PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA Nomor 18 Tahun 2016 tentang PEDOMAN PENYUSUNAN PERATURAN TATA TERTIB BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (berlaku 18 Mei 2016)
Pembukaan
Menimbang
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 16 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa;
Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4682);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Menetapkan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 19);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara 16 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2015 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 120);
MEMUTUSKAN:
: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PERATURAN TATA TERTIB BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
2. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa ## BAB II KEANGGOTAAN
Bagian Kesatu Jumlah Anggota BPD
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
- (1) Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
Pengisian keanggotaan BPD dilaksanakan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan dengan menjamin keterwakilan perempuan.
Bagian Ketiga
Masa Keanggotaan BPD
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5
- (1) Masa keanggotaan BPD selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (3) Keanggotaan BPD habis masa keanggotaanya pada saat keanggotaan BPD baru pengucapan sumpah/janji.
Bagian Keempat
Peresmian Anggota BPD
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 6
- (1) Anggota BPD diresmikan dengan keputusan Bupati
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 7
- (1) Pengucapan sumpah/janji anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, didampingi oleh rohaniawan sesuai dengan agamanya masingmasing.
- (2) Dalam pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota BPD yang beragama:
- a. Islam, diawali dengan frasa 'Demi Allah';
- b. Protestan dan Katolik, diakhiri dengan frasa 'Semoga Tuhan menolong saya';
- c. Budha, diawali dengan frasa 'Demi Hyang Adi Budha'; dan
- d. Hindu, diawali dengan frasa 'Om Atah Paramawisesa'.
- (3) Setelah mengakhiri pengucapan sumpah/janji, anggota BPD menandatangani berita acara pengucapan sumpah/janji.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 8
Sumpah/janji anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sebagai berikut:
'Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota BPD dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya;
bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara;
bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia'.
Bagian Kelima
Penetapan Penggantian Anggota BPD Antarwaktu.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 9
- (1) Anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir keanggotaannya digantikan oleh anggota BPD Antarwaktu.
- (2) Masa keanggotaan BPD Antarwaktu adalah sisa masa keanggotaan BPD yang berhenti atau diberhentikan.
- (3) Pengisian keanggotaan BPD Antarwaktu diproses
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 10
- (1) Dalam hal terjadi pemekaran Desa, BPD Desa induk hanya dapat mengusulkan pengisian keanggotaan BPD antarwaktu dengan memenuhi syarat jumlah penduduk setelah terbentuknya Desa baru.
- (2) Anggota BPD yang berasal dari Desa pemekaran, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai terbentuknya BPD Desa hasil pemekaran.
- (3) Setelah terbentuknya Desa baru, anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikembalikan ke Desa asal pemilihannya.
- (4) Bagi desa baru hasil pemekaran, pengisian keanggotaan BPD nya perpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 11
Anggota BPD tidak dapat diganti antarwaktu karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakan dalam rapat BPD maupun di luar rapat BPD yang berkaitan dengan tugas dan fungsi BPD.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 12
Musyawarah penetapan pengisian keanggotaan BPD antarwaktu dilaksanakan oleh BPD, dengan ketentuan:
- a. jika ketua BPD berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, musyawarah dipimpin wakil ketua BPD; dan
- b. jika wakil ketua atau anggota BPD berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, musyawarah dipimpin ketua BPD.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 13
- (1) Pengisian keanggotaan BPD antarwaktu diusulkan pimpinan BPD kepada Bupati melalui kepala Desa.
- (2) Pengusulan pengisian keanggotaan BPD antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan surat pengantar pimpinan BPD disertai dengan berita acara rapat.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 14
Anggota BPD pengganti antarwaktu sebelum memangku jabatannya, mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
FUNGSI, HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Bagian Kesatu Fungsi BPD
BAB III - FUNGSI, HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Pasal 15
BPD mempunyai fungsi:
- a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.
Bagian Kedua
Hak BPD
BAB III - FUNGSI, HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Pasal 16
BPD berhak:
- a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari APB Desa.
BAB III - FUNGSI, HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Pasal 17
- (1) Anggota BPD berhak:
- a. mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
- b. mengajukan pertanyaan;
- c. menyampaikan usul dan/atau pendapat;
- d. memilih dan dipilih; dan
- e. mendapat tunjangan dari APB Desa.
- (2) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota BPD berhak memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan.
BAB III - FUNGSI, HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Pasal 18
- (1) Setiap anggota BPD mempunyai hak mengajukan usul rancangan Perdes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a.
- (2) Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada pimpinan BPD dalam bentuk rancangan Perdes disertai
PENJELASAN
Pembukaan
secara tertulis.
- (3) Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh pimpinan BPD dibahas dalam rapat BPD untuk mendapatkan saran dan pertimbangan dari anggota BPD lainnya.
- (4) Apabila berdasarkan saran dan pertimbangan terhadap rancangan Perdes sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima oleh peserta rapat, maka rancangan Perdes tersebut dapat diputuskan menjadi prakarsa BPD.
- (5) Apabila berdasarkan saran dan pertimbangan terhadap rancangan Perdes sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat diterima oleh peserta rapat, maka rancangan Perdes tersebut tidak dapat diusulkan menjadi prakarsa BPD.
- (6) Tata cara pembahasan rancangan Perdes atas prakarsa BPD mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
##
PENJELASAN
Pasal 19
- (1) Setiap anggota BPD mempunyai hak mengajukan pertanyaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, kepada pemerintah desa berkaitan dengan tugas dan fungsi BPD baik secara lisan maupun secara tertulis. - (2) Jawaban