UNDANG-UNDANG RI Nomor 4 Tahun 1960 tentang PERAIRAN INDONESIA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1960 TENTANG
PERAIRAN INDONESIA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
- 1. bahwa bentuk geografi Indonesia sebagai suatu negara kepulauan yang terdiri dari beribu-ribu pulau mempunyai sifat dan corak tersendiri;
2. bahwa menurut sejarah sejak dahulu kala kepulauan Indonesia merupakan suatu kesatuan;
3. bahwa bagi keutuhan wilayah Negara Indonesia semua kepulauan serta laut yang terletak diantaranya harus dianggap sebagai suatu kesatuan yang bulat;
4. bahwa penentuan batas laut wilayah seperti termaktub dalam "Teritoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonnantie 1939" (Staatsblad 1939 No. 442) pasal 1 ayat (1) tidak lagi sesuai dengan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, karena membagi wilayah daratan Indonesia dalam bagian-bagian yang terpisah dengan laut wilayahnya sendiri-sendiri;
5. perlu mengadakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang tentang perairan Indonesia yang sesuai dengan kenyataan-kenyataan tersebut diatas;
Mengingat
- Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia;
Mendengar :
Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 20 Januari 1960;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang perairan Indonesia.
Pasal 1
- (1) Perairan Indonesia ialah laut wilayah Indonesia beserta perairan pedalaman Indonesia.
- (2) Laut wilayah Indonesia ialah lajur laut selebar duabelas mil laut yang garis luarnya diukur tegak lurus atas garis dasar atau titik pada garis dasar yang terdiri dari garisgaris lurus yang menghubungkan titik-titik terluar pada garis air rendah dari pada pulau-pulau atau bagian pulau-pulau yang terluar dalam wilayah Indonesia dengan ketentuan bahwa jika ada selat yang lebarnya tidak melebihi dua puluh empat mil laut dan Negara Indonesia tidak merupakan satu-satunya negara tepi, maka garis batas laut wilayah Indonesia ditarik pada tengah selat.
- (3) Perairan pedalaman Indonesia ialah semua perairan yang terletak pada sisi dalam dari garis dasar sebagai yang dimaksud pada ayat (2).
- (4) Mil laut ialah, seperenam puluh derajat lintang.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 Pebruari 1960. Menteri Muda Kehakiman, SAHARDJO. Pasal 2. Pada peta yang dilampirkan pada Peraturan ini ditentukan dengan jelas letaknya titik-titik serta garis-garis yang dimaksud dalam pasal 1 ayat (2). Pasal 3. - (1) Lalu-lintas laut damai dalam perairan pedalaman Indonesia terbuka bagi kendaraan air asing. - (2) Dengan Peraturan Pemerintah dapat diatur lalu-lintas laut damai yang dimaksud pada ayat (1). Pasal 4. - (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkannya. - (2) Mulai hari tersebut pada ayat (1) tidak berlaku lagi pasal 1 ayat (1) angka 1 sampai engan 4 "Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonnantie 1939" (Staatsblad 1939 No. 442).

Penetapan: Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Pebruari 1960. Presiden Republik Indonesia. SOEKARNO ## MEMORI
PENJELASAN
Pembukaan
MENGENAI
## PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI
## UNDANG-UNDANG
TENTANG
## PERAIRAN INDONESIA.
## I. PENJELASAN UMUM.
Sejak beberapa waktu lamanya telah dirasakan perlunya meninjau kembali penentuan batas laut wilayah sesuai dengan sifat khusus negara kita sebagai negara kepulauan dan kebutuhan serta kepentingan rakyat Indonesia, laut wilayah sebagai bagian dari pada wilayah negara yang terdiri dari wilayah daratan, lautan dan udara merupakan bagian yang penting bagi Negara Indonesia mengingat bentuk negara yang terdiri dari beribu-ribu pulau. Penentuan batas laut wilayah (laut territoriaal-territoriaal sea) seperti termaktub dalam Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonnantie tahun 1939 (Staatsblad 1939 No. 442) yang dalam
PENJELASAN
Pasal 1
Keberatan pokok