PERATURAN BUPATI TANGERANG Nomor 72 Tahun 2016 tentang PENGATURAN WAKTU PENYETORAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN BAGI UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KE BENDAHARA PENERIMAAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANGERANG (berlaku Unknown)
Pembukaan
Mengingat
BUPATI TANGERANG PROVINSI BANTEN
PERATURAN BUPATI TANGERANG
NOMOR 72 TAHUN 2016
TENTANG
PENGATURAN WAKTU PENYETORAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN BAGI UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KE BENDAHARA PENERIMAAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANGERANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANGERANG,
- a. bahwa berdasarkan pertimbangan kondisi wilayah Kabupaten Tangerang, jarak tempuh wilayah UPT Puskesmas dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang, serta efektifitas waktu penyetoran hasil pemungutan Retribusi pelayanan kesehatan perlu adanya pengaturan waktu penyetoran;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 188 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam hal daerah yang karena kondisi geografisnya sulit dijangkau dengan komunikasi dan transportasi sehingga melebihi batas waktu penyetoran ditetapkan dalam peraturan kepala daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dinaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tangerang tentang Pengaturan Waktu Penyetoran Retribusi Pelayanan Kesehatan Bagi Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Ke Bendahara Penerimaan Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang;
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Daerah Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2009 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0209);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2009 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0209);
Menetapkan
12. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 98 Tahun 2015 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2015 Nomor 100);
2. : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGATURAN WAKTU PENYETORAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN BAGI UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KE BENDAHARA PENERIMAAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANGERANG.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Tangerang.
2. Bupati adalah Bupati Tangerang.
3. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang.
4. Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut UPT Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang.
5. Formulir Bendaharan 26 yang selanjutnya disebut Bend 26 adalah bukti penyetoran uang dari petugas pemungut retribusi pada UPT Puskesmas.
RUANG LINGKUP
BAB II - RUANG LINGKUP
Pasal 2
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini mengatur pengaturan waktu penyetoran retribusi pelayanan kesehatan untuk UPT Puskesmas yang melaksanakan pemungutan retribusi pelayanan kesehatan.
PENGATURAN WAKTU PENYETORAN
Bagian Kesatu
Umum
BAB III - PENGATURAN WAKTU PENYETORAN
Pasal 3
UPT Puskesmas menyetorkan retribusi pelayanan kesehatan kepada Bendahara Penerimaan pada Dinas dengan menggunakan Formulir Bend 26.
Bagian Kedua Pengaturan Waktu
BAB III - PENGATURAN WAKTU PENYETORAN
Pasal 4
Pengaturan waktu penyetoran retribusi pelayanan kesehatan mempertimbangkan:
- a. kondisi geografis Daerah;
- b. waktu tempuh;
- c. jarak tempuh;
- d. efisiensi.
Waktu penyetoran meliputi:
- a. setiap hari kerja;
- b. 2 (dua) kali dalam 1 (satu) minggu; dan
- c. 1 (satu) kali dalam 1 (satu) satu minggu.
BAB III - PENGATURAN WAKTU PENYETORAN
Pasal 5
Waktu penyetoran setiap hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilaksanakan pada hari senin sampai dengan jum'at.
BAB III - PENGATURAN WAKTU PENYETORAN
Pasal 6
Waktu penyetoran setiap hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilaksanakan pada hari senin sampai dengan jum'at.
BAB III - PENGATURAN WAKTU PENYETORAN
Pasal 7
Waktu penyetoran 2 (dua) kali dalam 1 (satu) minggu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilaksanakan pada hari selasa dan jum'at.
BAB III - PENGATURAN WAKTU PENYETORAN
Pasal 8
Waktu penyetoran 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilaksanakan pada hari senin.
BAB III - PENGATURAN WAKTU PENYETORAN
Pasal 9
Nama-nama UPT Puskesmas dengan waktu penyetoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 5

Diundangkan di Tigaraksa pada tanggal 14 Nopember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANGERANG,

Ttd.

ISKANDAR MIRSAD

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2016 NOMOR 72

## BAB IV

## KETENTUAN LAIN-LAIN

## Pasal 10

Penyetoran pendapatan selain yang diatur dalam Peraturan Bupati ini yang melibatkan kerjasama dengan pihak ketiga maka ketentuan penyetorannya berdasarkan pada perjanjian kerjasama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 11

Dalam hal, UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 telah menerapkan pola pengelolaan keuagan badan layanan umum daerah maka pengaturan waktu penyetoran pendapatan ini tidak berlaku bagi UPT Puskesmas tersebut.

BAB V

## KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa pada tanggal 14 Nopember 2016

BUPATI TANGERANG,

Ttd.

A. ZAKI ISKANDAR

## LAMPIRAN PERATURAN BUPATI

NOMOR 72 TAHUN 2016

TENTANG PENGATURAN WAKTU PENYETORAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN BAGI UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KE BENDAHARA PENERIMAAN DINAS KESEHATAN.

| NO | PENGATURAN WAKTU | NAMA UPT PUSKESMAS | KETERANGAN |
|------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | Setiap hari kerja | 1. Balaraja 2. Cikupa 3. Tigaraksa 4. Cisoka 5. Pasir Nangka 6. Cikuya 7. Jambe 8. Curug 9. Panongan | Hari Senin sampai dengan hari Jumat |
| 2 | dua kali dalam satu minggu | 1. Jayanti 2. Caringin 3. Bojong Kamal 4. Bojong Nangka 5. Suradita 6. Gembong 7. Mauk 8. Sindang Jaya 9. Jalan Emas 10. Jalan Kutai 11. Pagedangan 12. Cisauk 13. Kepala Dua 14. Legok 15. Kedaung Barat 16. Kresek 17. Kronjo 18. Pakuhaji 19. Sepatan 20. Teluknaga 21. Rajeg 22. Kutabumi 23. Pasir Jaya 24. Binong 25. Pasar Kemis 26. Sukamulya | Hari Selasa dan hari Jumat |

| NO | PENGATURAN WAKTU | NAMA UPT PUSKESMAS | KETERANGAN |
|------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 3 | satu kali dalam satu minggu | 1. Tegal Angus 2. Sukawali 3. Gunung Kaler 4. Kemiri 5. Mekar Baru 6. Kosambi 7. Sukadiri 8. Salembaran Jaya 9. Sukatani | Hari Senin |

BUPATI TANGERANG,

Ttd.

## A. ZAKI ISKANDAR