PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 13 Tahun 2017 tentang BELANJA SUBSIDI BERAS I BERAS GRATIS UNTUK MASYARAKAT BERPENDAPATAN RENDAH DI KABUPATEN TABALONG (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI TABALONG PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN BUPATI TABALONG NOMOR @~ TAHUN 2017
TENTANG
BELANJA SUBSIDI BERAS I BERAS GRATIS UNTUK MASYARAKAT BERPENDAPATAN RENDAH DI KABUPATEN TABALONG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TABALONG,
- a. bahwa dalam rangka menanggulangi kemiskinan dan mendorong pertumbuhan daya beli masyarakat khususnya berkaitan dengan kerawanan pangan keluarga pra sejahtera, maka Pemerintah Kabupaten Tabalong telah mengalokasikan belanja subsidi kepada BULOG sebagaimana telah tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabu paten Tabalong;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Subsidi dianggarkan sesuai dengan keperluan perusahaanllembaga penerima subsidi dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang Peraturan Pelaksanaannya lebih lanjut dituangkan dalam Peraturan Bupati;
c.
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Belanja Subsidi Beras I Beras Gratis Untuk Masyarakat Berpendapatan Rendah di Kabupaten Tabalong;
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 8 Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
- 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 12 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Tahun 2016
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Kabupaten
- 13 Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan
Menetapkan
- 14 . Peraturan Menengah Nomor 18
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02); Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 18 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Daerah Kabupaten Tabalong 2015-2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2014 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 18);
MEMUTUSKAN
PERATURAN BUPATI TENTANG BELANJA SUBSIDI BERAS BERAS GRATIS UNTUK MASYARAKAT BERPENDAPATAN RENDAH DI KABUPATEN TABALONG.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan
- 1 Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
- 2 Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
- Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
- 4 Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tabalong.
- 5 Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Tabalong.
- 6 Kecamatan atau sebutan lain adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.
- 7 Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat ## BAB II
TUJUAN, SASARAN DAN MANFAAT
Bagian Kesatu Tujuan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Tujuan Program Rastra adalah mengurangi beban pengeluaran RTS-PM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras.
Bagian Kedua Sasaran
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Sasaran Program Rastra adalah berkurangnya beban pengeluaran RTS-PM dalam memenuhi kebutuhan pangan penyaluran beras bersubsidi yang jumlahnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB III - ANGGARAN BELANJA SUBSIDI
Pasal 4
- (1) Anggaran Subsidi Rastra disediakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Alokasi Belanja subsidi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat mengalami perubahan apabila terjadi penambahan alokasi Rastra tahun berjalan dan penyesuaian anggaran belanja subsidi dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. pada pada
BAB IV - PERUNTUKAN BELANJA SUBSIDI
Pasal 5
- (1) Belanja Subsidi Rastra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan kepada Perum Bulog.
- (2) Alokasi Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipergunakan untuk membebaskan harga tebus Rastra kepada RTS-PM sampai dengan titik distribusi.
MEKANISME PENCAIRAN BELANJA SUBSIDI
BAB V - MEKANISME PENCAIRAN BELANJA SUBSIDI
Pasal 6
- (1) Belanja Subsidi Rastra Gratis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dapat dibayarkan kepada Perum Bulog setelah penyaluran Rastra ke Titik Distribusi dilaksanakan
- a. Surat Rekomendasi dari Tim Koordinasi Rastra Kabupaten;
- (2) Pengajuan pembayaran belanja subsidi dari Kepala Perum Bulog kepada Kuasa Pengguna Anggaran Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tabalong harus dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut
- b. Surat Pengajuan Pembayaran Belanja Subsidi;
- d. Copy Berita Acara Serah Terima (BAST) Rastra; dan
6. C Kwitansi Bermaterai Cukup 4 (empat) rangkap;
7. e Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM) .
- (4) Mekanisme pembayaran belanja subsidi sebagaimana dimaksud (1), dilakukan melalui mekanisme Pembayaran Langsung (LS) dan atau Tambahan Uang (TU) pada ayat
- (3) Pengajuan pembayaran belanja subsidi dari Kepala Perum Bulog sebagaimana dimaksud ayat (1), selanjutnya diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. pada
MEKANISME PENYALURAN RASTRA
BAB VI - MEKANISME PENYALURAN RASTRA
Pasal 7
Penyaluran Program Rastra oleh Perum Bulog yang dibiayai oleh Belanja Subsidi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini harus berpedoman Pedoman Umum Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Tahun 2016 sepanjang belum ditetapkan Pedoman Umum Terbaru pada
BAB VI - MEKANISME PENYALURAN RASTRA
Pasal 8
- (1) Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Program Rastra di Daerah, Bupati membentuk Tim Koordinasi Rastra Kabupaten dan Tim Sekretariat Program Rastra Kabupaten.
- (2) Tim Koordinasi Program Rastra Kabupaten Tabalong sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas melakukan koordinasi perencanaan, anggaran, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, monitoring dan evaluasi, menerima pengaduan dan pelaporan. pada
BAB VI - MEKANISME PENYALURAN RASTRA
Pasal 9
- (1) Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Program Rastra di tingkat Kecamatan, Camat membentuk Tim Koordinasi Rastra Kecamatan\_
- (2) Tim Koordinasi Rastra Kecamatan sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, sosialisasi, monitoring dan evaluasi serta pelaporan tingkat Kecamatan pada
BAB VI - MEKANISME PENYALURAN RASTRA
Pasal 10
- (1) Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Program Rastra di tingkat Kelurahan, Kepala Desa/ Lurah membentuk Pelaksana Distribusi Program Rastra di Wilayahnya.
- (2) Pelaksana Distribusi Rastra sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas memeriksa; mendistribusikan dan mengadministrasikan serta melaporkan hasil pelaksanaan Distribusi Rastra ke Tim Rastra Kecamatan. pada
BAB VI - MEKANISME PENYALURAN RASTRA
Pasal 11
Penyaluran Rastra ke Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat terhitung sejak bulan Januari 2017.
BAB VII - PENGAWASAN
Pasal 12
Pengawasan pelaksanaan penyaluran subsidi beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dilaksanakan oleh Inspektorat.
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Tabalong Nomor 04 Tahun 2016 tentang Subsidi Beras Untuk Keluarga Miskin Beras Untuk Keluarga Sejahtera Gratis Kabupaten Tabalong Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 4), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG DINAS SOSIAL
A Yani Kel. Mabu 'un Kec . Murung Pudak Kab . Tabalong Kalimantan Selatan
Alamat Kode Pos 71571
/ Fax: (0526) 2031667 Website
Telp.
TELAAHAN STAE
Kepada
BUPATI TABALONG.
Dari
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tabalong:
Tanggal
29 Maret 2017.
Nomor
B- 58 /SOSIALLINJAMSOS/460/03/2017.
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran

1 satu berkas.

Hal

Mohon Persetujuan Penandatanganan Peraturan Bupati Tentang Belanja Subsidi Kepada Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik Sub Divisi Regional Barabai Kabupaten Tabalong:

I Pokok Persoalan

Program Beras untuk Rumah Tangga berpendapatan rendah untuk memberikan bantuan pangan (beras) kepada Keluarga Pra Sejahtera guna memenuhi kebutuhan gizi dan mengurangi sebagian beban pengeluaran bantuan sosial Rastra Gratis kepada keluarga berpendapatan rendah dengan jumlah yang ditentukan

Dalam pelaksanaan program yang dimaksud penetapan Peraturan Bupati Tabalong berkenaan Belanja Subsidi Kepada Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik Sub Divisi Regional Barabai Kabupaten Tabalong perlu rangka

## IIL Fakta dan Data

Berdasarkan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 339/ HUKI 2016 tentang Penetapan Jumlah Keluarga Penerima Manfaat Beras Sejahtera Tahun 2017 untuk Kabupaten Tabalong Berjumlah 9.955 RTS-PM dan berdasarkan hasil Musyawarah Desal Musyawarah Kelurahanl Musyawarah Kecamatan dan Musyawarah Kabupaten masih ada 1.032 RTS- PM yang juga berhak menerima bantuan Rastra Gratis dari Pemerintah sehingga jumlah yang harus dibantu berjumlah 10.987 RTS-PM

IV Pembahasan/ Analisis

Program pemberian Rastra Gratis kepada keluarga berpendapatan rendah ini merupakan program prioritas yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Tabalong sehingga direalisasikan segera, dengan membuatkan dasar pelaksanaan Peraturan Bupati. perlu

V Kesimpulan

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud ditetapkan Peraturan Bupati Tabalong: perlu

VI Saran Tindak

Berdasarkan Analisis dan Kesimpulan diatas maka disarankan 2 (dua) Saran Tindak

- 1 Program Beras Sejahtera Gratis ini segera dilaksanakan dengan menyiapkan Dasar Hukum Peraturan Bupati perlu

- 2 Program Rastra Gratis ini tidak dapat dilaksanakan tanpa didahului dengan Peraturan Bupati.

Mohon Petunjuk dan Pertimbangan

BUPATI TABALONG


WAKIL BUPATI TABALONG


SEKRETARIS DAERAH

2 (3

ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT


## Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku tanggal diundangkan. pada

Agar setiap orang mengetahuinya; memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong:

Ditetapkan di Tanjung pada tanggal 29 Macat 2019

BUPATI TABALONG,

H. ANANG SYAKHFIANI



Diundangkan di Tanjung tanggal 29 2017 pada

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

H. ABDUL MUTHALIB SANGADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2017 NOMOR 0 ?