PERATURAN BUPATI MA Nomor 1 Tahun 2016 tentang SISTEM DAN PROSEDUR PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KABUPATEN BANJAR (berlaku 1 April 2016)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat :
BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN PERATURAN BUPATI BANJAR NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG
SISTEM DAN PROSEDUR PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KABUPATEN BANJAR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANJAR,
bahwa untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Banjar dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Kabupaten Banjar, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa dan sebagai piagam pengawasan internal, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Banjar tentang Sistem dan Prosedur Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Banjar;
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawas Intern Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negera Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Audit Kepegawaian;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2008 Nomor 9,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Nomor Kabupaten Banjar 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6);
13. Peraturan Bupati Banjar Nomor 32 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Banjar;
14. Peraturan Bupati Banjar Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pemerintahan Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2014 Nomor 12);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANJAR TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KABUPATEN BANJAR.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banjar.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Banjar.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Banjar.
5. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Banjar.
6. Sekretaris adalah Sekretaris Inspektorat Kabupaten Banjar.
7. Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses kegiatan pemeriksaan, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya berupa koordinasi untuk pemeriksaan pendahuluan, monitoring dan konsultasi yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional ## BAB II
RUANG LINGKUP PENGAWASAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah meliputi :
- a. Administrasi umum pemerintahan; dan
- b. Urusan pemerintahan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap :
- a. Kebijakan daerah;
- b. Kelembagaan;
- c. Pegawai daerah;
- d. Keuangan daerah; dan
- e. Barang daerah.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan oleh Pelaksana Pengawasan
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Inspektur.
PENGAWASAN
Bagian Kesatu Ketentuan Umum
BAB III - PENGAWASAN
Pasal 4
Pelaksana pengawasan dilakukan melalui :
- a. kegiatan pemeriksaan;
- b. kegiatan riviu;
- c. kegiatan evaluasi;
- d. kegiatan pemantauan;
- e. kegiatan koordinasi;
- f. kegiatan monitoring; dan
- g. kegiatan konsultasi.
Bagian Kedua Pelaksanaan Pengawasan
BAB III - PENGAWASAN
Pasal 5
- (1) Kegiatan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dilakukan melalui pemeriksaan berkala dan komprehensif terhadap kelembagaan, pegawai daerah, keuangan daerah, barang daerah, urusan pemerintahan
BAB III - PENGAWASAN
Pasal 6
- Kegiatan reviu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi :
- (1) a. reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah; dan
- b. reviu atas Rencana Kegiatan Anggaran.
- (2) Tim pelaksana Reviu ditugaskan oleh Inspektur dengan mempertimbangkan kompetensi dan apabila diperlukan dapat mengikutsertakan APIP lain.
- (3) Kegiatan reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB III - PENGAWASAN
Pasal 7
- (1) Kegiatan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilaksanakan untuk menilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dari Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pelaksana urusan pemerintahan di daerah
- (2) Tim pelaksana evaluasi ditugaskan oleh Inspektur dengan mempertimbangkan kompetensi dan apabila diperlukan dapat mengikutsertakan APIP lain.
- (3) Kegiatan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB III - PENGAWASAN
Pasal 8
- (1) Kegiatan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d meliputi :
- a. Pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia; dan
- b. Pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP.
- (2) Tim pemantauan ditugaskan oleh Inspektur dan bertindak sebagai Ketua Tim adalah Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Sekretariat Inspektorat Kabupaten Banjar atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Inspektur.
- (3) Kegiatan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB III - PENGAWASAN
Pasal 9
- (1) Kegiatan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e dilaksanakan sebagai pemeriksaan pendahuluan untuk mendukung
pemeriksaan berkala dan komprehensif terhadap kelembagaan, pegawai daerah, keuangan daerah, barang daerah, urusan pemerintahan
BAB III - PENGAWASAN
Pasal 10
- (1) Kegiatan monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f dilakukan terhadap pelaksanaan pengawasan
- (2) Bupati menugaskan Inspektur untuk melaksanakan kegiatan monitoring.
BAB III - PENGAWASAN
Pasal 11
- (1) Kegiatan Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g dapat diberikan oleh APIP atas permintaan pelaksana urusan pemerintahan baik dilakukan di kantor Inspektorat Kabupaten Banjar maupun tempat lain dengan APIP sebagai narasumber.
- (2) Konsultasi yang diberikan oleh APIP kepada pelaksana urusan pemerintahan di kantor Inspektorat Kabupaten Banjar diakui sebagai kegiatan pengawasan apabila telah dibuat laporan hasil konsultasi.
- (3) Kegiatan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB III - PENGAWASAN
Pasal 12
- (1) APIP Daerah dapat melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu dan pemeriksaan atas pengaduan masyarakat terhadap laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan.
- (2) Pemeriksaan dengan tujuan tertentu merupakan pemeriksaan yang dilakukan untuk menindaklanjuti perintah Bupati baik lisan maupun tulisan dan pemeriksaan tematik atas telaahan staf dari tim pemeriksa.
- (3) Tim pemeriksa pemeriksaan dengan tujuan tertentu dan pemeriksaan atas pengaduan masyarakat ditugaskan oleh Inspektur dengan mempertimbangkan kompetensi dan/atau wilayah pembinaan.
- (4) Kegiatan Pemeriksaan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu dan pemeriksaan atas pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB III - PENGAWASAN
Pasal 13
Dalam melaksanakan tugas pengawasan, pelaksana pengawasan dapat :
- a. meminta dokumen yang wajib disampaikan oleh pejabat atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan;
- b. mengakses semua data yang disimpan di berbagai media, aset, lokasi, dan segala jenis barang atau dokumen dalam penguasaan atau kendali obyek pemeriksaan atau entitas lain yang dipandang perlu dalam pelaksanaan tugas pengawasan;
- c. meminta keterangan kepada seseorang; dan
- d. memotret, merekam dan/atau mengambil sampel sebagai alat bantu pengawasan.
Bagian Ketiga Hasil Pengawasan
BAB III - PENGAWASAN
Pasal 14
- (1) Hasil pelaksana pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Dan Pasal 11 dituangkan dalam bentuk laporan hasil pengawasan yang dapat berupa :
- a. Laporan Hasil Pemeriksaan;
- b. Laporan Hasil Reviu;
- c. Laporan Hasil Evaluasi;
- d. Laporan Hasil Pemantauan;
- e. Laporan Hasil Koordinasi;
- f. Laporan Hasil Monitoring; dan
- g. Laporan Hasil Konsultasi.
- (2) Mekanisme dan Sistimatika Laporan Hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang diatur dengan Peraturan Inspektur.
BAB III - PENGAWASAN
Pasal 15
- (1) Laporan Hasil pemeriksaan berkala dan komprehensif terhadap kelembagaan, pegawai daerah, keuangan daerah, barang daerah, urusan pemerintahan ## BAB IV
TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN
BAB III - PENGAWASAN
Pasal 16
- (1) Temuan Hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 , wajib ditindaklajuti oleh obyek pemeriksaan sesuai dengan rekomendasi.
- (2) Obyek pemeriksaan harus memberikan tanggapan atas temuan hasil pengawasan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender sejak diterimanya Laporan Hasil Pengawasan.
- (3) Obyek pemeriksaan yang tidak menanggapi rekomendasi hasil pemeriksaan dimaksud dalam ayat (2) dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB V - PEMANTAUAN DAN PEMUTAKHIRAN
Pasal 17
- (1) Inspektur melalui Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Sekretariat Inspektorat melakukan pemantauan dan pemutakhiran atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan.
- (2) Hasil pemantauan dan pemutakhiran atas pelaksanaan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dan Wakil Bupati setiap semester.
BAB VI - PEMBIAYAAN
Pasal 18
- (1) Pelaksana pengawasan diberikan biaya pengawasan ## BAB VII KODE ETIK
BAB VI - PEMBIAYAAN
Pasal 19
- (1) Pelaksana pengawasan wajib mematuhi kode etik yang ditetapkan dengan Keputusan Inspektur.
- (2) Majelis Kode Etik melakukan pemeriksaan dan rekomendasi sanksi atas pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pelaksana pengawasan.
- (3) Majelis Kode Etik ditetapkan dengan Keputusan Inspektur.
PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL
BAB VIII - PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL
Pasal 20
- (1) Piagam Pengawasan Internal adalah pernyataan Bupati yang memberikan hak dan kewajiban kepada Inspektorat untuk menjalankan kewenangannya
- (2) Piagam Pengawasan Internal termuat dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB IX KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Banjar Nomor 52 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Banjar beserta perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 April 2016

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura pada tanggal 4 Januari 2016 PENJABAT BUPATI BANJAR, ttd

## H. RACHMADI KURDI

Diundangkan di Martapura pada tanggal 4 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR, ttd

H.NASRUN SYAH BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2016 NOMOR 1

## LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BANJAR NOMOR TANGGAL

## PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL INSPEKTORAT KABUPATEN BANJAR

1. Pengawasan internal adalah kegiatan yang independen dan obyektif dalam bentuk pemberian keyakinan [ assurance activities ] dan konsultansi [ consulting activities ], yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan operasional sebuah organisasi. Kegiatan ini membantu organisasi mencapai tujuannya dengan cara menggunakan pendekatan yang sistematis dan teratur untuk menilai dan meningkatkan efektivitas dari proses manajemen risiko, kontrol [pengendalian], dan tata kelola;
2. Inspektorat adalah APIP yang dibentuk dengan tugas melaksanakan audit intern di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar;
3. Inspektorat memiliki kewenangan untuk mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil pada instansi/unit kerja/satuan kerja di lingkungan Kabupaten Banjar yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi audit intern serta kewenangan lain sebagaimana tercantum dalam lampiran piagam ini;
4. Pasal 4, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, antara lain menyatakan bahwa Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara Lingkungan Pengendalian yang baik melalui:
- a. penegakan integritas dan nilai etika;
- b. komitmen terhadap kompetensi;
- c. kepemimpinan yang kondusif;
- d. pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- e. pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
- f. penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
- g. mewujudkan peran apip yang efektif;
- h. hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

PENJABAT BUPATI BANJAR, ttd

H. RACHMADI KURDI