PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG Nomor 6 Tahun 2016 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH Bagian Hukum Setda Kabupaten Bandung Tahun 2016 BUPATI BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH (berlaku 1 Juli 2016)
Pembukaan
Menimbang :
- a. bahwa pajak daerah merupakan pendapatan asli daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bandung;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan, dan keadilan bagi masyarakat wajib pajak serta menjawab persoalanpersoalan sosial ekonomi yang berkembang dimasyarakat, perlu kebijakan pajak daerah yang dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
Mengingat
3
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah perlu disesuaikan dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
3. : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar
4. Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
Menetapkan :
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 1);
Dengan Persetujuan Bersama :
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG
dan
BUPATI BANDUNG
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 1), diubah sebagai berikut :
6
1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Dinas adalah satuan kerja perangkat daerah di bidang pendapatan dan pengelolaan keuangan dan/atau yang membidangi pengelolaan pemungutan pajak daerah.
7
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
- (1) Dengan nama Pajak Hotel dipungut Pajak atas setiap pelayanan yang disediakan oleh Hotel.
- (2) Objek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olah raga dan hiburan.
- (3) Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, setrika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola Hotel.
- (4) Objek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberlakukan juga terhadap pelayanan yang disediakan oleh:
- a. Hotel;
- b. motel;
- c. losmen;
- d. gubuk pariwisata;
- e. wisma pariwisata;
- f. pesanggrahan;
- g. rumah penginapan atau homestay;
- h. rumah kos yang memiliki kamar lebih dari 10 (sepuluh) kamar; dan
- i. vila yang disewakan.
- (5) Fasilitas olahraga dan hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari pusat kebugaran, kolam renang, tenis, karaoke, pub, dan/atau diskotik yang disediakan atau dikelola hotel.
- (6) Tidak termasuk objek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah atau Pemerintah Daerah;
- b. jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya;
- c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
- d. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
- e. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh Hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 6
- (1) Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Tarif Pajak Hotel untuk basis pungutan Rumah kos ditetapkan sebagai berikut :
- a. jumlah kamar 11 (sebelas) sampai dengan 20 (dua puluh) kamar ditetapkan sebesar 5% (lima persen); dan
- b. jumlah kamar diatas 20 (dua puluh) kamar ditetapkan sebesar 7% (tujuh persen).
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 8
- (1) Dengan nama Pajak Restoran dipungut Pajak atas setiap pelayanan yang disediakan oleh Restoran.
- (2) Objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan yang disediakan oleh Restoran.
- (3) Pelayanan yang disediakan Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.
- (4) Tidak termasuk objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi Restoran yang omzetnya tidak melebihi Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan.
- (5) Masa Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 1 (satu) bulan takwim.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 11
- (1) Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen).
- (2) Tarif Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan juga terhadap pelayanan Restoran yang diberikan kepada instansi dilingkungan pemerintahan Daerah.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 16
- (1) Tarif Pajak Hiburan ditetapkan sebagai berikut:
- a. tontonan/film :
1. harga tiket masuk di atas Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen);
2. harga tiket masuk Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan dibawah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen); dan
3. harga tiket masuk dibawah Rp.10.000,00 ditetapkan sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen);
- b. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau pagelaran busana (fashion show) yang berkelas lokal/tradisional sebesar 0% (nol persen) dari harga tiket masuk atau jumlah uang yang seharusnya diterima;
- c. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau pagelaran busana yang berkelas lokal/tradisional sebesar 0% (nol persen) dari harga tiket masuk atau jumlah uang yang seharusnya diterima;
- d. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau pagelaran busana yang berkelas nasional sebesar 10% (sepuluh persen) dari harga tiket masuk atau jumlah uang yang seharusnya diterima;
- e. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau pagelaran busana yang berkelas internasional sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah uang yang seharusnya diterima;
- f. kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya, yang berkelas lokal/tradisional sebesar 0% (nol persen) dari harga tiket masuk atau dari jumlah uang yang seharusnya diterima;
- g. kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya, yang berkelas nasional sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah uang yang seharusnya diterima;
- h. kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya, yang berkelas internasional sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari harga tiket masuk atau dari jumlah uang yang seharusnya diterima;
- i. pameran yang bersifat non komersial sebesar 0% (nol persen);
- j. pameran yang bersifat komersial ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari jumlah pembayaran yang seharusnya diterima;
- k. diskotik, panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, karaoke, klab malam, dan sejenisnya ditetapkan sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari jumlah pembayaran atau jumlah uang yang seharusnya diterima;
- l. sirkus, akrobat, dan sulap yang berkelas lokal/tradisional ditetapkan sebesar 0% (nol persen);
- m. sirkus, akrobat, dan sulap yang berkelas nasional ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari harga tiket masuk atau jumlah uang yang seharusnya diterima;
- n. sirkus, akrobat, dan sulap yang berkelas internasional ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen) dari harga tiket masuk atau jumlah uang yang seharusnya diterima;
- o. permainan bilyar dan boling ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen) dari harga tiket masuk atau dari jumlah uang yang seharusnya diterima;
- p. pacuan kuda dan balapan berkelas lokal/tradisional ditetapkan sebesar 0% (nol persen);
- q. pacuan kuda berkelas nasional sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari harga tiket masuk atau dari jumlah uang yang seharusnya diterima;
- r. pacuan kuda berkelas internasional sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari harga tiket masuk atau dari jumlah uang yang seharusnya diterima;
- s. kendaraan bermotor berkelas nasional ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari harga tiket masuk atau dari jumlah uang yang seharusnya diterima;
- t. kendaraan bermotor berkelas internasional ditetapkan sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari harga tiket masuk atau dari jumlah uang yang seharusnya diterima;
- u. permainan ketangkasan dewasa ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen), sedangkan permainan ketangkasan anakanak ditetapkan sebesar 15 % (lima belas persen) dari harga tiket masuk atau dari jumlah pembayaran yang seharusnya diterima;
- v. pusat kebugaran ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah pembayaran yang seharusnya diterima;
- w. pertandingan olah raga yang berkelas lokal/tradisional sebesar 0% (nol persen);
- x. pertandingan olah raga yang berkelas nasional sebesar 15 % (lima belas persen) dari harga tiket masuk atau dari jumlah uang yang seharusnya diterima; dan
- y. pertandingan olah raga yang berkelas internasional sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari harga tiket masuk atau dari jumlah uang yang seharusnya diterima.
- (2) Dihapus.
- (3) Dihapus.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 18
- (1) Dengan nama Pajak Reklame dipungut Pajak atas setiap penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi semua penyelenggaraan Reklame.
- (3) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. reklame papan, billboard , videotron , megatron , dan sejenisnya;
- b. reklame kain;
- c. reklame melekat atau stiker;
- d. reklame selebaran;
- e. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
- f. reklame udara;
- g. reklame apung;
- h. reklame suara;
- i. reklame film atau slide; dan
- j. reklame peragaan.
- (4) Tidak termasuk sebagai objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
- b. label atau merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
- c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut, dengan ketentuan tidak melebihi 1m² (satu meter persegi); dan
- d. reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah atau Pemerintah Daerah.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 20
- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 22
Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 22 diatur dengan Peraturan Bupati.
10. Ketentuan Pasal 60 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- (1) Besaran pokok Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dengan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (7) dan ayat (8).
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 58
- (2) Dalam hal nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah dari pada NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada tahun terjadinya perolehan, besaran pokok Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dengan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan setelah dikurangi nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (7) dan ayat (8).
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 59
- (1) Besaran pokok Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dengan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (7) dan ayat (8).
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 60
- (1) Besaran pokok Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dengan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (7) dan ayat (8).
- (2) Dalam hal nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah dari pada NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada tahun terjadinya perolehan, besaran pokok Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dengan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan setelah dikurangi nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (7) dan ayat (8).
- (3) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang dipungut di Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.
11. Ketentuan Pasal 64 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 62
- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang Negara, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap pelanggaran.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 63
- (2) Pejabat Pembuat Akta/Notaris dan Kepala Kantor yang membidangi pelayanan lelang Negara, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap laporan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 64
- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang Negara, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap pelanggaran.
- (2) Pejabat Pembuat Akta/Notaris dan Kepala Kantor yang membidangi pelayanan lelang Negara, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap laporan.
- (3) Kepala Kantor Bidang Pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 66
- (1) Jenis Pajak yang dipungut
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 68
- (1) Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri dan/atau melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi pengusaha kena Pajak kepada Dinas meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan NPWPD.
- (2) Selain kepada Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat menetapkan tempat pendaftaran dan/atau tempat pelaporan usaha.
- (3) Apabila Wajib Pajak atau pengusaha kena Pajak tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati secara jabatan dapat menerbitkan NPWPD.
- (4) Wajib Pajak yang diterbitkan NPWPD dan/atau yang dikukuhkan sebagai pengusaha kena Pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimulai sejak saat Wajib Pajak memenuhi persyaratan subjektif dan obyektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran dan pengukuhan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.
14. Diantara Pasal 68 dan Pasal 69 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 68A dan Pasal 68B, sehingga berbunyi sebagai berikut:
- (1) Bupati berwenang melakukan penghapusan NPWPD.
- (2) Penghapusan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila:
- a. diajukan permohonan penghapusan NPWPD oleh Wajib Pajak dan/atau ahli warisnya karena Wajib Pajak sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan;
- b. Wajib Pajak yang berbentuk Badan dilikuidasi karena penghentian atau penggabungan usaha;
- c. Wajib Pajak menghentikan kegiatan usahanya; atau
- d. dianggap perlu oleh Bupati untuk menghapuskan NPWPD dari Wajib Pajak yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (3) Bupati melalui Dinas setelah melakukan pemeriksaan harus memberikan keputusan atas permohonan penghapusan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan untuk Wajib Pajak orang pribadi atau paling lama 12 (dua belas) bulan untuk Wajib Pajak Badan, sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
- (4) Bupati melalui Dinas setelah melakukan pemeriksaan harus memberikan keputusan atas permohonan pencabutan pengukuhan pengusaha kena Pajak dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD dengan bahasa Indonesia secara benar, lengkap, jelas, menggunakan huruf latin, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke Dinas atau tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati melalui Dinas.
- (2) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengambil sendiri SPTPD atau mengambil dengan cara lain ditempat yang ditetapkan oleh Bupati melalui Dinas.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri Pajak terutang.
- (4) SPTPD yang telah diisi oleh Wajib Pajak harus disampaikan kepada Dinas paling lama 15 (lima belas) hari setelah akhir Masa Pajak.
- (5) Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat diterbitkan surat teguran.
- (6) SPTPD dianggap tidak disampaikan apabila:
- a. tidak ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- b. tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan/atau dokumen yang diperlukan; dan/atau
- c. disampaikan setelah Bupati melalui Dinas melakukan pemeriksaan atau menerbitkan SKPD.
- (7) Dalam hal SPTPD dianggap tidak disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Bupati melalui Dinas wajib memberitahukan kepada Wajib Pajak.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan isi SPTPD, keterangan dan/atau dokumen yang harus dilampirkan, serta tata cara pengambilan dan penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 70
- (1) Paling lama 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya Pajak, Bupati dapat menerbitkan:
- a. SKPDKB, apabila:
- 1)
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 73
- (1) Setiap Wajib Pajak membayar Pajak terhutang dengan menggunakan SSPD.
- (2) SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
- a. diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya; dan
- b. disampaikan kepada Dinas atau Pejabat.
- (3) SSPD pada Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan berfungsi sebagai SPTPD.
- (4) Wajib Pajak yang telah membayar Pajak diberi bukti pembayaran berupa SSPD yang telah mendapatkan validasi sesuai ketentuan yang berlaku.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk isi dan tata cara pengisian serta validasi SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 75
- (1) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran Pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya Pajak dan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak.
- (2) SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah Pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan Pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (3) Surat teguran atau surat peringatan dan/atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Pajak diterbitkan paling lama 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (4) Paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan dan/atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wajib Pajak harus melunasi Pajak yang terutang.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Wajib Pajak belum melunasi Pajak yang terutang, Bupati berwenang untuk menutup sementara kegiatan usahanya.
- (6) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan oleh Dinas.
- (7) Bupati atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 76
- (1) Pajak yang terutang
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 77
- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas suatu:
- a. SPPT;
- b. SKPD;
- c. SKPDKB;
- d. SKPDKBT;
- e. SKPDLB;
- f. SKPDN; dan
- g. pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga
- (1) Wajib Pajak berhak untuk hadir memberikan keterangan atau memperoleh
PENJELASAN
Pembukaan
mengenai keberatannya.
- (2) Jika Wajib Pajak tidak menggunakan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), proses keberatan tetap dapat diselesaikan.
- (3) Wajib Pajak yang mengungkapkan pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain dalam proses keberatan yang tidak diberikan pada saat pemeriksaan, selain data dan informasi yang pada saat pemeriksaan belum diperoleh Wajib Pajak dari pihak ketiga, pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain dimaksud tidak dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatannya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.
22. Ketentuan BAB V dan
PENJELASAN
Pasal 83
diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: ## BAB V ## KEDALUWARSA PENAGIHAN
PENJELASAN
Pasal 83
- (1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah. - (2) Kedaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika: - a. diterbitkan surat teguran dan/atau surat paksa; atau - b. ada pengakuan utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung. - (3) Jika diterbitkan surat teguran dan surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa kedaluwarsa penagihan Pajak dihitung sejak tanggal penyampaian surat paksa tersebut. - (4) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah. - (5) Pengakuan utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengakuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak. 23. Diantara Pasal 83 dan Pasal 84 disisipkan 4 (empat) pasal, yakni Pasal 83A, Pasal 83B, Pasal 83C, dan Pasal 83D, sehingga berbunyi sebagai berikut:
PENJELASAN
Pasal 83
A - (1) Apabila Pajak yang harus dibayar tidak dilunasi paling lambat 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam setelah tanggal pemberitahuan surat paksa, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk segera menerbitkan surat perintah pelaksanaan penyitaan - (2) Pelaksanaan surat paksa tidak dapat dilanjutkan dengan penyitaan sebelum lewat waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). - (3) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati
PENJELASAN
Pasal 83
B - (1)