PERATURAN WALIKOTA MA Nomor 37 Tahun 2014 tentang /Judul Naskah Dinas Peraturan Walikota Sima Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Sima Nomor 37 Tahun 2014 tentang Piagam Audit Internal di Lingkungan Pemerintah Kota Sima. 2016 Kota Sima, | NO | JASATAN | PARAF | TANGGAL | |------|----------------------------------|---------|-----------| | 1 | Pit. (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang:
Mengingat :
Vi7ALIKOTA BIMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN WALIKOTA BIMA NOMOR 30 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BIMA NOMOR 37 TAHUN 2014 TENTANG PIAGAM AUDIT INTERNAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BIMA
DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BIMA,
a.
bahwa Peraturan Walikota Bima Nomor 37 Tahun 2014 tentang Piagam Audit Internal di Lingkungan Pemerintah Kota Bima perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa perubahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan dengan segera agar memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan Piagam Audit Internal di Lingkungan Pemerintah Kota Bima;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Bima Nomor 37 Tahun 2014 ten tang Piagam Audit Internal di Lingkungan Pemerintah Kota Bima;
1.
Undang-Un.dang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang 'Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
3. Undang-Ur.dang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tamba.han Lembaran Negara Republik Indonesia);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4654);
7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
Memperhatikan:
- Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2011 ten tang Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara; 1.
- Keputusan Dewan Pengurus Nasional Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) Nomor KEP005/ AAIPUDPN/2014 tentang Pemberlakuan Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia, Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia, Dan Pedoman Telaah Sejawat Auditor Intern Pemerintah Indonesia. 2.
MEMUTUSKAN :
- PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BIMA NOMOR 37 TAHUN 2014 TENTANG PIAGAM AUDIT INTERNAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BIMA.
Menetapkan
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan Walikota Bima Nomor 37 Tahun 2014 tentang Piagam Audit Internal Di Lingkungan Pemerintah Kota Bima angka S diganti, sehingga Lampiran Peratu.ran Walikota Bima Nomor 37 Tahun 2014 ten tang Piagam Audit Internal Di Lingkungan Pemerintah Kota Bima angka 8 berbunyi sebagai berikut:
2. Piagam Audit Intern mensyaratkan bahwa auditor dalam melaksanakan pekerjaannya harus senantiasa mengacu pada Standar Audit dan Kode Etik sebagaimana diatu.r dalam Keputusan Dewan Pengurus Nasional Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) Nomor KEP005/AAIPUDPN/2014 tentang Pemberlakuan Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia, Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia, Dan Pedoman Telaah Sejawat Auditor Intern Pemerintah Indonesia.
2. Ketentuan pada Lampiran Peraturan Walikota Bima Nomor 37 Tahun 2014 tentang Piagam Audit Internal Di Lingkungan Pemerintah Kota Bima angka 11 diganti, sehingga Lampiran Peraturan Walikota Bima Nomor 37 Tahun 2014 ten tang Piagam Audit Internal Di Lingkungan Pemerintah Kota Bima angka 11 berbunyi sebagai berikut:

Untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi pengawasan intern, Inspektorat Kota Bima perlu menjalin kerjasama dan koordinasi dengan satuan kerja selaku objek audit, APIP lainnya, Aparat Penegak Hukum (APH) dan aparat pengawasan ekstern pemerintah.


## INSPEKTORAT KOTA BH4A DAN SATUAN KERJA

- a. Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern, maka hubungan antara Inspektorat Kata Bima dengan satuan kerja adalah hubungan kemitraan antara auditor dan audite atau antara konsultan dengan penenma jasa.
- b. Dalam setiap penugasan (baik penugasan audit maupun konsultasi), satuan kerja harus memberikan dan menyajikan informasi yang relevan dengan ruang lingkup penugasan.
- c. Satuan kerja harus menindaklanjuti setiap rekomendasi audit yang diberikan oleh Inspektorat Kota Bima dan melaporkan tindak lanjut beserta status atas setiap rekomendasi audit kepada Inspektorat Kota Bima sesuei dengan prosedur yang berlaku.

Inspektorat Kota Bima dengan APIP lainnya, Aparat Penegak Hukum (APH) dan pihak terkait; lainnya sesui dengan peraturan Perundangundangan yang berlaku.

- a. lnspektorat Kota Bima wajib menggunakan kebijakan dan peraturanperaturan di bidang pengawasan yang dikeluarkan oleh Kementerian Negara PAN dalam menentukan arah kebijakan dan program pengawasan Inspektorat Kota Bima.
- b. Berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) yang diselenggarakan oleh instansi yang berwenang guna menyamakan persepsi mengenai kebijakan pengawasan nasional, sinergi pengawasan nasional, dan mengurangi tumpang tindih pelaksanaan pengawasan.
- c. Koordinasi pelaporan, baik yang bersifat laporan periodik maupun laporan hasil pengawasan.

## INSPEKTORAT KOTA BIMA DAN APARAT PENGAWASAN EKSTERN PEMERJNTAH

- a. lnspektorat Kota Bima menjadi mitra pendamping bagi aparat pengawasan ekstern Pemerintah selama pelaksanaan penugasan, baik sebagai penyedia data/informasi maupun sebagai mitra satuan kerja pada saat pembahasan simpulan audit.
- b. lnspektorat Kota Bima dapat berkoordinasi dengan aparat pengawasan ekstern pemerintah untuk mengurangi duplikasi dengan lingkup penugasan Inspektorat APIP Pusat/Daerah.
- c. Tindak 1anjut dan status atas setiap rekomendasi audit yang disampaikan aparat pengawasan ekstern merupakan bahan pengawasan bagi Inspektorat Kota Bima terhadap penyelenggaran tugas dan fungsi instansi.
- d. lnspektorat Kota Bima menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada BPK-RI sebagaimana diwajibkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan BPKP sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).


## INSPEKTORAT KOTA BIMA DAN BPKP

1. Inspektorat Kota Bima menjadi mitra kerja BPKP Selaku Pembina penyelenggaraan SPIP dalam rangka membangun dan meningkatkan pengendalian intern pemerintah yang meliputi:
- a. penerapan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP;
- b. sosialisasi SPIP;
- c. pendidikan dan pelatihan SPIP;
- d. pembimbingan dan konsultansi SPIP; dan
- e. peningkatan kompetensi auditor aparat pengawasan intern pemerintah.
2. Inspektorat Kota Bima harus menggunakan peraturan-peraturan di bidang Jabatan Fungsional auditor yang dikeluarkan oleh BPKP selaku Instansi Pembina Jabatan Fungsional Auditor.

## Pasal II

Peraturan W alikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan W alikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bima.

Ditetapkan di Kota Bima pada tanggal q f\)ovevnber9016

WALIKOTA BIMA,

¥

,(M. QURAIS H.ABIDIN

Diundangkan di Kota Bima pada tanggal '1No ve mp er d-0 1 h

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA,


MUKHTAR

BERITA DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2016 NOMOR Cl-~8