PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR Nomor 17 Tahun 2017 tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PELAYANAN PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA KE LUAR NEGERI (berlaku 19 April 2017)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
GUBERNUR JAWA TIMUR
PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 17 TAHUN 2017 TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PELAYANAN PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA KE LUAR NEGERI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAWA TIMUR,
: bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (5), Pasal 9 ayat (4), Pasal 20 ayat (8), Pasal 21 ayat (3), Pasal 25 ayat (4), Pasal 30 ayat (2), dan Pasal 35 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri;
- 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5388);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Oleh Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5389);
11. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pemeriksaan Psikologi Calon Tenaga Kerja Indoensia;
12. Peraturan
12. Peraturan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: PER07/MEN/IV/2005 tentang Standar Tempat Penampungan Calon Tenaga Kerja Indonesia;
13. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja;
14. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.07/IV/2008 tentang Penempatan Tenaga Kerja;
15. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.08/MEN/V/2008 Tentang Tata Cara Perijinan dan Penyelenggaraan Pemagangan di Luar Negeri;
16. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.09/MEN/V/2009 tentang Tata Cara Pembentukan Kantor Cabang Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta;
17. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.10/MEN/V/2009 tentang Tata Cara Pemberian, Perpanjangan dan Pencabutan Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 24 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.10/MEN/V/2009 tentang Tata Cara Pemberian, Perpanjangan dan Pencabutan Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia;
18. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER. 23/MEN/IX/2009 tentang Pendidikan dan Pelatihan Kerja Bagi Calon Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;
19. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER. 07/MEN/V/2010 tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER. 07/MEN/V/2010 tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia;
20. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;
Menetapkan:
21. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Tata Cara Kepulangan Tenaga Kerja Indonesia Dari Negara Penempatan Ke Daerah Asal Secara Mandiri;
22. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Elektronik Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri Kepada Tenaga Kerja Indonesia;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja ke Luar Negeri (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 4 seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 58);
MEMUTUSKAN:
: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PELAYANAN PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA KE LUAR NEGERI.
Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Menteri adalah Menteri yang bertanggungjawab dalam bidang ketenagakerjaan.
3. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
4. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
5. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
6. Dinas Provinsi adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur.
7. Dinas Kabupaten/Kota adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang menangani urusan pemerintahan daerah dibidang ketenagakerjaan.
8. Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disingkat TKI adalah setiap warga negara Indonesia asal Jawa Timur yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.
9. Calon Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut Calon TKI adalah setiap warga negara Indonesia asal Jawa Timur yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di Dinas Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
10. Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut Perlindungan TKI adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan Calon TKI/TKI dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-haknya, baik pra penempatan, masa penempatan maupun purna penempatan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
11. Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disingkat UPT P3TKI adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Provinsi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan yang melaksanakan sebagian kegiatan pelayanan penempatan dan perlindungan TKI ke luar negeri.
12. Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta yang selanjutnya disingkat PPTKIS adalah badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas yang mendapatkan izin tertulis dari Menteri untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan TKI ke luar negeri.
13. Kantor Cabang Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta yang selanjutnya disebut Kantor Cabang PPTKIS adalah cabang PPTKIS di Provinsi yang bertindak untuk dan atas nama PPTKIS sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
14. Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disingkat SIPPTKI adalah izin tertulis yang diberikan oleh Menteri kepada perusahaan yang akan menjadi PPTKIS.
15. Penempatan Tenaga Kerja Indonesia adalah kegiatan pelayanan untuk mempertemukan TKI sesuai bakat, minat dan kemampuannya dengan pemberi kerja di luar negeri yang meliputi keseluruhan proses perekrutan, pengurusan dokumen, pendidikan dan pelatihan, penampungan, persiapan pemberangkatan, pemberangkatan sampai ke negara penempatan, dan pemulangan dari negara penempatan.
16. Antar Kerja adalah suatu sistem yang meliputi pelayanan informasi pasar kerja, penyuluhan dan bimbingan jabatan, dan perantaraan kerja.
17. Pengantar Kerja adalah pegawai negeri sipil yang memiliki keterampilan melakukan kegiatan antar kerja dan diangkat dalam jabatan fungsional oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
18. Petugas Antar Kerja adalah petugas yang memiliki pengetahuan tentang antar kerja dan ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pelayanan antar kerja.
19. Pembekalan Akhir Pemberangkatan yang selanjutnya disingkat PAP adalah kegiatan pemberian pembekalan atau informasi kepada Calon TKI yang akan berangkat bekerja ke luar negeri agar Calon TKI mempunyai kesiapan mental dan pengetahuan untuk bekerja di luar negeri, memahami hak dan kewajibannya, serta dapat mengatasi masalah yang akan dihadapi.
20. Perjanjian Kerja adalah perjanjian tertulis antara TKI dengan Pengguna yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban masing-masing pihak.
21. Surat Permintaan Tenaga Kerja Indonesia adalah surat dari mitra usaha dan/atau pengguna kepada PPTKIS yang disahkan/dilegalisasi oleh Perwakilan RepubIik Indonesia di negara penempatan mengenai permintaan TKI dengan syarat dan kualifikasi jabatan tertentu.
22. Surat Izin Pengerahan yang selanjutnya disingkat SIP adalah izin yang diberikan Menteri kepada PPTKIS untuk merekrut Calon TKI dari daerah tertentu, untuk jabatan tertentu, dan untuk dipekerjakan pada calon pengguna tertentu dalam jangka waktu tertentu.
23. Perjanjian Penempatan adalah perjanjian tertulis antara PPTKIS dengan Calon TKI yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam rangka penempatan TKI di negara penempatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
24. Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktifitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
25. Kompetensi Kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, ketrampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.
26. Balai Latihan Kerja Luar Negeri yang selanjutnya disingkat BLKLN adalah lembaga pelatihan yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan TKI sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.
27. Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Pengawas Ketenagakerjaan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan dalam jabatan fungsional pengawas ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
28. Uji Kompetensi adalah sarana/alat untuk mengetahui tingkat kemampuan dan kemahiran TKI setelah mengikuti pelatihan.
29. Sertifikasi kompetensi kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji kompetensi sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, standar internasional dan/atau standar khusus.
BAB II - PROSEDUR DAN MEKANISME PENEMPATAN Bagian Kesatu Pendaftaran
Pasal 2
- (1) Pencari kerja yang berminat bekerja di luar negeri harus mendaftarkan diri pada Dinas Kabupaten/Kota dengan tidak dipungut biaya.
- (2) Pencari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan:
- a. berusia paling sedikit berusia 18 (delapan belas) tahun, kecuali bagi TKI yang akan dipekerjakan pada pengguna perseorangan paling sedikit berusia 21 (dua puluh satu) tahun, yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan akte kelahiran/surat kenal lahir dari instansi yang berwenang;
- b. surat keterangan sehat dan tidak dalam keadaan hamil dari dokter bagi Calon TKI perempuan;
- c. surat izin dari suami/istri/orang tua/wali yang diketahui oleh Kepala Desa atau Lurah;
- d. memiliki kartu tanda pendaftaran sebagai pencari kerja (AK/I) dari Dinas Kabupaten/Kota; dan
- e. memiliki kualifikasi/syarat pendidikan yang dipersyaratkan oleh pengguna.
Bagian Kedua Rekrut
BAB II - PROSEDUR DAN MEKANISME PENEMPATAN Bagian Kesatu Pendaftaran
Pasal 3
- (1) PPTKIS yang telah memperoleh SIP melaporkan pada Dinas Provinsi untuk memperoleh surat pengantar rekrut.
- (2) Untuk memperoleh surat pengantar rekrut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPTKIS wajib menunjukkan SIP asli dan fotocopy yang telah dilegalisir dan rancangan Perjanjian Penempatan.
- (3) Dinas Provinsi menentukan daerah rekrut di wilayah Kabupaten/Kota dengan menerbitkan surat pengantar rekrut.
- (4) PPTKIS yang berkedudukan dan berkantor pusat di luar Provinsi dalam perekrutan Calon TKI, harus dilaksanakan melalui Kantor Cabang PPTKIS yang berada di Provinsi.
BAB II - PROSEDUR DAN MEKANISME PENEMPATAN Bagian Kesatu Pendaftaran
Pasal 4
- (1) Perekrutan Calon TKI dilakukan melalui mekanisme antar kerja, dan didahului dengan memberikan informasi dalam bentuk penyuluhan dan bimbingan jabatan.
- (2) Informasi dalam penyuluhan dan bimbingan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. lowongan, jenis, dan uraian pekerjaan yang tersedia beserta syarat jabatan;
- b. lokasi dan lingkungan kerja;
- c. tata cara perlindungan bagi TKI dan resiko yang mungkin dihadapi;
- d. waktu, tempat, dan syarat pendaftaran;
- e. tata cara dan prosedur perekrutan;
- f. persyaratan Calon TKI;
- g. kondisi dan syarat-syarat kerja yang meliputi gaji, waktu kerja, waktu istirahat/cuti, lembur, jaminan perlindungan, dan fasilitas lain yang diperoleh;
- h. peraturan perundang-undangan, sosial budaya, situasi, dan kondisi negara penempatan;
- i. kelengkapan dokumen penempatan TKI;
- j. biaya-biaya yang dibebankan kepada Calon TKI dalam hal biaya tersebut tidak ditanggung oleh PPTKIS atau pengguna dan mekanisme pembayarannya; dan
- k. hak dan kewajiban Calon TKI.
- (3) Perekrutan Calon TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh pengantar kerja dan/atau petugas antar kerja Dinas Kabupaten/Kota bersama-sama dengan petugas PPTKIS terhadap Calon TKI yang terdaftar di Dinas Kabupaten/Kota.
BAB II - PROSEDUR DAN MEKANISME PENEMPATAN Bagian Kesatu Pendaftaran
Pasal 5
- (1) Petugas PPTKIS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), melaksanakan tugasnya wajib menunjukkan surat tugas dari penanggungjawab PPTKIS.
- (2) Petugas PPTKIS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terdaftar pada Dinas Kabupaten/Kota di daerah rekrut.
- (3) Petugas PPTKIS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuktikan dengan surat pengangkatan dari penanggungjawab PPTKIS sebagai petugas
BAB II - PROSEDUR DAN MEKANISME PENEMPATAN Bagian Kesatu Pendaftaran
Pasal 6
Perekrutan Calon TKI yang dilakukan oleh petugasPPTKIS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 tidak dipungut biaya.
Bagian Ketiga Seleksi
BAB II - PROSEDUR DAN MEKANISME PENEMPATAN Bagian Kesatu Pendaftaran
Pasal 7
- (1) Seleksi Calon TKI meliputi seleksi administrasi dan seleksi minat, bakat, dan keterampilan.
- (2) Seleksi administrasi meliputi pemeriksaan dokumen identitas dan surat lainnya sesuai persyaratan Calon TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
- (3) Seleksi minat, bakat, dan keterampilan Calon TKI dilakukan oleh pengantar kerja atau petugas antar kerja Dinas Kabupaten/Kota setempat bersama petugas PPTKIS sesuai dengan syarat yang ditetapkan dalam surat permintaan TKI.
- (4) Dalam hal tertentu petugas PPTKIS dapat mengikutsertakan mitra usaha dan/atau pengguna untuk mewawancarai Calon TKI dengan terlebih dahulu melapor kepada Dinas Kabupaten/Kota.
- (5) Dalam hal mitra usaha dan/atau pengguna ikut serta dalam kegiatan wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka mitra usaha dan/atau pengguna wajib datang ke Indonesia untuk melakukan wawancara terhadap Calon TKI yang terdaftar pada Dinas Kabupaten/Kota.
BAB II - PROSEDUR DAN MEKANISME PENEMPATAN Bagian Kesatu Pendaftaran
Pasal 8
- (1) Seleksi minat, bakat, dan ketrampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilakukan dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja.
- (2) Dalam hal seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membutuhkan waktu lebih dari 1 (satu) hari kerja harus mendapat persetujuan dari Dinas Kabupaten/Kota.
BAB II - PROSEDUR DAN MEKANISME PENEMPATAN Bagian Kesatu Pendaftaran
Pasal 9
- (1) Dalam hal seleksi Calon TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 telah dilakukan, pengantar kerja atau petugas antar kerja Dinas Kabupaten/Kota bersama petugas PPTKIS membuat daftar nominasi Calon TKI yang lulus seleksi.
- (2) PPTKIS wajib menandatangi Perjanjian Penempatan dengan Calon TKI yang telah lulus seleksi yang diketahui oleh Dinas Kabupaten/Kota dan menyerahkan bukti pembayaran premi asuransi pra penempatan.
- (3) Format dan standar Perjanjian Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perjanjian Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat dalam rangkap 4 (empat) dan disampaikan kepada:
- a. Calon TKI yang bersangkutan;
- b. PPTKIS yang bersangkutan;
- c. Dinas Kabupaten/Kota; dan
- d. UPT P3TKI.
- (5) Dinas Kabupaten/Kota menerbitkan berita acara hasil seleksi Calon TKI
BAB II - PROSEDUR DAN MEKANISME PENEMPATAN Bagian Kesatu Pendaftaran
Pasal 10
- d. UPT P3TKI.
BAB II - PROSEDUR DAN MEKANISME PENEMPATAN Bagian Kesatu Pendaftaran
Pasal 11
- (1) Pemeriksaan kesehatan bagi Calon TKI yang akan bekerja ke luar negeri dilakukan oleh sarana kesehatan yang ditunjuk oleh Pemerintah.
- (2) Pemeriksaan Psikologi bagi Calon TKI yang akan bekerja ke luar negeri dilakukan oleh Lembaga Psikologi yang telah mendapatkan rekomendasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Bagian Kelima Pendidikan dan Pelatihan
BAB II - PROSEDUR DAN MEKANISME PENEMPATAN Bagian Kesatu Pendaftaran
Pasal 12
- (1) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi Calon TKI dilaksanakan oleh Lembaga Pelatihan Kerja/BLKLN yang sudah memiliki izin dan/atau terdaftar dan terakreditasi oleh lembaga akreditasi pelatihan kerja.
- (2) Pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan sesuai pedoman pelatihan berbasis kompetensi dengan acuan standar yang sudah ditetapkan.
- (3) Sertifikasi kompentensi bagi Calon TKI dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi yang meliputi :
- a. ketrampilan teknis; dan
- b. kemampuan bahasa sesuai dengan negara tujuan penempatan.
Bagian Keenam
Penyelenggaraan PAP
BAB II - PROSEDUR DAN MEKANISME PENEMPATAN Bagian Kesatu Pendaftaran
Pasal 13
- (1) PAP diselenggarakan oleh UPT P3TKI.
- (2) Persyaratan Calon TKI untuk dapat mengikuti PAP antara lain:
- a. Perjanjian Penempatan antara Calon TKI dengan PPTKIS yang sudah di ketahui oleh Dinas Kabupaten/Kota asal daerah Calon TKI; dan
visa
- b. visa kerja bagi Calon TKI perseorangan pada sektor formal.
- (3) Materi yang disampaikan dalam PAP meliputi :
- a. peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan:
- b. Perjanjian Kerja;
- c. materi kesehatan;
- d. materi kerohanian;
- e. sosial budaya negara tujuan; dan
- f. materi kepariwisataan Jawa Timur.
Bagian Ketujuh Penerbitan e-KTKLN
BAB II - PROSEDUR DAN MEKANISME PENEMPATAN Bagian Kesatu Pendaftaran
Pasal 14
- (1) Pelayanan penerbitan e-KTKLN diselenggarakan oleh UPT P3TKI
- (2) Persyaratan penerbitan e-KTKLN bagi Calon TKI antara lain :
- a. Calon TKI telah mengikuti PAP; dan
- b. Calon TKI telah membayar Asuransi (pra penempatan, masa penempatan dan purna penempatan)
KANTOR CABANG PPTKIS
BAB III - KANTOR CABANG PPTKIS
Pasal 15
- (1) Pembentukan Kantor Cabang PPTKIS harus mendapatkan izin dari Gubernur.
- (2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPTKIS harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Dinas Provinsi yang ditandatangani diatas kertas bermaterai cukup dengan melampirkan:
- a. copy SIPPTKI yang dilegalisir Pejabat yang berwenang;
- b. rekomendasi dari Dinas Kabupaten/Kota untuk mendapatkan izin pembentukan Kantor Cabang PPTKIS;
- c. surat keputusan direksi PPTKIS tentang pengangkatan dan penempatan Kepala Kantor Cabang PPTKIS dan karyawan;
- d. struktur Organisasi;
- e. copy bukti penguasaan sarana dan prasarana berupa kantor, peralatan kantor, surat kepemilikan atau perjanjian sewa/kontrak/kerjasama dalam jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun;
- f. izin gangguan;
- g. bukti penguasaan sarana dan prasarana BLKLN, surat kepemilikan atau perjanjian sewa/kontrak/ kerjasama dalam jangka waktu paling kurang 5 (lima) tahun;
- h. izin asrama penampungan Calon TKI dari Dinas Kabupaten/Kota; dan
- i. bukti penyetoran uang kepada bank sebagai jaminan dalam bentuk deposito atas nama PPTKIS sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pada bank Pemerintah atau Bank Jatim.
BAB III - KANTOR CABANG PPTKIS
Pasal 16
- (1) Penyetoran uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf i, kepada Bank Jatim diberikan surat pengantar oleh Dinas Provinsi.
- (2) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diserahkan kepada Dinas Provinsi dengan diberikan tanda bukti penerimaan.
- (3) Deposito uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dengan perpanjangan otomatis ( roll over ) dan bunga deposito uang jaminan menjadi hak PPTKIS.
BAB III - KANTOR CABANG PPTKIS
Pasal 17
- (1) Jaminan Bank Deposito dimaksudkan untuk:
- a. biaya penyelesaian perselisihan atau sengketa Calon TKI di dalam negeri dan/atau TKI dengan pengguna dan/atau PPTKIS; dan/atau
- b. biaya penyelesaian permasalahan/kasus Calon TKI/TKI yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab PPTKIS dan/atau Kantor Cabang PPTKIS;
- (2) Dalam hal deposito uang jaminan tidak mencukupi untuk biaya penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PPTKIS wajib memenuhi kekurangan biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan/kasus Calon TKI/TKI.
BAB III - KANTOR CABANG PPTKIS
Pasal 18
- (1) Pencairan Deposito uang jaminan dapat dilakukan dalam hal Kantor Cabang PPTKIS tidak menyelesaikan permasalahan/kasus Calon TKI/TKI yang menjadi tanggung jawabnya dan/atau Kantor Cabang PPTKIS tutup.
- (2) Dalam hal Kantor Cabang PPTKIS tutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pencairan uang deposito dapat di lakukan setelah 2 (dua) tahun.
- (3) Pencairan deposito uang jaminan sebagaimana pada ayat (1)dan ayat (2) harus mendapatkan rekomendasi dari Dinas Provinsi dan dilaporkan kepada Gubernur.
BAB III - KANTOR CABANG PPTKIS
Pasal 19
- (1) PPTKIS pusat atau Kantor Cabang PPTKIS wajib melakukan daftar ulang setiap tahun.
- (2) Pengajuan daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara online.
- (3) Persyaratan pengajuan daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. penanggung jawab PPTKIS mengajukan daftar ulang secara tertulis kepada Dinas Provinsi;
- b. SIPPTKI yang dilegalisir Pejabat yang berwenang;
- c. SIP dari BNP2TKI;
- d. surat izin operasional PPTKIS pusat;
- e. surat izin pembentukan Kantor Cabang PPTKIS;
- f. pas foto penanggung jawab PPTKIS;
- g. izin penampungan dari Dinas Kabupaten/Kota setempat;
- h. izin gangguan (HO) atas nama PPTKIS pusat/Kantor Cabang;
- i. daftar wajib lapor ketenagakerjaan dari Dinas Provinsi;
- j. pengisian blangko biodata PPTKIS pusat/Kantor Cabang; dan
- k. laporan penempatan oleh PPTKIS Pusat/Kantor Cabang.
BAB III - KANTOR CABANG PPTKIS
Pasal 20
- (1) Untuk melaksanakan pendidikan dan pelatihan kerja PPTKIS wajib memiliki BLKLN.
- (2) Terhadap kepatuhan pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan monitoring dan evaluasi.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas Provinsi antara lain meliputi pembinaan:f
- a. manajemen dan administrasi;
- b. sumber daya manusia pengelola BLKLN;
- c. program pelatihan; dan
- d. uji kompetensi dan sertifikasi Calon TKI.
PERJANJIAN KERJA
BAB IV - PERJANJIAN KERJA
Pasal 21
- (1) Perjanjian Kerja antara pengguna dan TKI berlaku setelah para pihak menandatangani Perjanjian Kerja.
- (2) Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pelaksanaan hak dan kewajiban masingmasing pihak.
BAB IV - PERJANJIAN KERJA
Pasal 22
- (1) Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 paling sedikit memuat:
- a. identitas pengguna (nama, nomor kartu identitas, pekerjaan, alamat);
- b. identitas TKI (nama, nomor paspor, nomor visa, nomor rekening di Indonesia, alamat di Indonesia);
- c. jabatan dan jenis pekerjaan TKI;
- d. hak dan kewajiban para pihak;
- e. kondisi dan syarat kerja paling sedikit meliputi:
- 1) waktu kerja dan waktu istirahat;
- 2) upah/gaji dan mekanisme pembayaran gaji; dan
- 3) fasilitas akomodasi, jaminan sosial dan kesehatan.
- f. jangka waktu perjanjian kerja; dan
- g. penyelesaian sengketa.
- (2) Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat
BAB IV - PERJANJIAN KERJA
Pasal 23
- (1) Penandatanganan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 yang dilakukan oleh Calon TKI dilaksanakan setelah mengikuti PAP.
- (2) Perjanjian Kerja yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak diketahui oleh Pengawas Ketenagakerjaan.
BAB IV - PERJANJIAN KERJA
Pasal 24
- (1) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dibuat dalam rangkap 2 (dua), 1 (satu) untuk TKI dan 1 (satu) untuk pengguna.
- (2) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.
BAB IV - PERJANJIAN KERJA
Pasal 25
- (1) Perpanjangan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. isi perjanjian kerja paling sedikit sama dengan perjanjian kerja sebelumnya;
- b. jangka waktu perpanjangan perjanjian kerja paling lama 2 (dua) tahun;
- c. persetujuan dari suami/istri/orang tua/wali; dan
- d. TKI memiliki asuransi/jaminan kesehatan serta jaminan sosial lainnya terhadap resiko yang timbul akibat pekerjaan selama periode perpanjangan perjanjian kerja.
- (2) Dalam perpanjangan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengguna berkewajiban menanggung:
- a. premi asuransi TKI sesuai ketentuan;
- b. legalisasi perjanjian kerja perpanjangan;
- c. imbalan jasa ( company fee ) bagi PPTKIS pengirim dan mitra usaha; dan
- d. menyediakan tiket pulang pergi bagi TKI yang bekerja pada pengguna perseorangan dan pengguna berbadan hukum sesuai dengan perjanjian kerja.
- (3) Perjanjian kerja perpanjangan dan jangka waktu perpanjangan perjanjian kerja wajib mendapat persetujuan dari pejabat berwenang pada Perwakilan Republik Indonesia di Negara penempatan.
- (4) Perjanjian kerja perpanjangan bagi TKI yang bekerja pada pengguna perseorangan pengurusannya dilakukan oleh perwakilan PPTKIS.
BAB IV - PERJANJIAN KERJA
Pasal 26
- (1) Perjanjian kerja tidak dapat diubah tanpa persetujuan para pihak.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan perjanjian kerja, maka perubahan perjanjian kerja wajib disetujui oleh Perwakilan Republik Indonesia di Negara penempatan.
TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF
BAB V
Pasal 27
Pejabat yang berwenang memberikan sanksi administratif adalah Kepala Dinas Provinsi.
BAB V
Pasal 28
- (1) Sanksi berupa peringatan tertulis diberikan dalam hal PPTKIS Pusat/Kantor Cabang PPTKIS melanggar ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (3) Dalam hal PPTKIS Pusat/Kantor Cabang PPTKIS tidak memenuhi kewajiban dalam waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Kepala Dinas Provinsi:
- a. membuat rekomendasi pengenaan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan kepada Menteri bagi PPTKIS; dan
- b. memberikan sanksi berupa penghentian kegiatan sementara bagi Kantor Cabang PPTKIS.
BAB V
Pasal 29
- (1) Penghentian kegiatan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3), dikenakan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.
- (2) Dalam keputusan penghentian kegiatan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Provinsi menetapkan kewajiban yang harus dipenuhi PPTKIS Pusat/Kantor Cabang PPTKIS selama menjalani penghentian kegiatan sementara.
- (3) Dalam hal masa penghentian kegiatan sementara telah berakhir dan PPTKIS Pusat/Kantor Cabang PPTKIS tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur mencabut izin Kantor Cabang PPTKIS.
- (4) Kantor Cabang PPTKIS yang dikenakan penghentian kegiatan sementara dilarang melakukan perekrutan Calon TKI dan penandatangan Perjanjian Penempatan dengan Calon TKI atas nama PPTKIS.
- (5) Dalam hal Kantor Cabang PPTKIS yang sedang menjalani masa penghentian kegiatan sementara melakukan kegiatan yang seharusnya dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka Kepala Dinas Provinsi mencabut izin Kantor Cabang PPTKIS dan mengeluarkan rekomendasi kepada Menteri untuk pengenaan sanksi bagi PPTKIS sesuai ketentuan perundang-undangan.
BAB V
Pasal 30
- (1) Dalam hal Kantor Cabang PPTKIS yang diberikan penghentian kegiatan sementara telah memenuhi kewajiban sebelum masa penghentian kegiatan sementara berakhir, Kantor Cabang PPTKIS harus melaporkan kepada Kepala Dinas Provinsi.
- (2) Dalam hal Kantor Cabang PPTKIS telah selesai menjalani masa penghentian kegiatan sementara dan menyelesaikan kewajiban, Kantor Cabang PPTKIS harus melapor kepada Kepala Dinas Provinsi dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak masa penghentian kegiatan sementara berakhir.
- (3) Dalam hal laporan Kantor Cabang PPTKIS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dinilai benar, Kepala Dinas Provinsi mencabut keputusan penghentian kegiatan sementara.
- (4) Dalam hal laporan Kantor Cabang PPTKIS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dinilai tidak sesuai dengan kewajiban dalam keputusan penghentian kegiatan sementara, Kepala Dinas Provinsi mencabut izin Kantor Cabang PPTKIS.
- (5) Dalam hal masa penghentian kegiatan sementara telah berakhir dan Kantor Cabang PPTKIS tidak melaporkan kepada Kepala Dinas tentang pemenuhan kewajibannya, Kepala Dinas Provinsi mencabut izin Kantor Cabang PPTKIS dan mengeluarkan rekomendasi kepada Menteri untuk pengenaan sanksi bagi PPTKIS sesuai ketentuan perundang-undangan.
BAB V
Pasal 31
Dalam hal izin Kantor Cabang PPTKIS telah dicabut, Kantor Cabang PPTKIS yang bersangkutan tetap berkewajiban untuk:
- a. mengembalikan seluruh biaya yang telah diterima dari Calon TKI yang belum ditempatkan sesuai dengan Perjanjian Penempatan;
- b. menyelesaikan permasalahan yang dialami TKI di Negara tujuan penempatan sampai dengan berakhirnya perjanjian kerja TKI yang terakhir diberangkatkan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun; dan
- c. mengembalikan izin Kantor Cabang PPTKIS ke Kepala Dinas Provinsi.
KETENTUAN PENUTUP
BAB V
Pasal 35
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (3) Dalam hal PPTKIS Pusat/Kantor Cabang PPTKIS tidak memenuhi kewajiban dalam waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Kepala Dinas Provinsi:
- a. membuat rekomendasi pengenaan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan kepada Menteri bagi PPTKIS; dan
- b. memberikan sanksi berupa penghentian kegiatan sementara bagi Kantor Cabang PPTKIS.
- (1) Penghentian kegiatan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3), dikenakan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.
- (2) Dalam keputusan penghentian kegiatan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Provinsi menetapkan kewajiban yang harus dipenuhi PPTKIS Pusat/Kantor Cabang PPTKIS selama menjalani penghentian kegiatan sementara.
- (3) Dalam hal masa penghentian kegiatan sementara telah berakhir dan PPTKIS Pusat/Kantor Cabang PPTKIS tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur mencabut izin Kantor Cabang PPTKIS.
- (4) Kantor Cabang PPTKIS yang dikenakan penghentian kegiatan sementara dilarang melakukan perekrutan Calon TKI dan penandatangan Perjanjian Penempatan dengan Calon TKI atas nama PPTKIS.
- (5) Dalam hal Kantor Cabang PPTKIS yang sedang menjalani masa penghentian kegiatan sementara melakukan kegiatan yang seharusnya dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka Kepala Dinas Provinsi mencabut izin Kantor Cabang PPTKIS dan mengeluarkan rekomendasi kepada Menteri untuk pengenaan sanksi bagi PPTKIS sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (1) Dalam hal Kantor Cabang PPTKIS yang diberikan penghentian kegiatan sementara telah memenuhi kewajiban sebelum masa penghentian kegiatan sementara berakhir, Kantor Cabang PPTKIS harus melaporkan kepada Kepala Dinas Provinsi.
- (2) Dalam hal Kantor Cabang PPTKIS telah selesai menjalani masa penghentian kegiatan sementara dan menyelesaikan kewajiban, Kantor Cabang PPTKIS harus melapor kepada Kepala Dinas Provinsi dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak masa penghentian kegiatan sementara berakhir.
- (3) Dalam hal laporan Kantor Cabang PPTKIS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dinilai benar, Kepala Dinas Provinsi mencabut keputusan penghentian kegiatan sementara.
- (4) Dalam hal laporan Kantor Cabang PPTKIS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dinilai tidak sesuai dengan kewajiban dalam keputusan penghentian kegiatan sementara, Kepala Dinas Provinsi mencabut izin Kantor Cabang PPTKIS.
- (5) Dalam hal masa penghentian kegiatan sementara telah berakhir dan Kantor Cabang PPTKIS tidak melaporkan kepada Kepala Dinas tentang pemenuhan kewajibannya, Kepala Dinas Provinsi mencabut izin Kantor Cabang PPTKIS dan mengeluarkan rekomendasi kepada Menteri untuk pengenaan sanksi bagi PPTKIS sesuai ketentuan perundang-undangan.
Dalam hal izin Kantor Cabang PPTKIS telah dicabut, Kantor Cabang PPTKIS yang bersangkutan tetap berkewajiban untuk:
- a. mengembalikan seluruh biaya yang telah diterima dari Calon TKI yang belum ditempatkan sesuai dengan Perjanjian Penempatan;
- b. menyelesaikan permasalahan yang dialami TKI di Negara tujuan penempatan sampai dengan berakhirnya perjanjian kerja TKI yang terakhir diberangkatkan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun; dan
- c. mengembalikan izin Kantor Cabang PPTKIS ke Kepala Dinas Provinsi.
KETENTUAN PENUTUP
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur.

Penetapan: Ditetapkan di Surabaya Pada tanggal 19 April 2017

Penandatangan: GUBERNUR JAWA TIMUR Dr. H. SOEKARWO

Penetapan: Diundangkan di Surabaya Pada tanggal 19 April 2017 an. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR Kepala Biro Hukum ttd ## Dr. HIMAWAN ESTU BAGIJO, SH, MH Pembina Utama Muda NIP. 19640319 198903 1 001 BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 17 SERI E.