UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 2 Tahun 1952 tentang KENAIKAN TARIP PENGENAAN PAJAK PERSEROAN UNTUK TAHUN DINAS 1952 (berlaku 31 Desember 1951)
Pembukaan
Menimbang
- bahwa berhubung dengan keadaan keuangan Negara pada dewasa ini dianggap perlu mengadakan kenaikan tarip pengenaan pajak perseroan untuk tahun dinas 1952;
bahwa karena keadaan-keadaan yang mendesak, peraturan ini perlu segera diadakan;
Mengingat
:
- pasal-pasal 96 dan 117 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
- Undang-undang Darurat tentang kenaikan tarip pengenaan pajak perseroan untuk tahun dinas 1952.
Pasal 1
- (1) Menyimpang dari apa yang ditetapkan pada pasal 11 ordonansi pajak perseroan 1925 (Staatsblad 1925 No. 319) maka ketetapan pajak perseroan mengenai masa berakhir pada suatu tanggal diantara 30 Juni 1951 dan 1 Juli 1952 dihitung sebagai berikut :
terdapat format gambar
- (2) Untuk menyelenggarakan ayat 1 pasal ini, maka keuntungan yang dikenakan pajak dibulatkan kebawah hingga jumlah penuh sebesar Rp. 100,-
Pasal 11
terdapat format gambar
- (2) Untuk menyelenggarakan ayat 1 pasal ini, maka keuntungan yang dikenakan pajak dibulatkan kebawah hingga jumlah penuh sebesar Rp. 100,-
Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 1951.
Menteri Keuangan,
JUSUF WIBISONO.
Diundangkan pada tanggal 1O Januari 1952. Menteri Kehakiman,
MOEHAMMAD NASROEN.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang Darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta. pada tanggal 31 Desember 1951. Presiden Republik Indonesia, SOEKARNO.
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 2 TAHUN L952 TENTANG
KENAIKAN TARIF PENGENAAN PAJAK PERSEROAN UNTUK TAHUN DINAS L952.
Undang-undang Darurat ini bertujuan memperkuat keadaan keuangan Negara, yang berdasarkan kekurangan dalam anggaran belanja untuk tahun 1951 sebesar Rp. 900 juta bulat, sedangkan dengan pasti dapat dikatakan, bahwa keadaan anggaran belanja pada tahun berikutnya tidak akan lebih baik.
Pengenaan-pengenaan pajak-tidak-langsung pada waktu sekarang telah memberi tekanan berat atas penghidupan ekonomi, sehingga sebaiknya kiranya untuk jangan memberatkan lagi tekanan tersebut.
Maka jalan yang dapat ditempuh guna mengadakan penambahan pemasukan yang agak berarti atas kekurangan kas Negara ini ialah menaikkan pajak-pajak-langsung berdasarkan pendapatan dan keuntungan. Telah terang agaknya, bahwa tidak dapat lagi diadakan kenaikan tarip pajak peralihan sekarang; maka jalan satu-satunya ialah menaikkan tarip pajak perseroan.
Agar supaya kita dapat mencapai pendapatan lebih yang minimal, maka tarip proporsionil pajak perseroan sekarang perlu diubah dengan suatu tarip progressip.
Untuk keperluan teknik perundang-undangan maka kita lepaskan cara penetapan opsenten yang hingga kini dijalankan, ialah opsenten atas jumlah pokok yang ditetapkan menurut persentase sama (10). Cara yang dipergunakan sekarang ialah menetapkan tarip lengkap untuk tiap tahun.
Tarip baru untuk masa yang ditetapkan Undang-undang Darurat ini tersusun atas tingkatan-tingkatan keuntungan sebesar Rp. 500.000,-. Dalam hal ini persenan pajak, yang mulai dengan 40, tiap kali naik dengan 2 1/2 hingga maximum 52 1/2. Dengan ini maka terhindarlah suatu pengenaan yang berloncat-loncat.
Dengan rancangan ini maka keuntungan di bawah Rp.500.000,- tidak dikenakan pajak lebih tinggi daripada sekarang, dan tekanan penuh dari pengenaan yang lebih berat baru betul-betul terasa pada keuntungan-keuntungan yang sangat besar.
Dengan tidak mengadakan diskriminasi, maka dicapailah, bahwa beratus-ratus N.V. baru yang didirikan setelah penyerahan kedaulatan, dan yang tidak akan mendapat keuntungan-keuntungan besar dalam tahun-tahun permulaan, tidak akan dirugikan oleh karena pengenaan yang lebih berat ini.
Diakui sebagai suatu keberatan, ialah, bahwa tarip baru ini tidak menghubungkan besarnya keuntungan yang dikenakan pajak dengan besarnya kapital yang ditanam dalam perusahaan. Akan tetapi kesulitan-kesulitan terhadap menunjukkan kapital (kapitaal-saantoning), jika ditinjau tersendiri, adalah sangat besar pula; mengingat adanya alat-alat pegawai yang tidak lengkap pada Jawatan Pajak, maka keberatan tersebut di atas dapat kita terima.
Pendapatan lebih dari pajak perseroan sebagai akibat perubahan tarip ini direncanakan sebesar Rp. 100,- juta.
LN 1952/2; TLN NO. 184