PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG Nomor 31 Tahun 2015 tentang TATA KEARSIPAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG (berlaku 20 Oktober 2015)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
WALIKOTA SINGKAWANG PROVINS! KALIMANTAN BARAT
PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG NOMOR 31 TAHUN 2015
TENTANG
TATA KEARSIPAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SINGKAWANG, a.
bahwa dalam rangka meningkatkan dan memperlancar penyelenggaraan Tata Kearsipan di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang perlu dilakukan penataan kearsipan sesuai dengan perkembangan dan teknologi;
- b. bahwa Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang sudah tidak sesuai dengan perkembangan, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Kearsipan di Pemerintah Kota Singkawang;
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119 );
4. 2: Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071 );
.-·,·"~
·~
.•
•
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang› Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1282 );
6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang ( Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 14);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan PERATURAN W ALIKOTA TENTANG TATA KEARSIPAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG.
BABI KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan W alikota ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Daerah Kota Singkawang
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
. •
•
~
3. Walikota adalah Walikota Singkawang.
4. Kantor adalah Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Kota Singkawang.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya di singkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang.
6. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara .
7. Arsip dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selamajangka waktu tertentu.
8. Arsip aktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan/ a tau terus menerus.
9. Arsif inaktif adalah arsip yang frekuensi penggunaanya telah menurun.
10. Arsip statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis masa retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan/atau lembaga kearsipan.
11. Jadwal Retensi Arsip yang selanjutnya disingkat JRA adalah daftar yang berisi sekurang-kurangnyajangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis arsip, dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali atau dipermanenkan yang dipergunakan sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan arsip.
12. Kartu Kendali adalah lembar isian untuk mencatat, peyampaian, penemuan kembali dan sekaligus sebagai alat penyerahan arsip ke kantor Perpustakaan dan Kearsipan Kota Singkawang.
13. Unit Pengelola adalah unit kerja yang secara fungsional melaksanakan fungsi-fungsi substantif pada Perangkat Daerah Pemerintah Kota . Singkawang sebagai pencipta dan pengguna arsip dinamis.
14. Unit Kearsipan adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan.
'J
•
PENYELENGGARAAN TATA KEARSIPAN
BAB II - PENYELENGGARAAN TATA KEARSIPAN
Pasal 2
Walikota melalui Sekretaris Daerah bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan tata kearsipan di lingkungan Pemerintah Daerah.
BAB II - PENYELENGGARAAN TATA KEARSIPAN
Pasal 3
Penyelenggaraan tata kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bertujuan untuk:
- a. menjamin terciptanya arsip dari kegiatan yang dilakukan oleh unit kerja di lingkungan Pemerintahan Daerah;
- b. menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah;
- c. menjamin terwujudnya pengelolaan arsip yang andal dan pemanfaatan arsip sesuai dengan ketentuan;
- d. menjamin perlindungan kepentingan Negara dan hak-hak keperdataan rakyat melalui pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya;
- e. mendinamiskan penyelenggaraan kearsipan dilingkungan Pemerintahan Daerah;
- f. mewujudkan penyelenggaraan kearsipan sebagai suatu sistem yang terpadu; dan
- g. menjamin keselamatan dan keamanan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbagsa dan bemegara.
RUANO LINGKUP
BAB III - RUANO LINGKUP
Pasal 4
Ruang lingkup penyelenggaraan tata kearsipan Pemerintahan Daerah meliputi:
- a. pengurusan surat;
- b. pemberkasan arsip; dan
- c. penyusutan arsip
!
r
•
BAB III - RUANO LINGKUP
Pasal 5
- (1) Arsip Pemerintahan Daerah terdiri dari arsip dinamis dan arsip statis.
- (2) Arsip dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari arsip dinamis aktif dan arsip dinamis in aktif.
BAB III - RUANO LINGKUP
Pasal 6
Penyelenggaraan tata kearsipan di lingkungan pemerintahan kota Singkawang dilaksanakan oleh Keseketariatan di Lingkungan SKPD.
BAB III - RUANO LINGKUP
Pasal 7
- (1) Pelaksanaan tata kearsipan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, menggunakan sarana dan peralatan kearsipan.
- (2) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) terdiri dari:
- a. Kartu kendali untuk pengurusan surat;
- b. Pola klasifikasi untuk pemberkasan arsip; dan
- c. Jadwal retensi arsip untuk penyusutan arsip.
- (3) Peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. lemari kartu kendali;
- b. lemari arsip;
- c. rak arsip;
- d. rak arsip bergerak; dan
- e. meja sortir.
BAB III - RUANO LINGKUP
Pasal 8
- (1) Pola klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b disusun
BAB III - RUANO LINGKUP
Pasal 9
Jadwal Retensi Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c memuat daftar yang berisi sekurang-kurangnya:
- a. Jangka waktu penyimpanan atau retensi;
- b. Jenis arsip; dan
- c. Keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali atau dipermanenkan.
PENGURUSAN SURAT
BAB IV - PENGURUSAN SURAT
Pasal 10
- (1) Pengurusan surat kendali. dilakukan dengan menggunakan kartu
- (2) Kartu kendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
- a. Pengurusan naskah dinas masuk;
- b. Pengurusan naskah dinas keluar;
- c. Penyimpanan arsip; dan
- d. Penemuan kembali arsip.
BAB IV - PENGURUSAN SURAT
Pasal 11
Pengurusan naskah dinas masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a dilakukan oleh Keseketariatan.
BAB IV - PENGURUSAN SURAT
Pasal 12
Pengurusan naskah dinas keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b dilakukan oleh Keseketariatan.
~
•
BAB IV - PENGURUSAN SURAT
Pasal 13
- (1) Penyimpanan arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c dilakukan oleh unit pengelola untuk arsip aktif.
- (2) Penyimpanan arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c dilakukan oleh Keseketariatan untuk arsip inaktif.
- (3) Penyimpanan arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasru 10 ayat (2) huruf c dilakukan oleh Keseketariatan untuk arsip statis.
BAB IV - PENGURUSAN SURAT
Pasal 14
Unit pengelola dan unit kearsipan melakukan penemuan kembali arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d, melalui:
- a. Indeks;
- b. Kode klasifikasi;
- c. Nomor urut; dan
- d. asal surat, tanggal dan nomor surat .
BAB IV - PENGURUSAN SURAT
Pasal 15
- ( 1) Keseketariatan menentukan klasifikasi naskah dinas pen ting dan naskah dinas biasa.
- (2) Keseketariatan menyarilpaikan naskah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditujukan Walikota.
- (3) Keseketariatan menyampaikan naskah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Kepala SKPD sebagai unit pengelola naskah dinas sesuai dengan bidang tugas.
BAB IV - PENGURUSAN SURAT
Pasal 16
- (1) Pengurusan naskah dinas keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) hurufb dilakukan oleh Kepala SKPD.
- (2) Naskah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditandatangani oleh Walikota disampaikan kepada Keseketariatan untuk mendapatkan penomoran.
- (3) Naskah dinas yang berbentuk produk hukum penomorannya dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Daerah.
I
•
•
•
BAB IV - PENGURUSAN SURAT
Pasal 17
- (1) Penyimpanan arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c di lingkungan pemerintah daerah dilakukan oleh unit pengelola pada SKPD untuk arsip aktif.
- (2) Penyimpanan arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c di lingkungan pemerintah daerah dilakukan oleh unit pengelola pada SKPD dan Sekretaris Daerah untuk arsip inaktif.
- (3) Penyimpanan arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c di lingkungan pemerintah daerah dilakukan oleh Kepala Lembaga Kearsipan Daerah untuk arsip statis.
BAB IV - PENGURUSAN SURAT
Pasal 18
Unit pengelola dan unit kearsipan melakukan penemuan kembali arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d, melalui:
- a. Indeks;
- b. Kode klasifikasi;
- c. Nomor urut; dan
- d. Asal surat, tanggal dan nomor surat .
PEMBERKASAN
BAB IV - PEMBERKASAN
Pasal 19
- (1) Unit pengelola arsip. dan unit kearsipan melakukan pemberkasan
- (2) Pemberkasan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan sistem:
- a. abjad a sampai dengan z sebagai indeks untuk menata pemberkasan arsip yang disusun secara berurut
BAB IV - PEMBERKASAN
Pasal 20
- (1) Folder/map sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a memperlihatkan daftar masalah .
- (2) Guide/sekat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b sebagai pembatas masalah.
- (3) Indeks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c kata tangkap yang dominan dalam surat.
- (4) Buku petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf d sebagai inventaris masalah.
- (5) Kertas pembungkus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf e untuk keamanan dan kebersihan surat.
- (6) Box sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf f untuk menyimpan folder.
- (7) Kartu picis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf g dipakai untuk mengetahui jumlah berkas.
PEMELIHARAAN, PENGAMANAN DAN PEMINJAMAN ARSIP
BAB V - PEMELIHARAAN, PENGAMANAN DAN PEMINJAMAN ARSIP
Pasal 21
Unit kearsipan di lingkungan pemerintah daerah melakukan pemeliharaan, pengamanan dan peminjamin arsip.
•
•
•
BAB V - PEMELIHARAAN, PENGAMANAN DAN PEMINJAMAN ARSIP
Pasal 22
- ~ Peminjaman arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dapat dilakukan terhadap copy arsip in aktif atas permohonan tertulis dari pihak yang meminjam arsip.
BAB VI - PENYUSUTAN
Pasal 23
- (1) Unit Pengelola dan unit kearsipan melakukan arsip. penyusutan
- (2) Penyusutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- a. Pemindahan;
- b. Pemusnahan; dan
- c. Penyerahan.
BAB VI - PENYUSUTAN
Pasal 24
- (1) Pemindahan arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a dilakukan terhadap arsip inaktif dari unit pengelola ke unit kearsipan.
- (2) Pemusnahan arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b dilakukan terhadap arsip yang tidak memiliki nilai guna.
- (3) Penyerahan arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c dilakukan terhadap arsip statis kepada lembaga kearsipan.
BAB VI - PENYUSUTAN
Pasal 25
Ketentuan lebih lanjut tentang tata kearsipan tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## BAB VII PENDANAAN

## Pasal 26

Pendanaan penyelenggaraan tata kearsipan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Singkawang.

•

•

Diundangkan di Singkawang pada tanggal 20 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG, ttd

SYECH BANDAR

BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2015 NOMOR 25

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,

Pembina


NIP.19681016 199803 1 004

## BAB VIII

## KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, Peraturan Walikota Singkawang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Kearsipan Dilingkungan Pemerintah Kata Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2009 Nomor 45), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 28

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Singkawang .

Ditetapkan di Singkawang pada tanggal 20 Oktober 2015

WALIKOTA SINGKAWANG, ttd

AWANG ISHAK

•

•

LAMPI RAN

## PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG

NOMOR 31 TAHUN 2015

TENTANG TATA KEARSIPAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG

## TATA KEARSIPAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG

## A. Pengurusan Surat

1. Pengurusan naskah dinas masuk

Pengurusan naskah dinas masuk meliputi kegiatan yang dilaksanakan oleh unit kearsipan dan ta.ta usaha pengolah. Pada unit kearsipan dilaksanakan melalui kegiatan penerimaan, pengarahan, pencatatan, pengendalian dan penyimpanan.

- a) penerima mempunyai tugas:
- (1) meneliti kebenaran alamat naskah dinas tersebut.
- (2) membubuhkan paraf pada bukti penerimaan.
- (3) mensortir naskah dinas.
- (4) membuka sampul dan mengeluarkan naskah dinas dari sampul.
- (5) malam hal alamat pengirim tidak tercantum didalam naskah dinas, sampul diikutsertakan bersama naskah dinasnya .
- (6) meneliti kelengkapan lampiran naskah dinas.
- (7) menyampaikan naskah dinas kepada pengarah .

## b) pengarah mempunyai tugas:

- (1) membaca naskah dinas dan menentukan naskah penting dinas atau naskah dinas biasa.
- (2) mencantumkan diposisi pengarahan pada bagian kanan atas naskah dinas.
- (3) menentukan kode klasifikasi dan indeks pada naskah dinas pen ting.
- (4) menyampaikan penting atau biasa kepada pencatat.

## c) pencatat mempunyai tugas:

- (1) mencantumkan nomor urut pada naskah dinas.
- (2) mencatat naskah dinas penting dalam kartu kendali.
- (3) mencatat naskah dinas biasa dan naskah dinas tertutup dalam lembar pengantar.
- (4) menyampaikan naskah dinas penting beserta 4 (empat) lembar kartu kendali kepada pengendali.
- (5) menyampaikan naskah dinas biasa dan naskah dinas tertutup beserta 2 (dua rangkap lembar pengantar kepada pengendali).

## d) pengendali mempunyai tugas:

- (1) menerima naskah dinas beserta 4 (empat) lembar kartu kendali dan naskah dinas tertutup beserta 2 (dua) rangkap lembar pengantar dari pencatat.

•

•

- (2) meneliti kebenaran nomor kode dan pengisian kartu kendali serta meneliti kelengkapan lampiran.
- (3) menyampaikan naskah dinas penting beserta kartu kendali III berwana kuning dan lembar IV bewarna merah kepada Tata Usaha Pengolah.
- (4) menyampaikan naskah dinas biasa dan naskah dinas tertutup 2 (dua) rangkap lembar pengantar kepada Tata Usaha Pengolah.
- (5) menyusun kartu kendali lembar I berwarna putih dalam lemari katalog berdasarkan urutan nomor kode.Dalam susunan kode, kartu kendali disusun berdasarkan urutan abjad pada indeks.
- (6) menyusun kartu kendali lembar II berwarna hijau dalam lemari katalog berdasarkan instansi dan menurut urutan waktu.
- e) Penyimpan mempunyai tugas menyimpan kartu kendali lembar III berwarna kuning yang diterima kembali dari tatausaha pengolah dan disimpan ke dalam file sebagai pengganti arsip selama naskah dinas berada di unit pengolah.

Pengurusan naskah dinas masuk pada tata usaha pengolah meliputi kegiatan-kegiatan :

- a) menerima naskah dinas dan kartu kendali lembar III dan IV berwarna kuning dan merah dari pengendali.
- b) membubuhkan paraf pada kartu kendali lembar III berwarna kuning sebagai tanda bukti bahwa naskah dinas sudah diterima.
- c) mengembalikan kartu kendali lembar III berwarna kuning kepada pengendali.
- d) menyimpan kartu kendali lembar IV berwarna merah dalam lemari katalog berdasarkan urutan nomor kode.
- e) menerima naskah dinas beserta 2 (dua) rangkap lembar pengantar dari pengendali.
- f) membubuhkan paraf pada lembar pengantar sebagai tanda bukti bahwa naskah dinas sudah diterima.
- g) mengembalikan 1 (satu) lembar pengantar kepada pengendali.
- h) mengisi lembar disposisi rangkap 2 (dua).
- i) menyampaikan naskah dinas yang diterima dari unit Kearsipan kepada pengolah untuk diselesaikan, disertai lembar disposisi.
- j) menyimpan 1 (satu) lembar disposisi sebagai pengganti arsip yang ada pada pengolah.
2. Pengurusan naskah dinas keluar meliputi kegiatan yang dilaksanakan oleh tata usaha pengolah dan unit kearsipan
- a) tata usaha pengolah mempunyai tugas:
- (1) mencatat naskah dinas keluar dalam kartu kendali rangkap 3 (tiga) berwarna putih, kuning dan merah
- (2) menyampaikan konsep dan net beserta 3 (tiga) kartu kendali kepada pengendali pada unit Kearsipan.
- (3) menyimpan kartu kendali berwarna merah menurut urutan nomor kode.

•

•

•

- (4) mengendalikan naskah dinas yang belum selesai pengolahanya dan menyampaikan naskah dinas yang sudah selesai pengolahanya kepada penyimpan.

## b) unit.kearsipan

unit kearsipan melaksanakan kegiatan pengendalian, penyimpanan.

- ( 1) pengendalian mempunyai tugas :
- (a) pemberian nomor kode klasifikasi pada kartu kendali dan mengembalikan kepada tatausaha pengolah.
- (b) penyimpanan kartu kendali berwarna putih menurut urutan nomor kode.
- (c) Penyimpanan kartu kendali berwarna kuning berdasarkan nomor urut pada kartu kendali.
- (d) pengembalian kartu kendali berwarna merah kepada Tata U saha Pengolah.
- (2) penyimpanan mempunyai tugas penyimpanan kartu kendali berwarna kuning menurut nomor urut sebagai pengganti arsip selama naskah dinas masih berada di Unit Pengolah.
- (3) penyimpan mempunyai tugas menyimpan kartu kendali berwarna kuning menurut nomor urut sebagai penggganti arsip selama naskah dinas tersebut masih berada di unit pengolah.

## 3. penyimpanan arsip

- a) cara penyimpanan arsip aktif dilakukan sebagai berikut:
- (1) tata usaha pengolah menyimpan arsip aktif menurut urutan kode klasifikasi .
- (2) arsip disusun dalam folder atau map gantung menurut urutan kode klasifikasi.
- b) penyimpanan arsip inaktif dipusatkan pada unit kearsipan.
- (1) cara menyimpan arsip in aktif dilkukan sebagai berikut:
- (2) memasukan arsip dalam folder disusun menurut urutan kode klasifikasi.
- (3) memasukan folder kedalam box arsip dan disusun secara vertikal.
- (4) box arsip ditempatkan didalam rak arsip.
- (5) penyimpanan dan pemeliharaan arsip statis dilakukan oleh unit kearsipan.
4. penyimpanan kartu kendali arsip in aktif dilakukan sebagai berikut:
- a) tata Usaha Pengolah menyampaikan arsip in aktif kepada penyimpan berikut kartu kendali berwarna merah.
- b) Penyimpan menyampaikan kartu kendali berwarna kuning kepada tata usaha pengolah sebagai bukti bahwa arsip-arsip in aktif beserta kartu kendali berwarna merah telah diterima.

## 5. penemuan kembali arsip

cara penemuan kembali arsip dapat dilakukan indeks, kode klasifikasi, nomor urut,asal surat, tanggal dan nomor surat .

•

•

•

## KARTU KENDAL! NASKAH DINAS MASUK

Indeks:

Kode:

NomorUrut:

Isi Ringkas :

## ~ ::&gt; rn &lt;t: ::E ~ ::&gt; rn ::&gt; ~ ~

: . . . . . ~ 0 ~

Dari: -

Tanggal Surat :

Nomor Surat :

Lampiran:

Pengolah:

Tgl. Diteruskan :

Tanda Terima:

Catatan:

## KARTU KENDAL! NASKAH DINAS KELUAR

| Index: | | Kode: | NomorUrut: |
|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Isi Ringkas | Isi Ringkas | Isi Ringkas | Isi Ringkas |
| Kepada: | Kepada: | Kepada: | Kepada: |
| Pengolah: | Tgl. Surat: | Tgl. Surat: | Lampiran: |
| Catatan: | Catatan: | Catatan: | Catatan: |

•

•

'

## DAFTAR PENGENDALI

| No. Urut | kode | pengolah | No. Urut | kode | pengolah | No. Urut | kode | pengolah |
|------------|--------|------------|------------|--------|------------|------------|--------|------------|
| | | | 34. | | | 67 | | |
| 01 | | | 35. | | | 68 | | |
| 02 | | | 36. | | | 69 | | |
| 03 | | | 37. | | | 70 | | |
| 04 | | | 38. | | | 71 | | |
| 05 | | | 39. | | | 72 | | |
| 06 | | | 40. | | | 73 | | |
| 07 | | | 41. | | | 74 | | |
| 08 | | | 42. | | | 75 | | |
| 09 | | | 43. | | | 76 | | |
| 10. | | | 44. | | | 77 | | |
| 11. | | | 45. | | | 78 | | |
| 12. | | | 46. | | | 79 | | |
| 13. | | | 47. | | | 80 | | |
| 14. | | | 48. | | | 81 | | |
| 15. | | | 49. | | | 82 | | |
| 16. | | | 50. | | | 83 | | |
| 17. | | | 51. | | | 84 | | |
| 18. | | | 52. | | | 85 | | |
| 19. | | | 53. | | | 86 | | |
| 20. | | | 54. | | | 87 | | |
| 21. | | | 55. | | | 88 | | |
| 22. | | | 56. | | | 89 | | |
| 23. | | | 57. | | | 90 | | |
| 24. | | | 58. | | | 91 | | |
| 25. | | | 59. | | | 92 | | |
| 26. | | | 60. | | | 93 | | |
| 27. | | | 61. | | | 94 | | |
| 28. | | | 62. | | | 95 | | |
| 29. | | | 63. | | | 96 | | |
| 30. | | | 64. | | | 97 | | |
| 31. | | | 65. | | | 98 | | |
| 32. | | | 66. | | | 99 | | |
| 33. | | | | | | 100 | | |

I

..

•

KOTA ... .

Kepada ... .

## LEMBAR PENGANTAR

| No. Urut | Asal Surat | Tanggal Surat | Nomor Surat | Keterangan |
|------------|--------------|-----------------|---------------|--------------|
| 1. | | | | |
| 2. | | | | |
| 3. | | | | |
| 4. | | | | |
| 5. | | | | |
| 6. | | | | |
| 7. | | | | |
| 8. | | | | |
| 9. | | | | |
| 10. | | | | |
| 11. | | | | |
| 12, | | | | |
| 13. | | | | |
| 14. | | | | |
| 15. | | | | |
| 16. | | | | |

Diterima tanggal :

Dikirim tanggal :

Yang menerima :

(

...

)

NIP.

Yang mengirim :

(

...

NIP .

)

..

KOTA ... .

## TANDA BUKTI PINJAMAN

.

Yang bertanda tangan dibawah ini

:

Nam.a

NIP

Unit

Telepon Nomor

Telah meminjam arsip

Kode Nomor

Perihal

...

...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

dan akan mengembalikan pada tanggal\_: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_

Singkawang, ... .

Petugas yang melayani :

Yang meminjam,

(

...

)

(

...

)

NIP.

NIP.

Mengetahui/Menyetujui : Kepala Unit Kearsipan,

(

...

NIP.

)

•

r

## B. Pemberkasan Surat Berdasarkan Kade Klasifikasi

1. Klasifikasi kearsipan perintah daerah merupakan klasifikasi yang disusun berdasarkan masalah, mencerminkan fungsi dan kegiatan pelaksanaan tugas dari semua satuan organisasi dalam lingkungan pemerintah daerah.
2. Pola klasifikasi disusun secara berjenjang dengan mempergunakan prinsip perkembangan dari umum kepada khusus dalam hubungan masalah, didahului oleh 3 perincian dasar, masing-masing perincian pertama, perincian kedua dan perincian ketiga sebagai pola dasar yang berfungsi sebagai jembatan penalang dalam menemukan kade masalah yang tercantum dalam pola klasifikasi.
3. Sesuai dengan sifat desimal arsip dikelompokkan dalam 10 pokok masalah, diberi kode 000 s/d 900. Dari 10 pokok masalah ini terlebih dahulu dibedakan antara tugas subtantif (pokok) dan tugas fasilitatif (penunjang).Angka 100 s/d 600 merupakan kode tugas-tugas substantif, sedangkan angka 000, 700, 800, dan 900 merupakan kode tugas-tugas fasilitatif.Kode 000 menampung masalah-masalah fasilitatif diluar masalah pengawasan, kepegawaian dan keuangan.Disamping itu juga ditampung masalah-masalah yang berkaitan dengan kerumah tanggan, seperti protokol urusan dalam dan masalah-masalah yang tidak dapat dimasukkan dalam kelompok lainnya, seperti perjalanan dinas, peralatan, lambang negara atau daerah, tanda-tanda kehormatan dan sebagainya.
4. Dengan demikian maka sepuluh pokok masalah tersebut telah menampung seluruh kegiatan pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah termasuk instansi-instansi dalam lingkungannya.

Sepuluh masalah tersebut adalah sebagai berikut:

- 000 Umum
- 100 Pemerintahan
- 200 Politik
- 300 Keamanan dan Ketertiban
- 400 Kesejahteraan
- 500 Perekonomian
- 600 Pekerjaan Umum dan Ketenagaan
- 700 Pengawasan
- 800 Kepegawaian
- 900 Keuangan
5. Kade alat untuk mengenali masalah yang dikandung dalam arsip, dan disamping itu juga sebagai alat penentu, dimana letak arsip itu dalam urutan hubungan masalahnya pada susunan seluruh arsip dalam simpanan.

Kode ini juga menunjukkan adanya urutan sistimatis dari masalah› masalah arsip dan kartu kendali dalam file.

Kode pembantu merupakan bentuk penyajian dari masalah tertentu yang merupakan aspek yang selalu timbul berkaitan dengan masalah lainnya, ditambah tiap kode yang memerlukan perincian lebih lanjut, untuk dapat memberikan dimensi ekstra pada arsip.

Kade pembantu dimaksud tersebut adalah:

- 01 Perencanaan
- 02 Penelitian
- 03 Pendidikan

..

- 04 Laporan
- 05 Panitia
- 06 Seminar, Lokakarya, Workshop
- 07 Statistik
- 08 Peraturan perundang-undangan
- 09 Tidak dipakai

Kode wilayah kode untuk menunjukan pembagian wilayah. Dengan memperhatikan prinsip, kode wilayah dimaksud disusun sebagai berikut:

- -11 Nanggroe Aceh Darusalam;
- -12 Sumatera Utara;
- -13 Sumatera Barat;
- -14 Riau;
- -15 Jambi;
- -16 Sumatera Selatan;
- -17 Bengkulu;
- -18 Lampung;
- -19 Kepulauan Bangka Belitung;
- -21 Kepulauan Riau;
- -31 DKI Jakarta;
- -32 Jawa Barat;
- -33 Jawa Tengah;
- -34 Daerah Istimewa Y ogyakarta;
- -35 Jawa Timur; ·
- -36 Ban ten;
- -51 Bali;
- -52 Nusa Tenggara Barat;
- -53 Nusa Tenggara Timur;
- -61 Kalimanta Barat;
- -62 Kalimantan Tengah;
- -63 Kalimantan Selatan;
- -64 Kalimantan Timur;
- -71 Sulawesi Utara;
- -72 Sulawesi Tengah;
- -73 Selawesi Selatan;
- -7 4 Sulawesi Tenggara;
- -75 Gorontalo;
- -76 Sulawesi Barat;
- -81 Maluku;
- -82 Maluku Utara;
- -91 Papua;
- -92 Papua Barat.

Kade wilayah bagi provinsi dapat membentuk kode wilayah sendiri untuk kabupaten/kota di wilayahnya, sedangkan bagi kabupaten/kota dapat membentuk kode wilayah tersendiri untuk kecamatan diwilayahnya.

6. Untuk mengetahui komponen yang menangani masalah diperlukan singkatan nama Komponen sebagai berikut:

- SJ

Sekretariat Jenderal;

- IJ

lnspektorat Jenderal;

- KESBANGPOL

Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik;

- -OTDA

- -PUM

- -BANGDA

Direktorat Jenderal Otonomi Daerah;

Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum;

Direkorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah;

.

- -PMD

Direktorat Jenderal Pembangunan Masyarakat Desa;

- DUKCAPIL

Direktorat Jenderal Kependudukan dan

Pencatatan Sipil;

- -KEUDA

Direktorat Jenderal Keuangan Daerah;

- DIKLAT

• Badan Pendidikan dan Pelatihan;

Badan Penelitian dan Pengembangan.

- LITBANG

Untuk mengetahui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani masalah, diperlukan singkatan nama Satuan Kerja Perangkat Daerah dapat diatur sendiri sesuai dengan ketentuan yang berlaku

## 7. Pola klasifikasi

- 000 UMUM
- 001 Lam bang
- .1 Garuda
- .2 Bendera Kebangsaan
- .3 Lagu Kebangsaan
- .4 Daerah
- .31 Provinsi
- .32 Kabupaten/Kota
- 002 Tanda Kehormatan/Penghargaan untuk pegawai lihat 861.1
- .1 Bin tang
- .2 Satyalencana
- .3 Samkarya Nugraha
- .4 Monumen
- .5 Penghargaan Secara Adat
- .6 Penghargaan lainnya
- 003 Harl Raya/Besar
- .1 Nasional 17 Agustus, Harl Pahlawan, dan sebagainya
- .2 Harl Raya Keagamaan
- .3 Harl Ulang Tahun
- .4 Hari-hari Besar Intemasional
- 004 Ucapan
- .1 Ucapan Terima Kasih
- .2 Ucapan Selamat
- .3 Ucapan Belasungkawa
- .4 Ucapan Lainnya
- 005 Undangan
- 006 Tanda Jabatan
- .1 Pamong Praja
- .2 Tanda Pengenal
- .3 Pejabat lainnya
- 007
- 008
- 009
- 010 URUSAN DALAM
- Gedung Kantor /Termasuk Instalasi Prasarana Fisik Pamong
- 011 /Kantor Dinas
- 012 Rumah Dinas
- .1 Tanah Untuk Rumah Dinas
- .2 Perabot Rumah Dinas
- .3 Rumah Dinas Golongan 1
- .4 Rumah Dinas Golongan 2
- .5 Rumah Dinas Golongan 3
- .6 Rumah/Bangunan Lainnya

•

-

•

~

'

.

- .7 Rumah Pejabat Negara
- 013 Mess/Guest House
- 014 Rumah Susun/ Apartemen
- 015 Penerangan Listrik/ Jasa Listrik
- 016 Telep on/ Faximile /Internet
- 017 Keamanan/Ketertiban Kantor
- 018 Kebersihan Kantor
- 019 Protokol
- .1 Upacara Bendera
- .2 Tata Tempat
- .21 Pemasangan Gambar Presiden/W akil Presiden
- .3 Audiensi / Menghadap Pimpinan
- .4 Alamat-Alamat Kantor Pejabat
- .5 Bandir/Umbul-Umbul/Spanduk
- 020 PERALATAN
- .1 Penawaran
- 021 Alat Tulis
- 022 Mesin Kantor
- 023 Perabot Kantor
- 024 Alat Angkutan
- 025 Pakaian Dinas
- 026 Senjata
- 027 Pengadaan
- 028 Inventaris
- 030 KEKAYAAN DAERAH
- 031 Sumber Daya Alam
- 032 Asset Daerah
- 033
- 034

035

036

- 040 PERPUSTAKAAN DOKUMENTASI / KEARSIPAN / SANDI
- 041 Perpustakaan
- .1 Um um
- .2 Khusus
- .3 Perguruan Tinggi
- .4 Sekolah
- .5 Keliling
- 042 Dokumentasi
- 045 Kearsipan
- .1 Pola Klasifikasi
- .2 Penataan Berkas
- .3 Penyusutan Arsip
- .31 Jadwal Retensi Arsip
- .32 Pemindahan Arsip
- .33 Penilaian Arsip
- .34 Pemusnahan Arsip
- .35 Penyerahan Arsip
- .36 Berita Acara Penyusutan Arsip
- .37 Daftar Pencarian Arsip
- .4 Pembinaan Kearsipan
- .41 Bimbingan Teknis
- .5 Pemeliharaan /Perawatan Arsip

~

•

~

•

- .6 Pengawetan/Fumigasi

| 046 | Sandi |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 047 | Website |
| 048 | Pengelolaan Data |
| 049 | Jaringan Komunikasi Data |
| 050 | PERENCANAAN |
| .1 | Repelita/8 Sukses |
| .11 | Pelita Daerah |
| .12 | Bantuan Pembangunan Daerah |
| .13 | Bappeda |
| 051 | Proyek Bidang Pemerintahan, Klasifikasikan Disini: Proyek Prasaran Fisik Pemerintahan, Tambahkan Perincian 100 Pada 051 |
| 052 | Bidang Politik |
| 053 | Bidang Keamanan Dan Ketertiban Tambhkan Perincian 300 Pada 053 Contoh: Proyek Ketataprajaan 053.311 |
| 054 | Bidang Kesejahteraan Rakyat Tambahkan Peincian 400 pada 054 Contoh: Proyek Resettlement Desa 054.671 |
| 055 056 | Bidang Perekonomian Tambahkan Perincian 500 Pada 055 Contoh: Proyek Pasar 055.112 Bidang Pekerjaan Umum Tambahkan Perincian 600 pada 056 |
| 058 | Bidang Keuangan |
| 060 | Bidang Kepegawaian |
| 059 | |
| .1 | ORGANISASI / KETATALAKSANAAN Program Kerja Organisasi Instansi Pemerintah (struktur |
| 061 | organisasi) Susunan dan Tata |
| .1 | Kerja Tata Tertib Kantor, Jam Kerja di Bulan |
| .2 062 | Puasa Organisasi Badan Non Pemerintah |
| 063 | Organisasi Badan Intemasional Pemerintah, BKS-AKSI |
| | Organisasi Semi /Tata |
| 064 | Ketatalaksanaan |
| 065 | Naskah / Sistem Stempel Dinas |
| 066 | Pelayanan Umum / Pelayanan |
| 067 068 | Publik / Analisis Komputerisasi / Siskomdagii |
| 069 070 | Standar Pelayanan Minimal PENELITIAN |
| 071 | Riset |
| 072 | Survey |
| 073 | Kajian |
| 074 | Kerjasama Penelitian Dengan Perguruan Tinggi • Kementerian |
| 075 076 | Lainnya Non Kementerian |
| | Provinsi |
| 077 078 | Kabupaten/Kota |
| 079 | Kecamatan /Desa KONFERENSI / RAPAT |
| 080 | / |
| | SEMINAR |
| 081 | Gubernur |
| 082 | Bupati / Walikota Lainnya |
| 083 | Komponen, Eselon |
| 084 | Instansi Lainnya |

!

•

~

•

| 085 | Internasional Di Dalam Negeri |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 086 | Internasional Di Luar Negeri |
| 087 | |
| 088 | - |
| 089 | - |
| 090 | PERJALANAN DINAS |
| 091 | Perjalanan Presiden/Wakil Presiden Ke Daerah |
| 092 | Perjalanan Menteri Ke Daerah |
| 093 | Perjalanan Pejabat Tinggi (Pejabat Eselon 1) |
| 094 | Perjalanan Pegawai Termasuk Pemanggilan Pegawai |
| 095 | Perjalanan Tamu Asing Ke Daerah |
| 096 | Perjalanan Presiden/Wakil Presiden Ke Luar Negeri |
| 097 | Perjalanan Menteri Ke Luar Negeri |
| 098 | Perjalanan Pejabat Tinggi Ke Luar Negeri |
| 099 | Perjalanan Pegawai ke Luar Negeri |
| 100 | PEMERINTAHAN |
| 101 | Meliputi: Tata Praja, Legislatif, Yudikatif, Hubungan luar negeri |
| 102 | GDN |
| 103 | - |
| 104 | - |
| 105 | - |
| 110 | PEMERINTAHAN PUSAT |
| 111 | Presiden Meliputi: pencalonan, pengangkatan, pelantikan, sumpah, dan serah jabatan |
| .1 | Pertanggungjawaban presiden kpd MPR |
| .2 | Amanat Presiden/Amanat Kenegaraan/Pidato |
| 112 | Wakil Presiden Meliputi: pencalonan, pengangkatan, pelantikan, sumpah, dan serah jabatan |
| .2 | Presiden/Amanat Kenegaraan/Pidato |
| | Amanat Wakil |
| 113 | Susunan Kabinet |
| .1 | Reshuffle |
| .2 | Penunjukan Menteri ad interim |
| .3 | Sidang Kabinet |
| 114 | Kementerian Dalam Negeri |
| .1 | Amanat Menteri Dalam Negeri/Sambutan |
| 115 | Kementerian lainnya |
| 116 | Lembaga Tinggi Negara |
| 117 | Lembaga Non Kementerian |
| 118 | Otonomi/Desentralisasi/Dekonsentrasi |
| 119 | Kerjasama Antar Kementerian |
| 120 04 | PEMERINTAH PROVINS! |
| .042 | Laporan daerah |
| | Monografi tambahkan kode wilayah |
| .1 | Koordinasi |
| .2 | Instansi Tingkat Provinsi Dinas Otonomi |
| .21 | Instansi Vertikal |
| .22 | Gubernur tambahkan kode wilayah, meliputi: |
| .23 | Kerjasama antar Provinsi/Daerah Pencalonan, |
| 121 | Pengangkatan, Meninggal, Pelantikan, Pemberhentian, Serah Terima Jabatan dan sebagainya• |

..

| 122 | Wakil Gubemur meliputi: tambahkan kode wilayah pencalonan, Pengangkatan, Meninggal, Pelantikan, Pemberhentian, Serah Terima Jabatan dan sebagainya. |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 123 | Sekretaris Wilayah tambahkan kode wilayah, meliputi: Pencalonan, Pengangkatan, Meninggal, Pelantikan, Pemberhentian, Serah Terima Jabatan dan sebagainya. |
| 124 | Pembentukan/Pemekaran Wilayah Pembinaan/Perubahan Nam.a kepada: Daerah, Kota,Benda Geografis, Gunung, Sungai, Pulau, Selat, Batas laut, dan sebagainya |
| .1 | Pemekaran Wilayah |
| .2 | Forum Koordinasi lainnya |
| 125 | Pembentukan Pemekaran Wilayah Pembinaan/Perubahan Nam.a Kepada: Daerah, Kata, Benda Geografis, Gunung, Sungai, Pulau, Selat, Batas Laut, dan sebagainya. |
| .2 | Pembentukan Wialayah |
| .3 | Pemindahan lbukota |
| .4 | Perubahan batas Wilayah |
| .5 | Pemekaran Wialayah |
| 126 | Pembagian Wilayah |
| 127 | Penyerahan Urusan |
| 128 | Swaparaja/Penataan Wilayah/Daerah |
| 129 | - |
| 130 | PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA |
| 131 | Bupati /Walikota, Tambahkan Kade Wilayah, Meliputi: Pencalonan,Pengangkatan, Meninggal, Pelantikan, Pemberhentian, Serah Terima Jabatan, dsb Sambutan / Pengarahan / Amanat |
| 132 | Wakil Bupati /Walikota, Tambahkan Kade Wilayah, Meliputi: Pencalonan, Pengangkatan, Meninggal, Pelantikan, Pemberhentian, Serah Terima Jabatan, |
| 133 | Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota, Tambahkan Kade Wilayah, Meliputi: Pencalonan, Pengangkatan, Meninggal, Pelantikan, Pemberhentian, Serah Terima Jabatan,. |
| 134 | Forum Koordinasi Pemerintah Di Daerah |
| .1 | Muspida Nasional) |
| .2 .3 | Forum PAN (Panitian Anggaran Forum Koordinasi Lainnya |
| .4 | Kerjasama antar Kabupaten/Kota |
| 135 | Pembentukan / Pemekaran Wilayah |
| .1 | Pemindahan Ibukota |
| .2 .3 | Pembentukan Wilayah Pembantu Bupati/Walikota Pemabagian Wilayah Kabupaten/Kota |
| .4 | Perubahan Batas Wilayah |
| .5 | Pemekaran Wilayah |
| | Permasalahan Batas |
| .6 | Wilayah Pembentukan Ibukota Kabupaten/Kota |
| .7 | Pemberian dan Penggantian Nam.a Kabupaten/Kota, Daerah, |
| .8 | Jalan |
| 136 | Pembagian Wilayah |
| 137 | Penyerahan Urusan Pemerintah Wilayah |
| 138 .1 | Kecamatan Sambutan / Pengarahan / Amanat |
| .2 | Pembentukan Kecamatan |

!

...

•

- .3 Pemekaran Kecamatan
- .4 Perluasan/Perubahan Batas Wilayah Kecamatan ·
- .5 Pembentukan Perwakilan Kecamatan/Kemantren
- .6 -
- .7
- 140 PEMERINTAHAN DESA / KELURAHAN
- 141 ·Pamong Desa, Meliputi: Pencalonan, Pemilihan, Meninggal, Pengangkatan, Pemberhenian, dan sebagainya
- 142 Penghasilan Pamong Desa
- 143 Kekayaan Desa
- 144 Dewan Tingkat Desa, Dewan Marga, Rembug Desa
- 145 Administrasi Desa
- 146 Kewilayahan
- .1 Pembentukan Desa/Kelurahan
- .2 Pemekaran Desa/Kelurahan
- .3 Perubahan Batas Wilayah / Perluasan Desa / Kelurahan
- .4 Perubahan Nama Desa / Kelurahan
- .5 Kerjasama Antar Desa / Kelurahan
- 147
- Lembaga-lembaga Tingkat Desa
- Jangan Klasifikasikan Disini, Lihat 410 Dengan Perinciannya
- 148 Perangkat Kelurahan
- .1 Kepala Kelurahan
- .2 Sekretaris Kelurahan
- .3 Staf Kelurahan
- 149 Dewan Kelurahan
- .1 Rukun Tetangga
- .2 Rukun Warga
- .3 Rukun Kampung
- 150 LEGISLATIF MPR / DPR / DPD
- 151 Keanggotaan MPR
- .1 Pencalonan
- .2 Pemberhentian
- .3 Recall
- .4 Pelanggaran
- 152 Persidangan
- 153 Kesejahteraan
- .1 Keuangan
- .2 Penghargaan
- 154 Hak
- 155 Keanggotaan DPR Pencalonan Pengangkatan
- 156 Persidangan Sidang Pleno Dengar Pendapat/Rapat Komisi Reses
- 157 Kesejahteraan
- .1 Keuangan
- .2 Penghargaan
- 158 Jawaban Pemerintah
- 159 Hak
- 160 DPRD PROVINS! TAMBAHKAN KODEWILAYAH
- 161 Keanggotaan
- .1 Pencalonan
- .2 Pengangkatan
- .3 Pemberhentian
- .4 Recall
- .5 Meninggal
- .6 Pelanggaran
- 162 Persidangan

..

- .1 Reses
- 163 Kesejahteraan
- .1 Keuangan
- .2 Penghargaan
- 164 Hak
- 165 Selcretaris DPRD Provinsi
- 170 DPRD KABUPATEN TAMBAHKAN KODE WILAYAH
- 1 71 Keanggotaan
- .1 Pencalonan
- .2 Pengangkatan
- .3 Pemberhentian
- .4 Recall
- .5 Pelanggaran
- 1 72 Persidangan
- 173 Kesejahteraan
- .1 Keuangan
- .2 Penghargaan
- 174 Hak
- 175 Selcretaris DPRD Kabupaten/Kota
- 180 HUKUM
- .1 Kontitusi
- .11 Dasar Hukum
- .12 Undang-Undang Dasar
- .2 GBHN
- .3 Arn.nesti, Abolisi dan Grasi
- 181 Perdata
- .1 Tanah
- .2 Rumah
- .3 Utang/Piutang
- .31 Gadai
- .32 Hipotik
- .4 Notariat
- 182 Pidana
- .1 Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
- 183 Peradilan
- Peradilan Agama Islam 451.6
- Peradilan Perkara Tanah 593.71
- .1 Bantuan Hukum
- 184 Hukum Intemasional
- 185 Imigrasi
- .1 Visa
- .2 Pasport
- .3 Exit
- .4 Reentry
- .5 Lintas Batas/Batas Antar Negara
- 186 Kepenjaraan
- 187 Kejaksaan
- 188
- Peraturan Perundang-Undangan .1 TAPMPR
- .2 Undang-Undang Dasar

~

~

!

,.

'

~

~

.

-•

!

!

| .3 | Peraturan |
|---------|--------------------------------------------------------------|
| .31 | Peraturan Pemerintah |
| .32 | Peraturan Menteri |
| .33 | Peraturan Lembaga Non Departemen |
| .34 | Peraturan Daerah |
| .341 | Peraturan Provinsi |
| .342 | Peraturan Kabupaten/Kota |
| .4 | Keputusan |
| .41 | Presiden |
| .42 | Menteri |
| .43 | Lembaga Non Departemen |
| .44 | Gubemur |
| .45 | Bupati/Walikota |
| .5 | Instruksi |
| .51 | Presiden |
| .52 | Menteri |
| .53 | Lembaga Non Departemen |
| .54 | Gubernur |
| .55 | Bupati/Walikota |
| 189 | HukumAdat |
| .1 | Tokoh Adat/Masyarakat |
| 190 | HUBUNGAN LUAR NEGERI |
| 191 | Perwakilan Asing |
| 192 | Tamu Negara |
| 193 | Kerjasama Dengan Negara Asing |
| .1 | Asean |
| .2 194 | Bantuan Luar Negeri/Hibah Perwakilan RI Di Luar Negeri/Hibah |
| 195 | PBB |
| 196 | Laporan Luar Negeri |
| 197 | Hutang Luar Negeri PHLN/LOAN |
| 198 | - |
| 199 | - |
| 200 | POLITIK |
| 201 | Kebijaksanaan umum |
| 202 | Orde baru |
| 203 204 | Reformasi - |
| 205 | - |
| 206 210 | - KEPARTAIAN |
| 211 | Lambang partai |
| 212 213 | Kartu tanda anggota Bantuan keuangan parpol |
| 214 | - |
| 215 | - |
| 216 220 | - ORGANISASI KEMASYARAKATAN |
| 221 | Berdasarkan perjuangan |
| .1 | Perintis kemerdekaan |
| .2 | angkatan 45 |
| .3 | Veteran |
| 222 | Berdasarkan Keka:ryaan PEPABRI |
| .1 .2 | Wredatama |
| 223 | Berdasarkan kerohanian |

,!

!

i

~

!

"!

...

•

!

"

| 224 | Lembaga adat |
|---------|----------------------------------------------------------------|
| 225 | Lembaga Swadaya Masyarakat |
| 226 | |
| 230 | ORGANISASI PROFESI DAN FUNGSIONAL |
| 231 | Ikatan Dokter Indonesia |
| 232 | Persatuan Guru Republik Indonesia |
| 233 | PERSATUAN SARJANA HUKUM INDONESIA |
| 234 | Persatuan Advokat Indonesia |
| 235 | Lembaga Bantuan Hukum Indonesia |
| 236 | Korps Pegawai Republik Indonesia |
| 237 | Persatuan Wartawan Indonesia |
| 238 | Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia |
| 239 | Organisasi Profesi Dan Fungsional Lainnya |
| 240 | ORGANISASI PEMUDA |
| 241 | Komite Nasional Pemuda Indonesia |
| 242 | Organisasi Mahasiswa |
| 243 | Organisasi Pelajar |
| 244 | Gerakan Pemuda Ansor |
| 245 | Gerakan Pemuda Islam Indonesia |
| 246 | Gerakan Pemuda Marhaenis |
| 247 | - |
| 248 | - |
| 250 | ORGANISASI BURUH, TANI, NELAYAN DAN ANGKUTAN |
| 251 252 | Federasi Buruh Seluruh Indonesia Organisasi Buruh Intemasional |
| 253 | Himpunan Kerukunan Tani |
| 254 | Indonesia |
| | Himpunan Nelayan Seluruh |
| 255 256 | Keluarga Sopir Proporsional Indonesia |
| 257 | - |
| 258 | - |
| 260 | ORGANISASI WANITA |
| 261 | Dharma Wanita |
| 262 | Persatuan Wanita Indonesia Perempuan (wanita) |
| 263 | Pemberdayaan Wanita |
| 264 265 | Kongres |
| 266 | - - |
| | - |
| 267 268 | - |
| 269 | - |
| 270 | PEMILIHAN |
| 271 | UMUM Pencalonan |
| 272 | Nomor Urut Partai / Tanda Gambar |
| 273 | Kampanye |
| 274 | Petugas Pemilu |
| 275 | Pemilih / Daftar Pemilih |
| 276 | Sarana |
| .1 .2 | TPS Kendaraan |
| .3 | Surat Suara |
| .4 | Kotak Suara |
| .5 | Dana Pemungutan Suara / |
| 277 278 | Perhitungan Suara Penetapan Hasil Pemilu |
| 279 | Penetapan Perolehan Jumlah Kursi Dan Calon.Terpilih |

!

•

!

!

| 280 | Pengucapan Sumpah Janji MPR,DPR,DPD |
|---------|------------------------------------------------------------------|
| 281 282 | - |
| 283 | - |
| 284 | - |
| 300 | KEAMANAN / KETERTIBAN |
| 301 | Keamanan |
| 302 | Ketertiban |
| 303. | - |
| 310 | PERTAHANAN |
| 311 | Darat |
| 312 | Laut |
| 313 | Udara |
| 314 | Perbatasan |
| 315 | - |
| 316 | - |
| 317 | - |
| 320 | KEMILITERAN |
| 321 | Latihan Militer |
| 322 | Wajib Militer |
| 323 | Operasi Militer |
| 324 | Kekaryaan TNI Pejabat Sipil dari TNI |
| .1 | TMD |
| 325 | - - |
| 326 327 | - |
| 328 | - |
| 330 | KEAMANAN |
| 331 | Kepolisian |
| .1 | Polisi Pamong Praja |
| .2 | Kamra |
| .3 | Kamling |
| .4 | Jaga Wana |
| 332 | Huru-Hara / Demonstrasi |
| 333 334 | Senjata Api Tajam Bahan Peledak |
| 335 | Perjudian |
| 336 | Surat-Surat Kaleng |
| 337 338 | Pengaduan Himbauan / Larangan |
| | Teroris |
| 339 | PERTAHANAN SIPIL |
| 340 341 | Perlindungan Sipil |
| 342 | - |
| | - |
| 343 344 | - |
| 350 351 | Makar/ |
| 352 | KEJAHATAN Pemberontak |
| | Pembunuhan |
| 353 | Penganiayaan, Pencurian Subversi / Penyelundupan / Narkotika |
| 354 | Pemalsuan |
| 355 356 | Korupsi / Penyelewengan / Penyalahgunaan Pemerkosaan / Perbuatan |
| 357 | Cabul Kenakalan |
| 358 359 | Kejahatan Lainnya |

!

•

!

•.,

~

| 360 | BENCANA |
|---------|----------------------------------------------|
| 361 | Gunung Berapi / Gempa |
| 362 | Banjir / Tanah Longsor |
| 363 | Angin Topan |
| 364 | Kebakaran |
| .1 | Pemadam Kebakaran |
| 365 | Kekeringan |
| 366 | Tsunami |
| 367 | - |
| 368 | - |
| 370 | KECELAKAAN / SAR |
| 371 | Darat |
| 372 | Udara |
| 373 | Laut |
| 374 | Sungai / Danau |
| 375 | - |
| 376 | - |
| 377 | - |
| 380 | - |
| 381 | - |
| 382 | - |
| 383 | - |
| 390 | - |
| 391 | - |
| 392 | - - |
| 393 400 | KESEJAHTERAAN RAKYAT |
| 401 | Keluarga Miskin |
| 402 | PNPM Mandiri Pedesaan |
| 403 | - |
| 404 | - PEMBANGUNAN |
| 410 | DESA Pembinaan Usaha Gotong |
| 411 | Royong |
| .1 .11 | Swadaya Gotong Royong Penataan Gotong Royong |
| | Dinamis |
| .12 | Gotong Royong |
| .13 .14 | Gotong Royong Statis Pungutan |
| .2 | Lembaga Sosial Desa (LSD) |
| .21 | Pembinaan |
| .22 | Klasifikasi |
| .23 | Proyek |
| .24 | Musyawarah |
| .3 | Latihan Kerja Masyarakat |
| .31 | Kader Masyarakat |
| .32 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) |
| .33 | Pusat Latihan |
| .34 | Kursus-Kursus |
| | Kurikulum / Sylabus |
| .35 | Ketrampilan |
| .36 | |
| .37 | Pramuka |
| .4 | Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Program |
| .41 .42 | Pembinaan Organisasi |
| .43 | Kegiatan |
| .5 | Penyuluhan |

"

z

~

I

•-

..:;;,.

•

- .; ...
- .51 Publikasi
- .52 Pe raga an
- .53 Sosio Drama
- .54 Siaran Pedesaan
- .55 Penyuluhan Lapangan
- .6 Kelembagaan Desa
- .61 Kelompok Tani
- .62 Rukun Tani
- .63 Subak
- .64 Dharma Tirta
- 412 Perekonomian Desa
- .1 Produksi Desa
- .11 Pengolahan
- .12 Pemasaran
- .2 Keuangan Desa
- .21 Perkreditan Desa
- .22 Inventarisasi Data
- .23 Perkembangan / Pelaksanaan
- .24 Bantuan / Stimulans
- .25 Petunjuk / Pembinaan Pelaksanaan
- .3 Koperasi Desa
- .31 Badan Usaha Unit Desa (BUUD)
- .32 Koperasi Usaha Desa
- .4 Penataan Bantuan Pembangunan Desa
- .41 Jumlah Desa Yang Diberi Bantuan
- .42 Pengarahan
- .43 Pu sat
- .44 Daerah
- .5 Alokasi Bantuan Pembangunan Desa
- .51 Pu sat
- .52 Daerah
- .6 Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Desa
- .61 Bantuan Langsung
- .62 Bantuan Keserasian
- .63 Bantuan Juara Lomba Desa
- 413 Prasarana Desa
- 1 Prasarana Desa
- .11 Pembinaan
- .12 Bimbingan Teknis
- .2 Pemukiman Kembali Penduduk
- .21 Lokasi
- .22 Diskusi
- .23 Pelaksanaan
- .3 Masyara