Unknown Unknown Nomor 13 Tahun 1956 tentang LARANGAN PERBUATAN TIINA SUSILA DENGAN RAHMAT TTIHAN YANG MATIA ESA BUPATI BATANG HAzu, (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa perbuatan tuna susila adalah merupakan kegiafan yang bertentangan dengan ajarcn agamq perafuran peiundang-undangan, adat istiadat dan normanorna kesusilaan;
- b. bahwa perbuatan tuna susila dalam wilayah hukum Kabupaten Batang Hari perlu diambil tindakan dan larangan dalam usaha penegakan noffna-norrna serta perafuran perundang-undangan yang berlaku dan menhgkatkan ketertiban umum dan keamanan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang LarangPerbuatan Tuna Susila.
3. Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daeruh Tingkat tr Sarolangun Banglto dan Daerah Tingtiat tr Tanjung Jabung (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50) ;
2. Undang-undang lriomor 8 Tahun 1981 tentang Hukurn Acara Fidana (I-embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. IJndang-undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketenftBn Pokok Kesejahteraan Sosial {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun i97-1 \omcr 53 . Tambahan Lembaran Negara Nomor 3039);
- Undang - undang nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Leinbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan kmbaran Negara Nomor 3495); 1.
- Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839 ) ; 5
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang * undang Nomor I Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6. Tambahan Lembaran Negara Nomor ??5R\ . 6
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi \re,rtikal di Dae.rah Ge.mbaran \iegara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tanbahan Lembaran )iegara )iomor 3375); 7.
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54; Tambatran Lembaran Negara Nomor 3952); 8
- Keputusan Presiden Nomcr 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70). 9.
Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABI,?ATEN BATANG HARI II{EN{UTUSKA].{:
lvlenetapkan : PER-ATLIRAN DAERAH TENTANG LAR.{NGA}.I PERBUATAN TUNA SUSILA.
BAB I - KETENTUAN IIh,{TIM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Batang Hari.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Batang Hari.
4. lvakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Batang Hari.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan I atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melal'ulian tsaha nuupun )'ang tidak mclakukan rxaha yang meliputi perueroan terbatas, perseroan komanditer perseroan lainnva Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan ftlma dan dalarn bem* apapu&amp; firma kongsl koperasi, dana pensiun" persekutuan" perkumpulan , yayasan, organisasi masa oLsarisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembag4 bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnra.
6. Tuna Susila adalah prilaLu seseorang baik laki-laki nulupun perempuan yang melakukan hubungan kelamin dengan lawan jenimva difua pediawinan yang sah maupun sesama jenisnya dengan maksud me.ndapatkan kepuasan sek-sual dan atau unhrk menclapatkan imbalan jasa maupun tidak bagi dirinya atau orang lam .
4. 7' Perbuatan Tuna Susila adalah perbuatan atau sihap dan tindakan -yang dilakukan oleh seseorang baik peremprutn maupun laki-laki yang dengan menjajaLan dirinl.a atau menyediakan dirinya pada orang lain atau bertindak sebagai fasilitator rmarli mengad"kan hubungan kelamin diluar nikah atau perbuatan cabul lainnya dengan imbalan jasa marryun tidak b€i dirinya sendiri atau orang lain.
8. Tempat adalah flumg atau bidang yang dapat dipergundian rmruL k€ralan perbuatan Tuna susila seperti rumah, bangunan, tempat rekreasi dan ternpat lainn-va.
9. Germo aku mucikari adalah orang pribadi atau badan baik laki-laki atau perernpuan yang menyediakan tempat mengurus, menjadi perentara dan melindungi Trma Susila.
BAB tr
KE TE N:f L.Al\r LAILT\-GA\
BAB I - KETENTUAN IIh,{TIM
Pasal 2
Setiap orang atau badan dilarang melakukan kegiatan Perbuatan tuna susila dengan alasan atau dalih apapun.
BAB I - KETENTUAN IIh,{TIM
Pasal 3
Setiap orang atau badan dilarang :
- a. il,Ienyediakan tempat untuk kegiatan tuna susila.
- b. Menjadi tuna susila.
- c. Ir{endatangkan tuna susila.
- d. lv{enyediakan tempat pertemuan tuna susila.
- e. Menjadi germo atau mucikari.
- f. Melindungi atau menjadi pelindung funa susil4 germo atau mucikari.
- g. Melakukan perbuatan cabul atau sejenisnya ditempat-tempat tertentu lainnya dalam wilayah hukum Kabupaten Batang Flari.
KETENTUAN PENINDAKAN
BAB M - KETENTUAN PENINDAKAN
Pasal 4
- (1) Bupati bersama hstansi terkait melakukan razia secara periodik ;
- (2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati ;
- (3) Bupati berhak memerintahkan menutup tempat yang menurut keyakinannya digunakan untuk melakukan perbuatan tuna susila dan mencabut sruat izin tempat usahanya baik ternpat tersebut milik perorangan, Perusahaan atau Badan Hukum dan kepadanya diberlakukan ketentuan pidana.
BAB tV
KETENTUAN PIDANA
BAB M - KETENTUAN PENINDAKAN
Pasal 5
- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini diancam Pidana Kmrngan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak - banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta nryiah) ;
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran,
PENYIDIKAN
Pasat 6
- (1) Selain Pejabat Penvidik Limum dapal juga dilahrtm oleh Pejabat Pegawai Nsgeri Sipil tertentu dilin$ungan Pemerintah Daerah dibEri we$'enang lhrxus se@ai Penlidik untuk melalrukan penrirtiltrn tindak pd.ura seba€airnane ,"iirnaliqu,C dabm Lndang - rmdang Nomor I tahun 1981 tentrng Hukum -{cr&amp; hdama :
2. fli \l-e*enamg Pem'l*frik *frhrymmd,tumel-qr.rd @a arya (1) adalah :
3. &amp;. \{earerha- mm"ur. naenrynnm dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan d€f,grn ti;ndae edma ryar lieterangan atal laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
- b. Menelid mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana .
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubrurgan dengan tindak pidana.
- d. Memeriksa buku-buku, catatan-calatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana.
- e. Melalarkan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pernbukua4 pencatatan, dan dokumen-dokumen lairl seria melakulan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut dalam hal tindak pidana
- f. l,Icminta bannran tenaga ahli dal,mr rangLa pslaksanaal tugas penydikan tindak pidana.
- g. \feqrmth berh€nti d*n atav metilmg sss€orang maringgalkan ruangan atau tempat pada saat pemenlivaa s€dang dan msmsrilisa idEntilas orang dan aiau dokumen yang dibawa sebagaimana dinratsd pada hrruf c.
- h. Memotret seseorang yang bertaitan dengm tindat pldana.
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperilrsa sebagai tersangka atau saksi dalam hal tindak pidana.
- j. Menghentikan penyidikan dalam hal tindak pidana .
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran peilyidik^ur tindak pidan menurut Hukum yang dapat dipertanggungiawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umu4 melalui Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
B AB \T
KETENTUAN PENUTT]P
BAB V - PENYIDIKAN
Pasal 7
Hal - hal yang betum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepaqiang teknis pelaksanaanya akan diatur lebih laniut dengan Keputusan Bupati.
BAB V - PENYIDIKAN
Pasal 8
Peraarran Daerah ini mulai bedaku pada taggal diundangfuan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetdruinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daeratr ini dengan penempatatrnya dalam Lecrbaran Daerah Kabupaten Batang Hari. Disal*an di Muara Bdian. Padatangpl 14 lrtaret 2002

Penandatangan: BUPATI BATANG HARI MBDUL FATTAH

Penetapan: Diundangkan di Muara Buliar Padatan*;at 14 il,aret

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATATIG HARI 200 S ALIM JU FRI TAHUN 2002 NOMOR 13 ## PENJEL.A.SAN ATAS ## PERATIJRAIY DAERAH KABI'PATEN BATANG IIARI ## NOMOR 13 TAHIIN2OO2 ## TENTANG ## LARANGAI{ PM.BUATAN TL}IA SUSILA ## L
PENJELASAN
Pembukaan
I.IMTIM.
Perbuatan Trma Susila merupakm perhJdm yag htentangan durgan ajaran agam4 Peraturan Perundang - undan$rq adat istiadar drn norma - rxrnur kesusilaan maka daripada itu perlu diambil tindakan atau larangan ddam usaha mffiingkda ketertiban umum dan keamanan masyarakat, yang merupakan tanggung jawab bersama atfa Pemerintah Kabupaten Batang flai dan ldasyarakat.
Bahwa rurnrk memberikan landasan hukum yq kud da jelas tentang larangan pelacruan dan tuna susila maka pedu ditetapkan denge Pererm Daerab"
## PENJELASAII PASAL DEMI PASAL.
| Pasal | 1 | cukupjelas |
|---------|-----|--------------|
| Pasal | 2 | ct*upjelas |
| Pasal | 3 | cukrryjelas |
| Pasal | 4 | cukupjelas |
| Pasal | 5 | cukupjelas |
| Pasal | 6 | cukupjelas |
| Pasal | 7 | cukupjelas |
| Pasal | 8 | cnkupjelas |
iFem