PERATURAN DAERAH KABUPATEN MA Nomor 4 Tahun 2012 tentang RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2012 - 2032 (berlaku 12 Juli 2012)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat :
BUPATI MAROS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS NOMOR 4 TAHUN 2012
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2012 - 2032
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAROS,
- a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Maros dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, perlu disusun rencana tata ruang wilayah;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha;
- c. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah No.26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, maka perlu dijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maros;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maros.
1. Pasal 18 ayat (6)Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tk.II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102) Juncto Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang
SALINAN
- Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
6. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
8. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
13. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Sulawesi;
14. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Mamminasata;
15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Selatan.
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAROS dan
BUPATI MAROS
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2012 - 2032
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Maros;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Maros;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maros;
5. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
6. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya;
7. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang;
8. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang;
9. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maros yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten Maros adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah Kabupaten Maros yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi:
- a. Peran dan fungsi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maros serta cakupan wilayah perencanaan;
- b. Tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang Kabupaten Maros;
- c. Rencana struktur ruang wilayah, rencana pola ruang wilayah, penetapan kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang;
- d. Kelembagaan penyelenggaraan penataan ruang Kabupaten Maros;
- e. Hak, kewajiban, dan peran masyarakat dalam penataan ruang; dan
- f. Penyidikan.
Bagian Ketiga
Peran dan Fungsi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maros
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maros berperan sebagai alat untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan antar wilayah dan kesinambungan pemanfaatan ruang di Kabupaten Maros.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maros berfungsi sebagai pedoman untuk:
- a. Penyusunan rencana pembangunan daerah;
- b. Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten Maros;
- c. Perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah serta keserasian antar sektor di Kabupaten Maros;
- d. Penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi di Kabupaten Maros;
- e. Perwujudan keterpaduan rencana pengembangan Kabupaten Maros dengan kawasan sekitarnya.
Bagian Keempat
Cakupan Wilayah Perencanaan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5
- (1) Wilayah perencanaan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maros mencakup seluruh wilayah administrasi yang terdiri dari:
- a. Kecamatan Mandai;
- b. Kecamatan Camba;
- c. Kecamatan Bantimurung;
- d. Kecamatan Maros Baru;
- e. Kecamatan Bontoa;
- f. Kecamatan Mallawa;
- g. Kecamatan Tanralili;
- h. Kecamatan Marusu;
- i. Kecamatan Simbang;
- j. Kecamatan Cenrana;
- k. Kecamatan Tompobulu;
- l. Kecamatan Lau;
- m. Kecamatan Moncongloe;
- n. Kecamatan Turikale.
- (2) Wilayah Perencanaan Kabupaten Maros sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada koordinat 4 o 45' - 5 o 12' Lintang Selatan dan 119 o 25' - 119 o 58' Bujur Timur dengan luasan kurang lebih 1.619 (seribu enam ratus sembilan belas) kilometer persegi; dan
- (3) Batas-batas wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Pangkajene Kepulauan;
- b. sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Bone;
- c. sebelah selatan berbatasan dengan Kota Makassar dan Kabupaten Gowa; dan
- d. sebelah barat berbatasan dengan Selat Makassar.
TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG
Bagian Kesatu Tujuan Penataan Ruang
BAB II - TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG
Pasal 6
Penataan Ruang Kabupaten Maros bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah Kabupaten Maros yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan, melalui peningkatan fungsi kawasan lindung, pengelolaan potensi-potensi pertanian, pariwisata, pertambangan, industri dan perdagangan yang berdaya saing tinggi didukung oleh sistem transportasi yang terpadu menuju masyarakat Maros yang sejahtera dan beriman serta mendukung KSN Perkotaan Mamminasata.
Bagian Kedua Kebijakan Penataan Ruang
BAB II - TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG
Pasal 7
Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6 ditetapkan kebijakan penataan ruang wilayah meliputi:
- a. Pengembangan sistem pusat-pusat kegiatan di Kabupaten Maros untuk mendukung terintegrasinya sistem-sistem pusat kegiatan di KSN Perkotaan Mamminasata;
- b. Pengembangan prasarana wilayah secara terpadu dan berhirarki;
- c. Peningkatan fungsi kawasan lindung;
- d. Peningkatan sumber daya hutan produksi;
- e. Peningkatan sumber daya lahan pertanian, perikanan, perkebunan dan peternakan;
- f. Pengembangan potensi pariwisata;
- g. Pengembangan potensi pertambangan;
- h. Pengembangan potensi industri;
- i. Pengembangan potensi perdagangan;
- j. Pengembangan potensi pendidikan;
- k. Pengembangan potensi permukiman; dan
- l. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.
Bagian Ketiga Strategi Penataan Ruang
BAB II - TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG
Pasal 8
- (1) Strategi pengembangan sistem pusat-pusat kegiatan di daerah untuk mendukung terintegrasinya sistem-sistem pusat kegiatan di KSN Perkotaan Mamminasata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi:
- a. meningkatkan interkoneksi antar kawasan perkotaan yang meliputi PKN, PKLp, PPK yang meliputi seluruh ibukota kecamatan, dan PPL, antar kawasan perkotaan dengan kawasan perdesaan, serta antar kawasan perkotaan dengan kawasan perdesaan, serta antar kawasan perkotaan dengan wilayah sekitarnya;
- b. meningkatkan sinergitas, sistem transportasi dan komunikasi antar kawasan perkotaan, antar pusat-pusat kegiatan seperti PKN, PKLp, PPK dan PPL;
- c. mendorong percepatan pembangunan Kawasan Metropolitan Mamminasata sebagai PKN di Sulawesi Selatan melalui pembangunan infrastuktur secara terpadu dalam Kawasan Metropolitan Mamminasata;
- d. mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan baru di kawasan yang potensil termasuk mempromosikan kota-kota satelit penyangga Kota inti Kawasan Metropolitan Mamminasata;
- e. mempromosikan dan mendorong percepatan pembangunan PKLp untuk memenuhi kriteria suatu PKL;
- f. mendorong kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan agar lebih kompetitif dan lebih efektif dalam mendorong pengembangan wilayah sekitarnya;
- g. mengendalikan perkembangan kawasan perkotaan, khususnya daerah perbukitan, bantaran sungai dan pantai;
- h. mendorong kawasan perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan agar lebih produktif, kompetitif dan lebih kondusif untuk hidup dan berkehidupan secara berkelanjutan, serta lebih efektif dalam mendorong pengembangan wilayah sekitarnya.
- (2) Strategi pengembangan prasarana wilayah secara terpadu dan berhirarki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi:
- a. meningkatkan kualitas dan mengembangkan sistem jaringan prasarana dalam mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi darat, udara dan laut secara berhierarkis, sinergis, terpadu dan merata di kawasan Metropolitan Mamminasata;
- b. meningkatkan kualitas dan mengembangkan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, informasi, telekomunikasi, energi dan sumberdaya air secara berhierarkis, sinergis, terpadu dan merata PKN, PKLp, PPK dan PPL di seluruh wilayah kabupaten;
- c. meningkatkan dan mengembangkan kualitas system jaringan prasarana dalam mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi darat, udara dan laut secara di kawasan Metropolitan Mamminasata;
- d. mengembangkan akses jaringan jalan menuju kawasan pertanian, perkebunan, perikanan, pariwisata dan industri serta daerah-daerah yang masih terisolir;
- e. mendorong pengembangan prasarana informasi dan telekomunikasi terutama di kawasan yang masih terisolir;
- f. meningkatnya kualitas dan keterpaduan pelayanan jaringan prasarana transportasi lokal dan antar wilayah;
- g. meningkatkan jaringan energi dengan lebih menumbuhkembangkan pemanfaatan sumber daya terbarukan yang ramah lingkungan dalam sistem kemandirian energi serta mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan tenaga listrik;
- h. meningkatkan kualitas dan kuantitas jaringan irigasi dan mewujudkan keterpaduan sistem jaringan sumber daya air;
- i. meningkatkan kualitas jaringan prasarana serta mewujudkan keterpaduan sistem jaringan sumber daya air;
- j. meningkatkan jaringan distribusi bahan bakar minyak dan gas yang terpadu dengan jaringan dalam tataran nasional secara optimal;
- k. meningkatkan kualitas jaringan prasarana persampahan secara terpadu melalui penerapan konsep 4R (rethinking, reduce, reuse dan recycling) dengan paradigma sampah sebagai bahan baku industri menggunakan teknik pengolahan modern di perkotaan berbentuk Tempat Pemprosesan Akhir (TPA), dan teknik pengolahan konvensional di perdesaan yang menghasilkan kompos maupun bahan baku setengah jadi;
- l. Mengarahkan sistem pengelolaan akhir sampah dengan teknologi pengolahan sampah ramah lingkungan yang handal; dan
- m. meningkatkan kualitas jaringan prasarana sanitasi melalui pengelolaan limbah terpadu atau Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).
- (3) Strategi peningkatan fungsi kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, meliputi:
- a. pelestarian ekologi wilayah terutama di kawasan hutan konservasi seperti taman nasional;
- b. mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budidaya, dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah, khususnya DAS kritis;
- c. mewujudkan kawasan hutan sesuai dengan kondisi ekosistemnya dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari DAS;
- d. menyediakan RTH minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan;
- e. melindungi kemampuan lingkungan hidup dari tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya;
- f. melindungi kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang dibuang ke dalamnya; dan
- g. mencegah terjadinya tindakan yang dapat secara langsung atau tidak langsung menimbulkan perubahan sifat fisik lingkungan yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan.
- (4) Strategi peningkatan sumber daya hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, meliputi:
- a. menetapkankan areal lahan hutan produksi secara selektif;
- b. mengembangkan agro forestry di areal sekitar hutan lindung sebagai zona penyangga yang memisahkan hutan lindung dengan kawasan budidaya terbangun;
- c. mengembangkan produksi hasil hutan kayu dari hasil kegiatan budidaya tanaman hutan dalam kawasan hutan produksi; dan
- d. mendukung kebijakan moratorium logging dalam kawasan hutan serta mendorong berlangsungnya investasi bidang kehutanan yang diawali dengan kegiatan penanaman/rehabilitasi hutan.
- (5) Strategi peningkatan sumber daya lahan pertanian, perikanan, perkebunan, dan peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, meliputi:
- a. mempertahankan areal sentra produksi pertanian lahan basah secara berkelanjutan terutama di daerah perdesaan;
- b. meningkatkan kualitas lahan pertanian holtikultura terutama di daerah perbukitan dataran tinggi;
- c. mengembangkan areal lahan komoditas perkebunan di daerah perdesaan di kabupaten secara selektif;
- d. meningkatkan intensitas budidaya ternak besar dan ternak kecil lainnya;
- e. meningkatkan kemampuan dan teknologi budidaya perikanan air tawar dan perikanan laut;
- f. mengembangkan budidaya perikanan yang terpadu dengan pengembangan minapolitan;
- g. mengembangkan komoditas perikanan dilakukan secara luas oleh masyarakat maupun badan usaha yang diberi izin di wilayah yang telah ditetapkan oleh Pemerintah setempat; dan
- h. mengembangkan sektor perikanan yang terpadu dengan kegiatan wisata serta memenuhi kebutuhan kawasan lain di luar wilayah.
- (6) Strategi pengembangan potensi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f, meliputi:
- a. mengembangkan Taman Wisata Alam Bantimurung yang ramah lingkungan;
- b. mengembangkan potensi wisata pantai yang ramah lingkungan;
- c. mengembangkan sarana dan prasarana penunjang kepariwisataan;
- d. meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap ragam nilai budaya lokal yang mencerminkan jati diri komunitas lokal yang berbudi luhur;
- e. mempertahankan dan melestarikan kawasan situs budaya dan mengembangkan objek wisata sebagai pendukung daerah tujuan wisata yang ada;
- f. mengembangkan prasarana dan sarana akomodasi dan transportasi untuk kegiatan Pertemuan, Pameran, dan Sosial Budaya atau Meeting, Intensive, Convension and Exhibition (MICE) di kawasan agrowisata Bantimurung dan agrowisata Tanralili serta potensi kawasan agrowisata lainnya;
- g. meningkatkan dan mengembangkan akses yang menghubungkan objek-objek wisata daerah; dan
- h. mengembangkan promosi dan jaringan industri pariwisata secara global.
- (7) Strategi pengembangan potensi pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g, meliputi:
- a. melakukan kajian, ekplorasi sampai ke eksploitasi potensi tambang dengan meminimalkan kemungkinan rusaknya lingkungan hidup;
- b. mengembangkan kawasan pertambangan yang berwawasan lingkungan;
- c. menata/mengendalikan penambangan batuan di Sungai Maros maupun gunung agar tidak berdampak pada kerusakan lingkungan;
- d. penyiapan konsep subdisi silang antara kegiatan pertambangan dengan kegiatan pengembangan sumber penghasilan baru;
- e. mereklamasi pasca tambang dalam rangka pemulihan kualitas lingkungan, serta upaya mengurangi terjadinya kerusakan lingkungan akibat kegiatan tambang dengan menerapkan praktek penambangan sesuai prosedur dan ramah lingkungan;
- f. pengendalian perizinan penambangan skala kecil ## BAB III
RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH
Bagian Kesatu Umum
BAB II - TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG
Pasal 9
- (1) Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Maros meliputi:
- a. Pusat-pusat kegiatan;
- b. Sistem jaringan prasarana utama; dan
- c. Sistem jaringan prasarana lainnya
- (2) Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Maros digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Bagian Kedua Pusat-pusat Kegiatan

## Pasal 10

- (1) Pusat-pusat kegiatan yang ada di Kabupaten Maros sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, terdiri atas :
- a. Pusat Kegiatan Nasional (PKN);
- b. Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp);
- c. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK); dan
- d. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).
- (2) PKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Kawasan Perkotaan Makassar, Maros, Sungguminasa, dan Takalar (Mamminasata) yang meliputi

Kecamatan Maros Baru, Kecamatan Turikale, Kecamatan Marusu, Kecamatan Mandai, Kecamatan Moncongloe, Kecamatan Bontoa, Kecamatan Lau, Kecamatan Tanralili, Kecamatan Tompobulu, Kecamatan Bantimurung, Kecamatan Simbang, dan Kecamatan Cenrana;

- (3) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. Kawasan Perkotaan Cempaniga di Kecamatan Camba; dan
- b. Kawasan Perkotaan Ladange di Kecamatan Mallawa.
- (4) PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi pusat-pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa, terdiri atas:
- a. Pusat permukiman perdesaan Cenrana Kecamatan Camba;
- b. Pusat Permukiman perdesaan Benteng Kecamatan Camba;
- c. Pusat Permukiman perdesaan Pattanyamang Kecamatan Camba;
- d. Pusat Permukiman perdesaan Sawaru Kecamatan Camba;
- e. Pusat Permukiman perdesaan Padaelo Kecamatan Mallawa;
- f. Pusat Permukiman perdesaan Samaenre Kecamatan Mallawa;
- g. Pusat Permukiman perdesaan Barugae Kecamatan Mallawa;
- h. Pusat Permukiman perdesaanGattareng Matinggi Kecamatan Mallawa;
- i. Pusat Permukiman perdesaan Sabila Kecamatan Mallawa;
- j. Pusat Permukiman perdesaan Uludaya Kecamatan Mallawa;
- k. Pusat Permukiman perdesaan Batu Putih Kecamatan Mallawa;
- l. Pusat Permukiman perdesaan Mattampapole Kecamatan Mallawa;
- m. Pusat Permukiman perdesaan Tallupanuae Kecamatan Mallawa; dan
- n. Pusat Permukiman perdesaan Bentenge Kecamatan Mallawa.
- (5) Pusat-pusat kegiatan tercantum dalam Lampiran I.1 dan tercantum pada Lampiran II.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Bagian Ketiga

## Sistem Jaringan Prasarana Utama

## Pasal 11

- (1) Sistem jaringan prasarana utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b di Kabupaten Maros terdiri atas :
- a. Sistem jaringan transportasi darat;
- b. Sistem jaringan transportasi laut; dan
- c. Sistem jaringan transportasi udara.
- (2) Sistem jaringan prasarana utama digambarkan pada Lampiran I.1 dan tercantum pada Lampiran Tabel II.2, Lampiran II.3 dan Lampiran Tabel II.4, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Paragraf 1

## Sistem Jaringan Transportasi Darat

## Pasal 12

- (1) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. sistem jaringan jalan;
- b. sistem jaringan transportasi sungai dan penyeberangan; dan
- c. sistem jaringan perkeretaapian.

- (2) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a di Kabupaten Maros terdiri atas:
- a. jaringan jalan; dan
- b. lalu lintas dan angkutan jalan.
- (3) Sistem jaringan transportasi sungai dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b di Kabupaten Maros berupa pelabuhan sungai dan pelabuhan penyeberangan; dan
- (4) Sistem jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c di Kabupaten Maros terdiri dari:
- a. Jaringan jalur kereta api;
- b. Stasiun kereta api; dan
- c. Fasilitas operasi kereta api.

## Pasal 13

- (1) Sistem jaringan jalan di Kabupaten Maros sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a terdiri atas :
- a. Jaringan jalan arteri primer;
- b. Jaringan jalan kolektor primer;
- c. Jaringan jalan arteri sekunder;
- d. Jaringan jalan kolektor sekunder;
- e. Jaringan jalan lokal;
- f. Jaringan jalan bebas hambatan; dan
- g. Jaringan jalan strategis.
- (2) Jaringan jalan arteri primer, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yang ada di Kabupaten Maros meliputi:
- a. Jalan batas Kabupaten Pangkep - Batas Kota Maros sepanjang 10.466 (sepuluh ribu empat ratus enam puluh enam) kilometer;
- b. Jalan Sam Ratulangi sepanjang 2.160 (dua ribu seratus enam puluh) kilometer;
- c. Jalan batas Kota Maros - batas Kota Makassar sepanjang 7.979 (tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan) kilometer;
- d. Jalan Jend. Sudirman sepanjang 1.510 (seribu lima ratus sepuluh) kilometer;
- e. Jalan batas Kota Maros - batas Kabupaten Bone sepanjang 62,218 (enam puluh dua koma dua satu delapan) kilometer;
- f. Jalan jalan Lanto Dg. Pasewang sepanjang 0,401(nol koma empat nol satu) kilometer;
- g. Jalan Jend. Ahmad Yani sepanjang 0,273 (nol koma dua tujuh tiga) kilometer;
- h. Jalan Sultan Hasanuddin sepanjang 0,521 (nol koma lima dua satu) kilometer;
- i. Jalan Makmur Daeng Sitakka sepanjang 2,351 (dua koma tiga lima satu) kilometer;
- j. Pengembangan jalan Trans Sulawesi Ruas Maros - Makassar - Sungguminasa Takalar; dan
- k. Pengembangan jalan lingkar luar dan/atau Bypass Mamminasata.
- (3) Jaringan jalan kolektor primer, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yang ada di Kabupaten Maros merupakan jaringan jalan kolektor primer K4 tercantum dalam lampiran II.2 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Jaringan jalan arteri sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yang ada di Kabupaten Maros meliputi :

- a. Jalan yang menghubungkan Kota Makassar dengan kawasan perkotaan baru Maros - Gowa melalui jalan Abdullah Daeng Sirua di Kota Makassar; dan
- b. Jalan yang menghubungkan Kota Makassar deengan pusat kawasan perkotaan Maros melalui jalan Perintis Kemerdekaan di Kota Makassar.
- (5) Jaringan jalan kolektor sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, yang ada di Kabupaten Maros meliputi:
- a. Jalan Batubassi - Sabantang - Ama'rang - Carangki - Benteng Gajah -Pamanjengan (belakang BTP) dan/atau Lingkar Timur;
- b. Jalan Patte'ne - Kuri - Matana - Bontobireng - Kampala - Data - Kassi dan/atau Lingkar Barat;
- c. Jalan Benteng Gajah - Parangloe di Kabupaten Gowa;
- d. Jalan Moncongloe - Antang di Kota Makassar;
- e. Jalan Moncongloe - Kawasan Perumahan BTP di Kota Makassar;
- f. Jalan Belang-belang - Bontoa - Pa'jukukang;
- g. Rencana pembangunan jalan Lingkar Tengah;
- h. Rencana pembangunan ruas jalan Pantai Utara Mamminasata; dan
- i. Rencana pembangunan ruas Jalan KIWA-KIMAS.
- (6) Rincian jaringan jalan lokal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e, yang ada di Kabupaten Maros tercantum pada lampiran II.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
- (7) Jaringan jalan bebas hambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, yang ada di Kabupaten Maros merupakan jalan bebas hambatan antar kota meliputi :
- a. Jalan Maros - Mandai - Makassar;
- b. Jalan Pangkaje'ne - Maros; dan
- c. Jalan Makassar - Mandai.
- (8) Jaringan jalan strategis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g, yang ada di Kabupaten Maros merupakan jalan khusus yang menghubungkan kawasan industri pengolahan semen Bosowa ke pelabuhan khusus Bosowa.

## Pasal 14

- (1) Lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) huruf b, yang ada di Kabupaten Maros meliputi:
- a. Trayek angkutan; dan
- b. Terminal.
- (2) Trayek angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Trayek angkutan barang, terdiri dari:
- a. dari sentra-sentra produksi di Kabupaten Maros menuju ke Kawasan Industri Maros; dan
- b. dari Kawasan Industri Maros - KIMA - Pelabuhan Sukarno Hatta.
- b. Trayek angkutan penumpang antar kota dalam provinsi (AKDP), terdiri atas:
1. Terminal Maros-Lau-Bontoa-Pangkep;
2. Terminal Maros-Bantimurung-Simbang-Cenrana-Camba-Mallawa-Kab. Bone;
3. Terminal Maros-Lau-Bontoa;
4. Terminal Maros-Mandai-Marusu;
5. Terminal Maros-kawasan potensi ekonomi Marusu, Maros Baru, Lau, dan Bontoa;
6. Terminal Maros-Bantimurung-Simbang-Cenrana-Mallawa;
7. Terminal Maros-Mandai-Moncongloe (kota baru)-Tanralili;

8. Terminal Mandai-Tanralili-Tompobulu-Cenrana-Camba-Mallawa;
9. Terminal Tompobulu-Malino di Kabupaten Gowa;
10. Terminal Mallawa-Ladange-Kabupaten Pangkep;
11. Terminal Bantimurung-Ballocci di Kabupaten Pangkep;
12. Terminal Moncongloe-Antang di Kota Makassar; dan
13. Terminal Moncongloe-BTP di Kota Makassar.
- c. Trayek angkutan penumpang perdesaan.
- (3) Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Terminal penumpang tipe B Marusu di Kecamatan Turikale;
- b. Terminal penumpang tipe C, terdiri dari:
1. Terminal Tetebatu di Kecamatan Mandai;
2. Terminal Pamanjengang di Kecamatan Moncongloe;
3. Terminal Baju Bodoa di Kecamatan Maros Baru;
4. Terminal Patene di Kecamatan Marusu;
5. Terminal Barandasi di Kecamatan Lau;
6. Terminal Panjallingang di Kecamatan Bontoa;
7. Terminal Pakalu di Kecamatan Bantimurung;
8. Terminal Bantimurung di Kecamatan Simbang;
9. Terminal Ammarrang di Kecamatan Tanralili;
10. Terminal Pucak di Kecamatan Tompobulu;
11. Terminal Cempaniga di Kecamatan Camba;
12. Terminal Bengo di Kecamatan Cenrana; dan
13. Terminal Ladange di Kecamatan Mallawa.
- c. Terminal barang Kawasan Ekonomi Khusus (Marusu, Maros Baru, Lau, dan Bontoa) di Kecamatan Marusu.
- (4) Fasilitas pendukung lalu lintas dan angkutan jalan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- (5) Lalu lintas dan angkutan jalan di Kabupaten Maros tercantum dalam Lampiran II.3, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Pasal 15

- (1) Sistem jaringan transportasi sungai dan penyeberangan berupa pelabuhan sungai sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (3) di Kabupaten Maros dikembangkan di Sungai Maros, Sungai Pute, dan Sungai Kalumpang;
- (2) Penyelenggaraan transportasi sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Sistem jaringan transportasi sungai dan penyeberangan berupa pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (3) di Kabupaten Maros dikembangkan untuk melayani pergerakan keluar masuk arus penumpang dan barang yang menghubungkan antara Kabupaten Maros dengan pusat permukiman di Kota Makassar dan pusat kegiatan pariwisata bahari di pulau-pulau kecil lainnya;
- (4) Simpul transportasi penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pelabuhan Sungai Maros di Dermaga Kassi Kecamatan Turikale, Pelabuhan Sungai Pute di Dermaga Pattene Kecamatan Marusu, dan Pelabuhan Sungai Kalumpang di Dermaga Kalumpang Kecamatan Lau;
- (5) Penyelenggaraan transportasi penyeberangan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- (6) Sistem jaringan transportasi sungai dan penyeberangan di Kabupaten Maros tercantum dalam Lampiran II.4, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Pasal 16

- (1) Sistem jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf a, di Kabupaten Maros ditetapkan dalam rangka mengembangkan interkoneksi dengan sistem jaringan jalur wilayah nasional, Pulau Sulawesi, dan Provinsi Sulawesi Selatan;
- (2) Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan jaringan jalur kereta api umum antar kota yang meliputi:

-

- a. Jaringan jalur kereta api Lintas Barat Pulau Sulawesi Bagian Barat yang menghubungkan Provinsi Sulawesi Tengah -Provinsi Sulawesi Barat Pare-Pare - Barru - Pangkajene - Maros - Makassar - Sungguminasa - Takalar Bulukumba - Watampone - Pare-Pare;
- b. Jaringan jalur kereta api yang menghubungkan pusat kegiatan kawasan perkotaan dengan Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin; dan
- c. Jaringan jalur kereta api dari kawasan Industri Maros ke Pelabuhan Utama Soekarno Hatta di Kota Makassar.
- (3) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (4) huruf b ditetapkan dalam rangka memberikan pelayanan kepada pengguna transportasi kereta api melalui persambungan pelayanan dengan moda transportasi lainnya; dan
- (4) Fasilitas operasi kereta api sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (4) huruf c diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

## Paragraf 2 Sistem Jaringan Transportasi Laut

## Pasal 17

- (1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Tatanan kepelabuhanan; dan
- b. Alur pelayaran.
- (2) Tatanan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berfungsi sebagi tempat alih muat penumpang, tempat alih barang, pelayanan angkutan untuk menunjang kegiatan pariwisata, pelayanan angkutan untuk menunjang kegiatan perikanan, industryi perkapalan, dan Pangkalan Angkatan Laut (LANAL) beserta zona penyangganya;
- (3) Tatanan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. Rencana pembangunan pelabuhan pengumpan yaitu pelabuhan Pajjukukang Kecamatan Bontoa;
- b. Rencana pembangunan terminal peti kemas Tanetea di Kecamatan Marusu yang terpadu dengan kawasan industri dan pergudangan serta terintegarasi dengan Pelabuhan Sukarno Hatta di kota Makassar; dan
- c. Terminal khusus yaitu terminal khusus Bosowa di Pantai Kuri Kecamatan Marusu yang diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan..
- (4) Alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan alur pelayaran regional yang menghubungkan Pelabuhan Pajjukukang dan pelabuhan pengumpan lainnya;

- (5) Alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimanfaatkan bersama untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara; dan
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai alur pelayaran diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Paragraf 3

## Sistem Jaringan Transportasi Udara

## Pasal 18

- (1) Sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. Tatanan kebandarudaraan; dan
- b. Ruang udara untuk penerbangan.
- (2) Tatanan kebandarudaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a ditetapkan dalam rangka melaksanakan fungsi bandar udara untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas pesawat udara, penumpang, kargo dan/atau pos, keselamatan penerbangan, tempat perpindahan intra dan/atau antarmoda, serta mendorong perekonomian nasional dan daerah.
- (3) Tatanan kebandarudaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terdiri atas:
- a. bandar udara umum yaitu Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin di Kecamatan Mandai Kabupaten Maros, yang berfungsi sebagai bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan primer untuk pelayanan pesawat udara dengan rute penerbangan dalam negeri dan luar negeri; dan
- b. rencana pengembangan bandar udara khusus yang diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan;
- (5) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
- a. ruang udara yang dipergunakan langsung untuk kegiatan bandar udara;
- b. ruang udara di sekitar Bandar udara yang dipergunakan untuk operasi penerbangan; dan
- c. ruang udara yang ditetapkan sebagai jalur penerbangan.
- (6) Ruang udarauntuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimanfaatkan bersama untuk kepentingan pertahanan dan kemanan negara; dan
- (7) Ruang udara untuk penerbagan diatur sesuai dengan ketentuan perundangundangan.

## Bagian Keempat

## Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

## Pasal 19

- (1) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c di Kabupaqten Maros terdiri atas:
- a. sistem jaringan energi;
- b. sistem jaringan telekomunikasi;
- c. sistem jaringan sumber daya air; dan
- d. sistem prasarana pengelolaan lingkungan.

- (2) Sistem jaringan prasarana lainnya digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.1, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Paragraf 1

## Sistem Jaringan Energi

## Pasal 20

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a, meliputi :
- a. Jaringan pipa minyak dan gas bumi;
- b. pembangkit tenaga listrik; dan
- c. jaringan transmisi tenaga listrik.
- (2) Jaringan pipa dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. Rencana pembangunan fasilitas penyimpanan minyak dan gas bumi berupa depo minyak dan gas bumi di Kawasan Ekonomi Khusus Marusu, Maros Baru, Lau, dan Bontoa di Kecamatan Marusu; dan
- b. jaringan pipa minyak dan gas bumi yang dilayani oleh terminal pusat distribusi di Kota Makassar.
- (3) Pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) dengan kapasitas 3,29 (tiga koma dua puluh sembilan) mega watt di Kawasan Perkotaan Maros Kecamatan Turikale;
- b. PLTD dengan kapasitas 13,4 (tiga belas koma empat) megawatt di Desa Baruga, kecamatan Bantimurung;
- c. Rencana Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Bontosunggu di Kecamatan Tompobulu;
- d. Rencana Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Benteng di Kecamatan Camba;
- e. Rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berkapasitas 2 X 65 (dua kali enam puluh lima) watt di Kecamatan Bontoa;
- f. Pengembangan energi listrik dengan memanfaatkan energi terbarukan untuk mendukung ketersediaan energi listrik pada daerah-daerah terpencil dan terisolir di Kabupaten Maros terdiri atas:
1. rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTHM) dengan kapasitas 5 (lima) megawatt di Kecamatan Mallawa, PLTHM Sungai Lekopancing dengan kapasitas 10 (sepuluh) megawatt di Kecamatan Tanralili, dan PLTMH berkapasitas 30 (tiga puluh) kilowatt di Desa Patanyamang di Kecamatan Camba; dan
2. rencana pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Bonto Somba dengan kapasitas kapasitas 2.500 (dua ribu lima ratus) watt di Kecamatan Tompobulu, PLTS Bonto Matinggi dengan kapasitas 2.500 (dua ribu lima ratus) watt di Kecamatan Tompobulu, PLTS Cenrana dengan kapasitas 3.750 (tiga ribu tujuh ratus lima puluh) watt di Kecamatan Camba, dan PLTS dengan kapasitas 3.750 (tiga ribu tujuh ratus lima puluh) watt di Kecamatan Mallawa.
- (4) Jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas :
- a. Saluran Utama Tegangan Tinggi (SUTT) meliputi;

1. SUTT kapasitas 70 (tujuh puluh) KV yang menghubungkan GI Pangkep GI Mandai - GI Daya dan SUTT kapasitas 70 (tujuh puluh) KV yang menghubungkan GI Pangkep - GI Maros - GI Tello;
2. SUTT kapasitas 150 (seratus lima puluh) KV yang menghubungkan GI Pangkep - GI Bosowa - GI Tallo;
3. Rencana pembangunan SUTT kapasitas 150 (seratus lima puluh) KV yang menghubungkan GI Maros - GI Sungguminasa; dan
4. Rencana pengembangan SUTT kapasitas 150 (seratus lima puluh) KV yang menghubungkan GI Pangkep - GI Mandai - GI Daya dan SUTT kapasitas pembangunan SUTT kapasitas 150 (seratus lima puluh) KV yang menghubungkan GI Pangkep - GI Maros - GI Tello.
- b. Sebaran Gardu Induk (GI) yang meliputi GI Mandai dengan kapasitas 20 (dua puluh) MVA terdapat di Kecamatan Mandai, GI Bosowa dengan kapasitas 20 (dua puluh) MVA terdapat di Kecamatan Maros Baru, dan GI Maros dengan kapasitas 20 (dua puluh) MVA terdapat di Kecamatan Bontoa.
- (5) Rincian sIstem jaringan energi di Kabupaten Maros tercantum dalam Lampiran I.1 dan tercantum dalam Lampiran Tabel II.5, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Paragraf 2

## Sistem Jaringan Telekomunikasi

## Pasal 21

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b ditetapkan dalam rangka meningkatkan aksesibilitas masyarakat dan dunia usaha terhadap layanan telekomunikasi;
- (2) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. jaringan teresterial; dan b. jaringan satelit.
- (3) Jaringan teresterial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Jaringan satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang meliputi satelit dan transponden diselenggarakan melalui pelayanan stasiun bumi ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Selain jaringan teresterial dan satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sistem jaringan telekomunikasi juga meliputi jaringan bergerak seluler berupa menara Based Transceiver Station (BTS) telekomunikasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- (6) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilayani oleh Stasiun Telepon Otomat (STO) Maros di Kecamatan Bontoa; dan
- (7) Rincian sistem jaringan telekomunikasi di Kabupaten Maros tercantum dalam Lampiran I.1 dan tercantum dalam Lampiran Tabel II.6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3 Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 22

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c, ditetapkan dalam rangka pengelolaan sumber daya air yang terdir atas konservasi sumber daqya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendlaian daya rusak air;
- (2) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sumber air dan prasarana sumber daya air;
- (3) Sumber air sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (2) terdiri atas air permukaan pada sungai, bendungan, bendung, embung, sumber air permukaan lainnya, dan air tanah pada Cekungan Air Tanah (CAT);
- (4) Sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
- a. Wilayah Sungai (WS), yang meliputi:
1. WS Walannae Cenranae merupakan wilayah sungai strategis nasional yang meliputi DAS Cenrana;
2. WS Jeneberang merupakan wilayah sungai strategis nasional yang meliputi DAS Maros; dan
3. WS Saddang merupakan wilayah sungai lintas provinsi yang meliputi DAS Kalibone.
- b. Bendungan, yaitu Bendungan Carangki di Kecamatan Tanralili, Bendungan Bantimurung di Kecamatan Bantimurung, dan Bendungan Bontosunggu di Kecamatan Tompobulu;
- c. Bendung, yaitu Bendung Lekopaccing di Kecamatan Tanralili, Bendung Batubassi di Kecamatan Bantimurung, Bendung Cambajawayya dan Bendung Leang-Leang di Kecamatan Bantimurung, Bendung Cenrana di Kecamatan Camba, Bendung Mallawa di Kecamatan Mallawa, dan Bendung Bulumarapa di Kecamatan Tanralili;
- d. Embung, yaitu Embung Bonto Manai dan Embung Toddolimae di Kecamatan Tanralili, Embung Taman Safari 1 dan Embung Taman Safari 2 di Kecamatan Tompobulu;
- e. Cekungan Air Tanah (CAT) yang meliputi: Cekungan Air Tanah (CAT) lintas kabupaten, yaitu CAT Pangkajene yang melintasi Kecamatan Tanralili, Kecamatan Simbang dan Kecamatan Bantimurung
- f. Daerah Rawa (DR) adalah daerah rawa di Kecamatan Maros Baru seluas kurang lebih 3.613 (tiga ribu enam ratus tiga belas) hektar;
- (5) Prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas sistem jaringan irigasi, sistem pengendalian banjir, dan sistem pengamanan pantai;
- (6) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi jaringan irigasi primer, jaringan irigasi sekunder, dan jaringan irigasi tersier yang melayani DI di wilayah Kabupaten Maros;
- (7) Daerah Irigasi (DI) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) , terdiri atas:
- a. Daerah Irigasi (DI) kewenangan Pemerintah yaitu DI Bantimurung dengan luas pelayanan 6.513 (enam ribu lima ratus tiga belas) hektar dan DI Lekopancing dengan luas pelayanan 3.626 (tiga ribu enam ratus dua puluh enam) hektar;
- b. Daerah Irigasi (DI) kewenangan Pemerintah Provinsi yaitu DI Cambajawayya dengan luas pelayanan 1.000 (seribu) hektar dan DI Laiya dengan luas pelayanan 1.000 (seribu) hektar;
- c. Daerah Irigasi (DI) kewenangan Pemerintah Kabupaten terdiri dari 105 (seratus lima) DI meliputi luas total pelayanan kurang lebih 12.308 (dua belas ribu tiga ratus delapan) hektar terdapat di Kecamatan Bantimurung, Kecamatan Cenrana,

Kecamatan Tompobulu, Kecamatan Mallawa, Kecamatan Tanralili, Kecamatan Camba, Kecamatan Simbang, Kecamatan Mandai, dan Kecamatan Bontoa.

- (8) Jaringan irigasi primer, jaringan irigasi sekunder, dan jaringan irigasi tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- (9) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas:
- a. Rencana pembangunan waduk Lekopancing di Kecamatan Tanralili;
- b. Rencana pembangunan bendungan Bontosunggu di Kecamatan Tompobulu;
- c. Rehabilitasi dan pengembangan terhadap Bendungan Bantimurung di Kecamatan Bantimurung dan Bendungan Carangki di Kecamatan Tanralili;
- d. Normalisasi pembangunan waduk tunggu pada hulu dan hilir Sungai Lekopancing, Sungai Maros, Sungai Kalumpang, dan Sungai Pute;
- e. Pengendalian terhadap luapan air Sungai Lekopancing, Sungai Maros, Sungai Kalumpang, dan Sungai Pute untuk menjaga keberlanjutan fungsi kawasan pariwisata, kawasan permukiman, dan kawasan perdagangan;
- (10) Sistem pengamanan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dalam rangka mengurangi abrasi pantai melalui pengurangan energi gelombang yang mengenai pantai, dant/atau penguatan tebing pantai;
- (11) Sistem pengamanan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dilakukan di seluruh wilayah pesisir Kabupaten Maros di Kecamatan Marusu, Kecamatan Maros Baru, Kecamatan Lau, dan Kecamatan Bontoa; dan
- (12) Rincian sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (10), tercantum dalam Lampiran II.7, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Paragraf 4

## Sistem Prasarana Pengelolaan Lingkungan

## Pasal 23

Sistem prasarana pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf d, terdiri atas:

- a. sistem pengelolaan persampahan;
- b. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
- c. sistem jaringan drainase;
- d. sistem jaringan air limbah;
- e. jalur dan ruang evakuasi bencana;
- f. pengelolaam bahan berbahaya dan beracun (B3) serta limbah bahan berbahaya dan beracun (B3); dan
- g. manajemen proteksi kebakaran perkotaan.

## Pasal 24

- (1) Sistem pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, ditetapkan dalam rangka mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang sampah guna meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya;
- (2) Sistem pengelolaan persampahan di Kabupaten Maros sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Tempat Penampungan Sementara (TPS), Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST); dan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah.

- (3) Lokasi TPS sebagaimana dimaksud ayat (2) di Kabupaten Maros meliputi TPS sampah organik dan TPS sampah anorganik direncanakan pada unit lingkungan permukiman dan di kawasan perkotaan PKN, PKLp, PPK, dan PPL;
- (4) Lokasi TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di Kabupaten Maros berada di Kawasan Perkotaan Maros Kecamatan Bontoa;
- (5) Lokasi TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di Kabupaten Maros ditetapkan di Bonto Ramba Kecamatan Mandai yang dikembangkan menjadi Stasiun Pengalihan Antara (SPA) dengan luasan kurang lebih 3 (tiga) hektar untuk mendukung industri pengelolaan sampah regional Kawasan strategis Nasional (KSN) Kawasan Perkotaan Mamminasata;
- (6) Pengelolaan persampahan di Kabupaten Maros diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- (7) Rincian sistem pengelolaan persampahan tercantum dalam Lampiran Tabel II.8, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Pasal 25

- (1) Sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b ditetapkan dalam rangka menjamin kuantitas, kualitas, kontinuitas penyediaan air minum bagi penduduk dan kegiatan ekonomi serta meningkatkan efisiensi dan cakupan pelayanan;
- (2) SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan;
- (3) SPAM jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi unit air baku, unit produksi, unit distribusi, unit pelayanan, dan unit pengelolaan dengan kapasitas produksi sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan Kabupaten Maros;
- (4) SPAM bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi sumur dangkal, sumur pompa tangan, bak penampungan air hujan, terminal air, mobil tangki air, instalasi air kemasan, atau bangunan perlindungan mata air diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (5) SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Kabupaten Maros dipadukan dengan sistem jaringan sumber daya air untuk menjamin ketersediaan air baku;
- (6) SPAM jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)terdiri atas:
- a. unit air baku yang bersumber dari:
1. sungai, yaitu Sungai Lekopancing, Sungai Kalumpang, Sungai Pute, dan Sungai Maros;
2. air tanah pada CAT Pangkajene di Kecamatan Tanralili, Kecamatan Simbang dan Kecamatan Bantimurung; dan
3. bendungan, yaitu Bendungan Carangki di Kecamatan Tanralili dan Bendungan Bontosunggu di Kecamatan Tompobulu.
- b. Unit produksi air minum meliputi::
1. Instalasi Pengolahan Air Minum (IPA) Bantimurung untuk melayani Kecamatan Bontoa, Kecamatan Lau, dan Kecamatan Marusu;
2. IPA Pattontongan melayani Kawasan Bandara Internasional Sultan Hasanuddin di Kecamatan Mandai; dan
3. IPA Maros melayani Kecamatan Maros Baru, Kecamatan Bantimurung, kecamatan Simbang, Kecamatan Turikale, dan Kecamatan Tanralili.
- c. Unit distribusi air minum ditetapkan di Kecamatan Mandai dan Kecamatan Bantimurung.

- (7) Penyediaan air baku untuk kebutuhan air minum dapat juga diupayakan melalui rekayasa pengolahan air baku;
- (8) Pengelolaan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- (9) Rincian sistem penyediaan air minum tercantum dalam Lampiran II.9 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Darah ini.

## Pasal 26

- (1) Sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c meliputi sistem saluran drainase primer, sistem saluran drainase sekunder, dan system saluran drainase tersier yang ditetapkan dalam rangka mengurangi genangan air dan mendukung pengendalian banjir, terutama di kawasan permukiman, kawasan industri, kawasan perdagangan, dan kawasan pariwisata;
- (2) Sistem saluran drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan melalui saluran pembuangan utama meliputi Sungai Maros, Sungai Pate dan Sungai Kalumpang yang melayani kawasan perkotaan di Kabupaten Maros;
- (3) Sistem saluran drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan tersendiri pada kawasan industri, kawasan perdagangan, kawasan perkantoran, dan kawasan pariwisata yang terhubung ke saluran primer, sehingga tidak mengganggu saluran drainase permukiman;
- (4) Sistem saluran drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan pada kawasan permukiman;
- (5) Sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksnakan secara terpadu dengan sistem pengendalian banjir; dan
- (6) Rincian sistem jaringan drainase tercantum dalam Lampiran II.10, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Pasal 27

- (1) Sistem jaringan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d ditetapkan dalam rangka pengurangan, pemanfaatan kembali, dan pengolahan air limbah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Sistem jaringan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sistem pembuangan air limbah setempat dan sistem pembuangan air limbah terpusat;
- (3) Sistem pembuangan air limbah setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukakan secara individual melalui pengolahan dan pembuangan air limbah setempat serta dikembangkan pada kawasan yang belum memiliki sistem pembuangan air limbah terpusat;
- (4) Sistem pembuangan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara kolektif melalui jaringan pengumpulan air limbah, pengolahan, serta pembuangan air limbah secara terpusat, terutama pada kawasan industri, kawasan rumah sakit, dan kawasan permukiman padat;
- (5) Sistem pembuangan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) mencakup Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) beserta jaringan air limbah;
- (6) Sistem pembuangan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan memperhatikan aspek teknis, lingkungan, dan sosial-budaya masyarakat setempat, serta dilengkapi dengan zona penyangga;

- (7) Sistem pembuangan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:
- a. sistem pembuangan air limbah terpusat Rumah Sakit Umum Daerah Salewangang di Kecamatan Turikale;
- b. sistem pembuangan air limbah terpusat Kawasan Industri Makassar - Maros di Kecamatan Marusu; dan
- c. sistem pembuangan limbah terpusat kawasan perkotaan Maros di Kecamatan Turikale.
- (8) Sistem pembuangan air limbah terpusat dilak