PERATURAN BUPATI SALINAN  JEMBER Nomor 32 Tahun 2015 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JEMBER NOMOR 19 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN JEMBER TAHUN ANGGARAN 2015 (berlaku 22 Juli 2015)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat
BUPATI JEMBER PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN PERATURAN BUPATI JEMBER NOMOR 32 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JEMBER NOMOR 19 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN JEMBER TAHUN ANGGARAN 2015
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI JEMBER,
a. bahwa dalam rangka optimalisasi, penyesuaian dan penyempurnaan pembiayaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembangunan desa, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa, perlu Perubahan Atas Peraturan Bupati Jember Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2015;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
2. : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan DaerahDaerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4599);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2009 Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2008 Nomor 14) ;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2014 Nomor 3);
21. Peraturan Bupati Jember Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015 Nomor 19);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015 Nomor 4);
22. Peraturan Bupati Jember Nomor 28 Tahun 2015 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015 Nomor 28);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JEMBER NOMOR 19 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN JEMBER TAHUN ANGGARAN 2015.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 19 tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015 Nomor 19), diubah sebagai berikut :
1. Diantara
Pasal 5
- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap:
- a. tahap I sebesar 40% (empat puluh perseratus);
- b. tahap II sebesar 40% (empat puluh perseratus); dan
- c. tahap III sebesar 20% (dua puluh perseratus).
- (4) Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan dokumen Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan/atau Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Berkenaan.
- (5) Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pengunaan Dana Desa semester I.
- (6) Rincian Dana Desa yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan/atau Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Berkenaan.
BAB IVA
MEKANISME PENGAJUAN PERMOHONAN PENCAIRAN DANA DESA Pasal 5A
- (1) Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran Dana Desa kepada Bupati Cq. Camat.
- (2) Camat beserta staf Kecamatan yang ditunjuk berkewajiban memverifikasi kelengkapan, keabsahan dan kesesuaian realisasi kegiatan di lapangan.
- (3) Apabila dalam pengajuan dari Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ternyata terdapat kesalahan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka Camat wajib mengembalikan berkas pengajuan kepada Kepala Desa.
- (4) Setelah diverifikasi, Camat menyampaikan berkas pengajuan tersebut kepada Bupati Cq. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Kabupaten.
- (5) Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Kabupaten memverifikasi kelengkapan berkas dalam bentuk check list.
- (6) Selanjutnya Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Kabupaten mengajukan permohonan penyaluran Dana Desa kepada Bupati Cq. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten selaku Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD).
- (7) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten menyalurkan Dana Desa dari Kas Daerah ke rekening Kas Pemerintah Desa.
- (8) Desa merealisasikan pencairan Dana Desa di bank yang ditunjuk berdasarkan rekomendasi Camat.
- (9) Rincian persyaratan pengajuan permohonan pencairan dana desa dan format/bentuk surat permohonan pencairan dana desa setiap tahapnya sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jember.

Ditetapkan di Jember pada tanggal 22 Juli 2015

DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBER TANGGAL 22 - 7 - 2015 NOMOR 32

Salinan sesuai dengan aslinya a.n. SEKRETARIS KABUPATEN ASISTEN PEMERINTAHAN u.b. KEPALA BAGIAN HUKUM,

## BUPATI JEMBER,


MZA DJALAL