Unknown Unknown Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, dipandang perlu untulc membentulc Unit Pelaksana Teknis Rum.ah Potong Hewan Dinas Petemakan Kabupaten Situbondo. 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalarn Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik: Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok› pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lemba.ran Negara Republik Indonesia Nomor 3656); 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang·Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tent.ang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015); 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Oaerah dan Retribusi Daerah (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 11. Peraturan Pemerintab Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintahan Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tarnbahan Lembara.n Negara Nomor 3258); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1997 tentang Penolakan, Pemberantasan dan Pencegahan Penya.kit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 ten tang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Oalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republi.k Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194}; ..., 15. Peraturan Pemerint.ah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, clan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263); 16. Peraturan Pemerint.ah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 41); 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah seba.gaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 20. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 413/Kpts/TN.310/7 / 1992 tentang Pemotongan Hewan Potong dan Penanganan Daging serta Hasil Ik:utannya; 21. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 13/Pennentan/OT.140/ 1/2010 tentang Rumah Pemotongan Hewan Ruminansia dan Unit Penanganan Daging (Meat Cutting Plant); 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Prociuk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694); 24. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 03 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 03) ; 25. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 13); 26. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 13); 27. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 59 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Petemakan Kabupaten Situbondo. (berlaku 10 Juli 1992)
Pembukaan
berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, dipandang perlu untulc membentulc Unit Pelaksana Teknis Rum.ah Potong Hewan Dinas Petemakan Kabupaten Situbondo.
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalarn Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik: Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok› pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lemba.ran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
-
2
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang·Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tent.ang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Oaerah dan Retribusi Daerah (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintab Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintahan Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tarnbahan Lembara.n Negara Nomor 3258);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1997 tentang Penolakan, Pemberantasan dan Pencegahan Penya.kit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 ten tang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Oalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republi.k Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194};
...,
15. Peraturan Pemerint.ah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, clan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
16. Peraturan Pemerint.ah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 41);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah seba.gaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
20. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 413/Kpts/TN.310/7 / 1992 tentang Pemotongan Hewan Potong dan Penanganan Daging serta Hasil Ik:utannya;
21. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 13/Pennentan/OT.140/ 1/2010 tentang Rumah Pemotongan Hewan Ruminansia dan Unit Penanganan Daging (Meat Cutting Plant);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Prociuk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 03 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 03) ;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 13);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 13);
27. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 59 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Petemakan Kabupaten Situbondo.
4
MEMUTUSKAN:
Menetaplam : PERATURAB BUPATI TBIITAIIG PEIIBBIITUKAN ORGARISASI UlOT PELAKSAIIA TEKIIIS RUIIAR POTO:NG HBWAII DIIIAS PBTERRAKAR KABUPATElf SITUBOIIDO.
BAB D - PEIIBB1'TUKAII
Pasal 2
- (1) UPT RPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkedudukan sebagai pelaksana operasional teknis dalam bidang pemotongan hewan yang terletak pada 3 (tiga) wilayah kerja .
BAB D - PEIIBB1'TUKAII
Pasal 3
- (1) UPT RPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkedudukan sebagai pelaksana operasional teknis dalam bidang pemotongan hewan yang terletak pada 3 (tiga) wilayah kerja .
-
5
- (2) UPT RPH sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) terdiri dari :
1. UPr RPH wilayah barat yang berkedudukan di Kecamatan Besuki meliputi :
- a. Kecamatan Banyuglugur;
- b. Kecamatan Jatibanteng;
- c. Kecamatan Sumbermalang;
- d. Kecamatan Besuki;
- e. Kecamatan Suboh;
- f. Kecamatan Mlandingan;
- g. Kecamatan Bungatan.
2. UPT RPH wilayah tengah yang berkedudukan di Kecamatan Panarukan meliputi :
- a. Kecamatan Kendit;
- b. Kecamatan Panarukan;
- c. Kecamatan Situbondo;
- d. Kecamatan Panji;
- e. Kecamatan Kapongan;
- f. Kecamatan Mangaran.
3. UPT RPH wilayah timur yang berkedudukan di Kecamatan Asembagus meliputi :
- a. Kecamatan Arjasa;
- b. Kecamatan Jangkar;
- c. Kecamatan Asembagus;
- d. Kecarnatan Banyuputih.
- (3) UPT RPH dipimpin oleh seorang Kepala UPT RPH yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Petemakan.
Bagian Ketiga
TagaaclaaFu.npi
PualS
UPI' RPH sebagaimana dim.aksud dalam Pasal 2, mempunyai tugas melaksanakan kewenangan di bidang pengelolaan RPH.
Paaal6
BAB D - PEIIBB1'TUKAII
Pasal 5
- a. pelaksanaan dan pengendalian pengelolaan RPH;
- b. pelaksanaan pemeriksaan temak sebelum dan setelah dipotong;
- c. pelaksanaan pengendalian pemotongan temak betina produktif;
- d. pelaksanaan pengawasan pemotongan ternak sehingga diperoleh produk daging yang aman, sehat, utuh, dan halal (ASUH);
- e. pelaksanaan Pencegahan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyakit zoonosis;
•
6
- f. pelaksanaan pemeriksaan ulang terhadap daging yang berasal dari RPH diluar wilayah Kabupaten Situbondo;
- g. pelaksanaan pembinaan higyene dan sanitasi tempat/kios penjualan daging;
- h. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas Petemakan.
BABIV
ORGAIIISASl
Pual6
- (1) Susunan Organisasi UPT RPH terdiri dari:
- a. Kepala UPT RPH;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Pelaksana Teknis Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- d. Pelaksana Keamanan dan Kebersihan;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha, Pelaksana Teknis Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pelaksana Keamanan dan Kebersihan sebagaimana dirnaksud pada ayat ( 1) berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPI' RPH.
- (3) Struktur Organisasi UPT RPH sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BABY

## PEIIJABARAN TUGAS

## Bagia11 Kesata. Kepala UPT RPB

## Pua17

- (I) Kepala UPT RPH sebagaimana dimaksud dalam Pasa.l 6 ayat ( 1) huru.f a, mempunyai tugas memimpin, melakukan koordinasi dan pengendalian dalarn penyelenggaraan kegiatan dibidang Pemotongan Hewan di wilayah kerjanya.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada ayat (1) Kepala UPr RPH mempunyai fungsi :
- a . penyusunan rencana kerja pengelolaan RPH;
- b. perencanaan kegiatan masing-masing urusan teknis untuk ditetapkan sebagai rumusan program dan pengembangan UPT RPH;
- c. pemberian arahan, pembinaan pada jajaran petugas RPH;

7

- d. penjabaran dan menyebarluasan kebijakan Kepala Dinas Petemakan baik melalui surat edaran, nota maupun media Iain agar semua program dapat berjalan secara sinkron dan baik:;
- e. pembinaan sanitasi dan hygiene tempat / kios penjualan daging;
- f. pengendalian pemotongan ternak betia produktif;
- g. pengevaluasian penyerapan anggaran, laporan-laporan pelaksanaan program sebagai bahan laporan pertanggungjawaban kepala UPr RPH;
- h. pembinaan, pengawasan dan pelaporan atas pelaksa.naan penarikan retribusi dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
1. pelaporan basil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas Peternakan

## Bagtaa Kedua Sub Bagian Tata Usaha

## Paaa18

Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 6 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:

- a. melakukan pengelolaan dan pengadministrasian surat menyurat, kearsipan dan urnsan rumah tangga;
- b. melakukan penyelenggaraan administrasi kepegawaian;
- c. melakukan pengelolaan administrasi keuangan;
- d. melakukan penyediaan, mengelola dan inventarisasi serta perawatan perlengkapan kantor;
- e. melakukan fungsi koordinasi dalam melaksanakan kegiatan koordinasi internal (lintas program);
- f. melakukan urusan perencanaan program, kepegawaian, keuangan, inventaris perlengkapan serta sarana dan prasarana penunjang kegiatan RPH;
- g. menyusun laporan basil penyelenggaraan pemotongan bewan;
- h. melaksanakan pendataan dan penagihan terhadap wajib retribusi dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- i. menyetor basil pengelolaan penyelenggaraan pemotongan bewan;
- j. melaporkan basil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala UPT RPH.

## Bagt·a Ketip PtiJaksana TeJmia Keaebatan Hewan dan Keaebatan Maayarabt Veteriner

## Pua19

Pelaksana Teknis Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) hwuf c mempunyai tugas :

•

8

- a. melaksanakan pemeriksaan antemo.rtem terhadap temak yang akan dipotong;
- b. melaksanakan pemotongan temak;
- c. melaksanakan pemeriksaan postmortem terhadap daging dan organ sebelum diedarkan;
- d. melaksanaka.n pengawasan pemotongan temak sehingga diperoleh produk bahan asal hewan yang aman, sehat, utuh dan halal (ASUH);
- e. melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan ulang (Herkeuring) terhadap daging yang berasal dari pemotongan diluar RPH wilayah Kabupaten Situbondo;
- f. melaksanakan pengawasan, pemantauan dan pengendalian terhadap penyakit Zoonosis;
- g. mengendalikan pemotongan temak betina produktif;
- h. melaporkan kejadian penyakit hewan menular;
- i. melaksanakan karantina terhadap temak sebelum dipotong atau yang diduga tidak layak potong;
- J. menolak pemotongan temak yang diduga mengidap penyakit hewan menular;
- k. memberikanjaminan kesejahteraan hewan (KESRAWAN);
1. melaporkan basil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala UPT RPH.

## Jlagian Keempat

## P.,laJrwn,a Ke•manaa clan Kebe"8tban

## PaaallO

Pelaksa.na Keamanan dan Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat ( 1) hunu d mempunyai tugas :

- a. menjaga keamanan dan ketertiban RPH dan sekitamya;
- b. melalrukan kebersihan RPH di lingkungan sekitarnya;
- c. melaksanakan pemeliharaan fasilitas RPH;
4. d . melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala UPI' RPH.

## BAB VI

## KELOMPOK JABATAR FUIIG8IONAL

## Pasal 11

- (1) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat ( 1) huruf e terdiri dari :
- a. Jabatan Fungsional Keahlian;
- b. Jabat.an Fungsional Ketrampilan.
- (2) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) merupakan pelaksana tugas bersifat mandiri.
- (3) Penetapan jabatan fungsional dengan memperhatikan keperluan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi.

9

- (4) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil ke dalatn jabatan fungsional ditetapkan oleh pejabat yang betwenang sesuai formasi yang telah ditetapkan.
- (5) Ketentuan jabatan fungsional sebagairoana telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BABVII

## PEIIGAllGKATAB D.Allf PEIIBERHBIITIAII DAI.All JABATAN

## Pasal 12

- (1) Kepala UPT RPH diangkat dan cliberhentikan oleh Bupati ata.s usul Kepala Dinas Petemakan melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang-perundangan yang berlaku.
2. {2) Kepangkatan dan Jabatan Kepala UPT RPH ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kelompok jabat.an fungsional diangkat dan diberhentikan berdasarkan Peraturan Perundang undangan yang berlaku.

## BABWI TATAKERJA

## Pasal 13

- ( 1) Kepala UPf RPH wajib melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan Sekretariat dan Bidang pada Dinas Petemakan.
- (2) Pembinaan teknis fungsional dilakukan oleh Kepala Dinas Petemakan.
- (3) Kepala UPf RPH berkewajiban memimpin bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala UPT RPH wajib menyarnpaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasannya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPT RPH wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Setiap laporan disampaikan kepada pejabat lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Kepala UPT RPH mengawasi bawahannya dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlalru.

r

## BAB IX

## KETENTUAll' LAIN-LAIN

## Paul 14

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Agar setiap orang mengetahuinya. memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.



## DERITA DABRAH KABUPATEN SITUBONOO TAHtJN 2012 NOMOR 42..


•

-1

\

l

1

LAJIPIRAII Peraturan Bupati Situbondo Tanggal • 1 r r: ~ 1 ,.. ,.. ':7 " V l...-• .:.,...,;Ii..,.

Nomor

:

4:Z.. Tahun 2012

## STRUKTUR ORG.AIUSASI UNIT PELAKSAJIA TEKIOS RUMAH POTONG HEWAN DllfAS PE'lERBAKAllf KABUPATEII SITUBOimO


\