PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO Nomor 72 Tahun 2007 tentang LEMBAGA KEMASYARAKATAN (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO NOMOR : TAHUN 2007
TENTANG
LEMBAGA KEMASYARAKATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI JENEPONTO
: a.
bahwa dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan kualitas sumber daya masyarakat, perlu peningkatan kemampuan peran lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan agar berkontribusi efektif dalam mengorganisasikan diri, mampu mengakomodasikan inisiatif, prakarsa berdasarkan aspirasi dan kepentingan masyarakat, menggerakkan pembangunan swadaya gotong royong di bidang pengelolaan sumber daya pembangunan dan sumber daya alam secara terencana, teratur dan terukur;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa perlu ditetapkan aturan mengenai lembaga kemasyarakatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu diatur dengan Peraturan Daerah.
: 1.
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
Dengan persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JENEPONTO dan
BUPATI JENEPONTO
M E M U T U S K A N :
Menetapkan
: PERATURAN DAERAH TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Jeneponto;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung-jawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Tekhnis Daerah, Kecamatan dan Desa/Kelurahan sesuai dengan kebutuhan Daerah;
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten dan daerah kota;
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, ## BAB II TATA CARA PEMBENTUKAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1). Di desa dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan;
- (2). Pembentukan lembaga kemasyarakatan di desa ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- (3). Pembentukan lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan atas prakarsa masyarakat melalui musyawarah dan mufakat;
- (4). Hasil musyawarah dan mufakat untuk tingkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa;
- (5). Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati/Walikota melalui Camat.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :
1. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) atau Lembaga Pembangunan Desa (LPD) atau sebutan lain;
2. Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga selanjutnya disingkat (PKK);
3. Rukun Kampung selanjutnya disingkat (RK) atau sebutan lain;
4. Rukun Tetangga selanjutnya disingkat (RT) atau sebutan lain;
5. Karang Taruna;
6. Lembaga Adat;
BAB III - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 4
Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai maksud :
1. untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraaan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat;
2. untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah desa dan kelurahan;
BAB III - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 5
Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tujuan :
1. untuk mengoptimalkan kegiatan Lembaga Kemasyarakat di desa dan kelurahan;
2. untuk meningkatkan pelayanan pemerintahan, pengelolaan (perencanaan, pelaksanaan) pembangunan dan pemberdayaan masyarakatr di desa dan kelurahan.
BAB IV - KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI
Pasal 6
Kedudukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, merupakan mitra yang membantu Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
BAB IV - KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI
Pasal 7
Lembaga Kemasyarakatan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, mempunyai tugas dan fungsi masing-masing dalam memberdayakan masyarakat.
BAB IV - KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI
Pasal 8
- (1). Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) atau Lembaga Pembangunan Desa (LPD) atau sebutan lain, mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana pembangunan yang partisipatif;
- b. menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat;
- c. melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.
4. (2). Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) atau Lembaga Pembangunan Desa (LPD) atau sebutan lain, mempunyai fungsi :
- a. wadah untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam rangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. penyusunan rencana, pelaksana dan pengelola pembangunan serta pemanfaatan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- d. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa dan partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat;
- e. penggalian, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya serta keserasian lingkungan hidup;
- f. pemberdayaan dan perlindungan hak politik masyarakat.
BAB IV - KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI
Pasal 9
- (1). Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), mempunyai tugas :
- a. merencanakan, melaksanakan dan membina pelaksanaan programprogram kerja PKK, sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat;
- b. menghimpun, menggerakkan dan membina potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk terlaksananya program-program PKK;
- c. memberikan bimbingan, motivasi memfasilitasi Tim Penggerak PKK/Kelompok-kelompok PKK di bawahnya;
- d. menyampaikan laporan tentang pelaksanaan tugas kepada Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK pada jenjang yang sama dan kepada Ketua Umum/Ketua Tim Penggerak PKK setingkat di atasnya;
- e. mengadakan supervisor, pelaporan, evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan program-program PKK.
- (2). Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), mempunyai fungsi :
- a. penyuluh, motivator dan penggerak masyarakat agar mau dan mampu melaksanakan program PKK;
- b. fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, Pembina dan pembimbing Gerakan PKK.
BAB IV - KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI
Pasal 10
- (1). Rukun Kampung (RK) atau sebutan lain, mempunyai tugas :
- a. menggerakkan swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya;
- b. membantu kelancaran tugas pokok LPD atau sebutan lain dalam bidang pembangunan di desa.
- (2). Rukun Kampung (RK) atau sebutan lain mempunyai fungsi :
- a. pengkoordinasian pelaksanaan tugas RT atau sebutan lain di wilayahnya;
- b. pelaksanaan dalam menjembatani hubungan antar RT atau sebutan lain dan antar masyarakat dengan pemerintah;
- c. media komunikasi, informasi, sosialisasi antara pemerintah desa dan masyarakat.
BAB IV - KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI
Pasal 11
- (1). Rukun Tetangga (RT) atau sebutan lain mempunyai tugas :
- a. membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab pemerintah;
- b. memelihara kerukunan hidup warga;
- c. menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat.
- (2) Rukun Tetangga (RT) atau sebutan lain mempunyai fungsi :
- a. Pengkoordinasian antar warga;
- b. Pelaksanaan dalam menjembatani hubungan antar sesama anggota masyarakat dengan pemerintah;
- c. Penanganan masalah-masalah kemasyarakatan yang dihadapi warga.
BAB IV - KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI
Pasal 12
- (1). Karang Taruna atau sebutan lain, mempunyai tugas pokok untuk bersamasama Pemerintah dan komponen masyarakat lainnya menanggulangi masalahmasalah kesejahteraan sosial baik secara preventif, pasca rehabilitatif maupun pendampingan dan pengembangan serta mengarahkan pembinaan dan pengembangan potensi generasi muda di lingkungannya.
- (2). Karang Taruna atau sebutan lain, melaksanakan fungsi sebagai berikut :
- a. melaksanakan kegiatan-kegiatan pendidikan yang berorientasi pada pengembangan Sumber Daya Manusia Karang Taruna (SDMKT) yang kompeten;
- b. menyelenggarakan usaha-usaha Kesejahteraan Sosial yang mendukung upaya peningkatan taraf kesejahteraan sosial masyarakat;
- c. menyelenggarakan kegiatan-kegiatan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat lokal untuk mendukung implementasi kebijakan otonomi daerah yang lebih terarah, terpadu dan berkesinambungan;
- d. menumbuh kembangkan aktivitas-aktivitas kewirausahaan yang membantu pertumbuhan dan peningkatan ekonomi mikro ditingkat masyarakat local pada khususnya;
- e. membangun sistem jaringan komunikasi dan informasi yang mendukung pelaksanaan aktivitas-aktivitas utama;
- f. membangun jaringan- jaringan kerja kemitraan yang strategis dan saling menguntungkan dengan berbagai sektor dan komponen masyarakat agar tercipta keseimbangan dan relevansi pembangunan yang lebih komprehensif;
BAB IV - KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI
Pasal 13
. Lembaga Adat, mempunyai tugas :
- a. menampung dan menyalurkan pendapat atau aspirasi masyarakat kepada pemerintah serta menyelesaikan perselisihan yang menyangkut hukum adat, adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat.
- b. memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam rangka memperkaya budaya masyarakat serta memberdayakan masyarakat dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.
- c. menciptakan hubungan yang demokratis dan harmonis serta obyektif antara kepala adat/pemangku adat/ketua adat atau pemuka adat dengan aparat pemerintah.
. Lembaga Adat, mempunyai fungsi :
- a. memberi kedudukan hukum menurut hukum adat terhadap hal-hal yang menyangkut harta kekayaan masyarakat hukum adat di tiap-tiap lembaga adat guna kepentingan hubungan keperdataan adat juga dalam hal adanya persengketaan atau perkara perdata adat.
- b. menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan nilai-nilai adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam rangka memperkaya melestarikan dan mengembangkan kebudayaan nasional maupun daerah yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan agama.
- c. menjaga, memelihara memanfaatkan ketentuan-ketentuan adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat.
KEPENGURUSAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
BAB V - KEPENGURUSAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 14
- (1) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan dipilih secara musyawarah dan mufakat dalam rapat terbuka dari anggota masyarakat yang mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian;
- (2) Nama-nama yang dipilih disampaikan dan disyahkan oleh Kepala Desa dan Badan Pemusyawaratan Desa.
BAB V - KEPENGURUSAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 15
Masa bhakti pengurus lembaga kemasyarakatan dapat ditetapkan
BAB V - KEPENGURUSAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 16
Susunan organisasi Lembaga Kemasyarakatan Desa terdiri dari :
- a. Ketua
- b. Wakil Ketua;
- c. Sekretaris;
- d. Bendahara;
- e. Seksi-seksi (disesuaikan dengan kebutuhan)
BAB VI - HUBUNGAN DAN TATA KERJA
Pasal 17
- (1). Hubungan Lembaga Kemasyarakatan dengan Pemerintah Desa bersifat kemitraan , konsultatif koordinatif.
- (2). Hubungan Lembaga Kemasyarakatan dengan lembaga lainnya bersifat koordinatif dan konsultatif.
- (3). Hubungan Lembaga Kemasyarakatan dengan pihak ketiga bersifat kemitraan.
BAB VII - SUMBER DANA
Pasal 18
Sumber dana Lembaga Kemasyarakatan dapat diperoleh dari :
- a. Swadaya masyarakat;
- b. Bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
- c. Bagian dari DAU Kabupaten/Kota;
- d. Bagian dari DAU Provinsi;
- e. Dana Perimbangan;
- f. Bantuan lainnya yang sah dan tidak mengikat;
- g. Alokasi Dana Desa (ADD);
- h. Kerja sama Pihak ketiga.
BAB VIII - PEMBINAAN
Pasal 19
- (1). Pemerintah Kabupaten dan Camat wajib membina dan mengawasi lembaga kemasyarakatan.
- (2). Pemerintah Desa melakukan penguatan Lembaga Kemasyarakatan dengan melibatkan Lembaga Kemasyarakatan dalam setiap kegiatan pemberdayaan masyarakat.
BAB IX - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 20
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Lembaga Kemasyarakatan yang sudah terbentuk agar disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
BAB X - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21
- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan dan/atau Keputusan Bupati.
BAB X - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto.

Penetapan: Ditetapkan di : JENEPONTO Pada Tanggal : 2007

Penandatangan: BUPATI JENEPONTO ## R A D J A M I L O

Penetapan: Diundangkan di : JENEPONTO Pada Tanggal : 2007

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JENEPONTO ## Drs. H. IKSAN ISKANDAR LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2007 NOMOR ..