Unknown Unknown Nomor 58 Tahun 2017 tentang GARA PERATURAN BUPATIKONAWEUTARA NOMOR l'f TAHUN 2017 TENT ANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAW AI TAHUN ANGGARAN 2017 DENGAN RAIIMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUP ATI KONA WE UTARA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Mengingat
BUPATIKONAWEUTARA PROVINS! SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATIKONAWEUTARA NOMOR l'f TAHUN 2017
TENT ANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAW AI TAHUN ANGGARAN 2017 DENGAN RAIIMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUP ATI KONA WE UTARA
Menimbang
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Peagelolaan Keuangan Daerah, dan pasal 39 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan · Rakyat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa Tambahan Penghasilan Pegawai diberikan atas disiplin clan prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Tahun Anggaran 2017;
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor S, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- S. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara;
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur .Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Ta.bahan.Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang .Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Wewenang Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara RepubliK Indonesia Tahun 2000 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Neraga Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif PPh Pasal 21 atas Penghasilan yang menjadi beban APBD dan APBD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5174);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; ·
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Nomor 11 Tahun 2009;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 10 Tahun 2016 tentang APBD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2017
17. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Utara;
18. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penegakkan Disiplin Pegawai dilingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara.
19. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2017.
Menetapkan
Menetapkan
Peraturan Bupati Konawe Utara tentang. Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Tahun Anggaran 2017.
BAB 1 KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah K.abupaten Konawe Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Konawe Utara.
3. Bupati adalah Bupati Konawe Utara.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah ABPD Kabupaten Konawe Utara;
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Peagawai Negeri SipiJ lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Utara,
6. Pegawai Negerl Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah alon Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Utara;
7. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Utara;
8. Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat TPP adalah penghasilan yang diterima Pegawai Negeri Sipil diluar gaji dan tunjangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
Pasal 4
Pegawai yang tidak berhak menerima TPP :
- a. ASN titipan dari daerah lain dan/atau sebaliknya;
- b. ASN yang sedang menjalani Cuti diluar tanggungan Negara, Cuti Besar;
- c. ASN yang sedang melaksanakan tugas belajar.
- d. ASN yang tidak masuk kantor tanpa alasan yang sah (alpa) lebih dari 3 (tiga) hari kerja dihitung secara kumulatif dalam masa waktu 1 (satu) bulan.
- e. ASN yang mengikuti pendidikan tugas belajar (pendidikan formal) tidak diberikan TPP, terhitung mulai tanggal mengikuti pendidikan tugas belajar.
- f. Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS);
- g. ASN Jabatan Fungsional tertentu (Tenaga Kesehatan, Tenaga guru, Penyuluh dan Tenaga Auditor).
BAB IV - KOMPONEN DAN PENILAIAN TPP Pasal 5
Pasal 5
Komponen dan Penilaian TPP terdiri atas :
- a. Disiplin;
- b. Prestasi Kerja/Beban Kerja;
Bagian Kesatu Prestasi Kerja
BAB IV - KOMPONEN DAN PENILAIAN TPP Pasal 5
Pasal 6
Komponen Penilaian Disiplin dan Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a, meliputi :
- a. Penilaian Disiplin dengan bobot 60 % yang terdiri dari :
- 1) Pakaian Dinas dan Atribut sebesar 10% (sepuluh persen);
- 2) Kehadiran Apel Pagi dan Apel Sore sebesar 20% ( dua puluh persen);
- 3) Absensi Ruangan dan Laporan Kinerja Harian sebesar 30% (tiga puluh persen);
- b. Penilaian Disiplin terhadap setiap PNS menggunakan instrumen daftar hadir ( apel pagi dan sore), absen ruangan, pakaian dinas dan Laporan Kerja Harian;
- c. Penilaian Kinerja Kelembagaan setiap SKPD menggunakan instrumen laporan dengan bobot 40% yang terdiri dari:
7. I). Laporan Fungsional Keuangan sebesar 15% (lima belas persen);
8. 2). Laporan Kemajuan Fisik. dan Keuangan sebesar 15% (lima belas persen);
9. 3). Lapaoran Hasil Rapat SKPD dan Laporan Hasil Perjalanan Dinas Kepala SKPD sebesar 10% (sepuluh persen).
- d. Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1 berpedoman pada Peraturan Bupati Kabupaten Konawe Utara Nomor 5. Tahun 2014 tentang Pedoman Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara.
BAB IV - KOMPONEN DAN PENILAIAN TPP Pasal 5
Pasal 7
Komponen Penilaian Behan Kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b, meliputi :
- a. Komponen Prestasi Kerja/Behan Kerja Aparatur dan Kelembagaan serta Laporan Kinerja Individu;
- b. Komponen Prestasi Kerja/Beban Kerja Aparatur dan Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada huruf a berpedoman pada ketentuan pasal 6;
- c. Behan Kerja/Beban Kerja yang terkait dengan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab.
BAB IV - KOMPONEN DAN PENILAIAN TPP Pasal 5
Pasal 9
- (1). Penilaian TPP dalam 1 (satu) bulan dihitung berdasarkan jumlah hari kerja riil;
- (2). Prosentase nilai TPP pada komponen Disiplin adalah sebagai berikut :
- a. Kelengkapan pakaian dinas sebesar 10% (Sepuluh persen);
- b. Kehadiran apel pagi clan apel sore sebesar 20% (dua 'puluh persen);
- c. Absensi ruangan/laporan kinerja harian 30% (tiga puluh persen).
- (3). Perhitungan nilai TPP berdasarkan komponen Disiplin adalah sebagai berikut:
- a Rekapitulasi kehadiran berpakaian lengkap dibagi jumlah hari kerja bulan berjalan dikali besaran bobot (10%);
- b. Rekapitulasi kehadiran pada waktu apel lapangan dibagi jumlah kewajihan apel lapangan pada hari kerja bulan herjalaii dikali 20% ( dua puluh persen);
- b. Rekapitulasi kehadiran dalam ruangan dan catatan kerja harian dibagi jumlah hari kerja bulan herjalan dikali 30% (tiga puluh persen);
- (4). Prosentase nilai TPP pada komponen Prestasi Kerja /Beban Kerja Kelembagaan adalah sebagai berikut ;
- a. Laporan Fungsional Keuangan sebesar 15% (lima belas persen);
- b. Laporan Kemajuan Fisik Keuangan sebesar 15% (lima belas persen);
- c. Laporan hasil rapat SKPD/Laporan hasil perjalanan Dinas Kepala SKPD sebesar 10% (sepuluh persen).
- (5) Perhitungan nilai TPP berdasarkan komponen Prestasi Kerja /Beban Kerja Kelembagaan adalah sebagai berikut:
- a Rekapitulasi jumlah laporan fungsional keuangan dikali besaran bobot;
- b. Rekapitulasi Laporan Kemajuan Fisik Keuangan dikali besaran bobot;
- c. Rekapitulasi Laporan Perjalanan Dinas ditambah dengan Berita Acara Rapat yang dibuat dibagi Jumlah Laporan hasil perjalan
Dinas ditambah dengan Jumlah Berita Acara Rapat Kepala SKPD dikali dengan besaran bobot
- (6). Format tata cara penilaian tercantum pada
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran Peraturan Bupati ini.

## Pasal 10

- (1). Penilaian Prestasi Kerja/Beban Kerja Sekretaris Daerah berdasarkan catatan tertulis dari Bupati/Wakil Bupati;
- (2). Penilaian Prestasi Kerja/Beban Kerja Staf Ahli Bupati, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala SKPD, Kepala Kantor, berdasarkan catatan tertulis dari Sekretaris Daerah;
- (3). Penilaian Prestasi Kerja/Beban Kerja Kepala Sekretariat Daerah berdasarkan catatan tertulis dari Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi;
- (4). Penilaian Prestasi Kerja/Beban Kerja Pejabat Struktural, Eselon Ill, IV dan Staf, berdasarkan instrumen penilaian yang ditanda tangani oleh atasan langsung secara berjenjang;

## Pasal 11

- (1). Setiap ASN dan CPNS wajib membuat laporan kegiatan/ kerja barian dan dilaporkan kcpada atasan langsuna setiap bulan pada hari kerja terakhir untuk di verifikasi;
- (2). Format catatan kerja harian sebagaimana dimaksud pada lampiran Peraturan Bupati ini

## BAB VI BESARAN, PENGATURAN PERHITUNGAN TPP

## Pasal 12

TPP yang diterima oleh ASN Lingkup Pemerintah Daerah yang diatur berdasarkan disiplin Aparatur dan Prestasi Kinerja Kelembagaan adalah sebagai berikut :

## Total anggaran 2017 Rp. 6.216.000.000,-

Rp. 300.000,-/orang/bulan

Rp. 250.000,-/orang/bulan

Rp. 200.000,-/orang/bulan

Rp. 150.000,-/orang/bulan

- a. Golongan IV

- b. Golongan Ill

- c.

- Golongan II

- d. Golongan l

Rp. 1.500.000,-/orang/bulan.

Rp. 1.000.000,-/0rang/bulan.

Rp. 550.000,-/orang/bulan.

Rp. 500.000,-/orang!bulan.

Rp. 300.000,-/orang/bulan.

Rp. 250.000,-/orang/bulan.

1. Eselon II-A

2. Eselon 11-B

3. Eselon III - A

4. Eselon III - B

5. Eselon IV- A

6. Eselon IV - B

7. Pelaksana/Staf

- PNS

## BABV

TATA CARA VERIFIKASI DAN PERMINTAAN PEMBA Y ARAN TPP

## Pasal 14

- (1) Setiap SKPD membuat dokumen :
- a. Rekapitulasi kehadiran Pegawai masa waktu 1 (satu) bulan;
- b. Daftar perhitungan TPP berdasarkan penilaian persentase komponen disiplin/kehadiran dan kinerja dalam masa waktu 1 (satu) bulan dengan melampirkan daftar nama pegawai yang tidak disiplin dalam hal memasukkan data
4. yang dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;
- c. Daftar pennintaan dan pembayaran TPP untuk masa waktu 1 (satu) bulan; dan
- d. Surat penjatuhan hukuman disiplin bagi pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin (bilamana ada) untuk masa waktu 1 (satu) bulan.
- (2) Dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diveri:fikasi oleh pejabat yang berwenang dimasing-masing SKPD. .
- (3) Salinan dokumen sebagaimana dimaksud pada arat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c disampaikan kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) selambat-lambatnya tanggal 5 bulan berikutnya.
9. ( 4) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia ( BKPSDM) melakukan evaluasi terhadap dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekaligus monitoring kehadiran dan melaporkan hasilnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## Bagian Kedua Permintaan Pembayaran TPP

## Pasal 15

Pennintaan pembayaran TPP diajukan pada BPKAD dengan memasukan dokwnendokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) serta dokwnen persyaratan administrasi keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VI MEKANISME PEMBAYARAN

Pasal 16

- (1) Semua pembayaran TPP bagi aparatur dihitung 100% (seratus persen).
- (2) TPP dibayarkan setiap bulan mulai tanggaJ IO sampai dengan tanggaJ 15 bulan berikutnya atau disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah.
- (3) Khusus untuk TPP bulan Desember, dibayarkan pada akhir bulan Desember.

## BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 17

/

Biaya TPP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

## BAB IX PENGA WASAN DAN PENGENDALIAN TPP

## Pasal 18

- (1) Pengawasan dan pengendalian terhadap pemberian TPP dilakukan oleh Kepala SKPD;
- (2) Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab terhadap kebenaran rekapitulasi kehadiran dan basil penilaian TPP ASN.

## BAB X

## KETENTUAN LAIN

Pasal 19

- (1) Setiap pejabat eselon ill, eselon IV dan staf (selain kepala SKPD/Unit Kerja ) wajib menyusun laporan kegiatan harian sebagai bukti pelaksanaan tupoksi dan aktifitas kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Daftar hadir masing-rnasing SKPD setiap hari apel pagi diserahkan paling lambat jam 08.45 wita dan apel sore dimasukkan jam 16.30 wita sebanyak 1 (satu) rangkap pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).
- (3) Apabila daftar hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dimasukan pada waktu yang ditentukan dianggap tidak mengikuti apel.
4. ( 4) Apabila BPPKAD menerima permintaan pembayaran dan diverifikasi terdapat ketidaksesuaian nilai TPP dan dokumen kelengkapan lainnya maka berkas dikembalikan kepada SKPD yang bersangkutan untuk dilakukan perbaikan.

## Pasal 20

Kepala SKPD/Unit Kerja wajib melaporkan kepada Bupati secara berjenjang kepada Sekretariat Daerah melalui BKPSDM terhadap ASN yang penilaian TPP tidak melebihi 50% (lima puluh persen) dalam 3 (tiga) bulan berturut-turut atau secara akumulasi untuk dikenakan hukuman disiplin berdasarkan PP 53 Tahun 2010.

## BAB XI PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe ·utara.

Ditetapkan

di Wanggudu

pada tanggal

3i Maret 2017

Diundangkan di Wanggudu


Pada tanggal

3i 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN


PERATURANBUPATIKONAWEUTARA

NOMOR:

I'-(

TAHUN 2017

LAMP IRAN

## TENT ANG

## PEDOMAN PENILAIAN DAN PEMBA Y ARANT AMBAHAN PENGHASILAN AP ARATUR SIPIL NEGARA LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA

I. Format dan Petunjuk Penilaian

Format Lembar Penilaian untuk Pemberian Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara (ASN) Lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Utara.

Nama Pejabat Penilai

Nip

Pangkat/Gol.

Nama Pejabat/Stafyang dinilai

Nip

Pangkat/Gol.

Jabatan

## KOPSKPD

| No. | Komponen | | Indikator | Bobot (%) | RwnusTPP | Hasil Perhit. TPP |
|-------|------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Disiplin | | | 60 | | |
| | | I | Kelengkapan Pakaian Dinas | 10 | Jwnlahhari berpakaian lengkap/jumlah hari keria x besaran bobot | Hasil rumus TPP X besaran TPP |
| | | 2 | Kehadiran Apel Pagi dan Apel Sore | 20 | Jumlah kehadiran apel pagi/apel sore/jumlah wajib apel X besaran bobot | Hasil rwnus TPP X besaran TPP |
| | | 3 | Absensi ruangan/Lap. Kinerja Harian | 30 | Jumlah Kehadiran ruangan/jumlah hari kerja X besaran bobot | Hasil rumus TPP X besaran TPP |
| 2 | Prestasi Kinerja Kelembazaan | | | 40 | | |
| | | 1 | Laporan Fungsional Keuangan | 15 | Jumlah Laporan X Besaran bobot | Hasil rumus TPP X besaran TPP |
| | | 2 | Laporan Kemajuan Fisik Keuangan | 15 | Jumlah Laporan X besaran bobot | Hasil rumus TPP X besaran TPP |
| | | 3 | Laporan hasil rapat SKPDatau Laporan basil perjalanan Dinas Ka. SKPD | 10 | Jumlah Laporan PD ditambanh dengan Jumlah Berita Acara yang dibuat dibagi Jumlah kegiatan yng dilakukan (Perdis/rapat) X besaran bobot | Hasil rumus TPP X besaran TPP |
| | | Total | | 100 | | ················ |

(

)

W anggudu,

2017

Pejabat Penilai

## Petunjuk Pengisian

1. Kolom 1 s/d 4 cukup jelas
2. KolomS:
3. j.&gt; Baris kelengkapan pakaian dinas diisi dengan : Jumlah hari berp~an dinas lengkap dibagi dengan jumlah hari kerja dalam bulan lalu dikalikan dengan besaran persentase (bobot) penilaian (10%).
4. 1
5. }&gt; Baris kehadiran apel pagi diisi dengan : Jumlah kehadiran apel pagi dan sore dibagi dengan jumlah wajib apel dalam 1 bulan dikalikan dengan besaran persentase (bobot) penilaian (20%)
6. j.&gt; Baris absensi ruangan/laporan kinerja harian diisi dengan : Jumlah kehadiran di ruangan/kiilerja harian (pagi, siang dan sore) dibagi dengan jumlah hari kerja dalam 1 (satu) bulan 1alu dikalikan dengan besaran persentase (bobot) penilaian (30 %), yang dibuktikan dengan mengisi laporan· kinerja harian.
7. }&gt;
8. Laporan fungsional keuangan diisi dengan : Jumlah laporan dikalikan dengan besaran persentase (bobot) penilaian (15%).
9. }&gt; Laporan kemajuan fisik keuangan diisi dengan :
10. Jumlah laporan dika1ikan dengan besaran persentase (bobot) penilaian (15%).
11. j.&gt; Laporan basil rapat SKPD/Laporan basil perjalanan dinas kepala SKPD diisi dengan:
12. Jumlah laporan perjalanan dinas ditambah dengan jumlah berita acara rapat dibagi dengan jumlah kegfatan (perjalanan dinas dan rapat) dikalikan dengan besaran persentase (bobot) penilaian (10%).
3. Kolom 6 diisi dengan hasil perkalian dari kolom 5
14. II Format kehadiran ruangan dan catatan kerja harian serta kelengkapan pakaian dinas dan atribut untuk eselon III ke bawah sesuai jenjang.

## KOPSKPD

Kehadiran Ruangan dan Laporan Kerja Harian

Hari/tgl SKPD

| No | Datang Jam | Datang Jam | Pulang | Pulang | Uraian kinerja Harian |
|------|--------------|--------------|----------|----------|-------------------------|
| No | | Paraf | Jam | Paraf | Uraian kinerja Harian |
| 1. | | | | | Apel paJ!i |
| 2. | | | | | . ... |
| 3. | | | | | . ... |
| 4. | | | | | ·············· |
| 5. | | | | | . ... |
| 6. | | | | | ISOMA |
| 7. | | | | | . ... |
| 8. | | | | | . ... |
| 9. | | | | | ·············· |
| 10. | | | | | . ... |
| Dst | | | | | Apel Sore |

Wanggudu,

2017

Mengetahui :

Atasan Langsung

(

)

## III Format perbitungan besaran TPP yang diterima PNS

No

Nama

Jabatan

No.

Hasil

Tarif

Be saran

NPWP

4

Perhitungan

TPP(%)

5

TPP

6

TPP

(5X6)

PPh

Pasal

21

7

8

Jumlah

Uang

Yang

Diterima

(7-8)

9

10

W anggudu,

2017

Bendahara Pengeluaran SKPD

(

)

.

1

1

2

3

Dst

Mengetahui :

Kepala SKPD .

(

)

2

3


## IV Instrumen Penilaian Kelngkapan Pakaian Dinas PNS Tiap Hari Kerja

| | | KETERANGAN | KETERANGAN |
|-----------------|------|--------------|----------------|
| NO. | NAMA | LENG KAP | TIDAK LENGK.AP |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| l 2 3 4 5 6 Dst | | | |

Wanggudu,

2017

Pejabat Penilai

(

)


\_\_J