Unknown Unknown Nomor 4 Tahun 2005 tentang RETRIBUSI PELA YANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN (berlaku Unknown)
Pembukaan
berdasarkan Peruturun Perundang-undangan Retribusi Daerah;
- I5. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta untuk mencarikan bukti yang dengan bukti itu membuat orang terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya,
BAB XIII - TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 2
l bega n berlakunya Peraturan Daerah ini, muku scmua ketentun yang bertentaungan dengnn peruturan rah ini dinyatak an tidak berlaku.
Pasal 5
4
Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan digolongkan sebagai Jasa Umum.
'
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
BAB IV - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6
- (I) Tingkat penggunaan jasa diukur ## BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pusal 7
- () Prinsip dan sasaran dalam penetupan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutupi biaya penyelenggaraan pelayanan dengan mempertimbangkan kemampuan masyurukat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya scbagaimana dimaksud pada ayat (I) paal ini antaru lain biaya pongumbilan, pngumpulan, pengangk utan dan pngelolaan sampah dan alau pemunahan sampuah termasuk sewa lokas TPA.
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pusal 8
- (I) Struktur tarif digolongkan ## BAB VIII
BIA YA OPERASIONAL
'
Pasal IO
- (I Kepada Instansi pengelola diberikan biaya operasional 5 % dari seluruh penerimaan yang telah disetor ke kas daerah;
- (2) Tata cara permintaan pembayaran upah pungut dimaksud pada ayat (I) pasal ini dilakukan ## BAB IX
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal IH
Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya l (satu) hari dan (satu) bulan atau ditetapkan oleh Dupati.
Pusal 12
Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitnya SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
BAI X
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pusal 13
- (I) lemungutan retribusi tidak dapat diborongkun.
- (2) Retribusi dipungut dcngan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamaknn.
A XL
SANKS] AMINISTRASL
lasal I4
l heal wajib retribusi tidal membuayur tspat pada waktunya atau kurung membayar, dikenak.an i administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) sctiup bulan duri retribusi yang tertang utau rang dibayar dan di tagih dengan mcnggunakun ST'RD
TATA CARA PEMIAYARAN
Pasal I5
- ' Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus untuk masa I (satu) hari dan I (satu) bulan. 0
- Tata cara pembayaran penyetoran tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.
TATA CARA PENAGIHAN
BAB XIII - TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 16
- (l) Pengeluaran surat teguran/peringatan/ surat lain yang scjenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (ujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang tertang.
- (3) Surat teguran/peringatan atau surat lainya scbagaimana dimuaksud pada ayat (I) pasal ini dilalcukan oleh Pejabat yang ditunjuk.
AB XIV
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSL
Pasal IT
- (l) Bupati dapat memberi pengurangan, keringanan dun pembebasan retribusi
- (2) Pengurangan, Keringanan dan pembcbasun retribusi scbagaimana dimak sud pada uyat (I) pasal ini diberikan dengan
'asal 22
lid-had yang belum cuk up diatur dalam leraturan Dhaerah ini, sepanjang mecngcnai pelakanaannya a diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB XIII - TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 23
feeaturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan enerpatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Melawi.

Penetapan: Ditetapkan di Nanga Pinoh pada .o De@ember 2005 BUR MELAWI, 7 ASUMAN KURIK

Penetapan: Diundangkan di Nanga inoh pda tanggal 6 Pbrar 2006 I KABUPATEN MELA WI, EMBAKAN DAERAH KABUPATEN MELA WI TAHUN 2006 NOMOR f ## ENJELASAN ## ATAS ## PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELA WI NOMOR A TAHUN 2005 ## TENTANG ## RETRIBUSI PELA YANAN PERSAMPAHANIKEBERSIHAN ## I.
PENJELASAN
Pembukaan
UMUM
Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Uhndang-undang Nomor I8 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah dan Undang-undang Nomor 34 Tahun 200.3 tentang Pembentukaun Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di propinsi Kalimuntan Barut, pajak daerah dan retribusi dacrah ditetapkan dengan peraturan daerah.
Dalam rangka lebih memantupkan otonomi daerah yang nyata, dinamis serasi dan bertanggung jawab, pembiayaan Pemerintah dan Pembangunan Daerah yang bersumber dari Pendapatan asli Daerah, khususnya yang berasal dari retribusi daerah harus dikelola lebih bertanggung jawab, disamping itu lebih meningkatnya pertumbuhan pembangunan didacrah padu dewasa ini maka baik pelayanan mupun efektifitas dan efisiensi yang berkaitan dengan retribusi perlu meningkatkan mutu dan jenis pelayanan kepada asyaraukat.
Berkaitan dcngan perihal tersebut suluh sutu sumber keuangan yang dapat digali olel emerintah Daerah adalah Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan karena itu emerintah Kabupaten Melawi menetapkan peraturan Daeruh tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dalam rangka mcnggali sumber-umber pendapatan daerah guna menunjang pembangunan.
## IL. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
Penjelasan pasal demi pasal dinggap tidak perlu karena sudah cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MELA WI NOMOR 5