PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 42 Tahun 2006 tentang PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF (berlaku 15 Desember 2006)
Pembukaan
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14, Pasal 21, Pelaksanaan
Pasal 31, Pasal 39, Pasal 41, Pasal 46, Pasal 66, dan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
Mengingat
- 1. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459).
M E M U T U S K A N :
Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
1. Wakaf adalah perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut Syariah.
2. Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.
3. Ikrar Wakaf adalah pernyataan kehendak Wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya.
4. Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.
5. Mauquf alaih adalah pihak yang ditunjuk untuk memperoleh manfaat dari peruntukan harta benda wakaf sesuai pernyataan kehendak Wakif yang dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf.
6. Akta Ikrar Wakaf adalah bukti pernyataan kehendak Wakif untuk mewakafkan harta benda miliknya guna dikelola Nazhir sesuai dengan peruntukan harta benda wakaf yang dituangkan dalam bentuk akta.
7. Sertifikat Wakaf Uang adalah surat bukti yang dikeluarkan oleh Lembaga Keuangan Syariah kepada Wakif dan Nazhir tentang penyerahan wakaf uang.
8. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, yang selanjutnya disingkat PPAIW, adalah pejabat berwenang yang ditetapkan oleh Menteri untuk membuat Akta Ikrar Wakaf.
9. Lembaga Keuangan Syariah, yang selanjutnya disingkat LKS adalah badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang keuangan Syariah.
10. Bank Syariah adalah Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dari Bank Umum konvensional serta Bank Perkreditan Rakyat Syariah.
11. Badan Wakaf Indonesia, yang selanjutnya disingkat BWI, adalah lembaga independen dalam pelaksanaan tugasnya untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia.
12. Kepala Kantor Urusan Agama yang selanjutnya disingkat dengan Kepala KUA adalah pejabat Departemen Agama yang membidangi urusan agama Islam di tingkat kecamatan.
13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
- 3 BAB II NAZHIR Bagian Kesatu Umum
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Nazhir meliputi:
- a. perseorangan;
- b. organisasi; atau
- c. badan hukum.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
- (1) Harta benda wakaf harus didaftarkan atas nama Nazhir untuk kepentingan pihak yang dimaksud dalam akta ikrar wakaf sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Terdaftarnya harta benda wakaf atas nama Nazhir tidak membuktikan kepemilikan Nazhir atas harta benda wakaf.
- (3) Penggantian Nazhir tidak mengakibatkan peralihan harta benda wakaf yang bersangkutan.
Bagian Kedua Nazhir Perseorangan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
- (1) Nazhir perseorangan ditunjuk oleh Wakif dengan memenuhi persyaratan menurut undang-undang.
- (2) Nazhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didaftarkan pada Menteri dan BWI melalui Kantor Urusan Agama setempat.
- (3) Dalam hal tidak terdapat Kantor Urusan Agama setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pendaftaran Nazhir dilakukan melalui Kantor Urusan Agama terdekat, Kantor Departemen Agama, atau perwakilan Badan Wakaf Indonesia di provinsi/kabupaten/kota.
- (4) BWI menerbitkan tanda bukti pendaftaran Nazhir.
Nazhir . . .
- (5) Nazhir perseorangan harus merupakan suatu kelompok yang terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah seorang diangkat menjadi ketua.
- (6) Salah seorang Nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus bertempat tinggal di Kecamatan tempat benda wakaf berada.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5
- (1) Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) berhenti dari kedudukannya apabila:
- a. meninggal dunia;
- b. berhalangan tetap;
- c. mengundurkan diri; atau
- d. diberhentikan oleh BWI.
- (2) Berhentinya salah seorang Nazhir Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengakibatkan berhentinya Nazhir Perseorangan lainnya.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 6
- (1) Apabila diantara Nazhir perseorangan berhenti dari kedudukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, maka Nazhir yang ada harus melaporkan ke Kantor Urusan Agama untuk selanjutnya diteruskan kepada BWI paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal berhentinya Nazhir Perseorangan, yang kemudian pengganti Nazhir tersebut akan ditetapkan oleh BWI.
- (2) Dalam hal diantara Nazhir perseorangan berhenti dari kedudukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 untuk wakaf dalam jangka waktu terbatas dan wakaf dalam jangka waktu tidak terbatas, maka Nazhir yang ada memberitahukan kepada Wakif atau ahli waris Wakif apabila Wakif sudah meninggal dunia.
- (3) Dalam hal tidak terdapat Kantor Urusan Agama setempat, laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Nazhir melalui Kantor Urusan Agama terdekat, Kantor Departemen Agama, atau perwakilan BWI di provinsi/kabupaten/kota.
- (4) Apabila Nazhir dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak Akta Ikrar Wakaf dibuat tidak melaksanakan tugasnya, maka
Kepala KUA baik atas inisiatif sendiri maupun atas usul Wakif atau ahli warisnya berhak mengusulkan kepada BWI untuk pemberhentian dan penggantian Nazhir.
Bagian Ketiga
Nazhir Organisasi
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 7
- (1) Nazhir organisasi wajib didaftarkan pada Menteri dan BWI melalui Kantor Urusan Agama setempat.
- (2) Dalam hal tidak terdapat Kantor Urusan Agama setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendaftaran Nazhir dilakukan melalui Kantor Urusan Agama terdekat, Kantor Departemen Agama, atau perwakilan BWI di provinsi/kabupaten/kota.
- (3) Nazhir organisasi merupakan organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan/atau keagamaan Islam yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. pengurus organisasi harus memenuhi persyaratan Nazhir perseorangan;
- b. salah seorang pengurus organisasi harus berdomisili di kabupaten/kota letak benda wakaf berada;
- c. memiliki:
1. salinan akta notaris tentang pendirian dan anggaran dasar;
2. daftar susunan pengurus;
3. anggaran rumah tangga;
4. program kerja dalam pengembangan wakaf;
5. daftar kekayaan yang berasal dari harta wakaf yang terpisah dari kekayaan lain atau yang merupakan kekayaan organisasi; dan
6. surat pernyataan bersedia untuk diaudit.
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilampirkan pada permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum penandatanganan Akta Ikrar Wakaf.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 8
- (1) Nazhir organisasi bubar atau dibubarkan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar organisasi yang bersangkutan.
- (2) Apabila salah seorang Nazhir yang diangkat oleh Nazhir organisasi meninggal, mengundurkan diri, berhalangan tetap dan/atau dibatalkan kedudukannya sebagai Nazhir, maka Nazhir yang bersangkutan harus diganti.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 9
- (1) Nazhir perwakilan daerah dari suatu organisasi yang tidak melaksanakan tugas dan/atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan peruntukan yang tercantum dalam Akta Ikrar Wakaf, maka pengurus pusat organisasi bersangkutan wajib menyelesaikannya baik diminta atau tidak oleh BWI.
- (2) Dalam hal pengurus pusat organisasi tidak dapat menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Nazhir organisasi dapat diberhentikan dan diganti hak kenazhirannya oleh BWI dengan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 10
Apabila salah seorang Nazhir yang diangkat oleh Nazhir organisasi meninggal, mengundurkan diri, berhalangan tetap dan/atau dibatalkan kedudukannya sebagai Nazhir yang diangkat oleh Nazhir organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), maka organisasi yang bersangkutan harus melaporkan kepada KUA untuk selanjutnya diteruskan kepada BWI paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak kejadian tersebut.
Bagian Keempat Nazhir Badan Hukum
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 11
- (1) Nazhir badan hukum wajib didaftarkan pada Menteri dan BWI melalui Kantor Urusan Agama setempat.
- (2) Dalam hal tidak terdapat Kantor Urusan Agama setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendaftaran Nazhir dilakukan melalui Kantor Urusan Agama terdekat, Kantor Departemen Agama, atau perwakilan BWI di provinsi/kabupaten/kota.
- (3) Nazhir badan hukum yang melaksanakan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
- a. badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang keagamaan Islam sosial, pendidikan, dan/atau kemasyarakatan;
- b. pengurus badan hukum harus memenuhi persyaratan Nazhir perseorangan;
- c. salah seorang pengurus badan hukum harus berdomisili di kabupaten/kota benda wakaf berada;
- d. memiliki :
1. salinan akta notaris tentang pendirian dan anggaran dasar badan hukum yang telah disahkan oleh instansi berwenang;
2. daftar susunan pengurus;
3. anggaran rumah tangga;
4. program kerja dalam pengembangan wakaf;
5. daftar terpisah kekayaan yang berasal dari harta wakaf atau yang merupakan kekayaan badan hukum; dan
6. surat pernyataan bersedia untuk diaudit.
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dilampirkan pada permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (1) Nazhir perwakilan daerah dari suatu badan hukum yang tidak melaksanakan tugas dan/atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan peruntukan yang tercantum dalam Akta Ikrar Wakaf, maka pengurus pusat badan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 12
hukum bersangkutan wajib menyelesaikannya baik diminta atau tidak oleh BWI.
- (2) Dalam hal pengurus pusat badan hukum tidak dapat menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Nazhir badan hukum dapat diberhentikan dan diganti hak kenazhirannya oleh BWI dengan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 13
- (1) Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 7 dan Pasal 11 wajib mengadministrasikan, mengelola, mengembangkan, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.
- (2) Nazhir wajib membuat laporan secara berkala kepada Menteri dan BWI mengenai kegiatan perwakafan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembuatan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Menteri.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 14
- (1) Masa bakti Nazhir adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (2) Pengangkatan kembali Nazhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh BWI, apabila yang bersangkutan telah melaksanakan tugasnya dengan baik dalam periode sebelumnya sesuai ketentuan prinsip Syariah dan peraturan perundang-undangan.
Pengangkatan . . .
- 9 -
JENIS HARTA BENDA WAKAF, AKTA IKRAR WAKAF DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA IKRAR WAKAF
Bagian Kesatu Jenis Harta Benda Wakaf
BAB III - JENIS HARTA BENDA WAKAF, AKTA IKRAR WAKAF DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA IKRAR WAKAF
Pasal 15
Jenis harta benda wakaf meliputi:
- a. benda tidak bergerak;
- b. benda bergerak selain uang; dan
- c. benda bergerak berupa uang.
Paragraf 1 Benda Tidak Bergerak
BAB III - JENIS HARTA BENDA WAKAF, AKTA IKRAR WAKAF DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA IKRAR WAKAF
Pasal 16
Benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a meliputi :
- a. hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang sudah maupun yang belum terdaftar;
- b. bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;
- d. hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan prinsip Syariah dan peraturan perundang-undangan .
BAB III - JENIS HARTA BENDA WAKAF, AKTA IKRAR WAKAF DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA IKRAR WAKAF
Pasal 17
- (1) Hak atas tanah yang dapat diwakafkan terdiri dari:
- a. hak milik atas tanah baik yang sudah atau belum terdaftar;
- b. hak atas tanah bersama dari satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- c. hak guna bangunan, hak guna usaha atau hak pakai yang berada di atas tanah negara;
- d. hak guna bangunan atau hak pakai yang berada di atas tanah hak pengelolaan atau hak milik pribadi yang harus mendapat izin tertulis dari pemegang hak pengelolaan atau hak milik.
- (2) Apabila wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dimaksudkan sebagai wakaf untuk selamanya, maka diperlukan pelepasan hak pengelolaan atau hak milik oleh pemegang haknya.
- (3) Hak atas tanah yang diwakafkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dimiliki atau dikuasai oleh Wakif secara sah serta bebas dari segala sitaan, perkara, sengketa, dan tidak dijaminkan.
BAB III - JENIS HARTA BENDA WAKAF, AKTA IKRAR WAKAF DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA IKRAR WAKAF
Pasal 18
- (1) Benda wakaf tidak bergerak berupa tanah hanya dapat diwakafkan untuk jangka waktu selama-lamanya kecuali wakaf hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d.
- (2) Benda wakaf tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwakafkan beserta bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah.
Paragraf 2
Benda Bergerak Selain Uang
BAB III - JENIS HARTA BENDA WAKAF, AKTA IKRAR WAKAF DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA IKRAR WAKAF
Pasal 19
- (1) Benda digolongkan sebagai benda bergerak karena sifatnya yang dapat berpindah atau dipindahkan atau karena ketetapan undang-undang.
- (2) Benda bergerak terbagi dalam benda bergerak yang dapat dihabiskan dan yang tidak dapat dihabiskan karena pemakaian.
- (3) Benda bergerak yang dapat dihabiskan karena pemakaian tidak dapat diwakafkan, kecuali air dan bahan bakar minyak yang persediaannya berkelanjutan.
- (4) Benda bergerak yang tidak dapat dihabiskan karena pemakaian dapat diwakafkan dengan
BAB III - JENIS HARTA BENDA WAKAF, AKTA IKRAR WAKAF DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA IKRAR WAKAF
Pasal 20
Benda bergerak karena sifatnya yang dapat diwakafkan meliputi:
- a. kapal;
- b. pesawat terbang;
- c. kendaraan bermotor;
- d. mesin atau peralatan industri yang tidak tertancap pada bangunan;
- e. logam dan batu mulia; dan/atau
- f. benda lainnya yang tergolong sebagai benda bergerak karena sifatnya dan memiliki manfaat jangka panjang.
BAB III - JENIS HARTA BENDA WAKAF, AKTA IKRAR WAKAF DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA IKRAR WAKAF
Pasal 21
Benda bergerak selain uang karena peraturan perundangundangan yang dapat diwakafkan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah sebagai berikut:
- a. surat berharga yang berupa:
1. saham;
2. Surat Utang Negara;
3. obligasi pada umumnya; dan/atau
4. surat berharga lainnya yang dapat dinilai dengan uang.
- b. hak Atas Kekayaan Intelektual yang berupa:
1. hak cipta;
2. hak merk;
3. hak paten;
4. hak desain industri;
5. hak rahasia dagang;
6. hak sirkuit terpadu;
7. hak perlindungan varietas tanaman; dan/atau
8. hak lainnya.
- 12 -
- c. hak atas benda bergerak lainnya yang berupa:
1. hak sewa, hak pakai dan hak pakai hasil atas benda bergerak; atau
2. perikatan, tuntutan atas jumlah uang yang dapat ditagih atas benda bergerak.
Paragraf 3
Benda Bergerak Berupa Uang
BAB III - JENIS HARTA BENDA WAKAF, AKTA IKRAR WAKAF DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA IKRAR WAKAF
Pasal 22
- (1) Wakaf uang yang dapat diwakafkan adalah mata uang rupiah.
- (2) Dalam hal uang yang akan diwakafkan masih dalam mata uang asing, maka harus dikonversi terlebih dahulu ke dalam rupiah.
- (3) Wakif yang akan mewakafkan uangnya diwajibkan untuk:
- a. hadir di Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) untuk menyatakan kehendak wakaf uangnya;
- b. menjelaskan kepemilikan dan asal-usul uang yang akan diwakafkan;
- c. menyetorkan secara tunai sejumlah uang ke LKS-PWU;
- d. mengisi formulir pernyataan kehendak Wakif yang berfungsi sebagai akta ikrar wakaf.
- (4) Dalam hal Wakif tidak dapat hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, maka Wakif dapat menunjuk wakil atau kuasanya.
- (5) Wakif dapat menyatakan ikrar wakaf benda bergerak berupa uang kepada Nazhir di hadapan PPAIW yang selanjutnya Nazhir menyerahkan akta ikrar wakaf tersebut kepada LKS.
BAB III - JENIS HARTA BENDA WAKAF, AKTA IKRAR WAKAF DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA IKRAR WAKAF
Pasal 23
Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui LKS yang ditunjuk oleh Menteri sebagai LKS Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU).
- 13 -
BAB III - JENIS HARTA BENDA WAKAF, AKTA IKRAR WAKAF DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA IKRAR WAKAF
Pasal 24
- (1) LKS yang ditunjuk oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 atas dasar saran dan pertimbangan dari BWI.
- (2) BWI memberikan saran dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mempertimbangkan saran instansi terkait.
- (3) Saran dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada LKS Penerima Wakaf Uang yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. menyampaikan permohonan secara tertulis kepada menteri;
- b. melampirkan anggaran dasar dan pengesahan sebagai badan hukum;
- c. memiliki kantor operasional di wilayah Republik Indonesia;
- d. bergerak di bidang keuangan Syariah; dan
- e. memiliki fungsi menerima titipan (wadi · ah).
- (4) BWI wajib memberikan pertimbangan kepada Menteri paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah LKS memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Setelah menerima saran dan pertimbangan BWI sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Menteri paling lambat 7 (tujuh) hari kerja menunjuk LKS atau menolak permohonan dimaksud.
BAB III - JENIS HARTA BENDA WAKAF, AKTA IKRAR WAKAF DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA IKRAR WAKAF
Pasal 25
LKS Penerima Wakaf Uang bertugas:
- a. mengumumkan kepada publik atas keberadaannya sebagai LKS Penerima Wakaf Uang;
- b. menyediakan blangko Sertifikat Wakaf Uang;
- c. menerima secara tunai wakaf uang dari Wakif atas nama Nazhir;
- d. menempatkan uang wakaf ke dalam rekening titipan ( wadi · ah ) atas nama Nazhir yang ditunjuk Wakif;
- e. menerima pernyataan kehendak Wakif yang dituangkan secara tertulis dalam formulir pernyataan kehendak Wakif;
- f. menerbitkan Sertifikat Wakaf Uang serta menyerahkan sertifikat tersebut kepada Wakif dan menyerahkan tembusan sertifikat kepada Nazhir yang ditunjuk oleh Wakif; dan
- g. mendaftarkan wakaf uang kepada Menteri atas nama Nazhir.
BAB III - JENIS HARTA BENDA WAKAF, AKTA IKRAR WAKAF DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA IKRAR WAKAF
Pasal 26
Sertifikat Wakaf Uang sekurang-kurangnya memuat keterangan mengenai:
- a. nama LKS Penerima Wakaf Uang;
- b. nama Wakif;
- c. alamat Wakif;
- d. jumlah wakaf uang;
- e. peruntukan wakaf;
- f. jangka waktu wakaf;
- g. nama Nazhir yang dipilih;
- h. alamat Nazhir yang dipih; dan
- i. tempat dan tanggal penerbitan Sertifikat Wakaf Uang.
BAB III - JENIS HARTA BENDA WAKAF, AKTA IKRAR WAKAF DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA IKRAR WAKAF
Pasal 27
Dalam hal Wakif berkehendak melakukan perbuatan hukum wakaf uang untuk jangka waktu tertentu maka pada saat jangka waktu tersebut berakhir, Nazhir wajib mengembalikan jumlah pokok wakaf uang kepada Wakif atau ahli waris/penerus haknya melalui LKS Penerima Wakaf Uang.
Bagian Kedua
Akta Ikrar Wakaf (AIW)
dan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW)
Paragraf 1
Pembuatan Akta Ikrar Wakaf
BAB III - JENIS HARTA BENDA WAKAF, AKTA IKRAR WAKAF DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA IKRAR WAKAF
Pasal 28
Pembuatan Akta Ikrar Wakaf benda tidak bergerak wajib memenuhi persyaratan dengan menyerahkan sertifikat hak atas tanah atau sertifikat satuan rumah susun yang bersangkutan atau tanda bukti pemilikan tanah lainnya.
BAB III - JENIS HARTA BENDA WAKAF, AKTA IKRAR WAKAF DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA IKRAR WAKAF
Pasal 29
Pembuatan Akta Ikrar Wakaf benda bergerak selain uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 wajib memenuhi persyaratan dengan menyerahkan bukti pemilikan benda bergerak selain uang.
Pasal 31
KETENTUAN UMUM
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
1. Wakaf adalah perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut Syariah.
2. Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.
3. Ikrar Wakaf adalah pernyataan kehendak Wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya.
4. Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.
5. Mauquf alaih adalah pihak yang ditunjuk untuk memperoleh manfaat dari peruntukan harta benda wakaf sesuai pernyataan kehendak Wakif yang dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf.
6. Akta Ikrar Wakaf adalah bukti pernyataan kehendak Wakif untuk mewakafkan harta benda miliknya guna dikelola Nazhir sesuai dengan peruntukan harta benda wakaf yang dituangkan dalam bentuk akta.
7. Sertifikat Wakaf Uang adalah surat bukti yang dikeluarkan oleh Lembaga Keuangan Syariah kepada Wakif dan Nazhir tentang penyerahan wakaf uang.
8. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, yang selanjutnya disingkat PPAIW, adalah pejabat berwenang yang ditetapkan oleh Menteri untuk membuat Akta Ikrar Wakaf.
9. Lembaga Keuangan Syariah, yang selanjutnya disingkat LKS adalah badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang keuangan Syariah.
10. Bank Syariah adalah Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dari Bank Umum konvensional serta Bank Perkreditan Rakyat Syariah.
11. Badan Wakaf Indonesia, yang selanjutnya disingkat BWI, adalah lembaga independen dalam pelaksanaan tugasnya untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia.
12. Kepala Kantor Urusan Agama yang selanjutnya disingkat dengan Kepala KUA adalah pejabat Departemen Agama yang membidangi urusan agama Islam di tingkat kecamatan.
13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
- 3 BAB II NAZHIR Bagian Kesatu Umum
Nazhir meliputi:
- a. perseorangan;
- b. organisasi; atau
- c. badan hukum.
- (1) Harta benda wakaf harus didaftarkan atas nama Nazhir untuk kepentingan pihak yang dimaksud dalam akta ikrar wakaf sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Terdaftarnya harta benda wakaf atas nama Nazhir tidak membuktikan kepemilikan Nazhir atas harta benda wakaf.
- (3) Penggantian Nazhir tidak mengakibatkan peralihan harta benda wakaf yang bersangkutan.
Bagian Kedua Nazhir Perseorangan
- (1) Nazhir perseorangan ditunjuk oleh Wakif dengan memenuhi persyaratan menurut undang-undang.
- (2) Nazhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didaftarkan pada Menteri dan BWI melalui Kantor Urusan Agama setempat.
- (3) Dalam hal tidak terdapat Kantor Urusan Agama setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pendaftaran Nazhir dilakukan melalui Kantor Urusan Agama terdekat, Kantor Departemen Agama, atau perwakilan Badan Wakaf Indonesia di provinsi/kabupaten/kota.
- (4) BWI menerbitkan tanda bukti pendaftaran Nazhir.
Nazhir . . .
- (5) Nazhir perseorangan harus merupakan suatu kelompok yang terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah seorang diangkat menjadi ketua.
- (6) Salah seorang Nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus bertempat tinggal di Kecamatan tempat benda wakaf berada.
- (1) Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) berhenti dari kedudukannya apabila:
- a. meninggal dunia;
- b. berhalangan tetap;
- c. mengundurkan diri; atau
- d. diberhentikan oleh BWI.
- (2) Berhentinya salah seorang Nazhir Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengakibatkan berhentinya Nazhir Perseorangan lainnya.
- (1) Apabila diantara Nazhir perseorangan berhenti dari kedudukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, maka Nazhir yang ada harus melaporkan ke Kantor Urusan Agama untuk selanjutnya diteruskan kepada BWI paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal berhentinya Nazhir Perseorangan, yang kemudian pengganti Nazhir tersebut akan ditetapkan oleh BWI.
- (2) Dalam hal diantara Nazhir perseorangan berhenti dari kedudukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 untuk wakaf dalam jangka waktu terbatas dan wakaf dalam jangka waktu tidak terbatas, maka Nazhir yang ada memberitahukan kepada Wakif atau ahli waris Wakif apabila Wakif sudah meninggal dunia.
- (3) Dalam hal tidak terdapat Kantor Urusan Agama setempat, laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Nazhir melalui Kantor Urusan Agama terdekat, Kantor Departemen Agama, atau perwakilan BWI di provinsi/kabupaten/kota.
- (4) Apabila Nazhir dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak Akta Ikrar Wakaf dibuat tidak melaksanakan tugasnya, maka
Kepala KUA baik atas inisiatif sendiri maupun atas usul Wakif atau ahli warisnya berhak mengusulkan kepada BWI untuk pemberhentian dan penggantian Nazhir.
Bagian Ketiga
Nazhir Organisasi
- (1) Nazhir organisasi wajib didaftarkan pada Menteri dan BWI melalui Kantor Urusan Agama setempat.
- (2) Dalam hal tidak terdapat Kantor Urusan Agama setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendaftaran Nazhir dilakukan melalui Kantor Urusan Agama terdekat, Kantor Departemen Agama, atau perwakilan BWI di provinsi/kabupaten/kota.
- (3) Nazhir organisasi merupakan organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan/atau keagamaan Islam yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. pengurus organisasi harus memenuhi persyaratan Nazhir perseorangan;
- b. salah seorang pengurus organisasi harus berdomisili di kabupaten/kota letak benda wakaf berada;
- c. memiliki:
1. salinan akta notaris tentang pendirian dan anggaran dasar;
2. daftar susunan pengurus;
3. anggaran rumah tangga;
4. program kerja dalam pengembangan wakaf;
5. daftar kekayaan yang berasal dari harta wakaf yang terpisah dari kekayaan lain atau yang merupakan kekayaan organisasi; dan
6. surat pernyataan bersedia untuk diaudit.
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilampirkan pada permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum penandatanganan Akta Ikrar Wakaf.
- (1) Nazhir organisasi bubar atau dibubarkan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar organisasi yang bersangkutan.
- (2) Apabila salah seorang Nazhir yang diangkat oleh Nazhir organisasi meninggal, mengundurkan diri, berhalangan tetap dan/atau dibatalkan kedudukannya sebagai Nazhir, maka Nazhir yang bersangkutan harus diganti.
- (1) Nazhir perwakilan daerah dari suatu organisasi yang tidak melaksanakan tugas dan/atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan peruntukan yang tercantum dalam Akta Ikrar Wakaf, maka pengurus pusat organisasi bersangkutan wajib menyelesaikannya baik diminta atau tidak oleh BWI.
- (2) Dalam hal pengurus pusat organisasi tidak dapat menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Nazhir organisasi dapat diberhentikan dan diganti hak kenazhirannya oleh BWI dengan
Apabila salah seorang Nazhir yang diangkat oleh Nazhir organisasi meninggal, mengundurkan diri, berhalangan tetap dan/atau dibatalkan kedudukannya sebagai Nazhir yang diangkat oleh Nazhir organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), maka organisasi yang bersangkutan harus melaporkan kepada KUA untuk selanjutnya diteruskan kepada BWI paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak kejadian tersebut.
Bagian Keempat Nazhir Badan Hukum
- (1) Nazhir badan hukum wajib didaftarkan pada Menteri dan BWI melalui Kantor Urusan Agama setempat.
- (2) Dalam hal tidak terdapat Kantor Urusan Agama setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendaftaran Nazhir dilakukan melalui Kantor Urusan Agama terdekat, Kantor Departemen Agama, atau perwakilan BWI di provinsi/kabupaten/kota.
- (3) Nazhir badan hukum yang melaksanakan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
- a. badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang keagamaan Islam sosial, pendidikan, dan/atau kemasyarakatan;
- b. pengurus badan hukum harus memenuhi persyaratan Nazhir perseorangan;
- c. salah seorang pengurus badan hukum harus berdomisili di kabupaten/kota benda wakaf berada;
- d. memiliki :
1. salinan akta notaris tentang pendirian dan anggaran dasar badan hukum yang telah disahkan oleh instansi berwenang;
2. daftar susunan pengurus;
3. anggaran rumah tangga;
4. program kerja dalam pengembangan wakaf;
5. daftar terpisah kekayaan yang berasal dari harta wakaf atau yang merupakan kekayaan badan hukum; dan
6. surat pernyataan bersedia untuk diaudit.
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dilampirkan pada permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (1) Nazhir perwakilan daerah dari suatu badan hukum yang tidak melaksanakan tugas dan/atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan peruntukan yang tercantum dalam Akta Ikrar Wakaf, maka pengurus pusat badan
hukum bersangkutan wajib menyelesaikannya baik diminta atau tidak oleh BWI.
- (2) Dalam hal pengurus pusat badan hukum tidak dapat menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Nazhir badan hukum dapat diberhentikan dan diganti hak kenazhirannya oleh BWI dengan
- (1) Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 7 dan Pasal 11 wajib mengadministrasikan, mengelola, mengembangkan, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.
- (2) Nazhir wajib membuat laporan secara berkala kepada Menteri dan BWI mengenai kegiatan perwakafan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembuatan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Menteri.
- (1) Masa bakti Nazhir adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (2) Pengangkatan kembali Nazhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh BWI, apabila yang bersangkutan telah melaksanakan tugasnya dengan baik dalam periode sebelumnya sesuai ketentuan prinsip Syariah dan peraturan perundang-undangan.
Pengangkatan . . .
- 9 -
JENIS HARTA BENDA WAKAF, AKTA IKRAR WAKAF DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA IKRAR WAKAF
Bagian Kesatu Jenis Harta Benda Wakaf
Jenis harta benda wakaf meliputi:
- a. benda tidak bergerak;
- b. benda bergerak selain uang; dan
- c. benda bergerak berupa uang.
Paragraf 1 Benda Tidak Bergerak
Benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a meliputi :
- a. hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang sudah maupun yang belum terdaftar;
- b. bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;
- d. hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan prinsip Syariah dan peraturan perundang-undangan .
- (1) Hak atas tanah yang dapat diwakafkan terdiri dari:
- a. hak milik atas tanah baik yang sudah atau belum terdaftar;
- b. hak atas tanah bersama dari satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- c. hak guna bangunan, hak guna usaha atau hak pakai yang berada di atas tanah negara;
- d. hak guna bangunan atau hak pakai yang berada di atas tanah hak pengelolaan atau hak milik pribadi yang harus mendapat izin tertulis dari pemegang hak pengelolaan atau hak milik.
- (2) Apabila wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dimaksudkan sebagai wakaf untuk selamanya, maka diperlukan pelepasan hak pengelolaan atau hak milik oleh pemegang haknya.
- (3) Hak atas tanah yang diwakafkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dimiliki atau dikuasai oleh Wakif secara sah serta bebas dari segala sitaan, perkara, sengketa, dan tidak dijaminkan.
- (1) Benda wakaf tidak bergerak berupa tanah hanya dapat diwakafkan untuk jangka waktu selama-lamanya kecuali wakaf hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d.
- (2) Benda wakaf tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwakafkan beserta bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah.
Paragraf 2
Benda Bergerak Selain Uang
- (1) Benda digolongkan sebagai benda bergerak karena sifatnya yang dapat berpindah atau dipindahkan atau karena ketetapan undang-undang.
- (2) Benda bergerak terbagi dalam benda bergerak yang dapat dihabiskan dan yang tidak dapat dihabiskan karena pemakaian.
- (3) Benda bergerak yang dapat dihabiskan karena pemakaian tidak dapat diwakafkan, kecuali air dan bahan bakar minyak yang persediaannya berkelanjutan.
- (4) Benda bergerak yang tidak dapat dihabiskan karena pemakaian dapat diwakafkan dengan
Benda bergerak karena sifatnya yang dapat diwakafkan meliputi:
- a. kapal;
- b. pesawat terbang;
- c. kendaraan bermotor;
- d. mesin atau peralatan industri yang tidak tertancap pada bangunan;
- e. logam dan batu mulia; dan/atau
- f. benda lainnya yang tergolong sebagai benda bergerak karena sifatnya dan memiliki manfaat jangka panjang.
Benda bergerak selain uang karena peraturan perundangundangan yang dapat diwakafkan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah sebagai berikut:
- a. surat berharga yang berupa:
1. saham;
2. Surat Utang Negara;
3. obligasi pada umumnya; dan/atau
4. surat berharga lainnya yang dapat dinilai dengan uang.
- b. hak Atas Kekayaan Intelektual yang berupa:
1. hak cipta;
2. hak merk;
3. hak paten;
4. hak desain industri;
5. hak rahasia dagang;
6. hak sirkuit terpadu;
7. hak perlindungan varietas tanaman; dan/atau
8. hak lainnya.
- 12 -
- c. hak atas benda bergerak lainnya yang berupa:
1. hak sewa, hak pakai dan hak pakai hasil atas benda bergerak; atau
2. perikatan, tuntutan atas jumlah uang yang dapat ditagih atas benda bergerak.
Paragraf 3
Benda Bergerak Berupa Uang
- (1) Wakaf uang yang dapat diwakafkan adalah mata uang rupiah.
- (2) Dalam hal uang yang akan diwakafkan masih dalam mata uang asing, maka harus dikonversi terlebih dahulu ke dalam rupiah.
- (3) Wakif yang akan mewakafkan uangnya diwajibkan untuk:
- a. hadir di Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) untuk menyatakan kehendak wakaf uangnya;
- b. menjelaskan kepemilikan dan asal-usul uang yang akan diwakafkan;
- c. menyetorkan secara tunai sejumlah uang ke LKS-PWU;
- d. mengisi formulir pernyataan kehendak Wakif yang berfungsi sebagai akta ikrar wakaf.
- (4) Dalam hal Wakif tidak dapat hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, maka Wakif dapat menunjuk wakil atau kuasanya.
- (5) Wakif dapat menyatakan ikrar wakaf benda bergerak berupa uang kepada Nazhir di hadapan PPAIW yang selanjutnya Nazhir menyerahkan akta ikrar wakaf tersebut kepada LKS.
Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui LKS yang ditunjuk oleh Menteri sebagai LKS Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU).
- 13 -
- (1) LKS yang ditunjuk oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 atas dasar saran dan pertimbangan dari BWI.
- (2) BWI memberikan saran dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mempertimbangkan saran instansi terkait.
- (3) Saran dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada LKS Penerima Wakaf Uang yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. menyampaikan permohonan secara tertulis kepada menteri;
- b. melampirkan anggaran dasar dan pengesahan sebagai badan hukum;
- c. memiliki kantor operasional di wilayah Republik Indonesia;
- d. bergerak di bidang keuangan Syariah; dan
- e. memiliki fungsi menerima titipan (wadi · ah).
- (4) BWI wajib memberikan pertimbangan kepada Menteri paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah LKS memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Setelah menerima saran dan pertimbangan BWI sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Menteri paling lambat 7 (tujuh) hari kerja menunjuk LKS atau menolak permohonan dimaksud.
LKS Penerima Wakaf Uang bertugas:
- a. mengumumkan kepada publik atas keberadaannya sebagai LKS Penerima Wakaf Uang;
- b. menyediakan blangko Sertifikat Wakaf Uang;
- c. menerima secara tunai wakaf uang dari Wakif atas nama Nazhir;
- d. menempatkan uang wakaf ke dalam rekening titipan ( wadi · ah ) atas nama Nazhir yang ditunjuk Wakif;
- e. menerima pernyataan kehendak Wakif yang dituangkan secara tertulis dalam formulir pernyataan kehendak Wakif;
- f. menerbitkan Sertifikat Wakaf Uang serta menyerahkan sertifikat tersebut kepada Wakif dan menyerahkan tembusan sertifikat kepada Nazhir yang ditunjuk oleh Wakif; dan
- g. mendaftarkan wakaf uang kepada Menteri atas nama Nazhir.
Sertifikat Wakaf Uang sekurang-kurangnya memuat keterangan mengenai:
- a. nama LKS Penerima Wakaf Uang;
- b. nama Wakif;
- c. alamat Wakif;
- d. jumlah wakaf uang;
- e. peruntukan wakaf;
- f. jangka waktu wakaf;
- g. nama Nazhir yang dipilih;
- h. alamat Nazhir yang dipih; dan
- i. tempat dan tanggal penerbitan Sertifikat Wakaf Uang.
Dalam hal Wakif berkehendak melakukan perbuatan hukum wakaf uang untuk jangka waktu tertentu maka pada saat jangka waktu tersebut berakhir, Nazhir wajib mengembalikan jumlah pokok wakaf uang kepada Wakif atau ahli waris/penerus haknya melalui LKS Penerima Wakaf Uang.
Bagian Kedua
Akta Ikrar Wakaf (AIW)
dan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW)
Paragraf 1
Pembuatan Akta Ikrar Wakaf
Pembuatan Akta Ikrar Wakaf benda tidak bergerak wajib memenuhi persyaratan dengan menyerahkan sertifikat hak atas tanah atau sertifikat satuan rumah susun yang bersangkutan atau tanda bukti pemilikan tanah lainnya.
Pembuatan Akta Ikrar Wakaf benda bergerak selain uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 wajib memenuhi persyaratan dengan menyerahkan bukti pemilikan benda bergerak selain uang.
- (1) Pernyataan kehendak Wakif dituangkan dalam bentuk akta ikrar wakaf sesuai dengan jenis harta benda yang diwakafkan, diselenggarakan dalam Majelis Ikrar Wakaf yang dihadiri oleh Nazhir, Mauquf alaih , dan sekurangkurangnya 2 (dua) orang saksi.
- (2) Kehadiran Nazhir dan Mauquf alaih dalam Majelis Ikrar Wakaf untuk wakaf benda bergerak berupa uang dapat dinyatakan dengan surat pernyataan Nazhir dan/atau Mauquf alaih.
- (3) Dalam hal Mauquf alaih adalah masyarakat luas (publik), maka kehadiran Mauquf alaih dalam Majelis Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disyaratkan.
- (4) Pernyataan kehendak Wakif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dalam bentuk wakaf-khairi atau wakaf-ahli .
- (5) Wakaf-ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperuntukkan bagi kesejahteraan umum sesama kerabat
Dalam hal perbuatan wakaf belum dituangkan dalam akta ikrar wakaf sedangkan perbuatan wakaf sudah diketahui
BAB III - JENIS HARTA BENDA WAKAF, AKTA IKRAR WAKAF DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA IKRAR WAKAF
Pasal 32
- (1) Wakif menyatakan ikrar wakaf kepada Nazhir di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dalam Majelis Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1).
- (2) Ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh Mauquf alaih dan harta benda wakaf diterima oleh Nazhir untuk kepentingan Mauquf alaih .
- (3) Ikrar wakaf yang dilaksanakan oleh Wakif dan diterima oleh Nazhir dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf oleh PPAIW.
- (4) Akta ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
- a. nama dan identitas Wakif;
- b. nama dan identitas Nazhir;
- c. nama dan identitas saksi;
- d. data dan keterangan harta benda wakaf;
- e. peruntukan harta benda wakaf (mauquf alaih) ; dan
- f. jangka waktu wakaf.
- (5) Dalam hal Wakif adalah organisasi atau badan hukum, maka nama dan identitas Wakif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a yang dicantumkan dalam akta adalah nama pengurus organisasi atau direksi badan hukum yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar masing-masing.
- (6) Dalam hal Nazhir adalah organisasi atau badan hukum, maka nama dan identitas Nazhir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b yang dicantumkan dalam akta adalah nama yang ditetapkan oleh pengurus organisasi atau badan hukum yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar masing-masing.
BAB III - JENIS HARTA BENDA WAKAF, AKTA IKRAR WAKAF DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA IKRAR WAKAF
Pasal 33
Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, bentuk, isi dan tata cara pengisian Akta Ikrar Wakaf atau Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf untuk benda tidak bergerak dan benda bergerak selain uang diatur dengan Peraturan Menteri.
Paragraf 2
Tata Cara Pembuatan Akta Ikrar Wakaf
BAB III - JENIS HARTA BENDA WAKAF, AKTA IKRAR WAKAF DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA IKRAR WAKAF
Pasal 34
Tata cara pembuatan Akta Ikrar Wakaf benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 dan benda bergerak selain uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20 dan Pasal 21 dilaksanakan sebagai berikut:
- 17 -
- a. sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. PPAIW meneliti kelengkapan persyaratan administrasi perwakafan dan keadaan fisik benda wakaf;
- c. dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b terpenuhi, maka pelaksanaan ikrar wakaf dan pembuatan akta ikrar wakaf dianggap sah apabila dilakukan dalam Majelis Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1).
- d. Akta ikrar wakaf yang telah ditandatangani oleh Wakif, Nazhir, 2 (dua) orang saksi, dan/atau Mauquf alaih disahkan oleh PPAIW.
- e. Salinan Akta Ikrar Wakaf disampaikan kepada:
1. Wakif;
2. Nazhir;
3. Mauquf alaih ;
4. Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dalam hal benda wakaf berupa tanah; dan
5. Instansi berwenang lainnya dalam hal benda wakaf berupa benda tidak bergerak selain tanah atau benda bergerak selain uang.
BAB III - JENIS HARTA BENDA WAKAF, AKTA IKRAR WAKAF DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA IKRAR WAKAF
Pasal 35
- (1) Tata cara pembuatan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilaksanakan
BAB III - JENIS HARTA BENDA WAKAF, AKTA IKRAR WAKAF DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA IKRAR WAKAF
Pasal 36
- (1) Harta benda wakaf wajib diserahkan oleh Wakif kepada Nazhir dengan membuat berita acara serah terima paling lambat pada saat penandatanganan Akta Ikrar Wakaf yang diselenggarakan dalam Majelis Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1)
- (2) Di dalam berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disebutkan tentang keadaan serta rincian harta benda wakaf yang ditandatangani oleh Wakif dan Nazhir.
- (3) Berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlukan dalam hal serah terima benda wakaf telah dinyatakan dalam Akta Ikrar Wakaf.
Bagian Ketiga
Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW)
BAB III - JENIS HARTA BENDA WAKAF, AKTA IKRAR WAKAF DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA IKRAR WAKAF
Pasal 37
- (1) PPAIW harta benda wakaf tidak bergerak berupa tanah adalah Kepala KUA dan/atau pejabat yang menyelenggarakan urusan wakaf.
- (2) PPAIW harta benda wakaf bergerak selain uang adalah Kepala KUA dan/atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Menteri.
- (3) PPAIW harta benda wakaf bergerak berupa uang adalah Pejabat Lembaga Keuangan Syariah paling rendah setingkat Kepala Seksi LKS yang ditunjuk oleh Menteri.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tidak menutup kesempatan bagi Wakif untuk membuat Akta Ikrar Wakaf di hadapan Notaris.
- (5) Persyaratan Notaris sebagai Pembuat Akta Ikrar Wakaf ditetapkan oleh Menteri.
- 19 -
TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENGUMUMAN HARTA BENDA WAKAF
Bagian Kesatu
Tata Cara Pendaftaran Harta Benda Wakaf
Paragraf 1
Harta Benda Wakaf Tidak Bergerak
BAB IV - TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENGUMUMAN HARTA BENDA WAKAF
Pasal 38
- (1) Pendaftaran harta benda wakaf tidak bergerak berupa tanah dilaksanakan
BAB IV - TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENGUMUMAN HARTA BENDA WAKAF
Pasal 39
- (1) Pendaftaran sertifikat tanah wakaf dilakukan
BAB IV - TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENGUMUMAN HARTA BENDA WAKAF
Pasal 40
PPAIW mendaftarkan Akta Ikrar Wakaf dari:
- a. benda bergerak selain uang yang terdaftar pada instansi yang berwenang;
- b. benda bergerak selain uang yang tidak terdaftar dan yang memiliki atau tidak memiliki tanda bukti pembelian atau bukti pembayaran didaftar pada BWI, dan selama di daerah tertentu belum dibentuk BWI, maka pendaftaran tersebut dilakukan di Kantor Departemen Agama setempat.
BAB IV - TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENGUMUMAN HARTA BENDA WAKAF
Pasal 41
- (1) Untuk benda bergerak yang sudah terdaftar, Wakif menyerahkan tanda bukti kepemilikan benda bergerak kepada PPAIW dengan disertai surat keterangan pendaftaran dari instansi yang berwenang yang tugas pokoknya terkait dengan pendaftaran benda bergerak tersebut.
- (2) Untuk benda bergerak yang tidak terdaftar, Wakif menyerahkan tanda bukti pembelian atau tanda bukti pembayaran berupa faktur, kwitansi atau bukti lainnya.
- (3) Untuk benda bergerak yang tidak terdaftar dan tidak memiliki tanda bukti pembelian atau tanda bukti pembayaran, Wakif membuat surat pernyataan kepemilikan atas benda bergerak tersebut yang diketahui oleh 2 (dua) orang saksi dan dikuatkan oleh instansi pemerintah setempat.
BAB IV - TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENGUMUMAN HARTA BENDA WAKAF
Pasal 42
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perwakafan benda bergerak selain uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20 dan Pasal 21 diatur dengan Peraturan Menteri
BAB IV - TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENGUMUMAN HARTA BENDA WAKAF
Pasal 43
- (1) LKS Penerima Wakaf Uang atas nama Nazhir mendaftarkan wakaf uang kepada Menteri paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya Sertifikat Wakaf Uang.
- (2) Pendaftaran wakaf uang dari LKS Penerima Wakaf Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada BWI untuk diadministrasikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi pendaftaran wakaf uang diatur dengan Peraturan Menteri.
Bagian Kedua
Pengumuman Harta Benda Wakaf
BAB IV - TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENGUMUMAN HARTA BENDA WAKAF
Pasal 44
- (1) PPAIW menyampaikan akta ikrar wakaf kepada kantor Departemen Agama dan BWI untuk dimuat dalam register umum wakaf yang tersedia pada kantor Departemen Agama dan BWI.
- (2) Masyarakat dapat mengetahui atau mengakses informasi tentang wakaf benda bergerak selain uang yang termuat dalam register umum yang tersedia pada kantor Departemen Agama dan BWI.
PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN
BAB V - PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN
Pasal 45
- (1) Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan peruntukan yang tercantum dalam Akta Ikrar Wakaf
- (2) Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memajukan kesejahteraan umum, Nazhir dapat bekerjasama dengan pihak lain sesuai dengan prinsip Syariah.
BAB V - PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN
Pasal 46
Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dari perorangan warga negara asing, organisasi asing dan badan hukum asing yang berskala nasional atau internasional, serta harta benda wakaf terlantar, dapat dilakukan oleh BWI.
BAB V - PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN
Pasal 47
Dalam hal harta benda wakaf berasal dari luar negeri, Wakif harus melengkapi dengan bukti kepemilikan sah harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, dan Nazhir harus melaporkan kepada lembaga terkait perihal adanya perbuatan wakaf.
BAB V - PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN
Pasal 48
- (1) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf harus berpedoman pada peraturan BWI.
- (2) Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang hanya dapat dilakukan melalui investasi pada produk-produk lembaga keuangan Syariah dan/atau instrumen keuangan Syariah.
- (3) Dalam hal LKS-PWU menerima wakaf uang untuk jangka waktu tertentu, maka Nazhir hanya dapat melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf uang pada LKS-PWU dimaksud.
- (4) Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang yang dilakukan pada bank Syariah harus mengikuti program lembaga penjamin simpanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang yang dilakukan dalam bentuk investasi di luar bank Syariah harus diasuransikan pada asuransi Syariah.
PENUKARAN HARTA BENDA WAKAF
BAB VI - PENUKARAN HARTA BENDA WAKAF
Pasal 49
- (1) Perubahan status harta benda wakaf dalam bentuk penukaran dilarang kecuali dengan izin tertulis dari Menteri
BAB VI - PENUKARAN HARTA BENDA WAKAF
Pasal 50
Nilai tukar terhadap harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) dihitung sebagai berikut:
- a. harta benda pengganti memiliki Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) lebih tinggi, atau sekurang-kurangnya sama dengan NJOP harta benda wakaf; dan
- b. harta benda pengganti berada di wilayah yang strategis dan mudah untuk dikembangkan.
BAB VI - PENUKARAN HARTA BENDA WAKAF
Pasal 51
Penukaran terhadap harta benda wakaf yang akan diubah statusnya dilakukan sebagai berikut:
- a. Nazhir mengajukan permohonan tukar ganti kepada Menteri melalui Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dengan menjelaskan alasan perubahan status/tukar menukar tersebut;
- b. Kepala KUA Kecamatan meneruskan permohonan tersebut kepada Kantor Departemen Agama kabupaten/kota;
- c. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya setelah menerima permohonan tersebut membentuk tim dengan susunan dan maksud seperti dalam Pasal 49 ayat (3), dan selanjutnya Bupati/Walikota setempat membuat Surat Keputusan;
- d. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota meneruskan permohonan tersebut dengan dilampiri hasil penilaian dari tim kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan selanjutnya meneruskan permohonan tersebut kepada Menteri; dan
- e. setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri, maka tukar ganti dapat dilaksanakan dan hasilnya harus dilaporkan oleh Nazhir ke kantor pertanahan dan/atau lembaga terkait untuk pendaftaran lebih lanjut.
BAB VII . . .
- 25 BANTUAN PEMBIAYAAN
BADAN WAKAF INDONESIA
BAB VI - PENUKARAN HARTA BENDA WAKAF
Pasal 52
- (1) Bantuan pembiayaan BWI dibebankan kepada APBN dan/atau APBD selama 10 (sepuluh) tahun pertama melalui anggaran Departemen Agama dan dapat diperpanjang;
- (2) BWI mempertanggungjawabkan bantuan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala kepada Menteri.
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
BAB VIII - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 53
- (1) Nazhir wakaf berhak memperoleh pembinaan dari Menteri dan BWI.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penyiapan sarana dan prasarana penunjang oprasional Nazhir wakaf baik perseorangan, organisasi dan badan hukum;
- b. penyusunan regulasi, pemberian motivasi, pemberian fasilitas, pengkoordinasian, pemberdayaan dan pengembangan terhadap harta benda wakaf;
- c. penyediaan fasilitas proses sertifikasi Wakaf;
- d. penyiapan dan pengadaan blanko-blanko akta ikrar wakaf, baik wakaf benda tidak bergerak dan/atau benda bergerak;
- e. penyiapan tenaga-tenaga penyuluh penerangan di daerah-daerah untuk melakukan pembinaan dan pengembangan wakaf kepada para Nazhir sesuai dengan lingkupnya; dan
- f. pemberian fasilitas masuknya dana-dana wakaf dari dalam dan luar negeri dalam pengembangan dan pemberdayaan wakaf.
BAB VIII - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 54
Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) pemerintah
BAB VIII - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 55
- (1) Pembinaan terhadap Nazhir, wajib dilakukan sekurangkurangnya sekali dalam setahun.
- (2) Kerjasama dengan pihak ketiga, dalam rangka pembinaan terhadap kegiatan perwakafan di Indonesia, dapat dilakukan dalam bentuk penelitian, pelatihan, seminar maupun kegiatan lainnya.
- (3) Tujuan pembinaan adalah untuk peningkatan etika dan moralitas dalam pengelolaan wakaf serta untuk peningkatan profesionalitas pengelolaan dana wakaf.
BAB VIII - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 56
- (1) Pengawasan terhadap perwakafan dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat, baik aktif maupun pasif.
- (2) Pengawasan aktif dilakukan dengan melakukan pemeriksaan langsung terhadap Nazhir atas pengelolaan wakaf, sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
- (3) Pengawasan pasif dilakukan dengan melakukan pengamatan atas berbagai laporan yang disampaikan Nazhir berkaitan dengan pengelolaan wakaf.
- (4) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah dan masyarakat dapat meminta bantuan jasa akuntan publik independen.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan terhadap perwakafan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.
BAB IX - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 57
- (1) Menteri dapat memberikan peringatan tertulis kepada LKS-Penerima Wakaf Uang yang tidak menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
- (2) Peringatan tertulis paling banyak diberikan 3 (tiga) kali untuk 3 (tiga) kali kejadian yang berbeda.
- (3) Penghentian sementara atau pencabutan izin sebagai LKSPWU dapat dilakukan setelah LKS-Penerima Wakaf Uang dimaksud telah menerima 3 kali surat peringatan tertulis.
- (4) Penghentian sementara atau pencabutan izin sebagai LKSPenerima Wakaf Uang, dapat dilakukan setelah mendengar pembelaan dari LKS-Penerima Wakaf Uang dimaksud dan/atau rekomendasi dari instansi terkait.
KETENTUAN PERALIHAN
BAB X - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 58
- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini, harta benda tidak bergerak berupa tanah, bangunan, tanaman dan benda lain yang terkait dengan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 yang telah diwakafkan secara sah menurut Syariah tetapi belum terdaftar sebagai benda wakaf menurut peraturan perundangan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, dapat didaftarkan menurut ketentuan Peraturan Pemerintah ini, dengan ketentuan:
- a. dalam hal harta benda wakaf dikuasai secara fisik, dan sudah ada Akta Ikrar Wakaf;
- b. dalam hal harta benda wakaf yang tidak dikuasai secara fisik sebagian atau seluruhnya, sepanjang Wakif dan/atau Nazhir bersedia dan sanggup menyelesaikan penguasaan fisik dan dapat membuktikan penguasaan harta benda wakaf tersebut adalah tanpa alas hak yang sah; atau
- c. dalam hal harta benda wakaf yang dikuasai oleh ahli waris Wakif atau Nazhir, dapat didaftarkan menjadi wakaf sepanjang terdapat kesaksian dari pihak yang mengetahui wakaf tersebut dan dikukuhkan dengan penetapan pengadilan.
- (2) Pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini:
- a. lembaga non keuangan atau perseorangan yang menerima wakaf uang wajib untuk mengalihkan penerimaan wakaf uang melalui rekening wadi · ah pada Lembaga Keuangan Syariah yang ditunjuk oleh Menteri;
- b. lembaga keuangan yang menerima wakaf uang wajib mengajukan permohonan kepada Menteri sebagai LKSPWU.
- (3) Pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini, perseorangan, organisasi, atau badan hukum yang mengelola wakaf uang wajib mendaftarkan pada Menteri dan BWI melaui KUA setempat untuk menjadi Nazhir.
BAB X - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 59
Sebelum BWI terbentuk, tanda bukti pendaftaran Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) diterbitkan oleh Menteri.
KETENTUAN PENUTUP
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 60
Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, pelaksanaan wakaf yang didasarkan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku sebelum Peraturan Pemerintah ini selama tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini dinyatakan sah sebagai wakaf menurut Peraturan Pemerintah ini.
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 61
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- 29 -
Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Desember 2006 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 15 Desember 2006 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA HAMID AWALUDIN
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 42 TAHUN 2006
TENTANG
## PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF
## I. UMUM
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf memuat beberapa ketentuan dalam
PENJELASAN
Pasal 14
, Pasal 21, Pasal 31, Pasal 39, Pasal 41, Pasal 46, Pasal 66 dan Pasal 68 yang perlu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Keseluruhan peraturan pelaksanaan tersebut diintegrasikan ke dalam satu peraturan pemerintah sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Hal itu dimaksudkan untuk menyederhanakan pengaturan yang mudah dipahami masyarakat, organisasi dan badan hukum, serta pejabat pemerintahan yang mengurus perwakafan, BWI, dan Lembaga Keuangan Syariah, sekaligus menghindari berbagai kemungkinan perbedaan penafsiran