Unknown Unknown Nomor 03 Tahun 2010 tentang PENETAPAN BATASAN PAGU JUMLAH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP) TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (TU) BAGI KPA PADA DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010 (berlaku Unknown)
Pembukaan
berdasarkan pcrtimbangan scbagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tabalong. |
| M.cngingat | 1. | Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Dacrah Tingkat II Tanah !aut, Daerah Tingkat II Tapin dan Dacrah Tingkat II Tabalong (Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) ; |
| | 2. | Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tcntang Penyelenggaraan Ncgara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); |
| | 3. | Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); |
| | 4. | Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Ncgara Rcpublik Indonesia Nomor 4355) ; |
| | 5. | Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Ncgara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); |
| | | 16. Undang-Undang... |
| 6. | 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik InCionesia Nomor 4400); |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7 | Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lcmbaran Ncgara Rcpublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); |
| 8 | Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); Sebagaimana telah diubah beberapa kali , terakhir dengan Undang› Undang Nomor 12 tahun 2008 tcntang Perubahan Kedua Atas Undang› Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); |
| 9 | Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah •rusat dan Pcmerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tan1bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); |
| 10 | Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); |
| 11 | Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Infom1asi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); |
| 12 | Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); |
| 13 | Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); |
| 14 | Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pclaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4614); |
| 15 | Peraturan Menteri Dalam Negcri Nomor 13 Tahun 2006 tcntang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dacrah scbagaimana tclah diubah dengan Peraturan Menteri Dalan1 Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tcntang Perubahan Atas Peraturan Mcnteri Dalam Negeri Nomor 13 Talmo 2006 tcntang Pedoman Pcngclolan Kcuangan Daerah; |
~tapkan
- I6. Peraturan Menteri Dalam Negcri Nomor 25 Tahun 2009 tentang P'edoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah Tahun Anggaran 201 0;
17. Peraturan Dacrah Kabupatcn Tabalong Nomor 03 Tahun 2004 tcntang Pokok-Pokok Pengelolaan Kcuangan Dacrah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalorig Nomor 07 Tahun 2004, Seri E Nomor 04);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tabaiong Nomor 09 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Oacrah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2007 tcntang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor I 0, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Dacrah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 01);
21. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 0 I Tahun 2010 tentang Pejabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2010 ( Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 01 );
MEMUTUSKAN :
PERATURANBUPATITENTANGPENETAPANBATASAN PAGU JUMLAH SURA T PERMINTAAN PEMBA Y ARAN (SPP) T AMBAHAN UANG PERSEDIAAN (TU) BAG! K.P A PADA DIN AS PENGELOLAANKEUANGANDANKEKAYAANDAERAH TAHUN ANGGARAN 2010
Pasal 1
Dalam rangka pengelolaan pengeluaran keuangan secara efektif dan efisien oleh Bendahara Pengeiuaran Pembantu SKPD Dinas Pengeiolaan Kcuangan dan Kekayaan Daerah Tahun Anggaran 201 0 yang diantaranya SPP TU perlu ditetapkan batasan jumlahnya.
Pasal 2
Batasan jumlah SPP TU sebagaimana dimaksud dalam Pasal tercantinn dalam Iampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Pasal 3
Batas waktu penggunaan SPP-TU berlaku lebih dari 1 ( satu) bulan sesuai dengan keperluan.
Pasal 201
|-------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | b. | Keuangan dan kekayaan Dacrah yang diantaranya SPP - TU pcrlu diatur batasan jumlah dimaksud; |
| | c. | bahwa
Dalam rangka pengelolaan pengeluaran keuangan secara efektif dan efisien oleh Bendahara Pengeiuaran Pembantu SKPD Dinas Pengeiolaan Kcuangan dan Kekayaan Daerah Tahun Anggaran 201 0 yang diantaranya SPP TU perlu ditetapkan batasan jumlahnya.
Batasan jumlah SPP TU sebagaimana dimaksud dalam Pasal tercantinn dalam Iampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
I Pasal 3 ... .. .. ... .. ... .
Batas waktu penggunaan SPP-TU berlaku lebih dari 1 ( satu) bulan sesuai dengan keperluan.
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong

Penetapan: Diundangkan di Tai}jung pada tang gal ~ r/" fl.On .' ~vc /

Penandatangan: ·SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN '\ TABALONG, \.' :• i '\ \_~\_ .·~ ., ' / \ :'----:---:-:/ H. ABDEL FADILLAH .. BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2010 NOMOR 0' r , -