PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE Nomor 12 Tahun 2013 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATt NOMOR 51 TAHUN 2008 TENTANG URAIAN TUGAS BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa untuk memberikan arah yang jelas dalam organisasi yang efisien, efekt'rf dan rasional sesuai dengan kebutuhan daerah serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, maka perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe.
Mengingat
- 1. Undang -Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Rl Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 1822); sebagaimana yang telah diperbaharui dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Talaud di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Rl Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4183); dan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Rl Tahun 2007 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4691);
2. Undang Undang i\
^
r^
C
2. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Rl Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Rl Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 3890);
3. Undang -Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Rl Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4286);
3. 5 Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4844);
4. Undang - Undang Nomor 1Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Rl Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4355);
5. 6 Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4438);
6. 7 Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang -Undangan (Lembaran Negara Rl Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 5234);
7. 8 Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi ' Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Rl Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4015);
8. 10 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan ' Keuangan Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4578);
9. 9 Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 2003 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Rl Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4263);
f-s
^
Menetapkan
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Rl Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4741);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.(Lembaran Daerah Kabupaten Sangihe Tahun 2008 Nomor 10);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga lain Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2012 Nomor 4).
MEMUTUSKAN :
:
PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 51 TAHUN 2008 TENTANG URAIAN TUGAS BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 51 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe, diubah sebagai berikut:
r
r-v
1. Diantara huruf e dan f
Pasal 5
2. e.1 Bidang Pertamanan dan Kebersihan.
2. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Lingkungan Hidup diubah sebagaimana tercantumdalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran Peraturan Bupati ini.
3. Diantara Pasal 35 dan BAB IV disisipkan 1 (satu) Bagian yaitu Bagian kelima A serta 8 (delapan) Pasal yaitu Pasal 35 A, Pasal 35 B, Pasal 35 C, Pasal 35 D, Pasal 35 E, Pasal 35 F, Pasal 35 G, dan Pasal 35 H sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Bagian Kelima A

## BIDANG PERTAMANAN DAN KEBERSIHAN

## Pasal 35 A

Bidang Pertamanan dan Kebersihan mempunyai tugas menyusun dan menyelenggarakan kebijakan teknis Bidang Penataan Pertamanan dan Kebersihan.

## Pasal 35 B

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada pasal 35 A, Bidang Pertamanan dan Kebersihan, menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyediakan, pengembangkan dan pengelolaan taman pemakaman umum dan pengelolaan taman;
- b. Penyediaan, pengembangan dan pengelolaan hutan kota dan ruang terbuka hijau perkotaan;
3. c Menyelenggarakan pelayanan kebersihan dan pengelolaan persampahan;
- d. Penyediaan, Pengembangan dan Mengelola TempatPembuangan Akhir (TPA).

## Pasal 35 C

Bidang Pertamanan dan Kebersihan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

## Pasal 35 D

Bidang Pertamanan dan Kebersihan, membawahkan :

- a. Sub Bidang Pengelolaan Taman Pemakaman Umum dan Taman Kota;
- b. Sub Bidang Pengelolaan Hutan Kota dan Ruang Terbuka Hijau;
- c. Sub Bidang Pengelolaan Kebersihan, Persampahan dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

("^

f~^

## Pasaf 35 E

Sub Bidang Pengelolaan Taman Pemakaman Umum dan Taman Kota mempunyai tugas:

- a. Menyusun Data Base dan SIM Pengelolaan Taman Pemakaman Umum, Taman Kota dan mengimplementasikan Action Plan/Program Kerja Seksi;
- b. Menyediakan perangkat regulasi tentang Taman Pemakaman Umum, Taman Kota;
- c. Menyediakan pengembangan dan pengelolaan prasarana Taman Pemakaman Umum dan penyediaan, pengembangan, pengawasan dan eksploitasi taman kota;
- d. Mengelola perizinan pengembangan taman pemakaman swadaya serta menyediakan dan mengelola prasarana, sarana/fasilitas penunjang Taman Pemakaman Umum;
- e. Menyediakan, mengelola dan merawat sarana Taman Kota serta Taman Media Jalan;
- f. Mengendalikan dan mengelola serta mengawasi izin/pemanfaatan lokasi Taman Pemakaman Umum Swadaya;
- g. Menyusun NSPM dalam upaya mendorong partisipasi masyarakat dalam memelihara Taman Kota dan mengelola Taman Pemakaman Umum;
- h. Mengukur dan mengevaluasi kinerja internal dan program serta pelayanan kepada masyarakat;
- i. Melaksanakan gerakan pelestarian Sumber Daya Alam dan intensifikasi potensi peneriamaan daerah;
- j. Meningkatkan kapasitas aparatur pengelolah Taman Pemakaman Umum, Taman Kota dan melaksanakan sosialisasi, pemberdayaan dan peran serta/partisipasi aktif masyarakat.

## Pasal 35 F

Sub Bidang Pengelolaan Hutan Kotadan Tata Ruang Terbuka Hijau mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan data base pengelolaan Hutan Kota dan Ruang Hijau (RTH);
- b. Menyusun dan mengimplementasikan action plan/program kerja;
- c. Menyediakan pengembangan, pengelolaan dan pengawasan prasarana Hutan Kota dan Ruang Terbuka Hijau (RTH);
- d. Melaksanakan gerakan pelestarian Hutan Kota dan Ruang Terbuka Hijau (RTH);
- e. Menyediakan, mengelola dan merawat sarana Hutan Kota, mengawas Ruang Terbuka Hijau serta menyediakan, menata dan merawat pohon pelindung;
- f. Meningkatkan kapasitas aparatur pengelola Hutan Kota dan melaksanakan sosialisasi, pemberdayaan dan peran serta/partisipasi aktifmasyarakat.

r~v

^

## Pasal 35 G

Sub Bidang Pengelolaan Kebersihan, Persampahan dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) mempunyai tugas:

- a. Menyusun, merencanakan, mengelola dan mengembangkan pelayanan kebersihan, persampahan dan Tempat Pembuangan Akhir Sampah/Limbah;
- b. Menyiapkan Data Base dan SIM pelayanan kebersihan/pengelolaan persampahan;
- c. Menyusun action plan/program kerja seksi dan menyiapkan perangkat regulasi tentang pengelolaan kebersihan dan Tempat Pembuangan Akhir;
- d. Melaksanakan kebersihan dan mengelola persampahan serta menyiapkan prasarana dan sarana persampahan;
- e. Mengelola retribusi kebersihan/persampahan dan mengembangkan Tempat Pembuangan Akhir;
- f. Memproses izin pelayanan kebersihan dan mengelola persampahan kawasan secara mandiri dari kelompok masyarakat/swasta;
- g. Menyediakan dan mengembangkan sarana dan fasilitas pengelolaan kebersihan/persampahan(angkutan, sarana kerja dan perlengkapan);
- h. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian atas kebersihan serta mengembangkan dan mengelola Sumber Daya Ekonomi/Potensi tempat Pembuangan Akhir;
- i. Menyusun NSPM dalam upaya mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan dan mengelola sampah secara mandiri;
- j. Mengukur, mengevaluasi kinerja internal, program kerja pelayanan kepada masyarakat serta memantapkan upaya pelestarian Sumber Daya Alam dan melakukan intensrfikasi potensi peneriamaan daerah;
- k. Melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas aparatur dan melaksanakan sosialisasi pemberdayaan serta peran serta/partisipasi aktif masyarakat.

## Pasal 35 H

Dalam melaksanakan tugas masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang.

## Pasal II

1. Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 51 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan denganperaturan Bupati ini.

- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 2

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Ditetapkan di Tahuna pada tanggal, 3 Jsumari 2013

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE



Diundangkan di Tahuna, pada tanggal, 3 jwuari 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATENKEPULAUANSANGIHE.

MUX--&gt;

WILLY ELFIANUS CARRY KUMENTAS

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2013 NOMOR 12

PERATURAN BUPATI

KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE