PERATURAN BUPATI TRENGGALEK Nomor 78 Tahun 2015 tentang KEBUTUHAN DAN PENYALURAN SERTA HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2016 (berlaku 1 Januari 2016)
Pembukaan
Menimbang:a. bahwa peranan pupuk sangat penting didalam peningkatan produktivitas dan produksi komoditas pertanian untuk mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional;
- b. bahwa untuk meningkatkan kemampuan petani dalam penerapan pemupukan berimbang diperlukan adanya subsidi pupuk serta penyediaan pupuk dengan harga yang wajar sampai tingkat petani;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebutuhan dan Penyaluran Serta Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun 2016;
Mengingat :1.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Holtikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
11. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan;
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/ 4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P, dan K pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;
14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/MDAG/PER/5/2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/atau Jasa;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/SR.140/ 8/2011 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk AnOrganik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 491);
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/SR.140/ 10/2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah;
17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/MDAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1055);
19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 60/Permentan/SR.310/12/2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016;
20. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 79 Tahun 2015 tentang Kebutuhan dan Penyaluran serta Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 Nomor 79 Seri E);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan:PERATURAN BUPATI TENTANG KEBUTUHAN DAN PENYALURAN SERTA HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2016.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan adalah Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Trenggalek.
5. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
6. Pupuk An-organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan atau biologi, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
7. Pupuk Organik adalah pupuk yang berasal dari tumbuhan mati, kotoran hewan dan/atau bagian hewan dan/atau limbah organik lainnya yang telah melalui proses rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair dapat diperkaya dengan bahan mineral dan/atau mikroba, yang bermanfaat untuk meningkatkan kandungan hara dan bahan organik tanah serta memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
8. Pemupukan Berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan.
9. Pupuk Bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi Pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani dan/atau petani di sektor pertanian.
10. Harga Eceran Tertinggi, yang selanjutnya disingkat HET, adalah harga pupuk bersubsidi yang dibeli oleh petani/ kelompok tani di penyalur Lini IV yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
11. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak, dan budidaya ikan dan/atau udang.
12. Petani adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman pangan atau hortikultura dengan luasan tertentu.
13. Pekebun adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman perkebunan dengan luasan tertentu.
14. Peternak adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman hijauan pakan ternak dengan luasan tertentu.
15. Petambak adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan untuk budidaya ikan dan atau udang dengan luasan tertentu.
16. Pelaksana Subsidi Pupuk adalah Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan sebagai pelaksana penugasan untuk subsidi pupuk.
17. Penyalur di Lini III adalah Distributor sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
18. Penyalur di Lini IV adalah Pengecer Resmi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
19. Kelompok Tani adalah kumpulan petani/pekebun/peternak/petambak yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan sumberdaya, kesamaan komoditas dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggotanya.
20. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompoktani, yang selanjutnya disingkat RDKK, adalah rencana kebutuhan pupuk bersubsidi untuk satu tahun yang disusun ## BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 2
- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman dalam menetapkan kebutuhan dan penyaluran serta HET Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun 2016.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah memberikan kepastian hukum dalam menetapkan kebutuhan dan penyaluran serta HET Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun 2016.
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 3
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah :
- a. peruntukan;
- b. alokasi kebutuhan Pupuk Bersubsidi;
- c. penyaluran dan HET Pupuk Bersubsidi; dan
- d. pengawasan dan pelaporan.
BAB IV - PERUNTUKAN Pasal 4
Pasal 4
- (1) Pupuk Bersubsidi diperuntukkan bagi Petani dan/atau Petambak yang telah bergabung dalam Kelompok Tani dan menyusun RDKK dengan ketentuan:
2. a Petani yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan sesuai areal yang diusahakan setiap musim tanam;
3. b Petani yang melakukan usaha tani di luar tanaman pangan dengan total luasan maksimal 2 (dua) hektar setiap musim tanam; atau
4. c Petambak dengan total luasan maksimal 1 (satu) hektar setiap musim tanam.
- (2) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.
BAB V - ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI Pasal 5
Pasal 5
- (1) Alokasi kebutuhan Pupuk Bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran Pemupukan Berimbang spesifik lokasi dan standar teknis dengan mempertimbangkan jumlah alokasi Pupuk Bersubsidi untuk Daerah Tahun 2016.
Alokasi Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat
- (1) ditetapkan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan rekap RDKK yang disusun oleh Kepala Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan dan diketahui Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan menurut sub sektor kecamatan, jenis, jumlah dan sebaran bulanan.
- (3) Alokasi kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan menurut sub sektor, kecamatan, jenis dan jumlah sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 6

- (1) Apabila disuatu wilayah terjadi kekurangan kebutuhan Pupuk Bersubsidi sehingga tidak sesuai dengan alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (2) dapat di penuhi dengan realokasi antar kecamatan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai realokasi antar kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan.

## Pasal 7

Apabila alokasi Pupuk Bersubsidi di wilayah kecamatan pada bulan berjalan tidak mencukupi, produsen dapat menyalurkan alokasi Pupuk Bersubsidi di wilayah bersangkutan dari sisa alokasi bulan sebelumnya dan/atau dari alokasi bulan berikutnya dengan tidak melampaui alokasi dalam 1 (satu) tahun.

## BAB VI PENYALURAN DAN HET PUPUK BERSUBSIDI Pasal 8

Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) terdiri atas Pupuk An-Organik dan Pupuk Organik yang diproduksi dan/atau diadakan oleh Produsen dan disalurkan oleh distributor melalui Penyalur di Lini IV.

## Pasal 9

- (1) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi sampai ke Penyalur di Lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/MDAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.
- (2) Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Penyalur di Lini IV ke Petani/Petambak dan/atau Kelompok Tani diatur sebagai berikut :
- a. penyaluran Pupuk Bersubsidi oleh Penyalur di Lini IV ke Petani/Petambak dan/atau Kelompok Tani dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/MDAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian dan dibuktikan
4. dengan catatan dan/atau nota pembelian kepada Petani/Petambak dan/atau Kelompok Tani;
- b. penyaluran Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada huruf a memperhatikan kebutuhan Petani/Petambak dan/atau Kelompok Tani dalam RDKK dan alokasi di masing-masing wilayah; dan
- c. penyaluran Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan prinsip 6 (enam) tepat, yaitu tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu dan tepat mutu.
- (3) Optimalisasi pemanfaatan Pupuk Bersubsidi di tingkat Petani/Petambak dan/atau Kelompok Tani dilakukan melalui pendampingan oleh penyuluh di wilayah tanggung jawabnya.
- (4) Pengawasan penyaluran Pupuk Bersubsidi di Lini IV ke Petani/Petambak dan/atau Kelompok Tani dilakukan oleh petugas pengawas yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dari KPPP.

## Pasal 10

- (1) Penyalur di Lini IV yang ditunjuk harus menjual Pupuk Bersubsidi sesuai HET.
- (2) HET Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
- a. Pupuk urea = Rp1.800,- (seribu delapan ratus rupiah) per kg;
- b. Pupuk SP-36=Rp2.000,- (dua ribu rupiah)per kg;
- c. Pupuk ZA=Rp1.400,- (seribu empat ratus rupiah) per kg;
- d. Pupuk NPK=Rp2.300,- (dua ribu tiga ratus rupiah) per kg; dan
- e. Pupuk Organik=Rp500,(lima ratus rupiah) per kg.
- (3) HET Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk pembelian oleh Petani, Petambak dan/atau Kelompok Tani di Lini IV secara tunai dalam kemasan sebagai berikut :
- a. Pupuk Urea =50 (lima puluh) kg;
- b. Pupuk SP-36=50 (lima puluh)kg;
- c. Pupuk ZA=50 (lima puluh)kg;
- d. Pupuk NPK=50 (lima puluh)kg; dan
- e. Pupuk Organik=40 (empat puluh) kg.

## Pasal 11

Kemasan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) harus diberi label tambahan berwarna merah, mudah dibaca dan tidak mudah hilang/terhapus, yang bertuliskan :

## ' PUPUK BERSUBSIDI PEMERINTAH' BARANG DALAM PENGAWASAN

## Pasal 12

Produsen, distributor dan Penyalur di Lini IV wajib menjamin ketersediaan Pupuk Bersubsidi saat dibutuhkan Petani/Petambak dan/atau Kelompok Tani di wilayah tanggung jawabnya.

## BAB VII

## PENGAWASAN DAN PELAPORAN Pasal 13

Pelaksana subsidi Pupuk wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyediaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi dari Lini I sampai Lini IV sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.

## Pasal 14

- (1) KPPP wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga Pupuk Bersubsidi di wilayahnya.
- (2) KPPP dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Penyuluh.

## Pasal 15

- (1) KPPP wajib menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Bupati paling sedikit setiap semester.
- (2) Bupati menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek pada tanggal 31 Desember 2015

Pj.BUPATI TRENGGALEK, TTD JARIANTO

Diundangkan di Trenggalek pada tanggal 31 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK, TTD ALI MUSTOFA

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2015 NOMOR 78

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,


ANIK SUWARNI Nip . 19650919 199602 2 001