PERATURAN BUPATI BALANGAN Nomor 27 Tahun 2012 tentang TATA CARA PENGEMBALIAN JASA PELAYANAN KESEHATAN KEPADA PUSKESMAS DI KABUPATEN BALANGAN (berlaku 2 April 2012)
Pembukaan
Menimbang : a.
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS), perlu diatur mengenai tata cara pengembalian dan pemanfaatan jasa pelayanan yang berasal dari retribusi pelayanan kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Balangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengembalian Jasa Pelayanan Kesehatan Kepada Puskesmas di Kabupaten Balangan;
Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 43);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan sebagaimana diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat
Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2011 Nomor 18);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah kabupaten Balangan Tahun 2009 Nomor 10, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 55);
10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Lembaran Daerah kabupaten Balangan Tahun 2012 Nomor 10).
MEMUTUSKAN
Menetapkan :
TATA CARA PENGEMBALIAN JASA PELAYANAN KESEHATAN KEPADA PUSKESMAS DI KABUPATEN BALANGAN.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Balangan.
5. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Balangan.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya dapat disebut PUSKESMAS adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang melaksanakan pelayanan Rawat Jalan, dan atau pelayanan Rawat Inap termasuk Puskesmas Pembantu, dan Pelayanan Pusling (Puskesmas Keliling).
7. Puskesmas Pembantu adalah Puskesmas dengan kegiatan fungsional yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang menyangkut bagian wilayah kerja Puskesmas dan merupakan bagian integral dari Puskesmas.
8. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya.
9. Jasa Pelayanan Kesehatan adalah jasa pelayanan dan kemudahan yang diberikan kepada seseorang/badan dalam rangka observasi, diagnosa pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan.
11. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan di Puskesmas, yang meliputi pelayanan umum, Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin (Jamkesmas), Jaminan Persalinan (Jampersal), Asuransi Kesehatan (Askes) dan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda).
TATA CARA PENGEMBALIAN JASA PELAYANAN
BAB II - TATA CARA PENGEMBALIAN JASA PELAYANAN
Pasal 2
- (1) Pengembalian jasa pelayanan kepada PUSKESMAS dihitung ## BAB III PENGANGGARAN
BAB II - TATA CARA PENGEMBALIAN JASA PELAYANAN
Pasal 3
- (1) Dinas Kesehatan menyusun anggaran dalam rangka pengembalian uang jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk ditetapkan dalam APBD.
- (2) Tata cara penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
PEMANFAATAN UANG JASA PELAYANAN
BAB III - PEMANFAATAN UANG JASA PELAYANAN
Pasal 4
- (1) Pengembalian uang jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dialokasikan oleh Dinas Kesehatan kepada PUSKESMAS
BAB III - PEMANFAATAN UANG JASA PELAYANAN
Pasal 5
Pengembalian uang jasa pelayanan yang diterima oleh PUSKESMAS digunakan sesuai kebijakan masing-masing Puskesmas dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan di PUSKESMAS.
KETENTUAN PERALIHAN
BAB V - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 6
Pengembalian jasa pelayanan yang berasal dari program jaminan kesehatan masyarakat atau sebutan lain yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah provinsi atau Pemerintah daerah mengikuti ketentuan dalam petunjuk teknis program dimaksud.
BAB V - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur kembali dengan Peraturan Bupati tersendiri atau ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Paringin pada tanggal 2 April 2012

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BALANGAN, ttd H. M. RIDUAN DARLAN Pembina Utama Madya (IV/d) NIP.19590409 198203 1 012 Mengesahkan

Distribusi: Salinan/Fotocopy sesuai dengan Aslinya KABAG. HUKUM H. M. IWAN SETIADY, SH NIP. 19780929 200501 1 009 BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2012 NOMOR 27 ## Pasal 8

Penetapan: Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Penetapan: Ditetapkan di Paringin pada tanggal 2 April 2012

Penandatangan: BUPATI BALANGAN, ttd H. SEFEK EFFENDIE