PERATURAN DAERAH KABUPATEN BI Nomor 26 Tahun 2001 tentang PENERIMAAN SUMBANGAN DARI PIHAK KETIGA KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI (berlaku 27 Februari 2001)
Pembukaan
Menimbang : a.
bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Jabupaten Muaro Jambi, Penerimaan sumbangan dari Pihak Ketiga kepada Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a diatas, perlu menetapkan Penerimaan Sumbangan dari Pihak Ketiga kepada Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi;
Mengingat
: 1.
- Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903) juncto Undang-undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3969);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) juncto Undang undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan lain-lain;
Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TENTANG PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
- a. Kabupaten adalah Kabupaten Muaro Jambi;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi;
- c. Bupati adalah Bupati Muaro Jambi;
- d. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan atau bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan, atau Organisasi yang sejenis, lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta Bentuk Badan Usaha lainnya;
- e. Sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi yang selanjutnya disebut Sumbangan adalah pemberian dari pihak ketiga kepada Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dalam bentuk uang maupun dalam bentuk barang baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak;
- f. Pihak Ketiga adalah setiap orang atau badan hukum yang memberikan sumbangan dalam bentuk sebagaiamana dimaksud huruf e Pasal ini dari manapun domisili dan kewarganegaraannya;
- g. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Muaro Jambi;
- h. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Muaro Jambi;
- i. Bagian Umum adalah Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Muaro Jambi.
NAMA, OBJEK DAAN SUBJEK SUMBANGAN
BAB II - NAMA, OBJEK DAAN SUBJEK SUMBANGAN
Pasal 2
Objek Sumbangan adalah :
- a. Pertambangan;
- b. Perindustrian;
- c. Perikanan;
- d. Perkebunan;
- e. Peternakan;
- f. Perhubungan;
- g. Penerangan;
- h. Pariwisata;
- i. Perhutanan;
- j. Jasa Konstruksi/kontraktor;
- k. Pos.
BAB II - NAMA, OBJEK DAAN SUBJEK SUMBANGAN
Pasal 3
Subjek Sumbangan adalah orang Pribadi/badan usaha yang memberikan sumbangan secara sukarela.
KETENTUAN SUMBANGAN
BAB III - KETENTUAN SUMBANGAN
Pasal 4
- (1). Kabupaten dapat menerima sumbangan dari pihak ketiga.
- (2). Sumbangan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dapat berupa hadiah, hibah, wakaf dan lain - lain sumbangan yang sah yang diberikan oleh pihak ketiga.
BAB III - KETENTUAN SUMBANGAN
Pasal 5
Pemberian sumbangan oleh pihak ketiga kepada Pemerintah Kabupaten tidak mengurangi kewajiban pihak ketiga kepada Negara dan Pemerintah Kabupaten baik kewajiban membayar Pajak, Retribusi maupun kewajiban lainnya menurut ketentuan yang berlaku;
BAB III - KETENTUAN SUMBANGAN
Pasal 6
- (1) Semua hasil penerimaan sumbangan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) yang berbentuk uang disetorkan ke Kas Daerah;
- (2) Hasil penerimaan sumbangan yang berbentuk barang, baik yang bergerak maupun tidak bergerak diterima oleh Bagian Umum atas nama Bupati dengan suatu Berita Acara Serah Terima;
- (3) Hasil penerimaan sumbangan baik dalam bentuk uang maupun barang menjadi milik/kekayaan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi;
- (4) Pengelolaan barang sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh Bagian Umum dan Pelaksanaan Pengelolaannya bertanggungjawab kepada Bupati.
TATA CARA PELAKSANAAN DAN BESARNYA SUMBANGAN
BAB IV - TATA CARA PELAKSANAAN DAN BESARNYA SUMBANGAN
Pasal 7
- (1). Besarnya sumbangan yang akan diberikan oleh pihak ketiga didasarkan atas kerelaan yang bersangkutan;
- (2). Tata cara pelaksanaan penerimaan besarnya sumbangan yang akan diberikan oleh pihak ketiga harus mendapat persetujuan dari Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muaro Jambi;
BAB IV - TATA CARA PELAKSANAAN DAN BESARNYA SUMBANGAN
Pasal 8
- (1). Besarnya sumbangan sebagaimana dimaksud Pasal 6 Peraturan Daerah ini dimasukkan kedalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muaro Jambi dengan Post tersendiri;
- (2). Semua sumbangan yang bersumber dari pihak ketiga dipergunakan untuk kepentingan Pembangunan Kabupaten.
WILAYAH PENERIMAAN SUMBANGAN
BAB V - WILAYAH PENERIMAAN SUMBANGAN
Pasal 9
Penerimaan sumbangan dapat dipungut dalam Kabupaten dan diluar Kabupaten.
KETENTUAN PERALIHAN
BAB VI - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 10
Segala bentuk sumbangan yang diperoleh Pemerintah Kabupaten sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini tetap menjadi milik Pemerintah Kabupaten.
KETENTUAN PENUTUP
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11
Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Bupati.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi.

Penetapan: Ditetapkan di Sengeti pada tanggal 27 Februari 2001

Penandatangan: BUPATI MUARO JAMBI DTO Z.BACHRI SALEH, SH

Penetapan: DIUNDANGKAN DI SENGETI PADA TANGGAL 13 MARET 2001

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI DTO DRS. MUCHTAR MUIS. DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI 25 SERI B TANGGAL 13 MARET 2001