PERATURAN WALIKOTA PRABUMULIH Nomor 40 Tahun 2017 tentang PERU BAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA PRABUMULIH NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN STANDARISASI PERJALANAN DINAS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP DAN PIHAK LAINNYA Dr LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH TAHUN ANGGARAN 2017 WALIKOTA PRABUMULIH, (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat a.
berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 maka telah ditetapkan Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 2 tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan standarisasi Perjalanan Dinas Bagi Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Pihak Lainriya di Lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2017;
- b. bahwa standarisasi biaya harian, biaya kendaraan umum dan biaya penginapan perjalanan dinas bagi Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota DPRD dinilai kurang mernadai, maka terhadap Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 2 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan standarisasi Perjalanan Dinas Bagi Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Pihak Lainnya di Lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2017 perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 2 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan standarisasi Perjalanan Dinas Bagi Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Pihak Lainnya di Lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2017.
- l. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan an tara Pemerintah Pusat dan Perneriritah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4438);
Menetapkan
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembar an Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perneriritahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia tahun 2014 Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tah un 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Meriteri Da larn Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negapra Republik Inpdonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuarigan Daerah (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2014 Nornor 13);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA PRABUMULIH NOMOJ~ 2 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN STANOARISASI PERJALANAN OINAS BAGI PEGAWAI NEUERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DAN PIHAK LAINNYA 01 LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH TAHUN ANGGARAN 2017.
Pasal I
Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 2 Tah un 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Standarisasi Perjalanan Dinas Bagi Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Pihak Lainnya di Lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kota Prabumulih Tahun 2017 Nomor 3) yang telah diubah dengan Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 9 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Wa!ikota Prabumulih Nomor 2 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pclak sariaan dan Standarisasi Perjalanan Dinas Bagi Pegawai Ncgeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Pihak Lainnya di Lingkurigan Pemcr in ta h Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2017 (Beri la Dacrah Kota Prabumulih Tahun 2017 Nomor 10), diubah scbagai bcrikut :
1. Ketentuan
Pasal 4
2. Ketentuan
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagaimana tereantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

3. Ketentuan Lampiran II diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
4. Ketentuan Lampiran IV diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
5. Ketentuan Lampiran V diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Prabumulih.

Ditetapkan di Prabumulih pada tanggal, l" o1Cfr&gt;~ 2017 t

IH,

. RIDHOYAHYA\

Diundangkan

di Prabumulih

pada tanggal,

11 okro6J~

2017

SEKRETARIS

DAERAH

K A PRABUMULIH ,...


H. M. KOWI

BERITA DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN 2017 NOMOR '&lt; I

LAMPIRAN II

PERATURAN WALIKOTA PRABUMULIH

NOMOR

: 40TAHUN 2017

TANGGAL

:,,, CkA'o'R.«20 17

## SATUANBIAYAKENDARAANUMUM

| NO | RUTE TUJUAN: | BUS (PP) | KERETAAPI (PP) | JET POlL (PP) |
|------|----------------------------|-------------|------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A | DALAMDAERAH (KE) | | | |
| | l. Ogan Ilir jlndralaya | 200.000, | - | |
| | 2. OK1jKayu agung | 200.000, | - | |
| | 3. OKU j Baturaja | 200.000, | 200.000,- | |
| | 4. OKU SelatanjMuara Dua | 200.000, | | |
| | 5. OKUTimur jMartapura | 200.000, | 200.000,- | |
| | 6. Banyu Asin jP.Bangkalai | 200.000, | - | |
| | 7. MUBAj Sekayu | 200.000, | - | |
| | 8. MURAjLb.Linggau | 300.000,- | 200.000, | |
| | 9. Kota Lb.Linggau | 200.000, | 200.000, | |
| | 10. Palembangj Bandara | 350.000, | - | |
| | 11. Muara Enim | 200.000, | 200.000, | |
| | 12. Lahat | 200.000,- | 200.000, | |
| | 13. Kota Pagar Alam | 300.000,- | - | |
| | | | - | |
| B | LUARDAERAH | | - | |
| | 1. NAD j Banda Aceh | 1.000.000,- | - | |
| | 2. SUMUT j Medan | 750.000,- | - | |
| | 3. SUMBARj Padang | 750.000,- | - | |
| | 4. Riau L Pekan Baru | 500.000,- | - | |
| | 5. Kep. Riaujtj.Pinang | - | - | |
| | 6. Jambi | 500.000,- | - | |
| | 7. Bengkulu | 500.000, | - | |
| | 8. Lampung/ Bandar Lampung | 500.000, | - | |
| | 9. Bangka | - | - - | 500.000,- |
| | 10. Belitung | - | - | 850.000,- |
| | 1l. Mentok | - | - | 500.000,- |
| | 12. Banten | - | - | |
| | 13. .Jabar (Bandung) | 750.000,- | | |
| | 14. Jatimj Surabaya | 850.000,- | - | |
| | 15. DKlj,Jakarta | 700.000,- | - | |
| | 16. JatengjSemarang | 650.000,- | - | |
| | 17. Yogyakarta | 900.000,- | - | |
| | 18. Bali/Denpasar | l.200.000,- | - | |
| | 19. Batam | - | - | 850.000,- |
| | 20. Solo | 750.000,- | - | |
| | 21. Bogor | 750.000,- | - | |


Keterangan :

Kota-Kota lain yang belu m termasuk dalam daftar ini dapat menyesuaikan dengan jarak yang ditempuh

PERATURAN \VALIKOTA PRABUMULIH

NOMOR

:

20J7

TANGGAL.



Id"ll.Iut nJlllnh)

| | | | TARIF HOTEL | TARIF HOTEL | TARIF HOTEL | TARIF HOTEL | TARIF HOTEL | TARIF HOTEL |
|-------------------------------------------|----------|------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|------------------------|
| No | PROVINSI | SATUAN | WALIKOTA WAKIL WALIKOTA | SEKDA/ UNSUR PIMPINAN DPRD | PEJABAT PEJABAT ESELON ESELON II I1I/GOLONGAN & ANGGOTA IV DPRD | PEJABAT ESELON IV/GOLONGAN III | GOLONGAN I/II | NON PNS/ PIHAK LAINNYA |
| 1 | 2 | | | | 7 | 8 | 9 | |
| | 3 | 4 | 5 | | | | | 10 |
| I ACEH | OH | 7.000.000 | 2.335.000 | 2.300.000 | I 180.000 | 810.000 | 640.000 | 540.000 |
| 2 SUMATERA UTARA | OH | 7.100.000 | 2.355.000 | 2.300.000 | I 150.000 | 870.000 | 610.000 | 510.000 |
| 3 RIAU | OH | 6.900.000 | 2.350.000 | 2.075.000 | 1.1"20.000 | 850.000 | 680.000 | 580.000 |
| 4 KEPULAUAN RIAU | OH | 5.000.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 1.500.000 | 880.000 | 680.000 | 580.000 |
| 5 JAMBI | OH | 6.700.000 | 2.125.000 | 2.030.000 | I 189.000 | 870.000 | 690.000 | 590.000 |
| 6 SUMATERA BARAT | OH | 6.900.000 | 2.245.000 | 2.030.000 | I. 100.000 | 860.000 | 636.000 | 536.000 |
| 7 LAMPUNG | OH | 6.900.(100 | 2.205.000 | 2.100.000 | 1.170.000 | 874.000 | 656.000 | 556.000 |
| 8 BENGKULU | OH | 6.700.000 | 2.275.000 | 2.050.000 | 1.180.000 | 870.000 | 610.000 | 510.000 |
| 9 BANGI<A BELITUNG | OH | 7.200 -, 000 | 2.125.000 | 2.000.000 | I 100.000 | 851.000 | 600.000 | 500.000 |
| 10 BANTEN | OH | 6.700.000 | 2.250.000 | 2.200.000 | 1.200.000 | 850.000 | 675.000 | 575.000 |
| 11 JAWA BARAT | OH | 7.500.000 | 3.500.000 | 2.500.000 | 1.300.000 | 860.000 | 680.000 | 580.000 |
| 12 OKI JAI<ARTA | OH | 8.700.000 | 3.500.000 | 2.200.000 | 1.500.000 | 810.000 | 690.000 | 590.000 |
| 13 JAWA TENGAH | OH | 7.200.000 | 2.150.000 | 2.200.000 | 1.150.000 | 850.000 | 650.000 | 550.000 |
| 14 01 YOGYAI<ARTA | OH | 7.500.000 | 3.500.000 | 2.500.000 | 1..100.000 | 828.000 | 659.000 | 559.000 |
| 15 JAWA TIMUR | OH | 8.000.000 | 3.500.000 | 2.500.000 | 1.168.000 | 890.000 | 680.000 | 580.000 |
| 16 BALI | OH | 8.000.000 | 3.500.000 | 2.500.000 | 1.500.000 | 890.000 | 658.000 | 558.000 |
| 17 NUSA TENGGARA BARAT | OH | 7.100.000 | 2.153.000 | 2.082.000 | 1.150.000 | 840.000 | 660.000 | 560.000 |
| 18 NUSA TENGGARA TIMuR | OH | 7.100.000 | 2.125.000 | 2.000.000 | 1.161.000 | 870.000 | 620.000 | 520.000 |
| 19 KALIMANTAN BARAT | OH | 7.200.000 | 2.325.000 | 2.130.000 | 1.140.000 | 830.000 | 618.000 | 518.000 |
| 20 KALIMANTAN TENGAH | OH | 7.200.000 | 2.125.000 | 2.350.000 | 1.150.000 | 840.000 | 608.000 | 508.000 |
| 21 KALIMANTAN SELATAN 22 KALIMANTAN TlMUR | OH | 7.200.000 OH 7.200.000 | 2.125.000 | 2.250.000 2.450.000 2.458.000 | 1.170.000 1.150.000 | 800.000 850.000 | 679.000 650.000 | 579.000 550.000 |
| 23 SULAWESI UTARA | OH | 7.150.000 | 2.225.000 | 2.415.000 | 1.140.000 | 800.000 | 690.000 | 590.000 |
| 24 GORONTALO | OH | 6.700.000 | 2.285.000 | 2.010.000 | 1.110.000 | 810.000 | 640.000 | 540.000 |
| 25 SULAWESI BARAT | OH | 6.700.000 | 2.255.000 | 2.030.000 | 1.110.000 | 800.000 | 660.000 | 560.000 |
| ·~6 SULAWESI SELATAN | | OH | 6.700.000 2.535.000 | 2.000.000 | 1.153.000 | 895.000 | 671.000 | 571.000 |
| 28 SULAWESI TENGGARA | OH | 7.200.000 | 2 150.000 | 2.070.000 | I. 116.000 | 850.000 | 620.000 | 520.000 |
| 27 SULAWESI TENGAH | OH | 7.200.000 | 2.140.000 | 2.040.000 | 1.124.000 | 800.000 | 630.000 | 530.000 |
| 29 MALUKU | OH | 7.200.000 | 2.125.000 | 2.030.000 | I 180.000 | 812.000 | 680.000 | 580.000 |
| 30 MALUKU UTAI<A 31 PAPUA | OH | 7.200.000 | 2.550.000 | 2.180.000 2.512.000 2.260.000 | I 100.000 | 820.000 | 680.000 | 580.000 580.000 |
| | OH | 7.200.000 | | | I 120.000 | 860.000 | J~OOOO | |
| 32 PAPUA Bi\R~T | OH | 7.200.000 | 2.375.000 | 2.260.000 | 1.150.000 | 880.( 0 | 90.000 | 590.000 |

(."&lt;&gt;1;,11111

- r"df.I"""" ,,,lal,,l, ':SltI""'" 11,·",1,,1"11"" ''''(Ilk Illdak"kllil Jl&lt;·nll~"'tln'"
- Sln{III";: tlll;lll-!lk,oI.1 1~;I'II'JlI \·&gt;1111-( ,lIt:l,jksIJIUlkml p":I:i&gt;JI'l(,rJlI oIlllns d!Opn! 1I":"I"':s""jkHII
- """I-:/IU I;".,,. ka",,,,· s"",,)a, rli 11"1&lt;:1 1~:iHh"l .1'IIllK dllklll!


'24

PERATURAN WAll KOTA PRABUMULIH

NOMOR

:

2017

TANGGAl,


~

M.«..

## SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM PROVINSI SUMATERA SELATAN

(a.am I'UP'»1 III ·1)

| | | | TARIF HOTEL | TARIF HOTEL | TARIF HOTEL | TARIF HOTEL | TARIF HOTEL | TARIF HOTEL | TARIF HOTEL |
|-----|--------------------------|--------|-------------------------|----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------|------------------------|
| No | KABUPATENI KOTA | SATUAN | WALIKOTA WAKIL WALIKOTA | SEKDAI UNSUR PIMPINAN DPRD | PEJABAT ESELON II & ANGGOTA DPRD | PEJABAT ESELON III/GOLONGAN IV | PEJABAT ESELON IV I GOLONGAN III | GOLONGAN 1/11 | NON PNSI PIHAK LAINNYA |
| 1 2 | 1 2 | 3 | 4 | 5 | | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | PALEMBANG | OH | 3.500.000 | 2.200.000 | 1.200.000 | 900.000 | 729.000 | 680.000 | 580.000 |
| 2 | MUARA ENIM | OH | 3.200.000 | 1.200.000 | !.l00.000 | 814.000 | 664.000 | 564.000 | 564.000 |
| 3 | OGAN "OMERING lLlR (OKI) | OH | 3.200.000 | 1.200.000 | 975.000 | 575.000 | 425.000 | 325.000 | 325.000 |
| 4 | OGAN ILiR (01) | OH | 3.100.000 | 1.100.000 | 1.025.000 | 550.000 | 475.000 | 375.000 | 375.000 |
| 5 | BATURAJA (OJ<U) | OH | 3.250.000 | 1.250.000 | 1. 125.000 | 675.000 | 500.000 | 400.000 | 400.000 |
| 6 | OJ(U SELATAN | OH | 3.100.000 | 1. 100.000 | 1. 115.000 | 665.000 | 500.000 | 400.000 | 400.000 |
| 7 | OJ(U TIMUR | OH | 3.100.000 | 1. 100.000 | 1.075.000 | 775.000 | 625.000 | 525.000 | 525.000 |
| 8 | MUSI RAWAS | OH | 3.150.000 | 1.150.000 | 1. 100.000 | 700.000 | 550.000 | 450.000 | 450.000 |
| 9 | MUSI f,AWAS UTARA | 01-1 | 3.125.000 | 1.125.000 | 1.100.000 | 715.000 | 565.000 | 465.000 | 465.000 |
| 10 | MUSI BANYU ASIN (MUSA) | 01-1 | 3.200.000 | 1.200.000 | 1.050.000 | 715.000 | 565.000 | 465.000 | 465.000 |
| 11 | BANYUASIN | 01-1 | 3.200.000 | 1.200.000 | 1.050.000 | 715.000 | 565.000 | 465.000 | 465.000 |
| 12 | LAI-IAT | 01-1 | 3.200.000 | 1.200.000 | 1.050.000 | 738.000 | 588.000 | 488.000 | 488.000 |
| 1.1 | PIICAR ,'LAM | 01-1 | 3.100.000 | 1. 100.000 | 1.050.000 | 700.000 | 550.000 | 450.000 | 450.000 |
| 14 | LUBU" L1NCGAU | 01-1 | 3.100.000 | 1. 100.000 | 1.050.000 | 715.000 | 565.000 | 465.000 | 465.000 |
| 15 | PENUKALABABLEMATANGILlR | 01-1 | 2.950.000 | 950.000 | 950.000 | 650.000 | 500.000 | 400.000 | 400.000 |
| .6 | EMPAT LAW,\NG | 01-1 | 2.950.000 | 950.000 | 950.000 | 675.000 | 525.000 | 425.000 | 425.000 |

l

Cnt at ari

- . Tarif diatns adalah esrfmas; Bcndahara un tuk mclakukan pcmbavaran
- . Stnf
- yang mengikuti Pcjabar yang melaksanakan perjalanan dinas dapar menyesuaikan dcngan rarif kamar standar di hotel Pejabat yang diikuti


:z.. (

l-

TAHUN 2017

II. G~ "\)t\t/2017

## STANDAR BIAYA HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

| | | PENETAPAN SATUAN BIAYA | PENETAPAN SATUAN BIAYA | PENETAPAN SATUAN BIAYA | PENETAPAN SATUAN BIAYA | PENETAPAN SATUAN BIAYA | PENETAPAN SATUAN BIAYA | PENETAPAN SATUAN BIAYA | PENETAPAN SATUAN BIAYA | PENETAPAN SATUAN BIAYA | PENETAPAN SATUAN BIAYA | PENETAPAN SATUAN BIAYA | PENETAPAN SATUAN BIAYA |
|-----|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| NO | URAlAN | WALIKOTA / WAKIL WAll KOTA | SEKDA/ UNSUR PIMPINAN DPRD | ANGGOTA DPRD | ESELON II | ESELON III | ESELONIV | GOLIV | GOL III A.)UDAN WAKO/ WAWAKO | GOL II | GOLI | PIHAK LAlNNYA/ NON PNS SARJANA | PIHAK LAINNYA/ NON PNS SMA |
| 1 | KELUAR DAERJ'-H A.."ITAR | 5.000.000 | 4.500.000 | 3.950.000 | 2.750.000 | 2.000.000 | 1.100.000 | 950.000 | 900.000 | 750.000 | 600.000 | 550.000 | 500.000 |
| | PROPINSI I. Uang Harian : | | | | | | | | | | | | |
| | (Lurnpsum] - Uang Makan | 950.000 | 800.000 | 750.000 | 500.000 | :200.000 | 200.000 | 200.000 | 150.000 | tOO.OOO | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | - Angkutan Setempat | 1.500.000 | 1.:250.000 | 1.100.000 | 600.000 | 400.000 | 300.000 | :200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 150.000 |
| | . Uang Saku | 2.1')0.000 | 2.050.000 | 1.750.000 | 1.400.000 | 1.·100.000 | 600.000 | 550.000 | !i50.000 | 450.000 | 300.000 | 250.000 | 250.000 |
| | 2. Uarig Represeruasi (LuITIps\lJl1) | 400.000 | 400.000 | 350.000 | 250.000 | | | | | | | | |
| II | KELUAR KOTA PRABUMULIH | 2.500.000 | 2.000.000 | 1.750.000 | 1.500.000 | 1.250.000 | 1.000.000 | 750.000 | 600.000 | 400.000 | 350.000 | 325.000 | 300.000 |
| | DALAM PROPINSI SUMSEL Uang Harian (Lumpsum) : | | | | | | | | | | | | |
| | - Uang Makan | 750.000 | 500.000 | 500.000 | 400.000 | 300.000 | 250.000 | :200.000 | :200.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 i |
| | - Angkutan Seternpat | 500.000 | 500.000 | 450.000 | 450.000 | 350.000 | 300.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | . Uana Saku | 1.:2'iO.OOO | 1.000.000 | 800.000 | 650.000 | 600.000 | 450.000 | 400.000 | 2'iO.000 | 150.000 | 150.000 | 125.000 | 100.000 |
| III | DALAM KOTA PRABUMULIH | 750.000 | 600.000 | 550.000 | 500.000 | 450.000 | 400.000 | 375.000 | 350.000 | 325.000 | 325.000 | 300.000 | 250.000 |
| IV | UANG TRANSPORT BANDARA dari dan ke bandara ko ta rujua n (Lumpsurn) | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| IV | LUMSUM LEBIH > 5 HARI | 1.000.000 | 750.000 | 500.000 | 500.000 | 350.000 | 200.000 | 150.000 | 100.000 | 100.000 | 1 io.oo;f" | 100.000 | 100.000 |

Catatan :

Yang dimak'iud Non PNS/ Pihal.: lzirtnya adatah PHl. Stat Khu$u$ alau ajudan walikola;/Wokjl Wa1ikoti!. xepata Desa Kelompok tam yang diikul sertaken detam kegialan dinas.

Sueir unsur Pirnpinan DPRD {xetua dan Wakil Kelua)

H. RIDHO YAHYA