Unknown Unknown Nomor 21 Tahun 2012 tentang PEMBENTUKANPANITIASELEKSI CALONANGGOTA KOMITENASIONALKESELAMATAN TRANSPORTASI DENGANRAHMATTUHANYANGMARAESA PRESIDEN REPUBLIKINDONESIA, a. bahwa sesuai dengan ketentuan (berlaku 20 Juli 2012)
Pembukaan
bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 34 Peraturan Presiden Menimbang
Nomor 2 Tahun 2012 tentang Komite Nasional Keselamatan Transportasi, pemilihan calon anggota Komite Nasional Keselamatan Transportasi dilaksanakan oleh Panitia Seleksi Calon Anggota Komite Nasional Keselamatan Transportasi;
- b. bahwa untuk memperlancar pemilihan dan penentuan anggota Komite Nasional Keselamatan Transportasi, perlu membentuk Panitia Seleksi Calon Anggota Komite Nasional Keselamatan Transportasi yang keanggotaaannya terdiri atas wakil pernerintah, pemerhati transportasi dan tokoh masyarakat;
- c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan Presiden ini dipandang mampu melaksanakan tugas tersebut;
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Mengingat
2. Undang ...
HARAP KEMBALI
DOKUMENTASI PUU SEKRETAR!AT KABINET
2. Undang-Undang Nomor 23 'I'ahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
3. 4956); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 ten tang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
MEMUTUSKAN
Pasal 4
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Mengingat
Pasal 34
Nomor 2 Tahun 2012 tentang Komite Nasional Keselamatan Transportasi, pemilihan calon anggota Komite Nasional Keselamatan Transportasi dilaksanakan oleh Panitia Seleksi Calon Anggota Komite Nasional Keselamatan Transportasi;
- b. bahwa untuk memperlancar pemilihan dan penentuan anggota Komite Nasional Keselamatan Transportasi, perlu membentuk Panitia Seleksi Calon Anggota Komite Nasional Keselamatan Transportasi yang keanggotaaannya terdiri atas wakil pernerintah, pemerhati transportasi dan tokoh masyarakat;
- c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan Presiden ini dipandang mampu melaksanakan tugas tersebut;
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Mengingat
2. Undang ...
HARAP KEMBALI
DOKUMENTASI PUU SEKRETAR!AT KABINET
2. Undang-Undang Nomor 23 'I'ahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
3. 4956); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 ten tang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
MEMUTUSKAN:
KESELAMATAN TRANSPORTASI. NASIONAL KOMITE ANGGOTA CALON SELEKSI Menetapkan: KEPUTUSANPRESIDEN TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA
PERTAMA..
-g -
Dr. Capt. Sri Untung, M.M., M.Mar;
1. Dr. lr. Hedy Rahadian, M.Sc;
2. Ir. Nugroho Indrio;
3. Kolonel Laut (T)Sudjono;
4. Ir. Singgih Abadi, M.M.Tek., MBA;
5. Dr. Ir. Budi Hartanto;
6. Ir. Bayu Sutanto, M.M., MBA;
7. Kunto Prayogo;
8. Ir. Andriansyah Y.P., M.M.
Sekretaris merangkap
Anggota
Anggota
Kurniadi, PSC, S.H., M.M; Marsekal Muda TN! (Purn) Tatang
Ir. Hendro Putroko, M.Eng.Sc;
Wakil Ketua
Ketua
- Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA terdiri dari:
Membentuk Panitia Seleksi Calon Anggota Komite Nasional Keselarnatan Transportasi, yang selanjutnya Keputusan Presiden ini disebut Panitia Seleksi.
KEDUA
PERTAMA
KETIGA
- Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMAmempunyai tugas:
1. Mengumumkan penerimaan dan melakukan seleksi terhadap calon Anggota Komite Nasional Keselamatan Transportasi secara transparan dan akuntabel;
2. Menyampaikan ...
· ,
2. Menyampaikan kepada Presiden nama-nama calon anggota Komite Nasional Keselamatan Transportasi sebanyak 2 (dua) kali jumlah anggota Komite Nasional Keselamatan Transportasi yang dibutuhkan untuk dipilih Presiden;
3. Nama-nama calon anggota Komite Nasional Keselamatan Transportasi disampaikan kepada Presiden paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhimya masa jabatan anggota Komite Nasional Keselamatan Transportasi.
3. melaporkan KEEMPAT
Panitia Seleksi bertanggung jawab dan pelaksanaan tugasnya kepada Presiden.
KELIMA
KEENAM
KETUJUH
- Panitia Seleksi dibantu oleh Sekretariat yang dibentuk berdasarkan Keputusan Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi.
Nasional Keselamatan Transportasi. Masa kerja Panitia Seleksi terhitung sejak ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan terpilihnya Anggota Komite
Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Panitia Seleksi dan Sekretariat Panitia Seleksi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan 8elanja Negara pada Komite Nasional Keselamatan Transportasi.
KEDELAPAN: Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Juli 2012

Verifikasi: PRESIDEN REPUBLIKINDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANGYUDHOYONO