PERATURAN DAERAH KABUPATEN MA Nomor - Tahun 1997 tentang SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA (berlaku 2 Januari 2007)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
-
:
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR8TAHUN2007
TENTANG
SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI DHARMASRAYA,
- a. bahwa dalam rangka menunjang kesiapan otonomi daerah dipandang perlu menggali sumber-sumber daya yang ada dan memungkinkan sebagai alternatif pembiayaan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat ;
- b. bahwa sebagai salah satu sumber pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud huruf a adalah sumbangan pihak ketiga kepada Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Kabupaten Dharmasraya;
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA dan
BUPATI DHARMASRAYA
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Dharmasraya;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya;
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya;
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi sosial politik, atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
7. Pihak Ketiga adalah masyarakat baik perorangan, kelompok dan Badan/lembaga yang bergerak dalam berbagai bidang Usaha.
8. Kas Daerah adalah Bank Nagari BPD Sumatera Barat Cabang Pembantu Pulau Punjung.
9. Sumbangan Pihak Ketiga adalah pemberian pihak ketiga kepada Daerah secara ikhlas, tidak mengikat, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku, baik berupa uang atau benda yang dapat dinilai dengan uang maupun barang bergerak atau tidak bergerak;
BENTUK SUMBANGAN
BAB II - BENTUK SUMBANGAN
Pasal 2
- (1) Daerah dapat menerima sumbangan dari pihak ketiga.
- (2) Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang atau benda yang dapat dinilai dengan uang, baik benda bergerak atau tidak bergerak.
- (3) Jenis sumbangan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Besarnya sumbangan pihak ketiga yang diterima oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan
BAB II - BENTUK SUMBANGAN
Pasal 3
Penerimaan sumbangan pihak ketiga yang menyangkut dengan jumlah, bentuk, waktu dan cara penyerahan oleh Pihak Ketiga ditetapkan
BAB II - BENTUK SUMBANGAN
Pasal 4
- (1) Sumbangan Pihak Ketiga sepanjang dalam bentuk uang atau yang dapat dipersamakan dengan uang yang diberikan kepada Pemerintah Daerah disetorkan melalui Kas Daerah.
- (2) Sumbangan Pihak Ketiga dalam bentuk barang atau benda bergerak maupun tidak bergerak yang diberikan kepada Pemerintah Daerah diserahkan melalui Sekretaris Daerah.
BAB II - BENTUK SUMBANGAN
Pasal 5
Khusus mengenai sumbangan pihak ketiga dalam bentuk wakaf dan hibah, baik penerimaan maupun pengelolaannya akan diatur tersendiri dan tidak bertentangan dengan syariat Islam.
KETENTUAN PENGELOLAAN
BAB III - KETENTUAN PENGELOLAAN
Pasal 6
Sumbangan pihak ketiga yang diterima oleh Pemerintah Daerah harus dipergunakan untuk kepentingan Daerah khususnya untuk Pembangunan Daerah.
KETENTUAN PERALIHAN
BAB IV - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 7
Sumbangan pihak ketiga yang diterima oleh Pemerintah Daerah sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dianggap diterima berdasarkan Peraturan Daerah ini.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Pulau Punjung pada tanggal 29 Januari 2007 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA

Verifikasi: ttd. ## H. FEBRI ERIZON, SH. NIP. 010 123 030 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2007 NOMOR 8 ## BAB V ## KETENTUAN PENUTUP ## Pasal 8

Penandatangan: - (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati. - (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah yang mengatur tentang Sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah yang berlaku di Kabupaten Dharmasraya selama ini dinyatakan tidak berlaku. ## Pasal 9 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Penetapan: Ditetapkan di Pulau Punjung pada tanggal 22 Januari 2007

Penandatangan: BUPATI DHARMASRAYA, ttd. H. MARLON MARTUA