PERATURAN BUPATI BI Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­ Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4691); 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090); 13. 10.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Sadan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 14. 1 1 . Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem lnformasi Keuangan Daerah (Lembaran Negar� Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5155); 12.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Namer 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Namer 4737); 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah kembali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Prociuk Hukum Daerah; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 13 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2011 Nomor 13); 5. 17.Peraturan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 56 Tahun 2011 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun Anggaran 2012 (Serita Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2011 Nomor 56); 18. Keputusan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 134a Tahun 2011 tentang Standar Harga Satuan dan Analisis Standar Belanja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tagulandang Biaro Tahun Anggaran 2012. Kepulauan (berlaku Unknown)
Pembukaan
Mengingat
'
· ·
- .
��-
: · . ; &lt;
BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO NOMOR 4 TAHUN 2012
TENT ANG
PEMBERIAN BIAVA KOMUNIKASI SELULER BAGI PEJABAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,
Menimbang
- a. bahwa guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan dengan mengingat Ondong sebagai lbukota Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro belum tersedia jaringan telepon kantor maka untuk memotivasi kinerja Pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, pertu diberikan Biaya Komunikasi Telepon Seluler;
2. bahwa dengan diberikannya Biaya Komunikasi Telepon Seluler sebagaimana dimaksud pada huruf a, diharapkan Pejabat mampu . dan bertanggungjawab dalam pelaksanaan tugas-tugas yang dipercayakan untuk dilaksanakan; b.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di alas, pertu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­ Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4691);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
13. 10.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Sadan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
14. 1 1 . Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem lnformasi Keuangan Daerah (Lembaran Negar�
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5155);
12.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Namer 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Namer 4737);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah kembali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Prociuk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 13 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2011 Nomor 13);
5. 17.Peraturan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 56 Tahun 2011 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun Anggaran 2012 (Serita Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2011 Nomor 56);
18. Keputusan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 134a Tahun 2011 tentang Standar Harga Satuan dan Analisis Standar Belanja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tagulandang Biaro Tahun Anggaran 2012. Kepulauan
Menetapkan
PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN BIAYA KOMUNIKASI SELULER BAGI PEJABAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO.
BABI KETENTUAN UMUM
1 '
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
2. Kepala Daerah adalah Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
4. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
5. Saluan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Saluan Perangkat Kerja Daerah yang ada di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
6. Unit Kerja adalah Bagian dari Saluan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa program selaku Pengguna Anggaran I Kuasa Pengguna Anggaran;
7. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur;
8. Biaya komunikasi seluler adalah biaya yang diberikan kepada Pejabat Struktural tertentu guna mengoptimalkan pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
9. Pejabat adalah Pejabat Struktural I Pejabat tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro sesuai ketentuan Perundang undangan yang bertaku;
10. 1 O. Pegawai Struktural adalah Pegawai Negeri Sip ii yang memegang jabatan struktural di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
11. 1 1 . Pegawai Tertentu adalah Pejabat Negara I Pejabat lainnya I Pegawai yang diberikan tugas dan tanggungjawab tertentu sesuai dengan ketentuan Peraturan yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. �
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN PEMBERIAN BIAVA KOMUNIKASI SELULER
Pasal 2
Maksud pemberian biaya komunikasi seluler adalah untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pejabat Struktural I pejabat tertentu dalam berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Pimpinan maupun sesama pejabat Daerah dan atau pejabat Pemerintah Pusat.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN PEMBERIAN BIAVA KOMUNIKASI SELULER
Pasal 3
Tujuan pemberian biaya komunikasi seluler kepada pejabat Struktural I pejabat tertentu adalah untuk memperlancar komunikasi dan koordinasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro maupun dengan Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat.
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
BAB 111 - TATA CARA PEMBAYARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 4
Pembayaran biaya komunikasi telepon seluler dilakukan secara lumpsum pada setiap akhir bulan.
BAB 111 - TATA CARA PEMBAYARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 5
Pertanggungjawaban biaya komunikasi seluler adalah dengan melampirkan voucher fisik.
BABIV
PEMBIAYAAN
BAB 111 - TATA CARA PEMBAYARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 6
Pembayaran Biaya Komunikasi Seluler sebagaimana dimaksud pada BAB Ill Pasal 4 dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA - SKPD) Tahun Anggaran berkenaan. Satuan Kerja Perangkat Daera;c-
BABV KETENTUAN PENUTUP
BAB 111 - TATA CARA PEMBAYARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 7
Peraturan Supati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Supati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Siaro. TONI SUPIT . -­ IS, SH. MM. AMUDA 9003 1 003 SERITA DAERAH KASUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG SIARO TAHUN 2012 NOMOR 04