KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 1 Tahun 2016 tentang SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN PERTIMBANGAN OTONOMI DAERAH (berlaku 4 Januari 2016)
Pembukaan
Menimbang:
Mengingat:
SALINAN
INDONESIA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG
SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN PERTIMBANGAN OTONOMI DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2015 tentang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah, perlu menetapkan
Pasal 4
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Pasal 6
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.Peraturan...
Menetapkan:
PERTAMA:
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2015 tentang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 184);
MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN PERTIMBANGAN OTONOMI DAERAH.
Menetapkan Susunan Keanggotaan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah sebagai berikut:
- a. Ketua merangkap anggota
: Wakil Presiden;
- b.
- Sekretaris
merangkap anggota
- c. Wakil Sekretaris merangkap anggota
- d. Anggota
: Menteri Dalam Negeri;
: Menteri Keuangan;
- 1. Menteri Pertahanan;
2. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
4.Menteri...
4. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
6. Menteri Sekretaris Negara;
7. Sekretaris Kabinet;
8. Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI);
9. Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI); dan
10. Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI).
8. KEDUA : Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah dibantu oleh Sekretariat yang diketuai oleh Sekretaris Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah.
9. KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah dibebankan pada
Bagian Anggaran Kementerian Dalam Negeri.
KEEMPAT : Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri selaku Sekretaris Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah.
KELIMA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Januari 2016 14 Februari 2014

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Verifikasi: ttd. JOKO WIDODO