PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL Nomor 2 Tahun 2017 tentang PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA DI KABUPATEN KENDAL (berlaku 6 Januari 2017)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG
TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA DI KABUPATEN KENDAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
BUPATI KENDAL,
:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Kendal;
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2012 Nomor 5 Seri E No. 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 82);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembahan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
Menetapkan
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KENDAL
dan
BUPATI KENDAL
MEMUTUSKAN :
: PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA DI KABUPATEN KENDAL.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kendal.
4. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat ## BAB II
PENGANGKATAN PERANGKAT DESA
Bagian Kesatu Umum
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 2
Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan umum dan khusus.
Persyaratan Calon Perangkat Desa
Bagian Kedua Paragraf 1 Persyaratan Umum
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 3
- (1) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:
- a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
- b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun; dan
- c. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
- (2) Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas :
- a. fotocopy kartu tanda penduduk yang legalisasi oleh Pejabat yang berwenang;
- b. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;
- c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
- d. fotocopy ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
- e. fotocopy akte kelahiran yang dilegalisasi oleh Pejabat yang berwenang;
- f. surat keterangan berbadan sehat dari puskesmas; dan
- g. surat permohonan menjadi Perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup.
Paragraf 2 Persyaratan Khusus
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 4
- (1) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi :
- a. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- b. tidak pernah dijatuhi pidana penjara
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 5
- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam proses pengangkatan Perangkat Desa diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon perangkat desa sampai dengan selesainya proses pengangkatan perangkat desa.
- (2) Tugas Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh Perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
Paragraf 2
Calon Perangkat Desa dari PNS
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 6
- (1) PNS yang akan diangkat menjadi perangkat Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi perangkat Desa tanpa kehilangan hak sebagai PNS.
Paragraf 3
Calon Perangkat Desa dari Anggota BPD
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 7
- (1) Anggota BPD yang mendaftar sebagai bakal calon perangkat desa secara otomatis non aktif dari keanggotaan BPD, terhitung sejak lamaran diterima Tim Pengangkatan Perangkat Desa.
- (2) Dalam hal yang mendaftar adalah Ketua BPD, Wakil Ketua BPD melaksanakan tugas sehari-hari Ketua BPD.
- (3) Dalam hal Pimpinan BPD secara keseluruhan mendaftarkan diri, tugas sehari-hari pimpinan BPD dilaksanakan oleh anggota BPD yang ditunjuk
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 8
Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut :
- a. Kepala Desa dapat membentuk Tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan dengan paling sedikit 3 (tiga) orang atau paling banyak 5 (lima ) anggota;
- b. Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh tim;
- c. Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan Perangkat Desa kosong atau diberhentikan;
- d. Hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa paling sedikit 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat;
- e. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa paling lambat 7 (tujuh) hari kerja;
- f. Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 9
- (1) Untuk melaksanakan teknis penjaringan dan penyaringan calon perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b kepala desa membentuk Tim Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa.
- (2) Tim Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan desa dan/atau tokoh masyarakat.
- (3) Tim Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa berjumlah ganjil paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa diatur dalam Peraturan Bupati.
Paragraf 3
Penjaringan Bakal Calon Perangkat Desa
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 10
- (1) Tahapan Penjaringan bakal calon perangkat desa, terdiri dari:
- a. pengumuman;
- b. pendaftaran;
- c. penelitian kelengkapan dan keabsahan berkas administrasi pendaftaran; dan
- d. pengumuman hasil penelitian dan keabsahan berkas administrasi pendaftaran.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan penjaringan bakal calon perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
Paragraf 4
Penyaringan atau Seleksi Calon Perangkat Desa
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 11
- (1) Tim Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa melaksanakan seleksi calon perangkat desa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi calon perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
Paragraf 5
Penetapan Calon Perangkat Desa
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 12
- (1) Kepala Desa menetapkan Calon Perangkat Desa
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 13
- (1) Kepala Desa menyampaikan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) kepada Camat untuk dikonsultasikan.
- (2) Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon perangkat desa yang diajukan oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam rangka konsultasi dan pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Camat membentuk tim.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai konsultasi, pemberian rekomendasi, dan pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.
Bagian Kelima Pelantikan dan Serah Terima Jabatan Perangkat Desa Paragraf 1 Pelantikan Perangkat Desa
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 14
- (1) Sebelum memangku jabatannya, Perangkat Desa dilantik oleh Kepala Desa setelah mengucapkan sumpah atau janji sebagai berikut :
'Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Perangkat Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadiladilnya; Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; Bahwa saya akan menegakkan kehidupan
demokrasi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia' .
- (2) Pelaksanaan pelantikan Perangkat Desa dan Pengambilan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh pejabat yang melantik, pejabat yang dilantik, para saksi serta rohaniawan.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 15
Pelaksanaan Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Perangkat Desa dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa oleh Kepala Desa.
<!-- formula-not-decoded -->
Serah terima jabatan dari Perangkat Desa lama kepada Perangkat Desa baru dilaksanakan pada saat setelah Pelaksanaan Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
Bagian Keenam
Pembiayaan
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 17
Biaya pengangkatan Perangkat Desa dibebankan pada APBDesa.
BAB III - SANKSI ADMINISTRATIF BAGI PERANGKAT DESA Pasal 18
Pasal 18
- (1) Perangkat Desa yang melanggar larangan dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.
BAB III - SANKSI ADMINISTRATIF BAGI PERANGKAT DESA Pasal 18
Pasal 19
- (1) Sanksi administratif kepada Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dijatuhkan secara berjenjang, sebagai berikut :
- a. teguran lisan; dan
- b. teguran tertulis.
- (2) Penjatuhan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi perangkat desa yang ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan, terdakwa atau tertangkap tangan dan ditahan.
BAB III - SANKSI ADMINISTRATIF BAGI PERANGKAT DESA Pasal 18
Pasal 20
Tindakan pemberhentian sementara terhadap perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dikenakan setelah yang bersangkutan dijatuhi sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1).
BAB III - SANKSI ADMINISTRATIF BAGI PERANGKAT DESA Pasal 18
Pasal 21
Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diatur dalam Peraturan Bupati.
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA
Bagian Kesatu
Pemberhentian Sementara
BAB IV - PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA
Pasal 22
- (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
- a. ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan;
- b. ditetapkan sebagai terdakwa;
- c. tertangkap tangan dan ditahan; dan/atau
- d. melanggar larangan sebagai perangkat desa.
- (3) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c diputus bebas atau tidak terbukti bersalah oleh Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap maka dikembalikan kepada jabatan semula.
BAB IV - PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA
Pasal 23
Pemberhentian sementara perangkat desa karena melanggar larangan sebagai perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf d dilakukan setelah dijatuhi sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
BAB IV - PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA
Pasal 24
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian sementara Perangkat Desa diatur dalam Peraturan Bupati.
Bagian Kedua
Pemberhentian Perangkat Desa
BAB IV - PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA
Pasal 25
- (1) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Perangkat Desa berhenti karena :
- a. meninggal dunia; b. permintaan sendiri; dan c. diberhentikan.
- (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena:
- a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
- b. dinyatakan sebagai terpidana
BAB IV - PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA
Pasal 26
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian perangkat desa diatur dalam Peraturan Bupati.
KETENTUAN PERALIHAN
BAB V - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 27
- (1) Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugas berdasarkan surat keputusan pengangkatannya.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Sekretaris Desa yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil tetap menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Kendal pada tanggal 6 Januari 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KENDAL, BAMBANG DWIYONO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2017 NOMOR 2 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR : (2/2017) ## Pasal 28 - (1) Perangkat Desa yang telah melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya berdasarkan surat keputusan pengangkatannya dan berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun dapat diangkat kembali untuk melaksanakan tugasnya sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.

Penandatangan: - (2) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati. ## BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 29 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Lainnya Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2006 Nomor 14 Seri E Nomor 9) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. ## Pasal 30 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kendal .

Penetapan: Ditetapkan di Kendal pada tanggal 6 Januari 2017

Penandatangan: BUPATI KENDAL, MIRNA ANNISA
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 2 TAHUN 2017
## TENTANG
## TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA DI KABUPATEN KENDAL
## I. UMUM.
Perangkat Desa merupakan salah satu unsur penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam peningkatan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat di desa, sehingga perlu mendapat perhatian dengan mengatur mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian serta keberadaannya.
Bahwa dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maupun peraturan teknis pelaksanaannya, maka dari aspek yuridis terbuka peluang bagi daerah untuk mewujudkan dan meningkatkan profesionelisme perangkat desa melalui rekruitmen yang berkualitas sesuai dengan tuntutan, kondisi, dan dinamika yang ada di daerah. Hal ini tidak lepas dari peran strategis perangkat desa sebagai motor penggerak pelayanan masyarakat desa. Oleh karena itu kualitas perangkat desa yang dihasilkan dari proses rekrutmen akan berbanding lurus dengan peningkatan dan kualitas kinerja pemerintahan di desa, yang muaranya adalah pelayanan masyarakat di desa.
Selanjutnya dalam ketentuan
PENJELASAN
Pasal 2
Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di