PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP Nomor 36 Tahun 2014 tentang BANGUNAN GEDUNG (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI SUMENEP
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP NOMOR : 4 TAHUN 2014 TENTANG
BANGUNAN GEDUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMENEP,
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 109 ayat (1) Peratu.ran Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 Peratu.ran Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung untuk kebutuhan penyelenggaraan bangunan gedung di Kabupaten Sumenep, sehingga perlu menetapkan Bangunan Gedung yang dituangkan dalam suatu. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentu.kan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang› Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59);
5. Peratu.ran Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peratu.ran Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
6. Peratu.ran Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Pedoman Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Bangunan Gedung;
11. Peratu.ran Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Pedoman Tim Ahli Bangunan Gedung;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung;
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16 Tahun 2010 ten tang Pedoman Teknis Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 03 Tahun 2014 Ten tang Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perkotaan Kota Sumenep Tahun 2014-2034 (Lembaran daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2014 Nomor 4)
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMENEP dan
BUPATI SUMENEP
MEMUTUSKAN
Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG BANGUNAN GEDUNG
BABI KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Sumenep;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumenep;
3. Bupati adalah Bupati Sumenep;
4. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus;
5. Bangunan Gedung Umum adalah Bangunan Gedung yang fungsinya untuk kepentingan publik, baik berupa fungsi keagamaan, fungsi usaha, maupun fungsi sosial dan budaya;
6. Bangunan Gedung Tertentu adalah Bangunan Gedung yang digunakan untuk kepentingan umum dan Bangunan Gedung fungsi khusus, yang dalam pembangunan dan/ atau pemanfaatannya membutuhkan pengelolaan khusus dan/ atau memiliki kompleksitas tertentu yang dapat menimbulkan dampak pen ting terhadap masyarakat dan lingkungannya;
7. Bangunan Gedung Adat merupakan Bangunan Ge dung yang didirikan menggunakan kaidah/norma adat masyarakat setempat sesuai dengan budaya dan sistem nilai yang berlaku untuk dimanfaatkan sebagai wadah kegiatan adat;
8. Bangunan Gedung dengan gaya/langgam tradisional merupakan Bangunan Gedung yang didirikan menggunakan kaidah/ norma tradisional masyarakat setempat sesuai dengan budaya yang diwariskan secara turun temurun, untuk dimanfaatkan sebagai wadah kegiatan masyarakat sehari-hari selain dari kegiatan adat;
9. Klasifikasi Bangunan Gedung adalah klasifikasi dari fungsi Bangunan Gedung ## BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN LINGKUP
Pasal 2
Maksud dari Peraturan Daerah ini adalah sebagai pengaturan lebih lanjut dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, baik dalam pemenuhan persyaratan yang diperlukan dalam penyelenggaraan bangunan gedung maupun dalam pemenuhan tertib penyelenggaraan bangunan gedung di daerah.
Pasal 3
Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:
1. mewujudkan Bangunan Gedung yang fungsional dan sesuai dengan tata Bangunan Gedung yang serasi dan selaras dengan lingkungannya;
2. mewujudkan tertib penyelenggaraan Bangunan Gedung yang menjamin keandalan teknis Bangunan Gedung dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan;
3. mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Bangunan Gedung.
Pasal 4
- (1) Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi ketentuan mengenai fungsi dan Klasifikasi Bangunan Gedung, persyaratan Bangunan Gedung, penyelenggaraan Bangunan Gedung, TABG, Peran Masyarakat, pembinaan dalam penyelenggaraan Bangunan Gedung, sanksi administratif, penyidikan, pidana, dan ketentuan peralihan.
- (2) Untuk Bangunan Gedung fungsi khusus, dalam hal persyaratan, penyelenggaraan dan pembinaan tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini.
FUNGSI DAN,KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG
BAB III - FUNGSI DAN,KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 5
- ( 1) Fungsi Bangunan Gedung merupakan ketetapan mengenai pemenuhan persyaratan teknis Bangunan Gedung ditinjau dari segi tata bangunan dan lingkungan maupun keandalannya serta sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam RTRW, RDTR dan/ atau RTBL.
- (2) Fungsi Bangunan Gedung meliputi:
- a. Bangunan Gedung fungsi hunian, dengan fungsi utama sebagai tempat manusia tinggal;
- b. Bangunan Gedung fungsi keagamaan dengan fungsi utama sebagai tempat manusia melakukan ibadah;
- c. Bangunan Gedung fungsi usaha dengan fungsi utama sebagai tempat manusia melakukan kegiatan usaha;
- d. Bangunan Gedung fungsi sosial dan budaya dengan fungsi utama sebagai tempat manusia melakukan kegiatan sosial dan budaya;
- e. Bangunan Gedung fungsi khusus dengan fungsi utama sebagai tempat manusia melakukan kegiatan yang mempunyai tingkat kerahasiaan tinggi dan/atau tingkat risiko bahaya tinggi; dan
- f. Bangunan Gedung le bih dari satu fungsi.
BAB III - FUNGSI DAN,KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 6
- (1) Bangunan Gedung fungsi utama sebagai tempat berbentuk: hunian dengan fungsi manusia tinggal dapat
- a. bangunan rumah tinggal tunggal;
- b. bangunan rumah tinggal deret;
- c. bangunan rumah tinggal susun; dan
- d. bangunan rumah tinggal sementara.
- (2) Bangunan Gedung fungsi keagamaan dengan fungsi utama sebagai tempat manusia melakukan ibadah keagamaan dapat berbentuk:
- a. bangunan masjid, mushalla, langgar, surau;
- b. bangu1:1an gereja, kapel;
- C. bangunan pura;
- d. bangunan vihara;
- e. bangunan kelenteng; dan
- f. bangunan keagamaan dengan sebutan lainnya.
- (3) Bangunan Gedung fungsi usaha dengan fungsi utama sebagai tempat manusia melakukan kegiatan usaha dapat berbentuk:
- a. Bangunan Gedung perkantoran seperti bangunan perkantoran non-pemerintah dan sejenisnya;
- b. Bangunan Gedung perdagangan seperti bangunan pasar, pertokoan, pusat perbelanjaan, mal dan sejenisnya;
- c. Bangunan Gedung pabrik;
- d. Bangunan Gedung perhotelan seperti bangunan hotel, motel, hostel, penginapan dan sejenisnya;
- e. Bangunan Gedung wisata dan rekreasi seperti tempat rekreasi, bioskop dan sejenisnya;
- f. Bangunan Gedung terminal seperti bangunan stasiun kereta api, terminal bus angkutan umum,halte bus, terminal peti kemas, pelabuhan laut, pelabuhan sungai, pelabuhan perikanan, bandar udara;
- g. Bangunan Gedung tempat penyimpanan sementara seperti bangunan gudang, gedung parkir dan sejenisnya; dan ·
- h. Bangunan Gedung tempat penangkaran atau budidaya seperti bangunan sarang burung walet, bangunan petemakan sapi dan sejenisnya.
- (4) Bangunan Gedung sosial dan budaya dengan fungsi utama sebagai tempat manusia melakukan kegiatan sosial dan budaya dapat berbentuk :
- a. Bangunan Gedung pelayanan pendidikan seperti bangunan sekolah taman kanak kanak, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi, kursus dan semacamnya;
- b. Bangunan Gedung pelayanan kesehatan seperti bangunan puskesmas, poliklinik, rumah bersalin, rumah sakit termasuk panti-panti dan sejenisnya;
- c. Bangunan Gedung kebudayaan seperti bangunan museum, gedung kesenian, Bangunan Gedung adat dan sejenisnya;
- d. Bangunan Gedung laboratorium seperti bangunan laboratorium fisika, laboratorium kimia, dan laboratorium lainnya, dan
- e. Bangunan Gedung pelayanan umum seperti bangunan stadion, gedung olahraga dan sejenisnya.
- (5) Bangunan fungsi khusus dengan fungsi utama yang memerlukan tingkat kerahasiaan tinggi untuk kepentingan nasional dan/ atau · yang mempunyai tingkat risiko bahaya yang tinggi. ·
- (6) Bangunan Gedung lebih dari satu fungsi dengan fungsi utama kombinasi lebih dari satu fungsi dapat berbentuk:
- a. bangunan rumah dengan toko {ruko);
- b. bangunan rumah dengan kantor (rukan);
- c. Bangunan Gedung mal-apartemen-perkantoran;
- d. Bangunan Gedung mal-apartemen-perkantoran› perhotelan;
- e. dan sejenisnya.
Pasa17
- (1) Klasifikasi Bangunan Gedung menurut kelompok fungsi bangunan didasarkan pada pemenuhan syarat administrasi dan persyaratan teknis Bangunan Gedung.
- (2) Fungsi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diklasifikasikan
BAB III - FUNGSI DAN,KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 8
- (1) Penentuan Klasifikasi Bangunan Gedung atau bagian dari gedung ditentukan
BAB III - FUNGSI DAN,KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 9
- ( 1) Fungsi dan Klasifikasi Bangunan Gedung dapat diubah dengan mengajukan permohonan IMB baru.
- (2) Perubahan fungsi dan Klasifikasi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh pemilik dalam bentuk rencana teknis Bangunan Gedung sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam RTRW, RDTR dan/ atau RTBL.
- (3) Perubahan fungsi dan/atau Klasifikasi Bangunan Gedung harus diikuti dengan pemenuhan persyaratan administratif dan persyaratan teknis Bangunan Gedung yang baru.
- (4) Perubahan fungsi dan/atau Klasifikasi Bangunan Gedung harus diikuti dengan perubahan data fungsi dan/ atau Klasifikasi Bangunan Gedung.
- (5) Perubahan fungsi dan Klasifikasi Bangunan Gedung ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam izin mendirikan Bangunan Gedung, kecuali Bangunan Gedung fungsi khusus ditetapkan oleh Pemerintah.
Bagian Kesatu Umum
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 10
- ( 1) Setiap Bangunan Gedung harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi Bangunan Gedung.
- (2) Persyaratan administratif Bangunan Gedung meliputi:
- a. Status atas tanah dan/ atau izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah;
- b. Status kepemilikan Bangunan Gedung,serta c. 1MB.
- (3) Persyaratan teknis Bangunan Gedung meliputi:
- a. Persyaratan tata bangunan dan lingkungan yang terdiri atas:
- 1) Persyaratan peruntukan lokasi;
- 2) Intensitas Bangunan Gedung;
- 3) Arsitektur Bangunan Gedung;
- 4) Pengendalian dampak lingkungan untuk Bangunan Gedung tertentu; serta
- 5) Rencana tata bangunan dan lingkungan.
- b. Persyaratan keandalan Bangunan Gedung terdiri atas:
- 1) Persyaratan keselamatan;
- 2) Persyaratan kesehatan;
- 3) Persyaratan kenyamanan; serta
- 4) Persyaratan kemudahan.
Bagian Kedua Persyaratan Administratif
Paragraf 1 Status Hak Atas Tanah
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 11
- (1) Setiap Bangunan Gedung harus didirikan di atas tanah yang jelas kepemilikannya, baik milik sendiri atau milik pihak lain.
- (2) Status hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk dokumen sertifikat hak atas tanah atau bentuk dokumen keterangan status tanah lainnya yang sah.
- (3) Dalam hal tanahnya milik pihak lain, Bangunan Gedung hanya dapat didirikan dengan izm pemanfaatan tanah dari pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dalam bentuk perjanjian tertulis antara pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dengan Pemilik Bangunan Gedung.
- (4) Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat paling sedikit hak dan kewajiban para pihak, luas, letak, dan batas-batas tanah, serta fungsi Bangunan Gedung dan jangka waktu pemanfaatan tanah.
- (5) Bangunan Gedung yang karena factor budaya atau tradisi setempat harus dibangun diatas air sungai, air laut, air danau harus mendapatkan izin dari Bupati.
- (6) Bangunan Gedung yang akan dibangun diatas tanah milik sendiri atau diatas tanah milik orang lain yang terletak dikawasan rawan bencana alam harus mengikuti persyaratan yang diatur dalam Keterangan Rencana Kabupaten.
Paragraf2
Status Kepemilikan Bangunan Gedung
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 12
- (1) Status kepemilikan Bangunan Gedung dibuktikan dengan surat bukti kepemilikan Bangunan Gedung yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah, kecuali Bangunan Gedung fungsi khusus oleh Pemerintah.
- (2) Penetapan status kepemilikan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat proses 1MB dan/atau pada saat pendataan Bangunan Gedung, sebagai sarana tertib pembangunan, tertib pe,:nanfaatan dan kepastian hukum atas kepemilikan Bangunan Gedung.
- (3) Kepemilikan Bangunan Gedung dapat dialihkan kepada pihak lain.
- (4) Pengalihan hak kepemilikan Bangunan Gedung kepada pihak lain harus dilaporkan kepada bupati untuk diterbitkan surat keterangan bukti kepemilikan baru.
- (5) Pengalihan hak kepemilikan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat {4} oleh Pemilik Bangunan Gedung yang bukan pemegang hak atas tanah, terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan pemegang hak atas tanah.
- (6) Status kepemilikan Bangunan Gedung adat pada masyarakat hukum adat ditetapkan oleh masyarakat hukum adat bersangkutan
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 13
- (1) Setiap orang atau badan hukum wajib memiliki 1MB dengan mengajukan permohonan 1MB kepada bupati untuk melakukan kegiatan:
- a. Pembangunan Bangunan Gedung dan/ atau prasarana Bangunan Gedung;
- b. Rehabilitasi/ renovasi Bangunan Gedung dan/ atau prasarana Bangunan Gedung meliputi perbaikan/ perawatan, perubahan, perluasan/ pengurangan; dan
- c. Pemugaran/ pelestarian dengan mendasarkan pada surat Keterangan Rencana Kabupaten untuk lokasi yang bersangkutan.
- (2) Izin mendirikan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Daerah, kecuali Bangunan Gedung fungsi khusus oleh Pemerintah.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan secara cuma› cuma surat Keterangan Rencana Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk lokasi yang bersangkutan kepada setiap orang yang akan mengajukan permohonan 1MB sebagai dasar penyusunan rencana teknis Bangunan Gedung.
- (4) Surat Keterangan Rencana Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan ketentuan yang berlaku untuk lokasi yang bersangkutan dan berisi:
- a. fungsi Bangunan Gedung yang dapat dibangun pada lokasi bersangkutan;
- b. ketinggian maksimum Bangunan Gedung yang diizinkan;
- c. jumlah lantai/lapis Bangunan Gedung dibawah permukaan tanah dan KTB yang diizinkan;
- d. Garis sempadan dan jarak bebas minimum bangunan Gedung yang diizinkan;
- e. KDB maksimum yang diizinkan;
- f. KLB maksimum yang diizinkan;
- g. KDH minimum yang diwajibkan;
- h. KTB maksimum yang diizinkan; dan
- i. jaringan utilitas kota.
- (5) Dalam surat Keterangan Rencana Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat juga dicantumkan ketentuan-ketentuan khusus yang berlaku untuk lokasi yang bersangkutan.
Paragraf4
1MB di Atas dan/atau di Bawah Tanah, Air dan/atau Prasarana/Sarana Umum
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 14
- (1) Permohonan IMB untuk Bangunan Gedung yang dibangun diatas dan/ atau dibawah tanah, air, atau prasarana dan sarana umum harus mendapatkan persetujuan dari instansi terkait.
- (2) IMB untuk pembangunan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat Pertimbangan Teknis TABG dan dengan mempertimbangkan pendapat masyarakat.
- (3) Pembangunan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) wajib mengikuti Standar Teknis dan pedoman yang terkait.
Paragraf 5 Kelembagaan
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 15
- (1) Dokumen Permohonan IMB disampaikan/diajukan kepada instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan.
- (2) Pemeriksaan dokumen rencana teknis dan administratif dilaksanakan oleh instansi teknis Pembina yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Bangunan Gedung.
- (3) Bupati dapat melimpahkan sebagian kewenangan penerbitan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan ayat (2) kepada Camat.
- (4) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempertimbangkan faktor: a. efisiensi dan efektivitas;
- b. mendekatkan pelayanan pemberian IMB kepada masyarakat;
- c. fungsi bangunan, klasifikasi bangunan, luasan tanah dan/ atau bangunan yang mampu diselenggaraan di kecamatan; dan
- d. kecepatan penanganan penanggulangan daru.rat dan rehabilitasi Bangunan Gedung pasca bencana.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Ketiga
Persyaratan Teknis Bangunan Gedung
Paragraf 1 Umum
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 16
Persyaratan teknis Bangunan Gedung meliputi persyaratan tata bangunan dan lingkungan dan persyaratan keandalan bangunan.
Paragraf2
Persyaratan Tata Bangunan dan Lingkungan
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 17
Persyaratan tata bangunan dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 meliputi persyaratan peruntukan dan intensitas Bangunan Gedung, persyaratan arsitektur Bangunan Gedung dan persyaratan pengendalian dampak lingkungan.
Persyaratan Peruntukan dan lntensitas
Paragraf3 Bangunan Gedung
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 18
- ( 1) Bangunan Gedung haru.s diselenggarakan sesuai dengan peruntukan lokasi yang telah ditetapkan dalam RTRW, RDTR dan/atau RTBL.
- (2) Pemerintah Daerah wajib memberikan informasi mengenai RTRW, RDTR dan/atau RTBL sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) kepada masyarakat secara cuma-cuma.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) . berisi keterangan mengenai peruntukan lokasi, intensitas bangunan yang terdiri dari kepadatan bangunan, ketinggian bangunan, dan garis sempadan bangunan.
- (4) Bangunan Gedung yang dibangun:
- a. di atas prasarana dan sarana umum;
- b. di bawah prasarana dan sarana umum;
- c. di bawah atau di atas air;
- d. di daerah jaringan transmisi listrik tegangan tinggi;
- e. di daerah yang berpotensi bencana alam; dan
- f. di Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP).
3. Harus sesuai dengan peraturan perundang› undangan dan memperoleh pertimbangan serta persetujuan dari Pemerintah Daerah dan/ atau
4. instansi terkait lainnya.
- (5) Dalam hal ketentuan mengenai peruntukan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan, maka ketentuan mengenai peruntukan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diatur sementara dalam Peraturan Bupati.
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 19
- (1) Dalam hal terjadi perubahan RTRW, RDTR dan/atau RTBL yang mengakibatkan perubahan peruntukan lokasi, fungsi Bangunan Gedung yang tidak sesuai dengan peruntukan yang baru harus disesuaikan.
- (2) Terhadap kerugian yang timbul akibat perubahan peruntukan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah memberikan penggantian yang layak kepada Pemilik Bangunan Gedung sesuai dengan peraturan perundang› undangan.
- (3) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan jika lokasi Bangunan Gedung diubah peruntukannya untuk kepentingan umum.
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 20
- (1) Bangunan Gedung yang akan dibangun harus memenuhi persyaratan intensitas Bangunan Gedung yang meliputi persyaratan kepadatan, ketinggian dan jarak be bas Bangunan Gedung,
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 21
- (1) KDB ditentukan atas dasar kepentingan daya dukung lingkungan, pencegahan terhadap bahaya kebakaran, kepentingan ekonomi, fungsi peruntukan, fungsi bangunan, keselamatan dan kenyamanan bangunan.
- (2) Ketentuan besarnya KDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan dalam RTRW, RDTR, RTBL dan/ atau pengaturan sementara persyaratan intensitas Bangunan Gedung dalam Peraturan Bupati.
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 22
- (1) KDH ditentukan atas dasar kepentingan daya dukung lingkungan, fungsi peruntukan, fungsi bangunan,,kesehatan dan kenyamanan bangunan.
- (2) Ketentuan besarnya KOH sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) disesuaikan dengan ketentuan dalam RTRW, RDTR, RTBLd an/atau pengaturan sementara persyaratan intensitas Bangunan Gedung dalam Peraturan Bupati.
Pasa123
- (1) KLB ditentukan atas dasar daya dukung lingkungan, pencegahan terhadap bahaya kebakaran, kepentingan ekonomi, fungsi peruntukan, fungsi bangunan, keselamatan dan kenyamanan bangunan, keselamatan dan kenyamanan umum.
- (2) Ketentuan besarnya KLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan dalam RTRW, RDTR, RTBL dan/atau pengaturan sementara persyaratan intensitas Bangunan Gedung dalam Peraturan Bupati.
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 24
- (1) Jumlah lantai Bangunan Gedung dan tinggi Bangunan Gedung ditentukan atas dasar pertimbangan lebar jalan, fungsi bangunan, keselamatan bangunan, keserasian dengan lingkungannya serta keselamatan lalu lintas penerbangan.
- (2) Bangunan Gedung dapat dibuat bertingkat ke bawah tanah sepanjang memungkinkan untuk itu dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang undangan.
- (3) Ketentuan besarnya jumlah lantai Bangunan Gedung dantinggi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) disesuaikandengan ketentuan dalam RTRW, RDTR, RTBL dan/ atau pengaturan sementara persyaratan intensitas Bangunan Gedung dalam Peraturan Bupati.
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 25
- (1) Garis sempadan bangunan ditentukan atas pertimbangan keamanan, kesehatan, kenyamanan dan keserasian dengan lingkungan dan ketinggian bangunan.
- (2) Garis Sempadan Bangunan Gedung meliputi ketentuan mengenai jarak Bangunan Gedung dengan as jalan,tepi sungai, tepi pantai, rel kereta api dan/ atau jaringan listrik tegangan tinggi, dengan mempertimbangkan aspek keselamatan dan kesehatan;
- (3) Garis sempadan bangunan meliputi garis sempadan bangunan untuk bagian muka, samping, dan belakang.
- (4) Penetapan garis sempadan bangunan berlaku untuk bangunan di atas permukaan tanah maupun di bawah permukaan tanah.
- (5) Ketentuan besarnya garis sempadan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) disesuaikan dengan ketentuan dalam RTRW, RDTR, RTBL dan/ atau pengaturan sementara dalam Peraturan Bupati.
- (6) Bupati dapat menetapkan lain untuk kawasan› kawasan tertentu dan spesifik.
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 26
- (1) Jarak antara Bangunan Gedung dengan batas persil, jarak antar bangunan, dan jarak antara as jalan .dengan pagar halaman ditetapkan untuk setiap lokasi sesuai dengan peruntukannya atas pertimbangan keamanan, kesehatan, kenyamanan dan keserasian dengan lingkungan dan ketinggian bangunan.
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 27
Persyaratan arsitektur Bangunan Gedung meliputi persyaratan penampilan Bangunan Gedung, tata ruang dalam, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan Bangunan Gedung dengan lingkungannya, serta mempertimbangkan adanya keseimbangan antara nilai› nilai adat/ tradisional sosial budaya setempat terhadap penerapan berbagai perkembangan arsitektur dan rekayasa.
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 28
- ( 1) Persyaratan penampilan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 disesuaikan dengan penetapan tema arsitektur bangunan di dalam Peraturan Bupati tentang RTBL.
- (2) Penampilan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) harus
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 29
- ( 1) Bentuk denah Bangunan Gedung sedapat mungkin simetris dan sederhana guna mengantisipasi kerusakan akibat bencana alam gem pa dan penempatannya tidak boleh mengganggu fungsi prasarana kota, lalu lintas dan ketertiban.
- (2) Bentuk Bangunan Gedung harus dirancang dengan
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 30
- ( 1) Persyaratan tata ruang dalam Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 harus
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 31
- (1) Persyaratan keseimbangan, keserasian dan keselarasan Bangunan Gedung dengan lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 harus mempertimbangkan terciptanya ruang luar dan ruang terbuka hijau yang seimbang, serasi dan selaras dengan lingkungannya yang diwujudkan dalam pemenuhan persyaratan daerah resapan, akses penyelamatan, sirkulasi kendaraan dan manusia serta terpenuhinya kebutuhan prasarana dan sarana luar Bangunan Gedung.
- (2) Persyaratan keseimbangan, keserasian dan keselarasan Bangunan Gedung dengan lingkungannya se bagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. persyaratan ruang terbuka hijau pekarangan (RTHP);
- b. persyaratan ruang sempadan Bangunan Gedung;
- c. persyaratan tapak basement terhadap lingkungan;
- d. ketinggian pekarangan dan lantai dasar bangunan;
- e. daerah hijau pada bangunan;
- f. tata tanaman;
- g. sirkulasi dan fasilitas parkir;
- h. pertandaan; serta
1. pencahayaan ruang luar Bangunan Gedung.
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 32
- (1) Ruang terbuka hijau pekarangan (RTHP) sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (2) huruf a sebagai ruang yang berhubungan langsung dengan dan terletak pada persil yang sama dengan Bangunan Gedung, berfungsi sebagai tempat tumbuhnya tanaman, peresapan air, sirkulasi, unsur estetik, sebagai ruang untuk kegiatan atau ruang fasilitas (amenitas).
- (2) Persyaratan RTHP ditetapkan dalam RTRW, RDTR dan/ atau RTBL, secara langsung atau tidak langsung dalam bentuk Garis Sempadan Bangunan, Koefisien Dasar Bangunan, Koefisien Dasar Hijau, Koefisien Lantai Bangunan, sirkulasi dan fasilitas parkir dan ketetapan lainnya yang bersifat mengikat semua pihak berkepentingan.
- (3) Dalam hal ketentuan mengenai persyaratan RTHP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ditetapkan, maka ketentuan mengenai persyaratan RTHP dapat diatur sementara untuk suatu lokasi dalam Peraturan Bupati sebagai acuan bagi penerbitan lMB.
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 33
- ( 1) Persyaratan ruang sempadan depan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b harus mengindahkan keserasian lansekap pada ruas jalan yang terkait sesuai dengan ketentuan dalam RTRW, RDTR, dan/atau RTBL, yang mencakup pagar dan gerbang, tanaman besar / pohon dan bangunan penunjang.
- (2) Terhadap persyaratan ruang sempadan depan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan karakteristik lansekap jalan atau ruas jalan dengan mempertimbangkan keserasian tampak depan bangunan, ruang sempadan depan bangunan, pagar, jalur pejalan kaki, jalur kendaraan dan jalur hijau median jalan dan sarana utilitas umum lainnya.
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 34
- ( 1) Persyaratan tapak basement terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf c berupa kebutuhan basement dan besaran Koefisien Tapak Basement (KTB) ditetapkan
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 35
- (1) Daerah hijau bangunan (DHB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf e dapat berupa taman atap atau penanaman pada sisi bangunan.
- (2) DHB merupakan bagian dari kewajiban permohonan 1MB untuk menyediakan RTHP dengan luas maksimum 25% (dua puluh lima per seratus) dari RTHP.
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 36
Tata Tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf f meliputi aspek pemilihan karakter tanaman dan penempatan tanaman dengan memperhitungkan tingkat kestabilan tanah/wadah tempat tanaman tumbuh dan tingkat bahaya yang ditimbulkannya.
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 37
- ( 1) Setiap bangunan bukan rumah tinggal wajib menyediakan fasilitas parkir kendaraan yang proporsional dengan jumlah luas lan tai bangunan sesuai Standar Teknis yang telah ditetapkan.
- (2) Fasilitas parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf g tidak boleh mengurangi daerah hijau yang telah ditetapkan dan harus berorientasi pada pejalan kaki, memudahkan aksesibilitas dan tidak terganggu oleh sirkulasi kendaraan.
- (3) Sistem sirkulasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (2) huruf g harus saling mendukung antara sirkulasi ekternal dan sirkulasi internal Bangunan Gedung serta antara in divide pemakai bangunan dengan sarana transportasinya.
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 38
- ( 1) Pertandaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf h yang ditempatkan pada bangunan, pagar, kavling dan/ atau ruang publik tidak boleh mengganggu karakter yang akan diciptakan/ dipertahankan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pertandaan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 39
- ( 1) Pencahayaan ruang luar Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf i harus disediakan dengan
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 40
- (1) Setiap kegiatan dalam bangunan dan/atau lingkungannya yang mengganggu a tau menimbulkan dampak besar dan penting harus dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).
- (2) Kegiatan dalam bangunan dan/ atau lingkungannya yang tidak mengganggu atau tidak menimbulkan dampak besar dan penting tidak perlu dilengkapi dengan AMDAL tetapi dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL).
- (3) Kegiatan yang memerlukan AMDAL, UKL dan UPL disesuaikan dengan peraturan perundangundangan oleh instansi yang berwenang.
Paragraf6
Rencana Tata Bangunan dan Lingk.ungan
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 41
- ( 1) Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan a tau RTBL memuat program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi dan ketentuan pengendalian rencana dan pedoman pengendalian pelaksanaan.
- (2) Program bangunan dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat jenis, jumlah, besaran, dan luasan Bangunan Gedung, serta kebutuhan ruang terbuka hijau, fasilitas umum, fasilitas sosial, prasarana aksesibilitas, sarana pencahayaan, dan sarana penyehatan lingkungan, baik berupa penataan prasarana dan sarana yang sudah ada maupun baru.
- (8) Pola penataan Bangunan Gedung dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) meliputi pembangunan baru, pembangunan sisipan parsial, peremajaan kota, pembangunan kembali wilayah perkotaan, pembangunan untuk menghidupkan kembali wilayah perkotaan, dan pelestarian kawasan.
- (9) RTBL yang didasarkan pada berbagai pola penataan Bangunan Gedung dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ini ditujukan bagi berbagai status kawasan seperti kawasan baru yang potensial berkembang, kawasan terbangun, kawasan yang dilindungi dan dilestarikan,atau kawasan yang bersifat gabungan atau campuran dari ketiga jenis kawasan pada ayat ini.
- (10) RTBL ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Paragraf7
Persyaratan Keandalan Bangunan Gedung
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 42
Persyaratan keandalan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 meliputi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan.
ParagrafS
Persyaratan Keselamatan Bangunan Gedung
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 43
Persyaratan keandalan Bangunan Gedung terdiri dari persyaratan keselamatan Bangunan Gedung, persyaratan kesehatan Bangunan Gedung, persyaratan kenyamanan Bangu.nan Gedung dan persyaratan kemudahan Bangunan Gedung.
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 44
Persyaratan keselamatan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 meliputi persyaratan kemampuan Bangunan Gedung terhadap beban muatan, persyaratan kemampuan Bangunan Gedung terhadap bahaya kebakaran dan persyaratan kemampuan Bangunan Gedung terhadap bahaya petir.
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 45
- (1) Persyaratan kemampuan Bangunan Gedung terhadap beban muatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 meliputi persyaratan struktur Bangunan Gedung, pembebanan pada Bangunan Gedung, struktur atas Bangunan Gedung, struktur bawah Bangunan Gedung, pondasi langsung, pondasi dalam, keselamatan struktur, keruntuhan struktur dan persyaratan bahan.
- (2) Struktur Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus kuat/kokoh, stabil dalam memikul beban dan memenuhi persyaratan keselamatan, persyaratan kelayanan selama umur yang direncanakan dengan mempertimbangkan:
- a. fungsi Bangunan Gedung, lokasi, keawetan dan kemungkinan pelaksanaan konstruksi Bangunan Gedung;
- b. pengaruh aksi sebagai akibat dari beban yang bekerja selama umur layanan struktur baik beban muatan tetap maupun sementara yang timbul akibat gempa, angin, korosi, jamur dan serangga perusak;
- c. pengaruh gempa terhadap substruktur maupun struktur Bangunan Gedung sesua.1 zona gempanya;
- d. struktur bangunan yang direncanakan secara daktail pada kondisi pembebanan maksimum, sehingga pada saat terjadi keruntuhan, kondisi struktumya masih memungkinkan penyelamatan diri penghuninya;
- e. struktur bawah Bangunan Gedung pada lokasi tanah yang dapat terjadi likulfaksi, dan;
- f. keandalan Bangunan Gedung.
- (3) Pembebanan pada Bangunan Gedung harus dianalisis dengan memeriksa respon struktur terhadap beban tetap, beban sementara atau beban khusus yang mungkin bekerja selama umur pelayanan sesuai ketentuan tata cara perencanaan ketahanan gempa untuk rumah dan gedung edisi terbaru; serta ketentuan tata cara perencanaan pembebanan untuk rumah dan gedung; atau standar baku dan/ atau Pedoman Teknis.
- (4) Struktur atas Bangunan Gedung meliputi konstruksi beton, konstruksi baja, konstruksi kayu, konstruksi bambu, konstruksi dengan bahan dan teknologi khusus dilaksanakan dengan menggunakan.standar sebagai berikut:
- a. konstruksi beton : sesuai ketentuan SNI edisi terbaru tentang tata cara perencanaan beton dan struktur dinding bertulang untuk rumah dan gedung , ketentuan SNI edisi terbaru tentang tata cara penghitungan struktur beton untuk Bangunan Gedung, ketentuan SNI edisi terbaru tentang tata cara perencanaan dinding struktur pasangan blok beton berongga bertulang untuk bangunan rumah dan gedung, ketentuan SNI edisi terbaru tentang tata cara pengadukan pengecoran beton , ketentuan SNI edisi terbaru tentang tata cara pembuatan rencana campuran beton normal, ketentuan SNI edisi terbaru tentang tata cara rencana pembuatan campuran beton ringan dengan agregat ringan ; tata cara perencanaan dan palaksanaan konstruksi beton pracetak dan prategang untuk Bangunan Gedung, metode pengujian dan penentuan parameter perencanaan tahan gempa konstruksi beton pracetak dan prategang untuk Bangunan Gedung dan spesifikasi sistem dan material konstruksi beton pracetak dan prategang untuk Bangunan Gedung;
- b. konstruksi baja: ketentuan SNI edisi terbaru tentang tata cara pembuatan dan perakitan konstruksi baja, dan tata cara pemeliharaan konstruksi baja selama masa konstruksi ;
- c. konstruksi kayu: Ketentuan SNI edisi terbaru tentang Tata cara perencanaan konstruksi kayu untuk Bangunan Gedung, dan tata cara pembuatan dan perakitan konstruksi kayu;
- d. konstruksi bambu: mengikuti kaidah perencanaan konstruksi bambu
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 46
- (1) Persyaratan kemampuan Bangunan Gedung terhadap bahaya kebakaran meliputi sistem proteksi aktif, sistem proteksi pasif, persyaratan jalan keluar dan aksesibilitas untuk pemadaman kebakaran,, persyaratan pencahayaan darurat, tanda arah keluar dan sistem peringatan bahaya, persyaratan komunikasi dalam Bangunan Gedung, persyaratan instalasi bahan bakar gas dan manajemen penanggulangan kebakaran.
- (2) Setiap Bangunan Gedung kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana harus dilindungi dari bahaya kebakaran dengan sistem proteksi aktif yang meliputi sistem pemadam kebakaran, sistem deteksi dan alarm kebakaran, sistem pengendali asap kebakaran dan pusat pengendali kebakaran.
- (3) Setiap Bangunan Gedung kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana harus dilindungi dari bahaya kebakaran dengan sistem proteksi pasif dengan mengikuti ketentuan SNI edisi terbaru terkait dengan tata cara perencanaan sistem proteksi pasif untuk pencegahan bahaya kebakaran pada Bangunan Gedung, dan ketentuan SNI edisi terbaru terkait tata cara perencanaan dan pemasangan sarana jalan keluar untuk penyelamatan terhadap bahaya kebakaran pada Bangunan Gedung.
- (4) Persyaratan jalan ke luar dan aksesibilitas untuk pemadaman kebakaran meliputi perencanaan akses bangunan dan lingkungan untuk pencegahan bahaya kebakaran dan perencanaan dan pemasangan jalan keluar untuk penyelamatan sesuai dengan ketentuan SNI edisi terbaru tentang tata cara perencanaan bangunan dan lingkungan untuk pencegahan bahaya kebakaran pada bangunan rumah dan gedung, dan ketentuan SNI edisi terbaru terkait tentang tata cara perencanaan sistem proteksi pasif untuk pencegahan bahaya kebakaran pada Bangunan Gedung.
- (5) Persyaratan pencahayaan darurat, tanda arah keluar dan sistem peringatan bahaya dimaksudkan untuk memberikan arahan bagi pengguna gedung dalam keadaaan darurat untuk menyelamatkan diri sesuai dengan ketentuan SNI edisi terbaru tentang tata cara perancangan pencahayaan darurat, tanda arah dan sistem peringatan bahaya pada Bangunan Gedung.
- (6) Persyaratan komunikasi dalam Bangunan Gedung sebagai penyediaan sistem komunikasi untuk keperluan internal maupun untuk hubungan keluar pada saat terjadi kebakaran atau kondisi lainnya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai telekomunikasi.
- (7) Persyaratan instalasi bahan bakar gas meliputi jenis bahan bakar gas dan instalasi gas yang dipergunakan baik dalam jaringan gas kota maupun gas tabung mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang. \_
- (8) Setiap Bangunan Gedung dengan fungsi, klasifikasi, luas, jumlah lantai dan/ atau jumlah penghuni tertentu harus mempunyai unit manajemen proteksi kebakaran Bangunan Gedung.
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 47
- (1) Persyaratan kemampuan Bangunan Gedung terhadap bahaya petir dan bahaya kelistrikan meliputi persyaratan instalasi proteksi petir dan persyaratan sistem kelistrikan.
- (2) Persyaratan instalasi proteksi petir harus
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 48
- (1) Setiap Bangunan Gedung untuk kepentingan umum harus dilengkapi dengan sistem pengamanan yang memadai untuk mencegah terancamnya keselamatan penghuni dan harta benda akibat bencana bahan peledak dan bencana kebakaran.
- (2) Sistem pengamanan sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1) merupakan kelengkapan pengamanan Bangunan Gedung untuk kepentingan umum dari bahaya bencana bahan peledak dan bencana kebakaran, yang meliputi prosedur, peralatan dan petugas pengamanan.
- (3) Prosedur pengamanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) merupakan tata cara proses pemeriksaan pengunjung Bangunan Gedung yang kemungkinan membawa benda atau bahan berbahaya yang dapat meledakkan dan/ atau membakar Bangunan Gedung dan/ atau pengunjung di dalamnya.
- (4) Peralatan pengamanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) merupakan peralatan detektor yang digunakan untuk memeriksa pengunjung Bangunan Gedung yang kemungWnan membawa benda atau bahan berbahaya yang dapat meledakkan dan/atau membakar Bangunan Gedung dan/ atau pengunjung di dalamnya.
- (5) Petugas pengamanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) merupakan orang yang diberikan tugas untuk memeriksa pengunjung Bangunan Gedung yang kemungkinan membawa benda atau bahan berbahaya yang dapat meledakkan dan/atau membakar BangunanGedung dan/atau pengunjung di dalamnya.
- (6) Persyaratan sistem pengamanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) yang meliputi ketentuan mengenai tata cara perencanaan, pemasangan, pemeliharaan instalasi sistem pengamanan disesuaikan dengan pedoman dan Standar Teknis yang terkait.
Paragraf9 Persyaratan Kesehatan Bangunan Gedung
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 49
Persyaratan kesehatan Bangunan Gedung meliputi persyaratan system penghawaan, pencahayaan, sanitasi dan penggunaan bahan bangunan.
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 50
- ( 1) Sistem penghawaan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dapat berupa ventilasi alami dan/atau ventilasi mekanik/buatan sesuai dengan fungsinya.
- (2) Bangunan Gedung tempat tinggal dan Bangunan Gedung untuk pelayanan umum harus mempunyai bukaan permanen atau yang dapat dibuka untuk kepentingan ventilasi alami dan kisi-kisi pada pin tu dan jendela.
- (3) Persyaratan teknis sistem dan kebutuhan ventilasi harus mengikuti ketentuan SNI edisi terbaru tentang konservasi energi sistem tata udara pada Bangunan Gedung, ketentuan SNI edisi terbaru tentang tata cara perancangan sistem ventilasi dan pengkondisian udara pada Bangunan Gedung, standar ten tang tata cata perencanaan, pemasangan dan pemeliharaan sistem ventilasi dan/ atau Standar Teknis terkait.
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 51
- ( 1) Sistem pencahayaan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dapat berupa sistem pencahayaan alami dan/ atau buatan dan/ atau pencahayaan darurat sesuai dengan fungsinya.
- (2) Bangunan Gedung tempat tinggal dan Bangunan Gedung untuk pelayanan umum harus mempunyai bukaan untuk pencahayaan alami yang optimal disesuaikan dengan fungsi Bangunan Gedung dan fungsi tiap-tiap ruangan dalam Bangunan Gedung.
- (3) Sistem pencahayaan buatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) harus memenuhi persyaratan:
- a. mempunyai tingkat iluminasi yang disyaratkan sesuai fungsi ruang dalam dan tidak menimbulkan efek silau/ pantulan;
- b. sistem pencahayaan darurat hanya dipakai pada Bangunan Gedung fungsi tertentu, dapat bekerja secara otomatis dan mempunyai tingkat pencahayaan yang cukup untuk evakuasi;
- c. harus dilengkapi dengan pengendali manual/ otomatis dan ditempatkan pada tempat yang mudah dicapai/ dibaca oleh pengguna ruangan.
- (4) Persyaratan teknis sistem pencahayaan harus mengikuti ketentuan SNI edisi terbaru tentang konservasi energi sistem pencahayaan buatan pada Bangunan Gedung, ketentuan SNI edisi terbaru tentang tata cara perancangan sistem pencahayaan alami pada Bangunan Gedung, ketentuan SNI edisi terbaru edisi terbaru tentang tata cara perancangan sistem pencahayaan buatan pada Bangunan Gedung, dan/ atau Standar Teknis terkait.
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 52
- (1) Sistem sanitasi Bangunan Gedung dapat berupa sistem air minum dalam Bangunan Gedung, sistem pengolahan dan pembuangan air limbah/kotor, persyaratan instalasi gas medik, persyaratan penyaluran air hujan, persyaratan fasilitasi sanitasi dalam Bangunan Gedung (saluran pembuangan air kotor, tempat sampah, penampungan sampah dan/atau pengolahan sampah).
- (2) Sistem air minum dalam Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) harus direncanakan dengan mempertimbangkan sumber air minum, kualitas air bersih, system distribusi dan penampungannya.
- (3) Sumber air minum dalam Bangunan Gedung dapat berupa sumber air berlangganan dan/atau sumber air lainnya. ,
- (4) Sumber air lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat berupa:
- a. bak penampungan air hujan;
- b. sumber mata air tanah; dan
- c. sumber mata air gunung.
- (5) Pemerintah Daerah berwenang membina penyediaan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk menjadi air minum yang memenuhi standar terkait.
- (6) Persyaratan air minum dalam Bangunan Gedung harus mengikuti:
- a. kualitas air minum sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai persyaratan kualitas air minum dan Pedoman Teknis mengenai sistem plambing;
- b. ketentuan SNI edisi terbaru tentang Sistem Plambing, dan;
- c. pedoman dan/ atau Pedoman Teknis terkait.
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 53
- (1) Sistem pengolahan dan pembuangan air limbah/kotor harus direncanakan dan dipasang dengan mempertimbangkan jenis dan tingkat bahayanya yang diwujudkan dalam bentuk pemilihan sistem pengaliran/pembuangan dan penggunaan peralatan yang dibutuhkan dan sistem pengolahan dan pembuangannya.
- (2) Air limbah beracun dan berbahaya tidak boleh diga\_bung den$an air limbah rumah tangga, yang sebelum dibuang ke saluran terbuka harus diproses sesuai dengan pedoman dan Standar Teknis terkait.
- (3) Persyaratan teknis sistem air limbah harus mengikuti ketentuan SNI edisi terbaru Sistem Plambing, ketentuan SNI edisi terbaru tentang tata cara perencanaan tangki septik dengan sistem resapan, ketentuan SNI edisi terbaru Spesifikasi dan pemasangan perangkap bau, dan/ a tau Standar Teknis terkait.
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 54
- ( 1) Persyaratan instalasi gas medik wajib diberlakukan di fasilitas pelayanan kesehatan dirumah sakit, rumah perawatan, fasilitas hiperbarik, klinik bersalin dan fasilitas kesehatan lainnya.
- (2) Potensi bahaya kebakaran dan ledakan yang berkaitan dengan sistem perpipaan gas medik dan sistem vakum gas medik harus dipertimbangkan pada saat perancangan, pemasangan, pengujian, pengoperasian dan pemeliharaannya.
- (3) Persyaratan instansi gas medik harus mengikuti ketentuan SNI edisi terbaru tentang Keselamatan pada bangunan fasilitas pelayanan kesehatan, dan/atau standar baku/Pedoman Teknis terkait.
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 55
- (1) Sistem air hujan harus direncanakan dan dipasang dengan mempertimbangkan ketinggian permukaan air tanah, permeabilitas tanah dan ketersediaan jaringan drainase lingkungan/ kota.
- (2) Setiap Bangunan Gedung dan pekarangannya harus dilengkapi dengan system penyaluran air hujan baik dengan system peresapan air ke dalam tanah pekarangan dan/ atau dialirkan ke dalam sumur resapan sebelum dialirkan ke jaringan drainase lingkungan.
- (3) Sistem penyaluran air hujan harus dipelihara untuk mencegah terjadinya endapan dan penyumbatan pada saluran.
- (4) Persyaratan penyaluran air hujan harus mengikuti ketentuan SNI edisi terbaru tentang Sistem plambing atau , Ketentuan SNI edisi terbaru tentang Tata cara perencanaan sumur resapan air hujan untuk lahan pekarangan, ketentuan SNI edisi terbaru tentang Spesifikasi sumur resapan air hujan untuk lahan pekarangan, dan standar tentang ta.ta cara perencanaan, pemasangan dan pemeliharaan system penyaluran air hujan pada Bangunan Gedung atau standar baku dan/ atau pedoman terkait.
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 56
- (1) Sistem pembuangan kotoran, dan sampah dalam Bangunan Gedung harus direncanakan dan dipasang dengan mempertimbangkan fasilitas penampungan dan jenisnya.
- (2) Pertimbangan fasilitas penampungan diwujudkan dalam bentuk penyediaan tempat penampungan kotoran dan sampah pada Bangunan Gedung dengan memperhitungkan fungsi bangunan, jumlah penghuni dan volume kotoran dan sampah.
- (3) Pertimbangan jenis kotoran dan sampah diwujudkan dalam bentuk penempatan pewadahan dan/ atau pengolahannya yang tidak mengganggu kesehatan penghuni, masyarakat dan lingkungannya.
- (4) Pengembang perumahan wajib menyediakan wadah sampah, alat pengumpul dan tempat pembuangan sampah sementara, sedangkan pengangkatan dan pembuangan akhir dapat bergabung dengan sistem yang sudah ada.
- (5) Potensi reduksi sampah dapat dilakukan dengan mendaur ulang dan/atau memanfaatkan kembali sampah bekas.
- (6) Sampah beracun dan sampah rumah sakit, laboratoriun dan pelayanan medis harus dibakar dengan insinerator yang tidak menggangu lingkungan.
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 57
- ( 1) Bahan Barigunan Gedung se bagaimana dimaksud dalam Pasal 49 harus aman bagi kesehatan Pengguna Bangunan Gedung dan tidak menimbulkan dampak pen ting terhadap lingkungan serta penggunannya dapat menunjang pelestarian lingkungan.
- (2) Bahan bangunan yang aman bagi kesehatan dan tidak menimbulkan dampak penting harus memenuhi kriteria:
- a. tidak mengandung bahan berbahaya/beracun bagi kesehatan Pengguna Bangunan Gedung;
- b. tidak menimbulkan efek silau bagi pengguna, masyarakat dan lingkungan sekitarnya;
- c. tidak menimbulkan efek peningkatan temperatur;
- d. sesuai dengan prinsip konservasi; dan
- e. ramah lingkungan.
Paragraf 10
Persyaratan Kenyamanan Bangunan Gedung
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 58
Persyaratan kenyamanan Bangunan Gedung meliputi kenyamanan ruang gerak dan hubungan antar ruang, kenyamanan kondisi udara dalam ruang, kenyamanan pandangan,serta kenyamanan terhadap tingkat getaran dan kebisingan.
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 59
- ( 1) Persyaratan kenyamanan ruang gerak dan hubungan antar ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 merupakan tingkat kenyamanan yang diperoleh dari dimensi ruang dan tata letak ruang serta sirkulasi antar ruang yang memberikan kenyamanan bergerak dalam ruangan.
- (2) Persyaratan kenyamanan sebagaimana dimaksud pada ayat, ( 1) harus mempertimbangkan fungsi ruang, jumlah pengguna, perabot/ furnitur, aksesibilitas ruang dan persyaratan keselamatan dan kesehatan.
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 60
- (1) Persyaratan kenyamanan kondisi udara di dalani' ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 merupakan tingkat kenyamanan yang diperoleh dari temperatur dan kelembaban di dalam ruang untuk terselenggaranya fungsi Bangunan Gedung.
- (2) Persyaratan kenyamanan kondisi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengikuti ketentuan SNI edisi terbaru tentang Konservasi energi selubung bangunan pada Bangunan Gedung, ketentuan SNI edisi terbaru tentang Konservasi energi sistem tata udara pada Bangunan Gedung, ketentuan SNI edisi terbaru tentang Prosedur audit energi pada Bangunan Gedung, ketentuan SNI edisi terbaru tentang Tata cara perancangan sistem ventilasi dan pengkondisian udara pada Bangunan Gedung, dan/ atau standar baku dan/ atau Pedoman Teknis terkait.
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 61
- (1) Persyaratan kenyamanan pandangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 merupakan kondisi dari hak pribadi pengguna yang didalam melaksanakan kegiatannya di dalam gedung tidak terganggu Bangunan Gedung lain di sekitarnya.
- (2) Persyaratan kenyamanan pandangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan kenyamanan pandangan daridalam bangunan, ke luar bangunan, dan dari luar keruang-ruang tertentu dalam Bangunan Gedung.
- (3) Persyaratan kenyamanan pandangan dari dalam ke luar bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempertimbangkan :
- a. gubahan massa bangunan, rancangan bukaan,tata ruang dalam dan luar bangunan dan rancangan bentuk luar bangunan;
- b. pemanfaatan potensi ruang luar Bangunan
6. Gedung dan penyediaan RTH.
- (4) Persyaratan kenyamanan pandangan dari luar ke dalam bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempertimbangkan :
- a. rancangan bukaan, tata ruang dalam dan luar bangunan dan rancangan bentuk luar bangunan;
- b. keberadaan Bangunan Gedung yang ada dan/atau yang akan ada di sekitar Bangunan Gedung dan penyediaan RTH;
- c. pencegahan terhadap gangguan silau dan pantulan sinar.
- (5) Persyaratan kenyamanan pandangan pada Bangunan Gedung se bagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) harus memenuhi ketentuan dalam Standar Teknis terkait
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 62
- ( 1) Persyaratan kenyamanan terhadap tingkat getaran dan kebisingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 merupakan tingkat kenyamanan yang ditentukan oleh satu keadaan yang tidak mengakibatkan pengguna dan fungsi Bangunan Gedung terganggu oleh getaran dan/ atau kebisingan yang timbul dari dalam Bangunan Gedung maupun lingkungannya.
- (2) Untuk mendapatkan kenyamanan dari getaran dan kebisingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyelenggara Bangunan Gedung harus mempertimbangkan jenis kegiatan, penggunaan peralatan dan/ atau sumber getar dan sumber bising lainnya yang berada di dalam maupun di luar Bangunan Gedung.
- (3) Bangunan gedung dalam memenuhi persyaratan tingkat kenyamanan terhadap getaran dan kebisingan harus direncanakan:
- a. mengurangi getaran ke tingkat yang diizinkan akibat kegiatan peralatan kerja/produksi di dalam bangunan gedung; dan
- b. membuat proteksi terhadap getaran dan kebisingan akibat kegiatan di luar bangunan gedung yang berupa alat transportasi dan peralatan produksi.
- (4) Mengurangi getaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan dengan proteksi konstruksi terhadap getaran peralatan kerja/ produksi di dalam bangunan gedung.
- (5) Membuat proteksi terhadap getaran dan kebisingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan dengan penyediaan penyangga berupa jalur tanaman, dan/ atau pembuatan tanggul tanah.
- (6) Persyaratan kenyamanan terhadap tingkat getaran dan kebisingan pada Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan dalam Standar Teknis mengenai tata cara perencanaan kenyamanan terhadap getaran dan kebisingan pada Bangunan Gedung.
, Paragraf 11 Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung
Pasa163
Persyaratan kemudahan meliputi kemudahan hubungan ke, dari dan di dalam Bangunan Gedung serta kelengkapan sarana dan prasarana dalam Pemanfaatan Bangunan Gedung.
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 63
- (1) Kemudahan hubungan ke, dari dan di dalam Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 meliputi tersedianya fasilitas dan aksesibilitas yang mudah, aman dan nyaman termasuk penyandang cacat dan lanjut usia.
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 64
- (1) Kemudahan hubungan ke, dari dan di dalam Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 meliputi tersedianya fasilitas dan aksesibilitas yang mudah, aman dan nyaman termasuk penyandang cacat dan lanjut usia.
2. (2} Penyediaan fasilitas dan aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan tersedianya hubungan horizontal dan vertikal antar ruang dalam Bangunan Gedung, akses evakuasi termasuk bagi penyandang cacat dan lanjut usia.
- (3) Bangunan Gedung Umum yang fungsinya untuk kepentingan publik, harus menyediakan fasilitas dan kelengkapan sarana hubungan vertikal bagi semua orang termasuk manusia berkebutuhan khusus.
- (4) Setiap Bangunan Gedung harus memenuhi persyaratan kemudahan hubungan horizontal berupa tersedianya pin tu dan/ atau koridor yang memadai dalam jumlah, ukuran dan jenis pintu, arah bukaan pintu yang dipertimbangkan
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 68
Ketentuan mengenai kaidah/norma adat dalam penyelenggaraan Bangunan Gedung adat terdiri dari ketentuan pada aspek perencanaan, penibangunan, dan pemanfaatan, yang meliputi:
- a. pen en tuan lokasi;
- b. langgam arsitektur lokal;
- c. arah / orientasi Bangunan Gedung;
- d. besaran dan/atau luasan Bangunan Gedung dan tapak;
- e. symbol dan unsur / elemen Bangunan Gedung;
- f. tata ruang dalam dan luar Bangunan Gedung;
- g. aspeklarangan;dan
- h. aspek ritual.
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 69
Penentuan lokasi pada Bangunan Gedung adat memiliki ketentuan sebagai berikut:
- a. lokasi Bangunan Adat adalah lokasi bangunan adat yang sudah ada berdasar kaidah/ norma adat masyarakat setempat;
- b. lokasi Bangunan Adat yang ada di Kabupaten Sumenep meliputi lokasi Keraton Sumenep, Pemakaman Raja-raja Asta Tinggi, Masjid Agung dan/ atau lokasi Bangunan Gedung adat lain yang ditetapkan melalui Peraturan Btipati.
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 70
Langgam arsitektur local pada Bangunan Gedung adat memiliki ketentuan sebagai berikut:
- a. langgam arsitektur lokal Bangunan Adat adalah langgam yang terdapat pada Bangunan Adat yang diterima secara kaidah/norma masyarakat setempat.
- b. langgam arsitektur lokal Bangunan Adat adalah perpaduan langgam arsitektur Jawa, Cina, Eropa dan Madura.
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 71
Arah/ orientasi Bangunan Gedung pada Bangunan Gedung adat mengacu pada kegiatan adat yang bersumber dari Keraton Sumenep.
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 72
- (1) Besaran dan/atau luasan Bangunan Gedung pada Bangunan Gedung adat memiliki ketentuan sebagai berjkut:
- a. besaran dan/ atau luasan Bangunan Gedung adat mempertahankan besaran dan/atau luasan yang ada/ asli;
- b. dalam hal perubahan menyangkut besaran dan/atau luasan Bangunan Gedung adat harus melalui pengkajian Tim Ahli Bangunan Gedung Cagar Budaya yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
- (2) Besaran dan/ atau luasan tapak pada Bangunan Gedung adat memiliki ketentuan sebagaiberikut:
- a. besaran dan/ atau luasan tapak pada Bangunan Gedung adat mempertahankan be saran dan/atau luasan yang ada/asli;
- b. dalam hal perubahan menyangkut besaran dan/ atau tapak pada luasan Bangunan Gedung adat harus melalui pengkajian Tim Ahli Bangunan Gedung Cagar Budaya yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati.
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 73
- (1) Simbol Bangunan Gedung pada Bangunan Gedung adat adalah simbol yang ada/ asli pada bangunan adat setetnpat.
- (2) Unsur / elemen Bangunan Gedung pada Bangunan Gedung adat adalah unsur / elemen Bangunan Gedung adat adalah unsur / elemen yang ada/ asli pada Bangunan Gedung adat.
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 74
- (1) Tata ruang dalam pada Bangunan Gedung adat memiliki ketentuan sebagai berikut:
- a. tata ruang dalam Bangunan Gedung adat mempertahankan tata ruang dalam yang ada/asli;
- b. dalam hal perubahan menyangkut tata ruang dalam Bangunan Gedung adat harus melalui pengkajian Tim Ahli Bangunan Gedung Cagar Budaya yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
- (2) Tata ruang luar pada Bangunan Gedung adat memiliki ketentuan sebagai berikut:
- a. tata ruang luar Bangunan Gedung adat mempertahankan tata ruang luar yang ada/ asli.
- b. dalam hal Perubahan menyangkut tata ruang luar Bangunan Gedung adat harus melalui pengkajian Tim Ahli Bangunan Gedung Cagar Budaya yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati.
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 75
Bangunan Gedung adat mengikuti aspek larangan yang ada dan diterima secara kaidah/ norma adat masyarakat setempat.
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 76
Bangunan Gedung adat mengikuti aspek ritual yang ada dan diterima secara kaidah/nonna adat masyarakat setempat.
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 77
Ketentuan teknis dan prinsip-prinsip pembangunan Bangunan Gedung adat diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 78
Ketentuan dan tata cara penyelenggaraan Bangunan Gedung adat dapat diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
Paragraf2
Bangunan Gedung dengan Langgam Tradisional
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 79
- ( 1) Bangunan Gedung dengan langgam tradisional dapat beru.pa fungsi hunian, fungsi keagamaan, fungsi usaha, dan/ atau fungsi sosial dan budaya.
- (2) Penyelenggaraan Bangunan Gedung dengan langgam tradisional dilakukan oleh perseorangan, kelompok masyarakat, lembaga swasta atau lembaga pemerintah sesuai ketentuan kaidah/ norma tradisional yang tidak bertentangan dengan peraturan peru.ndang-undangan.
- (3) Penyelenggaraan Bangunan Gedung dengan langgam tradisional dilakukan dengan mengikuti persyaratan administrative dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).
- (4) Pemerintah Daerah melalui Peraturan Bupati dapat mengatur persyaratan administratif dan persyaratan teknis lain yang besifat khusus pada penyelenggaraan Bangunan Gedung dengan langgam tradisional.
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 80
Ketentuan mengenai kaidah/ norma tradisional dalam penyelenggaraan Bangunan Gedung dengan langgam tradisional terdiri dari ketentuan pada aspek perencanaan, pembangunan, dan pemanfaatan, yang meliputi:
- a. penentuan lokasi;
- b. langgam arsitektur lokal;
- c. arah / orientasi Bangunan Gedung;
- d. besaran dan/ atau luasan Bangunan Gedung dan tapak;
- e. symbol dan unsur / elemen Bangunan Gedung;
- f. tata ru.ang dalam dan luar Bangunan Gedung;
- g. aspeklarangan;dan/atau
- h. aspek ritual.
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 81
Penentuan lokasi pada Bangunan Gedung derigan langgam tradisional memiliki ketentuan sebagai berikut:
- a. lokasi Bangunan tradisional mengikuti lokasi bangunan tradisional yang sudah ada berdasar kaidah/ norma tradisional masyarakat setempat;
- b. bangunan tradisional yang ada di Kabupaten Sumenep khususnya beru.pa pola permukiman Tanean Lanjhang Kabupaten Sumenep dan bangunan Ru.mah Panggung atau Bangunan Gedung tadisional lain yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati.
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 82
Langgam arsitektur tradisional pada Bangunan Gedung dengan langgam tradisional memiliki ketentuan sebagai berikut:
- a. langgam arsitektur lokal Bangunan tradisional mengikuti langgam yang terdapat pada Bangunan tradisional yang diterima berdasar kaidah/ norma masyarakat setempat;
- b. langgam arsitektur lokal Bangunan tradisional adalah pola bangunan Tanean Lanjhang dan bangunan Ru.mah Panggung dengan ciri khas bentuk atap trompesan, pegun dan Bangsal.
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 83
Arah/orientasi Bangunan Gedung pada Bangunan Gedung dengan langgam tradisional memiliki ketentuan sebagai berikut:
- a. arah/ orientasi Bangunan Gedung tradisional adalah Tanean Lanjhang berorientasi pada konsep kekerabatan keluarga pokok, dengan pola masa bangunan membujur Barat-Timur;
- b. arah/orientasi Bangunan Gedung tradisional Rumah Panggung berdasar adaptasi daerah pesisir pantai.
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 84
- (1) Besaran dan/atau luasan Bangunan Gedung pada Bangunan Gedung dengan langgam tradisional memiliki ketentuan sebagai berikut:
- a. besaran dan/atau luasan Bangunan Gedung tradisional mempertahankan besaran dan/ atau luasan yang ada/ asli;
- b. dalam hal perubahan menyangkut besaran dan/atau luasan Bangunan Gedung tradisional harus melalui pengkajian Tim Ahli Bangunan Gedung Cagar Budaya yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati.
- (2) Besaran dan/atau luasan tapak pada Bangunan Gedung dengan langgam tradisional memiliki ketentuan sebagai berikut:
- a. besaran dan/ atau luasan tapak pada Bangunan Gedung tradisional mempertahankan besaran dan/ atau luasan yang ada/ asli;
- b. dalam hal perubahan menyangkut besaran dan/ atau tapak pada luasan Bangunan Gedung tradisional harus melalui pengkajian Tim Ahli Bangunan Gedung Cagar Budaya yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati.
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 85
- (1) Simbol Bangunan Gedung pada Bangunan Gedung dengan langgam tradisional mengikuti simbol yang ada/ asli pada bangunan tradisional setempat.
2. (2} Unsur/elemen Bangunan Gedung pada Bangunan Gedung dengan langgam tradisional mengikuti simbol yang ada/ asli pada banguna tradisional setempat.
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 86
- ( 1) Tata ruang dalam pada Bangunan Gedung dengan langgam tradisional memiliki ketentuan sebagai berikut:
- a. tata ruang dalam Bangunan Gedung tradisional mempertahankan tata ruang dalam yang ada/asli;
- b. dalam hal perubahan menyangkut tata ruang dalam Bangunan Gedung adat harus melalui pengkajian Tim Ahli Bangunan Gedung Cagar Budaya yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
- (2) Tata ruang luar pada Bangunan Gedung dengan langgam tradisional memiliki ketentuan sebagai berikut:
- a. tata ruang luar Bangunan Gedung tradisional mempertahankan tata ruang dalam yang ada/asli;
- b. dalam hal perubahan menyangkut tata ruang luar Bangunan Gedung tradisional harus melalui pengkajian Tim Ahli Bangunan Gedung Cagar Budaya yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 87
Aspek larangan pada Bangunan Gedung dengan langgam tradisional mengikuti larangan pada norma adat masyarakat setempat
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 88
Aspek ritual pada Bangunan Gedung dengan langgam tradisional mengikuti aspek ritual yang ada dan diterima oleh masyarakat setempat.
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 89
Ketentuan teknis dan prinsip-prinsip pembangunan Bangunan Gedung dengan langgam tradisional diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
Pasa190
Ketentuan dan tata cara penyelenggaraan Bangunan Gedung dengan gaya/langgam tradisional dapat diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
Paragraf 3
Penggunaan Simbol dan Unsur /Elemen Tradisional
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 91
- ( 1) Perseorangan, kelompok masyarakat, lembaga swasta a tau lembaga pemerintah dapat menggunakan simbol dan unsur / elemen tradisional untuk digunakan pada Bangunan Gedung yang akan dibangun, direhabilitasi atau direnovasi.
- (2) Penggunaan simbol Bangunan Gedung tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 85 ayat ( 1).
- (3) Penggunaan unsur / elemen Bangunan Gedung tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 85 ayat (2).
- (4) Penggunaan simbol dan unsur/elemen tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk melestarikan simbol dan unsur / elemen tradisional serta memperkuat karakteristik lokal pada Bangunan Gedung.
- (5) Penggunaan simbol dan unsur / elemen tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan makna dan filosofi yang terkandung dalam symbol dan unsur / elemen tradisional yang digunakan
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 92
- ( 1) Penyelenggaraan Bangunan Gedung dilakukan dengan mempertimbangkan kearifan lokal yang berlaku pada masyarakat setempat yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang› undangan.
- (2) Ketentuan dan tata cara penyelenggaraan kearifan lokal yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bangunan Gedung dapat diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
Bagian Keenam
Persyaratan Bangunan Gedung Semi Permanen dan Bangunan Gedung Darurat
Paragraf 1 Bangunan Gedung Semi Permanen dan Darurat
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 93
- ( 1) Bangunan Gedung semi permanen dan darurat merupakan Bangunan Gedung yang digunakan untuk fungsi yang ditetapkan dengan konstruksi semi permanen dan darurat yang dapat ditingkatkan menjadi permanen.
- (2) Penyelenggaraan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tetap dapat menjamin keamanan, keselamatan, kemudahan, keserasian dan keselarasan Bangunan Gedung dengan lingkungannya.
- (3) Bupati dapat menerbitkan IMB sementara bangunan gedung semi permanen untuk fungsi kegiatan utama dan/ atau fungsi kegiatan penunjang.
- (4) Fungsi kegiatan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
- a. kegiatan pameran berupa bangunan gedung anjungan; dan
- b. kegiatan penghunian berupa bangunan gedung rumah tinggal.
- (5) Fungsi kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
- a. kegiatan penghunian berupa barak pekerja;
- b. kegiatan pembangunan berupa kantor dan gudang proyek; dan
- c. kegiatan pameran/promosi berupa replika rumah sederhana, rumah pasca gempa bumi, rumah pracetak, rumah bongkar pasang.
- (6) Bupati dapat menerbitkan IMB sementara bangunan gedung darurat untuk fungsi kegiatan utama dan/ atau fungsi kegiatan penunjang.
- (7) Fungsi kegiatan utarna sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi:
- a. kegiatan penghunian berupa barak pekerja; dan b. kegiatan usaha/ perdagangan berupa kios penampungan sementara.
- (8) Fungsi kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi fungsi untuk bangunan gedung:
4. a.kegiatan penanganan bencana berupa pos penanggulangan dan bantuan, dapur umum; dan b. kegiatan mandi, cuci, dan kakus.
- (9) Tata cara penyelenggaraan Bangunan Gedung semi permanen dan darurat diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
Bagian Ketujuh
Persyaratan Bangunan Gedung di Kawasan Rawan Bencana Alam
Paragrar 1 Umum
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 94
- (1) Kawasan rawan bencana alam meliputi kawasan rawan gelombang pasang, kawasan rawan banjir dan kawasan rawan bencana alam geologi.
2. (2} Penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan dengan memenuhi persyaratan tertentu yang mempertimbangkan keselamatan dan keamanan demi kepentingan umum.
- (3) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam RTRW, RDTR, peraturan zonasi dan/ a tau penetapan dari instansi yang berwenang lainnya.
- (4) Dalam hal penetapan kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan, Pemerintah Daerah dapat mengatur suatu kawasan sebagai kawasan rawan bencana alam dengan larangan membangun pada batas tertentu dalam Peraturan Bupati dengan mempertimbangkan keselamatan dan keamanan demi kepentingan umum.
- (5) Manajemen penanggulangan bencana wajib disusun oleh Pemilik Bangunan Gedung pada Bangunan Gedung dengan kualifikasi:
- a. jumlah penghuni lebih dari 500 (lima ratus) orang; atau
- b. luas lantai lebih dari 5.000 {lima ribu) meter persegi; atau
- c. ketinggian lebih dari 8 (delapan) lantai.
Paragraf2
Persyaratan Bangunan Gedung di Kawasan Rawan Gelombang Pasang
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 95
- ( 1) Kawasan rawan gelombang pasang merupakan kawasan sekitar pantai yang rawan terhadap gelombang pasang dengan kecepatan antara 10 sampai dengan 100 kilometer per jam yang timbul akibat angin kencang atau gravitasi bulan atau matahari.
- (2) Penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan rawan gelombang pasang sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan dalam RTRW, RDTR, peraturan zonasi dan/ atau penetapan dari instansi yang berwenang lainnya.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ditetapkan, Pemerintah Daerah dapat mengatur mengenai peryaratan penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan rawan gelombang pasang dalam Peraturan Bupati.
- (4) Penyelenggaraan Bangunan . Gedung dikawasan rawan gelombang pasang sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) harus memiliki rekayasa teknis tertentu yang mampu mengantisipasi kerusakan dan/atau keruntuhan Bangunan Gedung akibat hantaman gelombang pasang.
Paragraf 3 Persyaratan Bangunan Gedung di Kawasan Rawan Banjir
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 96
- (1) Kawasan rawan banjir merupakan kawasan yang diidentifikasikan sering dan/ atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam banjir.
- (2) Penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan dalam RTRW, RDTR, peraturan zonasi dan/atau penetapan dari instansi yang berwenang lainnya.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ditetapkan, Pemerintah Daerah dapat mengatur mengenai persyaratan penyelenggaraan Bangunan Gedung dikawasan rawan banjir dalam Peraturan Bupati.
- (4) Penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) harus memiliki rekayasa teknis tertentu yang mampu mengantisipasi keselamatan penghuni dan/ atau kerusakan Bangunan Gedung akibat genangan banjir.
- (5) Peil lantai terendah Bangunan Gedung di kawasan rawan banjir minimum 1 ( satu) meter dari pell tanah.
- (6) Bangunan Gedung di kawasan rawan banjir wajib menyediakan ruangan di lantai atas untuk penyelamatan diri.
Paragraf4
Persyaratan Bangunan Gedung di Kawasan Rawan Be~cana Alam Geologi
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 97
Kawasan rawan bencana alam geologi meliputi:
- a. kawasan rawan gempa bumi;
- b. kawasan rawan gerakan tanah;
- c. kawasan rawan abrasi; dan
- d. kawasan rawan bahaya gas beracun.
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 98
- ( 1) Kawasan rawan gem pa bumi merupakan kawasan yang berpotensi dan/ atau pemah mengalami gempa bumi dengan skala VII sampai dengan XII Modified Mercally Intensity (MMI).
- (2) ·Penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan rawan gempa bumi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan SNI edisi terbaru tentang tata cara perencanaan ketahanan gempa untuk rumah clan gedung.
- (3) Penyelenggaraan Bangunan Gedung dikawasan rawan gempa bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki rekayasa teknis tertentu yang mampu mengantisipasi kerusakan dan/atau keruntuhan Bangunan Gedung akibat getaran gempa bumi dalam periode waktu tertentu.
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 99
- ( 1) Kawasan rawan gerakan tanah merupakan kawasan yang memiliki tingkat kerentanan gerakan tanah tinggi.
- (2) Penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan rawan gerakan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan dalam RTRW,RDTR, peraturan zonasi dan/ atau penetapan dari instansi yang berwenang lainnya.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ditetapkan, Pemerintah Daerah dapat mengatur mengenai peryaratan penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan rawan gerakan tanah dalam Peraturan Bupati.
- (4) Penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan rawan gerakan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki rekayasa teknis tertentu yang mampu mengantisipasi kerusakan dan/ atau keruntuhan Bangunan Gedung akibat gerakan tanah tinggi.
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 100
- (1) Kawasan rawan abrasi merupakan kawasan pantai yang berpotensi dan/ atau pernah mengalami abrasi.
- (2) Penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan rawan abrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan dalam RTRW, RDTR, peraturan zonasi dan/atau penetapan dari instansi yang berwenang lainnya.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ditetapkan, Pemerintah Daerah dapat mengatur mengenai peiyaratan penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan rawan abrasi dalam Peraturan Bupati.
- (4) Penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan rawan abrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki rekayasa teknis tertentu yang mampu mengantisipasi kerusakan dan/ atau keruntuhan Bangunan Gedung akibat abrasi.
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 101
,,
- (1) Kawasan rawan bahaya gas beracun merupakan kawasan yang berpotensi dan/atau pernah mengalami bahaya gas beracun.
- (2) Penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan rawan bahaya gas beracun sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan dalam RTRW, RDTR, peraturan zonasi dan/ atau penetapan dari instansi yang berwenang lainnya.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ditetapkan, Pemerintah Daerah dapat mengatur mengenai peiyaratan penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan rawan bahaya gas beracun dalam Peraturan Bupati.
- (4) Penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan rawan bahaya gas beracun sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) harus memiliki rekayasa teknis tertentu yang mampu mengantisipasi keselamatan penghuni Bangunan Gedung akibat bahaya gas beracun.
Paragraf 5
Tata Cara Dan Persyaratan PenyelenggaraanBangunan
Gedung di Kawasan Rawan Bencana Alam
BAB IV - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 102
Tata cara dan persyaratan penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan rawan bencana a1am sebagannana dimaksud Pasal 94 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG
Bagian Kesatu Umum
BAB IV - PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 103
- ( 1) Penyelenggaraan Bangunan Gedung terdiri atas kegiatan pembangunan, pemanfaatan, pelestarian, dan pembongkaran.
- (2) Kegiatan pembangunan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan me1alui proses Perencanaan Teknis clan proses pe1aksanaan konstruksi.
- (3) Kegiatan Pemanfaatan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pemeliharaan, perawatan, pemeriksaan secara berkala, perpanjangan Sertifikat Laik Fungsi, dan pengawasan Pemanfaatan Bangunan Gedung.
- (4) Kegiatan pelestarian Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan penetapan dan pemanfaatan termasuk perawatan dan pemugaran serta kegiatan pengawasannya.
- (5) Kegiatan pembongkaran Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penetapan pembongkaran dan pelaksanaan pembongkaran serta pengawasan pembongkaran.
- (6) Di dalam penyelenggaraan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) penyelenggara Bangunan Gedung wajib memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis untuk menjamin keandalan Bangunan Gedung tanpa menimbulkan dampak penting bagi lingkungan.
- (7) Penyelenggaraan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh perorangan atau penyedia jasa di bidang penyelenggaraan gedung.
-
Bagian Kedua Kegiatan Pembangunan
Paragraf 1 Umum
BAB IV - PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 104
Kegiatan pembangunan Bangunan Gedung dapat diselenggarakan secara swakelola atau menggunakan penyedia jasa di bidang perencanaan, pelaksanaan dan/ atau pengawasan.
BAB IV - PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 105
- (1) Penyelenggaraan pembangunan Bangunan Gedung secara swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 menggunakan gambar rencana teknis sederhana atau gambar rencana prototip.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan teknis kepada Pemilik Bangunan Gedung dengan penyediaan rencana teknik sederhana atau gambar prototip.
- (3) Pengawasan pembangunan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka kelaikan fungsi Bangunan Gedung.
Paragraf2
Perencanaan Teknis
BAB IV - PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 106
- (1) Setiap kegiatan mendirikan, mengubah, menambah dan membongkar Bangunan Gedung harus
BAB IV - PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 107
- (1) Dokumen rencana teknis Bangunan Gedung dapat meliputi:
- a. gambar rencana teknis berupa : rencana teknis arsitektur, struktur dan konstruksi, mekanikal/ elektrikal;
- b. gambar detail;
- c. syarat -syarat umum dan syarat teknis;
- d. rencana anggaran biaya pembangunan;
- e. laporan perencanaan.
•
- (2) Dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diperiksa, dinilai, disetujui dan disahkan sebagai dasar untuk pemberian IMB dengan mempertimbangkan kelengkapan dokumen sesuai dengan fungsi dan klasifikasi Bangunan Gedung, persyaratan tata bangunan, keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan.
- (3) Penilaian dokumen rencana teknis Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mempertimbangkanhal-hal sebagai berikut:
- a. pertimbangan dari TABG untuk Bangunan Gedung yang digunakan bagi kepentingan umum;
- b. pertimbangan dari TABG dan memperhatikan pendapat masyarakat untuk Bangunan Gedung yang akan menimbulkan dampak penting;
- c. koordinasi dengan Pemerintah Daerah, dan mendapatkan pertimbangan dari TABG serta memperhatikan pendapat masyarakat untuk Bangunan Gedung yang diselenggarakan oleh Pemerintah.
- (4) Persetujuan dan pengesahan dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang.
- (5) Dokumen rencana teknis yang telah disetujui dan
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: disahkan dikenakan biaya retribusi IMB yang besarnya ditetapkan berdasarkan fungsi dan Klasifikasi Bangunan Gedung.

Penandatangan: - (6) Berdasarkan pembayaran retribusi IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bupati menerbitkan IMB. ## Paragraf4 ## Pengaturan Retribusi 1MB ## Pasal 108 Pengaturan retribusi 1MB meliputi : - a. jenis kegiatan dan obyek yang dikenakan retribusi; - b. penghitungan besarnya retribusi 1MB; - c. indeks penghitungan besarnya retribusi 1MB; - d. harga satuan (tarif) retribusi 1MB. ## Pasal 109 - (1) Jenis kegiatan penyelenggaraan Bangunan Gedung yang dikenakan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 huruf a meliputi: - a. pembangunan baru; - b. rehabilitasi/renovasi (perbaikan/perawatan, perubahan, perluasan/pengurangan); dan - c. pelestarian/pemugaran. - (2) Obyek retribusi sebagaimana:\ dimaksud dalam Pasal 108 huruf a meliputi biaya penyelenggaraan 1MB yang terdiri atas pengecekan pengukuran lokasi, pemetaan, pemeriksaan dan penatausahaan pada Bangunan Gedung dan prasarana Bangunan Gedung. ## Pasal 110 - (1) Penghitungan besarnya 1MB meliputi: - a. komponen retribusi dan biaya; - b. besarnya retribusi; - c. tingkat penggunaan jasa. - (2) Komponen retribusi dan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat {1) huruf a meliputi: - a. retribusi Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung; - b. retribusi administrasi 1MB; - c. retribusi penyediaan formulir permohonan 1MB. - (3) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung dengan penetapan berdasarkan : - a. lingkup butir komponen retribusi sesuai dengan permohonan yang diajukan; - b. lingkup kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1}; - c. volume/ besaran, indeks, harga satuan retribusi untuk Bangunan Gedung dan/atau prasarananya. - (4) Tingkat penggunaan jasa atas pemberian layanan 1MB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c menggunakan indeks berdasarkan fungsi, klasifikasi dan waktu penggunaan Bangunan Gedung serta indeks untuk prasarana gedung sebagai tingkat intensitas penggunaan jasa dalam proses perizinan dan sesuai dengan cakupan kegiatannya. ## Pasal 111 - (1) Indeks penghitungan besarnya retribusi mencakup: - a. penetapan indeks penggunaan jasa sebagai factor pengali terhadap harga satuan retribusi untuk mendapatan besamya retribusi; - b. skala indeks; - c. kode. - (2) Penetapan indeks penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) meliputi: - a. indeks untuk penghitungan besamya retribusi Bangunan Gedung berdasarkan fungsi, klasifikasi setiap Bangunan Gedung dengan mempertimbangkan spesifikasi Bangunan Gedung; - b. indeks untuk penghitungan besamya retribusi prasarana Bangunan Gedung ditetapkan untuk setiap jenis prasarana Bangunan Gedung; - c. kode dan indeks penghitungan retribusi 1MB untuk Bangunan Gedung dan prasarana Bangunan Gedung. ## Pasal 112 - (1) Hargasatuan (tarif) retribusi 1MB mencakup: a. harga satuan Bangunan Gedung; - b. harga satuan prasarana Bangunan Gedung.

Penandatangan: - (2) Harga satuan (tarif) retribusi 1MB sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan tingkat kemampuan ekonomi masyarakat dan pertimbangan lainnya. - (3) Harga satuan (tarif) 1MB Bangunan Gedung dinyatakan per satuan luas (m2) lantai bangunan. - (4) Harga satuan Bangunan Gedung ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagai berikut: - a. luas Bangunan Gedung dihitung dari garis sumbu (as) dinding/kolom; - b. luas teras, balkon dan selasar luar Bangunan Gedung dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh sumbu-sumbunya; - c. luas bagian Bangunan Gedung seperti kanopi dan pergola (yang berkolom) dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis sumbu-sumbunya; - d. luas bagian Bangunan Gedung seperti kanopi dan pergola (tanpakolom )dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh gans tepi atap konstruksi tersebut; - e. luas overstek/luifel dihitung dari luas yang dibatasi oleh garis tepi konstruksi tersebut. - (5) Harga satuan prasarana Bangunan Gedung dinyatakan per satuan volume prasarana berdasarkan ketentuan sebagai berikut: - a. konstruksi pembatas/pengaman/penahan per m2; - b. konstruksi penanda masuk lokasi per m2 atau unit standar; - c. konstruksi perkerasan per m2; - d. konstruksi penghubung per m2 atau unit standar; - e. konstruksi kolam/ reservoir bawah tanah per m2; - f. konstruksi menara per unit standar dan pertambahannya; - g. konstruksi monument per unit standar dan pertambahannya; - h. konstruksi instalasi/ gardu per m2; - i. konstruksi reklame per unit standar dan pertambahannya;dan - J. konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana Bangunan Gedung. ## Pasal 113

Penandatangan: Penghitungan besarnya 1MB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) merujuk pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung. ## Paragraf 5 ## Tata Cara Penerbitan 1MB ## Pasal 114

Penandatangan: - ( 1) Permohonan 1MB disampaikan kepada Bupati dengan dilampiri persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi dan Klasifikasi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9. - (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: - a. tanda bukti status hak atas tanah, atau tanda bukti perjanjian pemanfaatan tanah; - b. data Pemilik Bangunan Gedung; - c. rencana teknis Bangunan Gedung; - d. hasil analisis mengenai dampak lingkungan bagi Bangunan Gedung yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan; - e. dokumen/ surat surat lainnya yang terkait. - (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (l} terdiri dari: - a. data umum Bangunan Gedung; dan - b. rencana teknis Bangunan Gedung dan telah memenuhi kelengkapan dokumen teknis. - (4) Data umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berisi informasi mengenai: - a. fungsi dan klasifikasi Bangunan Gedung; - b. luas lantai dasar Bangunan Gedung; - c. total luas lantai Bangunan Gedung; - d. ketinggian/jumlah lantai BangunanGedung; e. rencana pelaksanaan. 11. {5) Rencana teknis Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari: - a. gambar rencana Bangunan Gedung yang terdiri dari gambar rencana tapak atau situasi, denah, tampak dan gambar potongan; - b. spesifikasi teknis Bangunan Gedung; - c. gambar arsitektur Bangunan Gedung; - d. gambar struktur secara sederhana/ prinsip; - e. gambar utilitas Bangunan Gedung secara pnns1p; - f. spesifi.kasi umum Bangunan Gedung; - g. perhitungan struktur Bangunan Gedung 2 (dua) lantai atau lebih dan/ atau bentang struktur lebih dari 6 meter; - h. perhitungan kebutuhan utilitas (mekanikal dan elektrikal). - (6) Rencana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disesuaikan dengan penggolongannya, yaitu : - a. rencana teknis untuk Bangunan Gedung fungsi hunian meliputi: - 1) bangunan hunian rumah tinggal tunggal sederhana (rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, rumah deret sederhana); - 2) bangunan hunian rumah tinggal tunggal dan rumah deret sampai dengan 2 lantai; - 3) bangunan hunian rumah tinggal tunggal tidak sederhana atau 2 lantai atau lebih dan gedung lainnya pada umumnya. - b. rencana teknis untuk Bangunan Gedung untuk kepentingan umum; - c. rencana teknis untuk Bangunan Gedung fungsi khusus;dan - d. rencana teknis untuk Bangunan Gedung kedutaan besar Negara asing dan Bangunan Gedung diplomatik lainnya. ## Pasal 115

Penandatangan: - ( 1) Bupati memeriksa dan menilai syarat-syarat serta status/keadaan tanah dan/atau bangunan untuk dijadikan sebagai bahan persetujuan pemberian IMB.

Penandatangan: - (2) Bupati menetapkan retribusi 1MB berdasarkan bahan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). - (3) Pemeriksaan dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan penetapan retribusi se bagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterima permohonan 1MB. - (4) Pemeriksaan dan penilaian permohonan 1MB untuk Bangunan Gedung yang memerlukan pengelolaan khusus atau mempunyai tingkat kompleksitas yang dapat menimbulkan dampak kepada masyarakat dan lingkungan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterima permohonan 1MB.

Penandatangan: - (5) Berdasarkan penetapan retribusi 1MB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemohon 1MB melakukan pembayaran retribusi 1MB ke kas daerah dan menyertakan tanda bukti pembayarannya kepada Bupati.

Penandatangan: - (6) Bupati menerbitkan 1MB paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya bukti pembayaran retribusi 1MB oleh Bupati. - (7) Ketentuan mengenai 1MB berlaku pula untuk rumah adat kecuali ditetapkan lain oleh Pemerintah Daerah dengan mempertimbangkan faktor nilai tradisional dan kearifan local yang berlaku dimasyarakat hukum adatnya. ## Pasal 116

Penandatangan: - (1) Sebelum memberikan persetujuan atas persyaratan administrasi dan persyaratan teknis bupati dapat meminta pemohon 1MB untuk menyempurnakan dan/ atau melengkapi persyaratan yang diajukan.

Penandatangan: - (2) Bupati dapat menyetujui, menunda, atau menolak permohonan 1MB yang diajukan oleh pemohon. ## Pasal 117

Penandatangan: - ( 1) Bupati dapat menunda menerbitkan 1MB apabila:

Penandatangan: - a. Bupati masih memerlukan waktu tambahan untuk menilai, khususnya persyaratan bangunan serta pertimbangan nilai lingkungan yang direncanakan;

Penandatangan: - b. Bupati sedang merencanakan rencana bagian kota atau rencana terperinci kota. - (2) Penundaan penerbitan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan l(satu)kali untuk jangka waktu tidak lebih dari 2 (dua) bulan terhitung sejak penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Penandatangan: - (3) Bupati dapat menolak permohonan 1MB apabila Bangunan Gedung yang akan dibangun: - a. tidak memenuhi persyaratan administratif dan teknis; - b. penggunaan tanah yang akan didirikan Bangunan Gedung tidak sesuai dengan rencana kota; - c. mengganggu atau memperburuk lingkungan sekitamya; - d. mengganggu lalu lintas, aliran air, cahaya pada bangunan sekitarnya yang telah ada; dan - e. terdapat keberatan dari masyarakat. - (4) Penolakan permohonan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan alasannya. ## Pasal 118

Penandatangan: - ( 1) Surat penolakan permohonan IMB harus sudah diterima pemohon dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah surat penolakan dikeluarkan Bupati.

Penandatangan: - (2) Pemohon dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah menerima surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat mengajukan keberatan kepada Bupati.

Penandatangan: - (3) Bupati dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah menerima keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memberikan jawaban tertulis terhadap keberatan pemohon. - (4) Jika pemohon tidak melakukan hak sebagaimana maksud pada ayat (2) pemohon dianggap menerima surat penolakan tersebut.

Penandatangan: - (5) Jika Bupati tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati dianggap menerima alas an keberatan pemohon sehingga Bupati harus menerbitkan IMB.

Penandatangan: - (6) Pemohon dapat melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara apabila Bupati tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5). ## Pasal 119

Penandatangan: - (1) Bupati menc~but IMB apabila: - a. pekerjaan Bangunan Gedung yang sedang dikerjakan terhenti selama 3 (tiga} bulan dan tidak dilanjutkan lagi berdasarkan pemyataan dari pemilik bangunan; - b. IMB diberikan berdasarkan data dan informasi yang tidak benar;

Verifikasi: - c. pelaksanaan pembangunan menyimpang dari dokumen rencana teknis yang telah disahkan dan/ atau persyaratan yang tercantum dalam izin. - (2) Sebelum pencabutan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) kepada pemegang IMB diberikan peringatan secara tertulis 3 (tiga) kali berturut› turut dengan tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari dan diberikan kesempatan untuk mengajukan tanggapannya.

Penandatangan: - (3) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperhatikan dan ditanggapi dan/ atau tanggapannya tidak dapat diterima, bupati dapat mencabut IMB bersangkutan.

Penandatangan: - (4) Pencabutan 1MB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk surat Keputusan Bupati yang memuat alasan pencabutannya. ## Pasal 120 - (1) IMB tidak diperlukan untuk pekerjaan tersebut di bawah ini: - a. memperbaiki Bangunan Gedung dengan tidak mengubah bentuk dan luas,serta menggunakan jenis bahan semula antara lain: - 1) memlester; - 2) memperbaiki retak bangunan; - 3) memperbaiki daun pin tu dan/ atau daun jendela; - 4) memperbaiki penutup udara tidak melebihi lm2· 7. ' 5) membuat pemindah halaman tanpa konstruksi; - 6) memperbaiki langit-langit tanpa mengubah jaringan utilitas; - 7) mengubah bangunan sementara. - b. memperbaiki saluran air hujan dan selokan dalam pekarangan bangunan; - c. membuat bangunan yang sifatnya sementara bagi kepentingan pemeliharaan ternak dengan luas tidak melebihi garis sempadan belakang dan samping serta tidak mengganggu kepentingan orang lain atau umum; - d. membuat pagar halaman yang sifatnya sementara (tidak permanen) yang tingginya tidak melebihi 120 (seratus dua puluh) centimeter kecuali adanya pagar tersebut mengganggu kepentingan orang lain atau umum; - e. membuat bangunan yang sifat penggunaannya sementara waktu. - (2) Pekerjaan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap dipersyaratkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109.

Penandatangan: - (3) Tata cara mengenai perizinan Bangunan Gedung diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati. ## Paragraf6 Penyedia Jasa Perencanaan Teknis ## Pasal 121 - ( 1) Perencanaan Teknis Bangunan Gedung dirancang oleh penyedia jasa perencanaan Bangunan Gedung yang mempunyai sertifikasi kompetensi dibidangnya sesuai dengan klasifikasinya. - (2) Penyedia jasa perencanaan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kualifikasi tenaga ahli sesuai peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Penandatangan: - (3) Pemerintah Daerah melalui Peraturan Bupati dapat menetapkan perencanaan teknis untuk jenis Bangunan Gedung yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). - (4) Lingkup layananjasa Perencanaan Teknis Bangunan Gedung meliputi: - a. penyusunan konsep perencanaan; - b. prarencana ; - c. pengembangan rencana; - d. rencana detail; - e. pembuatan dokumen pelaksanaan konstruksi; - f. pemberian
PENJELASAN
Pembukaan
dan evaluasi pengadaan jasa pelaksanaan;
- g. pengawasan berkala pelaksanaan konstruksi Bangunan Gedung, dan
- h. penyusunan petunjuk pemanfaatan Bangunan Gedung.
- (5) Perencanaan Teknis Bangunan Gedung harus disusun dalam suatu dokumen rencana teknis Bangunan Gedung.
## Bagian Ketiga
## Pelaksanaan Konstruksi
## Paragraf 1 Pelaksanaan Konstruksi
##
PENJELASAN
Pasal 122
- (1) Pelaksanaan konstruksi Bangunan Gedung meliputi kegiatan pembangunan baru, perbaikan, penambahan, perubahan dan/atau pemugaran Bangunan Gedung dan/atau instalasi dan/atau perlengkapan Bangunan Gedung. - (2) Pelaksanaan konstruksi Bangunan Gedung dimulai setelah Pemilik Bangunan Gedung memperoleh IMB dan dilaksanakan berdasarkan dokumen rencana teknis yang telah disahkan. - (3) Pelaksana Bangunan Gedung adalah orang atau badan hukum yang telah memenuhi syarat menurut peraturan perundang-undangan kecuali ditetapkan lain oleh Pemerintah Daerah. - (4) Dalam melaksanakan pekerjaan, pelak:sana bangunan diwajibkan mengikuti semua ketentuan dan syaratsyarat pembangunan yang ditetapkan dalam 1MB.
PENJELASAN
Pasal 123
Untuk memulai pembangunan, pemilik IMB wajib mengisi lembaran permohonan pelaksanaan bangunan, yang berisikan keterangan mengenai: - a. Nama dan Alamat; - b. Nomor IMB; - c. LokasiBangunan; - d. Pelaksanaatau Penanggung jawab pembangunan.
PENJELASAN
Pasal 124
- ( 1) Pelaksanaan konstruksi didasarkan pada dokumen rencana teknis yang sesuai dengan IMB. - (2) Pelaksanaan konstruksi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pembangunan Bangunan Gedung baru, perbaikan, penambahan, perubahan dan/ atau pemugaran Bangunan Gedung dan/ atau instalasi dan/ atau perlengkapan Bangunan Gedung.
PENJELASAN
Pasal 125
- ( 1) Kegiatan pelaksanaan konstruksi Bangunan Gedung terdiri