PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 10 Tahun 2017 tentang TATA CARA PENGEMBALIAN UANG JASA PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BALANGAN (berlaku 1 Februari 2017)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI BALANGAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 10 TAHUN 2017
TENTANG
TATA CARA PENGEMBALIAN UANG JASA PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BALANGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BALANGAN,
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Balangan;
- b. bahwa jasa pelayanan kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Balangan, merupakan salah satu komponen yang perlu diatur pemanfaatannya;
- c. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan rumah sakit yang lebih optimal, maka perlu untuk menetapkan tata cara pengembalian uang jasa pelayanan kesehatan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengembalian Uang Jasa Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Balangan;
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265 );
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
2
- 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Tehknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
MEMUTUSKAN
- Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN JASA PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BALANGAN.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
- 1 Daerah adalah Kabupaten Balangan.
- 2 Bupati adalah Bupati Balangan.
- 3 Rumah Sakit Umum Daerah Balangan, yang selanjutnya disingkat RSUD Balangan adalah Rumah Sakit Umum Daerah Milik Pemerintah Kabupaten Balangan.
- 4 Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD RSUD adalah Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Balangan.
5. Jasa adalah kegiatan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Balangan berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi, masyarakat atau Badan. pada
- 6 Pelayanan Kesehatan Adalah pelayanan kepada masyarakat yang meliputi pemeriksaan, pengobatan, tindakan medik, rehabilitasi medic, konsultasi medis, perawatan, serta pemakaian fasilitas sarana kesehatan yang diberikan oleh Rumah Sakit.
- 7 Jasa Pelayanan adalah imbalan atas pelayanan yang diberikan oleh tenaga medis, paramedis, apotiker, manajemen, tenaga administrasi dan tenaga kesehatan lainnya Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Balangan. pada
BAB II - TATA CARA PENGEMBALIAN UANG JASA PELAYANAN KESEHATAN
Pasal 2
- (1) Pengembalian jasa pelayanan kesehatan didasarkan jumlah penerimaan/ pendapatan atas pelayanan kesehatan di BLUD RSUD dalam 1 (satu) tahun anggaran. pada
- (2) Pengembalian jasa pelayanan kesehatan dibagi ## BAB III PENGANGGARAN
BAB II - TATA CARA PENGEMBALIAN UANG JASA PELAYANAN KESEHATAN
Pasal 3
- (1) Direktur BLUD RSUD menyusun Rencana Bisnis Anggaran (RBA) anggaran dalam rangka pengembalian uang jasa pelayanan kesehatan.
- (2) Tata cara penyusunan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
PEMANFAATAN UANG JASA PELAYANAN KESEHATAN
BAB IV - PEMANFAATAN UANG JASA PELAYANAN KESEHATAN
Pasal 4
- (1) jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dimanfaatkan untuk menunjang pelayanan di RSUD dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan serta meningkatkan kesejahteraan karyawan RSUD Uang
- (2) Pemanfaatan uang jasa pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan oleh pimpinan BLUD RSUD pada
BAB V - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan. Agar
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Paringin tanggal 21 Februari 2017 pada

Penetapan: Diundangkan di Paringin tanggal 21 Februari 2017 pada

Distribusi: Salinan /Fotocopy sesuai dengan aslinya Mengetahui, BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2017 NOMOR 10