PERATURAN DAERAH KABUPATEN RI Nomor 11 Tahun 1956 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI NOMOR 11 TAHUN 2OO1 TENTANG UANG LEGES DENGAN RAHMAT TIITIAN YANG MAHA ESA BTIPATI BATANG HARI, (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang ; a. bahwa dengan adanya penarnbahan objek dan sabjek terhadap setiap surat bcrharga yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Batang llari atau Pejabat yang berwsnang maka perlu untuk ditiqiau kembali pengguruuul
izin, surat-surat keterangan, tanda bukti pembayaraq akta-akt4 sruat-surat leges;
- b. bahwa bcrdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu merubah pflggunaan leges dengan Peratwan Daerah .
tv{enghgat
- l. Undang- undang Nomor 12 Tatrm 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonorn Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tongah (I-ernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nornor 25) sebagaimana diubatr dengan Undang-rurdang Nomor 7 Tahrur 1965 tentang Pernbentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingfut tr Ta4iung Jabung (I-ernbaran Negara Republik Indonesia Tatnrn 1965 Nomor 50);
- Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daeratr dan Retribusi Daerah (rrnbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 4I, Tambatran l-einbaran Negara Nomor 3685) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tatnrn 2000 (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tarrrbahan Lsmbaran Negara Nomor 4048) ; 2.
- Lindang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (I-embran Negra Republik Indonesia Tahm 199 Nomor 60; Tarnbah.m Lcrnbam Negara Nomor 3839); 3.
4. Undang-undang Nomor 25 Tahrur 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia 'fahun 1999 Nomor 72, Tambatran Lembaran Negara Nomor 3348);
5. Peraturan Pernerintah Nomor 25 Tahur 2000 tentang Kewenangan Pernerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daeratr Otonom (kmbaran Negara Republik Indonesia Tattrn 2000 Nomor 5d Tambatran Lernbaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggwrgjawaban Keuangan Daerah ( kmbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2000 Nomor 202" Tatrft.atnn Lembaran Negara Nomor 4022);
7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahwr 1999 tentang Teknik Fenyusrman Peraturan Penrndang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-rmdang Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Kepufusan Presiden (I-ernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Batang llari Nomor 11 Tahun 2001 tentang Uang l-eges ( Lernbaran Daerah Kabupaten Batang llari Tahun 2001 Nomor ll ).
Dengan persetujuan
DE WAN PERWAKIL AN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG HARI MEMUTUSKAN:
MCTTAIapKan : PERATURAN DAERAII TENTANG PERIJBA}IAN ATAS PERATIJRAN DAERAH KABIIPATT,N BATANG HARI NOMOR II TA}IUN 2OO1 .TENTANG UANG LEGES.
Pasal I
Ketenhun dalam Pcraturan Daerah Nomor 11 Tahwr 2001 tentang Uang kges (I-crnbaran Da.erah Kabupaten Batang Flari Tahtrn 2001 Nomor 11) BAB tr Pasal 2, Pasal3 angka l, angka 8, angla 27 serta angla 49 diubah dan ditambah sebagai berikut :
A. Pasal 2 diubah dan harus dibaca :
Setiap surat izin, surat-surat keterangarg tanda bukti pembayarm, akta-akt4 $uat-surat berhatga atau surat-surat lainnya ymrg dianggap sejenis, yang dikeluarkan atau diberikan cileh Pernerintah Daerah beserta segenap jajaranny4 atau Pejabat ymg berwenang serta tsadm-tradan Usaha i\filik Daerat\ dikenakan prmgutan Uang kges.
B
Pasal 3
| l. Surat Izin Tempat Usaha | l. Surat Izin Tempat Usaha | l. Surat Izin Tempat Usaha |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| a. tlidang Usaha Perdagangan. | a. tlidang Usaha Perdagangan. | a. tlidang Usaha Perdagangan. |
| l. Usaha Perdagngan Kecil | Rp. | 7.500,- |
| 2. Usaha Perdangan lv{enengah | Rp. | 10.000,- |
| 3. Usaha Perdagangan Besa | Rp. | 20.000,- |
| Bidang Lisaha Industri | Bidang Lisaha Industri | Bidang Lisaha Industri |
| 1. Usaha Industri Kecil | Rp. | 10.000,- |
| 2. Usaha Industri \lenengah | Rp. | 15.000,- |
| 3. Usaha Industri Besar | Rp. | 25.000,- |
| Bidang Usaha Jasa | Bidang Usaha Jasa | Bidang Usaha Jasa |
| l. Usalu Jasa Kecil | Rp. | 7.500,- |
| 2. Usaha Jasa Menengah ...,... | Rp. | 10.000,- |
| 3. Usaha Jasa Besr | Rp. | 20.000,- |
| Pasal 3 angka 8 diubah dan hanrs dibaca : | Pasal 3 angka 8 diubah dan hanrs dibaca : | Pasal 3 angka 8 diubah dan hanrs dibaca : |
| Surat lzin Pernborongan. | Surat lzin Pernborongan. | Surat lzin Pernborongan. |
| Kwalifikasi B a. | Rp. | 50.000,- |
| Kwalifikasi M b. | Rp. | 35.000,- |
| Kwalifikasi K I c. | Rp. | 25.ffi0,- |
| Kwalifikasi K 2 d. | Rp. | 15.000,- |
| Kwalifikasi K 3 e. | Rp. | 10.000,- |
| Pacal 3 angka 27 diubah dan hanrs dibaca : | Pacal 3 angka 27 diubah dan hanrs dibaca : | Pacal 3 angka 27 diubah dan hanrs dibaca : |
| Akta-akta Pejabat Pernbuat Akta Tanah | Re. | 10.000,- |
| Pasal 3 angka 49 ditambah dan harus dibaca : | Pasal 3 angka 49 ditambah dan harus dibaca : | Pasal 3 angka 49 ditambah dan harus dibaca : |
| l. Pernbuatan Kartu AK I... | Rp. | 1.000,- |
| 2. Surat Persehrjuan Permohonan AKAD | Rp. | 25.000,- |
| 3. Perpanjangan Izin Ke{a Tmag;a Asing Domestik | Rp. | 10.000,- |
| 4. Rekomendasi Perpar{an gair lzrn. T enaga Asing Pendatang | Rp. | 50.000,- |
| 5. Izin Mendirikan Perwakilan Perusatraan Jasa Tenaga Kerja Indonesia | Rp. | 20 000,- |
| 6. Psrizinan kmbaga Latihan Swasta... | Rp. | 10.000,- |
| 7. Perubahan Akreditas / Status Lernbaga Latihan Swasta | Rp. | 20.000,- |
| 8. Pexeribitan SK Pencatatan Organisasi Peke{a ... | Rp. | 10.000,- |
| 9, Pembuatan Pe{anjian Kerja Perorangan | Rp. | 5.000,- |
| I 0. Pembuatan Peraftrran Pertrsatraan | Rp. | 50.000.- |
- I l. Pernbualan Kesepakatan Kerja Bersama
Rp. 50'0&amp;),-
12. Pendaftaran Perusah:uln ...
Rp. 15.000,-
13. Izin Penyimpangan Waktu Kerja dan Waktu Istirahat
Rp. 25.000,-
14. Izrntsekerja Malam Wanita
Rp. 25.000,-
15. Penerbitan Surat Persetujuan Bersama Penyelesaian Kasus
Pemutusan Hubturgan Ketja
16. Pemberian Izin Penggunaan Pesawat Angkaq Angkuq Pesawat Uap,
- Bejana Tekan, Mesin l-as, Irs Ka$it Mesin Desel dan Penyalur
Petir ...
17. lztn Penggunaan Racrm Api ...
Rp. 10.000,-
Rp. 25.000,-
Rp. 10.000,-
Pasal tr
Peraturan I)aerah ini mulai berlaku pada tanggal ditrndangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuiny4 mern€rintahkan pcngrurdangan Perattran Dasrah ini dcngan pcnernpatarmya dalam lrmbaran Daerah Kabupaten Batang Hari. Dsahkan di Muara Butian Pada Tanggal 16 Jrmi 20Ol Dundangkan di Muara Bulian Pada T'anggal 16 Juni 20Ol KABUPATEN BATANGHARI LEtv{B ] ruIUN 20Ol NOMOR : 33
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG I{ARI
NOMOR : 33 TAHUN 20001 TENTANG
## PERUBATIAN ATAS PERATIIRAN DAERAH KABUPATEN BATANG }IARI NOMOR 1I TA}ILIN 2OOI TENTANG UANG LEGES
## L PENJELASAN UMLN4
Bahwa dengan adanya perubatran dan penambahan sabjek dan objek dalam mengeluarkan surat izin, surat-surat ketsrangar\ tanda bukti pernbayaraq akta-akta" suratsurat berharga atau surat-s'urat lainnya yang diketuarkan oleh Pemerintah Daerah beserta Eegenap jajarannya alau Pejabat yarrg bei:wenang. Dengan demikian Peraturan Daerah Kabupaten Batang Flari Nomor 11 Tahun 2001 perlu diadakan penrbatran sesuai dengan kewenangan Otonomi Daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Batang Hari sebagai tindak lanjutUndang-undang 22 Tahwr 1999 tentang Pemerintahan Daeraft, Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pernerintah Pusat dan Daera[ Undang-undang Nomor 34 Tahrur 2000 tentang Perubahan Undangundang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahtm 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
Penetapan Peraturan Daerah ini dapat me4iamin terlaksananya usaln Psmerintatl Dacrah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga dengan kcmanpuan keuangan yang sernakin meningkat akan mernberi manfaat besar bagi pernbiayaan Pernerintah dan Pernbangunan Daeratq salah safu Srmrber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam menur{ang Otonomi Daerah adalah purgutan Uang Leges.
## PENJELASAN PASAL DEMI PASAL. u.
Pasal t Cukupjelas.
Pasal II Cukup jelas.