PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI Nomor 4 Tahun 2013 tentang LEGISLASI DAERAH (berlaku 18 Oktober 2013)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI
NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG
LEGISLASI DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SINJAI,
- a. bahwa Peraturan Daerah sebagai bagian dari proses legislasi daerah merupakan peraturan perundangundangan dalam sistem hukum nasional yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, tugas pembantuan dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundangundangan yang lebih tinggi;
- b. bahwa Legislasi Daerah sebagai proses pembuatan/ pembentukan Peraturan Daerah, diperlukan sebagai acuan dan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih efektif oleh Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sinjai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Legislasi Daerah;
- 1. Pasal 18 ayat (6) Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4427) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI -2-
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI -3-
12. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2009 Nomor 2);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINJAI dan BUPATI SINJAI
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LEGISLASI DAERAH.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Sinjai.
2. Bupati adalah Bupati Sinjai.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sinjai.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Sinjai.
6. Badan Legislasi Daerah selanjutnya disebut Badan Legislasi adalah alat kelengkapan DPRD Kabupaten Sinjai yang menangani fungsi legislasi.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sinjai.
8. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Sinjai.
9. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai.
10. Legislasi Daerah adalah proses pembuatan Peraturan Daerah yang dimulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan.
11. Program Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut Prolegda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis.
12. Lembaran Daerah adalah penerbitan resmi Pemerintah Daerah yang digunakan untuk mengundangkan Peraturan Daerah.
13. Peraturan Bupati adalah peraturan yang ditetapkan oleh Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah.
14. Peran serta masyarakat adalah keterlibatan masyarakat dalam proses persiapan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.
15. Tata Tertib adalah Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sinjai.
16. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Sinjai.
PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI -4-
17. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
18. Pengundangan adalah penempatan produk hukum daerah dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, atau Berita Daerah.
19. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Peraturan Daerah dan Perkada untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
20. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Peraturan Daerah dan rancangan Perkada untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
BAB II - ASAS DAN TUJUAN
Pasal 2
Legislasi Daerah
BAB II - ASAS DAN TUJUAN
Pasal 3
Penyusunan Legislasi Daerah dilaksanakan dengan tujuan:
- a. Peraturan Daerah tetap berada dalam satu kesatuan sistem hukum nasional;
- b. agar perencanaan dan pembentukan Peraturan Daerah sebagai penentu arah pelaksanaan otonomi daerah dapat disusun secara optimal, terencana, terpadu, dan sistematis ## BAB III PERENCANAAN PERATURAN DAERAH
BAB II - ASAS DAN TUJUAN
Pasal 4
Perencanaan Peraturan Daerah dilakukan dalam Prolegda.
PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI -5-
BAB II - ASAS DAN TUJUAN
Pasal 5
- (1) Prolegda memiliki fungsi sebagai berikut :
- a. memberikan gambaran objektif tentang kondisi umum mengenai permasalahan pembentukan Peraturan daerah;
- b. menetapkan skala prioritas penyusunan rancangan Peraturan Daerah untuk jangka panjang, menengah atau jangka pendek sebagai pedoman bersama dalam pembentukan Peraturan Daerah;
- c. menyelenggarakan sinergi antar lembaga yang berwenang membentuk Peraturan Daerah;
- d. mempercepat proses pembentukan Peraturan Daerah dengan menfokuskan kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah menurut skala prioritas yang ditetapkan; dan
- e. menjadi sarana pengendali kegiatan pembentukan Peraturan Daerah.
- (2) Prolegda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 memuat program pembentukan Peraturan Daerah dengan judul Rancangan Peraturan Daerah, materi yang diatur, dan keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
- (3) Materi yang diatur serta keterkaitannya deng Peraturan Perundangundangan lainnyasebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keterangan mengenai konsepsi Rancangan Peraturan Daerah yang meliputi:
- a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
- b. sasaran yang ingin diwujudkan;
- c. pokok pikiran, lingkup atau objek yang akan diatur; dan
- d. jangkauan dan arahan pengaturan.
- (4) Materi yang diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan dituangkan dalam Naskah Akademik.
PROGRAM LEGISLASI DAERAH
Bagian Kesatu Umum
BAB IV - PROGRAM LEGISLASI DAERAH
Pasal 6
- (1) Penyusunan Prolegda dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan DPRD.
- (2) Penyusunan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
BAB IV - PROGRAM LEGISLASI DAERAH
Pasal 7
- (1) Bupati memerintahkan pimpinan SKPD menyusun Prolegda di lingkungan pemerintah daerah.
- (2) Prolegda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun
BAB IV - PROGRAM LEGISLASI DAERAH
Pasal 8
- (1) Penyusunan Prolegda di lingkungan pemerintah daerah dikoordinasikan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
- (2) Penyusunan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait.
- (3) instansi vertikal terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diikut sertakan apabila sesuai dengan:
- a. kewenangan;
- b. materi muatan; atau
- c. kebutuhan dalam pengaturan.
- (4) Hasil penyusunan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan bagian hukum kepada Bupati melalui sekretaris daerah.
BAB IV - PROGRAM LEGISLASI DAERAH
Pasal 9
Bupati menyampaikan hasil penyusunan Prolegda di lingkungan pemerintah daerah kepada Balegda melalui pimpinan DPRD.
Bagian Ketiga Prolegda di Lingkungan DPRD
BAB IV - PROGRAM LEGISLASI DAERAH
Pasal 10
- (1) Balegda menyusun Prolegda di lingkungan DPRD.
- (2) Prolegda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun
BAB IV - PROGRAM LEGISLASI DAERAH
Pasal 11
- (1) Penyusunan Prolegda antara Pemerintah Daerah dan DPRD dikoordinasikan oleh DPRD melalui Balegda.
- (2) Hasil penyusunan Prolegda antara pemerintah daerah dan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati menjadi prolegda dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (3) Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan DPRD.
Bagian Keempat Prolegda Kumulatif Terbuka
BAB IV - PROGRAM LEGISLASI DAERAH
Pasal 12
- (1) Dalam Prolegda di lingkungan pemerintah daerah dan DPRD dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:
- a. akibat putusan Mahkamah Agung;
- b. APBD;
- c. pembatalan atau klarifikasi dari Menteri Dalam Negeri; dan
- d. perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Prolegda ditetapkan.
- (2) Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Prolegda dapat memuat daftar kumulatif terbuka mengenai:
- a. pembentukan, pemekaran dan penggabungan kecamatan atau nama lainnya; dan/atau
- b. pembentukan, pemekaran dan penggabungan desa atau nama lainnya.
- (3) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Bupati dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah diluar Prolegda:
- a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
- b. akibat kerja sama dengan pihak lain; dan
- c. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan Peraturan Daerah yang dapat disetujui bersama oleh Balegda dan bagian hukum.
Bagian Kelima
Pengelolaan Program Legislasi Daerah
BAB IV - PROGRAM LEGISLASI DAERAH
Pasal 13
- (1) Pemerintah Daerah dan DPRD melaksanakan pembentukan Peraturan Daerah sesuai dengan Prolegda.
PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI -8-
- (2) Jika Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum bisa dilaksanakan pada tahun berjalan, maka Pemerintah Daerah dan DPRD melaksanakan agenda Prolegda yang tersisa tersebut pada tahun berikutnya
BAB IV - PROGRAM LEGISLASI DAERAH
Pasal 14
- (1) Pemerintah Daerah dan DPRD dapat melakukan perubahan Prolegda.
- (2) Perubahan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila:
- a. perkembangan yang tidak sesuai dengan Prolegda;
- b. keadaan dan/atau kebutuhan daerah yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran Prolegda;
- c. keadaan darurat; dan/atau
- d. keadaan luar biasa.
- (3) Perubahan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
Bagian Kesatu Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah
BAB V - PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
Pasal 15
Penyusunan rancangan Peraturan Daerah dilakukan
BAB V - PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
Pasal 16
Bupati memerintahkan kepada pimpinan SKPD menyusun Rancangan Peraturan Daerah
BAB V - PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
Pasal 17
- (1) Pimpinan SKPD menyusun Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 disertai naskah akademik dan/atau
PENJELASAN
Pembukaan
atau keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada bagian hukum.
## PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI -9-
##
PENJELASAN
Pasal 18
Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah mengenai: - a. APBD; - b. pencabutan Peraturan Daerah; atau - c. perubahan Peraturan Daerah yang hanya terb
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Rancangan Peraturan Daerah, jika diperlukan.

- a. BAB I : Pendahuluan

- b. BAB II :

Kajian teoritis dan praktik empiris

- c. BAB III :

Evaluasi dan analis peraturan perundang- undangan terkait

- d. BAB IV : Landasan filosofis, sosiologis dan yuridis

- e.

- BAB V :

Jangkauan, arah pengaturan dan ruang

lingkup materi muatan Peraturan Daerah

- f. BAB VI :

Penutup

## Pasal 20

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Bupati dikoordinasikan oleh bagian hukum untuk pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi.
- (2) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.


## PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI -10-

## Pasal 21

- (1) Bupati membentuk Tim penyusunan Rancangan Peraturan Daerah.
- (2) Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

- a. Penanggungjawab

:

Bupati

- b. Pembina

- 

Sekretaris Daerah

- c. Ketua

:

Kepala SKPD pemrakarsa

penyusunan

- d.

- Sekretaris :

Kepala Bagian Hukum

- e.

- Anggota :

SKPD terkait sesuai kebutuhan

## Pasal 22

Ketua Tim melaporkan perkembangan Rancangan Peraturan Daerah dan/atau permasalahan kepada sekretaris daerah.

## Pasal 23

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang telah dibahas harus mendapatkan paraf koordinasi dari kepala bagian hukum dan pimpinan SKPD terkait.
- (2) Pimpinan SKPD atau pejabat yang ditunjuk mengajukan Rancangan Peraturan Daerah yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan kepada Bupati melalui sekretaris daerah.

## Pasal 24

- (1) Sekretaris daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2).
- (2) Perubahan dan/atau penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada pimpinan SKPD pemrakarsa.
- (3) Hasil penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada sekretaris daerah setelah dilakukan paraf koordinasi oleh kepala bagian hukum serta pimpinan SKPD terkait.
- (4) Sekretaris daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati.


## PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI -11-

## Pasal 25

Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24 kepada pimpinan DPRD untuk dilakukan pembahasan.

## Pasal 26

- (1) Bupati membentuk Tim asistensi pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
- (2) Tim asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh sekretaris daerah atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

## Bagian Ketiga Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah di Lingkungan DPRD

## Pasal 27

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Balegda.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD disertai naskah akademik dan/atau penjelasan atau keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur, daftar nama dan tanda tangan pengusul, dan diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD.

## Pasal 28

Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah mengenai:

- a. APBD;
- b. pencabutan Peraturan Daerah; atau
- c. perubahan Peraturan Daerah yang hanya terbatas mengubah beberapa materi,

hanya disertai dengan penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2).

## Pasal 29

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang disertai naskah akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 telah melalui pengkajian dan penyelarasan, yang terdiri atas:
- a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
- b. sasaran yang akan diwujudkan;
- c. pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
- d. jangkauan dan arah pengaturan.
- (2) Naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan sistematika sebagai berikut: 1. Judul


## PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI -12-

2. Kata pengantar
3. Daftar isi terdiri dari:
4. Daftar pustaka
5. Lampiran Rancangan Peraturan Daerah, jika diperlukan.

- a.

- BAB I :

Pendahuluan

- b. BAB II

:

Kajian teoritis dan praktik empiris

- c. BAB III :

Evaluasi dan analis peraturan perundang- undangan terkait

- d. BAB IV : Landasan filosofis, sosiologis dan yuridis

- e. BAB V :

Jangkauan, arah pengaturan dan ruang

lingkup materi muatan Peraturan Daerah

- f. BAB VI :

Penutup

## Pasal 30

- (1) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) yang disusun oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Balegda disampaikan kepada pimpinan DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Balegda untuk dilakukan pengkajian.
- (3) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah.

## Pasal 31

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan hasil pengkajian Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada semua anggota DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat paripurna DPRD.
- (3) Dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
- a. pengusul memberikan penjelasan;
- b. fraksi dan anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan
- c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan fraksi dan anggota DPRD lainnya.
- (4) Rapat paripurna DPRD memutuskan usul Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa:
- a. persetujuan;
- b. persetujuan dengan pengubahan; atau
- c. penolakan.
- (5) Dalam hal persetujuan dengan pengubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, pimpinan DPRD menugasi komisi, gabungan komisi,


## PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI -13-

Balegda, atau panitia khusus untuk menyempurnakan rancangan Peraturan Daerah tersebut.

- (6) Penyempurnaan rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Pimpinan DPRD.

## Pasal 32

Rancangan Peraturan Daerah yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan dengan surat pimpinan DPRD kepada Bupati untuk dilakukan pembahasan.

## Pasal 33

Apabila dalam satu masa sidang Bupati dan DPRD menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah mengenai materi yang sama, maka yang dibahas Rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan oleh DPRD, sedangkan Rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan oleh Bupati digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

## BAB VI PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH

## Pasal 34

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD atau Bupati atau DPRD dibahas oleh DPRD dan Bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.
- (3) Tingkat pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPRD.

## Pasal 35

Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) meliputi:

- a. Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah berasal dari Bupati dilakukan dengan:
1. penjelasan Bupati dalam rapat paripurna mengenai Rancangan Peraturan Daerah;
2. pemandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah; dan
3. tanggapan dan/atau jawaban Bupati terhadap pemandangan umum fraksi.
- b. Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah berasal dari DPRD dilakukan dengan:
1. penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Balegda, atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai Rancangan Peraturan Daerah;


## PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI -14-

2. pendapat Bupati terhadap Rancangan Peraturan Daerah; dan
3. tanggapan dan/atau jawaban fraksi terhadap pendapat Bupati.
- c. Pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.

## Pasal 36

Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) meliputi:

- a. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:
1. penyampaian laporan pimpinan komisi/pimpinan gabungan komisi/pimpinan panitia khusus yang berisi pendapat fraksi dan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c; dan
2. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.
- b. pendapat akhir Bupati.

## Pasal 37

- (1) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (2) Dalam hal rancangan Peraturan Daerah tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati, Rancangan Peraturan Daerah tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa itu.

## Pasal 38

- (1) Rancangan Peraturan Daerah dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Penarikan kembali Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Bupati, disampaikan dengan surat Bupati disertai alasan penarikan.
- (3) Penarikan kembali Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh DPRD, dilakukan dengan keputusan pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan.

## Pasal 39

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Bupati.
- (2) Penarikan kembali Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh Bupati.


## PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI -15-

- (3) Rancangan Peraturan Daerah yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.

## Pasal 40

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
- (2) Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

## Pasal 41

- (1) Bupati menetapkan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Daerah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Dalam hal Bupati tidak menandatangani Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rancangan Peraturan Daerah tersebut sah menjadi Peraturan Daerah dan wajib diundangkan dalam lembaran daerah.
- (3) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinyatakan sah dengan kalimat pengesahannya berbunyi: Peraturan Daerah ini dinyatakan sah.
- (4) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Peraturan Daerah sebelum pengundangan naskah Peraturan Daerah ke dalam lembaran daerah.
- (5) Peraturan Daerah yang berkaitan dengan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang daerah sebelum diundangkan dalam lembaran daerah harus dievaluasi oleh Pemerintah dan/atau gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII

## PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH

## Pasal 42

Rancangan Peraturan Daerah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati pada rapat paripurna DPRD.

## Pasal 43

Badan Legislasi serta Bagian Hukum melakukan harmonisasi dan sinkronisasi atas Rancangan Peraturan Daerah yang akan disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati.


## PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI -16-

## Pasal 44

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
- (2) Penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.
- (3) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terlebih dahulu dibubuhi paraf pada setiap halaman oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.

## Pasal 45

- (1) Persetujuan DPRD untuk penetapan Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah dituangkan dalam bentuk Keputusan DPRD.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dan ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dengan membubuhkan tanda tangan.
- (3) Penetapan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Daerah tersebut disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (4) Dalam hal Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ditandatangani oleh Bupati dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Daerah tersebut disetujui bersama, maka Rancangan Peraturan Daerah itu sah menjadi Peraturan Daerah dan wajib diundangkan.
- (5) Dalam hal Peraturan Daerah tidak ditandatangani oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka kalimat pengesahannya berbunyi 'Peraturan Daerah ini dinyatakan sah'.
- (6) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5), harus dibubuhkan pada halaman terakhir Peraturan Daerah sebelum pengundangan naskah Peraturan Daerah dimaksud kedalam Lembaran Daerah.

## Pasal 46

Dalam hal terjadi perbedaan kata dan/atau kalimat pada satu atau beberapa pasal Peraturan Daerah yang telah ditetapkan dan/atau telah ditetapkan dalam Lembaran Daerah, maka ketentuan yang menpunyai kekuatan mengikat adalah naskah yang telah disetujui bersama dan/atau telah mendapatkan evaluasi dari Menteri Dalam Negeri/Kementerian terkait.


## PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI -17-

## BAB VIII PENGESAHAN, PENOMORAN, PENGUNDANGAN, DAN AUTENTIFIKASI

## Pasal 47

Penandatangan Peraturan Daerah dilakukan oleh Bupati.

## Pasal 48

- (1) Penandatanganan Peraturan Daerah dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
- a. DPRD
- b. Sekretaris daerah;
- c. Bagian Hukum dan HAM; dan
- d. SKPD pemrakarsa.

## Pasal 49

- (1) Penomoran Peraturan Daerah dilakukan oleh kepala bagian hukum.
- (2) Penomoran Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersifat pengaturan menggunakan nomor bulat.
- (3) Penomoran Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersifat penetapan menggunakan nomor kode klasifikasi.

## Pasal 50

- (1) Peraturan Daerah yang telah ditetapkan, diundangkan dalam lembaran daerah.
- (2) Lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penerbitan resmi pemerintah daerah.
- (3) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pemberitahuan secara formal suatu Peraturan Daerah, sehingga mempunyai daya ikat pada masyarakat.
- (4) Peraturan Daerah yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri dan/atau gubernur untuk dilakukan klarifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 51

- (1) Tambahan lembaran daerah memuat penjelasan Peraturan Daerah.
- (2) Tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan nomor tambahan lembaran daerah.


## PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI -18-

- (3) Tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan bersamaan dengan pengundangan Peraturan Daerah.
- (4) Nomor tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kelengkapan dan penjelasan dari lembaran daerah.

## Pasal 52

Sekretaris daerah mengundangkan Peraturan Daerah.

## Pasal 53

- (1) Peraturan Daerah yang telah ditandatangani dan diberi penomoran selanjutnya dilakukan autentifikasi.
- (2) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kepala bagian hukum.

## Pasal 54

Penggandaan dan pendistribusian Peraturan Daerah dilakukan bagian hukum dengan SKPD pemrakarsa.

## BAB IX EVALUASI DAN KLARIFIKASI PERATURAN DAERAH

## Bagian Kesatu Evaluasi Peraturan Daerah

## Pasal 55

- (1) Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban APBD, dan pajak daerah, retribusi daerah serta tata ruang daerah paling lama 3 (tiga) hari setelah mendapat persetujuan bersama dengan DPRD termasuk rancangan peraturan bupati tentang penjabaran APBD/penjabaran perubahan APBD kepada gubernur untuk mendapatkan evaluasi.
- (2) Gubernur dalam melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terlebih dahulu berkoordinasi dengan Menteri Keuangan, Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Tata Ruang Daerah berkoordinasi dengan Menteri yang membidangi masing-masing Rancangan Peraturan Daerah dimaksud.
- (3) Apabila Gubernur menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi, Bupati menetapkan rancangan dimaksud menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.


## PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI -19-

- (4) Apabila Gubernur menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (5) Terhadap hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pimpinan DPRD menetapkan persetujuan dan dilaporkan pada rapat paripurna berikutnya.
- (6) Rancangan Peraturan Daerah yang telah ditetapkan, disampaikan kepada Pemerintah paling lama 7 (tujuh) hari dan tembusan disampaikan kepada Gubernur Cq. Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

## Pasal 56

- (1) Peraturan Daerah yang mengatur selain keempat jenis materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) disampaikan kapada Menteri Dalam Negeri paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkannya.
- (2) Dalam hal Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah diadakan evaluasi oleh Menteri Dalam Negeri dan ada koreksi, Bupati menindaklanjuti dengan melakukan penyempurnaan yang kemudian dilaporkan ke DPRD dan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.

## Bagian Kedua Klarifikasi Peraturan Daerah

## Pasal 57

Bupati menyampaikan Peraturan Daerah dan peraturan bupati kepada gubernur dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Sekretaris Jenderal paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan untuk mendapatkan klarifikasi.

## BAB X PENYEBARLUASAN

## Pasal 58

- (1) Penyebarluasan dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah sejak penyusunan Prolegda, penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, hingga Pengundangan Peraturan Daerah.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.


## PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI -20-

## Pasal 59

- (1) Penyebarluasan Prolegda dilakukan bersama oleh DPRD dan pemerintah daerah yang dikoordinasikan oleh Balegda.
- (2) Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD.
- (3) Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Bupati dilaksanakan oleh sekretaris daerah.

## Pasal 60

Penyebarluasan Peraturan Daerah yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dilakukan bersama oleh DPRD dan pemerintah daerah.

## Pasal 61

Naskah produk hukum daerah yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diautentifikasi dan diundangkan dalam Lembaran Daerah dan Tambahan Lembaran Daerah.

## BAB XI PENGUNDANGAN DAN PENYEBARLUASAN PERATURAN DAERAH

## Pasal 62

- (1) Setiap Peraturan Daerah diundangkan dalam Lembaran Daerah.
- (2) Pengundangan Peraturan Daerah dalam Lembaran Daerah dilakukan oleh Sekretaris Daerah.

## Pasal 63

- (1) Pengundangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dilakukan setelah dievaluasi dari Menteri Dalam Negeri.
- (2) Apabila evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum diberikan dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak diterima Menteri Dalam Negeri, maka Peraturan Daerah tersebut harus diundangkan dalam Lembaran Daerah.

## Pasal 64

- (1) Setiap Peraturan Daerah yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah wajib untuk disebarluaskan kepada masyarakat.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Bagian Hukum bersama SKPD terkait.


## PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI -21-

## BAB XII

## PARTISIPASI MASYARAKAT

## Pasal 65

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Peraturan Daerah.
- (2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
- a. rapat dengar pendapat umum;
- b. kunjungan kerja;
- c. sosialisasi; dan/atau
- d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan Peraturan Daerah.
- (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Rancangan Peraturan Daerah harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

## BAB XIII PEMBIAYAAN

## Pasal 66

- (1) Segala biaya yang diperlukan dalam penyusunan Prolegda dan pembentukan Peraturan Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi proses:
- a. perencanaan;
- b. persiapan;
- c. pembahasan; dan
- d. penyebarluasan.

## Pasal 67

Pos biaya yang dipergunakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) sebagai berikut:

- a. pos biaya Sekretariat DPRD bagi Rancangan Peraturan Daerah yang merupakan prakarsa DPRD;
- b. pos biaya SKPD bagi Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Pemerintah Daerah;
- c. mekanisme pengaturan pos biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.


## PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI -22-

## BAB XIV KETENTUAN LAIN-LAIN

## Pasal 68

- (1) Penulisan Peraturan Daerah diketik dengan menggunakan jenis huruf Bookman Old Style dengan huruf 12.
- (2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicetak dalam kertas yang bertanda khusus.
- (3) Kertas bertanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. menggunakan nomor seri dan/atau huruf, yang diletakan pada halaman belakang samping kiri bagian bawah; dan
- b. menggunakan ukuran F4 berwarna putih.
- (4) Nomor seri dan/atau huruf sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh bagian hukum.

## Pasal 69

- (1) Setiap tahapan pembentukan Peraturan Daerah mengikutsertakan perancang peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain perancang peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tahapan pembentukan Peraturan Daerah mengikutsertakan peneliti dan tenaga ahli.


PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI -23-

## BAB XV PENUTUP

## Pasal 70

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai.

Ditetapkan di Sinjai pada tanggal 18 Oktober 2013

BUPATI SINJAI, ttd

H. SABIRIN YAHYA

Diundangkan di Sinjai pada tanggal 26 Nopember 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,

H. TAIYEB A. MAPPASERE


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2013 NOMOR 4


## PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI -24-

## PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG

## LEGISLASI DAERAH

## I. UMUM

Pembentukan Peraturan Daerah merupakan salah satu syarat dalam rangka pembangunan hukum di daerah serta barometer tingkat kemandirian daerah, yang hanya dapat terwujud apabila didukung oleh cara dan metode yang pasti, baku dan standar yang mengikat lembaga yang berwenang. Didasari bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta dalam rangka menampung kondisi khusus daerah, serta penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut mempunyai fungsi masing-masing. Walaupun fungsi kedua unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut berbeda namun terdapat kesamaan tugas dan wewenang, yakni dalam hal pembentukan Peraturan Daerah.

Dalam Pasal 25 huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dinyatakan bahwa Bupati mempunyai tugas dan wewenang mengajukan rancangan Peraturan Daerah dan menetapkan Peraturan Daerah yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD. Sedangkan dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dinyatakan bahwa DPRD mempunyai tugas dan wewenang membentuk Peraturan Daerah yang dibahas dengan Bupati untuk mendapat persetujuan bersama.

Untuk mewujudkan Peraturan Daerah yang lebih berkualitas, maka diperlukan pedoman dibidang pembentukan Peraturan Daerah atau Legislasi Daerah. Tertib pembentukan Peraturan Daerah harus dirintis sejak saat perencanaan hingga pengundangannya, bahkan untuk lebih menjamin kepastian hukum yang lebih efektif maka aspek sosialisasi/penyebarluasannya harus mendapat perhatian pula. Untuk membentuk Peraturan Daerah yang baik, diperlukan berbagai persyaratan yang berkaitan dengan sistem, asas, tata cara penyiapan dan pembahasan, teknik penyusunan maupun pembentukannya, hingga persetujuan, penetapan, penggundangan dan penyebarluasannya.

Pembentukan Peraturan Daerah berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang meliputi kejelasan tujuan, kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan dan keterbukaan.


## PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI -25-

Pembentukan Peraturan Daerah atau Legislasi Daerah bukan sepenuhnya menjadi kewenangan dari Bupati dan DPRD saja, namun juga menjadi tanggung jawab masyarakat untuk berperan serta. Tanpa adanya keterlibatan masyarakat/pemangku kepentingan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Daerah khususnya Peraturan Daerah, maka mustahil Peraturan Daerah tersebut dapat diterima dan dilaksanakan dengan baik. Sebab dengan keterlibatannya selaku pemangku hak/stakeholder, adalah bagian dari jaminan akses publik dan bentuk harmonisasi Hak Asasi Manusia (HAM) yang dapat menjamin akuntabilitas dan legitimasi dari suatu Peraturan Daerah yang memang lahir dan dibentuk melalui proses perencanaan yang matang, terpadu, dan sistematis sebagaimana disebut sebagai Program Legislasi Daerah (Prolegda).

Dalam kaitan itu sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 39 UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan, bahwa perencanaan penyusunan Peraturan Daerah dilakukan dalam suatu Program Legislasi Daerah. Prolegda ini merupakan instrument perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang ditetapkan oleh Bupati setelah dibahas dan mendapat persetujuan DPRD sebagai program tahunan yang harus ditindaklanjuti sebagai komitmen bersama untuk direalisasikan melalui mekanisme kerja dan pengkoordinasian bersama. Sehubungan dengan hal tersebut, untuk lebih meningkatakan koordinasi dan kelancaran proses pembentukan Peraturan Daerah, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai perlu memiliki Peraturan Daerah tentang Legislasi Daerah.

## II. PASAL DEMI PASAL

## Pasal 1

Cukup Jelas

## Pasal 2

## Huruf a

Bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

## Huruf b

Bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentukan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundanag-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hokum, apabila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.

## Huruf c

Bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenais peraturan perundang-undangannya.



## Huruf d

Bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas peraturan perundangundangan tersebiut didalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.

## Huruf e

Bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan dimanfaatkan dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

## Huruf f

Bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

## Huruf g

Bahwa dalam proses pembentukan peraturan perundangundangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluasluasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Pembentukan Peraturan Daerah harus memperhatikan Asas Pembentukan dan Asas Materi Muatan peraturan perundangundangan yang baik, serta Asas lainnya sesuai dengan kekhususan bidang yang diatur.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup Jelas





Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui bersama dibubuhi paraf pada setiap halaman naskah oleh masing-masing :

- a. Pimpinan alat kelengkapan DPRD yang menangani pembahasan Rancangan Peraturan Daerah; dan

- b. Kepala Bagian Hukum dari Pemerintah Daerah.

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Ketentuan ini berlaku dalam hal Bupati tidak dapat menghadiri secara langsung Rapat Paripurna tentang persetujuan DPRD untuk penetapan Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas



Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53

Cukup Jelas

Pasal 54

Cukup Jelas

Pasal 55

Cukup Jelas

Pasal 56

Cukup Jelas

Pasal 57

Cukup Jelas

Pasal 58

Cukup Jelas

Pasal 59

Ayat (1)

Dalam hal tertentu yang dipandang perlu maka Peraturan Daerah yang dimuat dalam Lembaran Daerah, dapat pula diberikan penjelasan yang terdiri dari Penjelasan Umum dan Pasal demi Pasal yang dimuat dalam Tambahan Lembaran Daerah.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 60

Cukup Jelas

Pasal 61

Cukup Jelas

Pasal 62

Cukup Jelas

Pasal 63

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Penyiapan anggaran penyusunan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah berupa Naskah Akademik dan materi rancangannya hingga prosesnya lebih lanjut sebgaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (2), dialokasikan secara proporsional pada SKPD Pengusul serta Bagian Hukum sesuai tahapan proses dan lingkup tugas pokok dan fungsi masing- masing.

Pasal 64

Cukup Jelas

Pasal 65

Cukup Jelas

Pasal 66

Cukup Jelas


## PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI -30-

Pasal 67

Cukup Jelas

Pasal 68

Cukup Jelas

Pasal 69

Cukup Jelas

Pasal 70

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINJAI NOMOR 46