PERATURAN DAERAH KOTA TOMOHON Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha; 1. (berlaku 4 Maret 2012)
Pembukaan
Menimbang:
Mengingat
WALIKOTA TOMOHON
PERATURAN DAERAH KOTA TOMOHON NOMOR 9 TAHUN 2012
TENT ANG RETRIBUSI JASA USAHA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA TOMOHON ,
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang jasa usaha yang merupakan kebutuhan masyarakat yang harus dikelola secara berdaya guna dan berhasil guna, maka dipandang perlu diatur Retribusi Jasa Usaha di Kata Tomohon;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, diatas dipandang perlu mernbentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha;
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Peraturan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2008, Tambahan lembaran Negara Indonesia N omor 4844);
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tomohon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Tambahan lembaran Negara Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ILembaran NPo-~rQ PPn11hHlr 1.-.rl~---:-
Nomor Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan lembaran Negara Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan lembaran Negara Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. ' 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan lembaran Negara Indonesia Nomor 3258).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan, Pemerin tahan Provinsi Dan Pemerin tahan Derah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Indonesia Nomor 4737). Repu blik Indonesia Lembaran Negara ,. ·1 I
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Tatacara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1196, Tambahan lembaran Negara Indonesia Nomor 2160 ).
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1997 tentang penyidik pegawai negeri sipil dilingkungan Pemerintahan Daerah.p
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA TOMOHON DAN
WALIKO TA TOMOHON
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
: PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
- 1 . Daerah adalah Kata Tomohon
2. Kepala Daerah adalah W alikota Tomohon
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kata Tomohon sebagai unsur Pemerintah Daerah.
5. Pejabat adalah Pegawai yang memberi tugas tertentu dibidang Retribusi ,. ·l I Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Walikota Tomohon
7. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah Kata Tomohon untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
8. Badan adalah sekumpulan orang pribadi dan/ atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Jasa adalah kegiatan Pemerintahan Kata Tomohon berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. 47
10.Jasa usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Kota Tomohon dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta ..
11. Objek Retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan Pemerintah Kota Tomohon dengan menganut prinsip-prinsip komersial yang meliputi:.
- a. Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal;dan atau
- b. Pelayanan oleh Pemerintah Kota Tomohon sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.
12. Subjek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakarr/rnenikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.
13. Wajib Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa usaha
14. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Kata Tomohon yang bersangkutan.
15. Tanah dan bangunan yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Tomohon
16. Gedung adalah keseluruhan bangunan terrnasukl 'halaman yang disediakan dan dikuasai oleh Pemerintah Kota Tomohon
17. Retribusi Terminal selanjutnya disebut Retribusi adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum, tempat kegiatan usaha dan fasilitasi lainnya dilingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota Tomohon.
18. Retribusi tempat parkir, selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas jasa Pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/ atau dikelola oleh Pemerintah Kota Tomohon
19. Parkir adalah Keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat semen tara
20. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan air yang, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerin tab Kota Tomohon
21. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi, yang dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke rekening,1?
umum kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terhutang.
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disebut SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
24. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanju tnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga atau denda.
25. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari perhimpunan data objek subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang tertuang tentang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib pajak retribusi serta pengawasan dan penyetorannya.
26. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional ## BAB II
JENIS RETRIBUSI JASA USAHA
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:
- a. Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/ atau
- b. Pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.
- (2) Jenis Retribusi Jasa Usaha Dalam Peraturan Daerah ini terdiri atas :
- a. Retribusi Pemakaian Kekavaan Daerah.
- c. Retribusi Tempat Khusus Parkir
- d. Retribusi Tempat rekreasi dan olahraga.
BAGIAN KESATU
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH Objek Retribusi PARAGAF I
Narna, Objek , Subjek Dan Wajib Retribusi
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Dengan Nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian kekayaan Daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
- (1) Objek Retribusi adalah Pemakaian Kekayaan Daerah yang Secara Khusus disediakan oleh Pemerin tah Kota Torno hon dalam J angka waktu terten tu yang melipu ti.
1. Pemakaian Gedung dan atau bangunan
- (2) Dikecualikan dari pengertian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengu bah fungsi dari tanah tersebut. j· ·l I
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5
- (1) Subjek Retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/ memanfaatkan kekayaan Daerah.
- (2) Wajib Retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah.
PARAGRAF II
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 6
Tingkat penggunan jasa pemakaian kekayaan daerah diukur
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 10
Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib reribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan dari Pemerintah Kota Tomohon
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 11
Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan
PARAGRAF V
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 12
Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib reribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan dari Pemerintah Kota Tomohon.
Pasa l 13
Saat Retribusi teru tang adalah pada saat diterbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.
BAGIAN KEDUA RETRIBUSI TERMINAL PARAGRAFI
Nama, Objek , dan Subjek Retribusi
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 14
Dengan nama Retribusi Terminal dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan angkutan umum, bus dan non bus, serta fasilitas lainnya dilingkungan terminal dan pangkalan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 15
- ( 1) Objek retribusi terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya dilingkungan terminal yang disediakan dimiliki dan/ atau dikelola oleh Pemerintah Kota Tomohon
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat '( 1) adalah terminal yang disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 16
- (1) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa pelayanan penyediaan tempat parkir dan fasilitas lainnya di terminal.
- (2) Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa pelayanan penyediaan tempat parkir dan fasilitas lainnya di terminal.
PARAGRAF II
Cara Menguku r Tingkat Penggunaan Jasa
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 17
: Tingkat penggunaan jasa diukur
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 19
- ( 1) Penyediaan tempat parkir kendaraan
- a. Kendaraan yang melayani trayek angku tan kota dan kawasan perkotaan/kendaraan.
1. Perkendaraan /hari Rp. 3.000,-
2. Berlangganan perkendaraan/bulan Rp. 75.000,-
- b. Kendaraan yang melayani trayek angkutan antar kota (AKDP)
1. Perkendaraan perhari Rp. 5.000,-
2. Berlangganan perkendaraan/bulan
Rp. 100.000,-
- c. Kendaraan dengan kapasitas 16 tempat duduk keatas
1. Perkendaraan oerhari
| d.Kendaraan pribadi | Rp. | 1.000,- |
|------------------------------------------------------|-------|-----------|
| e.Jasa kendaraan bermalam /kendaraan | Rp. | 3.000,- |
| (2) Pemakaian fasilitas terminal yang terdiri dari : | | |
| a. Pemakaian tempat usaha/lahan per m 2 / bulan | Rp. | 15.000,- |
| b. Mandi | Rp. | 2.000,- |
| c. Buang air besar | Rp. | 1.000,- |
| d.Buang air kecil | Rp. | 500,- |
| e. Penitipan barang | Rp. | 500,- |
PARAGRAFV
Wilayah Pemungutan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 20
Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan penyediaan fasilitas terminal.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 21
Masa Retribusi adalah jangka waktu lamanya l(satu) hari atau ditetapkan lain oleh kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 22
Saat retribusi terutang adalah pada saat diberikannya SKR.b 1 atau dokumen lain yang dipersembahkan.
BAGIAN KETIGA
RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR PARAGRAF 1
Nama, Objek , Dan Subjek Retribusi
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 23
Dengan mana Retribusi tempat khusus parkir dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Kota Tomohon.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 24
- ( 1) Objek Retribusi tempat khusus Parkir adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh pemerintah daerah meliputi:
- a. Pelataran lingkungan Parkir
- b. Taman Parkir; dan
- c. Gedung Parkir /7
.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat parkir yang disedikan, dimiliki dan/ atau dikelola oleh pemerintah BUMN, BUMD dan pihak swasta.
Pasa l 25
- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa pelayanan ternpat khusus parkir.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa pelayanan tempat khusus parkir.
PARAGRAF II
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 26
Tingkat penggunaan jasa dihitung
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 28
- ( 1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir ditetapkan se bagai beriku t :
- a.Kendaraan roda dua 1 jam pertama
- b.Kendaraan roda empat 1 jam Pertama Rp. 2.000,-
- c. Kendaraan 1
roda enam Jam pertama
- d.Kendaraan lebih dari roda enam 1
- jam pertama Rp. 3.000,-
- e. Semuajenis
kendaraan parkir per jam berikutnya
Rp. 1.000,-
Rp. 2.000,-
Rp. 1.000,-
PARAGRAFV
Wilayah Pemungutan dan Masa Retribusi
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 29
Retribusi yang terutang dipungut diwilayah daerah tempat pelayanan penyediaan fasilitas tempat khusus parkir./
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 30
Masa retribusi adalah jangka waktu lamanya 1 (satu) hari atau ditetapkan oleh kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 31
Saat retribusi teru tang adalah pada saat diberikannya SKRD atau dukurhen lain yang dipersamakan
BAGIAN KEEMPAT RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA
PARAGRAFI
Nama, Objek dan subjek retribusi
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 32
Dengan nama retribusi tempat rekreasi dan olahraga di pungu t retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan tempat rekreasi dan olahraga
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 33
- ( 1) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, 1 &lt;li~iliki dan/ atau dikelola oleh pemerintah daerah meliputi: ·a.Ta.man rekreasi;
- b. Gelanggang renang;
- c. Panggung terbuka;
- d. Panggung tertutup;
- e. Kawasan wisata;
- f. W isata tirta;
- g. Gelanggang olaraga;
- h. Pusat seni dan budaya;
- i. Pameran.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 34
- ( 1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.~
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lainnya yang di persamakan.
- (3) Tatacara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Pera tu ran W alikota
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 35
- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan ditempat rekreasi dan olahraga.
- (2) Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan di tempat rekreasi dan olahraga.
PARAGARAF II
Cara Mengukur tingkat penggunaan jasa
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 36
Tingkat Penggunaan jasa dihitung
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 38
- ( 1) Struktur dan besarnya tarif retribusi tern pat rekreasi dan olahraga adalah sebagai berikut:
- a. Taman rekreasi
: Rp. 500.000/kegiatan
: Rp. 250.000 /kegiatan hari ke-2 dst
- b. Kawasan wisata
1. Kawasan wisata pan tai
: Rp. 5.000 / orang dewasa
: Rp. 2.000/ orang anak-anak
2. Kawasan wisata Tirta
: Rp. 5.000 /wisatawan lokal dewasa
: Rp. 5.000 / wisatawan lokal anak-anak
: Rp. 40.000/Wisatawan Asing
3. Kawasan Wisata AfZ\_ro
·
On
()
AAA
I
-
.. -
- d. Panggung tertutup
: Rp. 1.000.000 /kegiatan
: Rp. 500.000/kegiatan hari ke-2 dst
: Rp. 1.000.000 /kegiatan
: Rp. 500.000 /kegiatan ke-2 dst
- c. Panggung terbuka
- e. Gelanggang olahraga
1. Gelanggang renang
: Rp. 10.000 / Orang dewasa
: Rp. 5.000 / anak-anak
2. Lapangan olahraga
:
Rp. 1.000.000 / kegiatan
: Rp. 500.000/ kegiatan hari ke-2.
PARAGRAFV
Wilayah Pemungutan Masa Retribusi
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 39
Retribusi yang teru tang dipungu t di wilayah daerah tern pat pelayanan diberikan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 40
Masa retribusi adalah dalam jangka waktu berlangsungnya setiap kegiatan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 41
Saat retribusi teru tang pada saat diberikannya SKRD a tau 1 dbkumen lain yang dipersamakan.
PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI
BAB III - PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI
Pasal 42
- ( 1) Tarif Retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) Tahun
- (2) Peninjauan tarif retribusi se bagaimana pada ayat ( 1) dilakukan dengan ## BAB IV
PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Bagian Kesatu
Tatacara Pemungutan
BAB III - PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI
Pasal 43
- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang
- (2) Dokumen lain yang dipersarnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
BAB III - PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI
Pasal 44
- (1) Retribusi yang terhutang harus dilakukan secara tunai/lunas
- (2) Pembayaran retribusi yang terhutang sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak
3. diterbitkanya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penentuan tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.
BAB III - PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI
Pasal 45
- ( 1) Penagihan Retribusi terhutang didahului dengan Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenisnya
- (2) Pengeluaran Surat teguran/peringatan/surat lai~···l yang sejenisnya sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi, dikeluarkan setelah 30 (tiga puluh) hari sejak jatuh tempo.
- (3) Dalarn waktu 30 (tiga puluh) hari setelah surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terhutang.
- (4) Surat teguran peringatan/ surat lain yang sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
BAB III - PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI
Pasal 46
- (1) Wajib retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang di persarnakan
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalarn bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yangjelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalarn jangka waktu nalinv l~m~ .~ (tiCTa\ h111n.-.
dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan Wajib retribusi.
BAB III - PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI
Pasal 47
- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 Bulan sejak surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat keputusan keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Walikota.
- (3) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terhutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) telah lewat dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan terse but dianggap dikabulkan.
I ·1
BAB III - PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI
Pasal 48
- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) Bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.
Bagian Keempat
Kedaluwarsa
BAB III - PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI
Pasal 49
- ( 1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) Tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- a. Diterbitkan surat teguran; atau.
- b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada pemerintah daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.
BAB III - PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI
Pasal 50
- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Kepala daerah menetapkan keputusan penghapusan · piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pad1~ 1 ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.
Bagian Kelima
Sanksi Administrasi
Pasa l 51
Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD
BABV
INSENTIF PEMUNGUTAN
BAB III - PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI
Pasal 52
- ( 1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencampaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagiamana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).4-7
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.
BAB VI - PENYIDIKAN
Pasal 53
- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) adalah pejabat Pegawai Negri Sipil tertentu dilingkungan pemerintah daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) adalah
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi agar . keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi.
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi.
- d. Memeriksa buku catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi.
- g. Menyuruh berhenti dan/ atau melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan atau dokumen yang dibawa.
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi. ;p
1. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- j. Menghentikan penyidikan ; dan/ atau
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi sesuai dengan ketentuan peratuan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebaggaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dmulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang acara pidana.
KETENTUAN PIDANA
BAB VII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 54
Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak . atau kurang bayar. 1· ·1 I
BAB VII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 55
Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 merupakan penerimaan Negara.
KETENTUAN PERAHLIAN
Pasa l 56
Pada saat peraturan daerah ini berlaku, retribusi yang masih terutang berdasarkan peraturan Daerah ten tang retribusi mengenai jenis retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 2. Sepanjang tidak diatur dalam peraturan daerah yang sejak bersangkutan masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangi1"'
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KOTA TOMOHON
NO MOR
TAHUN 2012
RETRIBUSI JASA USAHA
## I. UMUM
Retribusi daerah merupakan pungutan daerah · sebagai sumber pendapatan Daerah yang potensi guna membiayai pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Retribusi daerah dipungut sebagai pembayaran atas jasa tertentu. Jasa usaha adalah jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya jasa tersebut dapat disediakan oleh sektor swasta. Namun demikian kebijakan retribusi dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, Pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi yang ada di daerah. .
Sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan kemandirian daerah dalam menunjang kelancaran Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan kepada masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna, perlu adanya kontribusi dan partisipasi masyarakat melalui pembayaran retribusi atau orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa usaha dari pemerintah daerah.
Disamping itu dalam rangka melaksanakan fungsi pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan terten tu oleh masyarakat perlu adanya aturan sebagai dasar hukum pelaksanaan fungsi tersebut.
Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Jenis Retribusi Jasa Usaha terdiri atas:
1. Retribusi terminal
2. Retribusi Tempat Khusus Parkir
3. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka pemerintah daerah perlu membentuk peraturan Daerah tentang Retribusi
usaha yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Dearah dan Retribusi Daerah.
## PASAL DEMI PASAL
Pasal I Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 15
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 16
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 17
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 18
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 19
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 20
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 21
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 22
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 23
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 24
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 25
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 26
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 27
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 28
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 29
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 30
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 31
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 32
Cukup Jelas n- \_\_ 1 '"',... 1· '1 I Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 34
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 35
Cukup Jelas Pasal36 Cukup Jelas Pasal37 Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 38
Cukup Jelas Pasal39 Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 40
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 41
Cukup Jelas Pasal42 Cukup Jelas Pasal43 Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 44
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 45
Cukup Jelas Pasal46 Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 47
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 48
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 49
Cukup Jelas Pasal50 Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 51
Cuku p J elas ~ I' •1 I
PENJELASAN
Pasal 52
Ayat ( 1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 53
Cukup Jelas Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 54
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 55
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 56
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 57
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 58
Cukup Jelas;17 TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TOMOHON TAHUN 2012 NOMOR I''! I -~ Diundangkan di Tomohon pada tanggal l5 t·b r$t 2012 ## SEKRETARIS DAERAH, Drs. ARNOLD POLI, SH, MAP PEMBINA UTAMA MUDA NIP.19630815 198803 1 019 LEMBARAN DAERAH KOTA TOMOHON TAHUN 2012 NO MOR 9 ## BAB IX ## KETENTUAN PENUTUP Pasa l 57 Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan W alikota.
PENJELASAN
Pasal 58
Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tomohon;I- Ditetapkan di Tomohon padatanggal 14 Maret 2012 ## Plt. WALIKOTA TOMOHON