PERATURAN BUPATI TRENGGALEK Nomor 48 Tahun 2015 tentang PENGHASILAN PEMERINTAH DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (berlaku 2 Oktober 2015)
Pembukaan
Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (5) dan Pasal 82 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu mengatur penghasilan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawatan Desa;
- b. bahwa Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 73 Tahun 2014 tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan Lain yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sudah tidak sesuai dengan ketentuan perundangundangan sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghasilan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
- Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHASILAN PEMERINTAH DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Camat adalah kepala kecamatan dalam Kabupaten Trenggalek yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
5. Kepala Desa adalah pejabat yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
6. Perangkat Desa adalah pembantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 2
- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman/dasar bagi Pemerintah Desa dan BPD dalam rangka
menetapkan jenis dan besaran penghasilan Pemerintah Desa dan BPD yang dibiayai oleh APBDesa.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah agar pengalokasian Penghasilan Pemerintah Desa dan BPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB III - RUANG LINGKUP Pasal 3
Pasal 3
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
- a. penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
- b. penghasilan anggota BPD.
BAB IV - PENGHASILAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA Bagian Kesatu Jenis Penghasilan Pasal 4
Pasal 4
Jenis penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa terdiri atas:
- a. penghasilan tetap;
2. b.
3. tunjangan; dan
- c. penerimaan lain yang sah.
BAB IV - PENGHASILAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA Bagian Kesatu Jenis Penghasilan Pasal 4
Pasal 5
- (1) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan.
- (2) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD.
BAB IV - PENGHASILAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA Bagian Kesatu Jenis Penghasilan Pasal 4
Pasal 6
Penggunaan ADD untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa ditetapkan sebagai berikut:
- a. Desa yang menerima ADD berjumlah sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan paling banyak 60% (enam puluh perseratus);
- b. Desa yang menerima ADD berjumlah lebih dari Rp500.000.0000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan antara Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 50% (lima puluh perseratus);
- c. Desa yang menerima ADD berjumlah lebih dari Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 40% (empat puluh perseratus); dan
- d. Desa yang menerima ADD berjumlah lebih dari Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 30% (tiga puluh perseratus).
BAB IV - PENGHASILAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA Bagian Kesatu Jenis Penghasilan Pasal 4
Pasal 7
- (1) Perbandingan besaran penghasilan tetap Perangkat Desa terhadap penghasilan tetap Kepala Desa:
- a. Sekretaris Desa paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dan paling banyak 80% (delapan puluh perseratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa per bulan; dan
- b. Perangkat Desa selain Sekretaris Desa paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dan paling banyak 60% (enam puluh perseratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa per bulan.
- (2) Penghasilan tetap Perangkat Desa selain Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat
ditetapkan berbeda antar jabatan dengan pertimbangan beban tugas dan kemampuan keuangan.
- (3) Besaran penghasilan tetap Perangkat Desa selain Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit Rp1.125.000,00 (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).
BAB IV - PENGHASILAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA Bagian Kesatu Jenis Penghasilan Pasal 4
Pasal 8
Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.
BAB IV - PENGHASILAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA Bagian Kesatu Jenis Penghasilan Pasal 4
Pasal 9
Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dapat terdiri dari:
- a. tunjangan jabatan;
- b. tunjangan keluarga;
- c. tunjangan komunikasi intensif;
- d. tunjangan kesehatan;
- e. tunjangan hari tua;
- f. tunjangan kecelakaan kerja; atau
- g. tunjangan kematian.
BAB IV - PENGHASILAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA Bagian Kesatu Jenis Penghasilan Pasal 4
Pasal 10
- (1) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a adalah tunjangan jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Besaran tunjangan jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melebihi penghasilan tetap yang diterima dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan desa dan kewajaran.
- (3) Tunjangan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b terdiri dari:
- a. tunjangan istri/ suami; dan
- b. tunjangan anak.
- (4) Tunjangan istri/suami sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a hanya diberikan untuk 1 (satu) orang istri/suami dan paling banyak sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari penghasilan tetap.
- (5) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diberikan paling banyak untuk 2 (dua) orang anak masingmasing paling banyak 2% (dua perseratus) dari penghasilan tetap, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. paling tinggi berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dan belum menikah dan belum mempunyai penghasilan tetap; dan
- b. paling tinggi berusia 25 (dua puluh lima) tahun, bagi yang masih sekolah/kuliah/kursus yang dibuktikan dengan surat keterangan dari sekolah/lembaga pendidikan/kursus.
- (6) Tunjangan komunikasi intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c adalah uang yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja paling banyak sebesar 2% (dua perseratus) dari penghasilan tetap.
- (7) Tunjangan kesehatan, tunjangan hari tua, tunjangan kecelakaan kerja dan tunjangan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g dibayarkan melalui program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang besarannya ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.
- (8) Penetapan jenis dan besaran tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa sesuai kemampuan keuangan Desa.
BAB IV - PENGHASILAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA Bagian Kesatu Jenis Penghasilan Pasal 4
Pasal 11
- (1) Penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dapat dianggarkan dalam APBDesa dan dari sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Penerimaan lain yang sah Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat terdiri dari:
- a. biaya penunjang kegiatan; dan
- b. penghargaan.
BAB IV - PENGHASILAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA Bagian Kesatu Jenis Penghasilan Pasal 4
Pasal 12
- (1) Biaya penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a diberikan dalam rangka menunjang kegiatan untuk kepentingan dinas Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Biaya penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas:
- a. biaya perjalanan dinas Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- b. biaya honorarium dan/atau kegiatan; dan
- c. honorarium sebagai pejabat pengelola keuangan Desa.
- (3) Besaran biaya penunjang kegiatan diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa mengacu pada standar yang ditetapkan oleh Bupati.
BAB IV - PENGHASILAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA Bagian Kesatu Jenis Penghasilan Pasal 4
Pasal 13
- (1) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b dapat terdiri atas:
- a. penghargaan purna tugas; dan
- b. penghargaan diberhentikan dengan hormat karena berhalangan tetap atau sakit.
- (2) Penghargaan purna tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan dengan ketentuan:
- a. Kepala Desa paling tinggi sebesar penghasilan tetap selama 1 (satu) tahun; dan
- b. Perangkat Desa paling tinggi sebesar penghasilan tetap selama 1 (satu) tahun.
- (3) Penghargaan diberhentikan dengan hormat karena berhalangan tetap atau sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan paling tinggi 25% (dua puluh lima per seratus) dari penghasilan tetap selama 1 (satu) tahun.
- (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterimakan dalam bentuk uang diperhitungkan dalam APBDesa yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa.
- (5) Dana yang telah diperhitungkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetorkan ke Bank Pemerintah yang ditunjuk oleh Kepala Desa.
BAB IV - PENGHASILAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA Bagian Kesatu Jenis Penghasilan Pasal 4
Pasal 14
Dalam hal pengalokasian tunjangan dan tambahan penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diperhitungkan pembiayaannya dari ADD tidak mencukupi dapat diperhitungkan dari hasil pengelolaan bengkok dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa.
PENGHASILAN ANGGOTA BPD
BAB V - Pasal 15
Pasal 15
Jenis penghasilan anggota BPD terdiri atas:
- a. tunjangan; dan
- b. penerimaan lain yang sah.
BAB V - Pasal 15
Pasal 16
- (1) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a diberikan setiap bulan dalam bentuk tunjangan jabatan anggota BPD yang bersumber dari APBDesa.
- (2) Tunjangan jabatan anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dengan besaran tidak melebihi tunjangan Kepala Desa dan mempertimbangkan kemampuan keuangan Desa.
- (3) Penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dapat dianggarkan dalam APBDesa dan dari sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa.
- (4) Penerimaan lain yang sah anggota BPD dapat terdiri dari:
- a. biaya penunjang kegiatan; dan
- b. penghargaan.
BAB V - Pasal 15
Pasal 17
- (1) Biaya penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) huruf a diberikan dalam rangka menunjang kegiatan dan kepentingan dinas anggota BPD.
- (2) Biaya penunjang kegiatan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas:
- a. biaya perjalanan dinas anggota BPD; dan
- b. biaya honorarium dan/atau kegiatan.
BAB V - Pasal 15
Pasal 18
- (1) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) huruf b diberikan kepada anggota BPD karena diberhentikan dengan hormat, berhalangan tetap atau sakit.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam APBDesa sesuai kemampuan keuangan desa.
- (3) Ketentuan mengenai besaran dan tata cara pemberian tunjangan dan penerimaan lain yang sah anggota BPD diatur dengan Peraturan Kepala Desa.
BAB V - Pasal 15
Pasal 19
- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada pimpinan dan anggota BPD yang berprestasi.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pemberian penghargaan kepada pimpinan dan anggota BPD yang berprestasi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati tersendiri.
BAB VI - KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 20
Pasal 20
Penjabat Kepala Desa diberikan penghasilan dengan besaran yang sama dengan Kepala Desa Pegawai Negeri Sipil terhitung sejak dilantik sebagai penjabat Kepala Desa.
BAB VI - KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 20
Pasal 21
- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil tidak diberikan penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g.
- (2) Dalam hal Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil dapat menerima penghasilan tetap apabila menghentikan penerimaan gajinya sebagai Pegawai Negeri Sipil atau mengajukan pensiun dari Pegawai Negeri Sipil.
BAB VI - KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 20
Pasal 22
- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan sementara, tidak diberikan tunjangan dan penerimaan lain yang sah terhitung sejak ditetapkan keputusan pemberhentian sementara.
- (2) Dalam hal Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan sementara diaktifkan kembali, maka Kepala Desa dan Perangkat Desa tersebut diberikan penghasilan tetap, tunjangan, dan penerimaan lain yang sah terhitung mulai tanggal diaktifkan kembali dalam jabatannya.
BAB VI - KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 20
Pasal 23
- (1) Anggota BPD yang diberhentikan sementara tidak diberikan tunjangan dan penerimaan lain yang sah terhitung sejak ditetapkan keputusan pemberhentian sementara.
- (2) Dalam hal anggota BPD yang diberhentikan sementara diaktifkan kembali, maka anggota BPD tersebut diberikan tunjangan dan penerimaan lain yang sah terhitung sejak tanggal diaktifkan kembali dalam jabatannya.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP Pasal 24
Pasal 24
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua Peraturan Bupati yang mengatur Penghasilan Pemerintah Desa dan BPD, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP Pasal 24
Pasal 25
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 73 Tahun 2014 tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan Lain yang Sah bagi Kepala
Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 Nomor 73), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP Pasal 24
Pasal 26
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Penetapan: Ditetapkan di Trenggalek pada tanggal 2 Oktober 2015

Penandatangan: BUPATI TRENGGALEK, TTD MULYADI WR

Penetapan: Diundangkan di Trenggalek pada tanggal 2 Oktober 2015

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK, TTD ALI MUSTOFA BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2015 NOMOR 48

Penandatangan: Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, ANIK SUWARNI Nip . 19650919 199602 2 001