PERATURAN WALIKOTA MA Nomor 55 Tahun 2012 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN NOMOR 55 TAHUN 2012 TENTANG MEKANISME PELAKSANAAN PEMBAYARAN ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA BANJARMASIN, - a. bahwa dengan telah diberlakukannya Peraturan (berlaku 31 Oktober 2012)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat:
WALIKOTA BANJARMASIN
PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR €4 TAHUN 2012
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN NOMOR 55 TAHUN 2012 TENTANG MEKANISME PELAKSANAAN PEMBAYARAN ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BANJARMASIN,
- a. bahwa dengan telah diberlakukannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah harus dilaksanakan dengan efektif, efisien, tertib, transparan dan bertanggung jawab sesuai ketentuan perundangundangan yang berlaku;
- c. bahwa Walikota Banjarmasin selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah berwenang untuk menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf b dan c, dipandang perlu dengan menetapkan Peraturan Walikota Banjarmasin;
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
D
&gt;~v
2
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan Dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
r\
Menetapkan:
3
18. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
19. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 25 Tahun 2008 tentang PokokPokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 25);
20. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 18 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 18);
21. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 25 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 25);
22. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan
6. ^ Lembaran Daerah Nomor 23).
MEMUTUSKAN :
PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN NOMOR 55 TAHUN 2012 TENTANG MEKANISME PELAKSANAAN PEMBAYARAN ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD).
Pasal I
Ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf e, ayat (2) huruf a, dan ayat (3) huruf b diubah, dan ayat (1) huruf h dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 6
- f. Belanja bersifat wajibdan mengikatsebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) poin a, b dan c.
Pasal 7
- (1) Pengeluaran belanja yang dilakukan melalui SPP-LS adalah :
- a. Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai yang meliputi gaji dan tunjangan
- b. Belanja Langsung Belanja Pegawai yang meliputi honorarium dan uang lembur dengan nilai di atas Rp. 25 juta.
- c. Belanja perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah dengan nilaidi atas Rp. 25 juta.
- d. Belanja transportasi dan akomodasi dengan nilai di atas Rp. 25 juta.
- e. Pengadaan dengan tanda bukti kuitansi, Surat Perintah Kerja (SPK) dan Surat Perjanjian.
- f. Belanja bersifat wajibdan mengikatsebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) poin a, b dan c.
- g. Belanja Internet,
- h. Dihapus.
- i. Belanja Bunga, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial dengan nilai di atas Rp. 5 juta, Belanja Bantuan Keuangan dan Befanja Tak Terduga.
- j. Dana DAK
- k. Pengeluaran Pembiayaan.
Untukpoin b, c, dan d bukan merupakan belanja dengan jumlah yang dipecah-pecah atau kumpulan beberapa tanda terima atau kumpulan beberapa bulan.
\
n
- (2) Pengeluaran belanja yang dapat diajukan melalui SPP-TUadalah :
- a. Pengadaan dengan tanda bifkti yaitu bukti pembelian dan kuitansi serta yang memenuhi kriteria: sangat mendesak dan kebutuhannya melebihi sisa uang persediaan yang ada pada bendahara pengeluaran.
- b. Ganti rugi pengadaan tanah.
- (3) Pengeluaran belanja selain yang diatur dalam ayat (1) dan (2); di,atas, diajukan melalui Uang Persediaan (SPP-UP) yang besarnya ditetapkan oleh Walikotar:termasuk pengeluaran berikut:
- a. Belanja pegawai yang meliputi honorarium dan uang lembur dengan nilai di bawah Rp. 25 juta.
- b. Pengadaan dengan tanda bukti yaitu bukti pembelian dan kuitansi.
Pasal II
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 31 Oktober 2012.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Penetapan: Ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal 31 Gktober 2012

Penandatangan: [jbL WALIKOTA BANJARMASIN, V

Penetapan: Diundangkan di Banjarmasin pada tanggal 31 October 2012 ## H. BAMBANG BUDIYANTO BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2012 NOMOR