UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor TAHUN Tahun 1954 tentang PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 6 TAHUN 1953 (LEMBARAN-NEGARA NO. 25 TAHUN 1953) UNTUK MEMPERPANJANG WAKTUBERLAKUNYA ATURAN HUKUMAN TERMAKSUD DALAM (berlaku 18 Mei 1954)
Pembukaan
Menimbang :
bahwa Pemerintah dengan mempergunakan haknya termaktub pada pasal 96 Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia telah menetapkan Undang-undang Darurat (Undang-undang Darurat REFR DOCNM="53uut006"&gt;No. 6 tahun 1953) untuk memperpanjang waktu berlakunya aturan-hukuman termaksud dalam pasal 3 ayat 2 Ordonansi (Staatsblad untuk Indonesia 1948 No. 141); Menimbang : bahwa peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undang-undang Darurat tersebut perlu ditetapkan sebagai Undang-undang;
Mengingat : pasal 97 jo pasal 89 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;
MEMUTUSKAN : ________________
Menetapkan :
MEMUTUSKAN :
UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN "UNDANGUNDANG DARURAT UNTUK MEMPERPANJANG WAKTU BERLAKUNYA ATURAN-HUKUMAN TERMAKSUD DALAM PASAL 3 AYAT 2 ORDONANSI (STAATSBLAD UNTUK INDONESIA 1948 NO. 141)" SEBAGAI UNDANG-UNDANG.
Pasal 3
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang :
Pasal 96
bahwa Pemerintah dengan mempergunakan haknya termaktub pada pasal 96 Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia telah menetapkan Undang-undang Darurat (Undang-undang Darurat REFR DOCNM="53uut006"&gt;No. 6 tahun 1953) untuk memperpanjang waktu berlakunya aturan-hukuman termaksud dalam pasal 3 ayat 2 Ordonansi (Staatsblad untuk Indonesia 1948 No. 141); Menimbang : bahwa peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undang-undang Darurat tersebut perlu ditetapkan sebagai Undang-undang;
Pasal 97
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;
MEMUTUSKAN : ________________
Menetapkan :
MEMUTUSKAN :
UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN "UNDANGUNDANG DARURAT UNTUK MEMPERPANJANG WAKTU BERLAKUNYA ATURAN-HUKUMAN TERMAKSUD DALAM PASAL 3 AYAT 2 ORDONANSI (STAATSBLAD UNTUK INDONESIA 1948 NO. 141)" SEBAGAI UNDANG-UNDANG.
PASAL I.
Peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undang-undang Darurat (Undang-undang Darurat No. 6 tahun 1953, Lembaran Negara 1953 No. 25) untuk memperpanjang waktu berlakunya aturan-hukuman termaksud dalam pasal 3 ayat 2 Ordonansi (Staatsblad untuk Indonesia 1948 No. 141) ditetapkan sebagai Undang-undang, yang bunyinya sebagai berikut:
Pasal tunggal
Tahun 1953 yang tersebut dalam pasal 3 ayat 2 Ordonansi (Staatsblad untuk Indonesia 1948 No. 141 jo Lembaran Negara 1954 No. 59 dan No. 60) diubah menjadi tahun 1954.
PASAL II.
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.
Diundangkan pada tanggal 18 Mei 1954 MENTERI KEHAKIMAN, ttd
DJODY GONDOKUSUMO
LEMBARAN NEGARA NOMOR 61 TAHUN 1954
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Disahkan di Jakarta pada tanggal 10 Mei 1954 WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd MOHAMMADHATTA

Penandatangan: PERDANA MENTERI, ttd ALI SASTROAMIDJOJO

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ## MEMORI
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR17 TAHUN 1954 TENTANG
PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 6 TAHUN 1953 (LEMBARAN-NEGARA NO. 25 TAHUN 1953) UNTUK MEMPERPANJANG WAKTUBERLAKUNYA ATURAN HUKUMAN TERMAKSUD DALAM
PENJELASAN
Pasal 3
AYAT 2 ORDONANSI (STAATSBLAD UNTUK INDONESIA TAHUN 1948 NO. 141)" ## SEBAGAI UNDANG-UNDANG Undang-undang ini dan pasal tunggalnya tiada perlu dijelaskan lagi, karena pokok isinya sama dengan Undang-undang Darurat No 7 dan No 25 tahun 1951 dan Undangundang Darurat No 6 tahun 1953 (Lembaran-Negara tahun 1951 No 26 dan 122 serta tahun 1953 No 25) beserta penjelasannya yang terlampir pada Tambahan-tambahan Lembaran-Negara No 92 dan 181 tahun 1951, serta No 375 tahun 1953. Termasuk Lembaran-Negara No 61 tahun 1954. Diketahui: Menteri Kehakiman, DJODY GONDOKUSUMO TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 584