KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor TENTANG Tahun 2001 tentang PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 108 TAHUN 2001 TENTANG UNIT ORGANISASI DAN TUGAS ESELON I MENTERI NEGARA (berlaku 7 Januari 2002)
Pembukaan
Menimbang
:
bahwa dalam rangka mendukung terselenggaranya tertib administrasi pemerintahan, dipandang perlu menyempurnakan Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Menteri Negara;
Mengingat
:
1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaga Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Negara Nomor 3952);
4. Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2002;
5. Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2001 Tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Menteri Negara;
MEMUTUSKAN :
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 108 TAHUN 2001 TENTANG UNIT ORGANISASI DAN TUGAS ESELON I MENTERI NEGARA.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Menteri Negara, diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:
"Pasal 10
Menteri Negara Lingkungan Hidup terdiri dari :
- a. Sekretariat Menteri Negara;
- b. Deputi Bidang Kebijakan dan Kelembagaan Lingkungan Hidup;
- c. Deputi Bidang Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Lingkungan Hidup Kewilayahan;
- d. Deputi Bidang Pengembangan Peran Masyarakat;
- e. Deputi Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan Sumber Institusi;
- f. Deputi Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan Sumber Non Institusi;
- g. Deputi Bidang Pelestarian Lingkungan;
- h. Deputi Bidang Pembinaan Sarana Teknis Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- i. Staf Ahli Bidang Lingkungan Global;
- j. Staf Ahli Bidang Hukum Lingkungan;
- k. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Lingkungan;
- l. Staf Ahli Bidang Sosial Budaya.
2. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:
"Pasal 11
- (1) Sekretariat Menteri Negara mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi Menteri Negara.
- (2) Deputi Bidang Kebijakan dan Kelembagaan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan di bidang kebijakan dan kelembagaan lingkungan hidup.
- (3) Deputi Bidang Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Lingkungan Hidup Kewilayahan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan di bidang peningkat-an kapasitas pengelolaan lingkungan hidup kewilayahan.
- (4) Deputi Bidang Pengembangan Peran Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan di bidang pengembangan peran masyarakat.
- (5) Deputi Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan Sumber Institusi mempunyai tugas dan melaksanakan perumusan kebijakan di bidang pengendalian dampak lingkungan sumber institusi.
- (6) Deputi Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan Sumber Non Institusi mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan di bidang pengendalian dampak lingkungan sumber non institusi.
- (7) Deputi Bidang Pelestarian Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan di bidang pelestarian lingkungan.
- (8) Deputi Bidang Pembinaan Sarana Teknis Pengelolaan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakakn perumusan kebijakan di bidang pembinaan sarana teknis pengelolaan lingkungan hidup.
- (9) Staf Ahli Bidang Lingkungan Global mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah hukum lingkungan global.
- (10) Staf Ahli Bidang Hukum Lingkungan mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah hukum lingkungan.
- (11) Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Lingkungan mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah ekonomi dan lingkungan.
- (12) Staf Ahli Bidang Sosial Budaya mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah sosial budaya.
3. Ketentuan Pasal 16 dan Pasal 17 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:
"Pasal 16
Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional terdiri dari :
- a. Sekretariat Menteri Negara;
- b. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan;
- c. Deputi Bidang Politik, Pertahanan, dan Keamanan,;
- d. Deputi Bidang Otonomi Daerah dan Pengembangan Regional;
- e. Deputi Bidang Ekonomi;
- f. Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
- g. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana;
- h. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan;
- i. Staf Ahli Bidang Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia dan Kawasan Tertinggal;
- j. Staf Ahli Bidang Maritim dan Tata Ruang;
- k. Staf Ahli Bidang Ekonomi Perusahaan;
- l. Staf Ahli Bidang Reformasi Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- m. Staf Ahli Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Keadilan Sosial.
Pasal 17
- (1) Sekretariat Menteri Negara mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi Menteri Negara.
- (2) Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi serta evaluasi perencanaan pembangunan nasional di bidang sumber daya manusia dan kebudayaan.
- (3) Deputi Bidang Politik, Pertahanan, dan Keamanan, mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi serta evaluasi perencanaan pembangunan nasional di bidang politik, pertahanan, keamanan, hukum dan aparatur negara.
- (4) Deputi Bidang Otonomi Daerah dan Pengembangan Regional mempunyai tugas melaksanakan perumusaan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi serta evaluasi perencanaan pembangunan nasional
-5 - di bidang otonomi daerah dan pengembangan regional.
- (5) Deputi Bidang Ekonomi mempunyai tugas melaksanakan perumusaan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi serta evaluasi perencanaan pembangunan nasional di bidang ekonomi.
- (6) Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi serta evaluasi perencanaan pembangunan nasional di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- (7) Deputi Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi serta evaluasi perencanaan pembangunan nasional di bidang sarana dan prasarana.
- (8) Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi serta evaluasi perencanaan pendanaan pembangunan nasional.
- (9) Staf Ahli Bidang Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia dan Kawasan Tertinggal mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah percepatan pembangunan kawasan Indonesia Bagian Timur dan kawasan tertinggal.
- (10) Staf Ahli Bidang Maritim dan Tata Ruang mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah maritim dan tata ruang.
- (11) Staf Ahli Bidang Ekonomi Perusahaan mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah ekonomi perusahaan.
- (12) Staf Ahli Bidang Reformasi Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah reformasi hukum dan hak asasi manusia.
- (13) Staf Ahli Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Keadilan Sosial mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial."
4. Menambah Pasal 17A baru antara Pasal 17 dan Pasal 18 yang berbunyi :
"Pasal 17A
- (1) Sekretaris Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus menjadi Sekretaris Utama BAPPENAS.
- (2) Para Deputi Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional
sekaligus menjadi Deputi BAPPENAS."
Pasal 20
"Pasal 20
Menteri Negara Komunikasi dan Informasi terdiri dari :
- a. Sekretariat Menteri Negara;
- b. Deputi Bidang Jaringan Komunikasi dan Informasi;
- c. Deputi Bidang Sarana Komunikasi;
- d. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Informasi;
- e. Deputi Bidang Pemanfaatan Informasi;
- f. Deputi Bidang Telematika;
- g. Staf Ahli Bidang Kebijakan Komunikasi;
- h. Staf Ahli Bidang Teknologi Informasi;
- i. Staf Ahli Bidang Industri Informasi;
- j. Staf Ahli Bidang Hukum;
- k. Staf Ahli Bidang Komunikasi Internasional."
Pasal 21
- (1) Sekretariat Menteri Negara mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan Administrasi Menteri Negara.
- (2) Deputi Bidang Jaringan Komunikasi dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan di bidang jaringan komunikasi dan informasi.
- (3) Deputi Bidang Sarana Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan di bidang sarana komunikasi.
- (4) Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan di bidang pengembangan sumber daya manusia komunikasi dan informasi.
- (5) Deputi Bidang Pemanfaatan Informasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan di bidang pemanfaatan informasi.
- (6) Deputi Bidang Telematika mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan di bidang telematika.
- (7) Staf Ahli Bidang Kebijakan Komunikasi mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah kebijakan komunikasi.
- (8) Staf Ahli Bidang Teknologi Informasi mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah teknologi informasi.
- (9) Staf Ahli Bidang Industri Informasi mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah industri informasi.
- (10) Staf Ahli Bidang Hukum mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah hukum.
- (11) Staf Ahli Bidang Komunikasi Internasional mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah komunikasi internasional."
Pasal II
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Januari 2002

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. MEGAWATI SOEKARNOPUTRI