PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK Nomor 65 Tahun 2015 tentang BESARAN BIAYA LANGSUNG PERSONIL ( REMUNERATION ) DAN BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL ( DIRECT REIMBURSABLE COST ) UNTUK PEKERJAAN JASA KONSULTANSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK (berlaku 31 Desember 2015)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
:
:
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu menyusun dan menetapkan Pedoman Besaran Biaya Langsung Personil ( Remuneration ) dan Biaya Langsung Non Personil ( Direct Reimbursable Cost ) agar penggunaan jasa konsultansi dapat lebih efisien dan efektif;
- b. bahwa penyusunan dan penetapan pedoman sebagaimana dimaksud pada huruf a menjadi acuan bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Besaran Biaya Langsung Personil ( Remuneration ) dan Biaya Langsung Non Personil ( Direct Reimbursable Cost ) untuk Jasa Konsultansi di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 23 Tambahan Lembaga Negara Nomor 3833);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 TAhun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
SALINAN
Menetapkan
12. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Nomor 3966);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
15. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 10 Seri D Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 10);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2013;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 43/PRT/M/2014 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi.
MEMUTUSKAN :
: PERATURAN WALIKOTA TENTANG BESARAN BIAYA LANGSUNG PERSONIL ( REMUNERATION ) DAN BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL ( DIRECT REIMBURSABLE COST ) UNTUK PEKERJAAN JASA KONSULTANSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Daerah kota Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Pontianak.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan OPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota Pontianak.
5. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir ( brainware ).
6. Kerangka Acuan Kerja yang selanjutnya disingkat dengan (KAK) adalah pedoman bagi konsultan dalam menawarkan jasa konsultansi yang meliputi pendahuluan, maksud dan tujuan, lingkup dan batasan pekerjaan, personil tenaga ahli yang dibutuhkan, dan penutup.
7. Biaya Langsung Personil ( Remuneration ) adalah biaya bagi seorang tenaga ahli yang memberikan jasa konsultansi dan dipergunakan sebagai dasar perhitungan Harga Perkiraan Sendiri.
8. Biaya Langsung Non Personil (Direct Reimbursable Cost) adalah biaya penunjang/pendukung bagi konsultan dalam memberikan jasa konsultansi yang dibuat ## BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 2
Tujuan disusunnya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman/acuan yang digunakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam rangka menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk Jasa Konsultansi.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 3
Tujuan disusunnya Peraturan Walikota ini adalah agar penyusunan Biaya Langsung Personil ( Remuneration ) dan Biaya Langsung Non Personil ( Direct Reimbursable Cost ) untuk pekerjaan Jasa Konsultansi dilakukan secara efisien dan efektif.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 4
Ruang lingkup disusunnya Peraturan Walikota ini adalah meliputi petunjuk penyusunan Biaya Langsung Personil dan Biaya Langsung Non Personil, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup
PETUNJUK PENYUSUNAN BIAYA LANGSUNG PERSONIL DAN BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL
BAB III - PETUNJUK PENYUSUNAN BIAYA LANGSUNG PERSONIL DAN BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL
Pasal 5
- (1) Biaya Langsung Personil untuk jasa konsultan, terdiri dari tenaga ahli dan tenaga pendukung yang dihitung
BAB III - PETUNJUK PENYUSUNAN BIAYA LANGSUNG PERSONIL DAN BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL
Pasal 6
- (1) Jasa konsultan terdiri dari jasa perencanaan dan jasa pengawasan.
- (2) Jasa Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Tenaga Ahli (Profesional Staf) yang meliputi :
- a. penanggung jawab kegiatan ( team leader );
- b. tenaga ahli arsitektur/arsitek;
- c. tenaga ahli teknik bangunan gedung;
- d. tenaga ahli arsitektur lansekap;
- e. tenaga ahli teknik jalan;
- f. tenaga ahli teknik jembatan;
- g. tenaga ahli keselamatan jalan;
- h. tenaga ahli teknik dermaga;
- i. tenaga ahli teknik sungai dan drainase;
- j. tenaga ahli teknik pembongkaran bangunan;
- k. tenaga ahli pemeliharaan dan perawatan bangunan;
- l. tenaga ahli teknik mekanikal;
- m. tenaga ahli teknik tenaga listrik;
- n. tenaga ahli teknik elektonika dan telekomunikasi dalam gedung;
- o. tenaga ahli teknik lingkungan;
- p. tenaga ahli teknik sanitasi dan limbah;
- q. tenaga ahli teknik air minum;
- r. tenaga ahli desain interior;
- s. tenaga ahli perencanaan wilayah dan kota;
- t. tenaga ahli manajemen konstruksi;
- u. tenaga ahli manajemen proyek;
- v. tenaga ahli sistem manajemen mutu;
- w. tenaga ahli geodesi;
- x. tenaga ahli informatika; dan
- y. tenaga ahli lainnya sesuai kebutuhan.
- (3) Jasa Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Tenaga Ahli (Professional Staf) yang meliputi :
- a. penanggung jawab kegiatan ( team leader );
- b. penanggung jawab lapangan;
- c. penanggung jawab arsitektur;
- d. penanggung jawab struktur;
- e. penanggung jawab mekanikal &amp; elektrikal;
- f. tenaga ahli pengawas pekerjaan arsitektur;
- g. tenaga ahli pengawas pekerjaan sipil/struktur,
- h. tenaga ahli pengawas pekerjaan mekanikal dan elektrikal; dan
- i. tenaga ahli lainnya sesuai kebutuhan.
- (4) Untuk pelaksanaan Jasa Perencanaan dan Jasa Pengawasan diperlukan tenaga Pendukung (Supporting Staf) yang meliputi:
- a. office manager;
- b. sekretaris;
- c. operator komputer;
- d. sopir;
- e. pesuruh kantor;
- f. penjaga;
- g. tenaga teknis pengukuran ( surveyor );
- h. tenaga teknis pengukuran ( sondir/boring );
- i. tenaga teknis juru gambar/desain auto cad ( drafter );
- j. tenaga teknis pengawas lapangan ( inspector ); dan
- k. tenaga teknis lainnya sesuai kebutuhan.
BAB III - PETUNJUK PENYUSUNAN BIAYA LANGSUNG PERSONIL DAN BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL
Pasal 7
Penggunaan Jasa Konsultan perorangan yang berasal dari dosen atau pegawai negeri sipil harus mengambil cuti diluar tanggungan negara.
BAB III - PETUNJUK PENYUSUNAN BIAYA LANGSUNG PERSONIL DAN BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL
Pasal 8
- (1) Biaya Langsung Non Personil yang dapat diganti dan sebenarnya dikeluarkan oleh Konsultan untuk pengeluaran-pengeluaran sesungguhnya ( at cost ) meliputi:
- a. Biaya Dokumen perjalanan;
- b. Biaya Tiket penerbangan;
- c. Biaya Biaya Perjalanan Darat ( in land travel );
- d. Biaya sewa kantor;
- e. Biaya perlengkapan kantor;
- f. Biaya Sewa Kendaraan Kerja ( Transportation Facilities );
- g. Biaya komunikasi (telex, telepon, facsimile dan voucher, internet);
- h. Biaya Komputer/software/royalty dan Biaya Pelaporan
- i. Biaya Alat Tulis Kantor (ATK);
- j. Pengadaan Komputer/Peralatan Kantor;
- k. Penugasan Luar Kota ( Out of Duty Station );
- l. Biaya operasional kantor (listrik dan air bersih);
- m. Biaya Pengiriman Dokumen Keluar Daerah;
- n. Biaya sondir/boring/borlog;
- o. Biaya survey lapangan;
- p. Biaya test laboratorium;
- q. Biaya workshop dan Focus Group Discussion (FGD); dan
- r. Biaya sewa alat tes beton ( hammer test ).
- (2) Biaya Langsung Non Personil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maksimal sebesar 40% (empat puluh persen) dari perkiraan pagu anggaran.
BAB III - PETUNJUK PENYUSUNAN BIAYA LANGSUNG PERSONIL DAN BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL
Pasal 9
- (1) Biaya personil dan non personil dalam peraturan Walikota ini belum termasuk komponen Pajak Pertambahan Nilai (PPn) sebesar 10%.
- (2) Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Harga Perkiraan Sendiri untuk Jasa Konsultansi agar mengacu pada Peraturan Walikota ini dan peraturan pendukung lainnya.
BAB IV - KETENTUAN PERALIHAN Pasal 10
Pasal 10
Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pedoman Besaran Biaya Langsung Personil ( Remunaration ) dan Biaya Langsung Non Personil ( Direct Reimubursable Cost ) untuk Penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dalam Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Pontianak pada tanggal 31 Desember 2015

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK, ttd MOCHAMAD AKIP BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2015 NOMOR 65

Penandatangan: Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala Bagian Hukum ZETMAWATI, SH, MH Pembina Tingkat I / (IVb) NIP. 19620811 198607 2 002 ## BAB IV KETENTUAN PENUTUP ## Pasal 11

Penandatangan: Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Penetapan: Ditetapkan di Pontianak pada tanggal 31 Desember 2015

Penandatangan: WALIKOTA PONTIANAK, ttd SUTARMIDJI
LAMPIRAN
LAMPIRAN
LAMPIRAN I TENTANG PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 65 TAHUN 2015

TENTANG BESARAN BIAYA LANGSUNG PERSONIL / ( REMUNERATION ) DAN BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL ( DIRECT REIMBURSABLE COST ) UNTUK PEKERJAAN JASA KONSULTANSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

## ACUAN BIAYA LANGSUNG PERSONIL ( REMUNERATION ) UNTUK TENAGA AHLI BERPENDIDIKAN S1 BERDASARKAN PENGALAMAN PROFESI YANG DIPERSYARAT ( RELATED EXPERIENCES )

| Kelompok Ahli | Tahun Pengalaman | Rupiah (Per-Bulan) |
|-----------------|--------------------|----------------------|
| AHLI MUDA | 1 | 5.950.000.00 |
| AHLI MUDA | 2 | 6,500,000.00 |
| AHLI MUDA | 3 | 7,050,000.00 |
| AHLI MUDA | 4 | 7,600,000.00 |
| AHLI | 5 | 8,200,000.00 |
| AHLI | 6 | 8,930,000.00 |
| AHLI | 7 | 9,665,000.00 |
| AHLI | 8 | 10,400,000.00 |
| AHLI UTAMA | 9 | 11,050,000.00 |
| AHLI UTAMA | 10 | 11,760,000.00 |
| AHLI UTAMA | 11 | 12,465,000.00 |
| AHLI UTAMA | 12 | 13,175,000.00 |
| KEPALA AHLI | 13 | 13,900,000.00 |
| KEPALA AHLI | 14 | 14,625,000.00 |
| KEPALA AHLI | 15 | 15,350,000.00 |
| KEPALA AHLI | 16 | 16,075,000.00 |
| KEPALA AHLI | 17 | 16,825,000.00 |
| KEPALA AHLI | 18 | 17,480,000.00 |
| KEPALA AHLI | 19 | 18,140,000.00 |
| KEPALA AHLI | 20 | 18,800,000.00 |

WALIKOTA PONTIANAK,


SUTARMIDJI

## LAMPIRAN I I PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 65 TAHUN 2015

TENTANG BESARAN BIAYA LANGSUNG PERSONIL / ( REMUNERATION ) DAN BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL ( DIRECT REIMBURSABLE COST ) UNTUK PEKERJAAN JASA KONSULTANSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

## TABEL ACUAN BIAYA TENAGA PENDUKUNG/BULAN

| NO | PERSONIL | HARGA SATUAN | KETERANGAN |
|------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Office Manager | Rp. 2.500.000 | Digunakan Untuk Jumlah Tenaga Konsultan dan Pendukung Minimal 20 Orang |
| 2. | Sekretaris | Rp. 2.325.000 | |
| 3. | Operator Computer | Rp. 2.125.000 | |
| 4. | Sopir | Rp. 2.025.000 | |
| 5. | Pesuruh | Rp. 2.025.000 | |
| 6. | Penjaga | Rp. 2.025.000 | |
| 7. | Asisten Muda (S2/S3 : 1 - 2 Tahun ) ( S1 : 1 - 4 Tahun ) | Rp. 3.200.000 - Rp. 3.900.000 Rp. 2.800.000 - Rp. 3.400.000 | |
| 8. | Teknis | | |
| | a. D3/D4 | | |
| | 1) 1 - 3 Tahun | Rp. 2.200.000 - Rp. 2.550.000 | |
| | 2) 4 - 7 Tahun | Rp. 2.700.000 - Rp. 3.250.000 | |
| | 3) 8 - 11 Tahun | Rp. 3.600.000 - Rp. 4.800.000 | |
| | 4) 12 - 15 Tahun | Rp. 5.100.000 - Rp. 6.000.000 | |
| | 5) 16 - 20 Tahun | Rp. 6.500.000 - Rp. 7.500.000 | |

| NO | PERSONIL | HARGA SATUAN | KETERANGAN |
|------|------------------|-------------------------------|--------------|
| | b. SMK/D1/D2 | | |
| | 1) 3 - 7 Tahun | Rp. 2.025.000 - Rp. 2.500.000 | |
| | 2) 8 - 11 Tahun | Rp. 2.700.000 - Rp. 3.250.000 | |
| | 3) 12 - 15 Tahun | Rp. 3.600.000 - Rp. 4.800.000 | |
| | 4) 16 - 20 Tahun | Rp. 5.100.000 - Rp. 6.500.000 | |

## WALIKOTA PONTIANAK,


SUTARMIDJI

## LAMPIRAN I II PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 65 TAHUN 2015

TENTANG BESARAN BIAYA LANGSUNG PERSONIL / ( REMUNERATION ) DAN BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL ( DIRECT REIMBURSABLE COST ) UNTUK PEKERJAAN JASA KONSULTANSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

## PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) UNTUK BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL ( DIRECT REIMBURSABLE COST )

| NO | JENIS PENGELUARAN | JANGKA WAKTU PENUGASAN | JANGKA WAKTU PENUGASAN | JANGKA WAKTU PENUGASAN | KETERANGAN |
|------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NO | JENIS PENGELUARAN | KURANG DARI 6 BULAN | ANTARA 6 S/D 12 BULAN | 12 BULAN ATAU LEBIH | KETERANGAN |
| 1. | Biaya Dokumen Perjalanan | Lajang : Dihitung berdasarkan harga pasar yang berlaku wajar sesuai kondisi setempat Keluarga : Tidak Berlaku | Lajang : Dihitung berdasarkan harga pasar yang berlaku wajar sesuai kondisi setempat Keluarga : Tidak Berlaku | Lajang : Dihitung berdasarkan harga pasar yang berlaku wajar sesuai kondisi setempat Keluarga : Dihitung berdasarkan harga pasar yang berlaku wajar sesuai kondisi setempat | Biaya Untuk Pengurusan Passport, Visa, sertifikat kesehatan,dan lain lain |
| 2. | Biaya Tiket Penerbangan | Lajang : Sesuai Pengeluaran Keluarga : Tidak Berlaku | Lajang : Sesuai Pengeluaran Keluarga : Tidak Berlaku | Lajang : Sesuai Pengeluaran Keluarga : Sesuai Pengeluaran, 1 Istri, disertai 2 Anak (belum kawin) dan usia dibawah 18 Tahun | - Khusus Untuk Konsultan Internasional, berlaku tarif IATA (International Air Transport Association) - Kelas Ekonomi, dengan mengambil Bandara dari Negara asal perusahaan konsultan - Untuk Konsultan Nasional berlaku kelas ekonomi penerbangan domestik |

| | JENIS | JANGKA WAKTU PENUGASAN | JANGKA WAKTU PENUGASAN | JANGKA WAKTU PENUGASAN | |
|----|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NO | PENGELUARAN | KURANG DARI 6 BULAN | ANTARA 6 S/D 12 BULAN | 12 BULAN ATAU LEBIH | KETERANGAN |
| 3. | Biaya Perjalanan Darat ( in land travel ) | Lajang : Dihitung berdasarkan harga pasar yang berlaku/wajar Keluarga : Tidak Berlaku | Lajang : Dihitung berdasarkan harga pasar yang berlaku wajar Keluarga : Tidak Berlaku | Lajang : Dihitung berdasarkan harga pasar yang berlaku wajar Keluarga : Dihitung berdasarkan harga pasar yang berlaku wajar | - Biaya Perjalanan dari Kantor ke Bandara terhadap (p.p) - Untuk perjalanan dinegara asal biaya dalam US$ mata uang di negara asal - Untuk perjalanan di Indonesia dalam rupiah di bayar sesuai pengeluaran |
| 4. | Biaya Sewa Kantor | Tidak Berlaku | Tidak Berlaku | Dihitung berdasarkan harga pasar yang berlaku wajar | - Kontrak kurang dari 6 bulan, kantor atau tenaga ahli 3 orang kantor dan perlengkapannya disediakan pelaksana - Perhitungan kebutuhan kantor berdasarkan kebutuhan kantor rata-rata 6 m 2 /orang, maksimum untuk 25 orang dan ruang rapat lebih kurang 30 m 2 . - Biaya sewa termasuk perawatan/operasional dan utilities . |
| 5. | Biaya Perlengkapan Kantor | Tidak Berlaku | Dihitung berdasarkan keperluan yang wajar | Dihitung berdasarkan keperluan dan harga pasar yang wajar | Kontrak kurang dari 6 bulan, dan atau untuk tenaga ahli 3 orang disediakan pelaksana |
| 6. | Biaya Sewa Kendaraan Kerja ( Transportation Facilities ) | - Sewa Kendaraan Roda 4 : Rp. 5.000.000,- (bulan) - Sewa Kendaraan Roda 2 : Rp. 500.000,- (bulan) | - Sewa Kendaraan Roda 4 : Rp. 5.000.000,- (bulan) - Sewa Kendaraan Roda 2 : Rp. 500.000,- (bulan) | - Sewa Kendaraan Roda 4 : Rp. 5.000.000,- (bulan) - Sewa Kendaraan Roda 2 : Rp. 500.000,- (bulan) | - Sewa Kendaraan termasuk operasional danpemeliharaan - 1 Kendaraan roda empat untuk 4 tenaga Ahli kecuali untuk Tim leader |

| | JENIS PENGELUARAN | JANGKA WAKTU PENUGASAN | JANGKA WAKTU PENUGASAN | JANGKA WAKTU PENUGASAN | KETERANGAN |
|-----|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NO | JENIS PENGELUARAN | KURANG DARI 6 BULAN | ANTARA 6 S/D 12 BULAN | 12 BULAN ATAU LEBIH | KETERANGAN |
| 7. | Biaya Komunikasi (Telex, Telepon, Facsimile voucher, internet) | Dihitung berdasarkan keperluan yang wajar | Dihitung berdasarkan keperluan yang wajar | Dihitung berdasarkan keperluan dan harga pasar yang wajar | |
| 8. | a. Biaya Komputer /software/royalty b. Biaya Pelaporan | Dihitung berdasarkan keperluan dan harga pasar yang wajar | Dihitung berdasarkan keperluan dan harga pasar yang wajar | Dihitung berdasarkan keperluan dan harga pasar yang wajar | Besarnya biaya laporan tergantung jenis, macam, bentuk dan banyak halaman dari laporan. Apabila dengan gambar teknik/peta, dapat dihitung sesuai pengeluaran |
| 9. | Biaya Alat Tulis Kantor (ATK) | Dihitung berdasarkan keperluan dan harga pasar yang wajar | Dihitung berdasarkan keperluan dan harga pasar yang wajar | Dihitung berdasarkan keperluan dan harga pasar yang wajar | |
| 10. | Pengadaan Komputer/Peralatan Kantor | Dihitung berdasarkan keperluan dan harga pasar yang wajar | Dihitung berdasarkan keperluan dan harga pasar yang wajar | Dihitung berdasarkan keperluan dan harga pasar yang wajar | Pembelian sesuai pengeluaran dengan menunjukkan bukti pengeluaran (spesifikasi ditetapkan proyek) sewa/bulan sesuai harga pasar yang berlaku |
| 11. | Biaya Penugasan Luar Kota ( Out of Duty Station ) | Sesuai biaya hotel bintang III setempat | Sesuai biaya hotel bintang III setempat | Sesuai biaya hotel bintang III setempat | Tujuan perjalanan dinas tidak dalam kota yang sama dengan lokasi kantor |
| 12. | Biaya Operasional Kantor (Listrik dan Air Bersih) | Dihitung berdasarkan keperluan dan harga pasar yang wajar | Dihitung berdasarkan keperluan dan harga pasar yang wajar | Dihitung berdasarkan keperluan dan harga pasar yang wajar | |
| 13. | Biaya Pengiriman Dokumen Keluar Daerah | Dihitung berdasarkan keperluan dan harga pasar yang wajar | Dihitung berdasarkan keperluan dan harga pasar yang wajar | Dihitung berdasarkan keperluan dan harga pasar yang wajar | |

| NO | JENIS PENGELUARAN | JANGKA WAKTU PENUGASAN | JANGKA WAKTU PENUGASAN | JANGKA WAKTU PENUGASAN | KETERANGAN |
|------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| NO | JENIS PENGELUARAN | KURANG DARI 6 BULAN | ANTARA 6 S/D 12 BULAN | 12 BULAN ATAU LEBIH | KETERANGAN |
| | Sondir/Boring/ Borlog | - Biaya Sondir per 2 titik: Rp. 4.500.000,- - Biaya Boring Mesin per titik: Rp. 15.000.000,- | - Biaya Sondir per 2 titik : Rp. 4.500.000,- - Biaya Boring Mesin per titik : Rp. 15.000.000,- | - Biaya Sondir per 2 titik : Rp. 4.500.000,- - Biaya Boring Mesin per titik : Rp. 15.000.000,- | 14. |
| 15. | Biaya Survey Lapangan | Dihitung berdasarkan keperluan dan harga yang wajar | Dihitung berdasarkan keperluan dan harga yang wajar | Dihitung berdasarkan keperluan dan harga yang wajar | |
| 16. | Biaya Test Laboratorium | Dihitung berdasarkan keperluan dan harga pasar yang wajar | Dihitung berdasarkan keperluan dan harga pasar yang wajar | Dihitung berdasarkan keperluan dan harga pasar yang wajar | |
| 17. | Biaya Workshop dan Focus Group Discussion (FGD) | Dihitung berdasarkan keperluan dan harga pasar yang wajar | Dihitung berdasarkan keperluan dan harga pasar yang wajar | Dihitung berdasarkan keperluan dan harga yang wajar | |
| 18. | Biaya sewa alat tes beton (hammer test) | Dihitung berdasarkan keperluan dan harga pasar yang wajar | Dihitung berdasarkan keperluan dan harga pasar yang wajar | Dihitung berdasarkan keperluan dan harga yang wajar | |

WALIKOTA PONTIANAK,


SUTARMIDJI