Unknown BUPATI KEPULAUAN SELAYAR PERATURAN DAERAHKABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR Nomor 15 Tahun 2009 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYARNOMOR 15 TAHUN 2009 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAHDAERAH PADA PT. BANK SUL-SEL (berlaku 3 Desember 2013)
Pembukaan
Menimbang
.
Mengingat
BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
PERATURAN DAERAHKABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NOMOR7TAHUN2013
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYARNOMOR 15 TAHUN 2009 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAHDAERAH PADA PT. BANK SUL-SEL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,
- a. bahwa dengan adanya penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Sul-Sel, makaPeraturan Daerah KabupatenKepulauan Selayar Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 15 Tahun 2009 tentangPenyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Sul-Sel, perlu diubah dan ditinjau kembali;
- b. bahwaberdasarkan pertimbangansebagaimana dimaksuddalam hurufa,perlu menetapkan Peraturan DaerahKabupaten Kepulauan Selayar tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 9 Tahun 2011 tentangPenyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Sul-Sel;
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten
Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 15 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Sul-Sel (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2009 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 9 Tahun 2011tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 15 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Sul-Sel ((Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2011 Nomor 9);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR dan BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATENKEPULAUANSELAYAR NOMOR 15TAHUN 2009 TENTANGPENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PT. BANK SUL-SEL.
Pasal I
Ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2009tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Sul-Sel(Lembaran Daerah KabupatenKepulauan Selayar Tahun 2009 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 9),sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor Nomor 9Tahun 2011tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 15 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
pada PT. Bank Sul-Sel ((Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2011 Nomor 9), diubah sebagai berikut :
Ketentuan ayat (2) Pasal 4 ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf f, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 3
- (1) Penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 berasal dari APBD Kabupaten Kepulauan Selayar.
Pasal 4
- (1) Penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 berasal dari APBD Kabupaten Kepulauan Selayar.
- (2) Besarnya nilai penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Perseroan ditetapkan sebagai berikut :
- a. kumulatif nilai penyertaan modal saham sampai 31 Maret 1988 sebesarRp.10.194.444,66 (sepuluh juta seratus sembilan puluh empat ribu empat ratus empat puluh empat rupiah enam puluh enam sen);
- b. untuk periode April 1988 sampai dengan Desember 2007 nilai penyertaan modal saham sebesar Rp. 10.069.805.555,34 (sepuluh milyar enam puluh sembilan juta delapan ratus lima ribu lima ratus lima puluh lima rupiah tiga puluh empat sen) sehingga jumlah kumulatif penyertaan modal saham sampai dengan Desember 2007 Rp. 10.080.000.000,- (sepuluh milyar delapan puluh juta rupiah);
- c. penambahan penyertaan modal Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dianggarkan melalui APBD Kabupaten Selayar Tahun 2008, sehingga jumlah kumulatif penyertaan modal saham sampai dengan Desember 2008 Rp. 20.080.000.000,- (dua puluh milyar delapan puluh juta rupiah);
- d. untuk periode April 2009 penambahan penyertaan modalRp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dianggarkan melalui APBD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2009, sehingga jumlah kumulatif penyertaan modal saham sampai dengan Agustus 2009 Rp. 20.330.000.000,- (dua puluh milyar tiga ratus tiga puluh juta rupiah);
- e. penambahan penyertaan modal sebesarRp. 1.500.000.000,(satu milyar lima ratus juta rupiah) dianggarkan melalui APBD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2011, sehingga jumlah kumulatif penyertaan modal saham sampai dengan Tahun 2011 sebesarRp.
21.830.000.000,- (dua puluh satu milyar delapan ratus tiga puluh juta rupiah);
- f. penambahan penyertaan modal sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) dianggarkan melalui APBD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2013, sehingga jumlah kumulatif penyertaan modal saham sampai dengan Desember Tahun 2013sebesar Rp. 24.330.000.000,- (dua puluh empat milyar tiga ratus tiga puluh juta rupiah).
Pasal II
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Penetapan: Ditetapkan di Benteng pada tanggal23 Desember 2013

Penandatangan: BUPATI KEPULAUAN SELAYAR, ## SYAHRIR WAHAB

Penetapan: Diundangkan diBenteng pada tanggal 23 Desember 2013

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR, ## ZAINUDDIN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2013NOMOR35