PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN Nomor 28 Tahun 2015 tentang RETRJBUSJ PENGUJJAN KENDARAAN BERMOTOR (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
·.,
BUPATISAROLANGUN PROVINS! JAMB!
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN NOMOR fl/ TAHUN 2015
TENTANG
RETRJBUSJ PENGUJJAN KENDARAAN BERMOTOR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SAROLANGUN,
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
1.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Sarolangun.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sarolangun.
\_\_\_\_\_\_\_\_
6. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
8. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
9. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
10. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk menfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerin tah daerah yang bersangku tan.
11. Surat Setoran Retribusi Daerah,yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh kepala daerah.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang teru tang.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
14. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/ atau denda.
BAB II - NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 2
BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
BAB II - NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 3
- [I) Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di atas air sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kendaraan bermotor di atas air dengan kapasitas 1 s/d 2,9 GT.
BAB II - NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 4
- ( 1) Subjek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan peraturan perundangundangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2J Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
BAB III - GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor termasuk dalam Golongan Retribusi Jasa Umum.
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
BAB IV - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6
Tingkat penggunaan jasa pengujian kendaraan bermotor diukur
BAB IV - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 7
-;...,"; ... rfon ~Q~Qr::in rl.:::1 larn pemasangan tanda samping, biaya tanda uji dan segel dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang diberikan.
Pasal 18
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten 'Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro .'. .Jambi- dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3.
Undang-Undang
Nomor 28 Tahun
2009
tentang
Pajak
Daerah
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N omor 5161);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN dan ·
BUPATISAROLANGUN
MEMUTUSKAN:
PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.
Menetapkan
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Sarolangun.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sarolangun.
\_\_\_\_\_\_\_\_
6. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
8. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
9. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
10. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk menfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerin tah daerah yang bersangku tan.
11. Surat Setoran Retribusi Daerah,yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh kepala daerah.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang teru tang.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
14. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/ atau denda.
- [I) Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di atas air sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kendaraan bermotor di atas air dengan kapasitas 1 s/d 2,9 GT.
- ( 1) Subjek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan peraturan perundangundangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2J Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor termasuk dalam Golongan Retribusi Jasa Umum.
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Tingkat penggunaan jasa pengujian kendaraan bermotor diukur
-;...,"; ... rfon ~Q~Qr::in rl.:::1 larn pemasangan tanda samping, biaya tanda uji dan segel dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang diberikan.
- ( 1) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan berdasarkan Jumlah Berat yang diperbolehkan.
- (2J Struktur dan besarnya tarif retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Pasal 9

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## BAB VII

## WILAYAH PEMUNGUTAN

## Pasal 10

Wilayah pemungutan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah di Kabupaten Sarolangun.

## BAB VIII

## PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAANPEMBAYARAN

## Pesel 11

- ( 1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

,-----.,\_

## Pasal 12

- (1) Retribusi yang terutang harus dilakukan pembayaran secara tunai/lunas.
- (2) Pembayaran retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penentuan tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

## Pasal 13

- (1) Pembayaran tidak diperkenankan diangsur atau ditunda, pembayaran harus dilunasi setelah pelayanan objek retribusi diberikan.
- (2) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (3) Keterlambatan uji berkala dikenakan sanksi denda perbulan sebagaimana tercantum dalam angka 1 huruf f tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BABIX PENAGIHAN

## Pasal 14

- ( 1) Penagihan retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD dan didahului Surat Teguran.
- (2) Pengeluaran Surat Teguran sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi dilakukan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalamjangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan dan penerbitan Surat Teguran diatur dengan Peraturan Bupati.

~

## Pasal 15

- ( 1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui 3 {tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
- a. Diterbitkan surat teguran; atau
- b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat teguran terse but.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasi kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

## Pasal 16

- ( 1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2J Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi "yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XI INSENTIF PEMUNGUTAN

## Pasal 17

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

(2} Pemberian insentif

sebagaimana dimaksud

pada ayat

( 1}

ditetapkan melalui

## Pasal 18

- (1) Selain pejabat kepolisian negara pejabat pegawai negen sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun diberikan wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
- b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
- d. Memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
- e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
- g. Menyuruh berhenti dan/ atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat .pemeriksaan, sedang berlangsung dan memeriksa .indentitas orang,benda, dan/atau dokumen yang dibawa.
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
1. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- J. Menghentikan penyidikan; dan/atau
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat( 1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan

## PENJELASAN

## ATAS

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN NOMOR IL( TAHUN 2015

## TENT ANG

## RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

## I. PENJELASAN UMUM

Penempatan retribusi sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat seperti retribusi dan lainlain, harus ditetapkan dengan undang-undang. Dengan demikian pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah harus didasarkan pada Peraturan Daerah.

Sesuai dengan semangat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersumber Pendapatan Asli Daerah dan penerimaan bunga dana perimbangan yang bersumber dari pendapatan dan belanja negara. Pendapatan Asli Daerah yang antara lain adalah pajak daerah dan retribusi daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan masyarakat, sehingga daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Peraturan Daerah ini menetapkan ketentuan-ketentuan pokok yang memberikan pedoman kebijakan dan arahan bagi daerah dalam pelaksanaan pemungutan pajak dan sekaligus menetapkan pengaturan untuk menjamin penerapan prosedur umum retribusi daerah khususnya mengenai Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

## II. PASAL DEMI PASAL

## Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

~


Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

## Pasal 19

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

## BAB XIV

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 20

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2001 ten tang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2001 Nomor 20, Seri B, Nomor 2) beserta perubahannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun.

·-

...

~

i

.4SAROLANGUN,

CEK ENDRA

Ditetapkan di Sarolangun pada tanggal 31 oesemeer 2015




THABRONIROZALI

Diundangkan di Sarolangun

pada tanggal

3/ Dt.S~m 6t.r 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN,

&lt;»

1


w &gt;-id 0 5: z 0 c z 1