PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG Nomor MOR Tahun 2016 tentang ORGAN DAN KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM GUNUNG POTENG (berlaku 15 Agustus 2016)
Pembukaan
Menimbang : a.
bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan air bersih kepada masyarakat Kota Singkawang, perlu mengoptimalkan kinerja organ dan kepegawaian guna mendukung tujuan didirikannya Perusahaan Daerah Air Minum Gunung Poteng;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Gunung Poteng;
2. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Norn or 4119);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tabun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintaban Daerab (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nornor 9 Tahun 2015 tentang Perubaban Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ Dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 ten tang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 14);
8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Gunung Poteng (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 19);
9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2010 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Singkawang Tabun 2013 - 2017 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 39);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan PERATURAN WALIKOTA TENTANG ORGAN DAN KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM GUNUNG POTENG.
BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Singkawang.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Singkawang.
4. Perusahaan Daerah Air Minum Gunung Poteng, selanjutnya disebut PDAM Gunung Poteng adalah Sadan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang pelayanan air minum.
5. Direksi adalah Pimpinan PDAM Gunung Poteng.
6. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM Gunung Poteng.
7. Jasa produksi adalah laba bersih setelah dikurangi dengan penyusutan, cadangan tujuan dan pengurangan yang wajar dalam perusahaan.
8. Bussiness Plan PDAM Gunung Poteng adalah Rencana Strategis PDAM Gunung Poteng 5 (lima) tahunan.
9. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, selanjutnya disingkat RKAP adalah penjabaran tahunan dari Bussiness Plan PDAM Gunung Poteng.
TUGAS POKOK DAN FUNGSI PDAM GUNUNG POTENG
Bagian Kesatu
Tugas Pokok
BAB II
Pasal 2
Togas pokok PDAM Gunung Poteng adalah bergerak di bidang usaha pengelolaan air minum di daerah, untuk meningkatkan pendapatan asli daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Bagian Kedua
Fungsi
BAB II
Pasal 3
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 2, PDAM Gunung Poteng menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut:
- a. perumusan kebijakan dan strategi usaha pengelolaan air minum;
- b. pelayanan umum/jasa kepada masyarakat pelanggan dalam penyediaan air minum;
- c. perumusan kebijakan dan strategi usaha untuk peningkatan pendapatan asli daerah;
- d. perencanaan, pembangunan. pemeliharaan sarana serta prasarana air minum;
- e. pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan dan pengawasan sarana dan prasarana air minu m;
- f. pengelolaan keuangan PDAM Gunung Poteng untuk membiayai kelangsungan hidup PDAM Gunung Poteng dan pembangunan daerah;
- g. pengelolaan pegawai PDAM Gunung Poteng; dan
- h. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan dan usaha PDAM Gunung Poteng kepada Walikota melalui Dewan Pengawas.
BAB II
Pasal 4
- (1) PDAM Gunung Poteng yang dibentuk Pemerintah Daerah didukung oleh organ dan kepegawaian.
- (2) Organ PDAM Gunung Poteng terdiri dari :
- a. Walikota;
- b. Dewan Pengawas; dan
- c. Direksi.
Bagian Kedua
Walikota
BAB II
Pasal 5
Sebagai organ PDAM Gunung Poteng, Walikota memiliki kewenangan:
- a. mengangkat dan memberhentikan Direksi;
- b. memberikan persetujuan atas kebijakan yang diambil oleh Direksi;
- c. mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan Pengawas;
- d. menunjuk pejabat sementara, pelaksana tugas untuk menduduki jabatan Direksi;
- e. melakukan pemeriksaan terhadap Dewan Pengawas yang melakukan tindakan yang dapat merugikan PDAM;
- f. menetapkan besarnya uang jasa Dewan Pengawas. gaji Direksi dan jasa produksi;
- g. memberikan ijin kepada Direksi untuk melakukan perjalanan Dinas atas pertimbangan Dewan Pengawas;
- h. menetapkan tarif air minum;
- i. mengesahkan atau menolak RKAP PDAM Gunung Poteng;
- j. mengesahkan laporan keuangan tahunan; dan
- k. membentuk panitia dalam rangka pembubaran PDAM.
BAB II
Pasal 6
- (1) Direksi rnenyelenggarakan operasional PDAM Gunung Poteng.
- (2) Direksi bertanggungjawab kepada Walikota melalui Dewan Pengawas.
Bagian Ketiga
Dewan Pengawas
Paragraf 1
Pengangkatan
BAB II
Pasal 7
- (1) Dewan Pengawas berasal dari unsur Pejabat Pemerintah Daerah, Profesional dan/ atau rnasyarakat kon sum en yang memenuhi persyaratan.
- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, dengan ketentuan :
- a. untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000, jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang; dan
- b. untuk jumlah pelanggan diatas 30.000, jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 5 (lima) orang.
- (3) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat seorang sebagai Ketua merangkap anggota dan seorang sebagai Sekretaris merangkap anggota dengan Keputusan Walikota.
- (4) Susunan Dewan Pengawas sebagai berikut:
- a. Ketua merangkap anggota;
- b. Sekretaris merangkap anggota; dan
- c. Anggota.
BAB II
Pasal 8
- (1) Calon anggota Dewan Pengawas memenuhi persyaratan :
- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. pendidikan minimal Sarjana Muda (D3);
- c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan PDAM Gunung Poteng;
- d. menguasai manajemen PDAM Gunung Poteng;
- e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- f. tidak terikat hubungan keluarga dengan Walikota/Wakil Walikota atau Dewan Pengawas yang lain atau Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar; dan
- g. batas usia Dewan Pengawas paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun.
- (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
BAB II
Pasal 9
- (1) Masajabatan Dewan Pengawas 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan kinerja dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Direksi dan kemampuan PDAM Gunung Poteng dalam meningkatkan kinerja pelayanan air minum kepada masyarakat.
- (3) Dalarn hal anggota Dewan Pengawas tidak diangkat kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka Walikota dapat membentuk Panitia Seleksi Dewan Pengawas.
- (4) Walikota menetapkan kriteria pengangkatan Dewan Pengawas, dengan berpedoman kepada ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 8.
- (5) Dalarn hal proses pengangkatan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui Test Kompetensi.
- (6) Test Kompetensi Dewan Pengawas dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa berakhimyajabatan Dewan Pengawas.
- (7) Apabila masa jabatan Dewan Pengawas berakhir dan pengangkatan Dewan Pengawas baru masih dalam proses penyelesaian, Walikota dapat menunjuk / mengangkat Dewan Pengawas yang lama sebagai pejabat sementara.
- (8) Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berlaku paling lama 3 (tiga) bulan yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
BAB II
Pasal 10
- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
- a. anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN); dan/atau
- b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ undangan.
- (2) Anggota Dewan Pengawas tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM Gun ung Poteng.
<!-- formula-not-decoded -->
Dewan Pengawas mempunyai tugas:
- a. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan PDAM;
- b. memberikan pertimbangan dan saran kepada Walikota, baik diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan pengelolaan PDAM Gunung Poteng, antara lain pengangkatan Direksi, program kerja yang diajukan oleh Direksi, rencana perubahan status kekayaan PDAM, rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain;
- c. menerima dan memeriksa Laporan Triwulan;
- d. menerima, memeriksa dan menandatangani Laporan Tab unan bersama-sama dengan Direksi;
- e. memeriksa dan menyampaikan Rencana Strategis PDAM Gunung Poteng (business plan/corporate plan) yang dibuat Direks kepada Walikota untuk mendapatkan pengesahan;
- f. memeriksa dan menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan PDAM Gunung Poteng yang dibuat Direksi kepada Waiikota untuk mendapatkan pengesahan; dan
- g. menyampaikan laporan kinerja atas pelaksanaan tugas kepada Walikota.
BAB II
Pasal 12
Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya mempunyai wewenang:
- a. menilai kinerja Direksi dalam mengelola PDAM Gunung Poteng;
- b. menilai Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Walikota;
- c. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan PDAM;
- d. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi kepada Walikota;
- e. menyetujui rencana strategis PDAM Gunung Poteng (Business plan /Corporate Plan) yang diajukan Direksi untuk disahkan Walikota;
- f. memberikan pertimbangan RKAP PDAM Gunung Poteng untuk selanjutnya mendapat pengesahan Walikota;
- g. menyetujui susunan organisasi dan tata kerja PDAM Gunung Poteng yang ditetapkan oleh Direksi;
- h. menyetujui kenaikan tarif air minum dan air limbah yang diusulkan oleh Direksi untuk ditetapkan Walikota ;
- i. memberikan pertimbangan atas usulan direksi terhadap pinjaman, pengikatan diri dalam PDAM Gunung Poteng; dan
- J. menetapkan auditor ekstemal.
BAB II
Pasal 13
Dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan wewenang Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasa! 11 dan Pasal 12, Dewan Pengawas dapat :
- a. menyusun tata tertib Dewan Pengawas;
- b. menyusun program kerja;
- c. melakukan peninjauan lapangan;
- d. melakukan kunjungan kerja;
- e. membentuk tim kerja;
- f. meminta keterangan dari para pemangku kepentingan (stakeholder);
- g. meminta bantuan tim ahli untuk hal tertentu dan jangka waktu tertentu; dan
- h. meningkatkan profesionalisme dan pengembangan kapasitas.
BAB II
Pasal 14
- (1) Dewan Pengawas membuat laporan kinerja atas pelaksanaan tugas akhir tahun.
- (2) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak akhir tahun kepada Walikota.
BAB II
Pasal 15
Pembiayaan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang Dewan Pengawas dibebankan kepada anggaran PDAM Gunung Poteng.
Paragraf 3
<!-- formula-not-decoded -->
- (1) Segala keputusan Dewan Pengawas diambil dalam rapat Dewan Pengawas.
- (2) Keputusan Dewan Pengawas dapat diambil di luar rapat Dewan Pengawas sepanjang seluruh anggota. Dewan Pengawas setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (3) Keputusan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyangkut masalah yang menjacli tugas dan wewenang Dewan
Pengawas, yang meliputi pertimbangan, saran, peringatan, serta penilaian dan persetujuan.
- (4) Keputusan Dewan Pengawas tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan kesusilaan.
- (5) Keputusan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh Ketua Dewan Pengawas.
<!-- formula-not-decoded -->
- (1) Dewan Pengawas mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 6 (enam) kali dalam setahun.
- (2) Selain rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rapat dapat dilakukan dalam hal:
- a. atas permintaan anggota Dewan Pengawas atau dalam hal tertentu atas permintaan Direksi atau permintaan Walikota; dan
- b. atas keputusan rapat Dewan Pengawas.
- (3) Hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Notulen Rapat Dewan Pengawas yang ditandatangani oleh Ketua Dewan Pengawas.
- (4) Dewan Pengawas mengadak:an rapat atas undangan Ketua atau
BAB II
Pasal 18
Dalam setiap rapat Dewan Pengawas dibuat risalah rapat berisi hal-hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk pcrnyataan ketidaksetujuan anggota Dewan Pengawas jika ada dan ditandatangani seluruh anggota Dewan Pengawas.
BAB II
Pasal 19
Tata Cara, jenis dan sifat rapat Dewan Pengawas diatur lebih lanjut dalam tata tertib Dewan Pengawas.
Paragraf 5
BAB II
Pasal 20
- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas, dapat dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua Dewan Pengawas
BAB II
Pasal 21
- (1) Sekretariat Dewan Pengawas mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi Dewan Pengawas.
- (2) Sekretariat Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya, secara administrasi dan secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dewan Pengawas.
BAB II
Pasal 22
- (1) Dewan Pengawas diberikan penghasilan berupa uang jasa.
- (2) Selain uang jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengawas dapat diberikan tambahan penghasilan berupa tunjangan dengan dengan
BAB II
Pasal 25
- (1) Anggota Dewan Pengawas yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf f dan huruf g diberhentikan sementara oleh Walikota.
BAB II
Pasal 26
- (1) Anggota Dewan Pengawas yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf f dan huruf g diberhentikan sementara oleh Walikota.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana pada ayat (l) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
BAB II
Pasal 27
- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Walikota melaksanakan rapat yang dihadiri oleh anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan Walikota belurn melakukan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemberhentian sementara batal demi hukum.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang jelas, yang bersangkutan dianggap menerima hasil rapat.
- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Dewan Pengawas merupakan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.
BAB II
Pasal 28
- (1) Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Dewan Pengawas.
- (2) Jumlah Direksi ditetapkan
BAB II
Pasal 29
Calon Direksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. batas usia Direksi yang berasal dari luar PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 50 (lima puluh) tahun;
- b. batas usia Direksi yang berasal dari PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
- c. mempunyai pendidikan sekurang-kurangnya Sarjana Strata 1 (Sl);
- d. mempunyai pengalaman kerja minimal 10 (sepuluh) tahun bagi yang berasal dari PDAM atau mempunyai pengalaman kerja minimal 15 (lima belas) tahun mengelola perusahaan bagi yang bukan berasal dari PDAM yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan peni laian baik.
- e. Mampu menjelaskan Visi dan Misi yang tepat dalam mengembangkan pelayanan air min um pada PDAM Gunung Poteng;
- f. mampu menjabarkan strategi pelaksanaan Business Plan PDAM yang bersangkutan secara efektif dan efisien;
- g. mampu bekerjasama dengan jajaran direksi lain dalam mencapai tujuan pelayanan PDAM sesuai Visi, Misi, dan menyatakan mampu melakukan Business Plan PDAM G unung Poteng; dan
- h. diutamakan telah mengikuti pelatihan manajemen air minum di dalam at.au di luar negeri yang telah terakreditasi dibuktikan dengan sertifikat at.au ijazah.
BAB II
Pasal 30
- (1) Direksi dilarang memangku jabatan rangkap :
- a. jabatan struktural atau fungsional pada instansi/lembaga Pemerintah Pusat atau Daerah;
- b. anggota Direksi pada BUMD lainnya, BUMN atau badan usaha swasta;
- c. jabatan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan (conflict of interest) pada PDAM Gunung Poteng; dan/atau
- d. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ undangan.
- (2) Direksi dilarang mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan konflik kepentingan (conflict of interest) pada P DAM Gunung oteng.
BAB II
Pasal 31
- (1) Masa jabatan Direksi adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja dan pelayanan PDAM Gunung Poteng.
- (3) Dalam hal Direksi tidak diangkat kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), Dewan Pengawas mengusulkan kepada Walikota untuk membentuk Tim Asistensi Rekruitmen dan Seleksi Calon Direksi PDAM Gunung Poteng terdiri dari unsur­unsur Pemerintah Daerah dan Dewan Pengawas.
- (4) Tim Asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Merumuskan dan menetapkan kriteria umum maupun khusus Calon Direksi PDAM Gunung Poteng;
- b. Melaksanakan Pengumuman Rekruitmen dan Seleksi Calon Direksi PDAM Gunung Poteng;
- c. Melaksanakan proses pemilihan / seleksi persyaratan administrasi para Calon Direksi PDAM Gunung Poteng;
- d. Melakukan Koordinasi dalam rangka penetapan lembaga independen sebagai pelaksana uji kelayakan dan kepatutan (Fit and Proper Test); dan
- e. Menyampaikan hasil Fit and Proper Test Seleksi Calon Direksi PDAM Gunung Poteng yang dilaksanakan oleh lembaga independen kepada Dewan Pengawas sebelum ditetapkan oleh Walikota.
- (5) Lembaga Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d adalah Perguruan Tinggi Negeri.
- (6) Lembaga Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh W alikota.
- (7) Hasil penilaian Lembaga Independen dilaporkan kepada walikota dan selanjutnya diumumkan secara terbuka.
BAB II
Pasal 32
- (1) Apabila masa jabatan Direksi berakhir dan pengangkatan Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, Walikota dapat menunjuk/mengangkat Direksi yang lama atau seorang pejabat struktural PDAM sebagai pejabat sementara.
- (2) Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota yang berlaku paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Direksi yang sudah menduduki jabatan Direksi selama 2 (dua) kali masa jabatan, tidak dapat ditunjuk/ diangkat sebagai pejabat sementara.
- (4) Pejabat Sementara Sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah.
BAB II
Pasal 33
- (1) Walikota menentukan Kriteria Penilaian Umum
BAB II
Pasal 34
Dalam hal seorang anggota Direksi berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, maka masa jabatan penggantinya adalah sisa masa jabatan anggota Direksi yang digantikannya.
Paragraf 2
BAB II
Pasal 35
- (1) Untuk melaksanakan pengelolaan PDAM, Direksi mempunyai tugas:
- a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional POAM;
- b. membina Pegawai;
- c. mengurus dan mengelola kekayaan PDAM;
- d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- e. menyusun Rencana Strategis Bisnis 5 (lima) tahunan (Business Plan/Corporate Plan) yang disahkan oleh Walikota melalui usul Dewan Pengawas;
- f. menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Bisnis (Business Plan I Corporate Plan) kepada Walikota melalui Dewan Pengawas; dan
- g. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PDAM.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huru f g terdiri dari Laporan Triwulan clan Laporan Tahunan, dengan ketentuan:
- a. laporan triwulan terdiri dari laporan kegiatan operasional dan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas;
- b. laporan tahunan terdiri dari laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditanda tangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas disampaikan kepada Walikota;
- c. laporan tahunan disampaikan paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari setelah tahun buku PDAM ditutup untuk disahkan oleh Walikota paling lambat dalam 30 (tiga puluh) hari setelah diterima;
- d. Direksi mensosialisasikan/mempublikasikan Laporan Tahu nan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah disahkan oleh Walikota;
- e. Direksi atau Dewan Pengawas yang tidak menanda tangani Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada huruf (b) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi mempunyaiwewenang:
- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai di 1ingkungan PDAM
BAB II
Pasal 36
- (1) Untuk mendukung kelancaran pengelolaan PDAM Gunung Poteng, Direksi dapat diberikan Dana Representatif paling banyak 75% (tujuh puluh ima perseratus) darijumlah gaji Direksi dalam l(satu) tahun.
2. (2} Penggunaan Dana representatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Direksi.
BAB II
Pasal 37
- ( 1) Direksi dapat menetapkan pedoman pengadaan barang dan jasa bagi PDAM Gunung Poteng.
- (2) Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (l) disusun sesua dengan peraturan perundang-undangan.
Paragraf 3
BAB II
Pasal 38
Struktur Organisasi PDAM Gunung Poteng dibawah direksi meliputi:
- a. Kepala Bagian;
- b. Kepala Seksi; dan
- c. Pegawai.
BAB II
Pasal 39
- (1) Susunan para Kepala Bagian dibawah Direksi dilingkungan PDAM Gunung Poteng adalah :
- a. Kepala Bagian Administrasi Umum dan Keuangan;
- b. Kepala Bagian Hubungan Pelanggan; dan
- c. Kepala Bagian Teknik.
- (2) Susunan Kepala Seksi dibawah Kepala Bagian dilingkungan PDAM Gunung Poteng adalah:
- a. Susunan Kepala Seksi dibawah Kepala Bagian Administrasi dan Umum adalah :
1. Kepala Seksi Administrasi Umum.
2. Kepala Seksi Personaiia.
3. Kepala Seksi Keuangan dan Akuntansi.
4. Kepala Seksi Penagih an.
- b. Susunan Kepala Seksi dibawah Kepala Bagian Hubungan Pelanggan adalah:
1. Kepala Seksi Rekening.
2. Kepala Seksi Penyambungan dan Meter Air.
3. Kepala Seksi Pelayanan Pengaduan dan Pembaca Meter Air.
- c. Susunan Kepala Seksi dibawah Kepala Bagian Teknik adalah :
1. Kepala Seksi Perencanaan.
2. Kepala Seksi Perawatan
3. Kepala Seksi Produksi
4. Kepala Seksi Transmisi dan Distribusi
- (3) Susunan organisasi dibawah Kepala Seksi dilingkungan PDAM Gunung Poteng adalah Pegawai PDAM Gunung Poteng.
Untuk pengingkatan kinerja pelayanan kepada masyarakat dalam penyediaan air bersih, Direksi dapat menambah struktur jabatan dibawah Direksi sesuai dengan kebutuhan, yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
Paragraf 4
Keputusan Direksi
BAB II
Pasal 41
- (1) Segala keputusan Direksi diambil dalam rapat Direksi.
- (2) Keputusan Direksi dapat diambil di luar rapat Direksi sepanjang seluruh anggota Direksi setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (3) Keputusan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyangkut masalah yang menjadi tugas dan wewenang Direksi, yang meliputi antara lain pertimbangan, saran, penilaian dan persetujuan.
- (4) Keputusan Direksi tidak boleh bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum.
- (5) Keputusan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh Direksi.
- (1) Direksi mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 6 (enam) kali dalam setahun.
- (2) Rapat dilakukan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan:
- a. atas permintaan anggota Direksi atau dalam hal tertentu atas permintaan Direksi atau permintaan Dewan Pengawas; dan
- b. atas keputusan rapat Direksi.
- (3) Hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan Direksi.
- (4) Direksi mengadakan rapat atas undangan Direksi atau
BAB II
Pasal 44
Tata cara, jenis dan sifat rapat Direksi diatur lebih lanjut dalarn Peraturan Direksi.
<!-- formula-not-decoded -->
- (1) Dalam hal berakhirnya masa jabatan Direksi dan pengangkatan Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, Walikota dapat menunjuk/mengangkat Direksi yang lama atau Pejabat struktural PDAM Gunung Poteng sebagai pejabat sementara.
- (2) Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota dan berlaku paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Pejabat Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.
- (4) Kewenangan Pejabat Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dan ditetapkan dalam Keputusan Walikota tentang Pengangkatan Pejabat Sementara yang bersangkutan.
Paragraf 7
Penghasilan, Jasa Pengabdian, dan Cuti
BAB II
Pasal 46
- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari gaji dan tunjangan.
- (2) Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, Direksi memperoleh bagian dari jasa produksi.
- (3) Besarnya gaji, tunjangan, dan bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Walikota setelah
4. rnernperhatikan pendapat Dewan Pengawas dan kemarnpuan PDAM.
- (4) Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi, penghasilan Dewan Pengawas, penghasilan pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak boleh melebihi 40% (empat puluh per seratus) dari total biaya
BAB II
Pasal 47
- (1) Organ PDAM Gunung Poteng dapat memperoleh honorarium atas pekerjaan dalam waktu tertentu.
- (2) Pengaturan honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diatur lebih lanjut oleh Direksi.
BAB II
Pasal 48
- (1) Direksi setiap akhir masa jabatan dapat diberikan uang jasa pengabdian yang besamya ditetapkan oleh Kepala Daerah
BAB II
Pasal 49
- (1) Direksi memperoleh hak cuti sesuai dengan peraturan yang berlaku bagi pegawai.
- (2) Pejabat yang berwenang memberikan cuti adalah Walikota.
Paragraf 8
Pemberhentian Direksi PasalSO
- (1) Direksi berhenti karena:
- a. masa jabatan berakhir ; dan
- b. meninggal dunia.
- (2) Direksi diberhentikan karena :
- a. permintaan sendiri;
- b. reorganisasi;
- c. melakukan tindakan yang merugikan PDAM;
- d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
- e. mencapai batas usia 60 (enam puluh) tahun; dan
- f. tidak dapat me laksanakan tugasnya.
- (3) Pemberhentian Direksi sebagaimana imaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Walikota.
BAB II
Pasal 51
- (1) Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf c dan huruf d diberhentikan sementara oleh Walikota atas usul Dewan Pengawas untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota disertai dengan alasan dan diberitahukan kepada yang bersangku tan.
BAB II
Pasal 52
- (1) Paling lambat 3 (tiga) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal SO, Dewan Pengawas melakukan sidang yang
2. dihadiri oleh Direksi untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Dewan Pengawas melaporkan kepada Walikota hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan Walikota untuk memberhentikan atau merehabilitasi.
- (3) Dalam hal Direksi yang bersangkutan tidak hadir tanpa alasan yang \_ielas, yang bersangkutan dianggap menerima hasil sidang Dewan Pengawas.
- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Direksi merupakan tindak pidana dengan putusan bersalah dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.
BAB III - KEPEGAWAIAN Pasal 53
Pasal 53
- (1) Direksi berwenang menenma, mengangkat, menaikkan pangkat, menetapkan gaji dan gaji berkala, menjatuhkan hukuman jabatan dan memberhentikan pegawai.
- (2) Tata cara penerimaan, pengangkatan, kenaian pangkat, penetapan besaran gaji dan gaji berkala, penjatuhan hukuman disiplin kepegawaian dan pemberhentian pegawai diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direksi.
DANA PENSIUN
BAB IV - DANA PENSIUN
Pasal 54
- (1) Direksi dan Pegawai wajib diikutsertakan pada program pensiun yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun Pemberi Kerja atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan.
- (2) Penyelenggara Dana Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas pertimbangan optimalisasi dan kepastian manfaat bagi Direksi dan Pegawai sesuai dengan peraturan perundang­ undangan.
RENCANA STRATEGIS, RKAP DAN PELAPORAN
Bagian Kesatu
Rencana Strategis
BAB V - RENCANA STRATEGIS, RKAP DAN PELAPORAN
Pasal 55
- (1) Direksi membuat Rencana Strategis (Business Plan/Corporate Plan) PDAM Gunung Poteng untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah rencana capaian kinerja PDAM Gunung Poteng yang terdiri dari aspek teknis, manajemen dan keuangan.
- (3) Rencana Strategis PDAM Gunung Poteng disahkan oleh Walikota atas persetujuan Dewan Pengawas.
- (4) Rencana Strategis PDAM Gunung Poteng disampaikan oleh Direksi kepada Walikota melalui Dewan Pengawas paling lambat 6 (enam) bulan sebelum Tahun Buku berjalan berakhir.
Bagian Ked ua
RKAP
BAB V - RENCANA STRATEGIS, RKAP DAN PELAPORAN
Pasal 56
- (1) Direksi membuat RKAP PDAM Gunung Poteng untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) RKAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjabaran tahunan dari Rencana Stratcgis PDAM Gunung Poteng.
- (3) RKAP PDAM Gunung Poteng disahkan oleh Walikota atas persetujuan Dewan Pengawas.
- (4) Direksi menyampaikan RKAP kepada Walikota melalui Dewan Pengawas paling lambat 45 (empat. puluh lima) hari kerja sebelum tahun buku berjalan berakhir.
- (5) RKAP sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) setelah disetujui Dewan Pangawas, mendapat Pengesahan Walikota paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterima berkas secara lengkap dari Dewan Pengawas.
- (6) Dalam hal RKAP PDAM Gunung Poteng pada tahun berjalan belum disahkan, maka PDAM Gunung Poteng dapat berpedoman pada RKAP tahun sebelumnya.
- (1) Perubahan RKAP PDAM Gunung Poteng pada tahun buku berjalan, hanya dapat dilakukan dengan persetuj uan Dewan Pengawas dan mendapat pengesahan W alikota.
- (2) Direksi menyampaikan RKAP perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Walikota melalui Dewan Pengawas paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum RKAP pada tahun buku berjalan berakhir.
- (3) RKAP perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah disetujui Dewan Pengawas, mendapat pengesahan Walikota paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tahun buku berjalan berakhir.
- (1) Direksi bertugas menyusun dan menyampaikan laporan yang terdiri dari:
- a. Laporan triwulan; dan
- b. Laporan tahunan.
- (2) Laporan triwulan terdiri dari laporan kegiatan operasional dan keuangan serta kinerja yang ditanda tangani oleh Direksi, disampaikan kepada Dewan Pengawas dan tembusan kepada Walikota paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal akhir triwulan.
- (3) Laporan tahunan terdiri dari laporan kegiatan operasional dan keuangan serta kinerja yang ditanda tangani oleh seluruh anggota Direksi, disampaikan kepada Walikota melalui Dewan Pengawas.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
- a. Laporan tahunan sebelum diaudit oleh auditor eksternal disampaikan Direksi kepada Dewan Pengawas paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah tanggal penutupan tahun buku.
- b. Laporan tahunan sesudah diaudit disampaikan paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari setelah tahun buku PDAM Gunung Poteng ditutup untuk disahkan oleh Walikota paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterima.
Bagian Ketiga
Pelaporan
BAB V - RENCANA STRATEGIS, RKAP DAN PELAPORAN
Pasal 58
KETENTUAN PENUTUP
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 59
Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalarn Peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Direksi.
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 60
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan W alikota ini dengan penempatannya dalarn Berita Daerah Kota Singkawang.

Penetapan: Ditetapkan di Singkawang pada tanggal 15 Agustus 2016 WALIKOTA SINGKAWANG, ttd AWANG ISHAK

Penetapan: Diundangkan di Singkawang pada tanggal 25 Agustus 20 16 SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG, ttd SYECH BANDAR BERITA DAERAH KOTA SfNGKAWANG TAHUN 2016 NOMOR 14

Penandatangan: Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,