Unknown Unknown Nomor 2. Tahun 1945 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa; 2. Menglngat : 1. (berlaku 7 Dec 2015)
Pembukaan
berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa;
2. Menglngat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
3. Indonesia Tahun 1945;
2. undang-undang Nomor L2 Tatrun 19s0 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1gs0 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 4Ll sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 196s Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2T3Ol;
n
3. Undang-Undang Nomor L2 Tahun zOLl tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20lt Nomor 82, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 523a1;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2OL4 tentang Aparatur Sipil Negara (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54941;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2OL4 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5ae5);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 244, Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Und.angUndang Nomor 9 Tahun 2015 (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tatrun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun t972 Nomor 38); 7.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2OL4 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2OL4 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tatrun 2Ol4 Nomor 72, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 57l7l;
8. 1O. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2OL4 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2AI1 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tatrun 2Ot4 Nomor 199);
9. LL.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pegawai Negeri Sipil yang diangkat/dipilih menjadi Kepala Desa;
A
3
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
2. l3.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Keq'a Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
Dengaa PerretuJuan Eorama DTWAIT PERWAITII.AIT RAITYA'I DAERAH KABT'PATEI| SITI'BOITDO DAIT
BIIPAfl SITI'BOIIDO
MTMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DATRAII TENTANG SUSI NAIY ORGAIIISASI DAIT TATA KTR.'A PEMERIIYTAII DESA DAN PERANGI(AT DESA.
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo. 3.
4. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Situbondo. 4.
Pasal 2
- Susunan Organisasi Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa. (1)
- Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: {21
- a. sekretariat desa;
- b. pelaksana kewilayahan; dan
- c. pelaksana teknis.
- Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (21 berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa. (3)
- Susunan Organisasi Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa. {41
A
- (5) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sekurang-kuranglya memuat struktur organisasi, kedudukan, tugas dan fungsi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
BAB III - KEPALI\ DESA Tugas dan Fungsl Pasal 3
Pasal 3
- (1) Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (U bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan, Pembina.arL Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat.
2. (21 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:
- a. menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata pra-ia Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah;
- b. melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan;
- c. pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewqiiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan;
- d. pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna;
- e. menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.
BAB III - KEPALI\ DESA Tugas dan Fungsl Pasal 3
Pasal 4
- (U Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- {21 Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati.
n
n
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
Baglan Kesatu Sekretartat Desa
BAB III - KEPALI\ DESA Tugas dan Fungsl Pasal 3
Pasal 5
- (1) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (21 huruf a dipimpin oleh Sekretaris Desa dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
2. (21 Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (U paling banyak terdiri atas 3 (tiga) urusan yaitu urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan dan urusan perencanaan, dan paling sedikit 2 (dua) urusan yaitu urusan umum dan perencanaan, dan urusan keuangan.
- (3) Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Urusan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB III - KEPALI\ DESA Tugas dan Fungsl Pasal 3
Pasal 6
- (1) Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (21 huruf b merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
2. (21 Jumlah pelaksana kewilayahan ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dan kemampuan keuangan Desa serta
BAB III - KEPALI\ DESA Tugas dan Fungsl Pasal 3
Pasal 7
- (1) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
2. (21 Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) Seksi yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan dan seksi pelayanan, dan paling sedikit 2 (dua) seksi yaitu seksi pemerintahan, serta seksi kesejahteraan dan pelayanan.
- (3) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dipimpin oleh Kepala Seksi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (21 diatur dalam Peraturan Bupati.
Baglan KeemPat Pengangkatan Perangkat Desa Paragraf 1 Persyaratan
BAB III - KEPALI\ DESA Tugas dan Fungsl Pasal 3
Pasal 8
Perangkat Desa diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. bertakrva kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertatrankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal lka;
- d. berpendidikan paling rendatr sekolah menengah umum atau yang sederajat;
- e. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
- f. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
- g. berkelakuan baik;
- h. berbadan sehat;
- j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengart putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- i. bebas dari penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang;
i
i
n
- k. tidak pernah dijatuhi pidana penjara
BAB III - KEPALI\ DESA Tugas dan Fungsl Pasal 3
Pasal 9
- Pengangkatan perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut: n
- a. Kepala Desa melakukan seleksi calon Perangkat Desa;
- b. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat mengenai pengangkatan Perangkat Desa;
- c. Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai calon Perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa; dan
- d. Rekomendasi tertulis Camat dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pengangkatan Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.
Baglan Kellma Tata Cara Seleksl Calon Perangkat Desa Paragraf 1 Pembentukan Tlm
- Apabila terjadi kekosongan jabatan perangkat desa, paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal kekosongan jabatan dimaksud, Kepala Desa melakukan Seleksi Calon Perangkat Desa dengan membentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan KePala Desa. (1)
- Tim Seleksi Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: (21
- a. Unsur Pemerintahan Desa;
- b. Irmbaga kemasyarakatan desa/LPM;
- c. Tokoh masyarakat;
- Tim Seleksi Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas: (3)
- a. mengumumkan seluas-luasnya tentang adanya lowongan jabatan perangkat desa;
n
- n
I
- b. mengumumkan jadwal waktu pendaftaran;
- c. melaksanakan pendaftaran selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak dibukanya pendaftaran;
- d. menerima dan meneliti berkas pendaftaran para calon;
- e. membuat materi ujian seleksi yang akan diujikan;
- f. menetapkan jadwal ujian seleksi selambat-lambatnya 3 hari sejak berakhirnya waktu pendaftaran;
- g. memberitahukan/mengumumkan jadual ujiart kepada para calon paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum diadakan ujian;
- h. melaksanakan ujian seleksi baik secara tertulis maupun lisan;
- i. memeriksa dan menilai hasil ujian seleksi dart menetapkan kelulusan peserta ujian; dan
- j. mengumumkan hasil ujian seleksi.
Paragraf 2 Pendaftaran
BAB III - KEPALI\ DESA Tugas dan Fungsl Pasal 3
Pasal 11
Pendaftar Calon Perangkat Desa diharuskan menyerahkan surat permohonan yang ditulis dengan tangan sendiri dengan dibubuhi materai cukup, dialamatkan kepada Kepala Desa, dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
Paragraf 3 Pelaksanaan dan Materl UJtan Seleksi
BAB III - KEPALI\ DESA Tugas dan Fungsl Pasal 3
Pasal 12
- (1) Ujian seleksi dilaksanakan di tempat yang telah ditetapkan oleh Tim Seleksi Calon Perangkat Desa.
2. tzl Materi ujian seleksi calon perangkat desa terdiri dari :
- a. pengetahuan agama;
- b. bahasa indonesia; dan
- c. pengetatruan umum dan pemerintahan.
- (3) Penyusunan materi ujian seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf e, dilaksanakan oleh tim dan dapat bekerjasalna dengan pergqruan tinggt atau instansi dinas pendidikan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut untuk menentukan kriteria kelulusan diatur dalam Peraturan Bupati.
n
n
Baglan Keenam
BAB III - KEPALI\ DESA Tugas dan Fungsl Pasal 3
Pasal 13
- (U Pegawai Negeri Sipil yang akan diangkat menjadi Perangkat Desa harus mendapatkan izria tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (2'l Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Perangkat Desa, yang bersanglutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi perangkat Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.
Bagian Ketujuh
Pemberhentlan Perangkat Desa
BAB III - KEPALI\ DESA Tugas dan Fungsl Pasal 3
Pasal 14
- (t) Perangkat Desa berhenti karena:
- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri ; atau
- c. diberhentikan.
- (21 Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
- a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
- b. dinyatakan sebagai terpidana
BAB III - KEPALI\ DESA Tugas dan Fungsl Pasal 3
Pasal 15
Pemberhentian perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
- a. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat mengenai pemberhentian Perangkat Desa;
- b. Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian Perangkat Desa yang telah dikonsultasikan oleh Kepala Desa;
- c. Rekomendasi tertulis Camat dijadikan dasar oleh Kepa1a Desa datam pemberhentian Perangkat Desa dengan Keputusan KePala Desa.
A
n
BAB III - KEPALI\ DESA Tugas dan Fungsl Pasal 3
Pasal 16
Perangkat desa yang berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal L4 ayat (U huruf a, diberikan pesangon sesuai kemampuan keuangan desa paling banyak 3 (tiga) kali penghasilan tetap perangkat desa menyesuaikan dengan kemampuan keuangan desa.
BAB III - KEPALI\ DESA Tugas dan Fungsl Pasal 3
Pasal 17
- (1) Untuk meningkatkan kinerja Perangkat Desa, Kepala Desa dapat melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap kinerja Perangkat Desa.
2. {21
BAB III - KEPALI\ DESA Tugas dan Fungsl Pasal 3
Pasal 18
Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa diatur dalam Peraturan Bupati
Baglan Kedelapan Larangan Perangkat Desa
BAB III - KEPALI\ DESA Tugas dan Fungsl Pasal 3
Pasal 19
Perangkat Desa dilarang:
- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan / atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisffi€, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
A
n
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundan gan- u ndan gan ;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah ljxrjijabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertan ggun gi awabkan.
- (1) Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
2. (21 Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.
- (3) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Pemberian sanksi pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (21 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah mendapatkan Rekomendasi dari Camat.
Baglan Kesembllan Mutasl Perangkat Desa
BAB III - KEPALI\ DESA Tugas dan Fungsl Pasal 3
Pasal 21
- Kepda Desa dapat melakukan mutasi jabatan terhadap perangkat desa setelah dikonsultasikan kepada Camat. (1)
- Mutasi yang dilakukan ## BAB V
PTITGIIASILAN PEMERItrTAII DESA Baglan Kesatu Penghasllan Tetap Pas€,l22
- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh penghasilan tetap setiap bulan.
2. Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD. (21
3. Bupati menetapkan besaran penghasilan tetap: (3)
- a. Kepala Desa;
- b. Sekretaris Desa paling sedikit 7oo/o (tujuh puluh perseratus) dan paling paling banyak 8oa/o (delapan puluh perseratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa per bulan; dan
- c. Perangkat Desa selain sekretaris Desa paling sedikit 5Oo/o (lima puluh perseratus) dan paling banyak 6A0/0 (enam puluh perseratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa per bu1an.
- (4) Besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan BuPati.
Baglan Kedua
TunJangsnr Penerlmaan laln yang sah, dan Jamlnan Kesehatan Pasal 23
BAB III - KEPALI\ DESA Tugas dan Fungsl Pasal 3
Pasal 22
- Selain menerima penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), Kepala Desa dan Perangkat Desa menerima tunjangan dan penerimaan lain yang sah, serta memperoleh jaminan kesehatan. (u
BAB III - KEPALI\ DESA Tugas dan Fungsl Pasal 3
Pasal 23
- Selain menerima penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), Kepala Desa dan Perangkat Desa menerima tunjangan dan penerimaan lain yang sah, serta memperoleh jaminan kesehatan. (u
- Tunjangan dan penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari APB Desa dan ## BAB VI HUBUNGAN KER.IA
BAB III - KEPALI\ DESA Tugas dan Fungsl Pasal 3
Pasal 24
- (1) Pemerintah Desa dengan BPD sebagai mitra kerja dalam pelaksanaan pemerintahan desa.
2. (21 Pemerintah Desa dengan lembaga kemasyarakatan desa sebagai bentuk kerjasama dalam memberdayakan swadaya gotong-royong masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.
- (3) Pemerintatr Desa sebagai pelayan publik dengan warga masyarakat.
- (4) Pemerintah Desa dengan pemerintah desa lain dan instansi pemerintatr secara teknis administratif maupun taktis operasional melaksanakan koordinasi.
BAB VII - STRT'KTUR ORGANISASI DAIS TATA KER.'A
Pasal 25
Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagfan tidak terpisatrkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB VIII PAKAIAIT DIITAS DAIY ATRIBUT Pasal 26

- (1) Kepala Desa dan perangkat Desa mengenakan pakaiart dinas dan atribut.
2. (21 Ketentuan lebih lanjut mengenai pakaian dinas dart atribut sebagaimalla dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB IX

## PTMBIITAAIT DAIT PEITGAWASAIT OLTH CAMAT Pasa.l27

Pembinaan dan Pengawasan dilakukan oleh Camat melalui :

- a. memfasilitasi penyusunan peraturan Desa dan peraturan kepala Desa;
- b. memfasilitasi administrasi tata Pemerintahan Desa;

n

n

- c. memfasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa;
- d. memfasilitasi penerapan dan penegakan peraturars perundang-undangan;
- e. memf;asilitasi pelaksanaan tugas kepala Desa dan perangkat Desa;
- f. memfasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala Desa;
- g. memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa;
- h. merekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa;
- i. memfasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan Desa;
- j. memfasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan;
- k. memfasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- l. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan ;
- m. memfasilitasi penyusunan perenc€rnaan pembangunan partisipatif;
- n. memfasilitasi kerja sarna antar-Desa dan kerja sama Desa dengan pihak ketiga;
- o. memfasilitasi penataan, pemanf;aatan, dart pendayagunaan mang Desa serta penetapan dan penegasan batas Desa;
- p. memfasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa;
- q. mengkoordinasikan pendampingan Desa di wilayahnya; dan
- r. mengkoordinasikan pelaksana€rn pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya.

## BAB X

## KETENTUAIY PERALIIIAN

## Pasal 28

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Perangkat Desa yang berstatus sebagai Pegawai negeri sipil melaksanakan tugasnya sampai ditetapkan penempatannya yang diatur dengan Peraturan Pemerintah, sedangkan Perangkat Desa yang tidak berstatus pegawai negeri sipil tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya.

n

n

## Pasal 29

Perangkat Desa yang diangkat sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugas berdasarkan surat keputusan pengangkatannya.

## BAB XI ITETEITTUAIT PENUTIIP Pasal 3O

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 08 Tahun 20O6 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Keq'a Pemerintatr Desa (Iembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2OO7 Nomor O4l, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 31

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

## Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daeratr ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo.


Ditetapkan di Situbondo pada tanggal 0 7 DEC 2015

PJ. BUPATT SITUBONDO

ZAINAL MI'HTADITN

Diundangkan.di Situbondo Pada tanggal 2 5 APR 2016 STKRTTARIS DAERATI KABIIPATTIT SITIIBONDO,


SYAIN'LLAII

W

LEMBARAIT DAERAH KABTIPATTIT SITIIBONDO TAHUIY 2016 ITOTIOR 1 ITORTG PIRATI'RAIT DATRAII KABI'PATEIT SITI'BOITDO PROVIilSI JAUTA TIIIIIR z 444-8|2OIS

n

## PEITJELASAIT

## ATAS

## PTRATT'RAN DATRAII KABT'PATEIT SITUBOITDO IIOMOR TAHUN 2015

TTNTANG

## SUSUNAN ORGAITISASI DAN TATA KER'A PTUERINTAH DESA DAIS PERANGI(AT DESA

## L T'UUT

Organisasi Pemerintatr Desa merupakan Organisasi yang paling bawah dalam wadah Organisasi Pemerintah yang ada saat ini, sehingga organisasi Pemerintahan Desa yanga ada saat inilah yang mengawali dalam pelayanan Administrasi Pemerintahan tertentu yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Selanjutnya dalam melaksanakan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 serta untuk memberdayakan organisasi Pemerintah Desa secara optimal dalam menunjang kelancaran pemerintahan, pembangunan serta pelayanan kepada masyaral&lt;at perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa.

## IL PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup.

n

## Huruf c

Surat pernyataan untuk memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun L945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka TUnggal Ika dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermaterai cukup.

## Huruf d

Pendidikan dibuktikan dengan melampirkan fotokopi Ijasah pendidikan formal terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang benvenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang.

## Huruf e

Usia dibuktikan dengan melampirkan fotokopi akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.

## Huruf f

Dibuktikan dengan melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang dan surat keterangan bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dari rukun tetangga/rukun warga dan kepala Desa setempat.

## Huruf g

Dibuktikan dengan melampirkan Surat Keterangan Berkelakuan Baik/SKCK dari Kepolisian Republik Indonesia.

## Huruf h

Dibuktikan dengan melampirkan Surat keterangan berbadan sehat dari rumah sakit umum daerah/puskesmas.

## Huruf i

Dibuktikan dengan melampirkan Surat Keterangan Bebas penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang dari Rumah Sakit Pemerintah atau Puskesmas.

## Huruf j

Dibuktikan dengan melampirkan Surat keterangan dari ketua pengadilan negeri batrwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap.

## Huruf k

Dibuktikan dengan melampirkan Surat keterangan dari ketua pengadilan bahwa tidak pernah di$atuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih.

## Huruf I

Cukup jelas.

## Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

A

n

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukupjelas.

Ayat (3)

Penyusunan materi ujian seleksi dapat diLaksanakan oleh Perguruan tinggi negeri maupun swasta.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukupjelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasa1 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukupjelas.

Pasal 2O

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukupjelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jel,as.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal27

Cukup jel;as.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup je1as.

Pasal 30

Cukup jelas.

n

n

Pasal 3 1 Cukup jelas. Pasal 32 Cukup jelas.

## TAMBAHAIY LTMBARAIT DATRAH KABI'PATEIT SITI'BONDO NOMOR

LAMPIRAN Peraturan Daerah I(abupaten Situbondo

ranggal:[l

DEC2015 Nomor : E Tahun2015

## STRTIKTI'R ORGAITISASI DAN TATA KIRJA PEMERIISTAH DESA


PJ. BTIPATI SITTIBOIYDO,


ZAIITAL MI'HTADIIIY

Keterangan :

- = garis koordinasi

= garis komando