PERATURAN BUPATI TANGERANG Nomor 58 Tahun 2016 tentang PEDOMAN PENILAIAN RISIKO PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG (berlaku 12 Oktober 2016)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI TANGERANG PROVINSI BANTEN
PERATURAN BUPATI TANGERANG NOMOR 58 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN PENILAIAN RISIKO PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANGERANG,
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, kepala Perangkat Daerah wajib melakukan penilaian risiko;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas penerapan SPIP, diperlukan pedoman penilaian risiko yang dapat digunakan untuk menyusun dokumen penilaian risiko sebagai pengendalian atas kegiatan utama pada seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penilaian Risiko pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang;
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan DaerahDaerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor Per-1326/KILB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
8. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor Per-688/K/D4/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko di Lingkungan Intsnasi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2008 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0108);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1415);
Menetapkan
MEMUTUSKAN:
: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENILAIAN RISIKO PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tangerang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Inspektorat Kabupaten Tangerang yang selanjutnya disebut Inspektorat adalah Perangkat Daerah yang merupakan aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggungjawab langsung kepada Bupati.
6. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan Pemerintah Daerah.
7. Penilaian Risiko adalah kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan kegiatan dan sasaran Perangkat Daerah.
8. Analisis Risiko adalah proses penilaian terhadap risiko yang telah teridentifikasi dalam rangka mengestimasi kemungkinan munculnya dan besaran dampaknya untuk menetapkan level atau status risikonya.
9. Identifikasi Risiko adalah proses menetapkan apa, dimana, kapan, mengapa, dan bagaimana sesuatu dapat terjadi sehingga dapat berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan.
10. Rencana Tindak Pengendalian yang selanjutnya disingkat RTP adalah uraian tentang kegiatan pengendalian yang akan dilakukan oleh Perangkat Daerah.
11. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
12. Evaluasi adalah rangkaian membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau yang telah ditetapkan dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
13. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai acuan bagi pejabat/seluruh pegawai Pemerintah Daerah untuk melakukan Penilaian Risiko pada setiap Perangkat Daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan:
- a. mengantisipasi dan menangani segala bentuk risiko secara efektif dan efisien; dan
- b. mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan risiko serta memantau aktifitas pengendalian risiko.
BAB II - PENYELENGGARAAN PENILAIAN RISIKO Bagian Kesatu Penyusunan Dokumen Penilaian Risiko Pasal 3
Pasal 3
- (1) Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan Penilaian Risiko.
- (2) Penilaian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk:
- a. penyusunan dokumen Penilaian Risiko Perangkat Daerah;
- b. pelaksanaan kegiatan pengendalian yang ada dalam dokumen rencana tindak pengendalian; dan
- c. pelaporan pelaksanaan kegiatan pengendalian yang ada dalam dokumen rencana tindak pengendalian.
- (3) Penilaian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diutamakan pada kegiatan utama yang memiliki peran besar pada pencapaian sasarn utama Perangkat Daerah.
- (4) Penyusunan dokumen Penilaian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan dokumen RKA yang dimulai dengan terbitnya surat edaran dari Bupati tentang pedoman penyusunan RKA.
BAB II - PENYELENGGARAAN PENILAIAN RISIKO Bagian Kesatu Penyusunan Dokumen Penilaian Risiko Pasal 3
Pasal 4
Dalam hal pelaksanaan Penilaian Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), kepala Perangkat Daerah menetapkan:
- a. tujuan Perangkat Daerah; dan
- b. tujuan pada tingkatan kegiatan.
BAB II - PENYELENGGARAAN PENILAIAN RISIKO Bagian Kesatu Penyusunan Dokumen Penilaian Risiko Pasal 3
Pasal 5
- (1) Tujuan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, memuat pernyataan dan arahan yang spesifik, terukur, dapat tercapai, realistis, dan terikat waktu.
- (2) Tujuan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dikomunikasikan kepada seluruh pegawai.
- (3) Untuk mencapai tujuan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Perangkat Daerah menetapkan:
- a. strategi operasional yang konsisten; dan
- b. strategi manajemen terintegrasi dan rencana Penilaian Risiko.
BAB II - PENYELENGGARAAN PENILAIAN RISIKO Bagian Kesatu Penyusunan Dokumen Penilaian Risiko Pasal 3
Pasal 6
Penetapan tujuan pada tingkatan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b, paling sedikit
BAB II - PENYELENGGARAAN PENILAIAN RISIKO Bagian Kesatu Penyusunan Dokumen Penilaian Risiko Pasal 3
Pasal 7
- (1) Penilaian Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), terdiri atas:
- a. Identifikasi Risiko; dan
- b. Analisis Risiko.
- (2) Identifikasi Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit dilaksanakan dengan:
- a. menggunakan metodologi yang sesuai untuk tujuan Perangkat Daerah dan tujuan pada tingkatan kegiatan secara komprehensif;
- b. menggunakan mekanisme yang memadai untuk mengenali risiko dari faktor eksternal dan faktor internal; dan
- c. menilai faktor lain yang dapat meningkatkan risiko.
- (3) Analisis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan untuk menentukan dampak dari risiko yang telah diidentifikasi terhadap pencapaian tujuan Perangkat Daerah.
BAB II - PENYELENGGARAAN PENILAIAN RISIKO Bagian Kesatu Penyusunan Dokumen Penilaian Risiko Pasal 3
Pasal 8
Kepala Perangkat Daerah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menentukan tingkat risiko yang dapat diterima.
BAB II - PENYELENGGARAAN PENILAIAN RISIKO Bagian Kesatu Penyusunan Dokumen Penilaian Risiko Pasal 3
Pasal 9
- (1) Risiko yang telah diidentifikasi dan dianalisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), dilanjutkan dengan menyusun rencana tapak tindak pengendalian.
- (2) Penyusunan rencana tapak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk meminimalkan munculnya risiko dan dampak yang dihasilkan.
BAB II - PENYELENGGARAAN PENILAIAN RISIKO Bagian Kesatu Penyusunan Dokumen Penilaian Risiko Pasal 3
Pasal 10
- (1) Kegiatan identifikasi tujuan, Identifikasi Risiko, dan penyusunan RTP, akan menghasilkan dokumen Penilaian Risiko yang terdiri dari:
- a. daftar tujuan;
- b. daftar risiko; dan
- c. dokumen RTP.
- (2) Draft dokumen Penilaian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan salah satu kelengkapan atas dokumen RKA yang diserahkan kepada tim anggaran Pemerintah Daerah.
- (3) Inspektorat melakukan Reviu atas draft dokumen Penilaian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersamaan dengan Reviu atas RKA.
- (4) Hasil Reviu dari Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dijadikan bahan untuk memperbaiki draft dokumen Penilaian Risiko yang disusun oleh Perangkat Daerah.
- (5) Draft dokumen Penilaian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperbaiki sesuai dengan pengesahan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
BAB II - PENYELENGGARAAN PENILAIAN RISIKO Bagian Kesatu Penyusunan Dokumen Penilaian Risiko Pasal 3
Pasal 11
- (1) Dokumen Penilaian Risiko yang telah ditandatangani oleh kepala Perangkat Daerah diserahkan kepada Bupati melalui Inspektorat.
- (2) Penyerahan dokumen Penilaian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan pada saat penandatanganan dokumen perjanjian kinerja kepala Perangkat Daerah yang dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah dokumen pelaksanaan anggaran diterima oleh kepala Perangkat Daerah.
BAB II - PENYELENGGARAAN PENILAIAN RISIKO Bagian Kesatu Penyusunan Dokumen Penilaian Risiko Pasal 3
Pasal 12
Dokumen Penilaian Risiko harus segera dikomunikasikan kepada setiap pegawai pada Perangkat Daerah.
BAB II - PENYELENGGARAAN PENILAIAN RISIKO Bagian Kesatu Penyusunan Dokumen Penilaian Risiko Pasal 3
Pasal 13
Kegiatan pengendalian yang ada dalam dokumen RTP menjadi acuan pelaksanaan atas kegiatan utama Perangkat Daerah.
BAB II - PENYELENGGARAAN PENILAIAN RISIKO Bagian Kesatu Penyusunan Dokumen Penilaian Risiko Pasal 3
Pasal 14
Dokumen Penilaian Risiko Perangkat Daerah, dapat diperbaiki sesuai dengan:
- a. hasil pemantauan dan Evaluasi oleh kepala Perangkat Daerah;
- b. hasil Evaluasi penyelenggaraan SPIP oleh Inspektorat;
- c. pengawasan/pemeriksaan atas kegiatan Perangkat Daerah yang dilakukan oleh instansi yang berwenang; dan
- d. sebab lainnya yang sesuai ketentuan dan kebutuhan Perangkat Daerah.
BAB II - PENYELENGGARAAN PENILAIAN RISIKO Bagian Kesatu Penyusunan Dokumen Penilaian Risiko Pasal 3
Pasal 15
Pedoman penyelenggaraan Penilaian Risiko pada Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB III KELEMBAGAAN PENILAIAN RISIKO Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan kegiatan Penilaian Risiko, kepala Perangkat Daerah bertindak sebagai penanggung jawab kegiatan Penilaian Risiko.
- (2) Sekretaris/kepala bagian pada Perangkat Daerah sebagai koordinator pelaksanaan kegiatan Penilaian Risiko.
- (3) Setiap kepala Perangkat Daerah melakukan pemantauan dan Reviu untuk memastikan bahwa dokumen RTP telah sesuai rencana dan sepanjang diperlukan dapat dilakukan perbaikan.

## BAB IV PELAPORAN DAN EVALUASI Pasal 17

- (1) Perangkat Daerah wajib membuat laporan pelaksanaan RTP.


- (2) Laporan pelaksanaan RTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan kepada Bupati melalui Inspektorat paling lambat akhir bulan februari pada tahun berikutnya.

## Pasal 18

- (1) Pelaksanaan RTP dievaluasi oleh Inspektorat.
- (2) Hasil Evaluasi pelaksanaan RTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati dan kepala Perangkat Daerah.
- (3) Tata cara Evaluasi pelaksanaan RTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan pedoman Evaluasi penyelenggaraan SPIP yang ditetapkan melalui Keputusan Inspektur.

## BAB V PEMBIAYAAN Pasal 19

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tangerang.

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa pada tanggal 12 Oktober 2016

BUPATI TANGERANG,

Ttd.

A. ZAKI ISKANDAR

Diundangkan di Tigaraksa pada tanggal 12 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANGERANG,

Ttd.

ISKANDAR MIRSAD

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2016 NOMOR 58

## LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI TANGERANG

NOMOR 58 TAHUN 2016

TENTANG PEDOMAN PENILAIAN RISIKO PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG.

## PEDOMAN PENILAIAN RISIKO PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG

## I. PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, khususnya bagian ketiga pasal 13 ayat (1) yaitu Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko; dan
2. Dalam rangka peningkatan kualitas penerapan SPIP diperlukan Pedoman Penilaian Risiko yang dapat digunakan untuk menyusun Dokumen Penilaian Risiko sebagai pengendalian atas Kegiatan Utama pada seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tangerang.

## B. Tujuan Penyusunan Pedoman

Penyusunan pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan bagi pengembangan kebijakan, perencanaan struktur, sistem dan prosedur yang terkait dengan penerapan Penilaian Risiko di seluruh di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tangerang.

## C. Tujuan dan Manfaat Penerapan Penilaian Risiko

1. Penerapan Penilaian Risiko di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tangerang bertujuan untuk:
- a. Mengantisipasi dan menangani segala bentuk risiko secara efektif dan efisien;
- b. Mengidentifikasi, mengukur, dan mengendalikan risiko serta memantau kinerja Penilaian Risiko; dan
- c. Mengintegrasikan proses Penilaian Risiko ke dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kinerja di Perangkat Daerah.
2. Manfaat penerapan Penilaian Risiko:
- a. Menghindarkan terjadinya hal-hal yang tidak diharapkan dalam bentuk:
- 1) keluhan maupun keberatan dari para pemangku kepentingan ( stakeholder ) terutama masyarakat Kabupaten Tangerang atas Kegiatan Perangkat Daerah;
- 2) timbulnya penyimpangan yang dapat dipermasalahkan oleh intitusi penegak hukum, intansi pemeriksa, APIP, atau LSM;
- b. Meningkatkan mutu/kualitas kinerja Perangkat Daerah; dan
- c. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya Perangkat Daerah bagi pencapaian sasaran/tujuan Perangkat Daerah.

## D. Prinsip-prinsip Penerapan Penilaian Risiko

1. Patuh terhadap peraturan perundang-undangan Risiko-risiko utama yang harus mendapat perhatian adalah risiko ketidakpatuhan terhadap berbagai peraturan perundang-undangan.

Demikian pula langkah-langkah pengendalian risiko juga harus memperhatikan kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan.

2. Berorientasi Jangka Panjang Pengendalian risiko tidak hanya untuk mengatasi risiko-risiko jangka pendek tetapi juga harus mempertimbangkan kemungkinan dan dampaknya secara jangka panjang.

## 3. Berimbang

- a. Keputusan yang diambil dalam penerapan Penilaian Risiko harus memperhatikan kepentingan pemangku kepentingan ( stakeholder ) secara berimbang dan tidak mendahulukan pemangku kepentingan ( stakeholder ) tertentu; dan
- b. Dalam proses Penilaian Risiko dan langkah-langkah pengendaliannya harus memperhatikan bahwa biaya pengendalian risiko tidak boleh lebih besar dari konsekuensi risiko itu sendiri.

## II. STRATEGI PENERAPAN PENILAIAN RISIKO

## A. Strategi Penerapan Penilaian Risiko

Berdasarkan karakteristik, tugas, fungsi, risiko yang dihadapi serta kondisi lingkungan pengendalian yang dihadapi setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tangerang, maka strategi penerapan Penilaian Risiko meliputi:

1. Melakukan penilaian risiko dan pengendalian risiko atas Kegiatan Utama pada Perangkat Daerah yang mempunyai dampak negatif yang signifikan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dalam Dokumen Renstra dan Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah;
2. Kepastian bahwa seluruh risiko telah teridentifikasi dan terdapat kegiatan pengendalian yang terencana dan terukur untuk menjaga terjadinya risiko dan dampak yang ditimbulkan;
3. Menyiapkan sarana dan prasarana yang meliputi sumber daya manusia dan infrastruktur untuk pengendalian risiko;
4. Mengintegrasikan Penilaian Risiko dalam perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban program dan kegiatan untuk mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan; dan
5. Melakukan pemantauan secara terus menerus untuk perbaikan pada saat pelaksanaan, pertanggungjawaban, atau untuk bahan perencanaan berikutnya.

## B. Kebijakan Skala Risiko

1. Tingkat risiko ditentukan berdasarkan tingkat konsekuensi atau dampak risiko dan kemungkinan terjadinya risiko; dan
2. Tingkat konsekuensi dan tingkat kemungkinan terjadinya risiko menggunakan 5 tingkatan (level).

## III. PROSES PENYUSUNAN DOKUMEN PENILAIAN RISIKO

Tahapan proses Penyusunan Dokumen Penilaian Risiko terdiri dari 5 tahapan, dimulai dari Penyusunan Daftar Tujuan sampai penyerahan Dokumen Penilaian Risiko kepada Bupati pada saat penandatangan Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah, yaitu:

- A. Tahapan Penyusunan Daftar Tujuan atas Kegiatan Utama Perangkat Daerah.

Kegiatan pada tahapan ini akan menghasilkan Daftar Tujuan Kegiatan Utama Perangkat Daerah sebagaimana Format 1.

- Tahap Penyusunan Daftar Tujuan atas Kegiatan Utama Perangkat Daerah terdiri dari kegiatan:
1. Mengidentifikasi Sasaran Strategis Perangkat Daerah.
- Sasaran Startegis Perangkat Daerah pada dasarnya terdapat dalam
- dokumen-dokumen berikut ini:
- a. Sasaran-sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Tangerang;
- b. Tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang ditetapkan oleh Peraturan Kabupaten Tangerang;
- c. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD);
- d. Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah;
- e. Renja Perangkat Daerah;
- f. Dokumen Perjanjian Kinerja (PK); dan
- g. Laporan Kinerja Perangkat Daerah.
2. Mengidentifikasi Kegiatan Utama Perangkat Daerah.
- Kegiatan Utama Perangkat Daerah pada dasarnya dapat diidentifikasi dalam dokumen-dokumen berikut ini:
- a. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD);
- b. Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah;
- c. Renja Perangkat Daerah;
- d. Dokumen Perjanjian Kinerja (PK); dan
- e. Laporan Kinerja Perangkat Daerah.
3. Menyusun Daftar Tujuan atas Kegiatan Utama Perangkat Daerah Langkah kerja Peneyusunan Tujuan Kegiatan Utama pada

Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Perangkat Daerah sebagai penanggung jawab penerapan Penilaian Risiko menginstruksikan secara tertulis kepada seluruh pejabat struktural di bawahnya untuk menyusun Daftar Tujuan atas Kegiatan di masing-masing unit (bidang/bagian di Perangkat Daerah);
- b. Kegiatan penyusunan Daftar Tujuan atas Kegiatan Utama di masing-masing unit dilakukan dengan melibatkan sebanyak mungkin personil di masing-masing unit yang memahami Kegiatan Utama Perangkat Daerah;
- c. Mekanisme penyusunan Daftar Tujuan atas Kegiatan Utama di masing-masing unit diutamakan melalui Focus Group Discusion (FGD);
- d. Daftar Tujuan atas Kegiatan Utama yang dihasilkan di masingmasing unit ditandatangani oleh masing-masing Pejabat eselon 3 untuk dikumpulkan di Sekretaris/Kepala Bagian Perangkat Daerah;
- e. Dokumen Daftar Tujuan atas Kegiatan Utama yang dihasilkan di masing-masing unit kemudian dibahas di tingkat pimpinan Perangkat Daerah untuk dilakukan perbaikan;

- f. Dokumen Daftar Tujuan atas Kegiatan Utama yang sudah diperbaiki ditandatangani oleh masing-masing pejabat eselon 3 dan kepala Perangkat Daerah; dan
- g. Dokumen Daftar Tujuan (bersama dengan Daftar Risiko dan Dokumen RTP) merupakan salah kelengkapan atas Dokumen RKA-Perangkat Daerah yang diserahkan kepada TAPD.
- B. Tahapan Penyusunan Daftar Risiko atas Kegiatan Utama Perangkat Daerah.

Kegiatan pada tahapan ini akan menghasilkan Daftar Risiko atas Kegiatan Utama Perangkat Daerah sebagaimana Format 2.

Tahapan Penyusunan Daftar Risiko atas Kegiatan Utama Perangkat

- Daerah terdiri dari kegiatan:
1. Mengidentifikasi risiko yang dihadapi dalam Kegiatan Utama Perangkat Daerah.
- Identifikasi risiko adalah proses menetapkan apa, dimana, kapan, mengapa, dan bagaimana sesuatu dapat terjadi, sehingga dapat berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan/sasaran Perangkat Daerah atau tujuan/sasaran Kegiatan.

Salah satu aspek penting dalam identifikasi risiko adalah memperoleh data risiko sebanyak-banyaknya.

Data risiko dapat diperoleh melalui:

- a. Dokumen hasil pemeriksaan oleh BPK dalam beberapa tahun terakhir;
- b. Dokumen hasil pengawasan oleh BPKP dalam beberapa tahun terakhir;
- c. Dokumen hasil pengawasan oleh Inspektorat Provinsi Banten/Kabupaten Tangerang dalam beberapa tahun terakhir;
- d. Penanganan kasus oleh instansi penegak hukum;
- e. Laporan masyarakat (LSM); dan
- f. Informasi dari pegawai di SKPD yang bersangkutan.

Langkah kerja identifikasi risiko

Kepala Perangkat Daerah sebagai penanggung jawab penerapan Penilaian Risiko menginstruksikan secara tertulis kepada seluruh pejabat struktural di bawahnya untuk menyusun Daftar Risiko atas Kegiatan di masing-masing unit:

- a. Kegiatan penyusunan Daftar Risiko atas Kegiatan di masingmasing unit dilakukan dengan melibatkan sebanyak mungkin personil di masing-masing unit yang memahami Kegiatan Utama Perangkat Daerah;
- b. Mekanisme penyusunan Daftar Risiko atas Kegiatan di masingmasing unit diutamakan melalui Focus Group Discusion (FGD);
- c. Daftar Risiko atas Kegiatan Utama yang dihasilkan di masingmasing unit ditandatangani oleh masing-masing Pejabat eselon 3 untuk dikumpulkan di Sekretaris /Kepala Bagian pada Perangkat Daerah;
- d. Dokumen Daftar Risiko atas Kegiatan Utama yang dihasilkan di masing-masing unit kemudian dibahas di tingkat pimpinan Perangkat Daerah untuk dilakukan perbaikan;
- e. Dokumen Daftar Risiko atas Kegiatan Utama yang sudah diperbaiki ditandatangani oleh masing-masing pejabat eselon 3 dan kepala Perangkat Daerah; dan

- f. Dokumen Daftar Risiko (bersama dengan Daftar Tujuan dan Dokumen RTP) merupakan salah kelengkapan atas Dokumen RKA-PD yang diserahkan kepada TAPD.
- C. Tahapan Penyusunan Dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Tahap penyusunan Dokumen RTP adalah tahap menuangkan rencana tindak dalam suatu dokumen yang memperlihatkan prioritas penanganan risiko yang dihasilkan dari tahapan sebelumnya. Tahapan ini terdiri dari kegiatan:
3. 1.

Risiko yang dihasilkan dari tahapan identifikasi risiko selanjutnya dilakukan analisis risiko. Analisis risiko untuk mengetahui level/tingkat risiko yang dihasilkan dari besaran kemungkinan terjadinya risiko dan dampak yang dihasilkan dari terjadinya risiko

Analisis risiko menggunakan formulir Analisis Risiko sebagaimana

- Menganalisis risiko yang teridentifikasi. tersebut. Format 3.

Matriks Tingkat Kemungkinan terjadinya risiko dapat dilihat pada Format 4. Sedangkan Matriks Tingkat Dampak yang dihasilkan dari terjadinya risiko dapat dilihat pada Format 5.

Analisis risiko penting untuk mengetahui level/tingkat risiko dan prioritas penanganan risiko oleh Perangkat Daerah.

2. Menyusun tindakan pengendalian yang seharusnya ada.

Setelah memiliki data level/tingkat risiko, tahapan selanjutnya adalah mendokumentasikan seluruh Kegiatan Pengendalian yang dibutuhkan untuk pengendalian atas risiko yang teridentifikasi, baik tindakan yang sudah dilakukan maupun belum dilakukan. Kegiatan Pengendalian yang dibutuhkan termasuk Kegiatan Pengendalian yang sudah ada/dilakukan maupun yang belum dilakukan oleh Perangkat Daerah.

## 3.

## 4.

- Mengenali Pengendalian yang Ada/Terpasang (ada/terpasang) oleh Perangkat Daerah dalam mengendalikan risiko

Tahapan ini bertujuan mendokumentasikan apa yang telah dibuat yang teridentifikasi.

- Mengevaluasi Pengendalian yang Ada/Terpasang Tahapan selanjutnya adalah mengevaluasi apakah pengendalian yang telah dibuat (ada/terpasang) untuk mengelola risiko tertentu
- sudah cukup dan efektif.
- Ada kemungkinan bahwa pengendalian yang sudah dirancang dengan baik namun tidak dapat berjalan/bekerja efektif sebagaimana tujuan yang diinginkan. Evaluasi atas efektifitas pengendalian perlu dilakukan untuk menentukan apakah ketidakefektifan tersebut disebabkan ketidakcocokan atau ketidakcukupan rancangannya atau permasalahan pada saat pelaksanannya.

Dalam tahapan ini akan ada 4 kemungkinan celah yang teridentifikasi:

- a. Pengendalian sudah ada namun tidak sesuai dengan peraturan di atasnya;
- b. Pengendalian sudah ada namun belum memiliki/dijabarkan ke dalam prosedur baku;
- c. Pengendalian belum ada sama sekali maka perlu dibuat/disusun Pengendalian terkait; dan

- d. Pengendalian sudah ada, telah memiliki/dijabarkan ke dalam prosedur baku, namun belum dilaksanakan.
5. Identifikasi Perbaikan Kegiatan Pengendalian
3. Langkah selanjutnya setelah celah pengendalian yang ada dapat diidentifikasi adalah mengidentifikasi kegiatan pengendalian yang cocok dalam rangka perbaikan pengendalian. Tahapan ini harus mempertimbangkan cost and benefit dan tidak menimbulkan proses kegiatan tambahan yang memberatkan (pengendalian harus melekat di dalam proses bisnis).

Formulir yang digunakan untuk kegiatan pada angka 2 s.d 5 ada pada Format 6.

6. Penyusunan Dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP).
2. Setelah rencana perbaikan atas kegiatan pengendalian risiko dapat teridentifikasi tahap berikutnya adalah penyusunan Dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP).

Langkah kerja Penyusunan Dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP):

- a. Kepala Perangkat Daerah sebagai penanggung jawab penerapan Penilaian Risiko menginstruksikan secara tertulis kepada seluruh pejabat struktural di bawahnya untuk menyusun RTP atas Kegiatan Utama di masing-masing unit;
- b. Kegiatan penyusunan RTP atas Kegiatan Utama di masingmasing unit dilakukan dengan melibatkan sebanyak mungkin personil di masing-masing unit yang memahami Kegiatan Utama Perangkat Daerah, Risiko atas kegiatan Utama dan cara penanganan risiko;
- c. Mekanisme penyusunan RTP atas Kegiatan di masing-masing unit diutamakan melalui Focus Group Discusion (FGD);
- d. Dokumen RTP yang dihasilkan di masing-masing unit ditandatangani oleh masing-masing Pejabat eselon 3 untuk dikumpulkan di Sekretaris Perangkat Daerah;
- e. Dokumen RTP yang dihasilkan di masing-masing unit kemudian dibahas di tingkat pimpinan Perangkat Daerah untuk dilakukan perbaikan;
- f. Dokumen hasil analisis Risiko atas Kegiatan yang sudah diperbaiki selanjutnya ditandatangani oleh masing-masing pejabat eselon 3 dan kepala SKPD; dan
- g. Dokumen RTP (bersama dengan Daftar Tujuan dan Daftar Risiko) merupakan salah kelengkapan atas Dokumen RKA-Perangkat Daerah yang diserahkan kepada TAPD.
8. Formulir RTP dapat dilihat pada Format 7.

D. Tahapan Reviu Dokumen Penilaian Risiko oleh Inspektorat.

1. Dokumen Penilaian Risiko yang terdiri dari Daftar Tujuan, Daftar Risiko dan Dokumen RTP merupakan kelengkapan dari dokumen RKA-Perangkat Daerah yang diserahkan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada TAPD;
2. Inspektorat, bersamaan dengan kegiatan Reviu atas RKA-Perangkat Daerah juga melakukan reviu atas Dokumen Penilaian Risiko;
3. Hasil reviu dari Inspektorat dijadikan dasar sebagai perbaikan atas Dokumen Penilaian Risiko;
4. Draft Dokumen Penilaian Risiko dapat diperbaiki sesuai dengan pengesahan RAPBD menjadi APBD.

## E. Tahapan Penyerahan Dokumen Penilaian Risiko kepada Bupati

1. Setelah pengesahan APBD, seluruh Kepala Perangkat Daerah harus memfinalkan Dokumen Penilaian Risiko yang akan diserahkan kepada Bupati;
2. Dokumen Penilaian Risiko yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah diserahkan kepada Bupati melalui Inspektorat; dan
3. Penyerahan Dokumen Penilaian Risiko dilaksanakan pada saat penandatanganan dokumen perjanjian kinerja kepala Perangkat Daerah yang dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah dokumen pelaksanaan (DPA) diterima oleh kepala Perangkat Daerah.

## IV. PELAKSANAAN RTP

1. Dokumen Penilaian Risiko harus segera dikomunikasikan kepada sebanyak mungkin pegawai pada Perangkat Daerah.
2. Kegiatan Pengendalian yang ada dalam Dokumen RTP menjadi acuan pelaksanaan atas Kegiatan Utama Perangkat Daerah.
3. Perangkat Daerah wajib membuat Laporan Pelaksanaan RTP yang ditujukan kepada Bupati melalui Inspektorat paling lambat akhir bulan Februari tahun berikutnya. Pelaporan menggunakan Format 8 dan Lampiran 9.

Setiap Kepala Perangkat Daerah harus melakukan pemantauan dan reviu untuk memastikan bahwa dokumen RTP telah dilaksanakan sesuai rencana dan sepanjang diperlukan dapat dilakukan perbaikan atas

- V. PEMANTAUAN/REVIU ATAS PELAKSANAAN RTP Dokumen RTP.
- VI. EVALUASI ATAS PELAKSANAAN RTP

Evaluasi atas pelaksanaan RTP dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Tangerang dengan menggunakan pedoman evaluasi yang ditetapkan oleh Inspektur Kabupaten Tangerang.

BUPATI TANGERANG,

Ttd.

A. ZAKI ISKANDAR