PERATURAN BUPATI MA Nomor 23 Tahun 2016 tentang PENGELOLAAN PASAR SAYUR KARANGPLOSO (berlaku 2 September 2016)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI MALANG PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 23 TAHUN 2016 TENTANG
PENGELOLAAN PASAR SAYUR KARANGPLOSO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MALANG
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan menjadikan Pasar Sayur Karangploso sebagai salah satu penggerak roda perekonomian daerah serta sebagai tempat transaksi jual beli barang yang sah antara penjual dengan pembeli khususnya komoditi sayur, maka perlu diatur pengelolaannya;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan sesuai ketentuan dalam Pasal 9 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka perlu menetapkan Pengelolaan Pasar Sayur Karangploso dengan Peraturan Bupati;
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
23
16. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2006 Nomor 6/A);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2013 Nomor 5/D);
18. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 2/C), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perubahan kedua dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 2/C);
3
19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional serta Penataan dan Pengendalian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2013 Nomor 2 Seri E);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN PASAR SAYUR KARANGPLOSO.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Malang
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani pasar daerah.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani pasar daerah.
6. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.
7. Pasar Khusus adalah pasar dimana barang yang diperjualbelikan bersifat atau spesifik, seperti pasar hewan, pasar keramik, pasar burung dan sejenisnya.
8. Pasar Umum adalah pasar yang merupakan pusat distribusi yang memperdagangkan seluruh aspek dan berbagai jenis kebutuhan masyarakat.
9. Pasar Sayur Karangploso yang selanjutnya disebut Pasar Sayur adalah pasar dimana barang yang diperjualbelikan bersifat atau spesifik, seperti daun-daunan, tumbuh-tumbuhan, umbi-umbian, polong atau bijian dan sejenisnya.
10. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang. Fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
11. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
12. Pengelolaan Pasar Daerah adalah tata cara dalam melakukan penataan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan serta evaluasi fisik dan non fisik dalam mewujudkan terselenggaranya proses jual beli yang nyaman dan aman serta untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada pedagang.
13. Bedak adalah Bangunan yang berada di dalam pasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk warung.
14. Los adalah bangunan tetap di dalam lingkungan Pasar Daerah yang beralas permanen berbentuk bangunan memanjang, tanpa dilengkapi dinding pembatas ruangan sebagai tempat berjualan.
15. Bongkar Muat adalah kegiatan menaikkan dan menurunkan barang dari kendaraan bagi pedagang maupun pembeli di area lingkungan pasar.
16. Gelaran atau Tempat Dasaran adalah tempat di Pasar untuk berdagang/berjualan dengan cara menggelar barang dagangannya diatas permukaan tanah/lahan dengan atau tanpa menggunakan alas.
17. Mobil barang adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang.
18. Sepeda motor adalah kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.
19. Kelas Pasar adalah klasifikasi Pasar mempunyai kriteria tertentu yang meliputi jumlah pedagang, luas areal pasar, potensi dan system arus barang dan orang baik didalam maupun diluar.
20. Pedagang adalah perorangan yang melakukan kegiatan perniagaan/perdagangan secara terus menerus dengan tujuan memperoleh laba.
21. Tempat Usaha adalah barang milik Pemerintah Daerah Berupa bangunan toko, bedak dan los, yang ada dipasar, dipergunakan untuk berdagang dan usaha lainnya.
22. Pemakai Tempat usaha adalah orang yang mempunyai surat hak menempati tempat untuk berdagang dan usaha.
23. Surat Hak Penempatan Berjualan adalah Surat Keputusan tentang hak menempati tempat usaha.
24. Pemindahan hak adalah pemindahan hak pemakaian tempat usaha atau tempat berjualan di pasar kepada orang lain/badan hukum.
MAKSUD DAN TUJUAN
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai petunjuk pelaksanaan pengelolaan terhadap kegiatan Pasar Sayur serta untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada pedagang yang memanfaaatkan fasilitas Pasar Sayur sebagai tempat menjalankan usahanya.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan pelayanan bagi masyarakat berupa penyediaan fasilitas Pasar Sayur yang dapat menunjang terselenggaranya proses jual beli yang nyaman dan aman.
PENYELENGGARAAN
BAB III - PENYELENGGARAAN
Pasal 3
- (1) Dalam hal untuk mendukung penyelenggaraan Pasar Sayur, Bupati berwenang melakukan pengelolaan dalam rangka melindungi hak dan kewajiban pedagang dan meningkatkan perekonomian masyarakat.
- (2) Kewenangan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada Dinas.
BAB III - PENYELENGGARAAN
Pasal 4
Dalam penyelengaraan Pasar Sayur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pasar Sayur ## BAB IV
KLASIFIKASI PASAR
BAB III - PENYELENGGARAAN
Pasal 5
- (1) Klasifikasi Pasar Sayur ditentukan ## BAB V
OBYEK RETRIBUSI PELAYANAN PASAR
BAB III - PENYELENGGARAAN
Pasal 6
- (1) Obyek retribusi pada Pasar Sayur merupakan obyek retribusi pelayanan pasar sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Malang tentang Retribusi Jasa Umum.
- (2) Obyek Retribusi di dalam lingkungan Pasar Sayur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. bedak;
- b. los;
- c. bongkar muat;
- d. fasilitas umum;
- e. hak penempatan berjualan.
- (3) Bedak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan bangunan yang berada didalam pasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk warung.
- (4) Los sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan bangunan tetap beralas permanen berbentuk bangunan memanjang, tanpa dilengkapi dinding pembatas ruangan sebagai tempat berjualan yang penempatan pedagangnya dipisahkan menjadi 2 (dua) yaitu:
- a. pedagang menempati los dengan menggunakan mobil barang (kendaraan pick up ); dan
- b. pedagang menempati los dengan gelaran.
- (5) Bongkar Muat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan kegiatan menaikkan dan menurunkan barang dari kendaraan di area lingkungan pasar yang meliputi:
- a. kegiatan pedagang menurunkan barang dagangan dari atas mobil barang ( pick up );
- b. kegiatan Pembeli menaikkan barang dagangan ke atas mobil barang atau sepeda motor.
TATA CARA PUNGUTAN RETRIBUSI
BAB VI
Pasal 7
- (1) Seluruh pungutan retribusi dilaksanakan oleh petugas pungut secara langsung kepada wajib retribusi dengan menggunakan karcis atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan karcis yang telah disahkan atau diporporasi oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani pendapatan daerah.
SURAT HAK PENEMPATAN BERJUALAN
BAB VII - SURAT HAK PENEMPATAN BERJUALAN
Pasal 8
- (1) Setiap pemakai tempat usaha bedak dan los di kawasan Pasar Sayur wajib mempunyai Surat Hak Penempatan Berjualan secara tertulis dari Kepala Dinas.
- (2) Syarat-syarat dan tata cara memperoleh Surat Hak Penempatan Berjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. mengisi formulir permohonan yang telah disediakan, ditujukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan disertai materai secukupnya;
- b. menyerahkan Keputusan Izin Hak Penempatan Berjualan lama (bagi pemohon perpanjangan);
- c. menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga sebanyak 3 (tiga) lembar;
- d. menyerahkan pas photo terbaru ukuran 4x6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar.
- (3) Masa berlaku Surat Hak Penempatan Berjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diperbarui.
- (4) Permohonan pembaruan Surat Hak Penempatan Berjualan diajukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum jatuh tempo masa berlakunya dengan mengajukan permohonan dan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
BAB VII - SURAT HAK PENEMPATAN BERJUALAN
Pasal 9
Surat Hak Penempatan Berjualan dinyatakan tidak berlaku apabila:
- a. telah habis masa berlakunya dan tidak diperbarui;
- b. dikembalikan oleh pemegang surat;
- c. pemilik surat meninggal dunia; atau
- d. dicabut oleh Bupati.
BAB VII - SURAT HAK PENEMPATAN BERJUALAN
Pasal 10
Setiap pedagang atau pemakai tempat usaha yang mengalihkan/memindahtangankan Surat Hak Penempatan Berjualan atas toko, bedak dan los atau bangunan lainnya di dalam kawasan pasar kepada pihak lain, diwajibkan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. mengisi formulir surat pernyataan Hak Penempatan Berjualan kepada Bupati melalui Kepala Dinas;
- b. menyerahkan Keputusan Surat Hak Penempatan Berjualan lama atau yang sudah tidak berlaku;
- c. menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga sebanyak 3 (tiga) lembar;
- d. menyerahkan pas photo terbaru ukuran 4x6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar.
BAB VII - SURAT HAK PENEMPATAN BERJUALAN
Pasal 11
- (1) Apabila pemilik Surat Hak Penempatan Berjualan Meninggal Dunia, ahli waris memberitahukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak pemilik Surat meninggal Dunia.
- (2) Kewajiban yang timbul selama jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab ahli waris.
BAB VII - SURAT HAK PENEMPATAN BERJUALAN
Pasal 12
Apabila pemilik Surat Hak Penempatan Berjualan tidak melakukan kegiatan lagi selama 3 (tiga) bulan berturut-turut, maka selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari sejak tidak melakukan kegiatan, pemilik surat yang bersangkutan harus memberitahukan dan mengembalikan Surat Hak Penempatan Berjualan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
BAB VIII - PERUBAHAN BANGUNAN DI DALAM PASAR
Pasal 13
Pedagang yang akan mengubah dan/atau menambah tempat usaha berupa bangunan yang telah ditentukan secara tetap dalam kegiatan perdagangan di dalam Pasar Sayur, diwajibkan untuk mengajukan permohonan izin kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
KEWAJIBAN, HAK DAN LARANGAN
BAB IX - KEWAJIBAN, HAK DAN LARANGAN
Pasal 14
Dinas sebagai pengelola Pasar Sayur wajib:
- a. melakukan pemberdayaan Pasar Sayur; dan
- b. memberikan perlindungan kepada para pedagang Pasar Sayur dan pelaku usaha yang ada di dalamnya.
BAB IX - KEWAJIBAN, HAK DAN LARANGAN
Pasal 15
Dinas sebagai pengelola Pasar Sayur berhak:
- a. menerima pembayaran retribusi daerah;
- b. memperoleh kemudahan akses informasi atas penggunaan fasilitas Pasar Sayur.
BAB IX - KEWAJIBAN, HAK DAN LARANGAN
Pasal 16
Pemilik Surat Hak Penempatan Berjualan dan/atau pengguna bangunan Pasar Sayur wajib:
- a. mentaati ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang dan ketentuan lainnya yang berlaku dalam rangka ikut memelihara dan menjamin ketertiban penggunaan dan keamanan Pasar Sayur;
- b. menjaga ketertiban dan memelihara kebersihan Pasar Sayur;
- c. menjaga keamanan barang dagangannya;
- d. memperbaiki bangunan bedak dan los yang digunakan apabila terdapat kerusakan ringan;
- e. melaporkan kerusakan berat bangunan bedak dan los kepada Bupati melalui Kepala Dinas paling lambat 1 (satu) hari setelah terjadi kerusakan;
- f. melaporkan secara tertulis kepada Bupati apabila bermaksud menghentikan penggunaan bedak dan los paling lambat 1 (satu) bulan sebelum saat penggantian; dan
- g. membayar retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
BAB IX - KEWAJIBAN, HAK DAN LARANGAN
Pasal 17
Pemilik Surat Hak Penempatan Berjualan dan/atau pengguna bangunan atau tempat berhak:
- a. menggunakan bedak dan los untuk kegiatan usaha jual beli sampai batas akhir masa berlakunya Surat Hak Penempatan Berjualan;
- b. menyampaikan pendapat berkaitan dengan pembangunan kembali atau renovasi Pasar Sayur;
- c. mendapatkan jaminan perbaikan bedak dan los terhadap kerusakan berat ( force majeure );
- d. mendapat kenyamanan dalam melakukan kegiatan usaha jual beli;
- e. mendapatkan perlindungan dan jaminan keamanan selama waktu Pasar Sayur buka; dan
- f. mendapat pelayanan permohonan pembaharuan Surat Hak Penempatan Berjualan.
BAB IX - KEWAJIBAN, HAK DAN LARANGAN
Pasal 18
Pemilik Surat Hak Penempatan Berjualan dan/atau pengguna bangunan atau tempat dilarang:
- a. mengubah, menambah dan mengurangi bangunan bedak dan los;
- b. menggunakan bedak dan los untuk kegiatan jual beli barang/jasa yang dapat membahayakan bangunan dan jiwa orang serta menggangu ketertiban umum;
- c. memindahtangankan atau mengalihkan surat kepada orang lain tanpa izin dari Bupati;
- d. mendirikan bangunan lain di Pasar Sayur tanpa izin;
- e. menggunakan bedak dan los untuk kegiatan usaha selain yang telah ditentukan dalam Surat Hak Penempatan Berjualan.
- f. menggunakan bedak dan los sebagai gudang;
- g. menggunakan bedak dan los sebagai tempat tinggal atau bermukim;
- h. memakai atau menggunakan tanah tempat bangunan bedak dan los lebih dari batas yang telah ditentukan;
- i. menetapkan atau menumpuk barang-barang di bedak dan los dengan ketinggian lebih dari 1,5 (satu koma lima) m;
- j. menggunakan tempat lebih luas dari yang telah ditentukan;
- k. memasang alat penyekat yang bersifat permanen dan tertutup;
- l. menempatkan atau menumpuk barang-barang di los dengan ketinggian lebih dari 1,5 (satu koma lima) meter;
- m. menempatkan barang dagangan atau melakukan kegiatan usaha jual beli di jalan masuk/keluar Pasar Sayur, selasar Pasar Sayur dan jalan sambungan Pasar Sayur; dan
- n. menjual barang yang sudah kedaluwarsa.
BAB IX - KEWAJIBAN, HAK DAN LARANGAN
Pasal 19
Setiap orang yang berada di dalam Pasar Sayur dilarang:
- a. menginap, tidur dan/atau bertempat tinggal di luar waktu kegiatan pasar;
- b. melakukan praktek rentenir;
- c. melakukan praktek percaloan;
- d. menggelandang, mengemis dan mengamen;
- e. mengasong;
- f. meletakkan dan/atau menimbun barang yang menyebabkan terganggunya aktifitas pasar;
- g. melakukan kegiatan bongkar muat tidak pada tempatnya;
- h. melakukan kegiatan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum; dan
- i. melakukan kegiatan yang melanggar tata tertib yang berlaku.
BAB X - SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 20
- (1) Pemilik Surat Hak Penempatan Berjualan dan/atau pengguna bangunan Pasar Sayur yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 dikenakan sanksi berupa:
- a. Pembekuan Surat Hak Penempatan Berjualan; dan
- b. Pencabutan Surat Hak Penempatan Berjualan.
- (2) Pembekuan Surat Hak Penempatan Berjualan dikenakan apabila telah dilakukan peringatan secara tertulis berturut-turut 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu antara peringatan satu dengan peringatan lainnya paling singkat 1 (satu) bulan.
- (3) Pencabutan Surat Hak Penempatan Berjualan dikenakan apabila pedagang atau pelaku usaha tidak mematuhi peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Penetapan: Ditetapkan di Kepanjen pada tanggal 2 September 2016

Penandatangan: ## BUPATI MALANG,

Verifikasi: ttd. ## H. RENDRA KRESNA

Penetapan: Diundangkan di Kepanjen pada tanggal 2 September 2016

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG, ttd ## ABDUL MALIK Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 15 Seri D