PERATURAN BUPATI MA Nomor 38TAHUN Tahun 2016 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN TABAWNG (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN BUPATI TABALONG NOMOR 38TAHUN 2016 TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN TABAWNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TABALONG,
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata keija perangkat daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata ketja Inspektorat Kabupaten Tabalong;
Mengingat 1.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 3\_ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Ten tang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494};
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir Undang Nomor 9 Tahun 2015 dengan Undangtentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Nomor
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 114,
2. 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
3. 7 Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN TABALONG.
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
- 1 Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
- 2 Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pcmcrintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3 Bupati adalah Bupati Tabalong
- 4 Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong
- 5
- 6
- 7 Sekretariat adalah Sekretariat Inspektorat Kabupaten Tabalong. pada
8. Sekretaris adalah Sekretaris pada Inspektorat Kabupaten Tabalong.
- 9 Subbagian adalah Subbagian pada Inspektorat Kabupaten Tabalong-
- 10 Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada Inspektorat Kabupaten Tabalong.
- 1l. Inspektur Pembantu adalah Inspektur Pembantu pada Inspektorat Kabupaten Tabalong.
12. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan keahlian dan keterampilan tertentu
2. 13 Auditor adalah Pejabat Fungsional yang melaksanakan pemeriksaan / audit.
KEDUDUKAN
BAB II - KEDUDUKAN
Pasal 2
- (1) Inspektorat dipimpin oleh Inspektur yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah\_
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) , Inspektorat menyelenggarakan fungsi:
- (2) Inspektorat mempunyai tugas membantu bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah
2. perumusan kebijakan teknis pengawasan dan fasilitasi pengawasan; bidang
5. b pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi; pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
6. C pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan bupati;
7. d penyusunan laporan hasil pengawasan;
8. e pelaksanaan administrasi inspektorat; dan
9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
SUSUNAN ORGANISASI
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 3
- (1) Susunan Organisasi Inspektorat terdiri atas:
2. Sekretariat membawahi:
3. 1 Subbagian Perencanaan;
4. 2 Subbagian Keuangan; dan
3. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Inspektur Pembantu Wilayah I, membawahi:
7. 1 Auditor; dan
8. 2 Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (PZUPD);
9. Inspektur Pembantu Wilayah II, membawahi:
10. 1 Auditor; dan
11. 2 . Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah
(PZUPD);
- d Inspektur Pembantu Wilayah membawahi: III ,
- 1 Auditor; dan
2. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (PZUPD);
- e. Inspektur Pembantu Wilayah IV, membawahi:
1. Auditor; dan
2. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (PZUPD);
- f. Jabatan fungsional lainnya.
- (2) tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

## BAB IV

## TUGAS DAN FUNGSI

## Bagian Kesatu

Sekretariat

Pasal 4

- (1) Sekretariat Inspektorat dipimpin oleh Sekretaris berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur .
- (2) koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Inspektorat.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), Sekretariat menyelenggarakan fungsi: pada
4. 2 koordinasi kegiatan Inspektorat;
- b. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Inspektorat;
- C. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat; arsip dan dokumentasi; organisasi dan tata laksana Inspektorat;
7. d penyelenggaraan pengelolaan barang milik /kekayaan daerah dan layanan pengadaan barangljasa Inspektorat; dan Pada
8. e pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur

## Bagian Kedua

## Inspektur Pembantu Wilayah I

## Pasal 5

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah 1 dipimpin oleh Inspektur Pembantu berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
- (2) Inspektur Pembantu Wilayah 1 mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemcrintahan dacrah dan

## kasus pengaduan, meliputi:

- 1 Sekretariat Daerah;
- 2 Dinas Kepemudaan, dan Pariwisata; Olahraga,
- 4 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- 3 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- 5 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- 7 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- 6 Dinas Ketahanan Pangan;
8. Kecamatan Tanjung;
- 9 Kccamatan Upau;
10. Kecamatan Muara Uya;
11. Kelurahan Tanjung;
- 12 Kelurahan Hikun;
- 13 Kelurahan Agung;
14. Puskesmas Tanjung;
15. Puskesmas Muara Uya;
- 16 Puskesmas Ribang; dan
- 17 Puskesmas Hikun.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat Inspektur Pembantu Wilayah I menyelenggarakan fungsi:
8. Pengelolaan tugas dan fungsi, keuangan barang, kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- b Penyelenggaraan pemerintah desa;
- C. Reviu rencana kerja anggaran;
- d Reviu laporan keuangan;
- Reviu laporan kinerja instansi kinerja pemerintah;
- f. Evaluasi sistem pengendalian internal;
- g Pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
- h. Pemeriksaan terpadu;
- 1 Mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi;
- 1 Pengawasan dalam rangka percepatan menuju governance clean goverment dan pelayanan publik; good
- k. Penyusunan peraturan perundangan-undangan bidang pengawasan;
- 1 Penyusunan pedoman standar di bidang pengawasan;
- m Koordinasi program pengawasan;
- n Pemeriksaan hibah / bantuan sosial;
- 0 Pendampingan, asistensi dan fasilitasi; dan
- Tugas pembantuan dan alokasi dana desa.

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah II dipimpin oleh Inspektur Pembantu di bawah dan bertanggung jawab kepada berada Inspektur.
- (2) Inspektur Pembantu Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan, meliputi:
3. 1 Sekretariat DPRD;
4. 2 Dinas Kesehatan;
5. 4 Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
6. 3 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
7. 5 Dinas Perhubungan;
8. 6 Dinas Pertanian;
9. 7 Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah;
10. 9 RSUD H.Badaruddin Tanjung;
11. 8 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
12. 10 Kecamatan Murung Pudak;
13. 11 Kecamatan Banua Lawas;
14. 12 Kecamatan Bintang Ara;
14. Kelurahan Pembataan;
16. 13, Kelurahan Belimbing Raya;
17. 15 Kelurahan Mabuun;
18. 16 Puskesmas Murung Pudak;
17. Puskesmas Banua Lawas;
18. Puskesmas Bintang Ara; dan
21. 19 Puskesmas Panaan
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (21, Inspektur Pembantu Wilayah II menyelenggarakan fungsi:
23. b Penyelenggaraan pemerintah desa;
24. Pengelolaan tugas dan fungsi, keuangan barang, kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
25. C Reviu rencana kerja anggaran;
26. d Reviu laporan keuangan;
27. Reviu laporan kinerja instansi kinerja pemerintah;
28. f Evaluasi sistem pengendalian internal;
29. g Pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
30. h Pemeriksaan terpadu;
- i. Mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi;
32. 1 Pengawasan dalam rangka percepatan menuju governance; clean goverment dan pelayanan publik; good
33. k Penyusunan peraturan perundangan ~undangan bidang pengawasan;
34. 1 Penyusunan pedoman standar di bidang pengawasan;
35. m Koordinasi program pengawasan;
36. n Pemeriksaan hibah bantuan sosial;
37. 0 Pendampingan, asistensi dan fasilitasi; dan

## p. pembantuan dan alokasi dana Tugas desa.

## Bagian Keempat Inspektur Pembantu Wilayah III Pasal 7

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah III dipimpin oleh Inspektur Pembantu berada di bawah bertanggung jawab kepada Inspektur. dan
- (2) Inspektur Pembantu Wilayah III mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan, meliputi:
1. Dinas Sosial;
2. Satuan Polisi Pamong Praja;
5. 4 . Dinas Lingkungan Hidup;
6. 3 Dinas Tenaga Kerja;
7. 5 Dinas Perikanan;
8. 6 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
9. 7 Kecamatan Tanta;
10. 8 Kecamatan Haruai;
11. 9 Kecamatan Pugaan;
11. Kelurahan Sulingan;
13. 10 Kelurahan Belimbing;
14. 12 Puskesmas Tanta;
13. Puskesmas Haruai;
14. Puskesmas Wirang;
15. Puskesmas Pugaan; dan
16. Puskesmas Mabuun
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) , Inspektur Pembantu Wilayah III menyelenggarakan fungsi:
- a. Pengelolaan tugas dan fungsi, keuangan barang; kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
21. b Penyelenggaraan pemerintah desa;
- C. Reviu rencana kerja anggaran;
23. d Reviu laporan keuangan;

e

Reviu

- f. Evaluasi sistem pengendalian internal;

laporan kinerja instansi kinerja pemerintah;

- g Pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
- h Pemeriksaan terpadu;
- i. Mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi;
- Pengawasan dalam rangka percepatan menuju good governance clean goverment dan pelayanan publik;
- 1 Penyusunan pedoman standar di bidang pengawasan;
- k. Penyusunan peraturan perundangan ~undangan bidang pengawasan;
- m Koordinasi program pengawasan;

- n. Pemeriksaan hibah / bantuan sosial;
- p. Tugas pembantuan dan alokasi dana desa.
3. 0 Pendampingan, asistensi dan fasilitasi; dan

## Bagian Kelima Inspektur Pembantu Wilayah IV

## Pasal 8

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah IV dipimpin oleh Inspektur Pembantu berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
2. 1 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- (2) Inspektur Pembantu Wilayah IV mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan, meliputi:
4. 2 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendaliah Penduduk dan KB;
5. 3 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
5. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan
7. 4 Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik;
6. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
9. 7 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
10. 8 Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
11. 9 Kecamatan Muara Harus;
12. 10 Kecamatan Kelua;
13. Kecamatan Jaro;
12. Kelurahan Jangkung;
15. 13 Kelurahan Pulau;
14. Puskesmas Muara Harus;
17. 15 Puskesmas Kelua;
16. Puskesmas Jaro;
17. Puskesmas Upau; dan
18. Puskesmas Mungkur Agung
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Inspektur Pembantu Wilayah IV menyelenggarakan fungsi:
22. Pengelolaan tugas dan fungsi, keuangan barang; kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
23. b Penyelenggaraan pemerintah desa;
24. c Reviu rencana kerja anggaran;
- d. Reviu laporan keuangan;
26. Reviu laporan kinerja instansi kinerja pemerintah;
- f. Evaluasi sistem pengendalian internal;
28. h Pemeriksaan terpadu;
29. Pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
30. i Mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi;

- j. Pengawasan dalam rangka percepatan clean menuju good governance, goverment dan pelayanan publik;
2. m Koordinasi program pengawasan;
3. k Penyusunan peraturan perundangan ~undangan 1 Penyusunan pedoman standar di pengawasan; pengawasan; bidang bidang
4. n Pemeriksaan hibah /bantuan sosial;
5. Tugas pembantuan dan alokasi dana
6. 0 Pendampingan, asistensi dan fasilitasi; dan

## BAB V

## JABATAN FUNGSIONAL

## Pasal 9

Pada Inspektorat dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## TATA KERJA

## Pasal 10

Dalam melaksanakan tugasnya Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu, dan Kepala Subbagian wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan Inspektorat maupun antar satuan organisasi di luar lingkungan Inspektorat.

## Pasal 11

Inspektur harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi .

## Pasal 12

mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat waktunya. dan pada

## Pasal 13

Setiap pimpinan unit organisasi dilingkungan Inspektorat dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab memimpin, mengoordinasikan, mengawasi, memberikan pembinaan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas Inspektorat ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## BAB VII

## JABATAN DAN ESELON

Pasal 15

- (1) Inspektur merupakan jabatan struktural eselon IIb atau jabatan tinggi pratama. pimpinan
- (2) Sekretaris dan Inspektur Pembantu Wilayah pada Inspektorat jabatan struktural eselon IIla atau jabatan administrator. merupakan
- (3) Kepala Subbagian pada Inspektorat merupakan jabatan struktural eselon IVa atau jabatan pengawas .

## BAB VIII

## KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka pejabat yang ada sebelum diberlakukannya Peraturan Bupati ini, menduduki jabatannya dan melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dilakukannya penggantian dengan pejabat yang berdasarkan peraturan Bupati ini. tetap baru

## BAB IX

## KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong: setiap

Ditetapkan di Tanjung pada tanggalo5 Des eber BHPATI TABALONG,

2016

Diundangkan di Tanjung tanggal 05 pada


2016

DAERAH KABUPATEN TABALONG,

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2016 NOMOR 38