Unknown Unknown Nomor 19 Tahun 2014 tentang PEROBAHAN ATAS PERATORAN BOPATI TOBAN NOMOR 16 TAHON 2013 TENTANG ORAIAN TOGAS, FONGSI DAN TATA KERJA ROMAH SAKIT OMOM DAERAH Dr. R. KOESMA KABOPATEN TOBAN DENGAN RAHMAT TOHAN YANG MAHA ESA BOPATI TOBAN, bahwa guna mengoptimalkan pelaksanaan tugas, fungsi dan tata kerja Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. KOESMA Kabupaten Tuban sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Toban Nomor 16 Tahun 2013, maka perlu menyempurnakan beberapa ketentuan dan (berlaku 25 Juni 2014)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BOPATI TOBAN
PERATORAN BOPATI TOBAN NOMOR 19 TAHON 2014 TENTANG
PEROBAHAN ATAS PERATORAN BOPATI TOBAN NOMOR 16 TAHON 2013 TENTANG ORAIAN TOGAS, FONGSI DAN TATA KERJA ROMAH SAKIT OMOM DAERAH Dr. R. KOESMA KABOPATEN TOBAN
DENGAN RAHMAT TOHAN YANG MAHA ESA
BOPATI TOBAN,
bahwa guna mengoptimalkan pelaksanaan tugas, fungsi dan tata kerja Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. KOESMA Kabupaten Tuban sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Toban Nomor 16 Tahun 2013, maka perlu menyempurnakan beberapa ketentuan dan menetapkannya kembali dalam suatu Peraturan Bupati;
: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten tentang Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730); Republik Indonesia
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N omor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. 4.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 ten tang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. 7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tu ban Nomor O 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tuban (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2008 Seri E Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tuban sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 13 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri D Nomor 09);
2. 10.Peraturan Bupati Tuban Nomor 16 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. KOESMA Kabupaten Tuban (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2013 Seri E Nomor 11);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TUBAN NOMOR 16 TAHUN 2013 TENTANG URAIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. R. KOESMA KABUPATEN TUBAN.
Pasal 1
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tuban Nomor 16 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Koesma Kabupaten Tuban diubah sebagai berikut :
Pasal 4
- (1) Wakil Direktur Umum dan Keuangan adalah unsur pimpinan pelaksana yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (2) Wakil Direktur Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian pengelolaan kegiatan pelayanan administrasi umum, keuangan dan program rumah sakit.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Wakil Direktur Umum dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan rencana ketatalaksanaan kegiatan pelayanan administrasi umum dan perlengkapan, kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia, akutansi, keuangan, pelaporan, hukum dan humas serta keorganisasian dan pemasaran rumah sakit;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan administrasi umum dan perlengkapan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, anggaran, perbendaharaan dan mobilitas dana, akutansi dan verifikasi, perencanaan program, monitoring dan evaluasi, Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit serta informasi, hukum dan humas;
- c. pembinaan, pengawasan, pengendalian serta evaluasi pelaksanaan pelayanan administrasi umum dan keuangan, Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit, hukum dan humas;
- d. pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Direktur; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Pasal 10
- (1) Subbagian Hukum dan Humas mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan hukum, publikasi, informasi dan pemasaran produk rumah sakit.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian Hukum dan Humas menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan produk hukum dan kebijakan pengembangan rumah sakit;
- b. pelaksanaan tata usaha perlindungan hukum dan manajemen rumah sakit;
- c. pelaksanaan kegiatan publikasi, sosialisasi dan pemasaran tentang program pengembangan pelayanan rumah sakit;
- d. penatalaksanaan komunikasi dan kerjasama dengan berbagai mitra usaha untuk pengembangan dan peningkatan pelayanan rumah sakit;
- e. pelaksanaan urusan komunikasi internal maupun eksternal rumah sakit;
- f. pelaksanaan tugas-tugas keprotokolan rumah sakit;
- g. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang penyuluhan dan informasi;
3. gl. Pelaksanaan pendokumentasian produk hukum rumah sakit;
- h. pelaksanaan laporan/ pertanggungjawaban kepada Kepala Bagian Administrasi dan Umum; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Administrasi dan Umum sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Pasal 18
- (1) Subbagian Perencanaan Program mempunyai tugas melaksanakan urusan penyusunan program dan kegiatan rumah sakit.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian Perencanaan Program menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan Visi, Misi dan Strategi rumah sakit;
- b. pengumpulan, pengelolaan dan penyajian bahan penyusunan program;
- c. penyusunan rencana strategis bisnis, rencana kerja bisnis anggaran dan rencana kegiatan jangka pendek, menengah dan panjang;
- d. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan rumah sakit;
- e. penyusunan Standar Pelayanan Minimal (8PM) dan standar kinerja rumah saki t;
- f. penyediaan bahan pendayagunaan informasi atas indikator kependudukan dan analisa dampak kependudukan;
- g. penyediaan bahan penyelenggaraan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka tertib administrasi kependudukan;
- h. penyediaan bahan penyuluhan dan informasi kependudukan skala Kabupaten;
- i. dihapus;
- J. pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Kepala Bagian Program dan Pelaporan; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Program dan Pelaporan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Pasal 19
- (1) Subbagian Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Sistim Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIM-RS) mempunyai tugas melaksanakan monitoring evaluasi penyelenggaraan kegiatan rumah sakit, penyusunan laporan dan pengelolaan SIM-RS.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIM-RS) menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan rumah sakit;
- b. pelaksanaan pengkajian untuk menentukan prioritas penanganan permasalahan pelayanan rumah sakit;
- c. pelaksanaan penatausahaan SIM-RS secara tertib untuk peningkatan pelayanan rumah sakit;
- d. penyusunan instrumen monitoring, evaluasi dan pengendalian program pelayanan rumah sakit;
- e. pelaksanaan identifikasi dan analisa data pelayanan rumah sakit sebagai bahan petimbangan tindak lanjut;
- f. pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Kepala Bagian Program dan Pelaporan; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Program dan Pelaporan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Pasal 20
- (1) Wakil Direktur Pelayanan adalah unsur pimpinan pelaksana yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (2) Wakil Direktur Pelayanan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian pengelolaan pelayanan medik, keperawatan dan penunjang.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) W akil Direktur Pelayanan menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan rencana ketatalaksanaan pelayanan medik, keperawatan dan penunjang;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan medik, keperawatan dan penunjang;
- c. dihapus;
- d. pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan;
- e. pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Direktur; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Pasal 22
- ( 1) Bidang Medik mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian pelayanan dan penggunaan fasilitas pelayanan serta kegiatan pada instalasi rawat jalan, rawat inap, bedah sentral, rawat darurat, perawatan intensif (ICU /ICCU /HCU /NICU /PICU), Hemodialisa dan rehabilitasi medik.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Medik menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan dan penyusunan petunjuk teknis dan rencana kerja operasional rumah sakit di bidang pelayanan medik;
- b. pelaksanaan koordinasi dalam penyusunan rencana kegiatan dan pemenuhan kebutuhan fasilitasi pelayanan medik;
- c. pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengembangan kegiatan pelayanan medik;
- d. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, penerimaan dan pemulangan pasien;
- e. pelaksanaan pemantauan dan pengawasan terhadap penggunaan fasilitas guna kelancaran kegiatan pelayanan medik;
- f. pengkoordinasian kelompok jabatan fungsional dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan medik;
- g. pelaksanaan pemeliharaan dan. pengamanan barang milik daerah dan/atau barang milik negara yang menjadi tanggungjawab bidang medik;
- h. pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Wakil Direktur Pelayanan; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wakil Direktur Pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Pasal 24
- (1) Seksi Perencanaan dan Pengembangan Pelayanan Medik mempunyai tugas menyiapkan bahan dan mengkoordinasikan semua kebutuhan pelayanan medik pada instalasi rawat jalan, rawat inap, bedah sentral, rawat darurat perawatan intensif (ICU /ICCU /HCU /NICU /PICU), Hemodialisa dan rehabilitasi medik.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Perencanaan dan Pengembangan Pelayanan Medik menyelenggarakan fungsi :
- a. penyediaan bahan petunjuk teknis dan rencana kerja operasional rumah sakit dibidang pelayanan medik;
- b. penyediaan bahan koordinasi dalam penyusunan rencana kegiatan dan pemenuhan kebutuhan dan fasilitasi pelayanan;
- c. pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengembangan kegiatan pelayanan medik;
- d. pelaksanaan laporan/ pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Medik; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Medik sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Pasal 25
- (1) Seksi Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Medik mempunyai tugas mengadakan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan pelayanan dan penggunaan fasilitas pelayanan dan kegiatan pelayanan pada instalasi rawat jalan, rawat inap, bedah sentral, rawat darurat perawatan intensif (ICU /ICCU /HCU /NICU /PICU), Hemodialisa dan rehabilitasi medik.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Medik menyelenggarakan fungsi:
- a. penyediaan bahan pengawasan dan pemantauan terhadap penggunaan fasilitas dan kelancaran kegiatan pelayanan medik;
- b. penyediaan bahan pengawasan dan pengendalian penerimaan dan pemulangan pasien;
- c. pengkoordinasian kelompok jabatan fungsional dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan medis;
- d. pelaksanaan laporan/ pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Medik; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Medik sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Pasal 26
- (1) Bidang Pelayanan Penunjang mempunyai tugas mengkoordinasikan semua kebutuhan penunjang pelayanan medis dan non medis, memantau, mengawasi fasilitas dan kegiatan pelayanan pada instalasi laboratorium, radiologi, farmasi, gizi, pemeliharaan sarana dan prasarana, rekam medik, Central Sterile Supply Department (CSSD), laundry, pemulasaraan jenazah, pengelolaan limbah, bank darah dan ambulan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pelayanan Penunjang menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan dan penyusunan petunjuk teknis dan rencana kerja operasional rumah sakit bidang penunjang medik dan non medik;
- b. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana kegiatan dan · pemenuhan kebutuhan dan fasilitas penunjang medik dan non medik;
- c. pelaksanaan pemantauan dan pengawasan terhadap penggunaan fasilitas dan kelancaran kegiatan penunjang medik dan non medik;
- d. pengkoordinasian kelompok jabatan fungsional dalam pelaksanaan kegiatan penujang medik dan non medik;
- e. pelaksanaan pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah dan/ atau barang milik negara yang menjadi tanggungjawab Bidang Pelayanan Penunjang;
- f. pelaksanaan laporan/ pertanggungjawaban kepada Wakil Direktur Pelayanan; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wakil Direktur Pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Pasal 28
- (1) Seksi Penunjang Medik mempunyai tugas menyiapkan bahan dan mengkoordinasikan semua kebutuhan dan pengembangan fasilitas penunjang medis pada instalasi laboratorium patologi klinik, radiologi, farmasi dan Central Sterile Supply Department (CSSD), bank darah dan ambulan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Penunjang Medik menyelenggarakan fungsi:
- a. penyediaan bahan penyusunan petunjuk teknis dan rencana kerja operasional rumah sakit dibidang pelayanan penunjang medik;
- b. penyediaan bahan koordinasi dalam penyusunan rencana kegiatan dan pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dan fasilitas pelayanan serta rujukan;
- c. perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia penunjang medik;
- d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengendalian tenaga, pelaksanaan pelayanan serta sarana dan prasarana penunjang medik;
- e. pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Pelayanan Penunjang; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Penunjang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Pasal 30
- ( 1) Bidang Keperawatan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelayanan keperawatan, penggunaan fasilitas pelayanan keperawatan dan kegiatan pelayanan keperawatan pada instalasi rawat jalan, rawat inap, bedah sentral, rawat darurat, perawatan intensif (ICU /ICCU /HCU /NICU /PICU), Hemodialisa dan rehabilitasi medik.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Keperawatan menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan dan penyusunan petunjuk teknis dan rencana kerja operasional rumah sakit di bidang pelayanan keperawatan;
- b. pelaksanaan koordinasi dalam penyusunan rencana kegiatan dan pemenuhan kebutuhan fasilitas pelayanan keperawatan;
- c. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta pengembangan kegiatan pelayanan keperawatan;
- d. pelaksanaan penggunaan pemantauan fasili tas dan dan pengawasan terhadap pelayanan kelancaran kegiatan keperawatan;
- e. pengkoordinasian kelompok jabatan fungsional pelaksanaan kegiatan pelayanan keperawatan; dalam
- f. pelaksanaan pemeliharaan daerah dan/ a tau barang dan pengamanan milik negara tanggungjawab bidang keperawatan. barang milik yang menjadi
- g. pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban Direktur Pelayanan; dan kepada Wakil
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wakil Direktur Pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Pasal 33
- (1) Seksi Monitoring dan Evaluasi Pelayanaan Keperawatan mempunyai tugas pemantauan dan pengendalian pelaksanaan pelayanan keperawatan dan penggunaan fasilitas pelayanan keperawatan serta kegiatan pelayanan keperawatan pada instalasi rawat jalan, rawat inap, bedah sentral, rawat darurat perawatan intensif (ICU /ICCU /HCU /NICU /PICU), Hemodialisa dan rehabilitasi medik.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Keperawatan menyelenggarakan fungsi :
- a. penyediaan bahan pemantauan dan pengawasan terhadap penggunaan fasilitas dan kelancaran kegiatan pelayanan keperawatan;
- b. penyediaan bahan pengawasan dan pengendalian pelayanan keperawatan;
- c. pengkoordinasian kelompok jabatan fungsional dalam pelaksanaan kegiatan tenaga keperawatan;
- d. pelaksanaan pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah dan/atau barang milik negara yang menjadi tanggungjawab bidang keperawatan;
- e. pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Keperawatan; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Keperawatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Pasal 34
Di lingkungan Wakil Direktur Umum dan Keuangan dibentuk Instalasi dan/ a tau unit yang merupakan unsur pelaksana non struktural yaitu : Instalasi Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIM-RS) adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan penyelenggaraan kegiatan pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit;
Pasal 35
Dilingkungan Wakil Direktur Pelayanan dibentuk instalasi dan/ atau unit yang merupakan unsur pelaksana non stuktural terdiri dari:
- a. Instalasi Rawat Jalan adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan rawat jalan;
- b. Instalasi Rawat Inap adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan rawat inap;
- c. Instalasi Gawat Darurat adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan gawat darurat;
- d. Instalasi Rawat Intensif (ICU /ICCU /HCU /NICU /PICU) adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan rawat intensif;
- e. Instalasi Bedah Sentral adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan bedah;
- f. Instalasi Rehabilitasi Medik adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan rehabilitasi medik;
- g. Instalasi Farmasi adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan kefarmasian rumah sakit termasuk farmasi klinik;
- h. Instalasi Hemodialisa adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan cuci darah;
- i. Instalasi Laboratorium adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan laboratorium;
- j. Instalasi Radiologi adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan radiologi;
- k. Unit Central Sterile Supply Department (CSSD) adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan sterilisasi alat kesehatan;
1. Instalasi Gizi adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan gizi;
- m. Instalasi Rekam Medis adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan rekam medis;
L
CJJ
- n. Unit Pemulasaraan Jenazah adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan forensik dan perawatan jenazah;
- o. Instalasi pemeliharaan sarana rumah sakit adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan penyelenggaraan kegiatan pemeliharaan dan pemenuhan sarana rumah sakit;
- p. Instalasi penyehatan lingkungan rumah sakit adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan penyelenggaraan kegiatan penyehatan lingkungan rumah sakit;
- q. Unit laundry adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan penyelenggaraan kegiatan pelayanan laundry rumah sakit; dan
- r. Unit ambulan adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan ambulan.
Pasal 36
BAB VIA
KOMITE, SMF DAN SPI
Pasal
36A
- (1) Komite adalah jabatan non struktural yang terdiri dari tenaga ahli atau profesi dibentuk untuk memberikan pertimbangan strategis kepada pimpinan rumah sakit dalam rangka peningkatan dan pengembangan pelayanan rumah sakit.
- (2) Staf Medis Fungsional (SMF) adalah kelompok tenaga medis fungsional sesuai bidang keahlian (spesialis).
- (3) Satuan Pengawas Internal (SPI) adalah satuan kerja non struktural yang bertugas melaksanakan pengawasan intern rumah sakit.
- (4) Komite, SMF dan SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
Pasal 37
- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Direktur, Wakil Direktur, Kepala Bagian, Kepala Subbagian, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Instalasi, kepala unit, kelompok jabatan fungsional, Komite, SMF dan SPI wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan pemerintah daerah serta instansi lain di luar pemerintah daerah sesuai dengan tugas clan fungsi masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tuban.

Penetapan: Ditetapkan di Tuban pada tanggal 25 Juni 2014 BUPA' TUBAN, HUDA

Penetapan: Diundangkan di Tuban pada tanggal25 Ju:ni 2014 SEKRETARIS DAERAH, HERi SISWORO ~ BERITA DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2014 SERI JIii NOMOR01