PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO Nomor 72 Tahun 2007 tentang PEMBENTUKAN , PENGHAPUSAN, PENGGABUNGAN DESA DAN PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO NOMOR : TAHUN 2007
TENTANG
PEMBENTUKAN , PENGHAPUSAN, PENGGABUNGAN DESA DAN PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI JENEPONTO
: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa jo. Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan;
- 1. Undang - undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822 ) ;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4503);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan.
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JENEPONTO
dan
BUPATI JENEPONTO
Menetapkan
MEMUTUSKAN
: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, PENGGABUNGAN DESA DAN PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN.
KETENTUAN UMUM
BAB I - Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Jeneponto .
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Jeneponto;
4. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Desa/Kelurahan sesuai dengan kebutuhan daerah ;
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai Wilayah Kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Jeneponto .
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat ## BAB II
PEMBENTUKAN DESA
Bagian Pertama Tujuan Pembentukan
BAB I - Pasal 1
Pasal 2
Pembentukan Desa bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.
Bagian Kedua Syarat - Syarat Pembentukan
BAB I - Pasal 1
Pasal 3
Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, harus memenuhi syarat sebagai berikut :
- a. jumlah penduduk paling sedikit 1.000 jiwa atau 200 KK;
- b. luas wilayah dapat dijangkau dalam meningkatkan pelayanan dan pembinaan masyarakat;
- c. wilayah kerja memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun;
- d. sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan antar umat beragama dan kehidupan bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat;
- e. potensi desa meliputi sumber daya alam dan sumber daya manusia;
- f. batas desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
- g. tersedianya tanah lokasi pembangunan kantor desa yang dibuktikan dengan akta, hibah, wakaf, atau jual beli yang pengadaannya dapat dari masyarakat setempat maupun pemerintah daerah;
- h. sarana dan prasarana (kantor pemerintahan desa) serta tersedianya potensi infrastruktur dan perhubungan sebagai bukti nyata dari aspirasi masyarakat.
Bagian Ketiga
Tata Cara Pembentukan Desa
BAB I - Pasal 1
Pasal 4
- (1) Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan
BAB I - Pasal 1
Pasal 5
Tata cara pembentukan desa adalah sebagai berikut :
- a. Adanya prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk membentuk desa;
- b. Masyarakat memajukan usul pembentukan desa kepada BPD, Kepala Desa dan Bupati melalui Camat;
- c. BPD mengadakan rapat bersama Kepala Desa yang difasilitasi oleh Tim Observasi pemerintah daerah untuk membahas usul masyarakat tentang pembentukan desa, dan kesepakatan rapat dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rapat BPD tentang pembentukan desa;
- d. Kepala Desa mengajukan usul pembentukan desa kepada Bupati melalui Camat disertai Berita Acara Hasil rapat BPD dan rencana wilayah administrasi desa yang akan dibentuk;
- e. Dengan
BAB I - Pasal 1
Pasal 6
Pembentukan desa di luar desa yang telah ada, diusulkan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat dengan tata cara pembentukan sebagaimana diatur dalam Pasal 5.
PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN DESA
BAB III - PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN DESA
Pasal 7
- (1) Desa yang karena perkembangan tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat digabung dengan Desa lain atau dihapus;
- (2) Penggabungan atau penghapusan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu dimusyawarahkan oleh pemerintah desa dan BPD dengan masyarakat desa masing-masing;
- (3) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam Keputusan Bersama Kepala Desa yang bersangkutan;
- (4) Keputusan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh salah satu Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat;
- (5) Hasil penggabungan atau penghapusan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN
BAB IV - PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN
Pasal 8
- (1) Desa dapat diubah atau disesuaikan statusnya menjadi Kelurahan
BAB IV - PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN
Pasal 9
- (1) Desa yang berubah status menjadi Kelurahan, Lurah dan perangkatnya diisi dari Pegawai Negeri Sipil;
- (2) Kepala Desa dan Perangkat Desa serta anggota BPD dari Desa yang diubah statusnya menjadi Kelurahan, diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dan diberikan penghargaan sesuai dengan nilai-nilai sosial budaya masyarakat setempat.
BAB IV - PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN
Pasal 10
Tata cara pengajuan dan penetapan perubahan status Desa menjadi Kelurahan adalah sebagai berikut :
- a. Adanya prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk merubah status Desa menjadi Kelurahan :
- b. Masyarakat mengajukan usul perubahan status Desa menjadi Kelurahan kepada BPD, Kepala Desa dan Bupati melalui Camat;
- c. BPD mengadakan rapat bersama Kepala Desa yang difasilitasi oleh Tim Observasi pemerintah daerah untuk membahas usul masyarakat tentang perubahan status Desa menjadi Kelurahan, dan kesepakatan rapat dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rapat BPD tentang Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan;
- d. Kepala Desa mengajukan usul perubahan status Desa menjadi Kelurahan kepada Bupati melalui Camat, disertai Berita Acara Hasil Rapat BPD;
- e. Dengan
BAB IV - PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN
Pasal 11
- (1) Berubahnya status Desa menjadi Kelurahan, seluruh kekayaan dan sumbersumber pendapatan Desa menjadi kekayaan daerah Kabupaten;
- (2) Kekayaan dan sumber-sumber pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Kelurahan bersangkutan untuk kepentingan masyarakat setempat.
BAB V - PEMBIAYAAN
Pasal 12
Pembiayaan pembentukan, penggabungan dan penghapusan Desa serta perubahan status Desa menjadi Kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jeneponto.
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
BAB VII - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 13
- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui pemberian pedoman umum, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisor.
BAB VII - PENUTUP
Pasal 14
- (1) Dengan berlakunya Peraturan daerah ini maka :
1. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan, Pemecahan dan Penggabungan Desa ;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 15 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan dan/atau Keputusan Bupati.
BAB VII - PENUTUP
Pasal 15
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto.

Penetapan: Ditetapkan di : Jeneponto Pada tanggal : 2007

Penandatangan: BUPATI JENEPONTO ## R A D J A M I L O

Penetapan: Diundangkan di : Jeneponto Pada Tanggal : 2007

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JENEPONTO ## Drs. H. IKSAN ISKANDAR LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2007 NOMOR...