Unknown PEMERINTAH Nomor 13 Tahun 1959 tentang PIAGAMPENGAWASANINTERNAL (INTERNAL AUDIT CHARTER) DI LINGKUNGANPEMERINTAH KABUPATENOGAN KOMERING ILIR DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA BUPATI OGAN KOMERING ILIR, - a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/ 03/2008, ten tang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, visi, misi, tujuan, kewenangan dan tanggung jawab Aparat Pengawasan Intern Pemerintah harus dinyatakan secara tertulis, disetujui dan (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI OGAN KOMERING ILIR
PERATURANBUPATI OGAN KOMERING ILIR NOMOR 13 TAHUN2017
TENTANG
PIAGAMPENGAWASANINTERNAL (INTERNAL AUDIT CHARTER) DI LINGKUNGANPEMERINTAH KABUPATENOGAN KOMERING ILIR
DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA
BUPATI OGAN KOMERING ILIR,
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/ 03/2008, ten tang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, visi, misi, tujuan, kewenangan dan tanggung jawab Aparat Pengawasan Intern Pemerintah harus dinyatakan secara tertulis, disetujui dan ditandatangani oleh pimpinan tertinggi organisasi;
- b. bahwa agar kewenangan, tanggung jawab dan lingkup pengawasan yang menjadi ketugasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah memiliki landasan yuridis, diperlukan Piagam Pengawasan Internal; b
di
- c. bahwa . berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati ten tang Piagam Pengawasan Internal (Internal Audit Charter) Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir; C
di
- 1. Undang-Undang Nornor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 nomor 73, tambahan lembaran Negara nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ten tang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 2
3. Peraturan Pemerintah 3
...
3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4593);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor8 Tahun 2009;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PERj04jM.PANj03j2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PERj05jM.PANj03j2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor9 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
8. 10.Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan KomeringIlirTahun 2016 Nomor2));
MEMUTUSKAN
Menetapkan
: PERATURANBUPATI TENTANG PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL (INTERNAL AUDIT CHARTER) DI LINGKUNGAN PEMERINTAHKABUPATENOGANKOMERINGILIR.
BAB I - KETENTUANUMUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Ogan Komering llir.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir.
4. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
5. Piagam Pengawasan Internal adalah pernyataan formal yang menjelaskan visi, misi, nilai, tugas, fungsi, tujuan, sasaran, kedudukan, lingkup, kewenangan, tanggung jawab Inspektorat Daerah selaku pelaksana fungsi pengawasan intern di Daerah dan hubungan kerja serta koordinasi pengawasan dengan lembaga pengawasan fungsional, lembaga pengawasan ekstern dan lembaga-lembaga lain yang terkait yang meru pakan salah satu alat ukur atau parameter untuk menilai efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan intern.
6. Pengawasan intern adalah proses kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah kepada lembaga/Instansi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertujuan untuk menjamin agar kinerja Pemerintah Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundangundangan.
BABII MAKSUDDANTUJUAN Pasa12
- (1) Maksud disusunnya Piagam Pengawasan Internal ini adalah memberikan landasan, pedoman dan batasan kewenangan, tanggungjawab dan lingkup pengawasan bagi Aparat Inspektorat Daerah dalam melakukan pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Daerah.
Tujuan disusunnya ...
:\
4
- (2) Tujuan disusunnya Piagam Pengawasan Internal adalah :
- a. memberikan penegasan dan komitmen dari Bupati tentang pentingnya peran pengawasan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. memberikan deskripsi dan ilustrasi kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pihakpihak terkait tentang kedudukan, kewenangan dan tanggung jawab Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP),sehingga dapat menumbuhkan dan melahirkan pemahaman yang positif terkait urgensi pengawasan serta dapat mendorong kerja sama sinergis dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik; b
- c. menumbuhkembangkan internalisasi nilai-nilai budaya organisasi seperti : integritas, kejujuran , akuntabilitas, obyektifitas, kepatuhan hukum dan peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
- d. menciptakan lingkungan pengendalian yang kondusif dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN). d
BABIII KEDUDUKAN Pasa13
- (1) Inspektorat Daerah merupakan Perangkat Daerah sebagai unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Inspektorat Daerah dipimpin oleh Inspektur dan dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati.
BABIV VISIDANMISI Pasa14
- (1) Visi Inspektorat Kabupaten OKI adalah "menjadi aparatur pengawas yang profesional untuk mewujudkan Pemerintah Kabupaten OKI yang mandiri, harmonis, religius, beriman dan bertaqwa".
- (2) Misi Inspektorat
""
5
- (2) MisiInspektorat Daerah adalah :
- 1) Meningkatkankapasitas sumber daya pengawasan
- 2) Mengoptimalkan peran pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan tata kepemerintahan yang baik melalui pengawasan
NILAI NILAI
BABV Pasa15
Nilai-Nilai Inspektorat Daerah adalah sebagai berikut :
- a. Integritas yaitu suatu sikap jujur, adil, berani, bertanggung jawab dan bijaksana yang harus dimiliki oleh seluruh anggota APIP untuk dijadikan sebagai landasan bersikap, bekerja dan dalam mengambil keputusan serta untuk membangun kepercayaan (trust)atau kredibilitas pribadi dan institusi.
- b. Profesional yaitu kesanggupan seluruh anggota APIP untuk dapat melaksanakan tugas sesuai atau melebihi dari standar kinerjaj ketugasan yang ditetapkan, dengan dilandasi oleh :
1. sikap (attitude) semangatjmotivasi kerja tinggi, berkomitmen, pantang menyerah;
2. pengetahuan (knowledge) yang luas ; dan
3. ketrampilan (skil~ yang tinggi.
- c. Obyektif yaitu sikap untuk mengungkapkan atau menyampaikan data/fnformasi sesuai dengan fakta material yang ada, dan menghindari benturan kepentingan yang dapat mengganggu dalam bersikap dan pengambilan keputusan.
- d. Independen yaitu sikap menjunjung tinggi ketidakberpihakan, mengkedepankan profesionalitas dan mengutamakan kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta mempertimbangkan keterpaduan dan sinergisitas.
- e. Perbaikan terus-menerus (continous improvement) yaitu sikap untuk selalu mengembangkan diri (self development), mengembangkankualitas Sumber Daya Manusia (SDM),selalu memperbaiki proses, metode, mekanisme kerja dan produk organisasi dalam rangka meningkatkan kapasitas SDMdan organisasi untuk mencapai kualitas pelayanan terbaik.
BABVI TUGAS DAN FUNGSI Pasa16
- (1) Inspektorat mempunyai tugas Tugas pokok Inspektorat Kabupaten OKI adalah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Pemerintah Kabupaten OKI,yang meliputi :
- a. Menyusun dan melaksanakan rencana Pengawasan .Internal tahunan;
- b. Menguji clan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern dan sistem manajemen resiko sesuai dengan kebijakan pemerintah;
- c. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, pengelolaan barang, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya; C
- d. Melakukan pemberian jasa advis tanpa mengambil alih tanggung jawab manajemen mencakup antara lain pelatihan, reviu pengembangan sistem,penilaian mandiri atas pengendalian dan kinerja;
- e. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen; e
- f. Membuat laporan hasil pengawasan dan menyampaikan laporan tersebut kepada Bupati OKI,BPKRI, dan auditan; f.
- g. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan; dan
- h. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat Kabupaten mernpunyai fungsi :
- a. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehernatan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD;
- b. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen resiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerin tah; dan b
- c. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerin tah. C
BABVII TUJUANDANSASARAN Pasa17
Tujuan penyelenggaraan pengawasan intern oleh Inspektorat Kabupaten OKI adalah untuk memberikan nilai tambah bagi pencapaian tujuan dan sasaran, yaitu :
- kehematan, efisiensi, dan tujuan dan sasaran dan fungsi Pemerintah a. Meningkatkan ketaatan, efektivitas pencapaian penyelenggaraan tugas Kabupaten OKI;
- manajemen resiko dalam dan fungsi Pemerintah b. Meningkatkan efektivitas penyelenggaraan tugas Kabupaten OKI;
- c. Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten OKI yang bersih dan bebas dari praktik-praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
RUANGLINGKUPPENGAWASAN INTERN
BABVIn Pasa18
BAB I - KETENTUANUMUM Pasal 1
Pasal 7
- a. Audit kinerja atas penyelenggaran tugas dan fungsi Kabupaten OKI yang mencakup audit kinerja atas pengelolaan keuangan daerah dan audit kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerin tah Kabupaten OKI;
- b. Reviu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten OKI, seperti reviu atas laporan keuangan dan reviu atas laporan kinerja;
- c. Evaluasi atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten OKI, seperti evaluasi atas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan evaluasi atas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
4. aktivitas pengawasan lainnya yang sosialisasi, dan konsultasi terhadap tugas dan fungsi Pemerin tah d. Pemantauan dan beru pa asistensi, penyelenggaraan Kabupaten OKI;
- e. Audit dengan tujuan tertentu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten OK!.
Bab IX. Kewenangan ...
8
BABIX KE\VENANGAN Pasa19
Untuk dapat memenuhi tujuan dan lingkup pengawasan intern secara memadai, Inspektorat Kabupaten 0 KImemiliki kewenangan untuk :
- a. Mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset dan personil yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan intern;
- b. Melakukan komunikasi secara langsung dengan pejabat pada satuan kerja perangkat daerah yang menjadi obyek pengawasan dan pegawai lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pengawasan;
- c. Memiliki wewenang untuk menyampaikan laporan dan melakukan konsultasi dengan Bupati dan berkoordinasi dengan Pimpinan lainnya;
- d. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal;
- e. Mengalikasikan sumber daya Inspektorat Kabupaten OKI serta menetapkan frekuensi, objek, dan lingkup pengawasan intern;
- f. Menerapkan teknik-teknik yang diperlukan untuk memenuhi tujuan pengawasan intern;
- g. Meminta dan memperoleh dukungan dan I atau asistensi yang diperlukan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal Pemerintah Kabupaten OKI dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern.
BAB I - KETENTUANUMUM Pasal 1
Pasal 10
Dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan intern, Inspektorat Kabupaten OKIbertanggung jawab untuk : a. Secara terus menerus mengembangkan dan meningkatkan profesionalisme auditor dan P2UPD, kualitas proses pengawasan dan kualitas hasil pengawasan dengan mengacu kepada standar audit yang berlaku;
9
- b. Menyusun, mengembangkan dan melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)yang peduli resiko, khususnya dalam hal penentuan skala prioritas dan sasaran pengawasan dengan mempertimbangkan ketersediaan smber daya pengawasan;
- c. Menjaminkecukupan dan ketersediaan sumber daya pengawasan sehinggadapat menyelenggarakanfungsi pengawasan intern secara optimal;
- d. Melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan;
- e. Menyampaikan laporan hasil pengawasan dan laporan berkala aktivitas pelaksanaan fungsi pengawasan fungsi intern kepada Bupati, BPK RI, dan MenteriPANdan RB.
BAB I - KETENTUANUMUM Pasal 1
Pasal 11
Untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi pengawasan intern, Inspektorat Kabupaten OKI perlu menjalin kerjasama dan koordinasi dengan 0PD/ Organisasi Perangkat Daerah (selaku objek pengawasan), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (selaku lembaga yang berwenang untuk merumuskan kebijakan nasional di bidang pengawasan),dan aparat pengawasan ekstern.
- a. Inspektorat Kabupaten OKI dan Organisasi Perangkat Daerah
2. 1.Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern, maka hubungan antara Inspektorat Kabupaten 0KI dengan Organisasi Perangkat Daerah adalah hubungan kemitraan antara auditor dan auditan atau antara konsultan dengan penerimajasa.
2. Dalam setiap penugasan (baik penugasan audit maupun konsultasi), satuan kerja harus memberikan dan menyajikan informasi yang relevan dengan ruang lingkup penugasan.
3. Organisasi...
- 4.0rganisasi perangkat daerah harus menindaklanjuti setiap rekomendasi audit yang diberikan oleh lnspektorat Kabupaten OKI dan melaporkan tindak lanjut beserta status atas setiap rekomendasi audit kepada lnspektorat Kabupaten OKI sesuai dengan prosedur yang berlaku.
- b.lnspektorat Kabupaten OKI dan Aparat Pengawasan Ekstern
1. Inspektorat Kabupaten OKI menjadi mitra pendamping bagi aparat pengawasan ekstern selama pelaksanaan penugasan, baik sebagai penyedia datay informasi maupun sebagai mitra satuan kerja pada saat pembahasan temuan audit.
2. Inspektorat Kabupaten OKI dapat berkoordinasi dengan aparat pengawasan ekstern untuk mengurangi duplikasi dengan lingkup penugasan Inspektorat.
3. Tindak lanjut dan status atas setiap rekomendasi audit yang disampaikan aparat pengawasan ekstern meru pakan bahan pengawasan bagi Inspektorat Kabupaten OKI terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi.
4. Inspektorat Kabupaten OKImenyampaikan laporan hasil pengawasan kepada BPK-RI sebagaimana diwajibkan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004.
- c. Inspektorat Kabupaten OKI dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Inspektorat Kabupaten OKI menjadi mitra kerja BPKP selaku Pembina Penyelenggaraan SPIP dalam rangka membangun dan meningkatkan pengendalian intern pemerintah yang meliputi :
- 1) Penerapan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP;
- 2) Sosialisasi SPIP;
- 3) Pendidikan dan pelatihan SPIP;
- 4) Pembimbingan dan konsultasi SPIP; dan
- 5) Peningkatan kompetensi dan kapabilitas auditor aparat pengawasan intern pemerintah.
Bab.XII...
BAB XII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 1111 dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan KomeringIlir.

Penetapan: Ditetapkan di Kayuagung pada tanggal g mora 2017 lLIR,j

Penetapan: Diundangkan di Kayuagung pada tanggal fJ mor« 2017 BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2017 NOMOR 13.. Inspektorat Local Disk (D) Piagam Pengawasan Internal (Internal Audit Charter) di Lingkungan Pernerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir,