PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK Nomor 25 Tahun 2016 tentang KEPARIWISATAAN (berlaku 30 Desember 2016)
Pembukaan
Menimbang :
BUPATI TRENGGALEK PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 25 TAHUN 2016
TENTANG
KEPARIWISATAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TRENGGALEK,
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kepariwisataan;
Mengingat
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK DAN BUPATI TRENGGALEK
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEPARIWISATAAN.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri ## BAB II
ASAS, FUNGSI, DAN TUJUAN
Bagian Kesatu
Asas
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Kepariwisataan diselenggarakan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Kepariwisataan berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap Wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan Daerah untuk mewujudkan kesejateraan rakyat.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
Kepariwisataan bertujuan untuk:
- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
- b. meningkatkan kesejateraan rakyat;
- c. mengurangi kemiskinan;
- d. membuka lapangan kerja;
- e. melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya;
- f. memajukan kebudayaan;
- g. mengangkat citra Daerah dan bangsa;
- h. memupuk rasa cinta tanah air;
- i. memperkukuh jati diri dan kesatuan bangsa;
- j. mempererat persahabatan antar Daerah dan antar bangsa; dan
- k. melindungi kearifan lokal.
PRINSIP PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN,
DAN RUANG LINGKUP
Bagian Kesatu
Prinsip Penyelenggaraan Kepariwisataan
BAB III - PRINSIP PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN,
Pasal 5
Kepariwisataan diselenggarakan dengan prinsip:
- a. menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan;
- b. menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal;
- c. memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas;
- d. memelihara kelestariaan alam dan lingkungan hidup;
- e. memberdayakan masyarakat setempat;
- f. menjamin keterpaduan antar sektor, antar Daerah, antara pusat dan Daerah yang merupakan satu kesatuan sistematik dalam rangka otonomi Daerah, serta keterpaduan antarpemangku kepentingan;
- g. mematuhi kode etik Kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata; dan
- h. memperkukuh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
BAB III - PRINSIP PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN,
Pasal 6
Ruang lingkup Kepariwisataan meliputi:
- a. kewenangan Pemerintah Daerah;
- b. pembangunan Kepariwisataan;
- c. kawasan strategis;
- d. Usaha Pariwisata;
- e. hak, kewajiban, dan larangan;
- f. koordinasi;
- g. badan promosi pariwisata Daerah;
- h. gabungan industri pariwisata Daerah;
- i. pelatihan sumber daya manusia, standarisasi, sertifikasi, dan tenaga kerja; dan
- j. pendanaan.
BAB IV - KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH Pasal 7
Pasal 7
- (1) Pemerintah Daerah berwenang:
- a. menyusun dan menetapkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan;
- b. menetapkan Destinasi Pariwisata;
- c. menetapkan Daya Tarik Wisata;
- d. melaksanakan pendaftaran, pencatatan, dan pendataan pendaftaran usaha;
- e. mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan Kepariwisataan;
- f. memfasilitasi dan melakukan promosi Destinasi Pariwisata dan Produk Pariwisata;
- g. memfasilitasi pengembangan Daya Tarik Wisata baru;
- h. menyelenggarakan pelatihan dan penelitian Kepariwisataan;
- i. memelihara dan melestarikan Daya Tarik Wisata;
- j. menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar Wisata; dan
- k. mengalokasikan anggaran Kepariwisataan.
- (2) Dalam menjalankan kewenangannya sebagai mana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan
BAB IV - KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH Pasal 7
Pasal 8
- (1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat untuk kepentingan pengembangan Kepariwisataan.
- (2) Dalam menyediakan dan menyebarluaskan informasi, Pemerintah Daerah mengembangkan sistem informasi Kepariwisataan Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan dan mengelola sistem informasi Kepariwisataan sesuai dengan kemampuan dan kondisi Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengelolaan sistem informasi Kepariwisataan Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB V - PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN Pasal 9
Pasal 9
Pembangunan Kepariwisataan dilakukan melalui pelaksanaan rencana Pembangunan Kepariwisataan dengan
BAB V - PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN Pasal 9
Pasal 10
Pembangunan Kepariwisataan meliputi:
- a. Industri Pariwisata;
- b. Destinasi Pariwisata;
- c. Pemasaran Kepariwisataan; dan
- d. Kelembagaan Kepariwisataan.
BAB V - PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN Pasal 9
Pasal 11
- (1) Pembangunan Kepariwisataan dilakukan
BAB V - PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN Pasal 9
Pasal 12
Pemerintah Daerah bersama lembaga yang terkait dengan Kepariwisataan menyelenggarakan penelitian dan pengembangan Kepariwisataan untuk mendukung Pembangunan Kepariwisataan.
BAB V - PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN Pasal 9
Pasal 13
Pemerintah Daerah mendorong penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing dibidang Kepariwisataan sesuai dengan RIPPARDA.
BAB VI - KAWASAN STRATEGIS Pasal 14
Pasal 14
- (1) Kawasan Strategsi Pariwisata Daerah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
BAB VI - KAWASAN STRATEGIS Pasal 14
Pasal 15
- (1) Usaha Pariwisata antara lain meliputi,:
- a. Daya Tarik Wisata;
- b. kawasan Pariwisata;
- c. jasa transportasi Wisata;
- d. jasa perjalanan Wisata;
- e. jasa makanan dan minuman;
- f. penyediaan akomodasi;
- g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
- h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
- i. jasa informasi Pariwisata;
- j. jasa konsultan Pariwisata;
- k. jasa pramuwisata;
- l. Wisata tirta; dan
- m. spa.
- (2) Bupati dapat menetapkan jenis Usaha Pariwisata yang baru selain yang dimaksud pada ayat (1) sebagai akibat perkembangan teknologi, ekonomi, sosial dan budaya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan Usaha Pariwisata sebagimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB VI - KAWASAN STRATEGIS Pasal 14
Pasal 16
- (1) Untuk dapat menyelenggarakan Usaha Pariwisata sebagaima dimaksud dalam Pasal 15, pengUsaha Pariwisata wajib mendaftarkan usahanya terlebih dahulu kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Pengusaha perseorangan yang tergolong usaha mikro atau kecil sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibebaskan dari keharusan untuk melakukan pendaftaran Usaha Pariwisata;
- (3) Pengusaha perseorangan yang tergolong usaha mikro atau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mendaftarkan Usaha Pariwisatanya
BAB VI - KAWASAN STRATEGIS Pasal 14
Pasal 17
Pemerintah Daerah dapat menunda atau meninjau kembali pendaftaran Usaha Pariwisata apabila tidak sesuai dengan ketentuan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
BAB VI - KAWASAN STRATEGIS Pasal 14
Pasal 18
Pemerintah Daerah wajib mengembangkan dan melindungi usaha mikro dan koperasi dalam bidang Usaha Pariwisata dengan cara:
- a. membuat kebijakan pencadangan Usaha Pariwisata untuk usaha mikro dan koperasi;
- b. memfasilitasi kemitraan usaha mikro dan koperasi dengan usaha skala besar;
BAB VIII - HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN Bagian Kesatu Hak
Pasal 19
Pemerintah Daerah mengatur dan mengelola urusan Kepariwisataan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
BAB VIII - HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN Bagian Kesatu Hak
Pasal 20
- (1) Setiap orang berhak:
- a. memperoleh kesempatan memenuhi kebutuhan Wisata;
- b. melakukan Usaha Pariwisata;
- c. menjadi pekerja/buruh pariwisata; dan/atau
- d. berperan dalam proses pembangunan Kepariwisataan.
- (2) Setiap orang dan/atau masyarakat di dalam dan di sekitar Destinasi Pariwisata mempunyai hak prioritas:
- a. menjadi pekerja/buruh;
- b. konsinyasi; dan/atau
- c. pengelolaan.
BAB VIII - HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN Bagian Kesatu Hak
Pasal 21
Setiap Wisatawan berhak memperoleh:
- a. informasi yang akurat mengenai Daya Tarik Wisata;
- b. pelayanan Kepariwisataan sesuai dengan standar;
- c. perlindungan hukum dan keamanan;
- d. pelayanan kesehatan;
- e. perlindungan hak pribadi; dan
- f. perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang beresiko tinggi.
BAB VIII - HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN Bagian Kesatu Hak
Pasal 22
Wisatawan yang memiliki keterbatasan fisik, anak-anak, dan lanjut usia berhak mendapatkan fasilitas khusus sesuai dengan kebutuhannya.
BAB VIII - HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN Bagian Kesatu Hak
Pasal 23
Setiap pengUsaha Pariwisata berhak:
- a. mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha di bidang Kepariwisataan;
- b. membentuk dan menjadi anggota asosiasi Kepariwisataan;
- c. mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha; dan
- d. mendapatkan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Kedua
Kewajiban
BAB VIII - HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN Bagian Kesatu Hak
Pasal 24
- (1) Pemerintah Daerah wajib:
- a. menyediakan informasi Kepariwisataan, perlindungan hukum, serta kemanan dan keselamatan kepada Wisatawan;
- b. melaksanakan kegiatan promosi pariwisata Daerah;
- c. menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan Usaha Pariwisata yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi, dan memberikan kepastian hukum;
- d. memelihara, mengembangkan, dan melestarikan aset Daerah yang menjadi Daya Tarik Wisata dan aset potensi yang belum tergali; dan
- e. melakukan tindakan pengawasan dan pengendalian atas kegiatan Kepariwisataan, dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas.
- (2) Bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan dan pengendalian atas kegiatan Kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (e) yang dilakukan oleh setiap orang, wisatawan, dan Pengusaha Pariwisata yang mempunyai potensi menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat luas.
- (3) Tata cara mengenai pengawasan dan pengendalian Kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB VIII - HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN Bagian Kesatu Hak
Pasal 25
Setiap orang wajib:
- a. menjaga dan melestarikan Daya Tarik Wisata; dan
- b. membantu terciptanya suasana aman, tertib, bersih, berperilaku santun, dan menjaga kelestarian lingkungan Destinasi Pariwisata.
BAB VIII - HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN Bagian Kesatu Hak
Pasal 26
Setiap wisatawan wajib:
- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memelihara dan melestarikan lingkungan;
- c. turut serta menjaga ketertiban, kebersihan dan keamanan lingkungan; dan
- d. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum.
BAB VIII - HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN Bagian Kesatu Hak
Pasal 27
Setiap Pengusaha Pariwisata wajib:
- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
- c. memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;
- d. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan;
- e. memberikan perlindungan asuransi pada Usaha Pariwisata dengan kegiatan yang beresiko tinggi;
- f. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan;
- g. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
- h. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
- i. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
- j. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
- k. memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri;
- l. memelihara lingkungan alam dan budaya;
- m. menjaga citra Daerah melalui kegiatan usaha Kepariwisataan secara bertanggung jawab; dan
- n. menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- o. Pengusaha Pariwisata wajib memperkerjakan tenaga kerja lokal yang telah memiliki Sertifikasi Kompetensi di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- p. Pengusaha Pariwisata wajib memiliki sertifikat Usaha Pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
BAB VIII - HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN Bagian Kesatu Hak
Pasal 28
- (1) Setiap orang dilarang merusak sebagian atau seluruh fisik Daya Tarik Wisata, meliputi:
- a. melakukan perbuatan mengubah warna;
- b. mengubah bentuk;
- c. menghilangkan spesies tertentu;
- d. mencemarkan lingkungan;
- e. memindahkan;
- f. mengambil; dan
- g. menghancurkan dan/atau memusnahkan Daya Tarik Wisata.
sehingga berakibat berkurang atau hilangnya keunikan, keindahan dan nilai autentik suatu Daya Tarik Wisata yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Melakukan perbuatan yang menghalangi, mengganggu dan/atau mengurangi kenyamanan wisatawan untuk menikmati data tarik wisata.
- (3) Dalam penyelenggaraan Usaha Pariwisata dilarang untuk digunakan dan/atau dimanfaatkan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan dan/atau tindakan yang menimbulkan dampak negatif Daya Tarik Wisata.
BAB IX - KOORDINASI Pasal 29
Pasal 29
- (1) Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan Kepariwisataan Pemerintah Daerah melakukan koordinasi strategis lintas sektor pada tataran kebijakan, program, dan kegiatan Kepariwisataan.
- (2) Koordinasi strategis lintas sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. bidang keamanan dan ketertiban;
- b. bidang prasarana umum yang mencakupi jalan, air bersih, listrik, telekomunikasi, dan kesehatan lingkungan;
- c. bidang transportasi darat, laut, dan udara; dan
- d. bidang promosi pariwisata dan kerja sama.
BAB IX - KOORDINASI Pasal 29
Pasal 30
Koordinasi strategis lintas sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipimpin oleh Bupati.
BAB IX - KOORDINASI Pasal 29
Pasal 31
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja, mekanisme, dan hubungan koordinasi strategis lintas sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30 diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB X - BADAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH Pasal 32
Pasal 32
- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah.
- (2) Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga swasta dan bersifat mandiri.
- (3) Badan Promosi Pariwisata Daerah dalam melaksanakan kegiatannya wajib berkoordinasi dengan Badan Promosi Pariwisata Indonesia.
- (4) Pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB X - BADAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH Pasal 32
Pasal 33
Struktur organisasi Badan Promosi Pariwisata Daerah terdiri atas 2 (dua) unsur, yaitu
- a. unsur penentu kebijakan; dan
- b. unsur pelaksana.
BAB X - BADAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH Pasal 32
Pasal 34
- (1) Unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a berjumlah 9 (sembilan) orang anggota terdiri atas:
- a. Wakil asosiasi Kepariwisataan 4 (empat) orang;
- b. Wakil asosiasi profesi 2 (dua) orang;
- c. Wakil asosiasi penerbangan 1 (satu) orang; dan
- d. Pakar/akademisi 2 (dua) orang.
- (2) Keanggotan unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah diusulkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Kepariwisataan kepada Bupati untuk masa tugas paling lama 4 (empat) tahun.
- (3) Unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua yang dibantu oleh seorang sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut menganai tata kerja, persyaratan, serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian unsur penentu kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB X - BADAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH Pasal 32
Pasal 35
Unsur penentu kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a membentuk unsur pelaksana untuk menjalankan tugas operasional Badan Promosi Pariwisata Daerah.
BAB X - BADAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH Pasal 32
Pasal 36
- (1) Unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Daerah dipimpin oleh seorang direktur eksekutif dengan dibantu oleh beberapa direktur sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Daerah wajib menyusun tata kerja dan rencana kerja.
- (3) Masa kerja unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Daerah paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja, persyaratan, serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian unsur pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Badan Promosi Pariwisata Daerah.
BAB X - BADAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH Pasal 32
Pasal 37
- (1) Badan Promosi Pariwisata Daerah mempunyai tugas:
- a. meningkatkan citra Kepariwisataan Daerah;
- b. meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara dan penerimaan devisa;
- c. meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan pembelanjaan;
- d. menggalang pendanaan dari sumber selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. melakukan riset dalam rangka pengembangan usaha dan bisnis pariwisata.
- (2) Badan Promosi Pariwisata Daerah mempunyai fungsi sebagai:
- a. koordinator promosi pariwisata yang dilakukan dunia usaha di Daerah; serta
- b. mitra kerja Pemerintah Daerah.
BAB X - BADAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH Pasal 32
Pasal 38
Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 37 Badan Promosi Pariwisata Daerah wajib berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.
BAB X - BADAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH Pasal 32
Pasal 39
- (1) Sumber pembiayaan Badan Promosi Pariwisata Daerah berasal dari:
- a. pemangku kepentingan; dan
- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bantuan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersifat hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengelolaan dana yang bersumber dari non-Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan non-Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah wajib diaudit oleh akuntan publik dan diumumkan kepada masyarakat.
BAB XI - GABUNGAN INDUSTRI PARIWISATA DAERAH Pasal 40
Pasal 40
- (1) Untuk mendukung pengembangan dunia Usaha Pariwisata yang kompetitif, dibentuk satu wadah yang dinamakan Gabungan Industri Pariwisata Daerah.
- (2) Keanggotaan Gabungan Industri Pariwisata Daerah terdiri atas:
- a. Pengusaha Pariwisata;
- b. asosiasi Usaha Pariwisata;
- c. asosiasi profesi; dan
- d. asosiasi lain yang terkait langsung dengan pariwisata.
- (3) Gabungan Industri Pariwisata Daerah sebagaimana pada ayat (1) berfungsi sebagai mitra kerja Pemerintah Daerah serta wadah komunikasi dan konsultasi para anggotanya dalam penyelenggaraan dan pembangunan Kepariwisataan.
- (4) Dalam melaksanakan fungsi sebagai mitra kerja Pemerintah Daerah, Gabungan Industri Pariwisata Daerah wajib melakukan koordinasi dan konsultasi serta memberi masukan kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Gabungan Industri Pariwisata Daerah bersifat mandiri dan dalam melakukan kegiatannya bersifat nirlaba.
- (6) Gabungan Industri Pariwisata Daerah melakukan kegiatan, antara lain:
- a. menetapkan dan menegakkan Kode Etik Gabungan Industri Pariwisata Daerah;
- b. menyalurkan aspirasi serta memelihara kerukunan dan kepentingan anggota dalam rangka keikutsertaannya dalam pembangunan bidang Kepariwisataan;
- c. meningkatkan hubungan kerja sama antara Pengusaha Pariwisata Daerah dan luar Daerah untuk kepentingan pembangunan Kepariwisataan;
- d. mencegah persaingan usaha yang tidak sehat di bidang pariwisata; dan
- e. menyelenggarakan pusat informasi usaha dan menyebarluaskan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang Kepariwisataan;
BAB XI - GABUNGAN INDUSTRI PARIWISATA DAERAH Pasal 40
Pasal 41
Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, keanggotaan, susunan kepengurusan, dan kegiatan Gabungan Industri Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA, STANDARDISASI, SERTIFIKASI, DAN TENAGA KERJA Bagian Kesatu
Pelatihan Sumber Daya Manusia
BAB XII - PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA, STANDARDISASI, SERTIFIKASI, DAN TENAGA KERJA Bagian Kesatu
Pasal 42
- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelatihan sumber daya manusia pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan pelaku usaha dan atau pihak lain untuk penyelenggaraan pelatihan sumber daya manusia.
- (3) Pemerintah Daerah mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan pelatihan sumber daya manusia pariwisata.
BAB XII - PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA, STANDARDISASI, SERTIFIKASI, DAN TENAGA KERJA Bagian Kesatu
Pasal 43
- (1) Tenaga kerja di bidang Kepariwisataan memiliki standar kompetensi.
- (2) Standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sertifikasi kompetensi.
- (3) Sertifikasi kompetensi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk:
- a. memberikan pengakuan terhadap kompetensi yang dimiliki tenaga kerja; dan
- b. meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga kerja.
- (4) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi dan mendanai penyelenggaraan sertifikasi kompetensi di bidang pariwisata sesuai kebutuhan potensi wisata Daerah.
- (5) Sertifikasi kompetensi dilakukan oleh lembaga sertifikasi profesi yang telah mendapat pengakuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB XII - PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA, STANDARDISASI, SERTIFIKASI, DAN TENAGA KERJA Bagian Kesatu
Pasal 44
- (1) Produk, pelayanan, dan pengelolaan Usaha Pariwisata memiliki standar usaha.
- (2) Standar usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sertifikasi Usaha Pariwisata.
- (3) Sertifikasi Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan:
- a. kualitas pelayanan Kepariwisataan; dan
- b. produktifitas Usaha Pariwisata.
- (4) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi penyelenggaraan sertifikasi Usaha Pariwisata sesuai kebutuhan potensi wisata Daerah.
- (5) Sertifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh lembaga mandiri yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB XIII - PENDANAAN Pasal 45
Pasal 45
- (1) Pendanaan pariwisata menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pengusaha, dan masyarakat.
- (2) Pengelolaan dana Kepariwisataan dilakukan
BAB XIII - PENDANAAN Pasal 45
Pasal 46
Pemerintah Daerah mengalokasikan sebagian dari pendapatan yang diperoleh dari penyelenggaraan pariwisata untuk kepentingan pelestarian alam dan budaya.
BAB XIII - PENDANAAN Pasal 45
Pasal 47
Pemerintah Daerah memberikan peluang pendanaan bagi usaha mikro di bidang Kepariwisataan.
BAB XIV - PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN Pasal 48
Pasal 48
- (1) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kegiatan Kepariwisataan yang dilakukan oleh Bupati.
- (2) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan Kepariwisataan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.
BAB XIV - PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN Pasal 48
Pasal 49
- (1) Setiap wisatawan yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dikenai sanksi berupa teguran lisan disertai dengan pemberitahuan mengenai hal yang harus dipenuhi.
- (2) Apabila wisatawan telah diberi teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak diindahkannya, wisatawan yang bersangkutan dapat diusir dari lokasi perbuatan dilakukan.
BAB XIV - PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN Pasal 48
Pasal 50
- (1) Setiap Pengusaha Pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan/atau Pasal 27 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. teguran tertulis;
- b. pembatasan kegiatan usaha ; dan
- c. pembekuan sementara kegiatan usaha.
- (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada Pengusaha Pariwisata paling banyak 3 (tiga) kali.
- (4) Sanksi pembatasan kegiatan usaha dikenakan kepada Pengusaha Pariwisata yang tidak mematuhi teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).
- (5) Sanksi pembekuaan sementara kegiatan usaha dikenakan kepada Pengusaha Pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).
BAB XVI - KETENTUAN PIDANA Pasal 51
Pasal 51
Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan dalam pasal 28 ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP Pasal 52
Pasal 52
Penetapan Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini dilakukan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP Pasal 52
Pasal 53
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek.

Penetapan: Ditetapkan di Trenggalek Pada tanggal 30 Desember 2016 BUPATI TRENGGALEK, TTD EMIL ELESTIANTO

Penetapan: Diundangkan di Trenggalek pada tanggal 30 Desember 2016

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK, ALI MUSTOFA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2016 NOMOR 24 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 482-25/2016

Distribusi: Salinan sesuai dengan aslinya

Penandatangan: KEPALA BAGIAN HUKUM, ANIK SUWARNI Nip . 19650919 199602 2 001
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
## NOMOR 25 TAHUN 2016 TENTANG
## KEPARIWISATAAN
## I. UMUM
Bahwa keadaan alam, flora, dan fauna, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, serta peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni, dan budaya yang terdapat di Kabupaten Trenggalek merupakan sumber daya dan modal pembangunan Kepariwisataan bagi Daerah yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dalam kerangka otonomi Daerah.
Sumber daya dan modal tersebut perlu dimanfaatkan secara optimal melalui penyelenggaraan Kepariwisataan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan Daerah, memperluas dan memeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, mendorong pembangunan Daerah, memperkenalkan dan memerdayagunakan Daya Tarik Wisata dan destinasi Kepariwisataan di Kabupaten Trenggalek.
Bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan pilihan yang didasarkan pada potensi yang dimiliki Daerah, pembangunan Kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu meningkatkan daya saing Daerah. Penyelenggaraan urusan dalam bidang Kepariwisataan dalam pemerintahan Daerah di Kabupaten Trenggalek diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.
Bahwa pembangunan Kepariwisataan dilakukan secara sistematis, terpadu, berkelanjutan dan bertanggungjawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup.
## II. PASAL DEMI PASAL
##
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 2
## Huruf a Asas manfaat, mengandung pengertian bahwa dalam penyelenggaraan pariwisata dilaksanakan berlandaskan kemanfaatan yang lebih luas agar mampu menghadirkan terwujudnya nilai tambah sektor Kepariwisataan yang optimal bagi para pihak yang terlibat langsung khususnya dan bagi kepentingan bangsa dan negara pada umumnya; ## Huruf b Asas kekeluargaan, mengandung pengertian bahwa dalam penyelenggaraan Kepariwisataan mengutamakan kemakmuran masyarakat lokal dan masyarakat pada umumnya bukan kemakmuran orang-perseorangan. ## Huruf c Asas adil dan merata, mengandung pengertian bahwa penyelenggaraan Kepariwisataan memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama kepada semua pihak yang memenuhi syarat dan hasil-hasilnya dinikmati oleh masyarakat secara adil dan merata. ## Huruf d Asas keseimbangan, mengandung pengertian bahwa penyelenggaraan Kepariwisataan dilakukan