Unknown Unknown Nomor 6 Tahun 2016 tentang GARA NOMOR f I 1'AKd.1N 2016 TENT.ANG KEDUDUKAN, SUSUl\JAN ORGANKSAS:O:, TUGAS DAN lFUNGSll SEJRTA TATA lKERJA llmLUlRAHAN KABUPATEN MIN.AH.ASA TlENGGARA DENGA.N JRAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kelurahan Kabupaten Minahasa Tenggara;
1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 1 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberepa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 201.6 tentang P�rGngk.Qt Di:\t.'ira.h (Lemb1;;.rAf1 Nogar«ii lilopUb111c Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah {Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2016 Nomor 98}.
MEJ.\liIUTUSKAN :
Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA KELURAHAN KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
JS .AB K KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalarn Peraturan Bupati ini, yang dirnaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Minahasa Tenggara;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
6. Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri
Pasal 2
- (2) Kelurahan dipimpin oleh Kepala Kelurahan yang disebut Lurah selaku perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada Camat.
2. ( 1 ) Kelurahan merupakan perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan tugas camat.
Bagian Kedua Togas
Pasal 3
Kelurahan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan pemerintahan kelurahan.
SUSUNAN ORGANXSASI
Kelurahan membawahkan:
BAB m - SUSUNAN ORGANXSASI
Pasal 4
- 1) Sekretaris Kelurahan;
- 2) Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
- 3) Seksi Kesejahteraan Sosial;
- 4) Seksi Pemerintahan.
BAB m - SUSUNAN ORGANXSASI
Pasal 5
Bagan struktur organisasi Kelurahan sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB IV

## UJRA][Al\l TUGAS

Bagian Kesatu Lurah

## Pasal 6

- 1) Lurah mempunyai tugas:
- a. Melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan;

- b. Melakukan pemberdayaan masyarakat;
- c. Melaksanakan pelayanan masyarakat;
- d. Memelihara ketenteraman dan ketertiban umum;
- e. Memelihara sarana dan prasarana serta faslitas pelayanan umum;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Cam.at; dan
- g. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

## Bagian Kedua Sekretariat

## Pasal 7

- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Sekretaris mempunyai fungsi:
- 1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, mempunyai tugas membantu Lurah dalam pembinaan administrasi urnum, administrasi kepegawaian, administrasi keuangan serta menyusun program perencanaan, pelaporan dan evaluasi;
- a. Penyusunan rencana kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan melaksanakan pembagian tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugasnya;
- c. Pelaksanaan penataan kantor dan menyelenggarakan administrasi umum, kepegawaian, program, evaluasi, dan pelaporan serta keuangan;
- b. Pendistribusian tugas kepada bawahan di lingkungan sekretariat sesuai dengan bidang tugasnya;
- d. Menginventarisir serta menyediakan sarana dan prasarana perkantoran untuk kelancaran tugas sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan;
- f. Melaksanakan tugas -tugas lain yang diberikan oleh Lurah.
- e. Pelaksanaan penataan administrasi dan pendokumentasian seluruh kegiatan kelurahan;

## Bagian Ketiga

## Seksi

## Pasal 8

- a. perencanaan, pengkoordinasian, pengawasan dan pembinaan pelaksanaan pembangunan di wilayah kecamatan;
2. ( 1) Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas:
- b. pelaksanaan fasilitasi pembangunan prasarana dan pengembangan perekonomian kecamatan;
- d. pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan serta pajak di lingkungan wilayah ekonomi lemah;
- c. pengkoordina.sian, pembinaan dan pengawasan serta pelaporan langkah-langkah penanggulangan terhadap terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- e. pembinaan serta pemantauan kegiatan pembangunan;
- f. peningkatan, pelaksanaan pembangunan swadaya masyarakat;
- g. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Camat

- (2) Seksi Kesejaterra.�1..,, Sosittl me.m.pUrtji"cu tu1:;as:
- b. pembinaan, pengawasan dan fasilitasi kegiatan program kerukunan kehidupan keagam.aan, pendidikan peranan wanita, kebudayaan dan kesehatan masyarakat;
- a. penyusunan program pembinaan pelayanan dan bantuan sosial, seta kepemudaan, kepramukaan, peranan wanita dan olahraga;
- c. pembinaan dan Pengembangan ketenaga kerjaan dan perburuhan;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat.
- d. pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya;
- (3) Seksi Pemerintahan mempunyai tugas:
- b. penyusunan program dan pembinaan kegiatan administrasi kependudukan dan catatan sipil;
- a. penyusunan program dan pembinaan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan desa/kelurahan;
- c. penyusunan program dan pembinaan kegiatan sosial politik, ideologi negara dan kesatuan bangsa;
- d. penyusunan program dan pembinaan pelayanan umum meliputi kekayaan dan inventarisasi desa/kelurahan, lingkungan hidup dan sarana prasarana fisik.
- e. pengkoordinasian pelaksanaan program pembinaan pelayanan kebersihan dan keindahan;
- f. pengkoordinasian pemberian Rekomendasi dan Perizinan;
- g. pengkoordinasian pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugas dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah Desa dan Kelurahan;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Cam.at.

## BDV JrAJ8A1'AN PERANGKAT DAER.AH

## Pasal 9

- 1) Lurah merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas;
- 2) Sekretaris Lurah, Kepala Seksi merupak:an jabatan eselon IVb atau jabatan pengawas;

## Pasal 10

Selain jabatan pada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, pada Perangkat Daerah terdapat jabatan pelaksana dan jabatan fungsional.

## BAB V.II TATA KERJA

## Pasal 1 1

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing;

- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bttw'1.hanny.c.1. tnQ.!'iir1g-1ni;i.ding dloin bili4 tsrjeldi per"iyithpi;trlf;an agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- (3) Setiap pimpinan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya;
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya;
- (6) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lainyang secara fungsional mempunyai hubungan kerja; dan
6. {7) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibawahnya clan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

## IS.AB VJilI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

## Pasal 12

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional program sesuai keahliannya berdasarkan peraturan perundang-undangan,

## lBAB VIII KE'Il'ENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2008 tentang Penjabaran Togas Pokok Dan Fungsi Kelurahan Kabupaten Minahasa Tenggara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## BaB IX

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara

Ditetapkan di Ratahan Pada tanggal �-1

k/OVeM.ik.r 2016

JAMES SUMENDAP


Diundangkan di Ratahan Pada Tanggal 9-t kibfkMAW 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPA'll'EN lVilNAHAyARA,


FARRY FREYKE LIWE

BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN 2016 NOMOR 3'-/t

1

c,

Cl

&lt;(

z

�

Cil

::&gt;

Cl)

Cl)

�

Cil

�