PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN Nomor 4 Tahun 2016 tentang PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN ANGGARAN 2015 (berlaku 31 Agustus 2016)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN NOMOR 4 TAHUN 2016
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN ANGGARAN 2015
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PESAWARAN,
- a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 320 ayat (1) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terahir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan dilampiri Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir;
- b. bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2015;
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4749);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597)sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-UndangNomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari APBD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 540) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 680);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 7);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 8);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 1 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2015 Nomor 01);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 06 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2015 Nomor 06);
42. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesawaran (Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2015 Nomor 11);
| 28. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 9); |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 29. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 10); |
| 30. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 11); |
| 31. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 15); |
| 32. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 16); |
| 33. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesawaran sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 15 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 50); |
| 34. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2010 Nomor 8); |
| 35. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2011 Nomor 9); |
| 36. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 33); |
| 37. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 34); |
| 38. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 35); |
| 39. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 40); |
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESAWARAN
dan
BUPATI PESAWARAN
MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN ANGGARAN 2015.
Pasal 1
- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat :
- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Neraca;
- c. Laporan Arus Kas;
- d. Laporan Operasional;
- e. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- f. Laporan Perubahan Ekuitas;
- g. Catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.
Pasal 2
Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2015 sebagai berikut :
- a. Pendapatan
- b. Belanja
Rp. 948.857.310.023,80
Rp. 928.741.216.823,00
Surplus/Defisit
Rp. 20.116.093.200,80
- c. Pembiayaan
-  Penerimaan
-  Pengeluaran
Rp.60.229.842.860,79
Rp. 14.904.304.650,00
Surplus/Defisit
Rp. 45.325.538.210,79
Pasal 3
Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :
- (1) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah Rp. (23.554.051.883,41) dengan rincian sebagai berikut :
- (2) Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja sejumlah Rp. (78.559.987.945,00) dengan rincian sebagai berikut :
- (3) Selisih Anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp.55.045.936.061.59 dengan rincian sebagai berikut :
- a. Anggaran
- a. Anggaran Pendapatan
Rp. 972.411.361.907,21
- b. Realisasi
Rp. 948.857.310.023,80
Selisih Lebih/(Kurang)
Rp. (23.554.051.883,41)
- a. Anggaran belanja
Rp.1.007.341.204.768,00
- b. Realisasi
Rp. 928.741.216.823,00
Selisih Lebih/(Kurang)
Rp. (78.559.987.945,00)
Rp.(34.929.842.860,79)
- b. Realisasi
Rp. 20.116.093.200,80
Selisih Lebih/(Kurang)
Rp. 55.045.936.061.59
- (4) Selisih Anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp.0.00 dengan rincian sebagai berikut :
- (5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. (10.395.695.350,00) dengan rincian sebagai berikut :
- (6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp. 10.395.695.350,00 dengan rincian sebagai berikut :
- a. Anggaran
Rp. 60.229.842.860,79
- b. Realisasi
Rp. 60.229.842.860,79
Selisih Lebih/(kurang)
Rp. 0,00
- a. Anggaran
Rp. 25.300.000.000,00
- b. Realisasi
Rp. 14.904.304.650,00
Selisih Lebih/(kurang)
Rp. (10.395.695.350,00)
- a. Anggaran Pembiayaan Netto
Rp. 34.929.842.860,79
- b. Realisasi
Rp. 77.434.500.804,08
Selisih Lebih/(kurang)
Rp. 10.395.695.350,00
Pasal 4
Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, huruf b per 31 Desember tahun 2015 sebagai berikut :
- a. Jumlah Aset
Rp. 1.470.725.322.531,98
- b. Jumlah Kewajiban
Rp.
36.505.873.981,10
- c. Jumlah Ekuitas Dana
Rp. 1.434.219.448.550,88
Pasal 5
Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2015 sebagai berikut :
- a. Saldo kas awal per 1 Januari tahun 2015
Rp. 56.493.030.295,89
- b. Arus kas bersih dari aktivitas operasi
Rp. 226.146.728.260,80
- c. Arus kas bersih dari aktivitas investasi
Rp.(209.294.324.670,00)
- d. Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan
Rp. (14.604.304.650,00)
- e. Arus kas bersih dari aktivitas transitoris
Rp. 1.185.718.588,00
- f. Saldo kas akhir per 31 Desember tahun 2015
Rp. 66.423.240.599,69
Pasal 6
Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf d Tahun Anggaran 2015 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.
Pasal 7
Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan Daerah ini terdiri dari :

a.

| LAMPIRAN I | LRA. |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lampiran I.1 | Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi. |
| Lampiran I.2 | Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan. |
| Lampiran I.3 | Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan. |
| Lampiran I.4 | Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam rangka pengelolaan keuangan Negara. |
| Lampiran I.5 | DaftarJ umlah Pegawai Per Golongan Per Jabatan. |
| Lampiran I.6 | Daftar Piutang Daerah. |
| Lampiran I.7 | Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah. |
| Lampiran I.8 | Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah. |
| Lampiran I.9 | Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya. |
| Lampiran I.10 | Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai dengan akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya. |
| Lampiran I.11 | Daftar Dana Cadangan Daerah. |
| Lampiran I.12 | Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah. |

- b. LAMPIRAN II

Neraca.

- c. LAMPIRAN III Laporan Arus Kas.

- d. LAMPIRAN IV

- e. LAMPIRAN V

- f. LAMPIRAN VI Laporan Perubahan Ekuitas.

- g. LAMPIRAN VII

Laporan Operasional.

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.

Catatan atas Laporan Keuangan.

- h. LAMPIRAN VIII

Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah.

## Pasal 8

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

## Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran.

Ditetapkan di Gedong Tataan, pada tanggal 31 Agustus 2016

BUPATI PESAWARAN, dto

DENDI RAMADHONA K.

Diundangkan di Gedong Tataan pada tanggal 31 Agustus 2016

## SEKRETARIS DAERAHKABUPATEN PESAWARAN,

dto

## HENDARMA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2016 NOMOR 17

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG : 5 /PSW/2016

Sesuai Dengan Salinan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB PESAWARAN, dto

SUSI PATMININGTYAS, S.H. Pembina Tk.I NIP. 19661015 199503 2 002