PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor TAHUN Tahun 1997 tentang PEMBEBASTUGASAN DAN PEMBERHENTIAN KETUA, (berlaku 7 Oktober 1997)
Pembukaan
Menimbang
:
bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 22 Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak, dipandang perlu mengatur tata cara pembebastugasan, pemberhentian dengan hormat, dan pemberhentian tidak dengan hormat serta hak-hak Ketua, Wakil Ketua, atau Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Pajak yang dibebastugaskan atau diberhentikan dengan Peraturan Pemerintah;
Mengingat
: 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684);
MEMUTUSKAN:
: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBEBASTUGASAN DAN PEMBERHENTIAN KETUA, WAKIL KETUA, ATAU ANGGOTA BADAN PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK SERTA HAK-HAKNYA.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
1. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia;
2. Ketua, Wakil Ketua, atau Anggota adalah Ketua, Wakil Ketua, atau Anggota pada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak;
3. Majelis Kehormatan adalah Majelis Kehormatan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak;
4. Anggota Sidang adalah Anggota Tunggal atau Anggota termasuk Ketua Sidang dalam suatu Majelis pada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak.
PEMBEBESTUGASAN
BAB II - PEMBEBESTUGASAN
Pasal 2
Ketua, Wakil Ketua, atau Anggota dibebastugaskan dari jabatannya dalam hal terhadap Ketua, Wakil Ketua, atau Anggota dimaksud dikeluarkan perintah penangkapan yang diikuti dengan penahanan.
BAB II - PEMBEBESTUGASAN
Pasal 3
Ketua, Wakil Ketua, atau Anggota dapat dibebastugaskan dari jabatannya dalam hal:
- a. dituntut di muka pengadilan dalam perkara pidana tanpa ditahan, karena tindak pidana yang diancam dengan hukum penjara kurang dari lima tahun; atau
- b. diusulkan untuk diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya.
BAB II - PEMBEBESTUGASAN
Pasal 4
Ketua, Wakil Ketua, atau Anggota dapat dibebantugaskan sebagai Anggota Sidang dalam hal terhadap Ketua, Wakil Ketua, atau Anggota diusulkan untuk diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena ternyata lalai atau tidak cakap dalam menjalankan tugas.
BAB II - PEMBEBESTUGASAN
Pasal 5
- (1) Ketua, Wakil Ketua, atau Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 huruf a dibebantugaskan dari jabatannya oleh Menteri.
- (2) Pembebastugasan dari jabatan Ketua, Wakil Ketua, atau Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dan pembebastugasan sebagai Anggota Sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan oleh Menteri atas usul Majelis Kehormatan.
BAB III - PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT
Pasal 6
- (1) Ketua, Wakil Ketua, atau Anggota diberhentikan dengan hormat dari jabatannya, karena:
- a. permintaan sendiri;
- b. sakit jasmani atau rohani terus-menerus;
- c. telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun; atau
- d. ternyata lalai atau tidak cakap dalam menjalankan tugas.
- (2) Pemberhentian dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c dilakukan oleh Presiden atas usul Menteri.
- (3) Usul pemberhentian dengan hormat Ketua, Wakil Ketua, atau Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diajukan oleh Menteri kepada Presiden setelah ## BAB IV
PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT
BAB III - PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT
Pasal 7
- (1) Ketua, Wakil Ketua, atau Anggota diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya dengan alasan:
- a. dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan;
- b. melakukan perbuatan tercela;
- c. mengabaikan kewajiban dalam menjalankan tugas;
- d. melanggar sumpah atau janji jabatan; atau
- e. melanggar larangan perangkapan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak.
- (2) Pemberhentian tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Presiden atas usul Menteri.
BAB III - PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT
Pasal 8
Pemberhentian tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dilakukan apabila Ketua, Wakil Ketua, atau Anggota tersebut dipidana penjara sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan ## BAB V HAK-HAK KETUA, WAKIL KETUA, ATAU ANGGOTA YANG
DIBEBASTUGASKAN ATAU DIBERHENTIKAN
BAB III - PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT
Pasal 9
- (1) Ketua, Wakil Ketua, atau Anggota yang dibebantugaskan dari jabatan atau yang dibebantugaskan sebagai Anggota Sidang sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) diberi kesempatan secukupnya untuk melakukan pembelaan diri di hadapan Majelis Kehormatan.
- (2) Sebelum diusulkan untuk diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, Ketua, Wakil Ketua, atau Anggota diberi kesempatan secukupnya untuk melakukan pembelaan diri di hadapan Majelis Kehormatan.
- (3) Sebelum diusulkan untuk diberhentikan tidak dengan hormat dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, dan huruf c, huruf d, dan huruf e, Ketua, Wakil Ketua, atau Anggota diberi kesempatan secukupnya untuk melakukan pembelaan diri secukupnya dihadapan Majelis Kehormatan.
- (4) Kesempatan untuk melakukan pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) tidak diberikan dalam hak Ketua, Wakil Ketua dan Anggota yang bersangkutan telah menggunakan kesempatan pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
BAB III - PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT
Pasal 10
Ketua, Wakil Ketua, atau Anggota yang dibebantugaskan dari jabatan dapat dikembalikan ke jabatan semula apabila:
- a. tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam hal yang bersangkutan dibebantugaskan dari jabatan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
- b. tidak terbukti
BAB III - PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT
Pasal 11
Tata cara pembelaan diri di hadapan Majelis Kehormatan diatud oleh Menteri.
BAB III - PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT
Pasal 13
- (2) Pemberhentian tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Presiden atas usul Menteri.
Pemberhentian tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dilakukan apabila Ketua, Wakil Ketua, atau Anggota tersebut dipidana penjara sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan ## BAB V HAK-HAK KETUA, WAKIL KETUA, ATAU ANGGOTA YANG
DIBEBASTUGASKAN ATAU DIBERHENTIKAN
- (1) Ketua, Wakil Ketua, atau Anggota yang dibebantugaskan dari jabatan atau yang dibebantugaskan sebagai Anggota Sidang sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) diberi kesempatan secukupnya untuk melakukan pembelaan diri di hadapan Majelis Kehormatan.
- (2) Sebelum diusulkan untuk diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, Ketua, Wakil Ketua, atau Anggota diberi kesempatan secukupnya untuk melakukan pembelaan diri di hadapan Majelis Kehormatan.
- (3) Sebelum diusulkan untuk diberhentikan tidak dengan hormat dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, dan huruf c, huruf d, dan huruf e, Ketua, Wakil Ketua, atau Anggota diberi kesempatan secukupnya untuk melakukan pembelaan diri secukupnya dihadapan Majelis Kehormatan.
- (4) Kesempatan untuk melakukan pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) tidak diberikan dalam hak Ketua, Wakil Ketua dan Anggota yang bersangkutan telah menggunakan kesempatan pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
Ketua, Wakil Ketua, atau Anggota yang dibebantugaskan dari jabatan dapat dikembalikan ke jabatan semula apabila:
- a. tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam hal yang bersangkutan dibebantugaskan dari jabatan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
- b. tidak terbukti
Tata cara pembelaan diri di hadapan Majelis Kehormatan diatud oleh Menteri.
Ketentuan tentang tunjangan dan lain-lain bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota yang dibebastugaskan sebagai Anggota Sidang, yang dibebastugaskan dari jabatan, yang diberhentikan dengan hormat, atau yang diberhentikan tidak dengan hormat ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini ditetapkan oleh Menteri.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14
Peraturan Pemerintah ini berlaku mulai tanggal 1 Januari 1998.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 7 Oktober 1997

Penandatangan: ## MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Verifikasi: ttd. MOERDIONO

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Oktober 1997

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Verifikasi: ttd. SOEHARTO

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR37 TAHUN 1997 TENTANG
## PEMBEBASTUGASAN DAN PEMBERHENTIAN KETUA, WAKIL KETUA, ATAU ANGGOTA BADAN PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK SERTA HAK-HAKNYA
## UMUM
Sebagaimana telah diatur dalam
PENJELASAN
Pasal 1
Pasal ini memuat rumusan mengenai pengertian istilah yang bersifat teknis dan baku yang dipergunakan dalam Peraturan Pemerintah ini. Rumusan pengertian istilah ini diperlukan untuk mencegah adanya salah penafsiran dalam melaksanakan pasal-pasal yang bersangkutan sehingga dapat memberi kemudahan dan kelancaran, baik bagi Wajib Pajak atau Penanggung Pajak maupun bagi aparat dalam melaksanakan hak dan kewajibannya.
PENJELASAN
Pasal 2
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 3
Huruf a Dengan ketentuan ini, sekalipun pada dasarnya Ketua, Wakil Ketua atau Anggota yang tersangkut tindak pidana apalagi yang disertai perintah penahanan akan dibebastugaskan, tetapi apabila tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara kurang dari lima tahun dan tidak disertai penahanan, maka pembebastugasan tadi dimungkinkan untuk tidak dikenakan. Huruf b Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 4
Pembebastugasan dimaksud untuk memberi kesempatan kepada Ketua, Wakil Ketua dan Anggota untuk melakukan pembelaan diri pada saat dilakukan pemeriksaan oleh Majelis Kehormatan. Dalam hal Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota dibebastugaskan maka tidak dapat melakukan sidang.
PENJELASAN
Pasal 5
Ayat (1) Cukup jelas. Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas. Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 6
Ayat (1) Cukup jelas. Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Huruf c Ketentuan pemberhentian ini berlaku meskipun masa jabatan Ketua, Wakil Ketua, atau Anggota belum mencapai 5 (lima) tahun. Huruf d Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas. Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas. Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 7
Ayat (1) Cukup jelas. Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas. Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 8
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 9
Ayat (1) Cukup jelas. Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas. Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas. Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas. Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 10
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 11
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 12
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 13
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 14
Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3709
PENJELASAN
Pasal 22
Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak, tata cara pembebastugasan, pemberhentian dengan hormat, dan pemberhentian tidak dengan hormat, serta hak-hak Ketua, Wakil Ketua, atau Anggota yang dibebastugaskan atau diberhentikan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Dalam hal Ketua, Wakil Ketua, atau Anggota dibebantugaskan dari jabatannya karena diusulkan untuk diberhentikan dengan tidak hormat dengan alasan melakukan perbuatan tercela, mengabaikan kewajiban dalam menjalankan tugas, melanggar sumpah atau janji jabatan, melanggar larangan perangkapan jabatan, atau dibebantugaskan sebagai Anggota Sidang karena diusulkan untuk diberhentikan dengan hormat dengan alasan lalai atau tidak cakap dalam menjalankan tugas, yang bersangkutan diberi kesempatan secukupnya untuk melakukan pembelaan diri dihadapan Majelis Kehormatan. ## PASAL DEMI PASAL