PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI Nomor 5 Tahun 2007 tentang PAJAK HIBURAN BAGIAN ORGANISASI DAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MELAWE TAHUN 2007 PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI NOMOR TAHUN 2007 TENTANG 5 PAJAK HIBURAN (berlaku Unknown)
Pembukaan
Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1), Bupati menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD.
- 2 Apabila SKPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini tidak atau kurang bayar setelah lewat waktu paling lama 30 ( tiga puluh ) hari sejak SKPD diterima, denakan sanksi administrasi 2 % ( dua pesen ) sebulan dan dirtagih dengan menerbtkan STPD
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Diam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
- t Daerah adalah Kabupaten Melawi,
- 2Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsure penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Melawi;
- 4 Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Perpajakan Daerah, sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- $ Pajak Hiburan yang selanjutnya disebut Pajak adalah Pungutan Daerah atas Penyelenggaraan Hiburan;
- Hiburan adalah semua jenis pertunjukan, dan atau keramaian, dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton atau dinikmati oleh semua orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas olah raga; 6
- Penyelenggara Hiburan adalah Perorangan atau Badan yang menyelenggarakan hiburan baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya; 7
- $Penonton atau pengunjung adalah, setiap orang yang menghadiri suatu Hiburan untuk melihat dan atau mendengar atau menikmatinya atau menggunakan fasilirtas yang disesuaikan oleh penyelenggara, karyawan, artis dan petugas yang menghadiri untuk melakukan tugas pengawasan;
- I Tanda masuk adalah suatu tancla atau alat yang sah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dapat digunakan untuk menonton, menggunakan atau menikmati hiburan,
0. Surat Pemberitahuan Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan Perhitungan dan embayaran Pajak yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah;
- 1.Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan Pembayaran atau Penyetoran Pajak terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan Bupati,
- Surat Ketetapan Pajak Daerah, selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat Keputusan g merentukan besarnya jumlah Pajak yang terutang,
- Surat Keputusan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB Surat Keputusan yang menentukan jumlah Pajak yang terutang, Jumlah edit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi ministrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar,
- Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat $PDKBT, adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak eng telah ditetapkan;
- Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumnlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang,
- 6 Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, selanjutnya disingkat SKPDN adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak,
- 17 Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disngkat STPD, adalah Surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK
BAB II - NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK
Pasal 2
- (1) Dengan nama Pajak Hiburan dipungut Pajak atas Penyelenggaraan Hiburan.
- (2) Obyek Pajak adalah penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.
- (3) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini antara lain :
- a. Pertunjukan Film;
- b. Pertunjukan Kesenian dan Sejenisnya;
- c. Pagelaran Musik dan Tari;
- d. Diskotik;
- e. Karaoke;
- f. Klab Malam;
- g. Permainan Billyard;
- h. Permainan Ketangkasan;
12. i Panti Pijat;
- k. Pertandingan Olah Raga.
14. j Mandi Uap;
BAB II - NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK
Pasal 3
- f) Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menonton dan atau menikmati hiburan.
- (2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan Hiburan.
BAB
DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK
BAB II - NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK
Pasal 4
Dear Pengenaan Pajak adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayaf urtuk menonton atau menikmati hiburan
•
BAB II - NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK
Pasal 5
Besarnya tarif pajak untuk setiap jenis hiburan adalah:
- untuk jenis pertunjukan dan keramaian umum yang menggunakan sarana film di bioskop ditetapkan:
1. Golongan All utama sebesar 25 % (Dua Puluh Lima Persen);
2. Golongan A Il sebesar 23 % (Dua Puluh Tiga Persen);
4. Golongan B II Film Import sebesar 25 % (Dua Puluh Lima Persen);
3. Golongan Al sebesar 20 % (Dua Puluh Persen);
5. Golongan B I Film Import Sebesar 23 % (Dua Puluh Tiga Persen);
7. Golongan D Film Import Sebesar 17 % (Dua Puluh Lima Persen);
6. Golongan C Film Import Sebesar 23 % (Dua Puluh Tiga Persen);
8. Jenis Keliling Film Import sebesar 13 % (Tiga Belas Persen);
9. Pemutaran LD atau VCD sebesar 25 % (Dua Puluh Lima Persen);
untuk pertunjukan kesenian , antara lain kesenian tradisional, pertunjukan sirkus, pareran seni, pameran busana, kontes kecantikan ditetapkan sebesar 10 % (Sepuluh Persen);
- b untuk pertunjukan/pegelaran musik dan tari ditetapkan sebesar 10 % (Sepuluh Persen);
- c untuk Diskotik, Disko Bar ditetapkan sebesar 35 % (Tiga Puluh Lima Persen);
- duntuk Karaoke, ditetapkan sebesar 30 % (Tiga puluh persen);
- untuk klab malam ditetapkan sebesar 35 % (Tiga puluh lima persen);
- untuk permainan billiard ditetapkan 35 % (Tiga puluh lima persen);
- g untuk permainan ketangkasan dan sejenisnya ditetapkan sebesar 30 % (Tiga puluh persen);
- untuk panti pijat ditetapkan sebesar 30 % (Tiga puluh persen);
- untuk mandi uap dan sejenisnya ditetapkan sebesar 30 % (Tiga puluh persen);
- untuk pertandingan olah raga ditetapkan sebesar 10 % (Sepuluh persen).
WILAYAH PEMUNGUTAN DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK
•
BAB IV - WILAYAH PEMUNGUTAN DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK
Pasal 6
- Pajak yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Melawi
- Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4.
MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH
BAB V - MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH
Pasal 7
Mas.a pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 ( satu ) bulan takwim.
BAB V - MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH
Pasal 8
Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat penyelenggaraan hiburan.
BAB V - MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH
Pasal 9
- (1) Setiap wajib pajak wajib mengisi SPTPD.
2. (2 SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus disi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya
3. STPD setagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus disampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya 15 ( lima belas ) hari setelah berakhirnya masa pajak.
4. Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Bupati
TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK
BAB VI - TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK
Pasal 10
- )
- i Pajak yang membayar sendiri, SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (1) digunakan untuk menghitung dan menetapkan sendiri pajak yang er.ting
- D m Jangka waktu 5 (Lima ) tahun sesudah saa' terutangnya pajak, Bupati dapat
- vbtkan
- SKPDKB;
- ± SKPDKBT;
- SKPON.
- $KPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diterbitkan:
- a apabila ## BAB VII
•
TATA CARA PEMBAYARAN
BAB VI - TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK
Pasal 12
- Pembayaran Pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKB dan STPD
- oabla pembayaran pajak dilakukan dirtempat lain yang itunjuk, hasil penerimaan oak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam atu yang ditentukan oleh Bupati
- Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini aix kan dengan S$PD
BAB VI - TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK
Pasal 13
- ewbaryaran Pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas
- Bpat dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur Pajak rutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memnuhi persyaratan yang ditentukan.
- Angsuran pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan denda sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
- 4 Bupati dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda pembayaran Pajak sampai dengan batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan denda sebesar 2% (dua persen) bulan dar· jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
- Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran pajak serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, ditetapkan oleh Bupati.
BAB VI - TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK
Pasal 14
- 1)Setiap Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam pembukuan penerimaan
- Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati
TATA CARA PENAGIHAN PAJAK
BAB VIII - TATA CARA PENAGIHAN PAJAK
Pasal 15
•
- Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagai awal tidakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peningatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang
- Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimnaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang.
BAB VIII - TATA CARA PENAGIHAN PAJAK
Pasal 16
- kabda Jumnlah Pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu bagaimana ditentukan dalam Surat Teguran, atau Surat Peringatan atau surat lain erg sepenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa.
- Pebat menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.
BAB VIII - TATA CARA PENAGIHAN PAJAK
Pasal 17
Pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2x 24 jam sesudah rgal pemberitahuan Surat Paksa, Pejabat segera menerbitkan Surat Perintah M csanakan Penyitaan.
BAB VIII - TATA CARA PENAGIHAN PAJAK
Pasal 18
Su ah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum juga melunasi hutang pajaknya, lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Mei anakan Penyitaan, Pejabat mengajukan permintaan penetapan tang9al piangan kepada Kantor Lelang Negara.
BAB VIII - TATA CARA PENAGIHAN PAJAK
Pasal 19
la Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan «ng Juru Sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak
BAB VIII - TATA CARA PENAGIHAN PAJAK
Pasal 20
etuk, jenis, formulir yang digunakan untuk melaksanakan penagihan Pajak Daerah opkan oleh Bupati.
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK
BAB IX - PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK
Pasal 21
•
- Bupati ## BAB X
TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI
BAB IX - PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK
Pasal 22
Bupati karena jabatan atau atas permohonan wajib pajak dapat:
membetulkan .•
- d membetula SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitanrrya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan a la mn penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah,
- membatalkan atau mengurangkan ketetapan pajak yang tidak benar,
- mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda da kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena aehiapan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
- Pemohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD gaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus disampaikan secara tertulis cieh Wajib Pajak kepada Bupati atau Pejabat yang berwenang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau sTpp dengan memberikan alasan yang jelas.
- Bupati atau Pejabat yang berwenang paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat pemohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini diterima, sudah harus memberi keputusan.
- 4 Aabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) Pasal ini Bupati atau Pejabat yang berwenang tidak memberikan keputusan, p mohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan tu pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.
BABXI
KEBERATAN DAN BANDING
BAB IX - PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK
Pasal 23
•
- Wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang berwenang atas suatu
- SKPD;
- SKPDKB;
- e SKPDKBT
- d SKPDLB;
- SKPDN
Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus sampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia paling lambat 3 (tiga) bulan weak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN diterima oleh lab Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu al dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya fpati atau Pejabat yang berwenang dalam jangka waktu paling lama 12 (dua bias) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ada ayat 2 (dua) pasal ini diterima, sudah memberi keputusan.
- Aoabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (tiga) pasal ini Bupati atau Pejabat yang berwenang tidak memberi keputusan, per mohonan keberatan dianggap dikabulkan.
-
- lea. an leberatan sebagaimana dimnaksud pada runda kewaiban membayar pajak. ayat 1 (satu) pasal ini tidak
BAB IX - PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK
Pasal 24
- b pajak dapat mengajukan banding kepada badan penyelesaian sengketa pajak waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan keberatan
- gauan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak menunda oan membayar pajak.
BAB IX - PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK
Pasal 25
pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1) atau dang sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 dikabulkan sebagian atau seluruhnya, eohan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 a persen) per bulan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
•
BAB XII - PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
Pasal 26
- lab pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Bupati atau Pejabat yang berwenang secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya'
- b Masa Pajak;
- a Nama dan alamat Wajib Pajak;
- c Besarnya kelebihan pembayaran pajak;
- dAlasan yang jelas.
- upati atau pejabat yang berwenang dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran peak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus memberi keputusan
- Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini dilampaui Bupati au Pejabat yang berwenang tidak memberi keputusan, permohonan pengembalian ilebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus ditertibkan waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- A¢ bila Wajib Pajak mempunyai hutang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak bagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini langsung diperhitungkan untuk metunasi terlebih dahulu hutang pajak dimaksud.
- engambilan kelebihan pembayaran pajak dilakukan paling lama 2 (dua) bulan ak diterbikannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar lebihan pajak (SPMKP).
j
abe pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 id) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Bupati atau Pejabat yang berwenang beni imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) per bulan atas keterlambatan pebaryaran kelebihan pajak
BAB XII - PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
Pasal 27
elebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya na dimaksud dalam pasal 27 ayat (4), pembayaranya dilakukan dengan cara bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.
KEDAL.UWARSA
BAB XIII - KEDAL.UWARSA
Pasal 28
•
- talk untuk melakukan penagihan pajak,kedaluwarsa setelah melampaui jangka walctu 5 (lima) tahun terhitung sejak terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak iakukan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah.
- daluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tagguh apabila;
- dterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau;
- tada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.
KETENTUAN PIDANA
BAB XIV - KETENTUAN PIDANA
Pasal 29
- Wab Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak bear, sehingga merugikan keuangan Daerah dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang erhutang.
- ijb Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi engan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benat, sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali rlah pajak yang terutang.
BAB XIV - KETENTUAN PIDANA
Pasal 30
a pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 tidak dituntut setelah melampaui a waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa
PENYIDIKAN
BAB XV - PENYIDIKAN
Pasal 31
- pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten dberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan pidana dibidang perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam a ng undang nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana.
- nang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) pasal ini adalah:
- enenima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindakan pidana dibidang perpajakan Daerah agar eterangan atau laporan tersebut menjadi jelas dan lengkapi
- meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah tersebut;
- t meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah;
- memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah;
- melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lainnya, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tinda pidana di bidang perpajakan daerah;
- menyuruh berhenti, melarang orang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeniksaan sedang berlangsung dan memeriksa identirtas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e,
- h memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah,
- memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi,
- menghentikan penyidikan,
- melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dsi bidang perpajakan daerah menurut hokum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- Peryidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan wulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Lunn, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 faun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
­
KETENTUAN PENUTUP
BAB XVI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 32
•
a gnberlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan dan peraturan yang angan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.
BAB XVI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 33
hail yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai sanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Perattran Bupati
BAB XVI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 34
Pewaturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. gr setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan De rah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Melawi
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Nanga Pinoh pada tanggal t¢ APR 2007 O angkan di Nanga Pinoh tanggal e AeRL 2007 SKRETARIS DAERAH KABUPATEN MELAWI, h.. MARTIN LUTHER. D LE6ARAN DAERAH KABUPATEN MELAWI TAHUN 2006 NOMOR 5
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAW
2 /
NOMOR
TAHUN 2007
## TENTANG
## PAJAK HIBURAN
## PENJELASAN UMUM
Dalamn rangka mendukung perkembangan Otonomi Daerah yang nyata, dinamis, erasi dan bertanggung jawab, pembiayaan dan pembangunan daerah yang rumnber dari pendapatan asli daerah, pengaturannya perlu lebih ditingkatkan a
San dengan semakin meningkatnya pelaksanaan pembangunan dan berian pelayanan kepada masyarakat serta usaha pertumbuhan eonomian daerah, diperlukan penyediaan sumber-sumber pendapatan asli rah yang hasilnya semakin meningkat juga
Larya peningkatan penyediaan dana dari sumber-sumber tersebut antara lain iukan dengan dilakukan dengan peningkatan kinerja pendapatan serta peryederhanaan, penyempurnaan dan penambahan jenis pajak melalui Undangundang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka Pajak Hiburan detapkan menjadi Pajak Daerah Kabupaten dan selanjutnya perlu di atur dengan Peraturan Daerah
Bawa dengan semakin berkembangnya kegaiatan usaha dibidang Hiburan dalam Wilayah Kabupaten Melawi, dipandang perlu melakukan tindakan partisipas erhadap usaha-usaha tersebut, karena selain dapat melakukan penertiban serta pembinaan juga merupakan usaha intensifikasi pendapatan daerah.
Pemungutan Pajak Hiburan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah in merupakan Pendapatan Daerah yang cukup potensial guna menunjang pembiayaan dalam rangka penyelenggaraan penertiban.
Dengan berkembangnya objek pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini untuk masa yang akan datang diharapkan pendapatan daerah dapat dingkatkan, dalam upaya peningkatan efektifitas pemungutan pajak dan usahasaha peningkatan pelayanan kepada mas yarakat juga akan lebih baik.
•
## PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 2
: Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 2
: Cukup jelas Pasal2 .• j | | | - 16 - | |------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | asal 2 Ayat (3) huruf d | asal 2 Ayat (3) huruf d | . Yang dimaksud dengan diskotik adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menari dan diiringi musik yang disertai atraksi pertunjukan cahaya | | Pasal 2 Ayat (3) huruf e | Pasal 2 Ayat (3) huruf e | : Cukup jelas. | | Pasal 2 Ayat (3) huruf f | Pasal 2 Ayat (3) huruf f | : Yang dimaksud dengan Klab Malam adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menari dan diiringi musik hidup, pertunjukan lampu dan menyediakan jasa pramuria. | | Pasal 2 Ayat (3) huruf g | Pasal 2 Ayat (3) huruf g | : Cukup jelas. | | Pasal 2 Ayat (3) huruf h | Pasal 2 Ayat (3) huruf h | Yang dimaksud dengan permainan ketangkasan adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk permainan ketangkasan atau mesin permainan yang tidak mengarah pada permainan yang tidak bersifat judi. | | Pal 2Ayat (3) huruf i | Pal 2Ayat (3) huruf i | : Yang dimaksud dengan Panti Pijat adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk mandi uap sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan pijat. | | al 2 Ayat (3) huruf j | al 2 Ayat (3) huruf j | : Yang dimaksud dengan mandi uap adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk mandi uap sebagal usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan pijat | | asal 2 Ayat (3) huruf k | asal 2 Ayat (3) huruf k | : Cukup jelas. | | 3sld5 | 3sld5 | : Cukup Jelas | | 6 Ayat (1) | 6 Ayat (1) | : yang dimaksud pajak terutang dipungut di wilayah Kabupaten Melawi adalah wilayah kerja/pungutan Pajak Penerangan Jalan ini berlaku di wilayah Kabupaten Melawi. | | | Ayat (2) | : Cukup Jelas. • | | Pesa 7 s/d 10 | Pesa 7 s/d 10 | : Cukup Jelas. | | Psal 11 Ayat (1) dan Ayat(2) | Psal 11 Ayat (1) dan Ayat(2) | : Cukup Jelas | | | Ayat (3) huruf a danb | : Cukup Jelas. | | | Hurufc | Pajak Terutang dihitung secara jabatan dimaksudkan sebagai sanksi Wajib Pajak yang tidak mengisi SPTPD, yang dibuat oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk itu. | | | Ayat (9).(5),(6) dan (7) | : Cukup Jelas | Peal 12 s/d Pasal 16
PENJELASAN
Pasal 17
: Cukup Jelas. - ; Yang dimaksud dengan penyitaan adalhh tindakan Juru Sita Pajak untuk menguasai barang Penanggung Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut Peraturan Perundang-undang.an yang berlaku. Pasal 18 s/d 34 : Cukup Jelas. TAMABAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MELAWI NOMOR 32- •