PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG Nomor 6 Tahun 2013 tentang RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI (berlaku 30 Januari 2013)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG NOMOR 6 TAHUN 2013
TENTANG
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BENGKAYANG,
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf n Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5059);
15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4075);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
24. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
25. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor : 07/PRT/M/2009, Nomor: 19/PER/ M.KOMINFO/03/2009, Nomor : 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
26. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
27. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG dan
BUPATI BENGKAYANG
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
3. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
4. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
5. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
6. Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Menara adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, di mana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan sarana telekomunikasi.
7. Tinggi Menara adalah tinggi konstruksi menara yang dihitung dari peletakannya.
8. Menara Bersama adalah menara telekomunikasi yang digunakan secara bersama-sama oleh penyelenggara telekomunikasi.
9. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), badan usaha swasta, instansi pemerintah dan instansi pertahanan keamanan yang menyelenggarakan jasa telekomunikasi, jaringan telekomunikasi
- dan telekomunikasi khusus yang mendapat izin untuk melakukan kegiatannya.
10. Penyedia Menara adalah badan usaha yang membangun, memiliki, menyediakan serta menyewakan menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
11. Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan menara yang dimiliki pihak lain.
12. Kontraktor Menara/ Profeder Tower adalah penyedia jasa orang perorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli dan profesional di bidang jasa konstruksi pembangunan menara yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menara oleh pihak lain.
13. Jaringan Utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang berfungsi sebagai Central Trunk, Mobile Switching Center (MSC), dan Base Station Controller (BSC).
14. Keterangan Rencana Kota Manara Telekomunikasi yang selanjutnya disingkat KRK Menara Telekomunikasi adalah informasi tentang persyaratan tata bangunan dan lingkungan untuk pendirian menara telekomunikasi yang diberlakukan oleh pemerintah daerah pada lokasi tertentu.
15. Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disingkat IMB Menara adalah izin mendirikan bangunan yang diterbitkan untuk mendirikan bangunan menara telekomunikasi.
16. Bangunan Gedung adalah wujud fisik pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatan, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
17. Bangun Bangunan adalah perwujudan fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya sebagian atau seluruhnya untuk di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang tidak digunakan untuk kegiatan manusia.
18. Barang Daerah adalah semua kekayaan atau aset Pemerintah Daerah, baik yang dimiliki atau dikuasai, yang berwujud, yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang.
19. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan yang selanjutnya disingkat KKOP adalah kawasan disekitar bandara udara yang dipergunakan untuk kegiatan operasi penerbangan.
20. Coorperate Social Responsibility yang selanjutnya disingkat CSR adalah partisipasi dan peran serta penyelenggara telekomunikasi /Provider dalam akselerasi kegiatan pembangunan daerah.
21. Base Transiever Station yang selanjutnya disingkat BTS adalah perangkat mobile telepon untuk melayani wilayah cakupan (sel).
22. Micro Cell adalah sub sistem BTS yang memiliki cakupan layanan ( converage ) dengan area/radius yang lebih kecil digunakan untuk
| | mengkover area yang tidak terjangkau oleh BTS utama atau bertujuan meningkatkan kapasitas dan kualitas pada area yang padat trafiknya. |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23 | Serat Optik adalah sejenis media dengan karakteristik khusus yang mampu menghantarkan data melalui gelombang frekuensi dengan kapasitas yang sangat besar. |
| 24 | Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. |
| 25 | Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah daerah yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam bidang komunikasi dan informatika sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. |
| 26 | Bendahara Umum Daerah adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah. |
| 27 | Kuasa Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas Bendahara Umum Daerah. |
| 28 | Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah. |
| 29 | Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lain. |
| 30 | Orang Pribadi adalah orang perseorangan baik warga Negara Indonesia maupun asing. |
| 31 | Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pengawasan, pengendalian, pengecekan, dan pemantauan terhadap perizinan menara telekomunikasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. |
| 32 | Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. |
| 33 | Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa umum. |
| 34 | Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang. |
| 35 | Benda berharga adalah dokumen lain yang dipersamakan dengan SKRD yang diporforasi sebagai alat pembayaran retribusi. |
| 36 | Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang. |
| 37. | Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan, jika terdapat tambahan obyek retribusi yang sama sebagai akibat ditemukannya data baru. |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 38 | Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi. |
| 39 | Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. |
| 40 | Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke kas umum daerah atau ketempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati. |
| 41 | Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang. |
| 42 | Kadaluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang. |
| 43 | Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data atau informasi yang meliputi keadaan harta, kewajiban atau utang, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyebaran barang/jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan perhitungan rugi laba. |
| 44 | Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah ## BAB II
ASAS, TUJUAN DAN PRINSIP PENYELENGGARAAN MENARA
Bagian Kesatu Asas Penyeleggaraan Menara
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Penyelenggaraan menara berlandaskan asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, keamanan, kemitraan, etika dan kepercayaan pada diri sendiri.
Bagian Kedua Tujuan Pengaturan Penyelenggaraan Menara
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Pengaturan penyelenggaraan menara bertujuan untuk:
- a. mengatur dan mengendalikan pembangunan menara;
- b. mewujudkan menara yang fungsional, handal, efektif, efisien, dan selaras dengan lingkungannya;
- c. mewujudkan tertib penyelenggaraan menara yang menjamin keandalan teknis menara dari segi keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan; dan
- d. mewujudkan kepastian dan ketertiban hukum dalam penyelenggaraan menara.
Bagian Ketiga Prinsip Penyelenggaraan Menara
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
Penyelenggaraan menara didasarkan pada prinsip sebagai berikut:
- a. pemanfaatan ruang dalam wilayah yang terbatas, harus memberikan kinerja cakupan layanan telekomunikasi yang baik dengan mengambil ruang untuk menara secara efisien dan risiko yang minimal;
- b. pemanfaatan ruang untuk infrastruktur dalam penyelenggaraan telekomunikasi harus digunakan seoptimal mungkin dan efisien baik dalam pemilihan teknologi, penggunaan menara maupun desain jaringannya;
- c. pemanfaatan ruang untuk pembangunan menara telekomunikasi menjadi salah satu penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai dengan nilai ekonomisnya; dan
- d. penyelenggara menara seluler dapat berpartisipasi dan berperan serta dalam akselerasi kegiatan pembangunan di daerah melalui program CSR.
BENTUK, PENEMPATAN LOKASI, PELETAKAN DAN PERSEBARAN MENARA
Bagian Kesatu Bentuk Menara
BAB III - BENTUK, PENEMPATAN LOKASI, PELETAKAN DAN PERSEBARAN MENARA
Pasal 5
- (1) Menara diklasifikasikan dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu:
- a. menara tunggal ( monopole );
- b. menara rangka ( self supporring ); dan
- c. menara tunggal berupa rangka maupun tiang dengan angkut kawat sebagai penguat konstruksi ( guyed mast ).
- (2) Desain dan konstruksi ketiga jenis menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kondisi pondasi menara yang harus sesuai dengan tempat peletakannya.
- (3) Selain ketiga jenis menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimungkinkan untuk digunakan jenis menara lain sesuai dengan perkembangan teknologi, kebutuhan, dan tujuan efisiensi.
Bagian Kedua
Penempatan Lokasi Menara
BAB III - BENTUK, PENEMPATAN LOKASI, PELETAKAN DAN PERSEBARAN MENARA
Pasal 6
- (1) Penempatan lokasi menara harus mempertimbangkan dan
BAB III - BENTUK, PENEMPATAN LOKASI, PELETAKAN DAN PERSEBARAN MENARA
Pasal 7
- (1) Penyelenggara telekomunikasi dapat memanfaatkan infrastruktur lain untuk menempatkan antena dengan tetap
BAB III - BENTUK, PENEMPATAN LOKASI, PELETAKAN DAN PERSEBARAN MENARA
Pasal 8
Untuk mereduksi tegakan menara yang tinggi, penyelenggara telekomunikasi dapat memanfaatkan bagian atas bagian gedung bertingkat yang berupa plat beton dengan penambahan konstruksi bangunan berupa tiang ( pole ) dengan tinggi maksimal 12 (dua belas) meter.
Bagian Ketiga Peletakan dan Penyebaran Menara
BAB III - BENTUK, PENEMPATAN LOKASI, PELETAKAN DAN PERSEBARAN MENARA
Pasal 9
- (1) Menara yang dibangun harus sesuai dengan pola peletakan dan penyebaran dengan mempertimbangkan aspek penataan ruang daerah.
- (2) Penyebaran menara yang terimplementasikan dalam notasi jarak antar menara yang digunakan para penyelenggara telekomunikasi harus mempertimbangkan kesinambungan menara telekomunikasi serta aspek-aspek teknis dari teknologi yang digunakan oleh masing-masing penyelenggara telekomunikasi.
BAB III - BENTUK, PENEMPATAN LOKASI, PELETAKAN DAN PERSEBARAN MENARA
Pasal 10
- (1) Peletakan dan penyebaran menara
BAB III - BENTUK, PENEMPATAN LOKASI, PELETAKAN DAN PERSEBARAN MENARA
Pasal 11
Pembangunan menara yang berada di wilayah KKOP harus mendapatkan rekomendasi dari instansi yang berwenang.
BAB III - BENTUK, PENEMPATAN LOKASI, PELETAKAN DAN PERSEBARAN MENARA
Pasal 12
- (1) Untuk daerah padat pelanggan dan/atau kawasan tertentu, penyelenggara telekomunikasi yang menggunakan perangkat micro cell dan/atau perangkat lunak radio link harus disubstitusi atau diganti dengan menggunakan serat optik atau teknologi yang sejenis/setara.
- (2) Kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB III - BENTUK, PENEMPATAN LOKASI, PELETAKAN DAN PERSEBARAN MENARA
Pasal 13
- (1) Pemasangan perangkat micro cell tipe out door pada bangunan gedung dan sarana perkotaan seperti pada penerangan jalan umum (PJU), billboard, jembatan penyeberangan orang (JPO) dan sebagainya harus memperoleh izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Penempatan perangkat micro cell dan serat optik sebagai pengganti radio link pada sistem telekomunikasi wajib
BAB III - BENTUK, PENEMPATAN LOKASI, PELETAKAN DAN PERSEBARAN MENARA
Pasal 14
- (1) Penggunaan serat optik baik yang ditanam maupun melalui saluran udara, apabila memanfaatkan lahan milik Pemerintah Daerah, baik sebagian maupun seluruhnya harus memperoleh izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Lahan milik Pemerintah Daerah yang dapat dimanfaatkan untuk pemasangan serat optik antara lain ruang milik jalan (rumija) baik berupa bahu jalan maupun median jalan.
BAB III - BENTUK, PENEMPATAN LOKASI, PELETAKAN DAN PERSEBARAN MENARA
Pasal 15
- (1) Pendirian menara harus sesuai dengan rencana detail tata ruang menara.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 14 hanya berlaku untuk menara yang diperuntukan bagi BTS telekomunikasi seluler.
SYARAT-SYARAT PENYELENGGARAAN MENARA
Bagian Kesatu Syarat-Syarat Keselamatan Menara
BAB IV - SYARAT-SYARAT PENYELENGGARAAN MENARA
Pasal 16
Untuk menjamin keselamatan menara serta keselamatan bangunan dan penduduk di sekitarnya, menara wajib memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
- a. jarak minimum menara yang berdiri sendiri di atas tanah atau air terhadap bangunan terdekat di sekitarnya adalah:
1. sepanjang lebar kaki menara atau pondasi untuk ketinggian menara rangka ( self supporting ) di atas 60 (enam puluh) meter diukur dari muka tanah atau air;
2. sepanjang setengah dari lebar kaki atau pondasi menara rangka ( self supporting ) untuk ketinggian menara kurang dari 60 (enam puluh) meter diukur dari muka tanah atau air; dan
3. sepanjang 5 (lima) meter untuk menara tunggal ( mono pole ) untuk ketinggian di atas 50 (lima puluh) meter diukur dari muka tanah atau air.
- b. konstruksi dan material menara harus memenuhi standar dan peraturan yang berlaku;
- c. dilengkapi dengan sarana pendukung minimal, yang meliputi:
1. pertanahan ( grounding );
2. penangkal petir;
3. catu daya;
4. lampu halangan penerbangan ( Aviation Obstruction Light ); dan
5. marka halangan penerbangan ( Aviation Obstruction Marking ).
- d. dilengkapi dengan identitas yang jelas, yaitu :
1. nama dan alamat pemilik menara;
9. 2.
10. alamat lokasi menara;
3. tinggi menara;
4. tahun pembuatan/pemasangan menara;
5. pembuat/pelaksana/kontraktor menara;
6. beban maksimum menara;
7. nomor telepon yang harus dihubungi dalam keadaan darurat;
8. daftar nama pengguna;
9. jenis antena; dan
10. nomor IMB menara dan tanggal pemeriksaan terakhir.
- e. setiap rencana pembangunan menara yang berdiri sendiri harus didahului dengan penyelidikan tanah yang memenuhi standar minimum;
- f. menara yang berdiri pada permukaan tanah ( green field ) harus memenuhi kriteria desain pondasi yaitu semua unsur dan struktur pondasi direncanakan kekuatannya
BAB IV - SYARAT-SYARAT PENYELENGGARAAN MENARA
Pasal 17
- (1) Menara yang berdiri di atas tanah atau air beserta bangunan penunjangnya harus dilindungi dengan pagar.
- (2) Ketentuan mengenai pagar atau bangun bangunan perlindungan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Ketiga Syarat Kemanfaatan Menara
BAB IV - SYARAT-SYARAT PENYELENGGARAAN MENARA
Pasal 18
Untuk menjamin kemanfaatan, menara harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
- a. tinggi menara harus disesuaikan dengan rencana penyelenggara telekomunikasi untuk meningkatkan cakupan layanan ( covered ), kapasitas maupun kualitas, dan tetap
BAB IV - SYARAT-SYARAT PENYELENGGARAAN MENARA
Pasal 19
Untuk menjamin keserasian menara dengan bangunan dan lingkungan di sekitarnya, desain menara harus ## BAB V PEMELIHARAAN, PERAWATAN DAN PEMERIKSAAN MENARA
BAB IV - SYARAT-SYARAT PENYELENGGARAAN MENARA
Pasal 20
- (1) Penyedia dan/atau pengelola menara wajib melakukan pemeliharaan, perawatan dan pemeriksaan menara secara berkala.
- (2) Kegiatan pemeliharaan menara meliputi pembersihan, pemeriksaan, pengujian, perbaikan dan/atau penggantian bahan dan/atau perlengkapan menara, serta kegiatan sejenis lainnya ## BAB VI
MENARA BERSAMA
BAB IV - SYARAT-SYARAT PENYELENGGARAAN MENARA
Pasal 21
- (1) Ketentuan penggunaan Menara Bersama hanya berlaku untuk menara yang berfungsi sebagai BTS.
- (2) Penyelenggara telekomunikasi atau penyedia menara yang memiliki menara yang digunakan untuk BTS atau pengelola menara yang mengelola menara BTS, harus memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada penyelenggara telekomunikasi lain untuk menggunakan menara miliknya secara bersama sebagai menara BTS sesuai kemampuan teknis menara.
- (3) Penyelenggara telekomunikasi dapat memanfaatkan menara yang telah berdiri dan memiliki IMB menara seperti menara televisi, radio siaran dan lainnya serta penempatan antena untuk fungsi sebagai BTS dengan tetap
BAB IV - SYARAT-SYARAT PENYELENGGARAAN MENARA
Pasal 22
- (1) Penyelenggara telekomunikasi wajib menyampaikan rencana penempatan menara (cell planning ) untuk BTS kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Rencana penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan Perencanaan Penempatan Menara yang diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Pembangunan menara baru dengan fungsi sebagai BTS, harus menyiapkan konstruksi menara yang dapat digunakan bersama minimal oleh 2 (dua) penyelenggara telekomunikasi kecuali pada menara tersebut akan digunakan untuk penempatan beberapa antena dengan sistem yang berbeda oleh penyelenggara telekomunikasi yang sama.
BAB IV - SYARAT-SYARAT PENYELENGGARAAN MENARA
Pasal 23
Menara yang ada ( existing ) dan telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 19, dapat digunakan secara bersama-sama menimal oleh 2 (dua) penyelenggara telekomunikasi, kecuali telah digunakan oleh beberapa sistem yang berbeda, dengan memperbaharui izin sebagai menara bersama.
BAB IV - SYARAT-SYARAT PENYELENGGARAAN MENARA
Pasal 24
- (1) Penyelenggaraan Menara Bersama yang memanfaatkan barang daerah sebagai titik lokasi menara dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
- (2) Dalam melakukan usaha pembangunan dan pengelolaan menara bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dan BUMD dapat bekerja sama dengan pihak ketiga termasuk operator dengan prinsip saling menguntungkan.
- (3) Satuan Kerja Perangkat Daerah atau BUMD yang ditetapkan oleh Bupati sebagai penyedia Menara Bersama, harus membuat kajian teknis kebutuhan menara sesuai dengan permintaan dari operator.
- (4) Kajian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi kajian:
- a. kebutuhan cakupan ( coverage );
- b. titik-titik lokasi (koordinat) dengan berpedoman kepada perencanaan penempatan menara ( Cell Plan ) dan rencana pola persebaran menara dari operator;
- c. rancangan bangunan menara alternatif penempatan antena; dan
- d. pengusahaannya ( business plan ) dengan melibatkan pemangku kepentingan ( stakeholder ).
- (5) Kajian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib disampaikan kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai acuan penempatan lokasi menara.
BAB IV - SYARAT-SYARAT PENYELENGGARAAN MENARA
Pasal 25
Penggunaan Menara Bersama yang telah ada dapat dilakukan antar operator secara bilateral atau multilateral setelah pemilik menara memenuhi persyaratan keamanan dan keselamatan sebagai akibat adanya tambahan beban pada menara.
KETENTUAN PERIZINAN
Bagian Kesatu Jenis Izin
BAB VII - KETENTUAN PERIZINAN
Pasal 26
- (1) Setiap pembangunan dan penggunaan menara wajib memiliki IMB menara dan izin pengendalian menara.
- (2) Penyediaan menara dan pengelolaan menara yang tidak memiliki IMB menara dan/atau izin pengendalian menara dilarang melakukan dan memulai pelaksanaan pekerjaan, pemanfaatan, atau penggunaan menara.
BAB VII - KETENTUAN PERIZINAN
Pasal 27
- (1) Dalam hal terjadinya perubahan stuktur atau perubahan kontruksi menara maka pemilik atau pengelola menara wajib mengajukan IMB menara baru.
- (2) Izin pengendalian menara berlaku selama pemilik atau penyedia menara menjalankan usahanya dan wajib didaftar ulang setiap tahun.
- (3) Terhadap pemegang izin yang tidak melakukan daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pembekuan setelah diberikan 3 (tiga) kali peringatan tertulis dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja.
- (4) Terhadap pemegang izin yang tidak melakukan daftar ulang sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi pencabutan izin.
BAB VII - KETENTUAN PERIZINAN
Pasal 28
- (1) IMB menara dan izin pengendalian menara dikeluarkan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tatacara pengajuan IMB menara dan izin pengendalian menara diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB VII - KETENTUAN PERIZINAN
Pasal 29
- (1) Untuk memperoleh IMB menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), penyediaan menara dan/atau pengelolaan menara mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Perubahan terhadap IMB menara yang telah ditetapkan, wajib mengajukan permohonan kembali secara tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
BAB VII - KETENTUAN PERIZINAN
Pasal 30
Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dilengkapi persyaratan :
- a. keterangan rencana kota;
- b. salinan nota kesepakatan/perjanjian tertulis antara pemilik dengan pengguna yang lain (untuk menara bersama);
- c. gambar site plan dan rencana desain menara yang berskala;
- d. Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang ditandatangani dan distempel perusahaan (apabila berbadan hukum);
- e. gambar radius prediksi jatuhan menara berikut keterangan lahan atau bangunan yang berada di radius dimaksud (berskala);
- f. gambar konstruksi lengkap yang telah disetujui dan ditandatangani (berskala);
- g. perhitungan konstruksi menara dan pondasi yang dilengkapi hasil penyelidikan tanah yang ditandatangani oleh perencana dengan identitas yang jelas (menara greenfield );
- h. izin mendirikan bangunan gedung dan perhitungan penguatan konstruksi apabila menara yang dimohon didirikan di atas bangunan gedung;
- i. surat rekomendasi ketinggian menara dari instansi yang berwenang; dan
- j. bukti pemberitahuan/sosialisasi kepada masyarakat di sekitar lokasi menara dalam radius tinggi menara arah horizontal yang diketahui oleh pengurus Rukun Tetangga/Rukun warga, Kepala Desa/Lurah dan Camat setempat apabila radius tinggi dimaksud keluar dari batas persil.
BAB VII - KETENTUAN PERIZINAN
Pasal 31
- (1) Permohonan IMB menara ditolak, apabila persyaratan yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 tidak dipenuhi.
- (2) Izin Mendirikan Bangunan menara dapat dibatalkan, apabila :
- a. ada permohonan dari pemilik izin;
- b. izin dikeluarkan atas data yang tidak benar/dipalsukan;
- c. merubah peruntukan menara; dan/atau
- d. tidak melaksanakan kegiatan pembangunan menara selambatlambatnya 6 (enam) bulan setelah IMB menara diberikan.
JAMINAN KESELAMATAN
BAB VIII - JAMINAN KESELAMATAN
Pasal 32
Pemilik menara wajib mensosialisasikan rencana pembangunan menara kepada warga sekitar dalam radius ketinggian menara dengan difasilitasi oleh aparat desa/kelurahan.
BAB VIII - JAMINAN KESELAMATAN
Pasal 33
Pemilik menara wajib menjamin keselamatan dan keamanan bagi warga sekitar menara serta menjaga kelestarian dan keserasian dengan lingkungan sekitar menara.
BAB VIII - JAMINAN KESELAMATAN
Pasal 34
- (1) Penyediaan menara dan/atau pengelolaan menara wajib mengganti kerugian yang diakibatkan dari kegagalan struktur menara.
- (2) Besaran ganti rugi yang diakibatkan dari kegagalan struktur menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VIII - JAMINAN KESELAMATAN
Pasal 35
Segala bentuk ganti rugi dari gangguan atau kerugian yang ditimbulkan sebagai akibat dari keberadaan menara dalam radius ketinggian menara dimusyawarahkan dengan warga dan setelah disepakati harus dipenuhi setelah pelaksanaan pembangunan.
SANKSI ADMINISTRATIF
BAB IX - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 36
- (1) Setiap penyedia menara atau pengelola menara dan/atau pengguna yang tidak memenuhi kewajiban pemenuhan fungsi, dan/atau persyaratan dan/atau penyelenggaraan menara sebagimana dimaksud dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 30 dikenakan sanksi administratif.
2. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- (2) a. pembekuan dan/atau pencabutan izin; dan b. penertiban dan pembongkaran.
BAB IX - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 37
Pembongkaran menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf b dilakukan oleh pemilik menara dan/atau pihak ketiga dengan biaya yang dibebankan kepada pemilik menara.
BAB IX - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 38
Pelaksanaan penertiban dan pembongkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf b ## BAB X
RETRIBUSI
Bagian Kesatu Nama, Objek dan Subjek Retrbusi
BAB IX - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 39
Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut Retribusi untuk pembayaran jasa pengendalian menara telekomunikasi oleh Pemerintah Daerah.
BAB IX - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 40
Objek Retribusi adalah pengendalian pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi, dengan
BAB IX - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 41
- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati jasa pemanfaatan ruang untuk pendirian/pembangunan menara telekomunikasi seluler yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.
Bagian Kedua Golongan Retribusi
BAB IX - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 42
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi digolongkan sebagai retribusi jasa umum.
Bagian Ketiga Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
BAB IX - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 43
Tingkat penggunaan jasa diukur
BAB IX - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 44
- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan
BAB IX - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 45
Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebesar 2% (dua persen) dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOB) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk bangunan menara telekomunikasi
BAB IX - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 46
- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
BAB IX - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 47
- (1) Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun.
- (2) Retribusi terutang pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
Bagian Ketujuh Wilayah Pemungutan
BAB IX - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 48
Retribusi dipungut di daerah tempat pelayanan penyediaan fasilitas yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
Bagian Kedelapan Pemungutan Retribusi
Paragraf 1 Tata Cara Pemungutan
BAB IX - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 49
- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (3) Ketentuan mengenai Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Paragraf 2 Keberatan
BAB IX - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 50
- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi tertentu dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.
Bagian Kesembilan Tata Cara Pembayaran Retribusi
BAB IX - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 51
- (1) Retribusi disetor ke rekening Kas Umum Daerah dan dianggap sah setelah Kuasa Bendahara Umum Daerah menerima nota kredit.
| (2) | Retribusi yang disetor ke rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara: a. disetor langsung ke bank; b. disetor melalui badan, lembaga keuangan dan/atau kantor pos; atau |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (3) | Tanda bukti pembayaran oleh pihak ketiga kepada bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diterbitkan dan disahkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah. |
| (4) | Bupati dapat menunjuk bank, badan, lembaga keuangan dan/atau kantor pos yang bertugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi bendahara penerimaan. |
| (5) | Bank, badan, lembaga keuangan dan/atau kantor pos sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyetor seluruh uang yang diterimanya ke rekening Kas Umum Daerah paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak uang kas tersebut diterima. |
| (6) | Bendahara penerimaan pembantu wajib menyetor seluruh uang yang diterima ke rekening Kas Umum Daerah paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak uang kas tersebut diterima. |
| (7) | Dalam hal daerah yang karena situasi atau kondisi geografisnya sulit dijangkau dengan komunikasi dan transportasi sehingga melebihi batas waktu penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. |
| (8) | Bendahara penerimaan pembantu mempertanggungjawabkan bukti penerimaan dan bukti penyetoran dari seluruh uang kas yang diterimanya kepada bendahara penerimaan. |
| (9) | Ketentuan mengenai tata cara pembayaran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. |
BAB IX - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 52
Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Pembayaran Retribusi dilakukan langsung kepada petugas pemungut atau pihak lain yang ditunjuk Bupati dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
Pembayaran Retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberi kemudahan kepada Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran Retribusi dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
BAB IX - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 53
Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberi kemudahan kepada wajib retribusi untuk menunda pembayaran retribusi dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Ketentuan mengenai Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Penundaan Pembayaran Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kesepuluh Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi
BAB IX - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 54
- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pungutan retribusi setelah mendapat pertimbangan dari instansi teknis terkait.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan
BAB IX - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 55
Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
Bagian Keduabelas Tata Cara Penagihan
BAB IX - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 56
- (1) Penagihan Retribusi terutang sebagimana dimaksud dalam Pasal 55, didahului dengan surat teguran atau surat peringatan dan/atau surat lain yang sejenis yang dikeluarkan setelah 3 (tiga) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan dan/atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran atau surat peringatan dan/atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (4) Ketentuan mengenai Tata Cara Penagihan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Bagian Ketigabelas Kadaluwarsa Penagihan
BAB IX - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 57
- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh apabila:
- a. diterbitkan surat teguran; atau
- b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.
BAB IX - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 58
- (1) Retibusi yang tidak mungkin ditagih karena sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) dapat dihapuskan.
- (2) Penghapusan piutang retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Ketentuan mengenai Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Bagian Keempatbelas
Pembukuan dan Pemeriksaan
BAB IX - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 59
- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wajib retribusi yang diperiksa wajib:
- a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
- b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
- c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan mengenai Tata Cara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kelimabelas
Insentif Pemungut
BAB IX - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 60
- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
BAB XI - PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
Pasal 61
- (1) Pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk/diberi wewenang dalam bidang telekomunikasi sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Pengendalian pembangunan fisik dan penggunaan menara dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Bupati dengan melibatkan aparat desa/lurah dan masyarakat.
- (3) Pengawasan penyelenggaraan serta pengoperasian menara dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah terkait dengan melibatkan aparat desa/kelurahan dan masyarakat.
- (4) Penertiban atas pelanggaran pembangunan dan pengoperasian menara yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkayang dengan dibantu Camat dan Kepala Desa/Lurah setempat atas rekomendasi PPNS ## BAB XII PENYIDIKAN
BAB XI - PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
Pasal 62
- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
- d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan/atau
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
BAB XIII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 63
- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2), Pasal 52 ayat (2), dan Pasal 56 ayat (2) sehingga merugikan Keuangan Daerah dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Penerimaan Negara.
BAB XIV - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 64
- (1) Menara yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku dan izinnya masih berlaku tetapi tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini, harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Menara yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku tetapi tidak mempunyai izin, harus mengurus perizinan paling lama 3 (tiga) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.
KETENTUAN PENUTUP
BAB XV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 65
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang.

Penetapan: Ditetapkan di Bengkayang pada tanggal 30 Januari 2013

Penandatangan: BUPATI BENGKAYANG, ttd. SURYADMAN GIDOT

Penetapan: Diundangkan di Bengkayang pada tanggal 30 Januari 2013

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG, ttd. KRISTIANUS ANYIM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2013 NOMOR 6
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG NOMOR 6 TAHUN 2013
## TENTANG
## RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI
## I. UMUM
Penyelenggaraan telekomunikasi yang mempunyai peranan penting dan strategis dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat, serta memperlancar dan meningkatkan hubungan antar negara harus senantiasa ditingkatkan kualitas pelayanannya. Salah satu cara untuk meningkatkan kualitas pelayanan di bidang telekomunikasi adalah dengan membuat pengaturan yang dapat memberikan kejelasan dan ketegasan dalam penyelenggaraan telekomunikasi.
Perkembangan teknologi di bidang telekomunikasi yang demikian cepat dewasa ini, perlu diimbangi dengan langkah-langkah kebijakan yang antisipatif dan akomodatif. Dengan kondisi tersebut, kebijakan yang harus ditempuh Pemerintah Daerah adalah dengan mengakomodasi perkembangan teknologi telekomunikasi dalam pengaturan-pengaturan yang sesuai dan diharapkan tidak mengekang perkembangan teknologi tersebut agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas.
Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, peningkatan pelayanan dan kemandirian daerah, Pemerintah Daerah diberi hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu bentuk pengaturan dimaksud adalah dengan menyelenggarakan penataan, pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi serta mengenakan pungutan kepada masyarakat.
Menara telekomunikasi merupakan salah satu kelengkapan perangkat telekomunikasi yang pembangunan dan pemanfaatannya akan berkaitan erat dengan kaidah tata ruang, lingkungan dan estetika, sehingga terhadap kegiatan tersebut perlu dilakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan melalui mekanisme perizinan pembangunan menara telekomunikasi.
Dengan semakin berkembangnya teknologi komunikasi di era globalisasi memacu persaingan antara penyedia/pengelola menara telekomunikasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan fasilitas sarana dan prasarana telekomunikasi antara lain dalam bentuk pembangunan menara telekomunikasi. Mengingat banyaknya menara telekomunikasi yang tersebar di Kabupaten Bengkayang perlu kiranya untuk melakukan penataan dan pengendalian terhadap pembangunan menara telekomunikasi. Penataan dan pengendalian terhadap pembangunan menara telekomunikasi bertujuan untuk menciptakan keserasian terhadap lingkungan, estetika, kenyamanan, keamanan dan keselamatan.
Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terdapat adanya peningkatan basis retribusi daerah, sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang diberikan kewenangan untuk melakukan pungutan dalam bentuk Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 2
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 3
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 4
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 5
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 6
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 7
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 8
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 9
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 10
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 11
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 12
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 13
Cukup jelas. ```
PENJELASAN
Pasal 14
Cukup jelas. Pasal 15 Cukup jelas. Pasal 16 Cukup jelas. Pasal 17 Cukup jelas. Pasal 18 Cukup jelas. Pasal 19 Cukup jelas. Pasal 20 Cukup jelas. Pasal 21 Cukup jelas. Pasal 22 Cukup jelas. Pasal 23 Cukup jelas. Pasal 24 Cukup jelas. Pasal 25 Cukup jelas. Pasal 26 Cukup jelas. Pasal 27 Cukup jelas. Pasal 28 Cukup jelas. Pasal 29 Cukup jelas. Pasal 30 Cukup jelas. Pasal 31 Cukup jelas. ```
PENJELASAN
Pasal 32
Yang dimaksud dengan aparat desa/kelurahan adalah Kepala Desa/Lurah, Kepala Dusun, perangkat RT/RW.
PENJELASAN
Pasal 33
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 34
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 35
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 36
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 37
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 38
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 39
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 40
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 41
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 42
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 43
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 44
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 45
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 46
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 47
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 48
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 49
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 50
Ayat (1) Cukup jelas. Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Yang dimaksud dengan keadaan diluar kekuasannya adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi, yaitu: - a. peperangan; - b. kerusuhan; - c. revolusi; - d. bencana alam : banjir, gempa bumi, badai, gunung meletus, tanah longsor, wabah penyakit, angin topan. - e. pemogokan; - f. kebakaran; dan - g. gangguan industri lainnya. Ayat (4) Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 51
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 52
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 53
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 54
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 55
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 56
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 57
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 58
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 59
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 60
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 61
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 62
Cukup jelas. ```
PENJELASAN
Pasal 63
Cukup jelas. Pasal 64 Cukup jelas. Pasal 65 Cukup jelas. ``` ## TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2013 NOMOR 6
PENJELASAN
Pasal 110
## II. PASAL DEMI PASAL