PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 71 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN DALAM NEGERI (berlaku 16 November 2009)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
:
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 71 TAHUN 20092009
TENTANG
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN DALAM NEGERI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
- a.
bahwa dengan adanya penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Dalam Negeri sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2001 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Dalam Negeri, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Dalam Negeri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 3 ayat (2) UndangUndang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Dalam Negeri;
2. : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
3. Peraturan ...
Menetapkan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);
MEMUTUSKAN:
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG
: BERLAKU PADA DEPARTEMEN DALAM NEGERI.
Pasal 1
- (1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Dalam Negeri berasal dari:
- a. Sekretariat Jenderal;
- b. Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah;
- c. Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- d. Badan Pendidikan dan Pelatihan; dan
- e. Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
- (2) Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana ditetapkan dalam
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 November 2009 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 November 2009 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd PATRIALIS AKBAR

Distribusi: ## Salinan sesuai dengan aslinya

Penandatangan: SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan Bidang Perekonomian dan Industri, SETIO SAPTO NUGROHO
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran Peraturan Pemerintah ini.

## Pasal 2

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tarif dalam bentuk satuan rupiah.


## Pasal 3

Dalam hal Badan Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Kepemimpinan Tingkat III, Kepemimpinan Tingkat IV, dan prajabatan bagi aparatur di luar Departemen Dalam Negeri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, besaran tarifnya mengacu pada Peraturan Pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Administrasi Negara.

## Pasal 4

- (1) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Badan Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d yang berupa pelaksanaan pendidikan dan pelatihan substantif Pemerintahan Daerah, tidak termasuk biaya akomodasi, konsumsi, dan transportasi.
- (2) Biaya akomodasi, konsumsi, dan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Wajib Bayar.

## Pasal 5

Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Dalam Negeri wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara.

## Pasal 6

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2001 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4144), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 7

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 November 2009 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 November 2009 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd

PATRIALIS AKBAR


## Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan Bidang Perekonomian dan Industri,

SETIO SAPTO NUGROHO


## PENJELASAN

ATAS

## PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 71 TAHUN 20092009

TENTANG

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN DALAM NEGERI

## I. UMUM

Dalam rangka mengoptimalkan penerimaan negara bukan pajak guna menunjang pembangunan nasional, Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Departemen Dalam Negeri sebagai salah satu sumber penerimaan Negara perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Departemen Dalam Negeri telah memiliki tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2001 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Dalam Negeri. Namun, dengan adanya penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Dalam Negeri.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan 'peraturan perundang-undangan' adalah Peraturan Pemerintah mengenai pendidikan dan pelatihan jabatan Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5084



LAMPIRAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 71 TAHUN 2009 TANGGAL 16 NOVEMBER 2009

## JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN DALAM NEGERI

| NO | JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF (RP) |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I | Sekretariat Jenderal A. Sewa Gedung: Wisma Tenang Cipayung 1. Rumah I (Kapasitas 2 kamar) a. Umum b. PNS dan Purnabhakti Pegawai Departemen Dalam Negeri 2. Rumah II (Kapasitas 15 kamar) a. Umum b. PNS dan Purnabhakti Pegawai Departemen Dalam Negeri 3. Rumah III (Kapasitas 5 kamar) a. Umum b. PNS dan Purnabhakti Pegawai Departemen Dalam Negeri 4. Ruang Rapat Lt. I (Kapasitas 50 orang) 5. Ruang Rapat Lt. II (Kapasitas 100 orang) B. Sewa Prasarana: LCD dan screen Untuk 1 jam berikutnya | Per hari Per hari Per hari/kamar Per hari/kamar Per hari/kamar Per hari/kamar Per hari Per hari Per 6 jam/unit Per jam | 500.000,00 300.000,00 150.000,00 100.000,00 125.000,00 75.000,00 500.000,00 800.000,00 200.000,00 25.000,00 |

II. Direktorat

. . .


| NO | JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF (RP) |
|------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| II. | Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah | | |
| | A. Sewa Gedung: | | |
| | Gedung Serbaguna (Hari Sabtu, Minggu dan Libur) | | |
| | 1. Umum | Per 6 jam | 3.000.000,00 |
| | Untuk 1 jam berikutnya | Per jam | 550.000,00 |
| | 2. PNS dan Purnabhakti Pegawai Departemen Dalam Negeri | Per 6 jam | 1.500.000,00 |
| | Untuk 1 jam berikutnya | Per jam | 300.000,00 |
| | B. Sewa Fasilitas Lainnya: | | |
| | 1. Karpet Jalan | Per 6 jam | 150.000,00 |
| | Untuk 1 jam berikutnya | Per jam | 25.000,00 |
| | 2. Kursi Lipat | Per 6 jam/buah | 3.000,00 |
| | Untuk 1 jam berikutnya | Per jam | 500,00 |
| | 3. Kursi VIP | Per 6 jam/buah | 10.000,00 |
| | Untuk 1 jam berikutnya | Per jam | 1.500,00 |
| | C. Kontribusi Lainnya: | | |
| | 1. Band | Per 6 jam | 250.000,00 |
| | 2. Gamelan | Per 6 jam | 200.000,00 |
| | 3. Organ Tunggal/ Keyboard | Per 6 jam | 150.000,00 |
| | 4. Video | Per 6 Jam/unit | 150.000,00 |
| | 5. Jasa Boga ( catering ) | Per acara | 250.000,00 |
| III | Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | | |
| | A. Sewa Gedung Serbaguna Pasar Minggu (Hari Sabtu, Minggu, dan Libur) | | |
| | 1. Umum | Per 6 jam | 1.500.000,00 |
| | Untuk 1 jam berikutnya | Per jam | 300.000,00 |

2. PNS . . .


| NO | JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF (RP) |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| | 2. PNS dan Purnabhakti Pegawai Departemen Dalam Negeri | Per 6 jam | 750.000,00 |
| | Untuk 1 jam berikutnya | Per jam | 175.000,00 |
| | B. Sewa Prasarana Gedung Serbaguna Pasar Minggu. | | |
| | 1. Kursi VIP (Per Buah) | Per 6 jam/buah | 10.000,00 |
| | Untuk 1 jam berikutnya | Per jam | 1.500,00 |
| | 2. Kontribusi lainnya ( charge ) untuk penggunaan peralatan/fasilitas dari luar: | | |
| | a. Video | Per 6 jam/unit | 150.000,00 |
| | b. Band | Per 6 jam | 250.000,00 |
| | c. Gamelan | Per 6 jam | 200.000,00 |
| | d. Sound System | Per 6 jam | 250.000,00 |
| | e. Organ Tunggal/ Keyboard | Per 6 jam | 150.000,00 |
| | f. Jasa Boga ( catering ) | Per acara | 250.000,00 |
| | C. Sewa Ruangan untuk Kantin di lingkungan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Per m2/tahun | 40.000,00 |
| | D. Sewa Ruangan untuk Koperasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Per m2/tahun | 40.000,00 |
| | E. Sewa Gedung Serbaguna Balai Besar Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Malang | | |
| | 1. Umum | Per 6 jam | 750.000,00 |
| | Untuk 1 jam berikutnya | Per jam | 125.000,00 |
| | 2. PNS dan Purnabakti Pegawai Departemen Dalam Negeri | Per 6 jam | 500.000,00 |
| | Untuk 1 jam berikutnya | Per jam | 85.000,00 |
| | F. Sewa Prasarana Gedung Serbaguna Balai Besar Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Malang: | | |
| | 1. Kursi lipat | Per 6 jam/buah | 1.000,00 |
| | Untuk 1 jam berikutnya | Per jam | 250,00 |

2. Kursi . . .


## PRESIDEN

## REPUBLIK INDONESIA


| NO | JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF (RP) |
|------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| | 2. Kursi VIP | Per 6 jam/buah | 5.000,00 |
| | Untuk 1 jam berikutnya | Per jam | 1.000,00 |
| | 3. Kontribusi lainnya ( charge ) untuk penggunaan peralatan/fasilitas dari luar: | | |
| | a. OrganTunggal/ Keyboard | Per 6 jam | 150.000,00 |
| | b. Jasa Boga ( catering ) | Per acara | 200.000,00 |
| | G. Sewa Ruangan di Balai Besar Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Malang: | | |
| | 1. Ruang kelas kapasitas 45 orang | Per 8 jam | 150.000,00 |
| | Untuk 1 jam berikutnya | Per jam | 20.000,00 |
| | 2. Ruang kelas kapasitas 20 orang | Per 8 jam | 75.000,00 |
| | Untuk 1 jam berikutnya | Per jam | 10.000,00 |
| | 3. Ruang Makan Peserta Pelatihan | Per 8 jam | 200.000,00 |
| | Untuk 1 jam berikutnya | Per jam | 25.000,00 |
| | H. Sewa Bus Kecil untuk kunjungan lapangan (tidak termasuk bahan bakar) | Per 12 jam | 500.000,00 |
| | Untuk 1 jam berikutnya | Per jam | 28.000,00 |
| IV | Badan Pendidikan dan Pelatihan | | |
| | A. Sewa Gedung: | | |
| | Sewa Gedung untuk peserta Diklat | | |
| | 1. Ruang Kelas Besar Gedung B | Per jam | 25.000,00 |
| | 2. Ruang Kelas Kecil Gedung B | Per jam | 20.000,00 |
| | 3. Ruang Kelas Besar Gedung D | Per jam | 25.000,00 |
| | 4. Ruang Kelas Kecil Gedung D | Per jam | 20.000,00 |
| | 5. Ruang Kelas Balai Diklat Semplak | Per jam | 20.000,00 |
| | 6. Ruang Kelas Pusat Diklat Regional Bandung | Per jam | 25.000,00 |
| | 7. Ruang Kelas Pusat Diklat Regional Bukitinggi | Per jam | 25.000,00 |


## PRESIDEN

## REPUBLIK INDONESIA


| NO | JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF (RP) |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| | 8. Ruang Kelas Pusat Diklat Regional Yogyakarta | Per jam | 25.000,00 |
| | 9. Ruang Kelas Pusat Diklat Regional Makassar | Per jam | 25.000,00 |
| | 10. Aula Atas atau Bawah Diklat Regional Yogyakarta | Per jam | 25.000,00 |
| | 11. Asrama Gedung C Badan Diklat Departemen Dalam Negeri | Per orang/hari | 15.000,00 |
| | 12. Asrama Gedung D Badan Diklat Departemen Dalam Negeri | Per orang/hari | 50.000,00 |
| | 13. Asrama Balai Diklat Semplak | Per orang/hari | 10.000,00 |
| | 14. Asrama Pusat Diklat Regional Bandung | Per orang/hari | 15.000,00 |
| | 15. Asrama Pusat Diklat Regional Bukittinggi | Per orang/hari | 15.000,00 |
| | 16. Asrama Pusat Diklat Regional Yogyakarta | Per orang/hari | 15.000,00 |
| | 17. Asrama Pusat Diklat Regional Makassar | Per orang/hari | 15.000,00 |
| | B. Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Substantif Pemerintahan Daerah 1. Teknis dan Fungsional | | |
| | a. Tingkat Kepala Daerah/Wakil | | |
| | Kepala Daerah, DPRD 1) Diklat/Bintek 1 hari | | |
| | untuk | Per orang | 1.650.000,00 |
| | 2) Diklat/Bintek 2 hari untuk 30 orang | Per orang | 2.050.000,00 |
| | 3) Diklat 3 hari untuk 30 orang | Per orang | 2.650.000,00 |
| | 4) Diklat 4 hari untuk 30 orang | Per orang | 3.050.000,00 |
| | b. Tingkat Pejabat Strategis | | |
| | 1) Diklat/Bintek 1 hari untuk 30 | Per orang | 1.250.000,00 |
| | 2) Diklat/Bintek 2 hari untuk 30 | Per orang | 1.600.000,00 |

3) Diklat . . .


## PRESIDEN

## REPUBLIK INDONESIA


| NO | JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN | SATUAN | TARIF (RP) |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|
| | PAJAK 3) Diklat 3 hari untuk 30 orang 4) Diklat 4 hari untuk 30 orang 5) Diklat 5 hari untuk 30 orang 6) Diklat 6 hari untuk 30 orang 7) Diklat 12 hari untuk 30 orang 8) Diklat 21 hari untuk 30 orang c. Tingkat Pelaksana Teknis 1) Diklat/Bintek 1 hari untuk orang 2) Diklat/Bintek 2 hari untuk orang 3) Diklat 3 hari untuk 30 orang 4) Diklat 4 hari untuk 30 orang 5) Diklat 5 hari untuk 30 orang 6) Diklat 6 hari untuk 30 orang 7) Diklat 12 hari untuk 30 orang 8) Diklat 21 hari untuk 30 orang | Per orang | 2.050.000,00 |
| | | Per orang | 2.260.000,00 |
| | | Per orang | 2.650.000,00 |
| | | Per orang | 2.950.000,00 |
| | | Per orang | 4.650.000,00 |
| | | Per orang | 7.400.000,00 |
| | 30 | Per orang | 1.200.000,00 |
| | 30 | Per orang | 1.450.000,00 |
| | | Per orang | 1.900.000,00 |
| | | Per orang | 2.150.000,00 |
| | | Per orang | 2.500.000,00 |
| | | Per orang | 2.700.000,00 |
| | | Per orang | 4.500.000,00 |
| | | Per orang | 5.850.000,00 |
| | 2. Orientasi Tugas dan Peranan Wanita Dalam Pembangunan Keluarga dan Bangsa bagi istri peserta Diklatpim III | Per orang | 2.200.000,00 |
| | 3. Kajian Kebutuhan Pendidikan dan Pelatihan | Per unit | 45.000.000,00 |
| | 4. Pengembangan Pedoman Kurikulum dan Silabi | Per angkatan | 30.000.000,00 |
| | 5. Penyusunan Modul | Per materi | 15.000.000,00 |
| | 6. Pengembangan Media pembelajaran | Per materi | 10.000.000,00 |
| | 7. Kajian Dampak Diklat | | |
| | a. Paket A (Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam 1 Provinsi atau Kabupaten/Kota untuk diklat yang dilaksanakan 2 tahun terakhir) | Per paket | 125.000.000,00 |
| | b. Paket B (Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam 1 Provinsi atau Kabupaten/Kota untuk diklat yang dilaksanakan 1 tahun | Per paket | 70.000.000,00 |
| | | | 50.000.000,00 8. Belajar . . . |


| NO | JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF (RP) |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| V | 8. Belajar Kelompok Kecil (minimal 5 orang, maksimal 10 orang) Institut Pemerintahan Dalam Negeri A. Sumbangan Biaya Pendidikan Program Pasca Sarjana 1. Biaya Pendaftaran Tes Masuk 2. Biaya Matrikulasi a. Umum b. Khusus 3. Biaya Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan 4. Biaya Jas Almamater 5. Biaya Registrasi 6. Biaya Wisuda | Per paket Per orang/tes Per orang Per orang Per orang/paket Per orang Per orang/semester Per orang | 250.000,00 500.000,00 750.000,00 25.000.000,00 750.000,00 25.000,00 1.500.000,00 |

c. Ruang . . .


| NO | JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF (RP) |
|------|-------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| | c. Ruang Sayap Balairung | Per m2/tahun | 65.000,00 |
| | d. Ruang Toko Lantai I Gedung Business Center | | |
| | 1) Umum | Per m2/tahun | 215.000,00 |
| | 2) Kepentingan Internal | Per m2/tahun | 110.000,00 |
| | e. Ruang Toko Lantai II Gedung Business Center | | |
| | 1) Umum | Per m2/tahun | 150.000,00 |
| | 2) Kepentingan Internal | Per m2/tahun | 75.000,00 |
| | f. Ruang Dapur Menza | Per m2/tahun | 215.000,00 |
| | g. Ruang Kantin | Per m2/tahun | 35.000,00 |
| | h. Lahan untuk ATM, Bank | Per m2/tahun | 325.000,00 |
| | 2. Gedung/Bangunan/Lahan di Kampus Cilandak | | |
| | a. Ruang Aula | | |
| | 1) Umum | Per 6 Jam | 2.500.000,00 |
| | Untuk 1 jam berikutnya | Per Jam | 500.000,00 |
| | 2) Pegawai | Per 6 Jam | 1.250.000,00 |
| | Untuk 1 jam berikutnya | Per Jam | 250.000,00 |
| | b. Ruang Wisma/Asrama Mahasiswa | 1 kamar/bulan | 220.000,00 |
| | c. Ruang Bangunan Koperasi Lantai I | | |
| | 1) Umum | Per m2/tahun | 360.000,00 |
| | 2) Kepentingan Internal | Per m2/tahun | 180.000,00 |
| | d. Ruang Bangunan Koperasi Lantai II | | |
| | 1) Umum | Per m2/tahun | 250.000,00 |
| | 2) Kepentingan Internal | Per m2/tahun | 125.000,00 |
| | e. Lahan untuk ATM, Bank | Per m2/tahun | 1.250.000,00 |
| | C. Sewa Fasilitas Lainnya: | | |
| | 1. Bus Besar (kapasitas 54 penumpang, tidak termasuk bahan bakar) | Per 12 jam | 850.000,00 |

2. Bus . . .


| NO | JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF (RP) |
|------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|
| | 2. Bus Kecil (kapasitas 24 penumpang, tidak termasuk bahan bakar) | Per 12 jam | 550.000,00 |
| | 3. Truk ( tidak termasuk bahan bakar) | Per 12 jam | 450.000,00 |
| | D. Perpustakaan | | |
| | 1. Biaya Pendaftaran Anggota | Per orang/tahun | 5.000,00 |
| | 2. Denda keterlambatan pengembalian buku | Per buku/hari | 500,00 |

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,


DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

## Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan Bidang Perekonomian dan Industri,

SETIO SAPTO NUGROHO