PERATURAN DAERAH KOTA MA Nomor 6 Tahun 2016 tentang PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA MAGELANG (berlaku 14 September 2016)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kepastian pemenuhan kebutuhan air baku untuk air minum masyarakat perlu adanya pengembangan sistem penyediaan air minum yang sehat, bersih, produktif dan berkelanjutan dalam rangka memenuhi kehidupan masyarakat;
- b. bahwa untuk menjaga keberlangsung pengembangan sistem penyediaan air minum di Kota Magelang perlu didukung dengan peningkatan kinerja Perusahaan Daerah Air Minum sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- c. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas pengelolaan Perusahaan Daerah, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang Nomor 270 Tahun 1978 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang Nomor 270 Tahun 1978 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang dan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum, perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kota Magelang;
2. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
3. Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 19);
9. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Magelang (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 2);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG
DAN
WALIKOTA MAGELANG
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA MAGELANG.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggaran Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Magelang.
4. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Magelang yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kota Magelang.
5. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kota Magelang.
UMUM
6. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kota Magelang.
7. Unsur Staf adalah pembantu Direktur yang terdiri dari Bagian dan Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direksi.
8. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum.
9. Penyelenggaraan SPAM adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana yang mengikuti proses dasar manajemen untuk penyediaan air minum kepada masyarakat.
10. Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang dilakukan terkait dengan ketersediaan sarana dan prasarana SPAM dalam rangka memenuhi kuantitas, kualitas, dan kontinuitas air minum yang meliputi pembangunan baru, peningkatan dan perluasan.
11. Pengelolaan SPAM adalah kegiatan yang dilakukan terkait dengan kemanfaatan fungsi sarana dan prasarana SPAM terbangun yang meliputi operasi dan pemeliharaan, perbaikan, peningkatan sumber daya manusia, serta kelembagaan.
Bagian Kesatu
Maksud
BAB II - MAKSUD, TUJUAN, DAN BIDANG USAHA
Pasal 2
Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk :
- a. menjamin kepastian pemenuhan kebutuhan air baku untuk air minum masyarakat perlu adanya pengembangan SPAM yang sehat, bersih, produktif dan berkelanjutan dalam rangka memenuhi kehidupan masyarakat;
- b. menjaga keberlangsung pengembangan SPAM agar terwujud hubungan yang serasi, seimbang dan bertanggung jawab dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup sebagai tanggung jawab sosial perlu didukung dengan peningkatan kinerja PDAM sesuai prinsip tata kelola perusahaan yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Bagian Kedua Tujuan
BAB II - MAKSUD, TUJUAN, DAN BIDANG USAHA
Pasal 3
- (1) PDAM didirikan dengan tujuan:
- a. menyelenggarakan usaha pengelolaan dan pelayanan air minum kepada masyarakat yang memenuhi syarat kesehatan bagi seluruh masyarakat secara adil, merata dan terus menerus;
- b. mewujudkan pengelolaan dan pelayanan air minum yang berkualitas dengan harga yang terjangkau;
- c. turut serta melaksanakan pembangunan daerah dan peningkatan perekonomian daerah.
- d. sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pembagian laba PDAM.
- (2) Dalam rangka mewujudkan pengelolaan dan pelayanan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, PDAM dapat mengembangkan SPAM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Ketiga Bidang Usaha
BAB II - MAKSUD, TUJUAN, DAN BIDANG USAHA
Pasal 4
- (1) Bidang usaha PDAM adalah melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan SPAM untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan usaha lainnya dalam bidang penyediaan air minum.
- (2) SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui sistem jaringan perpipaan dan/atau bukan melalui jaringan perpipaan.
- (3) SPAM dengan sistem jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa :
- a. air baku;
- b. unit produksi;
- c. unit distribusi; dan/ atau
- d. unit pelayanan.
- (4) SPAM bukan melalui jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa :
- a. terminal air;
- b. mobil tangki air; dan/atau
- c. bentuk lainnya yang memungkinkan.
- (5) Bentuk lainnya yang memungkinkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dapat dilaksanakan apabila cakupan layanan PDAM sudah mencapai 100% (seratus persen).
BAB III - NAMA DAN KEDUDUKAN
Pasal 5
- (1) PDAM yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang Nomor 270 Tahun 1978 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang Nomor 270 Tahun 1978 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang diberi nama PDAM Kota Magelang .
- (2) PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Logo berbentuk gambar bangunan menara air berwarna.
- (3) Bentuk, warna, dan perbandingan ukuran logo sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Magelang.

Penetapan: Ditetapkan di Magelang pada tanggal 14 September 2016

Penandatangan: WALIKOTA MAGELANG, ttd SIGIT WIDYONINDITO

Penetapan: Diundangkan di Magelang pada tanggal 14 September 2016

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG, ttd SUGIHARTO LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2016 NOMOR 5 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG, PROVINSI JAWA TENGAH : (6/2016)
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Pasal 6

- (1) PDAM berkedudukan dan berkantor pusat di Daerah.
- (2) Wilayah kerja PDAM meliputi wilayah Daerah dan sekitarnya.

## BAB IV MODAL DAN PENDANAAN

## Bagian Kesatu

## Modal

## Pasal 7

- (1) Modal PDAM terdiri dari seluruh kekayaan PDAM yang merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (2) Penambahan modal untuk pengembangan PDAM terdiri atas :
- a. penyertaan modal Daerah;
- b. pinjaman;
- c. hibah; dan/ atau
- d. sumber modal lainnya.
- (3) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## Bagian Kedua

## Pendanaan

## Pasal 8

PDAM dapat mencari sumber pendanaan sendiri dalam pengembangan usahanya dengan persetujuan Walikota yang dapat diperoleh melalui :

- a. Laba modal sendiri;
- b. Pinjaman;
- c. Kerjasama dengan Pihak Ketiga; dan/atau
- d. Hibah dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah Lain atau Pihak Lain.

## BAB V ORGAN PDAM

Bagian Kesatu Susunan Organ

Pasal 9

Organ PDAM terdiri dari:

- a. Walikota selaku pemilik modal;
- b. Dewan Pengawas; dan
- c. Direksi.

Bagian Kedua Dewan Pengawas

Paragraf 1 Pengangkatan

## Pasal 10

- (1) Dewan Pengawas adalah unsur pengawasan operasional PDAM yang bertanggung jawab kepada Walikota.
- (2) Dewan Pengawas berasal dari unsur pejabat Pemerintah Daerah, profesional dan/atau masyarakat konsumen yang diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.
- (3) Batas usia Dewan Pengawas paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun.

## Pasal 11

- (1) Calon anggota Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan:
- a. menguasai manajemen perusahaan di bidang pengelolaan air minum;
- b. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- c. tidak terikat hubungan keluarga dengan Walikota, Wakil Walikota, Dewan Pengawas yang lain, atau Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar;
- d. tidak menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik dan/atau calon/anggota legislatif; dan

- e. persyaratan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

## Pasal 12

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan dengan ketentuan:
- a. paling banyak 3 (tiga) orang untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000 (tiga puluh ribu); dan
- b. paling banyak 5 (lima) orang untuk jumlah pelanggan di atas 30.000 (tiga puluh ribu).
- (2) Penentuan jumlah Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asas efisiensi pengawasan dan efektivitas pengambilan keputusan.
- (3) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat seorang sebagai Ketua merangkap anggota dan seorang sebagai Sekretaris merangkap anggota dengan Keputusan Walikota.

## Pasal 13

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan kinerja dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Direksi dan kemampuan PDAM dalam meningkatkan kinerja pelayanan air minum kepada masyarakat.

## Paragraf 2 Tugas dan Wewenang

## Pasal 14

Dewan Pengawas mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan PDAM;

b. memberikan pertimbangan dan saran kepada Walikota, baik diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan PDAM dapat berupa:

1. pengangkatan Direksi;
2. program kerja yang diajukan oleh Direksi;
3. rencana perubahan status kekayaan PDAM;
4. rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain;
5. menerima, memeriksa dan/atau menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan; dan/ atau
6. memeriksa dan menyampaikan Rencana Strategis Bisnis ( business plan/corporate plan), dan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM yang dibuat Direksi kepada Walikota untuk mendapatkan pengesahan.

## Pasal 15

Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya mempunyai wewenang:

- a. menilai kinerja Direksi dalam mengelola PDAM;
- b. menilai Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Walikota;
- c. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan PDAM;
- d. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi kepada Walikota;
- e. memberikan persetujuan atas usulan susunan organisasi dan tata kerja PDAM.

## Pasal 16

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas dapat dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas dengan Keputusan Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan paling banyak 3 (tiga) orang.
- (3) Segala biaya yang berkaitan dengan dibentuknya Sekretariat Dewan Pengawas dibebankan pada anggaran PDAM dengan memperhatikan efisiensi pembiayaan PDAM.

## Paragraf 3 Penghasilan

## Pasal 17

- (1) Dewan Pengawas diberikan penghasilan dan jasa pengabdian.
- (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. uang jasa;
- b. jasa produksi; dan
- c. penghasilan lain-lain.

## Pasal 18

Uang jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a ditetapkan sebagai berikut :

- a. Ketua Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 45% (empat puluh lima persen) dari gaji Direksi.
- b. Sekretaris Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 40% (empat puluh persen) dari gaji Direksi.
- c. Setiap anggota Dewan Pengawas menerima uang jasa paling banyak 35% (tiga puluh lima persen) dari gaji Direksi.

## Pasal 19

Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, Dewan Pengawas memperoleh bagian jasa produksi secara proporsional dengan berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

## Pasal 20

- (1) Pada setiap akhir masa jabatan Ketua dan Anggota Dewan Pengawas mendapat jasa pengabdian berupa uang secara kolektif dari laba sebelum pajak pada tahun buku sebelum akhir masa jabatannya sebesar 2% (dua persen), dengan perbandingan :
- a. untuk Dewan Pengawas berjumlah 2 (dua) orang, Ketua mendapat 60% (enam puluh persen) dan anggota mendapat 40% (empat puluh persen);
- b. untuk Dewan Pengawas yang berjumlah 3 (tiga) orang, Ketua mendapat 40% (empat puluh persen) dan anggota masing-masing sebesar 30% (tiga puluh persen);

- c. untuk Dewan Pengawas yang berjumlah lebih dari 3 (tiga) orang, Ketua mendapat 30% (tiga puluh persen) dan anggota secara kumulatif sebesar 70% (tujuh puluh persen).
- (2) Dewan Pengawas yang berhenti atau diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat jasa pengabdian berupa uang dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling singkat 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya jasa pengabdian berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan uang jasa bulan terakhir.

## Paragraf 4

## Pemberhentian

## Pasal 21

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena:
- a. masa jabatannya berakhir; atau
- b. meninggal dunia.
- (2) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan karena:
- a. permintaan sendiri;
- b. reorganisasi;
- c. kedudukan sebagai pejabat Pemerintah Daerah telah berakhir;
- d. mencapai batas usia 65 (enam puluh lima) tahun;
- e. tidak dapat melaksanakan tugas;
- f. melakukan tindakan yang merugikan PDAM; dan/ atau
- g. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara.
- (3) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Walikota.

## Pasal 22

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf f dan huruf g diberhentikan sementara oleh Walikota.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

## Pasal 23

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Walikota melaksanakan rapat yang dihadiri oleh anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan Walikota belum melakukan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemberhentian sementara batal demi hukum.
- (3) Dalam hal dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan sementara tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil rapat.
- (4) Dalam hal perbuatan yang dilakukan oieh anggota Dewan Pengawas merupakan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Bagian Kedua Direksi

Paragraf 1

Pengangkatan

## Pasal 24

- (1) Direksi diangkat oleh Walikota atas usul Dewan Pengawas.
- (2) Batas usia Direksi yang berasal dari luar PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 50 (lima puluh) tahun.
- (3) Batas usia Direksi yang berasal dari PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.
- (4) Jabatan Direksi berakhir pada saat yang bersangkutan berumur paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.

## Pasal 25

- (1) Calon Direksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. Warga Negara Indonesia;
- b. mempunyai pendidikan Sarjana Strata 1(S-1);

- c. mempunyai pengalaman kerja 10 (sepuluh) tahun bagi yang berasal dari PDAM atau mempunyai pengalaman kerja paling singkat 15 (lima belas) tahun mengelola perusahaan bagi yang bukan berasal dari PDAM yang dibuktikan dengan surat keterangan dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
- d. lulus pelatihan manajemen air minum di dalam atau di luar negeri yang telah terakreditasi dibuktikan dengan sertifikat atau ijazah;
- e. membuat dan menyajikan proposal mengenai visi dan misi PDAM;
- f. bersedia bekerja penuh waktu;
- g. tidak terikat hubungan keluarga dengan Walikota/ Wakil Walikota, Dewan Pengawas, atau Direksi lainnya sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar;
- h. tidak menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik dan/atau calon/anggota legislatif;
- i. lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh tim yang ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Sebelum menjalankan tugasnya Direksi dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan oleh Walikota.

## Pasal 26

- (1) Jumlah Direksi ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan PDAM dengan ketentuan:
- a. 1(satu) orang Direksi untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000 (tiga puluh ribu);
- b. paling banyak 3 (tiga) orang Direksi untuk jumlah pelanggan lebih dari 30.000 (tiga puluh ribu).
- (2) Penentuan jumlah Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas pengurusan dan pengelolaan PDAM.
- (3) Direksi yang berjumlah paling banyak 3 (tiga) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seorang di antaranya diangkat sebagai Direktur Utama berdasarkan penilaian terbaik atas hasil uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh Walikota terhadap seluruh Direksi.

## Paragraf 2 Masa Jabatan

## Pasal 27

- (1) Masa jabatan Direksi selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1(satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (2) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja PDAM dan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat setiap tahun.

## Paragraf 3

## Larangan

## Pasal 28

- (1) Direksi dilarang memangku jabatan rangkap, yakni :
- a. jabatan struktural atau fungsional pada instansi/lembaga Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- b. anggota Direksi pada BUMD lainnya, BUMN, dan/ atau badan usaha swasta;
- c. jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM; atau
- d. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM.

## Paragraf 4 Penunjukan Pejabat Sementara

## Pasal 29

- (1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Direksi, pengangkatan Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, Walikota dapat menunjuk/mengangkat Direksi yang lama atau seorang Pejabat Struktural PDAM sebagai pejabat sementara Direksi.
- (2) Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

- (3) Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 6 (enam) bulan dan tidak dapat diperpanjang.
- (4) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.
- (5) Selama seorang Pejabat Struktural diangkat sebagai pejabat sementara Direksi, tidak berhak atas penghasilan Direksi.

## Pasal 30

- (1) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 mempunyai tugas dan kewenangan yang sama dengan Direksi.
- (2) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud padal ayat (1) dalam melaksanakan tugas dan wewenang dilarang :
- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai;
- b. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PDAM;
- c. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi.

## Pasal 31

- (1) Apabila Direksi hanya satu dan berhalangan sementara, Walikota dapat menunjuk pejabat struktural PDAM sebagai yang melaksanakan tugas (YMT) Direksi.
- (2) Selama seorang Pejabat Struktural diangkat sebagai yang melaksanakan tugas (YMT) Direksi, tidak berhak atas penghasilan Direksi.

## Paragraf 2 Tugas dan Wewenang

## Pasal 32

Direksi mempunyai tugas:

- a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PDAM;
- b. membina pegawai;
- c. mengurus dan mengelola kekayaan PDAM;
- d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- e. menyusun Rencana Strategis Bisnis 5 (lima) tahunan ( business plan/corporate plan) yang disahkan oleh Walikota melalui usul Dewan Pengawas;

- f. menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Bisnis ( business plan/corporate plan) kepada Walikota melalui Dewan Pengawas; dan
- g. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PDAM.

## Pasal 33

Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 mempunyai wewenang:

- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai PDAM berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PDAM dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- c. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi;
- d. mewakili PDAM di dalam dan di luar pengadilan;
- e. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili PDAM;
- f. menandatangani Laporan Bulanan, Triwulan dan Laporan Tahunan;
- g. menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik PDAM berdasarkan persetujuan Walikota atas pertimbangan Dewan Pengawas; dan
- h. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan Walikota atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjaminkan aset PDAM.

## Paragraf 3

## Dana Representatif

## Pasal 34

- (1) Dalam rangka mendukung kelancaran pengelolaan PDAM, Direksi dapat diberikan dana representatif.
- (2) Dana representatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Penggunaan dana representatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Direksi setelah mendapatkan persetujuan Dewan Pengawas.

## Paragraf 4 Penghasilan dan Cuti

## Pasal 35

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari gaji dan tunjangan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. tunjangan perawatan/kesehatan yang Iayak termasuk istri/suami dan anak; dan
- b. tunjangan lainnya.
- (3) Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, Direksi memperoleh bagian dari jasa produksi.
- (4) Besarnya gaji, tunjangan, dan bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Walikota setelah memperhatikan pendapat Dewan Pengawas dan kemampuan PDAM.
- (5) Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi, penghasilan Dewan Pengawas, penghasilan pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak boleh melebihi 40% (empat puluh persen) dari total biaya berdasarkan realisasi Anggaran Perusahaan Tahun Anggaran yang lalu.

## Pasal 36

- (1) Direksi setiap akhir masa jabatan dapat diberikan jasa pengabdian berupa uang sebesar 5% (lima persen) dari laba sebelum pajak pada tahun buku sebelum akhir masa jabatannya.
- (2) Dalam hal jumlah direksi lebih dari 1 (satu ) orang, maka perbandingan jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
- a. untuk Direksi berjumlah 2 (dua) orang, Direktur Utama mendapat 60% (enam puluh persen) dan anggota mendapat 40% (empat puluh persen);
- b. untuk Direksi beerjumlah 3 (tiga) orang, Direktur Utama mendapat 40% (empat puluh persen) dan masing-masing Direktur mendapat 30% (tiga puluh persen).
- (3) Direksi yang berhenti atau diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir dapat diberikan jasa pengabdian berupa uang dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling singkat 1 (satu) tahun.

- (4) Besarnya jasa pengabdian berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan penghasilan bulan terakhir.
- (5) Bagi Direksi yang berasal dari Pegawai PDAM berhak menerima jasa pengabdian berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan diangkat menjadi Pegawai kembali.

## Pasal 37

- (1) Direksi memperoleh hak cuti dan dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

## Paragraf 5 Pemberhentian

## Pasal 38

- (1) Direksi berhenti karena:
- a. masa jabatannya berakhir; atau
- b. meninggal dunia.
- (2) Direksi diberhentikan karena:
- a. permintaan sendiri;
- b. reorganisasi;
- c. melakukan tindakan yang merugikan PDAM;
- d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
- e. mencapai batas usia pensiun 60 (enam puluh) tahun; dan/atau
- f. tidak dapat melaksanakan tugasnya.
- (3) Pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Walikota.

## Pasal 39

- (1) Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf c dan huruf d diberhentikan sementara oleh Walikota atas usul Dewan Pengawas untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota disertai dengan alasan dan diberitahukan kepada yang bersangkutan.

## Pasal 40

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Dewan Pengawas melakukan rapat yang dihadiri oleh Direksi untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Dewan Pengawas melaporkan kepada Walikota hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan Walikota untuk memberhentikan atau merehabilitasi.
- (3) Dalam hal rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direksi yang diberhentikan sementara tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil rapat Dewan Pengawas.
- (4) Dalam hal perbuatan yang dilakukan oleh Direksi merupakan tindak pidana dengan putusan bersalah dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

## BAB VI

## KEPEGAWAIAN

## Pasal 41

- (1) Pegawai berhak atas jaminan hari tua yang dananya dihimpun dari usaha PDAM atau iuran pegawai yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (2) Besarnya tunjangan jaminan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas perhitungan gaji.
- (3) Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, pegawai diberikan bagian dari jasa produksi sesuai dengan kemampuan keuangan PDAM.
- (4) Ketentuan lebihlanjut mengenai kepegawaian PDAM diatur dengan Peraturan Walikota.

## BAB VII DANA PENSIUN

## Pasal 42

- (1) Direksi dan pegawai PDAM wajib diikutsertakan pada program dana pensiun yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) dan/atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK).
- (2) Penyelenggaraan, program dana pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas pertimbangan optimalisasi dan kepastian manfaat bagi Direksi dan pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Anggaran pensiun Direksi dan pegawai bersumber dari:
- a. anggaran PDAM, sesuai kemampuan keuangan PDAM;
- b. sumbangan dana pensiun;
- c. iuran direksi dan pegawai.

## BAB VIII ASOSIASI

## Pasal 43

- (1) PDAM wajib menjadi anggota Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (PERPAMSI).
- (2) PDAM dapat memanfaatkan Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (PERPAMSI) sebagai asosiasi yang menjembatani kegiatan kerjasama antar PDAM dalam dan luar negeri dan berkoordinasi dengan instansi terkait di pusat dan daerah.

## BAB IX

## TAHUN BUKU, ANGGARAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Tahun Buku

Pasal 44

Tahun buku PDAM adalah tahun takwim.

## Bagian Kedua Anggaran

## Pasal 45

- (1) Anggaran PDAM adalah rencana pendapatan dan biaya dalam 1 (satu) tahun buku.
- (2) Paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun buku berakhir, Direksi menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran PDAM (RKAP) tahunan kepada Walikota melalui Dewan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan.
- (3) Dalam hal sampai dengan permulaan tahun buku Walikota tidak mengemukakan keberatan atau menolak Rencana Kerja dan Anggaran PDAM (RKAP), maka anggaran tersebut berlaku sepenuhnya.
- (4) Dalam hal Rencana Kerja dan Anggaran PDAM (RKAP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, maka PDAM dapat menggunakan/ berpedoman pada Rencana Kerja dan Anggaran PDAM (RKAP) tahun sebelumnya.
- (5) Penambahan atau perubahan Rencana Kerja dan Anggaran PDAM (RKAP) dalam tahun buku berjalan, hanya dapat dilakukan dengan persetujuan dari Dewan Pengawas dan disahkan dalam bentuk Keputusan Walikota.

## Bagian Ketiga Pelaporan

## Pasal 46

- (1) Direksi harus menyampaikan laporan keuangan yang terdiri dari Neraca, Laporan Laba Rugi dan Laporan Arus Kas.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala setiap bulan kepada Walikota melalui Dewan Pengawas.
- (3) Setiap tahun Direksi wajib menyampaikan laporan keuangan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi yang telah diaudit oleh auditor independen kepada Walikota melalui Dewan Pengawas.
- (4) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari setelah tahun buku PDAM ditutup untuk disahkan dalam bentuk Keputusan Walikota setelah mendapat pertimbangan Dewan Pengawas.

## BAB IX PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA

## Pasal 47

- (1) Laba bersih PDAM setelah dikurangi pajak dan telah disahkan oleh Walikota, pembagiannya ditetapkan sebagai berikut :
- a. 55% (lima puluh lima persen) untuk bagian laba untuk Daerah;
- b. 20% (dua puluh persen) untuk cadangan umum;
- c. 10% (sepuluh persen) untuk jasa produksi;
- d. 5% (lima persen) untuk sumbangan dana pensiun dan imbalan kerja;
- e. 5% (lima persen) untuk sosial dan pendidikan;
- f. 5% (lima persen) untuk CSR ( coorporate social responsibility ).
- (2) Bagian laba untuk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan dalam penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran berikutnya.
- (3) Dalam hal penggunaan laba untuk cadangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bilamana telah tercapai tujuannya dapat dialihkan untuk penggunaan lain dengan persetujuan Walikota setelah mendapat pertimbangan Dewan Pengawas.
- (4) Tata cara penggunaan bagian laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf f diatur oleh Direksi.

## BAB X

## TARIF AIR MINUM

## Pasal 48

- (1) Tarif air minum PDAM ditetapkan oleh Walikota berdasarkan usulan Direksi setelah mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas.
- (2) Perhitungan dan penetapan tarif didasarkan pada prinsip:
- a. keterjangkauan dan keadilan;
- b. mutu pelayanan;
- c. pemulihan biaya;
- d. efesiensi pemakaian air;
- e. transparansi dan akuntabilitas;
- f. perlindungan air baku.

- (3) Komponen yang diperhitungkan dalam perhitungan tarif meliputi :
- a. biaya operasi dan pemeliharaan;
- b. biaya depresiasi/amortisasi;
- c. biaya bunga pinjaman;
- d. biaya lain; dan/atau
- e. keuntungan yang wajar.
- (4) Penyusunan tarif tahunan dilakukan dengan formula indeksasi dengan memperhitungkan :
- a. nilai indeks inflasi tahunan pada tahun yang bersangkutan yang diterbitkan instansi pemerintah yang berwenang;
- b. beban bunga pinjaman; dan/atau
- c. parameter lain sesuai kontrak perjanjian kerjasama.
- (5) Peninjauan tarif secara periodik dapat dilakukan dalam keadaan luar biasa yang mengakibatkan diperlukannya perubahan rencana kerja perusahaan.
- (6) Untuk kesinambungan pelayanan PDAM paling lama 5 (lima) tahun sekali Direksi dapat melakukan peninjauan tarif.
- (7) Peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) diusulkan oleh direksi kepada Walikota melalui Dewan Pengawas untuk ditetapkan.
- (8) Dalam hal Walikota menolak usul penetapan tarif yang diajukan Direksi, Pemerintah Daerah mengupayakan subsidi untuk menutup kekurangannya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif pelayanan PDAM diatur dengan Peraturan Direksi.

## BAB XI

## PENGADAAN BARANG DAN JASA

## Pasal 49

- (1) Pengadaan Barang dan Jasa yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah.

- (2) Pengadaan Barang dan Jasa yang tidak dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) diatur oleh Direksi berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XII TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

## Pasal 50

- (1) Dewan Pengawas, Direksi dan semua pegawai PDAM yang karena tindakan melawan hukum atau melalaikan kewajiban yang telah menimbulkan kerugian bagi PDAM, diwajibkan mengganti kerugian tersebut.
- (2) Pelaksanaan tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XIII

## PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

## Pasal 51

- (1) Pembinaan dan pengawasan umum dilakukan oleh Walikota.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan oleh Perangkat Daerah/ Instansi Vertikal di bidang pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XIV PEMBUBARAN

## Pasal 52

- (1) Pembubaran PDAM ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Pembubaran PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Panitia Pembubaran Perusahaan yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

- (3) Panitia Pembubaran bertanggung jawab kepada Walikota.
- (4) Dalam hal terjadi pembubaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka kekayaan daerah hasil pembubaran menjadi milik daerah.

## BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 53

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. Dewan Pengawas, Direksi, dan/ atau pegawai yang telah diangkat tetap melaksanakan tugas sampai dengan berakhirnya masa jabatan;
- b. Pemberian penghasilan dan jasa pengabdian berupa uang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

## BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 54

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. Pasal 1, Pasal 3 sampai dengan Pasal 24 Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang Nomor 270 Tahun 1978 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang Nomor 270 Tahun 1978 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 11); dan
- b. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organ dan Kepegawaian PDAM Kota Magelang (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 12),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 55

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang pada tanggal 14 September 2016

WALIKOTA MAGELANG, ttd

SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang pada tanggal 14 September 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG, ttd

SUGIHARTO

LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2016 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG, PROVINSI JAWA TENGAH : (6/2016)

## PENJELASAN ATAS

## PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 6 TAHUN 2016

## TENTANG

## PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA MAGELANG

## I. UMUM

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Magelang sebagai salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Kota Magelang berperan dalam penyelenggaraan SPAM yang pada awal berdirinya, PDAM Kota Magelang dimulai sejak jaman penjajahan Belanda, dimana kepengurusan air minum dilakukan oleh Dinas Air Minum, dengan berdasarkan pada peraturan yang terdapat dalam ' Verodening voor de Gemeente Iijke Waterleidingte Magelang ' tanggal 9 Oktober 1923.

Dengan terbitnya Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1975 tanggal 3 Nopember 1975 juncto Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 30 November 1975 Nomor HUK 176/1975 yang mengharuskan kepada setiap daerah agar merubah bentuk Dinas Air Minum menjadi Perusahaan Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 juncto Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1969, maka didirikanlah Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang dengan Peraturan Daerah Nomor 270 Tahun 1978, yang dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang Nomor 270 Tahun 1978 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang.

Seiring diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum maka untuk memenuhi tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam menjamin pemenuhan atas air minum dan akses terhadap air minum perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan

Daerah Nomor 270 Tahun 1978 sebagaiana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang Nomor 270 Tahun 1978 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang.

Selian itu untuk meningkatkan kinerja PDAM dalam pelayanan kepada masyarakat, perlu didukung dengan pengelolaan yang efektif dan efisien dalam kepengurusan maupun kelembagaan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organ dan Kepegawaian PDAM serta dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan SPAM di wilayah pelayanan perlu menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan bertanggung jawab dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup sebagai tanggung jawab sosial PDAM.

Pengaturan kepengurusan dan kelembagaan PDAM dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja PDAM dalam pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan SPAM di wilayah pelayanan dengan pencapaian 80% (delapan puluh persen) cakupan pelayanan air minum dari total penduduk di Kota Magelang dan penyediaan akses air minum secara merata kepada seluruh penduduk Kota Magelang .

Dengan pertimbangan tersebut diatas, sebagai bentuk penyesuaian diri terhadap perubahan regulasi, maka Pemerintah Kota Magelang perlu untuk menyusun dan menetapkan kembali Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kota Magelang.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

```
Pasal1 Cukup jelas. Pasal 2 Cukup jelas. Pasal 3 Cukup jelas. Pasal 4 ayat (1) Cukup jelas ayat (2) Cukup jelas.
```

ayat (3)

huruf a

'Air Baku' merupakan sarana pengambilan dan/atau penyedia air baku yang dapat terdiri dari bangunan penampungan air, bangunan pengambilan/penyadapan, alat pengukuran dan perala