas:
- a. Kepala UPT, selaku pemimpin BLUD;
- b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha, selaku pejabat keuangan;
- c. Pelaksana teknis operasional; dan
- d. Pelaksana teknis pembinaan dan pengawasan.
- (2) Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b merupakan jabatan struktural, yang diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku.
- (3) pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (c) merupakan Unsur Staff, yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan usulan Kepala UPT.
- (4) Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas dan Sekretaris Daerah.
- (5) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Staff fungsional Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT.

## Pasal 9

- (1) Pengangkatan dalam jabatan dan penempatan pejabat pengelola UPT BLUD PPKUMKM sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1), ditetapkan berdasarkan kompetensi dan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh pejabat pengelola UPT BLUD PP-KUMKM berupa pengetahuan, ketrampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.
- (3) Kebutuhan praktek bisnis yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kepentingan UPT BLUD PP-KUMKM untuk meningkatkan kinerja keuangan dan non keuangan berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik.

## Pasal 10

Kepala UPT merupakan pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Daerah pada Dinas.

## Pasal 11

Pejabat pengelola sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) mempunyai tugas dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2009 tentang Unit Pelaksana Teknis Badan Layanan Umum Daerah Perkuatan Permodalan Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Pasar.

## Bagian Keempat Kepegawaian

## Pasal 12

- (1) Pejabat pengelola dan pegawai UPT BLUD PP-KUMKM dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan/atau Non Pegawai Negeri Sipil yang profesional sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pejabat pengelola dan pegawai UPT BLUD PP-KUMKM yang berasal dari Non Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipekerjakan secara tetap atau berdasarkan kontrak.
- (3) Pemimpin BLUD-Unit Kerja merupakan pejabat kuasa pengguna anggaran/barang daerah pada SKPD induknya.
- (4) Dalam hal pemimpin BLUD-Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berasal dari non PNS, pejabat keuangan BLUD wajib berasal dari PNS yang merupakan pejabat kuasa pengguna anggaran/barang daerah pada SKPD induknya.
- (5) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai UPT BLUD PP-KUMKM yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pengangkatan dan pemberhentian pegawai UPT BLUD PP-KUMKM yang berasal dari Non Pegawai Negeri Sipil, dilakukan berdasarkan pada prinsip efisiensi, ekonomis, dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.
- (7) Pengaturan kepegawaian UPT BLUD PP-KUMKM yang berasal dari Non Pegawai Negeri Sipil, diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.

## BAB IV

## RENCANA STRATEGI BISNIS

- (1) RSB merupakan rencana strategis lima tahunan yang berisi visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja, rencana pencapaian lima tahunan, dan proyeksi keuangan lima tahunan dari UPT BLUD PP-KUMKM.
- (2) Rencana pencapaian lima tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan gambaran program lima tahunan, pembiayaan lima tahunan, penanggung jawab program dan prosedur pelaksanaan program.
- (3) RSB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun oleh Kepala UPT.

## BAB V

## STANDAR PELAYANAN MINIMAL

## Pasal 13

- (1) Guna menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan kualitas pelayanan umum pengelolaan dana bergulir yang diberikan oleh UPT BLUD PP-KUMKM, Kepala UPT menyusun SPM yang selanjutnya ditetapkan oleh Bupati.
- (2) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mempertimbangkan kualitas layanan, pemerataan dan kesetaraan layanan, biaya serta kemudahan untuk mendapatkan layanan.
- (3) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat batasan minimal mengenai jenis dan mutu layanan dasar yang harus dipenuhi oleh UPT BLUD PP-KUMKM.

## Pasal 14

- (1) SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), harus memenuhi persyaratan SMART (Specific, Measurable, Attainable, Reliable, and Timely), yaitu:
- a. fokus pada jenis pelayanan;
- b. terukur;
- c. dapat dicapai;
- d. relevan dan dapat diandalkan; dan
- e. tepat waktu.
- (2) Fokus pada jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf a adalah mengutamakan kegiatan pelayanan yang menunjang terwujudnya tugas dan fungsi UPT BLUD PP-KUMKM.
- (3) Terukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah kegiatan yang pencapaiannya dapat dinilai sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
- (4) Dapat dicapai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah kegiatan nyata, dapat dihitung tingkat pencapaiannya, rasional, sesuai kemampuan dan tingkat pemanfaatannya.
- (5) Relevan dan dapat diandalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, adalah kegiatan yang sejalan, berkaitan, dan dapat dipercaya untuk menunjang tugas dan fungsi UPT BLUD PP-KUMKM.
- (6) Tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, adalah kesesuaian antarajadwal dan kegiatan pelayanan yang telah ditetapkan.

## Pasal 15

Jenis dan mutu layanan dasar yang harus dipenuhi UPT BLUD PP-KUMKM sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (3), meliputi:

- a. Layanan umum pemberdayaan dan pendampingan masyarakat miskin, khususnya pengelola usaha mikro dan kecil;
- b. Layanan umum informasi mengenai fasilitasi permodalan/pinjaman dana bergulir untuk pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro dan kecil;
- c. Layanan umum bimbingan penyusunan proposal beserta kelengkapan persyaratan permohonan pinjaman dana bergulir;
- d. Layanan umum verifikasi kelayakan usaha;
- e. Layanan umum pencairan pinjaman dana bergulir;
- f. Layanan umum pendampingan manajemen pengelolaan usaha mikro dan kecil penerima pinjaman dana bergulir.

## Pasal 16

Standar waktu pelayanan minimal untuk masing-masing jenis dan mutu layanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 adalah sebagai berikut:

- a. Pelayanan umum pemberdayaan dan pendampingan masyarakat miskin, khususnya pengelola usaha mikro dan kecil dapat diberikan pada hari dan jam kerja, baik di kantor Sekretariat maupun di luar kantor sesuai kebutuhan masyarakat;
- b. Pelayanan informasi mengenai fasilitas permodalan/pinjaman dana bergulir untuk pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro dan kecil dapat diberikan pada hari dan jam kerja, baik di kantor Sekretariat maupun di luar kantor sesuai kebutuhan masyarakat;
- c. Pelayanan bimbingan penyusunan proposal harus dapat diselesaikan dalam waktu 1 (satu) hari kerja, sedangkan untuk pemenuhan kelengkapan persyaratan permohonan pinjaman dana bergulir diserahkan sepenuhnya kepada pemohon yang bersangkutan;
- d. Pelayanan verifikasi kelayakan usaha terhadap proposal yang telah masuk, diterima di kantor sekretariat UPT BLUD PP-KUMKM dan dinyatakan lengkap, harus dapat diselesaikan selambat-lambatnya dalam waktu 6 (Enam) hari kerja;
- e. Pelayanan pencairan pinjaman dana bergulir terhadap proposal yang telah diverifikasi dan dinyatakan layak, tergantung jumlah dana bergulir yang tersedia, diupayakan dapat direalisasikan dalam waktu 3 (Tiga) minggu;
- f. Pelayanan pendampingan manajemen pengelolaan usaha dilaksanakan sekurang-kurangnya sebulan sekali oleh UPT BLUD PP-KUMKM.

## BAB VI

## LAYANAN DASAR UPT BLUD PP-KUMKM

## Bagian Kesatu Sasaran Layanan

## Pasal 17

Sasaran layanan UPT BLUD PP-KUMKM adalah masyarakat pengelola usaha mikro dan kecil, baik yang bersifat perorangan maupun Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dengan memenuhi persyaratan tertentu.

## Pasal 18

Persyaratan penerima layanan UPT BLUD PP-KUMKM yang bersifat perorangan dibedakan menjadi 2 (Dua) kategori dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Kategori I (usaha mikro):
1. melaksanakan dan mengelola salah satu atau beberapa usaha ekonomi produktif yang bergerak di bidang kaki lima, Jamu gendong, Tukang Bakso, serta usaha ekonomi rakyat lainnya;
2. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat tinggal;
3. memiliki omset usaha tahunan paling banyak Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah).
- b. Kategori II (pengembangan usaha mikro /usaha kecil):
1. melaksanakan dan mengelola salah satu atau beberapa usaha ekonomi produktif yang bergerak di bidang perdagangan, industri dan jasa serta usaha ekonomi rakyat lainnya;
2. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,- (Lima puluh lima juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 250.000.000,(Dua ratus lima puluh juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat tinggal;
3. memiliki omset usaha tahunan lebih dari Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah);
4. atau usaha mikro yang pernah menerima layanan pinjaman dana bergulir program BLUD PP-KUMKM dengan kategori I sebanyak dua kali.

## Pasal 19

Persyaratan penerima layanan UPT BLUD PP-KUMKM yang berbentuk Kelompok Usaha Bersama (KUBE) adalah sebagai berikut:

1. melaksanakan dan mengelola salah satu atau beberapa usaha ekonomi produktif yang bergerak di bidang, kerajinan, LKM/Simpan Pinjam, atau jasa;
2. beranggotakan minimal 15 (Lima belas) orang, mempunyai susunan kepengurusan dan ada pembagian tugas yang jelas yang disahkan Kepala Desa /Kelurahan setempat;
3. pengurus dan seluruh anggota Kelompok Usaha Bersama (KUBE) bertanggung jawab penuh atas pengelolaan usaha bersama dan kewajiban pembayaran angsuran pinjaman secara tanggung renteng;
4. memiliki kekayaan bersih atau aset usaha kelompok paling banyak tiga kali lipat dari masing-masing kategori usaha perorangan;
5. memiliki omset usaha kelompok tahunan paling banyak tiga kali lipat dari masing-masing kategori usaha perorangan.

## Pasal 20

Pembedaan kategori penerima layanan UPT BLUD PP-KUMKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, digunakan sebagai dasar untuk penentuan fasilitas layanan dan jasa layanan antara lain berupa:

- a. jumlah plafond pinjaman;
- b. masa tenggang dan jangka waktu pinjaman;
- c. jenis surat-surat berharga sebagai pengikat yang harus dilampirkan/ diserahkan dalam surat pernyataan kesanggupan mengembalikan pinjaman;
- d. biaya administrasi, biaya jasa realisasi pinjaman dan jasa pinjaman.

## Bagian Kedua

Bentuk dan Persyaratan Layanan

## Pasal 21

Bentuk layanan dasar UPT BLUD PP-KUMKM meliputi:

- a. fasilitasi pemberdayaan dan pendampingan masyarakat miskin, khususnya pengelola usaha mikro dan kecil;
- b. fasilitasi pembiayaan berupa pemberian pinjaman dana bergulir berjangka dengan penggunaan untuk modal usaha, yaitu pinjaman yang digunakan untuk penambahan modal dan pengembangan usaha.

## Pasal 22

Persyaratan pengajuan permohonan pinjaman dana bergulir oleh pengelola usaha mikro dan kecil kepada UPT BLUD PP-KUMKM adalah sebagai berikut:

- a. proposal kelayakan usaha;
- b. foto copy Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
- c. pas foto pemohon dan suami/istri ukuran 4x6 cm;
- d. Surat Pernyataan tidak sedang menerima pinjaman dari Pemerintah atau perbankan dengan bermaterai cukup;
- e. Surat Pernyataan kesanggupan mengembalikan pinjaman secara tepat waktu bermaterai cukup, dengan melampirkan/menyerahkan surat-surat berharga sebagai pengikat;
- f. tidak berstatus sebagai PNS/TNI/POLRI/Karyawan BUMN/BUMD/Pensiunan/ Kepala Desa/Ketua atau anggota DPRD;
7. berusia minimal 21 tahun dan maksimal 60 tahun (sampai akhir jangka waktu pinjaman).

## Pasal 23

Ketentuan surat-surat berharga sebagai pengikat yang harus dilampirkan pada surat kesanggupan mengembalikan pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c dan Pasal 22 huruf e, antara lain sebagai berikut:

- a. Surat rekomendasi dari lembaga/perorangan penjamin pinjaman;
- b. Letter C atas tanah, diutamakan yang berupa lahan produktif, berada dalam wilayah Kabupaten Lampung Barat;
- c. Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan kondisi fisik kendaraan harus masih layak jalan, diutamakan tahun pembuatan terbaru, dengan nomor polisi wilayah Kabupaten Lampung Barat;
- d. Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah, berada dalam wilayah Kabupaten Lampung Barat.

## Bagian Ketiga Fasilitas Layanan

## Pasal 24

Jumlah besaran plafond pinjaman dari UPT BLUD PP-KUMKM bagi setiap pengelola usaha mikro dan kecil adalah sebagai berikut:

a.untuk Kategori I, diberikan paling banyak Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah);

b.untuk Kategori II, diberikan lebih dari Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah);

## Pasal 25

Masa tenggang dan jangka waktu pengembalian pinjaman dana bergulir adalah: a. untuk Kategori I, diberi masa tenggang waktu selama 12 (Dua belas) bulan;

b.untuk Kategori II, dengan jangka waktu pengembalian pinjaman paling lama 24 (Dua puluh empat) bulan.

## Pasal 26

Jenis surat-surat berharga sebagai pengikat yang harus dilampirkan pada surat pernyataan kesanggupan mengembalikan pinjaman dana bergulir adalah:

- a. untuk Kategori I, dapat melampirkan salah satu dari surat-surat berharga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, huruf b, huruf c atau huruf d;
- b. untuk Kategori II, harus melampirkan surat-surat berharga berupa BPKB dan/atau SHM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c atau huruf d.

## Pasal 27

Fasilitas pinjaman dana bergulir yang dikelola UPT BLUD PP-KUMKM kepada pengelola usaha mikro dan kecil, untuk peminjam dengan Kategori I, hanya diberikan kesempatan pinjaman paling banyak 2 (Dua) kali, sedang untuk pinjaman selanjutnya dikenakan ketentuan peminjam dengan Kategori II.

## Bagian Keempat Jasa Layanan Pinjaman

## Pasal 28

Setiap pengelola usaha mikro dan kecil yang mendapat pinjaman dana bergulir dikenakan jasa layanan pinjaman berupa:

- a. biaya materai secukupnya;
- b. jasa pinjaman.

## Mekanisme Layanan Pinjaman

## Pasal 29

Mekanisme dan prosedur pelayanan fasilitasi permodalan atau pinjaman dana bergulir UPT BLUD PP-KUMKM kepada warga masyarakat pengelola usaha mikro dan kecil yaitu sebagai berikut:

- a. warga masyarakat pengelola usaha mikro dan kecil mengajukan proposal permohonan pinjaman dana bergulir melalui UPT BLUD PP-KUMKM;
- b. bimbingan penyusunan proposal dan pemenuhan kelengkapan persyaratan yang diperlukan;
- c. tenaga administrasi di UPT BLUD PP-KUMKM meneliti kelengkapan proposal dan melaksanakan verifikasi kelayakan usaha;
- d. proposal yang lengkap dan dinilai layak disampaikan kepada Kepala Subbag Tata Usaha UPT BLUD PP-KUMKM untuk diusulkan dan dimintakan persetujuan pencairan pinjamannya kepada Kepala UPT;
- e. berdasarkan persetujuan Kepala UPT, Kepala Subbag Tata Usaha UPT BLUD PPKUMKM mengatur jadwal pencairan dan menyiapkan berkas administrasi perjanjian pinjaman;
- f. pencairan /realisasi perjanjian pinjaman kepada pemohon, dengan terlebih dahulu dilakukan sosialisasi, pembukaan rekening simpanan, penandatanganan perjanjian pinjaman, kuitansi tanda terima pinjaman, dan penyerahan surat-surat berharga sesuai ketentuan yang berlaku;
- g. realisasi penggunaan dana untuk pengembangan usaha oleh peminjam sesuai proposal;
- h. pendampingan, pembinaan dan monitoring pengelolaan usaha oleh Tim Monitoring dan Evaluasi;
- i. pengawasan dan pengendalian kelancaran pengembalian angsuran pinjaman secara tepat waktu;
- j. pendampingan dan pembinaan khusus dalam rangka penanganan dan penyelamatan pinjaman bermasalah.

## BAB VII

## JASA LAYANAN

## Pasal 30

- (1) UPT BLUD PP-KUMKM dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa layanan yang diberikan.
- (2) Imbalan atas jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam bentuk jasa layanan yang disusun atas dasar perhitungan biaya satuan per unit layanan atau hasil per investasi dana.
- (3) Jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana dan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
- (4) Jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh Kepala UPT kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (5) Jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan disampaikan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (6) Penetapan jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), harus mempertimbangkan :
- a. kontinuitas dan pengembangan layanan;
- b. daya beli masyarakat;
- c. asas keadilan dan kepatutan;
- d. kompetisi yang sehat.

## Pasal 31

- (1) Dalam rangka menetapkan besaran jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (5), Bupati dapat membentuk Tim.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (6), keanggotaannya dapat berasal dari:
- a. Pembina teknis;
- b. Pembina keuangan; dan

c. SKPD/Lembaga profesi.

- (3) Dalam hal Bupati belum menetapkan jasa layanan UPT BLUD PP-KUMKM, maka dapat menggunakan ketentuan jasa pinjaman dana bergulir Program BLUD PP-KUMKM yang telah ada.

## BAB VIII

## PENDAPATAN DAN BIAYA UPT BLUD PP-KUMKM

## Bagian Kesatu Pendapatan

## Pasal 32

## Pendapatan UPT BLUD PP-KUMKM dapat bersumber dari:

- a. jasa layanan;
- b. hibah;
- c. hasil kerjasama dengan pihak lain;
- d. APBD;
- e. APBN; dan
- f. lain-lain pendapatan UPT BLUD PP-KUMKM yang sah.

## Pasal 33

- (1) Pendapatan UPT BLUD PP-KUMKM yang berasal dari jasa layanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 huruf a, berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
- (2) Pendapatan UPT BLUD PP-KUMKM yang berasal dari hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 huruf b, dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat.
- (3) Hasil kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 huruf c, dapat berupa perolehan dari kerjasama operasional, sewa menyewa, dan usaha lainnya yang mendukung tugas dan fungsi UPT BLUD PP-KUMKM.
- (4) Pendapatan UPT BLUD PP-KUMKM yang berasal dari APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 huruf d, berupa pendapatan yang berasal dari otorisasi kredit Anggaran Pemerintah Daerah bukan dari kegiatan pembiayaan APBD.
- (5) Pendapatan UPT BLUD PP-KUMKM yang berasal dari APBN sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 huruf e, dapat berupa pendapatan yang berasal dari Pemerintah dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi dan/atauTugas Pembantuan dan lain-lain.
- (6) UPT BLUD PP-KUMKM dalam melaksanakan anggaran dekonsentrasi dan/ atau tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), proses pengelolaan keuangan diselenggarakan secara terpisah berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan APBN.
- (7) Lain-lain pendapatan UPT BLUD PP-KUMKM yang sah sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 huruf f, antara lain:
- a. hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan;
- b. hasil pemanfaatan kekayaan;
- c. jasa giro;
- d. pendapatan bunga;
- e. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- f. komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/ atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh UPT BLUD PP-KUMKM; dan
- g. basil investasi.

## Pasal 34

- (1) Seluruh pendapatan UPT BLUD PP-KUMKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, kecuali yang berasal dari hibah terikat, dapat dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran UPT BLUD PP-KUMKM sesuai RBA.
- (2) Hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlakukan sesuai dengan peruntukkannya.
- (3) Seluruh pendapatan UPT BLUD PP-KUMKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a, huruf b, huruf, c, dan huruf f, dilaksanakan melalui rekening kas UPT BLUD PP-KUMKM dan dicatat dalam kode rekening kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan obyek pendapatan UPT BLUD PP-KUMKM.
- (4) Seluruh pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan setiap triwulan kepada PPKAD melalui Kepala Dinas.
- (5) Format laporan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Kedua

Biaya

## Pasal 35

- (1) Biaya UPT BLUD PP-KUMKM merupakan biaya operasional dan biaya non operasional.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh biaya yang menjadi beban UPT BLUD PP-KUMKM dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya.
- (3) Biaya non operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mencakup seluruh biaya yang menjadi beban UPT BLUD PP-KUMKM dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya.
- (4) Biaya UPT BLUD PP-KUMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan untuk membiayai program peningkatan pelayanan, kegiatan pelayanan, dan kegiatan pendukung pelayanan.
- (5) Pembinaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dialokasikan sesuai dengan kelompok, jenis, program, dan kegiatan.

## Pasal 36

- (1) Biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), terdiri dari:
- a. biaya pelayanan;
- b. biaya umum dan administrasi.
- (2) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup seluruh biaya operasional yang berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.
- (3) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup seluruh biaya operasional yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.
- (4) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:
1. biaya pegawai;
2. biaya bahan;
3. biaya jasa pelayanan;
4. biaya pemeliharaan;
5. biaya barang dan jasa
6. biaya pelayanan lain-lain.
- (5) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari:
- a. biaya pegawai;
- b. biaya administrasi kantor;
- c. biaya pemeliharaan;
- d. biaya barang dan jasa;
- e. biaya promosi;
- f. biaya umum dan administrasi lain-lain.

## Pasal 37

Biaya non operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), terdiri dari:

- a. biaya bunga;
- b. biaya administrasi bank;
- c. biaya kerugian penjualan aset tetap;
- d. biaya kerugian penurunan nilai; dan
- e. biaya non operasional lain-lain.

## Pasal 38

- (1) Seluruh pengeluaran biaya UPT BLUD PP-KUMKM yang bersumber dari pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f, disampaikan setiap triwulan kepada PPKAD melalui Kepala Dinas.
- (2) Seluruh pengeluaran biaya UPT BLUD PP-KUMKM yang bersumber dari pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Pengesahan (SPM Pengesahan) yang dilampiri dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJ).
- (3) Format laporan pengeluaran biaya dan SPTJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tercanturn dalam Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Format bentuk laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatas, tercantum dalam Lampiran V, VI, VII, VIII, IX, X dan Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) BLUD menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK dan SAP.
- (6) Laporan keuangan unit-unit usaha yang diselenggarakan oleh BLUD dikonsolidasikan dalam laporan sebagaimana pada ayat (5).
- (7) Laporan keuangan berdasarkan SAK meliputi :
- a. Neraca;
- b. Laporan Operasional;
- c. Laporan Arus Kas; dan
- d. Catatan Arus Laporan Keuangan
- (8) Laporan keuangan berdasarkan SAP meliputi :
- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran lebih;
- c. Neraca;
- d. Laporan Operasional;
- e. Laporan Arus Kas;
- f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
- g. Catatan atas Laporan Keuangan.

## Pasal 39

- (1) Pengeluaran biaya UPT BLUD PP-KUMKM diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan.
- (2) Fleksibilitas pengeluaran biaya UPT BLUD PP-KUMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pengeluaran biaya yang disesuaikan dan signifikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA yang telah ditetapkan secara definitif.
- (3) Fleksibilitas pengeluaran biaya UPT BLUD PP-KUMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berlaku untuk biaya UPT BLUD PP-KUMKM yang berasal dari pendapatan selain dari APBN/ APBD dan hibah terikat.
- (4) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, UPT BLUD PP-KUMKM mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD kepada PPKAD melalui Kepala Dinas.

## Pasal 40

- a. Ambang batas RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2), ditetapkan dengan besaran persentase.
- b. Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional UPT BLUD PP-KUMKM.
- c. Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam RBA dan DPA oleh PPKAD.
- d. Persentase ambang batas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kebutuhan yang dapat diprediksi, dapat dicapai, terukur, rasional, dan dapat dipertanggungjawabkan.

## BAB IX

## PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

## Bagian Kesatu Perencanaan

## Pasal 41

- (1) UPT BLUD PP-KUMKM menyusun RSB lima tahunan dengan mengacu kepada rencana pembangunan jangka menengah yang ditetapkan Daerah.
- (2) RSB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisi visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja, rencana pencapaian lima tahunan, dan proyeksi keuangan lima tahunan UPT BLUD PP-KUMKM.
- (3) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan.
- (4) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksana sesuai dengan bidangnya dan berhasil dengan baik.
- (5) Program strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program yang berisi proses kegiatan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan kurun waktu 1 (Satu) sampai dengan 5 (Lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul.
- (6) Pengukuran pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat pengukuran yang dilakukan dengan menggambarkan pencapaian hasil kegiatan dengan disertai analisis atas faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi tercapainya kinerja.
- (7) Rencana pencapaian lima tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat rencana capaian kinerja pelayanan tahunan selama 5 (Lima) tahun.
- (8) Proyeksi keuangan lima tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat perkiraan capaian kinerja keuangan tahunan selama 5 (Lima) tahun.

## Pasal 42

RSB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1), dipergunakan sebagai dasar penyusunan RBA dan evaluasi kinerja.

Bagian Kedua Penganggaran Pasal 43

- (1) UPT BLUD PP-KUMKM menyusun RBA tahunan yang berpedoman pada RSB.
- (2) Penyusunan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan prinsip anggaran berbasis kinerja, perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanan, kebutuhan pendanaan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari masyarakat, badan lain, APBD, APBN dan sumber-sumber pendapatan UPT BLUD PP-KUMKM lainnya.

## Pasal 44

RBA merupakan penjabaran lebih lanjut dari program dan kegiatan UPT BLUD PPKUMKM dengan berpedoman pada pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

## Pasal 45

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, memuat :
- a. kinerja tahun berjalan;
- b. asumsi makro dan mikro;
- c. target kinerja;
- d. analisis dan perkiraan biaya satuan;
- e. perkiraan harga;
- f. anggaran pendapatan dan biaya;
- g. besaran persentase ambang batas;
- h. prognosa laporan keuangan;
- i. perkiraan maju (forward estimate);
- j. rencana pengeluaran investasi/modal; dan
- k. ringkasan pendapatan dan biaya untuk konsolidasi dengan RKADinas/APBD.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan usulan program, kegiatan, standar pelayanan minimal dan biaya dari keluaran yang akan dihasilkan.

## Pasal 46

- (1) Kinerja tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf, a meliputi :
- a. hasil kegiatan usaha;
- b. faktor yang mempengaruhi kinerja;
- c. perbandingan RBA tahun berjalan dengan realisasi;
- d. laporan keuangan tahun berjalan; dan
- e. hal-hal lain yang perlu ditindaklanjuti sehubungan dengan pencapaian kinerja tahun berjalan.
- (2) Asumsi makro dan mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf b, antara lain :
- a. tingkat inflasi;
- b. pertumbuhan ekonomi;
- c. nilai kurs;
- d. jasa layanan; dan
- e. volume pelayanan.
- (3) Target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf c, antara lain :
- a. perkiraan pencapaian kinerja pelayanan; dan
- b. perkiraan keuangan pada tahun yang direncanakan.
- (4) Analisis dan perkiraan biaya satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf d, merupakan perkiraan biaya per unit penyedia barang dan/atau jasa pelayanan yang diberikan, setelah memperhitungkan seluruh komponen biaya dan volume barang dan/ atau jasa yang akan dihasilkan.
- (5) Perkiraan harga sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (1) huruf e, merupakan estimasi harga jual produk barang dan/atau jasa setelah memperhitungkan biaya per satuan dan tingkat margin yang ditentukan seperti tercermin dari jasa layanan.
- (6) Anggaran pendapatan dan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf f, merupakan rencana anggaran untuk seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang yang tercermin dari rencana pendapatan dan biaya.
- (7) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf g, merupakan besaran persentase perubahan anggaran yang bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional UPT BLUD PPKUMKM.
- (8) Prognosa laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf h, merupakan perkiraan realisasi keuangan tahun berjalan seperti tercermin pada laporan operasional, neraca, dan laporan arus kas.
- (9) Perkiraan maju (forward estimate) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf i, merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.
- (10) Rencana pengeluaran in vestasi/ modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf j, merupakan rencana pengeluaran dana untuk memperoleh aset tetap.
- (11) Ringkasan pendapatan dan biaya untuk konsolidasi dengan RKA-Dinas/APBD sebagaimana