Unknown Unknown Nomor 11 Tahun 2004 tentang PEMBENTUKANKEJAKSAANNEGERIBUNGKU,KEJAKSAANNEGERI PANGURURAN, KEJAKSAANNEGERIOATARAN HUNIPOPU,KEJAKSAAN NEGERIKWANDANG, KEJAKSAANNEGERIGUNUNG TVA, DANKEJAKSAAN NEGERIMOROTA!SELATAN DENGANRAHMATTUHAN YANGMAHAESA PRESIDEN REPUBLIKINDONESIA, a. - bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dalam penyelenggaraan kekuasaan Negara eli bidang penuntutan guna mewujudkan kepastian, ketertiban, keadilan, dan kebenaran berdasarkan hukum, perlu membentuk beberapa Kejaksaan Negeri; - b. bahwa berdasarkan ketentuan (berlaku 10 Maret 2014)
Pembukaan
Menimbang
KEPUTUSANPRESIDENREPUBLIKINDONESIA NOMOR 11 TAHUN2014 TENTANG
PEMBENTUKANKEJAKSAANNEGERIBUNGKU,KEJAKSAANNEGERI PANGURURAN, KEJAKSAANNEGERIOATARAN HUNIPOPU,KEJAKSAAN NEGERIKWANDANG, KEJAKSAANNEGERIGUNUNG TVA, DANKEJAKSAAN NEGERIMOROTA!SELATAN
DENGANRAHMATTUHAN YANGMAHAESA
PRESIDEN REPUBLIKINDONESIA, a.
- bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dalam penyelenggaraan kekuasaan Negara eli bidang penuntutan guna mewujudkan kepastian, ketertiban, keadilan, dan kebenaran berdasarkan hukum, perlu membentuk beberapa Kejaksaan Negeri;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) UndangUndang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri dibentuk dengan Keputusan Presiden atas usul Jaksa Agung;
- Mengingat ... Tua, dan Kejaksaan Negeri Gunung f Kejaksaan Negeri Morotai Selatan. c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Bungku, Kejaksaan Negeri Pangururan, Kejaksaan Negeri Oataran Hunipopu, Kejaksaan Negeri Kwandang,
,
I
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
2. Indonesia Tahun 1945; Mengingat
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah eliubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai eli Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
L
\
Menetapkan :
- Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687); 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 ten tang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi I
7. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2007 ten tang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4753);
8. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 ten tang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);
9. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
MEMUTUSKAN :
SELATAN. PANGURURAN, KEJAKSAAN NEGERI DATARAN HUNIPOPU, KEJAKSAAN NEGERI KWANDANG, KEJAKSAAN NEGERI GUNUNG TUA, DAN KEJAKSAAN NEGERI MOROTAI PRESIDEN TENTANG PEMBENTUKAN NEGERI BUNGKU, KEJAKSAAN NEGERI KEPUTUSAN KEJAKSAAN
,
Pasal 1
- (1) Membentuk Kejaksaan Negeri Bungku berkedudukan di Bungku.
- (2) Membentuk Kejaksaan Negeri Pangururan berkedudukan di Pangururan.
- (3) Membentuk Kejaksaan Negeri Dataran Hunipopu berkedudukan di Piru.
- (4) Membentuk Kejaksaan Negeri Kwandang berkedudukan di Kwandang.
- (5) Membentuk Kejaksaan Negeri Gunung Tua berkedudukan di Gunung Tua,
- (6) Membentuk Kejaksaan Negeri Morotai Selatan berkedudukan di Morotai Selatan.
Pasal 2
- (1) Daerah hukum Kejaksaan Negeri Bungku meliputi wilayah Kabupaten Morowali.
- (2) Daerah hukum Kejaksaan Negeri Pangururan meliputi wilayah Kabupaten Samosir.
- (3) Daerah hukum Kejaksaan Negeri Dataran Hunipopu meliputi wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat.
- (4) Daerah hukum Kejaksaan Negeri Kwandang meliputi wilayah Kabupaten Gorontalo Utara.
- (5) Daerah hukum Kejaksaan Negeri Gunung Tua meliputi wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara.
- (6) Daerah hukum Kejaksaan Negeri Morotai Selatan meliputi wilayah Kabupaten Morotai.
L
Pasal 3
- (1) Dengan terbentuknya Kejaksaan Negeri Bungku, maka Kabupaten Morowali dikeluarkan dari daerah hukum KejaksaanNegeriPoso.
- (2) Dengan terbentuknya Kejaksaan Negeri Pangururan, maka Kabupaten Samosir dikeluarkan dari daerah hukum KejaksaanNegeriBalige.
- (3) Dengan terbentuknya Kejaksaan Negeri Dataran Hunipopu, maka Kabupaten Seram Bagian Barat dikeluarkan dari daerah hukum Kejaksaan Negeri Masohi.
- (4) Oengan terbentuknya Kejaksaan NegeriKwandang,maka Kabupaten Gorontalo Utara dikeluarkan dari daerah hukum KejaksaanNegeriLimboto.
- (5) Dengan terbentuknya Kejaksaan Negeri Gunung Tua, maka Kabupaten Padang Lawas Utara dikeluarkan dari daerah hukum KejaksaanNegeriPadang Sidempuan.
- (6) Dengan terbentuknya Kejaksaan NegeriMorotai Selatan, maka Kabupaten Pulau Morotaidikeluarkan dari daerah hukum KejaksaanNegeriTernate.
Pasal 4
- (2) Perkara ... Pengadilan, dialihkan dan diselesaikan oleh Kejaksaan L NegeriBungku. (1) Perkara pidana dan perkara lainnya yang termasuk lingkup kewenangan Kejaksaan NegeriBungku pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah ditangani Kejaksaan Negeri Poso tetapi belum dilimpahkan ke
\
- (2) Perkara pidana dan perkara lainnya yang termasuk lingkup kewenangan Kejaksaan NegeriPangururan pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah ditangani Kejaksaan Negeri 8alige tetapi belum dilimpahkan ke Pengadilan, dialihkan dan diselesaikan oleh Kejaksaan NegeriPangururan.
- (3) Perkara pidana dan perkara lainnya yang termasuk lingkup kewenangan Kejaksaan Negeri Dataran Hunipopu pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah ditangani Kejaksaan Negeri Masohi tetapi belum dilimpahkan ke Pengadilan, dialihkan dan diselesaikan oleh KejaksaanNegeriDataran Hunipopu.
- (4) Perkara pidana dan perkara lainnya yang termasuk lingkup kewenangan Kejaksaan Negeri Kwandang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah ditangani Kejaksaan NegeriLimbototetapi belum dilimpahkan ke Pengadilan, dialihkan dan diselesaikan oleh Kejaksaan NegeriKwandang.
- (5) Perkara pidana dan perkara lainnya yang termasuk lingkup kewenanganKejaksaan NegeriGunung Tua pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah ditangani Kejaksaan Negeri Padang Sidempuan tetapi belum dilimpahkan ke Pengadilan, dialihkan dan diselesaikan oleh KejaksaanNegeriGunung Tua.
!\_
- (6) Perkara pidana dan perkara lainnya yang termasuk lingkup kewenangan Kejaksaan Negeri Morotai Selatan pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah ditangani Kejaksaan Negeri Ternate tetapi belum dilimpahkan ke Pengadilan, dialihkan dan diselesaikan olehKejaksaanNegeriMorotaiSelatan.
PasalS
Pembiayaan yang diperlukan dalam rangka pembentukan, pembinaan, dan pelaksanaan tugas, wewenang, serta fungsi Kejaksaan Negeri Bungku, Kejaksaan Negeri Pangururan, Kejaksaan Negeri Dataran Hunipopu, Kejaksaan Negeri Kwandang, Kejaksaan Negeri Gunung Tua, dan Kejaksaan NegeriMorataiSelatan dibebankan pada anggaran Kejaksaan NegeriRepublikIndonesia.
Pasal 6
Penetapan tipe, tugas, wewenang,fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Kejaksaan NegeriBungku, Kejaksaan Negeri Pangururan, KejaksaanNegeriDataran Hunipopu, Kejaksaan Negeri Kwandang, Kejaksaan Negeri Gunung Tua, dan Kejaksaan Negeri Morotai Selatan ditetapkan oleh Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. (\_
-8
-
Pasal 7
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. \
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
ttd.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta

Penandatangan: pada tanggal 10 Maret 2014 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,