Unknown PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT Nomor 2 Tahun 2017 tentang PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN ANGGARAN 2017 (berlaku 3 Januari 2017)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
1
B U P A T I T A N A H L A U T PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN ANGGARAN 2017
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANAH LAUT,
- a. bahwa berdasarkan pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku;
- b. bahwa tambahan penghasilan diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai yang didasarkan pada kriteria beban kerja, kondisi kerja dan prestasi kerja ;
- c. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pegawai, meningkatkan motivasi kerja dan prestasi kerja bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut , perlu memberikan tambahan penghasilan yang layak sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah Laut tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2017;
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negaara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Menetapkan :
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5153);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan Dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, (Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 25 );
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 );
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN ANGGARAN 2017
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaskud dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2017.
8. Pegawai Negeri Sipil adalah yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) adalah Calon Pegawai Negeri Sipil yang statusnya masih dalam masa percobaan sebelum diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
10. Jabatan Struktural adalah Jabatan yang secara tegas ada dalam struktur organisasi, sehingga tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak Pejabat atau Pegawai bersangkutan sudah diukur.
11. Jabatan Fungsional adalah Jabatan yang tidak tercantum dalam struktur organisasi tetapi dari sudut tugas dan fungsi pekerjaan tidak bisa terlepas dari struktur organisasi dan sangat diperlukan oleh organisasi dan pelaksanaannya merupakan satu kesatuan.
12. Jabatan Fungsional Umum adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang CPNS dan PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keterampilan tertentu dan untuk kenaikan pangkatnya tidak disyaratkan dengan angka kredit.
13. Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang CPNS dan PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu dan untuk kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
14. Tambahan penghasilan adalah tambahan penghasilan yang diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai ## BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- Maksud dan tujuan pemberian tambahan penghasilan kepada PNS adalah a. meningkatkan kesejahteraan PNS;
- b. meningkatkan disiplin PNS;
- c. meningkatkan produktifitas kerja PNS;
- d. menciptakan PNS yang profesional;dan
- e. meningkatkan kinerja pelayanan prima.
KETENTUAN HARI KERJA DAN JAM KERJA
BAB III - KETENTUAN HARI KERJA DAN JAM KERJA
Pasal 3
- (1) Ketentuan hari kerja dari hari Senin s/d Jum'at (5 hari kerja) diatur sebagai berikut :
- a. hari Senin s/d Kamis dari Pukul 07.30 s/d 16.00 Wita;
- b. hari Jum'at dari Pukul 07.30 s/d 11.00 Wita; dan
- c. setiap hari diwajibkan Apel Pagi dan Apel Siang, kecuali Hari Jum'at kegiatan Senam Pagi dan Apel Siang.
- (2) Ketentuan untuk fungsional guru dan tenaga medis serta paramedik dengan ketentuan 6 ( enam ) hari kerja dari hari Senin s/d Sabtu diatur sebagai berikut :
- a. hari Senin s/d Kamis Pukul 07.30 s/d 14.30 Wita;
- b. hari Jum'at 07.30 s/d 11.00 Wita;
- c. hari Sabtu 07.30 s/d 13.30 Wita.
- (3) Bagi pegawai yang melakukan izin keluar kantor harus mendapat izin tertulis dari atasan langsungnya.
TAMBAHAN PENGHASILAN
BAB IV - TAMBAHAN PENGHASILAN
Pasal 4
- (1) PNS dan CPNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dapat diberikan tambahan penghasilan berdasarkan :
- a. beban kerja;
- b. kondisi kerja; dan
- c. prestasi kerja
- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja diberikan kepada PNS dan CPNS dikarenakan dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas - tugas yang dinilai melampui beban kerja normal .
- (3) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja diberikan kepada PNS dan CPNS dikarenakan melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi baik secara fisik maupun hukum .
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja diberikan kepada PNS dan CPNS dikarenakan dapat menyelesaikan target kinerja berdasarkan rencana kerja .
- (5) Bagi PNS yang dipromosikan dan/atau dimutasikan dalam jabatan tertentu, apabila penetapan Surat Keputusan/Pelantikan terhadap yang bersangkutan dilaksanakan sebelum tanggal 15 bulan berjalan, maka tambahan penghasilan dibayarkan berdasarkan jabatan yang baru, dan apabila penetapan Surat Keputusan/Pelantikan terhadap yang bersangkutan dilaksanakan setelah tanggal 14 bulan berjalan, maka tambahan penghasilan dibayarkan berdasarkan jabatan yang lama.
- (6) Bagi PNS yang diangkat sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) satu tingkat Eselon diatasnya diberikan tambahan penghasilan sesuai dengan jabatan Plt. pada Eselon yang ditugaskan kepadanya.
- (7) Bagi PNS yang ditugaskan menjadi Plh. satu tingkat Eselon diatasnya, tetap diberikan tambahan penghasilan sesuai dengan jabatan struktural yang diembannya (jabatan struktural definitif).
- (8) Bagi CPNS Formasi Jabatan Fungsional Umum dan Jabatan Fungsioal Tertentu/ Angka Kredit diberikan tambahan penghasilan yang disetarakan dengan Jabatan Fungsional Umum pada SKPD berdasarkan golongan.
- (9) Bagi CPNS Formasi Jabatan Fungsional Tertentu / Angka Kredit akan diberikan tambahan penghasilan sesuai jenjang dan jabatannya apabila sudah berstatus sebagai PNS, masa kerja minimal 1 ( satu ) tahun, dan telah mempunyai SK pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional Tertentu / Angka Kredit.
- (10) Pemberian tambahan penghasilan diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dengan besaran sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 5

- (1) Pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud Pada pasal 4 dapat dikenakan pemotongan/pengurangan bilamana :
- a. tidak mengikuti apel pagi dan apel siang serta senam pagi pada hari jum'at dengan alasan tanpa kabar tertulis atau lisan kepada atasan langsung, maka tambahan penghasilan dikurangi 1 % per pelaksanaan apel/senam pagi. Khusus bagi tenaga medis dan paramedis keikutsertaan apel pagi dan apel siang serta senam pagi disesuaikan dengan jadwal/ penugasan dari pimpinan instansi masing-masing, sedangkan untuk guru apel pagi dan apel siang pelaksanaannya disesuaikan dengan ketentuan di sekolah masing-masing, bagi Tenaga fungsional PPL dan Tenaga Fungsional lainnya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku pada instansi yang bersangkutan;
- b. meninggalkan tempat tugas/kerja pada jam kerja tanpa kabar atau tidak mendapat izin tertulis dari atasan langsung, maka tambahan penghasilan dikurangi 1% per jam;
- c. tidak masuk kerja tanpa kabar atau tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka tambahan penghasilan dikurangi 5% per hari bagi yang melaksanakan ketentuan 5 hari kerja dan 4% per hari bagi yang melaksanakan ketentuan 6 hari kerja; dan
- d. tidak masuk kerja di atas 15 hari kerja tanpa kabar atau tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan tidak mendapat tambahan penghasilan untuk bulan yang bersangkutan.
- (2) Bagi PNS yang menjalankan cuti di atas 12 hari kerja, maka tambahan penghasilan tidak dibayarkan terhitung pada hari ke 13 dan seterusnya.
- (3) Bagi PNS yang menjalankan cuti melahirkan tetap diberikan Tambahan Penghasilan.
- (4) Bagi PNS yang mengikuti Tugas Belajar tidak diberikan Tambahan Penghasilan.
- (5) Bagi PNS yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural /Fungsional/Teknis dan CPNS yang mengikuti Diklat Prajabatan tetap diberikan Tambahan Penghasilan.

- (6) Disamping pengurangan terhadap tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, tetap dikenakan ketentuan sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Instruksi Bupati Nomor 01 Tahun 2004 tentang Tindakan Administrasi Terhadap Pelanggaran Disiplin Kerja PNS Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

## BAB V

## KEWAJIBAN, PROSEDUR DAN PENGAWASAN

## Pasal 6

- (1) Masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berkewajiban membuat dan menyampaikan laporan absensi kepada Bupati yang meliputi Blanko Daftar Hadir Apel Pagi, Daftar Hadir Apel Siang, Daftar Hadir Apel Gabungan, Daftar Hadir Kerja, Daftar Hadir Senam Pagi, Laporan Mingguan Absensi Apel Pagi dan Apel Siang, Laporan Bulanan Absensi Apel Pagi dan Apel Siang, Laporan Bulanan Hadir Kerja dan Blanko Surat Izin Keluar Kantor sebagaimana termuat dalam lampiran IV A sampai dengan lampiran IV I Peraturan Bupati ini.
- (2) Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tidak memenuhi capaian dan target kinerja, tidak menyampaikan pelaporan atau keterlambatan dalam penyampaian laporan yang menjadi tugas, kewajiban dan tanggung jawab SKPD yang bersangkutan seperti Pelaporan Keuangan, Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan, Pelaporan Keadaan Barang/Aset, Pelaporan Pelaksanaan Absensi, Penyusunan LAKIP, Pelaporan Kependudukan dan pelaporan-pelaporan lainnya yang menjadi tugas, kewajiban dan tanggung jawab setiap SKPD yang mengurangi capaian kinerja SKPD yang bersangkutan serta baik langsung maupun tidak langsung berakibat terganggunya kinerja pemerintah daerah, dikenakan sanksi secara kolektif pada SKPD yang bersangkutan yakni tambahan penghasilan bagi semua aparatur pada SKPD yang bersangkutan dikurangi sebesar 50% selama laporan tersebut belum terpenuhi.

## Pasal 7

- (1) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) Tambahan Penghasilan Daerah disampaikan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya, setelah melalui proses evaluasi oleh Pejabat Pengelola Kepegawaian pada SKPD dan diketahui oleh Pimpinan SKPD terhadap kehadiran PNS/CPNS dengan melampirkan Rekap Daftar Hadir Masuk Kerja dan Rekap Daftar Hadir Apel Pagi/Pulang setelah diverifikasi Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut atau petugas yang ditunjuk, sedangkan SPP yang berkaitan dengan keterlambatan atau tidak menyampaikan pelaporan kinerja yang menjadi tugas dan kewajiban SKPD setelah melalui proses evaluasi oleh pejabat pengevaluasi pelaporan dan kinerja SKPD.
- (2) Daftar pengurangan tambahan penghasilan PNS dan CPNS dilaporkan oleh Kepala SKPD kepada Sekretaris Daerah dengan tembusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia , Inspektur wilayah

Kabupaten Tanah Laut serta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut.

- (3) Kepala SKPD atau Kepala UPT menunjuk satu orang petugas yang khusus mengelola presentasi absensi daftar hadir apel dan senam pagi dari pejabat yang mengelola kepegawaian pada SKPD dan UPT-nya masing-masing petugas tersebut setiap akhir bulan merekapitulasi daftar hadir untuk pengajuan usulan tambahan penghasilan.

## Pasal 8

Pengawasan terhadap pelaksanaan pemotongan tambahan penghasilan dilakukan oleh atasan langsung berdasarkan jenjang jabatan pada unit kerja masing-masing untuk pelaksanaan kehadiran dan Kepala SKPD untuk pelaksanaan pelaporan, pelaksanaan kinerja dan target kinerja.

## Pasal 9

- (1) Kekurangan pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil untuk Tahun Anggaran 2016 dapat dimintakan pada Tahun Anggaran 2017 dengan menyerahkan SPP dan SPM Kekurangan Pembayaran Tambahan Penghasilan Tahun 2016 ke Bendahara Umum Daerah (BUD).
- (2) Pembayaran Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil untuk Bulan Desember 2017 dapat dimintakan pada Bulan Desember 2017, disertai bukti absensi/daftar hadir kerja pegawai yang terisi minimal sampai dengan tanggal 13 Desember 2017, sedangkan untuk pelaksanaan pengajuan penerbitan SP2D Tambahan Penghasilan akan diberitahukan lebih lanjut.

## Pasal 10

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2017.

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

- (1) Dengan ditetapkannya peraturan ini maka Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Dan Calon Pegawai Negeri Sipil Di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2016 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku .
- (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari pada tanggal 3 Januari 2017 BUPATI TANAH LAUT,


H. BAMBANG ALAMSYAH

Diundangkan di Pelaihari pada tanggal 3 Januari 2017 Plt.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT, ttd

## H. SYAHRIAN NURDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2017 NOMOR 2