PERATURAN BUPATI KETAPANG Nomor 24 Tahun 1959 tentang TATA CARA PEMBERIAN PEITGURAITGAN, KERINGANAN DA![ PEMBEBASAN RE'TRIBUSI RUMAH FOTOISG HEUTAIT (berlaku Unknown)
Pembukaan
Mengingat : 1.
- undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan undang-undang Darurat, Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 1959 Nomor 9) sebagai Undang-u.d"rrg (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 No*ot T2,Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- undang-Undang Nomor 28 Tahun 2AO9 tentang Pajak Daerah dan Retribusi baerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOg Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50a9); 2.
- Und.ang-Undang Nomor 12 Tahun 2}ll tentang Pembentukan Peraturan Pemndang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol1 Nomor 82, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235); 3.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2A14 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 20 15 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791; 4.
- peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2afi tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2Oi3 Nomor S,Tambahan Lembaran Oaerah Kabupaten Ketapang Nomor 34); 5.
MEMUTUSI(AN :
Menetapkan :
PERATURAI{ BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PEITGURANGAN, KERII{GANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI RUMAII POTONG HEUIAN.
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah Ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Ketapang'
- Z. pemerintah Daerah adatah Bupati sebagai Llltst-l.r penyetrenggara pernerintahan daerah yang memirnpin p"Uk"toaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah BuPati KetaPang.
4. Dinas adalah Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Ketapang-
- S. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Ketapang.
6. Wajib Retribusi adalah of,arrg pribadi atam badan, yang menumt peraturan perlndasg-undangan retribusi diwajibkan untuk melaktrkan pembayaran ietribusi, Iermasuk pemu.ngut atau pemotong retribusi tertentrr.
- T. Retribusi Rumah potong Hewan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah penaotongan hewan ternak terrnasuli dtryrr*r, perneriksaan kesehatan hewan sebehrm dan sesud,ah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- g. Rurnah Potong Hewan adatrah bangUnalr atanl komplek bangunan dengan desain tertenti yang digunakan se6agai ternpat trremotongan hewan ternak y*tgberada dibawah penguasaan Perrrerintah Daerah.
- g. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapal retribtrsi yang menerrttrkarl besarnya junltah pokok retribusi yang terutang.
10. IO. pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional ## BAB II rERrsGAISAfi, PEIeITRASGAil DAIS PEMBEBASTAil RETRIBUSI RI'MAII FOI1OI{G HEWAIT
Pasal 2
- (1) pengurangan dan keringanan retribusi diberikan dengan alasan adanya penurunan kemarnpuan wajib retribusi'
2. (2,1 pembebasan retribusi diberikan karena keadaan dimana objek retribusi tidak berfungsi
hs813
penurrnan keraampuan wqiib retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (li adalah kondisi dirnana terjadi pettumrran kemampuan wajib retribusi yang disebabkan oleh penuru.nan daya beli'
Passt 4
- (1) pengurangan retribusi rumah potong hewan diberikan dalam benhrk penguran[an pembayaran retribusi yang ditetapkan dalam surat Ketetapan RetrlUusi baerah atau dokumen lain yang disamakan.
2. t2l Keringanan retribusi rrmah potong hewan diberikan dala!'n bentuk:
- b. p.*U*yrr*r, yang dilalekan dengan cara mengangsur sebanyakbanyaknya 2 (dua) kali pembayaran.
- a. perpanjangan jangla waktrr perrrbayaralr retribusi; atanl
Pasal 5
pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi dapat diberikan kepada L (""r", wqiO retribusiatau Iebih dari I (saAr) wajib retribusi sekaligus.
Pasal 6
pemberian peogurapgErn, keringanan, atau pembebasan retribusi, ditetapkan dengan Keputr,.lsan BuPati.
Pssal 7
pernberian keringanaa, pengurang:an dan pembebasan retribusi rurnah potong hewan dapat dilakukan dengan permohonan dari wqiib retribusi.
Pesal I
- {1) weiib retribusi dapat meng4iukan permohonan pengurangan, keringanan' I -' "t :, pembebasatt tittibusi liepada Bupati Cq' Kepala Dinas"
- l2l Permohonan sebagairnana dimaksud pada ayat (1) diqiukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (31 Pengajuan permohonan pengurangan,. kglnsanan aeu pembebasan retribusi seUigaimana dimaksud pada "yat 1t1 tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi'
Pssal 9
BAB III - TATA CARA PEUBERIAIT KTRIITGANAIT, PENGI'RAIYGAII DAN PT}IBEBASAI{ RECRIBUSI
Pasal 8
Permohonan pengurangan, keringa:oan, pembebasan retribusi seb4gBirnana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) dengan dilampiri:
Pasal 19
## BAB I
TE,TTNTUAIS TIffiIM
Dalam Peraturan Daerah Ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Ketapang'
- Z. pemerintah Daerah adatah Bupati sebagai Llltst-l.r penyetrenggara pernerintahan daerah yang memirnpin p"Uk"toaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah BuPati KetaPang.
4. Dinas adalah Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Ketapang-
- S. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Ketapang.
6. Wajib Retribusi adalah of,arrg pribadi atam badan, yang menumt peraturan perlndasg-undangan retribusi diwajibkan untuk melaktrkan pembayaran ietribusi, Iermasuk pemu.ngut atau pemotong retribusi tertentrr.
- T. Retribusi Rumah potong Hewan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah penaotongan hewan ternak terrnasuli dtryrr*r, perneriksaan kesehatan hewan sebehrm dan sesud,ah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- g. Rurnah Potong Hewan adatrah bangUnalr atanl komplek bangunan dengan desain tertenti yang digunakan se6agai ternpat trremotongan hewan ternak y*tgberada dibawah penguasaan Perrrerintah Daerah.
- g. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapal retribtrsi yang menerrttrkarl besarnya junltah pokok retribusi yang terutang.
10. IO. pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional ## BAB II rERrsGAISAfi, PEIeITRASGAil DAIS PEMBEBASTAil RETRIBUSI RI'MAII FOI1OI{G HEWAIT
- (1) pengurangan dan keringanan retribusi diberikan dengan alasan adanya penurunan kemarnpuan wajib retribusi'
2. (2,1 pembebasan retribusi diberikan karena keadaan dimana objek retribusi tidak berfungsi
hs813
penurrnan keraampuan wqiib retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (li adalah kondisi dirnana terjadi pettumrran kemampuan wajib retribusi yang disebabkan oleh penuru.nan daya beli'
Passt 4
- (1) pengurangan retribusi rumah potong hewan diberikan dalam benhrk penguran[an pembayaran retribusi yang ditetapkan dalam surat Ketetapan RetrlUusi baerah atau dokumen lain yang disamakan.
2. t2l Keringanan retribusi rrmah potong hewan diberikan dala!'n bentuk:
- b. p.*U*yrr*r, yang dilalekan dengan cara mengangsur sebanyakbanyaknya 2 (dua) kali pembayaran.
- a. perpanjangan jangla waktrr perrrbayaralr retribusi; atanl
pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi dapat diberikan kepada L (""r", wqiO retribusiatau Iebih dari I (saAr) wajib retribusi sekaligus.
pemberian peogurapgErn, keringanan, atau pembebasan retribusi, ditetapkan dengan Keputr,.lsan BuPati.
Pssal 7
pernberian keringanaa, pengurang:an dan pembebasan retribusi rurnah potong hewan dapat dilakukan dengan permohonan dari wqiib retribusi.
Pesal I
- {1) weiib retribusi dapat meng4iukan permohonan pengurangan, keringanan' I -' "t :, pembebasatt tittibusi liepada Bupati Cq' Kepala Dinas"
- l2l Permohonan sebagairnana dimaksud pada ayat (1) diqiukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (31 Pengajuan permohonan pengurangan,. kglnsanan aeu pembebasan retribusi seUigaimana dimaksud pada "yat 1t1 tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi'
Pssal 9
Permohonan pengurangan, keringa:oan, pembebasan retribusi seb4gBirnana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) dengan dilampiri:
- b" srrrat lolasa bag yang diberi krrasa;
- a. foto iopy identitas pemohon yang masih berlaku;
- c. foto copy sKRD-atau dokurzlen lain yang dipersamakan; dan
- d. bukti-b;k$ hin yang menguatkan aXasan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (1) Kepala Dinas mernbentuk Tim untuk melaktlkan pemeriksaan lapangan atas kondisi kemampuan wajib retribusi atau kondisi sar€ma dalr prasarana rumah potong hewan.
2. {21 Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1).mempunyai tugas:
- b. nreneliti p."*ofr""r* berkas pengurangan, kellganan, perntebasan retribusi dari wajib retribusi kernudian dilakukan peneXitian dan pemeriksaan laPangan; dart
- a. *.*erim. surat permohonan dari wajib retribtrsi;
- c. menyampaikan- laporan hasil penelitian dan pemeriksaan kepada Kepala Dinas.
6. (g) Kepata Dinas rnelaporkan hasil panelitian lapangan kepada tsupati setelah mendapatkan latrroran dari Tirn-
- (4) Bupati dalam jangka wakhr paling lama 3O (tiga puluh) hari kerja sejak t"rrgg"l surat permohonan diterima harus memberi Kepuflrsan atas permohonan yang diajukan dengan penerbitan Surat Keputusan.
8. (S) penetapan Keputusan Bupati atas permohonan dapat benrpa rnenerirzla selunrhnya, menerima sebagian atau menolak'
- (6) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat {4) telah terlampaui Aan gupati-tidak m,ernberikan suatu Keputusan, pennohonan yang di4iukan tersebut dianggaP diterima.
10. (Tl Keputusan Bupati tentang pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi nrmah potong hewan dijadikan dasar oleh wajib retribusi dalam melakukan pembaYaran retribusi.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di KetaPang Pada tanggal 27 J:ur:i 2016 ## SEIIRTTARIS DAERAH I(ABIIPATEIT I{gTAPAfiG ## M. TIAilSYI'R BERTTA DAERAII KABUPATEIT X TAPAITG TAIIUN 2OL6 NOMOR 24

Distribusi: Salinan sesuai dengan aslinYa trEekretariat Daeiah y. IKetanarre{, NrP. 197otrJ,617 2()00()3 1 ()(}3

Distribusi: Tembusan DisamPaikan KePada Yth: 2. Ketua DPRD Kabupaten Ketapang di Ketapang'

Penandatangan: 1. Kepala Bappeda Ketapang di Ketapang. 3. Kadispenda Kabupaten Ketapang di Ketapang' 5. Kodim 1203 Kabupaten Ketapangdi Ketapang. 4. Kadis Perindagkop Kabupaten Ketapang di Ketapang' 6. Kapolres Kabupaten Ketapang dtKetapang. 8. Kabag Hukum Setda Kabupaten Ketapang di Ketapang' 7. Ka Satpol PP Kabupaten Ketapang di Ketapang' - g. Assosiasi Peternak Sapi, Kerbau dan Pengusaha di Ketapang' 10. Serikat Perdagangan Babi Potong di Ketapang' 11. Arsip. ## BAB IV ## IIETTT$TIIAN I,AIIT-LIUN ## ksal 11

Penandatangan: - Bupati dapat melimpakan kewenangan kepada Kepala Dinas dalam mengambil t"p:;t r""r t"rn*J"p permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan refobusi sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal 1O ayat (a) ## BAB V PEIYUTI'P ## ksal 12

Penandatangan: Peraturan Bupati ini mutrai berlakg pada tanggat diundanskan'

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Birpad ird dengan p,**"*p*t*rty* dalaur Berita Daerah Kabrrpaten KetaPang. Di tetaPkan di l(etaPang pada tanggal 27 J:ur:i 2At6

Penandatangan: BUPATI KETAPANG, ttd MAR'TIIT RANTAN ;