Unknown Unknown Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tunjangan Perpaikan Penghasilaµi Bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo; 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalain Ungkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesi Norn.or 2 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Apa.ratur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tam.bah.an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tam.bah.an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tam.bah.an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Evaluasi Jabatan; 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Analisis Jabatan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; (berlaku 9 Mar 2017)
Pembukaan
berdasarkan kehadiran pegawai, yang dipengaruhi:
- a. keterlambatan masuk kerja;
- b. pulang mendahului jam kerja;
- c. ketidakhadiran kerja tanpa keterangan;
- d. ketidakhadiran kerja karena cuti;
- e. ketidakhadiran kerja karena sakit;
- f. ketidakhadiran kerja karena kepentingan keluarga;
- g. ketidakhadiran kerja karena mengikuti diklat;
- h. ketidakhadiran pada pelaksanaan apel pagi; dan
- i. ketidakhadiran pada saat pengajian rutin bulanan di Aula La.ntai II Pemerintah Daerah (khusus untuk Pejabat Struktural yang beragama Islam di seluruh SKPD).
- (3) Ketidakhadiran kerja karena sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, tetap diperhitungkan kehadirannya 75% (tujuh puluh lima persen) dari jam kerja efektif perhari dan harus disertai dengan surat pemberitahuan sakit dari yang bersngkutan (maksimal 2 hari).
- (4) PNS yang melaksanakan tugas dinas luar daerah/luar negeri dan/ atau melaksanakan tugas kedinasan lainnya berdasarkan surat perintah tugas dari Kepala SKPD, dihitung sebagi hari masuk kerja.
- (5) PNS yang tidak masuk kerja karena sakit lebih dari 2 (dua) hari harus mengajukan cuti sakit sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Tunjangan Perbaikan Penghasilan bagi PNS yang tidak mengikuti apel pagi dan tidak mengikuti acara pengajian bulanan rutin bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h dan huruf i, dikurangi sebesar 2.5% (dua koma lima per seratus) dari harga kelas jabatan untuk setiap kali ketidakhadiran.
- (7) Pengurangan Tunjangan Perbaikan Penghasilan bagi Pegawai karena tidak mengikuti apel pagi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak berlaku bagi:
- a. guru;
- b. petugas kebersihan;
- c. petugas pasar;
- d. pengemudi Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD;
- e. ajudan Bupati dan Wakil Bupati;
- f. Petugas Pemadam Kebakaran;
- g. Petugas Rumah Potong Hewan (RPH);
- h. Pegawai yang tidak bisa apel karena alasan kesehatan.
2. Ketentuan Pasal 8 ayat (5) ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf f, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 6
- ( 1) Tunjangan Perbaikan Penghasilan dibayarkan tiap bulan pada bulan berikutnya, khusus bulan Desember dibayarkan pada bulan berkenaan.
- (2) Tunjangan Perbaikan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan
Pasal 8
- ( 1) Setiap Pegawai wajib melakukan rekam kehadiran secara elektronik pada waktu masuk kerja dan pulang kerja sesuai ketentuan jam kerja yang berlaku di tempat kerja dalam satuan organisasi masing-masing.
- (2) Pegawai yang ditugaskan sebagai penyuluh (pertanian, perikanan, petemakan, KB dll) atau satu atap di kecamatan, pelaksanaan rekam kehadiran dilakukan di masing-masing kecamatan yang menjadi wilayah tugasnya.
- (3) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap SKPD/Unit Kerja wajib menyediakan mesin absensi elektronik/ fingerprint.
- (4) Hasil rekam kehadiran pegawai melalui mesin absensi elektronik/fingerprint dicetak setiap bulan oleh masing-masing SKPD /Unit Kerja.
- (5) Rekam kehadiran pegawai dapat dilakukan secara manual apabila :
- a. perangkat dan system rekam kehadiran secara elektronik mengalami kerusakan/ tidak berfungsi;
- b. pegawai belum terdaftar dalam system rekam kehadiran secara elektronik;
- c. terjadi keadaan kahar (force majeure) berupa bencana alam dan/atau kerusuhan yang mengakibatkan sistem rekam kehadiran secara elektronik tidak memungkinkan untuk dilakukan;
- d. dihapus.
- e. Pegawai dengan kondisi kesehatan/fisik yang tidak memungkinkan untuk melakukan rekam kehadiran secara elektronik.
- (6) SKPD yang melaksanakan rekam kehadiran Pegawai secara manual yang disebabkan karena perangkat dan system rekam kehadiran secara elektronik mengalami kerusakan/tidak berfungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, harus melaporkan secara tertulis kepada Kepala BKPSDM disertai keterangan tentang kondisi kerusakan.
- (7) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus segera memperbaiki kerusakan tersebut paling lama 1 (satu) bulan, dan apabila dalam jangka waktu tersebut perbaikan belum selesai maka Tunjangan Perbaikan Penghasilan pada SKPD tersebut tidak dapat dibayarkan.
- (8) Pelaksanaan rekam kehadiran Pegawai secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus dilengkapi dengan surat keterangan dari Kepala SKPD /Unit Kerja, dengan contoh format sebagaiman tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan Pasal 1 SA di tam bah 1 ( satu) ayat, yakni ayat (4), sehingga Pasal ISA berbunyi sebagai berikut:

## BAB VIDA

## KETENTUA!f PERALIBAN Pasal lSA

- (1) Apabila terjadi perubahan kelembagaan perangkat daerah dan/ atau mutasi yang menyeba.bkan perubahan nama dan kelas jabatan, maka Tunjangan Perbaikan Penghasilan dibayar berdasarkan · nama dan kelas jabatan sebelumnya sampai ditetapkannya nama dan kelas jaba.tan yang baru.
- (2) Apabila setelah ditetapkannya nama dan kelas jabatan yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih rendah dari kelas jabatan sebelumnya, maka kelebihan pembayaran Tunjangan Perbaikan Penghasilan harus disetor ke kas daerah yang akan dikurangkan dari Tunjangan Perbaikan Penghasilan yang bersangkutan pada bulan berikutnya.
- (3) Apabila kelas jabatan yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih tinggi dari kelas jabatan sebelumnya, maka kekurangan Tunjangan Perbaikan Penghasilan akan dibayarkan kepada yang bersangkutan pada bulan berikutnya.
- (4) Khusus untuk pegawai dan guru di daerah terpencil dapat melakukan rekam kehadiran secara manual sampai tersedianya sarana dan prasarana absensi elektronik.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati m1 dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo Pada tanggal O 9 MAR 2017 BUPATI SITUB01'DO,


Diundangkan di Situbondo Pada tanggal O 9 MAR 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SITUBONDO,


BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2017 NOMOR /I-