PERATURAN WALIKOTA BI Nomor 18 Tahun 2013 tentang PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2013 (berlaku 18 Juni 2013)
Pembukaan
Menimbang : a.
bahwa guna menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, efektifitas serta efisiensi pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan daerah, program dan kegiatan, telah disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2013 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2013 ;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dimana keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan tahun berjalan terjadinya pergeseran kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan, sehingga perlu dilakukan perubahan RKPD Tahun 2013;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2013;
3. Mengingat : 1.
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 20102014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 11);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010, Nomor 517);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 422);
14. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2011 Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2012 Nomor 11);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BITUNG TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2013.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Bitung.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Bitung.
3. Walikota adalah Walikota Bitung.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah seluruh SKPD yang berada di lingkungan Pemerintahan Daerah Kota Bitung.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi perencanaan pembangunan daerah.
6. Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Kota Bitung adalah unit kerja yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah.
7. Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Tahunan Daerah, selanjutnya disingkat Perubahan RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan.
8. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan, selanjutnya disingkat RAPBDP adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah perubahan yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
9. Kebijakan Umum Perubahan APBD yang selanjutnya disingkat KUPA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk perubahan APBD.
10. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan yang selanjutnya disingkat PPASP adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan DPPA-SKPD setelah disepakati dengan DPRD.
BAB II - PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
Pasal 2
- (1) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2013 disusun dan dituangkan dengan sistimatika sebagai berikut :
- a. pendahuluan;
- b. evaluasi pelaksanaan RKPD;
- c. rencana program dan kegiatan; dan
- d. penutup
- (2) Isi beserta uraian terperinci dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2013 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

## Pasal 3

- (1) Perubahan RKPD Tahun 2013 merupakan penjabaran dari evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2013.
- (2) Perubahan RKPD Tahun 2013 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi :
- a. SKPD dalam menyusun Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran SKPD Tahun 2013; dan
- b. Pemerintah Kota dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun 2013.

## Pasal 4

## Dalam rangka penyusunan RAPBDP Tahun 2014 :

- a. Pemerintah Daerah menggunakan Perubahan RKPD Tahun 2013 sebagai bahan pembahasan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP) di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
- b. SKPD menggunakan Perubahan RKPD Tahun 2013 dalam melakukan pembahasan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran SKPD dengan DPRD.

## Pasal 5

- (1) Masing-masing SKPD membuat laporan kinerja atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing program dan kegiatan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan ke Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (3) Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh SKPD yang bersangkutan.

## BAB III KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Bitung Nomor 18 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2013 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB IV

## KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bitung.

PARAF HIERARKI

Wakil Walikota

Ditetapkan di Bitung Pada tanggal 18 Juni 2013

Sekretaris Daerah Kota

Asisten Administrasi Umum

Kabag. Hukum

Kasubag Perundang-undangan

Staf Pengelola

PARAF KOORDINASI

Kepala Bappeda

Sekretaris Bappeda

Diundangkan di Bitung Pada tanggal 21 Juni 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA, ttd

Drs. EDISON HUMIANG, M.Si PEMBINA UTAMA MADYA NIP. 19610804 198603 1 016

BERITA DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2013 NOMOR 74a

WALIKOTA BITUNG ,


HANNY SONDAKH