PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 3 Tahun 2017 tentang SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
- a. bahwa dalam rangka memperkuat upaya perilaku hidup bersih dan sehat, mencegah penyebaran penyakit berbasis lingkungan, meningkatkan akses air minum dan sanitasi dasar, perlu menyelenggarakan sanitasi total berbasis masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;
Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821 );
2. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063 );
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 )sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 );
salinan
Menetapkan :
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3273);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan wabah Penyakit Menular ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447 )
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 193);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini dimaksud dengan ;
1. Kabupaten adalah Kabupaten Muara Enim
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat STBM adalah pendekatan untuk mengubah perilaku higienis dan saniter melalui pemberdayaan masyarakat dengan cara pemicuan
5. Pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disebut Pilar STBM adalah prilaku higienis saniter yang digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
6. Pemicuan adalah cara untuk mendorong perubahan perilaku higienis dan sanitasi individu atau masyarakat atas kesadaran sendiri dengan menyentuh perasaan, pola pikir, perilaku dan
kebiasaan individu atau masyarakat.
7. Stop Buang Air Besar Sembarangan adalah kondisi ketika setiap individu dalam suatu komunitas tidak lagi melakukan perilaku buang air besar sembarangan yang berpotensi menyebarkan penyakit.
8. Cuci Tangan Pakai Sabun adalah perilaku cuci tangan dengan menggunakan air bersih yang mengalir dan sabun.
9. Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga adalah melakukan kegiatan mengelola air minum dan makanan di rumah tangga untuk memperbaiki dan menjaga kualitas air dari sumber air yang akan digunakan untuk air minum, serta untuk menerapkan prinsip higienis sanitasi pangan dalam proses pengelolaan makanan di rumah tangga.
10. Pengamanan Sampah Rumah Tangga adalah melakukan kegiatan pengolahan sampah di rumah tangga dengan mengedepankan prinsip mengurangi, memakai ulang dan mendaur ulang.
11. Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga adalah melakukan kegiatan pengolahan limbah cair di rumah tangga yang berasal dari sisa kegiatan mencuci, kamar mandi dan dapur yang memenuhi standart baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan yang mampu memutus mata rantai penularan penyakit.
BAB II - TUJUAN
Pasal 2
Penyelenggaraan STBM bertujuan untuk mewujudkan perilaku masyarakat yang higienis dan saniter secara mandiri dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
BAB III - PENYELENGGARAAN
Pasal 3
- (1)(1) Masyarakat menyelenggarakan STBM secara mandiri dengan berpedoman pada Pilar STBM:
- (((2) Pilar STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas perilaku :
- a. Stop Buang Air Besar Sembarangan;
- b. Cuci Tangan Pakai Sabun;
- c. Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga;
- d. Pengamanan Sampah Rumah Tangga; dan
- e. Pengamanan Limbah cair Rumah Tangga.
- (3) Pilar STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan untuk memutus rantai penularan penyakit dan keracunan.
BAB III - PENYELENGGARAAN
Pasal 4
- (1) Perilaku stop buang air besar sembarangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a diwujudkan melalui kegiatan paling sedikit terdiri atas:
- a. membudayakan perilaku buang air besar secara sehat yang dapat memutus alur kontaminasi kotoran manusia sebagai sumber penyakit secara berkelanjutan; dan
- b. menyediakan dan memelihara sarana buang air besar yang memenuhi standar dan persyaratan kesehatan.
- (2) Perilaku Cuci Tangan pakai Sabun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b diwujudkan melalui kegiatan paling sedikit terdiri dari atas :
- a. membudayakan perilaku cuci tangan dengan air bersih yang mengalir dan sabun secara berkelanjutan; dan
- b. menyediakan dan memelihara sarana cuci tangan yang dilengkapi dengan air mengalir, sabun dan saluran pembuangan air limbah.
- (3) Perilaku Pengolahan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c diwujudkan melalui kegiatan paling sedikit terdiri dari :
- a. membudayakan perilaku pengolahan air layak minum dan makanan yang aman dan bersih secara berkelanjutan; dan
- b. menyediakan dan memelihara tempat pengolahan air minum dan makanan rumah tangga sehat.
- (4) Perilaku Pengamanan Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d diwujudkan melalui kegiatan paling sedikit terdiri atas:
- a. membudayakan perilaku memilah sampah rumah tangga sesuai dengan jenisnya dan membuang sampah rumah tangga diluar rumah secara rutin;
- b. melakukan pengurangan, penggunaan kembali, dan pengolahan kembali; dan
- c. menyediakan dan memelihara sarana pembuangan sampah rumah tangga di luar rumah.
- (5) Perilaku Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e diwujudkan melalui kegiatan paling sedikit terdiri atas:
- a. melakukan pemisahan saluran limbah cair rumah tangga melalui sumur resapan dan saluran pembuangan air limbah;
- b. menyediakan dan menggunakan penampungan limbah cair rumah tangga;dan
- c. memelihara saluran pembuangan dan penampungan limbah cair rumah tangga.
BAB III - PENYELENGGARAAN
Pasal 5
- (1) Dalam penyelenggaraan STBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, dilakukan Pemicuan kepada masyarakat.
- (2) Pemicuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tenaga kesehatan, kader, relawan, dan/atau masyarakat yang telah berhasil mengembangkan STBM.
- (3) Pemicuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk memberikan kemampuan dalam : merencanakan perubahan perilaku
- b. memantau terjadinya perubahan perilaku;dan c. mengevaluasi hasil perubahan perilaku.
BAB III - PENYELENGGARAAN
Pasal 6
Dalam rangka penyelenggaraan STBM masyarakat membentuk kelompok dan membuat rencana kerja pelaksanaan STBM sesuai kebutuhan.
BAB III - PENYELENGGARAAN
Pasal 7
- (1) Untuk mencapai kondisi sanitasi total yang mencakup 5 ( lima ) Pilar STBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2),setelah Pemicuan dilakukan pendampingan kepada masyarakat.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tenaga kesehatan, kader, relawan, dan/atau masyarakat dalam pelaksanaan rencana kerja masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
BAB III - PENYELENGGARAAN
Pasal 8
- (1) Masyarakat yang telah berhasil mencapai kondisi sanitasi total atau salah satu pilar dalam penyelenggaraan STBM ## BAB IV
TANGGUNG JAWAB DAN PERAN PEMERINTAH DAERAH, PEMERINTAH KECAMATAN DAN PEMERINTAH DESA
BAB III - PENYELENGGARAAN
Pasal 9
Dalam mendukung penyelenggaraan STBM, pemerintah daerah bertanggung jawab dalam:
- a. penyusunan peraturan dan kebijakan teknis;
- b. fasilitas pengembangan teknologi tepat guna;
- c. fasilitas pengembangan penyelenggraan STBM;
- d. felatihan teknis bagi tenaga pelatih;dan
- e. fenyediaan panduan media komunikasi, informasi, dan edukasi.
BAB III - PENYELENGGARAAN
Pasal 10
Untuk mendukung penyelenggaraan STBM, Pemerintah Kabupaten berperan:
- a. melakukan koordinasi lintas sektor dan lintas program;
- b. menyiapkan materi pelatihan teknis bagi tenaga pelatih;
- c. melakukan pemantauan evaluasi;
- d. melakukan kajian, penelitian, dan pengembangan;dan
- e. menyelenggarakan 5 (lima) Pilar STBM, yaitu:
1. Stop Buang Air Besar Sembarangan ( SBS) dapat dilakukan dengan :
- a. memberikan bantuan sarana untuk pembuatan closet; dan
- b. memfasilitasi kegiatan wirausaha sanitasi.
2. Cuci Tangan pakai Sabun ( CTPS) dilakukan melalui :
- a. penyediaan sarana CTPS di Sekolah dan Tempat-tempat Umum; dan
- b. peringatan Hari Cuci Tangan pakai Sabun sedunia (HCTPS).
3. Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga (PAMMRT) dilakukan dengan :
- a. kerjasama lintas sektor untuk kegiatan pemeriksaan kualitas air dan makanan;dan
- b. pengawasan terhadap bangunan sarana air bersih dan makanan.
4. Pengamanan Sampah rumah Tangga dilakukan melalui kerjasama lintas sektor untuk pengadaan tempat pembuangan sampah sementara (TPS) dan tempat pembuangan sampah akhir (TPA).
5. Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga yang dilakukan pengawasan limbah rumah tangga secara lintas sektor.
BAB III - PENYELENGGARAAN
Pasal 11
Untuk mendukung penyelenggaraan STBM, Pemerintah Kecamatan berperan :
- a. melakukan koordinasi lintas sektor dan lintas program, jejaring kerja dan kemitraan
- b. melaksanakan pelatihan teknis bagi tenaga pelatih kecamatan;
- c. melakukan pemantauan dan evaluasi kecamatan;
- d. menetapkan skala prioritas pembinaan wilayah kecamatan dalam penetapan STBM;dan
- e. menyediakan materi media komunikasi, informasi dan edukasi;dan
- f. Penyelenggaraan 5 (lima ) Pilar STBM yaitu:
- 1) Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)
- a. memberikan bantuan untuk pelaksanaan pemicuan;dan
- b. memfasilitasi kegiatan wirausaha sanitasi.
- 2) Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) dapat dilakukan melalui penyediaan sarana CTPS di sekolah dan tempat-tempat umum.
- 3) Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga (PAMMRT) dilakukan melalui kerjasama lintas sektor Kecamatan untuk kegiatan pemeriksaan kualitas air dan makanan.
- 4) Pengawasan terhadap bangunan sarana air bersih dan makanan, dilakukan melalui :
- a. pengamanan sampah rumah tangga;dan
- b. kerjasama lintas sektor untuk pengadaan tempat pembuangan sampah sementara (TPS) diKecamatan dan tempat pembuangan sampah akhir (TPA) di Kecamatan
- 5) Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga, dilakukan pengawasan limbah rumah tangga secara lintas sektor Kecamatan
BAB III - PENYELENGGARAAN
Pasal 12
Dalam mendukung penyelenggaraan STBM, Pemerintah Desa bertanggung jawab dalam :
- a. menyiapkan sarana dan tempat;
- b. melaksanakan pemicuan tingkat Desa;
- c. fasilitas pengembangan penyelenggaraan STBM; dan
- d. pelatihan teknis bagi tenaga pelatih tingkat desa;
BAB III - PENYELENGGARAAN
Pasal 13
Untuk mendukung penyelenggaraan STBM Pemerintah Desa berperan :
- a. melakukan koordinasi lintas sektor dan lintas program, jejaring kerja, dan kemitraan dalam rangka pengembangan penyelenggaraan STBM;
- b. melaksanakan pelatihan teknis bagi petugas dan masyarakat desa/kelurahan;
- c. melakukan pemantauan dan evaluasi; dan
- d. menyelenggarakan 5 (lima) Pilar STBM yaitu :
- Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) a. memberikan bantuan untuk pelaksanaan pemicuan;dan
- b. memfasilitasi kegiatan wirausaha sanitasi.
- 2) Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) dapat dilakukan melalui penyediaan sarana CTPS di sekolah dan tempat-tempat umum.
- 3) Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga (PAMMRT) dilakukan melalui kerjasama lintas sektor Kecamatan untuk kegiatan pemeriksaan kualitas air dan makanan.
- 4) Pengawasan terhadap bangunan sarana air bersih dan makanan, dilakukan melalui :
- a. pengamanan sampah rumah tangga;dan
- b. kerjasama lintas sektor untuk pengadaan tempat pembuangan sampah sementara (TPS) diKecamatan dan tempat pembuangan sampah akhir (TPA) di Kecamatan
- 5) Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga, dilakukan pengawasan limbah rumah tangga secara lintas sektor Kecamatan
BAB III - PENYELENGGARAAN
Pasal 14
- (1) Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 13 mengacu pada strategi dan tahapan penyelenggaraan STBM.
- (2) Strategi penyelenggaraan STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Penciptaan lingkungan yang kondusif
- b. Peningkatan kebutuhan sanitasi dan
- c. Peningkatan penyediaan akses sanitasi
- (3) Penciptaan lingkungan yang kondusif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan upaya menciptakan kondisi yang mendukung tercapainya kondisi sanitasitotal melalui dukungan kelembagaan, regulasi dan kemitraan dari Pemerintah, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, institusi pendidikan, institusi keagamaan dan swasta.
- (4) Peningkatan kebutuhan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan upaya peningkatan kebutuhan masyarakat menuju perubahan perilaku yang higienis dan saniter.
- (5) Peningkatan penyediaan akses sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, merupakan upaya meningkatkan dan mengembangkan percepatan akses terhadap produk dan layanan sanitasi yang layak dan terjangkau bagi masyarakat.
- (6) Tahapan penyelenggaraan STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ;
- a. penyusunan perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. pemantauan dan evaluasi; dan
- d. penyusunan laporan.
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
BAB V - PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Pasal 15
- (1) Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan STBM dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kecamatan, dan Pemerintah Desa /Kelurahan atau masyarakat.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai penyelenggaraan STBM dengan indikator yang meliputi;
- a. aksesibilitas penyelenggaraan STBM;
- b. kebersihan penyelenggaraan STBM;
- c. permasalahan yang dihadapi;dan
- d. dampak penyelenggaraan STBM.
- (3) Tata cara pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan STBM meliputi :
- a. pemantauan dan evaluasi dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim untuk memperoleh gambaran tentang kemajuan pemicuan, impelementasi rencana kerja masyarakat dan aktivitas natural leader, kondisi masyarakat yang tidak buang air besar
9. sembarangan (BABS) serta upaya percepatan menuju desa / kelurahan STBM.
- b. Pemantauan evaluasi di kecamatan dilaksanakan oleh tenaga kesehatan puskesmas, untuk melakukan kompilasi pemicuan, rencana kerja masyarakat dan aktivitas tim kerja masyarakat.
PELAPORAN
BAB VI - PELAPORAN
Pasal 16
Teknik pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi STBM dapat dilakukan dengan cara :
- a. Sanitarian Puskesmas mengirimkan data ke layanan pesan singkat (sms) server di Kementerian Kesehatan, sms yang masuk ke server akan di verifikasi oleh system menemukan kesalahan / meragukan, system akan mengirimkan SMS kepada Sanitarian untuk klarifikasi, namun sebaliknya data akan dikirim ke website server;
- b. Petugas pemantauan di Kabupaten akan masuk ke menu (control panel) Kabupaten melalui situs STBM dan masuk ke menu isi data. System akan mengenali data desa/kelurahan yang terhubung dengan database pengirim ## BAB VII PENDANAAN
BAB VI - PELAPORAN
Pasal 17
- (1) Pendanaan penyelenggaraan STBM bersumber dari masyarakat.
- (2) Pendanaan untuk mendukung penyelenggaraan STBM oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
- (1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan STBM dilakukan oleh Bupati.
- (2) Bupati dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melimpahkan kewenangannya kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim.
BAB VIII - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 18
- (1) Pembinaan dan pengawasan PELAKSANAAN STBM dikakukan oleh Bupati.
- (2) Bupati dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)melimpahkan kewenangannya kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim yang memiliki tugas dan fungsi terkait penyelenggaraan STBM.
BAB VIII - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 19
Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud Pasal (18) terutama diarahkan terhadap:
- a. penyelenggaraan STBM oleh masyarakat
- b. pelaksanaan dukungan penyelenggaraan STBM; dan
- c. pengelolaan sumber daya manusia dalam rangka mendukung penyelenggaraan STBM.
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim. Di tetapkan di Muara Enim pada tanggal 3 Januari 2017

Penandatangan: BUPATI MUARA ENIM,

Verifikasi: (Cap/ttd) MUZAKIR SAI SOHAR

Penetapan: Diundangkan di Muara Enim pada tanggal 3 Januari 2017

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM,

Verifikasi: (Cap/ttd) HASANUDDIN BERITA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM NOMOR 3