PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 21 Tahun 2014 tentang PERATURAN BUPATI SERUYAN NOMOR 21 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2014 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 2 ayat (1), Pasal 27 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
- b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Seruyan tentangPedoman Pemberian Beasiswa Pendidikan Tahun Anggaran 2014 .
Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
SALINAN
4. Undang-Undang Nomor1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578):
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Seruyan (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2008 Nomor 30 Seri E);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2014 Nomor 32 Seri A).
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN BUPATI SERUYAN TENTANGPEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2014.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah dan DPRD menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan daerah;
4. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati;
5. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batasbatas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Daerah adalah Kabupaten Seruyan;
7. Kepala Daerah adalah Bupati Seruyan;
8. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Seruyan;
9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan;
10. Dana Pendidikan adalah Sumber Dana Keuangan yang disediakan untuk menyelenggarakan dan mengelola pendidikan;
11. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
12. Mahasiswa adalah mahasiswa yang masih aktif mengikuti pendidikan pada satuan pendidikan tinggi yang berasal atau bertempat tinggal di Kabupaten Seruyan;
13. Mahasiswa Tidak Mampu adalah mahasiswa yang memiliki penghasilan dibawah Upah Minimum Regional atau orang tuanya tergolong tidak mampu yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa/Kelurahan tempat tinggal orang tua mahasiswa;
14. Mahasiswa Berprestasi adalah mahasiswa yang memiliki prestasi akademik atau non akademik;
15. Beasiswa adalah pemberian berupa bantuan keuangan yang diberikan kepada mahasiswa Kabupaten Seruyan yang bertujuan untuk digunakan demi keberlangsungan pendidikan yang ditempuh;
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seruyan yang selanjutnya disebut APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama dan ditetapkan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud Peraturan Bupati ini adalah memberikan pedoman teknis dan kepastian hukum dalam melaksanakan pelaksanaan pemberian beasiswa bagi mahasiswa tidak mampu dan berprestasi dengan tujuan meringankan biaya pendidikan untuk dapat menyelesaikan pendidikan dengan baik dan tepat waktu.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
KRITERIA PENERIMA BEASISWA
Kriteria penerima beasiswa adalah sebagai berikut :
1. Mahasiswa penerima beasiswa paling rendah duduk pada semester III dan paling tinggi duduk pada semester VIII;
2. Mahasiswa Tidak Mampu adalah mahasiswa yang tidak bekerja dan orang tuanya secara ekonomi tergolong tidak mampu atau mahasiswa yang bersangkutan memiliki penghasilan yang tidak melebihi upah minimum regional;
3. Mahasiswa Berprestasi adalah mahasiswa yang memperoleh indeks prestasi komulatif (IPK) minimal 3,00 atau prestasi non akademik yang tinggi (minimal prestasi tingkat provinsi).
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
Pembiayaan Beasiswa bagi Mahasiswa Tidak Mampu dan Mahasiswa Berprestasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seruyan melalui DPA Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Seruyan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5
Besaran Beasiswa yang diberikan kepada Mahasiswa Tidak Mampu dan Mahasiswa Berprestasi adalah Rp. 4.000.000,(Empat Juta Rupiah) setiap mahasiswa setiap 1 (satu) tahun.
BAB II - PERSYARATAN-PERSYARATAN
Pasal 6
- (1.) Mahasiswa Tidak Mampu sesuai Pasal 3 ayat 1 dan ayat 2, dapat mengajukan surat permohonan beasiswa kepada Bupati Seruyan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
- a. Fotocopy KMS (Kartu Menuju Sejahtera) atau Fotocopy Kartu Keluarga Miskin atau Surat Keterangan Tidak Mampu dari Desa/Kelurahan tempat domisili orang tua yang bersangkutan;
- b. Fotocopy KK (Kartu Keluarga)/C1;
- c. Fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk) orang tua/wali;
- d. Fotocopy KTM (Kartu Tanda Mahasiswa) yang masih berlaku;
- e. Fotocopy buku tabungan atas nama pemohon;
- f. Surat Keterangan Masih Aktif Kuliah dari satuan pendidikan mahasiswa yang ditandatangani serendahrendahnya oleh Ketua Jurusan tempat mahasiswa menempuh pendidikan;
- g. Surat Pernyataan Tidak Menerima Beasiswa dari pihak lain bermaterai Rp. 6000,-;
- h. Rincian penggunaan dana beasiswa.
- (2.) Mahasiswa Berprestasi sesuai Pasal 3 ayat 1 dan ayat 3, dapat mengajukan surat permohonan beasiswa kepada Bupati Seruyan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
- a. Fotocopy KK (Kartu Keluarga)/C1;
- b. Fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk) orang tua/wali;
- c. Fotocopy KTM (Kartu Tanda Mahasiswa) yang masih berlaku;
- d. Fotocopy KHS (Kartu Hasil Studi) atau Piagam Penghargaan dari Kejuaraan yang didapatnya (minimal prestasi tingkat provinsi);
- e. Fotocopy buku tabungan atas nama pemohon;
- f. Surat Keterangan Masih Aktif Kuliah dari satuan pendidikan mahasiswa yang ditandatangani serendahrendahnya oleh Ketua Jurusan tempat mahasiswa menempuh pendidikan;
- g. Surat Pernyataan Tidak Menerima Beasiswa dari pihak lain bermaterai Rp. 6000,-;
- h. Rincian penggunaan dana beasiswa.
BAB II - PERSYARATAN-PERSYARATAN
Pasal 7
Prosedur permohonan Beasiswa Tidak Mampu dan Beasiswa Berprestasi adalah sebagai berikut :
1. Pemohon mengajukan berkas permohonan kepada Bupati Seruyan melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Seruyan;
2. Permohonan diajukan secara perorangan dalam map snelhecter hijau bagi pemohon Beasiswa Tidak Mampu dengan
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Pasal 6 Ayat 1 dan map snelherter biru bagi pemohon Beasiswa Berprestasi dengan Lampiran Pasal 6 Ayat 2;
3. Permohonan yang masuk akan diseleksi oleh panitia yang dibentuk oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Seruyan;
4. Berkas pemohon yang memenuhi syarat disampaikan oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Seruyan kepada Bupati Seruyan sebagai calon penerima Beasiswa Tidak Mampu dan Beasiswa Berprestasi;
5. Dana Beasiswa akan ditransfer oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Seruyan kepada rekening mahasiswa penerima beasiswa yang dinyatakan lulus seleksi oleh panitia.

## BAB III

## PERTANGGUNGJAWABAN

## Pasal 8

Pertanggungjawaban penggunaan bantuan Beasiswa Tidak Mampu dan Beasiswa Berprestasi sepenuhnya menjadi tanggungjawab penerima beasiswa Beasiswa Tidak Mampu dan Beasiswa Berprestasi.

## BAB IV SANKSI

## Pasal 9

- (1.) Penerima Beasiswa Tidak Mampu dan Beasiswa Berprestasi wajib menyelesaikan pendidikan, apabila tidak menyelesaikan pendidikannya maka wajib mengembalikan semua beasiswa yang telah diterima;
- (2.) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Bupati ini dapat dikenakan hukuman administratif, denda dan/atau tuntutan pidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## BAB V PERATURAN PERALIHAN

## Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Seruyan Nomor 21 Tahun 2013 tentang pedoman pemberian beasiswa dan bantuan biaya pendidikan sepanjang dan/atau menyangkut penerima beasiswa tidak mampu dan berprestasi dianggap tidak berlaku.

Diundangkan di Kuala Pembuang Pada tanggal 15 Agustus 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERUYAN,


Ir. H. SYAMSURIJAL, M. Si

PEMBINA UTAMA MUDA (IV/C) NIP. 19620724 199103 1 003

BERITA DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2014 NOMOR 21

## BAB VI PENUTUP

## Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seruyan.

Ditetapkandi KualaPembuang pada tanggal 14 Agustus 2014

BUPATI SERUYAN,


SUDARSONO