PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 35 Tahun 2017 tentang AH PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR 35 TAHUN 2017 TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF DI BIDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP KEPADA KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN CILACAP (berlaku 21 Februari 2017)
Pembukaan
Menimbang
- a. bahwa sanksi administratif merupakan instrumen hukum yang dapat didayagunakan untuk mencegah dan menghentikan pelanggaran serta mengendalikan perbuatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyebutkan bahwa Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menerapkan sanksi administratif kepada penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyebutkan bahwa Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya menerapkan Sanksi Administratif atas pelanggaran yang dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta dalam melaksanakan kewenangan penerapan Sanksi Administratif bupati/walikota dapat menugaskan atau melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kepala Instansi Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota;
- d. bahwa pendelegasian sebagian kewenangan pengenaan sanksi administratif di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam huruf c, telah diatur dalam Peraturan Bupati Cilacap Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap;
- e. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap, maka Peraturan Bupati Cilacap Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Mengingat
Menetapkan
Kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap dipandang sudah tidak sesuai lagi dan perlu untuk dicabut;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap;
2. : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 105);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134);
MEMUTUSKAN :
: PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF DI BIDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP KEPADA KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN CILACAP.
Pasal 1
- (1) Mendelegasikan sebagian kewenangan pengenaan sanksi administratif di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap.
- (2) Sanksi Administratif yang didelegasikan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa teguran tertulis kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pelanggaran terhadap persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam izin lingkungan hidup serta ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan hidup tetapi belum menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Cilacap pada tanggal 21 Februari 2017

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CILACAP, Ttd SUTARJO BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2017 NOMOR 35 ## Pasal 2

Penandatangan: Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap berkewajiban untuk melaporkan hasilnya secara tertulis dan bertanggungjawab kepada Bupati. ## Pasal 3

Penandatangan: Bupati dapat menarik kembali pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) apabila ada perubahan kebijakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. ## Pasal 4

Penandatangan: Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Cilacap Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2014 Nomor 63), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 5

Penandatangan: Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Penetapan: Ditetapkan di Cilacap pada tanggal 21 Februari 2017 BUPATI CILACAP, Ttd TATTO SUWARTO PAMUJI