KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 60 Tahun 2001 tentang PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 178 TAHUN 2000 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TUGAS LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 43 TAHUN 2001 (berlaku 16 Mei 2001)
Pembukaan
Menimbang :
- bahwa dalam rangka mendukung terselenggaranya tertib administrasi pemerintahan, dipandang perlu menyempurnakan Keputusan Presiden Nomor 178 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 2001;
Mengingat
: 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
4. Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2001;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 178 TAHUN 2000 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TUGAS LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 43 TAHUN 2001.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 178 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 2001 diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan Pasal 44 dihapus.
2. Diantara Pasal 43 dan Pasal 47 disipkan 2 (dua) Pasal baru, yaitu Pasal 44 A dan Pasal 44 B, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :
Pasal 44 A
BPN terdiri dari :
- a. Kepala;
- b. Sekretariat Utama;
- c. Deputi Bidang Pengkajian dan Hukum Pertanahan;
- d. Deputi Bidang Informasi Pertanahan;
- e. Deputi Bidang Tata Laksana Pertanahan;
- f. Deputi Bidang Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- g. Inspektorat Utama.
Pasal 44B
- (1) Kepala BPN mempunyai tugas :
- a. memimpin BPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. menyiapkan kebijakan nasional dan kebijakan umum sesuai dengan tugas BPN;
- c. menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan tugas BPN yang menjadi tanggung jawabnya;
- d. membina dan melaksanakan kerja sama dengan instansi dan organisasi lain.
- (2) Sekretariat Utama mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, epngendalian administrasi, dan sumber daya di lingkungan BPN.
- (3) Deputi Bidang Pengkajian dan Hukum Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan di bidang pengkajian dan hukum pertanahan.
- (4) Deputi Bidang Informasi Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan di bidang informasi pertanahan.
- (5) Deputi Bidang Tata Laksana Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan di bidang tata laksana pertanahan.
- (6) Deputi Bidang Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan di bidang pengendalian pertanahan dan pemberdayaan masyarakat.
- (7) Inspektorat Utama mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional di lingkungan BPN."
3. Dalam
Pasal 44
BPN terdiri dari :
- a. Kepala;
- b. Sekretariat Utama;
- c. Deputi Bidang Pengkajian dan Hukum Pertanahan;
- d. Deputi Bidang Informasi Pertanahan;
- e. Deputi Bidang Tata Laksana Pertanahan;
- f. Deputi Bidang Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- g. Inspektorat Utama.
- (1) Kepala BPN mempunyai tugas :
- a. memimpin BPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. menyiapkan kebijakan nasional dan kebijakan umum sesuai dengan tugas BPN;
- c. menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan tugas BPN yang menjadi tanggung jawabnya;
- d. membina dan melaksanakan kerja sama dengan instansi dan organisasi lain.
- (2) Sekretariat Utama mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, epngendalian administrasi, dan sumber daya di lingkungan BPN.
- (3) Deputi Bidang Pengkajian dan Hukum Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan di bidang pengkajian dan hukum pertanahan.
- (4) Deputi Bidang Informasi Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan di bidang informasi pertanahan.
- (5) Deputi Bidang Tata Laksana Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan di bidang tata laksana pertanahan.
- (6) Deputi Bidang Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan di bidang pengendalian pertanahan dan pemberdayaan masyarakat.
- (7) Inspektorat Utama mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional di lingkungan BPN."
3. Dalam BAB IV. KETENTUAN LAIN-LAIN, sebelum Pasal 50 ditambah 1 (satu) Pasal baru, yaitu Pasal 49A, yang berbunyi sebagai berikut :
Pasal 49
3. Dalam BAB IV. KETENTUAN LAIN-LAIN, sebelum Pasal 50 ditambah 1 (satu) Pasal baru, yaitu Pasal 49A, yang berbunyi sebagai berikut :
Pasal 50
Kepala BPN dijabat oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.
4. Ketentuan Pasal 50 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :
- (1) Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Kepala BKN dibantu oleh seorang Wakil Kepala.
- (2) Kepala BIN, Kepala LIPI, Kepala BPPT, Kepala BPN, dan Kepala LEMHANAS dapat dibantu oleh seorang Wakil Kepala.
- (3) Wakil Kepala sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), mempunyai tugas
-4 - membantu Kepala dalam melaksanakan tugas memimpin LPND.
Pasal II
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta

Penandatangan: Pada tanggal 16 Mei 2001 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd. ABDURRAHMAN WAHID Pasal II ...