Unknown Unknown Nomor 20 Tahun 2011 tentang PENJABARAN PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
WALIKOTA TOMOHON
PERATURAN WALIKOTA TOMOHON
NOMOR 20 TAHUN 2011
TENTANG
PENJABARAN
PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA TOMOHON,
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 6 Peraturan Daerah Kola Tomohon Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011; a.
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 160 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 lentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebaqaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menten Dalam Negen Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan perumbanqan sebagatmana dtmaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011, . .
- 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 12 Tahun 1994 ( Lembaran Negara Republik Indonesia);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999' tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsr, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286),
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355),
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. 7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemenksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400),
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4421);
9. Undang - undang 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang undang nomor 12 Tahun 2008 tenlang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Repubtik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 lentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130),
12. Peraturan Pemenntah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas P"Emyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090) ,
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
13. 14 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggola DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana lelah diubah dengan Peraturan Pemerinlah Nomor 37 Tahun 2005 tenlang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan perwakilan rakyat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran negara republik Indonesis Nomor 4540);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
2. 16 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Siandar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
3. 17 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4754),
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
5. 19 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sisiem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576),
20. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
7. 21 Peraturan Pemenntah Nomor 58 Tahun 2005 lentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republtk Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).
8. 22 Peraturan Pemenntah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standart Pelayanan Minimal ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585 );
23. Peraluran Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 lenlang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25. Tambahan lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4614 ).
24. Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 1 Tahun 2011 Tanggal 14 Februari 2011 Tentang Anggaran Pendapalan dan Belanja Daerah Kota Tomohon Tahun Anggaran 2011;
25. Peraturan Menteri Dalam Neqen Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menter! Dalam Negen Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Alas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
12. 26 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 8elanja Daerah Tahun Anggaran 2011 .
13. 27 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 37 Tahun 2010 tanggal 22 Desember 2010 tentang Petunjuk Tekrus Penggunaan Dana Bantuan Opersional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2011,
28. Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor-41 Tahun 2011 tanggal10 Pebruari 2011 tentanq Evaluasi Ranperda Kola Tomohon tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tomohon Tahun Anggaran 2011
Menetapkan
MEMUTUSKAN
PERATURAN WALIKOTA TOMOHON TENTANG PENJABARAN PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan
- 1 Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah Kota Tomohon, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas - batas wllayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendin berdasarkan aspirasi masyarakal dalam srstern Negara Kesaluan Republlk Indonesra,
2. Pemennlah Daerah adalah Walikota Tomohon, dan perangkal daerah sebaqai unsur penyelenggara pemerintahan daerah,
- 3 Kepala Daerah Kota Tomohon, adalah Wahkota Tomohon,
- 4 Sekretans Daerah Kota Tomohon, adalah Sekretans Daerah Kota Tomohon selaku Koordmator Pengelolaan Keuangan Daerah,
5. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, selanjutnya disinqkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tomohon;
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selaruutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah dan DPRD, dan ditelapkan dengan peraturan daerah:
- 7 Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang tertuang dalam surat kepulusan lm adalah pergeseran anggaran antar rincian objek belanja dalam objek belanja berkenaan dan pergeseran antar objek belanja dalam jenis belanja berkenaan ;
8. Satuan Kerja Perangkal Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkal daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran dan pengguna barang;
9. Pejabat Pengelola Keuangan daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja Pengelola Keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai lugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD);
BAB"
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Pergeseran Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 terdiri alas
1. Pendapatan
- a. Pendapatan Asli Daerah
Semula
Rp
8.137.372.100,00
Bertambah/(Berkurang)
Rp
0,00
- b. Dana Perimbangan
Semula
Rp
314.989.072.500,00
Bertambah/(Berkurang)
Rp
0,00
- c. Lain - lain Pendapatan yang Sah
Semula
Rp
33.360.350.011,00
Bertambah/(Berkurang)
Rp
0,00
Jumlah Pendapatan
2. Belanja
- a. Belanja Tidak Langsung
- 1) Belanja Pegawai
Semula
Rp
179.194.515.808,00
Bertambah/(Berkurang)
Rp
0,00
- 2) Belanja Bunga
Semula
Rp
0,00
Bertambah/(Berkurang)
Rp
0,00
- 3) Belanja Subsidi Semula
Rp
0,00
Bertambah/(Berkurang)
Rp
0,00
- 4) Belanja Hibah Semula Bertambah/(Berkurang)
Rp
4.447.000.000,00
Rp
0,00
Rp
356.486.794.611,00
- 5) Belanja Bantuan Sosial Semula Bertambah/(Berkurang)
Rp
3.390.000.000,00
Rp
0,00
- 6) Belanja Bagi Hasil Semula Bertambah/(Berkurang)
Rp
0,00
Rp
0,00
8elanja Bantuan Keuangan
Semula
Rp
100.000.000,00
Bertambah/(Berkurang)
Rp
0,00
- 8) Belanja Tidak Terduga Semula
Rp
500.000.000,00
8ertambah/(Berkurang)
Rp
0,00
Jumlah Belanja Tidak Langsung
Rp
187.631.515.808,00
- b. Belanja Langsung
- 1) 8elanja Pegawai
Semula
Rp
26.866.030.581,00
Bertambah/(Berkurang)
Rp
0,00
26.866.030.581,00
- 2) 8elanja Barang dan Jasa Semula
Rp
60.308.772.984,00
8ertambah/{Berkurang)
Rp
60.308.772.984,00
- 3) 8elanja Modal Semula
Rp
72.030.475.238,00
8ertambah/(Berkurang)
Rp
0,00
72.030.475.238,00
Jumlah Belanja Langsung
Rp
159.205.278.803,00
Jumlah Belanja
Rp
346.836.794.611,00
Surplus I (Defisit)
Rp
9.650.000.000,00
3. Pembiayaan
- a. Penerimaan
Semula
Rp
1.400.000.000,00
Bertambah/(Berkurang)
Rp
0,00
- b. Pengeluaran
Semula Bertambah/(Berkurang)
11.050.000.000,00
0,00
Rp
Rp
Jumlah Pembiayaan Neto
Rp
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp
(9.650.000.000,00)
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Ringkasan Penjabaran Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Oaerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 lercantum dalam larnpiran I Peraluran Wahkola mi,
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
Penjabaran Pergeseran Anggaran Pendapalan dan Belanja Oaerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dirinci lebih taniut dalam larnoiran II Peraturan Walikota lru.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5
## Pasal5
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini,

## Pasal6

Pelaksanaan Penjabaran Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan datarn peraturan ini diformulasikan dalam DPPA - SKPD dan akan ditampung pada Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tomohon;

2011

## Pasal7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kola Tomohon.

Ditetapkan di Tom 0 h 0 n

pada tanggal lh .Tu1i

2011

IOTA TOMOHON, ALIKOTA,

"

"-

NOMOR

20

2011

OLD POll, SH, MAP

A UTAMA MUDA

--...:::::=~I~. 96308151988031

019

BERITA DAERAH KOTA TOMOHON TAHUN 2011 NOMOR

zo

paial7

Peraturan Walikota ini rnulai bertaku pada tan9gal diundangkan Agar seliap orang mengetahuinya. memerintahkan pengundangan dengan penempalannya delam Berita Daerah Kola Tomohon.

i

Ditetapkan di Tom 0 h 0 n

pada langgal 1/+ .Tali lOll

IOTA TOMOHON, ALIKOTA,

EIDIE EMAN