Unknown Unknown Nomor 85 Tahun 1999 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati; 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun lggg tentang Penyelenggar€ran Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3351); 2. Undang-Undang Nomor L7 Tahun 2OO3 tentang Keuangan Negara (l.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor a2861; 3. Undang-Undang Nomor I Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a355); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 rentajng Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungiawab Keuangan Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44OO); 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan Antara pemerintahan pusat dan Pemerintah Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 443g): 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4059); 7 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OlI tentang Pembentukan Peraturan perundang-Undangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 2a, Tambahan Icmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa (t embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (krnbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 55g7), sebagaimana telah diubah dengan Undang\_Undang Nomor 2 Tahun 2015 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5652); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan pimpinan dan Anggota Dewan Per (berlaku 1 April 2015)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BT'PATI TT'LTINGAGUNG PROVII|SI JAWA TIUT'R
PERATT'RAIY BT'PATI TULT'ITGAGI'ITG ITOMOR 16 TATIUN 2015
TTNTAITG
PIRT'BATIAIT KEIIGA ATAS PERATURAIV BT'PATI TT'LUIIGAGT'NG NOMOR 85 TAIIT'il 2OT4 TEITTAITG PTI{JABARAN AIYGGARAIT PEITDAPATAI| DAIT BELIIITJA DAERAII TAIIT'N AITGGARAIT 2015
DENGAIV RATIMAT TUHAIT YANG UAHA ESA
BT'PATI TT'LUNGAGT'IIG,
bahwa dalam rangka pelaksanaan Dana Desa Tahun Anggaran 2015 serta program dan kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau mendesak yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan dalam APBD maka perlu diadakan Perubahan Ketiga atas peraturan Bupati T\rlungagung Nomor 85 Tahun 2Ol4 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun lggg tentang Penyelenggar€ran Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3351);
2. Undang-Undang Nomor L7 Tahun 2OO3 tentang Keuangan Negara (l.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor a2861;
3. Undang-Undang Nomor I Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 rentajng Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungiawab Keuangan Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44OO);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan Antara pemerintahan pusat dan Pemerintah Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 443g):
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4059); 7
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OlI tentang Pembentukan Peraturan perundang-Undangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 2a, Tambahan Icmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa (t embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (krnbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 55g7), sebagaimana telah diubah dengan Undang\_Undang Nomor 2 Tahun 2015 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5652);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416l. sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2l Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2OO4 tentang Kedudukan protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan perwakilan RalVat Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia
A
A
Tahun 2OOT Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a7l2l;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2Ol2 (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol2 Nomor l7l, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 53a0);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor a5751;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 138, Lembaran Negara Republik Inonesia Nomor 45761 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O1O Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor +5781;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a585);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasa.n penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 461Q;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2OOT tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a7a\;
20. Peratura.n Pemerintah Nomor 5 Tahun 2OOg tentang
u
Bantuan Keuangan Kepada partai politik (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1g, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2Ol2 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OlO Nomor l 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 123, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539];
25. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2Ol4 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 16g, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5S5g);
26. Peraturan Presiden Nomor g7 Tahun 2Ol4 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang\_Undang Nomor 12 Tahun 2O1l tentang pembentukan peraturan Perundang-Undangan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
27. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2Ol5 (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 56);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2l Tahun 2011;
29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : g4 /pMK.OZ l2OOa
A
tentang Penggunaan Dana Bagr Hasil cukai Hasil Tembakau dan sanksi atas penyarahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Keuangan Nomor: 20 / PMK.OZ / 2OO9;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2oll tentang Pedoman pemberian Hibah dan Bantuan sosial sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2Ol2;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2ol4 tentang Pembentukan produk Hukum Daerah;
3. 32.Petaturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2ol4 tentang Pedoman penyusunan Anggaran pend,apatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2OlS;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor g Tahun 2oao tentang sumber pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2006 Nomor O7 Seri D);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 14 Tahun 2oor tentang pokok-pokok pengeroraan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten T\rlungagung Tahun 2OOT Nomor O3 Seri E);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Thlungagung Nomor Io Tahun 2oo8 tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2oos-2o25 (Lembaran Daerah Kabupaten T\rlungagung Tahun 200g Nomor o1 seri E);
36. Peraturan Daerah Kabupaten T\rlungagung Nomor 16 Tahun 2010 tentang pajak Daerah (L,embaran Daerah Kabupaten T\rlungagung Tahun 2oro Nomor 0r Seri B) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Kabupaten Ttrlungagung Nomor 12 Tahun 2or2 (Iembaran Daerah Kabupaten T\rlungagung Tahun 2Ol2 Nomor 01 Seri B);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Turungagung Nomor 5 Tahun 2OLL tentang pembentukan dan Penyelenggaraan Badan penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten T\rlungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Ttrlungagung Tahun 2orr Nomor 0r seri D) sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan Daerah Nomor ro Tahun 2or4 (Lembaran Daerah Kabupaten T\rlungagung Tahun 2or4 Nomor 2 seri D);
38. Peraturan Daerah Kabupaten T\rlungagung Nomor rT Tahun 2oLl tentang organisasi dan Tata Keda satuan Polisi Pamong praja (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2}ll Nomor 03 Seri D);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor I Tahun 2O12 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (kmbaran Daerah Kabupaten T\rlungagung Tahun 2012 Nomor 01 Seri C);
40. Peraturan Daerah Kabupaten T\_rlungagung Nomor 3 Tahun 2O12 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten T\rlungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2012 Nomor O3 Seri C);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Ttrlungagung Nomor 13 Tahun 2Ol2 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2012 Nomor O5 Seri C);
42. Peraturan Daerah Kabupaten T\rlungagung Nomor lO Tahun 2013 tentang Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2Ol4 - 2Ol8 (lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2013 Nomor I Seri E);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor I Tahun 2014 tentang Pembentukan produk Hukum Daerah Kabupaten T\rlungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2014 Nomor 12 Seri E);
44. Peraturan Daerah Kabupaten T\rlungagung Nomor 9 Tahun 2Ol4 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten T\rlungagung Tahun 2Ol4 Nomor 3 Seri D);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 13 Tahun 2O14 tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2O1S (Lembaran Daerah Kabupaten T\rlungagung Tahun 2O14 Nomor 3 Seri A);
46. Peraturan Bupati T\rlungagung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara penganggaran, pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungiawaban dan pelaporan Hibah dan Bantuan Sosial di Kabupaten Tulungagung (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2Ol4 Nomor 3);
47. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor g5 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 {Berita Daerah Kabupaten T\rlungagung Tahun 2OI4 Nomor g6) s,sfagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati T\rlungagung Nomor 14 Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten T\rlungagung Tahun 2015 Nomor l4);
u
MEMUTUSKAN
PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG NOMOR 85 TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
MenetapKan : BEI,ANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ttrlungagung Nomor 85 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 15 (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2014 Nomor 86) yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati T[lungagung :
- a. Nomor 12 Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2015 Nomor l2);
- b. Nomor 14 Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten T\rlungagung Tahun 2015 Nomor 14);
3. diubah sebagai berikut:
- l. Ketentuan Pasal I diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 20 15 terdiri atas :
1. Pendapatan
- a. Pendapatan Rp
232.600.595.772,75
Asli Daerah
- b. Dana Perimbangan
Rp 1.2a6.442.394.282,2O
- c. l^ainlain Pendapatan Daerah Yang Sah
Rp
709.591.485.42O,OO
Juml.ahPendapatan ... Rp 2.225.654.425..474.95
2. BelanJa
- a. Belanja Tidak langsung
- 1) Belanja
Rp
L.2s2.251.696.888,6s
Pegawai
- 2) Belanja Bunga
Rp
45.000.000,00
- 3) Belanja Rp
0,00
- Subsidi
- 4) Belanja Hibah
Rp
39.937.300.000,00
- 6) Belanja
- 7) Belanja
Rp
Rp
Rp
Rp
- s) Belanja
- Bantuan Sosial
Bagi Hasil
Bantuan
Keuangan
- Belanja Tidak Terduga 8)
I 1.656.840.000,00
12.s07.000.000,00
159.378.420.000,00
3.500.000.000,00
Jumlah BelanJa TldaL Langsung... Rp
Belanja la.ngsung
Rp
- l) Belanja
Pegawai
- Belanja 2l
Barang dan Jasa
- Belanja 3)
64.509. 143.000,00
Rp 320.290.695.750,O0
Rp 377.O4r.442.333,00
Modal
.Iumlah BelanJa Langrung
Jumlah BelanJa
Surplur/(Deftsitl . . .
Rp 76l.A4l.2ALO83,OO
2.241.Lt7.537.971,65 Rp
$2.443.0,62.496,701 Rp
Pemblayaan 3.
- a. Penerimaan Rp
- b. Pengeluaran Rp
16.401.062.496,70
3.918.000.000,00
Jumlah Pemblayaan IYotto .
Rp t2.489.062.496,70
Sisa lebih Pembiayaan Anggaran Tahun berkenaan (SILPA) Rp
0,00
- Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam angka I tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I Peraturan Bupati ini. 2.
- Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam angka I dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II peraturan Bupati ini. 3.
- Lampiran I dan l^ampiran II sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dan angka 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini. 4.
- Pelaksanaan Penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran satuarr Kerja perangkat Daerah sesuar dengan ketentuan perundang-undangan. 5.

1.479.276.256.a88,65


## pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraruran Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.


Ditetapkan di Tulungagung

pada tanggal

BUPATI

21 April 2015

I

SYAHRI MULYO

Diundangkan di Tulungagung 2l April 2015 DAERAH SEKRETARIS



## Ir. IITDRA FAUZI. MM

Pembina Utama Madya NrP. 19590919 199003 1006

Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2015 Nomor 16