UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 23 Tahun 1951 tentang PERUBAHAN DAN PENAMBAHAN ORDONANSI PAJAK PERALIHAN TAHUN 1944 (berlaku 20 Oktober 1951)
Pembukaan
Menimbang
- bahwa adalah baik kalau ordonansi pajak peralihan tahun 1944 ditambah dengan suatu peraturan tentang kewajiban untuk mengadakan suatu pembukuan oleh wajib pajak yang menjalankan suatu pekerjaan atau perusahaan;
bahwa karena keadaan-keadaan yang mendesak, peraturan ini perlu segera diadakan;
Mengingat
:
pasal-pasal 96 dan 117 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
Memutuskan :
Menetapkan
:
UNDANG-UNDANG DARURAT YANG MENGATUR KEWAJIBAN UNTUK MENGADAKAN SUATU PEMBUKUAN OLEH WAJIB PAJAK, YANG MENJALANKAN SUATU PEKERJAAN ATAU PERUSAHAAN, YANG DIKENAKAN PAJAK PERALIHAN.
Pasal I.
Ordonansi pajak peralihan tahun 1944 seperti telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang Darurat No. 5 tahun 1951 (Lembaran Negara 1951 No. 15), diubah dan ditambah lagi sebagai berikut
I. setelah pasal 10 disisipkan :
Pasal 1
- (1) Wajib pajak seperti yang dimaksudkan pada pasal 1 ayat 1, sekadar ia menjalankan suatu pekerjaan bebas atau perusahaan, apabila penghasilan kotor pekerjaan atau perusahaan itu dalam sesuatu tahun setelah tahun 1945 telah melebihi jumlah seratus ribu rupiah, ataupun apabila ia ditunjuk oleh pembesar yang dibebani ketetapan pajak untuk itu, diwajibkan untuk mengadakan pembukuan tentang apa yang dijalankan, demikian rupa, sehingga dari pembukuan dapat ternyata penghasilan bersih yang didapat dari pekerjaan atau perusahaan itu.
Pasal 10
- (1) Wajib pajak seperti yang dimaksudkan pada pasal 1 ayat 1, sekadar ia menjalankan suatu pekerjaan bebas atau perusahaan, apabila penghasilan kotor pekerjaan atau perusahaan itu dalam sesuatu tahun setelah tahun 1945 telah melebihi jumlah seratus ribu rupiah, ataupun apabila ia ditunjuk oleh pembesar yang dibebani ketetapan pajak untuk itu, diwajibkan untuk mengadakan pembukuan tentang apa yang dijalankan, demikian rupa, sehingga dari pembukuan dapat ternyata penghasilan bersih yang didapat dari pekerjaan atau perusahaan itu.
- (2) Wajib pajak seperti yang dimaksudkan pada pasal 1 ayat 2 diharuskan memenuhi kewajiban yang sama, akan tetapi semata-mata sekadar mengenai pekerjaan atau perusahaan yang dijalankan di Indonesia.
3. II.
- (3) Pembesar yang dibebani ketetapan pajak dapat menarik kembali petunjukkan yang dimaksudkan dalam ayat pertama, pun dapat memberikan pembebasan kewajiban untuk mengadakan suatu pembukuan yang dimaksudkan pada ayat pertama kalau wajib pajak menunjuk bahwa penghasilan setahun dari pekerjaan dan perusahaannya selama lima tahun berturut-turut telah dapat berjumlah seratus ribu rupiah atau kurang.
- (4) Pembukuan itu harus dilakukan dalam bahasa Indonesia dengan mempergunakan huruf-huruf Latin dan angka-angka yang lazim terpakai.
- (5) Menteri Keuangan dapat mengizinkan, baik untuk umumnya, maupun untuk hal-hal khusus, dipergunakan bahasa-bahasa lain sebagai bahasa pengantar dan diadakan pembukuan dengan mempergunakan huruf-huruf dan angkaangka lain.
- (6) Pembukuan itu harus muat catatan urut tentang keadaan kas dan daftar para debiteur dan krediteur, yang dikerjakan teratur dan disudahi setiap tahun, juga, jika mengenai suatu perusahaan bebas, suatu daftar kekayaan dan hutang yang disusun setiap tahun.
- (7) Pembukuan itu dan surat-surat yang menjadi dasarnya harus disimpan selama sepuluh tahun.
Pasal 11
Pasal II.
Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada tanggal 20 Oktober 1951.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang Darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Oktober 1951. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, SOEKARNO.

Penandatangan: MENTERI KEUANGAN, JUSUF WIBISONO.

Penandatangan: Diundangkan pada tanggal 16 Oktober 1951. MENTERI KEHAKIMAN a.i., M.A. PELLAUPESSY.
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 23 TAHUN 1951 TENTANG
PERUBAHAN DAN PENAMBAHAN ORDONANSI PAJAK PERALIHAN 1944.
## UMUM.
Ordonansi pajak peralihan tahun 1944 tidak mengenal kewajiban untuk mengadakan pembukuan oleh wajib pajak yang menjalankan pekerjaan atau perusahaan.
Sungguhpun Kitab Undang-undang Perniagaan memuat peraturan tentang mengadakan pembukuan dalam
PENJELASAN
Pasal 6
, akan tetapi tidak didapat suatu sangsi