PERATURAN DAERAH KABUPATEN . TUBAN Nomor 6 Tahun 2015 tentang KEPALADESA DENGAN RAHMAT TUIIAN YANG MAHA BSA BUPATI TUBAN, (berlaku 15 Juni 2015)
Pembukaan
Mengingat
BUPATITUBAN PROVINS! JAWA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN. TUBAN NOMOR 6 TAHU!f 2015 TENTANG KEPALADESA
DENGAN RAHMAT TUIIAN YANG MAHA BSA
BUPATI TUBAN,
- Menimbang a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kepala Desa sudah tidak
- sesuai dan perlu diganti;
- b. bahwa untuk mewujudkan otonomi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai Undang› Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu mengatur tentang Kepala Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan · sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf · b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentar1g Kepala Desa;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara R.epublik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor.2730);
SALINAN
i
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nouior 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemeritah Nomor 4 7 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 te11tang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 'KABUPATEN TUBAN
clan
BUPATITUBAN
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PBRATURAN DABRAH TBNTANG KBPALA DBSA.
RABI
KBTBNTUAK UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Tuban.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tuban.
3. · .Bupati adalah Bupati Tuban.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah di Kabupaten Tuban.
5. Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Tuban.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat huk.um yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentin.gan masyarakat setempat ## BAB Ill
HAK DAN KEWAJIBAN KEPALA DESA
Bagian Kesatu
Hak
Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa berhak: •
- a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
- b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
- c. menerima penghasilan tetap setia.p bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
- d. mendapatkan pelindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
- e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada Perangkat Desa.
BagianKedua
KewaJlban
Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa berkewajiban:
- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1'ahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhai1 Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal lka;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- d. mentaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
- g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- h. 'menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- i. mengelola Keuangan dan Aset Desa;
- j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
- k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
1. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
- m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- p. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.
Pasal 2
Dalam melaksanakan tu.gas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5, Kepala Desa wajib:
Pasal 4
Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa berhak: •
- a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
- b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
- c. menerima penghasilan tetap setia.p bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
- d. mendapatkan pelindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
- e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada Perangkat Desa.
BagianKedua
KewaJlban
Pasal 5
Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa berkewajiban:
- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1'ahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhai1 Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal lka;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- d. mentaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
- g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- h. 'menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- i. mengelola Keuangan dan Aset Desa;
- j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
- k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
1. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
- m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- p. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.
Pasal 6
Dalam melaksanakan tu.gas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5, Kepala Desa wajib:
- a. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati;
- b. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati;
- c. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan Desa secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan I&gt;esa setiap akhir tahun anggaran; dan
- d. memberikan dan/ atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.
Pasal 7
- (1) Penyampaian laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) paling sedikit memuat:
- a. pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan;
- c. pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan; dan
- d. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi oleh Bupati sebagai dasar pembinaan dan pengawasan.
Pasal 8
- ( 1) Kepala Desa wajib menyampaikan laporan penyelenggaraart Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Penyampaian laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka wa.ktu 5 (lima) bulan sebelum berakhimya masa jabatan.
- (3) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya;
- b. rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam jangka waktu untuk 5 (lima) bulan sisa masa jabatan;
- c. hasil yang dicapai dan yang belum dicapai; dan
- d. hal yang dianggap perlu perbaikan.
- (4) Pelaksanaan atas rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Bupati dalam memori serah terima jabatan.
Pasal 9
- ( 1) Kepala Desa menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagairnana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c setiap akhir tahun anggaran kepada BPD secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhimya tahun anggaran.
- (2) Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pelaksanaan Peraturan Desa.
- (3) Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan ·oleh BPD dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja Kepala Desa.
Pasal 10
Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan isi Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dim.aksud dalam Pasal 6 diatur dalam Peraturan Bupati.
BABIV
LARANGAN KEPALA DESA
•
Pasal 11
Kepala Desa dilarang:
- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/ atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/ atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/ atau golongan ma.syarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/ atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/ atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia., Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan› undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan wnum dan/ atau pemilihan Kepala Daerah;
- k. melanggar swnpah/janjijabatan; dan
1. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tan pa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
BABV
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 12
- (1) Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dan/ atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dikenai sanksi administrasi berupa teguran lisan dan/ atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanabµi, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA Bagian Keaatu
Umum
BAB VI - PEMBERHENTIAN KEPALA DESA Bagian Keaatu
Pasal 13
- (1) Kepala Desa berhenti karena:
- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri; a.tau
- c. diberhentikan.
- (2) Apabila Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD melaporkah kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Kepala Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf c karena:
- a. berakhir masa jabatannya;
- b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
- d. melanggar larangan sebagai kepala Desa;
- e. adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;
- f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa; atau
- g. dinyatakan sebagai terpidana
BAB VI - PEMBERHENTIAN KEPALA DESA Bagian Keaatu
Pasal 14
Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati dalam hal:
- a. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun
BAB VI - PEMBERHENTIAN KEPALA DESA Bagian Keaatu
Pasal 15
Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Sekretaris Desa atau Perangkat Desa lainnya melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai keku~tan hukum tetap.
BAB VI - PEMBERHENTIAN KEPALA DESA Bagian Keaatu
Pasal 16
Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diberhentikan oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terpidana
BAB VI - PEMBERHENTIAN KEPALA DESA Bagian Keaatu
Pasal 17
- (1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara $Cbagaimana .dimaksud dalam Pasal 14 setelah nielalui proses peradilan temyata terbukti tidak bersalah
BAB VI - PEMBERHENTIAN KEPALA DESA Bagian Keaatu
Pasal 18
Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa tidak lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a dan huruf b, ayat (3) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g serta Pasal 16, Bupati mengangkat PNS di lingkungan Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa sampai dengan ditetapkannya Kepala Desa yang baru.
BAB VI - PEMBERHENTIAN KEPALA DESA Bagian Keaatu
Pasal 19
- (1) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa lebih dari 1 (satu} tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a dan huruf b, ayat (3) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g serta Pasal 16, Bupati mengangkat PNS di lingkungan Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa sampai dengan ditetapkannya Kepala Desa ya,ig baru melalui hasil · · Musyawarah Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak Kepala Desa diberhentikan.
- (3) Kepala Desa yang dipilih melalui Musyawarah Desa sebagaimana dima.ksud pada ayat ( 1) melaksanakan tugas Kepala Desa sampai habis sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan.
- (4) Tata cara dan mekanisme Pemilihan Kepala Desa melalui Musyawarah Desa dilaksanakan
BAB VI - PEMBERHENTIAN KEPALA DESA Bagian Keaatu
Pasal 20
- (1) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 paling sedikit harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ,melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa.
Desa
Bagian Keempat PNS Sebagai Kepala
BAB VI - PEMBERHENTIAN KEPALA DESA Bagian Keaatu
Pasal 21
- (1) Kepala Desa yang berstatus PNS apabila berhenti sebagai Kepala Desa dikembalikan kepada instansi induknya.
- (2) Kepala Desa yang berstatus PNS apabila telah mencapai batas usia pensiun sebagai PNS diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan memperoleh hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VI - PEMBERHENTIAN KEPALA DESA Bagian Keaatu
Pasal 22
Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberhentian Kepala Desa diatur dalam Peraturan Bupati.
BABVII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN'
BAB VI - PEMBERHENTIAN KEPALA DESA Bagian Keaatu
Pasal 23
- ( 1) Bupati melaksanakan tugas pembinaan clan pengawasan dalam rangka penyelenggaraan Peinerintahan Desa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dinia.ksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
BABVIII
PENYIDIKAK TERH.ADAP KEPALA DESA
BAB VI - PEMBERHENTIAN KEPALA DESA Bagian Keaatu
Pasal 24
- ( 1) Penyidikan terhadap Kepala Desa dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan; dan/ atau
- b. diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati.
- (2) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Bupati paling lama 3 (tiga) hari.
BABIX
KETENTUAN PENUTUP
BAB VI - PEMBERHENTIAN KEPALA DESA Bagian Keaatu
Pasal 25
Pada saat Peraturan Daer~ u i:m mulai berlaku, Peratu.ran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 12 'fahtµ12006 tentang Kepala Desa (Lembaran Oaerah Kabupaten Tuban Ta.bun 2006 Seri E Nomor 10) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB VI - PEMBERHENTIAN KEPALA DESA Bagian Keaatu
Pasal 26
Peratu.ran Daerah ini mulai berlaku pada tanggal-diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Pera.tu.ran Oaerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tuban.

Penetapan: Ditetapkan di Tuban pada tanggal 15 Juni 2015

Penandatangan: BUPATI TUBAN, ttd. ## H.FATHULRUDA

Penetapan: Diundangkan di Tuban. pada tanggal 3 September 2015

Penandatangan: ## SEKRETARIS DAERAH

Verifikasi: KABUPATEN TUB.AN, ttd. ## BUDIWIYANA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2015 SERI E NOMOR 42 NOREG PERATURAN DABRAH KABUPATEN TUBAN, PROVINSI JAWA TIMUR 141-6/2015
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAB KABUPATEN TUB.AN
NOMOR 6 TAHUN 2016
TENTANG
KEPALADESA
## I. UMUM
Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kepala Desa merupakan unsu.r penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
Kepala Desa adalah pejabat Pemerintahan Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tl.1gas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
Seiring dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, maka keberadaan Peraturan Oaerah Kabupaten Tuban Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kepala Desa saat ini sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum masyarakat. Oleh karena itu perlu dilakukan penyesuaian dengan menetapkan Peraturan Daerah tentang Kepala Desa.
## II. PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 2
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 3
Cukupjelas
PENJELASAN
Pasal 4
Hurufa Cukup jelas. Hurufb Cukup jelas. Hurufc Yang climaksud dengan Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iu.ran. Jaminan kesehatan yang diberikan kepada Kepala Desa diintegrasikan dengan jaminan pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hurufd adalah perlindungan yang diberikan kepada seorang Kepala Desa ketika rnenghadapi permasalahan hukum dalam kaitannya yang dimaksud dengan "perlindungan hukum" dengan kebijakan Pemerinta.han Desa. ## Hurufe Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 5
Hurufa Cukup jelas. Hurufb Cukup jelas. Hurufc Cukup jelas. Hurufd Cukup jelas. Hurufe Cukup jelas. Huruff Cukup jelas. ## Hurufg Yang dimaksud dengan "Pemangku kepentingan di Desa" adalah semua pihak atau instansi yang terkait dengan Pemerintahan Desa, seperti : pen.damping, Pemerintah Daerah, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan sebagainya. Hurufh Cukup jelas. Hurufi Cukup jelas. Hurufj Cukup jelas. Hurufk Cukup jelas. Hurufl Cukup jelas. Hurufm Cukup jelas. Hurufn Cukup jelas. Hurufo Cukup jelas. Hurufp Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 6
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 7
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 8
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 9
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 10
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 11
Huruf a Yang dimaksud dengan "meru.gikan kepentingan umum" meliputi apabila Kepala Desa mengambil kebijakan yang menyebabkan terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya akses