PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK Nomor 11 Tahun 2016 tentang PINJAMAN DAERAH (berlaku 16 Agustus 2016)
Pembukaan
Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Pemerintah Daerah dapat melakukan pinjaman daerah sebagai alternatif pembiayaan pembangunan daerah;
- b. bahwa untuk mengelola pinjaman daerah secara efektif, efisien dan akuntabel, perlu pengaturan tentang pinjaman daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pinjaman Daerah;
4. Mengingat : 1. Negara
5. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotaparaja Surabaya dengan merubah Undang-Undang
PARAF KOORDINASI
WAKIL KETUA PANSUS II
Drs. SUKARODIN, M.Ag.
KABAG HUKUM
ANIK SUWARNI, S.H.,M.Si.
Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5202);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
PARAF KOORDINASI
WAKIL KETUA PANSUS II
Drs. SUKARODIN, M.Ag.
KABAG HUKUM
ANIK SUWARNI, S.H.,M.Si.
Menetapkan
:
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK dan
BUPATI TRENGGALEK
MEMUTUSKAN:
PERATURAN DAERAH TENTANG PINJAMAN DAERAH.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945.
2. Menteri Dalam Negeri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
3. Menteri Keuangan yang selanjutnya disebut Menteri, adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
4. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Jawa Timur.
5. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri ## BAB II
PRINSIP PINJAMAN DAERAH
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Pinjaman Daerah dilakukan ## BAB III
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan Pinjaman Daerah.
- (2) Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan inisiatif Pemerintah Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan pembangunan Daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- (3) Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan alternatif pendanaan APBD yang digunakan untuk menutup:
- a. defisit APBD;
- b. pengeluaran pembiayaan; dan/atau
- c. kekurangan arus kas.
- (4) Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Jangka Panjang Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
PARAF KOORDINASI
WAKIL KETUA PANSUS II
Drs. SUKARODIN, M.Ag.
KABAG HUKUM
ANIK SUWARNI, S.H.,M.Si.
BAB IV - LARANGAN
Pasal 4
Pemerintah Daerah dilarang melakukan pinjaman langsung kepada pihak luar negeri.
BAB IV - LARANGAN
Pasal 5
- (1) Pemerintah Daerah dilarang memberikan jaminan atas pinjaman pihak lain.
- (2) Pemerintah Daerah dilarang menjadikan pendapatan Daerah dan/atau barang milik Daerah sebagai jaminan Pinjaman Daerah.
- (3) Kegiatan yang dibiayai dari Obligasi Daerah beserta barang milik Daerah yang melekat dalam kegiatan tersebut dapat dijadikan jaminan Obligasi Daerah.
BAB IV - LARANGAN
Pasal 6
- (1) Pinjaman Daerah dilakukan
BAB IV - LARANGAN
Pasal 7
- (1) Seluruh penerimaan dan pengeluaran dalam rangka Pinjaman Daerah dicantumkan dalam APBD.
PARAF KOORDINASI
WAKIL KETUA PANSUS II
Drs. SUKARODIN, M.Ag.
KABAG HUKUM
ANIK SUWARNI, S.H.,M.Si.
- (2) Keterangan yang memuat rincian penerimaan dan pengeluaran dalam rangka Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran dokumen APBD.

## Pasal 8

Setiap penerimaan Pinjaman Daerah wajib:

- a. disetor ke Rekening Kas Umum Daerah; atau
- b. dibukukan dalam Rekening Kas Umum Daerah.

## Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah dapat meneruskan Pinjaman Daerah sebagai pinjaman, hibah, dan/atau penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah.
- (2) Penerusan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam kerangka hubungan keuangan antara Pemerintahan Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah.
- (3) Penerusan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB V SUMBER, JENIS DAN PENGGUNAAN Pasal 10

- (1) Pinjaman Daerah bersumber dari:
- a. Pemerintah;
- b. Pemerintah Daerah lain;
- c. lembaga keuangan bank;
- d. lembaga keuangan bukan bank; dan
- e. masyarakat.

PARAF KOORDINASI

WAKIL KETUA PANSUS II

Drs. SUKARODIN, M.Ag.

KABAG HUKUM

ANIK SUWARNI, S.H.,M.Si.

- (2) Pinjaman Daerah yang bersumber dari Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari APBN termasuk dana investasi Pemerintah, penerusan Pinjaman Dalam Negeri, dan/atau penerusan Pinjaman Luar Negeri yang diberikan oleh Menteri.
- (3) Pinjaman Daerah yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa Obligasi Daerah yang diterbitkan melalui pasar modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

## Pasal 11

- (1) Jenis Pinjaman Daerah terdiri atas:
- a. pinjaman jangka pendek;
- b. pinjaman jangka menengah; dan
- c. pinjaman jangka panjang.
- (2) Pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Pinjaman Daerah dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Pinjaman jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Pinjaman Daerah dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran.
- (4) Pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Pinjaman Daerah dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran.

## Pasal 12

- (1) Pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a bersumber dari:
- a. Pemerintah Daerah lain;
- b. lembaga keuangan bank; dan

PARAF KOORDINASI

WAKIL KETUA PANSUS II

Drs. SUKARODIN, M.Ag.

KABAG HUKUM

ANIK SUWARNI, S.H.,M.Si.

- c. lembaga keuangan bukan bank.
- (2) Pinjaman jangka pendek digunakan hanya untuk menutup kekurangan arus kas.
- (3) Kewajiban pembayaran kembali pinjaman jangka pendek yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan/atau kewajiban lainnya seluruhnya harus dilunasi dalam tahun anggaran yang berkenaan.

## Pasal 13

- (1) Pinjaman jangka menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b bersumber dari:
- a. Pemerintah;
- b. Pemerintah Daerah lain;
- c. lembaga keuangan bank; dan
- d. lembaga keuangan bukan bank
- (2) Pinjaman jangka menengah digunakan untuk membiayai pelayanan publik yang tidak menghasilkan penerimaan.
- (3) Kewajiban pembayaran kembali pinjaman jangka menengah yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan/atau kewajiban lainnya seluruhnya harus dilunasi dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan Bupati yang bersangkutan.

## Pasal 14

- (1) Pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c bersumber dari:
- a. Pemerintah;
- b. Pemerintah Daerah lain;
- c. lembaga keuangan bank;
- d. lembaga keuangan bukan bank; dan

PARAF KOORDINASI

WAKIL KETUA PANSUS II

Drs. SUKARODIN, M.Ag.

KABAG HUKUM

ANIK SUWARNI, S.H.,M.Si.

- e. masyarakat.
- (2) Pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d digunakan untuk membiayai kegiatan investasi prasarana dan/atau sarana dalam rangka penyediaan pelayanan publik yang:
- a. menghasilkan penerimaan langsung berupa pendapatan bagi APBD yang berkaitan dengan pembangunan prasarana dan sarana tersebut;
- b. menghasilkan penerimaan tidak langsung berupa penghematan terhadap belanja APBD yang seharusnya dikeluarkan apabila kegiatan tersebut tidak dilaksanakan; dan/atau
- c. memberikan manfaat ekonomi dan sosial.
- (3) Pinjaman jangka panjang yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e digunakan untuk membiayai kegiatan investasi prasarana dan/atau sarana dalam rangka penyediaan pelayanan publik yang menghasilkan penerimaan bagi APBD yang diperoleh dari pungutan atas penggunaan prasarana dan/atau sarana tersebut.
- (4) Kewajiban pembayaran kembali pinjaman jangka panjang yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan/atau kewajiban lain seluruhnya harus dilunasi pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan persyaratan Perjanjian Pinjaman yang bersangkutan.

## BAB VI

## PERSYARATAN PINJAMAN DAERAH

## Pasal 15

- (1) Dalam melakukan Pinjaman Daerah, Pemerintah Daerah wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

PARAF KOORDINASI

WAKIL KETUA PANSUS II

Drs. SUKARODIN, M.Ag.

KABAG HUKUM

ANIK SUWARNI, S.H.,M.Si.

- a. jumlah sisa Pinjaman Daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya;
- b. memenuhi ketentuan rasio kemampuan keuangan Daerah untuk mengembalikan pinjaman yang ditetapkan oleh Menteri; dan
- c. persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh calon pemberi pinjaman.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah mengajukan Pinjaman Daerah kepada Pemerintah, selain wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga wajib memenuhi persyaratan tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian pinjaman yang bersumber dari Pemerintah.
- (3) Menteri menetapkan nilai rasio kemampuan keuangan Daerah untuk mengembalikan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (4) Penetapan nilai rasio kemampuan keuangan Daerah untuk mengembalikan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit 2,5 (dua koma lima) dengan memperhatikan perkembangan perekonomian nasional dan kapasitas fiskal Daerah.

## Pasal 16

- (1) Pinjaman jangka menengah dan pinjaman jangka panjang wajib mendapatkan persetujuan DPRD.
- (2) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk Keputusan DPRD.
- (3) Khusus untuk Pinjaman Daerah yang bersumber dari dana investasi Pemerintah, maka persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk persetujuan atas Peraturan Daerah tentang

PARAF KOORDINASI

WAKIL KETUA PANSUS II

Drs. SUKARODIN, M.Ag.

KABAG HUKUM

ANIK SUWARNI, S.H.,M.Si.

pengembalian Pinjaman Daerah dalam rangka investasi Pemerintah.

## Pasal 17

- (1) Untuk mendapatkan persetujuan dari DPRD terhadap pinjaman jangka menengah dan pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), Bupati menyampaikan rencana Pinjaman Daerah kepada Ketua DPRD dengan memberikan penjelasan paling sedikit mengenai:
- a. jumlah;
- b. peruntukan;
- c. bunga dan jangka waktu;
- d. hak dan kewajiban; dan
- e. ketentuan dan persyaratan.
- (2) Terhadap rencana Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD memberikan persetujuan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan.
- (3) Apabila DPRD tidak memberikan persetujuan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Pinjaman Daerah tidak dapat dilakukan.

## Pasal 18

- (1) Terhadap usulan penerusan Pinjaman Luar Negeri yang bersumber dari Pemerintah, pinjaman jangka menengah dan pinjaman jangka panjang yang bersumber dari Pemerintah Daerah lain, lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank, Bupati wajib menyampaikan rencana Pinjaman Daerah kepada Menteri Dalam Negeri untuk memperoleh persetujuan dan tembusannya disampaikan kepada Gubernur.
- (2) Penyampaian rencana Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit melampirkan:

PARAF KOORDINASI

WAKIL KETUA PANSUS II

Drs. SUKARODIN, M.Ag.

KABAG HUKUM

ANIK SUWARNI, S.H.,M.Si.

- a. persetujuan DPRD;
- b. salinan berita acara pelantikan Bupati;
- c. pernyataan tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian pinjaman yang berasal dari Pemerintah;
- d. kerangka acuan kegiatan;
- e. perhitungan tentang rasio kemampuan keuangan Daerah untuk mengembalikan pinjaman;
- f. laporan keuangan Pemerintah Daerah selama 3 (tiga) tahun terakhir;
- g. rancangan APBD tahun berkenaan;
- h. perbandingan sisa Pinjaman Daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya; dan
- i. rencana keuangan pinjaman.

## BAB VII PROSEDUR DAN TATA CARA PINJAMAN DAERAH YANG

## BERSUMBER DARI PEMERINTAH

## Bagian Kesatu Pinjaman Daerah yang bersumber dari Pemerintah

## Pasal 19

Pemerintah Daerah mengajukan usulan Pinjaman Daerah kepada Menteri.

## Pasal 20

Dalam mengajukan usulan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pemerintah Daerah harus melampirkan paling sedikit dokumen:

- a. laporan keuangan Pemerintah Daerah selama 3 (tiga) tahun terakhir;
- b. APBD tahun berkenaan;

PARAF KOORDINASI

WAKIL KETUA PANSUS II

Drs. SUKARODIN, M.Ag.

KABAG HUKUM

ANIK SUWARNI, S.H.,M.Si.

- c. perhitungan rasio kemampuan keuangan Daerah untuk mengembalikan pinjaman;
- d. rencana penarikan pinjaman; dan
- e. persetujuan DPRD.

## Bagian Kedua Perjanjian Pinjaman

## Pasal 21

- (1) Perjanjian Pinjaman ditandatangani oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri dan Bupati.
- (2) Perjanjian Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. jumlah;
- b. peruntukan;
- c. hak dan kewajiban; dan
- d. ketentuan dan persyaratan.
- (3) Perjanjian Pinjaman yang dananya berasal dari penerusan Pinjaman Dalam Negeri dituangkan dalam Perjanjian Penerusan Pinjaman Dalam Negeri.
- (4) Perjanjian Pinjaman yang dananya berasal dari penerusan Pinjaman Luar Negeri dituangkan dalam Perjanjian Penerusan Pinjaman Luar Negeri.
- (5) Perjanjian Pinjaman yang dananya bersumber dari Pemerintah selain yang berasal dari penerusan Pinjaman Dalam Negeri dan/atau penerusan Pinjaman Luar Negeri dituangkan dalam Perjanjian Pinjaman Daerah.

## Pasal 22

- (1) Penandatanganan Perjanjian Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dilakukan setelah usulan Pinjaman Daerah disetujui Menteri.
- (2) Dalam hal pinjaman berasal dari peneruspinjaman Pinjaman Dalam Negeri, Perjanjian Penerusan Pinjaman

PARAF KOORDINASI

WAKIL KETUA PANSUS II

Drs. SUKARODIN, M.Ag.

KABAG HUKUM

ANIK SUWARNI, S.H.,M.Si.

Dalam Negeri ditandatangani setelah ada Perjanjian Pinjaman Dalam Negeri.

- (3) Dalam hal pinjaman berasal dari peneruspinjaman Pinjaman Luar Negeri, Perjanjian Penerusan Pinjaman Luar Negeri ditandatangani setelah ada Perjanjian Pinjaman Luar Negeri.

## Pasal 23

- (1) Perjanjian Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dapat dilakukan perubahan.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas dasar usulan dan kesepakatan Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri dan Bupati.
- (3) Sebelum melakukan perubahan atas Perjanjian Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati meminta persetujuan DPRD.
- (4) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan sesuai dengan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18.

## Pasal 24

Pemerintah Daerah wajib menyampaikan salinan Perjanjian Penerusan Pinjaman Dalam Negeri, Perjanjian Penerusan Pinjaman Luar Negeri, dan Perjanjian Pinjaman Daerah yang telah ditandatangani kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

## Bagian Ketiga Penarikan dan / atau Penyaluran Pinjaman

## Pasal 25

- (1) Penarikan dan/atau penyaluran pinjaman Pemerintah kepada Pemerintah Daerah dilakukan secara bertahap sesuai dengan pencapaian kinerja.

PARAF KOORDINASI

WAKIL KETUA PANSUS II

Drs. SUKARODIN, M.Ag.

KABAG HUKUM

ANIK SUWARNI, S.H.,M.Si.

- (2) Penarikan dan/atau penyaluran pinjaman Pemerintah kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. pembayaran langsung;
- b. rekening khusus;
- c. pemindahbukuan ke Rekening Kas Umum Daerah;
5. (L/C); atau
- d. Letter of Credit
- e. pembiayaan pendahuluan.

## BAB VIII

## PINJAMAN DAERAH YANG BERSUMBER DARI PEMERINTAH DAERAH LAIN, LEMBAGA KEUANGAN BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK

## Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah mengajukan Pinjaman Daerah yang bersumber dari Pemerintah Daerah lain, lembaga keuangan bank, dan lembaga keuangan bukan bank.
- (2) Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratan pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1).

## Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah mengajukan usulan pinjaman jangka pendek kepada calon pemberi pinjaman.
- (2) Dalam mengajukan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah memilih ketentuan dan persyaratan pemberi pinjaman yang paling menguntungkan Pemerintah Daerah.

PARAF KOORDINASI

WAKIL KETUA PANSUS II

Drs. SUKARODIN, M.Ag.

KABAG HUKUM

ANIK SUWARNI, S.H.,M.Si.

## Pasal 28

- (1) Terhadap usulan pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), yang sudah disetujui calon pemberi pinjaman dituangkan dalam perjanjian;
- (2) Perjanjian Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Bupati dan pemberi pinjaman.

## Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah mengajukan usulan pinjaman jangka menengah dan pinjaman jangka panjang kepada calon pemberi pinjaman, setelah memperoleh pertimbangan Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
- (2) Dalam hal calon pemberi pinjaman menyetujui, maka pinjaman jangka menengah dan pinjaman jangka panjang dituangkan dalam Perjanjian Pinjaman;
- (3) Perjanjian Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Bupati dan pemberi pinjaman.

## Pasal 30

Pemerintah Daerah wajib menyampaikan salinan Perjanjian Pinjaman yang telah ditandatangani kepada Badan Pemeriksa Keuangan, Menteri, dan Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada Gubernur.

## BAB IX OBLIGASI DAERAH

Bagian Kesatu Umum

## Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah dapat menerbitkan Obligasi Daerah.

PARAF KOORDINASI

WAKIL KETUA PANSUS II

Drs. SUKARODIN, M.Ag.

KABAG HUKUM

ANIK SUWARNI, S.H.,M.Si.

- (2) Penerbitan Obligasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratan pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1).
- (3) Penerbitan Obligasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan di pasar modal domestik dan dalam mata uang rupiah.
- (4) Penerbitan Obligasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan terkait.

## Pasal 32

- (1) Obligasi Daerah merupakan efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah dan tidak dijamin oleh Pemerintah.
- (2) Nilai Obligasi Daerah pada saat jatuh tempo sama dengan nilai nominal Obligasi Daerah pada saat diterbitkan.

## Pasal 33

Obligasi Daerah hanya dapat digunakan untuk membiayai kegiatan investasi prasarana dan/atau sarana dalam rangka penyediaan pelayanan publik yang menghasilkan penerimaan bagi APBD yang diperoleh dari pungutan atas penggunaan prasarana dan/atau sarana tersebut.

## Pasal 34

- (1) Perjanjian Pinjaman Obligasi Daerah dituangkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan ditandatangani oleh gubernur, bupati, atau walikota dan wali amanat sebagai wakil pemegang obligasi/pemberi pinjaman.

PARAF KOORDINASI

WAKIL KETUA PANSUS II

Drs. SUKARODIN, M.Ag.

KABAG HUKUM

ANIK SUWARNI, S.H.,M.Si.

- (2) Setiap Perjanjian Pinjaman Obligasi Daerah paling sedikit mencantumkan:
- a. nilai nominal;
- b. tanggal jatuh tempo;
- c. tanggal pembayaran bunga;
- d. tingkat bunga (kupon);
- e. frekuensi pembayaran bunga;
- f. cara perhitungan pembayaran bunga;
- g. ketentuan tentang hak untuk membeli kembali Obligasi Daerah sebelum jatuh tempo; dan
- h. ketentuan tentang pengalihan kepemilikan.

## Prosedur Penerbitan Obligasi Daerah

## Bagian Kedua Pasal 35

- (1) Rencana penerbitan Obligasi Daerah disampaikan kepada Menteri dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan DPRD.
- (2) Persetujuan DPRD mengenai rencana penerbitan Obligasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembayaran pokok dan bunga yang timbul sebagai akibat penerbitan Obligasi Daerah dimaksud.
- (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan atas nilai bersih maksimal Obligasi Daerah yang akan diterbitkan pada saat penetapan APBD.
- (4) Selain memberikan persetujuan atas hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), DPRD memberikan persetujuan atas segala biaya yang timbul dari penerbitan Obligasi Daerah.
- (5) Menteri melakukan penilaian terhadap rencana penerbitan Obligasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan persyaratan pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

PARAF KOORDINASI

WAKIL KETUA PANSUS II

Drs. SUKARODIN, M.Ag.

KABAG HUKUM

ANIK SUWARNI, S.H.,M.Si.

- (6) Penerbitan Obligasi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (7) Tata cara penerbitan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pemantauan Obligasi Daerah dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

## Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah dapat membeli kembali Obligasi Daerah yang diterbitkannya.
- (2) Obligasi Daerah yang dibeli kembali dapat diperlakukan sebagai pelunasan atas Obligasi Daerah tersebut atau disimpan untuk dapat dijual kembali ( treasury bonds ).
- (3) Dalam hal Obligasi Daerah yang dibeli kembali diperhitungkan sebagai treasury bonds , hak-hak yang melekat pada Obligasi Daerah batal demi hukum.

## BAB X

## KEWAJIBAN PEMBAYARAN

## Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pembayaran sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Pinjaman.
- (2) Dalam hal Pinjaman Daerah bersumber dari Pemerintah, kewajiban pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa cicilan pokok, bunga, dan kewajiban lainnya disetorkan ke Rekening Kas Umum Negara atau rekening lain yang ditunjuk oleh Menteri.
- (3) Kewajiban pembayaran kembali Pinjaman Daerah dari Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam mata uang sesuai yang ditetapkan dalam Perjanjian Pinjaman.

PARAF KOORDINASI

WAKIL KETUA PANSUS II

Drs. SUKARODIN, M.Ag.

KABAG HUKUM

ANIK SUWARNI, S.H.,M.Si.

## Pasal 38

- (1) Kewajiban pembayaran kembali pinjaman jangka pendek yang berupa bunga dan/atau biaya lainnya dibebankan pada belanja APBD.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam perubahan APBD atau dicantumkan dalam laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran berkenaan.

## Pasal 39

- (1) Kewajiban pembayaran kembali pinjaman jangka menengah dan pinjaman jangka panjang dianggarkan dalam APBD dan dibayarkan pada tahun anggaran berkenaan.
- (2) Dalam hal kewajiban pembayaran pinjaman jangka menengah dan pinjaman jangka panjang yang telah jatuh tempo melebihi dana yang dianggarkan, Bupati tetap melakukan pembayaran sebesar jumlah kewajiban yang telah jatuh tempo tersebut.
- (3) Realisasi kewajiban pembayaran pinjaman jangka menengah dan pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam perubahan APBD dan/atau dalam laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran berkenaan.

## Pasal 40

Tata cara pelaksanaan kewajiban pembayaran Pinjaman Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PARAF KOORDINASI

WAKIL KETUA PANSUS II

Drs. SUKARODIN, M.Ag.

KABAG HUKUM

ANIK SUWARNI, S.H.,M.Si.

## BAB XI PENATAUSAHAAN, PELAPORAN,

## DAN PUBLIKASI

## Bagian Kesatu Penatausahaan

## Pasal 41

- (1) Bupati melakukan penatausahaan Pinjaman Daerah atas:
- a. penerimaan dan penggunaan Pinjaman Daerah; dan
- b. kewajiban pembayaran kembali Pinjaman Daerah.
- (2) Bupati melakukan penatausahaan atas:
- a. penerimaan dan penggunaan dana atas penerbitan Obligasi Daerah;
- b. penerimaan dan penggunaan dana atas kegiatan yang dibiayai dari penerbitan Obligasi Daerah; dan
- c. pembayaran kewajiban atas penerbitan Obligasi Daerah.
- (3) Dalam melakukan penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bupati dapat menugaskan Perangkat Daerah.

## Pasal 42

Ketentuan lebih lanjut mengenai penatausahaan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 diatur dalam Peraturan Bupati.

## Bagian Kedua Pelaporan

## Pasal 43

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Pinjaman Daerah, Pemerintah Daerah wajib menyusun

PARAF KOORDINASI

WAKIL KETUA PANSUS II

Drs. SUKARODIN, M.Ag.

KABAG HUKUM

ANIK SUWARNI, S.H.,M.Si.

dan menyajikan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

- (2) Pemerintah Daerah wajib melaporkan posisi kumulatif pinjaman dan kewajiban pinjaman kepada Menteri dan Menteri Dalam Negeri setiap semester dalam tahun anggaran berjalan dan ditembuskan kepada Gubernur.

## Pasal 44

- (1) Pertanggungjawaban atas pengelolaan Pinjaman Daerah dan kegiatan yang didanai oleh Pinjaman Daerah disampaikan kepada DPRD sebagai bagian dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- (2) Pertanggungjawaban atas pengelolaan Obligasi Daerah dan dana atas kegiatan yang dibiayai dari penerbitan Obligasi Daerah disampaikan kepada DPRD sebagai bagian dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

## Pasal 45

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 diatur dalam Peraturan Bupati.

## Bagian Ketiga Publikasi

## Pasal 46

- (1) Bupati menyelenggarakan publikasi informasi mengenai Pinjaman Daerah secara berkala.
- (2) Publikasi informasi mengenai Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kebijakan tentang Pinjaman Daerah;
- b. posisi kumulatif Pinjaman Daerah;
- c. jangka waktu Pinjaman Daerah;
- d. tingkat bunga Pinjaman Daerah;
- e. sumber Pinjaman Daerah;

PARAF KOORDINASI

WAKIL KETUA PANSUS II

Drs. SUKARODIN, M.Ag.

KABAG HUKUM

ANIK SUWARNI, S.H.,M.Si.

- f. penggunaan Pinjaman Daerah;
- g. realisasi penyerapan Pinjaman Daerah; dan
- h. pemenuhan kewajiban Pinjaman Daerah.

## Pasal 47

- (1) Bupati menyelenggarakan publikasi informasi mengenai Obligasi Daerah secara berkala.
- (2) Publikasi informasi mengenai Obligasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. kebijakan penerbitan Obligasi Daerah;
- b. rencana penerbitan Obligasi Daerah yang meliputi perkiraan jumlah dan jadwal waktu penerbitan;
- c. pengelolaan Obligasi Daerah;
- d. jumlah Obligasi Daerah yang beredar beserta komposisinya, struktur jatuh tempo, dan tingkat bunga;
- e. laporan keuangan Pemerintah Daerah;
- f. laporan penggunaan dana yang diperoleh melalui penerbitan Obligasi Daerah dan alokasi dana cadangan; dan
- g. kewajiban publikasi data dan/atau informasi lainnya yang diwajibkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

## Pasal 48

Dalam menyelenggarakan publikasi informasi mengenai Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47, Bupati dapat menugaskan Perangkat Daerah.

## Pasal 49

Setiap Perjanjian Pinjaman yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah merupakan dokumen publik dan diumumkan dalam Berita Daerah.

PARAF KOORDINASI

WAKIL KETUA PANSUS II

Drs. SUKARODIN, M.Ag.

KABAG HUKUM

ANIK SUWARNI, S.H.,M.Si.

## Pasal 50

Ketentuan lebih lanjut mengenai publikasi informasi mengenai Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB XII

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 51

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

## Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek pada tanggal 16 Agustus 2016 BUPATI TRENGGALEK,d TTD EMIL ELESTIANTO

Diundangkan di Trenggalek pada tanggal 30 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN TRENGGALEK,


ALI MUSTOFA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2016 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK PROVINSI JAWA

TIMUR NOMOR 234-11/2016

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

PARAF KOORDINASI

WAKIL KETUA PANSUS II

Drs. SUKARODIN, M.Ag.


KABAG HUKUM

ANIK SUWARNI, S.H.,M.Si.

ANIK SUWARNI

Nip . 19650919 199602 2 001

## PENJELASAN

ATAS

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK

## NOMOR 11 TAHUN 2016

TENTANG

## PINJAMAN DAERAH

## I. UMUM

Otonomi memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya secara bebas dan mandiri.Tujuan dari otonomi tersebut adalah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat.Dengan kata lain, otonomi daerah bertujuan untuk mendekatkan daerah dengan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan. Dengan dasar tujuan tersebut, maka daerah otonom diberikan tanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.Untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut, maka daerah diberikan sumber-sumber pendapatan.

Namun dalam kenyataannya, sumber-sumber pendapatan yang diberikan kepada daerah tidak memadai untuk membiayai pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.Untuk itu, maka daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pinjaman daerah.Pinjaman daerah merupakan alternatif pembiayaan pembangunan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.Pinjaman daerah merupakan pelengkap dari sumber-sumber penerimaan daerah yang ada dan ditujukan untuk membiayai pengadaan sarana dan prasarana daerah.Selain itu, daerah dimungkinkan juga untuk melakukan pinjaman dengan tujuan lain, seperti mengatasi masalah jangka pendek yang berkaitan dengan defisit anggaran dan arus kas daerah.

Pinjaman daerah dapat bersumber dari Pemerintah, Pemerintah Daerah lain, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, dan masyarakat. Pinjaman daerah yang bersumber dari Pemerintah merupakan pinjaman yang bersumber dari dari APBN termasuk dana investasi Pemerintah, penerusan pinjaman dalam negeri, dan/atau penerusan pinjaman luar negeri yang diberikan oleh Menteri. Sedangkan,

PARAF KOORDINASI

WAKIL KETUA PANSUS II

Drs. SUKARODIN, M.Ag.

KABAG HUKUM

ANIK SUWARNI, S.H.,M.Si.

pinjaman daerah yang bersumber dari masyarakat berupa obligasi daerah yang diterbitkan melalui pasar modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Pinjaman daerah terdiri atas pinjaman jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.Pinjaman jangka pendek merupakan pinjaman daerah yang digunakan untuk menutup kekurangan arus kas.Pinjaman jangka menengah merupakan pinjaman daerah yang digunakan untuk membiayai pelayanan publik yang tidak menghasilkan penerimaan.Adapun pinjaman jangka panjang merupakan pinjaman daerah yang digunakan untuk membiayai kegiatan investasi prasarana dan/atau sarana dalam rangka penyediaan pelayanan publik yang menghasilkan penerimaan bagi daerah.

Pinjaman daerah dapat dilaksanakan apabila telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundangundangan.Selain itu, rencana pinjaman jangka menengah dan jangka panjang daerah harus melalui persetujuan DPRD.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup Jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan 'taat pada peraturan perundang-undangan efisiensi' adalah pengelolaan pinjaman daerah harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

## Huruf b

Yang dimaksud dengan 'transparan' adalah keterbukaan dalam pengelolaan pinjaman daerah yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluasluasnya tentang pinjaman daerah.

## Huruf c

Yang dimaksud dengan 'akuntabel' adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari pinjaman daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PARAF KOORDINASI

WAKIL KETUA PANSUS II

Drs. SUKARODIN, M.Ag.

KABAG HUKUM

ANIK SUWARNI, S.H.,M.Si.

Huruf d Yang dimaksud dengan 'efisien' adalah pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu. Yang dimaksud dengan 'efektif' adalah kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki dengan cara atau proses yang paling optimal.

## Huruf e

Yang dimaksud dengan 'kehati-hatian' adalah pengelolaan pinjaman daerah harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap serta dipersiapkan secara cermat sebelum pinjaman daerah dilaksanakan.

## Pasal 3

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2) Cukup Jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup Jelas.

## Huruf b

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran daerah yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, seperti penyertaan modal daerah.

## Huruf c

Pendanaan APBD yang digunakan untuk menutup kekurangan arus kas adalah dalam rangka pengelolaan kas ( cash management ).

Ayat (4)

Cukup Jelas.

## Pasal 4

Pinjaman Pemerintah Daerah kepada pihak luar negeri dilakukan melalui Pemerintah.

PARAF KOORDINASI

WAKIL KETUA PANSUS II

Drs. SUKARODIN, M.Ag.

KABAG HUKUM

ANIK SUWARNI, S.H.,M.Si.

Pasal 5 Ayat (1)

Yang dimaksud dengan 'pihak lain' adalah entitas di luar Pemerintah Daerah seperti Pemerintah, Badan Usaha Milik Daerah, dan Pemerintah Daerah lainnya. Ayat (2) Cukup Jelas. Ayat (3) Yang dimaksud dengan 'kegiatan' adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri atas sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, berupa sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa. Pasal 6 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Perjanjian pinjaman mengikat Pemerintah Daerah selaku institusi penerima pinjaman. Ayat (4) Pergantian Bupati atau pejabat yang diberi kewenangan oleh Bupati untuk menandatangani perjanjian pinjaman tidak membatalkan perjanjian pinjaman yang telah ditandatanganinya. Pasal 7 Ayat (1) Pengeluaran dalam rangka Pinjaman Daerah meliputi antara lain pembayaran angsuran pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain. Ayat (2) Cukup Jelas. Pasal 8 Cukup Jelas.

PARAF KOORDINASI

WAKIL KETUA PANSUS II

Drs. SUKARODIN, M.Ag.

KABAG HUKUM

ANIK SUWARNI, S.H.,M.Si.

Pasal 9 Ayat (1) Pinjaman Daerah yang diteruskan kepada Badan Usaha Milik Daerah terutama ditujukan untuk penyediaan pelayanan publik yang ditugaskan oleh Pemerintah Daerah ( Public Service Obligations /PSO) kepada Badan Usaha Milik Daerah.

Ayat (2) Cukup Jelas.

Ayat (3) Cukup Jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b Cukup Jelas.

## Huruf c

Yang dimaksud dengan 'lembaga keuangan bank' adalah lembaga keuangan bank yang berbadan hukum Indonesia dan mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## Huruf d

Yang dimaksud dengan 'lembaga keuangan bukan bank' adalah lembaga pembiayaan yang berbadan hukum Indonesia dan mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## Huruf e

Yang dimaksud dengan 'masyarakat' adalah orang pribadi atau badan yang melakukan investasi di pasar modal.

## Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3) Cukup Jelas.

Pasal 11 Cukup Jelas.

PARAF KOORDINASI

WAKIL KETUA PANSUS II

Drs. SUKARODIN, M.Ag.

KABAG HUKUM

ANIK SUWARNI, S.H.,M.Si.

Pasal 12 Ayat (1) Cukup Jelas.

Ayat (2) Pinjaman jangka pendek yang digunakan untuk menutup kekurangan arus kas dalam rangka pengelolaan kas antara lain untuk menutup kekurangan pembayaran gaji pegawai.

Ayat (3) Yang dimaksud dengan "tahun anggaran yang berkenaan" adalah tahun anggaran pada saat Pemerintah Daerah melakukan pinjaman jangka pendek. Jangka waktu pelunasan pinjaman jangka pendek tidak dapat melebihi tahun anggaran berkenaan.Dengan demikian, pinjaman jangka pendek tidak diperkenankan dilakukan untuk mendanai defisit kas pada akhir tahun anggaran. Pinjaman jangka pendek tidak termasuk kredit jangka pendek yang lazim terjadi dalam perdagangan, misalnya pelunasan kewajiban tidak atas pengadaan/pembelian barang dan/atau jasa yang dilakukan pada saat barang dan/atau jasa dimaksud diterima.

Pasal 13 Ayat (1) Cukup Jelas.

Ayat (2) Yang dimaksud dengan 'pelayanan publik' adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang dan jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Ayat (3) Cukup Jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2) Huruf a Cukup Jelas

Huruf b Cukup Jelas

PARAF KOORDINASI

WAKIL KETUA PANSUS II

Drs. SUKARODIN, M.Ag.

KABAG HUKUM

ANIK SUW