Unknown Unknown Nomor 29 Tahun 2013 tentang ketentuan mengenai Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Per (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
:
BUPATI SELUMA
PERATURAIT BUPATI SELI'IIIA NOMOR 29 TAITUN 2OL4
rENTAITG
PERUBAIIAIT ATAS PTRATURAIT BT'PATI SELT'MA ITOilOR 15 TATIINT 2Ot3 TENTAIYG PER.TALANAN DntAS BAGI PATABAT IVEGIARA, PIMPINAN DAN AITGGOTA DEUTAN PERWAKILIIN RAI(YAT DAERAII, PBGAUTAI NSGERI SIPIL DAIT PBGAqTAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMTRINTAII KABUPATEN SELT'MA
DEIYGAIY RAIIMAT TUHAII YAIVG MA}IA ESA
BUPATI SELUMA,
- €l. bahwa agar perjalanan dinas dapat dilaksanakan secara lebih tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab, telah diatur Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2013 tentang ketentuan mengenai Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Ralqyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap dilingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma;
- bahwa perlu melakukan penyesuaian beberapa ketentuan mengenai Biaya Perjalanan Dalam Dan Luar Negeri Bagr Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Penvakilan Ralqyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap dilingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma; b.
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dalam Peraturan Bupati Seluma; c.
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47, Tanrbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a2861;
r
I
I
2. undang-Undang Nomor 3 Tahun 2oo3 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten seluma dan Kabupaten Kaur di provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a437l;
3. undang-undang Nomor 1 Tahun 2oa4 tentang Pembendaharaan Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo4 Nomor s, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a356) ;
4. undang-undang Nomor g2 Tahun 2oa4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AO4 Nomor LZS, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 443T1, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-Undang Nomor 12 Tahun 200g tentang Perubahan Kedua Atas undang-undang Nomor g2 Tahun 2oo4 tentang pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oog Nomor s9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48aa);
4. Undang-Undang Nomor L2 Tahun ZAll tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2orl Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S23al ; 5.
5. undang-undang Nomor 2T Tahun 2oog tentang Majelis Permusyawaratan Ralryat, Dewan perwakilan Ralryat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo9 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043); 6.
6. undang-undang Nomor s rahun 2ol4 tentang Aparatur sipil {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2ol4 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a9a\ 7.
8. Peraturan Pemeriniah Nomor 24 Tahwn 2OO4 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44lrl sebagaimana telah diubah beberapa ka\_li, terakhir dengan peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2oor tentang perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2OO4 tentang Kedudukan Frotokoler dan Keuangan pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aTI2l ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OOS tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4STSI ; 9.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor L3 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2I Tahun 2orr tentang Perubahan Kedua Atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2ao6 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah {Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O1L Nomor 31O;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang pedoman perjalanan Dinas ke Luar Negeri Bagi pejabat/pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, pemerintah Daerah, dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah {Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2A11\_ Nomor 60)
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2or2 tentang Pedoman PenJrusunan Anggaran pendapatan Dan Belanja Daerah rahun 2als sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan atas peraturan Menteri
Menetapkan
Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2Ol2 tentang Pedoman Pen;rusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2AI3;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37IPMK.O2|2AL2 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2Al3;
2. L4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.A5/2An tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 2 Tahun 2OO5 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluma, sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 2 Tahun 2OO5 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Ralryat Daerah Kabupaten Seluma;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor O3 Tahun 2OO9 tentang Pokok*Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah {Lembaran Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2OOg Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seluma Nomor O3);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SELUMA NOMOR 15 TAHUN 2013 TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PE.IABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA,
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Seluma Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Ralryat Daerah, Pegawai Negeri Sipil Dan Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma, diubah sebagai berikut :
1. Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) pasal baru yaitu Pasal 6A, yang berbunyi sebagai berikut :
Pasal 6A
Bagi Istri/Suami Pejabat Negara yang mendampingi suami/istri dalam rangka menunjang kegiatan tugas Suami/Istri selaku Pejabat Negara, dapat diberikan perjalanan dinas dengan ketentuan bahwa hanya diberikan biaya transportasi dan uang saku yang besarnya sa$la dengan uang saku Pejabat Negara yang di dampingi.
2. Ketentuarr Pasal 13 ayat (8) diubah, sehingga Pasal 13 ayat (8) berbunyi sebagai berikut :
Pasal 6
Bagi Istri/Suami Pejabat Negara yang mendampingi suami/istri dalam rangka menunjang kegiatan tugas Suami/Istri selaku Pejabat Negara, dapat diberikan perjalanan dinas dengan ketentuan bahwa hanya diberikan biaya transportasi dan uang saku yang besarnya sa$la dengan uang saku Pejabat Negara yang di dampingi.
Pasal 13
- (8) Uang Representatif diberikan, sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I Peraturan Bupati ini.
3. Diantara Bab IV dan Bab V disisipkan I (satu) Bab yaitu Bab IVA, sehingga berbunyi sebagai berikut :

## BAB IVA

## PERJALANAN DINAS KELUAR NEGERI

## Pasal 15A

- Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Ralryat Daerah, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap di (1)

.i

//



Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma dapat melakukan Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri.

- (2) Perjatanan dinas ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15A, dilakukan dengan selektif untuk kepentingan yang sangat tinggr dan prioritas yang berkaitan dengan peningkatan kinerja pemerintahan.
- (3) Pedalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan apabila tidak ada tugastugas yang mendesak di dalam Daerah.
3. (a) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. hanya diikuti oleh pejabat yang membidangi sesuai substansi yang akan dibahas; dan
- b. jumlah rombongan dibatasi secara selektif dan rasional.
6. {5) Istri/suami Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang diizinkan oleh Bupati atau Pejabat yang berwenang, untuk melakukan/mengikuti Perjalanan Dinas ke h-rar negeri golongannya disamakan dengan golongan suami/ istrinya.

## Pasal 158

Pejabat/Pegawai yang akan melakukan negeri harus mendapatkan izin tertulis yang berwenang. perjalanan dinas ke luar dari Bupati atau Pejabat

## Pasal 15C

- (1) Perjalanan dinas ke luar negeri paling lama dilaksanakan T (tujuh) hari.

{21 Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat

- (1) jika ada hal-hal yang sangat penting dan tidak memungkinkan Pejabat/PNS atau PTT yang bersangkutan meninggalkan tugas;

## Pasal 15D

Pembayaran Perjalanan berdasarkan pengeluaran pengeluaran yang sah. dinas keluar negeri dibayarkan riil yang dibuktikan dengan bukti



lanjut mengenai tata cara perjalanan dinas ke luar negeri berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2}ll tentang Pedoman Perjalanan Dinas ke Luar Negeri Bagr Pejabat/Pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Ralryat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O11 Nomor 60). Ketentuan lebih

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seluma.

Diundangkan di Tais pada tanggal ?A"V 2OL4


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SELUNLA,/


&lt; H. SYAFRUDTN. DA,SH. MM

BERITA DAERATI I(ABUPATEN SELT'IIIA TATIUN 2AI4 NOMOR 2-q


/



LAMPIRAN :

PERATURAN BUPATI SELUMA

NOMOR : )9 TAHUN 2014

TANGGAL : )q .)uni 2014

## UAITG REPRESDI{TATIF BAGI BUPATI / IPAKIL BUPATI/ PIMPTITAT{ DPRD/ SEI(DA / ANGCIOTA DPRD/ PE.IABAT ESPLO$ U

| ro. | TAHAJABATAIC | BE$ARIIYA {RBl | I{E"TERANGAI{ |
|-------|----------------------------------------|------------------|-----------------|
| I | fiu | t3t | {4} |
| I | Elupati / Wakil Bupati I Pimpinan DPRD | 3.500.o0o | Per-hari |
| 2 | Sekda /Anggota DPRD/ Pejabat Eselon II | 1.OOO.OOO | Per-hari |