PERATURAN BUPATI MA Nomor 22 Tahun 2017 tentang PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK PADA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA (berlaku 12 Januari 2017)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI MALANG PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 22 TAHUN 2017 TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK PADA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MALANG,
: bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 30 Peraturan Bupati Malang Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Air Limbah Domestik pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya;
: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 seri C);
9. Peraturan Bupati Malang Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 33 seri C).
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN
BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK PADA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Kabupaten Malang yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Dinas adalah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Malang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Malang.
6. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disebut UPT Pengelolaan Air Limbah Domestik merupakan unsur pelaksana teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas.
7. Kepala UPT adalah Kepala UPT Pengelolaan Air Limbah Domestik pada Dinas.
8. Air Limbah Domestik atau air limbah rumah tangga adalah air yang telah mengalami penurunan kualitas karena suatu hasil usaha dan/atau kegiatan rumah tangga, daerah komersil, perkantoran, fasilitas rekreasi, apartemen, asrama dan rumah makan yang berbentuk cair melalui fasilitas pembuangan.
9. Pengelolaan air limbah domestik adalah upaya yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan dalam merencanakan, melaksanakan memantau dan mengevaluasi penangan air limbah domestik.
PEMBENTUKAN
BAB II - PEMBENTUKAN
Pasal 2
Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Pengelolaan Air Limbah Domestik pada Dinas.
KEDUDUKAN
BAB III - KEDUDUKAN
Pasal 3
- (1) UPT Pengelolaan Air Limbah Domestik merupakan unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang bidang Pengelolaan Air Limbah Domestik pada Dinas.
- (2) UPT Pengelolaan Air Limbah Domestik dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
SUSUNAN ORGANISASI
BAB IV - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 4
- (1) Susunan Organisasi UPT Pengelolaan Air Limbah Domestik terdiri dari:
- a. Kepala UPT;
- b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
- c. Pelaksana Urusan.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPT Pengelolaan Air Limbah Domestik sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB V

## TUGAS DAN FUNGSI

## Bagian Kesatu

UPT Pengelolaan Air Limbah Domestik

## Pasal 5

UPT Pengelolaan Air Limbah Domestik mempunyai tugas:

- a. melaksanakan sebagian tugas Dinas; dan
- b. menyelenggarakan pelayanan dan pengelolaan air limbah domestik.

## Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPT Pengelolaan Air Limbah Domestik, mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan fasilitasi pelayanan dan pengelolaan air limbah domestik;
- b. pelaksanaan pengawasan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah domestik; dan
- c. pelaksanaan pemungutan dan pengelolaan administrasi retribusi pengelolaan air limbah domestik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kepala UPT

## Pasal 7

Kepala UPT mempunyai tugas:

- a. memimpin, melaksanakan, merencanakan, mengoordinasikan dan membina serta mengevaluasi kegiatan Pengelolaan Air Limbah Domestik; dan
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

## Bagian Ketiga Sub Bagian Tata Usaha

## Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas:

- a. melaksanakan urusan umum dan perlengkapan, kepegawaian, keuangan serta pelaporan dan evaluasi tugas UPT Pengelolaan Air Limbah Domestik;
- b. menyelenggarakan administrasi perkantoran; dan
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai dengan bidang tugasnya;

## Bagian Keempat Pelaksana Urusan

## Pasal 9

- (1) Kepala UPT dalam melaksanakan tugasnya dibantu Pelaksana Urusan.
- (2) Pelaksana Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (3) Pelaksana Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 3 (tiga) Pelaksana Urusan.
- (4) Tugas dan fungsi Pelaksana Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Dinas.
- (5) Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Urusan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

## BAB VI TATA KERJA

## Pasal 10

Kepala UPT wajib menyusun rencana kerja yang mengacu pada Rencana Strategis Dinas dengan melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal serta memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahan masing-masing.

## PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

## BAB VII DALAM JABATAN

## Pasal 11

- (1) Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila berprestasi luar biasa yang bermanfaat bagi daerah diberikan penghargaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 12

- (1) Jabatan Kepala UPT tidak boleh dirangkap.
- (2) Apabila Kepala UPT berhalangan menjalankan tugasnya, maka Kepala Dinas menunjuk personil yang berada di UPT Pengelolaan Air Limbah Domestik yang memiliki pangkat tertinggi atau yang mampu melaksanakan tugas.

## BAB VIII

## PEMBIAYAAN

## Pasal 13

Pembiayaan UPT Pengelolaan Air Limbah Domestik dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang.

## BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 14

Pejabat yang ada saat ini tetap menduduki jabatannya sampai dengan ditetapkannya pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

## Pasal 15

Hal-hal yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, diatur dengan Peraturan Kepala Dinas.

Diundangkan di Kepanjen pada tanggal 12 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG, ttd

## ABDUL MALIK

Berita Daerah Kabupaten Malang

Tahun 2017 Nomor 22 Seri C

## BAB X

## KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kepanjen Pada tanggal 12 Januari 2017

BUPATI MALANG, ttd

H. RENDRA KRESNA

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 22 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK PADA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA

## BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK PADA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA