PERATURAN GUBERNUR MA Nomor 17 Tahun 2017 tentang TUGAS, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI SUMATERA U?ARA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang T\rgas, Fungsi, Uraian T\rgas dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara;
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ol4 tentang Aparatur Sipil Negara (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 549a);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun zAH Nomor 244, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pembahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
SALINAN
Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791;
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL6 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 4.
- Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Frovinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 32); 5.
- Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Badan Daerah dan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2AL6 Nomor 40). 6.
MEMUTUSKAN:
MeNetaPKan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG URAIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menurut a?as otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara; 4.
3. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Sumatera Utara; 5.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekdaprovsu adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara; 6.
5. Badan adalah Badan Provinsi Sumatera Utara; 7.
6. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana tenaga teknis pada Dinas danlatau Badan selanjutnya disingkat UPT; 8.
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah susunan jabatan fungsional yang terdiri dari tenaga-tenaga yang memiliki keahlian atau/dan keterampilan tertentu, yang jenis dan tugas serta personilnya ditetapkan dengan Peraturan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. 9.
BAB II
TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS
Bagian Kesatu
Badan
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 2
- Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara mempunyai tugas melaksanakan penJrusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik dibidang administrasi umum, formasi, pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan, mutasi, pensiun, informasi dan data kepegawaian serta tugas pembantuan. (U
- Badan Kepegawaian Daerah, menyelenggarakan fungsi : {2t
- a. perumusan kebijakan teknis dibidang pengadaan, pembinaan dan kesejahteraan, pengembangan dan pemberdayaan mutasi dan Informasi kepegawaian;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam bidang pengadaan, pembinaan dan pengembangan dan pemberdayaan, mutasi dan informasi kepegawaian;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dalam bidang kepegawaian daerah;
- d. pelaksanaan tugas pembantuan pemerintahan dibidang kepegawaian daerah;
- e. pelaksanaan pelayanan administrasi internal dan eksternal;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Kepala Badan Kepegawaian Daerah, mempunyai uraian tugas :
- a. menyelenggarakan pembinaan pegawai dilingkungan Badan;
- b. menyelenggarakan arahan, bimbingan kepada pejabat struktural pada Badan;
- c. menyelenggarakan instruksi pelaksanaan tugas Badan;
- d. menyelenggarakan penyusun€rn program Badan;
- e. menyelenggarakan formasi Pegawai Negeri Sipil;
- f. menyelenggarakan pembinaan terhadap Pegawai Negeri Sipil;
- g. menyelenggarakan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil;
- h. menyelenggarakan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil;
- i. menyelenggarakan koordinasi pendidikan dan pelatihan;
- j. menyelenggarakan kenaikan pangkat;
- k. menyelenggarakan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan;
1. menyelenggarakan perpindahan Pegawai Negeri Sipil antar instansi;
- m. menyelenggarakan pemberhentian sementara dari jabatan negeri;
- menyelenggarakan pemberhentian sementara Pegawai Negeri Sipil akibat tindak pidana; n.
- menyelenggarakan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil atau Calon Pegawai Negeri Sipil; o.
- menyelenggarakan pemutakhiran data Pegawai Negeri Sipil; p.
- q. menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian;
- r. menyelenggarakan pembinaan dan penga\Masan penyelen manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- s. menyelenggarakan dukungan terhadap operasional dan administrasi pada pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Provinsi Sumatera Utara dalam melaksanakan tugas dan wewenang serta pembinaan terhadap seluruh unsur dalam lingkup Dewan Pengurus KORPRI Provinsi;
- (4) Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (21dan ayat (3), Kepala Badan Kepegawaian Daerah dibantu :
- a. Sekretariat;
- b. Bidang Formasi, Pembinaan dan Kesejahteraan;
- c. Bidang Pengembangan dan Pemberdayaan;
- d. Bidang Mutasi dan Pensiun;
- e. Bidang Informasi dan Data Kepegawaian;
- f. UPT KORPRI
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- {1) Sekretariat Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Badan di bidang urusan umum dan kepegawaian, keuangan dan program, akuntabilitas dan informasi publik.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 3
- (2) Sekretariat Badan menyelenggarakan fungsi :
- a. penyelenggaraan pembinaan pegawai pada lingkup sekretariat;
- b. penyelenggaraan arahan, bimbingan kepada pejabat struktural pada lingkup sekretariat;
- c. penyelenggaraan instruksi pelaksanaan tugas lingkup Sekretariat;
- d. penyelenggaraall penyusunan program kegiatan lingkup Sekretariat;
- e. penyelenggaraan penerimaan surat masuk dan pendistribusian surat keluar;
- f. penyelenggaraan penJrusunarl dan penyempurnaan standard pelaksanaan administrasi perencanaan, keuangan, umum dan pelayanan umum;
- g. penyelenggaraan administrasi perencanaan, keuangan umum dan pelayanan umum sesuai ketentuan dengan standard yang ditetapkan;
- h. penyelenggaraan pengkoordinasian pen5rusunan rencana pembangunan jangka menengah dan tahunan Badan, sesuai ketentuan dengan standar yang ditetapkan;
- i. penyelenggaraalr pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai bidang tugas dan fungsinya;
- j. pelaporan dan pertanggungiawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Badan sesuai standar yang ditetapkan.
- k. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan fungsinya;
- (3) Sekretaris mempunyai uraian tugas :
- a. menyelenggarakan pen5rusunan koordinasi rencana program kerja Sekretariat;
- b. menyelenggarakan pengkajian dan koordinasi perencanaan dan program Badan;
- c. menyelenggarakan pengkajian perencanaan dan pro gram ke sekretariatan ;
- d. menyelenggarakan pengelolaan dan pembinaan administrasi keuangan;
- e. menyelenggarakan pengkajian anggaran belanja;
- f. menyelenggarakan pengendalian administrasi anggaran belanja;
- g. menyelenggarakan pengelolaan dan pembinaan administrasi keuangan;
- h. menyelenggarakan penJrusunan rencana strategis, Laporan Akuntabilitas Kine{a Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggungiawaban {LKPJ), dan Laporan Pelaksanaan Pemerintahan Daerah (LPPD) Badan;
- i. menyelenggarakan penatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- j. menyelenggarakan pengelolaan dan pembinaan naskah dinas, kearsipan, pertelekomunikasian dan persandian;
- k. menyelenggarakan fasilitasi pelayanan umum dan pelayanan minimal;
1. menyelenggarakan pengadaan, pemeliharaan, penataan, pembinaan dan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkap an I peralatan kantor;
- m. menyelenggarakan penJrusunan dan rancangan pendokumentasian peraturan perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan, keprotokolan, dan informasi publik;
- n. menyelenggarakan fasilitasi dan pengaturan keamanan kantor;
- o. menyelenggarakan pengkoordinasian dan pembinaan jabatan fungsional;
- p. menyelenggarakan pengkoordinasian pelaporan, evaluasi, monitoring atas kegiatan bidang-bidang di lingkup dan unit pelaksana teknis Badan;
- q. menyelenggarakan pengkoordinasian telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebij akan ;
- r. menyelenggarakan koordinasi dengan Unit Kerja terkait;
- s. menyelenggarakan dan mengatur rapat-rapat Internal Badan;
- t. menyelenggarakan tugas lain, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (a) Untuk melaksanakan tugas, fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Sekretaris dibantu :
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Keuangan;
- c. Sub Bagian Program, Akuntabilitas dan Informasi Publik;
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 4
- (1)Kepala sub bagian umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas :
- a. melaksanakan pengumpulan datalbahan dan referensi untuk kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi sekretariat;
- b. melaksanakan pen)rusunan perencanaan I program kerja Sekretariat dan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. melaksanakan penJrusunan bahan pembinaan disiplin pegawai dilingkungan Badan;
- d. melaksanakan pengusulan bahan pengembangan karier dan mutasi serta pemberhentian pegawai dilingkungan Badan;
- e. melaksanakan pengusulan gaji berkala dan peningkatan kesejahteraan pegawai dan jabatan dilingkungan Badan;
- f. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan kepada unit dilingkungan Badan;
- g. melaksanakan penJrusunan bahan rancarlgan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan;
- h. melaksanakan administrasi/ penatausahaan, penerimaan, pendistribusian surat-surat naskah dinas dan arsip;
- i. melaksanakan penggandaan naskah dinas;
- j. melaksanakan urusan keprotokolan dan penyiapan rapat-rapat;
- k. melaksanakan pengelolaan hubungan masyarakat, pelayanan umum, pelayanan minimal dan pendokumentasian surat-surat, barang bergerak, dan barang yang tidak bergerak;
- l. melaksanakan pen)rusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana kendaraan dan aset lainnya serta ketertiban, keindahan, keamanan dan layanan kantor;
- m. melaksanakan penJrusunan laporan, evaluasi dan monitoring kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- n. melaksanakan pen5rusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan;
- o. melaksanakan penyerasian ketikan naskah dinas;
- p. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Badan sesuai dengan bidang tugasnya.
8. (21 Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai uraian tugas :
- a. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian bahan/data untuk kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretaris;
- b. melaksanakan penJrusunan perencanaanf program kerja sekretariat dan sub bagian keuangan;
- c. melaksanakan pen5rusunan pembuatan bahan dan penyiapan anggaran Badan;
- d. melaksanakan pengadministrasian dan pembukuan keuangan Badan;
- e. melaksanakan pen5rLlsunan pembuatan daftar gaji dan tunjangan daerah;
- f. melaksanakan pembinaan perbendaharaan keuangan;
- g. melaksanakan penyiapan bahan dan pembinaan pengelolaan teknis administrasi keuangan;
- h. melaksanakan pembayaran gaji pegawai dan penghasilan tambahan lainnya;
- i. melaksanakanverifikasikeuangan;
- j. melaksanakan penatausahaan belanja langsung dan belanja tidak langsung Badan;
- k. melaksanakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan penyiapan bahan pertanggung jawaban keuangan;
- l. melaksanakan koordinasi penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan administrasi keuangan;
- m. melaksanakan pengendalian administrasi perjalanan dinas pegawai;
- n. melaksanakan pelayanan dan penyiapan bahan atas pengawasan;
- o. melaksanakan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan;
- p. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sektretaris Badan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Kepala Sub Bagian Program, Akuntabilitas dan Informasi Publik mempunyai uraian tugas :
- a. melaksanakan pengumpulan bahan/data dan referensi untuk kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat;
- b. melaksanakan pen5rusunan perencanaan/program kerja Sekretariat dan Sub Bagian Program, Akuntabilitas dan Informasi Publik;
- c. melaksanakan koordinasi penJrusunarl perencanaan/program kerja Sekretariat, Bidang-bidang dan Unit Pelaksana Teknis;
- d. melaksanakan pen5rusunan bahan Rencana Strategis,Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan {LAKIP), LKPJ dan LPPD Badan;
- e. melaksanakan pengelolaan dan pembinaan sistem perpustakaan, dokumentasi publik serta informasi publik hasil kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara;
- f. melaksanakan pembinaan, pengelolaan dan evaluasi produk-produk hukum lingkup Badan;
- g. melaksanakan pengkoordinasian, evaluasi dan monitoring serta perencanaan;
- h. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
1. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sektretaris Badan sesuai bidang tugasnya.
Bagran Ketiga
Bidang Formasi, Pembinaan dan Kesejahteraan
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 5
- Bidang formasi, pembinaan dan kesejahteraan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang formasi, pembinaan dan kesejahteraan pegawai (1)
- Bidang formasi, pembinaan dan kesejahteraan menyelenggarakan fungsi : (2t
- a. menyelenggarakan formasi pegawai dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
- b. menyelenggarakan pembinaan pegawai pada lingkungan bidang formasi, pembinaan dan kesejahteraan pegawai;
- c. menyelenggarakan arahan, bimbingan kepada pejabat struktural pada lingkup bidang formasi, pembinaan dan kesej ahteraan pegawai ;
- d. menyelenggarakan pen5rusuoan, penyempurnaan standar pelaksanaan formasi, pembinaan dan kesejahteraan pegawai;
- e. menyelenggarakan pengkoordinasian rumusan rencana pembangunan jangka menengah dan tahunan Badan sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- f. menyelenggarakan usaha pembinaan dan kesejahteraan pegawai sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- g. menyelen pen5rusunan rencana pelaksanaan formasi pegawai, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- h. menyelenggarakan pelaksanaan pembinaan dan penegakan disiplin pegawai sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- i, menyelenggarakan tugas lain yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan fungsinya.
- (3) Kepala Bidang formasi, pembinaan dan kesejahteraan mempunyai uraian tugas:
- a. menyelenggarakan penyusunan formasi pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) di Provinsi setiap tahun anggaran;
- b. menyelenggarakan Penetapan Formasi PNSD di provinsi setiap tahun anggaran;
- c. menyelenggarakan koordinasi usulan penetapan formasi PNSD di Kabupaten/Kota setiap tahun anggaran;
- d. menyelenggarakan Pelaksanaan formasi PNSD di Provinsi;
- e. menyelenggarakan usulan penetapan Nomor Induk Pegawai {NIP);
- f. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan formasi PNSD Kabupaten/Kota;
- g. menyelenggarakan pembinaan disiplin pNS melalui pemprosesan usul penjatuhan sanksi hukuman disiplin PNS serta memproses izin perkawinan dan perceraian PNS dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- h. menyelenggarakan monitoring proses penjatuhan hukuman disiplin, permohonan perceraian/perkawinan PNS dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten/ Kota se-sumatera Utara;
- i. menyelenggarakan pengusulan dan pengolahan bingkisan Lrcapan terimakasih Gubernur bagi pNS yang memasuki batas usia pensiun (BUP), penghargaan Satya Lencana Karya Satya X,XX,XXX tahun bagi pNS di lingkungan Provinsi Sumatera Utara;
- j. menyelenggarakan medical Chek Up bagr pNS dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
- k. menyelenggarakan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai bidang tugas dan fungsinya;
1. menyelenggarakan pemberian masukan yang perlu kepada Kepala Badan, sesuai tugas dan fungsinya;
- m. menyelenggarakan pelaporan dan pertanggungiawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Badan sesuai standar yang ditetapkan;
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan tugasnya.
3. (a) Kepala Bidang formasi,pembinaan dan kesejahteraan dibantu:
- a. Sub Bidang Formasi;
- b. Sub Bidang Pembinaan dan Disiplin;
- c. Sub Bidang Kesejahteraan.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 6
- (1) Kepala Sub Bidang Formasi mempunyai uraian tugas :
- a. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian bahan/data untuk pen1rusunan dan penyempurnaan standar penetapan kebutuhan formasi dan pengadaan pegawai;
- b. melaksanakan pen5rusunan formasi Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) di Provinsi setiap tahun anggaran;
- c. melaksanakan penyelenggaraan formasi PNSD di Provinsi setiap tahun anggaran;
- d. melaksanakan koordinasi usulan penetapan formasi PNSD di Kabupaten/Kota setiap tahun anggaran;
- e. melaksanakan pengadaan PNSD Provinsi;
- f. melaksanakan usulan penetapan Nomor Induk Pegawai (NrP);
- g. melaksanakan koordinasi pelaksanaan pengadaan PNSD Kabupaten/Kota;
- h. melaksanakan pengangkatan CPNSD dilingkungan Provinsi;
- i. melaksanakan penempatan CPNSD Provinsi;
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Formasi, Pembinaan dan Kesejahteraan sesuai dengan bidang tugasnya;
- k. melaksanakan pemberian masukan yang perlu kepada Kepala Bidang Formasi, Pembinaan dan Kesejahteraatl sesuai dengan bidang tugasnya;
1. melaksa:rakan pelaporan dan pertanggungiawaban tugas kepada Kepala Bidang Formasi, Pembinaan dan Kesejahteraan sesuai standar yang ditetapkan ;
- m. melaksanakan rapat kerja kepegawaian antara Provinsi dan Kab / Kota se-Sumatera Utara;
- n. melaksanakan cross check terhadap legalitas ijazah PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
- (2) Kepala Sub Bidang Pembinaan dan Disiplin, mempunyai uraian tugas :
- a. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian bahan/data untuk penJrusunan dan penyempurnaan standar pembinaan Pegawai;
- b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian bahan/data untuk pen5rusunan rencana jangka panjang menengah dan tahunan dibidang pembinaan;
- c. melaksanan€ul pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian skala Provinsi;
- d. melaksanakan koordinasi pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan peraturan perundangundangan dibidang kepegawaian dilingkungan Provinsi;
- e. melaksanakan penyelenggaraan, pembinaan dan
11. pengawasan manajemen PNS dilingkungan Provinsi;
- f. melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengawasan manajemen PNSD skala Provinsi;
- g. melaksanakan koordinasi proses pemberhentian sementara PNSD untuk Gol. lY /c ke bawah dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- h. melaksanakan usaha pembinaan disiplin pegawai dan mengusulkan tindak lanjut yang perlu dalam penegakan disiplin pegawai sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- i. melaksanakan proses izin perkawinan dan perceraian sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- j. melaksanakan proses usul penjatuhan sanksi hukuman disiplin PNS sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- k. melaksanakan monitoring pelaksanaan proses penjatuhan hukuman disiplin, permohonan perceratan/ perkawinan PNS dilingkungan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah KabupatenlKota se Sumatera Utara;
1. melaksanakan bimbingan teknis tentang tata cara penanganEln dan penyelesaian kasus-kasus yang menyangkut disiplin PNS dilingkungan pemerintahan Provinsi Sumatera Utara;
- m. melaksanakan Bimtek tata cara penanganan dan penyelesaian kasus-kasus yang menyangkut prinsip lain PNS dilingkungan Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara;
- n. melaksanakan kuliah agama Islam dan agama Kristen bagi PNS dilingkungan unit kerja Pemerintah provinsi Sumatera Utara;
- o. melaksanakan rekapitulasi daftar hadir pNS dilingkungan Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara;
- p. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Formasi, Pembinaan dan Kesejahteraan sesuai bidang tugasnya;
- q. melaksanakan pemberian masukan yang perlu kepada Kepala Bidang Formasi, Pembinaan dan Kesejahteraan sesuai dengan bidang tugasnya;
- r. melaksanakan pelaporan dan pertanggungiawaban pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Formasi, Pembinaan dan Kesejahteraan sesuai standar yang ditetapkan,
- (3) Kepala Sub Bidang Kesejahteraan, mempunyai uraian tugas:
- a. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian bahan/data untuk penyusunan dan penyempufflaan standar peningkatan dan kesejahteraan pegawai;
- b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian bahan/data untuk pen5rusunan rencana jangka panjang, menengah dan tahunan dibidang pengembangan dan peningkatan kesejahteraan pegawai, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- c. melaksanakan penyelenggaraan ketenfuan-ketentuan peningkatan kesejahteraan pegawai sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- d. melaksanakan pengerjaan cuti PNS dilingkungan unit kerja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
- e. melaksanakan pengusulan dan pengolahan bingkisan ucapan terimakasin Gubefltur Sumatera Utara bagi PNS yang memasuki Batas Usia Pensiun (BUP);
- f. melaksanakan Medical Chek Up bagr PNS dilingkungan unit kerja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara ;
- g. melaksanakan pengusulan pengharga€rn Satya Lencana Karya Satya X,XX dan XXX tahun bagr PNS dilingkungan unit kerja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara;
- h. melaksanakan persiapan T\rnjangan Tambahan Penghasilan (TTP) pegawai sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- i. melaksanakan pemberian penghargaan berupa penghunjukan PNS/staf teladan dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
- j. melaksanakan pembekalan keterampilan terhadap PNS di lingkungan Pemprovsu yang memasuki batas usia pensiun {BUP};
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Formasi, Pembinaan dan Kesejahteraan sesuai bidang tugasnya;
1. melaksanakan pemberian masukan yang perlu kepada Kepala Bidang Formasi, Pembinaan dan Kesejahteraan sesuai bidang tugasnya;
- m. melaksanakan pelaporan dan pertanggungiawaban pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Formasi, Pembinaan dan Kesejahteraan sesuai stanfar yang ditetapkan.
Bag:.an Keempat
Bidang Pengembangan dan Pemberdayaan
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 7
- {1) Bidang Pengembang.rn dan Pemberdayaan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Peningkatan Kualitas SDM, Jabatan Struktural serta Jabatan Fungsional.
- (2) Bidang Pengembangan dan Pemberdayaan menyelenggarakan fungsi :
- a. penyelenggaraan pembinaan pegawai pada lingkup Bidang Pengembangan dan Pemberdayaan;
- b. penyelenggaraan arahan dan bimbingan kepada pejabat struktural pada lingkup Bidang Pengembangan dan Pemberdayaan;
- c. penyelenggaraan penetapan kebutuhan diklat PNSD Provinsi;
- d. penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan diktat skala Provinsi;
- e. penyelenggaraan penetapan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS Provinsi dalam dan dari Jabatan struktural eselon II kebawah atau j abatan fungsional yang jenj angnya setingkat;
- f. penyelenggaraan usulan pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Daerah Provinsi;
- g. peyelenggaraan pengangkatan Sekretaris Daerah Kabupaten/ Kota;
- h. penyelenggaraan usulan konsultasi pengangkatan dan pemberhentian S ekretaris Daerah Kabupaten / Kota;
- i. penyelenggaraan koordinasi pengangkatan, pemindahan dalam dan dari jabatan struktural eselon II dilingkup Kabupaten/ Kota;
- j. penyelenggaraan penetapan pemberhentian sementara dari jabatan negeri bagr PNSD Provinsi yang menduduki jabatan struktural Eselon I kebawah dan jabatan struktural eselon II kebawah dan jabatan fungsional yang setingkat;
- k. penyelenggaraan orientasi tugas dan prajabatan sepanjang telah memiliki lembaga diklat yang telah terakreditasi.
- l. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan fungsinya;
- (3) Kepala Bidang Pengembangan dan Pemberdayaan mempunyai uraian tugas:
5. a, menyelenggarakan koordinasi, perencanaan. dan Kerjasama dengan unit Kerja terkait dalam pen5rusunan dan penyempurnaan standar jabatan struktural, jabatan fungsional dan pelaksanaan pengangkatan personil untuk menduduki jabatan struktural dan fungsional sesuai standar yang ditetapkan;
- b. menyelenggarakan koordinasi dan Kerjasama dengan unit kerja terkait dalam pen5rusunan dan penyempurnaan standar pelaksanaan pengkajian kebutuhan qjian dinas PNS, pendidikan dan pelatihan pegawai;
- c. menyelenggarakan koordinasi pengangkatan, pemindahan dalam dan dari jabatan struktural eselon II di lingkungan KablKota;
- d. menyelenggarakan kesekretariatan Panitia Seleksi, Ivlutasi, Promosi, Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggr Pratama, dan Jabatan Administrasi;
- e. menyelenggarakan kesekretariatan Panitia Seleksi, Mutasi, Promosi, Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, dan Jabatan Administrasi;
- f. menyelenggarakan kesekretariatan Panitia Penilaian Kinerja PNS;
- g. menyelenggarakan kesekretariatan Pokja kegiatan KPK dengan Gubernur Sumatera Utara;
- h. menyelenggarakan kesekretariatan Po$a Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Inpres tentang percepatan Pemberantasan Korupsi Pemprovsu;
- i. menyelenggarakan pembentukan Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian ;
- j. menyelenggarakan koordinasi/konsultasi penataan jabatan struktural, fungsional dan perencanaan Diklat PNS ke instansi terkait Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND);
- k. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan, sesuai bidang tugas dan fungsinya;
1. menyelenggarakan pemberian masukan yang perlu kepada Kepala Badan, sesuai bidang tugas dan tungsinya;
- m. menyelenggarakan pelaporan dan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Badan, sesuai standar yang ditetapkan;
- n. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan tugasnya.
- (4) Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat l2l, dan ayat {3} Kepala Bidang Pengemballgan dan Pemberdayaan Pegawai dibantu oleh :
- a. Kepala Sub Bidang Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
- b. Kepala Sub Bidang Jabatan Struktural;
- c. Kepala Sub Bidang Jabatan Fungsional.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 8
- (1) Kepala Sub Bidang Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia mempunyai uraian tugas :
- a. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian bahan/data PNS untuk penJrusunan rencana jangka menengah dan tahunan dalam pelaksanaan pengkajian kebutuhan ujian dinas pegawai, pendidikan dan pelatihan pegawai, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian bahan/data tentang ujian dinas pegawai, pendidikan dan pelatihan tugas belalat/izin belajar dan ikatan dinas yang perlu diikuti oleh pegawai dari setiap unit Kerja Perangkat Daerah, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
2. melaksanakan persiapan data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) para pejabat dilingkungan Pemprov dan Pemkab/kota (selaku Sekretariat Pokja),sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; c.
3. melaksanakan koordinasi orientasi tugas dan Diklat pra jabatan kepada lembaga Diklat yang telah terakreditasi serta melaksanakan penerbitan surat usulan dan surat penugasan peserta Diklat; d.
4. melaksanakan koordinasi pelaksanaan seleksi diklat PIM Tk. II, III dan IV PNS dilingkungan Pemprov dan Pemkab/kota se-Sumatera Utara dengan Instansi Terkait; e.
5. menyelenggarakan seleksi diklat PIM Tk. II, III dan IV PNS dilingkungan Pemprov dan Pemkab/kota seSumatera Uta"ra; f
6. melaksanakan koordinasi dalam rangka pelaksanaan diklat Teknis, Diklat Penjenjangan, Diklat Fungsional dan melaksanakan penerbitan usulan peserta dan surat penugasan peserta; ct tr'
7. memfasilitasi pelaksanaan seleksi penerimaan calon Praja IPDN dan melakukan pendampingan calon Praja IPDN Kontingen Provinsi Sumatera Utara selama proses seleksi; h.
8. melaksanakan pembinaan bagi Pra.ia IPDN asal Provinsi Sumatera Utara; i
9. melaksanakan persiapan dalam rangka menghadiri Pelantikan / Pengukuhan Praja IPDN; J.
- k. melaksanakan koordinasi pelaksanaan Ujian Dinas Tk.I dan Tk.II bagi PNS dengan Instansi Terkait dan melaksanakan ujian dinas bagi PNS yang akan naik pangkat ke golongan lllla dan IV/a;
1. melaksanakan seleksi Penetapan PNSD lztn Belajar dan menerbitkan Surat lzin Seleksi dan Surat Penetapan Izin Belajar;
- m. melaksanakan seleksi Penetapan PNSD Tugas Belajar dan menerbitkan Surat lzin Seleksi dan Surat Keputusan Penugasan Mengikuti Pendidikan Pada Perguruan Tinggi;
- n. melaksanakan Presentasi Skripsi, Tesis dan Disertasi untuk Pengakhiran lzin I Tugas Belajar;
- o. melaksanakan penerbitan Penetapan Pengakhiran lzin Belqi arl Tugas Belaj ar;
- p. memfasilitasi Sosialisasi Beasiswa Pendidikan dan Diklat lainnya;
- q. melaksanakan sumpah/janji PNS;
- r. menjalankan operasional Aplikasi Penilaian Kinerja Berbasis Online;
- s. melaksanakan pelatihan Motivasi bagi PNS di lingkungan Pemprovsu;
- t. melaksanakan pelatihan Bahasa Inggris bagi PNS di lingkungan Pemprovsu;
- u. melaksanakan Tes Komptensi bagi PNS di Lingkungan Pemprovsu;
- v. melaksanakan Talent Mapping bagi PNS di Lingkungan Pemprovsu;
- w. melaksanakan koordinasi persiapan usulan penetapan sertifikasi lembaga Diklat Provinsi;
- x. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan dan Pemberdayaan i, sesuai bidang tugasnya;
- y. melaksanakan pemberian masukan yang perlu kepada Kepala Bidang Pengembangart dan Pemberdayaan, sesuai bidang tugasnya;
- z. melaksanakan pelaporan dan pertanggungiawaban pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Pengemballgan dan Pemberdayaan, sesuai standar yang ditetapkan;
2. {2) Sub Bidang Jabatan Struktural mempunyai uraian tugas:
- a. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian bahan/data Pegawai untuk pengisian jabatan struktural, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- b. melaksanakan persiapan administrasi pembentukan Tim Penilaian Kinerja;
- c. melaksanakan persiapan administrasi Penetapan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS Provinsi dalam dan dari jabatan struktural eselon II ke bawah atau jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat;
- d. melaksanakan persiapan usulan pengangkatan dan pemberhentian Sekda Provinsi;
- e. melaksanakan persiapan administrasi penetapan pemberhentian sementara dari Jabatan Negeri PNSD Provinsi yang menduduki Jabatan struktural Eleson I kebawah dan Jabatan Struktural Eleson I kebawah;
- f. melaksanakan persiapan penandatanganan Penilaian Prestasi Kinerja (PKP) para pejabat struktural dilingkun gan PemProvsu ;
- g. mempersiapkan naskah SK Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas untuk ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;
- h. memfasilitasi rapat Tim Penilaian Kinerja dalam rangka pengangkatan, pelantikan dalam jabatan struktural dilingkungan Provinsi;
- i. melaksanakan persiapan Surat Pernyataan menduduki Jabatan bagi pejabat struktural di lingkungan Pemprovsu;
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan dan Pemberdayaan sesuai bidang tugasnya;
- k. melaksanakan pemberian masukan yang perlu kepada Kepala Bidang Pengembangan dan Pemberdayaarr sesuai bidang tugasnya;
- l. melaksanakan pelaporan dan pertanggungiawaban pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Pengembangan dan Pemberdayaan sesuai Standar yang ditetapkan.
- (3) Kepala Sub Bidang Jabatan Fungsional mempunyai uraian tugas :
- a. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian bahan/data Pegawai untuk pengisian jabatan fungsional, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- b. melaksanakan persiapan administrasi pembentukan Tim Penilai Angka Kredit Jabatan fungsional;
- c. melaksanakan persiapan administrasi penetapan pemberhentian sementara dari Jabatan Negeri PNSD Provinsi yang menduduki Jabatan Fungsional yang setingkat;
- d. melaksanakan persiapan Surat Pernyataan Menduduki Jabatan bagi pejabat fungsional di lingkungan Pemprovsu;
- e. melaksanakan pen]rusunan formasi jabatan fungsional dilingkungan Pemprovsu ;
- f. melaksanakan evaluasi kinerja Tim Penilai Angka Kredit dan pencapaian Angka ltuedit pejabat fungsional dilingkungan Pemprovsu;
- g. melaksanakan Penilaian Angka Kredit pejabat fungsional Analis Kepegawaian dan Penetapan Angka Kredit Pejabat Fungsional Widyaiswara, Penyuluh Pertanian, Pustakawan, Arsiparis dan Analis Kepegawaian;
- h. melaksanakan fasilitasi dan sosialisasi Jabatan Fungsional kepada PNS dilingkungan Pemerintah Provinsi dan Kab/kota;
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan dan Pemberdayaan sesuai bidang tugasnya; 1
- J. melaksanakan pemberian masukan yang perlu kepada Kepala Bidang Pengembangan dan Pemberdayaan sesuai bidang tugasnya;
- melaksanakan pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Pengembangan dan Pemberdayaan sesuai Standar yang ditetapkan. k.
Bagian Kelima
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 9
- Bidang Mutasi dan Pensiun mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kepangkatan, penggajian, pemindahan, pemberhentian dan penetapan pensiun pegawai. (u
- Bidang Mutasi dan Pensiun menyelenggarakan fungsi : (2)
- a. penyelenggaraan Pembinaan Pegawai pada lingkup Bidang Mutasi dan Pensiun;
- b. penyelenggaraan arahan, bimbingan kepada pejabat struktural pada lingkup bidang Mutasi dan Pensiun;
- c. penyelenggaraan penyusunan dan penyempurnaan standar kenaikan pangkat, penggajian, pemindahan, pemberhentian dan penetapan pensiun pegawai;
- d. penyelenggaraan perencanaan dan pelaksanaan pengurusan kenaikan pangkat, penggajian, pemindahan, pemberhentian dan penetapan pensiun pegawai, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- e. penyelenggaraan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan, sesuai bidang tugas dan fungsinya;
- f. penyelenggaraan pemberian masukan yang perlu kepada Kepala Badan, sesuai bidang tugas dan fungsinya;
- g. penyelenggaraarl pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas fungsinya kepada Kepala Badan, sesuai standar yang ditetapkan;
- h. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan fungsinYa;
- (3) Kepata Bidang Mutasi dan Pensiun, mempunyai uraian tugas:
- a. menyelenggarakan pelaksanaan pengangkatan CPNSD dilingkungan Provinsi;
- b. menyelenggarakan penempatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) Provinsi;
- c. menyelenggarakan Penetapan CPNSD menjadi PNSD di lingkungan Provinsi;
- d. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan pengangkatan CPNSD menj adi PNSD Kabupaten I Kota;
- e. menyelenggarakan penetapan kenaikan pangkat PNSD provinsi menjadi gollruang I/b s/d IV/b;
- f. menyelenggarakan penetapan kenaikan pangkat PNSD Kabupaten/Kota menjadi gol/ruanglY la dan IV/b;
- g. menyelenggarakan Koordinasi pelaksanaan kenaikan pangkat dilingkungan Kabupaten/ Kota;
- h. menyelenggarakan usulan penetapan kenaikan pangkat PNSD Provinsi dan KablKota- menjadi golongan ruang lV lc, IV ld, dan IV/e dan kenaikan pangkat Anumerta dan Pengabdian;
- i. menyelen Penetapan perpindahan PNSD antar kab/kota dalam satu provinsi;
- j. menyelenggarakan Penetapan perpindahan PNSD dari kabupaten/Kota ke Provinsi atau sebaliknya dalam satu provinsi;
- k. menyelenggarakan pemberhentian sementara PNSD untuk gol IV/c ke bawah;
- l. menyelenggarakan penetapan pemberhentian PNSD provinsi gol/ruang IV/d ke bawah dan pemberhentian sebagai calon PNSD provinsi;
- m. menyelenggarakan Penetapan Pemberhentian PNSD KabupatenlKota gollruang IV/a s/d IV/b dan pemberhentian dengan hormat sebogai calon PNSD provinsi yang tidak memenuhi syarat diangkat menjadi PNS;
- n. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan tugasnya.
- (4) Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Kepala Bidang Mutasi dan Pensiun dibantu oleh :
- a. Sub Bidang Pemindahan;
- b. Sub Bidang Kepangkatan dan Penggqjian;
- c. Sub Bidang Pensiun
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 10
- (1) Kepala Sub Bidang Pemindahan, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian bahan/data Pegawai Negeri Sipil sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- b. melaksanakan penetapan perpindahan PNSD antar Kabupaten I Kota dalam Provinsi;
- c. melaksanakan Penetapan perpindahan PNSD dari Kabupaten/Kota atau sebaliknya dalam satu Provinsi;
- d. melaksanakan penetapan perpindahan PNSD dilingkungan Provinsi;
- e. mempersiapkan administrasi Penempatan PNSD pada daerah pemekaran;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Mutasi dan Pensiun sesuai bidang tugasnya;
- g. melaksanakan pemberian masukan yang perlu kepada kepala Bidang Mutasi dan Pensiun, sesuai bidang tugasnya;
- h. melaksanakan pelaporan dan pertanggungiawaban pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Mutasi dan Pensiun, sesuai standar.
2. (21 Kepala Sub Bidang Kepangkatan dan Penggajian mempunyai uraian tugas :
- a. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyiapan dan penyajian bahan/data untuk penyusunan dan penyempurnaan standar pelaksanaan penilaian pegawai, meliputi prestasi, disipilin, kreativitas dan produktilitas pegawai ;
- b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian bahan/data untuk penyusunan rencana jangka menengah dan tahunan dibidang pengurusan kepangkatan dan penggajian PNS, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- c. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian bahan/data jabatan penilaian pegawai, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- d. melaksanakan penyiapan bahan/data untuk pengajuan kenaikan pangkat dan gqii para pegawai sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- e. melaksanakan tim terpadu penetapan proses kenaikan pangkat PNS Pemprov dan PemkablKota se-Sumatera Utara;
- f. melaksanakan penetapan kenaikan pangkat PNSD Provinsi menjadi Gol. Ruang Ub s/d lV lb dan penetapan kenaikan pangkat PNSD Kab/Kota menjadi Gol. Ruang IVlb;
- g. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kenaikan pangkat di lingkungan Kabupaten/Kota;
- h. melaksanakan usulan penetapan kenaikan pangkat PNSD Provinsi dan KabupatenlKota menjadi Gol. Ruang lY/c, IV/d dan IV/e serta kenaikan pangkat Anumerta/Pengabdian;
- i. melaksanakan penetapan proses pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) di lingkungan Provinsi;
- j. melaksanakan koordinasi pelaksanaan pengangkatan CPNSD menjadi PNSD Kabupaten / Kota;
- k. melaksanakan usulan pengangkatan CPNSD Provinsi 2 {dua} Tahun lebih untuk diangkat menjadi PNSD Provinsi;
1. melaksanakan penetapan pengangkatan CPNS yaflg 2 (dua) Tahun lebih menjadi PNSD di lingkungan Provinsi;
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Mutasi dan Pensiun, sesuai bidang tugasnya;
- n. melaksanakan pemberian masukan yang perlu kepada Kepala Bidang Mutasi dan Pensiun, sesuai bidang tugasnya;
- o. melaksanakan pelaporan dan pertanggungiawaban pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Mutasi dan Pensiun, sesuai standar yang ditetapkan.
- (3) Kepala Sub Bidang Pensiun mempunyai uraian tugas :
- a. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian bahan/data Pegawai Negeri Sipil untuk penyusunan dan pengurusan pensiun; penyempurnaan pelayanan
- b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian bahanldata Pegawai Negeri Sipil untuk penyusunan rencana jangka menengah dan tahunan dibidang pengurLrsan dan penetapan pegawai yang akan memasuki pensiun, minimal untuk lima tahun kedepan sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- c. melaksanakan penyiapan bahan/data untuk penetapan pensiun pegawai;
- d. melaksanakan pemberhentian PNSD Provinsi golongan ruang IV /b kebawah dan sebagai Calon PNSD Provinsi;
- e. melaksanakan penetapan pemberhentian PNSD Kabupaten/Kota Golongan ruang IV la sampai dengan IV lb atas permintaan sendiri dan pemberhentian dengan hormat sebagai Calon PNSD Provinsi yang tidak memenuhi syarat diangkat menjadi PNS;
- f. melaksanakan usulan penetapan kenaikan pangkat Anumerta/pengabdian;
- g. melaksanakan tim terpadu penetapan proses batas usia pensiun (BUP) PNSD Provinsi;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Mutasi dan Pensiun, sesuai bidang tugasnya;
- i. melaksanakan pemberian masukarl yang perlu kepada Kepala Bidang Mutasi dan Pensiun, sesuai bidang tugasnya;
- j. melaksanakan pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Mutasi dan Pensiun, sesuai standar yang ditetapkan.
Bagian Keenam Bidang Informasi dan Data Kepegawaian
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 11
- (1) Bidang Informasi dan Data Kepegawaian, mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyelenggarakan urusan kepemerintahan dibidang Arsip Pegawai, Pengolahan Data dan Manajemen Kepegawaian.
- (2) Bidang Informasi dan Data Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
- a. penyelenggaraan pembinaan Pegawai pada lingkup Bidang Informasi dan Data Kepegawaian;
- b. penyelenggaraa.n arahan, bimbingan kepada Pejabat struktural pada lingkup bidang informasi dan Data Kepegawaian;
- c. penyelenggaraan pemutakhiran data PNS di Provinsi;
- d. penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan pemutakhiran data PNS di Kabupaten/Kota;
- e. penyelenggaraan pembinaan dan pengawasall manajemen PNS dilingkungan Provinsi;
- f. penyelenggaraan koordinasi pembinaan dan pengawasan manajemen PNSD di Kabupaten/Kota.
- g. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan fungsinya;
- (3) Kepala Bidang Informasi dan Data Kepegawaian, mempunyai uraian tugas:
- a. melaksanakan penyelenggara€rn Pen5rusunan dan penyempurnaan standar pelaksanaan pengelolaan arsip PNS dan pengolahan data
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 12
- (1) Kepala Sub Bidang Arsip Pegawai, mempunyai uraian tugas :
- a. melaksanakan peogumpulan, pengolahan dan penyajian bahan/data untuk pen5rusunarl dan penyempurnaan standar pelaksanaan pengelolaan Arsip PNS Provinsi dan PNS Kabupaten/Kota;
- b. melaksanakan pen1rusunan rencana jangka menengah dan tahunan dalam penataan dan pemeliharaan arsip sesuai ketentuan dan standard yang ditetapkan;
- c. melaksanakan koordinasi dengan SKPD dilingkungan Pemprovsu maupun dengan pemerintah Kabupaten/Kota se-sumatera Utara dalam rangka pemutakhiran data PNS sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- d. melaksanakan koordinasi dengan SKPD terkait dalam rangka penyimpanan arsip PNS yang telah memasuki masa usia Pensiun sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- e. melaksanakan pengelolaan arsip PNS dilingkungan Pemprovsu dan arsip PNS Pemerintah Kabupaten/Kota se- Sumatera Utara sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- f. melaksanakan Monitoring dan Evaluasi data PNS ke seluruh SKPD dilingkungan Pemprovsu secara berkala;
- g. melaksanakan pemelihara-at1 arsip pegawai secara berkala;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Informasi dan Data Kepegawaian sesuai bidang tugasnya;
- i. melaksanakan pemberian masukan/saran yang dianggap perlu kepada Kepala Bidang Informasi dan Data Kepegawaian, sesuai bidang tugasnya;
- j. melaksanakan pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Informasi dan Data Kepegawaian sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan.
2. {2t Kepala Sub Bidang Pengolahan Data mempunyai uraian tugas:
- a. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian bahan/data untuk pen)rusunan dan penyempurnaan standar pelaksanaan pengolahan data PNS di lingkungan Pempropsu dan PNS Pemerintah Kabupaten / Kota se-Sumatera Utara;
- b. melaksanakan pen5rusunan rencana jangka menengah dan tahunan di bidang pengolahan data
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 13
- (1) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Korps Pegawai Republik Indonesia mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyelenggarakan dukungan terhadap operasional dan administrasi pada pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Provinsi Sumatera Utara dalam melaksanakan tugas dan wewenang serta pembinaan terhadap seluruh unsur dalam lingkup KORPRI dan Dewan Pengurus KORPRI Provinsi.
- (2) UPT Korps Pegawai Republik Indonesia, menyelenggarakan fungsi:
- a. menyelenggarakan pembinaan pegawai pada lingkup Unit Pelaksana Teknis (UPT) KORPRI;
- b. menyelenggarakan arahan, bimbingan kepada Pejabat Strulrtural pada Lingkup Unit Pelaksana Teknis KORPRI;
- c. menyelenggarakan instruksi pelaksanaan tugas dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara di lingkup Unit Pelaksana Teknis KORPRI;
- d. menyelenggarakan penJrusunan kegiatan di lingkup Unit Pelaksana Teknis KORPRI;
- e. menyelenggarakan kegiatan di Unit Pelaksana Teknis KORPRI serta melaksanakan koordinasi, pembinaan, memberikan dukungan operasional dan administrasi dari Subbag Tata Usaha, Seksi Keolahragaan,Budaya dan Rohani serta Seksi Usaha dan Bantuan Sosial kepada Ketua Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Sumatera Utara
- f. menyelenggarakan pembagian tugas kepada Subbag Tata Usaha, Seksi Keolahragaan, Budaya dan Rohani serta Seksi Usaha dan Bantuan Sosial;
5. o b' menyelenggarakan penyiapan dan perumusan kebij akan, pelaksanaan kegiatan, pemantauan, analisis, evaluasi, hubungan kerja dan pen)rusunan laporan pertanggungiawaban di Subbag Tata Usaha, Seksi Keolahragaan, Budaya dan Rohani serta Seksi Usaha dan Bantuan Sosial, dari dan kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara;
- h. menyelen hubungan kerja administrasi dengan Kepengurusan KORPRI disetiap tingkatan termasuk Badan Usaha dan Dewan Pengurus KORPRI Provinsi;
- i. menyelenggarakan kegiatan administrasi di Bidang Ketatausahaan dan Kepegawaian ;
- j. menyelenggarakan kerjasama, baik dengan instansi pemerintah, kepengurusan KORPRI disetiap tingkatan termasuk Badan Usaha dan Dewan Pengurus KORPRI Provinsi;
- k. menyelenggarakan pembinaan anggota KORPRI yang berminat dalam keolahragaan;
1. menyelenggarakan mendorong segenap anggota KORPRI untuk ikut menciptakan, memantapkan demokratisasi demi Kesatuan dan Persatuan Bangsa;
- m. menyelenggarakan menumbuhkan dan mengembangkan kepedulian dan kesetiakawanan segenap anggota KORPRI;
- n. menyelenggarakan mendorong terbentuknya kelompok seni dan budaya di Instansi dalam rangka mengembangkan budaya daerah dan budaya nasional;
- o. menyelenggarakan mendorong terbentuknya Badan Usaha KORPRI dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota KORPRI;
- p. menyelenggarakan menumbuhkan serta mengembangkan olahraga di setiap instansi;
- q. menyelenggarakan pembinaan Badan Pembina Olahraga (Bapor) KORPRI;
- r. menyelenggarakan Pekan Olahraga Daerah (PORDA) KORPRI secara periodek;
- s. mengikuti Pekan Olahraga Nasional (PORNAS) yang dilaksanakan Bapor KORPRI dan Dewan Pengurus Nasional KORPRI;
- t. menyelenggarakan pembentukan Unit-Unit Usaha KORPRI dan melaksanakan kegiatan untuk kesejahteraan anggota KORPRI sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan;
- u. menyelenggarakan pelaksanaan tugas di bidang pemberian bantuan sosial dan perlindungan hukum bagi anggota KORPRI dan masyarakat;
- v. menyelenggarakan pengumpulan Iuran anggota KORPRI dan pemberian bantuan uang duka bagt anggota KORPRI yang meninggal dunia;
- w. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan fungsinya;
- (3) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), UPT Korps Pegawai Republik Indonesia , dibantu oleh:
- a. Sub Bagian Tata Usaha;
- b. Seksi Keolahragaan, Budaya dan Rohani;
- c. Seksi Usaha dan Bantuan Sosial
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 14
- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai uraian tugas:
- a. melaksanakan pengumpulan data dan referensi untuk mendukung pelaksanaan tugas di Bidang administrasi umum dan keuangan;
- b. melaksanakan pelayanan di bidang tata usaha, rumah tangga dan perlengkapan;
- c. melaksanakan pemberian pendapat dan saran tentang langkah-langkah yang perlu diambil khususnya masalah keuangan;
- d. melaksanakan men]rusun allggaran dan melaksanakan kegiatan;
- e. melaksanakan kegiatan pengelolaan kas, pencatatan penerimaan, pengelolaan keuangan dan laporan pertanggungi awaban keuangan ;
- f. melaksanakan penyiapan dan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kegiatan Tata Usaha, pemantauan, analisa dan evaluasi Sub Bagian tata usaha;
- g. melaksanakan kegiatan administrasi di bidang ketatausahaan dan kepegawaian ;
- h. melaksanakan pen1rusunan laporan kegiatan pada Sub 6]agian Tata Usaha;
- i. melaksanakan pengarsipan surat masuk dan surat keluar;
- j. melaksanakan pencatatan dalam agenda setiap surat masuk dan surat keluar;
- k. melaksanakan penggandaan surat berharga dan penting serta mendokumentasikan untuk diarsipkan;
1. melaksanakan mempersiapkan pelaksanaan Musyawarah KORPRI Provinsi dalam masa periode yang ditetapkan;
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan tugasnYa'
- (21 Kepala Seksi Keolahragaan, Budaya dan Rohani mempunyai uraian tugas :
- a. melaksanakan/mempersiapkan dan memberikan bahan masukan yang perlu di Seksi Keolahragaarl, Budaya dan Rohani;
- b. melaksanakan persiapan bahan-bahan dalam rangka membina anggota KORPRI yang berminat dalam olahraga;
- c. melaksanakan/mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka pembinaan Kepengurusan Bapor KORPRI Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara;
- d. melaksanakanl mempersiapkan kegiatan penyelenggaraan PORDA KORPRI secara periodek;
- e. melaksanakan/mempersiapan bahan-bahan dalam rangka membantu dan menumbuhkan serta mengembangan olahraga di setiap instansi;
- f. melaksanakan/mempersiapkan kegiatan Pekan Olahraga Nasional (PORNAS) yang dilaksanakan Bapor KORPRI dan Dewan Pengurus Nasional KORPRI;
- g. melaksanakan /mempersiapkan bahan masukan yang perlu di Seksi Keolahragaan, Budaya, dan rohani;
- h. melaksanakan /mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka mendorong segenap anggota KORPRI untuk ikut menciptakan, memantapkan demokratisasi demi Kesatuan dan Persatuan Bangsa;
- i. melaksanakan /mempersipakan bahan-bahan dalam rangka menumbuhkan dan mengembangkan kepedulian dan kesetiakawanan sosial anggota KORPRI;
- j. mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka memfasilitasi dan mendorong terbentuknya Kelompok Seni di Instansi dalam rangka mengembangkan budaya daerah dan budaya nasional;
- k. mempersiapkan kegiatan MTQ KORPRI Tingkat Nasional;
1. Melaksanakart/mempersiapan pen5rusunan kegiatan dan anggaran seksi Keolahragaan, Budaya dan Rohani;
- m. melaksanakan penyiapan dan perumusarl kebijakan, pelaksanaan kegiatan pemantauan, analisa,evaluasi, hubungan kerja dan penyusunan laporan pertangggung jawaban seksi Keolahragaan, Budaya dan Rohani;
- n. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan Kepala UPT KORPRI,Kepala Badan Kepegewaian Daerah Provinsi Sumatera Utara dan Ketua Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Sumatera Utara;
- (3) Kepala Seksi Usaha dan Bantuan Sosial mempunyai uraian tugas:
- a. melaksanakan pen5rusunan kegiatan dan anggaran seksi usaha dan bantuan sosial;
- b. melaksanakan /mempersiapkan bahan-bahan masukan yang perlu di seksi usaha dan bantuan soaial;
- c. melaksanakan penyiapan dan perumusan kebijakan pelaksanaan kegiatan pemantauan, analisa, evaluasi, hubungan kerja dan pen5rusunan laporan pertanggungiawaban seksi Bantuan sosial;
- d. melaksanakan/mempersiapkan bahan-bahan dalam pelaksanaan tugas di bidang pemberian bantuan sosial dan perlindungan hukum bagi anggota KORPRI;
- e. melaksanakan penyiapan dan perumusan kebijakan dalam bidang kesejahteraan anggota KORPRI;
- f. melaksanakan hubungan kerja dengan Instansi Pemerintah serta lembaga lainnya tentang masalah kesejahteraan anggota KORPRI ;
- g. melaksanakartlmempersiapkan bahan-bahan dalam membentuk unit-unit usaha KORPRI;
- h. melaksanakan Kegiatan untuk peningkatan kesejahteraaf,L anggota KORPRI sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
- i. melaksanakan mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka kegiatan sosial dan bakti sosial;
- j. melaksanakan mempersiapkan kegiatan peningkatan kesejahteraan bagi putra-putri anggota KORPRI ;
- melaksanakan/mempersiapkan kegiatan peningkatan pengetahuan hukum dan konsultasi hukum bagi anggota KORPRI; k.
- melaksanakan/mempersiapkan kegiatan penyertaan modal bagi Pegawai anggota KORPRI se-Sumatera Utara yang akan memasuki Purna Bakti; t.
- melaksanakan tugas lainnya yang diberikan Kepala UPT KORPRI, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara dan Ketua Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Sumatera Utara. m.
Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 15
- (1) Pada Badan, dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional ## BAB III
TATA KERJA
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 16
- {1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplifikasi dan sinkronisasi baik intern maupun antar satuan unit kerja unit organisasi lainnya sesuai tugas dan mekanisme yang ditetapkan;
- (2) Kepala Badan wajib melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap bawahan masing-masing;
- (3) Apabila Kepala Badan berhalangan dalam melaksanakan tugas karena sesuatu hal, Sekretaris melaksanakan tugastugas Kepala Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (a) Apabila Sekretaris Badan berhalangan melaksanakan tugasnya karena sesuatu hal, maka Kepala Badan menghunjuk pejabat yang telah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan tugas Sekretaris;
- (5) Apabila Kepala Bidang berhalangan dalam menjalankan tugasnya karena sesuatu hal, Kepala Badan menghunjuk pejabat yang telah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan tugas Kepala Bidang;
- (6) Atas dasar pertimbangan dayaguna dan hasilguna, dalam hal berhalangan melaksanakan tugasnya, masing-masing pejabat dapat menghunjuk dan mendelegasikan tugasnya kepada pejabat setingkat dibawahnya yang dapat bertanggungiawab, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 17
Untuk kepentingan koordinasi pengendalian surat men5rurat maka:
- a. Surat Dinas yang akan ditandatangani oleh Gubernur harus melalui paraf koordinasi, Asisten Sekretaris Daerah dan Sekretaris Daerah.
- b. Surat Dinas yang akan ditanda tangani Kepala Badan, harus rnelalui paraf penanggungiawab Kepala Sub Bagian/Kepala Sub Bidang, Sekretaris dan Kepala Bidang.
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18
Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor L8 Tahun 2A11 tentang Organisasi, T\rgas, Fungsi, Uraian T\rgas dan Tata kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2OLl Nomor 18) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Medan pada tanggal 17 April 2OL7

Penandatangan: GUBERNUR SUMATERA UTARA. rtd TENGKU ERRY NURADI

Distribusi: Salinan Aslinya KE RO KUM, Pembina Muda (IVlc) NIP.19590227 198003 1 004 SULAIMAN

Penetapan: Diundangkan di Medan pada tanggal 20 APril 2AL7 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA, HASBAN RITONGA BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2017 NOMOR 17