KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor TAHUN Tahun 1997 tentang PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 15 TAHUN 1984 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DEPARTEMEN SEBAGAIMANA TELAH TIGA PULUH SATU KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 32 TAHUN 1997 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang :
bahwa guna menunjang kelancaran pelaksanaan pembangunan dipandang perlu mengubah susunan organisasi Departemen Pertambangan dan Energi sebagaimana dimaksud dalam
BAB IX - KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN SUSUNAN ORGANISASI DEPARTEMEN PERTAMBANGAN DAN ENERGI
Pasal 98
Departemen Pertambangan dan Energi sebagai bagian dari Pemerintah Negara, dipimpin oleh seorang Menteri yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
BAB IX - KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN SUSUNAN ORGANISASI DEPARTEMEN PERTAMBANGAN DAN ENERGI
Pasal 99
Tugas pokok Departemen Pertambangan dan Energi adalah menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan dibidang pertambangan dan energi.
BAB IX - KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN SUSUNAN ORGANISASI DEPARTEMEN PERTAMBANGAN DAN ENERGI
Pasal 100
Departemen Pertambangan dan Energi terdiri dari :
1. Menteri;
2. Sekretariat Jenderal;
3. Inspektorat Jenderal;
4. Direktorat Jenderal Pertambangan Umum;
5. Direktorat Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral;
6. Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi;
7. direktorat Jenderal Listrik dan Pengembangan Energi;
8. Direktorat Vertikal di Wilayah.
BAB IX - KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN SUSUNAN ORGANISASI DEPARTEMEN PERTAMBANGAN DAN ENERGI
Pasal 101
Sekretariat Jenderal terdiri dari :
1. Biro Perencanaan;
2. Biro Kepegawaian;
3. Biro Keuangan;
4. Biro Hukum;
5. Biro Kerjasama Luar Negeri;
6. Biro Lingkungan dan Teknologi;
7. Biro Umum.
BAB IX - KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN SUSUNAN ORGANISASI DEPARTEMEN PERTAMBANGAN DAN ENERGI
Pasal 102
Inspektorat Jenderal terdiri dari :
1. Sekretariat Inspektorat Jenderal;
2. Inspektur Kepegawaian;
3. Inspektur Keuangan;
4. Inspektur Perlengkapan;
5. Inspektur Tugas Umum;
6. Inspektur Pembangunan.
BAB IX - KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN SUSUNAN ORGANISASI DEPARTEMEN PERTAMBANGAN DAN ENERGI
Pasal 103
Direktorat Jenderal Pertambangan Umum terdiri dari :
1. Sekretariat Direktorat Jenderal;
2. Direktorat Teknik Pertambangan Umum;
3. Direktorat Pembinaan Pengusahaan Pertambangan;
4. Direktorat Batubara;
5. Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral;
6. Pusat Pengembangan Tenaga Pertambangan.
BAB IX - KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN SUSUNAN ORGANISASI DEPARTEMEN PERTAMBANGAN DAN ENERGI
Pasal 104
Direktorat Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral terdiri dari :
1. Sekretariat Direktorat Jenderal;
2. Direktorat Sumber Daya Mineral;
3. Direktorat Geologi Tata Lingkungan;
4. Direktorat Vulkanologi;
5. Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi;
6. Pusat Pengembangan Geologi Kelautan.
BAB IX - KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN SUSUNAN ORGANISASI DEPARTEMEN PERTAMBANGAN DAN ENERGI
Pasal 105
Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi terdiri dari :
1. Sekretariat Direktorat Jenderal;
2. Direktorat Eksplorasi dan Produksi;
3. Direktorat Pengolahan dan Pemasaran;
4. Direktorat Teknik Pertambangan Minyak dan Gas Bumi;
5. Direktorat Pembinaan Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi;
6. Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi "LEMIGAS";
7. Pusat Pengembangan Tenaga Perminyakan dan Gas Bumi.
BAB IX - KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN SUSUNAN ORGANISASI DEPARTEMEN PERTAMBANGAN DAN ENERGI
Pasal 106
Direktorat Jenderal Listrik dan Pengembangan Energi terdiri dari :
1. Sekretariat Direktorat Jenderal;
2. Direktorat Bina Program Tenaga Listrik;
3. Direktorat Bina Usaha Ketenaga listrikan;
4. Direktorat Teknik Ketenaga listrikan;
5. Direktorat Pengembangan Energi.
BAB IX - KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN SUSUNAN ORGANISASI DEPARTEMEN PERTAMBANGAN DAN ENERGI
Pasal 107
Instansi Vertikal terdiri dari Kantor Wilayah Departemen Pertambangan dan Energi di Wilayah."
Pasal II
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Nopember 1997 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Verifikasi: ttd. SOEHARTO