KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 66 Tahun 1999 tentang TUNJANGAN BAHAYA RADIASI BAGI PEGAWAI NEGERI DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR (berlaku 2 Juli 1999)
Pembukaan
Mengingat
:
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 66 TAHUN 1999 TENTANG
TUNJANGAN BAHAYA RADIASI BAGI PEGAWAI NEGERI DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa pelaksanaan tugas pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir mengandung risiko bahaya radiasi;
- b. bahwa bagi Pegawai Negeri yang bekerja secara penuh di lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir yang karena tugasnya harus menghadapi bahaya radiasi sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 76 Tahun 1998, dipandang perlu diberikan tunjangan bahaya radiasi atas dasar tingkat risiko radiasi yang diterimanya;
- c. bahwa pemberian tunjangan sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Presiden;
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3676);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1997 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 19);
Menetapkan
5. Keputusan Presiden Nomor 76 Tahun 1998 tentang Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG TUNJANGAN BAHAYA RADIASI BAGI PEGAWAI NEGERI DI LINGKUNGAN BADAN
: PENGAWAS TENAGA NUKLIR.
Pasal 1
Pegawai Negeri yang bekerja secara penuh di lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir yang karena tugasnya senantiasa menghadapi bahaya radiasi diberi tunjangan bahaya radiasi setiap bulan.
Pasal 2
- (1) Tunjangan bahaya radiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, diberikan kepada Pegawai Negeri di lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir secara bertingkat-tingkat, sesuai dengan nilai untuk masing-masing tingkat tunjangan bahaya radiasi sebagai berikut :
- a. Tunjangan bahaya radiasi tingkat I dengan nilai 855 atau lebih;
- b. Tunjangan bahaya radiasi tingkat II dengan nilai 676 sampai dengan 854;
- c. Tunjangan bahaya radiasi tingkat III dengan nilai 500 sampai dengan 675;
- d. Tunjangan bahaya radiasi tingkat IV dengan nilai 300 sampai dengan 499;
- e. Tunjangan bahaya radiasi tingkat V dengan nilai 250 sampai dengan 299;
- f. Tunjangan bahaya radiasi tingkat VI dengan nilai 150 sampai dengan 249;
- g. Tunjangan bahaya radiasi tingkat VII dengan nilai 60 sampai dengan 149;
- (2) Nilai tingkat tunjangan bahaya radiasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan dengan mempertimbangkan unsur risiko bahaya radiasi yang diterima oleh Pegawai Negeri yang bersangkutan dikaitkan dengan tingkat keahlian/keterampilan serta tanggung jawab jabatan dalam menjalankan tugasnya.
Pasal 3
Besar tunjangan bahaya radiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, menurut nilai tingkat tunjangan bahaya radiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah :
- a. Tunjangan bahaya radiasi tingkat IRp 860.000,00 (delapan ratus enam puluh ribu rupiah) sebulan;
- b. Tunjangan bahaya radiasi tingkat II sembilan puluh ribu rupiah) sebulan;
Rp 690.000,00 (enam ratus
- c. Tunjangan bahaya radiasi tingkat III dua puluh ribu rupiah) sebulan;
- d. Tunjangan bahaya radiasi tingkat IV enam puluh ribu rupiah) sebulan;
- e. Tunjangan bahaya radiasi tingkat V ribu rupiah) sebulan;
- f. Tunjangan bahaya radiasi tingkat VI enam puluh ribu rupiah) sebulan;
- g. Tunjangan bahaya radiasi tingkat VII ribu rupiah) sebulan;
Rp 520.000,00 (lima ratus
Rp 260.000,00 (dua ratus
Rp 200.000,00 (dua ratus
Rp
160.000,00
(seratus
Rp 100.000,00 (seratus
Pasal 4
Tata cara dan syarat-syarat penetapan tingkat tunjangan bahaya radiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, ditetapkan oleh Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir dengan persetujuan tertulis Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara.
Pasal 5
Penentuan tingkat tunjangan bahaya radiasi untuk Pegawai Negeri di lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, ditetapkan oleh Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir atau pejabat lain yang ditunjuk.
Pasal 6
Pegawai Negeri di lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir yang menjabat suatu jabatan fungsional diwajibkan memilih salah satu tunjangan yang menguntungkan baginya, yaitu jabatan fungsional atau tunjangan bahaya radiasi.
Pasal 7
Ketentuan pelaksanaan Keputusan Presiden ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Keuangan, Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, baik secara bersama maupun secara tersendiri menurut bidang tugas masing-masing.
Pasal 8
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Juli 1999 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE