PERATURAN DAERAH KABUPATEN BI Nomor 22 Tahun 2001 tentang RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN ATAU PERTOKOAN (berlaku 27 Februari 2001)
Pembukaan
Menimbang : a.
bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan daerah Tingkat II, maka Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan merupakan jenis Retribusi Daerah Kabupaten;
- b. bahwa berdasarkan hal sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu menetapkan retribusi pasar grosir dan atau pertokoan dengan suatu Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi;
Mengingat : 1.
Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903) juncto Undang-undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3969);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611);
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) Juncto Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah;
12. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04-PW.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan Pemungutan Retribusi Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998 tentang Komponen Tarif Retribusi;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan lain-lain;
Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TENTANG RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN PERTOKOAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
- a. Kabupaten adalah Kabupaten Muaro Jambi;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi;
- c. Bupati adalah Bupati Muaro Jambi;
- d. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Daerah yang berlaku;
- e. Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara/Daerah dengan atau bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan Firma, Kongsi, Koperasi,
6. Yayasan atau Organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
- f. Pasar Grosir dan atau Pertokoan adalah pasar grosir berbagai jenis barang, termasuk tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan fasilitas pasar pertokoan yang dikontrakkan/disediakan oleh Pemerintah Daerah;
- g. Tempat Pelelangan adalah tempat penjual dan pembelian melakukan transaksi jual beli secara lelang;
- h. Kios adalah bangunan dipasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk usaha berjual;
- i. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
- j. Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan Fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, termasuk tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh perusahaan daerah (PD) pasar dan pihak swasta;
- k. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran;
- l. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatan pelayanan fasilitas pasar dan atau pertokoan;
- m. Surat Pendaftran Objek Retribusi Derah, yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan Perundang-undangan retribusi daerah;
- n. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- o. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
- p. Surat Ketetapan Retribusi Daerah lebih bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
- q. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- r. Surat Keputusan keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang disajikan oleh wajib retribusi;
- s. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;
- t. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi ## BAB II
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Dengan nama retribusi pasar grosir dan atau pertokoan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas setiap pelayanan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang termasuk tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan fasilitas pasar pertokoan yang dikontrakkan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
- (1). Objek retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar dan atau perkantoran oleh Pemerintah Kabupaten yang meliputi:
- a. Pasar grosir sebagai jenis barang;
- b. Tempat pelelangan hasil bumi (fool lelang karet).
- (2). Tidak termasuk objek retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar dan atau perkantoran yang dimiliki dan atau dikelola oleh pihak swasta dan Perusahaan Daerah.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai retribusi.
GOLONGAN RETRIBUSI
BAB III - GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5
Retribusi pasar grosir dan atau pertokoan digolongkan sebagai retribusi jasa usaha.
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
BAB IV - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6
Tingkat penggunaan jasa dihitung ## BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
BAB IV - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 7
Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya antara lain biaya investasi, biaya perawatan/pemeliharaan, biaya penyusutan, biaya asuransi, angsuran bunga pinjaman, biaya rutin/periodic yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa, biaya administrasi umum yang mendukung penyediaan jasa.
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
BAB VI - STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 8
- (1). Struktur tarif digolongkan ## BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN
BAB VI - STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 9
Retribusi yang terutang dipungut dalam Kabupaten tempat pelayanan iberikan.
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
BAB VIII - MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 10
Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
BAB VIII - MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 11
Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
SURAT PENDAFTARAN
BAB IX - SURAT PENDAFTARAN
Pasal 12
- (1). Wajib retribusi wajib mengisi SPdORD.
- (2). SPdROD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.
- (3). Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati sesuai Peraturan Perundangundangan yang berlaku.
PENETAPAN RETRIBUSI
BAB X - PENETAPAN RETRIBUSI
Pasal 13
- (1). ## BAB XI
TATA CARA PEMUNGUTAN
BAB X - PENETAPAN RETRIBUSI
Pasal 14
- (1). Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2). Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
TATA CARA PEMBAYARAN
BAB XII - TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 15
- (1). Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2). Retribusi terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SKRDKBT dan STRD.
- (3). Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.
TATA CARA PENAGIHAN
BAB XIII - TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 16
- (1). Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2). Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
K E B E R A T A N
BAB XIV - K E B E R A T A N
Pasal 17
- (1). Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB;
- (2). Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alas an yang jelas;
- (3). Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut;
- (4). Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB ditetapkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;
- (5). Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dalam pasal ini tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan;
- (6). Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.
BAB XIV - K E B E R A T A N
Pasal 18
- (1). Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan;
- (2). Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang;
- (3). Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu Keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
BAB XV - PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 19
- (1). Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati;
- (2). Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus memberikan Keputusan;
- (3). Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dengan ayat (2) Pasal ini telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu Keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;
- (4). Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut;
- (5). Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB;
- (6). Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan berupa bunga sebesar 2 % (dua Persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.
BAB XV - PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 20
- (1). Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukansecara tertulis kepada Bupati dengan menyebutkan :
- a. Nama dan alamat wajib retribusi;
- b. Masa retribusi;
- c. Besarnya kelebihan pembayaran;
- d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2). Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat;
- (3). Bukti penerimaan oleh Pejabat Kabupaten atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.
BAB XV - PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 21
- (1). Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah membayar kelebihan retribusi (SPMKR);
- (2). Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
BAB XVI - PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 22
- (1). Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2). Pengurangan keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dengan ## BAB XVII
DALUWARSA PENAGIHAN
BAB XVI - PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 23
- (1). Hak untuk melakukan penagihan retribusi, daluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutang retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana retribusi.
- (2). Daluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
- a. Diterbitkan surat teguran atau;
- b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung;
- c. Diterbitkan SKRDKB atau SKRDKBT.
KETENTUAN PIDANA
BAB XVIII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 24
- (1). Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Kabupaten diancam hukuman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali retribusi terutang;
- (2). Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
PENYIDIKAN
BAB XIX - PENYIDIKAN
Pasal 25
- (1). Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah;
- (2). Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
- c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan penyidikan;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (3). Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
KETENTUAN PENUTUP
BAB XX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26
Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Bupati.
BAB XX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi.

Penetapan: Ditetapkan di Sengeti pada tanggal 27 Februari 2001

Penandatangan: BUPATI MUARO JAMBI DTO Z.BACHRI SALEH, SH

Penetapan: DIUNDANGKAN DI SENGETI PADA TANGGAL 13 MARET 2001

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI DTO DRS. MUCHTAR MUIS. DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI 22 SERI B TANGGAL 13 MARET 2001 .
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
## NOMOR 22 TAHUN 2001
## TENTANG
## RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN ATAU PERTOKOAN
## 1. UMUM
Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah juncto dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 telah menempatkan Retribusi daerah sebagai salah satu perwujudan kewajiban warga Negara terhadap Pemerintah Kabupaten, dalam
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 2
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 3
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 4
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 5
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 6
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 7
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 8
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 9
Cukup jelas ```
PENJELASAN
Pasal 10
Cukup jelas Pasal 11 Cukup jelas Pasal 12 Cukup jelas Pasal 13 Cukup jelas Pasal 14 Cukup jelas Pasal 15 Cukup jelas Pasal 16 Cukup jelas Pasal 17 Cukup jelas Pasal 18 Cukup jelas Pasal 19 Cukup jelas Pasal 20 Cukup jelas Pasal 21 Cukup jelas Pasal 22 Cukup jelas Pasal 23 Cukup jelas Pasal 24 Cukup jelas Pasal 25 Cukup jelas Pasal 26 Cukup jelas Pasal 27 Cukup jelas ```
PENJELASAN
Pasal 24
Dalam penjelasan umum dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 yang pada prinsipnya menegaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah, antara lain retribusi Daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah, untuk meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, Daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai dengan Pembentukan Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah menetapkan ketentuan-ketentuan pokok yang memberikan pedoman kebijakan dan arahan bagi Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pasar grosir dan atau pertokoan sekaligus menetapkan pengaturan untuk menjamin penerapan prosedur pemungutannya. Walaupun pada hakekatnya retribusi pasar grosir dan atau pertokoan merupakan beban masyarakat namun tetap dijaga kebijakan tersebut dapat memberikan beban yang adil. ## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL