UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 15 Tahun 1952 tentang PEMUNGUTAN PAJAK VERPONDING UNTUK TAHUN-TAHUN 1953 DAN BERIKUTNYA (berlaku 15 Januari 1953)
Pembukaan
Menimbang
- bahwa untuk pemungutan pajak verponding untuk tahun-tahun 1953 dan berikutnya dan sambil menunggu peninjauan seluruhnya ordonansi verponding 1928, harus diambil tindakan sementara;
bahwa karena keadaan-keadaan yang mendesak peraturan ini perlu segera diadakan;
Mengingat
:
pasal 96 dan pasal 117 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
Memutuskan:
Menetapkan :
- Undang-undang Darurat untuk Pemungutan Pajak Verponding untuk tahun-tahun 1953 dan berikutnya.
Pasal 1
Dengan nama verponding dikenakan suatu pajak atas harta-tetap, sebagaimana disebut dalam pasal 3 Ordonansi verponding 1928.
Pasal 2
Dengan nama verponding dikenakan suatu pajak atas harta-tetap, sebagaimana disebut dalam pasal 3 Ordonansi verponding 1928.
Pasal 3
Dengan nama verponding dikenakan suatu pajak atas harta-tetap, sebagaimana disebut dalam pasal 3 Ordonansi verponding 1928.
Pasal 96
Memutuskan:
Menetapkan :
- Undang-undang Darurat untuk Pemungutan Pajak Verponding untuk tahun-tahun 1953 dan berikutnya.
Dengan nama verponding dikenakan suatu pajak atas harta-tetap, sebagaimana disebut dalam pasal 3 Ordonansi verponding 1928.
Ketentuan-ketentuan dari Undang-undang pajak verponding 1951 (Undang-undang No. 7 tahun 1952, Lembaran-Negara Nr 50) berlaku pula untuk tahun-tahun 1953 dan berikutnya dengan pengertian bahwa,
- (1) dalam pasal II, sub 2 angka "1951"dibatalkan dan
- (2) dalam pasal IV kata-kata : "selama tahun takwim 1951 tidak dijalankan" diganti dengan "buat sementara dicabut terhitung mulai tahun takwin 1953".
Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada hari pengundangannya.
Menteri Keuangan,
SUMITRO DJOJOHADIKUSUMO.
Diundangkan pada tanggal 15 Januari 1953. Menteri Kehakiman,
LOEKMAN WIRIADINATA.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang Darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 31 Desember 1952. Presiden Republik Indonesia, SOEKARNO.
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 15 TAHUN 1952
TENTANG
PEMUNGUTAN PAJAK VERPONDING UNTUK TAHUN-TAHUN 1953 DAN BERIKUTNYA.
Mengingat, bahwa berhubung dengan keadaan-keadaan luar biasa, yang timbul sesudah pendudukan tentara Jepang, maka mulailah terjadi rintangan-rintangan untuk pemungutan pajak-verponding menurut peraturan-peraturan dalam ordonansi verponding 1928.
Di samping itu pengalaman sebelum perang tentang pelaksanaan peraturan tersebut memberikan pemandangan, bahwa dalam beberapa soal-soal penting, terutama yang mengenai cara perhitungan yang sulit tentang harga-verponding yang "ongebouwd", maka sistem pemungutan pajak-verponding yang ada sekarang ini, harus disederhanakan secara radikal.
Selain dari itu memerlukan juga peninjauan lebih lanjut, tentang sifat pajakverponding ini, begitu pula tentang tempat dan fungsinya dalam seluruh pajak-pajak Negara.
Sambil menunggu perobahan-perobahan, berhubung dengan pertimbangan tersebut di atas, maka dianggap perlu untuk meneruskan pemungutan pajak verponding.
Dengan maksud ini, maka untuk tahun-tahun 1947 sampai dengan 1952 setiap kali diadakan peraturan sementara yang berlaku untuk 1 tahun, dalam mana diadakan perubahan tehnis yang paling perlu dalam ordonansi verponding 1928 (Stbl. 1947 Nr 132, Stbl. 1948 Nr 148 dan 340, Stbl. 1949 Nr 346 dan Lembaran Negara tahun 1952 Nomor 50 dan 51).
Oleh karena itu untuk menyederhanakan tugas dari yang membuat Undang-undang (wetgever) diusulkan meneruskan peraturan yang berlaku untuk tahun-tahun 1951 dan 1952 untuk waktu yang tidak terbatas.
Untuk penjelasan atas perubahan yang dilakukan menurut Undang-undang Nomor 7 tahun 1952 dalam ordonansi verponding 1928, dipersilahkan melihat Bagian Khusus dari Memori Penjelasan dari Undang undang ini.
Diketahui:
Menteri Kehakiman,
LOEKMAN WIRIADINATA.
## RALAT.
Dalam kepala Lembaran-Negara Nr 90 tahun 1952, tentang Undang-undang Darurat Nr 15 tahun 1952, baris ketiga dari atas tercetak : "1925", yang seharusnya dibaca : "1952".
Sekretaris Kementerian Kehakiman,
Mr. ABIMANJOE.
## RALAT KEDUA.
Undang-undang Darurat Nr 15 tahun 1952, yang dimuat dalam Lembaran-Negara Nr 90 tahun 1952, terdapat salah cetak yakni : Dalam halaman 2 garis ke-1 dari atas sudut kiri angka : "1953" seharusnya "1952".
Sekretaris Kementerian Kehakiman,
Mr. ABIMANJOE.
LN 1952/90; TLN NO. 356