Unknown Unknown Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perirnbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); . 6. - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan .Peraturan Perundang-undengan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5234); 7. - Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1986 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 46, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3339); 8. - Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049); 9. - Peraturan Pernerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pernerintah, Pemerintahanari· Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 737); 10. 11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata cara Pernberian dan Pernanfaatan lnsentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas - dinas Daerah Kabupaten Ngada ( Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2008 Nomor 6 Seri D Nomor 3); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Nomor 5}; (berlaku Unknown)
Pembukaan
berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
16. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau · Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak clan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan daerah.
15. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
17. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.
19. Penagihan Pajak Daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan pajak daerah yang diawali dengan penyampaian surat peringatan, Surat Teguran atau surat lain yang sejenis sampai dengan penyampaian surat paksa kepada wajib pajak agar wajib pajak yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar pajak sesuai dengan jumlah pajak yang terutang.
18. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak rnenggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
20. Perhitungan Pajak Daerah adalah perincian besamya pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak, baik pokok pajak, kenaikan pajak, kekurangan pembayaran pajak, kelebihan pembayaran pajak maupun sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
21. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa kenaikan pajak, bunga dan .etau denda yang tercantum
'
.
.
.
'
.
dalam Surat Ketetapan Pajak atau surat sejerus berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
22 .
- .Pendaftaran dan Pendataan adalah serangkaian kegiatan untuk rnemperoleh data/informasi serta penatausahaan yang dilakukan oleh petugas pajak dengan cara penyampaian SPTPD kepada Wajib Pajak untuk diisi secara lengkap dan benar.
23. · Pembayaran Pajak Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib pajak sesuai dengan SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan.
24. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor pokok yang telah didaftar menjadi identitas bagi setiap Wajib Pajak.
25. Pembukuan Pajak Daerah adalah proses pencatatan yang dilakukan oleh petugas pajak atas penetapan, penerimaan, tunggakan, sanksi administrasi berupa kenaikan pajak, bunga dan/atau denda serta setoran pajak ke Kas Daerah.
26. Kelebihan pembayaran Pajak Daerah adalah kelebihan yang tercantum dalam SKPDLB atau kelebihan pernbayaran pajak yang timbul karena surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, putusan banding atau karena pembayaran lebih atas utang pajak yang tercantum pada SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.
27. Sistem pemungutan pajak daerah adalah sistem yang akan dikenakan kepada Wajib Pajak dalam rnemungut, memperhitungkan dan melaporkan serta menyetorkan pajak terhutang. ,
28. Sistein Self Assesement adalah suatu sistem dimana wajib pajak diberi kepercayaan untuk melaporkan sekaligus menghitung, memperhitungkan dan menetapkan besamya pajak yang terutang dan dibayar dalam tahun pajak yang bersangkutan. ·
29. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
30. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/ a tau pembayaran pajak, objek pajak dan/ a tau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perµndangundangan perpajakan daerah.
31. Surat Setoran .Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
32. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar. ..
34. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak .
33. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
- .. 35. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pernbayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
37. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekelfruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundangun{!'.·an perpajakan daerah
36. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat -, untuk melakukan tagihan pajak dan/ atau sanksi administratif berupa bunga dan/ atau denda.
I
I
I
~
•
- ;
v , yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan, Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan ..
38. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pernberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tarnbahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang.diajukan oleh Wajib Pajak.
40. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
39. Surat Ketetapan Pajak adalah surat ketetapan yang meliputi Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
4. 41 .. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang clitutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak terse but.
42. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan, menghimpun clan mengolah data, keterangan, dan/ atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan, kewajiban perpajakan daerah clan/ a tau untuk tujuan lain clalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
43. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Da1am Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngada.
1. Daerah adalah Kabupaten Ngada.
3. Bupati adalah Bupati Ngada.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Ngada.
5. Dinas Penclapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Dinas PPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ngada.
7. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan clan · sejenisnya serta rumah kos dengan jurnlah kamar lebih dari 10 ( sepuluh ).
6. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
8. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disecliakan oleh restoran.
10. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
9. Restoran adalah fasilitas penyediaan makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasukjasa boga/catering.
11. Hiburan adalah semua jenis ton tonan, pertunjukan, permainan, clan/ atau kerarnaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
13. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Ngada yang diserahi wewenari.g dan tanggungjawab sebagai Bendahara Umum Daerah.
12. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
14. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa ## BAB II
RUANG LINGKUP
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Ruang lingkup pengaturan mengenai tata cara pemungutan dalam Peraturan Bupati ini adalah jenis Pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak, yakni:
- a. Pajak Hotel;
·
- b. Pajak Restoran; dan
- c. Pajak Hiburan.
Bagian Kesatu Pendaftaran dan Pendataan
BAB III - PENYELENGGARAANPEMUNGUTAN
Pasal 3
- (1), Setiap Wajib Pajak harus menclaftarkan sendiri usahanya kepada Bupati melalui Dinas dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum dimulai kegiatan usahanya.
- Apabila Wajib Pajak tidak mendaftarkan sendiri usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Bupati melalui Dinas mendaftarkan usaha Wajib Pajak secara jabatan. (2)
~-
.
~
·'
- (3) Pendaftaran usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
- a. pengusaha · I penanggung jawab atau kuasanya mengambil, mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran yang telah disediakan oleh Dinas;
- b. formulir pendaftaran yang telah diambil, diisi dan ditandatangani, hams disampaikan kepada Bupati melalui Dinas paling lambat 7 (tujuh) hari kerja dengan melampirkan:
1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pengusaha / penanggung jawab / penerima kuasa;
2. fotokopi Surat Ijin Ternpat Usaha (SITU), Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) dan / atau Surat Ijin Usaha Kepariwisataan (SIUK);
3. fotokopi Pajak Bumi dan Bangunan tempat usaha;
4. fotokopi Akte pendirian perusahaan atau surat izin lain yang terkait dengan bidang usahanya dari instansi berwenang; dan/ a tau
5. Surat Kuasa apabila pengusaha / penanggungjawab berhalangan.
- c. terhadap penerimaan berkas pendaftaran, Dinas memberikan tanda terima pendaftaran.
10. Wajib Pajak yang telah mendaftarkan usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melalui Dinas menerbitkan: (4)
- a. Surat Pengukuhan sebagai Wajib Pajak dengan sistem pemungutan pajak yang dikenakan;
- b. Kartu NPWPD.
13. Bentuk clan isi formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran 1 dan rnerupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. (5)

## Pasal 4

- Setiap tahun Wajib Pajak harus mengisi formulir pendataan dengan lengkap dan benar serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya dan disampaikan kepada Bupati melalui dinas. (1)
- Pengisian formulir pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan rekapitulasi pendapatan kotor [omzet bruto) atau penerimaan bulanan. (2)
- Seluruh data yang diperoleh dari data isian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihimpun clan dicatat dalam daftar wajib pajak dan kartu data, yang digunakan sebagai dasar pemeriksaan SPTPD yang dilaporkan oleh Wajib Pajak. (3)
- Bentuk dan isi formulir pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. (4)

Bagian Kedua Penerbitan SPTPD

## Pasal 5

- (1) Berdasarkan hasil pendataan sebagimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, Bupati atau Kepala Dinas menerbitkan SPTPD dan selanjutnya disarnpaikan kepada Wajib Pajak.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) harus diisi, dengan jelas, benar, lengkap dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya.

..

r

.

-·

\

'

'

...

'

•\

## Baglan Ketiga

## Tata Cara Pengisian dan Penyampaian SPTPD

## Pasal 6

- (1) Setiap Wajib Pajak harus mengisi SPTPD dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya serta menyampaikannya kepada Bupati melalui Dinas.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisikan pelaporan atas omzet penerimaan bruto Wajib Pajak.
- (3) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lama 15 (Hrna belas) hari kerja terhitung sejak berakhimya masa pajak.
- (4) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disertai lampiran dokumen berupa: dan
- a. rekapitulasi omzet penerimaan bulan yang bersangkutan; b. bukti penerimaan' (bill).
- (5) SPTPD dianggap .tidak disampaikan apabila tidak ditandatangani oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tidak dilampirkan keterangan atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

## Pasal 7

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak, Bupati atau Dinas dapat memberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPTPD paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- (2) Permohonan perpanjangan penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis disertai alasan yang jelas sebelum berakhirnya batas \_\_ waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).

## Pasal 8

- (1) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD yang telah disampaikan, dengan menyampaikan surat pernyataan tertulis kepada Bupati melalui Dinas dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sesudah berakhimya masa pajak atau tahun pajak, sepanjang belum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- (2) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran III clan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Keempat Pembayaran dan Penyetoran

## Pasal 9

- (1) Pajak dipungut oleh Pemilik/Pengusaha/Pengelola/Penanggung J awab / Penyelenggara.
- (2) Wajib Pajak harus menyusun rekapitulasi penerimaan harian dan/atau bulanan untuk kepentingan perhitungan jumlah pajak yang terutang dalam sebulan.

## Pasal 10

- (1) Pembayaran pajak yang terutang harus dilakukan sekaligus dan lunas di Kas Daerah melalui Bendahara Penerima atau Bank yang ditunjuk oleh Bupati paling lambat 15 (Hrna belas) hari kerja terhitung sejak berakhimya masa p.aJak.

.

\_,

·"

''

•',

- (2) Pembayaran dan penyetoran pajak harus dilakukan dengan menggunakan SSPD.
- (3) SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak daerah yang sah apabila telah disahkan oleh Bendahara penerimaan yang berwenang atau apabila telah mendapatkan validasi.
- (4) Bentuk dan isi SSPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Kelima Angsuran. dan Penundaan Pembayaran

## Pasal 11

- '{I) Pajak yang masih harus dibayar dalam SPTPD, SKPKB, serta SKPKBT, dan Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pernbetulan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali yang rnenyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkan.
- (2) Kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPTPD harus dilunasi sebelum Surat Pemberitahuan Pajak disampaikan tetapi tidak melebihi batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak.
- (3) Wajib Pajak dapat mengajukan pemohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas, tempat wajib pajak terdaftar untuk mengangsur atau menunda ·. pembayaran pajak yang masih harus dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau kekurangan pembayaran pajak sebagaimana climaksud pada ayat (2).
- (5) Dalam hal wajib pajak disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kecuali Surat Tagihan Pajak, Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per-bulan, dihitung sejak jatuh tempo pembayaran sampai dengan pembayaran angsuran/pelunasan dengan ketentuan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- {4) Pengajuan permohonan penundaan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam hal wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas atau mengalami keadaan diluar kekuasaannya sehingga wajib pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pajak pada waktunya.

## Pasal 12

- (1) Permohonan wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), hams diajukan secara tertulis paling lama 5 (lima) hari kerja sebelum jatuh tempo pembayaran disertai dengan alasan dan bukti yang mendukung permohonan serta:
- b. Jumlah pernbayaran pajak yang dimohon untuk ditunda dan jangka waktu penundaan.
- a. Jumlah pembayaran pajak yang dimohon untuk diangsur, masa angsuran dan besarnya angsuran; atau
4. {2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilampaui dalam hal wajib pajak mengalami keadaan di luar kekuasaan wajib pajak sehingga wajib pajak tidak mampu melunasi utang pajak tepat pada waktunya.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dengan menggunakan . formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 13

- (1) Jaminan .sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa garansi bank, surat/ dokumen bukti kepeinilikan barang bergerak, penanggungan utang oleh pihak ketiga, sertifikat tanah atau sertifikat deposito.
- (2) Wajib pajak yang mengajukan permohonan dalam jangka waktu yang melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat {l), harus

.

.

'

.

memberikan jaminan berupa garansi bank sebesar utang pajak yang dapat dicairkan sesuai dcngan jangka waktu pengangsuran atau penundaan.

## Pasal 14

- (1) Angsuran atas utang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), dapat diberikan untuk :
- a. paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterbitkannya Keputusan Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak, dengan angsuran paling banyak l (satu) kali dalam 1 (satu) bulan, untuk permohonan angsuran atau utang pajak berupa pajak yang rnasih harus dibayar; atau
- b. paling lama sampai dengan bulan terakhir masa Pajak berikutnya, untuk permohonan angsuran atas kekurangan pembayaran utang pajak berupa pajak yang terhutang berdasarkan SPTPD sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dengan angsuran paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
- (2) Penundaan atas utarig pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dapat diberikan untuk:
- a. paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterbitkannya Keputusan Persetujuan Penundaan Pembayaran Pajak untuk pennohonan penundaan atas utang pajak berupa pajak yang masih harus dibayar; atau
- b. paling lama sampai dengan bulan terakhir masa Pajak berikutnya, untuk permohonan penundaan atas kekurangan utang pajak berupa pajak yang terutang berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 13 ayat (2).

## Pasal 15

- (1) Besarnya pembayaran angsuran atas utang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) ditetapkan dalam jumlah utang pajak yang sama besar untuk setiap angsuran.
- (3) Bunga yang timbul akibat angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan sa1do utang pajak.
- (2) Besarnya pelunasan atas penundaan utang pajak sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 16 ayat (2) ditetapkan sejumlah utang pajak yang ditunda pelunasannya.
- (4) Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditagih dengan menerbitkan STPD pada setiap tanggal jatuh tempo angsuran, jatuh tempo penundaan, atau pada tanggal pembayaran.
- (5) Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan terhadap angsuran atau penundaan atas pembayaran STPQ.

## Pasal 16

- (1) Setelah mempertimbangkan alasan berikut bukti pendukung yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, Bupati 'melalui Dinas menerbitkan surat paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal-diterimanya permohonan. '·
- (2) Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- b. menyetujui jumlah angsuran pajak dan/atau masa angsuran atau Iamanya penundaan sesuai dengan pertimbangan Bupati atau pejabat yang ditunjuk yang diberi kewenangan; atau ·
- a. menyetujui jumlah angsuran pajak dan/atau rnasa angsuran atau lam~ya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak.
- c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal permohonan Wajib Pajak disetujui, Bupati melalui Dinas menerbitkan Surat Perjanjian Angsuran Pembayaran Pajak dengan rnenggunakan formulir Surat Perjanjian angsuran Pembayaran Pajak :~t:au Surat Persetujuan
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui, Bupati melalui Dinas tidak menerbitkan surat, maka permohonan dianggap disetujui,

i

- Penundaan Pembayaran Pajak dengan menggunakan formulir sebagairnana tercantum dalam Lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Dalam ha! permohonan Wajib Pajak ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, Bupati atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Penolakan Angsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak dengan menggunakan formulir dengan mengacu pada lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Keenam

## Pengurangan dan Keringanan Pajak

## Pasal 17

- (1) Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan dan keringanan pajak.
- (2) Permohonan Wajib Pajak diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran, dengan melampirkan:
- a. besarnya pajak terutang;
- b. kemampuan keuangan Wajib Pajak yang didukung oleh keterangan/ bukti syah dari yang berwenang dan bagi badan usaha harus melampirkan laporan keuangan yang syah.
- (3) Bupati memberikan persetujuan paling lama 3 (tiga} bulan terhitung sejak · permohonan Wajib Pajak diterima dengan ketentuan:
- a. pengurangan maksimal 50% dari besarnya pajak terutang;
- b. keringanan berupa pelunasan pajak selama-lamanya 1 (satu) tahun.
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati tidak memberikan keputusan, maka permohonan Wajib Pajak dianggap dikabulkan.

## Bagtan Ketujuh Pengembalian Kelebihan Pembayaran

## Pasal 18

- (1) Atas kelebihan pernbayaran pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati melalui Dinas.
- (2) terhadap permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati melalui Dinas memeriksa kebenaran kelebihan pembayaran pajak.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (3) apabila berdasarkan hasil perneriksaan sebagaimana dimasud pada ayat (2) ternyata benar telah terjadi kelebihan pembayaran Pajak, rnaka dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak diterimanya permohonan, Bupati harus menerbitkan SKPDLB.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak berlaku terhadap wajib pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan daerah,
- a. tepat waktu dalam penyampaian SPTPD ;
- (6) Kriteria pemeriksaan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dari Wajib Pajak meliputi :
- b. tidak mempunyai tunggakan pajak untuk sernua jenis pajak kecuali tunggakan pajak yang telah mernperoleh izin untuk rnengangsur atau menunda pembayaran pajak;

'

-~-

'

'

I

'

..

'

- c. laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) bulan berturut-turut; dan
- d. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah berdasarkan putusan pengadilan yang . telah mempunyai kekuatan hukurn tetap- dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.
- (7) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut;
- (8) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) . dilakukan paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB;
- (9) Jika pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) · bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak.
- (10) Bentuk dan isi Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak "sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 19

- (1) Kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 harus diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang pajak yang diadministrasikan di Dinas, sebagaimana tercantum dalam: ·
- b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan yang telah disetujui dalarn pembahasan akhir hasil pemeriksaan, dan Surat Keputusan Keberatan yang tidak diajukan banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, atas Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak;
- a. Surat Tagihan Pajak . dan Surat Keputusan Pembetulan yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah;
- c. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Keberatan, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, untuk Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, yang :
2. Diajukan keberatan tetapi Surat Keputusan Keberatan mengabulkan sebagian atau menolak dan atas Surat Keputusan Keberatan tersebut tidak diajukan banding; atau
1. Tidak diajukan keberatan:
3. Diajukan keberatan dan atas surat Keputusan Keberatan tersebut diajukan banding tetapi Putusan Banding mengabulkan sebagian atau menolak.
- e. Putusan Banding clan Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah;
- d. Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah tetapi tidak diajukan banding;
- (2) Apabila hasil perhitungan kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih terdapat kelebihan pembayaran pajak, maka Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan untuk memperhitungkan kelebihan pembayaran '· pajak tersebut dengan pajak yang akan terutang atau dengan utang pajak atas nama Wajib Pajak lain.

## Pasal 20

Perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilakukan dengan cara pemindahbukuan atau kompensasi.

J

'

-

I,

.

'

.

.

•,

Pembayaran kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dikembalikan dan/ atau diperhitungkan pada Tahun Anggaran berikutnya sesuai dengan mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngada

## Bagian Kedelapan Penagihan

## Pasal 22

- (1} Bupati dapat menerbitkan STPD jika:
- b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/ a tau salah hitung;
- a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
- c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (2) · STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan setelah dilakukan penelitian administrasi perpajakan daerah atau berdasarkan hasil pemeriksaan pajak dan diterbitkan setelah lewat 1 (satu) bulan sejak saat terutangnya Pajak/ Masa Pajak Tahun Pajak yang bersangkutan jatuh tempo pembayaran.
- (3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 10 (sepuluh) bulan sejak saat terutangnya pajak. · -.
- (4) Pajak yang tidak atau kurang dibayar sete1ah jatuh tempo pembayaran atau terlambat dibayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan, dan ditagih dengan STPD.
- (5) Penagihan pajak dilakukan terhadap pajak yang terutang dalam, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding.
- (6) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari terhitung sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (7) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah Surat teguran atau Surat peringatan atau surat lain yang sejenis Wajib Pajak, wajib melunasi pajak yang terutang.
- (8) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Kepala Dinas.
- (9) Surat Teguran atau Surat peringatan atau surat lain yang sejenis sekurangkurangnya memuat:
- b. besarnya utang pajak;
- a. nama Wajib Pajak atau Penanggung Pajak;
- c. perintah untuk membayar; dan
- d. saat pelunasan utang pajak.
- (10) Bentuk, isi dan tata cara pengisian STPD sebagaimana tercanturn dalarn lampiran IX, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 23

- (1) Penagihan pajak dapat dilakukan seketika dan sekaligus tanpa nienunggu tanggal jatuh tempo pembayaran apabila :

-

.

-

\

'

- a. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak akan meninggalkan daerah untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
- b. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak .memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau rnengecilkan kegiatan usaha yang dikerjakannya di daerah;
- c. terdapat tanda-tanda bahwa Wajib Pajak atau Penanggung Pajak akan mernbubarkan kegiatan usahanya atau menggabungkan atau memekarkan usahanya atau rnernindahtangankan usaha yang dirniliki atau yang dikuasainya atau rnelakukan perubahan bentuk lainnya;
- d. kegiatan usaha akan dibubarkan atau ditutup oleh pejabat yang berwenang;
- e. terjadi penyitaan atas barang Wajib Pajak atau Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.
- (2) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus, sekurang-kurangnya rnemuat: a. narna Wajib Pajak atau Penanggung Pajak;
- b. besarnya utang pajak;

·

- c. perintah untuk membayar;
- d. saat pelunasan utang pajak.
- (3) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus diterbitkan sebelum penerbitan Surat Paksa,
- (4) Ketentuan formal untuk pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus, dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 24

- (1) Apabila jumlah pajak yang belum dibayar tidak dilunasi dalam batas waktu sebagairnana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, ditagih dengan Surat Paksa. ·
- (2) Kepala Dinas menerbitkan Surat Paksa setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis diterirna oleh Wajib Pajak.
- (3) Pengajuan keberatan . oleh Wajib Pajak tidak mengakibatkan penundaan · pelaksanaan Surat Paksa.

## Pasal 25

- (1) Pelaksanaan Surat Paksa tidak dapat dilanjutkan dengan penyitaan sebelurn lewat waktu 2 x 24 jam setelah Surat Paksa diberitahukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1).
- (2) Ketentuan formal untuk pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa, dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang- undangan.

## Pasal 26

- (1) Apabila utang pajak tidak dihinasi Wajib Pajak dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.
- (2) Penyifa.an dilaksanakan oleh juru sita, pajak dengan disaksikan oleh sekurangkurangnya 2 (dua) orang y~ng telah dewasa, penduduk Kabupaten Ngada dikenal oleh juru sita pajak yang dapat dipercaya.
- (3) Setiap pelaksanaan penyitaan, juru sita pajak membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita yang ditanda tangani oleh juru sita pajak, Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dan saksi-saksi.

'

, ,

'

.·.

'

•,

- (4) Juru sita pajak diangkat dan diberhentikan oleh Bupati berdasarkan usul Kepala Dinas.
- (5) Penyitaan dilaksanakan terhadap barang rnilik Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan atau di tempat lain yang penguasaannya berada ditangan pihak lain atau yang dijaminkan sebagai pelunasan utang tertentu yang dapat berupa:
- a. barang bergerak termasuk mo bil, perhiasan, uang tunai, dan deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, obligasi saham, atau surat berharga lainnya, piutang, dan penyertaan modal pada perusahaan lain;
- b. barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan.
- (6) Penyitaan terhadap Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dapat dilaksanakan terhadap barang milik perusahaan, pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal baik di tempat kedudukan yang bersangkutan, di tempat tinggal mereka maupun di tempat lain.
- (7) Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sampai dengan nilai barang yang disita diperkirakan oleh juru sita pajak cukup untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak.
- (8) Pengajuan keberatan tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan penyitaan.
- (9) Penyitaan tarnbahan dapat dilaksanakan apabila:
- a. nilai barang yang disita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (7) nilainya tidak cukup untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak;
- b. basil lelang barang yang telah disita tidak cukup untuk melunasi utang pajak dan penagihan pajak,

## Pasal 27

- (1) Apabila utang pajak dan/atau biaya penagihan pajak tidak dilunasi dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah dilaksanakan penyitaan, Bupati melaksanakan penjualan secara lelang terhadap barang yang disita melalui Kan tor Lelang Negara.
- (2) Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, Juru Sita Pajak memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak.
- (3) Barang yang disita berupa uang tunai, deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, obligasi saham, atau surat berharga lainnya, piutang, dan penyertaan modal pada perusahaan lain, dikecualikan dari penjualan secara lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Barang yang disita sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk membayar biaya penagihan pajak dan utang pajak dengan cara:
- b. deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, dipindahbukukan ke rekening Kas Daerah atau Bank atau tempat lain yang ditunjuk atas permintaan Pejabat kepada Bank yang bersangkutan;
- a. uang tunai disetor ke Bendahara Penerima atau Kas Daerah /Bank/tempat lain yang ditunjuk;
- c. piutang dibuatkan berita acara persetujuan tentang pengalihan hak menagih dari Wajib Pajak atau Penanggung Pajak kepada Kepala Dinas.

••

-.

.

,•,

- (5) Penjualan secara lelang terhadap barang yang disita sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lama 14 (empat belas) hari setelah pengumuman lelang rnelalui media massa.
- (6) Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan paling lama 14 (empat belas) hari setelah penyitaan.
- (7) Pengumuman lelang untuk barang bergerak dilakukan 1 (satu) kali dan untuk barang tidak bergerak dilakukan 2 (dua) kali,
- (8) Pengumuman lelang untuk barang bergerak dengan nilai paling banyak Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tidak harus diumumkan melalui media massa.

## Pasal 28

- (1) Lelang tetap dilaksanakan walaupun keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak belum memperoleh keputusan keberatan.
- (2) Lelang tetap dilaksanakan tanpa dihadiri Wajib pajak dan/atau Penanggung Pajak.
- (3) Lelang tidak dilaksanakan jika Wajib Pajak atau Penanggung Pajak telah melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak, atau berdasarkan putusan pengadilan, atau putusan pengadilan pajak atau objek lelang musnah.

## BAB IV KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, mernerintahkan pengundang Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten ada.


Diundangkan di Bajawa pada tanggal 30 Mei 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGADA,


J

f

I

I

1

'

.

'

~

.

'

'

PERATURAN BUPATI NGADA TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

12 TAHUN 2013.

30 Mei 2013

LAMPIRAN I

NOMOR

TANGGAL

BENTUK DAN ISi FORMULIR PENDAFTARAN PAJAK DAERAH


•

## PE.MERINTAH KABUPATEN N6ADA

DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH •1f,1 ~ r " -1-f11oa Wn 01- 'li!(v/PaPr osss.ztss«

## FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK/ RETRIBUSI DAERAH fRIBADI LIIADAN

..

'

.

Kepada

Yth. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ngada,

Namer Formulir

I

I

I

I

I

l

l

I

I

## PERHATJAN

1. Harap diisi dalam rangkap dua (2} ditulis dengan huruf CETAK

2. Beri tanda silang (X) pada kotak ( o ) yang tersedia untuk jawaban yang diberikan

3. Setelah Formulir Pendaftaran ini diisi dan ditandatangani, harus diserahkan kembali kepada Unit Pelayanan

Teknis Dinas PPKAD setempat atau Dinas Pendapatan,Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah paling lambat tanggal ...

## DUSI OLEH SELURUH WAJIB PAJAK/ WAJIB RETRIBUSI * BADAN I PEMILIK USAHA *

1. Nama Badan Usaha I Merk Usaha

2. Alamat (Photo kopy Surat Domisili dilampirkan )

- "'Jalan /No.

:

- "'RT./RW.

:

- "' Kelurahan/Desa

:

..

- "' Kecamatan .

:

- "'Kabupaten

-··"'-

- "' Nomor Telpon/HP.

;

- --·-····- Surat ljin yang dimiliki (Photo kopy Surat ljin dilampirkan)

...

----

-

- 3.

- +sura; ljin Tempat Usaha

No.

Tgl. -·

------·---

-··

-·.

-·--

--·

···-·--··---

---------

- "'Surat ljin

No.

·-

·----

-

-········--

·- ····-

Tgl.

------ -------

····--·

·-·---

---

----·-··

.

.

.

No. ---------------·---·

- TgL \_\_\_\_\_\_ ... -- ·-··--·--

--

- "'Surat ljin

----·----·

- "'Surat ljin

No.

Tgl.

4. Bidang Usaha :

D Biro Reklame

,,:

D Pengambllan Mineral Bukan Logam dan Batuan

0Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan

0Hiburan

0Hotel

0Restoran

. 0Lainnya yang tidak termasuk dalam bidang tersebut diatas yaitu: ________________ ,

...

OPD NGADA oo»

Hal.1

J

1

I

## KETERANGAN MENGENAI PEMILIK / PENGELOLA *

5. Nama Pemilik I Pengelola

6. Jabatan

.

7. Ala mat tempat tinggal

.

.

- "'Jalan /No.

- "'RT./RW.

:

- "' Kelurahan/Desa

- "'Kecamatan

- "'Kabupaten

- "'Nomor Telpon/HP.

-

8. Kewajiban Pajak/Retribusi (Lampiran)

0Pajak Hotel

0Retribusi Pelayanan Kesehatan

D Pajak Resto ran

D Retribusi Pasar Grosir dan a tau Pertokoan

D Pajak Hiburan

0Retribusi Pelayanan Pasar

Q Pajak Reklame

0Retribusi Pelayanan Kebersihan

0Pajak Penerangan Jalan

0Retribusi

...

D Pajak Air Tan ah

0Retribusi

...

0Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan

0Retribusi

...

## PERNYATAAN PEMILI~/PENGELOLA *

Bajawa,

201..

Dengan menyadari sepenuhnya akan akibatnya termasuk sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku, maka saya menyatakan data yang diisikan beserta lampiran-lampirannya adalah yang sebenarbenarnya.

Wajib Pajak/Retribusi,

namajelas

{

)

jabatan :

## DIISI OLEH PETUGAS PENCATAT DATA

NPWP/RD yang diberikan:

D

I

I

I

I

'

I

I

I

I I I

I I

PETUGAS PENDATA,

·-

-

(

...

)

NIP.

## DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA

DITERIMA TANGGAL:

PETUGAS PENERIMA,

.,.

.

(

)

NIP.

'

DPD NfJADA 001 Hal.2

J

'

..

PERATURAN BUPATI NGADA TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

12 TAHUN 2013

30 MEI 2013

LAMPIRAN II

NOMOR

TANGGAL

.

''

\

.

A. BENTUK DAN ISi FORMUUR PENDATAAN PAJAK HOTEL


## PEMERJNTAH KABUPATEN NGADA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

FORMULIR PENDATAAN PAJAK HOTEL

JI. Soekarno - Hatta No. 01

Tclp. (0384)21386, Fax. (0384) 21386

NO. --TANGGALPENDATAAN

BAJAWA

- A

·rn,

I

I

I

I

II

I

11 I I

- B. NAMA WAUB PATAK

- c. ALAMAT WAJIB PAJAK

- D. NAMAUSAHA

- E. ALAMAT TEMPAT

USAHA/

- PENYELENGGARAAN

- F. DESAI KECAMATAN

- G: NO. TELEPON

- H. GOLONGAN HOTEL

D

1. Rintang Lima

6. Melati Tign

11. Gubug Parlwlsata

2. urntang Emr,at

7. Melati Dua

12. Wisma Parlwlsata

3. Blntang Tiga

8. Melati Satu

13, Pesanggrahan

4. llintang Dua

9. Motel

14. Rumah Penginapan

5. Uintnnl? Satu

10. Los men

15. Lainnya ...

- I.

RUANGAN YANG DISEWAKAN

Jumlah Ruanzan

Tarif (Rp.

[umlah Pernakaian

Discount

Omzet(Rp)

'

JtJmlah

- J. FASILITAS PENUNJANG

No

Jenls Faslllt.as Yang Dlsedlal&lt;an

Keterangan

Omzet Penlualan (Re)

1.

Teln, I Faxlrnlle/ Telcks

Ada/Tidak

4.

Laundry dan Washing

Ada/Tidak

5.

lasa Perlalanan Wisata I Transportasl

Ada/Tidak

6. Food

&amp; Beverage

Ada/Tidak

7. Lain - Lain : \_

---

--

---------

Ada/Tidak

Jumlah

..

## K. KELENGKAPAN ADMINISTRASI

D Buku Tamu

l Cash Flow

D Kas Register

n Buku Penerimaan

D Laporan Rugi-Laba

n Nota j' Bill

D Daftar Tarif yang di Pasang di Ternoat Umum

D Kas Penerimaan/ Pengeluaran

D Rekap Pemakaln Nota/ Bill

LJ Laporan Neraca

D Register Bank

D

BAJAWA, ... - ... 20 •••

PETUGAS PENDATA,

-,

(

...

)

NIP.

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR PENDATAAN:

KolomA

- Dilsikan sesual dengan data yang ada dalam NPWPD (apabila sudah ada)

Kolom B, C, 0, E, F, G ,H dan I

- Diisikan sesuai dengan yang tercantum dalam Surat lzln Usaha yang berlaku (apablla sudah ada) atau diisi sesuai keadaan/lokasi usaha

(

)

I

j

I

1

l

I

..

.

.

.

•

~

## B. BENTUK DAN ISi FORMUllR PENDATAAN PAJAK HIBURAN


- FORMULIR PENDATAAN PAJAK HIBURAN

PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH JI. Soekarno - Hatta No. 01

Telp. (0384)21386, Fax. (0384) 21386

NO. \_\_ TANGGALPENDATAAN

BAJAWA

)

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR PENDATAAN:

Kolom A

- Dlisikan sesuai dengan data yang ada dalam NPWPD (apabila sudah ada)

Kolom B, C, D, E, F, G dan H

- Dllslkan sesual dengan yang tercantum dalam Surat I2in Usaha yang berlaku (apablla sudah ada) atau dilsi sesuai keadaan/Jokasi usaha

(

)

NIP.

BAJAWA,

20 .

PETUGAS PENOATA,

TONTONAN FILM;

O PAGELARAN KESENIAN, MUSIK, TARI DAN/ATAU SUSANA;

O KONTES KECANTIKAN, BINARAGA DAN SEJENISNYA;

D PAMERAN;

O DJSKOTIK, KARAOKE, KLAB MALAM DAN SEJENISNYA;

D SIRKUS, AKROBAT DAN SULAP;

O PERMAINAN BILYAR, GOLF DAN BOLLING;

O PACUAN KUDA, KENDARAAN BERMOTOR DAN PERMAINAN KETANGKASAN;

O PERAWATAN KECANTIKAN/SALON, PANT! PIJAT, REFLEKSI, MANDI UAP/SPA DAN

PUSAT KEBUGARAN (FITNES CENTRE); DAN

D PERTANDINGAN OLAHRAGA.

- H. JENIS HIBURAN

- G. NO. TELEPON

- F. DESA/ KECAMATAN

- E. ALAMAT TEMPAT USAHA/ PENYELENGGARAAN

Ad=fo

I

11

- B. NAMA WAJlB PAJAK

- c. ~LAMATWAJIB PAJAK

- D. NAMA USAHA

j

''


## PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

FORMULIR PENDATAAN PAJAK RESTORAN

NO. --TANGGALPENDATAAN

fl. Soekamo - Hatta No. 01 Tclp. (031M)213fl6, Fax. (0384) 21386

BAJA WA

l

- A.

rn,

I. I I I 11

I

11 I I

- B. NAMA WAJIB PAJAK

- c. ALAMATWAJIB PAJAK

- D. NAMAUSAHA

- E. ALAMAT TEMPAT USAHA/ PENYELENGGARAAN

- F. DESA/ KECAMATAN

- G. NO. TELEPON

- H. KAPASITAS PENGUNrUNG

Jumlah Meja·-----

---------

Buah

I

·rumlah Kursi , \_\_\_

----

-

--

Buah

I.

Waktu Ooerasional

Jam operasi

mulai jam \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ s/d jam \_\_\_\_\_\_\_\_\_

Jam ooerasi perbulan mulai hari onerasi untuk masa/ bulan yang di data \_\_

-- ---

hari

J.

JUMLAH PAJAK YANG DIDATA

Uralan

Sampai Dengan Bulan lalu

Bulan

lni

Sampai Dengan

(Ro.)

&lt;Ro.)

Bulan ini

Penlualan Makanan dan Minuman

Lain- Lain \_\_\_\_\_

't.

--