UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 43 Tahun 1958 tentang PENETAPAN BAGIAN XV (KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN TENAGA) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN DINAS 1955 (berlaku 17 Juli 1958)
Pembukaan
Mengingat
: Pasal 113 dan 115 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;
MEMUTUSKAN :
Pasal 1
Bagian XV, Bab I (Pengeluaran) dari anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1955 mengenai Kementerian Pekerjaan Umum dan Teanga ditetapkan seperti berikut:
BAGIAN XV
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN TENAGA. BAB I (Pengeluaran).
- 15.1
- Kementerian dan Pengeluaran Umum ...6.565.000
- 15.2
- Balai Tata Ruangan Pembangunan ... 1.224.500
- 15.3 Balai Konstruksi ...
821.500
- 15.4 Jawatan Alat-alat Besar ... 20.332.000
- 15.5 Direktorat Pekerjaan Umum ...
69.000
- 15.6 Jawatan Jalan-jalan dan Jembatan ...
133.264.000
- 15.7 Jawatan Pembangunan Kota ...
13.760.000
15.8
Balai ...
- 15.8 Balai Penyelidikan Tanah dan Jalan ...
1.969.000
- 15.9 Direktorat Perairan ...
69.000
- 15.10 Jawatan Perairan ...
68.098.000
- 15-11 Jawatan Tehnik Penyehatan ...
13.053.000
- 15.12 Laboratorium Penyelidikan Masalah Air ...567.000
- 15.13 Balai Hydrologie Hydrometrie ...
707.000
- 15.14
- Direktorat Perumahan ...
69.000
- 15.15 Jawatan Gedung-gedung Negeri ...
102.724.000
- 15.16 Jawatan Perumahan Rakyat ...
28.893.000
- 15.17 Lembaga Masalah Bangunan ...
m.
- 15.18 Direktorat Tenaga ...
69.000
- 15.19
- Jawatan Tenaga ...
38.474.000
- 15.20 Perusahaan Listrik ...
46.671.000
- 15.21 Laboratorium Listrik ...
m.
- 15.22 Pengeluaran tak tersangka ...
m.
Jumlah ...
477.399.000
(Empat ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).
Pasal 2
Bagian XV. Bab II (Penerimaan) dari anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1955 mengenai Kementerian Pekerjaan Umum dan Tenaga ditetapkan sebagai berikut:
15.1 KEMENTERIAN DAN PENGELUARAN UMUM.
- 15.1.1 Kementerian dan Pengeluaran Umum.
- 15.1.1. 1 Pembayaran kembali persekot gaji atau pendapatan lain-lain.
15.2 BALAI TATA RUANGAN PEMBANGUNAN.
- 15.2.1 Balai Tata Ruangan Pembangunan.
- 15.2.1. 1 Penerimaan karena pembikinan peraturan-peraturan dan penerbitannya untuk kepentingan daerah otonom.
15.3 JAWATAN ALAT-ALAT BESAR.
- 15.3.1 Alat-alat Besar.
- 15.3.1. 1 Sumbangan dari daerah otonoom untuk penilik alat-alat besar yang dikuasakan kepadanya.
- 2 Penerimaan dari pekerjaan-pekerjaan yang telah dilakukan oleh bengkel-bengkel.
- 3 Penerimaan dari pekerjaan-pekerjaan oleh cabang-cabang alat-alat besar.
- 4 Penerimaan dari penyerahan alat-alat besar.
- 15.3.2 Bagian Perbengkelan.
- 15.3.2. 1 Perhitungan atas pembayaran kembali karena pemberian barang-barang kepada lain-lain jawatan.
- 2 Perhitungan yang dibebankan kepada pekerjaan-pekerjaan yang sedang diselenggarakan karena pemberian barangbarang dari persediaan.
15.4 JAWATAN JALAN-JALAN DAN JEMBATAN.
- 15.4.1 Pembayaran kembali uang-uang yang telah dikeluarkan untuk bangunan dan pemugaran guna kepentingan Daerah-daerah Swatantra.
- 15.4.1. 1 Sumbangan dari Daerah-daerah Swatantra untuk ongkos pembangunan dan pemugaran.
- 15.4.2 Bagian Jembatan dan sebagainya.
- 15.4.2. 1 Penerimaan dari perahu tambangan.
15.5 JAWATAN PEMBANGUNAN KOTA
- 15.5.1 Pembangunan Khusus Kotabaru Kebayoran.
- 15.5.1. 1 Penerimaan bengkel kayu.
- 2 Penerimaan dari perbengkelan dan alat-alat.
- 3 Penerimaan dari perusahaan gudang.
- 4 Penerimaan dari pemakaian air minum.
- 5 Penerimaan dari uang tanggungan.
- 6 Penerimaan karena pemberian persediaan kepada pekerjapekerja.
- 7 Penerimaan perusahaan tanah.
15.6 BALAI PENYELIDIKAN TANAH JALAN.
- 15.6.1 Balai Penyelidikan Tanah Jalan.
- 25.6.2. 1 Penerimaan dari bagian Gaya Tanah.
- 2 Penerimaan dari Geo Tehnik.
15.7 JAWATAN PENGAIRAN.
- 15.7.1 Sumbangan dari yang berkepentingan untuk ongkos pembangunan atau pembaharuan pengairan dan pengukuran.
- 15.7.1. 1 Sumbangan untuk ongkos pembangunan atau pembaharuan.
- 2 Penerimaan kembali pinjaman kepada Kotapraja Jakarta Raya.
15.8 JAWATAN TEHNIK PENYEHATAN.
- 15.8.1 Bagian Air Minum.
- 15.8.1. 1 Penerimaan dari Perusahaan Air Minum Negara.
- 2 Penerimaan kembali pinjaman kepada Kotapraja Jakarta Raya.
15.9 LABORATORIUM PENYELIDIKAN MASALAH AIR
- 15.9.1 Laboratorium Penyelidikan Masalah Air.
- 15.9.1. 1 Penerimaan dari Laboratorium Penyelidikan Masalah Air.
15.10 BALAI HYDROLOGIE DAN HYDROMETRIE.
- 15.10.1 Balai Hydrologie dan Hydrometrie.
- 15.10.1. 1 Penerimaan dari Hydrologie dan Hydrometrie.
15.11 JAWATAN GEDUNG-GEDUNG NEGERI.
- 15.11.1 Bagian Persewaan Gedung-gedung dan Penetapan harga-harga persil.
- 15.1.1. 1 Penjualan rumah-rumah, lain-lain bangunan dan tanah,
- 2 Persewaan rumah-rumah, lain-lain bangunan dan tanah, juga potongan gaji pegawai yang mendiami rumah-rumah Negeri.
15.12 JAWATAN PERUMAHAN RAKYAT.
- 15.12.1 Perumahan Rakyat.
- 15.12.1. 1 Pembayaran kembali pinjaman
BAB II - (Penerimaan).
Pasal 3
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai pada tanggal 1 Januari 1955.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam LembaranNegara Republik Indonesia.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Disahkan di Jakarta pada tanggal 21 Juni 1958. Presiden Republik Indonesia. ttd SOEKARNO. Diundangkan pada tanggal 17 Juli 1958.

Penandatangan: Menteri Kehakiman. G.A. MAENGKOM.

Penandatangan: Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga. PANGERAN MOHD NOOR. CATATAN

Verifikasi: Disetujui D.P.R. dalam rapat pleno terbuka ke-70 pada tanggal 2 Nopember 1956, pada hari Jum'at, P.41/1956