PERATURAN BUPATI MA Nomor 17 Tahun 2015 tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT PADA BANK NAGARI PT.BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
- bahwa salah satu bentuk investasi yang dilaksanakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat adalah penambahan penyertaan modal Pada Bank Nagari PT.Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat a.
- Tahun 2015: bahwa salah satu bentuk inverstasi yang dilaksanakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat adalah penambahan penyertaan modal pada Bank Nagari PT.Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat yang di anggarkan dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat b.
- Tahun 2015: bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana. dimaksud pada huruf a dan b periu ditetapkan Peraturan Bupati Pasaman Barat.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI tahun 2003 Nomor 47 dan Tambahan Lembaran 1
- Tambahan Lembaran Negara RI nomor 4348), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI tahun 2004 Nomor 5 dan Tambahan Lembaran Negara 3
- Negara RI nomor 4286): Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmas Raya, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Ri tahun 2003 Nomor 153 dan 2
- RI nomor 4355): Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara RI tahun 2004 nomor 66 dan Tambahan Lembaran Negara RI nomor 4400): 4.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 130 dan Tambahan 6.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2004 Nomor 126 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438): 5.
- Lembaran Negara RI Nomor 5049): Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82 dan 7
- Negara RI Nomor 5587 ), Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi 9.
- Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234): Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244 dan Tambahan Lembaran 8.
- 10, Pemerintahan: Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 137,dan Tambahan Lembaran
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578):
11. Negara RI Nomor 45750: Peraturan Pemerintah nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4576),
- 13, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah:
Menetapkan :
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah:
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737):
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89,Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4741):
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapakali terakhrir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011:
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nemor 12 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah,Sekretariat DPRD dan Staf Ahli Kabupaten Pasaman Barat, Sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 19 Tahun 2014: a
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 14 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pasaman Barat,Sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2014:
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pasaman Barat, Sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 20 Tahun 2014: a
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Investasi Pemerintah Daerah:
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 17 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2014
23. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 43 Tahun 2014 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2014:.
MEMUTUSKAN
PERATURAN BUPATI TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT PADA BANK NAGARI PT.BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT
BAB II - PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL
Pasal 2
Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat melakukan penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Pada Bank Nagari PT.Pembangunan Daerah Sumatera Barat.
BAB II - PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL
Pasal 3
- (1) Penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2015
- (2) Nilai penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat sebagaimana dimaksud ayat 1 sebesar Rp.3.121.899.000,(Tiga Miliyar Seratus Dua Puluh Satu Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah ):
PELAKSANAAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL
BAB III - PELAKSANAAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL
Pasal 4
Pelaksanaan penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Pada Bank Nagari PT.Pembangunan Daerah Sumatera Barat dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Penyerahan Modal dari Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Pada Bank Nagari PT.Pembangunan Daerah Sumatera Barat.
BAB III - PELAKSANAAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL
Pasal 5
Pelaksanaan penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat ke Dalam Modal kerja Pada Bank Nagari PT.Pembangunan Daerah Sumatera Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 dilakukan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
KETENTUAN PENUTUP
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat. | Diketahui | Tanggai Pajhf | |-------------------|-----------------|

Penandatangan: | Sekretaris Daerah | - 1 |

Penandatangan: | Kepala BPKAD | 41 AS N 2 |

Penandatangan: | Sekretaris BPKAD | | la Ant | | PPK SKPKD | 12) 9- Goxe YA |

Penetapan: Ditetapkan di Simpang Ampek. Pada tanggal 30. Januan 2015 BUPATI PASAMAN BARAT

Penetapan: Diundangkan di Simpang Ampek Pada tanggal 2015 AHARUDDINR-.'- F

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN .2017... NOMOR 94 ai