PERATURAN BUPATI MA Nomor 48 Tahun 2016 tentang PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UPTD INSTALASI FARMASI PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MAJENE (berlaku 19 Desember 2016)
Pembukaan
Menimbang : a.
bahwa berdasarkan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majene, Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, rincian tugas unit serta tata kerja UPT ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Majene tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja UPTD Instalasi Farmasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Majene;
Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2016 Nomor 12);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI MAJENE TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS INSTALASI FARMASI PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MAJENE.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Majene.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Majene.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Majene.
4. Desentralisasi adalah Penyerahan Wewenang Pemerintahan oleh Pemerintah kepala Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Dekonsentrasi adalah Pelimpahan Wewenang Pemerintahan oleh Pemerintah kepada Bupati sebagai Wakil Pemerintah dan/atau kepada Instansi Vertikal di wilayah tertentu.
6. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan/Desa, dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten/kota dan/atau Desa serta dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Desa untuk melaksanakan tugas tertentu.
7. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan Kewajiban Daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
8. Dinas Daerah adalah Dinas Kesehatan Kabupaen Majene.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Majene.
10. UPTD adalah UPTD Instalasi farmasi.
11. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Instalasi farmasi.
BAB II - PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN
Pasal 2
- (1) Dengan peraturan bupati ini, dibentuk UPTD Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Majene.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas.
- (3) UPTD di maksud Pasal 2 ayat (1) mempunyai wilayah kerja sekabupaten majene.
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 3
- (1) Susunan organisasi UPTD Instalasi farmasi terdiri dari:
- a. Kepala UPTD;
- b. Kelompok Jabatan Fugsional.
- (2) Bagan struktur organisasi sebagaimana di maksud pada ayat (1), tercantum pada
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan.

## BAB IV TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS

## Bagian Kesatu Kepala UPTD

## Pasal 4

- (1) Kepala UPTD sebagaimana di maksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas pokok memimpin, menyusun kebijakan, mengkoordinasi dan mengawasi pelaksana tugas puskesmas kecamatan seuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- (2) Untuk malaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala UPTD memepunyai fungsi:
- a. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan;
- b. pengelolaan urusan umum dan administrasi kepegawaian;
- c. pengelolaan keuangan;
- d. Pengkoordinasi dan penyusunan program serta pengolahan dan pelaksanaan penerimaan, penyimpangan, pemeliharaan dan pendistribusian obat-obatan kesehtan dan pembekalan farmasi, pelaporan mengenai persediaan dan penggunaa obat, alat kesehatan
- e. pengelolaan, pembinaan, dan tata laksana;
- f. pelakasaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Tugas pokok dan fungsi sebagaimana di maksud ayat (1) dan ayat (2) dirinci sebagai berikut:
- a. menyusun rencana kegiatan UPTD sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas ;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
- c. memantau dan mengevaluasi pelakasanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
- d. membuat konsep, mengoreksi, memaraf, dan/atau menandatangai naskah dinas untuk menghindari kesalahan;
- e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan tugasnya;
- f. menyusun rencana kegiatan UPTD Instalasi farmasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang di tetapkan oleh kepala dinas kesehatan
- g. melaksanakan urusan ketatausahaan UPTD Instalasi framasi kabupaten Majene
- h. melaksanakan pembinaan, pelatihan, bimbingan kerja tenaga farmasi terhadap mutu dan kasiat obat secara umum baik yang ada dalam persediaan maupun yang akan didistribusikan;
- i. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas UPT Instalasi farmasi memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

## Bagian Kedua Jabatan Fungsional

## Pasal 5

Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis dan administrasi di bidang keterampilan dan keahlian masingmasing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB V ESELONERING

## Pasal 6

- (1) Kepala UPTD merupakan jabatan struktural eselon IVa.
- (2) kelompok jabatan fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati berdasarkan tingkat kemampuan dan keahlian yang dimiliki melalui usulan Kepala Dinas Kesehatan.

## BAB VI TATA KERJA

## Pasal 7

- (1) Kepala UPT dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan umum yang di tetapkan oleh kepala Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, kepala UPT, kepala sub bagian tata usaha, dan kelompok jabatan fungsional wajib menetapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing antar satuan organisasi lain di luar UPT yang secara langsung mempunyai hunungan kerja.

## Pasal 8

- (1) Setiap pimpinan satuan kerja di lingkungan UPT, wajib mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala kepada atasannya tepat waktu.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan kerja dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, pimpinan sauan kerja wajib mengadakan rapat koordinasi secara berkala.

Diundangkan di Majene pada tanggal 20 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH,

CAP/TTD

## H. SYAMSIAR

MUCHTAR M.

BERITA DAERAH KABUPATEN MEJENE TAHUN 2010 NOMOR 48. LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MAJENE

## Pasal 9

Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dan fungsional di lingkungan UPTD dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VIII

## KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 10

Peraturan bupati ini berlaku efektif pada saat pelantikan pejabat pada UPTD berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 12 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majene.

## BAB IX KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 11

Pada saat berlakunya peraturan bupati ini, maka Peraturan Bupati Majene Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja UPTD Gudang Farmasi Dinas Kesehatan, di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 12

Peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Majene.

Ditetapkan Di Majene pada tanggal 19 Desember 2016

BUPATI MAJENE,

CAP/TTD

H. FAHMI MASSIARA

NOMOR

: 48 TAHUN 2016

TANGGAL : 19 DESEMBER 2016

## TENTANG

## PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UPTD INSTALASI FARMASI PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MAJENE


BUPATI MAJENE,

CAP/TTD

H. FAHMI MASSIARA