UNDANG-UNDANG RI Nomor 15 Tahun 1962 tentang PENEGASAN DARI (berlaku 3 Agustus 1962)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
:
- a. bahwa perlu memberikan penegasan mengenai istilah "seorang yang tidak dikenal", sebagai yang dimaksudkan dalam pasal 16 ayat (6) dari Undang-undang No. 7 Drt tahun 1955 (LembaranNegara tahun 1955 No. 27) tentang Pengusutan, penuntutan dan peradilan tindak pidana ekonomi;
- b. bahwa karena keadaan memaksa maka soal tersebut perlu diatur dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang undang;
3. : 1. Pasal 22 ayat (1) Undang-undang Dasar;
2. Undang-undang No. 7 Drt tahun 1955 (Lembaran-Negara tahun 1955 No. 27);
Mendengar
: Musyawarah. Kabinet Kerja pada tanggal 26 Juni 1962.
Memutuskan :
Menetapkan
:
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang penegasan dari pasal 16 ayat (6) Undang-undang No. 7 Drt tahun 1955 (Lembaran-Negara tahun 1955 No. 27) tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.
Pasal 1
Istilah "seorang yang tidak dikenal" sebagai yang termaksud dalam pasal 16 ayat (6) dari Undang-undang No. 7 Drt tahun 1955 (Lembaran-Negara tahun 1955 No. 27) tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi ditegaskan dengan menambah pasal 16 tersebut dengan ayat-ayat (7), (8) dan (9) sebagai berikut :
- (7) Yang diartikan dengan "seorang yang tidak dikenal" termaksud pula :
- a. setiap orang yang diketahui namanya dan tempat kediamannya diluar negeri yang telah dipanggil dengan perantaraan Perwakilan Republik Indonesia yang bersangkutan atau dengan surat panggilan yang ditempelkan pada tempat pengumuman di Pengadilan Negeri atau yang ditempatkan dalam satu surat kabar atau lebih dan tidak datang menghadap kepada instansi yang memanggilnya;
- b. setiap orang yang diketahui namanya, akan tetapi tidak diketahui tempat kediamannya, yang telah dipanggil dengan surat panggilan yang ditempatkan pada tempat pengumuman di Pengadilan Negeri atau yang ditempatkan dalam satu surat kabar atau lebih dan tidak datang menghadap kepada instansi yang memanggilnya. Pemberitahuan putusan Pengadilan kepada orang-orang tersebut dalam huruf a dan huruf b dilakukan dengan penempelan surat pemberitahuan itu pada tempat pengumuman di Pengadilan Negeri yang bersangkutan atau dengan penempatan dalam satu surat kabar atau lebih yang akan ditunjuk oleh Hakim.
- (8) Ayat-ayat (3), (4) dan (5) dari pasal 16 berlaku terhadap perkaraperkara tersebut dalam ayat-ayat (6) dan (7) dari pasal itu.
- (9) Orang-orang tersebut dalam ayat-ayat (6) dan (7) tidak boleh diwakili oleh siapapun juga.
Pasal 16
Presiden Republik Indonesia,
Istilah "seorang yang tidak dikenal" sebagai yang termaksud dalam pasal 16 ayat (6) dari Undang-undang No. 7 Drt tahun 1955 (Lembaran-Negara tahun 1955 No. 27) tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi ditegaskan dengan menambah pasal 16 tersebut dengan ayat-ayat (7), (8) dan (9) sebagai berikut :
- (7) Yang diartikan dengan "seorang yang tidak dikenal" termaksud pula :
- a. setiap orang yang diketahui namanya dan tempat kediamannya diluar negeri yang telah dipanggil dengan perantaraan Perwakilan Republik Indonesia yang bersangkutan atau dengan surat panggilan yang ditempelkan pada tempat pengumuman di Pengadilan Negeri atau yang ditempatkan dalam satu surat kabar atau lebih dan tidak datang menghadap kepada instansi yang memanggilnya;
- b. setiap orang yang diketahui namanya, akan tetapi tidak diketahui tempat kediamannya, yang telah dipanggil dengan surat panggilan yang ditempatkan pada tempat pengumuman di Pengadilan Negeri atau yang ditempatkan dalam satu surat kabar atau lebih dan tidak datang menghadap kepada instansi yang memanggilnya. Pemberitahuan putusan Pengadilan kepada orang-orang tersebut dalam huruf a dan huruf b dilakukan dengan penempelan surat pemberitahuan itu pada tempat pengumuman di Pengadilan Negeri yang bersangkutan atau dengan penempatan dalam satu surat kabar atau lebih yang akan ditunjuk oleh Hakim.
- (8) Ayat-ayat (3), (4) dan (5) dari pasal 16 berlaku terhadap perkaraperkara tersebut dalam ayat-ayat (6) dan (7) dari pasal itu.
- (9) Orang-orang tersebut dalam ayat-ayat (6) dan (7) tidak boleh diwakili oleh siapapun juga.
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkannya dan berlaku surut hingga tanggal 13 Mei 1955.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Agustus 1962. Presiden Republik Indonesia, TTD SUKARNO.

Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 3 Agustus 1962. Sekretaris Negara. TTD MORD. ICHSAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1962 NOMOR 53
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
No. 15 TAHUN 1962
tentang
PENEGASAN DARI
PENJELASAN
Pasal 16
## UMUM Perumusan pasal 16 ayat (6) Undang-undang No. 7 tahun 1955 adalah kurang jelas, sehingga pelaksanaannya menimbulkan kesimpang-siuran. Oleh sebab itu ditimbang perlu diadakannya penegasan dari ayat tersebut dengan jalan menambahkan pada pasal 16 tersebut ayat-ayat : (7), (8) dan (9). PASAL DEMI PASAL. Cukup jelas. Diketahui : Sekretaris Negara, MOHD. ICHSAN. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1962 NOMOR 2485