PERATURAN DAERAH KOTA MA Nomor 2 Tahun 1988 tentang PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II UJUNG PANDANG BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 1988 NOMOR : 9 LEMBARAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II UJUNG PANDANG NOMOR : 11 TAHUN 1988 SERI : D NOMOR : 9 PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II UJUNG PANDANG NOMOR : 2 TAHUN 1988 TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II UJUNG PANDANG (berlaku 10 Maret 1988)
Pembukaan
Menimbang : a.
bahwa dalam rangka upaya penegakan hukum Peraturan daerah Kotamadya Daerah Tingkat I Ujung Pandang yang memuat ketentuan ancaman Pidana baik kurungan maupun denda, dipandang perlu peningkatan dan pelaksanaan dan pengawasan guna menjamin adanya keterlibatan dan kepastian hukum terhadap Peraturan Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan penertiban pelanggaran-pelanggaran terhadap Peraturan Daerah tersebut, perlu ditunjuk dan diangkat aparat di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang yang bertugas sebagai penyidik seperti yang dimaksud oleh pasal 6 ayat (1) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- c. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut dimaksud huruf a dan b, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang.
Mengingat : 1.
- Undang-undang No. 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 No.74 -Tambahan Lembaran Negara No. 1822) jo. Peraturan Pemerintah No.50 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupatenkabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Tahun 1971 no. 65, Tambahan Lembaran Negara No.2970) :
2. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 No. 38, Tambahan Lembarab Negara No. 3037);
3. Undang-undang 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 no. 55, Tambahan lembaran Negara no. 3041);
4. Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 no. 76, Tambahan Lembaran Negara No. 3209);
5. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 No. 5);
6. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab undangundang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 No. 36 Tambahan Lembaran Negara No. 3258);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;
8. Peraturan Menteri Kehakiman No. M-04Pw. 07.03 Tahun 1984 tanggal 27 September 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengusulan pengangkatan dan pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
9. Keputusan Menteri Kehakiman No. M-04Pw.07.03 Tahun 1984 tanggal 27 September 1984 tentang wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 23 Tahun 1986 tanggal 12 April 1986 tentang Ketentuan Umum mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
11. Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No.Pol.Skep/369/X/1985 tanggal 31 Oktober 1985 tentang Mekanisme Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
Dengan Persetujuan :
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II UJUNG PANDANG
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II UJUNG PANDANG TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II UJUNG PANDANG
B A B I KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah tingkat II Ujung Pandang;
- c. Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah tingkat II Ujung Pandang;
- d. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang yang memuat Ketentuan Pidana;
- e. Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disebut Penyidik adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan tertentu di lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang yang memuat Ketentuan Pidana;
- f. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dan Perundang-undangan lainnya, untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah yang terjadi guna menemukan tersangkanya.
B A B II K E D U D U K A N
Pasal 2
Penyidik dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.
B A B III
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
Pasal 3
Penyidik diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Kehakiman atas usul Kepala Daerah melalui Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan dan Menteri Dalam Negeri
Pasal 4
- (1) Syarat-syarat umum untuk dapat diangkat sebagai Penyidik adalah:
- a. Pegawai Negeri Sipil berpangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda Tingkat I (Golongan II/b);
- b. Berpendidikan serendah-rendahnya Sekolah Lanjutan Atas atau berpendidikan khusus di bidang Penyidikan atau khusus di bidang Teknis Operasional atau berpengalaman minimal 2 (dua) tahun pada bidang teknis operasional;
- c. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (DP3) untuk selama 2 (dua) tahun berturut-turut harus terisi dengan nilai baik.
- (2) Disamping syarat-syarat yang bersifat umum tersebut sedalam ayat (1) juga harus memenuhi syarat-syarat khusus yaitu :
- a. Telah mengikuti pendidikan khusus mengenai teknis Penyidikan:
- b. Menguasai Ketentuan Peraturan Daerah.
Pasal 5
Kepala Daerah mengusulkan pemberhentian Penyidik kepada Menteri Kehakiman melalui Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan dan Menteri Dalam Negeri, karena :
- a. Meninggal dunia;
- b. Atas permintaan sendiri dengan alasan kesehatan yang tidak memungkinkan melaksanakan tugas penyidikan ;
Pasal 6
- d. Melakukan tindakan yang bertentangan dengan tugas dan kewajiban didalam melaksanakan penyidikan;
- e. Tidak memenuhi lagi syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) huruf c dan huruf d.
Dalam hal terjadi Mutasi sebagaimana dimaksud pasal 5 yang tidak memungkinkan Penyidik yang bersangkutan melaksanakan tugasnya sebagai Penyidik, Kepala Daerah memberitahukan secara resmi kepada Menteri Kehakiman melalui Gubernur Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan dan Menteri Dalam Negeri tentang adanya Mutasi tersebut guna diadakan perubahan/pencabutan Surat Keputusan Pengangkatannya.
B A B IV TUGAS DAN WEWENANG
Pasal 7
- (1) Penyidik mempunyai tugas dan kewajiban untuk melakukan penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Penyidik berada di bawah koordinasi dan Pengawasan Penyidik polisi Negara Republik Indonesia.
- (3) Dalam hal penyidik mulai melakukan penyidikan peristiwa yang diduga merupakan Tindak Pidana Pelanggaran Peraturan Daerah, ia harus memberitahukan hal tersebut kepada Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.
Pasal 8
- (1) Penyidik karena tugas dan kewajibannya, mempunyai wewenang untuk :
- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenel dari tersangka;
- d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
- i. Mengadakan tindakan lain menurut Hukum yang dapat dipertanggungjawabkan .
- (2) Dalam melakukan tugasnya, Penyidik tidak berwenang melakukan penangkapan dan atau penahanan.
Pasal 9
Penyidik membuat berita acara tentang :
- a. Pemeriksaan tersangka;
- b. Pemeriksaan rumah;
- c. Penyitaan benda;
- d. Pemeriksaan surat;
- e. Pemeriksaan saksi;
- f. Pemeriksaan di tempat kejadian.
Pasal 10
Menyerahkan berkas perkara hasil-hasil penyidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.
B A B V PEMBINAAN DAN PEMBIAYAAN
Pasal 11
- (1) Pembinaan Penyidik dilakukan oleh Kepala Daerah bekerja sama dengan Instansi Penegak Hukum.
- (2) Kepala Daerah menyelenggarakan pendidikan khusus tersebut pada pasal 4 ayat (2)
Pasal 12
Biaya pelaksanaan tugas penyidikan dan pembinaan peenyidik dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
B A B VI KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13
- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Surat Keputusan Kepala Daerah.
- (2) Peratuaran Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya,memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.
Ujung Pandang, 10 Maret 1988
Dewan Perwakilan Rakyat Walikotamadya Kepala Daerah Kotamadya Daerah Daerah Tingkat II Tingkat II Ujung Pandang Ujung Pandang
KETUA
CAP/TTD
CAP/TTD
Drs. MUH. ARSYAD ABU JANCY RAIB
Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan dengan Surat Keputusan Nomor : 723/VI/1988 tanggal 4 Juni 1988.
Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah tingkat II Ujung Pandang Nomor 11 Tahun 1988 Seri D Nomor 9 pada tanggal 15 Juli 1988.
Sekretaris Kotamadya /Daerah Tingkat II Ujung Pandang,
Drs. HARUNA RACHMAN NIP. 010 054 908