PERATURAN BUPATI SINTANG Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka dipandang perlu membentuk Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE); a. - b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a di atas dan berdasarkan Peraturan Kepala Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010 ten tang Layanan Pengadaan Sccara Elektronik serta dalam rangka penyelenggaraan pelayanan pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sintang dalam upaya mengkoordinasikan semua kegiatan penyelenggaraan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang, dipandang perlu membentuk Layanan Pengadaan Secara Elektronik di Kabupaten Sin tang; - c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sintang; (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 1 1 1 dan Pasal 134 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 20 10 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka dipandang perlu membentuk Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE); a.
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a di atas dan berdasarkan Peraturan Kepala Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010 ten tang Layanan Pengadaan Sccara Elektronik serta dalam rangka penyelenggaraan pelayanan pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sintang dalam upaya mengkoordinasikan semua kegiatan penyelenggaraan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang, dipandang perlu membentuk Layanan Pengadaan Secara Elektronik di Kabupaten Sin tang;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sintang;
Mengingat 1 .
- Undang-Undang Nomor · 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 19�3 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang­ Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 N�mor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyele\_ngaraan \_Negara yang Bersifat Bersih dan Bebas Korups�, Kolusi . dan Nepotisme (Lembaran Ne ara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tamba�an Lembaran Negara Nornor 385l); 2.
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 1 5 0 ) ;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nornor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 443�);
8. Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan lnformasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1 1 2 , ' Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5033);
9. 1 1 . Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Layanan Perundang-Undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
17. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lernbaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
18. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengad�an Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 · ' 19.
9. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik); 20.
10. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan B�ang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Umt �yanan Pengadaan (Serita Daerah Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 501); 21.
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nom�r 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Smtang Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 '!'ahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Smtang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sin tang (Lembaran Daerah, Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Le�baran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan PERATURAN BUPATI SINTANG PEMBENTUKAN LAYANAN PENGADAAN ELEKTRONIK KABUPATEN SINTANG TENT ANG SECARA
BAB! KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dima.ksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Sintang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Sintang dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sintang.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut sebagai SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang.
5. Layanan pengadaan secara elektronik yang selanjutnya disebut LPSE merupa.kan unit kerja yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sintan� untuk menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan barang/ jasa secara elektronik (SPSE) dan memfasilitasi K/L/D/1 kepada Portal Pengadaan Nasional.
6. 6; · e-Procurement adalah proses pengadaan barang/ jasa pemerintah yang pela.ksanaannya dila.kukan secara elektronik yang berbasis web/internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi
.
·
. . an umum secara elektronik dan informatika yang mehputi pelelang d secara elektronik yang diselenggarakan oleh layanan �enga aan (LPSE) melalui www:/ /lpse.sintang.go.1d. . an
8. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah peja a n SKPD untuk pemegang kewenangan penggunaan anggara . . . . melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang d1p1mpmnya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang yang menggunakan APBN/APBD.
7. b K b . . akan Pengadaan Barang/Jasa Pemenntah y g Lem aga e I J · h l . di . k t LKPP adalah lernbaga pemennta yang se anjutnya ismg a . . ak Pen adaan bertugas mengembangkan dan merumuskan Keb1J an g . Barang/ Jasa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Preaiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah. . b t
9. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA\_ adalah pejabat yang diusulkan oleh PA dan ditetapkan oleh BupatJ. untuk mengggunakan APBD.
10. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diangkat oleh PA/KPA selaku pemilik pekerjaan, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/ jasa.
5. 1 1 . Layanan Pengadaan yang selanjutnya disingkat ULP adalah unit organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang/jasa, yang sifatnya ad-hock.
12. Kelompok Kerja yang selanjutnya disingkat Pokja adalah Kelompok Kerja yang anggota-anggotanya merupakan anggota ULP dan dari Pegawai Negeri yang telah memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/ Jasa pemerintah yang ditunjuk oleh Bupati dengan tugas secara khusus melaksanakan pemilihan penyedia barang/ jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang.
13. Pejabat pengadaan adalah personil yang memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/ jasa yang melaksanakan pengadaan barang/ jasa.
14. Pengadaan barang/jasa pemerintah selanjutnya disebut dengan Pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/ jasa Pemerintah Kabupaten Sintang yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/ jasa.
15. Pengadaan barang/ jasa secara elektronik a tau e-Procurement adalah pengadaan barang/jasa pemerintah yang mengikuti keten�an Peratur9:11 Presiden tentang pengadaan barang/jasa �menn� dan dilaksan\_akan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan aturan perundang-undangan.
16. Sistem Pengadaan secara elektronik selajutnya disin kat SPSE adalah suatu sistcm meliputi aplikasi perangkat tun! (aplikasi SPSE) d� database e-Procurement yang dikembangkan oleh LKPP untuk digunakan oleh LPSE, dan infrastruktumya.
17. . b t pemegang kewenangan b /jasa adalah peJa a di 1· gkup Pengguna arang . ilik negara/daerah 1 in pengguna barang dan/ atau jasa rm Pemerintah Kabupaten Sintang. ah dan/atau orang
19. Server adalah sebuah sistem komputer yang men ah · · komputer layanan tertentu dalam sebu janngan . · . t dalam
18. I· adalah badan us a Penyedia barang jasa . I ekerjaan konstruksi/ jasa perseorangan yang menyed1akan barang p konsultansi/jasa lainnya. yediakan jenis
20. iliki kualifikas1 terten u Auditor adalah seseorang yang merm 1 . atu melakukan audit atas laporan keuangan dan kegiatan su perusahaan atau organisasi. lak akan
22. iliki tu merigrst Administrator Agency adalah personil yang memt 1 . gas . . ata data satuan kerja di instansi yang bersangkutan yaitu meng�s� d anggaran yang akan digunakan pada paket lelang dan mengrsi data . · · · SK (Surat pegawai yang bertugas sebagai PPK dan Panitia sesuai . . Keputusan) dari Pejabat di instansi yang bersangkutan, mengrsi data anggota kepanitiaan yang akan bertanggungjawab pada paket tertentu.
21. Administrator adalah personil LPSE yang bertugas me san pengelolaan Aplikasi SPSE, fisik server dan jaringan. . .
23. Verifikator adalah personil LPSE yang bertugas melakukan verifikasi data rekanan untuk divalidasi masuk ke database LPSE guna mendapatkan User ID dan Password atau Certificate Authority.
24. Helpdesk adalah personil LPSE yang bertugas memberi bantuan dan menanggapi keluhan dari .pengguna SPSE pada proses pengadaan barang/ jasa secara elektronik.
25. Website adalah kumpulan halaman-halaman yang berisi infonnasi yang disimpan di internet yang bisa diakses atau dilihat melalui jaringan internet pada perangkat-perangkat yang bisa mengakses internet itu sendiri seperti komputer, Handphone, dan sebagainya.
26. Portal Pengadaan Nasional adalah pintu gerbang sistem informasi elektronik yang terkait dengan informasi pengadaan barang/ jasa secara nasiona yang dikelola oleh LKPP.
27. Sertifikat keahlian pengadaan barang/ jasa adalah tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi dibidang pengadaan barang/jasa yang dikeluarkan\_oleh LKPP.
28. Service Level Agreement adalah kesepakatan bersama antara LPSE dengan LKPP dalam rangka peningkatan LPSE.
29. Penyedia Barang/ Jasa adalah badan usaha a tau oran k . g perseorangan yang egiatan . usahanya menyediakan Barang/Pek�rjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa lainnya.
31. Barang adalah seti�p benda baik bcrwujud maupun tidak terwujud, bcrgerak maupun tidak bcrgerak y�g dapat dalam herb ai be k d . li . ag ntu an uraian, yang me puti bahan baku, barang setengah jadi,
30. Fakta Integri�s adalah surat pernyataan yang ditanda tangani oleh PPK/ULP/PeJabat Pengadaan/Penyedian Barang/Jasa yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan korupsi, kolusi, dan ncpotisme dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
32.
barang jadi/ pcralatan yang spcsifikasinya ditetapkan oleh Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sin tang.
- Pekerjaan konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan dan pembuatan wujud fisik lainnya.
33.
- Jasa konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah fikir (brainware).
34. Jasa lainnya adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan keterampilan (skillware) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dan/atau penyedia jasa selain jasa konsultansi pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan pengadaan barang.
35.
- Pemilihan penyedia barang/jasa . adalah kegiatan untuk menetapkan penyedia barang/jasa yang akan ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sin tang.
36.
37.
38.
- Dokumen pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan oleh ULP/Pejabat Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang haru ditaati oleh para pihak dalam proses pengadaan barang/jasa.
- Surat Kabar Nasional/Provinsi adalah surat kabar yang beroplah besar dan memiliki peredaran luas secara nasional, yang ditetapkan oleh Menteri Komunikasi dan lnformatika/Gubernur.
- Pengadaan secara elektronik atau e-Procuremeni adalah pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. .
39.
- User-id adalah nama atau pengenal unik sebagai identitas Pengguna SPSE yang digunakan untuk beroperasi didalam SPSE. Password adalah kumpulan karakter atau string yang digunakan oleh pengguna untuk memverifikasi user-id kepada sistem e­ Procurement.
40. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang Selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetnjui' bersama oleh Pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah,
PEMBENTUKAN, TUGAS DAN FUNGSl LPSE
BAB II - Pasal 2
Pasal 2
- (1) Dengan Peraturan ini, dibentuk LPSE Kabupaten Sintang.
- (2) LPSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah berkedudukan sebagai pendukung untuk memfasilitasi ULP dalam melaksanakan
pengadaan barang/jasa secara elektronik yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. . .
- (3) LPSE dibentuk dengan tujuan untuk lebih meningkatkan efiaierrsi, efektivitas dan transparansi, persaingan sehat dan akuntabilitas dalam pengadaan barang/jasa dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sin tang.
BAB II - Pasal 2
Pasal 3
- ( 1 ) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi LPSE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) diangkat Pengelola LPSE.
- (2) LPSE sebagai mana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat n�n struktural dan bersifat ad-hock yang menyelenggarakan pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik.
- (3) Pengelola LPSE sebagaimana dimaksud ayat (1) bersifat ad-hock sampai dibentuknya Unit LPSE berbentuk SKPD atau unit yang melekat pada SKPD di daerah.
- (4) Pengangkatan Pengelola LPSE ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sin tang.
- (5) LPSE dipimpin oleh seorang Ketua LPSE yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah pengawasan dan pengarahan Sekretaris Daerah dan bertanggung jawab kepada Bupati Sintang sesuai dengan ketetapan Perundang-undangan yang berlaku.
BAB II - Pasal 2
Pasal 4
- (1) LPSE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), mempunyai tugas:
- a. Memfasilitasi PA/KPA mengumumkan rencana umum pengadaan;
- b. Memfasilitasi ULP menayangkan pengumuman pelaksanaan pengadaan;
- c. Memfasilitasi ULP/Pejabat Pengadaan melaksanakan pemilihan penyedia barang/ jasa secara elektronik;
- d. Memfasilitasi Penyedia barang/jasa dan pihak-pihak yang berkepentingan menjadi pengguna LPSE;
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diteruskan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsi. -
- (2) LPSE dapat melayani kebutuhan BUMN/BUMD/Organisasi Non Pemerintah melaksanakan pengadaan barang/ jasa secara elektronik.
- (3) LPSE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), tidak melaksanakan dan tidak bertanggung jawab terhadap pembuatan paket pengadaan barang/jasa pemerintah, penentuan metode dan persyaratan pengadaan, penyusunan jadwal pengadaan dan perubahannya, . i�i dokumen pengadaan beserta adendumnya, isi pengumuman isian data klarifikasi dan penyedia barang/ jasa,
berita acara pemberian
PENJELASAN
Pembukaan
, isi dokumen penawaran, hasil evaluasi, berita acara hasil pelelangan / seleksi / pemilihan langsung, penetapan pemenang atau pengumuman serta isi sanggahan dan jawaban.
##
PENJELASAN
Pasal 5
- ( 1 ) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), LPSE menyelenggarakan fungsi yang meliputi : - a: Penyusunan program kegiatan, pengelolaan e-Procurement di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang; - b. Pengelolaan SPSE dan Infrastrukturnya; - c. Pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna SPSE; - d. Pelaksanaan pelatihan/training kepada Panitia/Pejabat Pengadaan/ULP dan Penyedia Barang/Jasa dimasing-masing wilayah kerjanya; - e. Pelaksanaan pelayanan kepada Panitia/Pejabat Pengadaan/ULP dan Penyedia Barang/Jasa dimasing-masing wilayah kerjanya; - f. Sebagai media penyedia informasi dan konsultasi (helpdesk) yang melayani Panitia/Pejabat Pengadaan/ULP dan Penyedia Barang/ Jasa yang berkaitan dengan sistem e-Procurement; - g. Sebagai penyedia informasi dan data yang berkaitan dengan proses pengadaan barang/jasa yang telah dilakukan oleh Pengguna untuk kepentingan proses audit, monitoring dan evaluasi; - h. Pelaksanaan ketatausahaan LPSE; - i. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengelolaan pengadaan barang/jasa secara elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang; - j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. - (2) Ketentuan sebagaimana pada ayat (1). huruf g diperuntukkan bagi kegiatan pengawasan/audit yang dilaksanakan oleh instansi yang mempunyai kewenangan untuk itu dan instansi lain sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. ## BAB III ORGANISASI Bagian Kesatu Bentuk Organisasi Pasal 6 - (1) LPSE Kabupaten Sintang bersifat Ad-hock berada pada SKPD Sekretariat Da�rah Kabupaten Sintang, yang dalam operasionalnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang. - (2) Pene�patan �PSE Ka�upaten Sintang merupakan kewenangan Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang. - \3) LPSE Kabupaten Sintang tidak bertanggung jawab kepada Kepala Bagian/ Kepala Bidang/ Kepala SKPD. ## Bagian Kedua Perangkat Organisasi Pasal 7 Perangkat Organisasi LPSE Kabupaten Sintang disusun sesuai dengan kebutuhan Pernerintah Kabupaten Sintang yang meliputi : - a. Pembina; - b. Pengarah; - c. Ketua; - d. Sekretariat; - e. Bidang Administrasi Sistem Elektronik; - f. Admin Agency; - g. Bidang Registrasi dan Verifikasi; - h. Bidang Layanan dan Dukungan. ## Bagian Ketiga Togas Perangkat Organisasi ## Pasal8 Pembina mempunyai tugas membina dan menetapkan arah kebijakan LPSE.
PENJELASAN
Pasal 9
Pengarah mempunyai tugas mengarahkan, memantau dan mengevaluasi program kerja LPSE Kabupaten Sintang.
PENJELASAN
Pasal 10
- (1) Ketua LPSE diusulkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang, dan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Sintang. - (2) Ketua LPSE bertanggung jawab kepada Bupati Sintang melalui Sekretaris Daerah