Unknown Unknown Nomor 28 Tahun 2002 tentang Penyempurnaan dan Peningkatan Fungsi Lembaga Sosial Desa (LSD) menjadi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa ( LKMD) tidak sesuai lagi dengan Keputusan (berlaku 2 Juli 2002)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1980 tentang Penyempurnaan dan Peningkatan Fungsi Lembaga Sosial Desa (LSD) menjadi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa ( LKMD) tidak sesuai lagi dengan KeputusanPresiden Republik Indonesia Nomor : 49 Tahun 2002 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) atau sebutan lainsesuai tuntutan perkembangan keadaan dengan semangat Otonomi Daerah.
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a diatas dipandang perlu menetapkan Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) menjadi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM).
2. Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan DaerahDaerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI. Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang PedomanOrganisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain;
8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Kolaka;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka;
10. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Badan Perwakilan Desa.
Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA
M E M U T U S K A N
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TENTANG PENATAAN LEMBAGA KETAHANAN MASYARAKAT DESA (LKMD) MENJADI LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM).
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Kolaka;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
3. Kepala Daerah Kabupaten Kolaka adalah Bupati Kolaka ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Kolaka ;
4. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka ;
5. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka dibawah Kecamatan ;
6. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat bukan yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat ## BAB II
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM)
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Penggunaan Nama Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang di singkat (LPM) disesuaikan oleh masing-masing Desa dan Kelurahan dengaN memberikan peluang sepenuhnya kepada Desa dan Kelurahan untuk menambah nama Lembaga Pemberdayaan
Masyarakat (LPM) tersebut sesuai dengan adat, Kebudayaan dan Paradigma Desa dan Kelurahan setempat sebagai Mitra Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan Aspirasi dan kebutuhan masyarakat dibidang Pembangunan.
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
BAB III - KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 3
- (1) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang disingkat (LPM) maupun di Kelurahan adalah wadah yang dibentuk atas prakrsa masyarakat dan merupakan Lembaga Kemasyarakatan yang bersifat lokal dan secara Organisasi berdiri sendiri.
- (2) Susunan Organisasi Kepengurusan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat atau disingkat (LPM) terdiri dari :
1. Ketua
2. Wakil Ketua
5. 3.Sekretaris
4. Wakil sekretaris
5. Bendahara
6. Anggota Pengurus lainnya yang terbagi dalam seksiseksi sesuai dengan kebutuhan Desa dan Kelurahan.
- (3) Bagan struktur Organisasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat atau disingkat (LPM) sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

## BAB IV

## SYARAT-SYARAT ANGGOTA PENGURUS

## Pasal 4

Anggota Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) terdiri dari Pemuka masyarakat yang mewakili keberagaman yang terdiri dari Tokoh adat, Tokoh Agama, Tokoh Wanita, Tokoh Pemuda yang ada di desa dan Kelurahan dengan syarat sebagai berikut :

- (1) Bertagwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
- (2) Setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945 ;
- (3) Berkelakukan baik, jujur, cakap dan berkemampuan, berwibawa dan penuh pengabdian kepada masyarakat ;
- (4) Sebagai Penduduk Desa dan Kelurahan setempat dan bertempat tinggal di Desa dan Kelurahan minimal 6 bulan ;
- (5) Mempunyai Kemauan, kemampuan dan kepedulian dalam upaya pemberdayaan masyarakat ;

## TATA CARA PEMBENTUKAN PENGURUS

## Pasal 5

- (1) Untuk melakukan pemilihan Pengurus LPM terlebih dahulu diadakan rapat/musyawarah ditingkat Dusun/lingkungan untuk memilih wakil dari setiap dusun/lingkungan minimal 5 orang yang mewakili dusun/lingkungannya dalam pemilihan pengurus LPM di tingkat Desa/Lingkungan;
- (2) Pemilihan anggota pengurus LPM dilakukan secara Demokratis dalam rapat musyawarah yang diselenggarakan khusus untuk itu, yang dipimpin oleh Kepala Desa atau Kepala Kelurahan yang dihadiri oleh Perwakilan dari masing-masing Dusun/Lingkungan;
- (3) Nama calon terpilih dalam rapat tersebut diajukan Kepada Kepala Desa untuk mendapatkan Persetujuan Badan perwakilan Desa (BPD) yang tertuang dalam peraturan Desa yang diketahui Camat dan untuk Kelurahan diajukan kepada Camat selanjutnya disampaikan Kepada Bupati untuk mendapatkan Pengesahan ;
- (4) Masa Bakti Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat ditetapkan 5 Tahun dan dapat dipilih kembali maksimal 1 (satu) periode berikutnya.

## PEMBERHENTIAN ATAU PENGGANTIAN PENGURUS

## Pasal 6

Anggota Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) berhenti atau diberhentikan bilamana :

- (1) Meninggal Dunia ;
- (2) Pindah tempat tinggal dan menjadi penduduk Desa/Kelurahan
- (3) Mengundurkan diri ;
- (4) Berakhir masa kepengurusannya ;
- (5) Terkena Peraturan atau perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.

## BAB V

## TUGAS DAN FUNGSI

## Pasal 7

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas :

1. Menyususn Rencana pembangunan yang partisipatif ;

2. Menggerakkan swadaya Gotong Royong masyarakat ;
4. Melaksanakan dan mengendalikan Pembangunan;
5. Membina Instusi Lembaga Adat;
1. Melestarikan Lingkungan, Adat dan Budaya.

## Pasal 8

Dalam melaksanakan tugasnya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) mempunyai fungsi:

- (1) Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat Desa dan Kelurahan;
- (2) Pengkoordinasian Perencanaan Pembangunan;
- (3) Pengkoordinasian kegiatan pembangunan secara partisipatif dan terpadu;
- (4) Penggalian dan pemanfaatan Sumberdaya Kelebagaan untuk Pembangunan di Desa dan Kelurahan.

## BAB VI

## HUBUNGAN KERJA

## Pasal 9

- (1) Hubungan Kerja lembaga pemebrdayaan Masayarakat (LPM) dengan Pemerintah Desa dan Kelurahan dalam bentuk kerjasama menggerakkan Swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan Pembangunan;
- (2) Hubungan kerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dengan Lembaga atau Organisasi kemasyarakatan lainnya, RT, RW adalah bersifat Konsultatif dan kerjasama yang menguntungkan;
- (3) Hubungan kerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) antar Desa dan Kelurahan bersifat kerjasama dan saling membantu setetlah mendapat persetujuan dari Pemerintah Desa dan Kelurahan.

## BAB VII

## SUMBER DANA

## Pasal 10

Sumber Dana Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dapat diperoleh dari :

- a. Swadaya masyarakat;
- b. Bantuan Pemerintah Desa dan Kelurahan;
- c. Bantuan Pemerintah Kabupaten;
- d. Bantuan Pemerintah Propinsi;
- e. Bantuan Pemerintah Pusat;
- f. Bantuan lainnya yang sah dan tidak mengikat sarta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VIII

## PELAPORAN DAN PASILITAS

## Pasal 11

## PELAPORAN

Laporan Kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) berupa Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi dilaporkan secara berjenjang melalui Kepala Desa/Kepala Kelurahan, Camat dan Bupati Kolaka untuk bahan Monitoring.

## Pasal 12

## PASILITAS

- (1) Pemerintah Kecamatan dan Desa melakukan Pembinaan secara langsung terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Pemberdayaan Marsyarakat (LPM) agar mampu menggerakan Swadaya gotong royong masyarakat dan mengkoordinasikan pelaksanaan Pembangunan di Desanya.

- (2) Pemerintah memfasilitasi tumbuh dan berkembangnya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat melalui Pemberian Pedoman, Bimbingan, Pelatihan, arahan dan Supervisi.

## BAB IX

## KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kolaka.

## Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten.

Ditetapkan di Kolaka Pada tanggal, 2 Juli 2002

BUPATI KOLAKA


Drs. H. ADEL BERTY

Diundangkan di Kolaka

Pada tanggal, 2 Juli 2002

Plt.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,


## Drs. HIDAYATULLAH. M

PEMBINA TK. I GOL. IV/b NIP. 010 077 029

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2002 NOMOR : 18