PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK Nomor 9 Tahun 2015 tentang PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2015-2019 WALIKOTA PONTIANAK, bahwa untuk melaksanakan ketentuan (berlaku 28 Januari 2015)
Pembukaan
Menimbang
:
- Mengingat :
WALIKOTA PONTIANAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 9 TAHUN 2015
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2015-2019
WALIKOTA PONTIANAK,
a.
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuddalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2015-2019;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang BersihdariKorupsi, Kolusi, danNepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, TambahanLembaran Negara Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4438);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan PemerintahNomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
Menetapkan :
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014Nomor 32);
15. PeraturanDaerahNomor 10 Tahun 2008 tentangRencanaPembangunanJangkaPanjangKota Pontianak Tahun 2005-2025 (LembaranDaerahKota Pontianak Tahun 2008 Nomor 9 Seri E Nomor 9);
16. PeraturanDaerahNomor6Tahun 2014tentangRencanaPembangunanJangkaMenengahKota Pontianak Tahun 2015-2019, (LembaranDaerahKota
Pontianak Tahun 2014 Nomor 6);
MEMUTUSKAN:
PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2015-2019.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
DalamPeraturanWalikotaini, yang dimaksuddengan :
1. Daerah adalah Daerah Kota Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah Sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan Unsur Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Pontianak.
4. Instansi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah ataudisingkat SKPD, adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran, yang terdiriatas Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas, Badan, Rumah Sakit Umum Daerah, Kecamatan, dan lembaga lain seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
5. Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan dan pertanggungjawaban.
6. PerjanjianKinerja adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah yang disusun dan disampaikan secara sistematik dan melembaga.
7. Kinerja Instansi Pemerintah adalah gambaran mengenai pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi Pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi Pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
8. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi Pemerintah dengan cara membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana atau target dengan menggunakan indicator kinerja yang telah ditetapkan.
9. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi dilingkungan Pemerintah Kota Pontianak untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sistem pertanggungjawaban secara periodic.
3. 10.Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah instrumen yang digunakan instansi Pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi.
4. 11.Perencanaan Strategis adalah suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.
5. 12.Perencanaan Kinerja adalah proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja ## BAB II
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 2
Tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak adalah :
- a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik dan berkualitas; dan
- b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
RUANG LINGKUP
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 3
Setiap instansi di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak wajib menggunakan Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan ini sebagai acuan pengukuran kinerjanya.

## BAB III PENGINTEGRASIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

## KE DALAM RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

## Pasal 3

Setiap instansi pemerintah daerah wajib menjabarkan, mengembangkan, dan menetapkan Indikator kinerja utama di tingkat Pemerintah Daerah kedalam indicator kinerja utama di lingkungan satuan kerja masing-masing.

## Pasal 4

- (1) Indikator Kinerja Utama instansi pemerintah daerah harus selaras dengan indicator kinerja utama Pemerintah Daerah sesuai dengan dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (2) Indikator Kinerja Utama pada setiap instansi pemerintah daerah meliputi indicator kinerja keluaran ( output ) dan hasil ( outcome ) sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi, yang menggambarkan keberadaan organisasi perangkat daerah.

## Pasal 5

- (1) Pemilihan dan penetapan indicator kinerja utama harus mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:
- a. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional/Daerah, Rencana Stratejik, KebijakanUmum, dan atau dokumen stratejik lainnya yang relevan;
- b. Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan Kementerian terkait dengan pelayanan dasar;
- c. Bidang kewenangan, tugas, danfungsi, sertaperanlainnya;
- d. Kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraaan akuntabilitas kinerja;
- e. kebutuhan data statistic pemerintah;dan/atau
- f. kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan.
- (2) Pemilihan dan penetapan indicator kinerja utama di lingkungan instansi perangkat daerah melibatkan instansi perangkat daerah terkait dan para pemangku kepentingan (stakeholders) dari instansi pemerintah daerah yang bersangkutan.

## Pasal 6

Pemilihan dan penetapan indicator kinerja utama harus memenuhi karakteristik indicator kinerja yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja unit organisasi yang bersangkutan, yaitu :

- a. spesifik;
- b. dapatdicapai;
- c. relevan;
- d. menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur;dan
- e. dapat dikuantifikasi dan diukur.

## Pasal 7

- (1) Pengembangan dan penetapan indicator kinerja utama wajib menggunakan prinsip kehati-hatian, kecermatan, keterbukaan, dan transparansi guna menghasilkan informasi kinerja yang handal.
- (2) Dalam hal indicator kinerja utama ini menimbulkan dampak negative terhadap kinerja organisasi secara keseluruhan, pimpinan unit organisasi melaporkan kepada unit organisasi di atasnya agar ditentukan pengembangannya lebih lanjut untuk perbaikan.

## Pasal 8

Indikator kinerja utama digunakan instansi perangkat daerah untuk :

- a. perencanaan jangka menengah;
- b. perencanaan kinerja tahunan;
- c. penyusunan dokumen penetapan kinerja;
- d. pelaporan kinerja;
- e. evaluasi kinerja instansi perangkat daerah; dan
- f. pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatankegiatan.

## Pasal 9

Keberhasilan pencapaian sasaran stratejik pada setiap instansi perangkat daerah harus dinyatakan dengan indicator kinerja utama.

## Pasal 10

- (1) Satuan kerja perangkat daerah melaksanakan analisis dan evaluasi kinerja dengan memperhatikan capaian indicator kinerja utama untuk melengkapi informasi yang dihasilkan dalam pengukuran kinerja dan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
- (2) Analisis dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dan sederhana dengan meneliti fakta-fakta yang ada baik berupa kendala, hambatan maupun informasi lainnya dalam rangka mendapatkan solusi pemecahannya.

## BAB IV PEMBINAAN DAN KOORDINASI

## Pasal 11

Pimpinansatuankerjaperangkatdaerahwajibmelakukan :

- a. pembinaan dalam pengembangan dan penetapan indicator kinerja utama di lingkungan satuan kerja masing-masing; dan
- b. koordinasi untuk pengintegrasi ansistem pengukuran kinerja dengan system administrasi pemerintahan lainnya baik perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban.

## Pasal 12

- (1) Walikota melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat Kota, dan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah melakukan pembinaan, koordinasi dan pemantauan dalam pengembangan dan penetapan indicator kinerja utama di lingkungan satuan kerja perangkat daerah.
- (2) Hasil koordinasi dan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Walikota untuk memperoleh arahan dan tindakan lebih lanjut.

## BAB V KETENTUAN PELAPORAN

## Pasal 13

- (1) Laporan tentang penetapan, pengembangan, analisis dan evaluasi terhadap indicator kinerja utama disusun oleh instansi perangkat daerah.
- (2) Kewajiban menyampaikan laporan tentang penetapan indicator kinerja utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah peraturan Walikota ini ditetapkan dan dibuat dalam rangkap 3 (tiga) disampaikan kepadaWalikota Pontianak melalui satuan kerja/unit kerja yang melakukan pembinaan, koordinasi dan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1).
- (3) Laporan tentang pengembangan, analisis, dan valuasi erhadap pengembangan dan pencapaian indicator kinerja utama di lingkungan satuan kerja perangkat daerah disampaikan secara berkala dan berkesinambungan dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali di awal tahun anggaran dan disampaikan bersamaan dengan penyampaian dokumen Penetapan Kinerja dan Laporan Kinerja.

## BAB VI P E N U T U P

## Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak Pada tanggal 28 Januari 2015

WALIKOTA PONTIANAK


SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak pada tanggal 28 Januari 2015 SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK, ttd

MOCHAMAD AKIP

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2015 NOMOR 9