KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 116 Tahun 1998 tentang TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang bahwa dalam rangka lebih mempercepat peningkatan penanaman modal serta peningkatan pelayanan perijinan penanaman modal di seluruh daerah, dipandang perlu menyempurnakan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah; Mengingat 1. 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Negeri (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2853) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2944); PDF Create! 4 Trial www.nuance.com
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
4. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah;
5. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1981 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 113 Tahun 1998;
:
6. Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1991 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 114 Tahun 1998; 7. Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1993 tentang Tata Cara Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 115 Tahun 1998; MEMUTUSKAN: Menetapkan KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 26 TAHUN 1980 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH. Mengubah beberapa ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah, sebagai berikut: 1. Mengubah ketentuan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah, sehingga Pasal 2 seluruhnya berbunyi sebagai berikut: PDF Create! 4 Trial www.nuance.com
Pasal 2
Pasal I
"Pasal 2
Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dalam menentukan kebijaksanaan di bidang perencanaan penanaman modal daerah, memberikan persetujuan dan perijinan penanaman modal dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) tertentu yang
Pasal 3
ditetapkan oleh Menteri Negara/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal berdasarkan kriteria tertentu, dan melakukan pengawasan atas pelaksanaannya." 2. Mengubah ketentuan Pasal 3 Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah, sehingga Pasal 3 seluruhnya berbunyi sebagai berikut: "Pasal 3 Untuk dapat menyelenggarakan seluruh tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: a. Menyusun rencana-rencana penanaman modal daerah yang dalam garis besarnya berisi tujuan, susunan prioritas, strategi dan promosi penanaman modal. b. Mengadakan penilaian mengenai permasalahan dan sumber-sumber potensi daerah secara menyeluruh untuk kepntingan perencanaan penanaman modal daerah. c. Menilai/mengevaluasi permohonan penanaman modal dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) tertentu sesuai dengan kebijaksanaan dan ketentuan-ketentuan penanaman modal yang berlaku. PDF Create! 4 Trial www.nuance.com
Pasal 4
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 26 TAHUN 1980 PENANAMAN MODAL DAERAH PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang bahwa dalam rangka lebih mempercepat peningkatan penanaman modal serta peningkatan pelayanan perijinan penanaman modal di seluruh daerah, dipandang perlu menyempurnakan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah; Mengingat 1. 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Negeri (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2853) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2944); PDF Create! 4 Trial www.nuance.com
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
4. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah;
5. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1981 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 113 Tahun 1998;
:
6. Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1991 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 114 Tahun 1998; 7. Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1993 tentang Tata Cara Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 115 Tahun 1998; MEMUTUSKAN: Menetapkan KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 26 TAHUN 1980 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH. Mengubah beberapa ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah, sebagai berikut: 1. Mengubah ketentuan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah, sehingga Pasal 2 seluruhnya berbunyi sebagai berikut: PDF Create! 4 Trial www.nuance.com
Pasal I
"Pasal 2
Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dalam menentukan kebijaksanaan di bidang perencanaan penanaman modal daerah, memberikan persetujuan dan perijinan penanaman modal dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) tertentu yang
ditetapkan oleh Menteri Negara/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal berdasarkan kriteria tertentu, dan melakukan pengawasan atas pelaksanaannya." 2. Mengubah ketentuan Pasal 3 Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah, sehingga Pasal 3 seluruhnya berbunyi sebagai berikut: "Pasal 3 Untuk dapat menyelenggarakan seluruh tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: a. Menyusun rencana-rencana penanaman modal daerah yang dalam garis besarnya berisi tujuan, susunan prioritas, strategi dan promosi penanaman modal. b. Mengadakan penilaian mengenai permasalahan dan sumber-sumber potensi daerah secara menyeluruh untuk kepntingan perencanaan penanaman modal daerah. c. Menilai/mengevaluasi permohonan penanaman modal dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) tertentu sesuai dengan kebijaksanaan dan ketentuan-ketentuan penanaman modal yang berlaku. PDF Create! 4 Trial www.nuance.com
- d. Untuk Gubernur Kepala Daerah Tingkat I atas nama Menteri Negara Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, menerbitkan berdasarkan kriteria tertentu.
- e. Untuk Gubernur Kepala Daerah Tingkat I atas nama Menteri teknis yang bersangkutan untuk Menteri Negara Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, menerbitkan Surat Pemberian Fasilitas dan Perijinan Pelaksanaan penanaman modal dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) tertentu.
Pasal 13
"Pasal 13
Perincian Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja dilingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal."
Pasal II Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. PDF Create! 4 Trial www.nuance.com