PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU Nomor 3S Tahun 2015 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PER (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang : a.
- bahwa dalam rangka tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004, sebaeaimana telah diubah beberapa kali teralhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2OO7 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 20O4 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD maka dipandang perlu memberikan T\rnjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Kotamobagu.
- bahwa Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Kotamobagu yang diatur dalam Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 3 Tahun 2015 tidak lagi sesuai dengan kondisi saat sekarang sehingga perlu dilakukan perubahan; b.
- bahwa besarnya Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Kotamobagu disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah; c.
- bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dalam huruf a, b dan c diatas perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberian Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Kotamobagu; d.
Mengingat : 1.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O3 Nomor 47);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4a3$;
- J. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2OO7 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OlL tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OLl Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52341;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarnbahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, teralhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2O15 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OI4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembarar Negara Republik Indonesia Tahun 2O15 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor s6791;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2OO4 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Ralryat Daerah (kmbaran Negara Tahun 2O04 Nomor 9O, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2OO7 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2OO4 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 47, Tatnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); q
Menetapkan
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2l Tahun 2O11 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 8.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2l Tahun 2OO7 tentang Pengelompokan kemampuan keuangan Daerah, penganggaran dan pertanggungiawaban penggunaan belanja penunjang operasional Pimpinan DPRD serta ta.ta cara pengembalian tunjangan komunikasi insentif dan dana operasional; 9.
- Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 35 Tahun 2OO8 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Kotamobagu; 10.
- Peraturan Daerah Kota Kotamobagu tentang Anggaran Pendapatan dan 20L5; 11. Nomor 12 Tahun 2O14 Belanja Daerah Tahun
12. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 6 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pembahan Tahun Anggaran 2Ol5;
HEUUTUSKAII:
: PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN ANGGARAN 2015.
Pasal 2
Besaran T\rnjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Kotamobagu adalah sebagai berikut:
- a. Ketua sebesar Rp. 1O.OOO.OOO,- (Sepuluh juta rupiah) setiap bulannya
- b. Wakil Ketua masing-masing Rp. 9.OOO.0OO,- (Sembilan juta rupiah) setiap bulannya
- c. Anggota masing-masing Rp. 8.000.0O0,- (Delapan juta rupiah) setiap bulannya
Pasal II
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tangsal I Oktober 2015.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kotamobagu.

Penetapan: Ditetapkan di Kotamobagu , Pada tanggal 2 No?emhor ,OrX {r WALTKOTA KOTAIOBAGU, / | No. | Pengelolab | | |-------|--------------------------------------|-----|

Penandatangan: | 1. | SEKRETARIS DAERAH | 7 < | | 2. | ASISTEN ADMINISTRASI | | | 3. | Plt. KABAG HUKUM DAN ORGANISASI | |

Penandatangan: | | SEKRETARIS DPRD | | | 5. | KABAG RISALAH DAN PERSIDANGAN SETWAN | | BERITA DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2015 NOMOR 35