PERATURAN DAERAH RI Nomor 8 Tahun 1990 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 3037); 2. Undang-Undang No 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 No 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 1822) jo. Peraturan Pemerintah No 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Tahun 1971 No. 65, Tambahan Lembaran Negara No. 2970); 3. Undang-Undang No 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1957 No 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1288); 4. Undang-Undang No 3 Tahun 1965 tentang Lalulintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1965 No 25, Tambahan Lembaran Negara No 274); 5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 No 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 3186); 6. Undang-Undang No 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 No 12, Tambahan Lembaran Negara No 3251); 7. Peraturan Pemerintah No 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 No 37, Tambahan Lembaran Negara No 3293); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah. Dengan Persetujuan Dewan Per (berlaku 17 Desember 1990)
Pembukaan
Menimbang :
- a. bahwa keberadaan pedagang kaki lima sebagai bagian pengusaha ekonomi lemah, merupakan salah satu potensi sosial ekonomi dalam masyarakat dan menunjang pembangunan daerah;
- b. bahwa dengan semakin pesatnya perkembangan dan tingginya pertambahan perkembangan penduduk perkotaan dan angkatan kerja, maka pedagang kaki lima perlu dibina agar dapat merupakan penyediaan lapangan tenaga kerja yang efektif;
- c. bahwa pedagang kaki lima di Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang dalam kegiatannya belum tertata baik sehingga dapat menimbulkan gangguan terhadap
Mengingat :
laulintas, keindahan dan kebersihan lingkungan, sehingga perlu ditingkatkan pembinaanya;
- d. bahwa sesunggunya dengan hal tersebut diatas, maka pembinaan kaki lima perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
1. Undang-Undang No 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 3037);
2. Undang-Undang No 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 No 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 1822) jo. Peraturan Pemerintah No 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Tahun 1971 No. 65, Tambahan Lembaran Negara No. 2970);
3. Undang-Undang No 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1957 No 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1288);
4. Undang-Undang No 3 Tahun 1965 tentang Lalulintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1965 No
25, Tambahan Lembaran Negara No 274);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 No 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 3186);
6. Undang-Undang No 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 No 12, Tambahan Lembaran Negara No 3251);
7. Peraturan Pemerintah No 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 No 37, Tambahan Lembaran Negara No 3293);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah.
Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Tingkat II Ujung Pandang
M E M U T U S K A N :
Menetapkan :
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II UJUNG PANDANG TENTANG PEMBINAAN PEDGANG KAKI LIMA DALAM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II UJUNG PANDANG
KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang;
2. Kepala Daerah adalah Walikotamadya Daearah Tingkat II Ujung Pandang;
3. Daerah adalah Daerah Tingkat II Ujung Pandang;
4. Pedagang Kaki Lima adalah mereka yang dalam usahanya termasuk pengusaha golongan ekonomi lemah dan dalam kegiatan usahanya menggunakan pelataran;
5. Pelataran t adalah bidang tanah, lapangan, taman, jalanan, jalur hijau, trotoar, atau lain-lain bidang tanah yang dimiliki, dikuasai ataupun dibawah pengawasan Pemerintah Daerah.
BAB II - PENGATURAN TEMPAT USAHA Pasal 2
Pasal 2
- (1) Kepala Daerah menetukan/mengatur tempat pelataran yang dapat dipergunakan oleh para pedagang kaki lima secara kelompok maupun perorangan sebagai tempat berdagang/usaha;
- (2) Dilarang berdagang/berusaha dibagian jalan, trotoar dan tempat-tempat umum lainya diluar ketentuan dimaksud pada ayat (1) pasal ini.
BAB II - PENGATURAN TEMPAT USAHA Pasal 2
Pasal 3
- (1) Setiap pedagang kaki lima yang menggunakan tempat berdagang/berusaha dimaksud pada pasal 2 ayat (1) ,harus mendapat izin dari Kepala Daerah;
- (2) Setiap pedagang kaki lima sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini bertanggung jawab terhadap kebersihan, kesehatan, keindahan, keamanan/ketertiban dan kerapian disekitar tempat tersebut;
- (3) Pada tempat-tempat berdagang/ berusaha yang telah diberi izin tidak boleh didirikan bangunan permanen/tetap.
P E M B I N A A N
BAB III - Pasal 4
Pasal 4
- (1) Kepala Daerah menyelenggarakan pembinaan pedagang kaki lima di dalam Daerah;
- (2) Dalam menyelenggarakan pembinaan dimaksud, Kepala Daerah memberikan bimbingan dan penyuluhan serta mengatur usaha para pedagang kaki lima dalam proses pengembangan usahanya;
- (3) Dalam rangka pembinaan setiap pedagang kaki lima harus terdaftar dan mendapatkan izin dari Kepala Daerah;
- (4) Pelaksanaan pembinaan selanjutnya diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.
BAB IV - KETENTUAN PIDANA
Pasal 5
- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 2 dan pasal 3 Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denada sebanyak-banyaknya Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan atau tidak dengan merampas barang tertentu untuk Negara, kecuali jika ditentukan lain dalam Peraturan Perundang-undangan;
- (2) Kepala Daerah dapat mencabut izin penggunaan tempat berdagang/berusaha sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) bagi pelanggaran terhadap ketentuan pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah ini.
BAB IV - KETENTUAN PIDANA
Pasal 6
- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, penyidik atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah, yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam melakukan tugas penyidikan, pejabat senagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, berwenang :
- a. Menerima laporan atas pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- c. Menyturuh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- e. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka dan saksi;
- f. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- g. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum tersangka atau keluarganya.
- (3) Pejabat penydik pegawai negeri sipil membuat berita acara pada setiap tindakan tentang :
- a. Pemeriksaan tersangka;
- b. Pemasuk rumah;
- c. Penyitaan Rumah;
- d. Pemeriksaan surat;
- e. Pemeriksaan Saksi;
- f. Pemeriksaan di tempat kejadian dan mengirim kepada Kejaksaan Negeri Melalui Penyidik POLRI.
BAB VI - P E N G A W S A N Pasal 7
Pasal 7
Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Kepala Daerah.
BAB VI - P E N G A W S A N Pasal 7
Pasal 8
- (1) Peraturan Daerah ini dapat disebut ' Peraturan tentang Pembinaan Pedagang Kaki Lima dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang';
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian dengan Surat Keputusan Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya;
- (3) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan atau peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.
BAB VI - P E N G A W S A N Pasal 7
Pasal 9
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah. Ujung Pandang, 17 - 12 - 1990

Penandatangan: ## WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II UJUNG PANDANG ## S U W A H Y O

Penandatangan: DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II UJUNG PANDANG KETUA, ## Drs. H. MUH. ARSYAD ABU Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Tingkat II Ujung Pandang Nomor : 8 Tahun 1991 Seri : C Nomor 1 pada tanggal 17 Juni 1991.

Penandatangan: Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan dengan Surat Keputusan Nomor : 673/VI/1991, tanggal 5 Juni 1991.

Penandatangan: ## Pgs. SEKRETARIS KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II UJUNG PANDANG Drs. MUHAMMAD NURDIN B NIP : 010 042 513 ## P E N J E L A S A N ATAS ## PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II UJUNG PANDANG NOMOR : 10 TAHUN 1990 TENTANG PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DALAM KOTAMADYA TINGKAT II UJUNG PANDANG ## I.
PENJELASAN
Pembukaan
UMUM
Bahwa keberadaan pengusaha golongan ekonomi lemah dan khusus pedagang kaki lima termasuk pedagang kelana dan pedagang asongan di di daerah, merupakan salah satu potensi/sosial ekonomi masyarakat yang telah memberikan peranan yang cukup berarti dalam Pembangunan Daerah.
Sebagian dari kebutuhan masyarakat dapat disediakan oleh para pedagang kaki lima dengan harga yang relative murah dan terjangkau oleh kemampuan daya beli masyarakat kecil.
Bahwa kegadiran para pedagang kaki lima telah menciptakan lapangan kerja yang dapat menyerap tenaga kerja, sehingga dapat mengurangi jumlah pengangguran.
Namun demikian kegiatan usaha mereka pada umumnya belum tertata dan terarah dengan baik, sehingga kehidupannya masih penuh ketidak pastian serta terkadang menimbulkan pula gangguan keamanan lalu lintas, kebersihan dan keindahan lingkungan dan sebagainya.
Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dengan memperhatikan pula arah kebijaksanaan Pemerintah dibidang ekonomi, khususnya pengusaha ekonomi lemah, maka kegiatan usaha pedagang kaki lima didaerah, perlu dibina dan diarahkan agar dapat berkembang semakin meningkat serta tidak lagi menimbulkan dibidang keamanan lalu lintas, kebersihan dan keindahan lingkungan dan sebagainya.
## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
: Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 2
: Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 3
Pemberian izin dari kepala daerah diperlukan
PENJELASAN
Pasal 3
Ayat (3) Cukup jelas. : Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 4
: Pembinaan yang dimaksud meliputi perencana an, Pelaksanaan, pengaturan tempat dan waktu : berdagang/berusaha, penyuluhan dibidang usaha, perkreditan/permodalan, penyediaan dan pengaturan tempat berusaha, organisasi dan manajemen usaha serta pengawasan. Ayat (2) : Pendaftaran dimaksud untuk pendataan dan me Ayat (3) : berdagang/berusaha, Ayat (4) : Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 5
dan pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1981 tentang Penggunaan Pelataran.
PENJELASAN
Pasal 5
: Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 6
: Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 7
: Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 8
: Cukup jelas