UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor TAHUN Tahun 1957 tentang PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 13 TAHUN 1957 (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1957 NO. 58) TENTANG MENAMBAH UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 1952 (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1952 NO. 78) TENTANG " (berlaku 16 Oktober 1957)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa Pemerintah berdasarkan Pasal 96 ayat 1 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia telah menetapkan Undang-undang Darurat No. 13 tahun 1957 tentang menambah Undang-undang No. 21 tahun 1952, tentang "Menetapkan Undang-undang Darurat tentang hak pengangkatan dan pemberhentian pegawai-pegawai Republik Indonesia Serikat (Undangundang Darurat No. 25 dan 34 tahun 1950) sebagai Undang-undang Republik Indonesia,
- b. bahwa peraturan-peraturan yang termaktub dalam undang-undang darurat tersebut perlu ditetapkan sebagai undang-undang,
Mengingat : Pasal-pasal 89 dan 97 ayat 1 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia,
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat,
MEMUTUSKAN : ________________
Menetapkan :
MEMUTUSKAN :
UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 13 TAHUN 1957 (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1957 NO. 58) TENTANG MENAMBAH UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 1952, TENTANG "MENETAPKAN UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG HAK PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI-PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA SERIKAT (UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 25 DAN 34 tahun 1950) SEBAGAI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA", SEBAGAI UNDANG-UNDANG.
Pasal 1
Pada pasal 1 ayat 1 Undang-undang No. 21 tahun 1952 ditambah sub g, yang berbunyi,
Pasal 89
Mengingat : Pasal-pasal 89 dan 97 ayat 1 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia,
Pasal 96
- b. bahwa peraturan-peraturan yang termaktub dalam undang-undang darurat tersebut perlu ditetapkan sebagai undang-undang,
Mengingat : Pasal-pasal 89 dan 97 ayat 1 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia,
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat,
MEMUTUSKAN : ________________
Menetapkan :
MEMUTUSKAN :
UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 13 TAHUN 1957 (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1957 NO. 58) TENTANG MENAMBAH UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 1952, TENTANG "MENETAPKAN UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG HAK PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI-PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA SERIKAT (UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 25 DAN 34 tahun 1950) SEBAGAI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA", SEBAGAI UNDANG-UNDANG.
Pasal I
Peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undang-undang Darurat No. 13 tahun 1957 tentang menambah Undang-undang No. 21 tahun 1952 tentang "Menetapkan Undang-undang Darurat tentang hak pengangkatan dan pemberhentian, pegawai-pegawai Republik Indonesia Serikat (Undang-undang Darurat No. 25 dan 34 tahun 1950) sebagai Undangundang Republik Indonesia", ditetapkan sebagai undang-undang dan berbunyi sebagai berikut.
Pasal tunggal
Pada pasal 1 ayat 1 Undang-undang No. 21 tahun 1952 ditambah sub g, yang berbunyi,
"Ketua Konstituante, yang mengenai pegawai yang dipekerjakan pada Konstituante itu, kecuali yang tersebut dalam huruf a di atas ini".
Diundangkan pada tanggal 16 Oktober 1957 MENTERI KEHAKIMAN, ttd G.A. MAENGKOM
WAKIL PERDANA MENTERI I, ttd HARDI
LEMBARAN NEGARA NOMOR 100 TAHUN 1957
Pasal II
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Oktober 1957 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd SOEKARNO

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ## MEMORI
PENJELASAN
Pembukaan
TENTANG
USUL UNDANG-UNDANG PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT No. 13 TAHUN 1957 (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1957 No. 58) TENTANG MENAMBAH UNDANG-UNDANG No. 21 TAHUN 1952 (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1952 No. 78) TENTANG " MENETAPKAN UNDANG- UNDANG DARURAT TENTANG HAK PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI-PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA SERIKAT (UNDANG-UNDANG DARURAT No. 25 DAN 34 TAHUN 1950) SEBAGAI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA," SEBAGAI UNDANG- UNDANG
Undang-undang ini adalah untuk mengisi kekurangan dalam Undang-undang No. 21 tahun 1952 (Lembaran Negara tahun 1952 No. 78), yang belum memuat ketentuan mengenai hak pengangkatan dan pemberhentian pegawai-pegawai yang dipekerjakan pada Konstituante, ialah semenjak terbentuknya pada tanggal 10 Nopember 1956.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 1445