PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESI Nomor TAHUN Tahun 1996 tentang PENINDAKAN DI BIDANG CUKAI (berlaku 2 April 1996)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, diatur ketentuan mengenai wewenang Pejabat Bea dan Cukai;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu mengatur pelaksanaan kewenangan Pejabat Bea dan Cukai dalam melakukan penindakan di bidang cukai dengan Peraturan Pemerintah;
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3613);
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENINDAKAN DI BIDANG CUKAI.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :
1. Undang-undang adalah Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.
2. Pabrik adalah tempat tertentu termasuk bangunan, halaman dan lapangan yang merupakan bagian daripadanya, yang dipergunakan untuk menghasilkan Barang Kena Cukai dan/atau untuk mengemas Barang Kena Cukai dalam kemasan untuk penjualan eceran.
3. Tempat Penyimpanan adalah tempat, bangunan, dan/atau lapangan yang bukan merupakan bagian dari Pabrik, yang dipergunakan untuk menyimpan Barang Kena Cukai berupa etil alkohol yang masih terutang cukai dengan tujuan untuk disalurkan, dijual, atau diekspor.
4. Tempat Penjualan Eceran adalah tempat untuk menjual secara eceran Barang Kena Cukai kepada konsumen akhir.
5. Penindakan adalah tindakan berupa penghentian, pemeriksaan, penegahan dan/atau penyegelan yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai dalam rangka pelaksanaan Undang-undang.
6. Penghentian adalah tindakan yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai untuk menghentikan pengangkut dan/atau sarana pengangkut guna kepentingan pemeriksaan Barang Kena Cukai yang dibawanya.
7. Pemeriksaan adalah tindakan yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai yang meliputi :
- a. pemeriksaan atas sarana pengangkut Barang Kena Cukai;
- b. pemeriksaan atas bangunan dan/atau tempat-tempat lain yang di dalamnya terdapat Barang Kena Cukai.
- c. pemeriksaan atas pembukuan, untuk keperluan audit di bidang cukai.
8. Penegahan adalah tindakan yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai terhadap :
- a. Barang Kena Cukai, berupa penundaan pengeluaran, pemuatan, dan pengangkutannya; dan
- b. sarana pengangkut Barang Kena Cukai, berupa pencegahan keberangkatan sarana pengangkut, kecuali sarana pengangkut umum.
9. Penyegelan adalah tindakan yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai untuk mengunci, menyegel dan/atau melekatkan tanda pengaman yang diperlukan guna pengamanan cukai.
10. Sarana pengangkut adalah alat yang digunakan untuk mengangkut barang dan/atau orang, yang meliputi alat angkutan darat, perairan atau udara.
11. Pengangkut adalah setiap orang yang menjalankan sarana pengangkut yang diatasnya terdapat Barang Kena Cukai.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Untuk menjamin hak-hak Negara dan dipatuhinya ketentuan Undang-undang, Pejabat Bea dan Cukai mempunyai wewenang untuk melakukan penindakan di bidang Cukai sebagai upaya untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai pelanggaran Undang-undang.
- (2) Penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. Penghentian dan pemeriksaan terhadap sarana pengangkut;
- b. Pemeriksaan terhadap Barang Kena Cukai, bangunan atau tempat lain yang berkaitan dengan Barang Kena Cukai, atau pembukuan;
- c. Penegahan terhadap Barang Kena Cukai dan/atau sarana pengangkut; dan/atau
- d. Penyegelan, penguncian, dan/atau pelekatan tanda pengaman yang diperlukan.
BAB II - PENGHENTIAN
Pasal 3
Pejabat Bea dan Cukai berwenang menghentikan sarana pengangkut secara selektif
BAB II - PENGHENTIAN
Pasal 4
- (1) Atas perintah atau permintaan dari Pejabat Bea dan Cukai yang melaksanakan penghentian, pengangkut wajib menghentikan kendaraannya.
- (2) Pejabat Bea dan Cukai yang melaksanakan tindakan penghentian wajib menunjukan surat perintah dan kartu identitas diri kepada pengangkut.
BAB II - PENGHENTIAN
Pasal 5
Penghentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 segera diikuti dengan pemeriksaan sarana pengangkut dan barang yang berada di atasnya yang diduga merupakan Barang Kena Cukai yang belum atau tidak memenuhi kewajiban yang diatur dalam Undang-undang.
BAB III - PEMERIKSAAN
Pasal 6
Pejabat Bea dan Cukai berwenang melakukan pemeriksaan terhadap :
- a. sarana pengangkut dan barang yang berada di atasnya, sebagai kelanjutan dari tindakan penghentian;
- b. bangunan atau tempat-tempat lain, dalam hal terdapat informasi adanya Barang Kena Cukai yang diduga belum atau tidak memenuhi kewajiban yang diatur dalam Undang-undang atau dalam rangka pelaksanaan tugas rutin
BAB III - PEMERIKSAAN
Pasal 7
Terhadap sarana pengangkut yang disegel oleh penegak hukum lain atau dinas pos, tidak dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf (a).
BAB III - PEMERIKSAAN
Pasal 8
Pemeriksaan sarana pengangkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf (a), segera diikuti dengan tindakan :
- a. penegahan atas sarana pengangkut beserta Barang Kena Cukai yang diangkutnya apabila ditemukan adanya pelanggaran, dan kepada pengangkut diberikan surat bukti penindakan berupa penghentian, pemeriksaan dan penegahan.
- b. mengizinkan pengangkut beserta sarana pengangkut berikut Barang Kena Cukai yang ada diatasnya untuk meneruskan perjalanannya, apabila tidak ditemukan adanya pelanggaran.
BAB III - PEMERIKSAAN
Pasal 9
Pemeriksaan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, meliputi pemeriksaan terhadap :
- a. Pabrik, Tempat Penyimpanan atau tempat-tempat lain yang digunakan untuk menyimpan Barang Kena Cukai yang belum dilunasi cukainya atau memperoleh pembebasan cukai;
- b. Bangunan atau tempat lain yang secara langsung atau tidak langsung berhubungan dengan bangunan atau tempat-tempat sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
- c. Tempat Penjualan Eceran atau tempat-tempat lain yang bukan rumah tinggal, yang didalamnya terdapat Barang Kena Cukai.
BAB III - PEMERIKSAAN
Pasal 10
Pemeriksaan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, segera diikuti dengan tindakan :
- a. penyegelan atas bangunan atau Barang Kena Cukai apabila ditemukan adanya pelanggaran, dan kepada pengusaha atau pemilik bangunan diberikan surat bukti penindakan berupa pemeriksaan dan penyegelan.
- b. pemberian bukti penindakan berupa pemeriksaan kepada pengusaha atau pemilik bangunan, apabila tidak ditemukan adanya pelanggaran.
BAB III - PEMERIKSAAN
Pasal 11
Pemeriksaan pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c untuk keperluan audit di bidang cukai, meliputi :
- a. pemeriksaan buku, catatan, dan dokumen yang diwajibkan oleh Undang-undang;
- b. pemeriksaan pembukuan perusahaan yang berkaitan dengan Barang Kena Cukai; dan
- c. pencacahan sediaan Barang Kena Cukai dan pita cukai.
BAB III - PEMERIKSAAN
Pasal 12
Pemeriksaan pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, segera diikuti dengan tindakan :
- a. penyegelan terhadap bukti-bukti pelanggaran dan penerbitan surat tagihan, apabila ditemukan adanya pelanggaran yang mengakibatkan kewajiban pembayaran cukai dan/atau sanksi administrasi berupa denda, dan kepada pengusaha atau pelanggar diberikan surat bukti penindakan berupa pemeriksaan dan penyegelan.
- b. penyegelan terhadap bukti-bukti pelanggaran dan pelimpahan kepada penyidik dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari, apabila ditemukan adanya pelanggaran yang diduga merupakan tindak pidana, dan kepada pengusaha atau pelanggar diberikan surat bukti penindakan berupa pemeriksaan dan penyegelan.
- c. pemberian surat bukti penindakan berupa pemeriksaan kepada pengusaha, apabila tidak ditemukan adanya pelanggaran.
PENCEGAHAN
BAB IV - PENCEGAHAN
Pasal 13
- (1) Pencegahan dilakukan apabila dari hasil pemeriksaan oleh Pejabat Bea dan Cukai atas Barang Kena Cukai dan/atau sarana pengangkut didapati belum atau tidak dipenuhinya kewajiban yang diatur dalam Undang-undang.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diikuti dengan tindakan penyegelan dalam hal Barang Kena Cukai dan/atau sarana pengangkut dapat disegel.
- (3) Apabila penyegelan tidak mungkin dilakukan, Barang Kena Cukai dan/atau sarana pengangkut disimpan di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- (4) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu:
- a. paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak dilakukan penetapan pengenaan cukai dan/atau sanksi administrasi, apabila
BAB IV - PENCEGAHAN
Pasal 14
Barang-barang yang ditegah dikuasai oleh negara dan berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
BAB IV - PENCEGAHAN
Pasal 15
Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak dilakukan penetapan pengenaan cukai dan/atau sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf a, yang bersangkutan tidak memenuhi kewajiban pembayaran cukai dan/atau sanksi administrasi tersebut, maka terhadap:
- a. Barang Kena Cukai, dimusnahkan;
- b. sarana pengangkut, dikembalikan kepada pemilik;
- c. piutang negara, diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara.
PENYEGELAN
BAB V - PENYEGELAN
Pasal 16
- (1) Penyegelan dapat dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai terhadap :
- a. Barang Kena Cukai dan/atau sarana pengangkut Barang Kena Cukai;
- b. Bagian-bagian dari Pabrik, Tempat Penyimpanan, Tempat Penjualan Eceran, atau tempat-tempat lain yang di dalamnya terdapat Barang Kena Cukai; dan
- c. Bukti-bukti pelanggaran terhadap ketentuan dalam Undang-undang.
- (2) Penyegelan dapat dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai:
- a. apabila
BAB V - PENYEGELAN
Pasal 17
- (1) Kunci, segel, atau tanda pengaman yang telah dipasang tidak boleh dibuka, dilepas, atau dirusak tanpa izin Pejabat Bea dan Cukai.
- (2) Pemilik atau pihak yang menguasai Barang Kena Cukai, sarana pengangkut Barang Kena Cukai, bangunan atau tempat-tempat yang disegel oleh Pejabat Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 wajib menjaga agar semua kunci, segel, atau tanda pengaman tersebut tidak rusak, lepas, atau hilang.
BAB V - PENYEGELAN
Pasal 18
Penyegelan atas Barang Kena Cukai, sarana pengangkut dan bangunan berakhir dan segel dapat dibuka apabila :
- a. batas akhir penegahan telah dilampaui;
- b. yang bersangkutan telah menyelesaikan kewajiban pembayaran cukai dan/atau denda administrasi yang terhutang; atau
- c. penyegelan tidak diperlukan lagi untuk pengawasan rutin.
SURAT PERINTAH DAN SURAT BUKTI
BAB VI - PENINDAKAN
Pasal 19
Untuk melaksanakan penindakan berupa penghentian, pemeriksaan, penegahan, dan/atau penyegelan, Pejabat Bea dan Cukai harus dilengkapi dengan surat perintah dari Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
BAB VI - PENINDAKAN
Pasal 20
Surat perintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 sekurang-kurangnya memuat :
- a. Nama pejabat yang diberi perintah;
- b. Alasan dan tujuan penindakan;
- c. Jangka waktu berlakunya surat perintah; dan
- d. Kewajiban pelaporan hasil penindakan.
BAB VI - PENINDAKAN
Pasal 21
- (1) Surat perintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 tidak diperlukan, dalam hal :
- a. pemeriksaan atas bangunan atau tempat-tempat lain yang digunakan untuk menyimpan Barang Kena Cukai yang belum dilunasi cukainya atau memperoleh pembebasan cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Undang-undang, yang
BAB VI - PENINDAKAN
Pasal 22
Atas setiap penindakan terhadap Barang Kena Cukai, dibuatkan surat bukti penindakan yang disampaikan kepada pihak yang terhadapnya dilakukan penindakan.
BAB VI - PENINDAKAN
Pasal 23
Bentuk surat perintah dan surat bukti penindakan ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24
Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini diatur oleh Menteri Keuangan.
BAB VI - PENINDAKAN
Pasal 35
Atas setiap penindakan terhadap Barang Kena Cukai, dibuatkan surat bukti penindakan yang disampaikan kepada pihak yang terhadapnya dilakukan penindakan.
Bentuk surat perintah dan surat bukti penindakan ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini diatur oleh Menteri Keuangan.
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar...
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 April 1996

Penandatangan: MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA MOERDIONO

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 April 1996 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SOEHARTO
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
## NOMOR23 TAHUN 1996
## TENTANG
## PENINDAKAN DI BIDANG CUKAI
## UMUM
Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai dinyatakan kewenangan Pejabat Bea dan Cukai untuk mengambil tindakan yang diperlukan atas Barang Kena Cukai berupa penghentian, pemeriksaan, penegahan, dan penyegelan serta kewenangan menegah sarana pengangkut Barang Kena Cukai untuk dipenuhinya ketentuan yang ada di dalamnya. Tata cara penindakan tersebut diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Sesuai dengan penjelasan Undang-undang, kewenangan Pejabat Bea dan Cukai untuk mengambil tindakan tersebut adalah dalam rangka melaksanakan tugas administrasi di bidang cukai.
Atas dasar hal tersebut di atas, maka dalam Peraturan Pemerintah ini kewenangan Pejabat Bea dan Cukai untuk melaksanakan penindakan atas Barang Kena Cukai diatur tata caranya secara lebih jelas, agar dapat dijadikan pedoman sehingga dapat dicapai daya guna dan hasil guna yang optimal sesuai dengan tuntutan rasa keadilan, memberikan kepastian hukum, lebih menjamin kepentingan masyarakat dan menciptakan iklim usaha yang dapat lebih mendukung laju pembangunan nasional serta dapat menghindarkan tindakan sewenang-wenang dari Pejabat Bea dan Cukai.
PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 2
Ayat (1) Cukup jelas. Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas. Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 3
Mengingat tindakan penghentian dapat berakibat tertundanya pengangkutan Barang Kena Cukai serta menimbulkan kerugian bagi pihak yang terkait, maka kewenangan Pejabat Bea dan Cukai untuk melakukan penghentian dib