Unknown Unknown Nomor 42 Tahun 2011 tentang No Description (berlaku 5 Agustus 2011)
Pasal 1
APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut pada
Pasal 2
APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut pada
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan Perubahan APBD. tentang

## Pasal 3

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasai 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Ini.

## Pasal 4

Bupati Ini mulal berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setlap orang Peraturan memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita

Ditetapkan di Ondong Siau Agustus 2011 tanggal pada

BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,

TONI SUPIT


Diundangkan di Ondong Siau tanggal 5 Agustus 2011 pada

SEKRETARIS DAERAH


BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO TAHUN 2011 NOMOR

Menimbang

Mengingat

4KsI


## BUPATI KEPULA UAN SIAU TAGULANDANG BIARO

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO NOMOR 42 TAHUN 2011

## TENTANG

RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK, KARTU KELUARGA DAN AKTA CATATAN SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA'

BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

- a bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, maka retribusi pengganti biaya cetak adalah jenis retribusi daerah kabupaten, yang menjadi dasarbagi pemerintah daerah untuk dapat menarik pungutan sebagai pengembalian biaya pencetakan serta dokumen kependudukan yang dibutuhkan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kepulauan Síau Tagulandang Biaro. atas,
- Undang-Undang Nomor Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235); 109,
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

Penjabar Per?'

- Tahun 2004 Undang-Undang Nomor 32 Republik Indonesia Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4844); tentang Negara
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pemerintah Pusat dan Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438):
- Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Kependudukan 2006 Nomor 124 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Pembentukan Biaro di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 17, Tambahan Lerbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4691),
- Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 11 . Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3742);

Memperhatikan

Menetapkan

- 12 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesla Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor A Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dalam Rangka Sistem Informasi;
- 14 . Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2011 Nomor 6).
- Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 2000 Pendaftaran Penduduk; tentang
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah.

## MEMUTUSKAN

PERATURAN BUPATI TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK, KARTU KELUARGA DAN AKTA CATATAN SIPIL

## BAB / KETENTUAN UMUM Pasal

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

- 2 Kepala Daerah adalah Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro .
- Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro
- 3 Pemerintah Daerah adalah Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro dan' Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro .
5. Kartu Keluarga selanjutnya * disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama,susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga.
- Kartu Tanda Penduduk selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republík Indonesia.
6. Akta Catatan Sipil adalah Akta Kelahiran, Akta Perkawinan Perceraian, Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak Akta Ganti Nama bagi Warga Negara Asing dan Akta Kematian yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Daerah Akta
8. Penduduk Sementara' adalah penduduk yang berdomisili dari 6 bulan kurang
- Kartu Identitas Kerja adalah kartu yang diberikan untuk kepentingan pencari kerja
- 9 Penduduk Musiman adalah penduduk yang tinggal sementara dibawah 5 Tahun.
10. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi
- 11, Retribusi Penggantian' Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas penggantían biaya cetak Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi.
- 12 Wajib Retribusi adalah orang pribadi yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
- 13, Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pencetakan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil.
- 14 . Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah Yang selanjutnya dapat disingkat SPORD adalah surat yang dipergunakan oleh Wajib Retribusi dan sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
- 16 Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data keterangan, danlatau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
17. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi adalah serangkalan tindakan yang dllakukan oleh penyidlk untuk mencari serta mengumpulkan buktl yang dongan bukti Itu membuat tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya. terang


## BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI Pasal 2

Retribusi Penggantian Cetak Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil dipungut retribusi atas penggantian Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil; Biaya Biaya

## Pasal 3

Objek Retribusi Penggantian Cetak Kartu Tanda Penduduk Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil adalah pelayanan Biaya

- a Kartu Tanda Penduduk
- b. Kartu Keterangan Bertempat Tinggal
- C. Kartu Identitas Kerja
- d Kartu Penduduk Sementara
- Kartu Identitas Penduduk Musiman
- Kartu Keluarga
- g. Akta Catatan Sipil yang meliputi Akta Perkawinan, Akta Ganti Negàra Asing dan Akta Kematian. Warga

## Pasal 4

Subjek Retribusi Penggantian Cetak Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta' Catatan Sipil adalah orang pribadi yang memperoleh jasa pelayanan pembuatan KTP , KK dan Akta Catatan Sipil . Biaya

## GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 5

Retribusi Penggantian Cetak Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum. Biaya

## BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT

PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah KTPIKK dan atau

Akta Catatan Sipil yang dicetak.

BAB V

## PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

(1) Prinsip dan Sasaran dalam penetapan tarif retribusi adalah penggantian biaya cetak KTPIKK dan atau Akta Catatan Sipil ,

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah cetak per satuan KTPIKK dan atau Akta Catatan Sipil yang dibayarkan oleh Pemerintah Daerah kepada percetakan. biaya

## BAB VI

## STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

Struktur dan besaran tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan

- (1) Pelayanan Jasa Pembuatan KTP dengan rincian sebagai berikut :

- retribusi KTP Biaya

- cetak Biaya

- Kartu Identitas Penduduk Musiman

Rp. 5.000,

- Biaya cetak

Rp. 5.000,-

(2) Pelayanan Jasa Pembuatan Kartu

Keterangan Bertempat Tinggal dengan rincian sebagai berikut

- Retribusi Biaya

Rp. 5.000

- cetak Biaya

Rp. 5.000

- (3) Pelayanan Jasa Pembuatan Kartu Identitas Kerja dengan rincian

sebagai beríkut

- Retribusi Biaya

Rp 10.000 -

- Biaya cetak

Rp. 5.000,-

- (4) Pelayanan Jasa Pembuatan Kartu Keluarga dengan rincian sebagai

berikut

- Biaya Retribusi Kartu Keluarga

- cetak Biaya

Rp. 5.000,

- (5) Penggantian cetak Akta Pencatatan Sipil dengan sebagai berikut biaya

rincian

- (a) Akta Perkawinan

- 1 . Warga Negara Indonesia

(WNI)

cetak Biaya

Rp. 5.000,-

2. Negara Asing Warga

(WNA)

Rp.350,000 ,

cetak Biaya

Rp. 5.000,

(b) Akta Perceraian

- Warga Negara Indonesia

(WNI)

cetak Biaya

Rp 5.000 -

- 2 Warga Negara Asing

(WNA)

Rp.350.000

cetak Biaya

Rp. 5.000 ,-

- (c) Akta Pengakuan dan Pengesahan

Anak

cetak Biaya

Rp. 5.000

- (d) Akta Ganti Nama bagi Warga Asing Negara

(WNA)

Rp.250,000,

cetak Biaya

Rp. 5.000 -

- (e) Akta Kematian

Rp. 10.000

cetak Biaya

Rp. 5.000,-

BAB VII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT

TERUTANG RETRIBUSI

Pasal 9

Masa retribusi KTPIKK adalah jangka waktu yang lamanya 5 (lima)

tahun.

## Pasal 10

Masa retribusi terutang adalah pada saat diterbitkan Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan. Surat

## BAB VIII

## WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 11

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Kartu Keluarga dan Akta Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro .

## BAB IX

## SURAT PENDAFTARAN

Pasal 12

- (1) Wajib retribusi diharuskan mengisi Surat Pendaftaran Objek Retribusl Daerah (SPORD) .
- (2) SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk,isi serta tata cara pengisian dan penyampaian Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah (SPORD) sebagaimana dimaksud pada (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah. ayat

## BAB X PENETAPAN RETRIBUSI Pasal 13

- (1) Berdasarkan Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah SPORD ) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) ditetapkan Retribusi terutang dengan menerbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD ) atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bentuk,isi serta tata cara penerbitan dan penyampaian Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

## BAB XI TATA CARAIPEMUNGUTAN

Pasal 14

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Retribusi Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil dipungut secara perorangan
- (3) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan peraturan Kepala Daerah.

## BAB XII TATA CARA PEMBAYARAN

## Pasal 15

- (1) Retribusi yang terutang dilunasi sekaligus dimuka.
- (2) Untuk KTP dan Kartu Keluarga retribusi yang terutang dilunasi sekaligus dimuka untuk (salu) kali masa retribusi.
- (3) Tata cara pembayaran penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

## BAB XIII SANKSI ADMINISTRASI

## Pasal 16

Dalam hal wajib retribusi 'tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakán sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % dua persen dari retribusi yang terutang Yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD)

## BAB XIV

## TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 17

- (1) Sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi diberikan surat teguran atau surakperingatan atau surat lain yang sejenis .
- (2) Dalam jangka waktu yang telah ditentukan,surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis wajib retribusi harus melunasi retribusi terutang:

(3) Surat teguran; surat 'peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang berwvenang. pada

## BAB XV KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN Pasal 18

- (1) Kepala Daerah dapat; memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan kepada wajib retribusi.
2. Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara (3) berusia lanjut atau berusia 60 tahun ke lain untuk wajib retribusi yang atas.
- (2) Pengurangan dan keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada (I) dengan memperhatikan kemampuan masyarakat seperti diberikan kepada keluarga yang tidak mampu orang cacat, pelajar atau mahasiswa. ayat
4. dan pembebasan (4) Tata cara pemberian keringanan; pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

## BAB XVI PENYIDIKAN Pasal 19

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana

(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pada

- (2) Penyidik sobagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
- b. pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
- C. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan' dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
- d. Memeriksa buku,catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bldang retribusi daerah;
6. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
7. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
9. Menyuruh berhenti danlatau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang benda danlatau dokumen yang dibawa;
9. h Memotret seorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
10. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
11. Menghentikan penyidikan;danlatau;
- k. Melakukan tindakan lain yang untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. perlu
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisl Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana Negara

## BAB XVII KETENTUAN PIDANA Pasal 20

Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.

## BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku maka semua Peraturan Bupati yang mengatur dan atau memuat tentang Retribusi Penggantian sepanjang bertentangan dehgan Peraturan Bupati ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. Biaya

## Pasal 22

berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya; memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro


Diundangkan di Ondong Siau pada tanggal 8 Agustua 2011


BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO TAHUN 2011 NOMOR 42

BUPATI KEPULAUANSIAU TAGULANDANG BIARO

KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

PERATURAN BUPATI NOMOR 43 TAHUN 2011

## TENTANG

PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN DAERAH PELAYARAN

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,

Menimbang

Mengingat

- a. bahwa untuk memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah maka Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Pelayaran, Biaro pada tahun 2009 dan tahun 2010 melakukan penyertaan modal dengan tujuan untuk memperoleh manfaat ekonomis , sosial dan manfaat lainnya demi terciptanya pertumbuhan ekonomi dalam rangka memajukan kesejahteraan umum; pada
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a Siau dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kepulauan Tagulandang Biaro tentang Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Pelayaran.
- b. bahwa untuk tertib administrasi dalam pengelolaan keuangan daerah berdasarkan Pasal 19 (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor Tahun 2011 tentang Investasi Pemerintah Daerah perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati; ayat
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusl dan Nepotisme (Lembaran yang Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2.Undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 , Tambahan Republlk Indonesia Nomor 4286); Lembaran Negara