PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 9 Tahun 1999 tentang PENYELENGGARAAN PERDAGANGAN KOMODITI BERJANGKA (berlaku 27 Januari 1999)
Pembukaan
Menimbang :
bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, maka perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi;
Mengingat
:
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3720);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI.
BAB I - BURSA BERJANGKA
Pasal 1
- (1) Bursa Berjangka didirikan sekurang-kurangnya oleh 11 (sebelas) badan usaha yang berbentuk badan hukum Indonesia.
- (2) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mayoritas harus yang melakukan kegiatan usaha di bidang komoditi yang layak diperdagangkan.
- (3) Kegiatan Bursa Berjangka hanya dapat dilakukan oleh badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas yang telah memperoleh izin usaha dari Bappebti.
BAB I - BURSA BERJANGKA
Pasal 2
Modal disetor Bursa Berjangka sekurang-kurangnya berjumlah Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
BAB I - BURSA BERJANGKA
Pasal 3
- (1) Permohonan untuk memperoleh izin usaha Bursa Berjangka disampaikan kepada Beppebti disertai dengan dokumen sebagai berikut :
- a. akta pendirian Perseroan Terbatas yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman;
- b. daftar pemegang saham Bursa Berjangka;
- c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perseroan Terbatas;
- d. pertimbangan ekonomi yang mendasari pendirian Bursa Berjangka termasuk uraian tentang keadaan pasar yang akan dibentuk;
- e. rencana usaha 3 (tiga) tahun termasuk susunan organisasi, fasilitas komunikasi, dan program latihan yang akan diadakan;
- f. proyeksi keuangan selama 3 (tiga) tahun;
- g. neraca pembukuan Perseroan Terbatas yang telah diaudit oleh Akuntan Publik;
- h. daftar calon komisaris dan direksi;
- i. rancangan peraturan dan tata tertib Bursa Berjangka;
- j. rencana perjanjian Bursa Berjangka dengan Lembaga Kliring Berjangka yang akan digunakan;
- k. rancangan persyaratan Kontrak Berjangka; dan
- l. keterangan kesiapan perangkat keras dan lunak Bursa Berjangka.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan menggunakan formulir yang bentuk dan isinya ditetapkan oleh Bappebti.
BAB I - BURSA BERJANGKA
Pasal 4
- (1) Rencana anggaran tahunan dan penggunaan laba, peraturan dan tata tertib, Kontrak Berjangka, dan calon anggota komisaris dan/atau direksi Bursa Berjangka serta perubahannya wajib mendapat persetujuan dari Bappebti.
- (2) Apabila rencana anggaran tahunan dan penggunaan laba, peraturan dan tata tertib, serta calon anggota komisaris dan/atau direksi Bursa Berjangka ditolak, Bappebti memberikan alasan atas penolakan tersebut.
BAB I - BURSA BERJANGKA
Pasal 5
Bappebti memberikan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dengan
BAB I - BURSA BERJANGKA
Pasal 6
Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan mengenai perizinan Bursa Berjangka, ditetapkan oleh Bappebti.
Bagian Kedua Pemegang Saham
BAB I - BURSA BERJANGKA
Pasal 7
- (1) Yang menjadi pemegang saham Bursa Berjangka adalah pendiri, dan Anggota Bursa Berjangka yang telah memiliki izin usaha Pialang Berjangka.
- (2) Saham Bursa Berjangka adalah saham atas nama yang mempunyai nilai nominal dan hak suara yang sama.
- (3) Setiap pemegang saham Bursa Berjangka hanya dapat memiliki 1 (satu) saham.
- (4) Pemegang saham Bursa Berjangka yang tidak memenuhi syarat menjadi Anggota Bursa Berjangka atau tidak lagi merupakan Anggota Bursa Berjangka, tidak dapat menggunakan hak suara atas saham yang dimiliki.
BAB I - BURSA BERJANGKA
Pasal 8
- (1) Saham Bursa Berjangka hanya boleh dialihkan kepada Anggota Bursa Berjangka yang memiliki izin usaha sebagai Pialang Berjangka.
- 4 -
- (2) Pemindahan saham Bursa Berjangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah adanya pernyataan Bursa Berjangka bahwa penerima pengalihan saham tersebut adalah Pialang Berjangka Anggota Bursa Berjangka tersebut.
BAB I - BURSA BERJANGKA
Pasal 9
- (1) Pemegang saham yang dicabut usahanya sebagai Pialang Berjangka wajib mengalihkan saham miliknya kepada Pialang Berjangka lainnya selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan;
- (2) Apabila saham tersebut tidak dapat dialihkan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Bursa Berjangka melelang saham dimaksud pada tingkat harga terbaik.
- (3) Dalam hal saham tidak dapat dialihkan melalui lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pemegang saham yang dicabut izin usahanya sebagai Pialang Berjangka tidak mempunyai hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
BAB I - BURSA BERJANGKA
Pasal 10
Pemegang saham Bursa Berjangka dilarang mempunyai hubungan dengan pemegang saham lainnya pada Bursa Berjangka yang sama melalui :
- a. kepemilikan, baik langsung maupun tidak langsung;
- b. perangkapan jabatan sebagai anggota komisaris atau direksi; atau
- c. pengendalian di bidang pengelolaan dan/atau kebijaksanaan perusahaan baik langsung maupun tidak langsung.
Bagian Ketiga Kepengurusan
BAB I - BURSA BERJANGKA
Pasal 11
- (1) Jumlah anggota komisaris dan direksi Bursa Berjangka masing-masing sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang.
- (2) Anggota komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya 1 (satu) orang mewakili masyarakat.
- (3) Anggota direksi Bursa Berjangka dilarang mempunyai jabatan rangkap sebagai komisaris, direksi, atau pegawai pada perusahaan lain.
- (4) Calon anggota komisaris dan direksi Bursa Berjangka wajib diajukan kepada Bappebti untuk mendapatkan persetujuan.
- 5 -
- (5) Bappebti wajib memberikan persetujuan terhadap calon anggota komisaris dan direksi Bursa Berjangka sebagaimana dimaksud pada ayat (4), apabila telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.
- (6) Anggota komisaris dan direksi diangkat untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali.
Bagian Keempat Penghentian Kegiatan
BAB I - BURSA BERJANGKA
Pasal 12
Kegiatan transaksi Kontrak Berjangka di Bursa Berjangka dapat dihentikan sementara waktu, baik untuk Kontrak Berjangka tertentu, posisi tertentu dari Kontrak Berjangka maupun seluruh Kontrak Berjangka yang diperdagangkan di Bursa Berjangka, dalam hal terjadi keadaan yang mengancam kegiatan Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka atau Kontrak Berjangka, apabila:
- a. terjadi kerusakan sarana dan prasarana fisik yang menghambat kegiatan operasional Bursa Berjangka;
- b. terjadi krisis politik, ekonomi atau keuangan di Indonesia atau di tempat lain yang menyebabkan transaksi Kontrak Berjanga di Bursa Berjangka;
- c. terjadi keadaan memaksa seperti bencana alam, pemogokan, kerusuhan, kebakaran, dan perang; atau
- d. telah terjadi pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka dalam kegiatan transaksi Kontrak Berjangka di Bursa Berjangka.
BAB I - BURSA BERJANGKA
Pasal 13
- (1) Apabila terjadi keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bursa Berjangka menghentikan kegiatan transaksi Kontrak Berjangka dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja.
- (2) Penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bappebti disertai dengan alasan penghentian dan langkah-langkah yang dilakukan serta kemungkinan dapat atau tidak dapat diselesaikannya permasalahan tersebut.
- (3) Sehubungan dengan penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bursa Berjangka menetapkan harga penyelesaian bagi posisi terbuka Kontrak Berjangka.
- 6 -
BAB I - BURSA BERJANGKA
Pasal 14
- (1) Apabila Bursa Berjangka tidak dapat menyelesaikan permasalahan yang menyebabkan penghentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bappebti mengeluarkan keputusan penghentian sementara lanjutan kegiatan transaksi Kontrak Berjangka.
- (2) Keputusan Bappebti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan sekurang-kurangnya di 2 (dua) media massa.
BAB I - BURSA BERJANGKA
Pasal 15
Apabila permasalahan yang menyebabkan penghentian sementara telah dapat diselesaikan, maka pelaksanaan kegiatan transaksi Kontrak Berjangka di Bursa Berjangka harus dibuka kembali dan diumumkan sekurang-kurangnya di 2 (dua) media massa.
BAB I - BURSA BERJANGKA
Pasal 16
- (1) Selama penghentian sementara kegiatan transaksi Kontrak Berjangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), kepada Bursa Berjangka diberi kesempatan untuk mengambil langkah-langkah penyelesaian atau perbaikan yang diperlukan.
- (2) Apabila Bursa Berjangka tidak dapat mengambil langkah-langkah penyelesaian atau perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bappebti memerintahkan kepada Bursa Berjangka untuk melaksanakan tindakan tertentu yang ditetapkan.
BAB I - BURSA BERJANGKA
Pasal 17
Apabila Bursa Berjangka tidak berhasil mengambil langkah-langkah penyelesaian atau perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) guna melindungi kepentingan Nasabah dan Anggota Bursa Berjangka, Bappebti dapat menghentikan sebagian atau seluruh kegiatan transaksi Kontrak Berjangka di Bursa Berjangka.
BAB I - BURSA BERJANGKA
Pasal 18
Akibat yang timbul dari penghentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 17 menjadi beban dan tanggung jawab penyelenggara Bursa Berjangka.
BAB I - BURSA BERJANGKA
Pasal 19
- (1) Penghentian kegiatan Bursa Berjangka secara tetap dilakukan oleh Bappebti dengan mencabut izin usaha Bursa Berjangka yang bersangkutan.
- (2) Pencabutan izin usaha Bursa Berjangka wajib dilaporkan kepada Menteri dan segera diumumkan sekurang-kurangnya di 2 (dua) media massa.
BAB I - BURSA BERJANGKA
Pasal 20
- (1) Bursa Berjangka yang dicabut izin usahanya wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan pembubaran badan hukum Bursa Berjangka dan pembentukan Tim Likuidasi.
- (2) Keputusan pembubaran badan hukum Bursa Berjangka dan pembentukan Tim Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal pencabutan izin usaha.
BAB I - BURSA BERJANGKA
Pasal 21
Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 tidak terpenuhi, Bappebti dapat meminta kepada pengadilan untuk mengeluarkan penetapan yang berisi :
- a. pembubaran badan hukum Bursa Berjangka;
- b. penunjukan Tim Likuidasi yang diusulkan oleh Bappebti; dan
- c. perintah pelaksanaan likuidasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB I - BURSA BERJANGKA
Pasal 22
- (1) Likuidator Bursa Berjangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 huruf b membayarkan hak Pialang Berjangka setelah dikurangi pembayaran kepada Nasabah yang mempunyai tagihan kepada Pialang Berjangka yang bersangkutan.
- (2) Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak menuntut dana miliknya yang berada pada Pialang Berjangka melalui likuidator dengan mengajukan bukti-bukti yang sah.
BAB I - BURSA BERJANGKA
Pasal 23
Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan mengenai penghentian kegiatan Bursa Berjangka ditetapkan oleh Bappebti.
Bagian Kesatu Izin Usaha
BAB II - LEMBAGA KLIRING BERJANGKA
Pasal 24
Kegiatan Lembaga Kliring Berjangka hanya dapat dilakukan oleh badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas yang telah memperoleh izin usaha dari Bappebti.
BAB II - LEMBAGA KLIRING BERJANGKA
Pasal 25
Modal disetor Lembaga Kliring Berjangka sekurang-kurangnya berjumlah Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).
BAB II - LEMBAGA KLIRING BERJANGKA
Pasal 26
Lembaga Kliring Berjangka wajib menjamin dan menyelesaikan transaksi Kontrak Berjangka yang disebabkan kegagalan anggotanya memenuhi kewajiban kepada Lembaga Kliring Berjangka.
BAB II - LEMBAGA KLIRING BERJANGKA
Pasal 27
- (1) Permohonan untuk memperoleh izin usaha Lembaga Kliring Berjangka diajukan kepada Bappebti disertai dengan dokumen sebagai berikut:
- a. akta pendirian Perseroan Terbatas yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman;
- b. daftar pemegang saham;
- c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- d. rencana kegiatan 3 (tiga) tahun termasuk proyeksi keuangan, susunan organisasi, fasilitas komunikasi, dan program latihan yang akan diadakan;
- e. neraca pembukaan Perseroan Terbatas yang telah diaudit oleh Akuntan Publik;
- f. daftar calon komisaris dan direksi;
- g. rancangan peraturan dan tata tertib Lembaga Kliring Berjangka;
- h. perjanjian antara Lembaga Kliring Berjangka dengan Bursa Berjangka yang akan menggunakan jasa Lembaga Kliring Berjangka tersebut; dan
- i. keterangan kesiapan perangkat keras dan lunak Lembaga Kliring Berjangka.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan dengan menggunakan formulir yang bentuk dan isinya ditetapkan oleh Bappebti.
BAB II - LEMBAGA KLIRING BERJANGKA
Pasal 28
Bappebti memberikan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dengan
BAB II - LEMBAGA KLIRING BERJANGKA
Pasal 29
- (1) Peraturan dan tata tertib, calon anggota komisaris dan/atau direksi Lembaga Kliring Berjangka serta perubahannya wajib mendapat persetujuan Bappebti.
- (2) Apabila peraturan dan tata tertib, serta calon anggota komisaris dan/atau direksi Lembaga Kliring Berjangka ditolak, Bappebti memberikan alasan atas penolakan tersebut.
Bagian Kedua Pemegang Saham
BAB II - LEMBAGA KLIRING BERJANGKA
Pasal 30
- (1) Saham Lembaga Kliring Berjangka adalah saham atas nama yang mempunyai nilai nominal dan hak suara yang sama.
- (2) Saham Lembaga Kliring Berjangka hanya dapat dimiliki oleh Anggota Lembaga Kliring Berjangka, Bursa Berjangka, pemerintah dan/atau lembaga keuangan yang disetujui Bappebti.
- (3) Pemindahan hak atas saham Lembaga Kliring Berjangka hanya dapat dilakukan kepada pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
Bagian Ketiga Kepengurusan
BAB II - LEMBAGA KLIRING BERJANGKA
Pasal 31
- (1) Jumlah anggota komisaris dan direksi Lembaga Kliring Berjangka masing-masing sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang.
- (2) Anggota direksi Lembaga Kliring Berjangka dilarang mempunyai jabatan rangkap sebagai komisaris, direksi atau pegawai pada perusahaan lain.
- (3) Calon anggota komisaris dan direksi Lembaga Kliring Berjangka wajib diajukan kepada Bappebti untuk mendapatkan persetujuan.
- (4) Bappebti wajib memberikan persetujuan terhadap calon anggota komisaris dan direksi Lembaga Kliring Berjangka sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.
- (5) Anggota komisaris dan direksi diangkat untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali.
Bagian Keempat Penghentian Kegiatan
BAB II - LEMBAGA KLIRING BERJANGKA
Pasal 32
- (1) Kegiatan Lembaga Kliring Berjangka dapat berhenti atau dihentikan secara tetap apabila:
- a. semua Bursa Berjangka yang menggunakan jasanya dicabut ijin usahanya;
- b. semua Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka sepakat untuk mengakhiri perjanjian kerjasama; atau
- c. Lembaga Kliring Berjangka yang bersangkutan melakukan pelanggaran atau tidak mampu melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi yang mengganggu integritas Bursa Berjangka dan kepentingan Nasabah.
- (2) Dengan penghentian kegiatan Lembaga Kliring Berjangka secara tetap, Bappebti mencabut izin usaha Lembaga Kliring Berjangka yang bersangkutan dan wajib segera melaporkan kepada Menteri, serta mengumumkan sekurang-kurangnya di 2 (dua) media massa.
BAB II - LEMBAGA KLIRING BERJANGKA
Pasal 33
- (1) Lembaga Kliring Berjangka yang dicabut izin usahanya wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan pembubaran badan hukum Lembaga Kliring Berjangka dan pembentukan Tim Likuidasi.
- (2) Keputusan pembubaran badan hukum Lembaga Kliring Berjangka dan pembentukan Tim Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal pencabutan izin usaha.
BAB II - LEMBAGA KLIRING BERJANGKA
Pasal 34
Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 tidak terpenuhi, Bappebti dapat meminta kepada pengadilan untuk mengeluarkan penetapan yang berisi :
- a. pembubaran badan hukum Lembaga Kliring Berjangka;
- b. penunjukan Tim Likuidasi yang diusulkan oleh Bappebti; dan
- c. perintah pelaksanaan likuidasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB II - LEMBAGA KLIRING BERJANGKA
Pasal 35
- (1) Likuidator Lembaga Kliring Berjangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dan Pasal 34 huruf b membayarkan hak Pialang Berjangka anggota Lembaga Kliring Berjangka setelah dikurangi pembayaran kepada Nasabah yang mempunyai tagihan kepada Pialang Berjangka yang bersangkutan.
- (2) Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak menuntut dana miliknya yang berada pada Pialang Berjangka melalui likuidator dengan mengajukan bukti-bukti yang sah.
BAB II - LEMBAGA KLIRING BERJANGKA
Pasal 36
Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan mengenai penghentian Lembaga Kliring Berjangka ditetapkan oleh Bappebti.
PIALANG BERJANGKA, PENASIHAT BERJANGKA, PENGELOLA SENTRA DANA BERJANGKA DAN PEDAGANG BERJANGKA
Bagian Kesatu Pialang Berjangka
BAB III - PIALANG BERJANGKA, PENASIHAT BERJANGKA, PENGELOLA SENTRA DANA BERJANGKA DAN PEDAGANG BERJANGKA
Pasal 37
Pelaksanaan kegiatan sebagai Pialang Berjangka hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin usaha dari Bappebti.
BAB III - PIALANG BERJANGKA, PENASIHAT BERJANGKA, PENGELOLA SENTRA DANA BERJANGKA DAN PEDAGANG BERJANGKA
Pasal 38
Pialang Berjangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 wajib berbentuk Perseroan Terbatas yang didirikan dan berkedudukan di wilayah Republik Indonesia.
BAB III - PIALANG BERJANGKA, PENASIHAT BERJANGKA, PENGELOLA SENTRA DANA BERJANGKA DAN PEDAGANG BERJANGKA
Pasal 39
Pialang Berjangka wajib memenuhi persyaratan modal sebagaimana ditetapkan oleh Bappebti.
BAB III - PIALANG BERJANGKA, PENASIHAT BERJANGKA, PENGELOLA SENTRA DANA BERJANGKA DAN PEDAGANG BERJANGKA
Pasal 40
- (1) Permohonan untuk memperoleh izin usaha Pialang Berjangka diajukan kepada Bappebti disertai dengan dokumen dan/atau keterangan sebagai berikut:
- a. akan pendirian Perseroan Terbatas yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman;
- b. daftar nama pemegang saham;
- c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- d. rencana kegiatan usaha yang meliputi organisasi, sistem penerimaan dan pendidikan serta pelatihan pegawai, penyiapan sarana telekomunikasi dan sistem informasi, sistem pengawasan dan pelaksanaan peraturan, rencana operasi dan pengelolaan transaksi, serta proyeksi keuangan untuk 3 (tiga) tahun;
- e. neraca pembukaan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik;
- f. daftar nama komisaris dan direksi;
- g. tanda bukti pembukaan rekening terpisah untuk dana Nasabah;
- h. bukti keanggotaan pada Bursa Berjangka dan setoran Dana
- 13 -
Kompensasi;
- i. daftar nama supervisor; dan
- j. daftar nama tenaga ahli yang memiliki izin sebagai Wakil Pialang Berjangka dari Bappebti.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan dengan menggunakan formulir yang bentuk dan isinya ditetapkan oleh Bappebti.
- (3) Izin usaha Pialang Berjangka diberikan setelah
BAB III - PIALANG BERJANGKA, PENASIHAT BERJANGKA, PENGELOLA SENTRA DANA BERJANGKA DAN PEDAGANG BERJANGKA
Pasal 41
Pialang Berjangka wajib sekurang-kurangnya memiliki 3 (tiga) orang Wakil Pialang Berjangka yang berkedudukan sebagai salah seorang direktur dan 2 (dua) orang pegawai Pialang Berjangka yang bersangkutan.
BAB III - PIALANG BERJANGKA, PENASIHAT BERJANGKA, PENGELOLA SENTRA DANA BERJANGKA DAN PEDAGANG BERJANGKA
Pasal 42
- (1) Pialang Berjangka dilarang untuk dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung oleh orang perseorangan yang;
- a. tidak cakap melakukan perbuatan hukum;
- b. pernah dinyatakan pailit atau menjadi direktur atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir;
- c. pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang ekonomi atau keuangan;
- d. terbukti melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi;
- e. tidak memiliki akhlak dan moral yang baik; atau
- f. tidak memiliki pengetahuan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.
- (2) Pialang Berjangka wajib melaporkan pihak yang mengendalikan perusahaannya baik langsung maupun tidak langsung, termasuk perubahannya kepada Bappebti.
- 14 -
BAB III - PIALANG BERJANGKA, PENASIHAT BERJANGKA, PENGELOLA SENTRA DANA BERJANGKA DAN PEDAGANG BERJANGKA
Pasal 43
- (1) Pialang Berjangka dapat membuka kantor cabang setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. penambahan modal sebagaimana ditetapkan oleh Bappebti;
- b. memiliki rencana usaha yang dituangkan dalam rencana kegiatan perusahaan;
- c. memiliki Wakil Pialang Berjangka; dan
- d. memiliki sarana serta prasarana yang cukup.
- (2) Pembukaan kantor cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bappebti dengan menggunakan formulir yang bentuk dan isinya ditetapkan oleh Bappebti.
BAB III - PIALANG BERJANGKA, PENASIHAT BERJANGKA, PENGELOLA SENTRA DANA BERJANGKA DAN PEDAGANG BERJANGKA
Pasal 44
Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan mengenai perizinan Pialang Berjangka ditetapkan oleh Bappebti.
Bagian Kedua Penasihat Berjangka
BAB III - PIALANG BERJANGKA, PENASIHAT BERJANGKA, PENGELOLA SENTRA DANA BERJANGKA DAN PEDAGANG BERJANGKA
Pasal 45
- (1) Pelaksanaan kegiatan sebagai Penasihat Berjangka hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin usaha dari Bappebti.
- (2) Izin usaha sebagai Penasihat Berjangka wajib dimiliki oleh Pihak yang melakukan kegiatan memberikan nasihat secara langsung atau melalui penerbitan publikasi khusus atau laporan melalui media elektronik yang memuat analisis tentang harga atau kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi atau Opsi dengan mendapatkan pembayaran atau keuntungan, kecuali Pihak tertentu yang dikecualikan
BAB III - PIALANG BERJANGKA, PENASIHAT BERJANGKA, PENGELOLA SENTRA DANA BERJANGKA DAN PEDAGANG BERJANGKA
Pasal 46
- (1) Permohonan untuk memperoleh izin usaha Penasihat Berjangka diajukan kepada Bappebti disertai dengan dokumen dan/atau keterangan sebagai berikut:
- a. akta pendirian perusahaan atau Perseroan Terbatas yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman;
- 15 -
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- c. memenuhi persyaratan keuangan yang ditetapkan; dan
- d. daftar nama tenaga ahli yang memiliki izin sebagai Wakil Penasihat Berjangka dari Bappebti.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan dengan menggunakan formulir yang bentuk dan isinya ditetapkan oleh Bappebti.
- (3) Izin usaha Penasihat Berjangka diberikan setelah
BAB III - PIALANG BERJANGKA, PENASIHAT BERJANGKA, PENGELOLA SENTRA DANA BERJANGKA DAN PEDAGANG BERJANGKA
Pasal 47
Penasihat Berjangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 wajib memiliki sekurang-kurangnya seorang Wakil Penasihat Berjangka.
BAB III - PIALANG BERJANGKA, PENASIHAT BERJANGKA, PENGELOLA SENTRA DANA BERJANGKA DAN PEDAGANG BERJANGKA
Pasal 48
- (1) Penasihat Berjangka dilarang untuk dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung oleh orang perseorangan yang:
- a. tidak cakap melakukan perbuatan hukum;
- b. pernah dinyatakan pailit atau menjadi direktur atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir;
- c. pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang ekonomi atau keuangan;
- d. terbukti melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi;
- e. tidak memiliki ahlak dan moral yang baik; atau
- f. tidak memiliki pengetahuan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.
- (2) Penasihat Berjangka wajib melaporkan Pihak yang mengendalikan perusahaannya baik langsung maupun tidak langsung termasuk perubahannya, kepada Bappebti.
- 16 -
- (1) Penasihat Berjangka dapat membuat kantor cabang setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. memiliki rencana usaha yang dituangkan dalam rencana kegiatan perusahaan;
- b. memiliki Wakil Penasihat Berjangka; dan
- c. memiliki sarana dan prasarana yang cukup.
- (2) Pembukaan kantor cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bappebti dengan menggunakan formulir yang bentuk dan isinya ditetapkan oleh Bappebti.
BAB III - PIALANG BERJANGKA, PENASIHAT BERJANGKA, PENGELOLA SENTRA DANA BERJANGKA DAN PEDAGANG BERJANGKA
Pasal 50
Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan mengenai perizinan Penasihat Berjangka ditetapkan oleh Bappebti.
Bagian Ketiga Pengelolaan Sentra Dana Berjangka
BAB III - PIALANG BERJANGKA, PENASIHAT BERJANGKA, PENGELOLA SENTRA DANA BERJANGKA DAN PEDAGANG BERJANGKA
Pasal 51
Pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Dana Berjangka hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin usaha dari Bappebti.
BAB III - PIALANG BERJANGKA, PENASIHAT BERJANGKA, PENGELOLA SENTRA DANA BERJANGKA DAN PEDAGANG BERJANGKA
Pasal 52
Pengelola Sentra Dana Berjangka waib memenuhi persyaratan modal dalam pembentukan Perseroan Terbatas pada Sentra Dana Berjangka sebagaimana ditetapkan oleh Bappebti.
BAB III - PIALANG BERJANGKA, PENASIHAT BERJANGKA, PENGELOLA SENTRA DANA BERJANGKA DAN PEDAGANG BERJANGKA
Pasal 53
- (1) Permohonan untuk memperoleh izin usaha Pengelolaan Sentra Dana Berjangka diajukan kepada Bappebti disertai dengan dokumen dan/atau keterangan sebagai berikut:
- a. akta pendirian Perseroan Terbatas yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman;
- b. daftar nama pemegang saham;
- c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- d. daftar nama komisaris dan direksi; dan
- e. nama tenaga ahli yang memiliki izin sebagai Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka dari Bappebti.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan dengan
- 17 -
menggunakan formulir yang bentuk dan isinya ditetapkan oleh Bappebti.
BAB III - PIALANG BERJANGKA, PENASIHAT BERJANGKA, PENGELOLA SENTRA DANA BERJANGKA DAN PEDAGANG BERJANGKA
Pasal 54
Pengelola Sentra Dana Berjangka wajib sekurang-kurangnya memiliki 2 (dua) orang yang telah memperoleh izin sebagai Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka yang berkedudukan sebagai salah seorang direktur dan seorang pegawai Pengelola Sentra Dana Berjangka.
BAB III - PIALANG BERJANGKA, PENASIHAT BERJANGKA, PENGELOLA SENTRA DANA BERJANGKA DAN PEDAGANG BERJANGKA
Pasal 55
- (1) Pengelola Sentra Dana Berjangka dilarang untuk dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung oleh orang perseorangan yang:
- a. tidak cakap melakukan perbuatan hukum;
- b. pernah dinyatakan pailit atau menjadi direktur atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir;
- c. pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang ekonomi atau keuangan;
- d. terbukti melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dibidang Perdagangan Berjangka Komoditi;
- e. tidak memiliki ahlak dan moral yang baik; dan
- f. tidak memiliki pengetahuan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.
- (2) Pengelola Sentra Dana Berjangka wajib melaporkan Pihak yang mengendalikan perusahaannya baik langsung maupun tidak langsung termasuk perubahannya, kepada Bappebti.
BAB III - PIALANG BERJANGKA, PENASIHAT BERJANGKA, PENGELOLA SENTRA DANA BERJANGKA DAN PEDAGANG BERJANGKA
Pasal 56
Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan mengenai perizinan Pengelolaan Sentra Dana Berjangka ditetapkan oleh Bappebti.
- 18 -
Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka
BAB III - PIALANG BERJANGKA, PENASIHAT BERJANGKA, PENGELOLA SENTRA DANA BERJANGKA DAN PEDAGANG BERJANGKA
Pasal 57
Pelaksanaan kegiatan sebagai Wakil Pialang Berjangka, Wakil Penasihat Berjangka, dan Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Bappebti.
BAB III - PIALANG BERJANGKA, PENASIHAT BERJANGKA, PENGELOLA SENTRA DANA BERJANGKA DAN PEDAGANG BERJANGKA
Pasal 58
- (1) Izin sebagai Wakil Pialang Berjangka hanya diberikan kepada orang perseorangan yang memiliki keahlian di bidang keperantaraan perdagangan Kontrak Berjangka.
- (2) Izin sebagai Wakil Penasihat Berjangka hanya diberikan kepada orang perseorangan yang memiliki keahlian di bidang analisis Perdagangan Berjangka Komoditi.
- (3) Izin sebagai Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka hanya diberikan kepada orang perseorangan yang memiliki keahlian di bidang pengelolaan Sentra Dana Berjangka .
BAB III - PIALANG BERJANGKA, PENASIHAT BERJANGKA, PENGELOLA SENTRA DANA BERJANGKA DAN PEDAGANG BERJANGKA
Pasal 59
- (1) Permohonan untuk memperoleh izin sebagai Wakil Pialang Berjangka, Wakil Penasihat Berjangka, dan Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka diajukan kepada Bappebti disertai dokumen dan/atau keterangan sebagai berikut:
- a. sertifikat pendidikan formal;
- b. tanda lulus ujian yang diselenggarakan oleh Bappebti sesuai dengan bidangnya masing-masing; dan
- c. rekomendasi dari Pialang Berjangka atau Penasihat Berjangka atau Pengelola Sentra Dana Berjangka yang bersangkutan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan dengan menggunakan formulir yang bentuk dan isinya ditetapkan oleh Bappebti .
Kententuan lebih lanjut yang diperlukan mengenai perizinan Wakil
- 19 -
Pialang Berjangka, Wakil Penasihat Berjangka, dan Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka ditetapkan oleh Bappebti.
Bagian Kelima Pedagang Berjangka
BAB III - PIALANG BERJANGKA, PENASIHAT BERJANGKA, PENGELOLA SENTRA DANA BERJANGKA DAN PEDAGANG BERJANGKA
Pasal 61
- (1) Pelaksanaan kegiatan sebagai Pedagang Berjangka hanya dapat dilakukan setelah memperoleh sertifikat pendaftaran dari Bappebti.
- (2) Sertifikat pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh Bappebti kepada Pihak yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan/atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang ekonomi dan keuangan;
- b. memiliki akhlak dan moral yang baik;
- c. memenuhi persyaratan keuangan yang ditetapkan; dan
- d. memiliki keahlian di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.
BAB III - PIALANG BERJANGKA, PENASIHAT BERJANGKA, PENGELOLA SENTRA DANA BERJANGKA DAN PEDAGANG BERJANGKA
Pasal 62
- (1) Permohonan untuk memperoleh sertifikat pendaftaran diajukan kepada Bappebti disertai dengan dokumen dan/atau keterangan sebagai berikut :
- a. tanda keanggotaan Bursa Berjangka;
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
- c. nama tenaga ahli yang telah memiliki sertifikat pelatihan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan dengan menggunakan formulir yang bentuk dan isinya ditetapkan oleh Bappebti.
BAB III - PIALANG BERJANGKA, PENASIHAT BERJANGKA, PENGELOLA SENTRA DANA BERJANGKA DAN PEDAGANG BERJANGKA
Pasal 63
Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan mengenai pemberian sertifikat pendaftaran bagi Pedagang Berjangka ditetapkan oleh Bappepti.
BAB IV SENTRA DANA BERJANGKA
- 20 -
BAB III - PIALANG BERJANGKA, PENASIHAT BERJANGKA, PENGELOLA SENTRA DANA BERJANGKA DAN PEDAGANG BERJANGKA
Pasal 64
- (1) Kontrak pembentukan Sentra Dana Berjangka antara Pengelola Sentra Dana Berjangka dan Bank Penitipan Sentra Dana Berjangka wajib mendapat persetujuan dari Bappebti.
- (2) Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
BAB III - PIALANG BERJANGKA, PENASIHAT BERJANGKA, PENGELOLA SENTRA DANA BERJANGKA DAN PEDAGANG BERJANGKA
Pasal 65
Kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, memuat sekurang-kurangnya hal-hal sebagai berikut:
- a. nama dan alamat Pengelola Sentra Dana Berjangka;
- b. nama dan alamat Bank Penitipan Sentra Dana Berjangka;
- c. hak dan kewajiban Pengelola Sentra Dana Berjangka dan Bank Penitipan Sentra Dana Berjangka;
- d. kewajiban Pengelola Sentra Dana Berjangka menyertakan sejumlah dananya pada Sentra Dana Berjangka;
- e. hak dan kewajiban dari peserta Sentra Dana Berjangka;
- f. rencana usaha termasuk tujuan dan arah kebijakan investasi;
- g. jumlah imbalan yang dipungut;
- h. biaya-biaya yang dibebankan;
- i. pernyataan itikad baik dan tanggung jawab Pengelola Sentra Dana Berjangka dan Bank Penitipan Sentra Dana Berjangka bahwa pelaksanaan tugasnya semata-mata untuk kepentingan peserta Sentra Dana Berjangka;
- j. keadaan-keadaan yang memperbolehkan Pengelola Sentra Dana Berjangka menunda atau menolak pembelian kembali Sertifikat Penyertaan;
- k. penyelesaian perselisihan yang timbul antara Pihak yang terkait dalam kegiatan Sentra Dana Berjangka; dan
- l. keadaan dan persyaratan yang mengharuskan Pengelola Sentra Dana Berjangka menghentikan kegiatan Sentra Dana Berjangka.
BAB III - PIALANG BERJANGKA, PENASIHAT BERJANGKA, PENGELOLA SENTRA DANA BERJANGKA DAN PEDAGANG BERJANGKA
Pasal 66
- (1) Permohonan persetujuan atas kontrak pembentukan Sentra Dana Berjangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, diajukan oleh Pengelola Sentra Dana Berjangka kepada Bappebti disertai dengan
- 21 -
dokumen dan/atau keterangan sebagai berikut:
- a. izin usaha Pengelola Sentra Dana Berjangka;
- b. persetujuan Bank Penitipan Sentra Dan Berjangka yang diterbitkan oleh Bappebti;
- c. rencana usaha dan proyeksi keuangan 3 (tiga) tahun;
- d. izin Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka; dan
- e. prospektus yang digunakan dalam penawaran investasi Sentra Dana Berjangka.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan dengan menggunakan formulir yang bentuk dan isinya ditetapkan oleh Bappebti.
BAB III - PIALANG BERJANGKA, PENASIHAT BERJANGKA, PENGELOLA SENTRA DANA BERJANGKA DAN PEDAGANG BERJANGKA
Pasal 67
Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan mengenai Sentra Dana Berjangka ditetapkan oleh Bappebti.
Bagian Kesatu Penghimpunan Dana Kompensasi
BAB V - DANA KOMPENSASI
Pasal 68
- (1) Bursa Berjangka menetapkan jumlah Dana Kompensasi yang dipungut dari masing-masing Pialang Berjangka.
- (2) Dana Kompensasi dihimpun oleh Bursa Berjangka dari Pialang Berjangka secara tunai dan dari sumber sah lain yang disetujui oleh Bappebti.
- (3) Sumber sah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dihimpun dari :
- a. sebagian biaya jasa pelayanan informasi yang berkaitan dengan perdagangan Kontrak Berjangka;
- b. sebagian biaya jasa yang berkaitan dengan kegiatan transaksi Kontrak Berjangka; atau
- 22 -
- c. sebagian dari keuntungan Bursa Berjangka yang disisihkan untuk Dana Kompensasi dan/atau hasil yang diperoleh dari Dana Kompensasi tersebut.
- (4) Besarnya biaya yang dikenakan terhadap kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari Bappebti.
- (5) Dana Kompensasi wajib disetor kepada Bursa Berjangka pada saat pengajuan permohonan menjadi Anggota Bursa Berjangka yang berkedudukan sebagai Pialang Berjangka.
Bagian Kedua Pengelolaan dan Penyimpanan Dana Konpesasi
BAB V - DANA KOMPENSASI
Pasal 69
- (1) Bursa Berjangka wajib membentuk suatu Unit Khusus untuk mengelola Dana Kompensasi.
- (2) Unit Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab kepada Bursa Berjangka.
- (3) Dana Kompensasi wajib disimpan dalam rekening yang dibuat khusus untuk menyimpan Dana Kompensasi pada Bank yang disetujui oleh Bappebti.
- (4) Pembukuan Dana Kompensasi terpisah dengan pembukuan Bursa Berjangka.
- (5) Laporan keuangan Dana Kompensasi wajib diperiksa dan diaudit oleh Akuntan Publik.
- (6) Paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun buku, Bursa Berjangka wajib menyampaikan laporan keuangan Dana Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Bappebti.
BAB V - DANA KOMPENSASI
Pasal 70
- (1) Bursa Berjangka wajib mempertahankan jumlah minimum Dana Kompensasi yang harus tersedia.
- (2) Besarnya Dana Kompensasi yang dapat disediakan untuk membayar tuntutan ganti rugi ditetapkan oleh Bursa Berjangka atas persetujuan Bappebti dengan
BAB V - DANA KOMPENSASI
Pasal 71
Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan mengenai pengelolaan dan penyimpanan Dana Kompensasi ditetapkan oleh Bappebti.
Bagian Ketiga Penggunaan Dana Kompensasi
BAB V - DANA KOMPENSASI
Pasal 72
- (1) Dana Kompensasi hanya dapat digunakan untuk pembayaran ganti rugi kepada Nasabah akibat cidera janji Pialang Berjangka.
- (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar nilai kerugian.
BAB V - DANA KOMPENSASI
Pasal 73
Tuntutan ganti rugi kepada Bursa Berjangka hanya dapat dipertimbangkan, apabila:
- a. Nasabah yang bersangkutan telah melakukan upaya penagihan secara maksimal kepada Pialang Berjangka yang melakukan cidera janji tersebut;
- b. memberikan bukti yang kuat bahwa kerugian yang dialaminya disebabkan oleh perbuatan cidera janji Pialang Berjangka yang menerima amanat dari Nasabah yang bersangkutan; dan
- c. jumlah uang yang dituntut adalah jumlah ganti rugi yang sebenarnya terjadi.
BAB V - DANA KOMPENSASI
Pasal 74
Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan mengenai penggunaan Dana Kompensasi ditetapkan oleh Bappebti.
BAB VI - PENYIMPANAN DANA PADA REKENING TERPISAH
Pasal 75
- (1) Dana Nasabah, Dana Kompensasi, dana jaminan, dan dana Sentra
- 24 -
Dana Berjangka wajib disimpan dalam rekening terpisah dari rekening lembaga yang menyimpan dana tersebut pada bank umum yang berstatus bank devisa.
- (2) Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan penyimpanan dana Nasabah, Dana Kompensasi, dana jaminan, dan/atau dana Sentra Dana Berjangka, setelah mendapat persetujuan dari Bappebti.
BAB VI - PENYIMPANAN DANA PADA REKENING TERPISAH
Pasal 76
Untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 bank tersebut wajib mengajukan permohonan kepada Bappebti disertai dokumen sebagai berikut :
- a. anggaran dasar;
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- c. izin usaha sebagai bank umum yang berstatus sebagai bank devisa;
- d. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir setelah diaudit oleh Akuntan Publik;
- e. buku pedoman operasional tentang kegiatan penyimpanan dana dalam rekening terpisah yang akan dilakukan oleh bank tersebut; dan
- f. rekomentasi dari Bank Indonesia;
BAB VI - PENYIMPANAN DANA PADA REKENING TERPISAH
Pasal 77
Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan mengenai penyimpanan dana pada rekening terpisah ditetapkan oleh Bappebti.
PENYALURAN AMANAT NASABAH KE BURSA BERJANGKA LUAR NEGERI
BAB VII - PENYALURAN AMANAT NASABAH KE BURSA BERJANGKA LUAR NEGERI
Pasal 78
- (1) Penyaluran amanat Nasabah ke Bursa Berjangka luar negeri hanya dapat dilakukan ke Bursa Berjangka dan Kontrak Berjangka yang daftarnya ditetapkan oleh Bappebti.
- (2) Dalam menetapkan daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bappebti melakukan penelitian terhadap Bursa Berjangka dan Kontrak Berjangka luar negeri.
- (1) Dalam menetapkan daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1), bappebti mempertimbangkan :
- a. peraturan dan tata tertib Bursa Berjangka luar negeri yang bersangkutan memberi perlindungan yang sama kepada Nasabah dalam negerinya dan Nasabah dari luar negeri;
- b. persyaratan dan likuiditas Kontrak Berjangka luar negeri yang diperdagangkan; dan
- c. Kontrak Berjangka sebagaimana dimaksud huruf b mempunyai manfaat bagi perekonomian Indonesia.
- (2) Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan mengenai tata cara penetapan daftar Bursa Berjangka dan Kontrak Berjangka luar negeri ditetapkan oleh Bappebti.
BAB VII - PENYALURAN AMANAT NASABAH KE BURSA BERJANGKA LUAR NEGERI
Pasal 80
- (1) Penyaluran amanat Nasabah ke Bursa Berjangka luar negeri hanya dapat dilakukan oleh Pialang Berjangka.
- (2) Pialang Berjangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mendapat persetujuan dari Bappebti.
- (3) Untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pialang Berjangka wajib:
- a. menyetorkan dana jaminan sebagaimana ditetapkan oleh Bappebti;
- b. mempunyai Wakil Pialang Berjangka yang menguasai atau mengerti peraturan dan tata tertib Bursa Berjangka dan Kontrak Berjangka yang diperdagangkan di Bursa Berjangka negara yang bersangkutan.
- (4) Permohonan untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan dokumen dan/atau keterangan sebagai berikut:
- a. izin usaha sebagai Pialang Berjangka dari Bappebti;
- b. Surat kesepakatan antara pemohon dengan Pialang Berjangka Anggota Lembaga Kliring Berjangka luar negeri yang bersangkutan; dan
- c. daftar Kontrak Berjangka yang akan diperdagangkan sesuai dengan daftar yag ditetapkan Bappebti.
- 26 -
- (5) Permohonan untuk mendapatkan persetujuan sebagai Pialang Berjangka yang dapat menyalurkan amanat Nasabah ke Bursa Berjangka luar negeri diajukan dengan menggunakan formulir yang bentuk dan isinya ditetapkan oleh Bappebti.
BAB VII - PENYALURAN AMANAT NASABAH KE BURSA BERJANGKA LUAR NEGERI
Pasal 81
- (1) Dana jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (3) huruf a, digunakan untuk membayar kewajiban Pialang Berjangka kepada Nasabah yang tidak bisa atau lalai diselesaikan.
- (2) Dana jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (3) huruf a, dikembalikan kepada Pialang Berjangka, apabila yang bersangkutan menghentikan kegiatan penyaluran amanat Nasabah ke Bursa Berjangka luar negeri.
- (3) Tata cara pengelolaan dana jaminan ditetapkan oleh Bappebti.
BAB VII - PENYALURAN AMANAT NASABAH KE BURSA BERJANGKA LUAR NEGERI
Pasal 82
Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan mengenai penyaluran amanat Nasabah ke Bursa luar negeri ditetapkan oleh Bappebti.
BAB III - TATA CARA PEMBERIAN ATAU PENOLAKAN IZIN USAHA, IZIN, PERSETUJUAN, SERTIFIKAT PENDAFTARAN, DAN PERSETUJUAN LAINNYA
Pasal 83
- (1) Pemberian atau penolakan atas permohonan setiap Pihak untuk memperoleh izin usaha, izin, persetujuan, atau sertifikat pendaftaran dari Bappebti wajib diberikan selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari sejak permohonan diterima secara lengkap oleh Bappebti.
- (2) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bappebti dapat meminta perubahan dan/atau tambahan informasi untuk melengkapi permohonan tersebut.
- (3) Apabila diminta perubahan dan/atau tambahan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pemberian atau penolakan atas permohonan izin usaha, izin, persetujuan, atau sertifikat pendaftaran, dihitung sejak tanggal diterimanya perubahan dan/atau tambahan informasi tersebut oleh Bappebti.
BAB III - TATA CARA PEMBERIAN ATAU PENOLAKAN IZIN USAHA, IZIN, PERSETUJUAN, SERTIFIKAT PENDAFTARAN, DAN PERSETUJUAN LAINNYA
Pasal 84
Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) diberikan setelah Pihak tersebut membayar biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB III - TATA CARA PEMBERIAN ATAU PENOLAKAN IZIN USAHA, IZIN, PERSETUJUAN, SERTIFIKAT PENDAFTARAN, DAN PERSETUJUAN LAINNYA
Pasal 85
- (1) Izin usaha Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka, Pialang Berjangka, Penasihat Berjangka, Pengelola Sentra Dana Berjangka, dan izin Wakil Pialang Berjangka, Wakil Penasihat Berjangka, Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka, sertifikat pendaftaran Pedagang Berjangka, persetujuan Pialang Berjangka untuk menyalurkan amanat Nasabah ke Bursa Berjangka luar negeri, serta persetujuan dengan menggunakan formulir yang bentuk dan isinya ditetapkan oleh Bappebti.
- (2) Pemegang izin usaha, izin, sertifikat pendaftaran, dan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melaporkan tentang keadaan dan perkembangan usahanya setiap tahun takwim kepada Bappebti dengan menggunakan formulir yang bentuk dan isinya ditetapkan oleh Bappebti.
BAB III - TATA CARA PEMBERIAN ATAU PENOLAKAN IZIN USAHA, IZIN, PERSETUJUAN, SERTIFIKAT PENDAFTARAN, DAN PERSETUJUAN LAINNYA
Pasal 86
- (1) Persetujuan atau penolakan atas permohonan perubahan rencana anggaran tahunan dan penggunaan laba, peraturan dan tata tertib, Kontrak Berjangka, calon anggota komisaris dan/atau direksi Bursa Berjangka atau Lembaga Kliring Berjangka, wajib diberikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak permohonan diterima secara lengkap oleh Bappebti, kecuali peraturan administratif dapat dilaksanakan secara tetap apabila tidak ada penolakan dari Bappebti, setelah 10 (sepuluh) hari dilaporkan.
- (2) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bappebti dapat meminta mengubah materi perubahan rencana anggaran tahunan dan penggunaan laba, peraturan dan tata tertib, Kontrak Berjangka, calon anggota komisaris dan/atau direksi Bursa Berjangka atau Lembaga Kliring Berjangka, dan/atau meminta tambahan informasi yang berhubungan dengan perubahan dimaksud.
- (3) Apabila dimintakan perubahan dan/atau tambahan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka persetujuan atau penolakan atas permohonan perubahan rencana anggaran tahunan dan penggunaan laba, peraturan dan tata tertib, Kontrak Berjangka, calon anggota komisaris dan/atau direksi Bursa Berjangka atau Lembaga Kliring Berjangka, dihitung sejak tanggal diterimanya perubahan dan/atau tambahan informasi tersebut oleh Bappebti.
BAB IX - PEMBUKUAN DAN PELAPORAN
Pasal 87
- (1) Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka, Pialang Berjangka, Penasihat Berjangka, dan Pengelola Sentra Dana Berjangka wajib membuat, menyimpan, dan memelihara catatan mengenai :
- a. organisasi, personil dan dokumen tertulis menyangkut kebijaksanaan, prosedur, dan sistem kerja;
- b. keadaan keuangan, kekayaan, kewajiban keuangan dan perhitungan rugi/laba;
- c. data keanggotaan, Nasabah, klien, atau peserta Sentra Dana Berjangka; dan
- d. pelaksanaan kegiatan usahanya setiap hari secara lengkap dan sistematis.
- (2) Bentuk catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Bappebti.
- (3) Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa data transaksi harian di Bursa Berjangka dan penyelesaian transaksi oleh Lembaga Kliring Berjangka serta neraca dan laporan rugi/laba tahunan, wajib dipublikasikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.
- (4) Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Bappebti sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.
BAB IX - PEMBUKUAN DAN PELAPORAN
Pasal 88
- (1) Bursa Berjangka wajib membuat, menyimpan, dan memelihara catatan transaksi Kontrak Berjangka dan Opsi di Bursa Berjangka.
- (2) Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat informasi tentang tanggal dan jam transaksi, jumlah transaksi, jenis Kontrak Berjangka atau Opsi, harga atau premi, bulan penyerahan waktu jatuh tempo, transaksi Opsi jual atau beli, harga patokan, dan nama pelaku transaksi.
- (3) Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib dilaporkan kepada Bappebti sebelum jam perdagangan dimulai pada hari
- 29 - berikutnya.
- (4) Bentuk laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan lebih lanjut oleh Bappebti.
BAB IX - PEMBUKUAN DAN PELAPORAN
Pasal 89
- (1) Bursa Berjangka wajib mempublikasikan pada setiap hari perdagangan informasi mengenai :
- a. volume perdagangan, jumlah transaksi Kontrak Berjangka yang diselesaikan secara tunai, jumlah Kontrak Berjangka yang terbuka, jumlah Kontrak Berjangka terbuka yang telah diputuskan ditutup dengan penyerahan barang, dan jumlah Opsi yang telah dilaksanakan.
- b. harga pada periode pembukuan dan penutupan, harga jual atau penawaran yang terendah, harga beli atau permintaan yang tertinggi, harga transaksi tertinggi dan terendah, serta harga penyelesaian.
- (2) Bentuk publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Bappebti.
BAB IX - PEMBUKUAN DAN PELAPORAN
Pasal 90
- (1) Lembaga Kliring Berjangka wajib membuat, memelihara, dan menyimpan catatan transaksi Kontrak Berjangka dan Opsi di Bursa Berjangka.
- (2) Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat informasi tentang tanggal transaksi, waktu, jumlah transaksi, harga atau premi, bulan penyerahan atau tanggal jatuh tempo dan transaksi Opsi.
- (3) Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib dilaporkan kepada Bappebti sebelum jam perdagangan dimulai pada hari berikutnya.
- (4) Bentuk laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan lebih lanjut oleh Bappebti.
BAB IX - PEMBUKUAN DAN PELAPORAN
Pasal 91
Lembaga Kliring Berjangka wajib membuat, menyimpan, dan memelihara catatan mengenai :
- a. tanggal penerimaan dan pengembalian margin yang berupa uang atau surat berharga;
- b. identitas lembaga tempat margin disimpan secara terpisah; dan
- 30 -
- c. pencarian margin yang berupa surat berharga sebagaimana dimaksud huruf a disertai dengan
PENJELASAN
Pembukaan
mengenai fakta-fakta dan keadaan yang menyebabkan pencairan tersebut dilakukan serta kewenangan untuk melakukan pencairan tersebut.
##
PENJELASAN
Pasal 92
- (1) Pialang Berjangka dan Pedagang Berjangka wajib membuat, memelihara dan menyimpan semua catatan keuangan secara benar dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum serta tersedia setiap saat untuk diperiksa, dan catatan transaksi, termasuk semua kartu, memo, atau rekaman yang berkaitan dengan kegiatan transaksi Kontrak Berjangka, Opsi dan komoditi di pasar fisik. - (2) Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi semua pesanan yang telah ditransaksikan, yang belum ditransaksikan atau yang dibatalkan, kartu transaksi, kartu tanda tangan, buku catatan transaksi, jurnal, buku kas, cek yang dibatalkan, salinan konfirmasi, salinan pernyataan jual dan beli, Dokumen Perjanjian Pemerian Amanat, Dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko, dan catatan lainnya yang dibuat berkaitan dengan pelaksanaan transaksi Kontrak Berjangka, Opsi dan komoditi di pasar fisik. - (3) Untuk transaksi Opsi harus dicatat informasi mengenai waktu transaksi, transaksi Opsi jual atau beli, waktu jatuh tempo, jumlah transaksi, jenis Opsi, harga patokan, premi, komisi, dan biaya lainnya.
PENJELASAN
Pasal 93
- (1) Pialang Berjangka yang menerima amanat wajib segera mencatat dalam kartu amanat, nama Pihak yang memberi amanat, nomor rekening dan data amanat. - (2) Kartu amanat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib segera diberi tanda waktu terima amanat dengan menggunakan peralatan atau mesin pencatat waktu.
PENJELASAN
Pasal 94
- (1) Pialang Berjangka wajib membuat catatan keuangan yang terpisah untuk setiap Nasabah, meliputi uang masuk dan keluar dan semua transaksi Kontrak Berjangka di Bursa Berjangka dalam negeri dan/atau luar negeri yang mencakup waktu, harga, jumlah transaksi, dan jenis komoditi. - (2) Pialang Berjangka wajib menyampaikan konfirmasi tentang posisi ## - 31 - keuangan Nasabah, mencakup berbagai biaya yang dikeluarkan untuk transaksi dan jasa kepada Nasabah setiap hari, selambatnya pukul 12.00 hari berikutnya. - (3) Pialang Berjangka wajib membuat konfirmasi sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali kepada Nasabah tentang posisi terbuka Kontrak Berjangka dan harga yang terjadi, laba atau rugi bersih yang belum nyata, semua dana Nasabah, dan berbagai biaya yang dibebankan kepada rekening nasabah tersebut.
PENJELASAN
Pasal 95
- (1) Pialang Berjangka wajib membuat laporan keuangan termasuk perhitungan modal bersih disesuaikan setiap 3 (tiga) bulan dan setiap tahun sesuai dengan bentuk laporan yang ditetapkan oleh Bappebti. - (2) Laporan keuangan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disampaikan kepada Bappebti dan Bursa Berjangka paling lambat 45 (empat puluh lima) hari setelah tanggal periode pelaporan berakhir. - (3) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diaudit oleh Akuntan Publik dan diserahkan paling lambat 90 (sembila puluh) hari setelah berakhirnya tahun laporan.
PENJELASAN
Pasal 96
- (1) Pialang Berjangka wajib melaporkan kepada Bappebti keadaan sebagai berikut : - a. perusahaan Pialang Berjangka akan memulai, menghentikan sementara, membuka kembali, atau memberhentikan secara tetap kegiatannya; - b. perusahaan Pialang Berjangka yang bersangkutan atau salah satu komisaris, direksi, manajer, atau Wakil Pialang Berjangka sedang dalam proses perkara di pengadilan, dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang ekonomi atau keuangan atau dinyatakan pailit oleh pengadilan atau melakukan pelanggaran di bidang perbankan atau sedang dalam proses penyelesaian hutangnya dengan pihak ketiga; - c. terdapat pengurus perusahaan Pialang Berjangka yang melakukan kegiatan di luar kewenangannya; - d. terdapat pengurus perusahaan atau pegawai Pialang Berjangka yang dianggap tidak layak lagi melakukan Perdagangan Berjangka Komoditi, karena yang bersangkutan bersikap tidak jujur atau tidak adil; - e. terdapat pengurus Pialang Berjangka yang melanggar peraturan ## - 32 - perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi; - f. terdapat perubahan kepemilikan saham perusahaan Pialang Berjangka yang melebihi 10% (sepuluh perseratus) dari jumlah saham yang disetor; - g. tidak memenuhi b