PERATURAN GUBERNUR GUBERNUR Nomor 116 Tahun 2017 tentang NOMENKLATUR JABATAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA BERDASARKAN ANALISA JABATAN DENGAN RAHMAi' TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, (berlaku 22 Agustus 2017)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kepastian penataan jabatan Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Polisi Pamong Praja, perlu disusun nomenklatur jabatan Pegawai Negeri Sipil sebagai pedoman perencanaan, rekruitmen, penempatan, pengendalian dan pengembangan Pegawai Negeri Sipil.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Nomenklatur Jabatan Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Polisi Pamong Praja Berdasarkan Analisa Jabatan;
2. Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Petherintahan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
SALINAN I
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;
8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kamus Jabatan Fungsional Umum Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana pada Instansi PFmerintah;
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
11. Peraturan Gubernur Nomor 160 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Analisis Jabatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;
12. Peraturan Gubernur Nomor 285 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
13. Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Jabatan Pelaksana pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2017;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG NOMENKLATUR JABATAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA BERDASARKAN ANALISA JABATAN.
Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja Perangkat Daerah atau subordinat SKPD;
8. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BPSDM adalah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Satuan Polisi Parnong Praja Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disingkat Biro ORB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pernbina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
13. Nomenklatur jabatan PNS yang selanjutnya disebut nomenklatur jabatan adalah susunan jabatan PNS yang diperlukan dalam satu satuan organisasi negara untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu.
14. Analisis Jabatan adalah proses, metode dan teknik untuk memperoleh data\_ jabatan yang diolah menjadi informasi jabatan dan disajikan untuk kepentingan program kepegawaian serta memberikan umpan balik bagi organisasi dan tatalaksana, pengawasan dan akuntabilitas. ,
15. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
16. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik dan administrasi pemerintahan serta pembangunan meliputi jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan pelaksana.
17. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas dengan pelayanan fungsional yang ## BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
Nomenklatur jabatan dimaksudkan sebagai pedoman dalam perencanaan, rekruitmen, penempatan, pengendalian dan pengembangan PNS pada Satpol PP.
Pasal 3
Nomenklatur jabatan bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi dan kepastian penempatan PNS dalam jabatan pada Satpol PP.
Pasal 4
Nomenklatur jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, disusun ## BAB III
KEGUNAAN
Pasal 5
- (1) Nomenklatur jabatan ini dipergunakan untuk penataan pegawai dalam - hal perencanaan kebutuhan, rekruitmen penempatan, pengendalian, pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan kesejahteraan.
- (2) Penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kewenangannya dilakukan oleh :
- a. Satpol PP;
- b. BKD;
- c. BPSDM; dan
- d. Biro ORB.
RUANG LINGKUP
BAB IV - RUANG LINGKUP
Pasal 6
- (1) Nomenklatur jabatan pada Satpol PP meliputi :
- a. Jabatan Pimpinan Tinggi;
- b. Jabatan Administrasi, terdiri dan:
1. Jabatan Administrator;
2. Jabatan Pengawas; dan
3. Jabatan Pelaksana.
- c. Jabatan Fungsional.
- (2) Nomenklatur jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan Gubernur mi.

## BAB V

## PERUBAHAN NOMENKLATUR JABATAN

## Pasal 7

- ) Perubahan nomenklatur jabatan pada Satpol PP dapat dilakukan untuk jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b angka 3 dan huruf c sesuai dengan kebutuhan organisasi.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan kepada Sekretaris Daerah melalui Biro ORB dilengkapi dengan dokumen analisis jabatan.
- (3) Usulan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diverifikasi dan divalidasi oleh Biro ORB bersama SKPD/UKPD terkait.

## BAB VI

## PENGENDALIAN DAN EVALUASI

## Pasal 8

- (1) Pengendalian dan evaluasi terhadap nomenklatur jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b angka (3) dilaksanakan oleh Biro ORB bersama SKPD/UKPD terkait.
- (2) Anggaran pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro ORB.

## BAB VII

## KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 9

Ketentuan yang mengatur tentang nomenklatur jabatan pada peta jabatan Satpol PP yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur mi.

## BAB VIII

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 10

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 174 Tahun 2016 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 62116), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Agustus 2017

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, ttd

DJAROT SAIFUL HIDAYAT

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 12 September 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, ttd

## SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2017 NOMOR 72066

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


YAYAN YUHANAH NIP 196508241994032003

## Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nomor 116 TAHUN 2017

Tanggal 22 Agustus 2017

## NOMENKLATUR JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

,

| No | Nomenklatur | Jabatan Keterangan |
|------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Kepala Satuan Polisi Pamong Praja | |
| 2 | Wakil Kepala Satuan Polisi Pamong Praja | |
| 3 | Sekretaris Satuan Polisi Pamong | Praja |
| | a. Kepala Subbagian. Program dan Keuangan | |
| | 1) | Bendahara Pengeluaran |
| | 2) | Pengelola Program dan Keuangan |
| | 3) | Verifikator Keuangan |
| | 4) | Pengadministrasi Program dan Keuangan |
| | b. Kepala | Subbagian Kepegawaian |
| | 1) | Pengelola Kepegawaian |
| | 2) | Pengadministrasi |
| | | Kepegawaian |
| | c. Kepala Subbagian Peralatan dan Perlengkapan 1) Peng urus Barang | - Pen.golah Peralatan |
| | 2) | dan Perlengkapan Pengadministrasi Peralatan |
| | 3) | dan |
| | d. Kepala | Perlengkapan Subbagian Umum |
| | 1) 2) | Pengelola Umum Pengolah Umum |
| | 3) | Pengadministrasi Pimpinan - |
| | 4) | Petugas Polisi Pamong Praja Penyiap |
| | 5) 6) 7) | Caraka Arsiparis |
| 4 | Kepala Bidang Penegakan dan Penindakan | |
| | a. Kepala Seksi Pemantauan 1) | Pengelola Pemantauan |
| | 2) | Pengadministrasi Pemantauan |
| | 3) | Petugas Polisi Pamong Praja |
| | b. Kepala | |
| | | Seksi Operasi Pengelola Operasi |
| | 1) 2) | Pengendali Operasi . Pengadministrasi |
| | 3) | Operasi |
| | 4) | Petugas Polisi Pamong |
| | 5) | Praja Fungsional Polisi Pamong |
| | 7 | Praja Penyiap Caraka |
| | 6) | |

| 1 | 2 c. | 3 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Kepala Seksi Analisa dan Evaluasi | |
| | 1) Pengelola Analisa dan | Evaluasi |
| | 2) Pengadministrasi Analisa dan | Evaluasi |
| | 3) Petugas Polisi Pamong Praja | |
| 5 | Kepala Bidang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) | |
| | a. Kepala Seksi Pembinaan | |
| | 1) Pengelola | Pembinaan |
| | 2) | Pengadministrasi Pembinaan |
| | 3) | Petugas Polisi Pamong Praja |
| | 4) Fungsional | Polisi Pamong Praja |
| | b. Kepala | Seksi Penyidikan |
| | | Pengelola Penyidikan Pengadministrasi |
| | 1) 2) | Penyidikan |
| | 3) 4) | Petugas Polisi Pamong Praja Fungsional Polisi Pamong Praja |
| | 5) | Penyiap |
| | | Caraka |
| | 6) c. | Kepala Seksi Hubungan Antar Lembaga |
| | 1) 2) | Pengelola Hubungan Antar Lembaga Pengadministrasi Hubungan Antar Lembaga Petugas Polisi Pamong Praja _ |
| | 3) 4) | Fungsional Polisi Pamong Praja |
| 6 | Kepala Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum | |
| | a. Kepala | Seksi Pengaduan dan Sengketa Tanah |
| | 1) 2) | Pengelola Pengaduan dan Sengketa Tanah Pengadministrasi Pengaduan dan Sengketa Tanah |
| | b. Kepala Seksi Ketertiban | Sarana dan Prasarana Kota |
| | 1) Pengelola Ketertiban Sarana dan Prasarana Kota 2) Pengadministrasi Ketertiban Sarana dan Prasarana | Kota |
| | 3) | Petugas Polisi Pamong Praja |
| | 4) 5) | Fungsional Polisi Pamong Praja Penyiap |
| | | Caraka |
| | 6) | |
| | c. Kepala Seksi Data dan 1) Pengelola Data dan | _ Informasi Informasi |
| | 2) Pengadministrasi Data dan | Informasi |
| 7 | Kepala Bidang Pengendalian dan Pengawasan Tempat | |
| | Usaha Bidang Industri dan Bidang Hiburan serta Rekreasi a. Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Tempat | Usaha Bidang Industri 1) Pengelola Pengawasan dan Pengendalian Tempat Usaha Bidang Industri |
| | 2) 3) | Pengadministrasi Pengawasan dan Pengendalian Tempat Usaha Bidang Industri |
| | 4) | Petugas Polisi Pamong Praja Fungsional Polisi Pamong Praja |

| 1 | | 2 | |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|
| | b. Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Tempat Usaha Bidang Hiburan dan Rekreasi | b. Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Tempat Usaha Bidang Hiburan dan Rekreasi | |
| | 1) | Pengelola Pengawasan dan Pengendalian Tempat Usaha Bidang Hiburan dan Rekreasi | |
| | 2) | Pengadministrasi Pengawasan dan Pengendalian Tempat Usaha Bidang Hiburan dan Rekreasi | |
| | 3) | Petugas Polisi Pamong Praja | |
| | 4) | Fungsional Polisi Pamong Praja | |
| | 5) | Penyiap | |
| | 6) | Caraka | |
| | C. Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Tempat Usaha Bidang Usaha Non Industri | C. Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Tempat Usaha Bidang Usaha Non Industri | |
| | 1) | Pengelola Pengawasan dan Pengendalian Tempat Usaha Bidang Usaha Non Industri | |
| | 2) | Pengadministrasi Pengawasan dan Pengendalian Tempat Usaha Bidang Usaha Non Industri | |
| | 3) | Petugas Polisi Pamong Praja | |
| | 4) | Fungsional Polisi Pamong | |
| | Praja | Praja | |
| 8 | Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat | Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat | |
| | a. Kepala Seksi Protokoler dan Pengamanan Obyek | a. Kepala Seksi Protokoler dan Pengamanan Obyek | |
| | 1 | Vital Pengelola Protokoler dan Pengamanan Obyek Vital | |
| | 2) | Pengadministrasi Protokoler dan Pengamanan Obyek Vital | |
| | | Petugas Polisi Pamong Praja | |
| | 3) | | |
| | b. | b. | |
| | Kepala Seksi Pengerahan dan Pengendalian | Kepala Seksi Pengerahan dan Pengendalian | |
| | 1) | Pengelola Pengerahan dan Pengendalian | |
| | 3) Pengadministrasi 4) | Pengerahan dan. Pengendalian Petugas Polisi Pamong Praja | |
| | 5) Penyiap 6) | Caraka | |
| | c. Kepala 1) | Seksi Bimbingan dan Penyuluhan Pengelola Bimbingan dan. Penyuluhan | |
| | 2) | Pengadministrasi Bimbingan dan Penyuluhan | |
| | Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Pusat | Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Pusat | 9 |
| | a. | a. | |
| | Kepala Subbagian Tata | Kepala Subbagian Tata | |
| | Usaha 1) | Usaha 1) | |
| | Bendahara Pengeluaran Pembantu | Bendahara Pengeluaran Pembantu | |
| | | Pengurus Barang Pembantu _ | |
| | 2) 3) | Verifikator Keuangan | |
| | 4) Pengadministrasi 5) | Umum Caraka | |
| | b. 1) 2) Pengadministrasi | Kepala Seksi PPNS dan Penindakan Pengendali PPNS dan Penindakan PPNS dan Penindakan | |
| | 3) 4) | Petugas Polisi Pamong Praja Fungsional Polisi Pamong Praja | |

| 2 | 3 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| c. Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum | |
| 1) Pengendali Ketenteraman dan Ketertiban Umum | |
| 2) Pengadministrasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum | |
| 3) Petugas Polisi Pamong Praja | |
| 4) Fungsional Polisi Pamong Praja | |
| d. Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat 1) Pengolah Perlindungan Masyarakat | |
| 2) Pengadministrasi Perlindungan Masyarakat | |
| 3) | |
| Petugas Polisi Pamong Praja | |
| e. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan 2) Pengadministrasi Satuan Polisi Pamong Praja | Kecamatan |
| 1) Pengendali Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan | |
| 3) Petugas Polisi Pamong Praja 4) Fungsional Polisi Pamong Praja | |
| Penyiap | |
| 5) | |
| 6) Caraka | |
| f. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kelurahan | |
| 1) Petugas Polisi Pamong Praja | |
| Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta a. Kepala Subbagian Tata Usaha | Barat |
| 1) Bendahara Pengeluaran Pembantu Pengurus Barang Pembantu | |
| 2) 3) Verifikator Keuangan 4) | |
| Pengadministrasi Umum Caraka - | |
| 5) | |
| b. Kepala Seksi PPNS dan Penindakan 1) Pengendali PPNS dan Penindakan | |
| 2) Pengadministrasi PPNS dan Penindakan | |
| Petugas Polisi Pamong Praja | |
| 3) 4) Fungsional Polisi Pamong Praja | |
| c. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum Pengendali Ketenteraman dan Ketertiban Umum | |
| 1) 2) Pengadministrasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum | |
| 3) Petugas Polisi Pamong Praja | |
| 4) Fungsional Polisi Pamong Praja | |
| d. Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat 1) Pengolah Perlindungan Masyarakat | |
| Pengadministrasi Perlindungan Masyarakat | |
| 2) Petugas Polisi Pamong Praja | |
| 3) | |
| e. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan 1) Pengendali Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan 2) Pengadministrasi Satuan Polisi Pamong Praja 3) | |
| Kecamatan Petugas Polisi Pamong Praja 4) | |
| Fungsional Polisi Pamong Praja Penyiap | |
| 5) | |
| Caraka | |
| 6) | |
| 1) Petugas Polisi Pamong Praja | |
| f. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kelurahan | |
| Kepala | Kepala |

| 2 | 3 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Utara a. | |
| Kepala Subbagian Tata Usaha 1) | |
| Bendahara Pengeluaran Pembantu 2) Pengurus Barang Pembantu | |
| 3) | |
| Verifikator Keuangan | |
| 4) Pengadministrasi Umum | |
| Caraka | |
| 5) | |
| b. Kepala Seksi PPNS dan Penindakan 1) | |
| Pengendali PPNS dan Penindakan 2) Pengadministrasi PPNS dan Penindakan | |
| 3) Petugas Polisi Pamong Praja | |
| 4) Fungsional Polisi Pamong Praja | |
| c. Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum 1) Pengendali Ketenteraman dan Ketertiban 2) | |
| Umum Pengadministrasi Ketenteraman dan Ketertiban | |
| Umum | |
| Petugas Polisi Pamong Praja | |
| Fungsional Polisi Pamong Praja | |
| 3) 4) | |
| d. Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat 1) | |
| Pengolah Perlindungan Masyarakat | |
| Pengadministrasi Perlindungan Petugas Polisi Pamong Praja | |
| 2) Masyarakat 3) | |
| e. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan 1) Kecamatan | |
| Pengendali Satuan Polisi Pamong Praja | |
| 2) Pengadministrasi Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Petugas Polisi Pamong Praja | |
| 3) 4) Fungsional Polisi Pamong Praja | |
| 5) Penyiap 6) Caraka | |
| f. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kelurahan | |
| Petugas Polisi Pamong Praja | |
| 1) | |
| Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Timur a. Kepala Subbagian Tata Usaha 1) Bendahara Pengeluaran Pembantu | |
| 2) Pengurus Barang Pembantu | |
| Verifikator Keuangan Pengadministrasi Umum | |
| 3) | |
| 4) Caraka | |
| 5) | |
| b. Kepala Seksi PPNS dan Penindakan 1) Pengendali PPNS dan Penindakan 2) | |
| Pengadministrasi PPNS dan Penindakan | |
| Petugas Polisi Pamong Praja | |
| Fungsional Polisi Pamong Praja | |
| 3) | |
| 4) | |
| Pengendali Ketenteraman dan Ketertiban Umum Pengadministrasi Ketenteraman dan Ketertiban Petugas Polisi Pamong Praja | |
| Umum | |
| Fungsional Polisi Pamong Praja | |
| 4) | |
| c. Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum | |
| 1) | |
| 2) 3) | |

| 1 | 2 | 3 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| | d. Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat | |
| | 1) Pengolah Perlindungan | Masyarakat |
| | 2) Pengadministrasi Perlindungan Masyarakat | |
| | | Praja |
| | 3) Petugas Polisi Pamong | |
| | e. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan | |
| | 1) | Pamong |
| | Pengendali Satuan Polisi Praja Kecamatan 2) Pengadministrasi Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan 3) Petugas Polisi Pamong Praja 4) Fungsional Polisi Pamong Praja | |
| | 5) Penyiap | |
| | 6) Caraka | |
| | Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kelurahan | |
| | f. 1) Petugas Polisi Pamong | Praja |
| 13 | Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Selatan | Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Selatan |
| | a. Kepala Subbagian Tata Usaha | |
| | 1) 2) | Bendahara Pengeluaran Pembantu |
| | | Pengurus Barang Pembantu |
| | 3) Verifikator | Keuangan |
| | 4) Pengadministrasi | |
| | | Umum |
| | 5) Caraka | |
| | 1) Pengendali PPNS dan Penindakan 2) Pengadministrasi PPNS dan | Penindakan Praja |
| | 3) Petugas Polisi Pamong 4) Fungsional Polisi Pamong Praja | |
| | c. | |
| | Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum 1) | |
| | Pengendali Ketenteraman dan Ketertiban Umum | |
| | 2) Pengadministrasi Ketenteraman dan Ketertiban 3) Petugas Polisi Pamong Praja | Umum |
| | 4) Fungsional Polisi Pamong Praja | |
| | d. Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat | |
| | | Masyarakat |
| | 1) Pengolah Perlindungan 2) Pengadministrasi Perlindungan Masyarakat | |
| | 3 Petugas Polisi Pamong Praja | |
| | e. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan 1) Pengendali Satuan. Polisi Pamong Praja Kecamatan | |
| | 2) Pengadministrasi Satuan Polisi Pamong Praja | |
| | Kecamatan 3) Petugas Polisi Pamong Praja | Praja |
| | 4) Fungsional Polisi Pamong 5) Penyiap | |
| | 6) Caraka | |
| | f. Kepala Satuan Polisi Pamong Praia | Kelurahan |
| | 1) | Petugas Polisi Pamong Praja |
| 14 | Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu | |
| | a. Kepala | Subbagian Tata Usaha |
| | 1) | Bendahara Pengeluaran Pembantu |
| | 2) Pengurus | Barang Pembantu |
| | 3) Verifikator | Keuangan |

| 1 | 2 | |
|-----|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| | 4) | Pengadministrasi Umum |
| | 5) | Caraka |
| | b. Kepala Seksi PPNS dan Penindakan | b. Kepala Seksi PPNS dan Penindakan |
| | 1) | Pengendali PPNS dan Penindakan |
| | 2) | Pengadministrasi PPNS dan Penindakan |
| | 3) | Petugas Polisi Pamong Praja |
| | 4) | Fungsional Polisi Pamong Praja |
| | c. Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum | c. Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum |
| | 1,) | Pengendali Ketenteraman dan Ketertiban Umum |
| | 2 | Pengadministrasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum |
| | 3) | Petugas Polisi Pamong Praja |
| | 4) | Fungsional Polisi Pamong Praja |
| d. | Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat | Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat |
| | 1) | Pengolah Perlindungan Masyarakat |
| | 2) | Pengadministrasi Perlindungan Masyarakat |
| | 3) | Petugas Polisi Pamong Praja |
| | e. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan | e. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan |
| | 1) | Pengendali Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan |
| | 2) | Pengadministrasi Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan |
| | 3) | Petugas Polisi Pamong Praja |
| | 4) | Fungsional Polisi Pamong Praja |
| | 5) | Penyiap |
| | 6) | Caraka |
| f. | Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kelurahan | Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kelurahan |
| | 1) | Petugas Polisi Pamong Praja |

GUBERNUR PRO VINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, ttd

DJAROT SAIFUL HIDAYAT