PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009 Nomor 32 Tahun 2009 tentang ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009 (berlaku 1 Januari 2009)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 181
ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undangundang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah
mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran dan Pendapatan dan Belanja (APBD) sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2009 yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 24 November 2008;
Mengingat :
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2009;
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688) ;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi , Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) ;
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
8. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389 );
9. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400 );
10. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan keuangan Pimpinan dan anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Stándar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2009;
30. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 3 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Urusan Pemerintahan Kota Solok;
31. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 9 tahun 2008 tentang Pokok Pokok Pengelolaan keuangan Daerah;
32. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 15 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat
DPRD;
33. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 16 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
34. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 17 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah;
35. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 18 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
36. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 19 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SOLOK dan WALIKOTA SOLOK
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009.
Pasal I
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 sebagai berikut :
1. Pendapatan
2. Belanja
Rp.
Rp.
283.097.306.256,31
357.902.553.633,52
Defisit
Rp 74.805.247.377,21
3. Pembiayaan
100.077.833.377,21
25.272.586.000,00
- a. Penerimaan
b.Pengeluaran
Rp.
Rp.
Pembiayaan Netto
Rp. 74.805.247.377,21
Sisa Lebih pembiayaan Anggaran
tahun berkenaan
Rp.0,00
Pasal 1
- (1). Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :
Pasal 2
- (1). Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :
- a. Pendapatan Asli daerah sejumlah
Rp.
18.677.703.663,46
- b. Dana Perimbangan Sejumlah
Rp.
258.955.786.878,85
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang Rp.
- sah sejumlah
5.463.815.714,00
- (2). Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
- (3). Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Dana bagi hasil Pajak dan Bukan Pajak sejumlah Rp. 15.250.576.878,85
- b. Dana alokasi umum sejumlah
- a. Pajak Daerah sejumlah
Rp.
1.282.555.210,30
- b. Retribusi daerah sejumlah
Rp. 3.205.036.648,00
- c. Hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. 2.496.070.698,00
- d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah Rp. 11.694.041.107,16
Rp. 205.837.210.000,00
- c. Dana Alokasi khusus sejumlah
Rp.
37.868.000.000,00
- (4). Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
- a.
- Hibah sejumlah
- Rp. 0,00
- b.
- Dana darurat sejumlah Rp.
0,00
- c. Dana bagi hasil pajak sejumlah
Rp.
5.163.815.714,00
- d. Dana Penyesuaian dan Otonomi khusus sejumlah Rp.
0,00
- e. Bantuan Keuangan dari propinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya sejumlah Rp.
300.000.000,00
Pasal 3
- (1) Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :
- a. Belanja Tidak Langsung Sejumlah
Rp.
181.532.440.987,52
- b. Belanja langsung Sejumlah
Rp. 176.370.112.646,00
- (2) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja Pegawai sejumlah
Rp.
163.197.440.987,52
- b. Belanja Bunga sejumlah
Rp.
500.000.000,00
- c. Belanja subsidi sejumlah
Rp.
0,00
- d. Belanja Hibah sejumlah
Rp. 10.000.000.000,00
- e. Belanja Bantuan Sosial sejumlah
Rp.
4.835.000.000,00
- f. Belanja bagi hasil
Rp.
0,00
- g. Belanja bantuan keuangan
Rp.
0,00
- h. Belanja tidak terduga sejumlah
Rp.
3.000.000.000,00
Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja Pegawai sejumlah
Rp.
19.734.835.747,00
- b. Belanja barang dan jasa sejumlah
Rp.
70.137.435.043,00
- c. Belanja Modal sejumlah
Rp.
86.497.841.856,00
Pasal 4
| (1) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari: | (1) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari: | (1) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari: | (1) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari: | (1) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari: |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| a. | Penerimaan sejumlah | Penerimaan sejumlah | Rp. | 100.077.833.377,21 |
| b. | Pengeluaran sejumlah | Pengeluaran sejumlah | Rp. | 25.272.586.000,00 |
| (2) | Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari pembiayaan : | Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari pembiayaan : | Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari pembiayaan : | Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari pembiayaan : |
| a. | Sisa lebih | perhitungan anggaran | Rp. | 63.171.025.912,92 |
| b. | | | | |
| | Pencairan dana cadangan sejumlah Rp. | Pencairan dana cadangan sejumlah Rp. | Pencairan dana cadangan sejumlah Rp. | 0,00 |
| c. | Hasil penjualan kekayaan daerah | | Rp. | 0,00 |
| | yang dipisahkan sejumlah | yang dipisahkan sejumlah | yang dipisahkan sejumlah | yang dipisahkan sejumlah |
| d. | Penerimaan | Pinjaman | daerah Rp. | 0,00 |
| e. | sejumlah Penerimaan | kembali | pemberian Rp. | 0,00 |
pinjaman sejumlah
- f. Penerimaan piutang daerah sejumlah Rp. 50.000.000,00
- g. Penerimaan investasi jangka pendek Rp. 36.856.807.464,29
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. Pembentukan dana cadangan sejumlah Rp. 0,00
- b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah daerah sejumlah Rp. 224.899.000,00
- c. Pembayaran pokok hutang sejumlah Rp. 24.997.687.000,00
- d. Pemberian Pinjaman daerah sejumlah Rp. 50.000.000,00
Pasal 5
Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diatas, tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- 1.

- Lampiran I Ringkasan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah

2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan Organisasi;

3. Lampiran III Rincian APBD menurut urusan organisasi,

pemerintahan daerah, Pendapatan, belanja dan pembiayaan;

4. Lampiran IV Rekapitulasi belanja menurut urusan

Pemerintahan daerah, Organisasi, Program dan kegiatan;

5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan

pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;

6. Lampiran VI

Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan

- 7.

- Lampiran VII

Daftar Piutang Daerah;

- 8.

- Lampiran VIII

Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;

9. Lampiran IX Daftar Perkiraan penambahan dan

pengurangan aset tetap daerah;

10. Lampiran X

Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan asset lainnya ;

11. Lampiran XI

Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;

12. Lampiran XII

Daftar Dana Cadangan

## 13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman daerah dan obligasi daerah

## Pasal 6

Pelaksanaan APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.


## Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2009

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Solok.

Ditetapkan di Solok. Pada tanggal 20 Januari 2009.

WALIKOTA SOLOK

Dto

## SYAMSU RAHIM

Diundangkan di

: Solok.

Pada tanggal

: 20 Januari 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK,

Dto

## MASRIAL MAMAR

LEMBARAN DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2009 NOMOR 1