Unknown Unknown Nomor . Tahun 2012 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku, Undang-Ondang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pemekaran Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten IVIaluku Tehggara Barat jo Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, S^ram Bagian Barat dan Kabupaten -Kepulauan Afu-di-Provinsi-Maluku (Lembaran Negara-TaKun ^OOS- Nomor-155,-Tambahan-Lembaran Negara Nomor 4350); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1935 tantang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Repubiik' indonesia Tahun 1985 Nomor68. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Und'Sng Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Jahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569); 3. · Undang-Undang Nomor'TS Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 200.0 (Lembaran Negara Republik Indonesia .Tahun 2000 Nomor 246 Tambahkn Lembaran Negara Nomor '4048); -. -- 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara -Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688); 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor, 75 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) ; 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) : 10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ; 12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan (berlaku Unknown)
Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2013 sebagai berikut;
1. Pendapatan ;
- a. Pendapatan Asli Daerah
- b. Dana Perimbangan
- c. Lain-lain Pendapatan yang sah
Rp. 19.245.400.000r
Rp. 528.107.105.000.-
Rp. 4.000.000.000.-.
Jumlah Pendapatan
Rp. 551.352.505.000,-
2. Belanja :
- a. Belanja Tidak Langsung
- 1) Belanja Pegawai
- 2) Beianja Bunga
- 3) Belanja Subsidi
- 4) Belanja Hibah
- 5) Belanja Bantuan Sosial
- 6) Belanja Bagi Hasil
- 7) Belanja Bantuan Keuangan
- 8) Belanja Tak Terduga
- b. Belanja Langsung
- 1) Belanja Pegawai
- 2) Belanja Barang dan Jasa
- 3) Belanja Modal
Jumlah Belanja
Surplus / (defisit)
3. Pembiayaan ;
- a. Penerimaan
- b. Pengeluaran
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
256.025.292.518.-
0.-
1.300.000.000.-
5.065.000.000,-
7.255:000.000,-
Or
7.781.250.000.-
2.000.000.000.-
Rp.
279.426.542.518,-
Rp.
30.550.094.070,-
Rp.
117.504.216.386,-
Rp.
153.649.490.295.-
Rp. 10.996.416.352.
Rp. 1.000.000.000.
Rp
301.703.800.751,-
Rp.
581.130.343.269,-
Rp.
(29.777.838.269,-)
Jumlah Pembiayaan Netto
Rp.
9.996.416.352,-
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan
Rp.
(19.781.421.917,-)
Pasal 2
Ringkasan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal Itercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I Rancangan Peraturan Bupati ini.

## Pasal 3

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 1dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Rancangan Peraturan Bupati ini.

## Pasal 4

Lampiran sebagaimana tersebut dalam pasal 2dan pasal 3merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rancangan Peraturan Bupati ini.

## Pasal 5

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Peraturan Bupati ini mulai bedaku pada langgal diundangkan.

Agar setiap orang mengeiahuinya, memenntahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daersh.

i^ileiaprti^n PI p : ^ ;j


Diundangkan

di Piru 29 Desember 2012

Fada tanggal


CPAi"i' L TP TAHUN 2012 NOMOR043 rATCf-« oIERAvrt dAGiAn bMr\Al