PERATURAN WALIKOTA RI Nomor 25 Tahun 2011 tentang PEDOMAN STANDAR KOMPETENSI JABATAN STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN KOTA BANJARMASIN (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
WALIKOTA BANJARMASIN
PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 25
TAHUN 2011
TENTANG
PEDOMAN STANDAR KOMPETENSI JABATAN STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN KOTA BANJARMASIN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BANJARMASIN, a.
- bahwa untuk menjamin objektifitas dan kualitas pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural diperlukan standar kompetensi jabatan untuk meningkatkan kualitas sumber daya ;
- b. bahwa penyusunan Standar Kompetensi Jabatan perlu ditetapkan sebagai Pedoman Standar Kompentensi Jabatan Struktural pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b konsideran ini perlu menetapkan dengan Peraturan Walikota Banjarmasin ;
- Mengingat 1.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
n
r^
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 46A Tahun 2003 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil;
10. r^i Menetapkan :
11. ^
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2008 Nomor25);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 18 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan tata Kerja Perangkat Daerah Dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin(Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 18).
MEMUTUSKAN
PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN TENTANG PEDOMAN STANDAR KOMPETENSI JABATAN STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN KOTA BANJARMASIN.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
1. Kota adalah Kota Banjarmasin ;
2. Pemerintah Kota adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah Kota Banjarmasin ;
3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin ;
4. Dinas Pertanian dan Perikanan adalah Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin;
5. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43Tahun 1999;
6. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, ketrampilan/keahlian dan sikap perilaku yang diperlukan dalam melaksanakan tugas jabatannya secara profesional, efektif dan efisien ;
7. Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara / daerah ;
n
^
8. Standar Kompetensi Jabatan Struktural selanjutnya disebut Standar Kompetensi Jabatan adalah syarat kompetensi minimal yang hams dimiliki oleh seorang Pegawai Negeri Sipil dalam pelaksanaan tugas jabatan struktural;
9. Kompetensi Dasar adalah kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap Pejabat Struktural;
10. Kompetensi Bidang adalah kompetensi yang diperiukan oleh setiap pejabat struktural sesuai bidang pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya ;
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Tujuan penyusunan Standar Kompetensi Jabatan adalah untuk peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggungjawab serta menciptakan optimalisasi kinerja organisasi/unit kerja.
STANDAR KOMPETENSI JABATAN
BAB III - STANDAR KOMPETENSI JABATAN
Pasal 3
- (1) Standar Kompetensi Jabatan Struktural terdiri dari Standar Kompetensi Dasar dan Standar Kompetensi Bidang.
- (2) Standar Kompetensi Dasar Jabatan Struktural eselon II, III dan IV mengacu pada Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 46A Tahun 2003.
- (3) Standar Kompetensi Bidang Jabatan Struktural eselon II, III dan IV mengacu pada Pedoman Standar Kompetensi Jabatan Struktural sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini.
BAB III - STANDAR KOMPETENSI JABATAN
Pasal 4
Standar Kompetensi Jabatan Struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## Pasal 5

Standar Kompetensi Jabatan Struktural sebagaimana dimaksud Pasal 5 dipergunakan sebagai salah satu bahan untuk penilaian objektif tentang kualitas pengangkatan, pembinaan, pengembangan karier dan pemindahan serta pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural.

i/

r&gt;

r\

## BAB IV

## KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai beriaku pada tanggal diundangkan, dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin padatanggal 30 Mei 2011

U^WALIKOTA BANJARMASIN,^.


Diundangkan di Banjarmasin Pada tanggal 1 Juni 2011

yy SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN^


H. ZULFADLI GAZALI

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2011 NOMOR.2.5.