PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN Nomor 26 Tahun 2011 tentang PAJAK PENERANGAN JALAN (berlaku 30 Desember 2011)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat
:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN
NOMOR 26 TAHUN 2011
TENTANG
PAJAK PENERANGAN JALAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TABANAN
- a. bahwa Pajak Penerangan Jalan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga perlu pengaturan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
- b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 8 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi saat ini, sehingga perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Penerangan Jalan .
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABANAN
dan
BUPATI TABANAN
M E M U T U S K A N :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabanan.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi Wajib Pajak kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa ## BAB II
NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK PAJAK
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Dengan nama Pajak Penerangan Jalan, dipungut pajak atas penggunaan tenaga listrik,baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
- (1) Obyek pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik,baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
- (2) Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh tenaga listrik.
- (3) Dikecualikan dari obyek Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. penggunaan tenaga listrik oleh instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- b. penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan,konsulat,dan perwakilan asing dengan asas timbal balik;dan
- c. penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
- (1) Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat menggunakan listrik.
- (2) Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan listrik.
- (3) Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh sumber lain,Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah penyedia tenaga listrik.
DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK
BAB III - DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK
Pasal 5
- (1) Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai Jual Tenaga Listrik.
- (2) Nilai Jual tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan :
- a. dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik adalah jumlah tagihan biaya beban / tetap ditambah dengan biaya pemakaian KWH / variable yang ditagihkan dalam rekening listrik; dan
- b. dalam hal listrik dihasilkan sendiri, Nilai Jual Tenaga Listrik dihitung
BAB III - DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK
Pasal 6
- (1) Tarif Pajak Penerangan Jalan , ditetapkan sebesar 8 % (sepuluh persen).
- (2) Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 3 % ( tiga persen).
- (3) Penggunaan tenaga lisrik yang dihasilkan sendiri ,tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 1,5 % (satu koma lima persen).
CARA PERHITUNGAN PAJAK DAN WILAYAH PEMUNGUTAN
BAB IV - CARA PERHITUNGAN PAJAK DAN WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 7
Besaran pokok Pajak Penerangan Jalan yang terutang, dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
BAB IV - CARA PERHITUNGAN PAJAK DAN WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 8
Pajak Penerangan Jalan yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Tabanan.
MASA PAJAK DAN SAAT PAJAK TERUTANG
BAB V - MASA PAJAK DAN SAAT PAJAK TERUTANG
Pasal 9
Masa Pajak Penerangan Jalan adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan Kalender.
BAB V - MASA PAJAK DAN SAAT PAJAK TERUTANG
Pasal 10
Pajak Penerangan Jalan yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat dalam Masa Pajak pada saat menggunakan listrik.
PENETAPAN PAJAK
BAB VI - PENETAPAN PAJAK
Pasal 11
- (1) Pemungutan pajak dilarang diborongkan.
- (2) Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD.
- (3) Wajib Pajak memenuhi kewajiban membayar pajak dengan menggunakan SPTPD,SKPDKB,dan/atau SKPDKBT.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Pajak ditetapkan oleh Bupati.
BAB VI - PENETAPAN PAJAK
Pasal 12
- (1) Setiap Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terutang.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi dengan benar dan jelas serta ditanda tangani sendiri oleh Wajib Pajak dan/atau Kuasanya.
- (4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dan/atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya Masa Pajak.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk,isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Bupati.
BAB VI - PENETAPAN PAJAK
Pasal 13
Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati atau Pejabat yang dapat menerbitkan :
SKPDKB dalam hal :
1. jika
BAB VI - PENETAPAN PAJAK
Pasal 14
Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi, tata cara penerbitan, pengisian, dan penyampaian SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT diatur dengan Peraturan Bupati.
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN
BAB VII - TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN
Pasal 15
- (1) Pajak terutang dibayar sekaligus atau lunas.
- (2) Pembayaran pajak terutang dibayar pada Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai dengan batas waktu yang sudah ditentukan pada SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.
- (3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayar dengan menggunakan SSPD.
BAB VII - TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN
Pasal 16
- (1) Bupati atau Pejabat dapat menerbitkan STPD jika :
- a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
- b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; dan
- c. wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan untuk jangka waktu paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
BAB VII - TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN
Pasal 17
- (1) Bupati atau Pejabat menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak.
- (2) SPTPD,SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (3) Bupati atau Pejabat atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan.
- (4) Ketentuan lebih mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB VII - TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN
Pasal 18
- (1) Pajak yang terutang ## BAB VIII
PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF
BAB VII - TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN
Pasal 19
- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati atau Pejabat dapat membetulkan SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Bupati atau Pejabat dapat:
- a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundangundangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau karena bukan kesalahannya;
- b. mengurangkan atau membatalkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;
- c. mengurangkan atau membatalkan STPD;
- d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
- e. mengurangkan ketetapan pajak terutang ## BAB IX
KEDALUWARSA PENAGIHAN
BAB VII - TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN
Pasal 20
- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kedaluwarsa penagihan setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
- a) diterbitkan surat teguran dan/atau surat paksa; atau
- b) ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran dan surat paksa sebagaiaman dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat paksa tersebut.
- (4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (6) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapus.
- (7) Bupati atau Pejabat menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (8) Tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
SANKSI ADMINISTRATIF
BAB X - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 21
- (1) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a angka 1 dan angka 2 dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan dihitung dari pajak yang kurang dibayar atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan 100% (seratus perseratus) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (3) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan jika wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- (4) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a angka 3 dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan dihitung dari pajak yang kurang dibayar atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
P E N Y I D I K A N
BAB XI - P E N Y I D I K A N
Pasal 22
- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah berwenang melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah;.
- c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubugan dengan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah;
- d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah;
- e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa ;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah.
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- j. menghentikan penyidikan;dan/atau.
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah sesuai dengan ketenuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
KETENTUAN PIDANA
BAB XII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 23
- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 10,Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) ,Pasal 12 ayat (1) dan ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000 ( lima puluh juta rupiah ).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Tabanan pada tanggal 30 Januari 2012

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN, I NENGAH JUDIANA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 NOMOR 11 ## BAB XIII ## KETENTUAN PENUTUP Pasal 24 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan Nomor 8 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan Nomor : 4 Seri A Nomor 3 Tahun 1999) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 27 tahun 2002 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan Nomor 8 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2002 Nomor 66) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 25 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan.

Penetapan: Ditetapkan di Tabanan pada tanggal 30 Desember 2011

Penandatangan: BUPATI TABANAN, NI PUTU EKA WIRYASTUTI
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN
## NOMOR 26 TAHUN 2011
## TENTANG
## PAJAK PENERANGAN JALAN
## I. UMUM
Pemerintah Daerah untuk bisa memberikan pelayanan publik secara optimal kepada masyarakat, harus diimbangi dengan ketersediaan dana yang lebih memadai dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah.
Oleh karena sumber pembiayaan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah sangat terbatas, pemerintah daerah dituntut untuk bisa menggali sumber penerimaan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara optimal sesuai dengan potensi daerah yang dimiliki dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, salah satunya adalah berasal dari Pajak Penerangan Jalanl yang merupakan potensi pajak daerah yang cukup besar di Kabupaten Tabanan.
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan Nomor 9 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan yang digunakan sebagai dasar pemungutan pajak, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu dilakukan penyesuaian.
Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Pajak Penerangan Jalan .
## II. PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 2
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 3
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 4
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 5
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 6
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 7
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 8
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 9
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 10
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 11
Cukup jelas Pasal 12 Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 13
hurup a angka 1 s/d 2 Cukup jelas hurup a angka 3 hurup b s/d c
PENJELASAN
Pasal 14
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 16
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 17
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 18
Cukup jelas Pasal 19 Cukup jelas Pasal 20 Cukup jelas Pasal 21 ayat (1) Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. - Yang dimaksud dengan 'Penetapan Pajak secara Jabatan' adalah Penetapan besarnya pajak terutang yang dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berdasarkan data yang ada atau keterangan lain yang dimiliki oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk. - Cukup jelas - Ketentuan ini mengatur sanksi