PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR Nomor TAHUN Tahun 2014 tentang KERJASAMA DAERAH (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
-
BUPATI LAMPUNG TIMUR PROVINSI LAMPUNG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR NOMORÖI TAHUN ^0/6
TENTANG
KERJASAMA DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LAMPUNG TIMUR,
- a. bahwa sesuai dengan asas desentralisasi, dalam menyelenggarakan pemerintahannya dacrah dibcri kewenangan untuk melakukan kerja sama dengan daerah lain dan pihak ketiga;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 363 ayat. (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, dacrah dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kerjasama Daerah.
4. : 1.
5. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dacrah Tingkat 11 Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 temang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian boniTT0 Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012); H
6. Tambahan Lembaran Negara 5234); Tahun 2011 Nomor 82, Republik Indonesia Nomor Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang embentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia ~ '
7. Undang-Undang Nomor 23 p, . -- -Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia ahun 20!4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang edoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 165 Tahun2005&gt; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); Nomor
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2007 tentang Kerjasama Pembangunan Perkotaan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kapasitas Pelaksana Kerjasama Daerah;
Menetapkan
15. Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerjasama Antar Daerah;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
dan
BUPATI LAMPUNG TIMUR
MEMUTUSKAN:
PERATURAN DAERAH TENTANG KERJASAMA DAERAH
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Timur.
2. Bupati adalah Bupati Lampung Timur
4. unsur pembantu kepala daerah dan penyelenggaraan urusan pemerintahan
3. s yang selanjutnya disingkat Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur.
5. Mitra Kerjasama adalah pihak yang melakukan pemerintah daerah Kabupaten kerjasama Lampung Timur .
6. Kerjasama Daerah adalah kesepakatan antara Pemerintah Daerah denron «ota/Kabupaten lain, Pihïk Luar Nege 'fan dalam Perjanjian Kerjasama. hak dan kewajiban yang dituangkan
--
7. Ba^an a'aU Daerah Pihak Luar Negeri adalah Pemerintah di Luar Negeri, Perserikatan Organisasi / Lembaga dan Masyarakat Luar Negeri Lembaga Swadaya Bagian / Daerah di luar negeri; dan swasta di luar Pemerintah Negara / Negara negeri. lainnya,
8. Pihak adalah Departemen / Lembaga pemerintah Non sebutan Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi; Usaha Milik Masyarakat, Penelitian dan Yayasan, Lembaga Swadaya berbadan hukum. di dalam negeri lainnya yang Ketiga lain, Lembaga lembaga
9. Pernyataan Kehendak atau Letter % Intent (LOI) adalah melakukan pernyataan kehendak dokumen awal untuk untuk melakukan kerjasama dengan
Gubernur, Bupati/Walikota Daerah lain, Pihak Luar Negeri dan Pihak Ketiga.
10. Kesepakatan Bersama atau Memorandum of Understanding (MoU) adalah dokumen yang merupakan dasar hukum kerjasama yang telah ditandatangai BuoXÏÏ P^ melaksanakan kerjasama dengan Gubernur, Bupati/Wahkota Daerah lam, Pihak Luar Negeri dan Pihak Ketiga.
2. ' perikatan hukum ïang dilakukan antara u 1 k / y g berkepentingan dan saling memperjanjikan obyek/bidang/tugas/urusan yang dikerjasamakan. sebuah
12. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh pemermtah sebagai akibat dan peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat onomi dan atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh baik oleh TT dapat diukur dalam satuan uang asuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan iasa da&gt;a yang dipelihara karena alasan bagi sejarah dan budaya.
13. Surat Kuasa adalah naskah dinas yang dikeluarkan oleh kepala daerah sebagai alat pembentahuan dan tanda bukti yang berisi pemberian mandat atas wewenang dan Bupati kepada pejabat yang diberi kuasa untuk bertindak atas nama kepala daerah untuk menenma naskah kerjasama daerah XvaLkan persetujuan pemermtah daerah untuk mengikat diri pada kerjasama daerah dae/ah^ menyeleSaikan hal'hal lain Yang diperlukan pembuatan kerjasama
14. Badan kerjasama adalah suatu forum untuk melaksanakan kerjasama vana kerjasama^ merUPatan wakil dari daerah yang melaktlkan rw.1 jctoctl1ld.
15. Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah selanjutnya disingkat TKKSD adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Daerah untuk membantu Kepala Daerah dalam mempersiapkan Kerja Sama Daerah.
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP KERJASAMA
Bagian Kesatu Maksud
BAB II - MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP KERJASAMA
Pasal 2
Kerjasama Daerah dimaksudkan -untuk mewujudkan kepentingan bersama van, sahng menguntungkan dalam rangka penyelenggaran Otonomi Daerah Y g
Bagian Kedua Tujuan
BAB II - MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP KERJASAMA
Pasal 3
Tujuan Kerjasama Daerah yaitu:
- sumber yang ada di daerah masing-masing dan atau dan potensi dengan pihak lain; daya
- a. b. meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat di Daerah-
- c. meningkatkan kebersamaan dalam benturan kepentingan serta memecahkan permasalahan, menghindari daerah; mengurangi kesenjangan dan perselisihan antar
- d. menanggulangi masalah yang timbul dalam pelaksanaan pembangunan daerah dan membawa dampak terhadap kesejahteraan masyarakaf
- f. mengoptimalkan perolehan manfaat dan keuntungan bersama-
- e. mendayagunakan dan memberdayakan potensi yang dimiliki oleh masina masmg pihak untuk dapat dimanfaatkan bersama secara timbal balik8
- g. h. keseras,a'. dan keterpaduan dalam berbagai
- memngkatkan pertukaran pengetahuan, teknologi dan kapasitas fiskak dan mengurangi kesenjangan daerah dalam penyediaan pelavanan' umum ususnya yang ada diwilayah terpencil, dan perbatasan antar daerah.
Bagian Ketiga Ruang Lingkup
BAB II - MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP KERJASAMA
Pasal 4
Ruang lingkup kerja sama daerah meliputi:
- b. aset dan/atau potensi yang dimiliki daerah mulai dari penyiapan perencanaan pelayanan umxirn"814"3"' Penyediaan infraatruktur dan
- a. seluruh urusan pemerintahan yang telah menjadi kewenangan daerah dan dapat berupa penyediaan pelayanan publik;
Bagian Kesatu Prinsip Kerja Sama
BAB III - PRINSIP, SUBJEK DAN OBJEK KERJASAMA
Pasal 5
Kerjasama Daerah dilakukan dengan prinsip:
- a. etika dan moral;
- b. efisiensi;
- c. efektifitas;
- d. sinergi;
- e. saling menguntungkan;
- f. kesepakatan bersama;
- g. itikad baik;
8. h RqTublikTndonesi^ nMiOnal' W,'ayah Neg'ra K's«ua"
- i. persamaan kedudukan;
- j. transparansi;
- k. keadilan;
1. kepastian hukum; dan
- m. akuntabilitas.
Bagian Kedua Subjek Kerja Sama
BAB III - PRINSIP, SUBJEK DAN OBJEK KERJASAMA
Pasal 6
Subjek kerjasama dalam kerjasama daerah adalah Bupati.
Bagian ketiga Objek Kerja Sama
BAB III - PRINSIP, SUBJEK DAN OBJEK KERJASAMA
Pasal 7
- (1) Objek kerjasama daerah adalah keseluruhan menjadi kewenangan daerah. urusan pemerintahan yang telah
- (2) Objek sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat . mencakup bidang/ usaha / kegiatan/ urusan yang dikerjasamakan mulai dari potensi daerana kebijakan (pembangunan, pembiayaan, pengaturan), penyiapan infrastruktur dan pelayanan umum. maupun penyediaan
BAB IV - BENTUK KERJASAMA
Pasal 8
Kerjasama daerah dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama.
BAB IV - BENTUK KERJASAMA
Pasal 9
Perjanjian kerjasama daerah dengan mitra kerjasama wajib
BAB IV - BENTUK KERJASAMA
Pasal 10
ÜÏÏ™ menyiapkan rancangan perjanjian kerjasama dapat meminta ^n/atau Lembaga
TATA CARA KERJA SAMA
BAB V - TATA CARA KERJA SAMA
Pasal 11
Tata cara kerjasama dalam negeri:
- b. pabila salah satu pihak sebagaimana dimaksud pada huruf a menerima rencana kerjasama tersebut, dapat ditingkatkan dengan membuat
- a. Bupati atau yang mewakili dan/atau calon mitra kerjasama dapat memprakarsai atau menawarkan rencana kerja sama kepada kepala ar, k? am dan pihak ke tiga mengenai objek tertentu;
3. kesepakatan bersama; dan
4. adalah untuk c. kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud dalam huruf b kesepakatan tertulis para pihak dan dapat ditindak laniuti membicarakan lebih lanjut tentang rencana kerjasama. J
5. paling '2) seTkit mel^^ Sebagai™' d™ak-d Pada ayat (1) huruf b
6. maksud; b.
7. identitas para pihak; a.
8. tujuan; c.
9. ruang lingkup; dan d.
- (3) Rencana kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf r dm'a p i sübjSr menyiaPkan pcrjanjian kerjasaml yang memuau
- e. jangka waktu berlakunya kesepakatan bersama paling lama 24 bulan.
12. objek; b.
13. ruang lingkup; c.
14. hak dan kewajiban para pihak; d.
15. jangka waktu; e.
16. monitoring dan evaluasi; f.
17. pengakhiran; g-
18. keadaan memaksa; dan h.
19. penyelesaian perselisihan. 1
20. '"'oiehBuZT ^jasama dalam negeri dilakukan
BAB V - TATA CARA KERJA SAMA
Pasal 12
Tata cara kerjasama luar negeri:
- a. prakarsa kerjasama Pemerintah Daerah dengan pihak luar negeri dapat berasal
1. pemerintah daerah;
2. pihak luar negeri kepada pemerintah daerah- dan
4. daerah^31 Kem'nteri' Negeri kepada pemerintah 3
- b. prakarsa kerjasama sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1 dan 2 DaSi^11 dan dlk°nsultasikan °^ek Pemerintah Daerah kepada8 Kementerian Datï k Pertimbangan. Pertimbangan Kementerian menyusun^e^S^ dasar dala"&gt; Bupati untuk dijadikan
- c. Kementerian Dalam Negeri menyampaikan prakarsa kerjasama dari Pihak Luar Negen sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 3 kepada Bupati besertl pertimbangannya. Pertimbangan tersebut dijadikan dasar dalam menyusun Rencana Kerjasama oleh Pemerintah Daerah;
- d. rencana kerjasama sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf n kdnmeSua" PemWin,ah Daerah kePada Menteri Dalam Negeri, antara
1. subyek;
2. latar belakang;
3. maksud, tujuan dan saran;
4. obyek/ruang lingkup;
5. basil kerjasama;
6. sumber pembiayaan; dan
7. jangka waktu pelaksanaan.
- e. KerjaSan,a LUaT NegCri ™niadi Langan dan dilakukan oleh Bupati.
TIM KOORDINASI KERJASAMA DAERAH
BAB VI - TIM KOORDINASI KERJASAMA DAERAH
Pasal 13
- (1) ki' Tim K°' Da'ah ** menyiapkan
- (2) aXun^e^ Kerjasama Daerah sebagaimana dimaksud pada aLndto£Jmakan bida"S/P°t=™ Daerah yang
- (3) Bupati memberitahukan hasil inventarisasi dan pemetaan bidang/potensi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada DPRD.
- (4) Kerjasama ^erth k«"gS°taan dan uraian tugas Tim Koordinasi Kerjasama Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati ## BAB VII
PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
BAB VI - TIM KOORDINASI KERJASAMA DAERAH
Pasal 14
- (1) peraSanDdarihDPm d'rah dan masyarakat harus mendapat persetujuan dan DPRD, dengan ketentuan apabila biaya kerjasama belum beriall^ Anggaranj PendaPatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berjalan, dan/atau menggunakan dan/atau memanfaatkan aset daerah. §
- (2) Kerjasama Daerah yang jangka waktunya lebih dari 5 (lima) tahun harus dit'ntUkan olah persetujuan lain Peraturan Perundang-Undangan.
BAB VI - TIM KOORDINASI KERJASAMA DAERAH
Pasal 15
Kerjasama Daerah yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi an Satuan Kerja Perangkat Daerah dan biayanya sudah teranggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tehun anggaran be^n tidak diperlukan persetujuan dari DPRD, kecuali berdampak yang membebani daerah dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).
BAB VI - TIM KOORDINASI KERJASAMA DAERAH
Pasal 16
dErbXht Pemerintah Daerah yang digunakan dalam kerjasama tidak diperbolehkan untuk dyaminkan atau dijadikan sebagai agunan.
BAB VI - TIM KOORDINASI KERJASAMA DAERAH
Pasal 17
- (1) Untuk mendapatkan persetujuan dari DPRD terhadap rencana kerjasama Pasal IT BuS daerah dan ^^akat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Bupati menyampaikan surat permohonan persetujuan dengan memh^^ ran&lt;janSan PerJanjian kerjasama kepada Ketua DPRD dengan membenkan
PENJELASAN
Pembukaan
mengenai: b
- a. tujuan kerja sama;
- b. objek yang akan dikerjasamakan;
4. L k°ntnbysi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah vang dibutuhkan untuk pelaksanaan kerjasama; dan Y g
- c. hak dan kewajiban meliputi:
6. 2
7. d.
8. bara^ ua"g ~a-
9. C' pemlXZn''arMn y'6 dibebank' da'ah dan masyarakat, serta Jenis
10. ,2&gt; 'i^ClnT Kementerian terkait. embaga Pemerintah Non kepada dan
##
PENJELASAN
Pasal 18
- (1) seba8aim'a dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), dinilai oleh diterima; untuk memperoleh keputusan dapat sejak disetujui. disetujui atau tidak dapat 2. PU1Uh '"·&gt; ' -b^-ana dimaksud pada ayat (1) dengan perincian: 3. kerjasama sebagaimana dimaksud pada avat is Z ka~Pendapat dan sarannya kepada Bupatk menyampaikan a. - ^"akSUd pada huruf a, dalam waktu paling lama 14 kerjasama dan hari perjanjian kepada DPRD; - membenkan persetujuan, maka dinyatakan telah memberikan p^rsemjuan apabila dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari kembali kerja sejak diterima - ' ssssbsff setelah penandatanganan perjanjian ke^asama ' S) kerJa ## BAB VIII HASIL KERJA SAMA
PENJELASAN
Pasal 19
- (1' XSSaT18 daPM b€rUPa '"S* SUrat b'barga. bareng dan keuntungan - (2) PemÜT3dTrah dimaksud pada ayat (1) yang meniadi hak asli daerah sesuai dengan peraturan berlaku. perundang-undangan yang - 131 Pemerinih'r^^^^ yang menJadl hak surat Daerah sesuai dengan peraturan perundang- ## BAB IX PERUBAHAN KERJA SAMA
PENJELASAN
Pasal 20
- «' ketentuan dalam kerjasama daerah. - (2) Mekanisme perubahan