PERATURAN BUPATI BALANGAN Nomor 18 Tahun 2006 tentang RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN BALANGAN TAHUN ANGGARAN 201 1 BUPATI BALANGAN, - bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan penjabaran dari tahun ke lima Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Balangan Tahun 2006-2010 serta mengakomodir aspirasi, usulan serta kehendak masyarakat, kalangan dunia usaha, serta jajaran Pemerintah Kabupaten Balangan; a. - bahwa untuk melaksanakan tugastugas pemerintahan dan pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2011, perlu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), b - bahwa berkenaan dengan maksud huruf a dan b , perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2011" C - Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4265), 1. - Undang-Undang Republlk lndonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 42BG). 2. 3. Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 1O Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan PerUndang-Undang Republik lndonesiaan (Lembaran Negara Republik lndonesia tanun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran trtegara Republik lndonesia Nomor 43Bg); v 4. Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran ttegara Republik lndonesia Tahun 2OO4 Nomor \Oq, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4aZ); 5. Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran tJegara Republik lndonesia Nomor 4437) sebagaim"ana telah diubah dengan Undang\_Undang ftepubtik lndonesia Nomor 12 Tahun 2OO-B tentang Perubahan Kedua Atas Undang\_Undang Republik lndonesia Nomor 32 Tahun 2OOi tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang\_UnOang Republik lndonesia (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 5g, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4844), 6. Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Antara Pemerintah pusat dan pemerintaXan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 454g); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun lgBB tentang Koordinasi Kegiatan rnstansi vertikar di Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 19BB Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4438), - B. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang Pembagian Urusan pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4737), 9. Peraturan Pemerintah Nomor B Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksarrarn ilen"ana Pembangunan Daerah; Memperhatikan 10. Peraturan presiden Nomor 7 tahun 2oos tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2OO4 - 2010 (Lembaran Neg"ara Republik lndonesla Tahun 2005 Nomor 11); 2. 11' Peraturan Menteri daram Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah denlan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5g Ta6un 2007 tentang perubahan atas peraturan Menteri dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan pemeiintahan yang Menjadi Kewenangan pemerintahan Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 43); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2008 tentang pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lemba-ran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 44); 14. Peraluran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 04 Tahun 2008 tentang pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Satuan polisi pamong praja Kabupaten Balangan (Lembaran -Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2OOB Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 45); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 22 Tahun 2009 tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2009 Nomor 22; 7. Hasil pelaksanaan Musyawarah perencanaan Pembangunan Recana kerja pemerintah Daerah (Musrenbang RKPD) Kabupaten Balangan Tahun 2011 di Paringin pada tanggal 17-18 Maret 2O1O (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI BAIANGAN
PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 18 TAHUN 2O1O
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN BALANGAN TAHUN ANGGARAN 201 1
BUPATI BALANGAN,
- bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan penjabaran dari tahun ke lima Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Balangan Tahun 2006-2010 serta mengakomodir aspirasi, usulan serta kehendak masyarakat, kalangan dunia usaha, serta jajaran Pemerintah Kabupaten Balangan; a.
- bahwa untuk melaksanakan tugastugas pemerintahan dan pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2011, perlu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), b
- bahwa berkenaan dengan maksud huruf a dan b , perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2011" C
- Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4265), 1.
- Undang-Undang Republlk lndonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 42BG). 2.
3. Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 1O Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan PerUndang-Undang Republik lndonesiaan (Lembaran Negara Republik lndonesia tanun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran trtegara Republik lndonesia Nomor 43Bg); v
4. Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran ttegara Republik lndonesia Tahun 2OO4 Nomor \Oq, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4aZ);
5. Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran tJegara Republik lndonesia Nomor 4437) sebagaim"ana telah diubah dengan Undang\_Undang ftepubtik lndonesia Nomor 12 Tahun 2OO-B tentang Perubahan Kedua Atas Undang\_Undang Republik lndonesia Nomor 32 Tahun 2OOi tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang\_UnOang Republik lndonesia (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 5g, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4844),
6. Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Antara Pemerintah pusat dan pemerintaXan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 454g);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun lgBB tentang Koordinasi Kegiatan rnstansi vertikar di Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 19BB Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4438),
- B. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang Pembagian Urusan pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4737),
9. Peraturan Pemerintah Nomor B Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksarrarn ilen"ana Pembangunan Daerah;
Memperhatikan
10. Peraturan presiden Nomor 7 tahun 2oos tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2OO4 - 2010 (Lembaran Neg"ara Republik lndonesla Tahun 2005 Nomor 11);
2. 11' Peraturan Menteri daram Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah denlan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5g Ta6un 2007 tentang perubahan atas peraturan Menteri dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan pemeiintahan yang Menjadi Kewenangan pemerintahan Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 43);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2008 tentang pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lemba-ran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 44);
14. Peraluran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 04 Tahun 2008 tentang pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Satuan polisi pamong praja Kabupaten Balangan (Lembaran -Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2OOB Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 45);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 22 Tahun 2009 tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2009 Nomor 22;
7. Hasil pelaksanaan Musyawarah perencanaan Pembangunan Recana kerja pemerintah Daerah (Musrenbang RKPD) Kabupaten Balangan Tahun 2011 di Paringin pada tanggal 17-18 Maret 2O1O
Menetapkan
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN ANGGARAN 2011.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. 2' Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Balangan.
3. Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Badan Perencanaan pembangunan Daerah yang seranjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Balangan.
5. 5' Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang setanjutnya disebut RKPD adalah Rencana Kerja pemerintah Daerah Kabipaten Barangan.
7. Prioritas Plapon Anggaran sementara yang seranjutnya disebut ppAS adalah Prioritas prapon Anggaran sementara Kabupaten Batangan.
7. 6' Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disebut KUA adalah Kebijakan Umum Anggaran pendapatan Beranja Daerah Kabupaten Barangan.
8. 8' Rencana Kerja Anggaran yang selanjutnya disebut Rl(A adalah Rencana Kerja Anggaran Kabupaten Balangan.
9. L Rencana Anggaran perubahan Belanja yang selanjutnya disebut RAPB adalah Rencana Anggaran perubahan Beranja Kabupaten Brrurgrn.
10. 10' sekretariat Daerah, sekretariat DPRD, Dinas, dan Lembaga Teknis adarah sekretariat Daerah, sekretariat DpRD, Dinas, dan LLmbaga Teknis Pemerintah Kabupaten Balangan.
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
BAB II - RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
Pasal 2
RKPD Kabupaten Balangan Tahun Anggaran zo11 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun Anggaran yaitu tahun 2011 yang dimulai dari tanggal 1 Januari 2011 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2011.
BAB II - RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
Pasal 3
- (1) RKPD Tahun Anggaran 2011 Pembangunan Jangka Menengah sebagaimana ditetapkan melalui tahun 2005, yang memuat arah prioritas pembangunan, program pendanaannya. merupakan penjabaran dari Rencana Kabupaten Balangan Tahun 2006-2010 Peraturan Bupati Balangan Nomor 05 kebijakan pembangunan, strategi dan dan kegiatan serta rencana kerja dan
- (2) RKPD Tahun Anggaran zo11 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2011.
BAB II - RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
Pasal 4
Dalam rangka penyusunan RApBD Tahun Anggaran 2Ojl ..
- a. Pemerintah Daerah menggunakan RKpD Tahun Anggaran 2011 sebagai bahan pembahasan KUA dan PPAS dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan.
- b. Sekretariat Daerah, Sekretariat DpRD, Dinas, dan Lembaga Teknis menggunakan RKPD Tahun Anggaran 2011 dalam melakukan pembahasan RKA dan RAPBD Tahun Anggaran 2011 dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan.
BAB II - RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
Pasal 5
Bappeda Kabupaten Balangan berhak dan wajib menjamin kesesuaian isi dan substansi RKPD Tahun Anggaran 2011 dengan program kegiatan sKpD yang dituangkan dalam RKA/RAPBD Tahun Anggaran 2011.
BAB II - RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
Pasal 6
Dokumen RKPD Kabupaten Balangan Tahun 2011 sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tida;k terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB III

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 7

Peraturan Bupati ini berraku sejak tanggar 4 Januari 2010.

Agar semua orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya pada Berita or"irn Kabupaten Barangan.

Diundangkan di paringin pada tanggal 3 Mei 2O1O


SEKRETARIS DAERAH


A. M. RIDUAN DARLAN

fi

BERITA DAERAH IGBUPATEN BALANGAN TAHUN 2OO9 NOMOR 18