PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO TENT ANG Nomor 7 Tahun 2003 tentang LARANGAN PERBUATAN TUNA SUSILA 1:?[§liYAJ[§~OG::[liJ'&amp;[}{] ~OOQJJl:?&amp;iJ'[§G::[I iJ'[§OO@ iJ'&amp;(}{]QJJ G::[I ~®®~ (berlaku 9 Juni 2003)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
PEMERINTAH KABUPATEN TEBO
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO
TENT ANG NOMOR 7 TAHUN 2003
LARANGAN PERBUATAN TUNA SUSILA
BUPATI TEBO,
- a. bahwa perbuatan tuna susila adalah merupakan kegiatan yang bertentangan dengan ajaran agama, Peraturan Perundangundangan, adat istiadat dan norma-norma kesusilaan;
- b. bahwa perbuatan tuna susila dalam wilayah hukum Kabupaten Tebo perlu diambil tindakan dan larangan dalam usaha penegakan norma-norma serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, meningkatkan ketertiban umum dan keamanan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas per1u dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tebo tentang Larangan Perbuatan Tuna Susila;
- 1. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupat.en Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuanketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3039);
5. Undang-undang ·······:· ..
,
.
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
6. Pcraturan Pcmcrintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
3. 2000 tentang Propinsi sebagai 2000 Nomor 54, 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundanq-undanq;» dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Ran&lt;"1~gan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputus ... n Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Noni":;O);
DEWAN ~,Ef&lt;.WAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO
Dengan persetujuan
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO TENTANG LARANGAN PERBUATAN TUNA SUSILA. Menetapkan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan
- a. Daerah adalah Kabupaten Tebo.
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Sadan Eksekutif Daerah.
- c. Bupati adalah Bupati Tebo.
- d. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tebo
- e. Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Tebo sebagai Sadan Legislatif Daerah.
Badan
.
Bupati.
.
- (1) Bupati bersama instansi terkait melakukan razia secara Periodik;
KETENTUAN PENINDAKAN
- a. Menyediakan tern pat untuk kegiatan tuna susila.
- b. Menjadi tuna susila.
- c. Mendatangkan tuna susila.
- d. Menyediakan tempat pertemuan tuna susila.
- e. Menjadi germo atau mucikari.
- f. Melindungi atau menjadi pelindung tuna susila, germo atau mucikari.
- g. Melakukan perbuatan cabul atau sejenisnya ditempat-tempat tertentu lainnya dalam wilayah hukum Kabupaten Tebo.
Setiap orang atau badan dilarang :
Setiap orang atau badan dilarang melakukan kegiatan perbuatan tuna susila dengan alasan atau dalih apapun.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
KETENTUAN PENINDAKAN
- a. Menyediakan tern pat untuk kegiatan tuna susila.
- b. Menjadi tuna susila.
- c. Mendatangkan tuna susila.
- d. Menyediakan tempat pertemuan tuna susila.
- e. Menjadi germo atau mucikari.
- f. Melindungi atau menjadi pelindung tuna susila, germo atau mucikari.
- g. Melakukan perbuatan cabul atau sejenisnya ditempat-tempat tertentu lainnya dalam wilayah hukum Kabupaten Tebo.
Setiap orang atau badan dilarang :
Setiap orang atau badan dilarang melakukan kegiatan perbuatan tuna susila dengan alasan atau dalih apapun.
KETENTUAN LARANGAN
- i. Germo atau mucikari adalah orang pribadi atau badan baik laki-laki atau perempuan yang menyediakan tempat, mengurus, menjadi perantara dan melindungi tuna susila.
- h. Tempat adalah ruang atau bidang yang dapat dipergunakan untuk kegiatan perbuatan tuna susila seperti rumah, bangunan, tempat rekreasi dan tempat lainnya.
- g. Tuna susila adalah prilaku seseorang baik laki-laki maupun perempuan yang melakukan hubungan kelamin dengan lawan jenisnya diluar perkawinan yang sah maupun sesama jenisnya dengan maksud mendapatkan kepuasan seksual dan atau untuk mendapatkan imbalan jasa maupun tidak bagi dirinya atau orang lain.
- f. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan satu kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainya, Sadan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial, politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan betuk badan lainya.
- (2) Bupati dalam mclakukan razia dibantu olch Tim yang bcranggotakan instansi terkait;
- (3) Bupati berhak memerintahkan menutup tempat yang menurut keyakinannya digunakan untuk melakukan perbuatan tuna susila dan mencabut surat izin tempat usahanya baik tempat tersebut milik perorangan, perusahaan atau badan hukum dan kepadanya diberlakukan ketentuan pidana.
KETENTUAN PIDANA
BAB IV - KETENTUAN PIDANA
Pasal 5
- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima Juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
BAB V
KETENTUAN PENUTUP
BAB IV - KETENTUAN PIDANA
Pasal 6
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tebo.

Penetapan: Ditetapkan di Muara Tebo pada tanggal 9 Juni 2003 H.A. MADJID MU' AZ

Penandatangan: UPATEN TEBO SEKRETARIS DAERAH

Penetapan: Diundangkan di Muara Tebo Pada tanggal 11 Juni 2003 Vk H.DARKUTNI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2003 NOMOR 7