PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN Nomor 30 Tahun 2014 tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN (berlaku 19 Agustus 2014)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
- bahwa untuk melaksanakan pemungutan Pajak Hiburan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu tentang Pajak Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hiburan;
:
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan
- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penjualan Barang Sitaan Yang Dikecualikan Dari Penjualan Secara Lelang Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4050);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4652);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu tentang Pajak Daerah;
19. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 27 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggara Urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip
- otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Kapuas Hulu.
5. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu di Bidang Pendapatan Daerah.
6. Kepala DPPKAD adalah Kepala DPPKAD Kabupaten Kapuas Hulu yang membidangi Pendapatan Daerah.
7. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah yang instansi membidangi Pendapatan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
9. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa ## BAB II TUJUAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Tujuan penyusunan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman kepada Petugas dan Wajib Pajak dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Hiburan.
TATA CARA PENDAFTARAN DAN PELAPORAN
Bagian Kesatu Pendaftaran
BAB III - TATA CARA PENDAFTARAN DAN PELAPORAN
Pasal 3
- (1) Setiap penyelenggara Hiburan wajib mendaftarkan dirinya dan melaporkan tempat hiburannya dengan media SPOPD.
- (2) Pendaftaran Penyelenggara Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari sebelum kegiatan usaha dimulai.
- (3) SPOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diambil sendiri oleh Penyelenggara Hiburan.
- (4) SPOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diisi dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh Penyelenggara Hiburan dengan melampirkan:
- a. fotokopi identitas diri/penanggung jawab/penyelenggara/penerima kuasa (KTP, SIM, paspor);
- b. Surat Kuasa apabila pemilik/pengelola usaha/ penyelenggara/penanggung jawab berhalangan dengan disertai fotocopy KTP/SIM/paspor dari pemberi kuasa;
- c. fotokopi Surat Izin Usaha atau Surat Keterangan Usaha (jika diperlukan).
- (5) SPOPD dan lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib disampaikan kepada SKPD, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterima.
- (6) Pengusaha Hiburan yang telah mendaftarkan dirinya dan melaporkan usahanya serta telah melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka SKPD menetapkan sebagai Wajib Pajak Daerah.
- (7) Apabila Wajib Pajak tidak melaporkan sendiri usahanya maka SKPD akan mendaftarkan usaha Wajib Pajak secara jabatan.
Bagian Kedua Pelaporan
BAB III - TATA CARA PENDAFTARAN DAN PELAPORAN
Pasal 4
- (1) Setiap Wajib Pajak Hiburan, wajib mengisi SPTPD dengan benar, jelas, lengkap, ditandatangani oleh Wajib Pajak dan disampaikan kepada SKPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diambil sendiri oleh Wajib Pajak.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisikan pelaporan atas omzet penerimaan bruto Wajib Pajak atas penyerahan jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.
- (4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan dasar untuk melakukan pembayaran pajak daerah sesuai dengan masa pajak.
- (5) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (6) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD bertepatan pada hari libur, maka batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada satu hari kerja berikutnya.
- (7) Khusus terhadap penyelenggaraan hiburan insidentil, penyampaian SPTPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah hiburan insidentil diselenggarakan.
- (8) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran dokumen berupa:
- a. rekapitulasi omzet penerimaan bulan yang bersangkutan;
- b. realisasi penggunaan tanda masuk bagi penyelenggara hiburan yang menggunakan tanda masuk;

- c. rekapitulasi penggunaan bon penjualan atau bill berikut tindasan atau struk cash register (bagi penyelenggara hiburan yang menggunakan bill atau struk register);

## Pasal 5

- (1) Bupati melalui Kepala SKPD atas permohonan Wajib Pajak dapat memberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPTPD paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- (2) Permohonan perpanjangan penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis disertai alasan yang jelas sebelum berakhirnya batas waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5).

## Pasal 6

- (1) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD yang telah disampaikan dengan menyampaikan surat peryataan tertulis kepada Kepala SKPD, sepanjang belum dilakukan tindakan pemeriksaan untuk masa pajak atau tahun pajak yang dimaksud.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat berakhirnya penyampaian SPTPD yang dibetulkan sampai dengan tanggal pembayaran akibat dari pembetulan SPTPD tersebut.

## BAB IV

## TATA CARA DAN DASAR PERHITUNGAN PAJAK

## Pasal 7

Tarif pajak untuk setiap jenis hiburan ditetapkan sebagai berikut:

- a. pengenaan pajak untuk tontonan film ditetapkan, sebesar 10% (sepuluh persen);
- b. pengenaan pajak untuk pagelaran kesenian, musik, tari, busana dan sejenisnya ditetapkan, sebesar 10% (sepuluh persen);
- c. pengenaan pajak untuk kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya ditetapkan, sebesar 10% (sepuluh persen);
- d. pengenaan pajak untuk pameran dan sejenisnya ditetapkan sebesar 8% (delapan persen);
- e. pengenaan pajak untuk diskotik, karaoke, klab malam dan sejenisnya sebesar 15% (lima belas persen);

- f. pengenaan pajak permainan billyar ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
- g. pengenaan pajak untuk permainan keterampilan /ketangkasan/ tv-game , video-game , dan arena bermain anak ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
- h. pengenaan pajak untuk panti pijat ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen);
- i. pengenaan pajak untuk wisata permainan di air dan sejenisnya ditetepkan sebesar 10% (sepuluh persen);
- j. jenis sirkus, akrobat, sulap dan sejenisnya ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen);
- k. pengenaan pajak untuk pertandingan olah raga ditetapkan sebesar 8% (delapan persen);
- l. pengenaan pajak untuk mandi uap/spa ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
- m. pengenaan pajak untuk pusat kebugaran (fitness center) dan sejenisnya ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen);
- n. pengenaan pajak untuk balap kendaraan bermotor ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

## Pasal 8

- (1) Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh Penyelenggara Hiburan.
- (2) Jumlah uang yang seharusnya diterima oleh Penyelenggara Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi pemberian potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa Hiburan.
- (3) Perhitungan Pajak Hiburan yang terhutang dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud atas Pasal 7 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus dicantumkan pada setiap bon penjualan atau bill , faktur, tiket masuk, cash register atau sejenisnya yang dikeluarkan oleh Wajib Pajak atas jumlah yang akan dibayar oleh penerima jasa Hiburan.

## BAB V PEMUNGUTAN PAJAK

Bagian Kesatu Surat Pemberitahuan Pajak Daerah

## Pasal 9

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD.

- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa pajak.

## Bagian kedua Tata Cara Pemungutan

## Pasal 10

- (1) Pajak Hiburan dipungut dengan sistem self-assessment yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutang kepada SKPD.
- (2) Wajib Pajak dalam menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan SPTPD.

## Pasal 11

- (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
- (2) Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan Bupati dibayarkan dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa karcis dan nota perhitungan.
- (5) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya sendiri dibayar dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT.

## Pasal 12

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak,melalui Kepala SKPD dapat menerbitkan :
- a. SKPDKB dalam hal:
- 1) apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;

- 2) apabila SPTPD tidak disampaikan kepada SKPD dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) dan telah ditegur secara tertulis tetapi tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran;
- 3) apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, maka pajak yang terutang dihitung secara jabatan;
- b. SKPDKBT, apabila ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang;
- c. SKPDN, apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutang pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB.
- (3) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3, dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan pajak sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak dan ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang tidak dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (4) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan pajak sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (5) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri kekurangan pajak yang terutang sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- (6) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat diterbitkan sebelum didahului dengan penerbitan SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (7) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diterbitkan lebih dari 1 (satu) kali untuk masa pajak atau tahun pajak yang sama, sepanjang ditemukan lagi data yang belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak terutang.
- (8) Kewajiban mengisi SPTPD dianggap tidak terpenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3, apabila

SPTPD tidak disampaikan kepada SKPD dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak berakhirnya masa pajak.

## Pasal 13

- (1) Penetapan Pajak terutang yang dihitung secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dilakukan oleh Kepala SKPD, berdasarkan data yang ada atau keterangan lain yang dimiliki SKPD.
- (2) Penetapan pajak terutang yang dihitung secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga dilakukan apabila:
- a. Wajib Pajak tidak menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan omzet usahanya;
- b. Wajib Pajak menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan tetapi tidak lengkap dan/atau tidak benar;
- c. Wajib Pajak tidak mau menunjukkan pembukuan dan/atau menolak untuk diperiksa dan/atau menolak memberikan keterangan pada saat dilakukan pemeriksaan;
- d. Wajib Pajak tidak menggunakan bon penjualan atau bill /tiket masuk yang berseri dan bernomor urut, dan/atau;
- e. Wajib Pajak yang wajib melegalisasikan bon penjualan atau bill atau tiket masuk tetapi tidak melegalisasikannya tanpa ada persetujuan Kepala SKPD.
- (3) Sebelum dikenakan perhitungan pajak secara jabatan, petugas SKPD telah melakukan prosedur pemeriksaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penetapan pajak terutang yang dihitung secara jabatan dapat didasarkan pada data omzet yang diperoleh melalui salah satu atau lebih dari 3 (tiga) cara/metode pemeriksaan sebagai berikut:
- a. berdasarkan hasil pembukuan;
- b. berdasarkan hasil pengamatan langsung di lokasi tempat usaha Wajib Pajak;
- c. berdasarkan data pembanding.
- (5) Dalam Penetapan pajak terutang yang dihitung secara jabatan tetap dibuatkan SPTPD dengan ditandatangani oleh Kepala SKPD melalui Pejabat yang ditunjuk.

## Bagian Ketiga Tata Cara Pembayaran

## Pasal 14

- (1) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak dan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak.
- (2) SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT STPD, Surat Keputusan Pembetulan, surat Keputusan Keberatan dan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (3) Pembayaran terhadap pajak terutang dengan media SPTPD harus dilakukan sekaligus ke Kas Daerah atau melalui Bendahara Penerimaan SKPD, paling lama 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya masa pajak dengan menggunakan SSPD.
- (4) Apabila pembayaran masa pajak terutang dilakukan setelah jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administrasi berupa bunga keterlambatan sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 15 (lima belas) bulan.
- (5) Apabila batas waktu pembayaran jatuh pada hari libur, maka batas waktu pembayaran jatuh pada satu hari kerja berikutnya.
- (6) Pajak yang terutang berdasarkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang bayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (7) Penagihan pajak dengan surat paksa dilaksanakan dengan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 15

- (1) Pajak terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkan.
- (2) Pajak terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD, yang tidak atau kurang bayar setelah jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.

## Pasal 16

Penyelenggara Hiburan selaku Wajib Pajak Hiburan bertanggung jawab terhadap pemungutan dan pembayaran pajak atas penyelenggaraan usaha Hiburan tersebut.

Bagian Ketiga Pembayaran Pajak Atas Penyelenggaraan Hiburan Insidentil

## Pasal 17

- (1) Tata cara penyerahan pembayaran Pajak Hiburan insidentil ditentukan sebagai berikut:
- a. wajib Pajak atau kuasanya wajib melaporkan SPTPD berikut laporan penyelenggaraan hiburan selambatlambatnya 3 (tiga) hari setelah hiburan insidentil diselenggarakan kepada SKPD;
- b. berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam huruf a, SKPD melakukan verifikasi perhitungan pajak Hiburan yang harus disetor ke kas daerah;
- c. hasil penghitungan besarnya pajak terutang sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dituangkan ke dalam SSPD untuk kemudian ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya;
- d. berdasarkan SSPD sebagaimana dimaksud dalam huruf c, petugas yang ditunjuk dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam menyetorkan pajak terutang ke Kas Daerah melalui Bendahara Penerima SKPD.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata Wajib Pajak dalam menyelenggarakan hiburan insidentil melakukan pelanggaran administrasi perpajakan, dapat diterbitkan SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 oleh Kepala SKPD atau pejabat yang ditunjuk.

Bagian Keempat Pembayaran Angsuran Dan Penundaan Pembayaran

## Pasal 18

- (1) Bupati atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan, dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak yang terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, yang sudah dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2).

- (2) Tata cara pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran pajak terutang dilakukan sebagai berikut:
- a. Wajib Pajak yang akan melakukan pembayaran secara angsuran maupun menunda pembayaran pajak, harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala SKPD dengan disertai alasan yang jelas dan melampirkan fotocopy SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD yang diajukan permohonannya;
- b. permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a harus sudah diterima SKPD paling lama 7 (tujuh) hari sebelum jatuh tempo pembayaran yang ditentukan;
- c. permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a harus melampirkan rincian utang pajak untuk masa pajak atau tahun pajak yang bersangkutan serta alasanalasan yang mendukung diajukannya permohonan;
- d. permohonan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran yang disetujui Bupati dituangkan dalam Surat Keputusan, baik Surat Keputusan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran, baru dapat dikeluarkan setelah terlebih dahulu mendapat telaahan dari Kepala SKPD;
- e. persetujuan terhadap angsuran pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf d dinyatakan lebih lanjut dalam Surat Perjanjian.
- f. pembayaran angsuran diberikan paling lama untuk 5 (lima) kali angsuran dalam jangka waktu 5 (lima) bulan terhitung sejak tanggal Surat Keputusan angsuran, kecuali ditetapkan lain oleh Bupati berdasarkan alasan Wajib Pajak yang dapat diterima;
- g. pemberian angsuran tidak menunda kewajiban Wajib Pajak untuk melaksanakan pembayaran pajak terutang dalam masa pajak berjalan;
- h. penundaan pembayaran diberikan paling lama 4 (empat) bulan terhitung mulai tanggal jatuh tempo pembayaran yang termuat dalam SKPDKB, SKPDKBT dan STPD, kecuali ditetapkan lain oleh Bupati berdasarkan alasan Wajib Pajak yang dapat diterima;
- i. perhitungan untuk pembayaran angsuran adalah sebagai berikut:
- 1) perhitungan sanksi bunga dikenakan hanya terhadap jumlah sisa angsuran;
- 2) jumlah sisa angsuran adalah hasil pengurangan antara besarnya sisa pajak yang belum atau akan diangsur dengan pokok pajak angsuran;
- 3) pokok pajak angsuran adalah hasil pembagian antara jumlah pajak terutang yang akan diangsur, dengan jumlah bulan angsuran;
- 4) bunga adalah hasil perkalian antara jumlah sisa angsuran dengan bunga sebesar 2% (dua persen);

- 5) besarnya jumlah yang harus dibayar tiap bulan angsuran adalah pokok pajak angsuran ditambah dengan bunga sebesar 2% (dua persen);
- j. terhadap jumlah angsuran yang harus dibayar tiap bulan tidak dapat dibayar dengan angsuran lagi, tetapi harus dilunasi tiap bulan;
- k. perhitungan untuk penundaan pembayaran adalah sebagai berikut:
- 1) perhitungan bunga dikenakan terhadap seluruh jumlah pajak terutang yang akan ditunda, yaitu hasil perkalian antara bunga 2% (dua persen) dengan jumlah bulan yang ditunda, dikalikan dengan seluruh jumlah utang pajak yang akan ditunda;
- 2) besarnya jumlah yang harus dibayar adalah seluruh jumlah utang pajak yang ditunda, ditambah dengan jumlah bunga 2% (dua persen) sebulan;
- 3) penundaan pembayaran harus dilunasi sekaligus paling lambat pada saat jatuh tempo penundaan yang telah ditentukan dan tidak dapat diangsur.
- l. terhadap Wajib Pajak yang telah mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran, tidak dapat mengajukan permohonan pembayaran untuk Surat Ketetapan Pajak yang sama.

## BAB VI PENAGIHAN

## Pasal 19

- (1) Bupati melalui Kepala SKPD dapat menerbitkan STPD apabila:
- a. Pajak Hiburan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
- b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
- c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda atau bunga.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (3) Pajak yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran atau terlambat dibayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan, dan ditagih dengan STPD.

## Pasal 20

- (1) Penagihan pajak dilakukan terhadap pajak yang terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran.
- (2) Tahapan pelaksanaan penagihan pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran, diatur sebagai berikut:
- a. Kepala SKPD atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan dan menyampaikan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis kepada Wajib Pajak dalam waktu sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya tanggal jatuh tempo pembayaran yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak, Surat Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan putusan banding dengan meminta tanda penerimaan Surat Teguran;
- b. Pejabat yang ditunjuk menerbitkan surat paksa setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal dikeluarkannya surat teguran/peringatan atau sejenisnya yang terakhir;
- c. jika dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak diterbitkannya surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum dilaksanakan pembayaran, maka Bupati dapat menutup sementara usaha wajib pajak.

## BAB VII Bon Penjualan (Bill)

## Pasal 21

- (1) Setiap penyelenggara hiburan berupa diskotik, klab malam, karaoke, ruang musik (music room) , balai gita (singing hall) , pub, ruang musik (music lounge) , dan kegiatan hiburan lainnya yang menyatu dengan penyelenggaraan hiburan tersebut, wajib menggunakan bon penjualan atau bill yang memperlihatkan terjadinya pesanan atau transaksi pembayaran, kecuali ditentukan lain dengan persetujuan Kepala SKPD.
- (2) Bon penjualan atau bill sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat/dicetak atas biaya yang ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan sebelum digunakan dalam transaksi/penerimaan pembayaran, terlebih dahulu diporporasi SKPD.
- (3) Wajib Pajak yang menggunakan bon penjualan atau bill yang tidak diporporasi oleh SKPD, dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari dasar pengenaan pajak.

## Pasal 22

Tata cara penggunaan bon penjualan atau bill sebagai berikut:

- a. bon penjualan atau bill dibuat sekurang-kurangnya rangkap 3 (tiga) dengan warna berbeda dan harus memuat:
- 1) catatan tentang pemakaian fasilitas hiburan dan fasilitas penunjang lainnya;
- 2) penyerahan pesanan makanan dan/atau minuman termasuk juga tambahannya apabila ada;
- 3) nomor urut dan/atau seri;
- 4) nama dan alamat usaha;
- 5) jumlah Pajak Hiburan yang harus dipungut.
- b. bon penjualan atau bill harus digunakan secara berurutan dimulai dari nomor bill terkecil dan seri huruf menurut aksara;
- c. bon penjualan atau bill harus diserahkan kepada Subjek Pajak atau pengunjung/tamu pada saat Wajib Pajak mengajukan jumlah yang harus dibayar oleh Subjek Pajak atau pengunjung/tamu;
- d. bon penjualan atau bill yang telah dibayar oleh Subjek Pajak atau konsumen, diserahkan:
- 1) lembar kesatu, untuk Subjek Pajak atau pengunjung/tamu;
- 2) lembar kedua, untuk SKPD;
- 3) lembar ketiga, untuk Wajib Pajak yang bersangkutan.

## Pasal 23

- (1) Semua jenis hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, namun tidak dapat menggunakan bon penjualan atau bill sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, wajib menggunakan tanda masuk/tiket/karcis dan mencantumkan harga tanda masuk.
- (2) Tanda masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disahkan atau diporporasi oleh SKPD PPD sebelum digunakan oleh penyelenggara hiburan.

## Pasal 24

- (1) Bentuk tanda masuk untuk penyelenggaraan hiburan tetap/rutin dan hiburan insidentil harus memuat kode seri dan bernomor urut serta mencantumkan harga tanda masuk.
- (2) Tanda masuk untuk penyelenggaraan hiburan tetap/rutin berbentuk buku dengan isi 100 (seratus) lembar atau 50 (lima puluh) lembar per buku, dan untuk hiburan insidentil dapat

berbentuk lembaran lepas atau undangan sesuai dengan permohonan penyelenggara.

## Pasal 25

- (1) Penyelenggaraan hiburan yang diwajibkan menggunakan tanda masuk dan mencantumkan harga tanda masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), tetapi tidak menggunakan tanda masuk atau tidak mencantumkan harga tanda masuk, dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari dasar pengenaan pajak.
- (2) Wajib Pajak yang wajib melegalisasi atau memperporasi tanda masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), tetapi menggunakan tanda masuk yang tidak dilegalisasi/diperporasi, dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari dasar pengenaan pajak.

## Pasal 26

Setiap Wajib Pajak yang menyelenggarakan hiburan dengan menggunakan tanda masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) berkewajiban:

- a. memasang pengumuman yang memuat daftar harga tanda masuk untuk setiap kelas di tempat pembayaran tanda masuk;
- b. menjual tanda masuk yang telah dilegalisasi (diperporasi) SKPD secara berurutan dimulai dari seri dan/atau nomor urut kecil, kecuali tanda masuk yang merupakan lembaran lepas;
- c. menyobek setiap tanda masuk yang dipergunakan pada saat penonton atau pengunjung memasuki tempat hiburan sehingga tidak dapat digunakan lagi;
- d. menyimpan bagian tanda masuk sebagai bukti pengawasan;
- e. membuat laporan tentang keadaan atau penjualan tanda masuk kepada Kepala SKPD atau pejabat yang ditunjuk dalam hal ini.

## Pasal 27

Setiap Wajib Pajak yang menyelenggarakan hiburan dengan menggunakan tanda masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), dilarang:

- a. menggandakan, menyediakan, memberi, menjual dan menyebarkan:
- 1) tanda masuk tanpa mencantumkan harga tanda masuk;
- 2) tanda masuk tanpa diporporasi SKPD;

- 3) tanda masuk tanpa dipungut pajak atau tiket cumacuma/gratis.
- b. mengubah tanda masuk yang telah diperporasi tanpa persetujuan Kepala SKPD;
- c. memberikan atau menjual tanda masuk yang telah dipakai kepada penonton atau pengunjung;
- d. memungut atau menerima pembayaran tanda masuk melebihi harga yang tercantum dalam harga tanda masuk.

## Pasal 28

Wajib Pajak yang menyelenggarakan hiburan dengan tidak mengindahkan kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 24 dan Pasal 25, pajak terutang ditetapkan secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 12.

## Pasal 29

- (1) Untuk menampung perkembangan teknologi perekaman data transaksi usaha, Wajib Pajak dapat menggunakan peralatan komputer atau mesin cash register dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala SKPD untuk dikecualikan atau dibebaskan dari kewajiban melegalisasi bon penjualan atau bill dan tanda masuk hiburan.
- (2) Kepala SKPD dapat menyetujui atau menolak permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara tertulis berdasarkan pertimbangan, antara lain peredaran usaha dan tingkat kepatuhan Wajib Pajak, intensitas pelayanan dalam transaksi usahanya, dan kapasitas serta kemampuan teknis peralatan komputer atau mesin cash register .
- (3) Dalam hal Kepala SKPD menyetujui permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak berkewajiban:
- a. melaporkan hasil transaksi penerimaan atas penggunaan komputer atau mesin cash register secara berkala dengan melampirkan print out hasil transaksi pada waktu menyampaikan SPTPD, kepada Kepala SKPD;
- b. menghubungkan perangkat komputer atau mesin cash register yang digunakannya dengan sistem pengawasan perpajakan dalam jaringan sistem informasi SKPD secara online apabila diperlukan.

## BAB VIII PEMBUKUAN, PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN

## Bagian Kesatu Pembukuan

## Pasal 30

- (1) Wajib Pajak yang melakukan usaha atau omzet lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun, wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
- (2) Pembukuan atau pencatatan dimaksudkan untuk mempermudah Wajib Pajak dalam mengelola usahanya dan untuk mengetahui jumlah peredaran atau omzet yang menjadi dasar dalam pengenaan pajak untuk setiap masa pajak.
- (3) Pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan dengan sebaik-baiknya dan harus mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya.
- (4) Apabila Wajib Pajak tidak dapat menunjukkan pembukuan atau pencatatan pada saat pemeriksaan, maka jumlah pajak yang terhutang akan ditetapkan secara berkala.
- (5) Pembukuan atau pencatatan serta dokumen lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha atau pekerjaan dari Wajib Pajak harus disimpan selama 5 (lima) tahun.

## Pasal 31

Tata cara Wajib Pajak menyelenggarakan pencatatan atas setiap transaksi penerimaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) adalah sebagai berikut:

- a. Wajib Pajak menyelenggarakan pencatatan tentang pendapatan bruto usahanya secara lengkap dan benar;
- b. pencatatan diselenggarakan secara kronologis berdasarkan urutan waktu;
- c. apabila Wajib Pajak memiliki lebih dari 1 (satu) unit usaha, maka pencatatan dilakukan secara terpisah;
- d. pencatatan didukung dengan dokumen yang menjadi dasar penghitungan pajak berupa bon penjualan atau bill atau dokumen lainnya.

Bagian Kedua

Pemeriksaan

Pasal 32

- (1) Bupati atau Kepala SKPD berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan

- daerah oleh Wajib Pajak Hiburan dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
- (2) Pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan dengan cara menurunkan petugas pemeriksa untuk melaksanakan pemeriksaan.
- (3) Petugas pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam melaksanakan tugas harus dilengkapi dengan Tanda Pengenal Pemeriksa dan Surat Perintah Pemeriksaan serta memperlihatkan kepada Wajib Pajak yang diperiksa.
- (4) Wajib Pajak yang diperiksa atau kuasanya wajib membantu Petugas Pemeriksa dalam hal:
- a. memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan,serta dokumen yang menjadi dasar dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek pajak daerah yang terutang;
- b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu guna kelancaran pemeriksaan;
- c. memberi kesempatan kepada petugas untuk melakukan pemeriksaan kas (kas opname), stock bon penjualan atau bill dan arsip tanda masuk maupun mesin cash register yang ada pada penyelenggara.
- d. memberikan data potensi dan keterangan yang diperlukan secara benar, lengkap dan jelas.
- (5) Wajib Pajak yang diperiksa tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang menyebabkan petugas pemeriksa menemui kesulitan dalam menghitung nilai pendapatan bruto, maka pengenaan besarnya pajak terutang dapat dilakukan dengan metode penghitungan laporan omzet atau penerimaan yang tertinggi dalam 1 (satu) tahun pajak terakhir dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang seharusnya dibayar.
- (6) Hasil perhitungan besarnya pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diusulkan oleh petugas pemeriksa untuk ditetapkan secara jabatan.
- (7) Dalam hal pemeriksaan pembukuan, Kepala SKPD dengan persetujuan Bupati dapat menunjuk Konsultan Pajak atau Auditor untuk mendampingi petugas Pemeriksa Pajak.
- (8) Untuk kepentingan pengamanan petugas Pemeriksa Pajak, SKPD dapat meminta bantuan pengamanan dari aparat penegak hukum, atau SKPD terkait lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (9) Apabila dalam pengungkapan pembukuan, pencatatan atau dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak yang

terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan.

## Bagian Ketiga Pengawasan

## Pasal 33

- (1) Bupati atau Kepala SKPD berwenang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan usaha atau penyelenggaraan kegiatan di tempat penyelenggaraan hiburan baik bersifat rutin atau insidentil yang dilaksanakan oleh wajib pajak.
- (2) Terhadap penyelenggaraan kegiatan yang bersifat insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Wajib Pajak Hiburan berkewajiban melaporkan kepada Kepala SKPD paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum penyelenggaraan.
- (3) Kepala SKPD berwenang menempatkan Petugas pengawas yang dilengkapi surat tugas.

## Pasal 34

- (1) Penempatan Petugas Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3), dilakukan dengan maksud untuk melaksanakan pengawasan operasional dan penghitungan data omzet penjualan dengan batas waktu tertentu dan/atau dengan pertimbangan-pertimbangan teknis tertentu.
- (2) Setelah dilakukan pengawasan dengan batas waktu tertentu yang ditetapkan oleh Kepala SKPD atau pejabat yang ditunjuk, maka Wajib Pajak berkewajiban untuk mengisi dan menandatangani Berita Acara Hasil Pengawasan.

## BAB IX

## KEBERATAN DAN BANDING

Bagian Kesatu Keberatan

## Pasal 35

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas suatu SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN atau STPD Pajak Hiburan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

- (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas Ketetapan Pajak secara jabatan, Wajib Pajak harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan pajak tersebut.
- (4) Surat permohonan keberatan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dalam hal permohonan keberatan dikuasakan kepada pihak lain harus dilampirkan dengan Surat Kuasa.
- (5) Surat permohonan keberatan diajukan untuk satu Surat Ketetapan Pajak dan untuk satu tahun pajak atau masa pajak dengan melampirkan fotokopinya.
- (6) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat atau tanggal pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),sampai dengan ayat (3) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.

## Pasal 36

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak terutang.
- (3) Pengajuan keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, tidak dianggap sebagai pengajuan keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (4) Dalam hal pengajuan keberatan yang belum memenuhi persyaratan tetapi masih dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (6), Kepala SKPD dapat meminta Wajib Pajak melengkapi persyaratan tersebut.
- (5) Dalam hal pengajuan keberatan memerlukan pemeriksaan lapangan dan maka SKPD dapat melaksanakan pemeriksaan lapangan dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan lapangan.
- (6) Terhadap pengajuan keberatan yang tidak memerlukan pemeriksaan lapangan, Kepala SKPD dapat berkoordinasi dengan Kepala Bidang Pendapatan untuk mendapatkan masukan dan pertimbangan atas keberatan Wajib Pajak, dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil koordinasi pembahasan keberatan.
- (7) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan

- dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (8) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
- (9) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban Wajib Pa