PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA Nomor 4 Tahun 2016 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI PAPUA (berlaku 25 Januari 2016)
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua.

Penetapan: Ditetapkan di Jayapura pada tanggal 25 Januari 2016

Penandatangan: GUBERNUR PAPUA, CAP/TTD LUKAS ENEMBE, SIP, MH

Penetapan: Diundangkan di Jayapura pada tanggal 26 Januari 2016 Sekretaris Daerah Provinsi Papua CAP/TTD T.E.A. HERY DOSINAEN, S.IP., M.KP LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2016 NOMOR 4 NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA NOMOR 14 TAHUN 2016

Penandatangan: Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, Y. DEREK HEGEMUR, SH.,MH NIP. 19661202 198603 1 002
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran

: 1 (satu).

## GUBERNUR PAPUA,

Menimbang : a.

- bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga ilmu pengetahuan dan teknologi Papua, perlu membentuk organisasi dan tata kerja sekretariat lembaga ilmu pengetahuan dan teknologi Papua;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Papua tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Papua;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupatenkabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);


4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

## Dengan Persetujuan Bersama

## DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA

## dan

## GUBERNUR PAPUA

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI PAPUA.


## BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Papua.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Papua.
3. Gubernur ialah Gubernur Papua.
4. Sekretaris Daerah, yang selanjutnya disebut SEKDA ialah Sekretaris Daerah Provinsi Papua.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Papua yang selanjutnya disingkat DPRP adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua sebagai badan legislatif daerah Provinsi Papua.
6. Lembaga Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Papua, yang selanjutnya disebut Liptek Papua adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya yang melaksanakan pelayanan administrasi birokrasi terhadap penelitian tentang permasalahan-permasalahan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaaan kemasyarakatan serta pengembangan potensi di Daerah Provinsi Papua.
7. Sekretariat Liptek Papua, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya yang melaksanakan pelayanan administrasi birokrasi terhadap penelitian tentang permasalahan-permasalahan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaaan kemasyarakatan serta pengembangan potensi di Daerah Provinsi Papua.
8. Sekretaris Liptek Papua ialah Kepala Sekretariat Liptek Papua.
9. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Sekretariat Liptek Papua.

## BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN, Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Sekretariat Lembaga Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Papua.

## Pasal 3

- (1) Sekretariat Liptek Papua berkedudukan sebagai bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya, dipimpin oleh Kepala Sekretariat.
- (2) Kepala Sekretariat Liptek Papua secara teknis operasional bertanggungjawab kepada Kepala Liptek Papua dan secara teknis administratif kepada Gubernur melalui SEKDA.


## BAB II SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Liptek Papua, terdiri dari :
- a. Sekretaris;
- b. Sub Bagian Umum;
- c. Sub Bagian Program dan Kerjasama;
- d. Sub Bagian Administrasi Penelitian; dan
- e. Sub Bagian Perpustakaan, Dokumentasi dan Penelitian.
- (2) Bagan Struktur Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Liptek Papua sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Pasal 5

Sekretariat Liptek Papua mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan dan memberikan pelayanan administratif kepada Liptek Papua.

## Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Sekretariat Liptek Papua mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program Sekretariat Liptek Papua;
- b. pelaksanaan fasilitasi penyiapan program;
- c. pelaksanaan pemberian pelayanan teknis; dan
- d. pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, asset, dan ketatausahaan.

## Pasal 7

Penjabaran uraian tugas dan fungsi Kepala Sekretariat dan masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

## BAB III ESELON, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

## Pasal 8

- (1) Kepala Sekretariat pada Sekretariat Liptek Papua, Eselon III.a.
- (2) Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Liptek Papua, Eselon IV.a.

## Pasal 9

- (1) Kepala Sekretariat Liptek Papua diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat Struktural Eselon IV diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.


## BAB IV TATA KERJA Pasal 10

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Liptek Papua wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik di lingkungan Liptek Papua maupun dalam hubungannya dengan instansi pemerintah dan/ atau instansi lain.

## BAB V PEMBIAYAAN Pasal 11

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan dan penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Liptek Papua dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua.

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura pada tanggal 25 Januari 2016

GUBERNUR PAPUA, CAP/TTD

LUKAS ENEMBE, SIP, MH

Diundangkan di Jayapura pada tanggal 26 Januari 2016 Sekretaris Daerah Provinsi Papua CAP/TTD T.E.A. HERY DOSINAEN, S.IP., M.KP LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2016 NOMOR 4 NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA NOMOR 14 TAHUN 2016

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM,

Y. DEREK HEGEMUR, SH.,MH NIP. 19661202 198603 1 002

## PENJELASAN

## ATAS

## PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA

## NOMOR 4 TAHUN 2016

## TENTANG

## ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI PAPUA

## I. UMUM

Bahwa implementasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, Daerah dapat membentuk lembaga perangkat daerah lainnya untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan di daerah.

Pembentukan kelembagaan Sekretariat Lembaga Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Papua (Liptek Papua), bertujuan melaksanakan pelayanan birokrasi terhadap kegiatan penelitian dalam upaya mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. Penelitian dapat dilaksanakan dengan berkoordinasi dengan perangkat daerah atas inisiatif Liptek Papua tentang permasalahan-permasalahan pembangunan, pengembangan potensi daerah dengan teknologi tepat guna dalam upaya mensejahterakan rakyat. Kelayakan penelitian dilaksanakan dengan memperhatikan dayaguna dan hasilguna yang dapat ditindaklanjuti oleh daerah dalam waktu jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang termasuk dikerjasamakan dengan pihak ketiga.

Penelitian diutamakan atas permintaan organisasi perangkat daerah yang dapat segera ditindaklanjuti, untuk menjawab tantangan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dalam upaya mensejahterakan masyarakat.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3 Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas


Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

```
Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas
```

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA NOMOR 4