PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAMBRAUW Nomor 10 Tahun 2013 tentang PAJAK HOTEL (berlaku 11 November 2013)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI TAMBRAUW
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAMBRAUW NOMOR 10 TAHUN 2013
TENTANG
PAJAK HOTEL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TAMBRAUW,
- a. bahwa berdasarkan kelentuan pasal157 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 lentang Pemerinlahan Daerah sebagaimana lelah diubah lerakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008, yang berbunyi pajak daerah merupakansalah salu sumber pendapalan asll daerah; a
- b. bahwa salah salu sumber pendapatan asll daerah adalah pajak holel yang berdasarkan pasal 2 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, merupakan salah satu jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Oaerah; b
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu diletapkan Peraturan Oaerah tentang Pajak Hotel. C.
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pldana {lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3209; . 2 Undang-Undang Nomor28 Tahun1999tentangPenyelenggaraan Nen~:'3yang 1
5. 8ersih dan Bebas dan Korupsl. Kolusi dan Nepotlsme (lembaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor3851) 3 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2
6. (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesia Nomor4288); 4 Undang·Undang Nomor32 tabun2004tentangPemer1ntahan Oaerah(lembaran
7. Negara Republlk Indones!a Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republlk IndonesiaNomor 4437) sebagalmanalelah dlubah terakhlr denganUndang·Undang Nomor12Tahun2008tentangPerubahan Alas UndangUndangNomor32 Tahun2004tentangPemerintahan Oaerah(lembaran.Negara RepubtikIndonesia Tahun2008Nomor59,TambahanIembaranNegaraRepublik IndonesiaNomor4844); 5 Undang- UndangNomor33 Tahun2004tentang Perimbangan Keuangan
8. antara PemerintahPusa!danPemerlntah Oaerah (lembaran Negara RI Tahun 2004Nomor 126,Tambahanlembaran NegaraRepubUk Indonesia Nomor4438); 5
Menelapkan
- 6 Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw dl Propinsl Papua Barat ( lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 193, Tambahan lembaran Negara Nomor 4940), sebagalmana telah dlubah dengan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw dl Proplnsi Papua Barat( lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 85, Tambahan lembaran Negara Nomor5416); 6
- 7 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ten1ang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahul! 2009 Nomor 130, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor5049);
- 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Repu~lIk Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,Tarribahan Le~baran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 tzhun 1983 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pldana ( Lembaran Negara RI Tahun1983Nomor36,Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 3258 ), sebagaimana tetah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubdhan Ales Peraturan PemerintahNomor 27 tahun 1983tentang PelaksanaanUndang-Undang Hukum Acara Pidana ;
- 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republlk Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
- 11 Peraturan Daerah Kabupaten Tambrauw Nomor 04 Tahun 2011 tentang PembentukanOrganisesldan Tata Ke~aDlnas Daerah;
Dengan persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KASUPATEN TAMSRAUW
Dan
SUPATI KASUPATEN TAMBRAUW
MEMUTUSKAN :
: PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK HOTEL
Pasal 1
Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Tambrauw. 1.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkal Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerinlahan daerah. 2
3. Bupali ialah Bupati Tambrauw. 3
4. Dewan Perwakilan Rakyal Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupalen Tambrauw.
5. Perangkal Daerah adalah unsur pembanlu Bupali dalam penyelenggaraan pemerintaban daerah yang lerdili dart Sekrelarial Daerah, Sekrelarial DPRD, Dinas daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Distrik.
6. Pejabal yang dilunjuk yang selanjulnya disebul pejabal, adalah pegawai yang diberi lugas tertenlu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan peraluran perundang-undanganyang berlaku.
7. Pajak Hotel, selanjutnya disebul pajak, adalah pajak pelayanan yang disediakan oleh Holel.
8. Holel adalah fasilitas penyediajasa penginapanlperislirahatan lermasuk jasa !erllai! lalnnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, iosmen, gubug parawisata, wisma pariwisala, pasangrahan, rumah penginapan, dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar Isbih dari 10 (sepuluh).
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/alau modellyang merupakan kesa!uan, baik yang me!akukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang melipuli perseroan terbalas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usahan Milik Negera (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (SUMO) dengan nama dan dalam benluk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkurnpulan, yayasan, organisasi massa, organisasl sosial politik, alau organisasl lainnya, lembaga dan benluk badan lajnnya lermasuk kontrak investasi koleklif dan benluk usaha telap.
10. Sural Pemberitahuan Pajak Oaerah, yang selanjutnya disingkal SPTPD, adalah surat yang oleh wajib pajak untuk melaporllan perhitungan dan/atau harta dan kewajiban sesuai psratoran perundang-undangan perpajakan daerah.
11. Sural Seloran Pajak Oaerah, yang selanjutnya disebul SSPO, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui lempat pembayaranyang di!unjuk oleh Bupali.
12. Sural Ketetapan Pajak Oaerah Kurang Bayar,'yang selanjulnya dlsingkat SKPOKB, adalah sural ketetapan pajak yang menentukan besamya jumlah pokok palak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran, besamya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
13. Surat Ketetapan Pajak Oaerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya singkat SKPOKBT, adalah sural ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang lelah ditetapkan.
14. Surat Keletapan Pajak Lebih Bayar, yang selanjuntnya disingkat SKPOLB, adalah sura! ketelapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang. -,
15. Sural Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat keletapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama dengan jumlah kredit pajak alau pajak tidak terulang dan lidak ada kredit pajak.
16. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang setanjutnya disingkal STPO adalah sura! untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi andministralif berupa bunga dan/atau denda.
17. Surat Keputusan Pembetulan adatah surat kepulusan yang membetulkan kesalahan hitung, danfatau kekeliruan dalam penetapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang terdapal dalam surat ketetapan pajak daerah kurang bayar, surat ketstapan pajak daerah kurang bayar tambahan, sural ketetapun pajak nihil, surat ketetapan pajak lebih bayar, surat tagihan pajak daerah, surat keputusan pembetulan atau surat keputusan keberatan.
18. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap surat ketetapan pajak daerah kurang bayar, surat Ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak daerah nihil, surat ketetapan pajak daerah lebih bayar, atau sural lagihan pajak yang diajukan oleh wajib pajak.
19. Putusan banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap surat keputusan keberatan yang diajukan oleh wajlb pajak.
20. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengurnpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, ssrta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditulup dengan msnyusun laporan keuangan berupa neraca dan laooran laba rugi untuk pajak tersebut.
21. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, I&lt;.et.erangan dan/alau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan professional ## BAB II
NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PAJAK
Pasal 2
Dengan nama Pajak Hotel dipungut pajak atas pelayananyang disediakan hotel dengan pembayaran.
Pasal 3
- (1) Objek Pajak adalah pelayanan yang disediakan oleh holel dengan pembayaran, lermasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olah raga dan hiburan.
- (2) Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada aya! (1) adalah fasillas lelepon, facsimile, leleks, internet, folocopy, pelayanan cuci, seterika, transporlasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel.
- (3) Tidak tennasuk obyek pajak sebagaiamana dimaksud pada aya! (1) adalah
:
- a. Jasa tempa! tinggal asrama yang diselengarakan oleh Pemerinlah atau Pemerintah Daerah; 2
- b. Jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya; b
- c. Jasa tempat !inggal di pusa! pendidikan atau kegiatan keagamaan;
- d. Jasa lempa! linggal di rumah sakil, asrama perawa!, panli jompo, panli asuhan, dan ponti sosiallainnya yang sejenis; dan d
- e. Jasa biro perjalanan atsu perjalanan wisala yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaalkan oleh umum.
Pasal 4
- (1) Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. .
- (2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel,
DASAR PENGENMN TARIF DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK
BAB III - DASAR PENGENMN TARIF DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK
Pasal 5
Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran alau yang seharusnya dibayar kepada hotel,
BAB III - DASAR PENGENMN TARIF DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK
Pasal 6
Tarif pajak dilelapkan sebesar 10% (sepuluh persen), kecuali untuk rumah kos tarif pajak ditetapkan sebesar 5% (lima persen).
Pasall
Besaran pokok pajak yang terutang dihitung dengan cara rnengalikan lariff sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 5.
WILAYAH PEMUGUTAN
BAB IV - WILAYAH PEMUGUTAN
Pasal 8
Pajak yang !erutang dipungut diwilayah daerah tempa! hotel bertokasi.
BABV
MASA PAJAK DAN PAJAK TERUTANG
BAB IV - WILAYAH PEMUGUTAN
Pasal 9
Masa pajak adalah jangka waklu yang lama 1 (satu) bul"n kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak unluk menghitung, menyelor dan melaporkan pajak yang lerulang.
BAB IV - WILAYAH PEMUGUTAN
Pasal 10
Pajak terulang dalam masa pajak le~adi pada saat pelayanan dlsediakan oleh holel atau pada saat pembayaran.
- -
--- --
--
-------
BABVI
PEMUNGUTANDAN PENETAPANPAJAK
Bagian Kesatu
SPTPD
BAB IV - WILAYAH PEMUGUTAN
Pasal 11
- (1) Setiap wajib pajak mengisi SPTPD.
- (2) SPTPDwajib diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta difanda fangani oleh wajib pajak.
- (3) SPTPD wajib disampaikan kepada Bupati dalam jangka waktu 20 (dua puluh) han setelah berakhimya masa pajak.
Bagian Kedua
Tala Cara Pemungutan
BAB IV - WILAYAH PEMUGUTAN
Pasal 12
Wajib pajak membayar sendin pajak yang lerutang dengan berdasar1&lt;anSPTPD, SKPDKB dan/atau SKPDKBT.
BAB IV - WILAYAH PEMUGUTAN
Pasal 13
- (1) Dalam jangka waklu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati atau pejabat dapat menerbitkan :
- a. SKPDKBdalam hal: 2
1. Jika berdasar1&lt;an hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; , 1
2. Jika SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (3) dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampikan padawaktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran; 2
3. Jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan. 3
- b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap menyebabkan penambahanpajak yang terutang. b
- c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besamya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan lidak ada kredit pajak. C
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a aflgka 1 dan angka 2 dlkenakan sanksi administratif berupa bunga 2% (dua parsen) sebelum dihitung dari pajak kurang atau ter1ambatdibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh ampat) bulan dihilung sejak saat terutangnya pajak.
- (3) Jumlah kekurangan pajak yang terulang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kel&lt;uranganpajak tersebut.
r-
-
- (4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika wajib pajak melapockan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemerlksanaan.
- (5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dikenakan sanksi administratif sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau tertambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empal) bulan terhitung sejak saat terulangnya pajak.
BAB IV - WILAYAH PEMUGUTAN
Pasal 14
Ketentuan lebih lanjut mengenai lata cara pengisian, penerbitan, penyampaian SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT dan SKPDN diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Ketiga
STPD
Pasal
15
- (1) Bupati alau pejabat dapat menerbitkan STPD jika :
- a. Pajak dalam tahun be~alan tidak atau kurang dibayar. 2
- b. Dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah Mung. . b
- c. Wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga danJataudenda.
a
- (2) Jumlah kekurangan pajak lerutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) seliap bulan untuk jangka waklu paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat lerutangnya pajak. a
BASVII
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN
BAB IV - WILAYAH PEMUGUTAN
Pasal 16
- (1) Bupali alau pejabal menenlukan langgal jalvh tempo pembayaran dan penyeloran pajak yang terutang paling lama 20 (dua puluh) hari setelah berakhimya masa pajak.
- (2) SKPDKB, SKPDKBT, STPD, sural keputusan pembetulan, surat kepulusan keberalan, dan putusan banding, yang menyebabkan jumlah pajak, yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waklu paling lama 1(satu) bulan sejak tanggaJ diterbitkan.
- (3) Bupali alau pejabat atas permohonan waJibpajak selelah memenuhi persyaralan yang ditentukan dapal memberikan persetujuan kepada wajib pajak unluk mengangsur alau menunda pembayaran pajak, denga~ dikenakan bunga sebesar 2%( dua persen) sebulan.
- (4) Wajib pajak yang lelah melakukan pembayaran atau penyeloran pajak alas pajak yang terutang diberikan SSPD.
----------
.
- (5) Kelentuan lebih lanjut mengenai lata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Bupati.
Pasall?
- (1) Pajak yang terutang berdasarken SKPDKB, SKPDKBT, STPD, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, dan putusan banding yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib pajak pada waktunya dapat ditilgih dengan surat paksa.
- (2) Penagihan pajak dengan surat paksa cfllaksanakan berdasarksn peraturan perundang-undangan yang berlaku.
KEBERATAN DAN BANDING
PasallS
- (1) Wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat atas suatu :
- a. SKPDKB;
- b. SKPDKBT; b
- c. SKPDLB; c
- d. SKPDN;dan d
- e. STPD. e
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (liga) bulan sejak tanggal surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali jika wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waklu itu tidak dapat dipenuhi dengan keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keberalan dapat diajukan apabila l'Iajib pajak telah membayar paling sedildl sejumlah yang telah diselujui wajib pajak. .
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Tanda penerimaan surat keberatan yang diOOrikanoleh Bupati atau pejabat alau tanda pengiriman surat keberatan melalul sural pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan.
BAB VIII - KEBERATAN DAN BANDING
Pasal 19
- (1) Bupati atau pejabat dalam jangka waktu paling lama 12(dua betas) bulan, sejak tanggal keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupali atau pejabal atas keberatan dapal beruoa menerima seluruhnya alau sebagian, menolak atau menambah besamya pajak yang lerutang
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud rada ayat (1) te!ah lewat dan BupaU atau pejabat tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang. jiajukan tersebut dlanggap dlkabulkan.
---
- (1) Wajib pajak dapat mengajukan pennohonan banding hanya kepada pengadilan pajak ternadap keputusan mengenai keberatannya yang diietapkan oleh Bupati
- (2) Pennohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis calam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3(tiga) bulan sejak kepulusan dilerima, dilampiri salinan dari sural kepulusan keberalan lersebut.
- (3) Peogajuan pennohonan banding menangguhkan kewajiban membayar pajak sampai dengan (satu) bulan sejak langgal penerbitan pulusan banding
1
Pasal
21
- (1) Jika pengajuan keberalan atau pennohonan banding dikabulkan sebagian alau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar '2%( dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayal (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.
- (3) Dalam hal keberatan wajib pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, wajib pajak dikenai sanksi administralif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dali jumlah pajak
BAB VIII - KEBERATAN DAN BANDING
Pasal 22
- (1) Bupali BAB XIII
PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN
BAB VIII - KEBERATAN DAN BANDING
Pasal 27
- (1) Wajib pajak melakukan usaha dengan omset paling sedikit Rp.300.000.000,OO(liga ratus juta) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan dan peneatatan.
- (2) Ketentuan Isbih lanju! mengenai kriteria wajib pajak dan penentuan besaran omzet serta tata eara pembukuan atau pencatatan diatur dengan peraturan BupatL
----------- ----------
-
-
-- ---- --
-
BAB VIII - KEBERATAN DAN BANDING
Pasal 28
- (1) Bupali atau pejabat berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajak daerah dalam rangka melaksanakan peraluran perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Wajib pajak yang diperiksa wajib :
- a. Memperlihalkan danJatau meminjamkan buku dan catatan, dokumen yang menjadi dasar dan dokumen lain yang berIJubungandengan objek pajak yang terutang
- b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat alau ruang yang dianggap penu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/alau b
- c. Memberikan keterangan yang dipertukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan pajak diatur dengan Peraluran BupatL
BABXIV
KETENTUANKHUSUS
BAB VIII - KEBERATAN DAN BANDING
Pasal 29
- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang dikelahui atau dlberltahuksn kepadanya oleh wajib pajak dalam rangka jabatan atau pskeriaannya untuk menjalanka" ketentuan peraturan perundang-undangperpajakan daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimakusd pada ayal (1) berlaku juga terIJadaptenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan daerah.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah :
- a. Pejabat dan lenaga ahll yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan; dan
- b. Pejabat dan atau lenaga ahli yang diletapkan oleh Supan untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerinlah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangandaerah, b
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupali berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperiihatkan bukti dari atau tentang wajib pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksanaan di pengadilan dalam perkara pidana,alau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Bupall dapat memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaiamana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperiihatkan bukli tertulis dan keterangan wajib pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada dyat (5), harus menyebutkan nama tersaf.lgkaatau nama lergugal, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutandengan keterangan yang diminta.
-
KETENTUAN PENYIOIKAN
BAB VIII - KEBERATAN DAN BANDING
Pasal 30
- (i) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Oaerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidlkan tindak pidana dibldang perpajakan daerah, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang hukum acara pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada aya! (1) adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan, meneli!i keterangan atau laporan berkenaan dengan lindak pidana dibidang perpajakan daerah agar laporan lersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; a
- b. Meneliti, mencari, manqumpulkan kelerangan mengenai orang pribadi atau badan lentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dangan lindak pidana perpalakan daerah; b
- c. Memin!a kelerangan dan bahan bukti dan orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah; G.
- d. Memerlksa buku, catatan, dokumen lain berkenan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah; d
- e. Melakukan pengeledahan unluk mendaplkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dokumen lain, serta melakukan penyilaan terhadap bahan bukti lersebut.
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan lindak pidana dibidang perpajakan daerah; .
- g. Menyuruh berhenti dan/alau melarang sessoranq meninggalkan ruangan atau lempal pada saat pemeriksaan sedang benangsung (:an memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e; 9
- h. Memolret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah; h
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangnya dan diperiksa sebagai lersangka atau saksi;
- j. Menghentikan penyidikan; dan/atau 1
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pi~ana dibidang perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan pertauran perundang-undangan yang benaku. k.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayal (1) memberitahukan dimulainya penyi"lkan dan memberilahukan hasil penyidikannya kepada penuntul umum melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Inonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana.
KETENTUAN PIDANA
BAB VIII - KEBERATAN DAN BANDING
Pasal 31
- (i) Wajib pajak yang karena kealpaannya lidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau lidak lengkap atau melampirkan kelerangan yang lidak benar sehingga 7.:lrugikan keuangan daerah dapal dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (sa!u) lahun atau pidana denda paling banyak 2 (dual kali jumlah pajak lerulang yang lidak atau kurang dibayar.
- (2) Wajib pajak dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD alau mengisi dengan tidak benar alau melampirkan kelerangan yang tidak benar yang merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) lahun atau pidana denda sebanyak 4 (empat) kali Jumlah pajak lerutang yang lidak alau kurang dibayar.
Pasl32
5
Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 lidak ditunfut setelah melampaui jangka waktu Oima) lahun sejak saat lerutangnya pajak alau berakhimya masa pajak atau berakhimya bagian tahun pajak atau berakhimya tahun pajak yang bersangkutan.
BAB VIII - KEBERATAN DAN BANDING
Pasal 33
- Pejabal atsu lenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupali yang karena kealpaanya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dlmaksud dalam Pasal29 aya! (i) dan ayal (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (salu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.4.000.000,OO(empaljula rupiah). (1)
- (2) Pejabat alau lenaga ahli yang dilunjuk oleh Bupati yang dengan sengaja lidak memenuhi kewajibannya atau seseorang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 aya! (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.10.000.000,00 juta (sepuJuhjula rupiah).
- (3) Penuntulan pidana sebagaimana dimaksud psda ayal (1) dan ayal (2) hanya dilakukan alas pengaduan orang yang kerahasiaanya dilanggar.
- (4) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan sifatnya adalah menyangkut kepentingan plibadi seseorang alau Badan selaku Wajib Pajak, ~arena itu dijadikan lindak pidana pengaduan.
BAB VIII - KEBERATAN DAN BANDING
Pasal 34
Denda sebagaimana dimaksud Pasal 31 dan Pasal 33 ayal (1) dan ayal (2) merupakan penerimaan Negara.
BAS XVII
KETENTUAN PERALIHAN
BAB VIII - KEBERATAN DAN BANDING
Pasal 35
Hal-hal yang belum diatur dalam psraluran daerah ini yang berkenaan dengan Pajak Holel akan dialur lebih lanjul dengan Peraluran Bupati.
-~-- --
--
------
--
--
--
-- --
--
--
--
--
,
Dlundangkan dl Sausapor pada tanggal 11 - 11 · 2013
SEKRETAR1S DAERAH KABUPATEN TAMBRAUW,
CAPfTTD
M. AMRI MASRI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAMBRAUW TAHUN 2013 NOMOR 10
Salinan yang sah sesuai dengan aslinya, DAERAH KABUPATEN DAN ORGANlSA8.1
BAS XVIII
KETENTUAN PENUTUP
BAB VIII - KEBERATAN DAN BANDING
Pasal 36
Pelaksanaan peraturan daera.h ini dilakukan oleh organisasi perangkat daerah yang mempunyai tugas dan tangungjawab dibidang pemungutan pajak.
BAB VIII - KEBERATAN DAN BANDING
Pasal 37
Peraturan Daerah Ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Oaerah inl dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tambrauw. Ditetapkan dl Sausapor padatanggal 11-11-2013

Penandatangan: BUPATI TAMBRAUW, CAPffiD GABRIEL ASEM. I. II. UMUM Sesuai dengan piinsip otonoml daerah, dalam pemberlan kewenangan penyelengaraan urusan bidang pemerintahan kepada daerah harus disertai dengan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan daerah, pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapalan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal lS? UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkalkan kemandirian daerah berdasarkan prinsip demokrasi, pemeralaan, keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah. Oengan dibenakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Relribusi Oaerah, maka semua Peraturan Oaerah yang mengalur pajak daerah harus menyesuaikan diri dengan undang-undang lersebul. Peraturan daerah lentang Pajak Holel ini akan menjadi pedoman dalam upaya penanganan dan pengelolaan pajak hotel guna meningkatkan penerimaan daerah. Pajak hotel mempunyai peranan penting untuk mendorong pembangunan daerah, meningkatkan pendapatan daerah dalam rangka untuk mensejahterakan rakyat, Selain itu dengan peraturan daerah ini diharapkan ada peningkatan kesadaran masyarakat dalam memenuhl kewajiban perpajakan. Atas dasar pertimbangan tersebut perlu dibenluk Peraluran Oaerah tenlang Pajak Hotel. PASAL OEMI PASAL Pasal1 Cukupjelas Pasal2 Cukup jelas Pasal3 Ayat (1) Ayat (2) Ayat (3) Cukup jelas Cukupjelas Huruf a Yang dlmaksud dengan jasa tempat tinggal asrama yang diselengarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Oaerah adalah jasa tempat linggal asrama yang dikelola oleh Pemerintah atau Pemerintah Oaerah dan tidak bersifat mencari keuntungan. Huruf b Pengecualian apartemen, kondominium, dan sejenisnya didassrkan. atas izin usahanya. ---
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAMBRAUW
## NOMOR 10 TAHUN 2013
TENTANG
PAJAK HOTEL
-- ---\_
## Pasal4
Pasal5
Pasal6
Pasal?
Huruf
c
Huruf
Yang dimaksud dengan jasa tempat tinggal dipusat pendidikan adalah jasa tempa! linggal yang dikelola oleh pusat pendidikan untuk kepentlngan pendidikan dan tidak bersifat mencari keuntungc.n. d
Cukup islas e
Huruf
CukupJelas
Ayat (1)
Cukup jelas Aya! (2)
Cukup ielas
Cukup jslas
Yang dimaksud dengan "rumah kos" adalah bangunan dalam bentuk kamar atau bangunan rumah dengan jumlah kamar lebih dan 10 (sepuluh) alau bangunan-bangunan rumah yang berada dalam 1 (salu) lokasi yang dimiliki oleh 1 (satu) pemilik dan/atau pengguna dengan keseloruhan iumlah kamar lebih daTi10 (sepuluh).
.
Cukup jetas
Cukup jeJas
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 10
Pasal9 PasalS Cukup Jelas ## PasaJ 11 Ayat Ayat (1) Cukup jelas. Ketentuan ini memberi kewenangan kepada Bupati atau Pelabat unluk dapai menemilkan SKPDKB, SKPDKBT atau SKPDN hanya