PERATURAN DAERAH KABUPATEN BI Nomor 39 Tahun 2001 tentang PEMBENTUKAN KECAMATAN SUNGAI BAHAR (berlaku 11 September 2001)
Pembukaan
Mengingat
:
PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
NOMOR 39 TAHUN 2001
TENTANG
PEMBENTUKAN KECAMATAN SUNGAI BAHAR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MUARO JAMBI,
- Menimbang : a. bahwa dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk dan volume kegiatan pemerintah dan pembangunan di wilayah Kabupaten Muaro Jambi, sehingga untuk memperlancar pelaksanaan tugas-tugas pelayanan dibidang pemerintahan dan pembangunan serta untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, dipandang perlu membentuk Kecamatan Baru;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (6) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, pembentukan Kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas perlu menetapkan Pembentukan Kecamatan Sungai Bahar dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi;
1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903) Juncto Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1992 tentang Pembentukan 6 (enam) Kecamatan di wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Batanghari, Bungo Tebo, Tanjung Jabung, Sarolangun Bangko dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 72);
4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Rancangan Undangundang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan;
Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN SUNGAI BAHAR.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
- a. Kabupaten adalah Kabupaten Muaro Jambi.
- b. Pemerintahan Kabupaten adalah Pemerintahan Kabupaten Muaro Jambi.
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Muaro Jambi.
- d. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dan Daerah Kota.
BAB II - PEMBENTUKAN WILAYAH KECAMATAN SUNGAI BAHAR
Pasal 2
- (1) Membentuk Kecamatan baru di Kabupaten Muaro Jambi yang semula merupakan bagian dari Wilayah Kecamatan Mestong.
- (2) Kecamatan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini disebut Kecamatan Sungai Bahar.
- (3) Wilayah Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi meliputi wilayah :
1. Desa Suka Makmur;
2. Desa Marga Mulya;
3. Desa Jenang;
4. Desa Marga;
5. Desa Rantau Harapan;
6. Desa Talang Bukit;
7. Desa Bukit Subur;
8. Desa Tri Jaya;
9. Desa Tanjung Harapan;
10. Desa Berkah;
11. Desa Ujung Tanjung;
12. Desa Markanding;
13. Desa Tanjung Lebar;
14. Desa Sumber Mulya;
15. Desa Matra Manunggal;
16. Desa Bukit Mulya;
17. Desa Bukit Makmur;
18. Desa Bahar Mulya;
19. Desa Tanjung Mulya;
20. Desa Bukit Mas;
21. Desa Sumber Jaya;
22. Desa Adipura Kencana;
23. Desa Bukit Jaya;
24. Desa Tanjung Sari;
- (4) Dengan dibentuknya Kecamatan Sungai Bahar, maka wilayah Kecamatan Mestong dikurangi dengan Kecamatan Sungai Bahar sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).
BAB III - IBUKOTA KECAMATAN SUNGAI BAHAR Pasal 3
Pasal 3
Pusat Pemerintahan Kecamatan Sungai Bahar sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) berada di Desa Marga.
BAB IV - BATAS WILAYAH KECAMATAN SUNGAI BAHAR Pasal 4
Pasal 4
- (1) Batas wilayah Kecamatan Sungai Bahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat Peraturan Daerah ini mempunyai batas-batas sebagai berikut :
- a. Sebelah Utara dengan Kecamatan Muara Bulian;
- b. Sebelah Timur dengan Kecamatan Mestong dan Sumetera Selatan;
- c. Sebelah Selatan dengan Kecamatan Muara Bulian;
- d. Sebelah Barat dengan Kecamatan Muara Bulian.
- (2) Batas Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dituangkan dalam peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
BAB V - KETENTUAN PENUTUP Pasal 5
Pasal 5
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.
1.
BAB V - KETENTUAN PENUTUP Pasal 5
Pasal 6
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi.

Penetapan: Ditetapkan di Sengeti Pada tanggal 11 September 2001

Penandatangan: BUPATI MUARO JAMBI DTO, H.ACHMAD RIPIN

Penetapan: DIUNDANGKAN DI SENGETI PADA TANGGAL 17 SEPTEMBER 2001

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI DTO, MUCHTAR MUIS DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2001 NOMOR 39 SERI D TANGGAL 17 SEPTEMBER 2001
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
## TENTANG
## PEMBENTUKAN KECAMATAN SUNGAI BAHAR
## I. PENJELASAN UMUM.
Kedudukan Pemerintahan Kecamatan mempunyai posisi yang strategis karena Kecamatan merupakan titik pertemuan dari berbagai sektor pembangunan dengan pembangunan swadaya masyarakat.
Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Kecamatan merupakan Perangkat Daerah Kabupaten dan Daerah kota yang dipimpin oleh camat dan pembentukan Kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Dengan disusunnya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, Pemerintah Pusat memberikan keleluasaan kepada Daerah untuk menyelenggaraan Otonomi Daerah dipandang perlu untuk menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi peran serta masyarakat serta memperhatikan potensi daerah yang ada.
Berdasarkan Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung timur juncto Undang-undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999.
Kabupaten Muaro Jambi terdiri dari 6 (enam) Kecamatan salah satu diantaranya adalah Kecamatan Mesong yang apabila dilihat dalam kondisi wilayah dan letak desa pemukiman penduduk yang tersebar letak yang jauh dari Ibukota Kecamatan, merupakan rentang kendali yang mempengaruhi efektifitas pelayanan dan pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap wilayah bawahan. Sehingga perlu adanya penataan kembali Pemerintahan Kecamatan.
Kecamatan mestong mempunyai luas wilayah 919.68 KM2 dengan jumlah wilayah pemerintahan bawahan 39 desa dan jumlah penduduk sebanyak 89.425 jiwa atau 20.281 KK, untuk 1 Desember 2000.
Berdasarkan Faktor-faktor diatas guna meningkatkan efesiensi dan efektifitas pelayanan pemerintahan dan pembangunan serta pengawasan terhadap wilayah bewahan. Maka Kecamatan Mestong perlu dimekarkan menjadi 2 Kecamatan yaitu Kecamatan Mestong dan Kecamatan Sungai Bahar.
Kecamatan Sungai Bahar Wilayahnya berasal dari sebagian wilayah kecamatan mestong yaitu seluas 695.5 Km2, terdiri dari 24 Desa (19 Desa Ex UPT yang sudah diserahkan dari 5 Desa UPT yang belum diserahkan) jumlah penduduk 89.425 jiwa atau 20.281 KK (Kepala Keluarga)
Kecamatan Sungai Bahar bila dilihat dari segi geografis dan potensi wilayahnya secara spesifik memiliki karateristik sebagai berikut :
- -Ex wilayah transmigrasi
- -Berpotansi yang besar untuk mampu dan berkembang dikarenakan memiliki jumlah penduduk yang relatif banyak.
- -Potensi ekonomi yang cukup besar yaitu perkebunan kelapa sawit dan investasi berskala normal (2 buah pabrik kelapa sawit).
- -Sumber PAD/PBB yang cukup potensial.
Mengacu kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan, maka rencana pembentukan Kecamatan Sungai Bahar telah memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut :
- -Jumlah penduduk sebanyak 89.425 jiwa (20.281 KK), melebihi dari 7.500 jiwa yang ditentukan.
- -Luas wilayah yaitu 695.55 Km2, melebihi 10 Km2 yang ditentukan.
- -Jumlah Desa sebanyak 39 Desa, melebihi 4 desa yang ditentukan.
Kecamatan Sungai Bahar wilayah kerja administratif mengambil sebagian dari wilayah Kecamatan Mestong dengan lokasi ibukota di Desa Marga.
Letak geografis Kecamatan Sungai Bahar mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :
- a. Sebelah Utara : Kecamatan Muara Bulian
- b. Sebelah Timur
3. :
4. Kecamatan Mestong dan Propinsi Sumatera Selatan
5. c.
6. Sebelah Selatan :
7. Kecamatan Muara Bulian
- d. Sebelah Barat
9. : Kecamatan Muara Bulian.
Adapun wilayah administrasi Kecamatan Sungai Bahar terdiri dari 24 Desa yaitu :
1. Desa Suka Makmur.
2. Desa Marga Mulya.
3. Desa Jenang.
4. Desa Marga ( Ibukota Kecamatan)
5. Desa Rantau Harapan.
6. Desa Talang Bukit.
7. Desa Bukit Subur.
8. Desa Tri Jaya.
9. Desa Tanjung Harapan.
10. Desa Berkah.
11. Desa Ujung Tanjung.
12. Desa Markanding.
13. Desa Tanjung Lebar.
14. Desa Sumber Mulya (Sungai Bahar XII)
15. Desa Marta Manungal (Sungai Bahar XIII)
16. Desa Bukit Mulya (Sungai Bahar XIV)
17. Desa Bukit Makmur (Sungai Bahar XV)
18. Desa Bahar Mulya (Sungai Bahar XVI)
19. Desa Tanjung Mulya (Sungai Bahar XVII)
20. Desa Bukit Mas (Sungai Bahar XVIII)
21. Desa sumber Jaya (Sungai Bahar XIX)
22. Desa Adipura Kencana (Sungai Bahar XX)
23. Desa Bukit Jaya(Sungai Bahar XXI)
24. Desa Tanjung Sari (Sungai Bahar XXII)
Luas wilayah Kecamatan Sungai Bahar adalah 695,55 Km2 yang terdiri
## dari:
* Kebun Kelapa Sawit
- 376,37 Km2
* Perkarangan
- 52,53 Km2
* Lahan LUI : 22,51 Km2
- *
- Lahan LU II
: 240 Km2
* FU/TKD
- 4,14 Km2
Jumlah Penduduk
- 89.425 jiwa
* Laki-laki
- 46.028 jiwa
- *
- Perempuan
- 43.397 jiwa
Keadaan ekonomi masyarakat Kecamatan Sungai Bahar pada umumnya adalah yang mengolah kebun kelapa sawit, karet, sawah dan buruh.
Hal-hal yang mendasar terbentuknya Kecamatan Sungai Bahar memenuhi kriteria-kriterianya adalah :
- a. jumlah penduduk;
- b. Luas wilayah;
- c. Jumlah Desa/Kelurahan.
## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 2
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 3
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 4
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 5
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 6
Cukup jelas