KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 21 Tahun 2013 tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 84 TAHUN 2004 TENTANG KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN (berlaku 12 Juli 2013)
Pembukaan
Menimbang:
Mengingat:
PRE51DEN REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 84 TAHUN 2004 TENTANG KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
DENGAN RAHMAT TUHANYANG MARA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
bahwa untuk Iebih memperlancar pelaksanaan tugas dan meningkatkan kinerja, Komite Standar Alruntansi Pemerintahan, perlu menetapkan Kepuwsan Presiden untuk mengubah Keputusan Presiden NQ}IDor 84 Tahun 2004 tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor3 Tahun 2009;
1. Pasal 4 ayat [J] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembamn Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4437);
Menetapkan:
2
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaks·anaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 'rabun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah dengar» Keputusan Presiden Nomor 72 Tabun 2004 (Lembaran Negara Republ:ik Indonesia Tabun 2004 Nomor 92, Tambaban Lembaram. Negara Republik Indonesia Nomor4418);
7. Keputusan Presiden Nomor 8.4 Tahun 2004 tentang Komite Standar Akuntansi Pemerin.ta.han sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden NOmo,T 3 "rabun 2009;
MEMUTUSKAN :
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 84 TAHUN 2004 TENTANG KOMITESTANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN.
Pasal 2
- (1) Komite kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, bertugas mempersiapkan, merumuskan dan menyusun konsep Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
Pasal 4
- (1) Komite kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, bertugas mempersiapkan, merumuskan dan menyusun konsep Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- (2) Susunan keanggotaan Komitekerja adalah sebagai berikut :
Ketua
: Dr. Binsar H. Simanjuntak, CMA.
Merangkap Anggota
Wakil Ketua
Merangkap Anggota
Sekretaris
Merangkap Anggota
Anggota
Drs. AB. Triharta, AK., M.M.;
Sonny I.oho, Ak., M.P.M.;
- L Dr. Jan Hoesada, Ak., M.M.;
2. Yuniar Yanuar, Ak., M.M.;
3. Dr. DwiMartani, A.k., M.M.;
4. Sumiyati, A.k., MFM.;
5. Firmansyah N. Nazaroedin, Ak., M.Sc.;
6. Drs. Hamdani, M.M., M.Si., Ak.;
Pasal If ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
4
PasallI
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta

Penandatangan: Pada tanggal 12 Juli 2013 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSlLO BAMBANG YUDHOYONO

Distribusi: Salinan sesuai dengan aslinya: DEPUTI BIDANG ADMINISTRASI . • ( ." 0,.