PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE Nomor 15 Tahun 2013 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 12 TAHUN 2009 TENTANG URAIAN TUGAS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KEPULAUAN SANGIHE, : a. bahwa untuk memberikan arah yang jelas dalam organisasi yang efisien, efektif dan rasional sesuai dengan kebutuhan daerah serta adanya koordinasi, integrasi, sinkrbnisasi dan simplikasi antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, maka perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe; - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 15 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 12 TAHUN 2009 TENTANG URAIAN TUGAS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,
: a.
bahwa untuk memberikan arah yang jelas dalam organisasi yang efisien, efektif dan rasional sesuai dengan kebutuhan daerah serta adanya koordinasi, integrasi, sinkrbnisasi dan simplikasi antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, maka perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati itentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
: 1.
•
- Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Rl Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 1822); sebagaimana yang telah diperbaharui dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Talaud di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Rl Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4183); dan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Rl Tahun 2007 Nomor 17, Tambahan Lesmbaran Negara Rl Nomor 4691);
2. Undang - Undang
'
&amp;
(^
r
2. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Rl Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Rl Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 3890);
3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Rl Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4286);
4. Undang - Undang Nomor 1Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Rl Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4355);
5. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4844);
6. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perim'bangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4438);
7. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang -Undangan (Lembaran Negara Rl Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 5234);
7. 8 Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Rl Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4015);
8. 9 Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 2003 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Rl Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4263);
1
(^
(^
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Rl Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4741);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.(Lembaran Daerah Kabupaten Sangihe Tahun 2008 Nomor 10);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 3 Tahun 2009 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2012 Nomor 5).
MEMUTUSKAN :
: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 12 TAHUN 2009 TENTANG URAIAN TUGAS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
Menetapkan
PasalI
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 12 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepu/auan Sangihe, diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 19 ayat (1) satu sesudah huruf editambahkan 1(satu) huruf, yartu huruf f, sehingga berbunyi sebagai berikut:
- a. Kepala Pelaksana;
- b. Sekretaris Unsur Pelaksana;
- c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- d. Bidang Kedaruratan dan Logistik;
- e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
7. f Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran.
2. Diantara Pasal 38 dan Pasal 39 disisipkan 8(delapan) Pasal yaitu Pasal 38 A, 38 B, 38 C, 38 D, 38 E, 38 F, 38 G, 38 H, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 38
Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran mempunyai tugas menyusun dan menyelenggarakan kebijakan teknis bidang stimulasi dan pencegahan bahaya kebakaran. melaksanakan pencegahan 'dan penanggulangan bahaya kebakaran, merencanakan dan melaksanakan penyediaan sarana dan prasarana serta fasiWas penanggulangan bahaya kebakaran.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada pasal 38 A, Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran, menyelenggarakan fungs,:
- a mengelola management pencegahan bahaya kebakaran;
- b. Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat terhadap pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran secara sadar dan mandm;
- c Melaksanakan upaya-upaya penanggulangan bahaya kebakaran;
- d. Melaksanakan pemeliharaan dan perawatan sarana prasarana dan fas.lrtas pemadam kebakaran.
Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran, membawahkat) :
- a. Sub Bidang Stimulasi dan Pencegahan Bahaya Kebakaran;
Sub Bidang
*f
•m
- b. Sub Bidang Pengendalian dan Penanggulangan Kebakaran;
- c. Sub Bidang Pemeliharaan dan Perawatan Sarana dan Prasaran.
Sub Bidang Stimulasi dan Pencegahan Bahaya Kebakaran mempunyai tugas:
- b Menyiapkan data base dan SIM stimulasi dan pencegahan bahaya kebakaran;
- a Mengelola upaya pencegahan bahaya kebakaran serta mendorong terwujudnya kesadaran, pengetahuan dan peran masyarakat terhadap pencegahan terhadap bahaya kebakaran;
- c. Menyusun program kerja manajemen stimulasi dan pencegahan bahaya kebakaran;
- d Menyediakan perangkat regulasi pencegahan bahaya kebakaran;
Menyusun NSPM dalam upaya mencegah bahaya kebakaran oleh seluruh unsur
- pemerintah dan masyarakat; f. Mendorong terwujudnya upaya masyarakat dalam mencegah bahaya kebakaran secara sadar dan mandiri;
- h. Melaksanakan sosialisasi. penyuluhan, stimulasi dan pelatihan tentang bahaya kebakaran.
- g. Mengkoordinasi kelompok masyarakat dalam upaya pencegahan dan stimulas, bahaya kebakaran;
Sub Bidang Pengendalian dan Penanggulangan Kebakaran mempunyai tugas :
- a Melakukan upaya penanggulangan bahaya kebakaran serta mendorong terwujudnya kesadaran, pengetahuan/peran masyarakat terhadap penanggulangan kebakaran;
- b Menyiapkan data base dan SIM pengendalian dan penanggulangan kebakaran;
- c. Menyusun program kerja pengendalian dan penanggulangan kebakaran;
- d Menyediakan perangkat regulasi penanggulangan bahaya kebakaran;
- e. Menyusun NSPM dalam upaya pengendalian dan menanggulang. bahaya kebakaran oleh seluruh unsur pemerintah dan masyarakat;
- f. Melaksanakan kegiatan pengendalian meluasnya eskalasi kebakaran;
,
- g Melakukan penanggulangan kebakaran dilokasi kejadian;
- . Melaksanakan peningkatan kapasrtas dan ketrampilan aparatur pemadam kebakaran.
- h. Mengkoordinasikan kelompok masyarakat dalam pengendalian penanggulangan kebakaran;
Sub Bidang Pemeliharaan dan Perawatan Sarana dan Prasarana mempunyai tugas :
- a. Menyusun, merencanakan dan melaksanakan program pemeliharaan dan perawatan sarana prasaran dan utilitas perkotaan;
Menyusun
y
(p
P
- b. Menyusun program kerja/action plan penanganan pemeliharaan dan perawatan sarana prasaran danfasilitas pemadam kebakaran;
- c. Menyiapkan NSPM tentang prosedur dan tata cara pemeliharaan dan perawatan sarana prasaran dan fasilitas pemadam kebakaran;
- d. Menyediakan dan mengembangkan sarana prasarana dan fasilitas penanggulangan bahaya kebakaran;
- e. Melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan perawatan rutin maupun berkala atas seluruh prasarana, sarana dan fasilitas yang dikelola;
- f. Penanganan darurat atas terjadinya ancaman dan kerusakan terhadap sarana prasarana dan fasilitas oleh sebabtertentu.
Dalam melaksanakan tugas masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang.
Pasal 40
3. Ketentuan Pasal 40 Bagan Struktur Badan Penanggulangan Bencana Daerah diubah sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran Peraturan Bupati ini.

## Pasal II

1. Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 12 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe masih tetap beriaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.
2. Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
3. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Ditetapkan di Tahuna pada tanggal, 3 Jwuari BUPATI KEPULAUAN SANGIHE 2013


Diundangkan di Tahuna, pada tanggal, 5 j**u*ri

201 ;&gt;

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

^ *


WILLY ELFIANUS CARRY KUMENTAS

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2013 NOMOR "»5

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR

15

TAHUN 2013

TANGGAL

TENTANG

5 JAtfuiftl 201O

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 12 TAHUN 2009 TENTANG URAIAN TUGAS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

## STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH