PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN Nomor 5 Tahun 2016 tentang PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAHKABUPATEN PESAWARAN TAHUN ANGGARAN 2016 (berlaku 22 September 2016)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAHKABUPATEN PESAWARAN TAHUN ANGGARAN 2016
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PESAWARAN,
:
:
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan APBD Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2016;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a telah memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang dituangkan dalam Keputusan DPRD Kabupaten Pesawaran Nomor: 08/DPRD-P/2016 Tanggal 26 Agustus 2016 tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
- c. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD yang telah memperoleh persetujuan DPRD sebagaimana dimksud pada pertimbangan huruf b, telah dievaluasi oleh Gubernur Lampung berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/545/BX/2016 Tanggal 19 September 2016 dan telah disempurnakan sesuai hasil evaluasi;
- d. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2016;
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan TanggungJawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang PembentukanPeraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, TambahanLembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerahsebagaimana telah beberapa kali terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 16);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 1 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2016 Nomor 13);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESAWARAN dan BUPATI PESAWARAN
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN ANGGARAN 2016.
Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 semula berjumlah Rp. 1.225.546.037.043,-bertambah sejumlahRp. 120.047.050.367,sehingga menjadi Rp.1.345.593.087.410,-dengan rincian sebagai berikut :
1. Pendapatan Daerah
- b. Dana Perimbangan
- a. Semula Rp. 1.225.546.037.043
- b. Bertambah/(berkurang) Rp. 120.047.050.367
- Jumlah pendapatan setelah perubahanRp.1.345.593.087.410
2. Belanja Daerah
- a. SemulaRp.1.201.796.037.043
- b. Bertambah/(berkurangRp.183.928.278.833,59 Jumlah belanja setelah perubahanRp.1.385.724.315.876,59
3. Pembiayaan Daerah
- a. Penerimaan
- 1) Semula
Rp.1.500.000.000
- 2) Bertambah/(berkurang)Rp.63.881.228.466,59
- Jumlah penerimaan setelah perubahanRp.65.381.228.466,59
- b. Pengeluaran
- 1) Semula
Rp.25.250.000.000
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp.
-
- 3) Jumlah pengeluaran setelah perubahan Rp.25.250.000.000
Pasal 2
- (1) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : a. Pendapatan Asli Daerah
- 1) Semula
Rp.42.693.336.600
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp. 10.800.000.000
- Jumlah pendapatan asli daerah
- 3) setelah perubahan Rp.53.493.336.600
- 1) Semula
Rp. 893.090.476.443
- 2) Bertambah/(berkurang)Rp. 105.577.171.659
- Jumlah dana perimbangan
- 3) setelah perubahan
Rp.998.667.648.102
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
- 1) Semula
Rp.289.762.224.000
- 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 3.669.878.708 Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah perubahan Rp.293.432.102.708
- (2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat(1)huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pajak Daerah
- 1) Semula
Rp. 12.550.000.000
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp.
300.000.000
- Jumlah pendapatan asli daerah
- setelah perubahan
Rp. 12.850.000.000
- b. Retrebusi Daerah
- 1) Semula
Rp.1.959.500.000
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp. 500.000.000
- Jumlah hasil retrebusi daerah setelah perubahan
Rp. 2.459.500.000
- c. Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan
- 1) Semula
Rp.
267.850.000
- 2) Bertambah/(berkurang) Rp. Jumlah hasil pengelolaan kekayaan yang Dipisahkan setelah perubahan Rp.
-
267.850.000
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
- 1) Semula
Rp. 27.915.986.600
- 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan
Rp. 10.000.000.000
Rp. 37.915.986.600
- (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Dana bagi hasil
- 1) Semula
Rp. 31.791.309.643
- 2) Bertambah/(berkurang) (Rp. 4.767.588.541)
Jumlah bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak
setelah perubahan
Rp. 27.023.721.102
- b. Dana alokasi umum
- 1) Semula
Rp. 675.736.319.000
- 2) Bertambah/(berkurang)Rp. - Jumlah dana alokasi umum setelah perubahanRp.675.736.319.000
Dana alokasi khusus
- 1) Semula
Rp.185.562.847.800
- 2) Bertambah/(berkurang)Rp. 110.344.760.200
Jumlah
dana alokasi khusus
setelah perubahan
Rp.295.907.608.000
- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pendapatan Hibah
- b. Dana bagi hasil pajak dari provinsi atau pemerintah daerah
- 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 3.669.878.708 Jumlah dana bagi hasil pajak dari provinsi atau pemerintah daerah setelah perubahan Rp. 50.472.278.708
- 1) Semula
- 1) Semula
- Rp. 2.500.000.000
- 2) Bertambah/(berkurang) Rp. -
- Jumlah Pendapatan Hibah
Rp. 2.500.000.000
Rp.46.802.400.000
- c. Dana penyesuaian dan otonomi khusus
- 2) Bertambah/(berkurang)
- 1) Semula
4. Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusussetelah perubahan
Rp. 240.459.824.000
Rp.
-
Rp.240.459.824.000
Pasal 3
- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Belanja tidak langsung
- b. Belanja langsung
- 2) Bertambah/(berkurang)
- 1) Semula
- 1) Semula
Rp.672.062.439.543
- 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan
Rp.24.412.711.367
Rp.696.475.150.910
Rp.529.733.597.500
Jumlah belanja langsung
Rp. 159.515.567.466,59
Rp.689.249.164.966,59
setelah perubahan
- a. Belanja pegawai
- (2) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari belanja :
- 1) Semula
Rp.530.960.127.499
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp.550.428.645.866
- 2) Bertambah/(berkurang)Rp. 19.468.518.367
- b. Belanja hibah
- 2) Bertambah/(berkurang)Rp.4.745.900.000
- 1) Semula
Rp. 9.992.200.000
Jumlah belanja hibah setelah perubahanRp.14.738.100.000
- c. Belanja bantuan sosial
- 2) Bertambah/(berkurang) Rp. -
- 1) Semula
Rp. -
- Jumlah belanja bantuan sosial
- setelah perubahan
Rp. -
- d. Belanja bagi hasil pajak kepada pemerintahan desa
- 1) Semula
Rp. 1.450.950.000
- 2) Bertambah/(berkurang)
- Rp. -
Jumlah bagi hasil pajak
kepada pemerintahan
Desa setelah perubahan
Rp.1.450.950.000
- e. Belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kotadan pemerintahan desa
- 1) Semula
Rp. 129.359.162.044
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp. 198.293.000
Jumlah
belanja bantuan keuangan kepada
provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan
desa setelah perubahan
Rp.129.557.455.044
- f. Belanja tidak terduga
- 1) Semula
Rp. 300.000.000
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp. -
- Jumlah belanja tidak terduga
- setelah perubahan
Rp.300.000.000
- (3) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari belanja :
- a. Belanja pegawai
- 1) Semula
Rp. 69.740.476.000
- 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 2.484.619.000
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan
Rp. 72.225.095.000
- b. Belanja barang dan jasa
- 1) Semula
Rp.189.958.033.270
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp. 18.114.932.852
- Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan
Rp.208.072.966.122
- c. Belanja modal
- 1) Semula Rp.270.035.088.230
- 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 138.916.015.614,59
Jumlah belanja modal setelah perubahan Rp.408.951.103.844,59
Pasal 4
- (1) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Penerimaan
- 1) Semula
Rp.1.500.000.000
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp. 63.881.228.466,59
Jumlah penerimaan pembiayaan daerah setelah perubahan
Rp.65.381.228.466,59
- b. Pengeluaran
- 1) Semula
Rp.25.250.000.000
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp. -
- Jumlah pengeluaran pembiayaan daerah setelah perubahan
Rp. 25.250.000.000
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya
- 2) Bertambah/(berkurang)Rp. 63.881.228.466,59
- 1) Semula
Rp.
1.500.000.000
- Jumlah SILPA setelah perubahan
Rp.65.381.228.466,59
- b. Penerimaan Pinjaman Daerah
- 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah perubahanRp. 
- 1) Semula
Rp. -
Rp.
-
- (3) Pengeluaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. Penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah
- 1) Semula
Rp.250.000.000
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp.
-
Jumlah
penyertaan modal (investasi)
pemerintah daerah setelah perubahan
Rp. 250.000.000
- b. Pembayaran pokok utang
- 1) Semula
Rp.
25.000.000.000
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp.
-
- Jumlah pembayaran pokok utang setelah perubahan
Rp.25.000.000.000
Pasal 5
Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I

Ringkasan Perubahan APBD;

2. Lampiran II RingkasanPerubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah;

3. Lampiran III

Rincian PerubahanAPBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

4. Lampiran IV

Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;

5. Lampiran V

Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

6. Lampiran VI Per Jabatan;

Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan

7. Lampiran VII

Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini;

8. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah.

## Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang PerubahanPenjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran sebagai landasan operasional pelaksanaan.

## Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran.

Ditetapkan di Gedong Tataan, pada tanggal 22 September 2016

BUPATI PESAWARAN, dto

DENDI RAMADHONAK.

Diundangkan di Gedong Tataan pada tanggal 22 September 2016

SEKRETARIS DAERAHKABUPATEN PESAWARAN, dto

## HENDARMA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2016 NOMOR 17

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG : 6 /PSW/2016

Sesuai Dengan Salinan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB PESAWARAN, dto

SUSI PATMININGTYAS, S.H. Pembina Tk.I NIP. 19661015 199503 2 002