Azzindani/ID_REG_KG_2510 huggingface dataset:
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 96 Tahun 2003 tentang PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK DEMOKRATIK RAKYAT KOREA TENTANG PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK ATAS PENGHASILAN (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang:
- a. bahwa di Jakarta, pada tanggal 11 Juli 2002 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Demokratik Rakyat Korea tentang Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak atas Penghasilan, sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Demokratik Rakyat Korea;
- b. bahwa sehubungan dengan itu, dipandang perlu untuk mengesahkan Persetujuan tersebut dengan Keputusan Presiden;
Mengingat:
1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4012);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan:
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK DEMOKRATIK RAKYAT KOREA TENTANG PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK ATAS PENGHASILAN.
Pasal 1
Mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Demokratik Rakyat Korea tentang Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak atas Penghasilan, yang telah ditandatangani Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta, pada tanggal 11 Juli 2002, sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Demokratik Rakyat Korea yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Indonesia, Korea dan Inggris sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.
Pasal 2
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Nopember 2003 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 14 Nopember 2003 SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, BAMBANG KESOWO
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 36 Tahun 1996 tentang PERINCIAN PENGELUARAN RUTIN TAHUN ANGGARAN 1996/1997 (berlaku 23 Mei 1996)
Pembukaan
Menimbang
:
bahwa Pengeluaran Rutin Tahun Anggaran 1996/1997 sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 2Tahun 1996 perlu diperinci lebih lanjut ke dalam Program, Kegiatan Departemen/Lembaga bersangkutan dan Jenis Pengeluaran;
Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 23 Undang-undang Dasar 1945;
2. Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9Tahun 1968 (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 53, tambahan Lembaran Negara Nomor 2860);
3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1996 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1996/1997 (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3624);
4. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 juncto Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1995 tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
: RUTIN TAHUN ANGGARAN 1996/1997.
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERINCIAN PENGELUARAN
Pasal 1
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Pasal 5
- (1) Sub Sektor-Sub Sektor dari Pengeluaran Rutin Tahun Anggaran 1996/1997 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1996, diperinci ke dalam Program dan Departemen/Lembaga bersangkutan sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran A dan Lampiran B Keputusan Presiden ini.
- (2) Perincian lebih lanjut dari Program-program sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ke dalam Kegiatan dan Jenis Pengeluaran menurut masing-masing Departemen/Lembaga ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran C Keputusan Presiden ini.

## Pasal 2

Pergeseran jumlah biaya dalam dan/atau antar Kegiatan serta antar Program dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) sampai dengan ayat (10) Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994.

## Pasal 3

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini diatur oleh Menteri Keuangan.


## Pasal 4

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 April 1996.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Mei 1996 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA


SOEHARTO
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 35 Tahun 1998 tentang PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 14 TAHUN 1995 TENTANG PENGEMBANGAN PROYEK NATUNA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 39 TAHUN 1995 (berlaku 6 Maret 1998)
Pembukaan
Menimbang
:
bahwa untuk lebih meningkatkan pelaksanaan kegiatan pengembangan proyek Natuna, dipandang perlu melakukan perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1995 tentang Pengembangan Proyek Natuna sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1995;
Mengingat
: 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1995 tentang Pengembangan Proyek Natuna sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1995.
MEMUTUSKAN:
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 14 TAHUN 1995 TENTANG PENGEMBANGAN PROYEK NATUNA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN
: PRESIDEN NOMOR 39 TAHUN 1995.
Pasal I
Ketentuan Pasal 6 ayat (3) Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1995 tentang Pengembangan Proyek Natuna sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1995 diubah, sehingga Pasal 6 seluruhnya berbunyi sebagai berikut:
Pasal 2
- (1) Tim Pelaksana Proyek Natuna bertugas menyusun rencana kerja program kegiatan dan rencana pembiayaan bagi pelaksanaan tugas Tim Pengembangan Proyek Natuna sesuai ketentuan Pasal 2.
Pasal 6
- (1) Tim Pelaksana Proyek Natuna bertugas menyusun rencana kerja program kegiatan dan rencana pembiayaan bagi pelaksanaan tugas Tim Pengembangan Proyek Natuna sesuai ketentuan Pasal 2.
- (2) Ketua Tim Pelaksana Proyek Natuna memimpin dan mengkoordinasi anggota Tim Pelaksana Proyek Natuna dalam melaksanakan tugas masing-masing dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- (3) Tim Pelaksana Proyek Natuna terdiri dari:
1. Ketua
- Drs. F. Abda'oe;
2. Wakil Ketua Koordinator Pembangunan di Ladang Gas Natuna
-
Ir. G.A.S. Nayoan;
3. Wakil Ketua Koordinator Pembangunan Prasarana
Penunjang :
Ir. A. Suleman Wiriadidjaja;
- 4.
- Anggota
- Kepala Satuan Pelaksana (Kasatlak) Pembangunan Pulau Natuna;
- 5.
- Anggota :
- Direktur Utama Pertamina
- 6.
- Anggota :
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau;
- 7.
- Anggota
-
- Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Barat."
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI Kepala Biro Hukum dan Perundang-undangan ttd
Lambock V. Nahattands
Pasal II
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Maret 1998

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Verifikasi: ttd. SOEHARTO Pasal II ...
Unknown Unknown Nomor TAHUN Tahun 2017 tentang PEMBENTUK4.N DE'iNAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN MUS I BANYUASIN (berlaku Unknown)
Pembukaan
Mengingat
- 1.Undang-Undang Nornor 28 Tahun 1959 Tentang tentang Pernbentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembar-an Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tarnbahan Lernbaran Negara N omor 1821);
2. Undang-Undang Nornor 33 Tahun 2004 tentang Perirribangan Keuangan arrtara PemerinLahan Pusa! dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Neaara b Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor 126,
3. Undanz-Undanz Nornor b b Tahun 20]4 tentanz o Pernerintahan Daerah. (Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 5587), sebagaimana telah drubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nornor Tabun 2015 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Negara Republik Indonesia Nomor tambahan lembaran Negara 23 9 tentang (Lembaran 58, Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-undang Nornor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2012 Nomor Tambahan Lembaran Negara R ublil T d . l\T c;:r)h(]I. cepu ik in icnesra 1'10mOr v0v J,
5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lem bagaNegara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4254);
6. Pcraturan Pemerirrtah Nemer 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan r','--0121 (Lernbaran Renublik Indonesia Tahun 20 i c; Nornor 20 Tambahan t'" u. ..L."),..1..., .1.,-,\. .1. ~J..l. ,1. .1.. "-J ··. ..I.J...i.. ,i ct... tJ ..Ll . .L . .J.. 1. Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680); Negara
- 7"Peraturan Pernerintah Nornor 2016 Nornor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
2
Menetapkan
9. Peraturan Bupati Musi Banyuasin No. 62 Tahun 2016, tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Musi Banyuasin.
MEl'iiUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI MUSI BANYlJASIN TENTANG PEMBENTUKANDEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN'
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, mcmerintahlcan Pengundangan Peraturan Bupati dengan Penernpatan dalarn Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. Di Tetapkan di Sekayu Pada Tanggal 89 24 t B~PATl MUSI BANYUASINf· =-c:::::=======\ ~~~ ~H. DODI REZA ALEX NOERDIN Diundanzkan di: b Sekayu \_ Pada Tanggal : .;z ~ Mustw. 9(J''7

Penandatangan: PIt, SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MJSI BANYUASIN APRIYADI BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BA...l\TJASIN TAHUN 2017 NOMOR: 1-10
KEPUTUSAN PRESIDEN PENCABUTAN Nomor 187 Tahun 1998 tentang PENCABUTAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 93 TAHUN 1996 TENTANG BANTUAN PINJAMAN KEPADA PT. KIANI KERTAS (berlaku 22 Oktober 1998)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa dalam rangka reformasi dan restruksturisasi di bidang ekonomi, dipandang perlu mengambil langkah-langkah untuk meningkatakan efektifitas penggunaan dana nasional termasuk yang bersumber dari dana reboisasi guna memperkokoh perekonimian nasional;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu mencabut Keputusan Presiden Nomor 93 Tahun 1996 tentang Pinjaman Kepada PT Kiani Kertas;
Meningat
Menetapkan
: 1.
- Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1990 tentang Dana Reboisasi telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1998;
MEMUTUSKAN :
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 93 TAHUN 1996 TENTANG BANTUAN
: PINJAMAN KEPADA PT. KIANI KERTAS.
Pasal 1
Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Keputusan Presiden Nomor 93 Tahun 1996 tentang Bantuan Pinjaman Kepada PT Kiani Kertas.
Pasal 2
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Oktober 1998 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. BACHARUDDIN YUSUF HABIBIE

Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 Oktober 1998 MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd. AKBAR TANJUNG
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 76 Tahun 2004 tentang PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK PERU MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK, PASPOR DINAS ATAU PASPOR SPESIAL (berlaku 27 September 2004)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa di Jakarta, pada tanggal 28 Pebruari 2003 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Peru mengenai Pembebasan Visa bagi Pemegang Paspor Diplomatik, Paspor Dinas atau Paspor Spesial, sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Peru;
- b. bahwa sehubungan dengan itu, dipandang perlu untuk mengesahkan Persetujuan tersebut dengan Keputusan Presiden;
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4012);
Mengingat
: 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;
MEMUTUSKAN
Pasal 4
MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK PERU MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK, PASPOR DINAS ATAU PASPOR SPESIAL.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 September 2004

Penandatangan: SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd. BAMBANG KESOWO ## Pasal 1

Verifikasi: Mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Peru mengenai Pembebasan Visa bagi Pemegang Paspor Diplomatik, Paspor Dinas atau Paspor Spesial, yang telah ditandatangani Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta, pada tanggal 28 Pebruari 2003, sebagai hasil perundingan antara Delegasidelegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Peru yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Indonesia, Spanyol, dan Inggris sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini. ## Pasal 2 Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 September 2004

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. MEGAWATI SOEKARNOPUTRI
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 112 Tahun 2004 tentang PENETAPAN BENCANA ALAM GEMPA BUMI DAN GELOMBANG TSUNAMI DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN PROVINSI SUMATERA UTARA SEBAGAI BENCANA NASIONAL DAN HARI BERKABUNG NASIONAL (berlaku 27 Desember 2004)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
Menetapkan
Pasal 4
3. : Indonesia Tahun 1945;
2. Keputusan Presiden Nornor 3 Tahun 2001 tentang Bidang Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 111 Tahun 200I;
MEMUTUSKAN :
Menyatakan bencana alam yang disebabkan oleh gempa bumi dan gelombang tsunami di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Provinsi Sumatera Utara, pada tanggal 26 Desember 2004 sebagai Bencana Nasional.
KEDUA
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- Sebagai wujud keprihatinan bangsa terhadap Bencana Nasional sebagaimana dirnaksud dalam Diktum PERTAMA, menetapkan sebagai Hari Berkabung Nasional selama 3 (tiga) hari berturut-turut terhitung mulai tanggal 27 Desember 2004 sampai dengan tanggal 29 Desember 2004 yang dilakukan dengan pengibaran setengah tiang Bendera Kebangsaan Merah Putih di seluruh pelosok tanah air.
KETIGA
:
- Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi untuk secepatnya mengkoordinasikan penyusunan program dan melaksanakan kegiatan penanggulangan penderitaan masyarakat setempat serta pernu lihan akibat bencana tersebut.
KEEMPAT
:
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Desember 2004

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. Dr. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 129 Tahun 1999 tentang PENGESAHAN PROTOCOL TO IMPLEMENT THE SECOND PACKAGE OF COMMITMENTS UNDER THE ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT ON SERVICES (berlaku 13 Oktober 1999)
Pembukaan
Menimbang
: a.
bahwa di Hanoi, Vietnam, pada tanggal 16 Desember 1998 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani protocol to Implement the Second Package of Commitments under the ASEAN Framework Agreement on Services, sebagai hasil perundingan Negara-negara anggota ASEAN;
- b. bahwa sehubungan dengan itu, dan sesuai dengan Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2826/HK/1960 tanggal 22 Agustus 1960 tentang Pembuatan Perjanjian-perjanjian dengan Negara Lain, dipandang perlu untuk mengesahkan Protocol tersebut dengan Keputusan Presiden;
Mengingat
:
Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN PROTOCOL TO IMPLEMENT THE SECOND PACKAGE OF COMMITMENTS UNDER THE ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT ON SERVICES.
Pasal 1
Mengesahkan Protocol to Implement the Second Package of Commitments under the ASEAN Framework Agreement on Services, yang telah ditandatangani Pemerintah Republik Indonesia di Hanoi, Vietnam, pada tanggal 16 Desember 1998, sebagai hasil perundingan Negara-negara anggota ASEAN yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.
Pasal 4
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN PROTOCOL TO IMPLEMENT THE SECOND PACKAGE OF COMMITMENTS UNDER THE ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT ON SERVICES.
Mengesahkan Protocol to Implement the Second Package of Commitments under the ASEAN Framework Agreement on Services, yang telah ditandatangani Pemerintah Republik Indonesia di Hanoi, Vietnam, pada tanggal 16 Desember 1998, sebagai hasil perundingan Negara-negara anggota ASEAN yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Oktober 1999 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Verifikasi: ttd. BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 13 Oktober 1999 MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd. MULADI LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 197.
LAMPIRAN
LAMPIRAN
LAMPIRAN TIDAK DISERTAKAN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 25 Tahun 1999 tentang HARI FILM NASIONAL (berlaku 29 Maret 1999)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa tanggal 30 Maret 1950 merupakan hari bersejarah bagi Perfilm Indonesia karena pada tanggal tersebut pertama kalinya film cerita dibuat oleh orang dan perusahaan Indonesia;
- b. bahwa dalam upaya meningkatkan kepercayaan diri, motivasi para insan film Indonesia serta untuk meningkatkan prestasi yang mampu mengangkat derajat film Indonesia secara regional, nasional dan internasional, dipandang perlu menetapkan
Pasal 4
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG HARI FILM NASIONAL.
PERTAMA
:
Tanggal 30 Maret ditetapkan sebagai Hari Film Nasional.
KEDUA
:
Hari Film Nasional bukam merupakan hari libur.
KETIGA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta

Penandatangan: pada tanggal 29 Maret 1999 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd. BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 34 Tahun 1999 tentang PENGESAHAN ANGGARAN DASAR GERAKAN PRAMUKA (berlaku 3 Mei 1999)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan peranan Gerakan Pramuka diperlukan Anggaran Dasar yang mencerminkan aspirasi, visi dan misi seluruh Gerakan Pramuka Indonesia, sehingga secara efektif dapat dijadikan landasan kerja Gerakan Pramuka Indonesia;
- b. bahwa untuk mewujudkan upaya sebagaimana dimaksud butir a, telah dilaksanakan penyempurnaan atas Anggaran Dasar Gerakan Pramuka melalui pembahasan dalam Musyawarah Nasional VI Gerakan Pramuka dari tanggal 24 sampai dengan 27 November 1998;
- c. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, dipandang perlu mengesahkan Anggaran Dasar Gerakan Pramuka dengan Keputusan Presiden;
Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
MEMUTUSKAN
Pasal 4
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN ANGGARAN DASAR GERAKAN PRAMUKA.
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran tidak diikutsertakan


## Pasal 1

Mengesahkan Anggaran Dasar Gerakan Pramuka sebagaimana terlampir dalam Keputusan Presiden ini, sebagai penyempurnaan terhadap Anggaran Dasar yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1988 tentang Pengesahan Anggaran Dasar Gerakan Pramuka.

## Pasal 2

Dengan ditetapkannya Pengesahan Anggaran Dasar Gerakan Pramuka ini, maka Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1988 tentang Pengesahan Anggaran Dasar Gerakan Pramuka, dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 3

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Mei 1999 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 57 Tahun 1999 tentang HONORARIUM BAGI KETUA, KETUA PENGGANTI, ANGGOTA DAN ANGGOTA PENGGANTI PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (berlaku 15 Juni 1999)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat mempunyai tugas khusus dalam menangani penyelesaian perkara Perselisihan Industrial dan Pemutusan Hubungan Kerja, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan Swasta;
- b. bahwa dalam upaya lebih meningkatkan pelaksanaan tugas Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P) tersebut, dipandang perlu menetapkan honorarium bagi Ketua, Ketua Pengganti, Anggota, dan Anggota Pengganti Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat dengan Keputusan Presiden;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang Perselisihan Perburuhan (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1227);
Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
Menetapkan
:
3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1957 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Ketua, Anggota, dan Anggota Pengganti Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 148);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1957 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Ketua, Anggota, dan Anggota Pengganti Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 149);
MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG HONORARIUM BAGI KETUA, KETUA PENGGANTI, ANGGOTA, DAN ANGGOTA PENGGANTI PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT.
Pasal 1
Kepada Ketua, Ketua Pengganti, Anggota, dan Anggota Pengganti Panitia Penyelesaian Perburuhan Pusat (P4P) diberikan honorarium yang setiap bulannya ditetapkan sebesar:
- a. Ketua/Ketua Pengganti adalah sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- b. Anggota/Anggota Pengganti adalah sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).
Pasal 2
Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dibayarkan terhitung sejak tanggal 1 April 1999.
Pasal 3
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Juni 1999 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Verifikasi: ttd. BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 145 Tahun 1999 tentang PERUBAHAN SEBUTAN MENTERI EKSPLORASI LAUT MENJADI MENTERI EKSPLORASI LAUT DAN PERIKANAN (berlaku 1 Desember 1999)
Pembukaan
Menimbang :
bahwa untuk lebih meningkatkan pelaksanaan tugas Kabinet Periode 1999-2004 agar lebih berdayaguna dan berhasil guna, dipandang perlu melakukan penyempurnaan sebutan Menteri Eksplorasi Laut sebagaimana ditetapkan Keputusan Presiden Nomor 355/M Tahun 1999 menjadi Menteri Eksplorasi Laut dan Perikanan;
Mengingat : Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945;
MEMUTUSKAN
Pasal 4
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERTAMA :
Mengubah sebutan Menteri Eksplorasi Laut sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Presiden Nomor 355/M Tahun 1999 menjadi Menteri Eksplorasi Laut dan Perikanan.
KEDUA :
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Desember 1999

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd ## ABDURRAHMAN WAHID

Distribusi: Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KABINET RI

Penandatangan: Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan I, Lambock V. Nahattands
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 70 Tahun 2004 tentang PERPANJANGAN MASA TUGAS TIM PEMBERESAN BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL (berlaku 27 Agustus 2004)
Pembukaan
Menimbang
- a.
bahwa dalam rangka penyelesaian pengakhiran tugas Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), dengan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2004, telah dibentuk Tim Pemberesan BPPN yang bertugas selama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu;
- b. bahwa berhubung pelaksanaan tugas Tim Pemberesan belum selesai seluruhnya, maka dipandang perlu memperpanjang masa tugas Tim Pemberesan BPPN tersebut dengan Keputusan Presiden;
Mengingat
:
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2004 tentang Pembentukan Tim Pemberesan Badan Penyehatan Perbankan Nasional;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
PERPANJANGAN MASA TUGAS TIM PEMBERESAN BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL.
Pasal 1
Masa tugas Tim Pemberesan Badan Penyehatan Perbankan Nasional sebagaimana dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2004 tentang Pembentukan Tim Pemberesan Badan Penyehatan Perbankan Nasional, diperpanjang sampai dengan tanggal 27 Januari 2005.
Pasal 2
Keputusan Presiden ini mulai berlaku sejak tanggal 27 Agustus 2004.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Agustus 2004 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. MEGAWATI SOEKARNOPUTRI
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 92 Tahun 2001 tentang PENCABUTAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG PENUGASAN (berlaku 26 Juli 2001)
Pembukaan
Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 15 Undang Undang Dasar 1945 pemberian gelaran, tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan merupakan kewenangan Presiden dalam kedudukannya sebagai Kepala Negara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan dalam rangka menjaga konsistensi dalam pengambilan kebijakan serta pelaksanaannya, dipandang perlu mencabut Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2001 tentang Penugasan Wakil Presiden Untuk Menandatangani Keputusan Presiden Mengenai Penganugerahan Gelar dan Tanda-tanda Kehormatan;
Mengingat : Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 15 Undang Undang Dasar 1945;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG PENUGASAN WAKIL PRESIDEN UNTUK MENANDATANGANI KEPUTUSAN PRESIDEN MENGENAI PENGANUGERAHAN GELAR DAN TANDA-TANDA KEHORMATAN.
Pasal 1
Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2001 tentang Penugasan Wakil Presiden Untuk Menandatangani Keputusan Presiden Mengenai Penganugerahan Gelar dan Tanda-tanda Kehormatan, dinyatakan dicabut.
Pasal 2
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Juli 2001 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd MEGAWATI SOEKARNOPUTRI
Unknown Unknown Nomor 8 Tahun 2014 tentang PEDOMAN PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. BADARUDDIN TANJUNG (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
. Mengingat
-V
BUPATITABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN BUPATI TABALONG NOMOR : 4 4 TAHUN 2014
..
TENTANG
PEDOMAN PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. BADARUDDIN TANJUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TABALONG,
- a. bahwa dengan ditetapkannya RSUD H.Badaruddin Tanjung sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) secara penuh, diberikan fleksibilitas dalam pengadaan Barang/ Jasa atas dasar prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel, dan praktek bisnis yang sehat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Tanjung pada tanggal 10 Desewber 2014

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG, H.A. M.SANGADJI BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2014 NOMOR 44 ## Pasal 1

Penandatangan: - (1) Dengan Peraturan Bupati ini diatur Pedoman Pengadaan Barang dan/atau Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah H.Badaruddin Tanjung: - (2) Pedoman Pengadaan Barang dan/atau Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku tanggal diundangkan pada

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong:


Ditetapkan di Tanjung tanggal 1d pada
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor TAHUN Tahun 1997 tentang PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 5 TAHUN 1988 TENTANG PENGADAAN BAHAN PELEDAK SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 86 TAHUN 1994 (berlaku 6 Mei 1997)
Pembukaan
Menimbang
:
a. bahwa dengan semakin meningkatnya penggunaan dan kebutuhan bahan peledak untuk kegiatan industri dalam negeri serta untuk mengurangi ketergantungan pada impor, pengadaan dan atau distribusi secara nasional bahan baku peledak industri perlu semakin dikembangkan;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut dan dengan tetap memperhatikan kepentingan pertahanan keamanan Negara, dipandang perlu untuk melakukan perubahan atas ketentuan mengenai bahan peledak;
2. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1988 tentang Pengadaan Bahan peledak sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 1994;
Mengingat
:
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
MEMUTUSKAN :
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 5 TAHUN 1988 TENTANG PENGADAAN BAHAN PELEDAK SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 86 TAHUN 1994.
Pasal I
Mengubah beberapa ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1988 tentang Pengadaan Bahan peledak sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 1994, sebagai berikut:
1. Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 2
Pengadaan beserta distribusi bahan peledak dan atau komponennya di seluruh wilayah Indonesia dilakukan oleh:
- a. PT (PERSERO) Dahana, untuk bahan peledak militer dan bahan peledak industri (komersial); dan
- b. PT Multi Nitrotama Kimia dan PT Tridaya Esta, khusus untuk bahan peledak industri (komersial)."
2. Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 3
- (1) PT (PERSERO) Dahana, PT Multi Nitrotama Kimia dan PT Tridaya Esta wajib membuat program kerja tahunan atas setiap kegiatan yang dimaksud dalam Pasal 3.
Pasal 4
- (1) PT (PERSERO) Dahana, PT Multi Nitrotama Kimia dan PT Tridaya Esta wajib membuat program kerja tahunan atas setiap kegiatan yang dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Pelaksanaan program kerja tahunan yang dimaksud pada ayat (1) harus terlebih dahulu mendapat pengesahan dari Menteri Pertahanan Keamanan atau pejabat yang ditunjuknya."
Pasal II
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Mei 1997

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Verifikasi: ttd. SOEHARTO
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor TAHUN Tahun 2001 tentang TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH AGAMA (berlaku 17 Oktober 2001)
Pembukaan
Menimbang
- bahwa dalam rangka meningkatkan mutu, prestasi, pengabdian, dan gairah kerja bagi Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam jabatan fungsional Penyuluh Agama, dipandang perlu untuk memberikan Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama dengan Keputusan Presiden;
Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 49);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);
5. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH AGAMA.
Pasal 1
Dalam Keputusan Presiden ini yang dimaksud dengan Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama, selanjutnya disebut dengan Tunjangan Penyuluh Agama adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam jabatan fungsional Penyuluh Agama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 2
Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam jabatan fungsional Penyuluh Agama, diberikan tunjangan Penyuluh Agama setiap bulan.
Pasal 3
Besarnya tunjangan Penyuluh Agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Keputusan Presiden ini.

## Pasal 4

Pemberian tunjangan Penyuluh Agama dihentikan apabila Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diangkat dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional lain atau karena hal lain yang mengakibatkan pemberian tunjangan dihentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini diatur oleh Menteri Keuangan dan/atau Kepala Badan Kepegawaian Negara, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 6

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2001 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 9 Tahun 2010 tentang PENUGASAN (berlaku 25 Mei 2010)
Pembukaan
Menimbang
- bahwa sehubungan dengan pelaksanaan kunjungan kerja Presiden ke Norwegia dalam rangka menghadiri Oslo Climate and Forest Conference pada tanggal 25 sampai dengan 27 Mei 2010, maka untuk menjaga lancarnya pelaksanaan pemerintahan dipandang perlu untuk menugaskan Wakil Presiden melaksanakan tugas seharihari Presiden selama berlangsungnya kunjungan tersebut;
Mengingat
- 1.
- Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden Dalam Hal Presiden Berada di Luar Negeri;
MEMUTUSKAN
Pasal 4
2. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden Dalam Hal Presiden Berada di Luar Negeri;
MEMUTUSKAN :
Menugaskan Wakil Presiden untuk melaksanakan tugas sehari-hari Presiden sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden Dalam Hal Presiden Berada di Luar Negeri, selama Presiden melaksanakan kunjungan kerja ke Norwegia dalam rangka menghadiri Oslo Climate and Forest Conference pada tanggal 25 sampai dengan 27 Mei 2010 atau sampai dengan tanggal tiba kembali di tanah air.
Salinan sesuai dengan aslinya WAKIL SEKRETARIS KABINET,
Lambock V. Nahattands
KEDUA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Mei 2010 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 30 Tahun 2009 tentang PENUGASAN (berlaku 24 Oktober 2009)
Pembukaan
Menimbang
- bahwa sehubungan dengan pelaksanaan rangkaian kunjungan kerja Presiden dalam rangka menghadiri 15 th ASEAN Summit and Related Summits di Cha-am Hua Hin, Thailand, maka untuk menjaga lancarnya pelaksanaan pemerintahan dipandang perlu untuk menugaskan Wakil Presiden melaksanakan tugas sehari-hari Presiden selama berlangsungnya kunjungan tersebut;
- Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
- Mengingat : 1. Tahun 1945;
2. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden Dalam Hal Presiden Berada di Luar Negeri;
MEMUTUSKAN
Pasal 4
- Mengingat : 1. Tahun 1945;
2. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden Dalam Hal Presiden Berada di Luar Negeri;
MEMUTUSKAN :
Menugaskan Wakil Presiden untuk melaksanakan tugas sehari-hari Presiden sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden Dalam Hal Presiden Berada di Luar Negeri, selama Presiden melaksanakan rangkaian kunjungan kerja dalam rangka menghadiri 15 th ASEAN Summit and Related Summits di Cha-am Hua Hin, Thailand pada tanggal 23 sampai dengan 25 Oktober 2009 atau sampai dengan tanggal tiba kembali di tanah air.
Salinan sesuai dengan aslinya Wakil Sekretaris Kabinet, ttd
Lambock V. Nahattands
KEDUA :
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Oktober 2009 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Pembukaan
Menimbang
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 65 TAHUN 2004 TENTANG
PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
:
Mengingat
:
Menetapkan
Pasal 3
2. Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VII/MPR/1973 tentang Keadaan Presiden dan/atau Wakil Presiden Republik Indonesia Berhalangan;
Pasal 4
2. Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VII/MPR/1973 tentang Keadaan Presiden dan/atau Wakil Presiden Republik Indonesia Berhalangan;
3. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden Dalam Hal Presiden Berada di Luar Negeri;
MEMUTUSKAN :
Menugaskan Wakil Presiden untuk melaksanakan tugas sehari-hari Presiden sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden Dalam Hal Presiden Berada di Luar Negeri, selama Presiden melaksanakan melaksanakan ibadah Umroh ke Mekah dan Madinah, Saudi Arabia, yang akan berlangsung mulai tanggal 5 Agustus 2004 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2004 atau sampai dengan tanggal tiba kembali di tanah air.
- Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Agustus 2004

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd MEGAWATI SOEKARNOPUTRI
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor BAGI Tahun 1999 tentang HONORARIUM BAGI KETUA, (berlaku 8 Januari 2002)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
Menetapkan
:
:
:
bahwa dalam rangka meningkatkan mutu, prestasi, pengabdian, dan gairah kerja, kepada Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha diberikan honorarium yang penetapannya dengan Keputusan Presiden;
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817);
3. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
MEMUTUSKAN :
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG HONORARIUM BAGI KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA.
Pasal 1
Kepada Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha diberikan honorarium setiap bulan.
Pasal 2
Besarnya honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagai berikut :
1. Ketua dan Wakil Ketua sebesar Rp 14.375.000,00 (empat belas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
2. Anggota sebesar Rp 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).
Pasal 3
Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diberikan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2002.
Pasal 4
Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini diatur oleh Menteri Keuangan.
Pasal 5
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Januari 2002

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. MEGAWATI SOEKARNOPUTRI
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 14 Tahun 2006 tentang PENUGASAN (berlaku 9 September 2006)
Pembukaan
Menimbang
- bahwa sehubungan dengan pelaksanaan Kunjungan Kerja/Kenegaraan Presiden ke Finlandia, Norwegia, dan Cuba mulai tanggal 9 September 2006 sampai dengan 19 September 2006, maka untuk menjaga lancarnya pelaksanaan pemerintahan dipandang perlu untuk menugaskan Wakil Presiden melaksanakan tugas sehari-hari Presiden selama berlangsungnya kunjungan tersebut;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden Dalam Hal Presiden Berada di Luar Negeri;
MEMUTUSKAN
Pasal 4
2. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden Dalam Hal Presiden Berada di Luar Negeri;
MEMUTUSKAN :
Menugaskan Wakil Presiden untuk melaksanakan tugas sehari-hari Presiden sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden Dalam Hal Presiden Berada di Luar Negeri, selama Presiden melaksanakan Kunjungan Kerja/Kenegaraan ke Finlandia, Norwegia, dan Cuba mulai tanggal 9 September 2006 sampai dengan tanggal 19 September 2006 atau sampai dengan tanggal tiba kembali di tanah air.
KEDUA : ________________
:
:
KEDUA
:
Keputusan ditetapkan.
Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum,
Lambock V. Nahattands
Presiden ini mulai berlaku pada tanggal
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 September 2006 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG Nomor 18 Tahun 2016 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2010 TENTANG PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI (berlaku 20 Juni 2016)
PENJELASAN
Pasal 124
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka perlu dilakukan penyesuaian
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 167 Tahun 2000 tentang PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK ARGENTINA MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN ATAS PENANAMAN MODAL BESERTA PROTOKOL (berlaku 1 Desember 2000)
Pembukaan
Menimbang :
a. bahwa di Buenos Aires, Argentina, pada tanggal 7 Nopember 1995 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Argentina mengenai Peningkatan dan Perlindungan atas Penanaman Modal beserta Protokol, sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Argentina;
b. bahwa sehubungan dengan itu, dipandang perlu untuk mengesahkan Persetujuan beserta Protokol tersebut dengan Keputusan Presiden;
Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4012);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN PERSE-TUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK ARGENTINA MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN ATAS PENANAMAN MODAL BESERTA PROTOKOL.
.
Pasal 1
Mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Argentina mengenai Peningkatan dan Perlindungan atas Penanaman Modal beserta Protokol, yang telah ditandatangani Pemerintah Republik Indonesia di Buenos Aires, Argentina, pada tanggal 7 Nopember 1995, sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Argentina yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Indonesia, Spanyol dan Inggris sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.
Pasal 2
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Desember 2000

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ABDURRAHMAN WAHID

Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 1 Desember 2000

Penandatangan: SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DJOHAN EFFENDI
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor TAHUN Tahun 1993 tentang BENTUK DAN ISI SURAT PATEN (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan sistem paten, Surat Paten merupakan bukti pemberian paten yang sekaligus juga menjadi bukti pemilikan paten atas sesuatu penemuan di bidang teknologi;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 67 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten, bentuk dan isi Surat Paten harus ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3398);
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG BENTUK DAN ISI SURAT PATEN.
Pasal 1
Surat Paten diberikan dengan bentuk dan isi sesuai dengan contoh terlampir pada Peraturan Pemerintah ini.
Pasal 2
Surat Paten ditandatangani oleh Menteri Kehakiman atau pejabat yang ditunjuknya.
Pasal 3
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Pebruari 1993 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Verifikasi: ttd. SOEHARTO

Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 Pebruari 1993 MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Verifikasi: ttd. MOERDIONO

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
## NOMOR11 TAHUN 1993
## TENTANG
## BENTUK DAN ISI SURAT PATEN
## UMUM
Terhadap suatu penemuan di bidang teknologi yang memenuhi persyaratan untuk mendapatkan paten, diberikan Surat Paten yang diterbitkan oleh Kantor Paten sebagai tanda bukti pemilikan paten untuk penemuan yang bersangkutan.
Surat Paten diberikan kepada orang yang mengajukan permintaan paten atau dalam hal permintaan paten diajukan oleh kuasa maka salinan Surat Paten diberikan pula kepada penemu atau yang berhak atas penemuan tersebut.
Sebagai tanda bukti pemberian paten oleh Kantor Paten dan sekaligus juga merupakan tanda bukti pemilikan paten, Surat Paten antara lain memuat penemuan, nama pemilik sebagai Pemegang Paten lengkap dengan alamat yang jelas, penemu, tanggal pemberian paten dan nomor paten yang bersangkutan.
Dengan mempertimbangkan pentingnya peranan Surat Paten sebagai tanda bukti pemilikan paten, maka
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 2
Pejabat tersebut sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten, adalah pejabat Kantor Paten.
PENJELASAN
Pasal 3
Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3517
PENJELASAN
Pasal 67
Undang-undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten menetapkan bahwa bentuk dan isi Surat Paten diatur dengan Peraturan Pemerintah. ## PASAL DEMI PASAL