PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor TAHUN Tahun 1993 tentang PRASARANA DAN LALU LINTAS JALAN (berlaku 17 September 1998)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah diatur ketentuan-ketentuan mengenai prasarana dan lalu lintas jalan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu mengatur ketentuan mengenai prasarana dan lalu lintas jalan dengan Peraturan Pemerintah;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480) jo. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1992 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Penangguhan Mulai berlakunya Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3494);
Mengingat
: 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PRASARANA DAN LALU LINTAS JALAN.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
1. Jalur adalah bagian jalan yang dipergunakan untuk lalu lintas kendaraan;
2. Lajur adalah bagian jalur yang memanjang, dengan atau tanpa marka jalan, yang memiliki lebar cukup untuk satu kendaraan bermotor sedang berjalan, selain sepeda motor;
3. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu;
4. Sepeda motor adalah kendaraan bermotor beroda dua atau tiga tanpa rumah-rumah, baik dengan atau tanpa kereta samping;
5. Kendaraan tidak bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh tenaga orang atau hewan;
6. Persimpangan adalah pertemuan atau percabangan jalan, baik sebidang maupun yang tidak sebidang;
7. Berhenti adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan untuk sementara dan pengemudi tidak meninggalkan kendaraannya;
8. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara;
9. Pemakai jalan adalah pengemudi kendaraan dan/atau pejalan kaki;
10. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor atau orang yang secara langsung mengawasi calon pengemudi yang sedang belajar mengemudikan kendaraan bermotor;
11. Hak utama adalah hak untuk didahulukan sewaktu menggunakan jalan;
12. Menteri adalah menteri bertanggung jawab di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.
Bagian Pertama
Manajemen Lalu Lintas
BAB II - MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS
Pasal 2
- (1) Manajemen lalu lintas meliputi kegiatan perencanaan, pengaturan, pengawasan, dan pengendalian lalu lintas.
- (2) Kegiatan perencanaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi :
- a. inventarisasi dan evaluasi tingkat pelayanan;
- b. penetapan tingkat pelayanan yang diinginkan;
- c. penetapan pemecahan permasalahan lalu lintas;
- d. penyusunan rencana dan program pelaksanaan perwujudannya;
- (3) Kegiatan pengaturan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi kegiatan penetapan kebijaksanaan lalu lintas pada jaringan atau ruas-ruas jalan tertentu.
- (4) Kegiatan pengawasan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
- a. pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan kebijaksanaanlalu lintas sebagaimana dimaksud dalam ayat (3);
- b. tindakan korektif terhadap pelaksanaan kebijaksanaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).
- (5) Kegiatan pengendalian lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
- a. pemberian arahan dan petunjuk dalam pelaksanaan kebijaksanaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam ayat (3);
- b. pemberian bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban masyarakat dalam pelaksanaan kebijaksanaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).
BAB II - MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS
Pasal 3
- (1) Pengaturan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) yang bersifat perintah dan/atau larangan, ditetapkan dengan Keputusan Menteri dan diumumkan dalam Berita Negara.
- (2) Perintah dan/atau larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dinyatakan dengan rambu-rambu lalu lintas, makrka jalan, dan/atau alat pemberi isyarat lalu lintas.
Bagian Kedua Rekyasa Lalu Lintas
BAB II - MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS
Pasal 4
- (1) Dalam rangka pelaksanaan manajemen lalu lintas di jalan, dilakukan rekayasa lalu lintas.
- (2) Rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi :
- a. perencanaan, pembangunan dan pemeleiharaan jalan;
- b. perencanaan, pengadaan, pemasangan, dan pemeliharaan rambu-rambu, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, serta alat pengendali dan pengaman pemakai jalan.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, meliputi perencanaan kebutuhan, perencanaan pengadaan dan pemasangan, perencanaan pemeliharaan, serta penyusunan program perwujudannya.
- (4) Pengadaan, pemasangan, dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, merupakan pelaksanaan program perwujudan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).
- (5) Pemasangan dan penghapusan setiap rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, serta alat pengendali dan pengaman pemakai jalan harus didukung dengan sistem informasi yang diperlukan.
Bagian Ketiga
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
BAB II - MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS
Pasal 5
- (1) Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 ayat (2) huruf b, dilakukan oleh Menteri.
- (2) Pelaksanaan rekayasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, dilaksanakan oleh pembina jalan.
- (3) Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), dilakukan setelah mendengar pendapat instansi terkait.
BAB II - MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS
Pasal 6
Pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, serta alat pengendali dan pengaman pemakai jalan dapat dilakukan oleh instansi, badan usaha atau warga negara Indonesia, dengan ketentuan :
- a. penentuan lokasi dan penempatannya mendapat persetujuan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1);
- b. memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
JARINGAN TRANSPORTASI JALAN
BAB III - JARINGAN TRANSPORTASI JALAN
Pasal 7
- (1) Jaringan transportasi jalan diwujudkan dengan menetapkan rencana umum jaringan transportasi jalan.
- (2) Rencana umum jaringan transportasi jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi :
- a. rencana umum jaringan transportasi jalan primer;
- b. rencana umum jaringan transportasi jalan sekunder.
- (3) Rencana umum jaringan transportasi jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memuat hal-hal sebagai berikut :
- a. rencana lokasi ruang kegiatan yang harus dihubungkan oleh ruang lalu lintas;
- b. prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal dan tujuan perjalanan;
- c. arah dan kebijaksanaan peranan transportasi di jalan dalam keseluruhan moda transportasi;
- d. rencana kebutuhan lokasi simpul;
- e. rencana kebutuhan ruang lalu lintas.
BAB III - JARINGAN TRANSPORTASI JALAN
Pasal 8
- (1) Rencana umum jaringan transportasi jalan ditetapkan
BAB III - JARINGAN TRANSPORTASI JALAN
Pasal 9
- (1) Rencana umum jaringan transportasi jalan merupakan pedoman dalam penyusunan rencana umum dan perwujudan unsur-unsur jaringan transportasi jalan.
- (2) Unsur-unsur jaringan transportasi jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
- a. simpul berupa terminal transportasi jalan, terminal angkutan sungai dan danau, setasiun kereta api, pelabuhan penyeberangan, pelabuhan laut, dan bandar udara;
- b. ruang kegiatan berupa kawasan pemukiman, industri, pertambangan, pertanian, kehutanan, perkantoran, perdagangan, pariwisata dan sebagainya;
- c. ruang lalu lintas berupa jalan, jembatan atau lintas penyeberangan.
Bagian Pertama
Kelas Jalan
BAB IV - KELAS JALAN, JARINGAN TRAYEK DAN JARINGAN LINTAS
Pasal 10
- (1) Untuk keperluan pengaturan penggunaan dan pemenuhan kebutuhan angkutan, jalan dibagi dalam beberapa kelas.
- (2) Pembagian jalan dalam beberapa kelas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), didasarkan pada kebutuhan transportasi, pemilihan moda secara tepat dengan mempertimbangkan keunggulan karakteristik masing-masing moda, perkembangan teknologi kendaraan bermotor, muatan sumbu terberat kendaraan bermotor serta konstruksi jalan.
BAB IV - KELAS JALAN, JARINGAN TRAYEK DAN JARINGAN LINTAS
Pasal 11
- (1) Kelas jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 terdiri dari :
- a. Jalan kelas I, yaitu jalan arteri yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 milimeter, dan muatan sumbu terberat yang diizinkan lebih besar dari 10 ton;
- b. Jalan kelas II, yaitu jalan arteri yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 milimeter, dan muatan sumbu terberat yang diizinkan 10 ton;
- c. Jalan kelas IIIA, yaitu jalan arteri atau kolektor yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 milimeter, ukuran panjang tidakmelebihi 18.000 milimeter, dan muatan sumbu terberat yang diizinkan 8 ton;
- d. Jalan kelas III B, yaitu jalan kolektor yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 12.000 milimeter, dan muatan sumbu terberat yang diizinkan 8 ton;
- e. Jalan kelas III C, yaitu jalan lokal yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.100 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 9.000 milimeter, dan muatan sumbu terberat yang diizinkan 8 ton.
- (2) Besarnya muatan sumbu terberat yang diizinkan melebihi 10 ton sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, diatur lebih lanjut dengan Keutusan Menteri setelah mendengar pendapat Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang pembinaan jalan.
BAB IV - KELAS JALAN, JARINGAN TRAYEK DAN JARINGAN LINTAS
Pasal 12
Menteri menetapkan kelas jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) setelah mendengar pendapat pembina jalan.
BAB IV - KELAS JALAN, JARINGAN TRAYEK DAN JARINGAN LINTAS
Pasal 13
- (1) Penetapan kelas jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 pada ruas-ruas jalan, diumumkan dalam Berita Negara dan dimuat dalam Buku Jalan yang diterbitkan oleh Menteri untuk disebarluaskan kepada masyarakat.
- (2) Penetapan kelas jalan pada ruas-ruas jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dinyatakan dengan rambu-rambu.
Bagian Kedua
Jaringan Trayek
BAB IV - KELAS JALAN, JARINGAN TRAYEK DAN JARINGAN LINTAS
Pasal 14
- (1) Jaringan trayek merupakan kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.
- (2) Jaringan trayek sebagimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan
BAB IV - KELAS JALAN, JARINGAN TRAYEK DAN JARINGAN LINTAS
Pasal 15
- (1) Jaringan lintas merupakan kumpulan dari lintas-lintas yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan barang.
- (2) Jaringan lintas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan
BAB IV - KELAS JALAN, JARINGAN TRAYEK DAN JARINGAN LINTAS
Pasal 16
- (1) Mobil angkutan barang tertentu yang telah ditetapkan jaringan lintasnya hanya dapat dioperasikan melalui jaringan lintasan yang bersangkutan.
- (2) Mobil barang tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.
PERLENGKAPAN JALAN
Bagian Pertama
Rambu-rambu
BAB V - PERLENGKAPAN JALAN
Pasal 17
- (1) Rambu-rambu terdiri dari 4 golongan :
- a. rambu peringatan;
- b. rambu larangan;
- c. rambu perintah;
- d. rambu petunjuk.
- (2) Rambu peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, digunakan untuk menyatakan peringatan bahaya atau tempat berbahaya pada jalan di depan pemakai jalan.
- (3) Rambu larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, digunakan untuk menyatakan perbuatan yang dilarang dilakukan oleh pemakai jalan.
- (4) Rambu Perintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, digunakan untuk menyatakan perintah yang wajib dilakukan oleh pemakai jalan.
- (5) Rambu Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, digunakan untuk menyatakan petunjuk mengenai jurusan, jalan, situasi, kota, tempat, pengaturan, fasilitas dan lain-lain bagi pemakai jalan.
- (6) Ketentuan lebihlanjut mengenai jenis rambu-rambu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur dengan Keputusan Menteri.
BAB V - PERLENGKAPAN JALAN
Pasal 18
- (1) Rambu-rambu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) ditempatkan secara tetap.
- (2) Dalam keadaan dan kegiatan tertentu dapat digunakan rambu-rambu yang bersifat sementara.
- (3) Pada rambu-rambu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dapat ditambahkan papan tambahan dibawahnya yang memuat keterangan yang diperlukan untuk menyatakan hanya berlaku untuk waktu-waktu, jarak-jarak dan jenis kendaraan tertentu ataupun perihal lainnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan lokasi, bentuk dan ukuran, lambang, tata cara penempatan, pemasangan, pemindahan, warna dan arti dari setiap rambu-rambu dan papan tambahan diatur dengan Keputusan Menteri.
Bagian Kedua
Marka Jalan
BAB V - PERLENGKAPAN JALAN
Pasal 19
- (1) Marka jalan berfungsi untuk mengatur lalu lintas atau memperingatkan atau menuntun pemakai jalan dalam berlalu lintas di jalan.
- (2) Marka jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
- a. marka membujur;
- b. marka melintang;
- c. marka serong;
- d. marka lambang;
- e. marka lainnya.
BAB V - PERLENGKAPAN JALAN
Pasal 20
Marka membujur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a, berupa:
- a. garis utuh;
- b. garis putus-putus;
- c. garis ganda yang terdiri dari garis utuh dan garis putus-putus;
- d. garis ganda yang terdiri dari dua garis utuh.
BAB V - PERLENGKAPAN JALAN
Pasal 21
- (1) Marka membujur berupa garis utuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, berfungsi sebagai larangan bagi kendaraan melintasi garis tersebut.
- (2) Marka membujur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila berada ditepi jalan hanya berfungsi sebagai peringatan tanda tepi jalur lalu lintas.
- (3) Marka membujur berupa garis putus-putus sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 huruf b, merupakan pembatas lajur yang berfungsi mengarahkan lalu lintas dan/atau memperingatkan akan ada marka membujur yang berupa garis utuh didepan.
- (4) Marka membujur berupa garis ganda yang terdiri dari garis utuh dan garis putus-putus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, menyatakan bahwa kendaraan yang berada pada sisi garis utuh dilarang melintasi garis ganda tersebut, sedangkan kendaraan yang berada pada sisi garis putus-putus dapat melintasi garis ganda tersebut.
- (5) Marka membujur berupa garis ganda yang terdiri dari dua garis utuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d, menyatakan bahwa kendaraan dilarang melintasi garis ganda tersebut.
BAB V - PERLENGKAPAN JALAN
Pasal 22
- (1) Marka melintang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b, berupa :
- a. garis utuh;
- b. garis putus-putus.
- (2) Marka melintang berupa garis utuh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, menyatakan batas berhenti bagi kendaraan yang diwajibkan berhenti oleh alat pemberi isyarat lalu lintas atau tambu stop.
- (3) Marka melintang berupa garis putus-putus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, menyatakan batas yang tidak dapat dilamapui kendaraan sewaktu memberi kesempatan kepada kendaraan yang mendapat hak utama pada persimpangan.
BAB V - PERLENGKAPAN JALAN
Pasal 23
- (1) Marka serong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c, berupa garis utuh.
- (2) Marka serong sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang dibatasi dengan rangka garis utuh digunakan untuk menyatakan :
- a. daerah yang tidakboleh dimasuki kendaraan;
- b. pemberitahuan awal sudah mendekati pulau lalu lintas.
- (3) Marka serong sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilarang dilintasi kendaraan.
- (4) Marka serong sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang dibatasi dengan rangka garis putus-putus digunakan untuk menyatakan kendaraan tidak boleh memasuki daerah tersebut sampai mendapat kepastian selamat.
BAB V - PERLENGKAPAN JALAN
Pasal 24
- (1) Marka lambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf d, dapat berupa panah, segitiga atau tulisan, dipergunakan untuk mengulangi maksud rambu-rambu atau untuk memberitahu pemakai jalan yang tidak dapat dinyatakan dengan rambu-rambu.
- (2) Marka lambang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat ditempatkan secara sendiri atau dengan rambu lalu lintas tertentu.
BAB V - PERLENGKAPAN JALAN
Pasal 25
- (1) Marka lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf e, adalah marka jalan selain marka membujur, marka melintang, marka serong dan marka lambang.
- (2) Marka lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang berbentuk :
- a. garis utuh baik membujur, melintang maupun serong untuk menyatakan batas tempat parkir;
- b. garis-garis utuh yangmembujur tersusun melintang jalan untuk menyatakan tempat penyeberangan;
- c. garis utuh yang saling berhubungan merupakan kombinasi dari garis melintang dan garis serong yang membentuk garis berbiku-biku untuk menyatakan larangan parkir.
BAB V - PERLENGKAPAN JALAN
Pasal 26
Marka jalan yang dinyatakan dengan garis-garis pada permukaan jalan dapat digantikan dengan paku jalan atau kerucut lalu lintas.
BAB V - PERLENGKAPAN JALAN
Pasal 27
Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, ukuran, warna, tata cara penempatan, persyaratan, penggunaan dan penghapusan marka jalan, diatur dengan Keputusan Menteri.
Bagian Ketiga
Alat pemberi Isyarat Lalu Lintas
BAB V - PERLENGKAPAN JALAN
Pasal 28
- (1) Alat pemberi isyarat lalu lintas berfungsi untuk mengatur kendaraan dan/atau pejalan kaki.
- (2) Alat pemberi isyarat lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri dari :
- a. lampu tiga warna, untuk mengatur kendaraan;
- b. lampu dua warna, untuk mengatur kendaraan dan/atau pejalan kaki;
- c. lampu satu warna, untuk memberikan peringatan bahaya kepada pemakai jalan.
- (3) Alat pemberi isyarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, dengan susunan :
- a. cahaya berwarna merah;
- b. cahaya berwana kuning;
- c. cahaya berwarna hijau.
- (4) Alat pemberi isyarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, dengan susunan :
- a. cahaya berwarna merah;
- b. cahaya berwarna hijau.
- (5) Alat pemberi isyarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c, berupa cahaya berwarna kuning atau merah kelap-kelip.
BAB V - PERLENGKAPAN JALAN
Pasal 29
- (1) Cahaya berwarna merah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf a, dipergunakan untuk menyatakan kendaraan harus berhenti.
- (2) Cahaya berwarna kuning sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf b, menyala sesudah cahaya berwarna hijau, menyatakan kendaraan yang belum sampai pada marka melintang dengan garis utuh bersiap untuk berhenti.
BAB V - PERLENGKAPAN JALAN
Pasal 30
Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan lokasi, bentuk ukuran, konstruksi, tata cara penempatan, dan susunan alat pemberi isyarat lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 diatur dengan Keputusan Menteri.
Bagian Keempat Kekuatan Hulum Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, Rambu-rambu, dan Marka Jalan serta Kedukan Petugas Yang Berwenang
BAB V - PERLENGKAPAN JALAN
Pasal 31
- (1) Pemasangan rambu-rambu lalu lintas, marka jalan dan/atau alat pemberi isyarat lalu lintas, harus diselesaikan paling lama 60 hari sejak tanggal larangan dan/atau perintah diumumkan dalam Berita Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Rambu-rambu lalu lintas, marka jalan dan/atau alat pemberi isyarat lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), mempunyai kekuatan hukum setelah 30 hari sejak tanggal pemasangan.
- (3) Jangka waktu 30 hari sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) digunakan untuk memberikan informasi kepada pemakai jalan.
BAB V - PERLENGKAPAN JALAN
Pasal 32
Setiap orang dilarang menempelkan atau memasang sesuatu menyerupai, menambah atau mengurangi arti dari rambu-rambu, marka jalan, dan alat pemberi isyarat lalu lintas.
BAB V - PERLENGKAPAN JALAN
Pasal 33
Alat pemberi isyarat lalu lintas yang merupakan perintah harus didahulukan dari rambu-rambu dan/atau marka jalan.
BAB V - PERLENGKAPAN JALAN
Pasal 34
- (1) Dalam keadaan tertentu petugas Pilisi Negara Republik Indonesia dapat melakukan tindakan :
- a. memberhentikan arus lalu lintas dan/atau pemakai jalan tertentu;
- b. memerintahkan pemakai jalan untuk jalan terus;
- c. mempercepat arus lalu lintas;
- d. memperlambat arus lalu lintas;
- e. mengubah arah arus lalu lintas.
- (2) Pemakai jalan wajib mematuhi perintah yang diberikan oleh petugas Polisi Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Perintah yang diberikan oleh petugas Polisi Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib didahulukan dari pada perintah yang diberikan oleh alat pemberi isyarat lalu lintas, rambu-rambu dan/atau marka jalan.
- (4) Ketentuan-ketentuan mengenai isyarat perintah yang diberikan oleh petugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri setelah mendengar pendapat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Bagian Kelima
Alat Pengendali dan Pengaman Pemakai Jalan
BAB V - PERLENGKAPAN JALAN
Pasal 35
- (1) Alat pengendali pemakai jalan yang digunakan untuk pengendalian atau pembatasan terhadap kecepatan, ukuran muatan kendaraan pada ruas-ruas jalan tertentu terdiri dari:
- a. alat pembatas kecepatan;
- b. alat pembatas tinggi dan lebar.
- (2) Alat pengaman pemakai jalan yang digunakan untuk pengamanan terhadap pemakai jalan terdiri dari :
- a. pagar pengaman;
- b. cermin tikungan;
- c. delinator;
- d. pulau-pulau lalu lintas;
- e. pita penggaduh.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, warna, persyaratan, tata cara, penggunaan, penempatan dan pencabutan alat pengendali dan alat pengaman pemakai jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.
Bagian Keenam
Alat Pengawasan dan Pengamanan Jalan
BAB V - PERLENGKAPAN JALAN
Pasal 36
- (1) Alat pengawasan dan pengamanan jalan berfungsi untuk melakukan pengawasan terhadap berat kendaraan beserta muatannya.
- (2) Alat pengawasan dan pengamanan jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat 91) berupa alat penimbangan yang dapat dipasang secara tetap atau alat timbang yang dapat dipindah-pindahkan.
BAB V - PERLENGKAPAN JALAN
Pasal 37
Alat penimbangan yang dipasang secara tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) dilengkapi dengan fasilitas penunjang dan dioperasikan oleh pelaksana penimbang.
BAB V - PERLENGKAPAN JALAN
Pasal 38
- (1) Penyelenggaraan penimbangan meliputi :
- a. penentuan lokasi;
- b. pengadaan, pemasangan dan/atau pembangunan;
- c. pengoperasian;
- d. pemeliharaan;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan penimbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri.
Bagian Ketujuh Fasilitas Pendukung
BAB V - PERLENGKAPAN JALAN
Pasal 39
- (1) Fasilitas pendukung meliputi fasilitas pejalan kaki, parkir pada badan jalan, halte, tempat istirahat, dan penerangan jalan.
- (2) Fasilitas pejalan jali sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri dari:
- a. trotoar;
- b. tempat penyeberangan yang dinyatakan dengan marka jalan dan/atau rambu-rambu;
- c. jembatan penyeberangan;
- d. terowongan penyeberangan.
- (3) Penetapan lokasi, pembangunan, pengelolaan, dan pemeliharaan fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan oleh Menteri.
- (4) Penetapan lokasi, pembangunan, pengelolaan, dan pemeliharaan fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), yang berada di jalan tol dilakukan oleh penyelenggara jalan tol.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dengan Keputusan Menteri.
BAB VI - TERMINAL
Pasal 40
- (1) Terminal terdiri dari:
- a. terminal penumpang;
- b. terminal barang.
- (2) Terminal penumpang merupakan prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum.
- (3) Terminal barang merupakan prasarana transportasi jalan untuk keperluan membongkar dan memuat barang serta perpindahan intra dan/atau antar modal transportasi.
BAB VI - TERMINAL
Pasal 41
Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2), dikelompokkan menjadi:
- a. Terminal Penumpang Tipe A, berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota antar propinsi, dan/atau angkutan lintas batas negara, angkutan antar kota dalam propinsi, angkutan kota, dan angkutan pedesaan;
- b. Terminal Penumpang Tipe B, berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota dalam propinsi, angkutan kota, dan/atau angkutan pedesaan;
- c. Terminal Penumpang Tipe C, berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan pedesaan.
BAB VI - TERMINAL
Pasal 42
- (1) Penentuan lokasi terminal dilakukan dengan mempertimbangkan rencana umum jaringan transportasi jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Pembangunan terminal pada lokasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan :
- a. rencana umum tata ruang;
- b. kapasitas jalan;
- c. kepadatan lalu lintas;
- d. keterpaduan dengan koda transportasi lain;
- e. kelestarian lingkungan.
- (3) Penentuan lokasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan tipe terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- (4) Penyelenggaraan terminal yang meliputi pengelolaan, pemeliharaan dan penertiban terminal dilakukan oleh Menteri.
BAB VI - TERMINAL
Pasal 43
- (1) Terhadap penggunaan jasa pelayanan terminal dapat dikenakan pungutan.
- (2) Jasa terminal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi:
- a. jasa tempat bongkar muat barang dan/atau naik turun penumpang yang dinikmati oleh pengusaha angkutan;
- b. fasilitas parkir kendaraan umum menunggu waktu keberangkatan yang dinikmati oleh pengusaha angkutan;
- c. fasilitas parkir untuk umum selain tersebut dalam huruf a, yang dinikmati oleh pengguna jasa.
- (3) Tata cara pemungutan, besarnya pungutan serta penggunaan hasil pungutan terminal ditetapkan dengan Keputusan Menteri setelah mendengar pendapat Menteri Dalam Negeri dan mendapat persetujuan Menteri yang bertanggung jawab di bidang keuangan negara.
BAB VI - TERMINAL
Pasal 44
- (1) Kegiatan usaha penunjang pada terminal dilakukan oleh badan hukum Indonesia atau warga negara Indonesia setelah mendapat persetujuan penyelenggara terminal.
- (2) Usaha penunjang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu fungsi terminal.
BAB VI - TERMINAL
Pasal 45
Penyelenggaraan terminal melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha penunjang.
BAB VI - TERMINAL
Pasal 46
Ketentuan lebih lanjut mengenai lokasi, pembangunan dan penyelenggaraan terminal serta usaha penunjang pada terminal diatur dengan Keputusan Menteri.
FASILITAS PARKIR UNTUK UMUM
BAB VII - FASILITAS PARKIR UNTUK UMUM
Pasal 47
- (1) Fasilitas parkir untuk umum di luar badan jalan dapat berupa taman parkir dan/atau gedung parkir.
- (2) Penetapan lokasi fasilitas parkir untuk umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Menteri.
- (3) Penetapan lokasi dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan dengan
BAB VII - FASILITAS PARKIR UNTUK UMUM
Pasal 48
Penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum dilakukan oleh :
- a. pemerintah;
- b. badan hukum Indonesia;
- c. warga negara Indonesia.
BAB VII - FASILITAS PARKIR UNTUK UMUM
Pasal 49
- (1) Penyelenggaraan fasilitas parkir yang dilaksanakan oleh badan hukum Indonesia atau warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b dan huruf c, harus dengan izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan oleh Menteri.
BAB VII - FASILITAS PARKIR UNTUK UMUM
Pasal 50
- (1) Penyelenggara fasilitas parkir untuk umum dapat memungut biaya terhadap penggunaan fasilitas yang diusahakan.
- (2) Besarnya biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- (3) Penyelenggara fasilitas parkir sebagaimana dimaksud dalam pasal 47, wajib menjaga ketertiban, keamanan, kelancaran lalu lintas dan kelestarian lingkungan.
TATA CARA BERLALU LINTAS
Bagian Pertama
Penggunaan Jalur Jalan
BAB VIII - TATA CARA BERLALU LINTAS
Pasal 51
- (1) Tata cara berlalu lintas di jalan adalah dengan mengambil jalur jalan sebelah kiri.
- (2) Penggunaan jalan selain jalur sebelah kiri hanya dapat dilakukan apabila :
- a. pengemudi bermakusd akan melewati kendaraan didepannya;
- b. ditunjuk atau ditetapkan oleh petugas yang berwenang, untuk digunakan sebagai jalur kiri yang bersifat sementara.
Bagian Kedua Gerakan Lalu Lintas Kendaraan Bermotor
Paragraf 1
Tata cara Melewati
BAB VIII - TATA CARA BERLALU LINTAS
Pasal 52
- (1) Pengemudi yang akan melewati kendaraan lain harus mempunyai pandangan bebas dan menjaga ruang yang cukup bagi kendaraan yang dilewatinya.
- (2) Pengemudi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), mengambil lajur atau jalur jalan sebelah kanan dari kendaraan yang dilewati.
- (3) Dalam keadaan tertentu pengemudi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat mengambil lajur atau jalur jalan sebelah kiri dengan tetap
BAB VIII - TATA CARA BERLALU LINTAS
Pasal 53
Pengemudi harus memperlambat kendaraannya apabila akan melewati:
- a. kendaraan umum yang sedang berada pada tempat turun-naik penumpang;
- b. kendaraan tidak bermotor yang ditarik oleh hewan, hewan yang ditunggangi, atau hewan yang digiring.
BAB VIII - TATA CARA BERLALU LINTAS
Pasal 54
- (1) Pengemudi mobil bus sekolah yang sedang berhenti untuk menurunkan dan/atau menaikkan akan sekolah wajib menyalakan tanda lampu berhenti mobil bus sekolah.
- (2) Pengemudi kendaraan yang berada di belakang mobil bus sekolah yang sedang berhenti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib menghentikan kendaraannya.
BAB VIII - TATA CARA BERLALU LINTAS
Pasal 55
Pengemudi dilarang melewati :
- a. kendaraan lain di persimpangan atau persilangan sebidang;
- b. kendaraan lain yang s edang memberi kesempatan menyeberang kepada pejalan kaki atau pengendara sepeda.
BAB VIII - TATA CARA BERLALU LINTAS
Pasal 56
Pengemudi yang akan dilewati kendaraan lain wajib :
- a. memberikan ruang gerak yang cukup bagi kendaraan yang akan melewati;
- b. memberi kesempatan atau menjaga kecepatan sehingga dapat melewati dengan aman.
Paragraf 2 Tata Cara Berpapasan
BAB VIII - TATA CARA BERLALU LINTAS
Pasal 57
- (1) Pengemudi yang berpapasan dengan kendaraan lain dari arah berlawanan pada jalan dua arah yang tidak dipisahkan secara jelas, harus memberikan ruang gerak yang cukup di sebelah kanan kendaraan.
- (2) Jika pengemudi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terhalang oleh suatu rintangan atau pemakai jalan lain di depannya, harus mendahulukan kendaraan yang d atang dari arah berlawanan.
BAB VIII - TATA CARA BERLALU LINTAS
Pasal 58
Pada jalan tanjakan atau menurun yang tidak memungkinkan bagi kendaraan untuk saling berpapasan, pengemudi kendaraan yang arahnya turun harus memberi kesempatan jalan kepada kendaraan yang menanjak.
Paragraf 3
Tata Cara Membelok
BAB VIII - TATA CARA BERLALU LINTAS
Pasal 59
- (1) Pengemudi yang akan membelok atau berbalik arah, harus mengamati situasi lalu lintas di depan, samping dan belakang kendaraan dan memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat lengannya.
- (2) Pengemudi yang akan berpindah lajur atau bergerak ke samping, harus mengamati situasi lalu lintas di depan, samping dan belakang kendaraan serta memberikan isyarat.
- (3) Pengemudi dapat langsung belok ke kiri pada setiap persimpangan jalan, kecuali ditentukan lain oleh rambu-rambu atau alat pemberi isyarat lalu lintas pengatur belok kiri.
Paragraf 4
Tata Cara Memperlambat Kendaraan
BAB VIII - TATA CARA BERLALU LINTAS
Pasal 60
Pengemudi yang akan memperlambat kendaraannya, harus mengamati situasi lalu lintas di samping dan belakang kendaraan serta memperlambat kendataan dengan cara yang tidak membahayakan kendaraan lain.
Paragraf 5
Posisi Kendaraan di Jalan
BAB VIII - TATA CARA BERLALU LINTAS
Pasal 61
- (1) Pada lajur yangmemiliki dua tau lebih lajur serah, kendaraan yang berkecepatan lebih rendah daripada kendaraan lain harus mengambil lajur sebelah kiri.
- (2) Pada jalur searah yang terbagi atas dua atau lebih lajur, gerakan perpindahan kendaraan ke lajur lain harus
BAB VIII - TATA CARA BERLALU LINTAS
Pasal 62
Pengemudi pada waktu mengikuti atau berada di belakang kendaraan lain, wajib menjaga jarak dengan kendaraan yang berada didepannya.
Paragraf 7
Hak Utama Pada Persimpangan dan Perlintasan Sebidang
BAB VIII - TATA CARA BERLALU LINTAS
Pasal 63
- (1) Pada persimpangan sebidang yang ttidak dikendalikan dengan alat pemberi isyarat lalu lintas, pengemudi wajib memberikan hak utama kepada :
- a. kendaraan yang datang dari arah depan dan/atau dari arah cagang persimpangan yang lain jika hal itu dinyatakan dengan rambu-rambu atau marka jalan;
- b. kendaraan dari jalan utama apabila pengemudi tersebut datang dari cabang persimpangan yang lebih kecil atau dari pekarangan yang berbatasan dengan jalan;
- c. kendaraan yang datang dari arah cabang persimpangan sebelah kirinya apabila cabang persimpangan 4 (empat) atau lebih dan sama besar;
- d. kendaraan yang datang dari arah cabang sebelah kirinya di persimpangan 3 (tiga) yang tidak tegak lurus;
- e. kendaraan yang datang dari arah cabang persimpangan yang lurus pada persimpangan 3 (tiga) tegak lurus.
- (2) Apabila persimpangan dilengkapi dengan alat pengendali lalu lintas yang berbentuk bundaran, pengemudi harus memberikan hak utama kepada kendaraan lain yang telah berada di seputar bundaran.
BAB VIII - TATA CARA BERLALU LINTAS
Pasal 64
Pada persilangan sebidang antara jalur kereta api dengan jalan, pengeudi harus:
- a. mendahulukan kereta api;
- b. memberikan hak utama kepada kendaraan yang lebih dahulu melintasi rel.
Paragraf 8
Hak Utama Penggunaan Jalan Untuk Kelancaran Lalu Lintas
BAB VIII - TATA CARA BERLALU LINTAS
Pasal 65
- (1) Pemakai jalan wajib mendahulukan sesuai urutan prioritas sebagai berikut:
- a. kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas;
- b. ambulans mengangkut orang sakit;
- c. kendaraan untuk memberik pertolongan pada kecelakaan lalu lintas;
- d. kendaraan Kepala Negara atau Pemerintah Asing yang menjadi tamu negara;
- e. iring-iringan pengantaran jenazah;
- f. konvoi, pawai atau kendaraan orang cacat;
- g. kendaraan yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau menyangkut barang-barang khusus.
- (2) Kendaraan yang mendapat prioritas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dengan pengawalan petugas yang berwenang atau dilengkapi dengan isyarat atau tanda-tanda lain.
- (3) Petugas yang berwenang, melakukan pengamanan apabila mengetahuinya adanya pemakai jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (4) Perintah atau larangan yang dinyatakan dengan alat pemberi isyarat lalu lintas tentang isyarat berhenti tidak diberlakukan kepada kendaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e.
Bagian ketiga
Berhenti dan Parkir
BAB VIII - TATA CARA BERLALU LINTAS
Pasal 66
- (1) Setiap jalan dapat dipergunakan sebagai tempat berhenti atau parkir apabila tidak dilarang oleh rambu-rambu atau marka atau tanda-tanda lain atau di tempat-tempat tertentu.
- (2) Tempat-tempat tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yaitu:
- a. sekitar tempat penyeberangan pejalan kaki, atau tempat penyeberangan sepeda yang telah ditentukan;
- b. pada jalur khusus pejalan kaki;
- c. pada tikungan tertentu;
- d. di atas jembatan;
- e. pada tempat yang mendekati perlintasan sebidang dan persimpangan;
- f. di muka pintu keluar masuk pekarangan;
- g. pada tempat yang dapat menutupi rambu-rambu atau alat pemberi isyarat lalu lintas;
- h. berdekatan dengan keran pemadam kebakaran atau sumber air sejenis.
BAB VIII - TATA CARA BERLALU LINTAS
Pasal 67
- (1) Setiap kendaraan bermotor atau kereta gandengan atau tempelan yang berhenti atau parkir dalam keadaan darurat wajib memasang segitiga pengaman, lampu isyarat peringatan bahaya atau isyarat lainnya.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku untuk sepeda motor tanpa kereta samping.
BAB VIII - TATA CARA BERLALU LINTAS
Pasal 68
- (1) Parkir kendaraan di jalan dilakukan secara sejajar atau membentuk sudut menurut arah lalu lintas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai parkir kendaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dengan Keputusan Menteri.
Bagian Keempat Penggunaan Komponen Pendukung dan perlengkapan Kendaraan Bermotor
BAB VIII - TATA CARA BERLALU LINTAS
Pasal 69
Pengemudi kendaraan bermotor roda empat atau lebih dan penumpang yang duduk di samping pengemudi wajib menggunakan sabuk keselamatan.
BAB VIII - TATA CARA BERLALU LINTAS
Pasal 70
Pengemudi dan penumpang kendaraan bermotor roda dua atau kendaraann bermotor roda empat atau lebih yang tidak dilengkapi dengan rumah-rumah, wajib menggunakan helm.
Bagian Kelima
Peringatan dengan Bunyi dan Penggunaan Lampu
Paragraf 1 Peringatan dengan Bunyi
BAB VIII - TATA CARA BERLALU LINTAS
Pasal 71
- (1) Isyarat peringatan dengan bunyi yang berupa klakson dapat digunakan apabila :
- a. diperlukan untuk keselamatan lalu lintas;
- b. melewati kendaraan bermotor lainnya.
- (2) Isyarat peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilarang digunakan oleh pengemudi:
- a. pada tempat-tempat tertentu yang dinyakan dengan rambu-rambu;
- b. apabila isyarat bunyi tersebut mengeluarkan suara yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor.
BAB VIII - TATA CARA BERLALU LINTAS
Pasal 72
Isyarat peringatan dengan bunyi yang berupa sirene hanya dapat digunakan oleh:
- a. kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas termasuk kendaraan yang diperbantukan untuk keperluan pem,adam kebakaran;
- b. ambulans yang sedang mengangkut orang sakit;
- c. kendaraan jenazah yang sedang mengangkut jenazah;
- d. kendaraan petugas penegak hukum tertentu yang sedang melaksanakan tugas;
- e. kendaraan petugas pengawal kendaraan Kepala Negara atau Pemerintah Asing yang menjadi tamu negara.
Paragraf 2
Penggunaan Lampu
BAB VIII - TATA CARA BERLALU LINTAS
Pasal 73
- (1) Pengemudi kendaraan bermotor waktu malam hari atau waktu lain dalam keadaan gelap, wajib menyalakan lampu yang meliputi:
- a. lampu utama dekat;
- b. lampu posisi depan dan posisi belakang;
- c. lampu tanda nomor kendaraan;
- d. lampu batas yang diwajibkan bagi kendaraan bermotor tertentu.
- (2) Waktu malam hari atau waktu lain dalam keadaan gelap setia kendaraan tidak bermotor harus menggunakan lampu yang diwajibkan.
BAB VIII - TATA CARA BERLALU LINTAS
Pasal 74
- (1) Pengemudi kendaraan bermotor dilarang:
- a. menyalakan lampu-lampu dan/atau menggunakan lampu selain yang telah diwajibkan kecuali tidak membahayakan atau mengganggu pemakai jalan lain;
- b. menyalakan lampu utama jauh pada waktu berpapasan dengan kendaraan lain;
- c. menyalakan lampu kabut pada waktu cuaca terang;
- d. menutup lampu penunjuk arah, lampu mundur, lampu rem, lampu isyarat peringatan bahaya dan lampu tanda berhenti untuk bus sekolah;
- e. menyalakan lampu peringatan berwarna biru atau merah kecuali pengemudi kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73.
- (2) Pengemudi kendaraan bermotor wajib:
- a. menjaga agar lampu kendaraannya tetap berfungsi dan tidak menyilaukan pengemudi kendaraan lain;
- b. menyalakan lampu penunjuk arah pada waktu akan membelok atau berbalik arah;
- c. menyalakan lampu tanda berhenti bagi pengemudi bus sekolah, waktu menurunkan dan/atau menaikkan penumpang;
- d. menyalakan lampu peringatan berwarna biru bagi pengemudi kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72.
- e. menyalakan lampu peringatan berwarna kuning bagi pengemudi kendaraan bermotor untuk penggunaan tertentu atau yang mengangkut barang tertentu.
BAB VIII - TATA CARA BERLALU LINTAS
Pasal 75
Dilarang menempatkan lampu atau alat yang dapat memantulkan atau menyinarkan cahaya dipermukaan, ditepi atau di atas jalan yang menyilaukan pengemudi atau menyerupai isyarat yang diberikan oleh alat pemberi isyarat lalu lintas.
Bagian Keenam Penggiringan Hewan dan Penggunaan Kendaraan Tidak Bermotor di Jalan
BAB VIII - TATA CARA BERLALU LINTAS
Pasal 76
- (1) Pengemudi kendaraan tidak bermotor, orang yang menggiring atau menunggang hewan di jalan, wajib menggunakan lajur paling kiri dari jalur jalan.
- (2) Pengemudi kendaraan tidak bermotor, dan orang yang menggiring hewan pada waktu malam hari wajib memberikan isyarat sinar atau tanda lainnya.
BAB VIII - TATA CARA BERLALU LINTAS
Pasal 77
Pengemudi kendaraan tidak bermotor dilarang:
- a. dengan sengaja membiarkan kendaraannya di tarik oleh kendaraan bermotor dengan kecepatan yang dapat membahayakan keselamatan;
- b. membawa atau menarik benda-benda yang dapat merintangi atau membahayakan pemakai jalam lainnya;
- c. menggunakan jalur jalan kendaraan bermotor, jika telah disediakan jalur jalan khusus bagi kendaraan tidak bermotor.
- (2) Pengendara sepeda dilarang membawa penumpang kecuali apabila sepeda tersebut telah diperlengkapi dengan tempat penumpang.
- (3) Pengemudi gerobak dan kereta dorong yang berjalan beriringan harus memberikan ruang yang cukup bagi kendaraan lain untuk melewatinya.
BAB VIII - TATA CARA BERLALU LINTAS
Pasal 78
Pengendara sepeda tunarungu harus menggunakan tanda pengenal yang ditempatkan pada bagian depan dan belakang sepedanya.
BAB VIII - TATA CARA BERLALU LINTAS
Pasal 79
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara menggiring hewan dan penggunaan kendaraan tidak bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Pasal 77 dan Pasal 78 diatur dengan Keputusan Menteri.
Bagian Ketujuh Kecepatan Maksimum dan/atau Minimum Kendaraan Bermotor
BAB VIII - TATA CARA BERLALU LINTAS
Pasal 80
Kecepatan maksimum yang diizinkan untuk kendaraan bermotor :
- a. pada Jalan Kelas I, II dan III A dalam jarinngan jalan primer untuk :
- 1) mobil penumpang, mobil bus dan mobil barang serta sepeda motor adalah 100 kilometer perjam;
- 2) kendaraan bermotor dengan kereta gandengan atau tempelan adalah 80 kilometer per jam;
- b. pada Jalan Kelas III B dalam jaringan jalan primer untuk mobiil penumpang, mobil bus dan mobil barang tidak termasuk kendaraan bermotor dengan kereta gandengan atau kereta tempelan adalah 80 kilometer per jam;
- c. pada Jalan Kelas III C dalam jaringan jalan primer untuk mobil penumpang, mobil bus dan mobil barang tidak termasuk kendaraan bermotor dengan kereta gandengan atau kereta tempelan adalah 60 kilometer per jam;
- d. pada Jalan Kelas II dan III A dalam jaringan jalan sekunder untuk :
- 1) mobil penumpang, mobil bus dan mobil barang adalah 70 kilometer perjam;
- 2) kendaraan bermotor dengan kereta gandengan atau tempelan adalah 60 kilometer per jam;
- e. pada Jalan Kelas III B dalam jaringan jalan sekunder untuk mobil penumpang, mobil bus dan mobil barang tidak termasuk kendaraan bermotor dengan kereta gandengan atau kereta tempelan adalah 50 kilometer per jam;
- f. pada Jalan Kelas III C dalam jaringan jalan sekunder untuk mobil penumpang, mobil bus dan mobil barang tidak termasuk kendaraan bermotor dengan kereta gandengan atau kereta tempelan adalah 40 kilometer per jam.
BAB VIII - TATA CARA BERLALU LINTAS
Pasal 81
- (1) Untuk keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalau lintas, dapat ditetapkan kecepatan maksimum yang lebih rendah dari ketentuan kecepatan maksimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80.
- (2) Penetapan batas kecepatan maksimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan penetapan batas kecepatan minimum dilakukan dengan
BAB VIII - TATA CARA BERLALU LINTAS
Pasal 82
- (1) Sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan lalu lintas dan angkutan jalan, dapat ditetapkan kecepatan maksimum yang lebih tinggi dari ketentuan kecepatan maksimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80.
- (2) Penetapan kecepatan maksimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan dengan
BAB VIII - TATA CARA BERLALU LINTAS
Pasal 83
Dalam keadaan tertentu ketentuan mengenai batas kecepatan maksimum atau minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, Pasal 81, dan Pasal 82 tidak berlaku.
Bagian Kedelapan
Perilaku Pengemudi Terhadap Pejalan Kaki
BAB VIII - TATA CARA BERLALU LINTAS
Pasal 84
Pengemudi kendaraan bermotor wajib mengutamakan keselamatan pejalan kaki:
- a. yang berada pada bagian jalan yang diperuntukkan bagi pejalan kaki;
- b. yang akan atau sedang menyeberang jalan.
Bagian Kesembilan
Penetapan Muatan Sumbu Terberat
Kurang dari Muatan Sumbu Terberat yang Semula Diizinkan
BAB VIII - TATA CARA BERLALU LINTAS
Pasal 85
- (1) Dalam keadaan tertentu dapat ditetapkan muatan sumbu terberat lebih rendah dari yang diizinkan pada bagian jalan tertentu untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.
- (2) Penetapan muatan sumbu terberat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus dinyatakan dengan rambu sementara.
- (3) Muatan sumbu terberat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan oleh Menteri.
Bagian Kesepuluh Larangan Penggunaan Jalan
BAB VIII - TATA CARA BERLALU LINTAS
Pasal 86
- (1) Dilarang mengemudikan kendaraan bermotor melalui jalan yang memiliki kelas jalan yang lebih rendah dari kelas jalan yang diizinkan dilalui oleh kendaraan tersebut.
- (2) Dilarang mengemudikan kendaraan bermotor barang tertentu yang bermuatan di luar jaringan lintas yang telah ditetapkan.
BAB VIII - TATA CARA BERLALU LINTAS
Pasal 87
- (1) Menteri dapat menetapkan larangan penggunaan jalan tertentu untuk dilalui kendaraan.
- (2) Larangan penggunaan jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus dinyatakan dengan rambu-rambu sementara.
PENGGUNAAN JALAN SELAIN UNTUK KEPENTINGAN LALU LINTAS
BAB IX - PENGGUNAAN JALAN SELAIN UNTUK KEPENTINGAN LALU LINTAS
Pasal 88
- (1) Penggunaan jalan untuk keperluan tertentu di luar fungsi sebagai jalan dan penyelenggaraan kegiatan dengan menggunakan jalan, dapat dilakukan pada jalan nasional, jalan propinsi, jalan kabupaten, jalan kotamadya dan jalan desa.
- (2) Penggunaan jalan nasional dan jalan propinsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diizinkan untuk kepentingan nasional.
- (3) Penggunaan jalan kabupaten, kotamadya atau jalan desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diizinkan untuk kepentingan umum yang bersifat nasional dan/atau daerah serta kepentingan prinbadi.
BAB IX - PENGGUNAAN JALAN SELAIN UNTUK KEPENTINGAN LALU LINTAS
Pasal 89
- (1) Penggunaan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 yang mengakibatkan penutupan jalan tersebut, dapat diizinkan apabila ada jalan alternatif yang memiliki kelas jalan yang sekurang-kurangnya sama dengan jalan yang ditutup.
- (2) Pengalihan arus lalu lintas ke jalan alternatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus dinyatakan denganrambu-rambu sementara.
- (3) Apabila penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas tidak sampai mengakibatkan penutupan jalan tersebut, pejabat yang berwenang memberi izin menempatkan petugas yang berwenang pada ruas jalan dimaksud untuk menjaga keselamatan dan kelancaran lalu lintas.
BAB IX - PENGGUNAAN JALAN SELAIN UNTUK KEPENTINGAN LALU LINTAS
Pasal 90
- (1) Izin penggunaan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) dan ayat (3) diberikan oleh Menteri.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam ayat 91), diatur dengan Keputusan Menteri.
PEJALAN KAKI
BAB X - PEJALAN KAKI
Pasal 91
Pejalan kaki harus :
- a. berjalan pada bagian jalan yang diperuntukkan bagi pejalan kaki, atau pada bagian jalan yang paling kiri apabila tidak terdapat bagian jalan yang diperuntukkan bagi pejalan kaki;
- b. mempergunakan bagian jalan yang paling kiri apabila menodorng kereta dorong;
- c. menyeberang di tempat yang telah ditentukan;
- (2) Dalam hal tidak terdapat tempat penyeberangan yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, pejalan kaki dapat menyeberang ditempat yang dipilihnya dengan
BAB X - PEJALAN KAKI
Pasal 92
- (1) Pejalan kaki yang merupakan penderita cacad tuna netra wajib mempergunakan tanda-tanda khusus yang mudah dikenali oleh pemakai jalan lain.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanda-tanda khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri.
KECELAKAAN LALU LINTAS
BAB XI - KECELAKAAN LALU LINTAS
Pasal 93
- (1) Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak disangka-sangka dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pemakai jalan lainnya, mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda.
- (2) Korban kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam ayat 91), dapat berupa :
- a. korban mati;
- b. korban luka berat;
- c. korban luka ringan.
- (3) Korban mati sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, adalah korban yang dipastikan mati sebagai akibat kecelakaan lalu lintas dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) haru setelah kecelakaan tersebut.
- (4) Korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, adalah korban yang karena luka-lukanya menderita cacad tetap atau harus dirawat dalam jangka waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi kecelakaan.
- (5) Korban luka ringan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) hruf c, adalah korban yang tidak termasuk dalam pengertian ayat (3) dan ayat (4).
BAB XI - KECELAKAAN LALU LINTAS
Pasal 94
- (1) Keterangan mengenai kejadian kecelakaan lalu lintas dicatat oleh petugas Polisi Negara republik Indonsia dalam formulir laporan kecelakaan lalu lintas.
- (2) Dalam hal terjadai kecelakaan yang mengakibatkan korban mati ditindaklanjuti dengan penelitian yang dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, instansi yang bertanggung jawab di bidang instansi lalu lintas dan angkutan jalan, dan instansi yang bertanggung jawab di bidang pembinaan jalan.
- (3) Instansi yang diberi wewenang membuat laporan mengenai kecelakaan lalu lintas menyelenggarakan sistem informasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dengan Keputusan Menteri setelah berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Menteri yang bertanggung jawab di bidang pembinaan jalan.
BAB XII - PEMINDAHAN KENDARAAN BERMOTOR
Pasal 95
- (1) Petugas yang berwenang dapat melakukan pemindahan kendaraan bermotor.
- (2) Pemindahan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan dalam hal :
- a. kendaraan yang patut diduga terlibat dalam tindak kejahatan;
- b. kendaraan bermotor mengalami kerusakan teknis dan berhenti atau parkir pada tempat yang dilarang untuk berhenti dan/atau parkir;
- c. kendaraan yang diparkir pada tempat yang dilarang untuk berhenti dan/atau parkir;
- d. kendaraan yang parkir di jalan yang tidak diketahui pemiliknya dalam jangka waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam.
BAB XII - PEMINDAHAN KENDARAAN BERMOTOR
Pasal 96
- (1) Kendaraan yang mengalami kerusakan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (2) huruf b, dipindahkan ke tempat lain yang tidak mengganggu kelancaran lalu lintas atas prakarsa pengemudi kendaraan itu sendiri dengan atau tanpa bantuan petugas yang berwenang.
- (2) Apabila setelah jangka waktu 15 (lima belas) menit sejak kendaraan berhenti atau parkir, pengemudi kendaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak memindahkan kendaraannya, pemindahan kendaraan dilakukan oleh petugas yang berwenang.
BAB XII - PEMINDAHAN KENDARAAN BERMOTOR
Pasal 97
- (1) Pemindahan kendaraan yang diparkir pada tempat yang dilarang untuk berhenti dan/atau parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (2) huruf c, dilakukan oleh petugas yang berwenang setelah jangka waktu 15 (lima belas) menit pengemudi dan/atau pemilik kendaraan tersebut tidak berhasil diketemukan oleh petugas yang berwenang.
- (2) Apabila pengemudi dan/atau pemilik kendaraan diketemukan oleh petugas yang berwenang sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilampaui, kendaraan tidak boleh dipindahkan oleh petugas.
- (3) Pemindahan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan ketempat lain yang tidak menggangu keselamatan dan kelancaran lalu lintas atau ketempat yang ditentukan oleh petugas yang berwenang.
- (4) Dalam melakukan pemindahan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), petugas yang berwenang harus :
- a. menggunakan mobil derek;
- b. bertanggung jawab atas kelengkapan dan keutuhan kendaraan beserta muatannya;
- c. membuat berita acara pemindahan kendaraan bermotor;
- d. memberitahukan kepada pemilik atau pemegang kendaraan bermotor.
BAB XII - PEMINDAHAN KENDARAAN BERMOTOR
Pasal 98
- (1) pemindahan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95, dapat dilakukan oleh badan hukum Indonesia yang ditunjuk.
- (2) Pemindahan kendaraan bermotor di jalan Tol, dilaksanakan oleh penyelenggara jalan tol.
BAB XII - PEMINDAHAN KENDARAAN BERMOTOR
Pasal 99
- (1) Pemindahan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d, dapat dipungut biaya.
- (2) Besarnya biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
KETENTUAN PERALIHAN
BAB XIII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 100
Kewajiban pengemudi kendaraan bermotor roda empat atau lebih dan penumpang yang duduk di samping pengemudi untuk menggunakan sabuk keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, mulai berlaku pada tanggal 17 September 1998.
KETENTUAN PENUTUP
BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 101
Pada tanggal mulai berlakunya Peraturan Pemerintah ini, semua peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dari Peraturan Pemerintah, yang mengatur mengenai prasarana dan lalu lintas jalan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru
BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 102
- (1) Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, peraturan yangmengatur penyerahan sebagian urusan pemerintahan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Urusan pemerintahan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan secara nyata, tetap dilaksanakan oleh Daerah Tingkat I atau Daerah Tingkat II yang bersangkutan.
BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 103
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 17 September 1993.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 14 Juli 1993 MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA ## REPUBLIK INDONESIA

Verifikasi: ttd. MOERDIONO

Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan pemerintah ini dengan penempatnnya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta

Penandatangan: pada tanggal 14 Juli 1993 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Verifikasi: ttd. SOEHARTO

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
## NOMOR43 TAHUN 1993
## TENTANG
## PRASARANA DAN LALU LINTAS JALAN
UMUM
Lalu lintas dan angkutan jalan memiliki peranan yang sangat penting dan strategis sehingga penyelenggaraannya dikuasai oleh Negara, dan pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah dengan tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien, mampu memadukan transportasi lainnya, menjangkau seluruh pelosok wilayah daratan, untuk menunjang pemarataan, pertumbuhan dan stabilitas sebagai pendorong, penggerak dan penunjang pembangunan nasional dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat.
Pembinaan di bidang lalu lintas jalan yang meliputi aspek-aspek pengaturan, pengendalian dan pengawasan lalu lintas harus ditujukan untuk keselamatan, keamanan, ketertiban,kelancaran lalu lintas. Disamping itu, dalam melakukan pembinaan lalu lintas jalan juga harus diperhatikan aspek kepentingan umum atau masyarakat pemakai jalan, kelestarian lingkungan, tata ruang, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, hubungan internasional serta koordinasi antar wewenang pembinaan lalu lintas jalan di tingkat pusat dan daerah serta antar instansi, sektor dan unsur terkait lainnya.
Dalam rangka pembinaan lalu lintas jalan sebagaimana tersebut di atas, diperlukan penetapan aturan-aturan umum yang bersifat seragam dan berlaku secara nasional serta denganmengingat ketentuan-ketentuan lalu lintas yang berlaku secara internasional.
Disamping itu, untuk dapat lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam penggunaan dan pemanfaatan jalan, diperlukan pula adanya ketentuan-ketentuan bagi Pemerintah dalam melaksanakan kegiatan-kegaitan perencanaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian lalu lintas dan juga dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan perencanaan, pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan di seluruh jaringan jalan primer dan sekunder yang ada di tanah air baik yang merupakan Jalan Nasional, Jalan Propinsi, Jalan Kabupaten, Jalan Kotamadya, maupun Jalan Desa.
Untuk kepentingan baik Pemerintah maupun masyarakat, maka dalam Peraturan Pemerintah ini diatur ketentuan-ketentuan mengenai prasarana lalu lintas dan angkutan jalan yang meliputi antara lain jaringan transportasi jalan, kelas-kelas jalan, jaringan trayek, jaringan lintas angkutan barang, terminal penumpang dan barang fasilitas pejalan kaki, fasilitas penyeberangan orang, fasilitas parkir, rambu-rambu, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, dimana kesemuanya itu merupakan unsur penting dalam menyelenggarakan lalu lintas dan angkutan jalan yang berdaya guna dan berhasil guna serta dalam rangka memberikan perlindungan keselamatan, keamanan, kemudian serta kenyamanan bagi para pemakai jalan.
## PASAL DEMI PASAL
##
PENJELASAN
Pasal 1
## Angka 1 Jalur sebagaimana dalam ketentuan ini dapat berupa jalur satu arah atau jalur dua arah. Angka 2 Cukup jelas Angka 3 Cukup jelas Angka 4 Cukup jelas Angka 5 Kendaraan tidak bermotor antara lain dapat berupa sepeda, gerobak, becak, kereta dorong, dan kereta kuda. ## Angka 6 Termasuk dalam pengertian persimpangan adalah pertigaan (simpang tiga), perempatan (simpang empat), perlimaan (simpang lima), persimpangan bentuk bundaran, dan persimpangan tidak sebidang, namun tidak termasuk persilangan sebidang dengan rel kereta api. ## Angka 7 Termasuk dalam pengertian berhenti antara lain berhenti untuk sementara waktu yang dimaksudkan untuk kepentingan menaikkan dan/atau menurunkan orang dan/atau barang, berhenti di persimpangan pada saat pemberi isyarat lalu lintas menunjukkan cahaya warna merah, dan berhenti di depat tempat penyeberangan. ## Angka 8 Termasuk dalam pengertian parkir adalah setiap kendaraan yang berhenti pada tempat-tempat tertentu baik yang dinyatakan dengan rambu ataupun tidak, serta tidak semata-mata untuk kepentingan menaikkan dan/atau menurunkan orang dan/atau barang. ## Angka 9 Cukup jelas Angka 10 Yang dimaksud dengan oran yang langsung mengawasi adalah orang yang berada pada kendaraan dan mengawasi calon pengemudi yang sedang belajar mengemudikan kendaraan bermotor. ## Angka 11 Yang dimaksud dengan hak utama adalah hak untuk didahulukan yang harus diberikan kepada pemakai jalan tertentu sehubungan dengan kepentingan dari pemakai jalan tersebut antara lain mobil pemadam kebakaran yang sedang bertugas, mobil ambulans yang sedang bertugas, konvoi militer. ## Angka 12 Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 2
Ayat (1) Cukup jelas. Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas. Manajemen lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertujuan untuk keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas, dan dilakukan antara lain dengan : - a. usaha peningkatan kapasitas ruas jalan, persimpangan, dan/atau jaringan jalan; - b. pemberian prioritas bagi jenis kendaraan atau pemakai jalan tertentu; - c. penyesuaian antara permintaan perjalanan dengan tingkat pelayanan tertentu dengan mempertimbangkan keterpaduan intra dan antar moda; - d. penetapan sirkulasi lalu lintas, larangan dan/atau perintah bagi pemakai jalan. ## Ayat (2) ## Huruf a Maksud inventarisasi dalam ketentuan ini antara lain untuk mengetahui tingkat pelayanan pada setiap ruas jalan dan persimpangan. Maksud tingkat pelayanan dalam ketentuan ini adalah merupakan kemampuan ruas jalan dan persimpangan untuk menampung lalu lintas dengan tetap memperhatikan faktor kecepatan dan keselamatan. ## Huruf b Dalam menentukan tingkat pelayanan yang diinginkan dilakukan antara lain dengan memperhatikan : - 1) rencana umum jaringan transpoortasi jalan; - 2) peranan, kapasitas, dan karakteristik jalan; - 3) kelas jalan; - 4) karakteristik lalu lintas; - 5) aspek lingkungan; - 6) aspek sosial dan ekonomi. ## Huruf c Cukup jelas ## Huruf d Maksud rencana dan program perwujudan dalam ketentuan ini antara lain meliputi : - 1) penentuan tingkat pelayanan yang diinginkan pada setiap ruas jalan dan persimpangan; - 2) usulan aturan-aturan lalu lintas yang akan ditetapkan pada setiap ruas jalan dan persimpangan; - 3) usulan pengadaan dan pemasangan serta pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, dan alat pengendali dan pengaman pemakai jalan; - 4) usulan kegiatan atau tindakan baik untuk keperluan penyusunan usulan sebagaimana dimaksud dalam angka 2) dan 3) maupun penyuluhan kepada masyarakat. ## Ayat (3) termasuk dalam pengertian penetapan kebijaksanaan lalu lintas dalam ketentuan ini antara lain penataan sirkulasi lalu lintas, penentuan kecepatan maksimum dan/atau minimum, larangan penggunaan jalan, larangan dan/atau perintah bagi pemakai jalan. ## Ayat (2) ## Huruf a Kegiatan pemantauan dan penilaian dimaksudkan untuk mengetahui efektifitas dari kebijaksanaan-kebijaksanaaan tersebut untuk mendukung pencapaian tingkat pelayanan yang telah ditentukan. Termasuk dalam kegiatan pemanatauan antara lain meliputi inventarisasi mengenai kebijaksanaan-kebijaksanaan lalu lintas yang berlaku pada ruas jalan, jumlah pelanggaran dan tindakan-tindakan koreksi yang telah dilakukan