UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 5 Tahun 1955 tentang MENGADAKAN OPSENTEN ATAS CUKAI BENSIN (berlaku 5 Mei 1955)
Pembukaan
Menimbang
:
- bahwa berhubung dengan gentingnya keadaan Keuangan Negara pada Dewasa ini, maka sebagai salah satu usaha untuk memperbaiki keadaan ini dipandang perlu menambah pendapatan Negara dengan jalan mengadakan opsenten atas cukai dari barang yang tersebut di bawah ini : gasolin, bensin dan segala sulingan minyak bumi yang mempunyai sifat sama dengan yang tersebut dahuluan, yakni bahwa barang-barang itu menguap lebih cepat daripada minyak lampu; bahwa karena keadaan-keadaan yang mendesak peraturan ini perlu segera diadakan;
Mengingat
:
pasal 96 dan pasal 117 dari Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG MENGADAKAN OPSENTEN ATAS CUKAI BENSIN.
Pasal 1
Jumlah cukai atas : gasolin, bensin dan segala sulingan minyak bumi yang mempunyai sifat sama dengan yang tersebut dahuluan, yakni bahwa barang-barang itu menguap lebih cepat dari pada minyak lampu, ditetapkan pada pasal 1 ayat 2 sub b dari Ordonansi 27 Desember 1886 (Staatsblad No. 249), Undang-undang No. 27 tahun 1954, untuk suatu waktu yang tidak tertentu dinaikkan dengan tambahan opsenten sejumlah 140 (seratus empatpuluh).
Pasal 2
Menteri Keuangan menetapkan peraturan-peraturan lebih lanjut untuk menambah pembayaran cukai, yang harus dibayar atas barang-barang yang pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini tersedia dalam jumlah banyaknya yang melebihi sesuatu jumlah maksimum yang ditetapkan.
Pasal 3
Barang siapa yang menurut pasal 2 diwajibkan memberitahukan tidak atau tidak memenuhi penuh kewajiban ini atau memasukkan pemberitahuan yang tidak betul, dihukum dengan hukuman kurungan setinggi-tingginya atau satu tahun atau dengan denda sebanyak-banyaknya sepuluh ribu rupiah.
Barang-barang yang terhadapnya dilakukan pelanggaran, termasuk pembungkusannya, akan disita dengan tidak mengindahkan apakah barang-barang itu kepunyaan yang terhukum.
Peristiwa-peristiwa yang diancam dengan hukuman menurut ayat pertama adalah pelanggaran.
Pasal 4
Untuk menghindarkan penuntutan di muka hakim karena peristiwa-peristiwa yang diancam dengan hukuman menurut pasal 3, Menteri Keuangan dapat berdamai atau menyuruh berdamai.
Pasal 96
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG MENGADAKAN OPSENTEN ATAS CUKAI BENSIN.
Jumlah cukai atas : gasolin, bensin dan segala sulingan minyak bumi yang mempunyai sifat sama dengan yang tersebut dahuluan, yakni bahwa barang-barang itu menguap lebih cepat dari pada minyak lampu, ditetapkan pada pasal 1 ayat 2 sub b dari Ordonansi 27 Desember 1886 (Staatsblad No. 249), Undang-undang No. 27 tahun 1954, untuk suatu waktu yang tidak tertentu dinaikkan dengan tambahan opsenten sejumlah 140 (seratus empatpuluh).
Menteri Keuangan menetapkan peraturan-peraturan lebih lanjut untuk menambah pembayaran cukai, yang harus dibayar atas barang-barang yang pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini tersedia dalam jumlah banyaknya yang melebihi sesuatu jumlah maksimum yang ditetapkan.
Barang siapa yang menurut pasal 2 diwajibkan memberitahukan tidak atau tidak memenuhi penuh kewajiban ini atau memasukkan pemberitahuan yang tidak betul, dihukum dengan hukuman kurungan setinggi-tingginya atau satu tahun atau dengan denda sebanyak-banyaknya sepuluh ribu rupiah.
Barang-barang yang terhadapnya dilakukan pelanggaran, termasuk pembungkusannya, akan disita dengan tidak mengindahkan apakah barang-barang itu kepunyaan yang terhukum.
Peristiwa-peristiwa yang diancam dengan hukuman menurut ayat pertama adalah pelanggaran.
Untuk menghindarkan penuntutan di muka hakim karena peristiwa-peristiwa yang diancam dengan hukuman menurut pasal 3, Menteri Keuangan dapat berdamai atau menyuruh berdamai.
Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada tanggal 5 Mei 1955.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang Darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Mei 1955. Presiden Republik Indonesia, ttd. SOEKARNO.

Penandatangan: Menteri Keuangan, ttd. ONG ENG DIE.

Penandatangan: Menteri Kehakiman, ttd. DJODY GONDOKUSUMO.

Penandatangan: Diundangkan pada tanggal 4 Mei 1955. Menteri Kehakiman, ttd. DJODY GONDOKUSUMO.
PENJELASAN
Pembukaan
UMUM
Salah satu usaha untuk mengurangi defisit dalam anggaran tahun 1955 ialah mencari jalan untuk menambah pendapatan negara yang dapat dipertanggung-jawabkan. Berhubung dengan itu ada dikandung maksud untuk mengadakan opsenten atas cukai bensin.
Tindakan fiscal ini ditujukan ke object itu karena pada waktu ini harga bensin di INdonesia adalah harga terendah jika dibandingkan dengan lain-lain negara, sehingga kenaikan harga itu dapat dipandang sebagai menyesuaikan dengan keadaan. Sekalipun harus diakui bahwa kenaikan harga bensin ini akan membawa akibat-akibat dalam lapangan perekonomian, akan tetapi sebaiknya perlu diinsafi pula bahwa bagaimanapun juga deficit negara penting sekali untuk dilenyapkan, setidak-tidaknya diperkecil, justru untuk memperoleh kestabilan ekonomi.
Memang harus diakui bahwa tiap-tiap tindakan fiscal akan memberatkan beban rakyat tetapi sebaliknya menambah pendapatan negara, maka antara kedua kepentingan ini harus dipertimbangkan mana yang lebih menguntungkan. Setelah dipertimbangkan sedalam-dalamnya, maka tindakan fiscal inilah yang tekanannya akan dirasai terkecil sedangkan manfaatnya untuk keuangan negara adalah terbesar.
Dalam pada itu mungkin ada baiknya apabila diutarakan peninjauan singkat seperti berikut.
Dengan Undang-undang Darurat No.1 tahun 1954 (Lembaran Negara No.1 tahun 1954) yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-undang No. 27 tahun 1954 (Lembaran Negara No.81/1954) opsenten atas cukai atas minyak lampu, bensin dan gula yang berlaku dalam tahun 1953 telah dipersatukan dengan pokoknya, akan tetapi tarip tetap seperti sediakala. Undang-undang itu telah dinaikkan berturut-turut dari Rp. 400,-/HI menjadi Rp. 750,-/HI dan dari Rp. 30,-/HI menjadi Rp. 82,50/HI.
Semula akan dinaikkan pula cukai atas minyak lampu, gula dan bensin yang dengan undang-undang tersebut di atas belum lagi dinaikkan cukainya.
Akan tetapi setelah dipertimbangkan sedalam-dalamnya maka di antara ketiga barang tadi, bensin-lah yang dapat dianggap tidak langsung mengenai keperluan rakyat pada umumnya, melainkan hanya terbatas pemakaiannya kepada golongan-golongan yang berada. Oleh karena itu dipikirkan mengadakan opsenten sejumlah 140 atas cukai bensin itu, sehingga oleh karenanya dua hal tercapai, yakni penambahan Kas Negara dan penyesuaian harga bensin dengan tingkat hidup dewasa ini.
Dengan mengadakan 140 opsenten atas cukai bensin, maka jumlah cukai akan naik dari Rp. 0,50 per liter menjadi Rp. 1,20 per liter.
Berdasarkan angka pendapatan cukai tahun 1954 sebanyak Rp. 360.423.531,82, maka pendapatan lebih yang dikira-kirakan adalah Rp. 504,5 juta setahunnya, dan untuk tahun 1955 akan memperoleh tambahan penghasilan 2/3-nya yaitu ± 336,- juta.
Pasal demi pasal
PENJELASAN
Pasal 1
s/d 5 dianggap cukup jelas, sehingga tidak membutuhkan uraian lebih lanjut. LN 1955/24; TLN NO. 798