PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU Nomor 25 Tahun 2013 tentang PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU NOMOR 31 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN DI KOTA BANJARBARU (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
WALIKOTA BANJARBARU
PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU NOMOR 25 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU NOMOR 31 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN DI KOTA BANJARBARU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BANJARBARU,
: a. bahwa pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun harus mengacu pada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009, sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2012;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Banjarbaru;
2. : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat H Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan. Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4153);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
12. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
Menetapkan
3
13. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun oleh Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 2);
MEMUTUSKAN :
- PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU TENTANG PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU NOMOR 31 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN DI KOTA BANJARBARU
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 31 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Di Kota Banjarbaru diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan ayat (5) Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 8
- (1) Setiap badan usaha yang melakukan kegiatan penyimpanan dan pengumpulan limbah B3 wajib memiliki izin.
- (2) Walikota berwenang menerbitkan izin penyimpanan sementara limbah B3 dan pengumpulan limbah B3 skala Kota.
- (3) Persyaratan untuk memperoleh izin pengumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini bagi pemohon izin adalah sebagai berikut :
- a. memiliki akte pendirian yang disahkan oleh instansi yang berwenang;
- b. nama dan alamat badan usaha yang memohon izin;
- c. kegiatan yang dilakukan;
- d. lokasi tempat kegiatan;
- e. nama dan alamat penanggung jawab kegiatan;
- f. bahan baku dan proses yang akan digunakan;
- g. spesifikasi alat pengelolaan limbah;
- h. jumlah dan karakteristik limbah B3 yang disimpan dan dikumpulkan;
- i. tata letak saluran limbah, pengolahan limbah, dan tempat penampungan limbah B3 sebelum dikelola; alat pencegah pencemaran untuk limbah cair, emisi, dan
3. pengolahan limbah B3.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Kepala Instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan.
- (5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
Pasal 9
- (1) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 paling sedikit memuat:
- a. identitas badan usaha yang meliputi nama badan usaha, alamat, bidang usaha, nama penanggungjawab kegiatan;
- b. sumber limbah B3;
- c. lokasi/ area kegiatan pengelolaan limbah B3;
- d. jenis dan karakter limbah B3;
- e. kewajiban-kewajiban yang hams dilakukan, antara lain :
1. mematuhi jenis limbah B3 yang disimpan/dikumpulkan;
2. mengikuti persyaratan penyimpanan data/atau pengumpulan limbah B3 sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
3. mengikuti persyaratan penyimpanan data/ atau pengumpulan limbah B3 sesuai dengan jenis dan karakteristik limbah B3;
4. mencegah terjadinya tumpahan/ceceran limbah B3;
5. mencatat neraca limbah B3;
6. mematuhi jangka waktu penyimpanan dan/atau pengumpulan limbah B3;
7. menyampaikan laporan kegiatan perizinan penyirnpanan dan/atau pengumpulan limbah B3.
14. sistem pengawasan; f.
15. masa berlaku izin g
- (2) Pencatatan neraca limbah B3 sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e angka lima dilakukan sesuai dengan format
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran IV Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009.

3. Ketentuan ayat (1) Pasal 11 diubah dan ditambah ayat (3) sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Diundangkan di Banjarbaru pada tanggal 12 Aguatus 2013

SEKRETARI DAERAH,


H. SY HRIANI

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2013 NOMOR 25

## Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru pada tanggal 32 lAgustus 2013

WALIKOTA BANJARBARU

I.M. RUZAIDINSIOOR