PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG Nomor 2 Tahun 2009 tentang PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN BARAT (berlaku 11 Juni 2009)
Pembukaan
Menimbang :
PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN BARAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SINGKAWANG
- a. bahwa Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada suatu Badan Usaha milik Pemerintah dan/atau milik Swasta sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa dalam rangka menunjang perekonomian di daerah dan dalam upaya menggali potensi sumber Pendapatan Asli Daerah, Pemerintah Kota Singkawang perlu melakukan Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Singkawang pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat.
Mengingat
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 14).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SINGKAWANG dan
WALIKOTA SINGKAWANG
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH
KOTA SINGKAWANG PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN BARAT
Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Daerah Kota Singkawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Singkawang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha investasi jangka panjang daerah yang bersifat permanen pada suatu usaha bersama dengan imbalan tertentu.
6. Deviden adalah bagian keuntungan PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat yang dibagikan kepada para pemegang saham secara proporsional ## BAB II
T U J U A N
Pasal 2
- (1) Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Kalbar bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usaha perusahaan dimaksud dalam upaya menambah Pendapatan Asli Daerah.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan ## BAB III
Pasal 3
- (1) Modal disetor Pemerintah Kota Singkawang pada PT. Bank Kalbar sampai dengan 31 Desember 2008 sebesar Rp. 2.355.000.000,- (Dua milyar Tiga ratus lima puluh Lima juta rupiah).
- (2) Penyertaan Modal Pemerintah Kota Singkawang pada PT. Bank Kalbar yang dianggarkan pada Tahun 2009 sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah).
Pasal 4
- (1) Dengan adanya Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2), maka jumlah keseluruhan Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Kalbar menjadi sebesar Rp. 3.055.000.000,- (Tiga milyar lima puluh juta rupiah).
- (2) Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Kalbar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat ditingkatkan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
PENGAWASAN
BAB IV - PENGAWASAN
Pasal 5
- (1) Walikota melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (2) Walikota dapat menunjuk Pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan atas Penyertaan Modal Daerah.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Singkawang Pada tanggal 11 Juni 2009

Penandatangan: ## SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG ## H. SUHADI ABDULLANI LEMBARAN DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2009 NOMOR 2 ## BAB V PEMBAGIAN DEVIDEN Pasal 6 - (1) Deviden dari Penyertaan Modal Pemerintah Kota Singkawang yang dibagikan setiap akhir tahun buku atas PT. Bank Kalbar menjadi hak daerah. - (2) Deviden sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disetorkan ke Kas Umum Daerah dan dicatat pada kelompok Pendapat Asli Daerah pada jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada objek pendapatan bagian laba atau penyertaan modal pada Perusahaan Umum Milik Daerah / BUMD. ## BAB VI KETENTUAN PENUTUP ## Pasal 7

Penandatangan: Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota. ## Pasal 8 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Singkawang.

Penetapan: Ditetapkan di Singkawang pada tanggal 11 Juni 2009

Penandatangan: WALIKOTA SINGKAWANG HASAN KARMAN
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG NOMOR 2 TAHUN 2009
## TENTANG
## PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN BARAT
## I. PENJELASAN UMUM
Sebagaimana diamanatkan dalam
PENJELASAN
Pasal 57
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sumber pendapatan daerah untuk pembiayaan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah terdiri