UNDANG-UNDANG RI Nomor 24 Tahun 1959 tentang PERUBAHAN/TAMBAHANPERATURAN-PERATURANPEMERINTAHPENGGANTI UNDANG-UNDANGNO.7,12,13,15, 16, 17, 18, 19 DAN 20 TAHUN 1959 (berlaku 21 Desember 1959)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa Peraturan-peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang:
1. No. 7 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 100) tentang Perubahan dan Tambahan Ordonansi Pajak kekayaan;
2. No. 12 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 105) tentang Penetapan Pemungutan Pajak Dividen;
3. No.13 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 106) tentang Perubahan dan Tambahan Ordonansi Pajak Perseroan;
4. No. 15 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 108) tentang Kenaikan Tarip Cukai Atas Bir dan Alkohol-sulingan dan Kenaikan Bea-masuk atas Bir;
5. No. 16 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 109) tentang Perubahan dan Tambahan Ordonansi Pajak Pendapatan;
6. No. 17 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 110) tentang Perubahan dan Tambahan Ordonansi Pajak Upah;
7. No. 18 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 111 tentang Perubahan dan Tambahan Aturan Bea Meterai;
8. No. 19 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 NO. 112) tentang Perubahan dan Tambahan Ordonansi Pajak Rumah Tangga; dan
9. No. 20 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 113) tentang Perubahan dan Tambahan Undang-undang Pajak Penjualan, ternyata perlu dibetulkan dan diperlengkap:
- b. bahwa karena keadaan yang memaksa hal-hal tersebut perlu diatur dengan segera;
Mengingat
:
Pasal 23 ayat (2) juncto pasal 22 (1) Undang- undang Dasar:
Mendengar
:
Menteri Keuangan;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN DAN TAMBAHAN PERATURANPERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG:
1. No. 7 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 100) tentang Perubahan dan Tambahan Ordonansi Pajak Kekayaan;
2. No. 12 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 105) tentang Penetapan Pemungutan Pajak Dividen;
3. No. 13 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 106) tentang Perubahan dan Tambahan Ordonansi Pajak Perseroan;
4. No. 15 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 108) tentang Kenaikan Tarip Cukai atas Bir dan Alkohol-sulingan dan Kenaikan Bea-masuk atas Bir;
5. No. 16 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 109) tentang Perubahan dari Tambahan Ordonansi Pajak Pendapatan;
6. No. 17 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 110) tentang Perubahan dan Tambahan Ordonansi Pajak Upah ;
7. No. 18 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 111) tentang Perubahan dan Tambahan Aturan Bea Meterai;
8. No. 19 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 112) tentang Perubahan dan Tambahan Ordonansi Pajak Rumah Tangga; dan
9. No. 20 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 113) tentang Perubahan dan Tambahan Undang-undang Pajak Penjualan.
Pasal 1
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 7 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 100) tentang Perubahan dan Tambahan Ordonansi Pajak Kekayaan, ditambah sebagai berikut:
Pada Pasal 1 ditambah beberapa sub sebagai berikut:
"IV. Pasal 3 diubah dan dibaca seluruhnya sebagai berikut:
Perseroan, persekutuan, perkongsian perkapalan dan warisan yang belum terbagi.
- (1) Jika seorang wajib-pajak pesero atau lebih atau anggota firma atau perseroan komanditer, persekutuan atau perkongsian perkapalan yang berkedudukan baik di Indonesia maupun di luar Indonesia, tidak dikenal ataupun terhadap hak bagian laba terdapat keraguraguan, maka perseroan, persekutuan atau perkongsian perkapalan dikenakan pajak sebagai ganti persero atau anggota tersebut.
- (2) Apakah suatu perseroan, persekutuan atau perkongsian perkapalan berkedudukan di Indonesia ditentukan menurut keadaan.
- (3) Selama suatu warisan belum terbagi, maka warian itu sebagai suatu kesatuan dikenakan pajak sebagai ganti mereka yang berhak".
3. "V. Pasal 7 diubah sebagai berikut:
4. ke-1. Pada anak-bagian a jumlah "Rp. 3.000,-" diganti dengan kata-kata: "lima puluh ribu rupiah".
5. ke-2; Pada anak-bagian c jumlah "Rp. 800,-" diganti dengan kata-kata:"tiga ribu enam ratus rupiah".
6. "VI. Pada pasal 13 ayat (1) bagian kalimat "De" sampai, "dan" dibaca sebagai berikut:
Pasal 2
7. "Orang yang tidak bertempat tinggal di Indonesia di maksud pada pasal 2, demikian pula perseroan, persekutuan, perkongsian perkapalan yang tidak berkedudukan di Indonesia serta warisan belum terbagi, yang ditinggalkan oleh seorang yang sebelum meninggal dunia tidak bertempat tinggal di Indonesia, berkewajiban pajak Bab II dengan pengertian bahwa mengenai mereka tidak diperhatikan lain-lain milik kecuali".
Pasal 3
Perseroan, persekutuan, perkongsian perkapalan dan warisan yang belum terbagi.
- (1) Jika seorang wajib-pajak pesero atau lebih atau anggota firma atau perseroan komanditer, persekutuan atau perkongsian perkapalan yang berkedudukan baik di Indonesia maupun di luar Indonesia, tidak dikenal ataupun terhadap hak bagian laba terdapat keraguraguan, maka perseroan, persekutuan atau perkongsian perkapalan dikenakan pajak sebagai ganti persero atau anggota tersebut.
- (2) Apakah suatu perseroan, persekutuan atau perkongsian perkapalan berkedudukan di Indonesia ditentukan menurut keadaan.
- (3) Selama suatu warisan belum terbagi, maka warian itu sebagai suatu kesatuan dikenakan pajak sebagai ganti mereka yang berhak".
3. "V. Pasal 7 diubah sebagai berikut:
4. ke-1. Pada anak-bagian a jumlah "Rp. 3.000,-" diganti dengan kata-kata: "lima puluh ribu rupiah".
5. ke-2; Pada anak-bagian c jumlah "Rp. 800,-" diganti dengan kata-kata:"tiga ribu enam ratus rupiah".
6. "VI. Pada pasal 13 ayat (1) bagian kalimat "De" sampai, "dan" dibaca sebagai berikut:
7. "Orang yang tidak bertempat tinggal di Indonesia di maksud pada pasal 2, demikian pula perseroan, persekutuan, perkongsian perkapalan yang tidak berkedudukan di Indonesia serta warisan belum terbagi, yang ditinggalkan oleh seorang yang sebelum meninggal dunia tidak bertempat tinggal di Indonesia, berkewajiban pajak Bab II dengan pengertian bahwa mengenai mereka tidak diperhatikan lain-lain milik kecuali".
8. "VII. Pada pasal 21 ayat (2) huruf a jumlah "Rp. 25.000,--" diganti dengan kata-kata: "lima ratus ribu rupiah".
- "VIII. Pasal 22 diubah sebagai berikut:
- ke-1. Ayat (3) dihapuskan.
- ke-2. Pada ayat (5 ) kata-kata:
"of van de autoriteit in Nederland overeenkomstif het derde lid aangewezen" dihapuskan.
- ke-3. Ayat (6) dibaca:
"Jangka waktu ditentukan pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diperpanjang oleh Kepala Inspeksi Keuangan".
- "IX. Pasal 23 ayat (3) dibaca:
- "(3) Tempat pengenaan pajak mengenai warisan yang belum terbagi ditentukan menurut keadaan".
- "X. Pasal 25 ayat (1) diubah dan dibaca seluruhnya sebagai berikut:
- "(1) Wajib-pajak dimaksud pada pasal 2, demikian pula perseroan, persekutuan, perkongsian perkapalan serta warisan belum terbagi dimaksud pada pasal 3, dikenakan pajak ditempat barang tak gerak terletak atau berada atau ditempat perusahaan atau pekerjaan semata-mata atau terutama dilakukan".
- "XI. Pasal 40 ayat (3) diubah dan dibaca seluruhnya sebagai berikut:
- "(3) Untuk pajak, terutang oleh wajib-pajak dimaksud pada pasal 2 atau pasal 3, maka wakilnya, kuasanya, sesama pesero serta para ahli-waris di Indonesia bertanggung renteng".
- "XII. Pasal 41 ayat (5) diubah dan dibaca seluruhnya sebagai berikut:
- "(5) Ketetapan pajak dari orang tidak bertempat tinggal di Indonesia, demikian pula dari perseroan, persekutuan, perkongsian perkapalan serta warisan belum terbagi dimaksud pada pasal 3, ditagih seluruhnya pada hari kelimabelas, dari bulan ketiga yang berikut pada bulan dalam mana surat ketetapan pajak diberikan, yang berlaku sebagai angsuran".
- "XIII. Pada pasal 52 ayat (9) kalimat kedua yang dimulai dengan kata "In" dan diakhiri dengan kata "aangewezen" dihapuskan".
- "XIV. Pada pasal 55 ayat (1) kalimat kedua yang dimulai dengan kata "In" dan diakihiri dengan kata "aangewezen" dihapuskan".
- "XV. Pasal 66 dan pasal 67 dihapuskan".
Pasal II.
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.12 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 105) tentang Pemungutan Pajak Dividen, diubah dan ditambah sebagai berikut:
- I. Pasal 1 diubah dan dibaca seluruhnya sebagai berikut:
- (1) Dengan nama "Pajak Dividen" dikenakan pajak atas hasil, dengan nama atau dalam bentuk apapun juga, dari saham-saham, tanda-tanda laba dan surat-surat obligasi yang dikeluarkan oleh perseroan terbatas, perseroan komanditer atas saham-saham dan perkumpulanperkumpulan yang modalnya seluruhnya atau sebagian terbagi atas saham-saham, yang berkedudukan di Indonesia.
- (2) Dimana dalam Peraturan ini disebut hasil, maka dimaksudkan ialah hasil sebagai diartikan dalam ayat (1)",
- II. Pasal 3 diubah dan dibaca seluruhnya sebagai berikut:
"Pasal 3.
Sebagai hasil dianggap antara lain:
- a. pemberian keuntungan, dengan nama atau dalam bentuk apapun juga;
- b. pembayaran kembali karena likwidasi yang melebihi jumlah modal yang telah disetorkan;
- c. pemberian saham bonus yang dilakukan dengan tiada penyetoran;
- d. pencatatan tambahan modal dengan tidak penyetoran;
- e. pembayaran kembali modal yang telah disetorkan, jika dalam tahuntahun yang lampau diperoleh keuntungan, kecuali jika pembayaran kembali itu adalah akibat dari pengecilan modal statuair yang dilakukan secara sah;
- f. bunga dan pemberian keuntungan atas surat-surat obligasi".
Pasal 5
7. ke-1. Pada ayat (1) kata "Bruto" dihapuskan.
8. ke-2. Pada ayat (3) kata-kata "hasil saham" diganti dengan kata: "hasil".
9. ke-3. Pada ayat (4) kata-kata: "Hasil saham" diganti dengan kata: "hasil" dan kata-kata: "hasil bersih" diganti dengan kata: "hasil".
Pasal 6
## IV. Pasal 6 diubah sebagai berikut:
Pasal 7
4. ke-1. Pada anak-bagian a jumlah "Rp. 3.000,-" diganti dengan kata-kata: "lima puluh ribu rupiah".
5. ke-2; Pada anak-bagian c jumlah "Rp. 800,-" diganti dengan kata-kata:"tiga ribu enam ratus rupiah".
6. "VI. Pada pasal 13 ayat (1) bagian kalimat "De" sampai, "dan" dibaca sebagai berikut:
7. "Orang yang tidak bertempat tinggal di Indonesia di maksud pada pasal 2, demikian pula perseroan, persekutuan, perkongsian perkapalan yang tidak berkedudukan di Indonesia serta warisan belum terbagi, yang ditinggalkan oleh seorang yang sebelum meninggal dunia tidak bertempat tinggal di Indonesia, berkewajiban pajak Bab II dengan pengertian bahwa mengenai mereka tidak diperhatikan lain-lain milik kecuali".
8. "VII. Pada pasal 21 ayat (2) huruf a jumlah "Rp. 25.000,--" diganti dengan kata-kata: "lima ratus ribu rupiah".
- "VIII. Pasal 22 diubah sebagai berikut:
- ke-1. Ayat (3) dihapuskan.
- ke-2. Pada ayat (5 ) kata-kata:
"of van de autoriteit in Nederland overeenkomstif het derde lid aangewezen" dihapuskan.
- ke-3. Ayat (6) dibaca:
"Jangka waktu ditentukan pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diperpanjang oleh Kepala Inspeksi Keuangan".
- "IX. Pasal 23 ayat (3) dibaca:
- "(3) Tempat pengenaan pajak mengenai warisan yang belum terbagi ditentukan menurut keadaan".
- "X. Pasal 25 ayat (1) diubah dan dibaca seluruhnya sebagai berikut:
- "(1) Wajib-pajak dimaksud pada pasal 2, demikian pula perseroan, persekutuan, perkongsian perkapalan serta warisan belum terbagi dimaksud pada pasal 3, dikenakan pajak ditempat barang tak gerak terletak atau berada atau ditempat perusahaan atau pekerjaan semata-mata atau terutama dilakukan".
- "XI. Pasal 40 ayat (3) diubah dan dibaca seluruhnya sebagai berikut:
- "(3) Untuk pajak, terutang oleh wajib-pajak dimaksud pada pasal 2 atau pasal 3, maka wakilnya, kuasanya, sesama pesero serta para ahli-waris di Indonesia bertanggung renteng".
- "XII. Pasal 41 ayat (5) diubah dan dibaca seluruhnya sebagai berikut:
- "(5) Ketetapan pajak dari orang tidak bertempat tinggal di Indonesia, demikian pula dari perseroan, persekutuan, perkongsian perkapalan serta warisan belum terbagi dimaksud pada pasal 3, ditagih seluruhnya pada hari kelimabelas, dari bulan ketiga yang berikut pada bulan dalam mana surat ketetapan pajak diberikan, yang berlaku sebagai angsuran".
- "XIII. Pada pasal 52 ayat (9) kalimat kedua yang dimulai dengan kata "In" dan diakhiri dengan kata "aangewezen" dihapuskan".
- "XIV. Pada pasal 55 ayat (1) kalimat kedua yang dimulai dengan kata "In" dan diakihiri dengan kata "aangewezen" dihapuskan".
- "XV. Pasal 66 dan pasal 67 dihapuskan".
Pasal II.
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.12 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 105) tentang Pemungutan Pajak Dividen, diubah dan ditambah sebagai berikut:
- I. Pasal 1 diubah dan dibaca seluruhnya sebagai berikut:
- (1) Dengan nama "Pajak Dividen" dikenakan pajak atas hasil, dengan nama atau dalam bentuk apapun juga, dari saham-saham, tanda-tanda laba dan surat-surat obligasi yang dikeluarkan oleh perseroan terbatas, perseroan komanditer atas saham-saham dan perkumpulanperkumpulan yang modalnya seluruhnya atau sebagian terbagi atas saham-saham, yang berkedudukan di Indonesia.
- (2) Dimana dalam Peraturan ini disebut hasil, maka dimaksudkan ialah hasil sebagai diartikan dalam ayat (1)",
- II. Pasal 3 diubah dan dibaca seluruhnya sebagai berikut:
"Pasal 3.
Sebagai hasil dianggap antara lain:
- a. pemberian keuntungan, dengan nama atau dalam bentuk apapun juga;
- b. pembayaran kembali karena likwidasi yang melebihi jumlah modal yang telah disetorkan;
- c. pemberian saham bonus yang dilakukan dengan tiada penyetoran;
- d. pencatatan tambahan modal dengan tidak penyetoran;
- e. pembayaran kembali modal yang telah disetorkan, jika dalam tahuntahun yang lampau diperoleh keuntungan, kecuali jika pembayaran kembali itu adalah akibat dari pengecilan modal statuair yang dilakukan secara sah;
- f. bunga dan pemberian keuntungan atas surat-surat obligasi".
- III. Pasal 5 diubah sebagai berikut:
7. ke-1. Pada ayat (1) kata "Bruto" dihapuskan.
8. ke-2. Pada ayat (3) kata-kata "hasil saham" diganti dengan kata: "hasil".
9. ke-3. Pada ayat (4) kata-kata: "Hasil saham" diganti dengan kata: "hasil" dan kata-kata: "hasil bersih" diganti dengan kata: "hasil".
IV. Pasal 6 diubah sebagai berikut:
- ke-1. Pada ayat (1) kata-kata: "Pengurus badan yang memberikan hasil saham seperti dimaksudkan dalam pasal 3 ayat (1)", diganti dengan kata-kata: "Pengurus badan yang memberikan hasil" dan kata-kata: "Kas Negeri" diganti dengan kata-kata: "Kas Negara".
- ke-2. Ayat (2) diubah dan dibaca seluruhnya Sebagai berikut:
- "(2) Pemberitahuan harus memuat Jumlah keuntungan yang dibagikan, besarnya dividen atau bagian keuntungan pada tiap-tiap surat saham atau surat tanda berhak keuntungan, besarnya bunga obligasi, hari pada mana dividen, bagian keuntungan atau bunga obligasi itu dibayarkan, cara pembayaran, jumlah pajak yang terutang dan nama serta alamat orang atau badan yang menerima atau yang berhak atas dividen, bagian keuntungan atau bunga obligasi termaksud".
Pasal 8
"pembayaran dividen atau bagian keuntungan itu", diganti dengan katakata" "pembayaran dividen, bagian keuntungan atau bunga obligasi".
Pasal 9
VI.Pasal 9 dihapuskan.
Pasal 10
- ke-1. Pada ayat (3) kata-kata: "sipenerima hasil saham" diganti dengan kata-kata: "penerima hasil".
- ke-2. Pada ayat (4) kata-kata: "memberi dividen atau bagian keuntungan" diganti dengan kata-kata: "memberi dividen, bagian keuntungan atau bunga obligasi".
- ke-3. Pada ayat (6) kata-kata: "tanggal ketetapan" diganti dengan kata-kata: "tanggal surat ketetapan".
Pasal 11
ke-1. Pada ayat (1): kata-kata:
- a. kata-kata: "Badan yang memberikan hasil seperti dimaksudkan dalam pasal 3 ayat (1)" diganti dengan katakata: "Badan yang memberikan hasil".
- b. kata-kata: "hasil-hasil diganti dengan kata; "hasil".
- c. kata-kata: "memberikan dividen" diganti dengan kata-kata: "memberikan hasil".
- d. sub d kata: "berhutang" diganti dengan kata: "terutang".
5. ke-2. Pada ayat (2) antara kata "uang" dan koma disisipkan katakata: "akan tetapi berupa tanda".
Pasal 12
- IX. Pasal 12 diubah sebagai berikut:
Pasal 13
7. "Orang yang tidak bertempat tinggal di Indonesia di maksud pada pasal 2, demikian pula perseroan, persekutuan, perkongsian perkapalan yang tidak berkedudukan di Indonesia serta warisan belum terbagi, yang ditinggalkan oleh seorang yang sebelum meninggal dunia tidak bertempat tinggal di Indonesia, berkewajiban pajak Bab II dengan pengertian bahwa mengenai mereka tidak diperhatikan lain-lain milik kecuali".
8. "VII. Pada pasal 21 ayat (2) huruf a jumlah "Rp. 25.000,--" diganti dengan kata-kata: "lima ratus ribu rupiah".
- "VIII. Pasal 22 diubah sebagai berikut:
- ke-1. Ayat (3) dihapuskan.
- ke-2. Pada ayat (5 ) kata-kata:
"of van de autoriteit in Nederland overeenkomstif het derde lid aangewezen" dihapuskan.
- ke-3. Ayat (6) dibaca:
"Jangka waktu ditentukan pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diperpanjang oleh Kepala Inspeksi Keuangan".
- "IX. Pasal 23 ayat (3) dibaca:
- "(3) Tempat pengenaan pajak mengenai warisan yang belum terbagi ditentukan menurut keadaan".
- "X. Pasal 25 ayat (1) diubah dan dibaca seluruhnya sebagai berikut:
- "(1) Wajib-pajak dimaksud pada pasal 2, demikian pula perseroan, persekutuan, perkongsian perkapalan serta warisan belum terbagi dimaksud pada pasal 3, dikenakan pajak ditempat barang tak gerak terletak atau berada atau ditempat perusahaan atau pekerjaan semata-mata atau terutama dilakukan".
- "XI. Pasal 40 ayat (3) diubah dan dibaca seluruhnya sebagai berikut:
- "(3) Untuk pajak, terutang oleh wajib-pajak dimaksud pada pasal 2 atau pasal 3, maka wakilnya, kuasanya, sesama pesero serta para ahli-waris di Indonesia bertanggung renteng".
- "XII. Pasal 41 ayat (5) diubah dan dibaca seluruhnya sebagai berikut:
- "(5) Ketetapan pajak dari orang tidak bertempat tinggal di Indonesia, demikian pula dari perseroan, persekutuan, perkongsian perkapalan serta warisan belum terbagi dimaksud pada pasal 3, ditagih seluruhnya pada hari kelimabelas, dari bulan ketiga yang berikut pada bulan dalam mana surat ketetapan pajak diberikan, yang berlaku sebagai angsuran".
- "XIII. Pada pasal 52 ayat (9) kalimat kedua yang dimulai dengan kata "In" dan diakhiri dengan kata "aangewezen" dihapuskan".
- "XIV. Pada pasal 55 ayat (1) kalimat kedua yang dimulai dengan kata "In" dan diakihiri dengan kata "aangewezen" dihapuskan".
- "XV. Pasal 66 dan pasal 67 dihapuskan".
Pasal II.
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.12 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 105) tentang Pemungutan Pajak Dividen, diubah dan ditambah sebagai berikut:
- I. Pasal 1 diubah dan dibaca seluruhnya sebagai berikut:
- (1) Dengan nama "Pajak Dividen" dikenakan pajak atas hasil, dengan nama atau dalam bentuk apapun juga, dari saham-saham, tanda-tanda laba dan surat-surat obligasi yang dikeluarkan oleh perseroan terbatas, perseroan komanditer atas saham-saham dan perkumpulanperkumpulan yang modalnya seluruhnya atau sebagian terbagi atas saham-saham, yang berkedudukan di Indonesia.
- (2) Dimana dalam Peraturan ini disebut hasil, maka dimaksudkan ialah hasil sebagai diartikan dalam ayat (1)",
- II. Pasal 3 diubah dan dibaca seluruhnya sebagai berikut:
"Pasal 3.
Sebagai hasil dianggap antara lain:
- a. pemberian keuntungan, dengan nama atau dalam bentuk apapun juga;
- b. pembayaran kembali karena likwidasi yang melebihi jumlah modal yang telah disetorkan;
- c. pemberian saham bonus yang dilakukan dengan tiada penyetoran;
- d. pencatatan tambahan modal dengan tidak penyetoran;
- e. pembayaran kembali modal yang telah disetorkan, jika dalam tahuntahun yang lampau diperoleh keuntungan, kecuali jika pembayaran kembali itu adalah akibat dari pengecilan modal statuair yang dilakukan secara sah;
- f. bunga dan pemberian keuntungan atas surat-surat obligasi".
- III. Pasal 5 diubah sebagai berikut:
7. ke-1. Pada ayat (1) kata "Bruto" dihapuskan.
8. ke-2. Pada ayat (3) kata-kata "hasil saham" diganti dengan kata: "hasil".
9. ke-3. Pada ayat (4) kata-kata: "Hasil saham" diganti dengan kata: "hasil" dan kata-kata: "hasil bersih" diganti dengan kata: "hasil".
IV. Pasal 6 diubah sebagai berikut:
- ke-1. Pada ayat (1) kata-kata: "Pengurus badan yang memberikan hasil saham seperti dimaksudkan dalam pasal 3 ayat (1)", diganti dengan kata-kata: "Pengurus badan yang memberikan hasil" dan kata-kata: "Kas Negeri" diganti dengan kata-kata: "Kas Negara".
- ke-2. Ayat (2) diubah dan dibaca seluruhnya Sebagai berikut:
- "(2) Pemberitahuan harus memuat Jumlah keuntungan yang dibagikan, besarnya dividen atau bagian keuntungan pada tiap-tiap surat saham atau surat tanda berhak keuntungan, besarnya bunga obligasi, hari pada mana dividen, bagian keuntungan atau bunga obligasi itu dibayarkan, cara pembayaran, jumlah pajak yang terutang dan nama serta alamat orang atau badan yang menerima atau yang berhak atas dividen, bagian keuntungan atau bunga obligasi termaksud".
V. Pada pasal 8 ayat (2) kata-kata:
"pembayaran dividen atau bagian keuntungan itu", diganti dengan katakata" "pembayaran dividen, bagian keuntungan atau bunga obligasi".
VI.Pasal 9 dihapuskan.
VII. Pasal 10 diubah sebagai berikut:
- ke-1. Pada ayat (3) kata-kata: "sipenerima hasil saham" diganti dengan kata-kata: "penerima hasil".
- ke-2. Pada ayat (4) kata-kata: "memberi dividen atau bagian keuntungan" diganti dengan kata-kata: "memberi dividen, bagian keuntungan atau bunga obligasi".
- ke-3. Pada ayat (6) kata-kata: "tanggal ketetapan" diganti dengan kata-kata: "tanggal surat ketetapan".
VIII. Pasal 11 diubah sebagai berikut:
ke-1. Pada ayat (1): kata-kata:
- a. kata-kata: "Badan yang memberikan hasil seperti dimaksudkan dalam pasal 3 ayat (1)" diganti dengan katakata: "Badan yang memberikan hasil".
- b. kata-kata: "hasil-hasil diganti dengan kata; "hasil".
- c. kata-kata: "memberikan dividen" diganti dengan kata-kata: "memberikan hasil".
- d. sub d kata: "berhutang" diganti dengan kata: "terutang".
5. ke-2. Pada ayat (2) antara kata "uang" dan koma disisipkan katakata: "akan tetapi berupa tanda".
- IX. Pasal 12 diubah sebagai berikut:
7. ke-1. Pada ayat (1) kata-kata: "hasil saham" diganti dengan kata" hasil".
8. ke-2. Pada ayat (5) kata-kata: "ayat (2)" diganti dengan kata-kata "ayat (1)".
Pasal 16
- X. Pada pasal 16 ayat (1) kata-kata: "seperti termaksud dalam pasal 3 ayat (1)" dihapuskan.
Pasal 19
- XI. Pada pasal 19 ayat (1) kata-kata: "di dalam Negara" diganti dengan kata-kata: "di Indonesia".
Pasal 21
8. "VII. Pada pasal 21 ayat (2) huruf a jumlah "Rp. 25.000,--" diganti dengan kata-kata: "lima ratus ribu rupiah".
Pasal 22
- "VIII. Pasal 22 diubah sebagai berikut:
Pasal 23
Mendengar
:
Menteri Keuangan;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN DAN TAMBAHAN PERATURANPERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG:
1. No. 7 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 100) tentang Perubahan dan Tambahan Ordonansi Pajak Kekayaan;
2. No. 12 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 105) tentang Penetapan Pemungutan Pajak Dividen;
3. No. 13 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 106) tentang Perubahan dan Tambahan Ordonansi Pajak Perseroan;
4. No. 15 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 108) tentang Kenaikan Tarip Cukai atas Bir dan Alkohol-sulingan dan Kenaikan Bea-masuk atas Bir;
5. No. 16 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 109) tentang Perubahan dari Tambahan Ordonansi Pajak Pendapatan;
6. No. 17 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 110) tentang Perubahan dan Tambahan Ordonansi Pajak Upah ;
7. No. 18 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 111) tentang Perubahan dan Tambahan Aturan Bea Meterai;
8. No. 19 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 112) tentang Perubahan dan Tambahan Ordonansi Pajak Rumah Tangga; dan
9. No. 20 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 113) tentang Perubahan dan Tambahan Undang-undang Pajak Penjualan.
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 7 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 100) tentang Perubahan dan Tambahan Ordonansi Pajak Kekayaan, ditambah sebagai berikut:
Pada Pasal 1 ditambah beberapa sub sebagai berikut:
"IV. Pasal 3 diubah dan dibaca seluruhnya sebagai berikut:
Perseroan, persekutuan, perkongsian perkapalan dan warisan yang belum terbagi.
- (1) Jika seorang wajib-pajak pesero atau lebih atau anggota firma atau perseroan komanditer, persekutuan atau perkongsian perkapalan yang berkedudukan baik di Indonesia maupun di luar Indonesia, tidak dikenal ataupun terhadap hak bagian laba terdapat keraguraguan, maka perseroan, persekutuan atau perkongsian perkapalan dikenakan pajak sebagai ganti persero atau anggota tersebut.
- (2) Apakah suatu perseroan, persekutuan atau perkongsian perkapalan berkedudukan di Indonesia ditentukan menurut keadaan.
- (3) Selama suatu warisan belum terbagi, maka warian itu sebagai suatu kesatuan dikenakan pajak sebagai ganti mereka yang berhak".
3. "V. Pasal 7 diubah sebagai berikut:
4. ke-1. Pada anak-bagian a jumlah "Rp. 3.000,-" diganti dengan kata-kata: "lima puluh ribu rupiah".
5. ke-2; Pada anak-bagian c jumlah "Rp. 800,-" diganti dengan kata-kata:"tiga ribu enam ratus rupiah".
6. "VI. Pada pasal 13 ayat (1) bagian kalimat "De" sampai, "dan" dibaca sebagai berikut:
7. "Orang yang tidak bertempat tinggal di Indonesia di maksud pada pasal 2, demikian pula perseroan, persekutuan, perkongsian perkapalan yang tidak berkedudukan di Indonesia serta warisan belum terbagi, yang ditinggalkan oleh seorang yang sebelum meninggal dunia tidak bertempat tinggal di Indonesia, berkewajiban pajak Bab II dengan pengertian bahwa mengenai mereka tidak diperhatikan lain-lain milik kecuali".
8. "VII. Pada pasal 21 ayat (2) huruf a jumlah "Rp. 25.000,--" diganti dengan kata-kata: "lima ratus ribu rupiah".
- "VIII. Pasal 22 diubah sebagai berikut:
- ke-1. Ayat (3) dihapuskan.
- ke-2. Pada ayat (5 ) kata-kata:
"of van de autoriteit in Nederland overeenkomstif het derde lid aangewezen" dihapuskan.
- ke-3. Ayat (6) dibaca:
"Jangka waktu ditentukan pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diperpanjang oleh Kepala Inspeksi Keuangan".
- "IX. Pasal 23 ayat (3) dibaca:
- "(3) Tempat pengenaan pajak mengenai warisan yang belum terbagi ditentukan menurut keadaan".
- "X. Pasal 25 ayat (1) diubah dan dibaca seluruhnya sebagai berikut:
- "(1) Wajib-pajak dimaksud pada pasal 2, demikian pula perseroan, persekutuan, perkongsian perkapalan serta warisan belum terbagi dimaksud pada pasal 3, dikenakan pajak ditempat barang tak gerak terletak atau berada atau ditempat perusahaan atau pekerjaan semata-mata atau terutama dilakukan".
- "XI. Pasal 40 ayat (3) diubah dan dibaca seluruhnya sebagai berikut:
- "(3) Untuk pajak, terutang oleh wajib-pajak dimaksud pada pasal 2 atau pasal 3, maka wakilnya, kuasanya, sesama pesero serta para ahli-waris di Indonesia bertanggung renteng".
- "XII. Pasal 41 ayat (5) diubah dan dibaca seluruhnya sebagai berikut:
- "(5) Ketetapan pajak dari orang tidak bertempat tinggal di Indonesia, demikian pula dari perseroan, persekutuan, perkongsian perkapalan serta warisan belum terbagi dimaksud pada pasal 3, ditagih seluruhnya pada hari kelimabelas, dari bulan ketiga yang berikut pada bulan dalam mana surat ketetapan pajak diberikan, yang berlaku sebagai angsuran".
- "XIII. Pada pasal 52 ayat (9) kalimat kedua yang dimulai dengan kata "In" dan diakhiri dengan kata "aangewezen" dihapuskan".
- "XIV. Pada pasal 55 ayat (1) kalimat kedua yang dimulai dengan kata "In" dan diakihiri dengan kata "aangewezen" dihapuskan".
- "XV. Pasal 66 dan pasal 67 dihapuskan".
Pasal II.
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.12 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 105) tentang Pemungutan Pajak Dividen, diubah dan ditambah sebagai berikut:
- I. Pasal 1 diubah dan dibaca seluruhnya sebagai berikut:
- (1) Dengan nama "Pajak Dividen" dikenakan pajak atas hasil, dengan nama atau dalam bentuk apapun juga, dari saham-saham, tanda-tanda laba dan surat-surat obligasi yang dikeluarkan oleh perseroan terbatas, perseroan komanditer atas saham-saham dan perkumpulanperkumpulan yang modalnya seluruhnya atau sebagian terbagi atas saham-saham, yang berkedudukan di Indonesia.
- (2) Dimana dalam Peraturan ini disebut hasil, maka dimaksudkan ialah hasil sebagai diartikan dalam ayat (1)",
- II. Pasal 3 diubah dan dibaca seluruhnya sebagai berikut:
"Pasal 3.
Sebagai hasil dianggap antara lain:
- a. pemberian keuntungan, dengan nama atau dalam bentuk apapun juga;
- b. pembayaran kembali karena likwidasi yang melebihi jumlah modal yang telah disetorkan;
- c. pemberian saham bonus yang dilakukan dengan tiada penyetoran;
- d. pencatatan tambahan modal dengan tidak penyetoran;
- e. pembayaran kembali modal yang telah disetorkan, jika dalam tahuntahun yang lampau diperoleh keuntungan, kecuali jika pembayaran kembali itu adalah akibat dari pengecilan modal statuair yang dilakukan secara sah;
- f. bunga dan pemberian keuntungan atas surat-surat obligasi".
- III. Pasal 5 diubah sebagai berikut:
7. ke-1. Pada ayat (1) kata "Bruto" dihapuskan.
8. ke-2. Pada ayat (3) kata-kata "hasil saham" diganti dengan kata: "hasil".
9. ke-3. Pada ayat (4) kata-kata: "Hasil saham" diganti dengan kata: "hasil" dan kata-kata: "hasil bersih" diganti dengan kata: "hasil".
IV. Pasal 6 diubah sebagai berikut:
- ke-1. Pada ayat (1) kata-kata: "Pengurus badan yang memberikan hasil saham seperti dimaksudkan dalam pasal 3 ayat (1)", diganti dengan kata-kata: "Pengurus badan yang memberikan hasil" dan kata-kata: "Kas Negeri" diganti dengan kata-kata: "Kas Negara".
- ke-2. Ayat (2) diubah dan dibaca seluruhnya Sebagai berikut:
- "(2) Pemberitahuan harus memuat Jumlah keuntungan yang dibagikan, besarnya dividen atau bagian keuntungan pada tiap-tiap surat saham atau surat tanda berhak keuntungan, besarnya bunga obligasi, hari pada mana dividen, bagian keuntungan atau bunga obligasi itu dibayarkan, cara pembayaran, jumlah pajak yang terutang dan nama serta alamat orang atau badan yang menerima atau yang berhak atas dividen, bagian keuntungan atau bunga obligasi termaksud".
V. Pada pasal 8 ayat (2) kata-kata:
"pembayaran dividen atau bagian keuntungan itu", diganti dengan katakata" "pembayaran dividen, bagian keuntungan atau bunga obligasi".
VI.Pasal 9 dihapuskan.
VII. Pasal 10 diubah sebagai berikut:
- ke-1. Pada ayat (3) kata-kata: "sipenerima hasil saham" diganti dengan kata-kata: "penerima hasil".
- ke-2. Pada ayat (4) kata-kata: "memberi dividen atau bagian keuntungan" diganti dengan kata-kata: "memberi dividen, bagian keuntungan atau bunga obligasi".
- ke-3. Pada ayat (6) kata-kata: "tanggal ketetapan" diganti dengan kata-kata: "tanggal surat ketetapan".
VIII. Pasal 11 diubah sebagai berikut:
ke-1. Pada ayat (1): kata-kata:
- a. kata-kata: "Badan yang memberikan hasil seperti dimaksudkan dalam pasal 3 ayat (1)" diganti dengan katakata: "Badan yang memberikan hasil".
- b. kata-kata: "hasil-hasil diganti dengan kata; "hasil".
- c. kata-kata: "memberikan dividen" diganti dengan kata-kata: "memberikan hasil".
- d. sub d kata: "berhutang" diganti dengan kata: "terutang".
5. ke-2. Pada ayat (2) antara kata "uang" dan koma disisipkan katakata: "akan tetapi berupa tanda".
- IX. Pasal 12 diubah sebagai berikut:
7. ke-1. Pada ayat (1) kata-kata: "hasil saham" diganti dengan kata" hasil".
8. ke-2. Pada ayat (5) kata-kata: "ayat (2)" diganti dengan kata-kata "ayat (1)".
- X. Pada pasal 16 ayat (1) kata-kata: "seperti termaksud dalam pasal 3 ayat (1)" dihapuskan.
- XI. Pada pasal 19 ayat (1) kata-kata: "di dalam Negara" diganti dengan kata-kata: "di Indonesia".
Pasal 24
## XII. Pasal 24 diubah sebagai berikut:
Pasal 25
- "(1) Wajib-pajak dimaksud pada pasal 2, demikian pula perseroan, persekutuan, perkongsian perkapalan serta warisan belum terbagi dimaksud pada pasal 3, dikenakan pajak ditempat barang tak gerak terletak atau berada atau ditempat perusahaan atau pekerjaan semata-mata atau terutama dilakukan".
- "XI. Pasal 40 ayat (3) diubah dan dibaca seluruhnya sebagai berikut:
- "(3) Untuk pajak, terutang oleh wajib-pajak dimaksud pada pasal 2 atau pasal 3, maka wakilnya, kuasanya, sesama pesero serta para ahli-waris di Indonesia bertanggung renteng".
- "XII. Pasal 41 ayat (5) diubah dan dibaca seluruhnya sebagai berikut:
- "(5) Ketetapan pajak dari orang tidak bertempat tinggal di Indonesia, demikian pula dari perseroan, persekutuan, perkongsian perkapalan serta warisan belum terbagi dimaksud pada pasal 3, ditagih seluruhnya pada hari kelimabelas, dari bulan ketiga yang berikut pada bulan dalam mana surat ketetapan pajak diberikan, yang berlaku sebagai angsuran".
- "XIII. Pada pasal 52 ayat (9) kalimat kedua yang dimulai dengan kata "In" dan diakhiri dengan kata "aangewezen" dihapuskan".
- "XIV. Pada pasal 55 ayat (1) kalimat kedua yang dimulai dengan kata "In" dan diakihiri dengan kata "aangewezen" dihapuskan".
- "XV. Pasal 66 dan pasal 67 dihapuskan".
Pasal II.
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.12 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 105) tentang Pemungutan Pajak Dividen, diubah dan ditambah sebagai berikut:
- I. Pasal 1 diubah dan dibaca seluruhnya sebagai berikut:
- (1) Dengan nama "Pajak Dividen" dikenakan pajak atas hasil, dengan nama atau dalam bentuk apapun juga, dari saham-saham, tanda-tanda laba dan surat-surat obligasi yang dikeluarkan oleh perseroan terbatas, perseroan komanditer atas saham-saham dan perkumpulanperkumpulan yang modalnya seluruhnya atau sebagian terbagi atas saham-saham, yang berkedudukan di Indonesia.
- (2) Dimana dalam Peraturan ini disebut hasil, maka dimaksudkan ialah hasil sebagai diartikan dalam ayat (1)",
- II. Pasal 3 diubah dan dibaca seluruhnya sebagai berikut:
"Pasal 3.
Sebagai hasil dianggap antara lain:
- a. pemberian keuntungan, dengan nama atau dalam bentuk apapun juga;
- b. pembayaran kembali karena likwidasi yang melebihi jumlah modal yang telah disetorkan;
- c. pemberian saham bonus yang dilakukan dengan tiada penyetoran;
- d. pencatatan tambahan modal dengan tidak penyetoran;
- e. pembayaran kembali modal yang telah disetorkan, jika dalam tahuntahun yang lampau diperoleh keuntungan, kecuali jika pembayaran kembali itu adalah akibat dari pengecilan modal statuair yang dilakukan secara sah;
- f. bunga dan pemberian keuntungan atas surat-surat obligasi".
- III. Pasal 5 diubah sebagai berikut:
7. ke-1. Pada ayat (1) kata "Bruto" dihapuskan.
8. ke-2. Pada ayat (3) kata-kata "hasil saham" diganti dengan kata: "hasil".
9. ke-3. Pada ayat (4) kata-kata: "Hasil saham" diganti dengan kata: "hasil" dan kata-kata: "hasil bersih" diganti dengan kata: "hasil".
IV. Pasal 6 diubah sebagai berikut:
- ke-1. Pada ayat (1) kata-kata: "Pengurus badan yang memberikan hasil saham seperti dimaksudkan dalam pasal 3 ayat (1)", diganti dengan kata-kata: "Pengurus badan yang memberikan hasil" dan kata-kata: "Kas Negeri" diganti dengan kata-kata: "Kas Negara".
- ke-2. Ayat (2) diubah dan dibaca seluruhnya Sebagai berikut:
- "(2) Pemberitahuan harus memuat Jumlah keuntungan yang dibagikan, besarnya dividen atau bagian keuntungan pada tiap-tiap surat saham atau surat tanda berhak keuntungan, besarnya bunga obligasi, hari pada mana dividen, bagian keuntungan atau bunga obligasi itu dibayarkan, cara pembayaran, jumlah pajak yang terutang dan nama serta alamat orang atau badan yang menerima atau yang berhak atas dividen, bagian keuntungan atau bunga obligasi termaksud".
V. Pada pasal 8 ayat (2) kata-kata:
"pembayaran dividen atau bagian keuntungan itu", diganti dengan katakata" "pembayaran dividen, bagian keuntungan atau bunga obligasi".
VI.Pasal 9 dihapuskan.
VII. Pasal 10 diubah sebagai berikut:
- ke-1. Pada ayat (3) kata-kata: "sipenerima hasil saham" diganti dengan kata-kata: "penerima hasil".
- ke-2. Pada ayat (4) kata-kata: "memberi dividen atau bagian keuntungan" diganti dengan kata-kata: "memberi dividen, bagian keuntungan atau bunga obligasi".
- ke-3. Pada ayat (6) kata-kata: "tanggal ketetapan" diganti dengan kata-kata: "tanggal surat ketetapan".
VIII. Pasal 11 diubah sebagai berikut:
ke-1. Pada ayat (1): kata-kata:
- a. kata-kata: "Badan yang memberikan hasil seperti dimaksudkan dalam pasal 3 ayat (1)" diganti dengan katakata: "Badan yang memberikan hasil".
- b. kata-kata: "hasil-hasil diganti dengan kata; "hasil".
- c. kata-kata: "memberikan dividen" diganti dengan kata-kata: "memberikan hasil".
- d. sub d kata: "berhutang" diganti dengan kata: "terutang".
5. ke-2. Pada ayat (2) antara kata "uang" dan koma disisipkan katakata: "akan tetapi berupa tanda".
- IX. Pasal 12 diubah sebagai berikut:
7. ke-1. Pada ayat (1) kata-kata: "hasil saham" diganti dengan kata" hasil".
8. ke-2. Pada ayat (5) kata-kata: "ayat (2)" diganti dengan kata-kata "ayat (1)".
- X. Pada pasal 16 ayat (1) kata-kata: "seperti termaksud dalam pasal 3 ayat (1)" dihapuskan.
- XI. Pada pasal 19 ayat (1) kata-kata: "di dalam Negara" diganti dengan kata-kata: "di Indonesia".
XII. Pasal 24 diubah sebagai berikut:
- ke-1. Pada ayat (1) kata-kata: "badan yang memberi bagian keuntungan" diganti dengan kata-kata: "badan yang memberikan hasil".
- ke-2. Pada ayat (2) huruf d kata-kata: "pembayaran dividen" diganti dengan kata-kata: "pembayaran hasil".
- 11 - ke-3. Pada ayat (4) kata-kata: "di dalam negeri" diganti dengan kata-kata: "di Indonesia".
Pasal III.
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 13 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 106) tentang Perubahan dan Tambahan Ordonansi Pajak Perseroan, diubah dan ditambah sebagai berikut:
ke-1. Pada sub 2o ditambah:
Kata-kata: "pasal 7 dari peraturan yang disebut terakhir" diganti dengan kata-kata: "pasal 7 baik dari peraturan yang dimuat dalam Lembaran-Negara tahun 1949 No. 179 maupun dari peraturan yang dimuat dalam Lembaran-Negara tahun 1958 No. 139".
ke-2. Sesudah sub 3o disisipkan:
- "3Ao. Pada pasal 3 ditambah suatu ayat yang berbunyi sebagai berikut:
- "(5) Pajak dividen yang dipotong
Pasal V.
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 16 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 109) tentang Perubahan dan Tambahan Ordonansi Pajak Pendapatan, diubah dan ditambah sebagai berikut:
A. ke-1. Pada sub II, pasal 2 ayat (1) anak-anak bagian huruf a dan b katakata: "barang tak bergerak" diganti dengan kata-kata: "barang tak gerak".
ke-2. Pada sub III pada 2a ayat (3) antara kata-kata "sebagai" dan "ganti" disisipkan kata-kata suatu kesatuan dikenakan pajak sebagai".
ke-3. Pada sub IV, pasal 2b ayat (1) masing-masing huruf a, huruf b dan huruf c, kata-kata masing-masing "usaha dan kerja", "barang tak bergerak" dan "harta bergerak" diganti dengan kata-kata "usaha dan tenaga", "barang tak gerak" dan "harta gerak".
ke-4. Pada sub IV, pasal 2c ayat (3) anak-anak bagian huruf a dan huruf b kalimat pertama masing-masing kata: "mengoper" diganti dengan kata: "mengoperkan".
ke-5. Pada sub IV, pasal 2c masing-masing kata-kata: "harta diganti dengan kata-kata: "barang tak gerak".
ke-6. Pada sub IX, pasal 2c masing-masing kata-kata "harta bergerak", "barang tak bergerak" dan "barang bergerak", "barang tak gerak" dan "barang gerak".
ke-7. Pada sub IV, pasal 2f kata: "tantieme" diganti dengan kata: "tontine".
- 15 - ke-8. Pada sub V, rpasal 3 anak-anak bagian huruf o dan huruf p masing-masing kata-kata: "barang tak bergerak" dan "harta bergerak" diganti dengan kata-kata: "barang tak bergerak" dan "harta bergerak.
ke-9. Pada sub VIII, pasal 5a ayat (2) masing-masing kata-kata: "barang tak bergerak" clan "barang bergerak" diganti dengan kata-kata: "barang tak gerak dan "barang gerak".
ke-10. Pada sub X, pasal 8 tarip B jumlah pajak "Rp. 34. 050,-" pada pendapatan "Rp. 15.000,-" diganti menjadi jumlah pajak pokok "Rp. 34.800,-.
ke-11. Pada sub XVII, pasal 13 ayat (1) kata-kata "pasal 12 ayat (7)" diganti dengan kata-kata: "pasal 12 ayat (9)".
- B. Pada sub IV, pasal 2c ayat (3) ditambah anak bagian baru berbunyi:
2. yang
3. "c"Kerugian berhubung dengan pengoperan termaksud pada huruf a tidak diperhatikan".
- C. ke-1.
5. ke-2. Pasal 8d sub XIV, ditambah ayat baru dan dibaca sebagai berikut:
6. Pada sub IV, pasal 2e ditambah ayat baru yang berbunyi: "(4) Pajak Dividen, yang dipotong
Pada 2e, pasal 9 A ayat (1-bis) kalimat kedua yang dimulai dengan kata "Dasar" dan diakhiri dengan kata "Keuangan", dihapuskan.
Pasal VII.
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 18 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 111 ) tentang Perubahan dan Tambahan Aturan Bea Meterai, diubah dan ditambah sebagai berikut:
- I. Pada pasal I di adakan perubahan-perubahan sebagai berikut: sub a, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- 1) "Gourverneur Generaal" di baca "Menteri Keuangan" (Pasal 2 ayat (2), pasal 3 ayat (3), pasal 4 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), Pasal 31 II Sub 35 dan Sub 37, Pasal 119 ayat (1) ),
- 2) "Gou Verneur Generaal" di baca "Menteri Keuangan" (Pasal 5 ayat (7), Pasal 7 ayat (1), Pasal 61 ayat (4), Pasal 78 ayat (7), Pasal 104 ayat (31)
- sub c. Kata-kata "pasal 119b ayat (2)" dihapuskan.
- sub e Sesudah sub d disisipkan sub c yang berbunyi sebagai berikut:
"Residentiegerecht" dibaca "Pengadilan Negeri" [pasal 101 ayat (3) dan ayat (4) huruf c pasal 102 a ayat (3)].
- sub f. Kata-kata "pasal 119a ayat (2)" dihapuskan.
- sub h. Kata-kata "pasal 119a ayat (3)" pasal 119a ayat (1)" dihapuskan.
- sub p. Dihapuskan.
- II. a. Pasal II (lama) dijadikan pasal III dan pasal III (lama) dijadikan pasal II.
- b. Pasal III (lama) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: "Bea meterai ditetapkan sekurang-kurangnya satu rupiah".
- c. Pasal II (lama) sub B: pasal 23 ke-2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
"2 surat permohonan dalam bentuk apapun, juga dalam surat atau catatan (memo) yang ditujukan kepada Pemerintah kepada pegawai negeri dalam jabatannya, kepada hakim pengadilan yang mengadili atas nama keadilan, kepada juru pemisah, kepada pemerintah Daerah dimaksud dalam Undang-undang No. 1 tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah (LembaranNegara tahun 1957 No. 6) juncto Penetapan Presiden No. 6 tahun 1959 tentang Pemerintah Daerah, kepada pegawai Pemerintah Daerah dalam jabatannya, kepada badan usaha Bab IV diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
4. Tentang bea meterai: untuk tanda penerimaan uang, tanda penyimpanan uang dan surat saldo, tanda masuk dan tanda langganan, tanda keanggotaan dan surat undian; untuk surat pengakuan hutang, surat tanda gadai, surat perjanjian kredit dan pemberian jaminan sampai jumlah tidak lebih dari seribu rupiah".
5. Pasal 38 b dibaca sebagai berikut:
6. "tanda yang dibuat sepihak yang menyebutkan penerimaan atau pemindahan uang";
- e. Pasal 38 sub b diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
8. "j. tanda yang dibuat sepihak yang memuat pengakuan kewajiban untuk melunasi sejumlah uang atau untuk menyerahkan barang, asalkan kewajiban tersebut timbul karena perjanjian, Bab XIII dibaca "hasil bumi dan hasil lainnya".
[pasal 109 ayat (3), ayat (4), ayat (6), ayat (9), ayat (10), ayat (11); pasal 110 ayat (3)), ayat (4); pasal 111 ayat (1) ke-1 dan ke-2, ayat (3); pasal 112 ayat (2); pasal 115 ayat (1), ke-3, ke5 dan ke-6].
Pasal 109 ayat (3);
1. kata-kata "kinine, sagu, beras" dihapuskan.
2. kata-kata "kulit" dibaca "kulit binatang" dan yang kedua dihapuskan.
- c. Pasal 113 ayat (2): kata-kata "kiri" dibaca "kanan" dan kata-kata "kanan"dibaca "kiri".
- d. Pasal 116a.
Ketentuan-ketentuan dalam bab ini tidak berlaku terhadap transaksi dalam hasil bumi dan hasil lainnya yang diadakan oleh eksportir yang berkedudukan di Indonesia dengan pihak di luar Indonesia.
IV.Pasal 73e sub a dibaca sebagai berikut:
"tanda yang dibuat dari perjanjian hutang-piutang, dimana oleh suatu badan pemberi kredit, baik yang berkedudukan di luar Indonesia maupun yang berkedudukan di Indonesia, di berikan kredit kepada pemerintah RI, Pemerintah Daerah, badan usaha
- A. ke-1 Pada sub II, III dan IV pasal-pasal 2, 3 dan 4 diubah dan dibaca seluruhnya sebagai berikut: "a-Nilai sewa. Pasal 2.
Bila sewa rumah kediaman yang disewa dan bungalow yang disewakan ditetapkan sebesar jumlah uang yang dibayar oleh penyewa untuk penyewaan itu baik langsung kepada yang menyewakan, maupun dengan cara lain, tidak termasuk biaya pemeliharaan dan pembetulan yang menurut aturan-aturan Undangundang harus dipikul oleh penyewa, kecuali apabila menurut pendapat Kepala Inspeksi Keuangan yang bersangkutan jumlah uang tersebut dianggap tidak sesuai dengan nilai sewa sebenarnya dalam pasaran bebas. Dalam hal ini Kepala Inspeksi Keuangan menetapkan nilai sewa kena pajak dengan jalan perkiraan.
- (1) Nilai sewa rumah kediaman yang tidak disewa dan bungalow yang tidak disewakan atau rumah kediaman yang disewa dan bungalow yang disewakan dalam satu jumlah dengan barang lain, selain dari pada bangunan turutannya dan pekarangannya, ditetapkan dengan jalan perkiraan setelah dibandingkan dengan rumah atau bungalow yang disewakan di tempat itu atau ditempat yang terdekat.
- (2) Dalam mengenakan pajak untuk Presiden Republik Indonesia menurut dasar nilai sewa dan perabot rumah tidak dihitung bangunan dan perabot rumah di Jakarta, yang disediakan guna pemakaian oleh Presiden, begitu juga lapangan-lapangan dari istana di Bogor dan di Cipanas.
Dihapuskan".
- B. Sesudah sub XIV diadakan sub-sub baru yang berbunyi sebagai berikut:
Pasal 26
- (1) Apabila wajib-pajak berkeberatan terhadap penetapan nilai sewa rumah kediamannya yang menyimpang dari uang sewa yang dibayarnya sebagaimana dimaksudkan pada pasal 2, maka ia dapat meminta supaya nilai sewa sebenarnya atas biayanya sendiri, dikirakan oleh tiga orang ahli yang ditunjuk oleh Kepala Inspeksi Keuangan".
4. "XlVb.Pasal 31 diubah dan dibaca seluruhnya sebagai berikut:
Pasal 29
"Ketetapan pajak ditambah oleh Kepala Inspeksi Keuangan bilamana keterangan-keterangan kemudian memberikan alasan untuk itu ataupun bila dengan cara lain dapat diketahui, bahwa telah dilakukan suatu pemberitahuan yang tidak betul yang merugikan Negara, satu dan lain dengan tidak mengurangi hak untuk mengajukan keberatan terhadap itu, dengan cara dan di dalam waktu yang ditentukan dalam pasal 29, sedang terhadap jangka waktu itu berlaku pula pasal 29 ayat (6)".
Pasal 31
"Ketetapan pajak ditambah oleh Kepala Inspeksi Keuangan bilamana keterangan-keterangan kemudian memberikan alasan untuk itu ataupun bila dengan cara lain dapat diketahui, bahwa telah dilakukan suatu pemberitahuan yang tidak betul yang merugikan Negara, satu dan lain dengan tidak mengurangi hak untuk mengajukan keberatan terhadap itu, dengan cara dan di dalam waktu yang ditentukan dalam pasal 29, sedang terhadap jangka waktu itu berlaku pula pasal 29 ayat (6)".
- C. Sesudah sub XV diadakan sub baru yang berbunyi sebagai berikut:
Pasal 33
2. "XVa. Pasal 33a ayat (3) dihapuskan".
Pasal 38
5. Pasal 38 b dibaca sebagai berikut:
Pasal 40
- "(3) Untuk pajak, terutang oleh wajib-pajak dimaksud pada pasal 2 atau pasal 3, maka wakilnya, kuasanya, sesama pesero serta para ahli-waris di Indonesia bertanggung renteng".
Pasal 41
- "(5) Ketetapan pajak dari orang tidak bertempat tinggal di Indonesia, demikian pula dari perseroan, persekutuan, perkongsian perkapalan serta warisan belum terbagi dimaksud pada pasal 3, ditagih seluruhnya pada hari kelimabelas, dari bulan ketiga yang berikut pada bulan dalam mana surat ketetapan pajak diberikan, yang berlaku sebagai angsuran".
- "XIII. Pada pasal 52 ayat (9) kalimat kedua yang dimulai dengan kata "In" dan diakhiri dengan kata "aangewezen" dihapuskan".
- "XIV. Pada pasal 55 ayat (1) kalimat kedua yang dimulai dengan kata "In" dan diakihiri dengan kata "aangewezen" dihapuskan".
- "XV. Pasal 66 dan pasal 67 dihapuskan".
Pasal II.
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.12 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 105) tentang Pemungutan Pajak Dividen, diubah dan ditambah sebagai berikut:
- I. Pasal 1 diubah dan dibaca seluruhnya sebagai berikut:
- (1) Dengan nama "Pajak Dividen" dikenakan pajak atas hasil, dengan nama atau dalam bentuk apapun juga, dari saham-saham, tanda-tanda laba dan surat-surat obligasi yang dikeluarkan oleh perseroan terbatas, perseroan komanditer atas saham-saham dan perkumpulanperkumpulan yang modalnya seluruhnya atau sebagian terbagi atas saham-saham, yang berkedudukan di Indonesia.
- (2) Dimana dalam Peraturan ini disebut hasil, maka dimaksudkan ialah hasil sebagai diartikan dalam ayat (1)",
- II. Pasal 3 diubah dan dibaca seluruhnya sebagai berikut:
"Pasal 3.
Sebagai hasil dianggap antara lain:
- a. pemberian keuntungan, dengan nama atau dalam bentuk apapun juga;
- b. pembayaran kembali karena likwidasi yang melebihi jumlah modal yang telah disetorkan;
- c. pemberian saham bonus yang dilakukan dengan tiada penyetoran;
- d. pencatatan tambahan modal dengan tidak penyetoran;
- e. pembayaran kembali modal yang telah disetorkan, jika dalam tahuntahun yang lampau diperoleh keuntungan, kecuali jika pembayaran kembali itu adalah akibat dari pengecilan modal statuair yang dilakukan secara sah;
- f. bunga dan pemberian keuntungan atas surat-surat obligasi".
- III. Pasal 5 diubah sebagai berikut:
7. ke-1. Pada ayat (1) kata "Bruto" dihapuskan.
8. ke-2. Pada ayat (3) kata-kata "hasil saham" diganti dengan kata: "hasil".
9. ke-3. Pada ayat (4) kata-kata: "Hasil saham" diganti dengan kata: "hasil" dan kata-kata: "hasil bersih" diganti dengan kata: "hasil".
IV. Pasal 6 diubah sebagai berikut:
- ke-1. Pada ayat (1) kata-kata: "Pengurus badan yang memberikan hasil saham seperti dimaksudkan dalam pasal 3 ayat (1)", diganti dengan kata-kata: "Pengurus badan yang memberikan hasil" dan kata-kata: "Kas Negeri" diganti dengan kata-kata: "Kas Negara".
- ke-2. Ayat (2) diubah dan dibaca seluruhnya Sebagai berikut:
- "(2) Pemberitahuan harus memuat Jumlah keuntungan yang dibagikan, besarnya dividen atau bagian keuntungan pada tiap-tiap surat saham atau surat tanda berhak keuntungan, besarnya bunga obligasi, hari pada mana dividen, bagian keuntungan atau bunga obligasi itu dibayarkan, cara pembayaran, jumlah pajak yang terutang dan nama serta alamat orang atau badan yang menerima atau yang berhak atas dividen, bagian keuntungan atau bunga obligasi termaksud".
V. Pada pasal 8 ayat (2) kata-kata:
"pembayaran dividen atau bagian keuntungan itu", diganti dengan katakata" "pembayaran dividen, bagian keuntungan atau bunga obligasi".
VI.Pasal 9 dihapuskan.
VII. Pasal 10 diubah sebagai berikut:
- ke-1. Pada ayat (3) kata-kata: "sipenerima hasil saham" diganti dengan kata-kata: "penerima hasil".
- ke-2. Pada ayat (4) kata-kata: "memberi dividen atau bagian keuntungan" diganti dengan kata-kata: "memberi dividen, bagian keuntungan atau bunga obligasi".
- ke-3. Pada ayat (6) kata-kata: "tanggal ketetapan" diganti dengan kata-kata: "tanggal surat ketetapan".
VIII. Pasal 11 diubah sebagai berikut:
ke-1. Pada ayat (1): kata-kata:
- a. kata-kata: "Badan yang memberikan hasil seperti dimaksudkan dalam pasal 3 ayat (1)" diganti dengan katakata: "Badan yang memberikan hasil".
- b. kata-kata: "hasil-hasil diganti dengan kata; "hasil".
- c. kata-kata: "memberikan dividen" diganti dengan kata-kata: "memberikan hasil".
- d. sub d kata: "berhutang" diganti dengan kata: "terutang".
5. ke-2. Pada ayat (2) antara kata "uang" dan koma disisipkan katakata: "akan tetapi berupa tanda".
- IX. Pasal 12 diubah sebagai berikut:
7. ke-1. Pada ayat (1) kata-kata: "hasil saham" diganti dengan kata" hasil".
8. ke-2. Pada ayat (5) kata-kata: "ayat (2)" diganti dengan kata-kata "ayat (1)".
- X. Pada pasal 16 ayat (1) kata-kata: "seperti termaksud dalam pasal 3 ayat (1)" dihapuskan.
- XI. Pada pasal 19 ayat (1) kata-kata: "di dalam Negara" diganti dengan kata-kata: "di Indonesia".
XII. Pasal 24 diubah sebagai berikut:
- ke-1. Pada ayat (1) kata-kata: "badan yang memberi bagian keuntungan" diganti dengan kata-kata: "badan yang memberikan hasil".
- ke-2. Pada ayat (2) huruf d kata-kata: "pembayaran dividen" diganti dengan kata-kata: "pembayaran hasil".
- 11 - ke-3. Pada ayat (4) kata-kata: "di dalam negeri" diganti dengan kata-kata: "di Indonesia".
Pasal III.
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 13 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 106) tentang Perubahan dan Tambahan Ordonansi Pajak Perseroan, diubah dan ditambah sebagai berikut:
ke-1. Pada sub 2o ditambah:
Kata-kata: "pasal 7 dari peraturan yang disebut terakhir" diganti dengan kata-kata: "pasal 7 baik dari peraturan yang dimuat dalam Lembaran-Negara tahun 1949 No. 179 maupun dari peraturan yang dimuat dalam Lembaran-Negara tahun 1958 No. 139".
ke-2. Sesudah sub 3o disisipkan:
- "3Ao. Pada pasal 3 ditambah suatu ayat yang berbunyi sebagai berikut:
- "(5) Pajak dividen yang dipotong
Pasal V.
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 16 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 109) tentang Perubahan dan Tambahan Ordonansi Pajak Pendapatan, diubah dan ditambah sebagai berikut:
A. ke-1. Pada sub II, pasal 2 ayat (1) anak-anak bagian huruf a dan b katakata: "barang tak bergerak" diganti dengan kata-kata: "barang tak gerak".
ke-2. Pada sub III pada 2a ayat (3) antara kata-kata "sebagai" dan "ganti" disisipkan kata-kata suatu kesatuan dikenakan pajak sebagai".
ke-3. Pada sub IV, pasal 2b ayat (1) masing-masing huruf a, huruf b dan huruf c, kata-kata masing-masing "usaha dan kerja", "barang tak bergerak" dan "harta bergerak" diganti dengan kata-kata "usaha dan tenaga", "barang tak gerak" dan "harta gerak".
ke-4. Pada sub IV, pasal 2c ayat (3) anak-anak bagian huruf a dan huruf b kalimat pertama masing-masing kata: "mengoper" diganti dengan kata: "mengoperkan".
ke-5. Pada sub IV, pasal 2c masing-masing kata-kata: "harta diganti dengan kata-kata: "barang tak gerak".
ke-6. Pada sub IX, pasal 2c masing-masing kata-kata "harta bergerak", "barang tak bergerak" dan "barang bergerak", "barang tak gerak" dan "barang gerak".
ke-7. Pada sub IV, pasal 2f kata: "tantieme" diganti dengan kata: "tontine".
- 15 - ke-8. Pada sub V, rpasal 3 anak-anak bagian huruf o dan huruf p masing-masing kata-kata: "barang tak bergerak" dan "harta bergerak" diganti dengan kata-kata: "barang tak bergerak" dan "harta bergerak.
ke-9. Pada sub VIII, pasal 5a ayat (2) masing-masing kata-kata: "barang tak bergerak" clan "barang bergerak" diganti dengan kata-kata: "barang tak gerak dan "barang gerak".
ke-10. Pada sub X, pasal 8 tarip B jumlah pajak "Rp. 34. 050,-" pada pendapatan "Rp. 15.000,-" diganti menjadi jumlah pajak pokok "Rp. 34.800,-.
ke-11. Pada sub XVII, pasal 13 ayat (1) kata-kata "pasal 12 ayat (7)" diganti dengan kata-kata: "pasal 12 ayat (9)".
- B. Pada sub IV, pasal 2c ayat (3) ditambah anak bagian baru berbunyi:
2. yang
3. "c"Kerugian berhubung dengan pengoperan termaksud pada huruf a tidak diperhatikan".
- C. ke-1.
5. ke-2. Pasal 8d sub XIV, ditambah ayat baru dan dibaca sebagai berikut:
6. Pada sub IV, pasal 2e ditambah ayat baru yang berbunyi: "(4) Pajak Dividen, yang dipotong
Pada 2e, pasal 9 A ayat (1-bis) kalimat kedua yang dimulai dengan kata "Dasar" dan diakhiri dengan kata "Keuangan", dihapuskan.
Pasal VII.
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 18 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 111 ) tentang Perubahan dan Tambahan Aturan Bea Meterai, diubah dan ditambah sebagai berikut:
- I. Pada pasal I di adakan perubahan-perubahan sebagai berikut: sub a, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- 1) "Gourverneur Generaal" di baca "Menteri Keuangan" (Pasal 2 ayat (2), pasal 3 ayat (3), pasal 4 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), Pasal 31 II Sub 35 dan Sub 37, Pasal 119 ayat (1) ),
- 2) "Gou Verneur Generaal" di baca "Menteri Keuangan" (Pasal 5 ayat (7), Pasal 7 ayat (1), Pasal 61 ayat (4), Pasal 78 ayat (7), Pasal 104 ayat (31)
- sub c. Kata-kata "pasal 119b ayat (2)" dihapuskan.
- sub e Sesudah sub d disisipkan sub c yang berbunyi sebagai berikut:
"Residentiegerecht" dibaca "Pengadilan Negeri" [pasal 101 ayat (3) dan ayat (4) huruf c pasal 102 a ayat (3)].
- sub f. Kata-kata "pasal 119a ayat (2)" dihapuskan.
- sub h. Kata-kata "pasal 119a ayat (3)" pasal 119a ayat (1)" dihapuskan.
- sub p. Dihapuskan.
- II. a. Pasal II (lama) dijadikan pasal III dan pasal III (lama) dijadikan pasal II.
- b. Pasal III (lama) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: "Bea meterai ditetapkan sekurang-kurangnya satu rupiah".
- c. Pasal II (lama) sub B: pasal 23 ke-2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
"2 surat permohonan dalam bentuk apapun, juga dalam surat atau catatan (memo) yang ditujukan kepada Pemerintah kepada pegawai negeri dalam jabatannya, kepada hakim pengadilan yang mengadili atas nama keadilan, kepada juru pemisah, kepada pemerintah Daerah dimaksud dalam Undang-undang No. 1 tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah (LembaranNegara tahun 1957 No. 6) juncto Penetapan Presiden No. 6 tahun 1959 tentang Pemerintah Daerah, kepada pegawai Pemerintah Daerah dalam jabatannya, kepada badan usaha Bab IV diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
4. Tentang bea meterai: untuk tanda penerimaan uang, tanda penyimpanan uang dan surat saldo, tanda masuk dan tanda langganan, tanda keanggotaan dan surat undian; untuk surat pengakuan hutang, surat tanda gadai, surat perjanjian kredit dan pemberian jaminan sampai jumlah tidak lebih dari seribu rupiah".
5. Pasal 38 b dibaca sebagai berikut:
6. "tanda yang dibuat sepihak yang menyebutkan penerimaan atau pemindahan uang";
- e. Pasal 38 sub b diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
8. "j. tanda yang dibuat sepihak yang memuat pengakuan kewajiban untuk melunasi sejumlah uang atau untuk menyerahkan barang, asalkan kewajiban tersebut timbul karena perjanjian, Bab XIII dibaca "hasil bumi dan hasil lainnya".
[pasal 109 ayat (3), ayat (4), ayat (6), ayat (9), ayat (10), ayat (11); pasal 110 ayat (3)), ayat (4); pasal 111 ayat (1) ke-1 dan ke-2, ayat (3); pasal 112 ayat (2); pasal 115 ayat (1), ke-3, ke5 dan ke-6].
Pasal 109 ayat (3);
1. kata-kata "kinine, sagu, beras" dihapuskan.
2. kata-kata "kulit" dibaca "kulit binatang" dan yang kedua dihapuskan.
- c. Pasal 113 ayat (2): kata-kata "kiri" dibaca "kanan" dan kata-kata "kanan"dibaca "kiri".
- d. Pasal 116a.
Ketentuan-ketentuan dalam bab ini tidak berlaku terhadap transaksi dalam hasil bumi dan hasil lainnya yang diadakan oleh eksportir yang berkedudukan di Indonesia dengan pihak di luar Indonesia.
IV.Pasal 73e sub a dibaca sebagai berikut:
"tanda yang dibuat dari perjanjian hutang-piutang, dimana oleh suatu badan pemberi kredit, baik yang berkedudukan di luar Indonesia maupun yang berkedudukan di Indonesia, di berikan kredit kepada pemerintah RI, Pemerintah Daerah, badan usaha
- A. ke-1 Pada sub II, III dan IV pasal-pasal 2, 3 dan 4 diubah dan dibaca seluruhnya sebagai berikut: "a-Nilai sewa. Pasal 2.
Bila sewa rumah kediaman yang disewa dan bungalow yang disewakan ditetapkan sebesar jumlah uang yang dibayar oleh penyewa untuk penyewaan itu baik langsung kepada yang menyewakan, maupun dengan cara lain, tidak termasuk biaya pemeliharaan dan pembetulan yang menurut aturan-aturan Undangundang harus dipikul oleh penyewa, kecuali apabila menurut pendapat Kepala Inspeksi Keuangan yang bersangkutan jumlah uang tersebut dianggap tidak sesuai dengan nilai sewa sebenarnya dalam pasaran bebas. Dalam hal ini Kepala Inspeksi Keuangan menetapkan nilai sewa kena pajak dengan jalan perkiraan.
- (1) Nilai sewa rumah kediaman yang tidak disewa dan bungalow yang tidak disewakan atau rumah kediaman yang disewa dan bungalow yang disewakan dalam satu jumlah dengan barang lain, selain dari pada bangunan turutannya dan pekarangannya, ditetapkan dengan jalan perkiraan setelah dibandingkan dengan rumah atau bungalow yang disewakan di tempat itu atau ditempat yang terdekat.
- (2) Dalam mengenakan pajak untuk Presiden Republik Indonesia menurut dasar nilai sewa dan perabot rumah tidak dihitung bangunan dan perabot rumah di Jakarta, yang disediakan guna pemakaian oleh Presiden, begitu juga lapangan-lapangan dari istana di Bogor dan di Cipanas.
Dihapuskan".
- B. Sesudah sub XIV diadakan sub-sub baru yang berbunyi sebagai berikut:
2. "XlV a Pasal 26 ayat (1) diubah dan dibaca sebagai berikut:
- (1) Apabila wajib-pajak berkeberatan terhadap penetapan nilai sewa rumah kediamannya yang menyimpang dari uang sewa yang dibayarnya sebagaimana dimaksudkan pada pasal 2, maka ia dapat meminta supaya nilai sewa sebenarnya atas biayanya sendiri, dikirakan oleh tiga orang ahli yang ditunjuk oleh Kepala Inspeksi Keuangan".
4. "XlVb.Pasal 31 diubah dan dibaca seluruhnya sebagai berikut:
"Ketetapan pajak ditambah oleh Kepala Inspeksi Keuangan bilamana keterangan-keterangan kemudian memberikan alasan untuk itu ataupun bila dengan cara lain dapat diketahui, bahwa telah dilakukan suatu pemberitahuan yang tidak betul yang merugikan Negara, satu dan lain dengan tidak mengurangi hak untuk mengajukan keberatan terhadap itu, dengan cara dan di dalam waktu yang ditentukan dalam pasal 29, sedang terhadap jangka waktu itu berlaku pula pasal 29 ayat (6)".
- C. Sesudah sub XV diadakan sub baru yang berbunyi sebagai berikut:
2. "XVa. Pasal 33a ayat (3) dihapuskan".
- D. Sesudah sub XVII diadakan sub baru yang berbunyi sebagai berikut:
Pasal 42
4. "XVIII. Pasal 42 dihapuskan".
Pasal 52
- "XIII. Pada pasal 52 ayat (9) kalimat kedua yang dimulai dengan kata "In" dan diakhiri dengan kata "aangewezen" dihapuskan".
Pasal 55
- "XIV. Pada pasal 55 ayat (1) kalimat kedua yang dimulai dengan kata "In" dan diakihiri dengan kata "aangewezen" dihapuskan".
Pasal 66
Pasal II.
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.12 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 105) tentang Pemungutan Pajak Dividen, diubah dan ditambah sebagai berikut:
- I. Pasal 1 diubah dan dibaca seluruhnya sebagai berikut:
- (1) Dengan nama "Pajak Dividen" dikenakan pajak atas hasil, dengan nama atau dalam bentuk apapun juga, dari saham-saham, tanda-tanda laba dan surat-surat obligasi yang dikeluarkan oleh perseroan terbatas, perseroan komanditer atas saham-saham dan perkumpulanperkumpulan yang modalnya seluruhnya atau sebagian terbagi atas saham-saham, yang berkedudukan di Indonesia.
- (2) Dimana dalam Peraturan ini disebut hasil, maka dimaksudkan ialah hasil sebagai diartikan dalam ayat (1)",
- II. Pasal 3 diubah dan dibaca seluruhnya sebagai berikut:
"Pasal 3.
Sebagai hasil dianggap antara lain:
- a. pemberian keuntungan, dengan nama atau dalam bentuk apapun juga;
- b. pembayaran kembali karena likwidasi yang melebihi jumlah modal yang telah disetorkan;
- c. pemberian saham bonus yang dilakukan dengan tiada penyetoran;
- d. pencatatan tambahan modal dengan tidak penyetoran;
- e. pembayaran kembali modal yang telah disetorkan, jika dalam tahuntahun yang lampau diperoleh keuntungan, kecuali jika pembayaran kembali itu adalah akibat dari pengecilan modal statuair yang dilakukan secara sah;
- f. bunga dan pemberian keuntungan atas surat-surat obligasi".
- III. Pasal 5 diubah sebagai berikut:
7. ke-1. Pada ayat (1) kata "Bruto" dihapuskan.
8. ke-2. Pada ayat (3) kata-kata "hasil saham" diganti dengan kata: "hasil".
9. ke-3. Pada ayat (4) kata-kata: "Hasil saham" diganti dengan kata: "hasil" dan kata-kata: "hasil bersih" diganti dengan kata: "hasil".
IV. Pasal 6 diubah sebagai berikut:
- ke-1. Pada ayat (1) kata-kata: "Pengurus badan yang memberikan hasil saham seperti dimaksudkan dalam pasal 3 ayat (1)", diganti dengan kata-kata: "Pengurus badan yang memberikan hasil" dan kata-kata: "Kas Negeri" diganti dengan kata-kata: "Kas Negara".
- ke-2. Ayat (2) diubah dan dibaca seluruhnya Sebagai berikut:
- "(2) Pemberitahuan harus memuat Jumlah keuntungan yang dibagikan, besarnya dividen atau bagian keuntungan pada tiap-tiap surat saham atau surat tanda berhak keuntungan, besarnya bunga obligasi, hari pada mana dividen, bagian keuntungan atau bunga obligasi itu dibayarkan, cara pembayaran, jumlah pajak yang terutang dan nama serta alamat orang atau badan yang menerima atau yang berhak atas dividen, bagian keuntungan atau bunga obligasi termaksud".
V. Pada pasal 8 ayat (2) kata-kata:
"pembayaran dividen atau bagian keuntungan itu", diganti dengan katakata" "pembayaran dividen, bagian keuntungan atau bunga obligasi".
VI.Pasal 9 dihapuskan.
VII. Pasal 10 diubah sebagai berikut:
- ke-1. Pada ayat (3) kata-kata: "sipenerima hasil saham" diganti dengan kata-kata: "penerima hasil".
- ke-2. Pada ayat (4) kata-kata: "memberi dividen atau bagian keuntungan" diganti dengan kata-kata: "memberi dividen, bagian keuntungan atau bunga obligasi".
- ke-3. Pada ayat (6) kata-kata: "tanggal ketetapan" diganti dengan kata-kata: "tanggal surat ketetapan".
VIII. Pasal 11 diubah sebagai berikut:
ke-1. Pada ayat (1): kata-kata:
- a. kata-kata: "Badan yang memberikan hasil seperti dimaksudkan dalam pasal 3 ayat (1)" diganti dengan katakata: "Badan yang memberikan hasil".
- b. kata-kata: "hasil-hasil diganti dengan kata; "hasil".
- c. kata-kata: "memberikan dividen" diganti dengan kata-kata: "memberikan hasil".
- d. sub d kata: "berhutang" diganti dengan kata: "terutang".
5. ke-2. Pada ayat (2) antara kata "uang" dan koma disisipkan katakata: "akan tetapi berupa tanda".
- IX. Pasal 12 diubah sebagai berikut:
7. ke-1. Pada ayat (1) kata-kata: "hasil saham" diganti dengan kata" hasil".
8. ke-2. Pada ayat (5) kata-kata: "ayat (2)" diganti dengan kata-kata "ayat (1)".
- X. Pada pasal 16 ayat (1) kata-kata: "seperti termaksud dalam pasal 3 ayat (1)" dihapuskan.
- XI. Pada pasal 19 ayat (1) kata-kata: "di dalam Negara" diganti dengan kata-kata: "di Indonesia".
XII. Pasal 24 diubah sebagai berikut:
- ke-1. Pada ayat (1) kata-kata: "badan yang memberi bagian keuntungan" diganti dengan kata-kata: "badan yang memberikan hasil".
- ke-2. Pada ayat (2) huruf d kata-kata: "pembayaran dividen" diganti dengan kata-kata: "pembayaran hasil".
- 11 - ke-3. Pada ayat (4) kata-kata: "di dalam negeri" diganti dengan kata-kata: "di Indonesia".
Pasal III.
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 13 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 106) tentang Perubahan dan Tambahan Ordonansi Pajak Perseroan, diubah dan ditambah sebagai berikut:
ke-1. Pada sub 2o ditambah:
Kata-kata: "pasal 7 dari peraturan yang disebut terakhir" diganti dengan kata-kata: "pasal 7 baik dari peraturan yang dimuat dalam Lembaran-Negara tahun 1949 No. 179 maupun dari peraturan yang dimuat dalam Lembaran-Negara tahun 1958 No. 139".
ke-2. Sesudah sub 3o disisipkan:
- "3Ao. Pada pasal 3 ditambah suatu ayat yang berbunyi sebagai berikut:
- "(5) Pajak dividen yang dipotong
Pasal V.
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 16 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 109) tentang Perubahan dan Tambahan Ordonansi Pajak Pendapatan, diubah dan ditambah sebagai berikut:
A. ke-1. Pada sub II, pasal 2 ayat (1) anak-anak bagian huruf a dan b katakata: "barang tak bergerak" diganti dengan kata-kata: "barang tak gerak".
ke-2. Pada sub III pada 2a ayat (3) antara kata-kata "sebagai" dan "ganti" disisipkan kata-kata suatu kesatuan dikenakan pajak sebagai".
ke-3. Pada sub IV, pasal 2b ayat (1) masing-masing huruf a, huruf b dan huruf c, kata-kata masing-masing "usaha dan kerja", "barang tak bergerak" dan "harta bergerak" diganti dengan kata-kata "usaha dan tenaga", "barang tak gerak" dan "harta gerak".
ke-4. Pada sub IV, pasal 2c ayat (3) anak-anak bagian huruf a dan huruf b kalimat pertama masing-masing kata: "mengoper" diganti dengan kata: "mengoperkan".
ke-5. Pada sub IV, pasal 2c masing-masing kata-kata: "harta diganti dengan kata-kata: "barang tak gerak".
ke-6. Pada sub IX, pasal 2c masing-masing kata-kata "harta bergerak", "barang tak bergerak" dan "barang bergerak", "barang tak gerak" dan "barang gerak".
ke-7. Pada sub IV, pasal 2f kata: "tantieme" diganti dengan kata: "tontine".
- 15 - ke-8. Pada sub V, rpasal 3 anak-anak bagian huruf o dan huruf p masing-masing kata-kata: "barang tak bergerak" dan "harta bergerak" diganti dengan kata-kata: "barang tak bergerak" dan "harta bergerak.
ke-9. Pada sub VIII, pasal 5a ayat (2) masing-masing kata-kata: "barang tak bergerak" clan "barang bergerak" diganti dengan kata-kata: "barang tak gerak dan "barang gerak".
ke-10. Pada sub X, pasal 8 tarip B jumlah pajak "Rp. 34. 050,-" pada pendapatan "Rp. 15.000,-" diganti menjadi jumlah pajak pokok "Rp. 34.800,-.
ke-11. Pada sub XVII, pasal 13 ayat (1) kata-kata "pasal 12 ayat (7)" diganti dengan kata-kata: "pasal 12 ayat (9)".
- B. Pada sub IV, pasal 2c ayat (3) ditambah anak bagian baru berbunyi:
2. yang
3. "c"Kerugian berhubung dengan pengoperan termaksud pada huruf a tidak diperhatikan".
- C. ke-1.
5. ke-2. Pasal 8d sub XIV, ditambah ayat baru dan dibaca sebagai berikut:
6. Pada sub IV, pasal 2e ditambah ayat baru yang berbunyi: "(4) Pajak Dividen, yang dipotong
Pada 2e, pasal 9 A ayat (1-bis) kalimat kedua yang dimulai dengan kata "Dasar" dan diakhiri dengan kata "Keuangan", dihapuskan.
Pasal VII.
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 18 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 111 ) tentang Perubahan dan Tambahan Aturan Bea Meterai, diubah dan ditambah sebagai berikut:
- I. Pada pasal I di adakan perubahan-perubahan sebagai berikut: sub a, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- 1) "Gourverneur Generaal" di baca "Menteri Keuangan" (Pasal 2 ayat (2), pasal 3 ayat (3), pasal 4 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), Pasal 31 II Sub 35 dan Sub 37, Pasal 119 ayat (1) ),
- 2) "Gou Verneur Generaal" di baca "Menteri Keuangan" (Pasal 5 ayat (7), Pasal 7 ayat (1), Pasal 61 ayat (4), Pasal 78 ayat (7), Pasal 104 ayat (31)
- sub c. Kata-kata "pasal 119b ayat (2)" dihapuskan.
- sub e Sesudah sub d disisipkan sub c yang berbunyi sebagai berikut:
"Residentiegerecht" dibaca "Pengadilan Negeri" [pasal 101 ayat (3) dan ayat (4) huruf c pasal 102 a ayat (3)].
- sub f. Kata-kata "pasal 119a ayat (2)" dihapuskan.
- sub h. Kata-kata "pasal 119a ayat (3)" pasal 119a ayat (1)" dihapuskan.
- sub p. Dihapuskan.
- II. a. Pasal II (lama) dijadikan pasal III dan pasal III (lama) dijadikan pasal II.
- b. Pasal III (lama) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: "Bea meterai ditetapkan sekurang-kurangnya satu rupiah".
- c. Pasal II (lama) sub B: pasal 23 ke-2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
"2 surat permohonan dalam bentuk apapun, juga dalam surat atau catatan (memo) yang ditujukan kepada Pemerintah kepada pegawai negeri dalam jabatannya, kepada hakim pengadilan yang mengadili atas nama keadilan, kepada juru pemisah, kepada pemerintah Daerah dimaksud dalam Undang-undang No. 1 tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah (LembaranNegara tahun 1957 No. 6) juncto Penetapan Presiden No. 6 tahun 1959 tentang Pemerintah Daerah, kepada pegawai Pemerintah Daerah dalam jabatannya, kepada badan usaha Bab IV diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
4. Tentang bea meterai: untuk tanda penerimaan uang, tanda penyimpanan uang dan surat saldo, tanda masuk dan tanda langganan, tanda keanggotaan dan surat undian; untuk surat pengakuan hutang, surat tanda gadai, surat perjanjian kredit dan pemberian jaminan sampai jumlah tidak lebih dari seribu rupiah".
5. Pasal 38 b dibaca sebagai berikut:
6. "tanda yang dibuat sepihak yang menyebutkan penerimaan atau pemindahan uang";
- e. Pasal 38 sub b diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
8. "j. tanda yang dibuat sepihak yang memuat pengakuan kewajiban untuk melunasi sejumlah uang atau untuk menyerahkan barang, asalkan kewajiban tersebut timbul karena perjanjian, Bab XIII dibaca "hasil bumi dan hasil lainnya".
[pasal 109 ayat (3), ayat (4), ayat (6), ayat (9), ayat (10), ayat (11); pasal 110 ayat (3)), ayat (4); pasal 111 ayat (1) ke-1 dan ke-2, ayat (3); pasal 112 ayat (2); pasal 115 ayat (1), ke-3, ke5 dan ke-6].
Pasal 109 ayat (3);
1. kata-kata "kinine, sagu, beras" dihapuskan.
2. kata-kata "kulit" dibaca "kulit binatang" dan yang kedua dihapuskan.
- c. Pasal 113 ayat (2): kata-kata "kiri" dibaca "kanan" dan kata-kata "kanan"dibaca "kiri".
- d. Pasal 116a.
Ketentuan-ketentuan dalam bab ini tidak berlaku terhadap transaksi dalam hasil bumi dan hasil lainnya yang diadakan oleh eksportir yang berkedudukan di Indonesia dengan pihak di luar Indonesia.
Pasal 73
## IV.Pasal 73e sub a dibaca sebagai berikut:
Pasal 101
- sub f. Kata-kata "pasal 119a ayat (2)" dihapuskan.
- sub h. Kata-kata "pasal 119a ayat (3)" pasal 119a ayat (1)" dihapuskan.
- sub p. Dihapuskan.
- II. a. Pasal II (lama) dijadikan pasal III dan pasal III (lama) dijadikan pasal II.
- b. Pasal III (lama) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: "Bea meterai ditetapkan sekurang-kurangnya satu rupiah".
- c. Pasal II (lama) sub B: pasal 23 ke-2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
"2 surat permohonan dalam bentuk apapun, juga dalam surat atau catatan (memo) yang ditujukan kepada Pemerintah kepada pegawai negeri dalam jabatannya, kepada hakim pengadilan yang mengadili atas nama keadilan, kepada juru pemisah, kepada pemerintah Daerah dimaksud dalam Undang-undang No. 1 tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah (LembaranNegara tahun 1957 No. 6) juncto Penetapan Presiden No. 6 tahun 1959 tentang Pemerintah Daerah, kepada pegawai Pemerintah Daerah dalam jabatannya, kepada badan usaha Bab IV diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
4. Tentang bea meterai: untuk tanda penerimaan uang, tanda penyimpanan uang dan surat saldo, tanda masuk dan tanda langganan, tanda keanggotaan dan surat undian; untuk surat pengakuan hutang, surat tanda gadai, surat perjanjian kredit dan pemberian jaminan sampai jumlah tidak lebih dari seribu rupiah".
5. Pasal 38 b dibaca sebagai berikut:
6. "tanda yang dibuat sepihak yang menyebutkan penerimaan atau pemindahan uang";
- e. Pasal 38 sub b diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
8. "j. tanda yang dibuat sepihak yang memuat pengakuan kewajiban untuk melunasi sejumlah uang atau untuk menyerahkan barang, asalkan kewajiban tersebut timbul karena perjanjian, Bab XIII dibaca "hasil bumi dan hasil lainnya".
Pasal 109
Pasal 109 ayat (3);
1. kata-kata "kinine, sagu, beras" dihapuskan.
2. kata-kata "kulit" dibaca "kulit binatang" dan yang kedua dihapuskan.
Pasal 113
- c. Pasal 113 ayat (2): kata-kata "kiri" dibaca "kanan" dan kata-kata "kanan"dibaca "kiri".
Pasal 116
- d. Pasal 116a.
Pasal 119
- sub e Sesudah sub d disisipkan sub c yang berbunyi sebagai berikut:
"Residentiegerecht" dibaca "Pengadilan Negeri" [pasal 101 ayat (3) dan ayat (4) huruf c pasal 102 a ayat (3)].
- sub f. Kata-kata "pasal 119a ayat (2)" dihapuskan.
- sub h. Kata-kata "pasal 119a ayat (3)" pasal 119a ayat (1)" dihapuskan.
- sub p. Dihapuskan.
- II. a. Pasal II (lama) dijadikan pasal III dan pasal III (lama) dijadikan pasal II.
- b. Pasal III (lama) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: "Bea meterai ditetapkan sekurang-kurangnya satu rupiah".
- c. Pasal II (lama) sub B: pasal 23 ke-2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
"2 surat permohonan dalam bentuk apapun, juga dalam surat atau catatan (memo) yang ditujukan kepada Pemerintah kepada pegawai negeri dalam jabatannya, kepada hakim pengadilan yang mengadili atas nama keadilan, kepada juru pemisah, kepada pemerintah Daerah dimaksud dalam Undang-undang No. 1 tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah (LembaranNegara tahun 1957 No. 6) juncto Penetapan Presiden No. 6 tahun 1959 tentang Pemerintah Daerah, kepada pegawai Pemerintah Daerah dalam jabatannya, kepada badan usaha Bab IV diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
4. Tentang bea meterai: untuk tanda penerimaan uang, tanda penyimpanan uang dan surat saldo, tanda masuk dan tanda langganan, tanda keanggotaan dan surat undian; untuk surat pengakuan hutang, surat tanda gadai, surat perjanjian kredit dan pemberian jaminan sampai jumlah tidak lebih dari seribu rupiah".
5. Pasal 38 b dibaca sebagai berikut:
6. "tanda yang dibuat sepihak yang menyebutkan penerimaan atau pemindahan uang";
- e. Pasal 38 sub b diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
8. "j. tanda yang dibuat sepihak yang memuat pengakuan kewajiban untuk melunasi sejumlah uang atau untuk menyerahkan barang, asalkan kewajiban tersebut timbul karena perjanjian, Bab XIII dibaca "hasil bumi dan hasil lainnya".
[pasal 109 ayat (3), ayat (4), ayat (6), ayat (9), ayat (10), ayat (11); pasal 110 ayat (3)), ayat (4); pasal 111 ayat (1) ke-1 dan ke-2, ayat (3); pasal 112 ayat (2); pasal 115 ayat (1), ke-3, ke5 dan ke-6].
Pasal 109 ayat (3);
1. kata-kata "kinine, sagu, beras" dihapuskan.
2. kata-kata "kulit" dibaca "kulit binatang" dan yang kedua dihapuskan.
- c. Pasal 113 ayat (2): kata-kata "kiri" dibaca "kanan" dan kata-kata "kanan"dibaca "kiri".
- d. Pasal 116a.
Ketentuan-ketentuan dalam bab ini tidak berlaku terhadap transaksi dalam hasil bumi dan hasil lainnya yang diadakan oleh eksportir yang berkedudukan di Indonesia dengan pihak di luar Indonesia.
IV.Pasal 73e sub a dibaca sebagai berikut:
"tanda yang dibuat dari perjanjian hutang-piutang, dimana oleh suatu badan pemberi kredit, baik yang berkedudukan di luar Indonesia maupun yang berkedudukan di Indonesia, di berikan kredit kepada pemerintah RI, Pemerintah Daerah, badan usaha
- A. ke-1 Pada sub II, III dan IV pasal-pasal 2, 3 dan 4 diubah dan dibaca seluruhnya sebagai berikut: "a-Nilai sewa. Pasal 2.
Bila sewa rumah kediaman yang disewa dan bungalow yang disewakan ditetapkan sebesar jumlah uang yang dibayar oleh penyewa untuk penyewaan itu baik langsung kepada yang menyewakan, maupun dengan cara lain, tidak termasuk biaya pemeliharaan dan pembetulan yang menurut aturan-aturan Undangundang harus dipikul oleh penyewa, kecuali apabila menurut pendapat Kepala Inspeksi Keuangan yang bersangkutan jumlah uang tersebut dianggap tidak sesuai dengan nilai sewa sebenarnya dalam pasaran bebas. Dalam hal ini Kepala Inspeksi Keuangan menetapkan nilai sewa kena pajak dengan jalan perkiraan.
- (1) Nilai sewa rumah kediaman yang tidak disewa dan bungalow yang tidak disewakan atau rumah kediaman yang disewa dan bungalow yang disewakan dalam satu jumlah dengan barang lain, selain dari pada bangunan turutannya dan pekarangannya, ditetapkan dengan jalan perkiraan setelah dibandingkan dengan rumah atau bungalow yang disewakan di tempat itu atau ditempat yang terdekat.
- (2) Dalam mengenakan pajak untuk Presiden Republik Indonesia menurut dasar nilai sewa dan perabot rumah tidak dihitung bangunan dan perabot rumah di Jakarta, yang disediakan guna pemakaian oleh Presiden, begitu juga lapangan-lapangan dari istana di Bogor dan di Cipanas.
Dihapuskan".
- B. Sesudah sub XIV diadakan sub-sub baru yang berbunyi sebagai berikut:
2. "XlV a Pasal 26 ayat (1) diubah dan dibaca sebagai berikut:
- (1) Apabila wajib-pajak berkeberatan terhadap penetapan nilai sewa rumah kediamannya yang menyimpang dari uang sewa yang dibayarnya sebagaimana dimaksudkan pada pasal 2, maka ia dapat meminta supaya nilai sewa sebenarnya atas biayanya sendiri, dikirakan oleh tiga orang ahli yang ditunjuk oleh Kepala Inspeksi Keuangan".
4. "XlVb.Pasal 31 diubah dan dibaca seluruhnya sebagai berikut:
"Ketetapan pajak ditambah oleh Kepala Inspeksi Keuangan bilamana keterangan-keterangan kemudian memberikan alasan untuk itu ataupun bila dengan cara lain dapat diketahui, bahwa telah dilakukan suatu pemberitahuan yang tidak betul yang merugikan Negara, satu dan lain dengan tidak mengurangi hak untuk mengajukan keberatan terhadap itu, dengan cara dan di dalam waktu yang ditentukan dalam pasal 29, sedang terhadap jangka waktu itu berlaku pula pasal 29 ayat (6)".
- C. Sesudah sub XV diadakan sub baru yang berbunyi sebagai berikut:
2. "XVa. Pasal 33a ayat (3) dihapuskan".
- D. Sesudah sub XVII diadakan sub baru yang berbunyi sebagai berikut:
4. "XVIII. Pasal 42 dihapuskan".
Pasal IX.
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 20 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 113) tentang Perubahan dan Tambahan Undang-undang Pajak Penjualan, diubah dan ditambah sebagai berikut:
- 1.
- a. Pasal 2 sub 1: Dihapuskan.
- b. Sub I B ke-5 dibaca sebagai berikut:
"ke-5 jasa: semua tindak usaha -selain penyerahan dimaksud pada-pasal 1 ayat (1) ke-3 - dengan penggantian yang dilakukan dengan bebas oleh pengusaha disebut di bawah ini:
1. notaris;
2. pengacara, prokurir (procureur);
3. konsulen;
4. pengusaha kantor administrasi;
5. akontan;
6. makelar;
7. komisioner;
8. juru lelang;
9. pemborong selain pemborong makanan atau bahan makanan;
10. pengusaha biro perencana;
11. pengusaha reparasi, pemeliharaan;
12. pengusaha perawatan jasmaniah;
13. pengusaha assuransi kerugian, selain assuransi pengangkutan;
- 26 -
14. Pengusaha persewaan barang bergerak;
15. Pengusaha persewaan ruangan selain untuk tempat tinggal.
16. pengusaha biro reklame, biro iklan;
17. pengusaha binatu;
18. pengusaha biro perjalanan.
II. Pasal 2 sub VII.
- B. kata-kata: "penerima jasa" dibaca: "atau penerima jasa".
- E. dibaca sebagai berikut:
3. Ayat (5) a. kata-kata "pabrikan" diganti dengan "pengusaha".
- b. antara kata-kata "pembeli" dan "sebanyak" disisipkan kata-kata "atau penerima jasa".
III. Pasal 2 sub IX.
diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
"jasa berupa pertolongan atau perawatan dibidang ketabinan
dihapuskan.
"jasa yang dilakukan oleh pengusaha pengangkutan".
- Ayat (17) "jasa yang dilakukan oleh pengusaha persewaan buku bacaan",
- Ayat(18) "jasa yang dilakukan oleh makelar dan komisioner berkenaan dengan transaksi-transaksi mengenai surat effek, hasil bumi dan hasil lainnya dimaksud dalam pasal 109 Aturan Bea Meterai 1921".
Pasal X.
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 21 Desember 1959,

Penandatangan: Menteri Muda Kehakiman, SAHARDJO. LEMBARAN NEGARA TAHUN 1959 NOMOR 141;

Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Desember 1959. Presiden Republik Indonesia, SOEKARNO. ## PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
PENJELASAN
Pembukaan
No. 24 TAHUN 1959
## UMUM.
Peraturan-peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang yang memuat perubahan dan tambahan Ordonansi Pajak Kekayaan, Ordonansi Pajak Perseroan, Ordonansi Pajak Pendapatan, Ordonansi Pajak Upah. Aturan Bea Meterai, Ordonansi Pajak Rumah Tangga dan Undang-undang Pajak Penjualan tentang kenaikan tarip cukai atas bir dan alkohol sulingan dan kenaikan bea masuk atas bir dan tentang penetapan Pemungutan Pajak Dividen, ternyata memuat ketentuan-ketentuan yang dapat menimbulkan kesukaran-kesukaran dalam pelaksanaannya. Berhubung dengan itu perlu diadakan perubahan dan tambahan pada Peraturan-peraturan yang bersangkutan.
## PASAL DEMI PASAL.
##
PENJELASAN
Pasal 1
. Perubahan-perubahan dan tambahan-tambahan yang diusulkan dalam pasal ini mempunyai maksud menyesuaikan satu dan lain dengan keadaan pada waktu ini, selanjutnya dengan perubahanperubahan yang sebelumnya telah diadakan pada Ordonansi dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 7 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 100). ## Pasal II. Dalam pasal ini selain dimuat perubahan mengenai beberapa istilah yang kurang tepat, diadakan pula perluasan obyek pengenaan dengan bunga-bunga obligasi. Selanjutnya berhubug dengan sistimatik perundang-undangan dipandang tidak benar materi mengenai perhitungan pajak dividen dengan masing-masing pajak pendapatan dan pajak perseroan diatur dalam Peraturan Pajak Dividen (pasal 9). Hal ini akan diatur dalam Ordonansi-ordonansi Pajak yang bersangkutan itu. ## Pasal III. ke- 1 dan ke-2. Cukup jelas. ke-3 sub 4 A°. Ketentuan untuk mencegah pajak berganda kini disesuaikan dengan ketentuan yang telah lama berlaku untuk pajak pendapatan dan pajak kekayaan sebagaimana dimuat dalam Staatsblad 1934 No. 291. Karena pajak kini dihitung dari seluruh laba perusahaan progressi tarip berjalan sebagaimana direncanakan. ke-3 sub 4B° Ketentuan-ketentuan ini ditambah berhubung dengan perhitungan pajak dividen dengan pajak perseroan. ke-4 Perubahan dan penambahan dilakukan sehingga sanksi yang dimuat pada pasal 23 juga berlaku apabila, kewajiban yang dimuat pada pasal 22 tidak dihiraukan. ## Pasal IV. Pada waktu membuat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang No. 15 tahun 1959 terutama mengenai penetapan bea istimewa untuk minyak wangi, minyak rambut, air kumur, air penghias dan lain-lain agar sejenis itu kurang diperhatikan peraturan-peraturan impor yang berlaku pada tahun 1952 dan sekarang (1959). Pada tahun 1952 bea istimewa untuk barang-barang tersebut berjumlah Rp. 240,tiap hektoliter cairan. Untuk impor barang tersebut harus diserahkan indusmen sebesar 70% serta kurs valuta asing adalah Nf. 1,- = Rp. 3,-. Harga entrepot barang dalam valuta asing sebesar Nf. 1,- menjadi dalam rupiah Indonesia 1,7 X Rp. 3.- = Rp. 5.1125. Pada waktu sekarang (1959) dipungut P.U.I.M. sebanyak 200% untuk barangbarang tersebut. Kurs valuta asing adalah Ned. f 1,- = Rp. 12,-. Dengan lain perkataan harga barang dalam rupiah telah meningkat kira-kira 2 X 12 = 4,9 kali harga dulu, hingga 5,1125 dengan sendirinya jumlah bea-bea untuk barang yang dipersoalkan ini± 4,9 X pula meningkatnya. Berhubung dengan itu bea istimewa seharusnya dinaikkan menjadi 4,9 X Rp. 240,- = Rp. 1. 176,-. Karena pertimbangan praktis kenaikan bea istimewa tersebut diusulkan menjadi Rp. 1.000,-. ## Pasal V. Dalam pasal ini dimuat beberapa penyempurnaan istilah, ralat mengenai satu jumlah pajak dalam tarip B dan satu tambahan (ad A dan B). Selanjutnya berhubung dengan sistimatik perundang-undangan dianggap perlu untuk mengoper beberapa materi yang telah diatur dalam masing-masing "Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Pajak Hasil Bumi 1959" dan "Peraturan Pajak Dividen 1959" kedalam Ordonansi Pajak Pendapatan 1944 (ad C dan D). Penghapusan ayat (4) pasal 8 Ordonansi Pajak Pendapatan 1944 (Ad E) diadakan berhubung materi ini diatur tersendiri dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang ini. Akhirnya dipandang perlu adanya suatu ketentuan tentang wajib melakukan pemberitahuan, walaupun kepada wajib pajak tidak diberikan surat pemberitahuan. ## PASAL VI. Materi dalam pasal 9A ayat (1 bis) Ordonansi Pajak Upah, kalimat kedua termaksud diatur tersendiri dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini, yang berlaku bagi semua pajak Negara. ## Pasal VII. - I. a. Penunjukan pegawai negeri yang diserahi sesuatu tugas dalam pelaksanaan peraturan bea materai dilakukan dengan Peraturan Pemerintah. Kekuasaan "Governeur General" lainnya sebagai disebut dalam Aturan Bea Materai 1921 diserahkan kepada Menteri Keuangan. - b. f. h. pasal-pasal yang dalam ayat-ayat c, f h. sudah dihapus dengan Undangundang No. 19 tahun 1959 (Undang-undang Darurat No. 27 tahun 1957) tentang "Penagihan hutang pajak dengan surat paksa". - c. Ayat ini dalam Perpu No. 18 tahun 1959 tidak turut termuat. - c. Perubahan dalam Perpu No. 18 tahun 1959 telah dilaksanakan dengan Lembaran-Negara tahun 1956 No. 47, sehingga tidak perlu lagi dimuat. - II. a. Diadakannya penukaran pasal II dengan pasal III ialah karena pasal III lama berlaku umum, sehingga lebih cepat jika pasal III lama didahulukan penempatannya dari pada pasal 11 lama yang memuat perubahan-perubahan khusus. Perubahan terletak pada : - e. 1. Kata-kata "surat peringatan" diganti dengan "catatan" agar sesuai dengan yang dimaksudkan. 2. Bagian kalimat "badan-badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah" dijadikan badan-badan usaha-berdasarkan I.B.W. dan I.C.W." ialah untuk menegaskan bahwa yang dimaksud dengan badan-badan itu ialah badan usaha berdasarkan I.B.W. dan I.C.W. Berhubung dengan itu maka kalimat "dan juga yang diajukan kepada badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah yang semata-mata melakukan sebagian dari tugas Pemerintah seperti misalnya perusahaan-perusahaan yang termasuk Indische Bedrijvenwet (Staatsblad 1927 No. 419)" dalam Penjelasan Perpu No. 1 8/l959 dianggap tidak tertulis. - d. Berhubung dengan perubahan pada pasal 38 sub j, k dan l, maka kepala dibawah bab IV perlu pula diubah dan disesuaikan. - c. Perubahan pada pasal 3 8 sub a, j. k. l dan pasal 41 ke-1 dilakukan dalam bahasa Indonesia. - g. Dengan diubahnya bunyi pasal 41 ke-9, maka yang dikecualikan dari bea materai ialah tanda penerimaaan pembayaran dari keuangan Pemerintah, baik Pusat maupun daerah, dan badan usaha berdasarkan I.B.W. dan I.C.W. - h. Pasal 45 ke-4. Bea materai untuk surat keterangan mengemudikan kendaraan bermotor hingga dewasa ini besarnya Rp. 5,- 2. Berkenaan dengan penaikan tarip bea materai maka kiranya tidak akan memberatkan pihak yang akan memiliki surat keterangan tersebut apabila jumlahnya bea materai dijadikan Rp. 15,mengingat berlakunya surat keterangan tersebut untuk 5 tahun. ## III. Pasal IV. - a. Berhubnng yang kena bea materai tidak saja hasil bumi tetapi ada juga hasil lainnya seperti kulit binatang yang mentah maupun yang dimasak maka katakata "hasil-bumi" dibaca hasil bumi dan hasil lainnya. - b. Kinine, sagu, beras dihapuskan dari pasal 109 ayat-(3) karena sebagai obatobatan dan sebagai bahan makanan utama penting artinya bagi rakyat. Pengecualian ini sejalan dengan pengecualian dalam pasal 29 Undang-undang Pajak Penjualan. - c. Perubahan disesuaikan dengan bentuk materai dagang. - d. Ketentuan dalam pasal 116 a diadakan berhubung yang dikenakan bea materai dagang hanyalah transaksi yang diadakan dalam Indonesia. 5. IV.Pasal 73c.Perusahan diadakan untuk lebih menegaskan bagi pihak mana pengecualian berlaku. - V. Surat obligasi adalah tanda dari perjanjian hutang-piutang yang dibuat oleh debitur. Oleh karena surat obligasi sudah dikenakan bea materai dalam Bab XI tentang "Bea materai surat efek" maka tidak lagi dikenakan bea materai menurut bab ini. ## Pasal VIII. Perubahan-perubahan dan tambahan-tambahan yang diusulkan ialah guna mengatur hal penetapan nilai sewa berhubung dengan keadaan sekarang dan seterusnya guna menyesuaikan beberapa pasal yang mempunyai hubungan dengan soal penetapan nilai sewa tersebut (ad A dan B.). Selanjutnya apa yang tercantum pada C dan D merupakan penyesuaian pada perubahan-perubahan sebelumnya dalam Perpu No. 19 tahun 1959 (LembaranNegara tahun 1959 No. 112). ## Pasal IX. 1. a. Penghapusan pasal 1 ayat (1) ke-3 d Undang-undang Pajak Penjualan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 20 tahun 1959 adalah suatu kehilapan. 2. Berhubung dengan itu maka pasal tersebut dihidupkan, kembali dengan menghapuskan pasal yang memuat penghapusannya. - b. Dengan maksud untuk lebih menjelaskan maka keterangan tentang pengertian diubah "jasa" diubah. Tindak usaha pabrikan dalam arti pasal 1 ayat (1) ke-3d, ialah penghasilan barang dalam keadaan bergerak, termasuk juga melakukan jasa, akan tetapi tindak usaha tersebut dimaksudkan sebagai penyerahan barang oleh pabrikan, sehingga, sehingga tidak lagi dikenakan pajak sebagai melakukan jasa. Dalam hal penghasilan pekerjaan itu dilakukan untuk pemesan yang dianggap sebagai pabrikan dari pekerjaan itu, maka diangkat bahwa ia melakukan jasa itu dengan bebas. Syarat "dengan bebas" dalam keterangan tentang pengertian "jasa" bermaksud untuk mengecualikan jasa-jasa yang dilakukan pengusaha yang bekerja pada pengusaha lain dan segolongan yang akhirnya dianggap sebagai yang melakukan jasa seluruhnya. Untuk menentukan apakah suatu pengusaha bekerja pada pengusaha lain dapat diambil sebagai pedoman pasal 2 Ordonansi Pajak Upah. Yang dimaksud dengan konsulen ialah pengusaha yang memberikan penerangan dan nasehat tidak saja dilapangan pajak tetapi juga dilapangan lain seperti bidang ekonomi perusahaan, perburuhan dan lain sebagainya, selain yang dilakukan oleh pengusaha lainnya disebut pada anak ayat ini. Nasehat yang diberikan oleh eorang dokter (consult), sebagai jasa dilapangan ketabiban, tidak dikenakan pajak. Juga jasa yang diberikan pengusaha kantor administrasi (administratie kantoren) dikenakan pajak pejualan. Pemborong makanan dan bahan makanan tidak dikenakan pajak karena jasa yang diberikan dengan maksud agar tidak meninggikan harga kedua macam bahan tersebut bagi penerima jasa. Yang dimaksud dengan pemborong ialah pengusaha yang melakukan jasa secara borongan untuk pihak lain berdasarkan suatu perjanjian antara kedua pihak tersebut dalam mana ditentukan jumlah harga borongan. Dalam jumlah harga borongan ini pada lazimnya sudah termasuk penggantian