Unknown Unknown Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat tr Sarolangm dan Daerah Tingkat II Taqiung Jabung (Lerrbaran Negara Republik Indanesia Tahu 1965 Nomor 50); - Undang-undang No'nror 8 Tahrm 1981 teirtang Hukum Acara Pidnu (Lernbaran Negaa Republik Indonesia Talnn 1981 Nomor 76, Tarnbatran Lembaran Negaa Nomor 3209); 2. - Undang-undang Nomo'r 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran pen$aran Negara Republik Indonesia Tatnm 1992 Nomor 98, Tambahan kmbaran Negara Nomor 3493) ; 3 - Undang-rmdaag Nomor 18 Tahun L997 trrfiang Pajak Daerah dan Retnbusi Daerah fl-einbaran Nogara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tmrbahm Lerrbuan Negra Nomor 3685) sebagai rnana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahm 2000 fl.embaran Negara Republik Indonesia Tatnur 20m Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara nomor 4048); 4 - Undang-undang Nomor 22 Talnm 1999 tentang Pemerintaban Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahwr 1999 Nomor 60 Tambahan Irmbaran Nomor 3839); 5. - Undang-rurdang Nomor 25 Tahm 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lombaran Negara Republik Indooesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambalran lrnrbaran Negara Namor 38a8); 6. - Psraturan Pemerintah Nomor 27 Talnur 1983 tentang Pslaksanaan undang-undang Nomor 8 Tahun l98l tentang Hukum Acara Pidana (kmbaan Negara Republik Indonesia Tatnn 1983 Nomor 6 Tambahan kmbaran Negara Nomor 3258); 7. 8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Talnrn 1999 tentang Angkutm Perairan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tatnur l99g Nomor lS7 Tanrbahan Leinbaran Negara Nomor 3907); 9. Peraturan Pemerintatr Nomor 7 Tdrun 2m0 ftntang Kelautan (kmbaran Negara Republik Indonesia Talnur 2000 Nomor 13 Tambahan Ixmbaran NegaraNomor 3929); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom {Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahrur 2000 Nomor 54 Tanrbahan Lembran Negara Nomor 3952); 11. Peraturan Psm€rintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daeratl (kmbaan Negara Republik Indonesia Talnn 2001 Nomor ll9, Tarrbatran Lembaran Negara Nomor 4139); 5. L2. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2ffi1 tentang Kepelabtrtran (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor lZ7, Tanbatun Lenrbaan Negara Nomor 4145 13. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Perahran Perundang-undangaq dan Bentuk Rancangan Undang undang Rancangan Peraturan PemerintalU dan Rancangan Keputrsan Presiden (rrmbaran Negara Republik Indonesia Tahtur 1999 Nomor te7o); Dengan persetujuan DE\PAhI PERWAKtr-AN RAKYAT DAERAII KABUPATEN BATA}IG HARI MEMUTUS KAN (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI
PERATURA}I DAERAII KABUPATEhI BATA}IG IIARI
NOMOR 25 TAIIUN 2OO2
TENTA}IG
RETRIBUSI JASA FASILITAS SUNGAI DI PERAIRAN PEDALAMAN
DENGAhI RATIMAT TUHAN YAI{G MATIA ESA
BTIPATI BATA}IG HARI
- t. bahwa sungai - sungai dalam Kabupaten Batang Hai merupakan Prasarana pnting sebagai jaringan transportasi lalu lintas angkutan orang barang dan hewan yang perlu dipelihara, dilestarikan dar dian:r pengelolaarurya .
- b. bahwa kegiatan lalu lintas angkutan sungai dan danau sangat berperan manggerakkan perekonomian masyarakat dan menrpakan objek retribusi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Batang Hari.
- bahwa untuk tujuan tetap terjamin kelancaran, ketertiban dan keamanan kegiatan I-alu Lintas Angkutan Sungai perlu secara terus menerus dipelihara sararul Dermag4 rambu dan Alur dalarn ruimg lingkup wilayah Kabupaten Batang Hari, dipandang perlu dianr tata cara pelayanan tehnis operasionalnya dalam menarik jasa fasilitas diperairan pedalaman dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Flari.
- bahwa berdasakan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada hunrf a, b dan c pedu membeirurk Peraturan Daerah teirtang Retribusi Jasa Fasilitas Sungai di Perairan Pedalarnan. d.
MEngingat
Meogingat
- 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentmg Pembelrtukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumstera Tsngah ( l,unbaran Negara Republik Indonesia Tahrm 1956 Nomor 25 ) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat tr Sarolangm dan Daerah Tingkat II Taqiung Jabung (Lerrbaran Negara Republik Indanesia Tahu 1965 Nomor 50);
- Undang-undang No'nror 8 Tahrm 1981 teirtang Hukum Acara Pidnu (Lernbaran Negaa Republik Indonesia Talnn 1981 Nomor 76, Tarnbatran Lembaran Negaa Nomor 3209); 2.
- Undang-undang Nomo'r 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran pen$aran Negara Republik Indonesia Tatnm 1992 Nomor 98, Tambahan kmbaran Negara Nomor 3493) ; 3
- Undang-rmdaag Nomor 18 Tahun L997 trrfiang Pajak Daerah dan Retnbusi Daerah fl-einbaran Nogara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tmrbahm Lerrbuan Negra Nomor 3685) sebagai rnana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahm 2000 fl.embaran Negara Republik Indonesia Tatnur 20m Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara nomor 4048); 4
- Undang-undang Nomor 22 Talnm 1999 tentang Pemerintaban Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahwr 1999 Nomor 60 Tambahan Irmbaran Nomor 3839); 5.
- Undang-rurdang Nomor 25 Tahm 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lombaran Negara Republik Indooesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambalran lrnrbaran Negara Namor 38a8); 6.
- Psraturan Pemerintah Nomor 27 Talnur 1983 tentang Pslaksanaan undang-undang Nomor 8 Tahun l98l tentang Hukum Acara Pidana (kmbaan Negara Republik Indonesia Tatnn 1983 Nomor 6 Tambahan kmbaran Negara Nomor 3258); 7.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Talnrn 1999 tentang Angkutm Perairan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tatnur l99g Nomor lS7 Tanrbahan Leinbaran Negara Nomor 3907);
9. Peraturan Pemerintatr Nomor 7 Tdrun 2m0 ftntang Kelautan (kmbaran Negara Republik Indonesia Talnur 2000 Nomor 13 Tambahan Ixmbaran NegaraNomor 3929);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom {Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahrur 2000 Nomor 54 Tanrbahan Lembran Negara Nomor 3952);
11. Peraturan Psm€rintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daeratl (kmbaan Negara Republik Indonesia Talnn 2001 Nomor ll9, Tarrbatran Lembaran Negara Nomor 4139);
5. L2. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2ffi1 tentang Kepelabtrtran (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor lZ7, Tanbatun Lenrbaan Negara Nomor 4145
13. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Perahran Perundang-undangaq dan Bentuk Rancangan Undang undang Rancangan Peraturan PemerintalU dan Rancangan Keputrsan Presiden (rrmbaran Negara Republik Indonesia Tahtur 1999 Nomor te7o);
Dengan persetujuan
DE\PAhI PERWAKtr-AN RAKYAT DAERAII KABUPATEN BATA}IG HARI
MEMUTUS KAN:
MenetapKan : PERATURA}.I DAERATI TENTA}IG RETRIBUSI JA,SA FASILITAS SUNGAI DIPERAIRA}I PEDALAIVIAN.
B AB I
KETENTUAI{UMUM
Pasal f
- l. Daeratr adalah Kabupaten Batang }Iari.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Batang rlari.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Batang Hari.
4. Wakil Kepala Daerah adalatr Wakil Bupati Batang Flari.
5. Kantor LLAJS adalah Kantor Ialu Lintas Angkutan Jalan dan Sungai Kabupaten Batang Hni
6. S'ngai adalah Wilayah perairan dari Muara Sungai sampai ke hulu Sungai yang dapat digunakan I dilayari oleh kapal untuk mengangkut baik barang hewan maupun Orang.
7. Retribusi Jasa Fasilitas Srmgai di Perairan Pedalarnan adatah Penerimaan / pgngutan uang -vag diterima dari kegiatan pemakaian jasa fasilitas sungai / Dermaga dan penyelenggaraan keselamatan / tzta tertib pelayaran kapal di perairan pedalarnan / srurgai dalam wilayah Kabrryaten Batang Hari.
8. 8' Kryal Pedalaman/Sungai alat transportasi diatas alr, baik bentuh konstruksi dan perlengkapannya maupun persyaratm Cre#Anak Buah Kapal dan daerah operasionalnya disepanj ang Sungai, Danau/Iknal.
9. 9' Kryal Niaga / I-zut adalatr kendaraan diatas air dengan persyaratan tertentu sesuai dengan konskuksi, peclengkryan dan diawaki (Crew) berdasarkan ketentuan rurdangundanglperahfan yang ditetapkan Wilayah Operasional berlayar ke l-aut baik pelayaran Nusantaa nuupun Internasional.
10. Dernaga adalah fasilitas bangunan sepanjang penggunaan sungai yang dapat dipergunakan usn* kegialan tambaVsanda kapal yang melakukan bongkar/muat barang atau nail/t*run Peilrmpan&amp; baik ymg dibangrm Pemsrintah rnaupwr Swasta (perusahaan dan pribadi).
11. Penleberangan adalah Wilayah Perairaarg sungai/laut yang digunakan lintasaa penghubgng tEtry dla titik beqaubm baik disrrrgal, seld d.a laut.
12. la Perairan Pedahman adalah \{eliprti sungar, Dmau, Kanal.i'n penyekragan.
13. Alur Surgai adalatr Bagan terdalam yang dapat dilayari Kapal.
14. Permukaan Air adalah dataran air yang digunakan untuk tempat penimbruran kayu (log pond/gal'urgan kapalldok kapa[ penyelenggaraan keselamatanltatatertib pelayaran LLASD)
15. Badaa adalah sekumpulan or:Ing dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukao usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, peneroa komanditer, penleroan l"ioyq Badan Usaha Milik Nogara atan Daerah dengan n,nrr.4 dan dalam benftk apapun, firma, kongsf koperasi dana pensiurl persekutuarq p€rhrmpulal yayasar\ organisasi mas4 organisasi sosia! politik atau organisasi yang sejeniq lembag4 b€ntuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
16. Refibusi Jasa Umum adalatr Retribrui atas Jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pererintah Daorah untuk tujuan kepentingan dan pemanfaatan umurn serta dapat dinikmati oleh orag pribadi atau badan.
17. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peratuaran perrndanguandangan yang diwajibkan rmtuk melalukan pembayaraa retibusi
6. It. tldasa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang msrlpaksn batas waknr wajib retnbusi untuk pemanfaatan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
19. Srrat Ketetapan Retibusi Daerall yang dapat disingkat SKRD, adalah surat ketekpan retibusi yang monentukan besamya pokok rehibusi.
BAB U
NA]VIA, OBYTK DA}I SUBYEK RETRIBUSI
Pasal2
Sama retibusi adalah Reribusi jasa fasilitas sungai diperairan pedalaman di prmgut retribusi atas P€ngglrnarn atau pemanfaatan fasilitas dermaga, dataran air I aftr untuk kegiatan tambat / sandar k44 borykar / muat barang hrrrur / naik penumpang serta penumpukan log pond.
Pasat 3
Objttk Retribusi adalah Retribusi jasa fasilias sungai diperairan pedalaman
Pasal 4
Sub-vek retrbusi adalah oftmg atau badan hukrm yang mempergunakan fasilitas Dermaga unfuk kegiahtt tanbat / sandar kapal serfa mernanfaatkan penyelenggaraan keselamatan dan ketertiban pelayaran kapal di Perairan Pedalaman.
Pasal 4
Sub-vek retrbusi adalah oftmg atau badan hukrm yang mempergunakan fasilitas Dermaga unfuk kegiahtt tanbat / sandar kapal serfa mernanfaatkan penyelenggaraan keselamatan dan ketertiban pelayaran kapal di Perairan Pedalaman.
BAB Itr
GOI,ONGA}I RETRIBUSI
Pasal 5
Re'tn'busi Jasa Fasilitas Sungai di Perairan Pedalaman digolongkan sebagai rekibusi Jasa Umum-
PRINSIP DA}I PENETAPAI{ BESARNYA TARIF
BAB IV - PRINSIP DA}I PENETAPAI{ BESARNYA TARIF
Pasal 6
Prftlsb daa sasaran dalam penetapan tarip Rctribusi Jasa Fasilitas Sungai di Perairan pedalaman ffiasakan pada tujuan untuk menutup sebagian pembinaan dan perneliharaan sarana Fasilitas Sungai dalarn wilayatr Kabupaten Batang Hari.
PROSES PENERBITAN RETRIBUSI JASA SUNGAI DIPERAIRAN PEDALAMAN
BAB V - PROSES PENERBITAN RETRIBUSI JASA SUNGAI DIPERAIRAN PEDALAMAN
Pasal 7
- {1) Setiap Orang Pribadi dan Badan yang menyediakan Sarana Angkutan Orang dan Barang dengan menggunakan prasarana dan sarana diperairan pedalaman hanrs membayar reffibusi jasa fasilitas srurgai ;
- (2) Setiap orax€ fibadi dan badan yang murgadakan dengan murggunakan fasilitas srurgai di Perairan Pedalaman terlebih dahulu melapor kepada Bupati atau Instansi Tehni* yang dibrnjuk
Pasal S
- (1) U-au* menperoleh taxlda pembayaran Retnlusi Jasa Fasilitas Srmgai di Perairan pedalamarq s€tr4p orang Pnbadi arau bada. \akhoda k:ryal tpengurus afau pemili! dih.auskan:
a
Mengisi
- a. Mengisi formulir laporan kegiatan datcrg I berangkat kapal.
- b. Menyerahkan copy surat-surat kapal.
- c. Menyerahkan copy STKI Nakhoda dan motoris.
- d. Menyerahkan copy surat izin lainnya
- (2) Sebelum Retribusi Jasa Fasilitas Sungai di Perairan Pedalaman diterbitkan Terlebih Dahulu petugas yang ditufiuk memeriksa lspal yang meirggunakan fasilitas sungai untuk mengecek kebenaao isi laporan dari orang pribadil badan hukun ;
- (3) Setelah diteliti isi lapran kegiatan menggunakan jasa fasilitas srmgai diperairan pedalaman, mehnasi retribusi sesuai dengan tarif sebagaimana diatur dalarn pasal g Peraturan Daeratr ini.
BAB \rI
STRUKTUR DA}I BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA FASILITAS SUNGAI DIPERAIRAI.{ PEDALA}VIAN
BAB V - PROSES PENERBITAN RETRIBUSI JASA SUNGAI DIPERAIRAN PEDALAMAN
Pasal 9
- {1) Stmkhr tarif digolongkan
BAB V - PROSES PENERBITAN RETRIBUSI JASA SUNGAI DIPERAIRAN PEDALAMAN
Pasal 10
- (1) Biaya atas Rekibusi Jasa Fasilitas Sungai di Perairan Pedalaman yang diterbitkan wajib &amp;bayar oleh Orang Pribadi atau Badan ;
- (2) Pengelolaaan Penerimaan Pungutan Retribusi Jasa Fasilitas Sungai di Perairan Pedalaman dilakukan oleh Pstnbanfir Bendaharawan khusus Penerima pada Kantor LLAJS Kabupaten Baang Flari ;
- (3) Penerimaa P'rrgtsm Retnlbusi Jasa Fasilitas Sungai di Perairan Pedalarnan wajib disetor ke Beirdaharawm Khusus Pensrima Dinrs Pendqata Dasrah Kabryaten Batang FIarL
B AB \rltr
WII-AYAII PEMU}trT]TAI{
Re*ribusi yang terutang dipungut diwilayatr hulum Kabupaten Batang Hari.
BAB D(
TATA CARAPEMUNGUTAN
BAB V - PROSES PENERBITAN RETRIBUSI JASA SUNGAI DIPERAIRAN PEDALAMAN
Pasal 12
- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan dan atau oleh pihak ketiga ;
- (2) Refibusi dipungrrt dengan menggunakan SKRD.
TATA CARAPENAGIHAN
BAB X - TATA CARAPENAGIHAN
Pasal 13
- (1) Peryeluaf,ail surat teguran i peringatan I surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jat'h tempo pembayaran;
- (2) Dalaat jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran I peringatan / sgrat lain yang sejenis, wajib refibusi harus melunasi retribusinya yang terutang ;
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang diftqjuk.
BAB )O
SA}.IKSI ADMINIS'TRASI
Pasal f4
Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat wakhr dikenrkan sanksi administasi bei,pa bunga sebesar Za/o (&amp;npersen) setiap bulannya dari retribusi yang terutang.
BAB )ilI-
BAB )ilI
KETE}ITUA]\I PERALIHAN
Pasat 15
Retribusi Jasa Fasilitas Smgai di Perairan Pedalaman yang masa berlakunya sudah bera*ftir, wajib disesuaikan dengan Perattran Daeratr ini.
BAB )iltr
KETEI{TUAhI PIDA}IA
BAB X - TATA CARAPENAGIHAN
Pasal 16
- (1) Pelanggaran terhadry kete'ntuan Peraturm Daerah ini sehingga merugikan Daerah diancam Pidana Kunmgan paling lama 6 ( enam ) bulan atau denda sebanyak - banyaknya Rp. 5.000.0S,- (ima juta nrpiah) ;
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimak$d pada ayat (1) Pasal ini adalatr pelanggaran.
BAB )ilV
PENYIDIKA}I
BAB X - TATA CARAPENAGIHAN
Pasal 17
- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu an Pemsrintah daerdr diberi wewsnang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor I ta6un 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;
- (2) wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (l) adalah :
- a. MenerimE mencari" mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
- b. Meneliti, msncari dan mengumpulkan keterangan meirgenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatn yang dilakukan sehubungan dengn tindak pideu Retribusi Da€rafi.
.
- c. MefiIinb keterangan del balnn blkti dai onmg pribadi at*u badan sehubungaa dengan tbdak pidea dibidang Retribusi Da€rah.
2. d" Mreriksa buku-bukq catatan-catatan dan dolumendo*umefi lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- e. Melakukan pengeledahan uantuk mendapatkan bahan bukti pnbukua4 pencatatarq dan dokumendokumen lai4 serta melakukan penyitaan terhadap batran bgl*i tersebut dalam hd tindak pidana Retibusi Daeratl
- f. Msninta bantuan tenaga atrti dalam rangka pelaksanaan tugas pnyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
5. g Menyruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ru:mgixl atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsrmg dan memEriksa ideeitifas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada hunrf c.
- h. Memohet seseorang yang berkaitan dengan tindak prdara Retibusi Daerah.
- i. Memanggil orang rmhrk didengar keterangarmya dan diperiksa sebagai tersangka atag saksi dalam hal tindak pidana Retribusi Daerah.
- j. Menghentikan penyidikan dalam hal tindak prdan Retnbusi Daerah.
- k. Melakukan tindtkan lain yang perlu untuk kelancaran pnyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menunrt Hukum yang dapat aberranggr&amp;giawabkan\_
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (l) mernberitatrukan dimulaiaya penyidikkan dan menyilmpaikan hasil peiryidikannya kepada Penuntut Umunr, melalui Pejabat Penyidik polisi Negara Repoblik Indonesia sezuai dengan ketentuan yang diatur datam Undang-uad6g Nomor I Talnn 1981 t€ntang Hrlkum Acara pidana.
BAB )O(
KETENTUA}IPENUTUP
BAB X - TATA CARAPENAGIHAN
Pasal 18
Flaldal yang b€tutn diaar dalam Perafira Daerah ini sepanjarg mengenai teknis pehkcan-Tmya rkrn diatn lebih laajut dengan Keputusan Bupati
Pasal f9
Peranrm Daerah ini mulai hlaku pada tanggal diundangkan.
fur setiry ofiulg dapat mengetahui memerintahkan pengrmdangan Peraturan Daerah ini dengan penetapannya dalam Lombaran Daerah Kabupaten Batang }Iari.
Disal*an di Muara Bulian.
Padatanggal 1l Jr{i 2W2.
BUPATI BATANG HARI
ABDUL FATTAH
Dimdangkan di Muara Bulian.
Padatanggal 11 Juli 2W2.
SEKRETARIS D ATEN BATANG
M JUFRI
KABIIPATEN BATANG HARI
TAHUN 2OO2 NOMOR 25
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAhI DAERATI KABI]PATEN BATAT.{G HARI NOMOR 25 TATIUN zOU T ENT ANG
## RETRIBUSI JASA FASILITAS SUNGAI DI PERAIRA}I PEDALAI\{AN
## I. PENJELASA}IUMUM
Peratrnan Daerah ini disebut Peraturan Dasrah tentang Retribusi Jasa Fasilitas di Perairan Pedalaman dari kegiatan pemakaian jasa fasilitas sungai demtaga dan penyeleirggtrium keselarratan/tata tertib pelayaran kapal diperairan pedalaman sesuai de,ngan kewe'naagm otonomi Daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bafang Flari sebagai tindak lanjut Undang-undng}2 Tahun 1999 tentang Pemerintah^ar Daera[ Undang-gndang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Daeralr, Undang-undang Nomor 34 Talnn 2000 tentang Perubatran Undang-undang Nomor 18 Tal'ur 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahrm 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otononl Perahuan Pemerinkh Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retibusi Daerah dan Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE 7 Tahun 2000 tentang Rincian Kewenargan Kabupaten/tr(ota di Sektor Perhubungan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah.
Penekpan Peraturan Daerah ini dapat menjamin tedaksananya usaha pemerintah Daeratr dalatn meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehi*gga dengan kemampuan keuangan yang semakin meningkat akan msmberi manfaat besar bagi pembiayaan Pemerintah dan Pembangruran Daeratg salah satu Sunrber Pendapatan Asli Daerah (pAD) dalam menunjang Otonomi Daerah adalatr pungutan Retribusi Jasa Fxilitas Sungai di Perairan Pedalaman.
## PENJELASA}I PASAL DEMI PASAL.
-
PENJELASAN
Pasal 1
C\rkup jelas. - Pasal 2 Cukupjelas. - Pasal 3 Cukup jelas. - Peqal 4 C*ryielas. - Pasal 5 Cukqp jelas. - Pasal 6 Cukrpjelas. | Pasal | 7 | Cukup jelas. | |---------|-----|----------------| | Pasal | I | Cr*np jslas. | | Pasal | 9 | Cukup jelas. | | Pasal | 10 | Cukup jelas. | | Pa6al | 11 | Cnkup jelas. | | Pasal | 12 | Cukup jelas. | | Pasal | 13 | Cnkup jelas, | | Pasal | 14 | Cukup jelas. | | Pasal | 15 | Cukup jelas. | | Pasal | 16 | Cukup jelas. | | Pasal | 17 | Cnkup jelas. | | Pasal | 18 | Cukup jelas. | | Pasal | 19 | Cnkup jelas. |