KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 31 Tahun 1996 tentang PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 27 TAHUN 1995 TENTANG TIM KOORDINASI SEGITIGA PERTUMBUHAN INDONESIA-MALAYSIA-SINGAPURA (berlaku 18 April 1996)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan pengelompokan baru Kabinet Pembangunan VI sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 388/M Tahun 1995 dan berdasarkan perkembangan kebutuhan yang terjadi, perlu diadakan penyempurnaan dalam susunan keanggotaan Tim Koordinasi Segitiga Pertumbuhan Indonesia-Malaysia-Singapura yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1995;
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, dipandang perlu mengubah Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1995;
2. Keputusan Presiden Nomor 96/M Tahun 1993;
3. Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1995 tentang Tim Koordinasi Segitiga Pertumbuhan Indonesia-Malaysia-Singapura;
4. Keputusan Presiden Nomor 388/M Tahun 1995;
Mengingat
:
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
MEMUTUSKAN
Pasal 4
MEMUTUSKAN : ________________
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
: INDONESIA-MALAYSIA-SINGAPURA.
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 27 TAHUN 1995 TENTANG TIM KOORDINASI SEGITIGA PERTUMBUHAN
PERTAMA : 1. Mengubah diktum PERTAMA, sehinggal berbunyi sebagai berikut:
"Membentuk Tim Koordinasi Segitiga Pertumbuhan Indonesia-Malaysia-Singapura yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Tim Koordinasi, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
1. Menteri Koordinator Bidang Produksi dan Distribusi, sebagai Ketua merangkap Anggota;
2. Menteri Perindustrian dan Perdagangan, sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota;
3. Menteri Dalam Negeri, sebagai Anggota;
4. Menteri Luar Negeri, sebagai Anggota;
5. Menteri Kehakiman, sebagai Anggota;
6. Menteri Keuangan, sebagai Anggota;
7. Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi, sebagai Anggota;
8. Menteri Tenaga Kerja, sebagai Anggota;
9. Menteri Pertanian, sebagai Anggota;
10. Menteri Perhubungan, sebagai Anggota;
11. Menteri Kehutanan, sebagai Anggota;
12. Menteri Pekerjaan umum, sebagai Anggota;
13. Menteri Negara Perencanaan Pembanguna Nasional/Ketua BAPPENAS, sebagai Anggota;
14. Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/ Ketua BKPM, sebagai Anggota;
15. Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional, sebagai Anggota;
16. Menteri Negara Lingkungan Hidup, sebagai Anggota;
17. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Riau, sebagai Anggota;
18. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Sumatera Barat, sebagai Anggota;
2. Mengubah diktum KEEMPAT butir ke 2, sehingga berbunyi sebagai berikut;
8. "2. Untuk menunjang kelancaran tugas Tim Koordinasi di bidang administrasi, Ketua Tim Koordinasi dapat membentuk Sekretariat Tim Koordinasi dengan menggunakan satuan kerja di lingkungan Kantor Menteri Koordinator Bidang Produksi dan Distribusi."
3. Mengubah diktum KELIMA, sehingga berbunyi sebagai berikut:
10. "Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan kegiatan Tim Koordinasi dibebankan kepada Anggaran Belanja Kantor Menteri Koordinator Bidang Produksi dan Distribusi."
KEDUA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 April 1996 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Verifikasi: ttd. SOEHARTO