PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK Nomor 2 Tahun 2017 tentang PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN (berlaku 18 April 2017)
Pembukaan
Menimbang
WALIKOTA PONTIANAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG
PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PONTIANAK,
- a. bahwa sejalan dengan perkembangan perekonomian khususnya di bidang perdagangan diperlukan penataan dan pembinaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan agar tumbuh kondusif, bermanfaat, serasi, adil dan mempunyai kepastian hukum bagi seluruh warga masyarakat;
- b. bahwa seiring dengan meningkatnya pertumbuhan usaha pusat perbelanjaan dan toko swalayan maka diperlukan penataan tertib usaha agar pengelolaan pasar rakyat dapat dilakukan dalam rangka peningkatan daya saing dan mencegah persaingan usaha yang tidak sehat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pembinaan Pasar rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang­Undang Dasar Negara Republik
- Mengingat : Indonesia Tahun 1945;
2. Undang­Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang­Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang­Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang­Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang­Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
SALINAN
3. Undang­Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
4. Undang­Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
5. Undang­Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
6. Undang­Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Rebublik Indonesia Nomor 4724);
7. Undang­Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Rebublik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang­Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
9. Undang­Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
10. Undang­Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang­Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
12. Undang­Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­ Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang­Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Menetapkan
:
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4742);
16. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M­ DAG/PER/12/2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M­ DAG/PER/9/2014 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK
dan
WALIKOTA PONTIANAK
MEMUTUSKAN:
PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN.
BABI KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalahWalikota Pontianak.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat yang berkedudukan sebagai sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Kota Pontianak yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang perdagangan.
6. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan atau berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama­sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai kegiatan bidang ekonomi.
7. Pasar adalah area tempat jual beli barang dan atau tempat bertemunya penjual dan pembeli dengan jumlah penjual lebih dari satu, baik yang disebut sebagai pasar rakyat maupun pasar modern dan/atau pusat perbelanjaan, pertokoan, perdagangan maupun sebutan lainnya.
8. Pasar Rakyat adalah Pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta berupa tempat usaha yang berbentuk toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan melalui proses jual beli barang dagangan dengan tawar-menawar.
9. Toko adalah tempat usaha atau bangunan yang digunakan untuk menjual barang dan/atau jasa secara langsung dan terdiri dari hanya satu penjual.
10. Toko Swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, department store, hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
11. Pengelola Jaringan Toko swalayan adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke outlet/gerai yang merupakan jaringannya.
12. Pemasok adalah pelaku usaha yang secara teratur memasok barang ke Toko swalayan dengan tujuan untuk dijual kembali melalui kerjasama usaha.
13. Pertokoan adalah kompleks toko atau deretan toko yang masing­masing dimiliki dan dikelola oleh perorangan atau badan usaha.
14. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horisontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
15. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah kegiatan ekonomi yang berskala mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang­Undang mengenai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
16. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha baik langsung maupun tidak langsung atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan antara pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dengan usaha besar.
17. Izin adalah dokumen yang sah yang diterbitkan oleh Walikota untuk dapat
melaksanakan usaha pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.
18. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat selanjutnya disebut IUP2T, Izin Usaha Pusat Perbelanjaan selanjutnya disebut IUPP, Izin Usaha Toko Swalayan selanjutnya disebut IUTM adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang diterbitkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Perizinan Terpadu.
BAB II - ASAS, MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2
Penataan dan pembinaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan dilaksanakan
BAB II - ASAS, MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 4
Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:
- b. mengatur dan menata keberadaan dan pendirian pusat perbelanjaan dan toko swalayan di suatu wilayah tertentu agar tidak merugikan dan mematikan pasar rakyat, yang telah ada dan memiliki nilai historis dan dapat menjadi aset pariwisata;
- a. memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi serta pasar rakyat, agar mampu berkembang, bersaing, tangguh, maju, mandiri dan dapat meningkatkan kesejahteraannya;
- c. terselenggaranya kemitraan antara pelaku usaha pasar rakyat, mikro, kecil, menengah dan koperasi dengan pelaku usaha pusat perbelanjaan dan toko swalayan
BAB II - ASAS, MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 5
Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :
- a. penggolongan pasar;
- b. pendirian dan penataan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan;
- c. kemitraan;
- d. pengalolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan;
- e. perizinan;
- f. pelaporan;
- g. pembinaan dan pengawasan;
- h. kewajiban dan larangan;
- i. penyidikan;
- j. sanksi administrasi;
- k. ketentuan pidana;
- l. ketentuan peralihan; dan
- m. ketentuan penutup.
Bagian Kesatu Pasar rakyat
BAB III - PENGGOLONGAN PASAR
Pasal 6
Usaha­usaha pasar rakyat dapat digolongkan menjadi beberapa bentuk :
- a. pasar lingkungan adalah pasar yang dikelola pemerintah daerah, badan usaha dan kelompok masyarakat yang ruang lingkup pelayanannya meliputi satu lingkungan pemukiman di sekitar lokasi pasar, dengan jenis barang yang diperdagangkan meliputi kebutuhan pokok sehari­hari;
- b. pasar rakyat Kota adalah pasar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Swasta, Koperasi dan swadaya masyarakat yang ruang lingkup pelayanannya meliputi satu wilayah kota dengan jenis perdagangan barang­barang kebutuhan sehari­hari, sandang serta jasa yang lebih lengkap dari pasar kelurahan; dan
- c. pasar khusus adalah pasar dimana barang yang diperjualbelikan bersifat khusus atau spesifik, seperti pasar hewan, pasar ikan, pasar burung dan sejenisnya.
Bagian Kedua
Pusat Perbelanjaan dan Toko swalayan
BAB III - PENGGOLONGAN PASAR
Pasal 7
- (1) Pusat perbelanjaan dan toko swalayan, seperti: minimarket, supermarket, department store, hypermarket, dan nama lainnya, merupakan pasar yang dikelola secara modern dengan pelayanan secara mandiri.
- (2) Sistem penjualan dan jenis barang dagangan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, ditentukan sebagai berikut:
- a. Minimarket, Supermarket dan Hypermarket menjual secara eceran berbagai jenis barang konsumsi terutama produk makanan dan/atau produk rumah tangga lainnya yang dapat berupa bahan bangunan, furniture, dan elektronik;
- b. Department Store menjual secara eceran berbagai jenis barang konsumsi terutama produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang ## BAB IV
PENDIRIAN DAN PENATAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN
BAB III - PENGGOLONGAN PASAR
Pasal 8
- (1) Pendirian Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi.
- (2) Dalam hal Rencana Detail Tata Ruang Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan, maka lokasi untuk pendirian Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, didasarkan pada Rencana Tata Ruang Wilayah.
BAB III - PENGGOLONGAN PASAR
Pasal 9
- (1) Pendirian Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan harus memenuhi persyaratan ketentuan peraturan perundang­undangan dan harus melakukan analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan Pasar Rakyat dan UMKM yang berada di wilayah bersangkutan.
- (2) Pendirian Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko swalayan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan mempertimbangkan jumlah Pasar rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan serta jarak antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat atau toko eceran tradisional serta jam operasional Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.
- (3) Penetapan jumlah, jarak dan jam operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan :
- a. tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk;
- b. potensi ekonomi;
- c. lokasi pendirian pusat perbelanjaan dan toko swalayan atau pasar rakyat yang sudah ada sebelumnya;
- d. iklim usaha yang sehat antara pasar modern dan pasar rakyat;
- e. aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
- f. dukungan keamanan dan ketersediaan infrastruktur;
- g. perkembangan pemukiman baru;
- h. pola kehidupan masyarakat; dan/atau
- i. jam kerja toko swalayan yang sinergi dan tidak mematikan usaha toko eceran tradisional di sekitarnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan jumlah, jarak serta jam operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
BAB III - PENGGOLONGAN PASAR
Pasal 10
- (1) Pelaku Usaha dapat mendirikan :
- a. Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang berdiri sendiri; dan/atau
- b. Toko Swalayan yang terintegrasi dengan Pasar rakyat, Pusat Perbelanjaan atau bangunan/kawasan lain.
- (2) Pelaku Usaha yang mendirikan Pusat Perbelanjaan dan Toko swalayan yang berdiri sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus melengkapi dokumen analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat yang meliputi :
- a. struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
- b. tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
- c. tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk;
- d. rencana kemitraan dengan UMKM;
- e. penyerapan tenaga kerja;
- f. ketahanan dan pertumbuhan pasar rakyat sebagai sarana bagi UMKM;
- g. ketersediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum;
- h. dampak positif dan negatif atas pendirian pusat perbelanjaan dan toko swalayan terhadap pasar rakyat atau toko eceran tradisional yang telah ada sebelumnya; dan
- i. tanggung jawab sosial perusahaan ( CorporateSocial Responsibility ) yang diarahkan untuk pendampingan bagi pengelolaan Pasar rakyat.
- (3) Pelaku usaha yang mendirikan toko swalayan yang terintegrasi dengan pasar rakyat, pusat perbelanjaan atau bangunan/kawasan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus melengkapi dokumen analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat yang meliputi :
- a. rencana kemitraan dengan UMKM;
- b. penyerapan tenaga kerja;
- c. ketahanan dan pertumbuhan pasar rakyat sebagai sarana bagi UMKM;
- d. dampak positif dan negative atas pendirian pusat perbelanjaan dan toko swalayan terhadap pasar rakyat atau toko eceran tradisional yang telah ada sebelumnya; dan
- e. tanggung jawab sosial perusahaan ( Corporate Social Responsibility ) yang diarahkan untuk pendampingan bagi pengelolaan Pasar rakyat.
- (4) Analisa kondisisosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berupa kajian yang dilakukan oleh badan/lembaga independen yang kompeten.
- (5) Badan/lembaga independen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa lembaga pendidikan, lembaga penelitian atau lembaga konsultan.
BAB III - PENGGOLONGAN PASAR
Pasal 11
Pelaku usaha yang mendirikan toko swalayan dengan bentuk Minimarket dikecualikan dari kelengkapan dokumen analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) dengan tetap mempertimbangkan tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk tahun terakhir.
BAB III - PENGGOLONGAN PASAR
Pasal 12
Pendirian Minimarket baik yang berdiri sendiri maupun yang terintegrasi dengan pusat perbelanjaan atau bangunan lain wajib
BAB III - PENGGOLONGAN PASAR
Pasal 13
Luas lantai penjualan toko swalayan meliputi :
- a. minimarket , kurang dari 400 m2 (empat ratus meter persegi);
- b. supermarket , lebih dari 400 m2 (empat ratus meter persegi);
- c. department store , lebih dari 400 m2 (empat ratus meter persegi);
- d. hypermarket , lebih dari 5000 m2 (lima ribu meter persegi); dan
- e. perkulakan, lebih dari 5000 m2 (lima ribu meter persegi).
BAB III - PENGGOLONGAN PASAR
Pasal 14
- (1) Pasar rakyat atau pusat perbelanjaan dan toko swalayan harus menyediakan areal parkir yang cukup dan sarana umum lainnya.
- (2) Penyediaan sarana parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan
BAB III - PENGGOLONGAN PASAR
Pasal 15
Pusat perbelanjaan wajib menyediakan tempat usaha untuk usaha kecil dengan harga jual atau biaya sewa yang sesuai dengan kemampuan usaha kecil, atau yang dapat dimanfaatkan oleh usaha kecil melalui kerjasama lain dalam rangka kemitraan.
BAB V - KEMITRAAN
Pasal 16
- (1) Setiap pengelola pusat perbelanjaan dan toko swalayan wajib melaksanakan kemitraan dengan UMKM.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
- a. kerjasama pemasaran;
- b. penyediaan lokasi usaha; dan/atau
- c. penerimaan pasokan dari pemasok kepada pasar tradisonal, pusat perbelanjaan dan toko swalayan yang dilakukan secara terbuka.
BAB V - KEMITRAAN
Pasal 17
Kerjasama pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a dapat dilakukan dalam bentuk :
- a. memasarkan barang produksi UMKM yang dikemas atau dikemas ulang (repackaging) dengan merek pemilik barang, merek toko swalayan atau merek lain yang disepakati dalam rangka meningkatkan nilai jual barang dengan tetap mencantumkan asal produk; dan
- b. memasarkan produk hasil UMKM melalui etalase atau outlet dari toko swalayan.
BAB V - KEMITRAAN
Pasal 18
- (1) Penyediaan lokasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b dilakukan dalam bentuk menyediakan ruang usaha dalam areal pusat perbelanjaan dan toko swalayan kepada UMKM sesuai dengan peruntukan yang disepakati.
- (2) Penentuan harga jual terhadap barang dagangan meliputi sebagai berikut :
- a. harga jual setiap jenis/katagori barang dagangan tidak boleh lebih rendah dari harga pokok pembelian; dan
- b. harga jual yang tertera harus ditempatkan sesuai dengan letak jenis barang dagangan yang dimaksud dengan tulisan yang dapat dibaca.
- (3) UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memanfaatkan ruang usaha sesuai dengan peruntukan yang disepakati.
BAB V - KEMITRAAN
Pasal 19
- (1) Kerjasama usaha dalam bentuk penerimaan pasokan barang dari pemasok kepada pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c dilaksanakan dalam prinsip saling menguntungkan, jelas, wajar, berkeadilan dan transparan.
- (2) Penerimaan pasokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk penyediaan barang dari pemasok ke pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan.
- (3) Pusat perbelanjaan dan toko swalayan mengutamakan pasokan barang hasil produksi dalam negeri yang dihasilkan UMKM selama barang tersebut memenuhi persyaratan atau standar yang ditetapkan pusat perbelanjaan dan toko swalayan.
- (4) Pemasok barang yang termasuk ke dalam kriteria usaha mikro, usaha kecil dibebaskan dari pengenaan biaya administrasi pendaftaran barang.
BAB V - KEMITRAAN
Pasal 20
- (1) Dalam pengembangan kemitraan antara pusat perbelanjaan dan/atau toko swalayan dengan pasar tradisonal dan UMKM dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama komersial dalam bentuk penyediaan fasilitas berupa:
- a. pelatihan;
- b. konsultasi;
- c. pasokan barang;
- d. permodalan; dan/atau
- e. bentuk bantuan lainnya.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam perjanjian tertulis dalam bahasa Indonesia BAB VI PENGELOLAAN PASAR RAKYAT,
PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN
Bagian Kesatu Pengelolaan Pasar rakyat
BAB V - KEMITRAAN
Pasal 21
- (1) Pengelolaan pasar rakyat dapat dilakukan oleh Koperasi, Swasta dan Badan Usaha Milik Daerah.
- (2) Walikota baik sendiri maupun secara bersama­sama melakukan pemberdayaan terhadap pengelolaan pasar rakyat dalam rangka peningkatan daya saing.
- (3) Peningkatan daya saing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk :
- a. peremajaan atau revitalisasi bangunan pasar rakyat;
- b. penerapan manajemen pengelolaan yang profesional;
- c. penyediaan barang dagangan dengan mutu yang baik dan harga yang bersaing; dan/atau
- d. fasilitasi proses pembiayaan kepada para pedagang pasar guna modal kerja dan krediti kepemilikan tempat usaha.
BAB V - KEMITRAAN
Pasal 22
- (1) Pengelola pasar rakyat memiliki peran antara lain berupa:
- a. menambah jumlah pasokan barang dalam rangka menstabilkan harga;
- b. memastikan kesesuaian standar berat dan ukuran (tertib ukur);
- c. melaksanakan pembinaan, pendampingan dan pengawasan kepada para pedagang; dan
- d. menyediakan ruang usaha bagi pedagang.
- (2) Kegiatan pembinaan, pendampingan dan pengawasan kepada para pedagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui:
- a. peningkatan pelayanan kepada konsumen baik mengenai kualitas barang, kebersihan, takaran, kemasan, panyajian/penataan barang maupun dalam pemanfaatan fasilitas pasar;
- b. peningkatan kompetensi pedagang melalui pendidikan, pelatihan dan penyuluhan; dan
- c. pembentukan kelompok pedagang dalam rangka menjaring aspirasi para pedagang
- (3) Dalam penyediaan ruang usaha bagi pedagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, pengelola pasar rakyat harus
BAB V - KEMITRAAN
Pasal 23
Dalam melakukan perlindungan kepada pasar rakyat, UMKM dan koperasi serta pelaku usaha yang ada di dalamnya, pemerintah daerah berkewajiban memberikan perlindungan dalam aspek :
- a. lokasi usaha yang strategis dan menguntungkan pasar rakyat;
- b. kepastian hukum dan jaminan usaha dari kemungkinan penggusuran yang tidak menguntungkan;
- c. persaingan dengan pelaku usaha pusat perbelanjaan dan toko swalayan baik dalam aspek lokasi maupun aspek lainnya; dan
- d. kepastian hukum dalam status hak sewa untuk menjamin keberlangsungan usaha, jika terjadi musibah yang menghancurkan harta benda yang diperdagangkan.
BAB V - KEMITRAAN
Pasal 24
Dalam melakukan pemberdayaan pada pasar rakyat, UMKM dan koperasi serta pelaku usaha yang ada di dalamnya, pemerintah daerah berkewajiban melakukan pemberdayaan dalam berbagai aspek:
- a. pembinaan terhadap pasar rakyat, UMKM dan koperasi serta pelaku usaha yang ada di dalamnya;
- b. pemberian subsidi kepada pasar rakyat, UMKM dan koperasi serta pelaku usaha yang ada didalamnya;
- c. peningkatan kualitas dan sarana pasar rakyat, UMKM dan koperasi serta pelaku usaha yang ada di dalamnya;
- d. pengembangan pasar rakyat dan pelaku usaha yang ada di dalamnya;
- e. fasilitasi pembentukan wadah atau asosiasi pedagang sebagai sarana memperjuangkan hak dan kewajiban para pedagang; dan
- f. mengarahkan dana sharing yang berasal dari pemerintah kepada pemerintah daerah dalam rangka membangun pasar induk dan/atau pasar penunjang.
BAB V - KEMITRAAN
Pasal 25
- (1) Pasar rakyat yang memiliki nilai­nilai historis, tidak dapat diubah atau dijadikan pusat perbelanjaan dan/atau toko swalayan kecuali upaya revitalisasi agar menjadi pasar rakyat yang bersih, teratur, nyaman, aman, memiliki keunikan dan memiliki nilai sebagai bagian dari industri pariwisata.
- (2) Dalam rangka memberikan perlindungan dan pemberdayaan pasar rakyat, UMKM dan koperasi, pemerintah daerah mengatur dan melakukan pembinaan terhadap pelaku ekonomi sektor informal agar tidak mengganggu keberlangsungan dan ketertiban pasar rakyat.
Bagian Kedua
Pengelolaan Pusat Perbelanjaan dan Toko swalayan
BAB V - KEMITRAAN
Pasal 26
Pusat perbelanjaan wajib menyediakan atau menawarkan 'counter image' dan/atau ruang usaha yang proporsional dan strategis untuk pemasaran barang dengan merek dalam negeri dan lokal pada lantai tertentu.
BAB V - KEMITRAAN
Pasal 27
- (1) Toko swalayan dapat memasarkan barang dengan merek sendiri (privat label dan/atau house brand) dengan mengutamakan barang hasil produk UMKM.
- (2) Toko swalayan hanya dapat memasarkan barang merek sendiri paling banyak 15% (lima belas persen) dari keseluruhan jumlah barang dagangan yang dijual di dalam outlet/gerai toko swalayan).
- (3) Toko swalayan dalam memasarkan barang dengan merek sendiri (privat label dan/atau house brand) bertanggungjawab untuk mengikuti ketentuan peraturan perundangan di bidang keamanan, kesehatan dan keselamatan lingkungan, Hak Atas Kekayaan Intelektual, barang dalam keadaan terbungkus dan/atau ketentuan barang beredar lainnya.
- (4) Toko swalayan yang menjual barang hasil produksi UMKM dengan merek milik sendiri (privat label dan/atau house brand) wajib mencantumkan nama UMKM yang memproduksi barang.
- (5) Toko swalayan yang menjual barang dengan kriteria tidak dibuat di Indonesia, barang berkualitas tinggi dan/atau berteknologi tinggi dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
BAB V - KEMITRAAN
Pasal 28
Pusat perbelanjaan dan toko swalayan wajib menyediakan barang dagangan produksi dalam negeri paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dari jumlah dan jenis barang yang diperdagangkan.
BAB V - KEMITRAAN
Pasal 29
Pusat perbelanjaan dan toko swalayan wajib :
- a. mencantumkan harga barang secara jelas, mudah dibaca dan dilihat;
- b. menyediakan fasilitas yang menjamin pusat perbelanjaan dan Toko swalayan yang bersih, sehat, hygienis, aman, tertibdan ruang publik yang nyaman;
- c. menyediakan fasilitas tempat usaha bagi UMKM, pada posisi yang sama­ sama menguntungkan;
- d. menyediakan sarana pemadam kebakaran dan jalur keselamatan bagi petugas maupun pengguna pusat perbelanjaan dan toko swalayan;
- e. menyediakan dengan ## BAB VII PERIZINAN
BAB V - KEMITRAAN
Pasal 30
- (1) Untuk melakukan usaha pasar rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko swalayan, wajib memiliki:
- a. IUP2T untuk Pasar rakyat;
- b. IUPP untuk Pertokoan, Mall, Plaza dan Pusat Perdagangan; dan
- c. IUTM untuk Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket dan Perkulakan.
- (2) IUTM untuk Minimarket diutamakan bagi pelaku Usaha Kecil dan Usaha Menengah setempat.
- (3) Izin melakukan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan Walikota.
- (4) Walikota melimpahkan kewenangan penerbitan IUP2T, IUPP dan IUTM kepada perangkat daerah yang membidangi perizinan terpadu.
- (5) Dalam proses penerbitan IUP2T, IUPP dan IUTM kepala perangkat daerah yang membidangi perizinan terpadu harus menyampaikan pemberitahuan kepada Dinas yang bertanggungjawab di bidang perdagangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur perizinan yang harus dimiliki oleh pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan diatur dengan Peraturan Walikota.
BAB V - KEMITRAAN
Pasal 31
- (1) Perusahaan pengelola pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan yang telah memperoleh Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 tidak diwajibkan memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan.
- (2) Apabila terjadi pemindahan lokasi usaha pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan, pengelola/penanggung jawab perusahaan wajib mengajukan permohonan izin baru.
- (3) Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 berlaku:
- a. hanya untuk 1 (satu) lokasi usaha;
- b. selama masih melakukan kegiatan usaha pada lokasi yang sama; dan c. selama tidak ada perubahan luas dan kegiatan usaha.
- (4) Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b wajib dilakukan daftar ulang setiap 5 (lima) tahun.
BAB V - KEMITRAAN
Pasal 32
Dalam hal pasar rakyat dikelola oleh dinas yang menangani perpasaran, dikecualikan untuk memiliki IUP2T.
BAB VIII - PELAPORAN
Pasal 33
- (1) Pejabat penerbit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) harus menyampaikan laporan penyelenggaraan penerbitan izin usaha kepada kepala perangkat daerah yang membidangi perdagangan dan Walikota setiap bulan juli tahun bersangkutan untuk semester pertama dan bulan januari tahun berikutnya untuk semester kedua.
- (2) Laporan penyelenggaraan penerbitan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. jumlah dan jenis izin usaha yang diterbitkan;
- b. omzet penjualan setiap gerai;
- c. jumlah UMKM yang bermitra; dan
- d. jumlah tenaga kerja yang diserap.
BAB VIII - PELAPORAN
Pasal 34
- (1) Pelaku usaha yang telah memiliki IUP2T, IUPP dan IUTM wajib menyampaikan laporan berupa :
- a. jumlah gerai yang dimiliki;
- b. omset penjualan seluruh gerai;
- c. jumlah UMKM yang bermitra dan pola kemitraannya; dan
- d. jumlah tenaga kerja yang diserap.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap semester kepada:
- a. kepala perangkat daerah yang membidangi perdagangan; dan
- b. kepala perangkat daerah provinsi yang membidangi perdagangan.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setiap bulan Juli tahun yang bersangkutan untuk semester pertama dan bulan Januari tahun berikutnya untuk semester kedua.
BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
BAB VIII - PELAPORAN
Pasal 35
- (1) Pemerintah daerah baik secara sendiri­sendiri maupun bersama­sama sesuai dengan bidang tugas masing­masing melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan.
- (2) Dalam rangka pembinaan pasar rakyat, pemerintah daerah:
- a. mengupayakan sumber­sumber alternatif pendanaan untuk pemberdayaan pasar rakyat sesuai ketentuan peraturan perundang­ undangan;
- b. meningkatkan kompetensi pedagang dan pengelola pasar rakyat;
- c. memprioritaskan kesempatan memperoleh tempat usaha bagi pedagang pasar rakyat yang telah ada sebelum dilakukan renovasi atau relokasi pasar rakyat;
- d. memfasilitasi kerjasama antara pedagang pasar rakyat dan pemasok;
- e. melakukan pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana pasar tradisional; dan
- f. mengevaluasi pengelolaan pasar rakyat.
- (3) Dalam rangka pembinaan pusat perbelanjaan dan toko swalayan, pemerintah daerah agar:
- a. memberdayakan pusat perbelanjaan dan toko swalayan dalam membina pasar rakyat; dan
- b. mengawasi pelaksanaan kemitraan antara UMKM dan pusat perbelanjaan dan toko swalayan.
- (4) Dalam rangka pengawasan oleh pemerintah atas permintaan Walikota maka pusat perbelanjaan dan toko swalayan wajib memberikan data dan/atau informasi penjualan sesuai ketentuan peraturan perundang­ undangan.
BAB VIII - PELAPORAN
Pasal 36
Dalam rangka pembinaan, Pemerintah dapat :
- a. melakukan fasilitasi UMKM agar dapat memenuhi standar mutu barang yang diperdagangkan di toko swalayan;
- b. melakukan fasilitasi pelaksanaan kemitraan antara peritel dan UMKM;
- c. mendorong pusat perbelanjaan dan toko swalayan mengembangkan pemasaran barang UMKM; dan/atau
- d. melakukan monitoring/evalusi terhadap keberadaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan.
BAB VIII - PELAPORAN
Pasal 37
Walikota dapat melakukan koordinasi untuk :
- a. mengantisipasi timbulnya permasalahan dalam pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan; dan/atau
- b. mengambil langkah­langkah dalam penyelesaian permasalahan dampak pendirian pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan.
BAB X KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Bagian Kesatu Kewajiban
BAB VIII - PELAPORAN
Pasal 38
- (1) Setiap penyelenggara usaha pasar modern dan pasar rakyat mempunyai kewajiban:
- a. menjalin kemitraan dengan UMKM dan koperasi untuk penyelenggaraan usaha pasar skala besar, menengah dan kecil (khusus untuk usaha seperti minimarket);
- b. mentaati ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam izin penyelenggaraan usaha pasar dan peraturan perundang­undangan, khususnya mengenai perpajakan dan retribusi;
- c. meningkatkan mutu pelayanan dan menjamin kenyamanan konsumen;
- d. menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha;
- e. memelihara kebersihan, keindahan lokasi dan kelestarian lingkungan tempat usaha;
- f. mencegah setiap orang yang melakukan kegiatan perjudian dan perbuatan lain yang melanggar kesusilaan serta ketertiban umum di tempat usahanya;
- g. mencegah penggunaan tempat usaha untuk kegiatan peredaran pemakaian minuman keras, obat­obatan terlarang serta barang­barang terlarang lainnya;
- h. menyediakan sarana kesehatan, sarana persampahan dan drainase, kamar mandi dan toilet serta fasilitas ibadah bagi karyawan dan konsumen;
- j. mentaati perjanjian serta menjamin keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan karyawan;
- i. memberikan kesempatan kepada karyawan dan konsumen untuk melaksanakan ibadah;
- k. menyediakan alat pemadam kebakaran yang siap pakai dan mencegah kemungkinan terjadinya bahaya kebakaran di tempat usaha; dan
- l. menyediakan tempat untuk pos ukur ulang dan pengaduan konsumen.
- (2) Selain berkewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap pusat perbelanjaan dan toko swalayan selain mini market diwajibkan menyisihkan sebagian keuntungannya kepada masyarakat lingkungan sekitar sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan ke masyarakat dalam kegiatan pembangunan kemasyarakatan.
Bagian kedua Larangan
BAB VIII - PELAPORAN
Pasal 39
Setiap penyelenggara dan pelaku usaha pasar dilarang :
- a. melakukan penguasaan atas produksi dan/atau penguasaan barang dan/atau jasa secara monopoli;
- b. menimbun dan/atau menyimpan bahan kebutuhan pokok masyarakat di dalam gudang dalam jumlah melebihi kewajaran untuk tujuan spekulasi yang akan merugikan kepentingan masyarakat;
- c. menimbun dan/atau menyimpan barang­barang yang sifat dan jenisnya membahayakan kesehatan;
- d. menjual barang­barang yang sudah kadaluwarsa;
- e. mengubah atau menambah sarana tempat usaha tanpa Izin dari Walikota; dan
- f. memakai tenaga kerja dibawah umur dan/atau tenaga kerja asing tanpa Izin sesuai peraturan perundang­undangan.
BAB VIII - PELAPORAN
Pasal 40
- (1) Toko swalayan dengan bentuk Minimarket dilarang menjual barang produk segar dalam bentuk curah.
- (2) Toko swalayan dilarang memaksa produsen UMKM yang akan memasarkan produknya di dalam toko swalayan untuk menggunakan merek milik toko swalayan pada hasil produksi UMKM yang telah memiliki merek sendiri.
BABXI PENYIDIKAN
BAB VIII - PELAPORAN
Pasal 41
- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perdagangan, sebagaimana dimaksud dalam Undang­Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
- b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian;
- c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penyitaan benda atau surat;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan/atau
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung­ jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik
Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang­Undang Hukum Acara Pidana.
BAB XII - SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 42
- (1) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 16, Pasal 26, Pasal 27 ayat (2), Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 34, Pasal 38 dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara bertahap berupa :
- a. peringatan tertulis;
- b. pembekuan izin usaha; dan
- c. pencabutan izin usaha.
- (3) Pembekuan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diberikan apabila telah dilakukan peringatan secara tertulis berturut­turut 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan apabila pelaku usaha tidak melakukan perbaikan selama pembekuan izin usaha dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.
BAB XII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 43
- (1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 40 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
BAB XIII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 44
- (1) Pusat perbelanjaan atau toko swalayan yang sudah operasional dan telah memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini berkewajiban mengajukan IUPP atau IUTM paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (2) Izin usaha yang dimiliki pusat perbelanjaan dan toko swalayan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dipersamakan dengan IUPP dan/atau IUTM ## BAB XIV KETENTUAN PENUTUP
BAB XIII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 45
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pontianak.

Penetapan: Ditetapkan di Pontianak pada tanggal 18 April 2017

Penandatangan: WALIKOTA PONTIANAK, ttd SUTARMIDJI

Penetapan: Diundangkan di Pontianak pada tanggal 18 April 2017

Penandatangan: Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK, ttd ## ZUMYATI LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2017 NOMOR 2 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT: (2/2017)
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK
## NOMOR 2 TAHUN 2017
## TENTANG
## PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN
## I. UMUM
Pasar adalah tempat berlangsungnya jual beli barang ataupun jasa untuk semua kalangan masyarakat, pasar juga merupakan salah satu fasilitas perbelanjaan yang selama ini sudah menyatu dan memiliki tempat penting dalam kehidupan masyarakat. Bagi masyarakat, pasar bukan sekedar tempat bertemunya penjual dan pembeli. Pasar juga wadah interaksi sosial dan representasi nilai­nilai tradisional, oleh karena itu peranan pasar sangat penting di dalam membangun perekonomian masyarakat atau warga di suatu negara.
Pasar dapat di klasifikasikan atau dikategorikan menjadi dua, yaitu : Pasar rakyat dan pasar modern. Pasar rakyat adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli ditandai dengan adanya transaksi langsung antara penjual dan pembeli dan biasanya terdapat proses tawar­menawar, ciri khas dari pasar rakyat adalah tempat untuk berjualan terdapat di ruang terbuka atau berupa gerai dan kios saja yang terdiri dari berbagai macam pedagang. Sedangkan pasar modern tidak jauh beda dengan pasar rakyat, akan tetapi tidak ada interaksi secara langsung, serta tempatnya lebih nyaman dan modern, kita juga dilayani oleh pelayan/pramuniaga.
Banyak terdapat pasar rakyat merupakan ciri­ciri negara berkembang, termasuk di dalamnya adalah Indonesia, karena hampir di seluruh kota di Indonesia terdapat pasar rakyat, termasuk Kota Pontianak.
Seiring perkembangan zaman dan teknologi, perekonomian pun ikut berkembang, budaya asli Indonesia juga sudah mulai bergeser mengikuti perkembangan zaman, diantaranya adalah banyak terdapat pasar­pasar modern di perkotaan. Hal ini disebut­sebut merupakan ancaman terhadap pasar­pasar rakyat yang sudah lebih dulu ada. Banyak cara­cara tradisional yang mulai ditinggalkan diganti dengan cara yang lebih modern dan praktis, termasuk dalam hal jual beli di pasar.
Masyarakat perkotaan mulai berubah dalam hal jual beli ke tempat yang lebih nyaman dan praktis, pasar rakyat mulai terkikis oleh supermarket dan minimarket­minimarket yang menjamur bak jamur yang tumbuh di musim hujan. Jumlah penduduk bertambah, otomatis daya beli masyarakat juga bertambah, akan tetapi masyarakat perkotaan sekarang lebih suka berbelanja di pasar­pasar modern, karena dianggap lebih praktis dan lebih mengikuti tren yang ada.
Seiring dengan meningkatnya pertumbuhan usaha pusat perbelanjaan dan toko swalayan sebagai pasar modern, tentunya eksistensipasar rakyat tidak boleh hilang, karena pasar rakyat sudah lebih dulu ada dan membudaya di kalangan masyarakat setempat. Oleh karenanya diperlukan penataan tertib usaha agar pengelolaan pasar rakyat dapat dilakukan dalam rangka peningkatan daya saing dan mencegah persaingan usaha yang tidak sehat, dan pusat perbelanjaan dan toko swalayan dapat membangun kemitraan dengan usaha mikro, kecil dan menengah serta pedagang tradisional.
Pengaturan penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko swalayan ini merupakan salah satu upaya untuk memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada usaha mikro kecil, menengah dan koperasi serta pasar rakyat agar mampu berkembang, berdaya saing dan dapat meningkatkan kesejahteraannnya. Disamping itu pula memberikan rasa aman dan kepastian hukum bagi pelaku usaha pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan dalam melakukan kegiatan usahanya, dan mewujudkan sinergisitas yang saling membutuhkan agar dapat tumbuh berkembang lebih cepat sebagai upaya terwujudnya iklim usaha yang kondusif, tata niaga dan pola distribusi nasiona yang mantap, lancar, efisien dan berkelanjutan.
Peraturan Daerah ini pada pokonya mengatur tentang penataan dan pembinaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan yang meliputi pendirian dan penataan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan yang lebih menekankan pada substansi pentingnya berpedoman pada Rencana Tara Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasinya.
Disamping itu juga mengatur pola Kemitraan Pelaku Usaha Pasar Tradisonal, Pusat Perbelanjaan dan toko swalayan dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, termasuk juga Koperasi.
Pada bagian lain juga diatur pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan, perizinan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan, mekanisme pelaporan serta pembinaan dan pengawasannya.
Disamping hal tersebut Peraturan Daerah ini juga mengatur kewajiban dan larangan bagi pelaku usaha pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan, termasuk sanksinya, baik sanksi administrative maupun sanksi pidananya.
## II. PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 2
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 3
Cukup jelas. Pasal4 Huruf a Cukup jelas Huruf b
PENJELASAN
Pasal 6
Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas Huruf d Cukup jelas ```
PENJELASAN
Pasal 7
Ayat (1) Cukup jelas. Yang dimaksud dengan Minimarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang­barang kebutuhan sehari­hari secara eceran langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri (swalayan); Supermarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang­barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri; Hypermarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang­barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen, yang di dalamnya terdiri
PENJELASAN
Pasal 8
Cukup jelas ``` Huruf c Cukup jelas Huruf d Cukup jelas Huruf e Cukup jelas Huruf f Cukup jelas ``` Pasal5 Cukup jelas. ```