PERATURAN BUPATI MA Nomor 51 Tahun 2016 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN TABALONG (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 ten tang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata keija perangkat daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata keija Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Tabalong;
Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756};
2. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 7 Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Persandian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1314); pada
- 9 Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1308);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan PERATURAN SUSUNAN ORGANISASI ,
BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI , SERTA TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI , INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN TABALONG
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
- Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
- 1 Daerah adalah Kabupaten Tabalong
- 3 Bupati adalah Bupati Tabalong
- 5 Dinas adalah Dinas Komunikasi; Informatika dan Statistik Kabupaten Tabalong:
- 4 Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong:
- 6 Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi; Informatika dan Statistik Kabupaten Tabalong.
- 8 Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kabupaten Tabalong:
- 7 Sekretariat adalah Sekretariat Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kabupaten Tabalong: pada
- 9 Subbagian adalah Subbagian Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kabupaten Tabalong. pada
11. Bidang adalah Bidang Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Tabalong: pada
10. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kabupaten Tabalong: pada
12. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Tabalong. pada
14. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Tabalong: pada
13. Seksi adalah Seksi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Tabalong. pada
- 15 Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang ## BAB II KEDUDUKAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (2) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi, Informatika dan Statistik yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (1) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud (2), Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik menyelenggarakan fungsi: ayat pada
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang Komunikasi, Informatika dan Statistik;
- a. perumusan kebijakan di bidang Komunikasi, Informatika dan Statistik;
6. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Komunikasi, Informatika dan Statistik;
7. e pelaksanaan fungsi lain yang diberikan bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
8. d pelaksanaan administrasi Dinas di bidang Komunikasi, Informatika dan Statistik; dan
- (1) Susunan Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, terdiri atas:
- a. Sekretariat, terdiri atas:
3. 1 Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
4. 2 Subbagian Umum dan Kepegawaian;
5. 1 Seksi Pengelolaan Aspirasi dan Produksi Informasi;
6. b Bidang Pengelolaan Informasi, Saluran dan Komunikasi Publik, terdiri atas:
7. 2 Seksi Pengelolaan Saluran Komunikasi Publik; dan
8. Bidang Penyelenggaraan Government, terdiri atas:
9. 3 Seksi Pengembangan Kemitraan Layanan dan Informasi Publik.
10. 1 Seksi Layanan e-Government;
11. Seksi Infrastruktur dan Telekomunikasi.
12. 2 . Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Data dan Aplikasi; dan
13. d Bidang Statistik dan Persandian, terdiri atas:
14. 1 Seksi Statistik; dan
15. 2 Seksi Persandian.
16. e Unit Pelaksana Teknis.
- f. Jabatan Fungsional.
18. Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (2) Bagan adalah sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB IV

## TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Sekretariat

Pasal 4

- Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris berada di bawah dan bertanggung (1) jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud (2), Sekretariat menyelenggarakan fungsi: pada ayat
- (2) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Komunikasi; Informatika dan Statistik.
- koordinasi kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
- C. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, tata laksana Dinas Komunikasi; Informatika dan Statistik;
- b koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
- d penyelenggaraan pengelolaan barang milik / kekayaan daerah dan

layanan pengadaan barang/jasa Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik; dan pada

- e pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

## Bagian Kedua

## Pasal 5

Bidang Pengelolaan Informasi; Saluran dan Komunikasi Publik

- (1) Bidang Pengelolaan Informasi, Saluran dan Komunikasi Publik dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud (2), Bidang Pengelolaan Informasi; Saluran dan Komunikasi Publik menyelenggarakan fungsi: pada ayat
- (2) Bidang Pengelolaan Informasi, Saluran dan Komunikasi Publik mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pengelolaan Informasi, Saluran dan Komunikasi Publik.
8. penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pengelolaan Informasi; Saluran dan Komunikasi Publik
5. pemantauan, analisis, dan evaluasi, serta pelaporan atas pelaksanaan kebijakan di bidang Pengelolaan Informasi; Saluran dan Komunikasi Publik.
6. b pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Pengelolaan Informasi; Saluran dan Komunikasi Publik

## Bagian Ketiga

## Bidang Penyelenggaraan e-Government

## Pasal 6

- (1) Bidang Penyelenggaraan e-Government dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud (2), Bidang Penyelenggaraan e-Government menyelenggarakan fungsi: pada ayat
- (2) Bidang Penyelenggaraan e-Government mempunyai tugas melaksanakan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan Penyelenggaraan e-Government
- a. penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Penyelenggaraan e-Government
5. pemantauan, analisis , dan evaluasi, serta pelaporan atas pelaksanaan kebijakan di bidang Penyelenggaraan e-Government.
6. b pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Penyelenggaraan e-Government

Bagian Keempat Bidang Statistik dan Persandian

## Pasal 7

- (2) Bidang Statistik dan Persandian mempunyai tugas melaksanakan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan Statistik dan Persandian
2. Statistik dan Persandian dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada (1) Bidang di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud (2), Bidang Statistik dan Persandian menyelenggarakan fungsi: pada ayat
4. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di b bidang Statistik dan Persandian.
5. bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan Statistik dan Persandian
6. pemantauan; analisis, dan evaluasi, serta pelaporan atas pelaksanaan kebijakan di bidang Statistik dan Persandian

## BAB V

## UNIT PELAKSANA TEKNIS

## Pasal 8

- Untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan (1) tertentu di lingkungan Dinas dapat dibentuk Unit teknis penunjang Pelaksana Teknis.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai Unit Pelaksana Teknis Dinas (2) dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan sebagaimana Bupati. pada

## BAB VI

## JABATAN FUNGSIONAL Pasal 9

Pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII

## TATA KERJA Pasal 10

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan Dinas maupun antar satuan integrasi, organisasi di luar lingkungan Dinas.

## Pasal 11

Keala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisiae akuntabilitas melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi\_ publik

## Pasal 12

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika denagtauistik wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara kepada berkala tepat waktunya pada

## Pasal 13

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab memimpin, mengoordinasikan, mengawasi, memberikan pembinaan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## BAB VIII

## JABATAN DAN ESELON

## Pasal 15

- (1) struktural eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama\_
- (3) Kepala Bidang Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan administrator. pada
- (2) Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan administrator. pada
- (4) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik merupakan jabatan struktural eselon IVa atau jabatan pengawas\_ pada

## BAB IX

## KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka pejabat yang ada sebelum diberlakukannya Peraturan Bupati ini, menduduki jabatannya dan melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dilakukannya penggantian dengan pejabat yang baru berdasarkan peraturan Bupati ini. tetap

## BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku tanggal diundangkan\_ pada mengetahuinya; memerintahkan pengundangan Peraturan Agar setiap orang dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong: Bupati ini dengan penempatannya


Ditetapkan di Tanjung

tanggal

o5

UBUPATNTABALONG,

{SYAKHFIANI

Diundangkan di Tanjung tanggal veseluber pada

2016

pada

DAERAH KABUPATEN TABALONG,

MUTHALIB SANGADJI

DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2016 NOMOR 5 |