PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG Nomor 9 Tahun 2015 tentang PEDOMAN PENDIRIAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (berlaku 31 Agustus 2015)
Pembukaan
Menimbang
BUPATITULUNGAGUNG PROPINSI JAWA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR 9 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN PENDIRIAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATITULUNGAGUNG,
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan desa dan kesejahteraan masyarakat serta untuk mewadahi berbagai kegiatan usaha ekonomi yang ada di desa, pemerintah desa dapat menclirikan Badan U saha Milik Desa sesuai dengan kebu tuhan dan potensi desa;
- b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa dipandang sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu disesuaikan dan disempumakan agar dalam pendiriannya yang ditetapkan dengan Peraturan Desa memiliki pedoman baku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Pendirian dan Pengelolaan Badan U saha Milik Desa;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
5. Mengingat Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4756);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234)
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keungan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394).
7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 ten tang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan
Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tetinggal, Dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tetinggal, Dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Ten tang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2014 Nomor 12 Seri E);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG DAN BUPATITULUNGAGUNG
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat ## BAB II
PENDIRIAN DAN PEMBENTUKAN BUM Desa
Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan Pendirian BUM Desa
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Pendirian BUM Desa dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/ atau pelayanan um urn yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar-Desa.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
- (1) Tujuan Umum Pembentukan BUM Desa adalah mengkoordinir kegiatan usaha-usaha di desa untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa.
- (2) Tujuan Khusus pembentukan BUM Desa Adalah :
- a. Meningkatkan sumber pendapatan asli desa dan memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat desa.
- b. Meningkatkan pengelolaan potensi desa sesuai dengan kepentingan masyarakat desa.
- c. Menciptakan kesempatan berwirausaha dan dapat membantu pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
- (1) Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disepakati melalui Musyawarah Desa.
- (2) Pokok bahasan dalam Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Pendirian BUM Desa sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat;
- b. Organisasi pengelola BUM Desa;
- c. Modal usaha BUM Desa; dan
- d. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5
- ( 1) Hasil kesepakatan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk menetapkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. maksud dan tujuan;
- b. organisasi dan tata laksana operasional;
- c. jenis usaha;
- d. kewajiban dan hak;
- e. permodalan;
- f. bagi hasil usaha;
- g. mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban; dan
- h. kerja sama dengan pihak ketiga.
Bagian Kedua
Syarat Pendirian BUM Desa
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 6
BUM Desa bisa didirikan/ dibentuk
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 7
- ( 1) Pendirian dan pembentukan BUM Desa dilaksanakan melalui tahapan :
- a. Inisiatif Pemerintah Desa dan/ atau masyarakat desa;
- b. identifikasi potensi usaha ekonomi desa;
- c. identifikasi sumber daya alam di desa;
- d. identifikasi sumberdaya manusia yang mampu mengelola BUM Desa;
- e. Penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan Desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUM Desa.
- (2) BUM Desa dibentuk dan didirikan melalui proses :
- a. BUM Desa dibentuk dengan Peraturan Desa yang sudah difasilitasi Camat atas nama Bupati.
- b. BUM Desa wajib membuat Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) yang dapat di-Akta Notaris-kan.
Bagian Keempat
Pendirian BUMA Desa
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 8
- (1) Dalam rangka kerja sama antar-Desa dan pelayanan usaha antar-Desa dapat dibentuk BUMA Desa yang merupakan milik 2 (dua) Desa atau lebih.
- (2) Pendirian BUMA Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati melalui Musyawarah antar-Desa yang difasilitasi oleh badan kerja sama antar-Desa yang terdiri dari:
- a . Pemerintah Desa;
- b. Badan Permusyawaratan Desa;
- c. Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- d. Lembaga Desa lainnya; dan
- e. Tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.
- (3) Musyawarah Desa/ Antar Desa mengenai pendirian BUMA Desa /BUM Antar Desa menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) BUMA Desa ditetapkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Pendirian BUMA Desa.
- (5) BUMA Desa bisa didirikan dengan syarat-syarat sebagai berikut:
- a . atas inisiatif pemerintah desa; dan
- b. adanya kesepakatan antar Pemerintah Desa.
- (6) Tahapan Pendirian BUMA Desa :
- a. Dalam rangka kerja sama antar-Desa, 2 (dua) Desa atau lebih dapat membentuk BUMA Desa;
- b. Pembentukan BUMA Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui musyawarah antar Desa;
- c. Pendirian BUMA Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan ayat (2) serta pengelolaan BUMA Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
PENGELOLAAN BUM Desa
Bagian Kesatu Bentuk Organisasi BUMDesa
BAB III - PENGELOLAAN BUM Desa
Pasal 9
- (1) BUM Desa dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum.
- (2) Unit usaha yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUM Desa dan masyarakat.
- (3) Dalam hal BUM Desa tidak mempunyai unit-unit usaha yang berbadan hukum, bentuk organisasi BUM Desa didasarkan pada Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat ( 1).
BAB III - PENGELOLAAN BUM Desa
Pasal 10
BUM Desa dapat membentuk unit usaha meliputi:
- a. Perseroan Terbatas sebagai persekutuan modal, dibentuk
BAB III - PENGELOLAAN BUM Desa
Pasal 11
Organisasi pengelola BUM Desa terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa.
BAB III - PENGELOLAAN BUM Desa
Pasal 12
- ( 1) Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUM Desa terdiri dari:
- a. Penasehat;
- b. Pelaksana Operasional; dan
- c. Pengawas.
- (2) Penamaan susunan kepengurusan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat menggunakan penyebutan nama setempat yang dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.
TATA KERJA BUM Desa
Bagian Kesatu
Kewajiban dan Wewenang Penasehat
BAB IV - TATA KERJA BUM Desa
Pasal 13
- (1) Penasehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dijabat secara ex officio oleh Kepala Desa yang bersangkutan.
- (2) Penasehat sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) berkewajiban:
- a. memberikan nasihat kepada Pelaksana Operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa;
- b. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa; dan
- c. mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUM Desa.
- (3) Penasehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
- a. meminta
PENJELASAN
Pembukaan
dari Pelaksana Operasional mengenai persoalan yang menyangku t pengelolaan usaha Desa; dan
- b. melindungi usaha Desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUM Desa.
## Bagian Kedua
Kewajiban dan Wewenang Pelaksana Operasional
##
PENJELASAN
Pasal 14
- ( 1) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat ( 1) huruf b mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. - (2) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) berkewajiban: - a. melaksanakan dan mengembangkan BUM Desa agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat Desa; - b. menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa; dan - c. melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian Desa lainnya. - (3) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang: - a. membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan; - b. membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan; - c. memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUM Desa kepada masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
PENJELASAN
Pasal 15
- (1) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), Pelaksana Operasional dapat menunjuk Anggota Pelaksana Operasional sesuai dengan kapasitas bidang usaha, khususnya dalam mengurus pencatatan dan administrasi usaha dan fungsi operasional bidang usaha. - (2) Pelaksana Operasional dapat dibantu karyawan sesuai dengan kebutuhan dan harus disertai dengan uraian tugas berkenaan dengan tanggung jawab, pembagian peran dan aspek pembagian kerja lainnya.
PENJELASAN
Pasal 16
- (1) Persyaratan menjadi Pelaksana Operasional meliputi: 2. a . masyarakat Desa yang mempunyai jiwa wirausaha; - b. berdomisili dan menetap di Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun; - c. berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, dan perhatian