PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN Nomor TAHUN Tahun 2016 tentang PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TTRTA STLAIJPTASA (berlaku Unknown)
Pembukaan
berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Silaupiasa;
Ivlengingat
-
- i. Pasai 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Darurai Nomor 7 Tahun 1956 tcntang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tcntang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik 2014 Indonesia Tahun Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua. Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5907);
5. Peraturan Pemenntan Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 2005 Nomor 140: Republik Indonesia Tahun Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerimah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 31/ PMK.05 / 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Piutang Negara yang Bersumber dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi, dan Rekening Pembangunan Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 280);
Menetapkan
:
8. Peraturan Menteri Daiam Negeri Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pedoman Penerimaan Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah, dan Penyertaan Modal Pemerirxtah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum, Daiam Rangka Penyelesaian Iiutang Perusahaan Daerah Air Minum Kepada Pemerintah Pusat Secara Non Ka. s fBerita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1101);
9. Peraturan Menteri Daiam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Repubiik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 8 Tahun 2005 tentang pemberian Nama Rumah Sakit Umum Kisaran dan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Asahan (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2005 Nomor 8);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Siiaupiasa ( Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan I^embaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 3);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ASAHAN
dan
BUPATI ASAHAN
MEMUTUSKAN.
PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA SILAUPIASA KABUPATEN ASAHAN.
Pasal 3
- d. bahwa ## BAB i
KETENTUAN UMUM
Pasai i
Daiam Peraturan Daerah ini yang aimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Asahan. ·
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penvelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Asahan.
4. Anggaran Pendapaian dan Belanja Daerah Kabupaten Asahan yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Silaupiasa Kabupaten Asahan yang selanjutnya disebut PDAM adalah perusahaan umum Daerah yang bergerak dibidang pelayanan air minum.
- b. Penyertaan Modal Daerali yang selanjutnya disingkat PMD adalah hentuk investasi Pemerintah Daerah pada PDAM.
7. Non Kas adalah transaksi yang tidak mciibatkan adanya uang kas.
MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud Peraturan Daerah ini sebagai iandasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan PMD pada PDAM dalam kerangka penyelesaian hutang PDAM kepada Pemerintah Pusat secara Non Kas.
Pasai 3
Tujuan Peraturan Daerah ini untuk:
- a. mcmproscs PMD pada PDAM untuk penyelesaian hutang PDAM kepada Pemerintah Pusat yang dibukukan di Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan; dan
- b. melakukan perubahan pembukuan, dari hutang iangka panjang PDAM menjadi PMD.
PENGANGGARAN
BAB ill - PENGANGGARAN
Pasal 4
- (1) Pemerintah Daerah menerima pendapatan hibah Non melalui Anggaran Kas dari Pemerintah Pusat Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2016.
- (2) Pendapatan hibah Non Kas sebagaimana aimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam Pen. ) bahan APBD Tahun Anggaran 2016.
BAB ill - PENGANGGARAN
Pasal 5
Pemerintah Daerah mengakui pendapatan nibah Non Kas dari Pemerintah Pusat setelah diterimanya Surat Perintah Pencairan Dana Non Kas dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
PENYERTAAN MODAL
BAB IV - PENYERTAAN MODAL
Pasal 6
- ( 1) Pendapatan hibah Non Kas sebagaimana aimaksud dalam Pasal 4 ayat ( 1 ) digunakan untuk PMD pada PDAM
- (2) Pcnganggaran pada PMD PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , dalam rnngkn penyelesaian hutang PDAM kepada Pemerintah Pusat ## BAB V
PEMBAYARAN HUTANG
BAB IV - PENYERTAAN MODAL
Pasal 7
PMD sebagaimana aimaksud dalam Pasal 7 digunakan penvelesaian hutang PDAM Non Kas kepada melalui Kementerian untuk Pemerintah Pusat Republik Indonesia. Keuangan
BAB IV - PENYERTAAN MODAL
Pasal 8
PMD sebagaimana aimaksud dalam Pasal 7 digunakan penvelesaian hutang PDAM Non Kas kepada melalui Kementerian untuk Pemerintah Pusat Republik Indonesia. Keuangan
BAB IV - PENYERTAAN MODAL
Pasal 9
Ketentuan mengenai proses penyelesaian penghapusan hutang dan proses PMD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VI - PENUTUP
Pasal 10
Peraturan Daerah ini mula ' berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Asahan.

Penetapan: Ditetapkan di Kisaran padajanggal 14 Nopember 2016 jfoiAN, A + \ i w 5TGAMA SIMATUPANG T \_

Penetapan: Diundangkan di Kisaran 14 November 2016 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2016 NOMOR 5 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN, PROVINSI SUMATERA UTARA : (161 / 2016) :
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN
NOMOK 5TAHUN 2016
TENTANG
## PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MTNUM TTRTA STLAUPTASA
## I . U MUM
Dalam melayani masyarakat terhadap kebutuhan air minum yang terjamin kesehatannya dan teijamin kelancaran penyediaannya, maka harus dikelola secara profesional dan berkesinambungan. Sebagai satu-satunya perusahaan yang mengelola pelayanan air minum di Kabupaten Asahan, Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Silaupiasa Kabupaten Asahan bertanggung jawab untuk memenuhi harapan masyarakat secara berkelanjutan terhadap air minum yang berkuaiitas.
Harapan masyarakat tersebut hanya bisa terwujud, apabila Pemsahaan Daerah Air Minum Tirta Silaupiasa Kabupaten Asahan diberikan waktu untuk memperbaiki manajemen dan keuangan yang bebas dari hutang kepada Pemerintah Pusat
Kesulitan keuangan Perusahaan Daerah Air Minum merupakan permasalahan Nasional sehingga Pemerintah Pusat melalui Kementerian Keuangan menerbitkan kebijakan penyelesaian hutang PDAM melalui skcma pcmbcrian hibah non kas kepada Pemerintah Daerah yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pedoman Penerimaan Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah, dan Pcnyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum, Dalam Rangka Penyelesaian Hutang Perusahaan Daerah Air Minum Kepada Pemerintah Pusat Secara Non Kas.
Penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PDAM dilaksanakan dengan menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah. Hal ini sesuai dengan ketentuan
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 2
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 3
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 4
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 5
Cukup jelas P3. Sell 6 Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 7
Dicatat dalam neraca sebagai ' ekuitas ' adalah penyertaan modal Daerah dicatat dalam neraca sebagai modal Pemerintah Daerah.
PENJELASAN
Pasal 8
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 9
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 10
Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN NOMOR 4
PENJELASAN
Pasal 41
Perbaikan kor.disi keuangan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Silaupiasa Kabupaten Asahan, perlu dukungan agar efektivitas dan efisiensi penyelesaian piutang negara yang bersumber dari penerusan pinjaman iuar negeri, rekening dan ainvestasi, dan rekening pembangunan daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum dapat diproses melalui upaya optimalisasi untuk pengembalian dan / atau penghapusan hutang. Sehingga kondisi ini akan meugalami percepatan untuk meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga perusahaan ini dapat beroperasi secara efisien, kompetitif dan sehat. ## II. PASAL DEMI PASAL