PERATURAN DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUVAN Nomor 18 Tahun 2011 tentang PAJAK RESTORAN (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 136 Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 2 ayat (2) huruf b, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan perlu mengatur ketentuan menyangkut Pajak Restoran berdasarkan ketentuan perundang - undangan yang berlaku; : a.
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a : perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Restoran. b.
- Mengingat :
- 1 . Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hokum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaiaan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nornor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2 .
- Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat Dan Kabupaten Humbang Hasundutan Di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272); 3.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Repubiik indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 6 .
7. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemeriritahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana teiah diubah, terakhir dengan Undang-Undang 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundng-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Gara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana teiah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Mumbang Hasundutan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Wajib Dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan (Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 1).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWANPERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN dan
BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK RESTORAN.
BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Humbang Hasundutan.
2. 2 . Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip ctonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Humbang Hasundutan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.
7. Dinas adalah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Humbang Hasundutan.
8. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa
Pasal 2
Dengan Nama Pajak Restoran dipungut pembayaran atas pelayanan yang disediakan oleh Restoran.
Pasal 3
- (1) Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan Restoran.
- (2) Pelayanan yang disediakan Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meiiputi penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh peinheli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.
- (3) Tidak termasuk objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud paaa ayat (1) adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp.3.000.000, (tiga juta rupiah)/tahun.
Pasal 4
- (1) Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari Restoran.
- (2) Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang mongusahakan Restoran.
BABIII
DASAR PENGENAAN, TARiF DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK
Pasal 5
Dasar Pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran.
Pasal 6
Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
Pasal 7
Besaran Pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
BABIV
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 8
Pajak Restoran yang terutang dipungut di wilayah Daerah.
Pasa! 9
Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender.
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH
BAB VI - SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH
Pasal 10
- (1) Setiap wajib pajak wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Pajak atau orang yang diberi kuasa olehnya.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan ke Bupati paling lama 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD, diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan Pajak
BAB VII - PEMUNGUTAN PAJAK
Pasal 11
- (1) Pemungutan Pajak tidak dapat diborongkan.
- (2) Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang dengan
BAB VII - PEMUNGUTAN PAJAK
Pasal 12
- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati dapat menerbitkan :
- a. SKPDKBdalam hal :
1. jika
BAB VII - PEMUNGUTAN PAJAK
Pasal 13
- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan SKPDKB, SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampaian SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturari Bupati.
Bagian Kedua Surat Tagihan Pajak
BAB VII - PEMUNGUTAN PAJAK
Pasal 14
- (1) Bupati dapat menerbitkan STPD jika :
- a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
- b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
- c. wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang temtang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan humf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak temtangnya pajak.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penyampaian STPD ditetapkan oleh Bupati berpedoman kepada peraturan pemndang - undangan.
Bagian Ketiga
Tata Cara Pembayaran dan Penagihan
BAB VII - PEMUNGUTAN PAJAK
Pasal 15
- (1) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat temtangnya pajak paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak.
- (2) SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (3) Bupati atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB VII - PEMUNGUTAN PAJAK
Pasal 16
- (1) Pajak yang terutang ## BAB VIII
KEBERATAN DANBANDING
BAB VII - PEMUNGUTAN PAJAK
Pasal 17
- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas suatu :
- a. SKPDKB;
- b. SKPDKBT;
- c. SKPDLB;
- d. SKPDN; dan
- e. Pemctongan atau pemungutan oleh pihak ketiga
BAB VII - PEMUNGUTAN PAJAK
Pasal 18
- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima se ' uruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besamya pajak yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lama dan Eupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
BAB VII - PEMUNGUTAN PAJAK
Pasal 19
- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Bupati.
&amp;
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban membayar pajak sampai dengan (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding. 1
BAB VII - PEMUNGUTAN PAJAK
Pasal 20
- (1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak ## BAB IX
PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKS! ADMINISTRATIF
BAB VII - PEMUNGUTAN PAJAK
Pasal 21
- (1) Atas Permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati dapat membetulkan, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang - undangan perpajakan daerah.
- (2) Bupati dapat :
- a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
- b. mengurangkan atau membatalkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;
- c. mengurangkan atau membatalkan STPD;
- d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan;
- e. mengurangkan ketetapan pajak terutang ## BAB X KEDALUWARSA PENAGIHAN
BAB VII - PEMUNGUTAN PAJAK
Pasal 22
- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabiia :
- a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
- b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
- (4) Pengakuan Utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib pajak.
BAB VII - PEMUNGUTAN PAJAK
Pasal 23
- (1) Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.
P E N Y I D I K A N
BAB XI - P E N Y I D I K A N
Pasal 24
- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintahan Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
- b. menerima, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
- d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan/atau
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
INSENTIF PEMUNGUTAN
BAB XII - INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 25
- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan pajak dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai taia cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman kepada peraturan perundangan-undangan.
KETENTUAN PIDANA
BAB XIII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 26
- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak 2(dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.
BAB XIII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 27
Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, merupakan penerimaan negara.
BAB XIII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 28
Tindak pidana di bidang perpajakan daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhimya Masa Pajak atau berakhimya Bagian Tahun Pajak atau berakhimya Tahun Pajak yang bersangkutan.
KETENTUAN PENUTUP
BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 21 Tahun 2005 tentang Pajak Restoran (Lembarsn Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 21, Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 21) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Doloksanggul pada tanggal 28 Desember 2011 h | : ,KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN 7AHUN 2011 NOMOR 18 ## Pasal 30

Penandatangan: Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur dengan Peraturan Bupati. ## Pasal 31 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan. Diteiapkan di Doloksanggul pada tanggal 27 Desember 2011

Penandatangan: BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN, Dto MADDIN SIHOMBING