PERATURAN BUPATI SINTANG Nomor 37 Tahun 2015 tentang Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal, untuk itu berdasarkan kewenangan dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dipandang perlu mengatur susunan organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal di Kabupaten Sintang; - b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan dalam upaya menciptkan kondisi tertib ukur guna tercapainya jaminan kebenaran, kepastian hukum dan perlindungan konsumen maupun produsen dalam kaitannya dengan pemakaian satuan ukuran, metode pengukuran serta alat­ alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya, sehingga dapat terwujud pelayanan kepada masyarakat yang profesional dan akuntabel; - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, perlu (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengi.ngat
BUPATI SINTANG
PERATURAN BUPATI SINTANG NOMOR 37 TAHUN 2015 TENT ANG
PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS METROLOGI LEGAL PADA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KABUPATEN SINTANG
DENGAN RAIIMAT TUIIAN YANG MAHA EBA
BUPATI SINTANG,
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 50/M­ DAG/PER/ 10/2009 tentang Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal, untuk itu berdasarkan kewenangan dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dipandang perlu mengatur susunan organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal di Kabupaten Sintang;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan dalam upaya menciptkan kondisi tertib ukur guna tercapainya jaminan kebenaran, kepastian hukum dan perlindungan konsumen maupun produsen dalam kaitannya dengan pemakaian satuan ukuran, metode pengukuran serta alat­ alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya, sehingga dapat terwujud pelayanan kepada masyarakat yang profesional dan akuntabel;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sintang tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal pada Dinas Perindustrian ' Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Sintang;
- 1 . Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tru:iun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nornor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 2 T ah b u l � k 1 1 9 8 d l tentang Metrologi Le al (Lembaran Negara Repu 1 n onesia Tahun l 9B l No�or l l, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
000350
- . . b oa.ftar 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wa�· Tahun Perusahaan (Lcmbaran Negara Republik Indones·;epublik 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 3214)·
- , 1999 ten tang 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun . Korupsi, Penye�enggara Negara Yang Bersih Dan Bebas �;\ndonesia Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Repu Negara Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3851);
- U d ' Perlindungan 4. n ang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang . Tahun Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonest�epublik 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 3821)·
- Keuangan 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ten�ang un zooa Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia �ah donesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Repubhk In Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 t e n tan b l ' � P be dah N (Le b Negara Repu 1 er n araan egara m aran Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 t e n ta n g Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 1 1 . Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo; 5492);
12. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2?14 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
13. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 N gan b N R . omor 45, Tambahan Lem aran egara epubhk Indonesia N 5512); omor
- 4 tentallg 14. Und�g-Undang Nomor · 23 Tahun 20iik Indonesia Pemenntahan Daerah (Lembaran Negara Repub Negara Tahun. 2014 Nomor 244, Tambahan. Lemb�:i diubah Republik: Indonesia Nomor 5587) sebagaimana t Nomor 9 beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang . Tahun Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik lndones1�epublik 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5679)· if
- ' 983 ten tang Tan 15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1 . Tahun Biaya Tera (Lembaran Negara Republik Indones1�epublik 1983 N\_omor 35, Tambahan Lembaran Ne�ar:ah dengan Indonesia Nomor 3257) sebagaimana telah d1u baran Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1986 (Lem 22 N R · · ah 1986 Nomor ' egara epubhk Indonesia T un . Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3329);
- 5 t tang Wajib 16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 19� en Serta dan Pembebasan untuk Ditera dan/ atau D1tera Ulang d syarat-syarat bazi Alat Ukur Takar, Timbang 8:n .,. . ' lik I dones1a Perlengkapannya (Lembaran Negara Repub 1 n brk Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Repu 1 Indonesia Nomor 3283);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1987 tentang Satuan Turunan, Satuan Tambahan dan Satuan Lain Yang Berlaku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 3351);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1989 tentang Standar Nasional Untuk Satuan Ukuran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3388);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1991 tentang Standar Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3434);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repubrk Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lernb 1 lik I d . N aran Negara Repub n onesia omor 4578);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 t t · d p en ang Pembinaan an engawasan atas Penyelengg Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik lndo�a� Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran N esia Republik Indonesia Nomor 4593); egara
Menetapkan :
- 2007 tent.ans 23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun ..;ntah, P b . peme·· em agran Urusan Pemerintahan antara oaerah P · 'ntahan . emenntahan Daerah Provinsi dan Pemen . Indonesia Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Repubhk Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor '4737);
- 07 57 Tahun 20 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor . . erangkat tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi p Daerah;
- 2007 tentang 24. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun Negara P d . . h (Lembaran e oman Organ1sas1 Perangkat Daera Tambahan Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 41 . Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 ),
- . so/M26. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor . · ksana DAG/PER/ 10/2009 tentang Unit Kerja dan Unit Pela Teknis Metrologi Legal;
- 1 Tahun 2008 27. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor b n tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lemb;a n Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tam a Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahu� 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Smtang Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA METROLOGI LEGAL PADA PERDAGANGAN, KOPERASI DAN KABUPATEN SINTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PERINDUSTRIAN USAHA KECIL MENENGAH
BAB I
Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Sintang;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan �rusan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi d ewan d · · . an tugas pembantuan engan pnnsip otonomi seluas-luasny d sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik 1 � ala� sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Das n �nes1a Republik Indonesia Tahun 1945; ar egara
- 3· Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat sebag� unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
oaerah
4. B�pati adalah Bupati Sintang; Koperasi 5. Dmas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Sintang; . dustrian,
2. 7 U it p lak ' · d1s1ng a · m e sana Teknis yang selanJutnya . 1 pada a�alah Unsur Pelaksana Togas Teknis Operasi�na Dmas/Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sintan�, Metrologi
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas �en�enengah Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kectl Kabupaten Sintang· . . k t UP'T
8. Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Legal·
10. Perlindungan konsumen adalah segala upaya\_yang I?C:�n an adanya kepastian hukum untuk memben perhn g kepada konsumen · , · ·
6. , ak . barang dan 9. Konsu�en adalah setiap orang yang mern ai baik bagi atau jasa yang tersedia dalam masyarakat,. upun kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain ma makhluk lain dan tidak untuk diperdagangkan; . arnin
7. k merev1s1, 1 1 . Standarisasi adalah proses merumus an, menetapkan dan menerapkan standar, dilaksanakan secara tertib dan bekerjasama dengan semua pihak; . h
13. Kalibrasi adalah serangkaian kegiatan yang membentuk hubungan antara nilai yang ditunjukkan oleh instrumen pengukur atau sistem pengukuran, atau nilai yang diwakili oleh bahan ukur, dengan nilai-nilai yang sudah diketahui yang berkaitan dari besaran yang diukur dalam kondiisi tertentu. Dengan kata lain Kalibrasi adalah kegiatan untuk menentukan kebenaran konvensional nilai penunjukan alat ukur dan bahan ukur dengan cara membandingkan terhadap standar ukurnya yang mampu telusur (traceable) ke standar nasional untuk satuan ukuran dan/ atau in temasional;
9. 1 12. Pengujian adalah keseluruhan tindakan yang d1lakukan ° e Pegawai Berhak untuk membandingkan alat ukur den�� standar untuk satuan yang sesuai guna menetapkan sifa ukurnya (sifat metrologis) atau menentukan suatu besaran atau kesalahan pengukuran;
14. Verifikasi adalah konfirmasi melalui pengujian dan penyajian bukti bahwa persyaratan yang ditetapkan telah terpenuhi;
15. Interkomparasi adalah salah satu cara uuntuk mengetahui unjuk kerja laboratorium penguji dengan cara pembandingan yang tidak terputus-putus;
16. Mampu Telusur adalah kemampuan dari suatu hasil ukur secara individual untuk dihubungkan ke standar-standar nasional/ intemasional u�tuk satuan ukuran dan atau sistem pengukuran �ang disahkan sec�a nasional maupun intemasional melalui suatu mata rantai perbandingan yan tak terputus-putus; g
17. Metrologi adalah ilmu pengetahuan ten tang ukur mengukur secara luas;
18. Metrologi Le ansatuan ukur gal adalah metrologi yang mengelola satu ukur yan an, metoda-metoda pengukuran dan alat-alat berdasar g menyangkut persyaratan teknik dan pe�atur� kepentin kan Undang-Undang yang bertujuan mehndungt
- tandar Satuan Ukuran adalah standar besaran fisik dan satuan ukur . . . banding·
19. Pasar lan umum dalam hal kebenaran pengukuran; atau d� alah setiap tempat atau kawasan yang ditetapk� atau USahakan oleh Pemerintah Daerah, Badan Usah9: lam �rorangan yang dipergunakan untuk kegiatan :empeIJUalbelikan, mempertunjukkan dan mempromosikan 20 S arang dan atau jasa; . .
21. Alat an Yang sah dipakai sebagai dasar pe� . ' i ukur adalah alat yang diperuntukkan atau d1paka1 bag pengukuran kuantitas dan atau kualitas; . .
5. 23 · Ala� timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakru bagi pengukuran massa atau penimbangan;
6. 2 2· Alat takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pen�kuran kuantitas atau penakaran; .
7. 24 · Tera Ulang adalah hal menandai secara berkala dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai berhak, ## BAB II
PEMBENTUKAN
BAB I
Pasal 2
Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Sintang.
KEDUDUKAN
BAB III - KEDUDUKAN
Pasal 3
Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal adalah Unit Pelaksana Teknis di bidang kemetrologian pada Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupate� Sin tang.
BAB III - KEDUDUKAN
Pasal 4
- ( 1) UPT Metrolo · Le PT ang berada di b gr gal dipimpin oleh seorang Kepala U Y d Kepala D� awah d� bertanggung jawab langsung kepa a mas melalu1 Sekretaris Dinas.
- (2) !?ala UPT Metrologi Legal dalam melaksanakan tugasnya J1 b an tu oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok a atan Fungsional.
- (3) �ub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian . a ta Usaha Yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT Metrologi Legal.
SUSUNAN ORGANISASI
BAB IV - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 5
- (1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal terdiri dari :
- a. Kepala UPT;
- b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BABV

## TUGAS POKOK DAN FUNGSI

## Bagian Pertama

Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal

## Pasal 6

UJYf Metrologi Legal mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Sintang di bidang kemetrologian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksan�an tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

## Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal

61 UJYf Metrologi Legal mempunyai fungs� : unan rencana dan program umt; a. penyus b. perencanaan ...

- b. perencanaan k . penyusunan program . egi'.1tan yang berkaitan dengan serta ' monitonng evaluasi aparatur dan umum, pengelolaan k ' · euangan dan asset·
2. 1 1 dan · nge O aan standar ukuran tingkat III cap tanda tera sarana kemetr 1 . . , . o ogian lamnya;
3. d c. pen ataan dan d ' 1 . . d pe pen aftaran di bidang kemetro ogian:
- e. pemeriksaan pe . . . . d tingkat IV dan stand k . ' nguJ1an, verifikasi stan ar . dan ar erja untuk alat-alat ukur, takar, timbang kelengkapannya (UTTP) guna mendapatkan telusuram standar nasional ·
- f. pembinaan dan 'pelayanan kepada masyarakat dan duni� usaha dalam rangka kegiatan tera atau tera ulang alat-ra · ukur, takar, timbang dan kelengkapannya (UTTP) metro ogr legal serta kalibrasi UTTP bukan metrologi legal;
- h. �engam�tan dan pengawasan terhadap pelanggaran dan atau tindak pidana undang-undang metrologi legal;
- g. penyuluhan tentang kemetrologian kepada masyarakat;
- i. penganalisaan dan evaluasi data alat-alat ukur, rakar, timb�g dan kelengkapannya (UTTP) serta data lainnya yang berkaitan dengan kemetrologian; .
- j. pelaksanaan koordinasi yang berhubungan dengan kegtatan kemetrologian;
- k. pelaksanaan pengawasan di bidang kemetrologian;
- m. Pembenan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas di bidang kemetrologian; dan
- I. pengen�alian pelaksanaan tugas di bidang kemetrologi�;

.

- n. Pelaksanaan tugas lain di bidang kemetrologian yang diserahkan Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Kepala UPT

## Pasal 8

Kepala UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinir, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan kegiatan UPT Metrologi Legal Kabupaten Sintang berdasarkan petunjuk teknis dan arahan dari Kepala Dinas baik umum maupun teknis serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Kepala UPT Metrologi Legal menyelenggarakan fungsi:

- a: pelaksanaan penyusunan progr�m. dan kegiatan teknis operasional dan/ atau penunjang di w1l'.3-yah kerjanya;
- b. pelaksanaan kebijakan t b � kn d is otperas1onal dan/atau teknis [ang pada lingkup 1 ang ugasnya; penunJ . d ihak
- c. pelaksanaan koordinas1 engan . pr �erkait untuk kelancaran pelaksan� tugas t�kms operas1onal dan/atau teknis penunjang pada lmgkup bidang tugasnya;

- d. pelaksanaan ngendalian . pemantauan, pengawasan, dan pe . ada :g� te�ms operasional dan/atau teknis penunJang p g P bidang tugasnya· d
- f. peme� ... :,�trologian lainnya; ti gkat IV dan tand ...\_.,, pengujian, verifikasi standar n dan s ar kerja untuk alat-alat ukur, takar, timbang m kelengkapannya (UTTP) guna mendapatkan telusura standar nasional.
- e. pengelolaan standar uku' ti . k t Ill cap tanda tera an saran k ran ng a ,
- g. penyusunan tah�pan dan jadwal pelaksanaan alat-alat ukUr, takar ti b TTP) serta data . · m ang dan kelengkapannya (U . · ah lau�nya Yang berkaitan dengan kemetrologian di wilay keIJanya;
- h. pelaksanaan pendataan dan pelayanan kegiatan tera atau tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang ?an kelengkapannya (UTTP) serta data Jainnya yang berkaitan dengan kemetrologian di wilayah kerjanya;
- j. pelaksanaan analisis dan penyelesaian masalah serta merespon keluhan/pengaduan masyarakat terhadap alat­ alat ukur, takar, timbang dan kelengkapannya;
- i. pelaksanaan penerimaan penyimpanan pengarnanan dan P e tu ' r ' · untuk nga ran penggunaan barang-barang inventans kegiatan tera atau tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan kelengkapannya;
- k. pelaksanaan pembinaan, bimbingan dan pengawasan terhadap bawahan·
- l. penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan minimal di bidang tera atau tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan kelengkapannya (UTTP)
- m. penyusunan dan pelaksanaan standar operasional prosedur di bidang kemetrologian;
- n. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas teknis operasional dan/ atau teknis penunjang pada lingkup bidang tugasnya; dan
- o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

## Bagian Ketiga

## SUB BAGIAN TATA USAHA

## Pasal 10

Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 5 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kerja dan keuangan, administrasi kepegawaian organisasi dan tatalaksana, administrasi umum, kehumasan: rumah tangga, perawatan prasarana dan sarana serta melaksanakan evaluasi dan pelaporan kinerja UPI' Metrologi Legal.

## Pasal 1 1

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Sub Bagian T�ta Usaha mempu�yai fungsi:

- unan rencana kerja, program kerja dan jadwal a. ke ;,1 � tata usaha sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- b. peny 1 . menyurat, � enggaraan kegiatan administrast surat otokolan, kears1pan, kepr ke . perpustakaan, kehumasan, tangga, :gawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah untuk pe yusunan dokumen perencanaan dan pelaporan menunj�g �l�sanaan kegiatan UPT Metro\_lo� Leg�;
- d. pengawasan dan pengendalian penggunaan saran · P . akan sesuai rasarana UPI' Metrologi Legal agar d1gun kebutuhan·
3. awai c. pembe:1an bimbmgan dan pembinaan admmistras� peg dan melalu] pembuatan penilaian pelaksanaan peke�aan na daf� lainnya yang berkaitan dengan kepegawaian gu menmgkatkan disiplin pegawai; a dan
4. . ' . · guna e. pemenksaan kondisi dan jumlah barang m�entans . mengetahui kesesuaian dengan daftar inventans barang,
- g. pelaksanaan koordinasi dalam unit kerja, antar unit keIJl'\ dengan lembaga masyarakat dan/ atau masyarakat te�kai. secara formal maupun informal guna mencapai sinkronisasi pelaksanaan tugas; .
- f. penyelenggaraan kegiatan inventarisasi, pendataan da� pemuk�iran data yang berkaitan dengan tata usah sebagai bahan informasi dan analisis; ·
- h. penyampaian informasi kebijakan teknis UPI' Metrolo�1 Legal kepada pihak yang berkepentingan untuk mewuJudkan komunikasi yang sinergis;
- j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Tata Usaha kepada atasan sebagai pertanggungjawaban kegiatan; dan
- i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kerja satuan organisasi untuk mengetahui kesesuaiannya dengan program kerja;
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT Metrologi Legal sesuai bidang tugasnya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

## Bagian Keempat

Kelompok Jabatan Fungsional

## Pasal 12

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 5 ayat ( 1 ) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan yang menunjang pelaksanaan tugas UPT Metrologi Legal sesuai dengan keahlian dan ketrampilannya berdasarkan ketentuan yang berlaku.

## Pasal 13

- Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, terdiri dari sej�mlah tenaga dalam jenjan jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompof sesuai dengan bidang keahlian dan ketrampilannya. (1)

- (2) Jenis. Jabatan Fungsional dan jumlah ?t:me\_gandg j a : : : ; fun�sional ditentukan berdasarkan sifat, jerns an kerja.
- (3) J · · . · dengan ems dan JCilJang jabatan Fungsional diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku-

## BAB VI

## ESELONERING

## Pasal 14

- ( 1) K al Struktural ep a UPT Metrologi Legal adalah Jabatan Eselon IV A.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Jabatan Struktural Eselon IV B.

## BAB VII

## TATA KERJA

## Pasal 15

Kepala UPT Metrologi Legal dalam melaksanakan tuga�nya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dmas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 16

Kelompok jabatan fungsional dapat dibagi dalam sub-sub kelompok yang masing-rnasing dipimpin oleh pejabat fungsional dan ditunjuk oleh Kepala Dinas.

## Pasal 17

- ( 1 ) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPT Metrologi Legal, Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional Umum wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam lingkungan masing-masing Kelompok kerja serta dengan semua Bidang di lingkungan Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Pejabat Struktural maupun Fungsional umum dalam melaksanakan tugasnya wajib mengetahui dan mematuhi petunjuk, bertanggung ja�ab dan menyampaikan laporan kepada atasan masmg-rnasmg.
- (3) Dalam rangka evaluasi beban kerja organisasi, Kepala Sub Bagian Tata Us�a dan para pejabat Fungsional Umum wajib menyamprukan lapor� hasil kegiatan masing-masing kepada Kepala UPI' Metrologi Legal.
- (4) Kepala UPI' Metrolo� Legal �ajib menyampaikan laporan hasil kegiatan sebag�ana d1\_m�sud pada ayat (3) kepada Kepala Dinas melalw Sekretans Dmas.

- (1) Kepala UPI' ·kan laporan Metrologi Legal wajib menyampru tepat tugasnya secara periodik rnaupun sewaktu-waktu dan waktu kepada Kepala Dinas.
- (2) Setia · · u pada UPT P P�pman dan pejabat fungsional m�m telah �etrologi Legal wajib rnernatuhi petunjuk keIJa yang annya dit�tapkan dan rnenyarnpaikan laporan pelaks� tepat baik secara periodik rnaupun sewaktu-waktu d aktu k ai dengan w epada atasan rnasing-masing sesu ketentuan yang berlaku.
- (3) S ti · · d · terima dari e ap punpman wajib rnengolah laporan yang 1 . dan bawahan dan menggunakan sebagai bahan evaluasi . bahan pertimbangan dalarn rnemberikan petunjuk teknts kepada bawahan.

## BAB VIII

## PEMBIAYAAN

## Pasal 19

Pelaksanaan program kerja berdasarkan tugas desentralisasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang.

## BAB IX

## KETENTUAN LAIN-LAIN

## Pasal 20

- ( 1) Penjabaran uraian tugas Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Umum pada UPT Metrologi Legal diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Sintang.
- (2) Pembentukan Sub-sub kelompok jabatan fungsional ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas berdasarkan jumlah, sifat jenis dan beban kerja serta . . . . , mengutamakan pnnsrp orgamsasi yang efisien, efektif dan proporsional.
- (3) Sebagai petunj\_uk pelaksana yang belum diatur dan atau belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diat lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas. ur

## Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka ketentuan­ ketentuan yang mengatur substansi y�g sama dan atau bertentangan dengan Peraturan Bupati ini, dicabut d an dinyatakan tidak berlaku.

## BABX

## KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bup ti · . . d kan a mi mulai berlaku pada tanggal diun ang ·

setiap . n'ntahkan orang mengetahuinya merne pengundangan Peraturan Bupati ini den�an penempatannya dalam Berita D ah aer Kabupaten Sintang. Agar

Ditetapkan di Sintang, pada tanggal .2.2&gt; .:, uh 2015

BUPATI SINTANG, tl-

k �

I"

V MILTON CROSBY



Diundangkan di Sintang pada tanggal .23 ..:&gt;uli 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG ,

YOSEPHA HASNAH

SERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2015 NOMOR 37