PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA Nomor C Tahun 2002 tentang PEilIBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN BAGI INSTANSI PENGELOLAH PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat
:
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA NOIUOR: C TAHUN 2o1o
TENTANG
PEilIBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN BAGI INSTANSI PENGELOLAH PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG i'AHA ESA
BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,
- a. bahwa cialam meiaksanakan Keputusan Menteri Daiam Negeri Nomor 35 Tahun 2002, maka Pemerintah Daerah perlu memberikan biaya pemungutan bagi instansi pemungut pajak dan pengelola pajak;
- b. bahwa pedu diberikan motivasi kepada instansi pemungut cian pengeloia pajak berupa biaya pemungut;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam hunL! a dan huruf b, perlu membentuk peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tentang pemberian Biaya Pungutan bagi tnstansi dan pengetola pajali;
4. Unciang-tJnciang Repubiik indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat ll di Sulawesi (Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 74 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 1.
5. Undang-Uneiang Nomoi i7 Tahun 2003 tentang Keuangarr Negara (Lembaran Negara Republik tndonesia tatrun t0gZ Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284); z.
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan P\_erundang-undangan (Lernbaran Negara p.epublik lndonesia Tahun 20O4 Nomor 53, Tambahin Lemoaran Negara Republik lndonesia Nomor 4389); 3.
7. Unclang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 trenang pemeriniahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20(X Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 12 Tahun 2008 tenbng perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 teniang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nornor 59, Tambahan Lembaan Negara Republik Indonesia ttomor4844)dz 4.
{
5. iJnciang-Unciang Nomor i0 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4686);
6. Uriciarig-Untiang Nomor 2E Tahun 2009 tentang Fajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Repubiik indonesra Nomor 5U49);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pernbinaan dan Pengawasan aas Penyenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Repubiik incjonesia Nomor 4060);
4. L Peraturan Pernerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daer-ah (Le.mhann Negara Re-purbttk Indonesia Tahun 2001 Nornor 118, Tambahan Lembaran l.legara Republik Indonesia Nornor 4138);
9. Peraturan Pemeriniah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembangian Urusan Pemerintahan Antara Pemeriniah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota. (Lembaran Negara Rl Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737\:
6. l0.Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cata Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. ll.Peraturan Menteri Daiam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis Produk Hukum Daerah;
8. l?.Peraluran Menteri Dalarn Negeri l.Jcrnoi. '16 Tehun 1006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
9. l3.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
10. l4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5g Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. l5.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sisdur .Adnrinist..asi Pajak, Retribusi Daerah dan !ainlain;
12. l6.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 2001 tentang Tata Pedoman, Tala Cara Pemungutan pajak Daerah;
13. lT.Kepuiusan Menteri Daiam Negeri Nomor 35 Tahun 2002 tentang Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah;
18. Peraturan Daerah Kebupaten Bolaan4 lr/ongondow Utam Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah wajib dan Pilihan yang menjadi kerrrrenangan pemerintah Daerah Kabi.ipaten Bolaang iviongondow Utai-a (Lembaian Daeiah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondovv Utara Nomor2if
\
j9.Peraturan Daerah Kabupaten Boiaang Mongondow Utara Nomor 09 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2009 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 46);
ijengan PersetuJuan tsersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA dan BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA
trEMUTUSKAN
Menetapkan :
PEMTURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTAM TENTANG PEMBERIAN BIAYA PUNGUTAN BAGI INSTANSI DAN PENGELOLA PAJAK.
BAB i - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
Pengeluaran biaya pemunguian pajak daerah dibebankan kepada APBD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
BABIiI KETENTUAN PENUTUP
Pasai 5
Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan dan pembagian biaya pemungutan pajak daerah, diatur lebih lar,jut oleh Kepala Daerah.$
Pasai 6
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Drtetapkan di Pada tangoal : Etoroko : 2z Dts€lu€ElL 2010 I.!TARA, } HAMDAN DATUNSOLANG Diunciangkan cii : Boroko sEKRETAATe 6de nan KABUPATEN BOLEffG MOftCONDOW UTARA /.f /r { /--" Drs. REKv.POSUMnH PEMBINA UTAMA MUDA NtP. 19640615 198903 1020 2010 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOIAANG MONGONDOW UTARA TAHUN 2O1O NOMOR 6
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAAI{G NiONGONDOW UTARA NOMOR:6 TAHUN2OlO
## TENTANG
## PEMBERIAN BIAYA PUNGUTAN BAGI INSTANST PEIHUNGUT DAI'J PEI'{GELOLA PAJAK
## PENJELASAN UNNUNN
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 20C4 tentiang Pemerintahan Daerah sebagaimana ielah CiuOan ciengan Urrciang-unciang Nomor lZTahun 2008 ienung Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 20M tentiang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembangian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah provinsi dan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota memberikan kewenangan bagi daerah untuk mengurus urusan-urusan pemerintah di daerahnya masingmasing.
Bahwa kewenangan untuk msngurus rumah tangganya senciri cengan baik, diperlukan peilbiayaan yang tukup. Daerah wajib menggali sumber pendapatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku' bAD *"rupakaii saiah satu srii'rrirer daira uiituk rrienibiayai peiiyeienggaraall Pemerintahan Daerah, karenanya pemasukan PAD tersebut harus selalu ditingkatkan.
Berciasarkan UnOang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Palak Daerah dan Retribusi Dlerah, jebagimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan peraturan pemerintah Nomor 65 Tahun 2Oo1 tentang PaiSk Daerah, disebutkan bahwa Palak Daerah Kabupaten / Kota terdiri atas: Palak Hotet' pajak Restoran, ea;&amp; Reklame, Paiak Hiburan, Pajak Pengambilan dan eehgolahan Batran dobngan C, Paiak Parkir dan Pajak Penerangan Jalan'
Berciasarkan keteniuan Pasai 76 ayai (1) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, telah dinyatakan bahwa " Dalam rangka kegiatan p"rungrtin pii"tOaerah dapat diberikan biaya pemungutan paling tinggi sebesar 5% (lima perseratus)"'
Berdasarkan pada ketentuan tersebut diatas, maka besarnya biaya pemungutan yang diberikan kepada petugas pemungut pajak dalam peraturan daerah ini ditetaikan seUesa r'5o/o (lima ferseratus) dari realisasi penerimaan sektor Paiak Daerah'
Penyusunan Peraturan Daerah ini, selain berpedoman pada Peraturan perrreriiriaii i.iornor 65 iaiiun 200i teniang Pajak Oaerait, jirga rrremperha'tikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 tahun 2OO2 tentang Pedoman Alokasi Biaya p"mungrtan ealaf Daerah sebagaimana telah diubah dengan PeraturanMenteriDaiamNegeriNomor6Tahun2004.
Keputusan Menteri Daiam Negeri Nomor 35 tahun 2002 sebagaimana teiah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 20A4 tersebut merupakan Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
## PENJELASAN PASAL DEiJIi PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
: CukuP ieias
PENJELASAN
Pasal 2
Penggunaan biaYa digunakan sebagai Pemerintah Daerah' pemungutan bukan cjimaksucikan untuk dana operasional ataupun dana investasi Pasai 2 ayat1?) - : yang dimaksud realisasi penerimaan adalah iumlah penerimaan PAD dari sektor Paiak Daerah yang telah disetor ke Kas Daerah'
PENJELASAN
Pasal 2
ayat'(3) : Yang dimaksud menatausahakan dalam ketentuan ini adalah menetapkan prosentase jumlah biaya pemungutan Pajak Daerah dan membagikan kepada petugas pemungut ?"i"! Daerah dan aparat pe*u*]u*g, sefta melaporkannya kepada K.epala Daerah' ## Pasaf 2 ayat (4) : y"ng ciimaksuci secara berkaia i periodik adaiah seiiap iriwuian'
PENJELASAN
Pasal 3
: CukuP ielas.
PENJELASAN
Pasal 4
CukuP ieias.
PENJELASAN
Pasal 5
: Cukup ieias.
PENJELASAN
Pasal 6
: CukuP ieias'
PENJELASAN
Pasal 7
: CukuP jeias . TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH BOIAANG MONGONDOW U-IARA TAHUN 2010 NoMoR.'.-DL