PERATURAN DAERAH KABUPATEN RI Nomor 4 Tahun 2011 tentang RETRIBUSI PELAYANAN PASAR (berlaku 1 Agustus 2011)
Pembukaan
Menimbang :
PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,
- a. bahwa dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan untuk terwujudnya pengelolaan pasar yang lebih efektif, maka perlu memanfaatkan potensi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah khususnya pada sektor retribusi pelayanan pasar;
- b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 14 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Pasar, perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Pasar;
Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan DaerahDaerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4747);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 21 Tahun 2006 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2006 Nomor 21);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2008 Nomor 03 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010 Nomor 10);
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
Dengan Persetujuan Bersama dan
BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Selayar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Selayar.
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
5. Pasar adalah tempat yang diberi batas tertentu dan terdiri atas halaman atau pelataran, bangunan berbentuk los dan/atau kios, dan bentuk lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.
6. Los adalah bangunan tetap di dalam lingkungan pasar berbentuk bangunan memanjang tanpa dilengkapi dinding.
7. Kios adalah bangunan di pasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk usaha berjualan.
8. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
9. Retribusi Pelayanan Pasar yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar tradisional atau sederhana yang berupa halaman atau pelataran, los dan/atau kios yang dikelola Pemerintah Daerah, khusus disediakan untuk pedagang tidak termasuk yang dikelola oleh Perusahaan Daerah (PD) Pasar.
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundangundangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
11. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan fasilitas pasar.
12. Surat Ketetapan Rertribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
14. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
15. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD, SKRDLB, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan wajib retribusi.
16. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
17. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional ## BAB II
LEMBAGA PELAKSANA
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Lembaga yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengelolaan Retribusi Pelayanan Pasar adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (2) Tugas dan kewenangan Lembaga Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. melaksanakan pembinaan teknis operasional pelayanan pemungutan retribusi pelayanan pasar;
- b. memberikan bimbingan terhadap petugas lapangan dalam rangka pelayanan pemungutan retribusi pelayanan pasar yang prima; dan
- c. melakukan koordinasi pengawasan terhadap penegakan Peraturan Daerah ini.
BAB III - PERSYARATAN DAN HAK PEMAKAIAN KIOS/LOS Pasal 3
Pasal 3
Syarat-syarat pemakaian kios atau los di pasar adalah :
- a. memiliki Surat Izin Pemakaian Kios atau Los yang dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk; dan
- b. izin menempati kios atau los sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dimohonkan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melalui Kepala UPT Pasar.
BAB III - PERSYARATAN DAN HAK PEMAKAIAN KIOS/LOS Pasal 3
Pasal 4
- (1) Hak pemakaian kios atau los ditetapkan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang kembali.
- (2) Pemakai kios atau los dapat memperoleh hak lebih dari 1 (satu) kios atau los dengan persetujuan Bupati.
- (3) Besarnya biaya untuk mendapatkan hak pemakaian kios atau los baik hak pemakaian baru maupun perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :
| LOKASI | JENIS BANGUNAN | HAKBARU (Rp) | PERPANJANGAN (Rp) | KET |
|---------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-------|
| Pasar Kelas I | Kios Permanen Kios Semi Permanen Los Permanen | 154.000/m 2 115.500/m 2 105.000/m 2 | 133.000/m 2 91.000/m 2 84.000/m 2 | |
| | Los Semi Permanen | 56.000/m 2 | 45.500/m 2 |
|-----------|---------------------|--------------|--------------|
| Pasar | Kios Permanen | 56.000/m 2 | 45.500/m 2 |
| Kelas II | Kios Semi Permanen | 45.500/m 2 | 38.500/m 2 |
| | Los Permanen | 42.000/m 2 | 35.000/m 2 |
| | Los Semi Permanen | 24.500/m 2 | 21.000/m 2 |
| Pasar | Kios Permanen | 42.000/m 2 | 35.000/m 2 |
| Kelas III | Kios Semi Permanen | 35.000/m 2 | 28.000/m 2 |
| | Los Permanen | 28.000/m 2 | 24.500/m 2 |
| | Los Semi Permanen | 21.000/m 2 | 16.000/m 2 |
BAB III - PERSYARATAN DAN HAK PEMAKAIAN KIOS/LOS Pasal 3
Pasal 5
Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berhak melakukan penyegelan atau mengambil alih kios atau los apabila :
- a. Pemakai kios atau los tidak membayar atau menunggak pembayaran retribusi selama 3 (tiga) bulan berturut-turut, maka kios atau los tersebut berhak disegel;
- b. Pemakai kios atau los tidak membayar atau menunggak pembayaran retribusi selama 6 (enam) bulan berturut-turut, maka kios atau los tersebut berhak diambil alih; atau
- c. Pemakai kios atau los memindahtangankan hak pemakaiannya tanpa seizin Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, maka kios atau los tersebut dapat diambil alih tanpa diberikan ganti rugi.
KEWAJIBAN DAN LARANGAN
BAB IV - KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Pasal 6
Pemakai Kios atau Los atau Pelataran, wajib :
- a. menjaga keamanan, ketertiban, dan kebersihan;
- b. menempatkan barang dagangan dan inventaris miliknya dengan teratur sehingga tidak mengganggu lalu lintas orang dan barang atau kendaraan;
- c. mencegah kemungkinan terjadinya kebakaran;
- d. menyiapkan tempat sampah atau membuang sampah pada container sampah pasar; dan
- e. menaati ketentuan surat izin pemakaian kios atau los dan ketentuan lain yang ditetapkan oleh Bupati.
BAB IV - KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Pasal 7
Pemakai Kios atau Los atau Pelataran, dilarang :
- a. mengubah, menambah dan memperluas tanpa izin dari Bupati; atau
- b. mengadakan penyambungan aliran listrik, air, dan telepon tanpa izin dari Bupati.
BAB IV - KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Pasal 8
Setiap orang dilarang :
- a. berada dalam pasar pada saat pasar ditutup kecuali atas izin Kepala UPT Pasar;
- b. menempatkan kendaraan bermotor dan/atau alat angkut lainnya di luar tempat yang ditetapkan;
- c. mengotori atau merusak bangunan dan/atau barang inventaris pasar;
- d. melakukan perbuatan asusila;
- e. menyimpan bahan bakar minyak atau gas dan/atau bahan atau cairan yang mudah terbakar dan/atau kegiatan memasak tanpa izin Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- f. menyimpan Narkotika dan/atau obat terlarang lainnya dan/atau minuman keras atau beralkohol dan sejenisnya;
- g. melakukan kegiatan perjudian atau kegiatan usaha sejenisnya; dan
- h. menjadikan bangunan pasar sebagai tempat tinggal atau hunian.
NAMA, OBJEK, SUBJEK, DAN WAJIB RETRIBUSI
BAB V - NAMA, OBJEK, SUBJEK, DAN WAJIB RETRIBUSI
Pasal 9
Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional atau sederhana yang berupa halaman atau pelataran, los dan/atau kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.
BAB V - NAMA, OBJEK, SUBJEK, DAN WAJIB RETRIBUSI
Pasal 10
- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional atau sederhana berupa halaman atau pelataran, los dan/atau kios yang dikelola Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.
- (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.
BAB V - NAMA, OBJEK, SUBJEK, DAN WAJIB RETRIBUSI
Pasal 11
Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan pelayanan fasilitas pasar.
BAB V - NAMA, OBJEK, SUBJEK, DAN WAJIB RETRIBUSI
Pasal 12
Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran retribusi atas pelayanan pasar.
GOLONGAN RETRIBUSI
BAB VI - GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 13
Retribusi Pelayanan Pasar digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
BAB VII - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 14
Tingkat penggunaan jasa diukur ## BAB VIII
PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
BAB VII - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 15
- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi jasa umum ditetapkan dengan ## BAB IX
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
BAB VII - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 16
- (1) Struktur tarif digolongkan
BAB VII - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 17
- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagai berikut :
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
| | | LETAK | TARIF RETRIBUSI | TARIF RETRIBUSI |
|-----------|------------------------------------------|-----------|---------------------|-------------------|
| LOKASI | JENIS BANGUNAN | STRATEGIS | BULANAN (Rp) | HARIAN (Rp) |
| Pasar | Kios Permanen | A | 7.000/m 2 | - |
| Kelas I | | B | 6.000/m 2 | - |
| | Kios Semi Permanen | A | 5.600/m 2 | - |
| | Los Permanen | A B | 4.500/m 2 4.000/m 2 | - - |
| | Los Semi Permanen | A B | 3.800/m 2 3.500/m 2 | - - |
| | Pelataran | A B | - | 2 700/m 2 |
| | | | | 1.400/m |
| Pasar | Kios Permanen | | - | |
| | Kios Semi Permanen | - - | 5.200/m 2 4.500/m 2 | |
| Kelas II | Los Permanen Los Semi Permanen Pelataran | - - | | |
| | | | 3.800/m 2 | 700/m 2 |
| | | - | 3.000/m 2 - | |
| | Kios Permanen | | 3.500/m 2 3.000/m 2 | |
| Pasar | Kios Semi Permanen | | | |
| Kelas III | Los Permanen | | 2.800/m 2 | |
| | Los Semi Permanen | | 2.400/m 2 | 700/m 2 |
| | | | - | |
| | Pelataran | | | |
- (3) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan
BAB VII - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 18
Penentuan lokasi ## BAB X
WILAYAH PEMUNGUTAN
BAB VII - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 19
Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat penyediaan pelayanan fasilitas pasar diberikan.
MASA RETRIBUSI DAN RETRIBUSI TERUTANG
BAB XI - MASA RETRIBUSI DAN RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 20
- (1) Masa Retribusi untuk kios dan los adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan.
- (2) Masa Retribusi untuk pelataran adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) hari.
- (3) Saat Retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN, DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN
BAB XII - PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN, DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN
Pasal 21
- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
BAB XII - PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN, DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN
Pasal 22
- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan menggunakan SSRD.
- (3) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluruhnya disetor ke Kas Daerah.
BAB XII - PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN, DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN
Pasal 23
Tata cara pemungutan dan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
SANKSI ADMINISTRATIF
BAB XIII - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 24
- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 8 huruf a, b, dan h dikenakan sanksi administratif berupa Surat Teguran.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (5) Dalam hal Aparat Lembaga Pelaksana yang diserahi tugas untuk melakukan pemungutan dan penyetoran Retribusi tidak menyetor atau kurang menyetor, dikenakan sanksi administratif berupa hukuman disiplin sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan peraturan perundangan lainnya.
PENAGIHAN
BAB XIV - PENAGIHAN
Pasal 25
- (1) Pengeluaran surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
BAB XIV - PENAGIHAN
Pasal 26
Tata cara penagihan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
BAB XV - PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 27
- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
KEBERATAN
BAB XVI - KEBERATAN
Pasal 28
- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasanalasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan Retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan Retribusi terebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.
BAB XVI - KEBERATAN
Pasal 29
- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruh atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
BAB XVI - KEBERATAN
Pasal 30
- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
BAB XVII - PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 31
- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan Keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan Keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
BAB XVII - PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 32
- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
- a. nama dan alamat wajib retribusi;
- b. masa retribusi;
- c. besarnya kelebihan pembayaran; dan
- d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti permohonan diterima oleh Bupati.
BAB XVII - PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 33
- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah pembayaran kelebihan retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan berlaku sebagai bukti pembayaran.
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUARSA
BAB XVIII - PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUARSA
Pasal 34
- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, kedaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
- a. diterbitkan surat teguran; atau
- b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.
BAB XVIII - PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUARSA
Pasal 35
- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluarsa, dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluarsa diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XIX - INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 36
- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berkenaan.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB XIX - INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 37
Besarnya insentif ditetapkan sebesar 5 % (lima persen) dari rencana penerimaan retribusi dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis retribusi.
PENYELESAIAN SENGKETA
BAB XX - PENYELESAIAN SENGKETA
Pasal 38
- (1) Penyelesaian sengketa dapat melalui SKPD yang menangani urusan pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset daerah dengan koordinasi instansi-instansi terkait.
- (2) Penyelesaian sengketa dapat pula melalui Pengadilan Negeri Kabupaten Kepulauan Selayar.
PENYIDIKAN
BAB XXI - PENYIDIKAN
Pasal 39
- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan dan laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah tersebut;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan barang bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
- i. memanggil orang untuk didengarkan keterangan dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
KETENTUAN PIDANA
BAB XXII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 40
- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 huruf c, d, e, f, dan g diancam dengan hukuman kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penerimaan negara.
KETENTUAN PENUTUP
BAB XXIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 41
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 14 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Pasar, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB XXIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 42
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Penetapan: Ditetapkan di Benteng pada tanggal 1 Agustus 2011

Penandatangan: BUPATI KEPULAUAN SELAYAR, ## SYAHRIR WAHAB

Penetapan: Diundangkan di Benteng pada tanggal 1 Agustus 2011

Penandatangan: SEKRETARIS KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR, ## ZAINUDDIN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2011 NOMOR 4
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
## NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG
## RETRIBUSI PELAYANAN PASAR
## I. UMUM
Sejalan dengan tuntutan mewujudkan kemandirian daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah, maka daerah diberi kewenangan untuk menggali sumber-sumber pendapatan khususnya dari sektor Retribusi Daerah. Salah satu sumber pemasukan daerah yang dapat dikenakan retribusi adalah Pelayanan Fasilitas Pasar yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
Sehubungan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Pasar perlu disesuaikan. Untuk itulah Peraturan Daerah ini ditetapkan untuk menjadi dasar hukum pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar.
## II. PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 2
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 3
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 4
Ayat (1) Cukup jelas. 'Hak pemakaian kios atau los dib