PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA Nomor TAHUN Tahun 2017 tentang GARA BUPATI KOLAKA UTARA PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA NOMOR TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN ANGGARAN 2017 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun "2014 ten tang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagairnana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bcrsumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa:
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Kolaka Utara tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Kolaka Utara Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2013 tentang Pembentukan tentang Pembentukan Kabupaten Bambana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagairnana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717)
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017
- 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tcntang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan , Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
- 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa {Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
- 8 Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun Nomor
MEMUTUSKAN
Menetapkan PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN ANGGARAN 2017
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
- 1 Dcsa adalah dcsa dan dcsa adat atau yang discbut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat
Pasal 2
Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Kolaka Utara Tahun Anggaran 2017, dialokasikan sccara merata dan berkeadilan
Pasal 3
Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasai 2 huruf dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran Peraturan Presiden tentang Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017

## Pasal 4

Alokasi formula sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf b, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/ atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik. pada

## Pasal 5

Penghitungan alokasi lormula setiap Desa sebagaimana dimaksud Pasal 4 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut: pada

W = {(0,25 ZI) + (0,35 Z2) + (0,10 Z3) (0,30 4 Z4)} (DDkab /kota ADkab /kota)

## Keterangan:

- rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa nasional
- W = Dana Desa setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten
- Z2 rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa nasional
- Z4 = rasio IKG kabupaten tcrhadap total IKG Kabupatcn yang memiliki Desa
- 73 = rasio luas wilayah Desa setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa nasional
- DDkab /kota = pagu Dana Desa kabupaten
- ADxab {Icta besaran AD untuk setiap Desa dikalikan jumlah Desa dalam kabupaten

## Pasal 6

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b disusun dan ditetapkan oleh bupati berdasarkan data dari kemcnterian yang berwenang dan /atau lembaga yang menyclenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

## Pasal 7

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Kolaka Utara Tahun Anggaran 2017 scbagaimana tcrcantum dalam Lampiran yang mcrupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Kolaka Utara ini.

## BAB III PENYALURAN DANA DESA

Pasal 8

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari dari Rekening Kas Umum Daerah kc Rckening Kas Umum Desa
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rckening Kas Umum Dcsa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap:
4. tahap 1 bulan Maret per seratus); dan pada
5. sebesar 60% (enam puluh
- b. tahap bulan Agustus sebesar 40%/ (empat seratus) . pada puluh per

5

- (4) Penyaluran Dana Desa tahap 1 dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
- a. peraturan Desa mengenai APBDesa kepada bupati; dan
3. b laporan realisasi penggunaan Dana Desa anggaran sebelumnya. kepada bupati paling lambat kedua Februari. minggu
4. tahun bulan
- (5) Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap 1 Desa tahap I telah digunakan sebesar 50% (lima puluh per seratus) kepada bupati paling lambat minggu kedua bulan Juli.

## BAB IV PENGGUNAAN DANA DESA

## Pasal 9

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat prioritas yang ditetapkan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- (3) Persetujuan bupati sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDesa. pada
- (2) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan bupati.

## Pasal 10

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud (2) dibebankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. pada ayat pada

## BAB V PELAPORAN DANA DESA

## Pasal 11

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I, dan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahunan kepada Bupati.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan ketentuan: pada
3. 2 Tahap 1 paling lambat keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan minggu
- b. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahunan paling lambat minggu keempat bulan Februari tahun anggaran berikutnya.

## BAB VI SANKSI

Pasal 12

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
- a. Bupati belum menerma dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13;
- b. 'Terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15; dan/ atau
4. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
5. {2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud eyat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap 1 tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya. pada
- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan tahap I, penyaluran Dana Desa tahap I tidak dilakukan. pada
- (4) Pcnundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sampai dengan Sisa Dana Desa RKD tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya , sehingga Sisa Dana Desa di RKD menjadi paling tinggi scbesar 30% (tiga pcrscn) dari anggaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya. puluh
- (5) Dalam hal sampai bulan Juli tahun anggaran bcrjalan Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen) , penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud (2) disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa tahap IL. pada ayat

## Pasal 13

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal
- a. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayal (1) huruf a telah diterima; dan

b. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah

(2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat berlangsung sampai dengan bulan November tahun anggaran berjalan, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi Sisa Dana Desa di RKUD

(3) Bupati memberitahukan kepada kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud ayat (3) selambat-lambatnya akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya. pada

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Pcraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara


| PARAF | PARAF | PARAF | PARAF |
|---------|------------|---------|---------|
| | UNIT | | PAFAF |
| | Sexnetaris | Dacrah | |
| | Asisten | | |
| | Kadis | | |
| | Kalzg | | |
| 5 | | | |

20-01 - pada tanggal


20-01 - pada

SEXRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA

## Drs. H. ISKANDAR, MM

3

; 1 1 1 1

| 1 1 | 1 | | | | | | | 1 5 | | | | |
|-------|-----|-------|-----|-------|----|-----|----|-------|----|------|----|------|
| | | 8 I | | 8 | 1 | | | | 5 | | | |
| 1 | | 1 0 0 | 0 | 0 0 | | | | | | | | |
| | 5 | | 6 | | | 6 6 | | | 6 | | 6 | |
| 1 | 2 | | | | | | | | | | | |
| | 2 | | 8 | | | | | | | | | |
| | | 0 | | | | 0 2 | | | | | | |
| 1 1 | | | | 6 | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | 8 | | | | # | | TF ~ |
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| 1 1 | | | | 8 | | 5 | 2 | 8 | | 6 | 5 | 8 |
| | | 1 1 0 | | 0 | 6 | | | | | | | |
| 1f 1 | | | | | | | | | | | | |
| 1 1 | | | | 2 | | | 8 | | | 8 | 5 | |
| 1 | | 8 8 | g g | 8 8 g | 8 | 8 g | | | g | gl g | | 8 8 |
| | | | | | | | | | 1/ | | | 1 |


| | 8 | 8 8 8 8 |
|---------------------|-----------|-------------------|
| 8 2 < 2 | 8 8 % 3 5 | 5 8 5 8 |
| 0 1 1 0 0 0 1 | 0 0 0 | 88888 0 0 |
| 1 0 1 0 0 | 0 | 0 0 0 |
| 0 6 0 6 0 0 0 2 0 6 | 0 0 | 0 0 6 0 0 0 0 0 |
| 1 | 3 | F # 1 |
| 0 | 0 | 0 0 0 8 |
| I 0 0 0 | 0 1 0 | 1 |
| 1 ~ ~ | | |
| 1 0 | | 1 8 1 2 1 0 0 1 |
| | I 0 0 | 6 1 0 1 |
| 0 0 0 0 0 0 5 | 0 0 | 5 5 5 5 5 2 8 2 5 |
| 6 0 0 0 | 1 6 | 0 1 6 8 |
| 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 1 0 0 0 0 |
| | | 5 8 |
| 8 8 1 M ~ | 8 ~ | 8 8 8 |
| 8 | | li 5 |


| | | | | | | | | 1 5 | | | | | 8 | | | | 5 | 8 |
|-----|----|----|-------|-----|----|----|-----|-------|-----|-----|----|-----|-----|-------|-------|----|---------|-----|
| | | | 8 8 | | 5 | | | 9 | 8 | 5 | | 8 | ~ | | | | | |
| 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 0 | | 0 0 | | 0 0 | 0 | 0 8 | 0 0 | 0 | 0 0 0 0 | |
| | | | | | | | 6 | | | 0 | | 0 | | | | | | |
| 0 0 | 0 | | 0 | 0 0 | 6 | | 0 | 0 | 0 0 | | | 0 | | 0 | | | IT | 0 |
| | | T | | ; | | | | | I | | | | | | | | 8 | |
| | | | | | | | | | 0 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | |
| 6 | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| | | | | ~ | | | 8 | | | | | | | | | | | |
| 1 0 | | | | | | | | 7 | 6 | | | | | | | | | |
| | 0 | 0 | 1 0 | | | | 0 | 0 | | | | 0 | | | 1 0 1 | | | 0 |
| 5 | | | 5 | | 5 | | | | 6 | 5 | | | | | | | 9 | 2 5 |
| | | 0 | 0 | 1 6 | | 0 | 1 | | | 6 | | | | | 6 | | C | |
| | | | | 0 | 2 | | | 0 | 0 | 0 | | | | 1 0 0 | 0 | 0 | 0 0 | |
| | | | 0 0 8 | | | | | | | 5 8 | | | | | | | 0 | |
| | | | 8 | 1 | | | | 8 g g | 8 | 8 | 8 | 8 | | | | 8 | | 1 |


| | | | | | | | | | | | | | # | | 8 | 8 | | | | | | |
|-----|----|-----|----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|-------|-----|-------|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|----|
| | | 8 | | | | | | # | 1 | | 5 | 5 | | 5 | | | | 5 | 8 8 | | | |
| 0 | 0 | 0 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | | | | | |
| | | 0 1 | 0 | | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | | 0 | | 0 0 | 0 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 0 | | 0 | 0 |
| 8 | | | | | | 8 | 8 | | | | 1 | | | | 8 | | | | 5 | 2 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | I | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | ~ | | | | | | | | |
| 1 | | 7 | | | 0 | | 9 0 | 6 | | | 1 | 0 | | | | | | 0 | | | | |
| | II | | | | | | | | | | 0 | 0 0 | 0 1 | 2 | | | 0 | 1 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 5 | | 9 | | | | | | | 3 5 | | | | 6 | 2 | | 2 | | | | 5 | | |
| 6 | | | | | | 0 | | | | | | 6 | 1 0 | | 6 | | 1 6 | 0 | 0 | | | |
| | TT | | | | | | | | | | | 0 1 0 | 0 | 1 0 0 | 8 0 | 0 | 0 | | 0 0 | 0 | | |
| 8 | 8 | | | | | | 5 | | 8 8 | | | | | | | 8 | | 5 | | | | |
| g g | 8 | | | | 8 # | 8 | 8 8 | 8 | 8 8 | | g | | | | 8 | 8 | | ~ | | | 8 g | |
| | | | 1 | | | | | š | 2 | 4 | | | | | | 2 1 | | | | | | |

| 8 | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|----|----|
| 4 | 4 | | | | | | 8 | | | 1 | | # | 1 | 8 | |
| 0 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 2 | |
| 0 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | 6 | | @ | 8 0 | 0 | | 0 |
| | 8 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | | |
| 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | 4 | 2 | | 5 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 0 | 0 | | 0 | 0 | | | | | | 0 | | | | | 0 |
| | 5 | 5 | | | | 5 | 5 | 5 | | | | | 8 | | |
| | | | | | | | | | | | 6 | | 3 | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | | | 5 8 | 5 | 5 | | 8 | | | | 8 | | 8 | | 8 |
| | | | | | | | | 8 | | | 8 | 8 | | 8 | |


| 8 1 | | | | 8 | | | 5 | | | # | 1 |
|---------|----|----|----|-----|-----|-----|-----|----|----|-----|-----|
| 4 | | | | | | | 5 | | | 5 | 8 |
| | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | 2 | |
| | | | | | | 1 | | | | | 1 8 |
| 0 | | | | C | 0 0 | | | | | | 0 |
| 1 | | | | 5 | | | | | | | 5 |
| | | | | | | | | | | 2 | |
| 0 | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | 2 | 9 | | | |
| 0 0 | | | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 5 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2 | 1 | | | | | | 9 |
| | | | 0 | 0 | 1 0 | | | 0 | | 0 | |
| | | | | | | 8 ! | | | | 8 | 5 |
| | 2 | | | | | 1 | | 8 | | 5 | |
| 1 W 2 2 | 1 | | | | 2 | | 1, | | 3 | | Lll |