KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 168 Tahun 1998 tentang PENETAPAN KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU BUTON, KOLAKA DAN KENDARI (berlaku 22 September 1998)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa dalam upaya memacu dan meningkatkan kegiatan pembangunan serta dalam rangka lebih memberikan peluang kepada dunia usaha untuk berperan serta secara lebih luas di kawasan timur Indonesia khususnya Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara, dipandang perlu menetapkan beberapa wilayah tertentu sebagai Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu yang berpusat di Kecamatan Poleang Timur;
- b. bahwa penetapan Kecamatan Poleang Timur sebagai pusat Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu, perlu ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang dasar 1945;
2. Keputusan Presiden Nomor 120 Tahun 1993 tentang Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1998;
3. Keputusan Presiden Nomor 89 Tahun 1996 tentang Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1998.
MEMUTUSKAN: ________________
Menetapkan
MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENETAPAN KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU BUTON, KOLAKA DAN
: KENDARI.
Pasal 1
- (1) Sebagian wilayah Kabupaten Daerah Tingkat I Buton, Kabupaten Daerah Tingkat II Kolaka dan Kabupaten Daerah Tingkat Ii Kendari di wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara ditetapkan sebagai Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu yang berpusat di Kecamatan Poleang d Timur, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut KAPET Bukari.
- (2) Batas-batas KAPET Bukari sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah sebagaimana dituangkan dalam peta terlampir sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Presiden ini.
Pasal 2
Kebijaksanaan dan pelaksanaan koordinasi kegiatan pembangunan KAPET Bukari ditetapkan oleh Tim Pengarah yang susunannya terdiri dari :
- -Ketua : Ketua Harian Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia.
- -Anggota : -Para Anggota Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia;
- -Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara.
Pasal 3
- (1) Pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan KAPET Bukari dilakukan oleh Badan Pengelola KAPET Bukari yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Badan Pengelola.
- (2) Badan Pengelola bertugas mengendalikan dan mengawasi kegiatan pembangunan di wilayah KAPET Bukari
Pasal 4
- (1) Kepada pengusaha yang melakukan kegiatan usaha di KAPET Bukari diberikan perlakukan perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 89 Tahun 1996 tentang Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1998.
- (2) Selain perlakuan perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada pengusaha yang melakukan kegiatan usaha di dalam KAPET Bukari diberikan juga perlakuan perpajakan berupa tidak dipungutnya Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, atas:
- a. Pembelian dalam negeri dan/atau impor barang modal dan peralatan lain oleh pengusaha di KAPET Bukari, yang berhubungan langsung dengan kegiatan produksi;
- b. Impor Barang Kena Pajak oleh pengusaha di KAPET Bukari kepada pengusaha di KAPET Bukari, untuk diolah lebih lanjut;
- d. Penyerahan Barang Kena Pajak untuk diolah lebih lanjut, antar pengusaha di KAPET Bukari atau oleh pengusaha di KAPET lain kepada pengusaha di KAPET Bukari.
- e. Pengusaha Barang Kena Pajak untuk diolah lebih lanjut, oleh pengusaha di KAPET Bukari kepada pengusaha di Kawasan Berikat atau oleh pengusaha di KAPET Bukari kepada pengusaha di daerah pabean lainnya, dan hasil pekerjaan tersebut diserahkan kembali kepada pengusaha di KAPET Bukari;
- f. Penyerahan Jasa Kena Pajak oleh pengusaha di luar KAPET Bukari kepada atau antar pengusaha KAPET Bukari, sepanjang Jasa Kena Pajak tersebut mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha yang dilakukan di KAPET Bukari;
- g. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean maupun dari dalam daerah pabean oleh pengusaha KAPET Bukari, sepanjang Jasa Kena Pajak tidak berwujud tersebut mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha yang dilakukan di KAPET Bukari;
- h. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean oleh pengusaha di KAPET Bukari, sepanjang Jasa Kena Pajak tersebut mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha yang dilakukan di KAPET Bukari.
Pasal 5
Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini ditetapkan oleh Ketua Badan Pengelola setelah mendapatkan pertimbangan dari Tim Pengarah.
Pasal 6
Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Badan Pengelola dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Pasal 7
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 September 1998

Penandatangan: MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Verifikasi: ttd. AKBAR TANDJUNG

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 September 1998 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd. BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE
LAMPIRAN
LAMPIRAN
## LAMPIRAN TIDAK DISERTAKAN