PERATURAN BUPATI SINTANG RENCANA INDUK PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MI Nomor 78 Tahun 2014 tentang RENCANA INDUK PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM KABUPATEN SINTANG TAHUN 2014-2029 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Mengingat
BUPATI SINTANG
PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR 78 TAHUN 2014
TENTANG
RENCANA INDUK PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM KABUPATEN SINTANG TAHUN 2014-2029
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SINTANG,
- Menimbang a. bahwa dalam rangka menyclenggarakan pengcmbangan
- Sistem Penyediaan Air Minum untuk mcnjamin keberlanjutan fungsi penyediaan air minumn dan terhindarnya air baku dari pencemaran air limbah dan Rencana Induk Pengembangan Sistem Penycdiaan Air Minum Kabupaten Sintang;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dinyatakan bahwa Rencana Induk Pengembangan Sistem Penvediaan Air Minum ditetapkan oleh Pemcrintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Induk Pengembangan Sistcm Penyediaan Air Minum Kabupatcn Sintang Tahun 20142029;
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) 2.
3. Undang-Undang...
- 9 99 tentan � 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun l P b · (Le ibaran Ncgar emierantasan Tindak Pidana Korupsi em Republik Indonesia Tahun 1999 Normoor 10. Tam!;"",",' Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Repubhik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Norn or 4150);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
6. Undang-Undang Nomoor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan PengeJoJaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tcntang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republk Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Repubhik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587); tentang Republik Lembaran
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tcntan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lcmbar: Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nom,,' Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N omor 4490);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentan Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyclnggaran Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Dacrah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4741);
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Um um Nomor 18/PRT/M/2007 tentang Penyeienggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25) sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor l);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan · PERATURAN INDUK MINUM
BUPATI TENTANG RENCANA PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR KABUPATEN SINTANG TAHUN 2014-2029.
Pasal 1
DalamPeraturan Bu ti . · · pat 1ni yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Sintang.
- Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sintang.
4. Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat RIP SPAM adalah suatu rencana jangka panjang l5 (lima belas) tahun yang merupakan bagian atau tahap awal dart perencanaan air minum jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan ## BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN FUNGSI
Pasal 2
- (1) Maksud dan tujuan disusunnya RIP SPAM Kabupaten Sintang ini adalah sebagai Dokumen Induk Rencana Pengembangan SPAM di dalam satu wilayah administrasi Kabupaten Sintang, yang disusun dengan ## BAB III JANGKA WAKTU
Pasal 3
- (I) RIP SPAM Kabupaten Sintang ditetapkan untuk jangka waktu 15 (lima belas) tahun. ..
- (2) RIP SPAM Kabupaten Sintang harus ditinjau ulang setiap 5 (lima) tahun dan dapat diubah apabila ada hal-hal khusus dengan ## BAB IV PELAKSANA, EVALUASI DAN PENGENDALIAN
Pasal 4
Pelaksana RIP SPAM adalah Penyelenggara Pengembangan RIP SPAM dan Pemerintah Kabupaten Sintang.
Pasal 5
Evaluasi dan Pengendalian terhadap Pelaksanaan RIP SPAM dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Badan Pcrcncanaan Pembangunan Dacrah Kabupaten Sintang.
BAB V - SISTEMATIKA
Pasal 6
- (1) RIP SPAM merupakan Dokumen Induk Perencanaan yang terdiri dari 10 (sepuluh) Bab, yaitu : Bab I Pendahuluan
- Latar Belakang
- Ruang Lingkup Kegiatan
- Sistematika Laporan
Bab II KONDISI UMUM DAERAH
- Kondisi Fisik Daerah
- Sarana dan Prasarana
- Sosial, Ekonomi, dan Budaya
- Sarana Kesehatan Lingkungan
- Ruang dan Lahan
- Kependudukan
- Keuangan Daerah
- Bab III KONDISI SPAM EKSISTING
- Aspek Teknis
- Kendala dan Permasalahan
- Aspek Non Teknis
- Bab IV STANDAR / KRITERIA PERENCANAAN
- Kriteria Perencanaan
- Standar Kebutuhan Air
- Periode Perencanaan
- Kriteria Daerah Pelayanan
\
Bab V PROYEKSI KEBUTUHAN AIR
- Rencana Daerah Pel e.ayanan
- Arah Pengembangan Kota
- Proyeksi Jumlah Penduduk
- Potensi Air Permukaan
- Potensi Air Tanah
- Neraca Air
- Alternatif Sumber Air Bak Perizinan .u
- Kebijakan, Struktur dan Pola Pemanfaatan Ruang Wilayah
- Rencana Sistem Pelayanan dan Pengembangan SPAM
- Rencana Penurunan Kebocoran Air Minum Bab VIII INVESTAS
- Kebutuhan Investasi, Sumber dan Pola Pendanaan
- Analisis Kelayakan Keuangan
- Dasar Penentuan Asumsi Keuangan
Bab IX PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PELAYANAN AIR MINUM
- Organisasi
- Sumber Daya Manusia
- Pelatihan
- Perjanjian Kerjasama
Bab X PENUTUP
- (2) RIP SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Sintang.


Ditetapkan di Sintang pada tanggal 8 Dreher 2014

BUPATI SINTANG,

.w

''atrocRosav

Diundangkan di Sintang

Pada tanggal Prop¢- 8

2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,


'OSEPHA HASNAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2014 NOMOR 8/

## BAB 10. PENUTUP

## 10. Penutup

Hasil dari Pemutakhiran Data Rencana Induk Sistem Pelayanan Air Minum Kabupaten Sintang (RISPAM) untuk tahun 2014- 2032 adalah sebagai berikut:

- a. Penambahan kapasitas system PDAM untuk Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut.
- b. Biaya pembangunan dan pengembangan RISPAM untuk 14 kecamatan adalah sebagai berikut :
1. Kecamatan Serawai, Total biaya yang dibutuhkan untuk RISPAM adalah sebesar Rp 709,347,222,743.11 yang terdiri dari unit air baku (Rp 40,150,000,000.00), Un

| TAHUN | 2012 | 2017 | 2022 | 2027 | 2032 |
|-----------------------------|-----------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|
| TAHAPAN | EKSISTING | MENDESAK | I I JANGKA PANJANG | I I JANGKA PANJANG | I I JANGKA PANJANG |
| JUMLAH PENDUDUK (JIWA) | 377,190 | 410,631 | 447,796 | 489,198 | 535,434 |
| JML PENDUDUK DILAYANI (%) | 10 | 20 | 45 | 60 | 80 |
| JMLPENDUDUK DILAYANI (JIWA) | 37,719 | 82,126 | 201,508 | 293,519 | 428,348 |
| KEBUTUHAN AIR MINUM (L/DET) | 655 | 713 | 777 | 849 | 1,054 |
| KAPASITAS SISTEM (UDET) | 160 | 855 | 933 | 1,019 | 1,264 |
| PENAMBAHAN KAPASITAS (LDET) | | 695 | 77 | 86 | 245 |
| JUMLAH PELANGGAN (SL) | 4,006 | 13,688 | 33,585 | 48,920 | 71,391 |
| PENAMBAHAN PELANGGAN (SL) | | 9,682 | 19,897 | 15,335 | 22,471 |

0010%9

produksi (Rp. 561,200,000,000.00), Unit Distribusi (Rp. 2,700,000,000.00) dan Unit Pelanggan (Rp. 1,453,391,159.29).

2. Kecamatan Ambalau, Total biaya yang dibutuhkan untuk RISPAM adalah sebesa Rp. 673,314,522,060.15 yang terdiri dari unit air baku (Rp 40,150,000,000.00), Unit produksi (Rp. 531,100,000,000.00), Unit Distribusi (Rp. 2,700,000,000.00) dan Unit Pelanggan (Rp. 795,644,097.44).
3. Kecamatan Kayan Hulu, Total biaya yang dibutuhkan untuk RISPAM adalah sebesaf Rp. 699,300,144,891.58 yang terdiri dari unit air baku (Rp 40,150,000,000.00), Unit produksi (Rp. 562,650,000,000.00), Unit Distribusi (Rp. 2,700,000,000.00) dan Unit Pelanggan (Rp. 1,427,140,325.72).
4. Kecamatan Sepauk, Total biaya yang dibutuhkan untuk RISPAM adalah sebesar Rp. 750,356,159,288.98 yang terdiri dari unit air baku (Rp 40,150,000,000.00). Unit produksi (Rp. 594,200,000,000.00), Unit Distribusi (Rp. 2,700,000,000.00) dan Unit Pelanggan (Rp. 3,458,885,436.60).
5. Kecamatan Tempunak, Total biaya yang dibutuhkan untuk RISPAM adalah sebesar Rp. 693,314,766,882.15 yang terdiri dari unit air baku (Rp 40,150,000,000.00), Unit produksi (Rp. 547,100,000,000.00), Unit Distribusi (Rp. 2,700,000,000.00) dan Unit Pelanggan (Rp. 1,867,982,827.27).
6. Kecamatan Sei Tebelian, Total biaya yang dibutuhkan untuk RI SPAM adalah sebesar Rp. 684,088,018,183.92 yang terdiri dari unit air baku (Rp 40,150,000,000.00), Unit produksi (Rp. 539,100,000,000.00), Unit Distribusi (Rp. 2,700,000,000.00) dan Unit Pelanggan (Rp. 1,991,970,280.77 ).
7. Kecamatan Sintang, Total biaya yang dibutuhkan untuk RISPAM adalah sebesar Rp.781,460,320,330.06 yang terdiri dari unit air baku (Rp 40,150,000,000.00), Unit produksi (Rp. 617,750,000,000.00), Unit Distribusi (Rp. 2,700,000,000.00) dan Unit Pelanggan (Rp. 6,459,599,086.69).
- a. Kecamatan Dedai, Total biaya yang dibutuhkan untuk RISPAM adalah sebesar Rp. 693,300,942,026.86 yang terdiri dari unit air baku (p 40,150,000,000.00), Unit produksi (Rp. 547,100,000,000.00), Unit Distribusi (Rp. 2,700,000,000.00) dan Unit Pelanggan (Rp.1,856,181,841.11).
9. Kecamatan Kayan Hilir, Total biaya yang dibutuhkan untuk RISPAM adalah sebesar Rp. 685,969,895,463.44 yang terdiri dari unit air baku (Rp 40,150,000,000.00), Unit

produksi (Rp. 541,100,000,000.00), Unit Distribusi (Rp. 2,700,000,000.00) dan Unt Pelanggan (Rp. 1,598,352,934.07).

10. Kecamatan Kelam Permai, Total biaya yang dibutuhkan untuk RISPAM adalah sebesar Rp. 682,933,279,926.17 yang terdiri dari unit air baku (Rp 40,150,000,000.00), Unit produksi (Rp. 539,100,000,000.00), Unit Distribusi (Rp. 2,700,000,000.00) dan Unit Pelanggan (Rp.1,006,278,212.69).
11. Kecamatan Binjai Hulu, Total biaya yang dibutuhkan untuk RISPAM adalah sebesa Rp. 664,555,374,303.71 yang terdiri dari unit air baku (Rp 40,150,000,000.00), Unit produksi (Rp. 523,550,000,000.00), Unit Distribusi (Rp. 2,700,000,000.00) dan Unit Pelanggan (Rp. 868,778,748.36 )
12. Kecamatan Ketungau Hilir, Total biaya yang dibutuhkan untuk RISPAM adalah sebesar Rp. 688,087,171,340.29 yang terdiri dari unit air baku (Rp 40,150,000,000.00), Unit produksi (Rp. 543,100,000,000.00), Unit Distribusi (Rp. 2,700,000,000.00) dan Unit Pelanggan (Rp. 1,405,673,358.19).
13. Kecamatan Ketungau Tengah, Total biaya yang dibutuhkan untuk RISPAM adalah sebesar Rp.708,182,035,998.72 yang terdiri dari unit air baku (Rp 40,150,000,000.00), Unit produksi (Rp. 559,650,000,000.00), Unit Distribusi (Rp 2,700,000,000.00) dan Unit Pelanggan (Rp. 2,008,780,195.24 )
14. Kecamatan Ketungau Hulu, Total biaya yang dibutuhkan untuk RISPAM adalah sebesar Rp.709,361,356,192.68 yang terdiri dari unit air baku (Rp 40,150,000,000.00), Unit produksi (Rp. 561,200,000,000 00), Unit Distribusi (Rp. 2,700,000,000.00) dan Unit Pelanggan (Rp. 1,465,455,563.53)