PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO Nomor 7 Tahun 2012 tentang PAJAK HIBURAN (berlaku Unknown)
Pembukaan
Mengingat
PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO
NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG
PAJAK HIBURAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BUNGO,
Menimbang : a. bahwa Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang memiliki peran yang sangat strategis dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerah untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- b. bahwa dengan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pajak Hiburan perlu diganti dan disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Hiburan;
3. : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUNGO
dan
BUPATI BUNGO
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK HIBURAN.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Bungo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bungo.
4. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset Kabupaten Bungo.
5. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Bungo yang diserahi wewenang dan tanggung jawab sebagai Pemegang Kas Daerah Kabupaten Bungo.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa ## BAB II
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Dengan Nama Pajak Hiburan dipungut Pajak sebagai pembayaran atas penyelenggaraan usaha hiburan di Daerah.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
- (1) Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran.
- (2) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. tontonan film;
- b. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
- c. kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;
- d. pameran;
- e. diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya;
- f. sirkus, akrobat, dan sulap;
- g. permainan bilyar, golf, dan boling;
- h. pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;
- i. panti pijat, refleksi, mandi uap/ spa , dan pusat kebugaran ( fitness center );dan
- j. pertandingan olahraga.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
- (1) Subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menikmati Hiburan.
- (2) Wajib Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Hiburan.
DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK
BAB III - DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK
Pasal 5
- (1) Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara Hiburan.
- (2) Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa Hiburan.
BAB III - DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK
Pasal 6
Besarnya tarif Pajak untuk setiap jenis hiburan adalah:
- a. untuk jenis pertunjukan dan keramaian umum yang menggunakan sarana film di bioskop ditetapkan sebesar 10 % (sepulu persen);
- b. untuk pertunjukan/pergelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen);
- c. untuk pertunjukan/pagelaran kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen);
- d. untuk pertunjukan/pagelaran pameran ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen);
- e. untuk diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya ditetapkan sebesar 35 % (tiga puluh lima persen);
- f. untuk sirkus, akrobat, dan sulap ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen);
- g. untuk permainan bilyar, golf, dan boling ditetapkan sebesar 30 % (tiga puluh persen);
- h. untuk pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan ditetapkan sebesar 30 % (tiga puluh persen);
- i. untuk panti pijat, refleksi, mandi uap/ spa , dan pusat kebugaran ( fitness center ) ditetapkan sebesar 35 % (tiga puluh lima persen);
- j. untuk pertandingan olah raga dan sejenisnya ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen);
BAB III - DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK
Pasal 7
Besaran pokok Pajak Hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
WILAYAH PEMUNGUTAN
BAB IV - WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 8
Pajak Hiburan yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat hiburan diselenggarakan.
PEMUNGUTAN PAJAK
Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan
BAB V - PEMUNGUTAN PAJAK
Pasal 9
- (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
- (2) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya dengan membayar sendiri menggunakan SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT.
Bagian Kedua
Surat Tagihan Pajak
BAB V - PEMUNGUTAN PAJAK
Pasal 10
- (1) Bupati dapat menerbitkan STPD jika:
- a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
- b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
- c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH
BAB VI - MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH
Pasal 11
Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwim.
BAB VI - MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH
Pasal 12
Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pembayaran ditempat hiburan.
BAB VI - MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH
Pasal 13
- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD atau surat lain yang sejenis.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar, lengkap dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya serta disampaikan kepada dinas yang berwenang.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- (4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan ke Dinas yang berwenang selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa Pajak.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan SPTPD, SKPDKB dan SKPDKBT diatur dengan Peraturan Bupati.
TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK
BAB VII - TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK
Pasal 14
- (1) Dalam jangka waktu 5 (Lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati dapat menerbitkan:
- a. SKPDKB;
- b. SKPDKBT;
- c. SKPDN.
- (2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diterbitkan:
- a. apabila ## BAB VIII
TATA CARA PEMBAYARAN
BAB VII - TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK
Pasal 15
- (1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain yang ditentukan oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.
- (2) Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat- lambatnya 1 x 24 jam atau dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Bupati.
- (3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan SSPD.
BAB VII - TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK
Pasal 16
- (1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan secara teratur dan berturut- turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (4) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB VII - TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK
Pasal 17
- (1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam bukti penerimaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
TATA CARA PENAGIHAN PAJAK
BAB IX - TATA CARA PENAGIHAN PAJAK
Pasal 18
- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (Tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib pajak harus melunasi pajak yang terutang.
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan Pejabat yang ditunjuk.
BAB IX - TATA CARA PENAGIHAN PAJAK
Pasal 19
- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan surat paksa.
- (2) Pejabat yang ditunjuk menerbitkan surat paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis dikeluarkan.
BAB IX - TATA CARA PENAGIHAN PAJAK
Pasal 20
Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan surat paksa, pejabat yang ditunjuk segera menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.
BAB IX - TATA CARA PENAGIHAN PAJAK
Pasal 21
Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum juga melunasi utang pajaknya, setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan surat perintah melaksanakan penyitaan, pejabat yang ditunjuk mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.
BAB IX - TATA CARA PENAGIHAN PAJAK
Pasal 22
Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, Juru Sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak.
BAB IX - TATA CARA PENAGIHAN PAJAK
Pasal 23
Ketentuan mengenai tata cara penagihan pajak dengan Surat Paksa, bentuk, jenis, dan isi formulir penagihan diatur dengan Peraturan Bupati.
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PENGHAPUSAN PAJAK
BAB X - PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PENGHAPUSAN PAJAK
Pasal 24
- (1) Bupati ## BAB XI
TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI
BAB X - PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PENGHAPUSAN PAJAK
Pasal 25
- (1) Bupati karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat:
- a. membetulkan SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- b. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundangundangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
- c. mengurangkan atau membatalkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar.
- d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan.
- e. mengurangkan ketetapan pajak terutang ## BAB XII
KEBERATAN DAN BANDING
BAB X - PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PENGHAPUSAN PAJAK
Pasal 26
- (1) Wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas sesuatu:
- a. SKPDKB;
- b. SKPDKBT;
- c. SKPDLB;
- d. SKPDN;dan
- e. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga
BAB X - PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PENGHAPUSAN PAJAK
Pasal 27
- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.
BAB X - PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PENGHAPUSAN PAJAK
Pasal 28
- (1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak ## BAB XIII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
BAB X - PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PENGHAPUSAN PAJAK
Pasal 29
- (1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaiman dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).
- (6) Apabila pengembilan kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.
BAB X - PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PENGHAPUSAN PAJAK
Pasal 30
Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindahan bukuan dan bukti pemindahan bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.
KADALUWARSA
BAB XIX - KADALUWARSA
Pasal 31
- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.
- (2) Kadaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
- a. diterbitkannya Surat Teguran dan Surat Paksa.
- b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal Surat Paksa tersebut.
- (4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
BAB XIX - KADALUWARSA
Pasal 32
- (1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (4) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Ketentuan mengenai tata cara penghapusan piutang Pajak yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XX
Pasal 33
- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak Hiburan dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
PENYIDIKAN
BAB XXI - PENYIDIKAN
Pasal 34
- (1) Selain Pejabat Kepolisian Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
- d. memeriksa buku- buku, catatan- catatan dan dokumen- dokumen lain berkenan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
- e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen- dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
- g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan;dan/atau
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
KETENTUAN PIDANA
BAB XXII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 35
- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Muara Bungo pada tanggal 21 Mei 2012

Penandatangan: ## SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO, ## H. KHAIDIR SALEH LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2012 NOMOR 7 ## Pasal 36 Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak atau berakhirnya Bagian Tahun Pajak yang bersangkutan. Pasal 37 Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 merupakan penerimaan Negara. ## BAB XXIII ## KETENTUAN PENUTUP Pasal 38

Penandatangan: Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Pasal 39 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2009 Nomor 10), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 40 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bungo.

Penetapan: Ditetapkan di Muara Bungo. pada tanggal 21 Mei 2012

Penandatangan: BUPATI BUNGO, ttd H. SUDIRMAN ZAINI
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO
## NOMOR 7 TAHUN 2012
## TENTANG
## PAJAK HIBURAN
## I. UMUM
Sejalan dengan meningkatnya pelaksanaan pembangunan daerah dan pemberian pelayanan kepada masyarakat serta usaha peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah, maka diperlukan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang hasilnya semakin meningkat dalam rangka mendukung perkembangan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab.
Berdasar Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009
PENJELASAN
Pasal 1
Pasal 2 Pasal 3 Pasal 4 Pasal 5 Pasal 6 Pasal 7 Pasal 8 Pasal 9 ``` ``` Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas ``` | Pasal | 10 Cukup jelas | |-------------|------------------| | Pasal | 11 Cukup jelas | | Pasal | 12 Cukup jelas | | Pasal | 13 Cukup jelas | | Pasal | 14 Cukup jelas | | Pasal | 15 Cukup jelas | | Pasal | 16 Cukup jelas | | Pasal | 17 Cukup jelas | | Pasal | 18 Cukup jelas | | Pasal | 19 | | Pasal | Cukup jelas 20 | | Pasal | Cukup jelas 21 | | Pasal | Cukup jelas 22 | | Pasal | Cukup jelas 23 | | Pasal | Cukup jelas 24 | | Pasal | Cukup jelas 25 | | Pasal | Cukup jelas 26 | | Pasal | Cukup jelas 27 | | Pasal | Cukup jelas 28 | | | Cukup jelas 29 | | Pasal Pasal | Cukup jelas 30 | | | Cukup jelas 31 | | Pasal Pasal | Cukup jelas 32 | | | Cukup jelas 33 | | Pasal | Cukup jelas 34 | | Pasal | Cukup jelas |
PENJELASAN
Pasal 2
Ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pajak Hiburan dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini, sehingga perlu dicabut dan diganti dengan Peraturan Daerah yang baru dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. ## II. PASAL DEMI PASAL ```
PENJELASAN
Pasal 35
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 36
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 37
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 38
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 39
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 40
Cukup jelas