PERATURAN DAERAH KABUPATEN RI Nomor 21 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan, bahwa pembentukan Kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Daerah; - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut diatas perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci tentang Pembentukan Kecamatan Pesisir Bukit. (berlaku 20 Desember 2005)
Pembukaan
Menimbang :
- a. bahwa dengan perkembangan dan kemajuan Kabupaten Kerinci, serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat untuk percepatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan guna menjamin perkembangan dan kemajuan pada masa yang akan datang, perlu adanya pemekaran/pembentukan Kecamatan Sungai Penuh menjadi Kecamatan Sungai Penuh, Kecamatan Pesisir Bukit dan Kecamatan Kumun Debai;
- b. bahwa untuk membentuk Kecamatan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan, bahwa pembentukan Kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut diatas perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci tentang Pembentukan Kecamatan Pesisir Bukit.
Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undangundang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undangundang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-undang (LN.Tahun 1958 Nomor 108 dan TLN Nomor 1643);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 (LN Tahun 1999 Nomor 169, TLN Nomor 3890);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (LN Tahun 1999 Nomor 75, TLN. Nomor 3851);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (LN. Tahun 2004 Nomor 53);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LN. Tahun 2004 Nomor 125, TLN. Nomor 4437);
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (LN. Tahun 2004 Nomor 126, TLN. Nomor 4438) ;
7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LN. Tahun 2005 Nomor 38, TLN. Nomor 9934);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (LN Tahun 2000 Nomor 54, TLN Nomor 3952);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 158 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kecamatan.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KERINCI DAN BUPATI KERINCI
M E M U T U S K A N
Menetapkan
Pasal 1
## B A B 1 KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 2
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut diatas perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci tentang Pembentukan Kecamatan Pesisir Bukit.
Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undangundang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undangundang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-undang (LN.Tahun 1958 Nomor 108 dan TLN Nomor 1643);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 (LN Tahun 1999 Nomor 169, TLN Nomor 3890);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (LN Tahun 1999 Nomor 75, TLN. Nomor 3851);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (LN. Tahun 2004 Nomor 53);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LN. Tahun 2004 Nomor 125, TLN. Nomor 4437);
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (LN. Tahun 2004 Nomor 126, TLN. Nomor 4438) ;
7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LN. Tahun 2005 Nomor 38, TLN. Nomor 9934);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (LN Tahun 2000 Nomor 54, TLN Nomor 3952);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 158 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kecamatan.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KERINCI DAN BUPATI KERINCI
M E M U T U S K A N
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI TENTANG
PEMBENTUKAN KECAMATAN PESISIR BUKIT
B A B 1 KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Kerinci.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kerinci.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kerinci.
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Kerinci.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci.
6. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
B A B II PEMBENTUKAN KECAMATAN Pasal 2
- 1) Membentuk Kecamatan Pesisir Bukit di Wilayah Kabupaten Kerinci yang meliputi Desa :
- a. Desa Koto Renah
- b. Desa Koto Keras
- c. Desa Koto Tengah
- d. Desa Koto Lolo
- e. Desa Koto Bento
- f. Desa Koto Limau Manis
- g. Desa Koto Baru
- h. Desa Kampung Tengah
- i. Desa Sungai Liuk
- j. Desa Koto Duo
- k. Desa Seberang
- l. Desa Baru Sri Menanti
- m. Desa Permai Indah
- n. Desa Dujung Sakti
- o. Desa Sumur Gedang
- 2) Wilayah Kecamatan Pesisir Bukit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) semula merupakan Bagian dari Wilayah Kecamatan Sungai Penuh dan Kecamatan Hamparan Rawang.
- 3) Dengan dibentuknya Kecamatan Pesisir Bukit maka Wilayah Kecamatan Sungai Penuh dan Kecamatan Hamparan Rawang dikurangi dengan wilayah Kecamatan Pesisir Bukit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
Pasal 3
Ibu Kota Kecamatan Pesisir Bukit adalah Telago Undang Sungai Liuk
Pasal 4
- 1) Batas Wilayah Kecamatan Pesisir Bukit sebagaimana dalam Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Daerah ini mempunyai batas-batas sebagai berikut :
- a. Sebelah Utara berbatas dengan Kecamatan Air Hangat dan Kecamatan Air Hangat Timur
- b. Sebelah Selatan berbatas dengan Kecamatan Sungai Penuh
- c. Sebelah Barat berbatas dengan Kecamatan Sungai Penuh
- d. Sebelah Timur berbatas dengan Kecamatan Hamparan Rawang dan Kecamatan Sungai Penuh
- 2) Batas Wilayah sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berupa peta yang dituangkan dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran Peraturan Daerah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- 3) Luas Wilayah Kecamatan Pesisir Bukit seluas 21,10 Km2. (2.110 Ha)

## B A B V KETENTUAN PENUTUP Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

## Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci.

Ditetapkan di Sungai Penuh. pada tanggal 15 Desember 2005

BUPATI KERINCI

dto

H. FAUZI SIIN