PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU Nomor 46 Tahun 2008 tentang TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH KOTA BANJARBARU (berlaku 22 Desember 2008)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
- a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Banjarbaru sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna secara maksimal, dipandang perlu adanya tugas pokok, fungsi dan tata kerja.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3822);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 8 1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437).sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741).
Menetapkan :
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun2008 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.
8. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru(Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 02 Seri D Nomor 1).
9. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 11 Seri D Nomor 5 ).
MEMUTUSKAN :
PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH KOTA BANJARBARU
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Banjarbaru;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Walikota adalah Walikota Banjarbaru;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru;
5. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah kota Banjarbaru;
6. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Banjarbaru;
7. Bidang adalah Bidang pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah kota Banjarbaru;
8. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Banjarbaru;
9. Sub Seksi adalah Sub Seksi pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Banjarbaru;
10. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Banjarbaru;
11. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
Bagian Pertama Kedudukan
BAB II - KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 2
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
Bagian Kedua Tugas Pokok
BAB II - KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 3
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan sebagian kewenangan Pemerintahan Daerah dibidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bagian Ketiga Fungsi
BAB II - KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 4
Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 3, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai fungsi :
1. Perumusan program dan kebijaksanaan teknis pembinaan terhadap koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah serta fasilitasi pembiayaan dan pengembangan sumberdaya;
2. Perumusan kebijaksanaan dan penyelenggaraan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah serta fasilitasi pembiayaan dan pengembangan sumberdaya;
3. Perumusan program dan kebijaksanaan teknis koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah serta pengembangan sumberdaya koperasi dan UNKM;
4. Penyelenggaraan pembinaan, pelatihan per koperasian dan UMKM;
5. Penyelenggaraan pembinaan, pengawasan dan perlindungan per koperasian dan UMKM;
6. Penyelenggaraan pelayanan koperasi dan UMKM serta fasilitasi pembiayaan dan pengembangan sumber daya;
7. Penyelenggaraan dan pembinaan urusan kesekretariatan Dinas;
8. Pembinaan unit pelaksanaan teknis Dinas dibidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNSUR-UNSUR ORGANISASI DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
Bagian Pertama Unsur-Unsur Organisasi
BAB III
Pasal 5
Unsur-unsur organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah terdiri dari :
1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat;
3. Bidang Koperasi;
4. Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
5. Bidang Fasilitasi Pembiayaan dan Pengembangan Sumber Daya;
6. Unit Pelaksana Teknis.
Bagian Kedua Sekretariat
BAB III
Pasal 6
Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, penyusunan rencana dan program serta pemberian pelayanan administrasi kepada semua unsur dilingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
BAB III
Pasal 7
Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada pasal 6, Sekretariat mempunyai fungsi :
1. Penyusunan program, pengolahan data administrasi keuangan, evaluasi dan pelaporan;
2. Penyusunan kebijaksanaan pengelolaan surat-menyurat/kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, kehumasan, penatausahaan dan administrasi kepegawaian;
3. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pengendalian program perencanaan dan keuangan, administrasi umum dan kepegawaian.
Sekretariat terdiri dari :
- a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
BAB III
Pasal 9
- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan teknis administrasi perencanaan dan penyusunan program dan mengelola administrasi keuangan kepada semua satuan organisasi dilingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- (2) Sub Bagian Umum dan kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan teknis administrasi urusan umum, rumah tangga, perlengkapan, dan administrasi Kepegawaian Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
Bagian Ketiga Bidang Koperasi
BAB III
Pasal 10
Bidang Koperasi mempunyai tugas penyusunan kebijaksanaan bidang teknis dan pembinaan Koperasi dan Pengembangan Koperasi, melakukan penyuluhan, pelatihan/bimtek serta bimbingan Koperasi dan Pengembangan Koperasi, mengevaluasi dan mengawasi terselenggaranya perkoperasian dan pengembangan Koperasi.
BAB III
Pasal 11
Untuk melaksanakan tugas dimaksud pasal 10, Bidang Koperasi, mempunyai fungsi :
1. Penyusunan kebijakan dalam pelaksanaan, pengkoordinasian dan pembinaan Koperasi dan Pengembangan Koperasi;
2. Penyusunan kebijakan dalam pelaksanaan, pengkoordinasian dan pembinaan kegiatan Koperasi dan Pengembangan Koperasi;
3. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pengendalian Perkoperasian.
BAB III
Pasal 12
Bidang Koperasi terdiri dari :
- a. Seksi Pembinaan Koperasi;
- b. Seksi Pengembangan Koperasi.
BAB III
Pasal 13
- (1) Seksi Koperasi mempunyai tugas melakukan kegiatan penyiapan bahan pembinaan, petunjuk teknis, fasilitasi dan koordinasi pembinaan Koperasi dalam penanganan pengaturan, pembentukan, pengesahan, pembubaran Koperasi, pengolahan dan penyajian data Koperasi, melaksanakan penyuluhan, pelatihan/bimtek perkoperasian, mengatur, mengawasi penyusunan pedoman dan petunjuk teknis perkoperasian;
- (2) Seksi Pengembangan Koperasi mempunyai tugas melakukan kegiatan teknis pembinaan, penyuluhan, bimbingan, pengembangan Koperasi, usaha Koperasi, dan permodalan Koperasi, melakukan pelatihan/bimtek pengembangan usaha, simpan pinjam, dan jasa keuangan serta fasilitasi penilaian kesehatan simpan pinjam, memberikan fasilitasi informasi gerakan koperasi untuk mengakses peluang usaha dan pangsa pasar serta sumber permodalan.
Bagian Keempat
Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
BAB III
Pasal 14
Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, pengaturan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pasal 14, Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, mempunyai fungsi :
1. Penyelenggaraan rencana pembinaan dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM);
2. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan Pembinaan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan menengah (UMKM);
3. Pelaksanaan pembinaan peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM);
4. Pelaksanaan pembinaan pengaturan terselenggaranya pedoman dan promosi , pemasaran UMKM;
5. Pelaksanaan pengawasan Pembinaan dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM);
6. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pengendalian Pembinaan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
BAB III
Pasal 16
Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah terdiri dari :
- a. Seksi Pembinaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- b. Seksi Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
BAB III
Pasal 17
- (1) Seksi Pembinaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data, petunjuk teknis dan menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan pelatihan, UMKM, meningkatkan pertumbuhan dan pengembangan wira usaha, memberikan informasi dan fasilitas kemitraan dan promosi usaha, memberikan bimbingan teknis organisasi dan peningkatan SDM kegiatan UMKM, monitoring dan mengevaluasi pelaksanaan UMKM;
- (2) Seksi Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai tugas pengumpulan dan pengolahan data serta petunjuk teknis dan menyiapkan bahan yang berkaitan dengan aspek usaha dan permodalan bagi pelaku UMKM, menganalisa dan menilai kemampuan usaha UMKM untuk memperoleh fasilitas bantuan perkuatan modal, memberikan bimbingan teknis, informasi aspek usaha dan permodalan UMKM, monitoring dan evaluasi kegiatan usaha dan permodalan UMKM.
Bagian Kelima Bidang Fasilitasi Pembiayaan dan Pengembangan Sumber Daya
BAB III
Pasal 18
Bidang Fasilitasi Pembiayaan dan Pengembangan Sumber Daya mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana program, pengaturan, pembinaan, mengawasi pelaksanaan fasilitasi pembiayaan dan pengembangan sumber daya koperasi dan UMKM.
BAB III
Pasal 19
Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pasal 18, Bidang Fasilitasi Pembiayaan dan Pengembangan Sumber Daya, mempunyai fungsi :
1. Penyusunan rencana Fasilitasi Pembiayaan dan Pengembangan Sumber Daya di Koperasi dan UMKM, pembinaan dan memberikan bimbingan teknis fasilitasi pembiayaan dan pengembangan sumber daya, pengaturan kegiatan usaha simpan pinjam dan kegiatan usaha linnya, mengawasi terselenggaranya pelaksanaan fasilitasi pembiayaan dan pengembangan sumber daya;
2. Pelaksanaan pembinaan, pengolahan data fasilitasi pembiayaan dan pengembangan sumber daya;
3. Pelaksanaan pembinaan teknis fasilitasi pembiayaan dan pengembangan sumber daya;
4. Pelaksanaan pembinaan persyaratan pembiayaan dan sumber daya;
5. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pengendalian fasilitasi pembiayaan dan pengembangan sumber daya.
BAB III
Pasal 20
Bidang Fasilitasi Pembiayaan dan Pengembangan Sumber Daya terdiri dari :
- a. Seksi Fasilitasi Pembiayaan;
- b. Seksi Pengembangan Sumber Daya.
BAB III
Pasal 21
- (1) Seksi Fasilitasi Pembiayaan mempunyai tugas pengumpulan, pengolahan data dan bahan fasilitasi pembiayaan, menyiapkan bahan pembinaan fasilitasi pembiayaan pada usaha simpan pinjam, koperasi, UMKM dan jasa keuangan, memberikan informasi peluang usaha, pangsa pasar, dan sumber permodalan, mengolah dan penyajian data dana bergulir, menitoring dan evaluasi penyaluran dana dan pengembalian dana kepada Bank pelaksana;
- (2) Seksi Pengembangan Sumber Daya mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan data pengembangan sumber daya, petunjuk teknis pengembangan usaha, promosi hasil produk koperasi dan UMKM, menyiapkan bahan pembinaan organisasi usaha dan peningkatan SDM organisasi usaha, menganalisa, menilai organisasi usaha dalam perolehan fasilitas perkuatan modal dari BUMN dan perbankan, monitoring dan evaluasi organisasi usaha koperasi dan UMKM dalam pengembangan usaha.
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
Bagian Pertama Kelompok Jabatan Fungsional
BAB IV - KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
Pasal 22
Masing-masing kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas, sesuai dengan keahlian dan kebutuhan
BAB IV - KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
Pasal 23
- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 26, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian;
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagai dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (3) Jumlah dan jenis tenaga fungsional sebagai dimaksud ayat (1), ditentukan
BAB IV - KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
Pasal 24
- (1) Unit Pelaksana Teknis merupakan unsur pelaksana teknis operasional;
- (2) Pada organisasi Dinas dapat dibentuk 1 (satu) atau lebih Unit Pelaksana Teknis;
- (3) Satu Unit Pelaksana Teknis dapat membawahi wilayah kerja 1 (satu) atau lebih wilayah kecamatan sesuai volume kerja, kebutuhan dan kemampuan daerah;
- (4) Pembentukan Susunan Organsasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
BAB IV - KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
Pasal 26
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagai dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (3) Jumlah dan jenis tenaga fungsional sebagai dimaksud ayat (1), ditentukan
- (1) Unit Pelaksana Teknis merupakan unsur pelaksana teknis operasional;
- (2) Pada organisasi Dinas dapat dibentuk 1 (satu) atau lebih Unit Pelaksana Teknis;
- (3) Satu Unit Pelaksana Teknis dapat membawahi wilayah kerja 1 (satu) atau lebih wilayah kecamatan sesuai volume kerja, kebutuhan dan kemampuan daerah;
- (4) Pembentukan Susunan Organsasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (2) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (3) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian;
- (4) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, para Kepala Bidang, para Kepala Sub Bagian dan para Kepala Sub Seksi wajib menerapkan konsep koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dilingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta dengan semua unsure Perangkat Daerah dan instansi terkait lainnya dalam rangka pelaksanaan tugas masing-masing.
BAB V - TATA KERJA
Pasal 27
Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, wajib mengawasi bawahan masing-masing dan jika terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
BAB V - TATA KERJA
Pasal 28
Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, bertanggung jawab untuk membina, memimpin dan mengkoordinasikan serta memberikan pedoman, bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
BAB V - TATA KERJA
Pasal 29
Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, wajib mengikuti dan memenuhi petunjuk atasan serta bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan masing-masing secara berkala dan tepat pada waktunya.
BAB V - TATA KERJA
Pasal 30
Sekretaris dan para Kepala Bidang menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas dan selanjutnya disusun sebagai laporan berkala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
BAB V - TATA KERJA
Pasal 31
Sekretaris dan para Kepala Bidang menyampaikan bahan-bahan perencanaannya kepada Kepala Dinas dan selanjutnya oleh Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan diolah dan disusun untuk menjadi program Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
BAB V - TATA KERJA
Pasal 32
Dalam melaksanakan tugasnya setiap satuan organisasi dilingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, wajib mengadakan rapat berkala.
BAB V - TATA KERJA
Pasal 33
- (1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan maka ditunjuk Sekretaris sebagai Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) atau Pelaksana Harian (Plh);
- (2) Dalam hal Kepala Dinas dan Sekretaris berhalangan, maka salah seorang Kepala Bidang ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) atau Pelaksana Harian (Plh).
KETENTUAN LAIN-LAIN
BAB VI - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 34
- (1) Dalam mempersiapkan rencana, program Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, senantiasa memelihara hubungan kerja konsultatif dan koordinatif dengan unit kerja terkait yang di Propinsi dan Kabupaten/Kota;
- (2) Dalam melaksanakan rencana serta program Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mengusahakan keterpaduan antara kepentingan nasional dan daerah, serta antar daerah;
- (3) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah bersama Perangkat Daerah lainnya senantiasa melaksanakan pembinaan dan pengembangan secara berencana dan terpadu.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 35
- (1) Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka segala peraturan dan ketentuan pelaksanaannya yang mengatur Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebelumnya, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi;
- (2) Hal-hal lain yang belum diatur dengan jelas dan bersifat teknis akan diatur dalam Keputusan Kepala Dinas.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 36
Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Penetapan: Ditetapkan di Banjarbaru pada tanggal 22 Desember 2008 RUDY RESNAWAN

Penetapan: Diundangkan di Banjarbaru pada tanggal 24 Desember 2008

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KOTA BUDI YAMIN Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor : 46 Seri D Nomor Seri 29