PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN ANGGARAN 2014 Nomor 3 Tahun 2014 tentang PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN ANGGARAN 2014 (berlaku 16 September 2014)
Pembukaan
Menimbang
:
Mengingat :
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2014;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
SALINAN
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendahaaran Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Bertita Negara Republik Indonesia Thaun 2011 Nomor 32);
26. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 1 );
27. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 1);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINJAI dan BUPATI SINJAI
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN ANGGARAN 2014.
Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 semula berjumlah Rp. 784.689.382.757,00 bertambah sejumlah Rp. 56.115.037.512,65 sehingga menjadi Rp. 840.804.420.269,65 dengan rincian sebagai berikut:
Pendapatan Daerah
Semula
Bertambah
Rp.758.290.234.381,00
Rp. 23.490.323.188,00
Jumlah
Pendapatan
setelah
Perubahan
Rp.781.780.557.569,00
Belanja Daerah
Semula
Bertambah
Rp. 784.689.382.757,00
Rp 56.115.037.512,65
Jumlah Belanja
setelah
Perubahan
Rp.840.804.420.269,65
(Defisit) setelah Perubahan
Rp.(59.023.862.700,65)
Pembiayaan Daerah
Penerimaan
1. Semula
2. Bertambah
Rp. 27.399.148.376,00
Rp. 33.524.714.324,65
Jumlah Penerimaan setelah
Perubahan
Rp. 60.923.862.700,65
Pengeluaran
1. Semula
2. Berkurang
Rp. 1.000.000.000,00
Rp. 900.000.000,00
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan
Rp. 1.900.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Neto setelah
Perubahan
Rp. 59.023.862.700,65
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan
Rp 0
Pasal 2
- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari: a. Pendapatan Asli Daerah
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
| 1. Semula 2. Bertambah Jumlah Pendapatan asli daerah setelah Perubahan b. Dana Perimbangan 1. Semula 2. Bertambah | Rp. 26.063.336.412,00 Rp 19.358.423.600,00 | Rp. 45.421.760.012,00 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|
| Jumlah dana perimbangan setelah Perubahan | Rp. 593.268.895.246,00 Rp. 3.131.899.588,00 | Rp.596.400.794.834,00 |
| c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah 1. Semula 2. Bertambah | | |
| Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah Perubahan | Rp. 138.958.002.723,00 Rp. 1.000.000.000,00 | Rp. 139.958.002.723,00 |
Pajak Daerah
| 1. Semula 2. Bertambah Jumlah Pajak daerah setelah | Rp. 8.146.200.000,00 Rp | 24.000.000,00 Rp. | 8.170.200.000,00 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|
| Perubahan b. Retribusi Daerah 1. Semula 2. Bertambah Jumlah retribusi daerah setelah | Rp. Rp. | 6.371.827.400,00 (452.837.400,00) Rp. | 5.918.990.000,00 |
| 1. Semula 2. Bertambah /(berkurang) Jumlah hasil pengelola kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan d. Lain-lain pendapatan asli | Rp. 2.587.719.012,00 Rp. | 520.000.000,00 Rp. | 3.107.719.012,00 |
| daerah yang sah 1. Semula 2. Bertambah Jumlah hasil pengelola kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan | Rp. 8.957.590.000,00 Rp. 19.267.261.000,00 | Rp. | 28.224.851.000,00 |
- (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Dana bagi hasil pajak/Bagi hasil bukan pajak
1. Semula
2. Bertambah
Rp. 16.325.505.246,00
Rp. 3.131.899.588,00
Jumlah
bagi
hasil
setelah
Perubahan
Rp. 19.457.404.834,00
Dana Alokasi Umum
1. Semula
2. Bertambah /(berkurang)
Rp. 521.628.340.000,00
Rp. 0,00
Jumlah
Dana
Alokasi
Umum
setelah Perubahan
Rp. 521.628.340.000,00
Dana Alokasi Khusus
1. Semula
2. Bertambah /(berkurang)
Rp. 55.315.050.000,00
Rp. 0,00
Jumlah
Dana
Alokasi
Khusus
setelah Perubahan
Rp. 55.315.050.000,00
Hibah
1. Semula
2. Bertambah /(berkurang) Jumlah Hibah setelah Perubahan b. Dana Darurat
1. Semula
2. Bertambah /(berkurang) Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan
- c. Dana bagi hasil pajak dari Propinsi dan dari Pemerintah daerah lainnya
1. Semula
2. Bertambah /(berkurang) Jumlah bagi hasil pajak dari propinsi dan dari pemerintah daerah lainnya setelah Perubahan
- d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
1. Semula
2. Bertambah /(berkurang)
Jumlah
Dana
Penyesuaian
Otonomi
Khusus
Perubahan dan
setelah
Rp.
0,00
Rp. 0,00
Rp. 0,00
Rp. 0,00
Rp. 0,00
Rp. 0,00
Rp. 20.451.978.203,00
Rp. 0,00
Rp. 109.610.375.000,00
Rp. 0,00
Rp. 20.451.978.203,00
Rp. 109.610.375.000,00
- e. Bantuan Keuangan Dari Provinsi /Pemerintah Daerah Lainnya
1. Semula
2. Bertambah
Rp. 8.895.649.520,00
Rp. 1.000.000.000,00
Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi/Pemerintah Daerah lainnya setelah Perubahan
Rp. 9.895.649.520,00
Pasal 3
- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Belanja Tidak Langsung
1. Semula
2. Bertambah
Rp. 463.195.216.238,00
Rp. 4.932.007.055,65
Jumlah belanja tidak langsung setelah Perubahan
Rp.468.127.223.293,65
Belanja Langsung
1. Semula
2. Bertambah
Rp. 321.494.166.519,00
Rp. 51.183.030.457,00
Jumlah Belanja Langsung setelah
Perubahan
Rp.372.677.196.976,00
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja Pegawai
1. Semula
2. Bertambah
Rp. 445.963.963.738,00
Rp. 3.990.996.466,65
Jumlah belanja Pegawai setelah
Perubahan
Rp. 449.954.960.204,65
Belanja Bunga
1. Semula
2. Bertambah /(berkurang)
Rp. 0,00
Rp. 0,00
Jumlah Belanja Bunga setelah
Perubahan
Rp. 0,00
- c. Belanja Subsidi
1. Semula
2. Bertambah /(berkurang)
Rp. 0,00
Rp. 0,00
Jumlah belanja Subsidi setelah
Perubahan
Rp. 0,00
- d. Belanja Hibah
1. Semula
2. (berkurang)
Rp. 4.672.997.500,00
Rp. 15.000.000,00
Jumlah Belanja
hibah
setelah
Perubahan
Rp. 4.687.997.500,00
Belanja Bantuan Sosial
1. Semula
2. (berkurang)
Rp. 531.000.000,00
Rp. 760.978.000,00
- Jumlah belanja bantuan sosial setelah Perubahan
Rp. 1.291.978.000,00
- f. Belanja bagi hasil kepada provinsi/kab/kota dan Pemerintah desa
1. Semula
2. Bertambah /(berkurang) Jumlah Belanja bagi hasil kepada prop/kab/kota &amp; Pemerintah desa setelah Perubahan
Rp. 0,00
Rp. 358.383.000,00
Rp. 358.383.000,00
- g. Belanja Bantuan Keuangan kepada provinsi/kab/kota dan Pemerintah desa
1. Semula
2. Bertambah /(berkurang) Jumlah Belanja bantuan keuangan kepada prop/kab/kota &amp; Pemerintah desa setelah Perubahan
Rp. 10.477.255.000,00
Rp. 56.649.589,00
Rp. 10.533.904.589,00
Belanja Tidak Terduga
1. Semula
2. Bertambah
Rp. 1.550.000.000,00
Rp. (250.000.000,00)
Jumlah
Belanja
tidak terduga
setelah Perubahan
Rp. 1.300.000.000,00
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja Pegawai
1. Semula
2. Bertambah /(berkurang)
Rp. 17.371.910.000,00
Rp 834.015.000,00
Jumlah belanja Pegawai setelah
Perubahan
Rp. 18.205.925.000,00
- b. Belanja Barang dan Jasa
1. Semula
2. Bertambah /(berkurang) Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan c. Belanja Modal
Rp. 163.090.805.133,00
Rp. 24.542.936.419,00
Rp. 187.633.741.552,00
1. Semula
2. Bertambah /(berkurang) Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan
Rp. 141.031.451.386,00
Rp. 25.806.079.038,00
Rp. 166.837.530.424,00
Pasal 4
- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
Daerah setelah Perubahan
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Pendapatan:
- a. Pembentukan Dana Cadangan
1. Semula
2. Bertambah /(berkurang)
Rp. 0,00
Rp. 0,00
Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah Perubahan
Rp. 0,00
Penyertaan
Modal (Investasi
)
Daerah
1. Semula
2. Bertambah
Rp. 1.000.000.000,00
Rp. 900.000.000,00
Jumlah
Penyertaan
Modal
(Investasi)
daerah
setelah
Perubahan
Rp. 1.900.000.000,00
- c. Pembayaran Pokok Utang
1. Semula
2. Bertambah
Rp. 0,00
Rp. 0,00
Jumlah Pembayaran Pokok Utang
setelah Perubahan
Rp. 0,00
- d. Pemberian Pinjaman Daerah
1. Semula
2. Bertambah /(berkurang)
Rp. 0,00
Rp. 0,00
Jumlah
Pemberian
Pinjaman
Daerah setelah Perubahan
Rp. 0,00
Pasal 5
Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

| 1. Lampiran I | Ringkasan Perubahan APBD; |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. Lampiran II | Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; |
| 3. Lampiran III | Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; |
| 4. Lampiran IV | Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan; |
| 5. Lampiran V | Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; |
| 6. Lampiran VI | Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per jabatan; |
| 7. Lampiran VII | Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; |
| 8. Lampiran VIII | Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah. |

## Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang perubahan penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

## Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai.

Ditetapkan di Sinjai pada tanggal 16 September 2014

BUPATI SINJAI, ttd

H. SABIRIN YAHYA

Diundangkan di Sinjai pada tanggal 16 September 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI, ttd

TAIYEB A. MAPPASERE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2014 NOMOR 3