PERATURAN GUBERNUR BI Nomor 7 Tahun 2010 tentang POLA GADUHAN TERNAK PEMERINTAH DAERAH (berlaku 14 April 2010)
Pembukaan
Menimbang : a.
bahwa dalam rangka pemerataan di wilayah Provinsi Jambi salah satu kebijakan yang dilakukan Pemerintah Daerah diantaranya melakukan penyebaran dan pengembangan ternak yang dananya disediakan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa kebijakan penyebaran dan pengembangan ternak dapat berjalan dengan baik, diperlukan pemberdayaan masyarakat pengelola/penggaduh ternak ternak secara optimal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Gubernur tentang Pola Gaduhan Ternak Pemerintah Daerah.
Mengingat : 1.
- Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan anatara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 417/Kpts/OT.210/7/2001 tentang Pedoman Umum Penyebaran dan Pegembangan Ternak;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dias Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 14);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG POLA GADUHAN TERNAK PEMERINTAH DAERAH
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :
1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Jambi.
2. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jambi .
4. Ternak adalah semua ternak yang disebarkan kepada petani penggaduh yang pengadaannya berasal dari Anggaran Pendapata dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jambi.
5. Dana Hasil Setoran adalah dana hasil dari setoran penjualan ternak pemerintah yang ada pada rekening Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jambi.
6. Nilai Tertnak Pokok adalah nilai/harga pembelian ternak ketika ternak tersebut diterima oleh penggaduh yang diperhitungkan ## BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk menjadi acuan dalam memberikan kesempatan kepada masyarakat berusaha mengembangkan ternak dengan tujuan agar masyarakat dapat memanfaatkan kesempatan gaduhan untuk meningkat produksi ternak sekaligus meningkatkan pendapatan dan taraf hidup masyarakat.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Ruang Lingkup Pola Gaduhan Ternak meliputi ternak betina bibit yang dikembangbiakan, ternak penjatan bibit atau ternak penggemukan baik berupa sapi, kerbau maupun kambing/domba atau unggas.
POLA PENYEBARAN DAN PENGEMBANGAN TERNAK
BAB III - POLA PENYEBARAN DAN PENGEMBANGAN TERNAK
Pasal 4
- (1) Penyebaran dan pengembangan ternak gaduhan dilaksanakan dengan sistem perguliran dan/atau bagi hasil
- (2) Penyebaran dan pengembangan sebagaimana dimaksud ayat (1) disesuaikan dengan tujuan dan jenis ternak yang digaduhkan.
BAB III - POLA PENYEBARAN DAN PENGEMBANGAN TERNAK
Pasal 5
Perguliran dan/atau bagi hasil ternak dapat berbentuk sebagai berikut :
- a. Ternak betina bibit yang di kembangbiakan;
- b. Ternak pejantan bibit; dan/atau;
- c. Ternak penggemukan.
BAB III - POLA PENYEBARAN DAN PENGEMBANGAN TERNAK
Pasal 6
Perguliran dan atau bagi hasil ternak betina bibit sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf a dilakukan sebagai berikut :
- a. penerima seekor sapi atau kerbai harus mengembalikan induk awal kepada pemerintah apabila telah beranak dua ekor dan anak kedua sudah berumur 1 tahun atau lepas sapih bagi penggaduh pertama; sedangkan untuk penggaduh selanjutnya mengembalikan induk apabila telah beranak satu ekor dan sudah berumur 1 tahun atau lepas sapih; dan/atau
- b. penerima seekor kambing atau domba harus mengembalikan induk awal kepada pemerintah apabila telah beranak tiga ekor dan anak ketiga sudah berumur 6 bulan atau lepas sapih bagi penggaduh penyebaran pertama; sedangkan untuk penggaduh selanjutnya mengembalikan induk apabila telah beranak 2 (dua) ekor dan sudah berumur 6 bulan atau lepas sapih.
BAB III - POLA PENYEBARAN DAN PENGEMBANGAN TERNAK
Pasal 7
Perguliran dan/atau bagi hasil ternak pejantan bibit dimaksud Pasal 5 huruf b dilakukan sebagai berikut :
- a. Penerima seekor sapi atau kerbau dapat memelihara selama 5 tahun atau lebih atau sampai tidak produktif lagi, selanjutnya ternak tersebut dapat dijual, hasil penjualan untuk petani 80%, sedangkan untum pemerintah 20%, ditambah harga bobot awal; dan/atau
- b. Penerima seekor kambing atau domba dapat memelihara selama 5 tahun atau lebih atau sampai tidak produktif lagi, selanjutnya ternak tersebut dapat dijual, hasil penjualan untuk petani 80%, sedangkan untuk pemerintah 20% ditambah harga bobot awal.
BAB III - POLA PENYEBARAN DAN PENGEMBANGAN TERNAK
Pasal 8
Perguliran dan/atau bagi hasil ternak penggemukan dimaksud Pasal 5 huruf c dilakukan dengan cara :
- a. Penerimaan satu ekor ternak penggemukan penggaduh memelihara selama jangka waktu 12 bulan sampai dengan 24 bulan; dan
- b. Pembagian hasil diperhitungkan dari selisih bobot badan akhir dan bobot badan awal. Selisih bobot badan tersebut dibagi untuk petani 70%, sedangkan untuk Pemerintah Daerah 30% ditambah harga bobot awal.
PERSYARATAN PENGGADUH
BAB IV - PERSYARATAN PENGGADUH
Pasal 9
- (1) Syarat-syarat penggaduh adalah sebagai berikut :
- a. mempunyai tempat tinggal tetap;
- b. sudah berkeluarga;
- c. mempunyai pengalaman dan keterampilan memelihara ternak sesuai dengan komoditas yang akan diterima;
- d. sanggup menyediakan kandang, pakan dan pemeliharaan ternaknya dengan baik;
- e. bersedia mengikuti petunjuk dan bimbingan teknis dari Dinas Peternakan dan Instansi tertkait;
- f. berbadan sehat; dan
- g. berkelakuan baik..
- (2) Seleksi calon lokasi dilaksanakan oleh Kepala Dinas berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- (3) Seleksi calon penggaduh dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota..
HAK DAN KEWAJIBAN PENGGADUH
BAB V - HAK DAN KEWAJIBAN PENGGADUH
Pasal 10
Penggaduh berhak atas :
- a. menerima ternak yang ukuran berat dan umur sesuai dengan perjanjian;
- b. menerima bagi hasil yang menjadi bagiannya sesuai dengan surat perjanjian; dan
- c. memanfaatkan pupuk kandang hasil dari ternak yang diterimanya.
BAB V - HAK DAN KEWAJIBAN PENGGADUH
Pasal 11
Penggaduh berkewajiban untuk :
- a. menandatangani dan mematuhi surat perjanjian;
- b. memelihara ternak yang diterimanya dengan baik;
- c. mengikuti petunjuk dan bimbingan teknis yang diberikan oleh petugas peternakan;
- d. melaporkan hal luar biasa yang terjadi terhadap ternak dalam waktu 24 jam kepada petugas peternakan setempat; dan
- e. menyetorkan bagi hasil yang sudah disepakati sesuai dengan surat perjanjian yang telah ditandatangi.
PENYERAHAN TERNAK
BAB VI - PENYERAHAN TERNAK
Pasal 12
- (1) Penyerahan ternak kepada penggaduh dilakukan dengan ikatan surat perjanjian yang dibuat diatas kertas bermeterai dan ditandatangani oleh penggaduh dan pejabat Dinas Peternakan Provinsi Jambi diketahui oleh aparat desa/kelurahan.
- (2) Sebelum ternak diserahkan Dinas Peternakan Provinsi Jambi harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan melibatkan aparat Pemerintah Kabupaten/Kota.
RESIKO DAN TANGGUNG JAWAB
BAB VII - RESIKO DAN TANGGUNG JAWAB
Pasal 13
- (1) Apabila penggaduh lalai dalam pemeliharaan ternak atau tidak memetahi ketentuan dalam surat perjanjian, maka ternak dapat dipindahkan kepada penggaduh lain tanpa kompensasi;
- (2) Apabila penggaduh lalai yang mengakibatkan kematian ternak, penggaduh wajib mengganti senilai ternak yang mati tersebut kepada Pemerintah Daerah.
BAB VII - RESIKO DAN TANGGUNG JAWAB
Pasal 14
- (1) Apabila ternak yang digemukkan atau ternak betina yang dikembang biakan mengalami kematian bukan karena kesalahan/kelalaian penggaduh, penggaduh dapat dibebaskan dari kewajiban pengembalian dengan menunjukkan bukti berita acara dari dokter hewan/pejabat berwenang.
- (2) Kriteriakematian ternak bukan karena kesalahan atau kelalaian penggaduh sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
- a. bencana alam;
- b. penyakit akut seperti thympani dan pneumonia;
- c. keracunan yang bukan karena kesengajaan; dan/atau
- d. kecelakaan yang bukan karena kesengajaan, termasuk mati karena melahirkan.
- (3) Dalam hal ternak mengalami hilang karena dicuri, penggaduh bertanggung jawab atas kehilangan tersebut.
BAB VII - RESIKO DAN TANGGUNG JAWAB
Pasal 15
Dalam hal ternak karena penyakit yang diperkirakan tidak dapat disembuhkan, penggaduh wajib menyerahkan ternak yang bersangkutan untuk dijual atau dipotong, hasil penjualan 100% (seratur per seratus) harus disetor ke rekening Bendahara Penerima Dinas Peternakan Provinsi Jambi selanjutnya disetor ke Kas Umum Daerah Provinsi Jambi.
BAB VII - RESIKO DAN TANGGUNG JAWAB
Pasal 16
- (1) Ternak yang majir/tidak berfungsi atau kelalaian alat reproduksi, dinyatakan oleh dokter hewan/petugas berwenang dan ternak harus dijual;
- (2) Hasil penjualan ternak sebagaimana tersebut ayat (1), kepada penggaduh mendapat bagian 25% (dua puluh lima per seratus) sedangkan 75% (tujuh puluh lima per seratus) harus disetor ke rekening Bendahara Penerima Dinas Peternakan Provinsi Jambi selanjutnya disetor ke Kasd Umum Daerah Provinsi Jambi.
PENJUALAN TERNAK
BAB VIII - PENJUALAN TERNAK
Pasal 17
- (1) Penjualan ternak dilaksanakan oleh Tim Penjualan Ternak Pemerintah Daerah;
- (2) Tim Penjualan Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas.
BAB VIII - PENJUALAN TERNAK
Pasal 18
- (1) Penjualan ternak dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dibuat Berita Acara Penjualan..
- (2) Harga penjualan ternak ditentukan setiap ekor dari masing-masing jenis ternak.
- (3) Hasil penjualan ternak dikurangi hak penggaduh, disetorkan ke rekening Bendahara Penerimaan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jambi, selanjutnya disetor ke Kas Umum Daerah selambat-lambatnya 1 (satu) hari setelah dilaksanakan penjualan.
PENGELOLAAN DAN PENGGUNAAN DANA HASIL SETORAN
BAB IX - PENGELOLAAN DAN PENGGUNAAN DANA HASIL SETORAN
Pasal 19
- (1) Bendaharawan Penerima dana hasil setoran wajib membuat pembukuan tentang penerimaan dan pengeluaran.
- (2) Dana hasil; setoran dari penjualan ternak pemerintah yang masuk ke rekening Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jambi terdiri dari :
- a. bagi hasil ternak penggemukan 100% nilai ternak pokok ditambah 30% dari laba usaha untuk pemerintah daerah.
- b. Penjualan ternak jantan bibit setelah dipelihara kurang lebih 5 tahun atau tidak produktif lagi ternak tersebut di jual 100% dari nilai pokok ternak dan ditambah 20% dari laba usaha untuk pemerintah daerah.
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN
BAB X - PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN
Pasal 20
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jambi berkoordinasi dengan Dinas Peternakan Kabupaten/Kota serta instansi terkait untuk meningkatkan mutu ternak dan pembinaan terhadap penggaduh.
BAB X - PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN
Pasal 21
Kepala Dinas wajib melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Tim Penjualan Ternak Pemerintah serta aparat peternakan di lapangan.
BAB X - PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN
Pasal 22
Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan seluruh kegiatan pengelolaan ternak pemerintah kepada Gubernur setiap 6 bulan sekali, atau suatu waktu bila diperlukan.
KETENTUAN PERALIHAN
BAB XI - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 23
- a. Pola gaduhan ternak yang penyediaan dananya diluar anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Jambi dapat menyesuaikan dengan Peraturan Gubernur ini sepanjang belum diatur dalam perjanjian.
- b. Pola gaduhan yang telah dilaksanakan sebelum ditetapkan Peraturan Gubernur ini, masih tetap berlaku sampai dengan masa kontrak selesai.
BAB XII
PENUTUP
BAB XI - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 24
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

Penetapan: Ditetapkan di Jambi pada tanggal 14 April 2010

Penandatangan: GUBERNUR JAMBI dto H. ZULKIFLI NURDIN

Penetapan: Diundangkan di Jambi pada tanggal 14 April 2010

Penandatangan: ## SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI dto A. MAKDAMI FIRDAUS BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2010 NOMOR 7