PERATURAN DAERAH RI Nomor 3 Tahun 2004 tentang . · i&gt;EMBENTlll(AN KECA+ TAN TOMBARIRJ TIMUR °:ENGAN RAHMAT TVHAN YANG MAHA ESA . · BUPA.TI M:INAHASA, - a. bahwa dalam rangka percepatan penyelenggaraan tugas - tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan kepada masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna sejalan dengan perkembangan . . . . · I · . dan tuntutan �embangunan di Kabupaten Minahasa, maka perlu rnembentuk kecamatan baru; - b. bahwa ber�asJkan pertimbangan huruf a, perlu membentuk Peraturan Daer� tentang Pembentukan Kecamatan Tombariri Timur. 3. I . Undang-Undanl Nomor 29 Tahun l 959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah 11 ingkat II di Sulawesi; 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Sebafaimana telah diubah tcrakhir kali dengan llndang­ Undang Nomorl 12 tahun 2008) ; 3. Undang-Undanf 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerinf Pusat dan Pernerintahan Daerah; 4. Undang - Undrg Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang Wlf angan; 5. Peraturan Pemepntah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa; 6. Peraturan Pemehntah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan; 7. Peraruran Pemfrintah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Peme4ntahan antara Pemerintah, Pemerintahan daerah provinsi dan Pererintahan Daerah Kabupaten/Kota; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 1 9 Tahun 2008 tentang Kecamatan; 8. 11. Peraturan Daer� Kabupaten Minahasa Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Wajib lian Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah 9. Daerah; . . - Dengan persetujuan bersama .\_\_.S!.. . (berlaku Unknown)
Pembukaan
Mengingat
JA ATAN PERATURANDAERAH KABUPATE M NAHASA
NOMOR 3
TAHUN20 2
.
.
.
TENTANG
. · i&gt;EMBENTlll(AN KECA+ TAN TOMBARIRJ TIMUR °:ENGAN RAHMAT TVHAN YANG MAHA ESA . · BUPA.TI M:INAHASA,
- a. bahwa dalam rangka percepatan penyelenggaraan tugas - tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan kepada masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna sejalan dengan perkembangan . . . . · I · . dan tuntutan �embangunan di Kabupaten Minahasa, maka perlu rnembentuk kecamatan baru;
- b. bahwa ber�asJkan pertimbangan huruf a, perlu membentuk Peraturan Daer� tentang Pembentukan Kecamatan Tombariri Timur.
3. I . Undang-Undanl Nomor 29 Tahun l 959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah 11 ingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Sebafaimana telah diubah tcrakhir kali dengan llndang­ Undang Nomorl 12 tahun 2008) ;
3. Undang-Undanf 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerinf Pusat dan Pernerintahan Daerah;
4. Undang - Undrg Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang Wlf angan;
5. Peraturan Pemepntah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
6. Peraturan Pemehntah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
7. Peraruran Pemfrintah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Peme4ntahan antara Pemerintah, Pemerintahan daerah provinsi dan Pererintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 1 9 Tahun 2008 tentang Kecamatan; 8.
11. Peraturan Daer� Kabupaten Minahasa Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Wajib lian Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah 9. Daerah; . .
- Dengan persetujuan bersama .\_\_.S!.. .
Menetapkan .·
·
.
:
·
Derigan persetuj uan bersama . . . I
.
.
.
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MINAHASA
dan
B�PATI M r ' INAHASA
MEMUT1 SKAN
. PERATURAN D�H KABUPATEN MINAHASA TENT ANG PEMBENTUKAN KECAMATAN TOMBARIRI TIMUR.
B B KETENTU/\N UMUM
Pasal 1
Dalam Pcraturan Daerah i� yang dimaksud dengan .
- Dacrah adalah Kabupaten Minahasa. 1 .
- Kepala Daerah adalah Bupati Minahasa. 2.
- Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabup,ten Minahasa. 3.
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa. . j· 4.
- Camat adalah pe�angkat daerah yarig mengep ai kccamatan. 5.
- Kecamatan adalah wilayah kerja c,amat s�bagJ perangkat daerah Kabupaten. 6.
- Wilayah Bawahan adalah Desadan Kelurahan dalam wilayah kecarnatan. 7.
8. Desa adalah kesatuan masya:rakat hukum ang rnemiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus. kep�n\ingrui masyarakat setempat trdasarkan asal-usul dan adat istiadat setcmpat yang diakui dalarn sistern Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten. . .. . . I . .
9. Pembentukan kecamatan adalah tindakan me9gadakan kecamatan baru atau pemberian status pada wilayah tertentu· sebagai kecamatan (Ii .wilay]hl kabupaten.
.
BA J I
.
.
PEMBENTUKAt KECAMATAN
·
Pasal 2
Dcngan Pcraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan Tombariri Timur dengan wilayab meliputi :
- 1 . Desa Lernoh,
2. Desa Lernoh Barat
3. Desa Lemoh Timur
4. Desa Lemoh Uner
5. Desa Lolah
6. Desa Lolah Satu
7. Desa Lolah Dua
8. Desa Lelah Tiga
9. Desa Ranotongkor
- I 0. Desa Ranotongkor Timur
al 3
Wilayah Kecamatan Tornbariri Timur sebaga�n dimaksud dalam Pasal 2, semula merupakan bagian ,. ' dari wilayah Kecarnatan Tornbariri. ·
Pdsal 4
Dengan dibentuknya Kecamatan Tom�arirj:Timuisebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka wilayah Kecamatan Tombariri telah berkurang menjadi wils yah Desa Sarani Marani, Desa Borgo, Desa Tambala, Desa Ranowangko, Desa Senduk, Desa Mokupa, Desa Poopoh, Desa Teling, Desa Kumu dan Desa Pinasungkulan.
B B I l f
BATAS WILAYAH DAN PUSAT PEMERINTAllAN.
.
·
Pasal 5
Batas wilayah Kecamatan Tombariri Timur sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini adalah sebagai bcrikut :
Utara
Selatan
Timur
Baral
: Bcrbatasan dengan Kecamatarr Pin Ieng . . . . . I
·
·: Berbatasan dengan Kecamatan Tomohon Barat Kota Tomohon
. : 8er),atasar,, dengan Tatapaan dan 1ecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan
: Berbatasan dengan Kecarnatarr Tornbariri
Pasal 6
Batas wilayah S(;b�gaimana dirnaksud: pada Pas� 5 Peraturan Daerah ini, digambarkan pada Peta Wilayah Adrninistrasi dalam
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah rm dengan . . . . . · . . .·· . . ·. I . . . · . penempatannya dalam LembaranDaerah Kabupate Minahasa� r

Penetapan: Diundangkan di Tondano pada tanggal i7 Ju.Lr �( SEKRETARIS DAERAff LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MINA SA TAHUN 2012 NOMOR 3 I . 11.
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran· Per�turan baerah ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

.:

.

.

·

P,15aI 7

Pusat Pemcrintahan Kecam�tan Tombariri Timur bbrkedudukan di Desa Lolah Tiga.

BAB IV �


.

## Bk IV

## XETENTU4 LAIN - LAIN

## Pcisal 8

- ( l ) Hal -hal yang belum cukup diatur d�am Peraturan Daerah ini sepanjang menyangkut pelaksanaannya akan diatur Jebih lanjut dengr Peraruran Bupati danlatau Keputusan Bupati,
- (2) Segala sesuatu yang berkenaan .: dengan. akjbat dari Pemberuukan Kecamatan Tombariri Timur . · , . sebagairnana dimaksud dalarn Peraturan Drerah ini akan ditetapkan dalarn Keputusan Bupati dcngan mcmperhatikan kernampuan Keuangan Dacrah.

B B V ,

## KETENTUtN PENUTUP

·

·

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka selala peraturan yang bertentangan dan atau tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini, dinyatak� tidak berlh.u .

.

·

.

Par 1 0

Peraturan Daerah ini mulai berlaku p,da tanggal dirda.ngkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah rm dengan . . . . . · . . .·· . . ·. I . . . · . penempatannya dalam LembaranDaerah Kabupate Minahasa�

r


Diundangkan di Tondano pada tanggal i7 Ju.Lr �( SEKRETARIS DAERAff



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MINA SA TAHUN 2012 NOMOR 3

I .

11.

## PENJELASAN

ATAS

## PERATURAN DAERAH hBUPATEN MINA1-lASA

## NOMOR 3 IT AHUN 2012 · . TENtANG

PEMBENTUKAN KECAMAT AN TOMBARIRI TIMUR . . I .

## llMUM.

Untuk menjamin pcnyelenggaraan remerintahan pada tingkat kecamatan agar makin marnpu me�gakomodir\_ ui�anuka perkembrgan eksistensi kehidupan \_masyarakal "" �alam rangka peningkatan kinerja dan pelayanan khususnya dalam menmgkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, I pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, maka berclasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (6 I Jndang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Pasal 1 2 6 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 maka pembentukan, penghapusan dan pcnggabungan kecamatan di. wilayah Kabupatcn/Kota berpcdoman pada peraturan pemerintah dan diietapkan dengan peraturan daerah !engan melakukan pengkajian yang mendalam dan komprehensif terhad·P segala aspek yang l,emungkinkan terlaksananya kegiatan pernerintahan, pernbangunan dan pelayanan kepada masyaraka� secara berdaya guna dan berhasil guna serta prospek perrgemhangan wilayah di masa jang akan datang yang didukung oleh kemampuan kcuangan daerah untuk pcmbiayaan operasi nalisasi kegiatan pcmcrintahan dan pembangunan di tingkat kecamatan -. . . · .

Pernbentukan kecamatan pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat sesuai dinamika yang berkembang di .masyarakat serta tuntutan kebutuhan perkembangan pernbangunan,

Oleh karena itu, dalain rangka peni gkatan efisiensi dan efektivitas pelayanan sejalan dcngan peningkatan tuntutan dan kebutuhan rnasyarakat yang semakin kompleks, maka hal yang sangat pcnting,. strategis dan antisipatif ad ah melakukan pernbcntukan Kecamatan Tombariri Timur yang wilayahnya berasal dari 10 (sepuluh) Desa di Kecamaian Tombariri.

PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas


Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5 . . �

.

## Pasal 5

Batas wilayah' Tombariri Timur ditandai batas alam dan batas buatan, yang meliputi dan mengikuti ket;ntuan peraturan pe�dan�-w,dangan yang telah ada rnengenai Batas Wilayah serta mencakup batas wilayah definitif rari Desa-Dcsa ataupun kesepakatan - kesepakatan mengenai batas wi I ayah . .

Pnsal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

ayat ( 1 )

Setelah 'ditetapkan mcnjadi Kecamatan Tombariri Timur, maka melalui Keputusan Bupati Minahasa dilaksanakan pengesahan dan ercsmian Kecamatan sekaligus mengambil Sumpah I Janji dan Pelantikan Camat.

ayat (2)

Dengan memperhatikan k�mampuan kjuangan daerah, maka disediakan fasilitas I sarana untuk menunjang kegiatan -=r pemerintahan, pernbangunan dan pelayanan kemasyarakatan berupa Personil, Perlengkapan dan Pembiayaan.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal I O

Cukup jelas�

'

' . ,

·.•.