PERATURAN BUPATI SINTANG Nomor 28 Tahun 2015 tentang PUNGUTAN DAN SUMBANGAN BIAYA PENDIDIKAN PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DAN PENDIDIKAN KESETARAAN (berlaku 7 Mei 2015)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
a
PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR 28 TAHUN 2015
TENTANG
PUNGUTAN DAN SUMBANGAN BIAYA PENDIDIKAN PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DAN PENDIDIKAN KESETARAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SINTANG,
- a bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (3) Undang­ Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa satuan pendidikan berprinsip nirlaba dan dapat mengelola dana secara mandiri untuk memajukan satuan pendidikan; a
- b. bahwa pungutan dan/atau sumbangan dalam rangka memenuhi tanggung jawab peserta didik, orang tua/walinya, dan/atau masyarakat harus berdasarkan ketentuan perundang­undangan; b
- c. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut dalam huruf a dan huruf b tersebut di atas dan untuk mcnjamin kepastian pelaksanaan pungutan dan sumbangan biaya pendidikan pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Pendidikan Kesetaraan pcrlu ditetapkan Peraturan Bupati Sintang tentang Pungutan dan sumbangan biaya pendidikan dimaksud; a
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudpada huruf a, huruf b, dan huruf c tersebut di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati Sintang tentang Pungutan Dan Sumbangan Biaya Pendidikan Pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan Dan Pendidikan Kesetaraan;
1. Undang­Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang­Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang­Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
I.
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan U nd angUndang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 150);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301 );
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia N omor 54 10);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang t h Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerm.a ' Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 10
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 474 1);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Pendidikan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Sintang Nomor 1);
J
i
350s5
MEMUTUSKAN :
Menetapkan DAN SEKOLAH DAN
UNGUTAN PERATURAN BUPATI SINTANG TENTANG :DA SUMBANGAN BIAYA PENDIDIKAN Ph (RUAN, MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJ' '' PENDIDIKAN KESETARAAN
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Sintang.
3. Bupati adalah Bupati Sintang;
2. k t daerah Pernerintah Daerah adalah Bupati dan perang1.a . intah daerah. sebagai unsur penyelenggara pemer
4. d I h Dinas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan a a a Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang
6. Satuan Pendidikan adalah Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Pendidikan Kesetaraan;
5. j.,, Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan (d Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang
7. Sekolah Menengah Atas, yang selanjutnya disingkat SMA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan rnenengah sebagai lanjutan dari Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/ setara Sekolah Menengah Pertarna, Madrasa Tsanawiyah.
8. Sekolah Menengah Kejuruan, yang selanjutnya disingkat SMK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang rnenyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sarna atau setara Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah.
9. Pendidikan kesetaraan selanjutnta disingkat PK adalah penyelengaraan Pendidikan Paket A setara SD, Paket B setara SMP dan Paket C setara SMA.
10. Pungutan adalah penerimaan biaya pendidikan baik berupa uang dan/atau barang/jasa pada satuan pendidikan . yang berasal dari peserta didik atau orangtua/wali secara langsung yang bersifat wajib, mengikat, serta jumlah dan jangka waktu pemungutannya ditentukan oleh satuan pendidikan.
11. :. didikan baik Sumbangan adalah penerimaan biaya ,',, ran oleh berupa uangdan/atau barang/jasa yang 11''',~baga peserta didik, orangtua/wali, perseorangan at' ~ersifat lainnya kepada satuan pendidikan \_Y",\_,, udak sukarela, tidak memaksa, tidak mengi',, maupun ditentukan oleh satuan pendidikan baik jum jangka waktu pemberiannya. .
13. an yang Biaya pendidikan adalah sumber daya " ~tan disediakan dan/ataudiperlukan untuk 21aY ,jolaan pendidikan, biaya penyelenggaraan danpeng . pendidikan, serta biaya pribadi peserta didik sesual peraturanperundang-undangan.
12. mberdaya Pendanaan pendidikan adalah penyediaan su keuangan yang diperlukan untuk pengelolaan satuan pendidikan.
14. satuan Selektif adalah sesuai dengan kebutuhan t /wali peserta pendidikan dan kemampuan orang ua didik.
Pasal 2
Biaya satuan pendidikan SMA, SMK dan/ atau PK terdiri atas:
- a. biaya investasi;
- c. bantuan biaya pendidikan; dan
- b. biaya operasi;
- d. beasiswa.
Pasal 3
Pendanaan pendidikan bersumber pemerintah daerah, dan masyarakat. dari Pemerintah,
Pasal 4
- (1) Sumber pendanaan pendidikan ditentukan ## Pasal
6
Sumber biaya pendidikan pada SMA, SMK dan/atau PK yang diselenggarakan oleh masyarakat :
- a. bantuan dari penyelenggara atau satuan pendidikan yang bersangkutan;
- b. pungutan, dan/ atau sumbangan dari peserta didik a tau orang tua/ walinya;
- c. bantuan dari masyarakat di luar peserta didik atau orang tua/walinya;
- d. bantuan Pemerintah;
- e. bantuan pemerintah daerah;
- f. bantuan pihak asing yang tidak mengikat;
- g. bantuan lembaga lain yang tidak mengikat;
- h. hasil usaha penyelenggara atau satuan pendidikan; dan/ atau
- i. sumber lain yang sah.
Pasal
7
- a) SMA, SMK dan/ at.au PK yang diselenggarakan masyarakat, dapat menerima bantuan biaya operasional dari Pemerintah dan/ a tau pemerintah daerah.
- b) Dalam hal terdapat penolakan terhadap bantuan biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (l), satuan pendidikan dilarang memungut biaya tersebut dari peserta didik atau orang tua/walinya.
Pasal 8
- (I) SMA, SMK dan/atau PK yang diselenggarakan oleh Pemerintah, dan/ atau pemenntah daerah dapat memungut biaya satuan pendidikan secara selektif.
- (2) SMA, SMK dan/atau PK yang diselenggarakan oleh masyarakat yang mendapatkan bantuan Pemerintah dan/atau pemerintah daerah pada tahun ajaran berjalan, dapat memungut biaya pendidikan yang digunakan hanya untuk memenuhi kekurangan biaya investasi dan biaya operasi.
- (3) SMA, SMK dan/atau PK yang diselenggarakan oleh masyarakat ya5 tidak sedang mendapatkan bantuan Pemerintah dan/atau pemerinta daerah pada tahun ajaran berjalan dapat memungut biaya satuan pendidikan.
- (4) Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesua dengan prinsip keadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
Pasal 9
- (1) Pungutan yang dilakukan oleh SMA, SMK dan/atau PK sebagaiman dimaksud pada Pasal 8 ayat (1), ayat (2) clan ayat (3) wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. didasarkan pada perencanaan investasi dan/atau operasi yang jelas dan dituangkan dalam rencana strategis, rencana kerja tahunan, serta anggaran tahunan yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan;
- b. perencanaan investasi dan/ atau operasi sebagaimana dimaksud pada huruf a diumumkan secara transparan kepada pemangku kepentingan satuan pendidikan terutama orang tua/wali peserta didik, komite sekolah, dan penyelenggara satuan pendidikan;
- c. dirnusyawarahkan melalui rapat bersama antara Kepala Sekolah, dewan guru kornite sekolah dan orang tua/wali rnurid;
- d. dana yang diperoleh dibukukan secara khusus oleh SMA, SMK dan/ atau PK terpisah dari dana yang diterirna dari penyelenggara SMA, SMK dan/ atau PK dan disimpan dalam rekening atas nama SMA, SMK clan/ atau PK;
- (2) Pungutan harus digunakan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir b, dan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total dana pungutan peserta didik atau orang tua/walinya digunakan untuk peningkatan rnutu pendidikan.
Pasal 10
- (1) Pungutan yang dapat dilakukan oleh SMA setinggi-tingginya Rp 120.000,00 (seratus ribu rupiah) persiswa perbulan.
- (2) Pungutan yang dapat dilakukan oleh SMK setinggi-tinggin Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) persiswa perbulan. ya
- (3) Pungutan yang dilakukan oleh PK maksimum Rp 200.000,00 ( iah) ··· ·bul '·' vua ratus ribu rupie persrswa pertulan.
- (4) Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) sesuai dengan prinsip keadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
- Pelaksanaan Pungutan tidak boleh : . a. dilakukan kepada peserta didik atau orang tua/walinya yang tidak mampu secara ekonomis dengan memegang kartu jaminan sosial;
- b d .k "tk d :. peserta · 1. a1 an engan persyaratan akademik untuk penenmaan d.d.k ·1 · h · k I J an peserta 1, pnlaan asil belajar peserta didik, dan/atau elulus? : dan didik dari satuan pendidikan pengambilan raport dan /atau ijasah;
- c. digunakan untuk kesejahteraan anggota komite sekolah atau lembaga representasi pemangku kepentingan satuan pendidikan baik langsung maupun tidak langsung.
- k d. melebihi Rp. 120.000 (seratus ribu rupiah) persiswa perbulan, untu SMA, Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) persiswa perbulan untuk SMK dan Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) pers1swa perbulan untuk PK sesuai standar harga Kabupaten Sintang, untuk SMA dan/SMK dan/ PK yang diselenggarakan pemerintah dan/pemerintah daerah.
- e. disimpan dengan maksud dibungakan;
- g. menanam saham;
- f. dipinjamkan kepada pihak lain;
- h. ansuransi siswa, guru, kepala sekolah dan komite;
1. diadakan pada pertengahan tahun, akhir tahun atau pertengahan semester; dan/ atau
- J. pada waktu daftar ulang.
Pasal 12
Pungutan dapat digunakan untuk kepentingan siswa dalam proses pembelajaran, seperti untuk hal-hal sebagai berikut ;
- a. pengadaan seragam sekolah, pramuka, uks, PKS, praktek dan praktikum;
- b. perayaan keagamaan di sekolah;
- c. pelajaran agama di luar sekolah seperti; pesantren kilat, retret, rekoleksi dan kegiatan keagamaan sejenis.
- d. pembelian buku (LKS) bagi siswa;
- e. karyawisata yang melibatkan siswa;
- f. pengadaan kartu, seperti kartu pelajar, kartu iuaran komite, kartu perpustakaan dan kartu lain yang diperlukan siswa;
- g. honor/Insentif guru honor komite, guru tetap yayasan, tutor dan guru kontrak;
- h. membangun kantin sekolah, ruang koperasi sekolah, we siswa dan ruang osis;
- i. honor/insentif guru yang memberikan tambahan pelajaran pada jam di luar jam sekolah;
- j. Try Out Ujian Nasional, persiapan ujian nasional dan penulisan ijasah;
- k. Insetif penulisan rapot siswa;
1. insentif tata usaha sekolah;
- m. transportasi sederhana bagi siswa kurang mampu pemegang kartu jaminan sosial;
- n. biaya perpisahan bagi siswa kelas akhir sesuai kesepakatan orang tua/ wali siswa;
- . tif be · .. ndaan soal o. insentt agi pengawas, pembuatan soal, pengoreksi, pengg pada waktu ulangan umum dan ujian sekolah;
- p. pengadaan buku raport siswa; dan/atau
- q. langganan Daya dan Jasa.
Pasal 13
- (1) SMA SMK dan/atau PK dapat menerima sumbangan.
- (2) S b b um angan se agaimana dimaksud pada ayat (1) dl·gunakan untuk memenuhi kekurangan biaya satuan pendidikan.
Pasal 14
Bupati dan/Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dapat membatalkan pungutan dan/atau sumbangan apabila penyelenggara dan/atau SM dan/SMK dan/PK melanggar peraturan perundang-undangan atau dinilai meresahkan masyarakat.
Pasal 15
- (1) Pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan dana pungutan dilaporkan dan dipertanggungjawabkan secara transparan kepada pemangkukepentingan pendidikan terutama orang tua/wali peserta didik, komite sekolah, dan penyelenggara SMA, SMK dan/ atau PK.
- (2) Penggunaan dana sumbangan dilaporkan dan dipertanggungjawabkan secara transparan kepada pemangku kepentingan pendidikan terutama orang tua/wali peserta didik, komite sekolah, dan penyelenggara SMA dan/SMK dan PK dengan cara ditulis pada papan pengumuman di sekolah atau media cetak berskala daerah.
Pasal 16
- (1) Sumbangan yang diterima satuan pendidikan selama satu tahun ajaran melebihi Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), diaudit oleh akuntan publik dan hasil auditnya diumumkan secara transparan di media cetak berskala nasional.
- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk sesuai kewenangannya melakukan pengawasan terhadap pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan pungutan dan sumbangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 17
- (1) Bagi SMA, SMK dan/atau PK yang telah melakukan pungut yangbertentangan dengan Peraturan Bupati ini harus mengemb;" d d.d.k/ a 1 an sepenuhnya kepa a perserta 1 1 orang tua/wali peserta didik.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Bupati ini dike ak : ·de tu d en .an sanksi sesuai lengan perat uran peruntang-undangan.
l
«n0071
Pasal 18
Peraturan Bupati ini mulai berlaku Sejak tanggal diundangan­ t . . . k gundangan
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pent h Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Dae' Kabupaten Sintang.

Penetapan: Ditetapkan di Sintang pada tanggal 7 Mei 2015

Penandatangan: BUPATI SINTANG, } D./ MILTON CROSBY

Penetapan: Diundangkan di Sintang pada tanggal 2015 SEKDA KABUPATEN SINTANG, YOSEPHA HASNAH BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2015 NOMOR