PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG Nomor 3 Tahun 2013 tentang RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN (berlaku 15 Januari 2013)
Pembukaan
Mengingat
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG NOMOR 3 TAHUN 2013
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BENGKAYANG,
- Menimbang : a.
bahwa berdasarkan Pasal 110 ayat (1) huruf b UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan ditetapkan sebagai salah satu jenis Retribusi Daerah;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan dan Persampahan;
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Bengkayang.
4. Lembaga Daerah adalah Dinas/Badan/Kantor di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang yang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab di bidang Kebersihan dan Persampahan.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
7. Pengangkutan adalah kegiatan membawa sampah dari sumber atau tempat penampungan sementara menuju tempat pengolahan sampah terpadu atau pemrosesan akhir.
8. Pengolahan adalah kegiatan mengubah karakteristik, komposisi, dan/atau jumlah sampah.
9. Pemrosesan akhir sampah adalah kegiatan mengembalikan sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
10. Tempat Penampungan Sampah Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
11. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir.
12. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya dapat disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
13. Komposisi Sampah adalah perbandingan sampah ## BAB II NAMA, OBYEK, SUBYEK RETRIBUSI
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut pembayaran retribusi atas jasa pelayanan kebersihan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Obyek Retribusi adalah pemberian pelayanan kebersihan yang meliputi:
- a. Pengambilan, pengumpulan dan pengangkutan sampah dari tempat sampah ke TPSA;
- b. Pengambilan dan pengangkutan sampah dari TPSS ke TPSA;
- c. Pemusnahan/pemanfaatan sampah di TPSA;
- d. Penyediaan lokasi TPSS dan TPSA.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
Subyek Retribusi ialah orang pribadi atau badan yang mendapatkan dan memanfaatkan/menikmati pelayanan kebersihan di daerah.
BAB III - GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5
Retribusi Kebersihan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.
BAB IV - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6
Tingkat Penggunaan Jasa diukur ## BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
BAB IV - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 7
Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besaran tarif retribusi didasarkan pada aspek kemampuan masyarakat dan aspek keadilan dengan ## BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
BAB IV - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 8
Struktur dan besarnya tarif adalah sebagai berikut :
| No | TEMPAT/LOKASI/OBYEK | TARIF RETRIBUSI |
|------|---------------------------|-------------------|
| 1 | Hotel a. Hotel Berbintang | |
| | a. Jumlah kamar > 100 b. Jumlah kamar 50 - 100 c. Jumlah kamar < 50 b. Hotel Melati a. Jumlah kamar > 100 b. Jumlah kamar 50 - 100 c. Jumlah kamar < 50 c. Penginapan a. Jumlah kamar > 100 b. Jumlah kamar 50 - 100 c. Jumlah kamar < 50 | Rp 350.000,-/bulan Rp 300.000,-/bulan Rp 250.000,-/bulan Rp 300.000,-/bulan Rp 250.000,-/bulan Rp 200.000,-/bulan Rp 150.000,-/bulan Rp 125.000,-/bulan Rp 100.000,-/bulan |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | Restoran dan Rumah makan | Restoran dan Rumah makan |
| | a. Lokasi Jalan Nasional/Provinsi 1. Jumlah kursi > 30 2. Jumlah kursi 15 - 30 3. Jumlah kursi < 15 b. Lokasi Jalan Kota 1. Jumlah kursi > 30 2. Jumlah kursi 15 - 30 3. Jumlah kursi < 15 c. Lokasi Jalan Lingkungan 1. Jumlah kursi > 30 2. Jumlah kursi 15 - 30 | Rp 150.000,-/bulan Rp 125.000,-/bulan Rp 75.000,-/bulan Rp 125.000,-/bulan Rp 75.000,-/bulan Rp 50.000,-/bulan Rp 75.000,-/bulan Rp 50.000,-/bulan |
| 3 | a. Kantor, Tempat Praktek Dokter, Panti Pijat, Apotik, Klinik (s/d luas 4 x 10 M2 ) b. Kantor, Tempat Praktek Dokter, Panti Pijat, Apotik, Klinik ( > luas 4 x 10 M2 ) c. Usaha Jasa dan Perdagangan/Toko, Kios dan Bengkel s/d luas 4 x 10 M2 d. Usaha Jasa dan Perdagangan/Toko, Kios dan Bengkel diatas luas 4 x 10 M2 e. Toko, Kios, Tenda, Meja, Gerobak, Hamparan dan lain - lain | Rp 800/hari atau Rp 20.000/bulan Rp 2.000/hari atau Rp 60.000/bulan Rp 800/hari atau Rp 20.000/bulan Rp 4.000/hari atau Rp 100.000/bulan Rp 800/hari atau Rp 20.000/bulan |
| 4 | Pedagang buah tetap/musiman | Rp 3.000,-/hari |
| 5 | Puskesmas | Rp 2.000/hari atau Rp 60.000/bulan |
| 6 | Rumah Permukiman/Perumahan Ekonomi I (jalan protokol, daerah perdagangan dan kompleks perumahan elit) a. Rumah bertingkat II b. Rumah biasa (tidak bertingkat) | Rp 10.000,-/bulan Rp 7.500,-/bulan |
| 7 | Rumah Permukiman/Perumahan Ekonomi II (jalan-jalan dan gang) a. Rumah bertingkat II b. Rumah biasa (tidak bertingkat) | Rp 5.000,-/bulan Rp 3.000,-/bulan |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 8 | Rumah Permukiman/Perumahan Ekonomi III (khusus untuk Kompleks Perumahan penduduk diluar wilayah Ekonomi I dan II) a. Rumah bertingkat II b. Rumah biasa (tidak bertingkat) | Rp 3.000,-/bulan Rp 1.500,-/bulan |
| 9 | Penggunaan WC Umum/MCK a. Penggunaan Tempat Buangan Air Kecil b. Penggunaan Tempat Buangan Air Besar | Rp 1.000,-/orang Rp 1.500,-/orang |
| 10 | Untuk wilayah atau badan usaha tertentu retribusi pelayanan kebersihan dapat dilakukan dengan cara kerjasama sistem kontrak dengan retribusi pelayanan kebersihan dihitung per meter kubik sampah Rp 10.000,- ditambah biaya sewa kendaraan angkutan dan biaya operasional pelayanan angkutan sampah | |
| 11 | Setiap orang yang membangun dan atau merehaliblitasi bangunan, dengan klasifikasi bangunan sebagai berikut : a. Bangunan darurat/sementara b. Bangunan Komplek Perumahan/PKR c. Bangunan semi permanen d. Bangunan permanen | Rp 25.000,-/bangunan Rp 50.000,-/bangunan Rp 75.000,-/bangunan Rp 100.000,-/bangunan |
BAB VII - PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI
Pasal 9
- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan ## BAB VIII
TATA CARA PEMUNGUTAN
BAB VII - PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI
Pasal 10
- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, disetor ke Rekening Kas Umum Daerah paling lama 1 (satu) hari kerja.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.
WILAYAH PEMUNGUTAN
BAB IX - WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 11
Retribusi dipungut di wilayah Kabupaten Bengkayang
BAB X - MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 12
Masa retribusi yang terutang adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan pelayanan, yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan pelayanan persampahan/ kebersihan.
BAB X - MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 13
Saat retribusi terutang terjadi dalam masa retribusi sejak pelayanan diberikan atau sejak diterbitkan SKRD atau karcis atau surat tagihan pembayaran lainnya.
BAB XI - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 14
Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
BAB XII - TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 15
- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Pembayaran retribusi yang terutang dapat diangsur atau ditunda dalam jangka waktu tertentu atas persetujuan dari Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.
TATA CARA PENAGIHAN
BAB XIII - TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 16
- (1) Penagihan retribusi terutang menggunakan STRD dan didahului dengan surat teguran.
- (2) Surat Teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
Pasal 18
- 1. Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44 tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4727);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5161);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Tahun 2010 Nomor 274);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG dan
BUPATI BENGKAYANG
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN
KETENTUAN UMUM
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Bengkayang.
4. Lembaga Daerah adalah Dinas/Badan/Kantor di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang yang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab di bidang Kebersihan dan Persampahan.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
7. Pengangkutan adalah kegiatan membawa sampah dari sumber atau tempat penampungan sementara menuju tempat pengolahan sampah terpadu atau pemrosesan akhir.
8. Pengolahan adalah kegiatan mengubah karakteristik, komposisi, dan/atau jumlah sampah.
9. Pemrosesan akhir sampah adalah kegiatan mengembalikan sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
10. Tempat Penampungan Sampah Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
11. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir.
12. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya dapat disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
13. Komposisi Sampah adalah perbandingan sampah ## BAB II NAMA, OBYEK, SUBYEK RETRIBUSI
Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut pembayaran retribusi atas jasa pelayanan kebersihan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
Obyek Retribusi adalah pemberian pelayanan kebersihan yang meliputi:
- a. Pengambilan, pengumpulan dan pengangkutan sampah dari tempat sampah ke TPSA;
- b. Pengambilan dan pengangkutan sampah dari TPSS ke TPSA;
- c. Pemusnahan/pemanfaatan sampah di TPSA;
- d. Penyediaan lokasi TPSS dan TPSA.
Subyek Retribusi ialah orang pribadi atau badan yang mendapatkan dan memanfaatkan/menikmati pelayanan kebersihan di daerah.
Retribusi Kebersihan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.
Tingkat Penggunaan Jasa diukur ## BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besaran tarif retribusi didasarkan pada aspek kemampuan masyarakat dan aspek keadilan dengan ## BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Struktur dan besarnya tarif adalah sebagai berikut :
| No | TEMPAT/LOKASI/OBYEK | TARIF RETRIBUSI |
|------|---------------------------|-------------------|
| 1 | Hotel a. Hotel Berbintang | |
| | a. Jumlah kamar > 100 b. Jumlah kamar 50 - 100 c. Jumlah kamar < 50 b. Hotel Melati a. Jumlah kamar > 100 b. Jumlah kamar 50 - 100 c. Jumlah kamar < 50 c. Penginapan a. Jumlah kamar > 100 b. Jumlah kamar 50 - 100 c. Jumlah kamar < 50 | Rp 350.000,-/bulan Rp 300.000,-/bulan Rp 250.000,-/bulan Rp 300.000,-/bulan Rp 250.000,-/bulan Rp 200.000,-/bulan Rp 150.000,-/bulan Rp 125.000,-/bulan Rp 100.000,-/bulan |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | Restoran dan Rumah makan | Restoran dan Rumah makan |
| | a. Lokasi Jalan Nasional/Provinsi 1. Jumlah kursi > 30 2. Jumlah kursi 15 - 30 3. Jumlah kursi < 15 b. Lokasi Jalan Kota 1. Jumlah kursi > 30 2. Jumlah kursi 15 - 30 3. Jumlah kursi < 15 c. Lokasi Jalan Lingkungan 1. Jumlah kursi > 30 2. Jumlah kursi 15 - 30 | Rp 150.000,-/bulan Rp 125.000,-/bulan Rp 75.000,-/bulan Rp 125.000,-/bulan Rp 75.000,-/bulan Rp 50.000,-/bulan Rp 75.000,-/bulan Rp 50.000,-/bulan |
| 3 | a. Kantor, Tempat Praktek Dokter, Panti Pijat, Apotik, Klinik (s/d luas 4 x 10 M2 ) b. Kantor, Tempat Praktek Dokter, Panti Pijat, Apotik, Klinik ( > luas 4 x 10 M2 ) c. Usaha Jasa dan Perdagangan/Toko, Kios dan Bengkel s/d luas 4 x 10 M2 d. Usaha Jasa dan Perdagangan/Toko, Kios dan Bengkel diatas luas 4 x 10 M2 e. Toko, Kios, Tenda, Meja, Gerobak, Hamparan dan lain - lain | Rp 800/hari atau Rp 20.000/bulan Rp 2.000/hari atau Rp 60.000/bulan Rp 800/hari atau Rp 20.000/bulan Rp 4.000/hari atau Rp 100.000/bulan Rp 800/hari atau Rp 20.000/bulan |
| 4 | Pedagang buah tetap/musiman | Rp 3.000,-/hari |
| 5 | Puskesmas | Rp 2.000/hari atau Rp 60.000/bulan |
| 6 | Rumah Permukiman/Perumahan Ekonomi I (jalan protokol, daerah perdagangan dan kompleks perumahan elit) a. Rumah bertingkat II b. Rumah biasa (tidak bertingkat) | Rp 10.000,-/bulan Rp 7.500,-/bulan |
| 7 | Rumah Permukiman/Perumahan Ekonomi II (jalan-jalan dan gang) a. Rumah bertingkat II b. Rumah biasa (tidak bertingkat) | Rp 5.000,-/bulan Rp 3.000,-/bulan |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 8 | Rumah Permukiman/Perumahan Ekonomi III (khusus untuk Kompleks Perumahan penduduk diluar wilayah Ekonomi I dan II) a. Rumah bertingkat II b. Rumah biasa (tidak bertingkat) | Rp 3.000,-/bulan Rp 1.500,-/bulan |
| 9 | Penggunaan WC Umum/MCK a. Penggunaan Tempat Buangan Air Kecil b. Penggunaan Tempat Buangan Air Besar | Rp 1.000,-/orang Rp 1.500,-/orang |
| 10 | Untuk wilayah atau badan usaha tertentu retribusi pelayanan kebersihan dapat dilakukan dengan cara kerjasama sistem kontrak dengan retribusi pelayanan kebersihan dihitung per meter kubik sampah Rp 10.000,- ditambah biaya sewa kendaraan angkutan dan biaya operasional pelayanan angkutan sampah | |
| 11 | Setiap orang yang membangun dan atau merehaliblitasi bangunan, dengan klasifikasi bangunan sebagai berikut : a. Bangunan darurat/sementara b. Bangunan Komplek Perumahan/PKR c. Bangunan semi permanen d. Bangunan permanen | Rp 25.000,-/bangunan Rp 50.000,-/bangunan Rp 75.000,-/bangunan Rp 100.000,-/bangunan |
- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan ## BAB VIII
TATA CARA PEMUNGUTAN
- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, disetor ke Rekening Kas Umum Daerah paling lama 1 (satu) hari kerja.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.
WILAYAH PEMUNGUTAN
Retribusi dipungut di wilayah Kabupaten Bengkayang
Masa retribusi yang terutang adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan pelayanan, yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan pelayanan persampahan/ kebersihan.
Saat retribusi terutang terjadi dalam masa retribusi sejak pelayanan diberikan atau sejak diterbitkan SKRD atau karcis atau surat tagihan pembayaran lainnya.
Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Pembayaran retribusi yang terutang dapat diangsur atau ditunda dalam jangka waktu tertentu atas persetujuan dari Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.
TATA CARA PENAGIHAN
- (1) Penagihan retribusi terutang menggunakan STRD dan didahului dengan surat teguran.
- (2) Surat Teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan dan keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ## BAB XV
KEBERATAN
- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.
BAB XIV - PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 19
- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi Keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
BAB XIV - PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 20
- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
BAB XVI - PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 21
- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi, harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
KEDALUWARSA PENAGIHAN
BAB XVII - KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 22
- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
- a. diterbitkan Surat Teguran; atau
- b. ada pengakuan utang retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.
BAB XVII - KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 23
- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi Daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XVIII - INSENTIF PEMUNGUTAN Pasal 24
Pasal 24
- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB XIX - PELAKSANA PELAYANAN
Pasal 25
Pelayanan Persampahan/Kebersihan dilaksanakan oleh Lembaga Daerah adalah Dinas/Badan/Kantor di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang yang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab dibidang Kebersihan dan persampahan
KETENTUAN PENYIDIKAN
BAB XX - KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 26
- (1) Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi dalam Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
- d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan/atau
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana.
KETENTUAN PIDANA
BAB XXI - KETENTUAN PIDANA
Pasal 27
- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.
BAB XXI - KETENTUAN PIDANA
Pasal 28
Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 merupakan penerimaan Negara.
BAB XXII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang.

Penetapan: Ditetapkan di Bengkayang pada tanggal 15 Januari 2013

Penandatangan: BUPATI BENGKAYANG, ttd. SURYADMAN GIDOT

Penetapan: Diundangkan di Bengkayang pada tanggal 16 Januari 2013

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG, ttd. KRISTIANUS ANYIM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2013 NOMOR 3
PENJELASAN
Pembukaan
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG
## RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN
## I. UMUM
Berdasarkan ketentuan
PENJELASAN
Pasal 110
huruf b Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka retribusi pelayanan persampahan/kebersihan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum, yaitu retribusi