PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 13 Tahun 2017 tentang PENETAPAN BATASAN PAGU JUMLAH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN, SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG DAN MEKANISME PENGAJUAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN, SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG BAGI BENDAHARA PENGELUARAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG TAHUN ANGGARAN 2017 (berlaku 03 Januari 2017)
Pembukaan
Menimbang
BUPATI TABALONG PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR () \ TAHUN 2017
TENTANG
PENETAPAN BATASAN PAGU JUMLAH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN, SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG DAN MEKANISME PENGAJUAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN, SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG BAGI BENDAHARA PENGELUARAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG TAHUN ANGGARAN 2017
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TABALONG,
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Batasan Pagu Jumlah SPP-UP, SPP-GU dan Mekanisme Pengajuan SPP› UP, SPP-GU dan SPP-TU oleh Bendahara Pengeluaran OPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Tabalong;
- b. bahwa untuk melaksanakan pengeluaran anggaran yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran OPD yang meliputi : SPP-UP, SPP-GU dan SPP-TU perlu diatur batasan jumlah dan mekanisme pengajuannya sebagai landasan operasional pelaksanaan anggaran pad a setiap 0 PD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Batasan Pagu Jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan, Surat Permintaan Pernbayaran Ganti Uang, dan Mekanisme Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan, Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang dan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Bagi Bendahara Pengeluaran Organisasi Perangkat Daerah Lingkup Pernerintah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2017;
Mengingat
- 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
- 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Nomor Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 5 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87 Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penata Usahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
Menetapkan
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05); Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 07);
4. 14 . Peraturan Bupati Tabalong Nomor 83 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 83);
MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BATASAN PAGU JUMLAH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN, SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG DAN MEKANISME PENGAJUAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN , SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG BAGI BENDAHARA PENGELUARAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG TAHUN ANGGARAN 2017
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan
2. Bupati adalah Bupati Tabalong.
2. 1 Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
3. 3 Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
4. 4 Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Tabalong:
5. 5 Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan / bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
6. 6 SPP-Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
7. 7 SPP-Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung:
8. 8 SPP-Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang digunakan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan OPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.
9. 9 Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah
BATASAN PAGU DAN MEKANISME PENGAJUAN
BAB II - BATASAN PAGU DAN MEKANISME PENGAJUAN
Pasal 2
Dalam rangka pengelolaan pengeluaran keuangan secara efektif, efisien, ekonomis; transparan dan akuntabel oleh bendahara pengeluaran OPD yang meliputi SPP-UP , SPP-GU dan SPP-TU ditetapkan batasan jumlah dan mekanismenya. perlu
BAB II - BATASAN PAGU DAN MEKANISME PENGAJUAN
Pasal 3
Batasan jumlah untuk SPP-UP dan SPP-GU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran dan merupakan bagaian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 4

Bendahara pengeluaran OPD dapat mengajukan SPP untuk pertama kalinya dalam bentuk SPP-UP sesuai dengan ketentuan yang berlaku. pada

## Pasal 5

Pengajuan SPP-GU oleh Bendahara Pengeluaran OPD kepada BUD dilakukan apabila SPP-UP telah terpakai dan telah disahkan pertanggungjawabannya oleh Pejabat yang berwenang sebesar jumlah yang dapat dipertanggungjawabkan dalam 1 (satu) bulan dari jumlah dana yang dimintakan

## Pasal 6

Pengajuan SPP-GU oleh Bendahara Pengeluaran OPD dapat dilakukan beberapa kali sesuai dengan batasan jumlah Surat Penyediaan Dana (SPD)-OPD yang bersangkutan dan telah dipertanggungjawabkannya dana SPP-GU yang telah dimintakan sebelumnya. pada

## Pasal 7

Pengajuan besaran SPP-GU tahap berikutnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 disesuaikan dengan jumlah Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang telah disampaikan dan / atau disesuaikan dengan jumlah yang dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya dalam 1 (satu) bulan.

## Pasal 8

Bendahara Pengeluaran OPD dapat mengajukan SPP-TU apabila jumlah SPP-UP dan / atau SPP-GU tidak mencukupi jumlah pengeluaran pada OPD-nya.

## Pasal 9

Mekanisme pengajuan SPP-TU bagi Bendahara Pengeluaran OPD sebelum mengajukan SPP-TU Pengguna Anggaran terlebih dahulu menyampaikan permohonan secara tertulis yang memuat rincian kebutuhan riil, realistis dan waktu penggunaannya untuk mendapatkan persetujuan PPKD selaku BUD\_

## Pasal 10

Pengajuan SPP-TU oleh Bendahara Pengeluaran OPD sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 hanya dapat dilakukan untuk membiayai pengeluaran yang sifatnya mendesak dan bukan untuk membiayai pengeluaran rutin OPD\_

## Pasal 11

Pengguna Anggaran Kuasa Pengguna Anggaran, berlaku pengajuan SPP-TU dan SPP-Langsung (LS) .

## Pasal 12

- (1) Apabila jumlah dana tambahan uang pada SPP-TU tidak habis digunakan dalam 1 (satu) bulan, maka sisa tambahan uang disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD);
- (2) Batasan waktu penyetoran sisa tambahan uang sebagaimana dimaksud pada (1) dikecualikan untuk ayat
3. a kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu) bulan;
4. b kegiatan yang mengalami penundaan dari jadwal yang telah ditetapkan yang diakibatkan oleh peristiwa di luar kendali Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran.

## Pasal 13

Pengajuan SPP-UP , SPP-GU dan SPP-TU oleh Bendahara Pengeluaran OPD digunakan dalam rangka pelaksanaan pengeluaran OPD yang harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## BAB III

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Tabalong Nomor 01 Tahun 2016 tentang Penetapan Batasan Pagu Jumlah SPP-UP, dan SPP-GU dan Mekanisme Pengajuan SPP-UP, SPP-GU dan SPP-TU Bagi Bendahara Pengeluaran SKPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 01) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku .

## Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku tanggal diundangkan. pada

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Bcrita Daerah Kabupaten Tabalong


Ditetapkan di Tanjung pada tanggal 03 Januari 2017

BUPATI TABALONG,

H. ANANG SYAKHFIANI

Diundangkan di Tanjung pada tanggal D3Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,


H. ABDUL MUTHALIB SANGAJI

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2017 NOMOR 0