Unknown BUPATI DAN WAKIL BUPATI Nomor 12 Tahun 2015 tentang PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE, BAHAN KAMPANYE, DAN/ATAU RAPAT UMUM DI TEMPAT UMUM PADA PEMILIHAN BUPATI DAN (berlaku 9 April 2015)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATITUBAN
PERATURANBUPATITUBAN NOMOR 18.: TAHUN 2015
TENTANG
PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE, BAHAN KAMPANYE, DAN/ATAU RAPAT UMUM DI TEMPAT UMUM PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2015
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TUBAN,
bahwa dalam rangka menciptakan situasi yang kondusif dan demi terj aganya keten traman dan ketertiban masyarakat dengan memperhatikan etika dan estetika, kebersihan dan keindahan kota, kerukunan masyarakat serta kelestarian lingkungan hidup dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, khususnya yang berkaitan dengan penggunaan tempat umum sebagai lokasi pemasangan alat peraga kampanye dan/ atau rapat umum, maka perlu menetapkannya dalam suatu Peraturan Bupati;
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Neg,ara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5029);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Pera tu ran Pemerin tah Penggan ti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 11 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tuban (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2015 Seri D Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 31);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 16 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2015 Seri E Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 37);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE, BAHAN KAMPANYE, DAN/ATAU RAPAT UMUM DI TEMPAT UMUM PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHON 2015.
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Tuban.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tuban.
3. Bupati adalah Bupati Tuban.
4. Satuan Palisi Pamong Praja adalah Satuan Palisi Pamong Praja Kabupaten Tuban.
5. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tuban.
6. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban.
7. Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten yang selanjutnya disebut Panwaslu Kabupaten adalah Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Tuban.
8. Tempat Umum adalah tempat-tempat yang meliputi taman, aloon› aloon, lapangan, ruang terbuka untuk umum, trotoar-trotoar, saluran air yang meliputi sungai termasuk tanggul dan bangunannya, selokan terbuka atau tertutup berikut jembatan dan gorong-gorong, jalan dalam jenis apapun termasuk daerah milik jalan.
9. Alat peraga kampanye adalah semua benda atau bentuk lainnya yang memuat visi, misi dan program dan/ a tau informasi lainnya yang dipasang untuk keperluan kampanye pemilu yang bertujuan untuk mengajak orang memilih peserta pemilu.
f
10. Bahan Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program Pasangan Calon, simbol-simbol, atau tanda gambar yang disebar untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Pasangan Calon tertentu, yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten yang didanai APBD dan dapat didukung oleh I i ;PBN, serta yang difasilitasi oleh Pasangan Calon.
MACAM DAN JENIS ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE
BAB II - MACAM DAN JENIS ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE
Pasal 2
- (1) Macam dan jenis alat peraga kampanye meliputi:
- a. spanduk;
- b. baliho; dan
- c. bendera umbul-umbul.
- (2) Macam dan Jenis bahan kampanye :
- a. pamflet/ brosur;
- b. poster; dan
- c. benda-benda lain yang dapat digunakan untuk kegiatan kampanye.
PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DI TEMPAT UMUM
BAB III - PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DI TEMPAT UMUM
Pasal 3
Pemasangan Alat Peraga Kampanye di tempat umum dilaksanakan oleh KPU Kabupaten.
JANGKA WAKTU
BAB IV - JANGKA WAKTU
Pasal 4
- (1) Jangka waktu Pemasangan Alat Peraga Kampanye di tempat umum sejak ditetapkan menjadi pasangan calon sampai dengan dimulainya masa tenang.
- (2) Masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung selama 3 (tiga) hari sebelum hari/tanggal pemungutan suara.
- (3) Pada saat dimulainya masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat
- (2) penanggungjawab Pemasangan Alat Peraga Kampanye harus membersihkan Alat Peraga Kampanye yang dipasang ditempat umum.
BABV
TEMPAT UMUM YANG DILARANG
BAB IV - JANGKA WAKTU
Pasal 5
- (1) Lokasi dan/atau Tempat Umum yang dilarang untuk pemasangan Alat Pe raga Kam pan ye yai tu:
- a. aloon-aloon kota termasuk jalan-jalan yang melingkarinya yaitu Jl. Kartini, Jl RM Suryo, Jl. Sunan Bonang, Jl. Panglima Sudirman clan Jl. Veteran termasuk pulau-pulau jalan dan tamannya;
- b. ruang terbuka untuk umum seperti lingkungan tempat rekreasi, rest area, terminal wisata, terminal dan sub terminal, shelter/ halte, lapangan dan pasar yang dimiliki a tau dikuasai oleh Pemerintah Daerah;
- c. fasilitas umum, pohon penghijauan kiri dan kanan, serta taman sepanjang Jl. Pahlawan, Jl. Basuki Rahmad, Jl. Sunan Bonang, Jl. KH Musta'in, dan Jl. Panglima Sudirman;
- d. taman-taman kota, air mancur bundaran patung Jl. Letda Sucipto, bundaran manunggal utara, bundaran manunggal selatan, bundaran depan SMAN 1 Tuban, Bundaran Sleko, tiang lampu hias, dan di kaca mobil penumpang umum;
- e. pulau-pulau jalan;
- f. semua pohon penghijauan di kiri dan kanan jalan yang dikuasai Pemerintah Daerah;
- g. jembatan, pagar jembatan, gorong-gorong, trotoar-trotoar dan jalan beraspal;
- h. diatas jalan umum dengan cara melintang.
- (2) Lokasi dan/ a tau tempat yang dimiliki Badan Hukum maupun perseorangan selain tempat umum yang dilarang untuk pemasangan alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dinding rumah yang menghadap jalan, sampai trotoar yang berada didekat pusat Pemerintahan Daerah yaitu :
- a. kawasan rumah Jl. Veteran;
- b. kawasan rumah Jl. RM Suryo;
- c. kawasan rumah Jl. Panglima Sudirman (antara Jl. Sunan Bonang sampai dengan pertigaan Jl. RM Suryo); dan
- d. kawasan rumah Jl. KH Musta'in kecuali kantor perwakilan peserta pemilu.
- (3) Pemasangan alat peraga kampanye dan bahan Kampanye di lokasi milik perseorangan atau milik badan hukum harus memperoleh ijin dari pemiliknya.
BAB IV - JANGKA WAKTU
Pasal 6
- (1) Larangan selain pada Tempat Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi :
- a. lingkungan kantor Pemerintah, Pemerintah Daerah, TNI dan Polri;
- b. lingkungan sekolah dan Kampus Perguruan Tinggi baik negeri maupun swasta serta pondok pesantren;
- c. lingkungan tempat ibadah umat beragama;
- d. lingkungan rumah sakit dan tempat-tempat pelayanan kesehatan masyarakat;
- e. lingkungan monumen bersejarah;
- f. gedung Olahraga Ranggajaya Anoraga termasuk lapangan olahraga yang ada di lingkungan Gedung Olahraga Ranggajaya Anoraga;
- g. gardu listrik/ tiang listrik, gardu Telkom/ tiang Telkom, tiang penerangan jalan umum;
- h. alat perlengkapan jalan: Guardril (pagar pengaman), delineator (patok pengaman), alat pengatur isyarat lampu lalu lintas, rambu› rambu lalu lintas, papan penunjuk arah dan portal;
1. gapura/ ta pal batas; dan
- j. mobil penumpang umum.
- (2) Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e adalah termasuk pagar dan jarak tanah/ pekarangan kosong antara pagar sampai dengan jalan umum.
TEMPAT UMUM YANG DIPERBOLEHKAN
BAB VI - TEMPAT UMUM YANG DIPERBOLEHKAN
Pasal 7
- (1) Lokasi yang diperbolehkan untuk pemasangan alat peraga kampanye dan/ a tau rapat umum ditempat umum adalah:
- a. Stadion Lokajaya;
- b. Lapangan terbuka yang dimiliki dan/ a tau dikuasai oleh Kecamatan dan Kelurahan/ Desa di Ka bu paten Tu ban.
- (2) Penggunaan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan jadwal kampanye yang ditetapkan oleh KPU.
- (3) Lokasi yang diperbolehkan untuk pemasangan alat peraga kampanye adalah bahu jalan yang tidak beraspal kecuali bahu jalan pada jalan sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf c.
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
BAB VII - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 8
Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pemasangan Alat Peraga Kampanye ditempat umum 'dilakukan oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dan Satuan Polisi Pamong Praja.
BAB VII - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 9
Pelanggaran terhadap peraturan Bupati ini dilakukan penertiban oleh Satuan Polisi Pamong Praja bersama Instansi terkait.
BAB VII - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 10
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tuban.

Penetapan: Ditetapkan di Tuban 1

Penetapan: Diundangkan di Tuban pada tanggal 29 April 2015

Penandatangan: Pit Sekretaris Daerah, I BUttANA BERITA DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2015 SERIE NOMOR .fl.