UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 14 Tahun 1955 tentang PENUNJUKAN BAGIAN PEMBIKINAN SERA DAN VAKSIN DARI PADA LEMBAGA PASTEUR DI BANDUNG MENJADI PERUSAHAAN NEGARA DALAM ARTI "INDISCHE BEDRIJVENWET" (STAATSBLAD 1927 NO. 419) (berlaku 5 Juli 1955)
Pembukaan
Menimbang
- bahwa untuk kepentingan perkembangan Bagian pembikinan sera dan vaksin daripada Lembaga Pasteur di Bandung perlu dijadikan Perusahaan Negara dalam arti "Indische Bedrijvenwet" (Staatsblad 1927 No. 419); bahwa karena keadaan yang mendesak Undang-undang Darurat ini perlu segera diadakan;
Mengingat :
"Indische Bedrijvenwet" (Staatsblad 927 No. 419) dan pasal 96 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
- UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG PENUNJUKAN BAGIAN PEMBIKINAN SERA DAN VAKSIN DARIPADA LEMBAGA PASTEUR DI BANDUNG MENJADI PERUSAHAAN NEGARA DALAM ARTI "INDISCHE BEDRIJVENWET"(STAATSBLAD 1927 No.419).
Pasal 1
Presiden Republik Indonesia,
Pasal 2
Neraca pembukaan pada 1 Januari 1955 dari Bagian pembikinan Sera dan Vaksin daripada Lembaga Pasteur di Bandung ditetapkan sesuai dengan daftar yang dilekatkan pada Undang-undang Darurat ini.
Pasal 3
Neraca pembukaan pada 1 Januari 1955 dari Bagian pembikinan Sera dan Vaksin daripada Lembaga Pasteur di Bandung ditetapkan sesuai dengan daftar yang dilekatkan pada Undang-undang Darurat ini.
Pasal 4
- (1) Perhitungan dari jumlah penyusutan atas milik-milik Perusahaan Negara Sera dan Vaksin Pasteur Bandung dilakukan, kecuali dalam hal usaha-usaha besar yang tidak diduga mengenai aktiva, berdasar atas persentase penyusutan rata-rata untuk tiap-tiap golongan, dalam mana aktiva-aktiva tersebut menurut wataknya masing-masing dimasukkan.
- (2) Untuk tiap-tiap golongan persentase-penyusutan rata-rata itu ditetapkan menurut harga-perusahaan dan jangka-waktu pemakaian yang ditaksir dari tiaptiap obyek.
Pasal 5
Untuk tahun 1955 sampai dengan 1959 aktiva-aktiva terdiri atas golongan-golongan seperti tersebut di bawah ini dan persentase-penyusutan ditetapkan sebagai berikut :
1. Gedung-gedung ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------- -------2%
2. Mesin-mesin
------- ------- ------- ------- ------- ------- -------- -------10%
- 3.
- Perkakas-perkakas (instrumenten) - ------- ------- ------- --------7%
4. Inventaris alat-alat kedokteran ----- ------- ------- ------- --------....5%
5. Inventaris kantor ------ ------- ------- ------- ------- ------- -------- -------5%
6. Kendaraan
------- ------- ------- ------- ------- ------- -------- -------20%
Pasal 6
Apabila pengeluaran-pengeluaran mengenai perabot-perabot kantor, mesin-mesin kantor dan perkakas merupakan pengeluaran dari persediaan, maka dalam tahun pembelian dilakukan penyusutan sebesar lima puluh persen.
Pasal 7
Nama-kata Perusahaan Negara bagian Sera dan Vaksin daripada Instituut Pasteur, dapat dipersingkat: "Perusahaan Negara Pasteur."
Pasal 8
Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada hari diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Undang-undang Darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Juni 1955. Presiden Republik Indonesia, ttd. SUKARNO.

Penandatangan: Menteri Kesehatan, ttd. LIE KIAT TENG. Diundangkan pada tanggal 5 Juli 1955.

Penandatangan: Menteri Kehakiman, ttd. DJODY GONDOKUSUMO. ## MEMORI
PENJELASAN
Pembukaan
Ditinjau dari sudut ekonomi dan keuangan maka Lembaga Pasteur dapat dapat dibagi dalam dua bahagian, yaitu,
- 1) bahagian produksi sera dan vaksin dan
- 2) bahagian penyelidikan dan pemeriksaan, baik untuk pusat maupun untuk daerah.
Sampai kini Lembaga Pasteur tersebut dijalankan atas ketentuan-ketentuan administratif untuk suatu "Jawatan" ("tak van Dienst"). Pengalaman-pengalaman yang diperoleh sampai sekarang, menunjukkan bahwa kelancaran pekerjaan -khususnya yang mengenai produksi sera dan vaksin -menemui kesulitan-kesulitan karena ketentuan-ketentuan administratif tersebut.
Peraturan-peraturan yang kini masih berlaku memberikan suatu dasar hukum agar kesulitan-kesulitan yang merangkai kepada sifat "Jawatan" dapat dihindarkan dengan jalan pembentukan suatu Perusahaan Negara menurut pasal-pasal Indische Bedrijvenwet (Staatsblad 1927 No. 419).
Mengingat akan kepentingan kelancaran jalannya administrasi keuangan dan perkembangan sebagai suatu aparatur yang mempunyai fungsi produktif maka perlu bahagian sera dan vaksin daripada Lembaga Pasteur dijadikan suatu Perusahaan sera dan vaksin Negara berdasarkan Indische Bedrijvenwet tersebut.
Maka dengan demikian diberikan pula dasar untuk perkembangan sedemikian rupa sehingga sera dan vaksin yang dibuat tidak saja akan lebih mencukupi keperluan di Dalam Negeri bahkan terbukalah kemungkinan dapat mencahari pasaran di Luar Negeri.
Untuk mendapat gambaran daripada kemungkinan-kemungkinan tersebut di atas, maka dapat diikuti perangkaan-perangkaan harga obat-obatan yang dikeluarkan oleh Lembaga Pasteur tersebut dalam tahun 1953 dan 1954 sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran 1.

Perlu diterangkan, bahwa dengan dijadikannya bagian sera dan vaksin suatu Perusahaan Negara yang akan mempunyai "administratief beheer" secara "bedrijfseconomis", sekali-kali hal ini tiada akan mengurangi prinsipe sosial, yang sampai kini menjadi tujuan pekerjaan Lembaga Pasteur. Justru oleh sebab dijadikan suatu Perusahaan yang dimiliki dan dipegang oleh Negara, maka tunaian tugas kepada masyarakat tetap terjamin.

Maka dengan terbukanya kemungkinan untuk memperbesar penerimaan dan dengan demikian memperluas perkembangan bahagian Lembaga Pasteur tersebut dapat diharap bahwa bukan saja "self-supporting" dalam hal ini akan tercapai, akan tetapi akan bangkit dorongan dan kejaran memprodusir sera dan vaksin "buatan Indonesia" yang bermutu nilai tinggi, yang dapat mengikuti kemajuan ilmu pengetahuan dalam hal ini.

LN 1955/42; TLN NO. 826