PERATURAN BUPATI MA Nomor 28 Tahun 2015 tentang AH PROVINSI MALUKU PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH NOMOR 28 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN BESARAN PENGHASIL AN TETAP KEPALA PEMERINTAH NEGERI /NEGERI ADMINISTRATIF DAN PERANGKAT NEGERI /NEGERI ADMINISTRATIF DI KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN ANGGARAN 2015 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI MALUKU TENGAH,
a
bahwa dalam rangka pelaksanaan Ketentuan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa, maka Kepala Pemerintah .Negeri/ Negeri Administratif dan Perangkat Negeri/ Negeri Administratif wajib memperoleh penghasilan yang bersumber dari Alokasi Dana Negeri / Negeri Administratif dan dianggarkan dalam APB Negeri/ Negeri Administratif; setiap tetap
- b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Penetapan Besaran Pengahasilan Kepala Pemerintah Negeri /Negeri Administratif dan Perangkat Negeri /Negeri Administratif di Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2015; tentang Tetap
- 1 Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat [I dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat 1 Maluku (Lembaran Negara Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2645); tentang
2. Undang-Undang 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
- 3 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat jo. Undang-Undáng Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tehun 2000 Nomor 174, Tambahan Lembaran Nomor 3896 ); Bury
- tcntang 40 Kabupatcn Scram Aru di Provinsi Nomor 155, 4350); 2003 tentang 17 2003 Nomor ); 5. Tahun 2004 01 Negara Tahun Negara Nomor 4355 ); 6. 2004 tentang 5, 15 Jawab Keuangan Nomor 66, 7 4400); 2004 tentang 33 Pusat dan 2004 Nomor 125, 8 4438); 6 Tahun 2014 tentang Nomon 2014, Tambahan Lembaran 9 ); 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Pembcntukan 2003 Tahun Nomor Bagian Timur, Undang Bagian Maluku Kcpulauan Seram Undaung-C Tambahan ten 2003 Kabupaten Kabupal Tahun dan Negara Barat Nomor (Lcmbaran Negara Keuangan Tahun Lcmbaran 47 , Tambahan Nomor Tahun Undang Ncgara 4286 (Lcmbaran Nomor Negara Ncgara tentang Lcmbaran Nomor (Lembaran 2004 Undang Negara Lembaran UndangPerbendaharaan Tambahan Pemeriksaan Tahun Nomor Nomor Negara Tanggung Undang Tambahan 2004 dan Undang-C Tahun Pengclolaan Ncgara Nomor (Lcmbaran Ncgara Perimbangan lcmbaran Tahun Pemerintahan Nomor Pemerintah Undang-Undang Tambahan Antara Tahun Negara Kcuangan (Lembaran Nomor Dacrah Negara Lembaran Desa Negara Undang-Undang Tahun Negara (Lembaran 5495\_
Undang-Undang
- Nomor 58 Tahun 2005 Daerah (Lembaran Indonesia Tahun Keuangan Lembaran Negara Nomor tentang Pemerintah Peraturan 11. Pengelaolaan 4578);
- NomoTelah diubah dengan Undang-Undang 10. Perubahan Kedua Atas 9 Nomor 9 Nomor 23 Tahun 2015 Nomor Tambahan Undang Negara Tahun Nomor 5679); Negara Nomor Sebagaimana Undang Daerah 2015 Tahun 58, (Lembaran Lcmbaran
- Nomor 79 Tahun 2005 12. Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Lembaran Negara Nomor 4593); 165, Tambahan tentang
- Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 13. Peraturan Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539); tentang 123,
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 2093); tentang
15. Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Pembangunan Desa (Berita Negara Tahun Peraturan tentang 2014 2094);
Menetapkan
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Dacrah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Tahun 2015 Nomor 158); Negara
17. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 1 Tahun 2006 tcntang Ncgcri (Lcmbaran Dacrah Kabupaten Maluku Tcngah Tahun 2006 Nomor 126 Seri D);
18. Peraturan Dacrah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Maluku Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2008 Nomor 45);
4. 19 Peraturan Dacrah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 1l Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2014 Nomor 174);
5. 20 Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 07 Tahun 2009 tentang Penetapan Rincian Bidang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Maluku Tengah (Berita Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2009 Nomor 7);
21. Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Belanja dan Belanja Daerah Kabupaten Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2014 Nomor 163);
MEMUTUSKAN
PENETAPAN BESARAN PENGHASILAN TETAP KEPALA PEMERINTAH NEGERI /NEGERI ADMINISTRATIF DAN PERANGKAT NEGERI/ NEGERI ADMINISTRATIF DI KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN ANGGARAN 2015.
BAB KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan
1. Daerah adalah Dacrah Kabupaten Maluku Tengah.
2. 2 Pemerintah adalah Pemcrintah Pusat.
3. 3 Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Dacrah yang memimpin pelaksanaan unsu Pemerintahan menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. 4 Kepala Daerah adalah Bupati Maluku Tengah.
5. Negeri adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat; ## BAB III
Pasal 3
- (2) Penghasilan Tetap sebagaimana pada ayat (1) diberikan terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember berjalan.
- (1) Penghasilan Kepala Pemerintah Negeri / Negeri Administratif Dan Perangkat Negeri / Negeri Administratif diperolah selama 12 (dua belas) bulan yang dibayarkan setiap bulan. Tetap
- (3) Penghasilan anggarkan dalam 1 di pada kode Administratif Penghasilan 21.1 Belanja Pegawai / tetap masing masing tetap.
Pasal 4
- (2) Kepala Pemerintah Ncgeri/ Ncgeri Administratif dan Perangkat Ncgeri / Negcri Administratif yang mempcroleh pembayaran pcnghasilan adalah kcpala Pemcrintah Ncgeri / Negeri Administratif dan Perangkat Ncgeri/ Ncgeri Adminiscatif yang diangkat dan telah dilantik oleh pcjabat yang bcrwenang dan aktif menjalankan tugas-tugas pemerintahannya. tctap
2. Kcpala Pcmcrintah Negeri /Ncgcri dan Pcrangkat Ncgcri/Negcri Administratif oleh bendahara Negeri / Negcri Administratif berlaku. sesuai Mekanisme Pcngclolaan Keuangan yang Tetap setiap
Pasal 5
Apabila dikemudian hari terjadi kesalahan administrasi atas pembayaran Penghasilan Tetap Kepala Pemcrintah Negeri/ Negeri Administratif dan Perangkat Negeri /Negeri Administratif maka kepada masing-masing yang bersangkutan wajib mengembalikan Dana ke Kas Ncgeri/Negcri Administratif sesuai ketentuan yang berlaku.
Pasal 6
Alokasi Penghasilan Kepala Pemcrintah Negeri / Negeri Administratif dan Perangkat Negeri/ Negeri Administratif dalam 1 (Satu) Tahun Anggaran, jika tidak terserap akan menjadi SILPA untuk di masukan dalam APB Negeri/Negeri Administratif tahun berikutnya. tetap
BAB III - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7
BAB III KETENTUAN PENUTUP
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mcngctahuinya, mcmerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Dacrah Kabupaten Maluku Tengah.

Penandatangan: Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Diundangkan di Masohi pada tanggal Juni 2015 SEKRETARIS DAERAH 'KABUPATEN MALUKU TENGAH, UMARELLA IBRAHIM DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN 2015 NOMOR /97