Unknown PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN SEKRETARIAT DAERAH BERITA DAERAH KABUPATEN ASAHAN Nomor 11 Tahun 2015 tentang TATA CARA PENGADAAN BARANG / JASA DI DESA (berlaku 11 Maret 2015)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Jenderal Sudirman No.5 Telepon 41928
KIS A R A N - 2 1 2 1 6
BERITA DAERAH KABUPATEN ASAHAN
NOMOR 11 TAHUN 2015
PERATURAN BUPATI ASAHAN NOMOR : 11 TAHUN 2015
TENTANG
TATA CARA PENGADAAN BARANG / JASA DI DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG ESA
BUPATI ASAHAN,
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa di Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa di Desa.
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor Pembentukan 12 Tahun 2011 tentang Perundang-undangan Peraturan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
9. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa di Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 16 Tahun 2008 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2008 Nomor 16);
Menetapkan
:
11. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Desa-Desa Dalam Daerah Kabupaten Asahan (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Desa Tomuan Holbung Kecamatan Bandar Pasir Mandoge dan Desa Mekar Sari Kecamatan Pulau Rakyat ( Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 6);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGADAAN BARANG / JASA DI DESA.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Kabupaten adalah Kabupaten Asahan.
2. Daerah adalah Kabupaten Asahan.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- undang Dasar Negara Republik Indonesia .Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Asahan.
6. Camat adalah Kepala Kecamatan sebagai Perangkat Pemerintah Kabupaten Asahan.
7. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
- (1) Pengadaan Barang / Jasa di Desa pada prinsipnya dilakukan dengan cara Swakelola oleh Pemermtah Desa dengan melibatkan seluruh ' masyarakat Desa dengan semangat gotong royong, memanfaatkan kearifan lokal, serta memaksimalkan penggunaan material / bahan dari wilayah setempat, untuk memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat.
- (2) Pengadaan Barang / Jasa di Desa yang tidak dapat dilaksanakan secara swakelola baik sebagian maupun keseluruhan, ^ dapat dilaksanakan oleh penyedia Barang / Jasa yang dianggap mampu. '
TATA NILAI PENGADAAN
Bagian Kesatu
Ketentuan Umum
BAB III - TATA NILAI PENGADAAN
Pasal 5
- (1) Pengadaan Barang / Jasa di Desa tidak dibolehkan atau tidak diperkenankan menggunakan bahan, material, dan / atau barang / alat yang dapat merusak lingkungan sekitar.
- (2) Pengadaan Barang / Jasa di Desa diutamakan menggunakan produksi dalam negeri yang telah memiliki, Standar Nasional Indonesia (SNI).
Bagian Kedua
Tata Nilai Pengadaan
BAB III - TATA NILAI PENGADAAN
Pasal 6
- (1) Prinsip-prinsip Pengadaan Barang / Jasa bagi Pemerintah Desa sebagai berikut:
- a. efisien berarti Pengadaan Barang / Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;
- b. efektif berarti Pengadaan Barang / Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya;
- c. transparan berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang / Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh masyrakat dan Penyedia Barang / Jasa yang berminat;
- d. pemberdayaan masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi program, masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa;
- e. gotong royong, berarti penyediaan tenaga kerja secara cuma-cuma oleh masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di Desa;dan
- f. akuntabel, berarti harus sesuai dengan " aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadan Barang / Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa harus mematuhi etika meliputi bertanggungjawab, mencegah kebocoran dan pemborosan keuangan desa, serta patuh terhadap ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. /
PENGELOLAAN KEGIATAN
Bagian Kesatu
Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan
BAB IV - PENGELOLAAN KEGIATAN
Pasal 7
- (1) TPK adalah Tim yang dibentuk oleh Pemerintah Desa yang selanjutnya ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa setempat.
- (3) Unsur Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah diutamakan Kepala Urusan Pembangunan dan / atau Kepala Urusan lainnya yang memiliki kemampuan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
- (4) Unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah sebagai anggota aktif, memiliki kompetensi dibidangnya dan organisasinya terdaftar di Pemerintah Desa setempat.
- (5) TPK ditetapkan sesuai kebutuhan yang terdiri atas:
- a. ketua, adalah berasal dari Unsur Perangkat Desa;
- b. sekretaris, adalah unsur yang berasal dari Aparatur Desa atau dari unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa; dan
- c. tiga anggota berasal dari unsur Aparatur Desa dan / atau dari unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- (6) Pemerintah Desa menyediakan biaya pendukung kepada TPK berupa honorarium dan keperluan biaya lainnya sepanjang berkaitan dengan kegiatan pengadaan barang / jasa dimaksud.
- (7) Honorarium dan keperluan biaya lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diberikan untuk kegiatan pengadaan barang / jasa di atas nilai 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), yang besaran nilainya disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa.
Bagian Kedua
Tugas dan Wewenang TPK
BAB IV - PENGELOLAAN KEGIATAN
Pasal 8
- (1) Dalam menyusun rencana pelaksanaan pengadaan barang / jasa TPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai sebagai berikut:
- a. menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB)
BAB IV - PENGELOLAAN KEGIATAN
Pasal 9
- (1) Kepala Desa selaku PKPKDes membentuk Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Panitia Penerima Hasil Pekerjaan terdiri atas 3 (tiga) orang, 2 (dua) orang Aparatur Desa dan 1 (satu) orang Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- (3) Panitia Penerima Hasil Pekerjaan wajib memenuhi persaratan sebagai berikut:
- a. memiliki integritas, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
- b. tidak menjabat sebagai Sekretaris Desa dan bendahara di Pemerintah desa.
- (4) Panitia Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana ' dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk:
- a. melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang / Jasa untuk nilai di atas Rp 50.000.000,( lima puluh juta rupiah) sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Surat Perjanjian, yang dituangkan di dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan;
- b. menerima hasil Pengadaan Barang / Jasa setelah melalui pemeriksaan / pengujian; dan
- c. membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
- (5) Untuk membantu pelaksanaan tugas, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dapat menggunakan tenaga ahli / teknis yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil atau Swasta sesuai dengan keahlian dibidangnya.
- (6) Dalam hal keanggotaan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan tidak turut serta menandatangani Berita Acara Hasil Pekerjaan / Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan, wajib memberikan
PENJELASAN
Pembukaan
tertulis.
- (7) Penjelasan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (6), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan / Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
## BAB V
## KEGIATAN SWAKELOLA
## Bagian Kesatu
## Ketentuan Umum Swakelola
##
PENJELASAN
Pasal 10
- (1) Swakelola merupakan kegiatan Pengadaan Barang / Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan / atau diawasi sendiri oleh Tim Pengelola Kegiatan. - (2) Pelaksanaan Swakelola oleh TPK meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, pelaporan pertanggungjawaban hasil pekerjaan. dan - (3) Khusus untuk pekerjaan kontruksi tidak sederhana, yaitu pekerjaan konstruksi yang membutuhkan tenaga ahli dan / atau peralatan berat, tidak dapat dilaksanakan dengan cara swakelola. ## Bagian Kedua ## Rencana Pelaksanaan
PENJELASAN
Pasal 11
Rencana Pelaksanaan Swakelola meliputi: - a. jadwal pelaksanaan pekerjaan; - b. rencana penggunaan tenaga kerja, kebutuhan bahan, peralatan; dan kebutuhan - c. khusus sederhana / sketsa (bila diperlukan); pekerjaan kontruksi, menetapkan ' ' gambar kerja rencana - d. spesifikasi teknis (apabila diperlukan); dan - e. perkiraan biaya (RAB). ## Bagian Ketiga ## Pelaksanaan Swakelola
PENJELASAN
Pasal 12
- (1) Untuk mendukung kegiatan Swakelola, pengadaan barang / jasa yang tidak dapat disediakan dengan cara swadaya, dapat dilakukan oleh Penyedia Barang / Jasa yang dianggap mampu oleh TPK. - (2) Tata cara pengadaan barang / jasa dalam rangka mendukung kegiatan Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada BAB V ketentuan Peraturan Bupati ini. - (3) Khusus untuk pekerjaan konstruksi, TPK : - a. menunjuk satu orang anggota sebagai penanggung jawab teknis pelaksanaan pekerjaan yang dianggap mampu atau mengetahui teknis kegiatan / pekerjaan; - b. dapat dibantu oleh personil yang ditunjuk dari dinas teknis terkait; dan / atau - c. dapat dibantu oleh pekerja (tukang dan / atau mandor). - (4) TPK wajib memonitoring
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

## Bagian Keempat

## Perubahan Ruang Lingkup Pekerjaan

## Pasal 16

- (1) Apabila terjadi perubahan paket pekerjaan maka TPK ' dapat memerintahkan secara tertulis kepada penyedia Barang / Jasa untuk melakukan perubahan ruang lingkup pekerjaan.
- (2) Perubahan ruang lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

/

- a. menambah atau mengurangi volume pekerjaan;.,
- b. mengurangi jenis pekerjaan;
- c. mengubah spesifikasi teknis; dan / atau
- d. melaksanakan pekerjaan tambah.
- (3) Untuk perubahan ruang lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan d, Penyedia Barang / Jasa menyampaikan penawaran tertulis kepada TPK.
- (4) TPK melakukan negosiasi dengan Penyedia Barang / Jasa baik teknis maupun harga sehingga diperoleh harga yang murah dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan.
- (5) Untuk nilai Pengadan Barang / Jasa di atas Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), dilakukan addendum surat perjanjian yang memuat perubahan ruang lingkup dan total nilai pekerjaan yang disepakati.
- (6) Perubahan ruang lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk menambah pekerjaan dan / atau melaksanakan pekerjaan tambahan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dilapangan dan ketersedianya anggaran.

## Bagian Kelima

## Pembayaran Prestasi Kerja

## Pasal 17

- ( 1) Pembayaran atas prestasi pekerjaan diberikan kepada Penyedia Barang / Jasa setelah pekerjaan selesai sesuai ketentuan tahapan pembayaran.
- (2) Pembayaran atas prestasi pekerjaaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada Penyedia Barang / Jasa setelah Panitia Penerima hasil Pekerjaan melakukan Pemeriksaan yang dituangkan di dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang / Pekerjaan dan Berita Acara serah Terima Barang / Pekerjaan.
- (3) Pembayaran terakhir atas prestasi pekerjaan dibayarkan setelah dikurangi dengan denda keterlambatan akibat kesalahan Penyedia Barang / Jasa sebesar 1 / 1000 x jumlah hari keterlambatan x nilai total surat perjanjian (apabila terjadi keterlambatan).

## Bagian Keenam

## Keadaan Kahar

## Pasal 18

- (1) Keadaan kahar merupakan salah satu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Surat Perjanjian menjadi tidak dapat dipenuhi.
- (2) Yang dapat digolongkan sebagai Keadaan Kahar dalam Surat Perjanjian Pengadaan Barang / Jasa di Desa meliputi:
- a. bencana alam;
- b. bencana non alam;
- c. bencana sosial;
- d. pemogokan;
- e. kebakaran; dan / atau
- f. gangguan industri lainnya yang dinyatakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi.
- (3) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia Barang / Jasa memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada TPK secara tertulis dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar, dengan menyertakan salinan asli pernyataan Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak / instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hal-hal merugikan dalam Pengadaan Barang / Jasa yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak Penyedia Barang tidak termasuk kategori Keadaan Kahar.
- (5) Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- (6) Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan kembali, dan selanjutnya dituangkan dalam perubahan Surat Perjanjian Kerja.

## Bagian Ketujuh

## Pemutusan Surat Perjanjian

## Pasal 19

TPK secara sepihak dapat melakukan pemutusan Surat Perjanjian Kerja apabila :

- a. waktu keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan Penyedia Barang / Jasa sudah melampaui 28 hari kalender;
- b. penyedia kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan oleh TPK;dan Barang / Jasa lalai / cidera janji dalam melaksanakan
- c. penyedia Barang / Jasa terbukti melakukan Korupsi Kolusi Nepotisme, kecurangan dan / atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang.

## Bagian Kedelapan

## Penyelesaian Perselisihan

## Pasal 20

- TPK dan Penyedia Barang / Jasa terlebih dahulu (1) Perselisihan menyelesaikan perselisihan tersebut melalui musyawarah untuk mufakat yang dipimpin langsung oleh Kepala Desa selaku PKPKDes. antara
- (2) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai kata mufakat, dapat dilakukan melalui pengadilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## Bagian Kesembilan

Serah Terima Pekerjaan

## Pasal 21

- ( 1) Panitia Penerima Hasil Pekerjaan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Surat Perjanjian.
- (2) Apabila terdapat kekurangan dalam hasil pekerjaaan, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan melaporkan secara tertulis kepada Kepala Desa selaku PKPKDes untuk melakukan penundaan pencairan dan memerintahkan kepada Penyedia Barang / Jasa untuk memperbaiki dan / atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan di dalam Surat Perjanjian.
- (3) Penyedia Barang / Jasa dapat mengajukan permintaan pembayaran secara tertulis kepada PKPKDes melalui TPK setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dengan dilampiri Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

## BAB VII

## PENGAWASAN DAN SANKSI

## Bagian Kesatu

Pengawasan

Pasal 22

- (1) Camat wajib melakukan pengendalian Pengadaan Barang / Jasa di Desa.
- (2) Inspektorat Kabupaten Asahan sebagai APIP wajib melakukan pengawasan terhadap proses Pengadaan Barang / Jasa di Desa.
- (3) Setiap pengaduan tentang pengadaan barang / jasa di Desa wajib ditindaklanjuti oleh Camat dan Inspektorat.

## Bagian Kedua

## Sanksi

## Basal 23

- (1) Penyedia Barang / Jasa dapat diberikan sanksi jika terbukti melakukan dengan sengaja melakukan perbuatan atau tindakan sebagai berikut:
- a. berusaha mempengaruhi TPK atau pihak lain yang berwenang dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam JDokumen Perjanjian Kerja, dan / atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan persekongkolan dengan Penyedia Barang / Jasa lain untuk mengatur Harga Penawaran diluar prosedur Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa, sehingga mengurangi / menghambat memperkecil dan / atau meniadakan persaingan yang sehat dan / atau merugikan orang lain;
- c. membuat dan / atau menyampaikan dokumen dan / atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Pengadaan Barang / Jasa;
- d. mengundurkan diri dari pelaksanaan Perjanjian Kerja dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan / atau tidak dapat diterima oleh TPK;
- e. tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja.
- (2) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi berupa:
- a. sanksi administratif, berupa peringatan / teguran tertulis;
- b. gugatan secara perdata; dan / atau
- c. pelaporan secara pidana kepada pihak yang berwenang.
- (3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Apabila ditemukan penipuan / pemalsuan atas informasi yang disampaikan Penyedia Barang / Jasa, dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon pemenang.
- (5) Apabila terjadi pelanggaran dan / atau kecurangan dalam proses Pengadaan Barang / Jasa, maka TPK:
- a. dikenakan sanksi administrasi;
- b. dituntut ganti rugi; dan / atau
- c. dilaporkan secara pidana.
- (6) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a berupa teguran / peringatan tertulis dan apabila terjadi pelanggaran dan / atau kecurangan yang dilakukan dengan sengaja oleh anggota TPK dalam proses Pengadaan Barang / Jasa di Desa maka dapat diberhentikan sebagai anggota TPK.

## Pasal 24

Penyedia Jasa ^ Konsultan perencana yang tidak cermat dan mengakibatkan kerugian terhadap Pemerintah Desa atas beban biaya APBDes dikenakan sanksi berupa keharusan menyusun kembali perencanaan dengan beban biaya dari Penyedia Jasa Konsultan yang bersangkutan, dan / atau dituntut dengan ganti rugi sesuai Perjanjian Kerja yang telah disepakati bersama.

## BAB VIII

## PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DALAM ORGANISASI PENGADAAN

## Pasal 25

- (1) Dalam rangka pemenuhan dan peningkatan Sumber Daya Manusia terhadap keanggotaan TPK dilakukan pelatihan Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa di Desa.
- (2) Program peningkatan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), difasilitasi oleh Tim Asistensi Desa yang dibentuk oleh Pemerintah.
- (3) Tim Asistensi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati, terdiri dari :
- a. unit Layanan Pengadaan;
- b. satuan Kerja Perangkat Daerah; dan
- c. unsur lain terkait di Pemerintah Kabupaten
- (4) Tugas dan fungsi Tim Asistensi Desa sebagaimana dimaksud padaayat (2) meliputi :
- a. meningkatkan kapasitas SDM;
- b. melakukan pendampingan Pengadaan Barang / Jasa; dan
- c. melakukan pendampingan pengawasan dan pengendalian kepada unsur Kecamatan.

## BAB IX

## KETENTUAN LAIN-LAIN

## Pasal 26

Pengadaan Barang / Jasa sebagaimana diatur dalam peraturan ini tidak termasuk pengadaan tanah untuk keperluan Desa.

## BAB X

## KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

- (1) Pengadaan Barang / Jasa yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap sah.
- (2) Pengadaan Barang / Jasa yang sedang dilaksanakan pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini tetap dapat dilanjutkan dengan mengikuti ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## BAB XI

## KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Asahan.

Ditetapkan di Kisaran pada tanggal 11 Maret 2015

BUPATI ASAHAN,

dto

TAUFAN GAMA SIMATUPANG

Diundangkan di Kisaran pada tanggal 11 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASAHAN,

AERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2015 NOMOR 11


## LAMPIRAN PERATURAN BUPATI ASAHAN

NOMOR

TANGGAL

TENTANG

11 TAHUN 2015

TT MARET 2015

TATA CARA PENGADAAN BARANG / JASA DI DESA

## TIM PENGELOLA KEGIATAN

DESA

Kode Desa.

## UNDANGAN PENGADAAN BARANG/JASA

Alamat : Jin.

Nomor

Lampiran

Perihal

Kepada

Yth

Alamat :

di-

## Tempat

Dengan ini Saudara kami undang untuk mengikuti proses Pengadaan Barang/Jasa paket pekerjaan sebagai berikut:

- a. Paket pekerjaan

:

- b. Nilai total RAB

:

- c. Sumber pendanaan

:

Saudara diminta untuk memasukan penawaran administrasi, teknis dan harga,secara langsung sesuai dengan jadwal pelaksanaan sebagai berikut:

| No | Kegiatan | Hari/Tanggal | Waktu |
|------|-------------------------------------------------|----------------|---------|
| A | Pemasukan Dokumen Penawaran dan Negosiasi Harga | | |
| B | Penandatanganan SPK | | |

Apabila Saudara membutuhkan keterangan dan penjelasan lebih lanjut, dapat menghubungi kami sesuai alamat tersebut di atas sampai dengan batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran. (Rencana Anggaran Biaya dan dafitar barang yang kami perlukan terlampir)

Demikian disampaikan untuk diketahui.

K E T U A,

## TIM PENGELOLA KEGIATAN

DESA

7

Alamat : Jin.


; ..

## RENCANA ANGGARANBIAYA

Kegiatan:

Pekeijaan

Tahun Anggaran

Pemberdayaan ADD Desa

| No | Jenis Barang/Bahan | Volume / Satuan | Harga Satuan ( Rp) | Jumlah Harga ( Rp ) |
|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| l 2 3 4 5 6 7 8 9 | | | | |
| | PPN 10% | | | |
| | Jumlah | | | |
| | Dibulatkan | | | |

KETUA,

## FORMULIRISIAN PENGADAAN BARANG/JASA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

Pekeijaan :

Alamat

:

Telepon/ Hp :

No. Identitas :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Saya secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak ;

2. Saya bukan sebagai pegawai K/L.D/I

3. Saya tidak sedang menjalani sanksi pidana;

4. Saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan para pihak yang terkait, langung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan ini;

5. Saya tidak masuk dalam daftar hitam, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit atau kegiatan usaha saya tidak sedang dihentikan;

6. Data - data saya adalah sebagai berikut:

- A. Data Administrasi

1. Nama

2. Pekeijaan

3. Alamat Rumah

No. Telepon No. Fax

4. Alamat Kantor

No. Telepon

5. Nomor Identitas (KTP/SIM/Paspor)

## B. Surat Izin Usaha/melaksanakan kegiatan (apabila dipersyaratkan)

1. No. Surat izin Usaha

2. Masa berlaku izin usaha

3. Instansi pemberi izin usaha

## PAKTA INTEGR1TAS

Sayayang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

No.Identitas(KTP/SIM)

:

4» '

Jabatan

Bertindak untuk

Dalam rangka pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Bahan Material untuk Paket dengan ini menyatakan bahwa saya: Pekeijaan

1. Tidak Akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);

2. Akan melaporkan kepada Insfektorat kab. Paser dan /atau Intansi yang berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses pengadaan ini;

3. Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan;

4. Apabila Melanggar hal - hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi administratif, menerima sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana.

Rekanan

Materai 6000

## (KOP SURAT REKANAN)

- Alamat: JIN.

Teleppn:

Kode Pos 76211

Kepada

Yth. Ketua Tim Pengelola Kegiatan Desa

Tempat

Di

Nomor

Lampiran

: 1 (satu) berkas

Perihal

: Pengadaan

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

Jabatan

Alamat

Dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak kiranya (Toko/UD/CV/PT) milik kami dapat dipercayakan untuk melaksanakan

paket Pekeijaan

Pengadaan

Pemerintahan

Desa

Kabupaten Paser.

Pada

Bohan

Material

..

Kecamatan

Rp.

Dengan hargasebesar

Terbilang

Jangka waktu pelaksanaan

..Rupiah )

.) hari keija

(

(

Bersama Surat Penawaran ini Kami Lampirkan ;

- 1 Daftar Kuantitas dan harga ( RAB)

2. Formulir Isian Kualifikasi

Harga penawaran tersebut di atas sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai serta biaya lainnya yang wajib dilunasi oleh kami.

Demikian di sampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang berlaku.

Hormat kami,

Rekanan

Kegiatan:

Pekeijaan

Tahun Anggaran

| No | Jenis Pekerjaan Yang Di Kerjakan | Volume / Satuan ( meter, unit, btg, kg ) | Harga Satuan ( Rp) | Jumlah Harga ( Rp ) |
|-------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| l 2 3 4 5 6 7 8 9 | | | | |
| | PPN 10% | | | |
| | Jumlah | | | |
| | Dibulatkan | | | |

Terbilang :

Rekanan

## RENCANA ANGGARANBIAYA

Pemberdayaan ADD Desa i.

5

## TIM PENGELOLA KEGIATAN

DESA

KECAMATAN

...

Kode Desa :

Alamat :

NO ...

## BERITA ACARA HASIL NEGOSIASIPENAWARAN

NOMOR :

TANGGAL:

Pada hari ini

tanggal

bulan

tahun

, kami yang bertanda tangan di bawah ini

Ketua Tim Pengelola

, Setelah dilakukan negosiasi

Kegiatan Desa

harga untuk pekeijaan :

Tahun Anggaran

1. Nama Perusahaan/Rekanan:

A l a m a t '

: .

Harga Penawaran

Harga Negosiasi :

.

(

•

•

)

(

•

•

)

2. NamaRekanan

A l a m a t

Harga Penawaran

Harga Negosiasi :

Berdasarkan hasil negosiasi disepakati harga terendah yang wajar maupun secaxa teknis dapat dipertanggungjawabkan dan dinyatakan sebagai pemenang adalah sebagai berikut :

Nama Rekanan :

A l a m a t

:

Harga

Negosiasi :

Dengan harga negosiasi tersebut diatas rekanan yang bersangkutan menyatakan sanggup dan bersedia melaksanakan pekeijaan sesuai ketentuan Rencana Keija dan Syarat - syarat dalam dokumen pengadaan.

Berita Acara Negosiasi Harga Penawaran ini merupakan satu kesatuan dari bagian yang tak terpisahkan dari proses pengadaan ini dan akan dituangkan dalam Surat Peijanjian.

•

)

(

•

(

•

•

)

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 5 (lima ) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

## MASING MASING PIHAK :

Tim Pengelola Kegiatan Ketua,

Menyetujui :

3

Daftar Hadir

Tanggal

Jam

Acara

Tempat

Negosiasi Harga

Kantor Desa

| No | N a m a | Jabatan | Tanda Tangan |
|------|-----------|-----------|----------------|
| 1 . | | KetuaTPK | |
| 2 . | | | |
| 3 . | | | |

Tim Pengelola Kergiatan Ketua,

## SURAT PERINTAH KERJA ( SPK )

PEKERJAAN :

KODE REKENING BELANJA

SUMBER DANA NOMOR TANGGAL WAKTU PELAKSANAAN N1LAI PEKERJAAN

APBDes

(

.) hari kalender

Jumlah termasuk pajak PPN 10%

Rp.

## (terbilang)

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA BARANG DAN JASA : Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekeijaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan hasil pekeijaan tersebut dapat diterima secara memuaskan oleh Tim Pengelola Kegiatan dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika pengadaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pengiriman karena kesalahan atau kelalaian Penyedia Barang maka Penyedia Barang berkewajiban untuk membayar denda kepada TPK sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai SPK sebelum PPN setiap hari kalender keterlambatan. Selain tunduk kepada ketentuan dalam SPK ini, Penyedia Barang dan Jasa berkewajiban untuk mematuhi Standar Ketentuan dan Syarat Umum SPK terlampir.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA TIM PENGELOLA KEGIATAN Ketua,


Nomor

Tanggal

Nomor

Tanggal

Nomor

Tanggal

KABUPATENASAHAN KECAMATAN KANTOR PEMERINTAH DESA

NOMOR DAN TANGGAL SPK

\

SURAT PENAWARAN

BERITA ACARA NEGOISAS1

## STANDAR KET .iMTUAN DAN SYARAT UMUM

## SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

## 1. LINGKUP PEKERJAAN

Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan, dengan mutu sesuai spesifikasi teknis dan harga sesuai SPK.

## 2 . HUKUM YANG BERLAKU

Keabsahan . interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia

## 3. PENYEDIA JASA MANDIRI

SPK ini tidak dimaksudkan untuk menciptakan hubungan hukum antara TPK dengan Penyedia seperti hubungan hukum antara majikan dan buruh atau antara principal dan agen. Ppnyedia bertanggung jawab penuh terhadap personilnya.

## HARGA SPK 4.

- v b. Harga SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead serta biaya asuransi yang meliputi juga biaya keselamatan dan kesehatan kerja.
- a. TPK membayar kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam SPK sebesar harga SPK.
- c. Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kunatitas dan harga ( untuk kontrak harga satuan atau kontrak gabungan harga satuan dan lumpsump )

## 5. HAK KEPEMILIKAN

TPK berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan barang/jasa yang diberikan oleh Penyedia kepada TPK. Jika diminta olehTPK maka Penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada TPK sesuai dengan hukum yang berlaku.

Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh TPK tetap pada TPK , dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada TPK pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh Penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam keadaan dan kondisi yang sama pada saat diberikan kepada Penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.

## 6 . CACAT MUTU

TPK akan memeriksa setiap hasil pekerjaan Penyedia dan memberitahukan secara tertulis kepada Penyedia atas setiap cacat mutu yang ditemukan. TPK dapat memerintahkan kepada Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu, serta menguji pekerjaan yang dianggap oleh TPK mengandung cacat mutu. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama 6 (enam) bulan setelah serah terima hasil pekerjaan.

## PERPAJAKAN 7.

Penyedia berkewajiban untuk membayar pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam nilai SPK.

## 8. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK

Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger) atau akibat lainnya.

## 9. JADWAL

- a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatangan oleh para pihak.
- c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan
- b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja.
- d. Apabila penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada TPK, maka TPK dapat melakukan penjadwalan kembaii pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum SPK.

## 10. ASURANSI

- a. Penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SPK ditandatangani sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:
- 1) Semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga;
- 2) Pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan ditempat kerjanya;
- 3) Perlindungan terhadap kegagalan bangunan.

Besamya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga SPK.

## 11. PENANGGUNGAN DAN RISIKO

- 1) Kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia,dan personil
- a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan dan menanggung tanpa batas TPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap TPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat TPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal MulaF Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita cara penyerahan akhir :
- 2) Cidera tubuh, sakit atau kematian personil ;
- b. Terrhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara pen yerahan awal, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil pekerjaan ini, Bahan dan perlengkapan merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian TPK.
- 3) Kehilangan atau keruskan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga.
- c. Pertanggungan asuransi yang dimiliki olep penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini .
- d. Kehilangan atau kerusakan terhadap Hasil Pekerjaan atau E?ahan yang menyatu dengan Hasil Pekerjaan selama Tanggal Mulai Kerja dan batas akhir masa pemeliharaan harus diganti atau diperbaiki oleh penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau keruskan ters ' ebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia.

## 12. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

TPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan TPK dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

## 13. PENGUJIAN

Jika TPK atau pengawas pekerjaan memerintahkan penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya cacat mutu maka penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya cacat mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai peristiwa kompensasi.

## 14. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

Pemeiksaan pekerjaan dilakukan setelah pelaksanaan SPK untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam berita acara penerimaan hasil pekerjaan.

## 15. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

- b. Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia akan dikenakan denda.
- a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam berita acara penerimaan hasil pekerjaan.
- c. Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka TPK dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika Tanggal penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang.
- d. Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

## 16. SERAHTERIMA PEKERJAAN

- a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada TPK untuk penyerahan pekerjaan.
- c. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah TPK.
- b. Dalam rangka penilaian hasil pekrjaan TPK menugaskan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.

## 17. PERUBAHAN SPK

- b. Perubahan SPK bisa dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, meliputi :
- a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.
- 1) Perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam SPK sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam SPK ;
- 2) Perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan;
- 3) Perubahan harga SPK akibat adanya perubahan pekerjaan dan/atau perubahan pelaksanaan pekerjaan.
- c. Untuk kepentingan perubahan SPK, TPK dapat membentuk Pejabat Peneliti Pelaksanaan SPK.

18.

## PERISTIWA KOMPENSASI

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut :
- 1) TPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
- 2) Keterlambatan pembayaran kepada penyedia ;
- 3) TPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instajksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
- 4) Penyedia belum bisa masuk Ke lokasi sesuai jadwal;
- 5) TPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
- 6) TPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
- 7) TPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh TPK;
9. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka TPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangnan waktu penyelesaian pekerjaan. b.
- 8) Ketentuan lain dalam SPK.
11. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada TPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi. c.
12. Perpanjagan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada TPK, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi. d.
13. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagai atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi. e.

## 19. PERPANJANGANWAKTU

- a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampui Tanggal Penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang. TPK berdasarkan data penunjang dan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang Tanggal Penyelesaian Pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui adendum SPK jika perpanjangan tersebut mengubah Masa SPK.
- b. TPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

20.

## PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

- b. Dalam hal SPK dihentikan, maka TPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk :
- a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi keadaan Kahar.
- 1) Biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan ini harus diserahkan oleh penyedia kepada TPK, dan selanjutnya menjadi hak milik TPK;
- 2) Biaya langsung pembongkaran dan demobilisasi hasil pekerjaan sementara dan peralatan;
- c. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak penyedia atau pihak TPK.
- 3) Biaya langsung demobilisasi personil.
- d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
- 1) Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
- 2) Penyedia tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
- 3) Penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan;
- 4) Penyedia berada dalam keadaan pailit;
- 5) Penyedia selama Masa SPK gagai memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh TPK;
- 6) Denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan penyedia sudah melampui 5% (lima perseratus) dari harga SPK dan TPK menilai bahwa penyedia tidak akan sanggup menyelesaikan sisa pekerjaan;
14. Pengawas pekerjaan memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapanjhari; 7)
15. TPK tidak menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK. 8)
16. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau 9)
- 10) Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.

- e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia :
- 1) Penyedia membayar denda; dan/atau
- 2) Penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam.
- f. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena TPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka TPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang - undangan .

## 21. PEMBAYARAN

- a) Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan dengan ketentuan :
- 1) Penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
- 2) Pembayaran dilakukan dengan [sistem bulanan/sistem termin/pembayaran secara sekaligus];
- 3) Pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada dilokasi pekerjaan;
- 4) Pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), pajak dan uang retensi.
- b) Pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesar 100% (seratus perseratus) dan Berita Acara penyerahan pertama pekerjaan diterbitkan.
- c) TPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada TPK.
- d) Bila terdapat ketidak sesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran, TPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

## 22. DENDA

Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban penyedia dalam SPK ini. TPK mengenakan denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia.

## 23. PENYELESAIANPERSELISIHAN

TPK dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

## 24. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia menjam