PERATURAN BUPATI SINTANU TENT ANG Nomor 65 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dinyatakan bahwa Standar Satuan Harga merupakan salah satu dasar penyusunan anggaran berdasarkan prestasi kerja yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah; - b. bahwa sesuai dengan Ketentuan (berlaku 4 Desember 2013)
Pembukaan
Menimbang
BUPATI SINTANG
PERATURAN BUPATI SINTANu
NOMOR 65 TAHUN 2013
TENT ANG
STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS TETAP BAGI PENGAWAS SEKOLAH DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2014
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SINTANG,
- a. bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 39 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dinyatakan bahwa Standar Satuan Harga merupakan salah satu dasar penyusunan anggaran berdasarkan prestasi kerja yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 35 ayat ( 1) Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2013 ten tang Standar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pejabat Lainnya Yang ,Setara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2014 dinyatakan bahwa Ketentuanketentuan bagi Pegawai Negeri Sipil yang karena Jabatannya harus melakukan Perjalanan Dinas Tetap dalam Wilayah Jabatannya dapat diberikan Biaya Perjalanan Dinas Tetap, yang selanjutnya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Sintang;
- b. bahwa dalam rangka menunjang penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Kabupaten Sintang serta melaksanakan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan tugas pokok dan fungsi pemerintahan terutama dalam bidang pendidikan, maka dipandang perlu untuk mer:ietapkan Standar Biaya Perjalanan Dinas Tetap Bagi Pengawas Sekolah di Lingku Dinas\_ Pendidikan Atas beban Anggaran Pendapatann � : � Belanja Daerah Kabupaten S1ntang Tahun An 2014; ggaran
r,1engingat
- b h k d tersebut pada c. a wa untuk melaksanakan ma su · kan huruf a, huruf b dan huruf c di atas perlu ditetap dengan Peraturan Bupati Sintang;
- l U ct h 1959 tentang · n ang-Undang Nomor 27 Ta un 3 Tahun Penetapan Undang-Undang Darurat Non:or t 11 Di 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingka h Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tab �� 1953 Nornor 9 Tambahan Lembaran Negara Repu 1 Indonesia No � or 352) Sebagai . Undang-Unf; �� (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun blik Nomor 72, Tambahan Lernbaran Negara Repu 1 Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang PokokPokok Kepegawaian (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Repubhk ' Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 );
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 200 l {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tam bah an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nornor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Republik Indonesia Nornor 4355); ten tang Republik Lembaran
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung t � : ��� Keuangan Negara (Lembaran Negara Republ"k I d . 1 n onesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lernb Republik Indonesia Nomor 4400); aran Negara
- . zoo+ tentang 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun R publik Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Lee baran Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan b m·mana Negara Republik Indonesia Nornor 4437) se agaid telah diubah beberapa kali terakhir dengan Un angUndang Nornor 12 Tahun 2008 (Lembaran Nb � ra Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tam ' an Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat D � : Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubh Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraruran Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4741);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 l Tahun 201 o tent' . . . ang Standar Akuntans; Pemermtahan (Lembaran Neg Republik Indonesia Tahu\_n 2010 Nornor 123, Tamba:: � Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5165);
Menetapkan
- lb Pe · 13 Tahun 2UOu · cruturnn Mcrucri Dulnrn NcKcn Nornor · tent I I I K .uanaun DHerah, � UllJ.: 'cdornun Pcruzc o n11n c · "' · "' k 1· d·ngun St'bu1,t111rnu nu tclu h di u bu h bcberu pa u 1 0 c · . l'cruturun Men Leri Dulurn Ncbcri Nornor 2 l Tahun 20 I I,
- \ 7 · Pcn='turun Mcntcri Du lam Ncgcri Nomor 27 Tahun 2U 13 tcnt � ,n � Pcdomun Pcnyusunan Anggaran Pcndapatan dan Bclanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
18. Pcrnturan D:.IL'mh Kabupatcn Sintang Nomor 25 Tahun 2006 lentang Pengelolaun Keuangan Daerah [Lernbar an Ducruh Kabuputcn Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Turnbuhan Lcrnbaran Dacrah Kabupatcn Sinlang Nomor 25) scbagaimuna telah diubah dengan Peraluran Daerah l&lt;abupaten Siritarrg Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Dacrah l&lt;abupatcn Sinlang Ta h u n 2013 Nomor 3, Tambahan Lernbaran Dacrah Kabupaten Sintang Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Perner intah Kabupa te n Sintang [Lcmbnran Ducruh Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tarnbuhun Lernburun Daerah Kabupaten Sintung Nornor l);
20. Pcrut uran Daeruh Kabuputen Sintarrg Nomor 2 Tnh uri 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkal Dacrah Kabupaten Sintang [Lernbaran Daerah Kabupatcn Sintang Tahun 2008 Nornor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupatcn Sintang Nornor 2) sebagairnaua telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2013 (Lernbaran Dae rah Kabupaten Sin tang Tahun 2013 Nornor 5, Tarnbahan Lernbaran Daerah Kabupaten Sintung Nomor 5);
21. Peraturan Bupati Sintang Nornor 36 Tahun 2013 tentang Standar Biaya Pcrjalanan . Dirias Da larn Negeri Bagi Pejabat Negara, Pejabat Lainnya Yang Sctura, Pcgawai Negeri Sipil, Dan Pegawai Tidak Tet.ap Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sin tang Tahun Anggaran 2014 (Berita Dae rah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nornor 163);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS TETAP BAGI PENGAWAS SEKOLAH DI LJNGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN S!NTANG TAHUN ANGCARAN :2014.
BAB I - KETENTUAN UML'M
Pasal 1
oaJam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Sintang.
2. Pemeri?tah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Sintang.
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Sintang.
5. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rar � gka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dm �� Daerah dan Lembaga Teknis Daerah , Kecamatan, dan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan kebutuhan daerah.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Ka bu paten;
7. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten dan/atau Daerah Kata di bawah Kecamatan.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, ## BAB II
BIAYA PERJALANAN DINAS TETAP PENGAWAS SEKOLAH
BAB I - KETENTUAN UML'M
Pasal 2
. p . I 0 . Pasal 2 B\_1aya erja anan mas Tetap Pengawas Sekolah adalah biaya yang \_dapat d1gunakan langsung Pengawas Sekolah di Lingkungan Dinas Pend1d1kan Kabupa � en\_ Smtang untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungs1 di bidang keahliannya.
BAB I - KETENTUAN UML'M
Pasal 3
- (I) B\_iaya Perjalanan Dinas Tetap Bagi Pengawas Sekolah sebagaimana dirnaksud d � lam Pasal 2 merupakan biaya perjalanan rutin Pengawas Sekolah set1\_ap bulan, yang dilaksanakan dari tempat kedudukan Kabupaten Smtang ke WKBPS di kecamatan dan kembali ke kedudukan semula.
- (2) Biaya Perjalanan Dinas Tetap Pengawas Sekolah dibayar sekali setiap bulan bagi setiap Pengawas Sekolah.
KETENTUAN LAIN-LAIN
BAB III - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 4
- (1) Biaya Perjalanan Dinas Tetap Bagi Pengawas Sekolah dibebankan pada Anggaran SKPD yang mengeluarkan SPT yang bersangkutan.
- (2) Rincian Biaya Perjalanan Dinas Tetap Sudah termasuk Transport, Makan, Vang Saku, Angkutan Setempat dan Penginapan.
- (3) Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan ini berlaku untuk Perjalanan Dinas Dalarn Tetap Bagi Pengawas Sekolah yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang.
PasalS
Ketentuan sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, dan \_Lampiran V\_l i:nerupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dan Peraturan mi.

## Pasal6

Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan 1n1 mulai dilaksanakan sejak tanggal 1 Januari 2014.

r

## BAB IV

## KETENTUAN PENUTUP

Pasa! 7

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap or � n.g . dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan p � raturan Bupati iru dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Sm tang.

Ditetapkan di Sintang pada tanggal 4 Desember 2013 t

Diundangkan di Sintang pada tanggal 4 Desember 2013



AERAH KABUPATEN SINTANG,{

7ZUL HAJI AHMAD

BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2013 NOMOR 911

1

AAPIRAN

i PERA11.JRAN BUPATI SINTANG

NOMOR

: 65 TAHUN 2013

TANGGAL : 4 DESEMBER 2013

BAGI PENGAWAS : STANDAR BIAYA PER.JALANAN DINAS TETAP BUPATEN SEKOLAH DI LINGKUNOAN DINAS PENDIDIKAN KA ELANJA SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN B DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2014 ·

TENTANG

## S'fAJ'IDAR BIAVA PERJALANAN DINAS TETAP BAGI PENGAWAS SEKOLAH SJIIIP/SMA/SMK DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SINTANG

| ,.- WILAYAH PERJALANAN •o | SATUAN | BIAYA (Rp) � | � KET |
|----------------------------------------|--------------|----------------|---------|
| ,,,,. ,... 2 .l- | 3 | 4 JI | ] 5 |
| - ' SfNTANG - KECAMATAN SINTANG | ORANG/BULAN | 820,000 | |
| I SfNTANG - KECAMATAN KELAM PERMAl z | ORANG/BULAN | 960,000 | |
| SJNTANG - KECAMATAN BINJAI HULU | ORANG/BULAN | 850,000 | |
| 3 4 SJNTANG - KECAMATAN SEI TEBELIAN | ORANG/BULAN | 960,000 | |
| 5 SJNTANG - KECAMATAN TEMPUNAK | ORANG/BULAN | 990,000 | |
| 6 SINTANG - KECAMATAN DEDAJ | ORANG/BULAN | 990,000 | |
| 7 S!NTANG - KECAMATAN SEPAUK | ORANG/BULAN | 1,040,000 | |
| 8 S!NTANG - KECAMATAN KAYAN HILIR | ORANG/BUI.AN | 1, 160,000 | |
| 9 SINTANG - KECAMATAN KAYAN HULU | ORANG/BULAN | 1, 180,000 | |
| .0 SINTANG - KECAMATAN KETUNGAU HILIR | ORANG/BULAN | 1,310,000 | |
| .1 S!NTANG - KECAMATAN KETUNGAU TENGAH | ORANG/BULAN | 1,435,000 | |
| 2 S!NTANG - KECAMATAN KETUNGAU HULU | ORANG/BULAN | 1,660,000 | |
| .3 SJNTANG - KECAMATAN SERAWAI | ORANG/BULAN | 1,660,000 | |
| .4 SJNTANG - KECAMATAN AMBALAU | ORANG/BULAN | 1,760,000 | |

( BUPATI SINTANG,

?

�

/ rILTON CROSBY

t


0788

PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR

:

65 TAHUN 2013

TANGGAL TENTANG

4 DESEMBER 2013

TETAf&gt; BAGI STANDAR BIAVA PER,JALANAN DIN".'iNGAN. DINAS PENGAWAS SEKOU\H DI LINGK AN ANGGARAN PENDIDIKAN K,\BL'PATEN ATAS B � H KABUPATEN PENDAPATA!l DAN BELAN,JA DAE SINTANG TAHUN ANGGARAN 2014.

[I LAMPIRAN

## C()HTOH SURAT PERINTA.H PERJALANAN DINAS (HALAMAN' 1)


## PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG IHNAS PENDIDIKAN

Jala,i Dr. Watildin Sudirohusodo Telp (0565) 21605 · 21606 SINTANG · 78611

## SURAT PERINTAH PERJA.LANAN DINAS

.

···············

Nomor ·

| � I. | PejAbal yang berwcnang membcri perimah | |
|--------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|
| r2. | Nam. � NIP Pcgawai va � dJ1x:ri1 � n | |
| 'J. | a. Pangkat dan Gol. Ruangan b. Jabatan/ lnstansi | a. b. |
| 4. | Maksud Perjalanan Dinas | |
| ' 5. | Alat angkutan yang dipergunakan | |
| 6. | a. Ternpat berangkat b. Tempat tujuan | a. b. |
| 7. | Lamanya Perjalanan Dinas a. b. Tanggal berangkat Tanggal harus kembali c. | ;...:. b. c. |
| 8. | Pengikut | |
| | a. | a. b. |
| 9. | b. Pembebanan Anggaran | |
| | a. Kode lnstansi b. Kode Rekening Kegiatan | a. b. |
| JO. | Keterangan lain-lain : | |

Sin tang, KEPALA DINAS PENDlDIKAN

KABUPATEN SlNTANG,

···············································


III LAMPIRAN

PERATURAN B

NOMOR

VPATI SINTANG

TANGGAL

- 65 TAHUN 2013

TENTANG

- 4 DESEMBER 2013 STANDAR BlAYA PERJALANAN D INAS TETAP BAGI DINAS PENGAWAS SEKOLAH DI LINGKUNGAN GARAN PENDIDIKAN KABUPATEN ATAS BEBAN ::s � PATEN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH SINTANG TAHUN ANGGARAN 2014.

## coNTOH SURAT PERINTAH PER.Ju u, � AN DINAS (HAI.AMAN 2)

- I. Bcrangkat dari

[Ternpat

keduc' ukan)

:

i(e

:

Pada tanggal

:

(

··········· ... )

NIP.

- II. Tiba di

:

Pada tanggal

:

Berangkat dari

Ke

Pada tanggal

(

...

)

1 ...•...•...•...•...• \

NIP.

NIP.

## Ill. Tiba di

:

Bcrangkat dari

Pada tarrggal

:

:

Kc

Pada tanggal

:


)

(

...

)

NIP.

NIP.

## JV. Tiba di

Tclah dipcriksa dcngan keterangan bahwa perjalanan tersebut atas perintahnya dan sernaia- rnata untuk kepentingan jabaran dalam waktu yang sesingkat-singkarnya.

(Tempat kcdudukan) Pada tanggal

:

Pejabat Yang berwenang/ Pejabat lainnya yang ditunjuk.

Pcjabat Yang berwenang/

Pcjabat lainnya yang ditunjuk.

(

...

... )


)

NIP.

NIP.

## v. Cata tan lain-lain

## VI. PERHATIAN

Apabila Negara / Daerah menderita kerugian. akibat kesalahan, kelalaian, dan kealpaannya, Pcjabat yang berwenang menerbitkan SPPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pcjabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bcndaharawan bertanggung jawab berdasarkan pcraturan perundang-undangan yang berlaku. : � TANG,


...

\_,.,

...

•

I&gt;

-i

0790

LAMPIRAN IV

PERATURA

NOMOR

N BUPATJ SINTANG

,

'

·

·'

TANGGAL

65 TAHCN 2013

TENTAN G

4 DESEMBER 2013

STANDAR BIAVA PERJALANAN DINAS TETAP BAGI PENGAWAS SEKOLAH DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2014.

CONTOH SURAT PERJNTAH TUGAS:


## PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG IHNAS PENDIIUKAN

Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo Telp (0565) 21605 - 21606 SINT ANG - 78611

SURAT PERINTAH TUGAS

NOMOR: •.••...•.••.•.••.••...••.••.•...•••

Dasar /Pertimbangan :

.

...

·····················································································

## MEMERINTAHKAN

Kepada

Nama Pangkat/gol NIP Jabatan

.

···········································································

.

······················'······:

.

...

...

.'

.

Untuk :

··································································································

...

··································································································

Dikeluarkan di

Pada tanggaJ :

: SINTANG

## Keterangan:

1. Dasar/pertimbangan dapat berupa Surat Undangan atau Surat lain sejenis.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SINTANG '

2. Apabila perjaJanan dinas tidak berdasarkan Undangan, maka dasar/pertimbangan dapat diisi dengan urgensi/pentingnya dilaksanakan perjalanan dinas,


:.J

''

�

'!

.,

-i

0791

- PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR

:

65 TAHIJN 2013

TANGGAL

4 DESEMBER 2013 NAS TETAP BAGI STANDAR BIAYA PERJALANAN DI KUNGAN DINAS PENGAWAS SEKOLAH DI LINGEBAN ANGGARAN PENDIDIKAN KABUPATEN ATAS BRAH KABUPATEN PENDAPATAN DAN BELANJA DAE SINTANG TAHUN ANGGARAN 2014 ·

TENTANG

J,AMPIRAN V

## coNTOH LAPORAN PERJALANAN DINAS :

## LAPORAN PERJALANAN DINAS

Disampaikan kepada

Oleh

Perihal

··············· ··········

.

························································

Laporan Perjalanan Dinas Dalam Rangka

## A. DASAR PERJALANAN DlNAS

(Berisikan tentang dasar/pertimbangan dilakukan perjalanan dinas, baik berupa a!asan/urgensi dilakukan perjalanan dinas, surat undangan dan surat permtah tugas untuk melaksanakan perjalanan dinas).

## B. TUJUAN DAN WAKTU PERJALANAN DINAS

(Berisikan tentang tujuan dilaksanakannya perjalanan dinas serta jangka waktu perjalanan dinas).

## C. HASfL PERJALANAN DINAS

(Berisikan tentang uraian dari hasil perjalanan dinas, serta dilampirkan bukti-bukti pelengkap perjalanan dinas, seperti undangan, Sertifikat dan lain-lain yang dianggap perlu).

## D. KESfMPULAN DAN SARAN

(Berisikan tentang kesimpulan dan saran terkait dengan hasil perjalanan dinas).

## E. PENUTUP

(Berisikan uraian penutup laporan).

Sin tang,

2014

Yang Melaksanakan Perjalanan Dinas/ Yang Membuat Laporan,

·················

·······

.


,,

i

I

I,AMPIRAN VI

PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR

:

65 TAHUN 2013

TANGGAL

4 DESEMBER 2013 JNAS TETAP BAGI STANDAR B!AYA PERJALANAN D KUNGAN DJNAS PENGAWAS SEKOLAH DI LING ATAS BEBAN PENDIDIKAN KABUPATEN ELANJA DAERAH ANGGARAN PENDAPATAN �� NA � GGARAN 2014. KABUPATEN SINTANG TAH

TENTANG

Lunas Dibayar

... 2014.

Pada Tanggal :

.

Bendahara Pengeluaran,

(

)

NIP.

## CONTOH KWITANSI/TANDA TERIMA PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS TETAP PENGAWAS SEKOLAH

:

� I :::==:;:==========::=::::=:;::=:\_\_ ���� --.--;;- Biaya Perjalanan Dinas Tetap Bulan ··

�

---:-

����

:-:-:

:

An. ··· · · · ·· ·· ··· ··· · ·· · · · ·· · · · · ·· ·

Rinc1an

Kode Rekening Sudah Terirna dari Banyaknya Uang Untuk Pernbayaran Berdasarkan SPPD Nornor Tanggal

s b erja anan mas e aaai Berikut: P . I ff

| NO. | RINCIAN BIAVA | JUMLAH CRp.l |
|-------|-----------------------------------------------|----------------|
| I. | Biaya Perjalanan Dinas Tetap Pengawas Sekolah | |
| | JUMLAH | |

Rp.

Telah diperiksa oleh

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,

Sintang,

2014

Telah Menerirna Uang Sejumlah Rp.

Yang Menerima,

(

)

NIP.

(

)

NIP.

Mcngelahui/ Seruju Dibayar:

Pengguna Anggaran/ Kuasa Pcngguna Anggaran,

(

)

Pangkat NIP.

;

�

. !

�

ANG,-f