PERATURAN BUPATI BI Nomor 9 Tahun 2011 tentang PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN PERKUATAN MODAL DANA BERGULIR BAGI INDUSTRI KECIL MENENGAH DI KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO NOMOR SaTAHUN 2011
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN PERKUATAN MODAL DANA BERGULIR BAGI INDUSTRI KECIL MENENGAH DI KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,
3.
- b. 'daaro;kuntabllitas ` pengelolaan bantuan perkuatan bagi IKM perlu adanya upaya untuk mengembangkan kaniatanersabsarvan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf
2. bahwa dalam rangka meningkatkan serta mewujudkan peran Industri Kecil Menengah (IKM) dalam mengembangkan usaha, dipandang perlu mengalokasikan bantuan perkuatan modal berupa dana bergulir bagi IKM melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
3. dan huruf b Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesla Tahun 1984 Nomor 22,
5. Kecil 2 Undang(Lembaran Negara Republik Indonesla Tahun 1995 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611); 74 ,
6. Undang-Undang Nomor 17 (Lembaran Negara Republik Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan (Lembaran Negara Republlk Indonesla Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesla Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. 7 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
12. 9 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Peraturan Pemerintah Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)
13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun 2007 Nomor 82 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. 17 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menterl Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan telah diubah kembali dengan Peraturan Menterl Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesla Nomor 4741);
Menetapkan
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2008 Nomor 5). Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kepulauan Slau Tagulandang Biaro (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2010 Nomor 6). tentang
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
MEMUTUSKAN
PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN PERKUATAN MODAL DANA BERGULIR BAGI INDUSTRI KECIL MENENGAH (IKM) DI KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsure penyelenggara Pemerintah Daerah;
- a. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
- e. Industri'Kecil Menengah adalah keglatan ekonoml yang dllakukan oleh perorangan atau Badan Usaha, bertujuan untuk memproduksi barang atau jasa untuk diusahakan secara komersial.
- d. Daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Blaro Tahun 2011, pada Pengeluaran Pembiayaan Daerah yang dlberikan kepada Industrl Kecil Menengah.
6. Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi adalah Lembaga atau Instansi melaksanakan seleksl, blmbingan terhadap pengelolaan bantuan modal dana bergullr bagl Industri Kecil Menengah (IKM)
9. Rekening khusus adalah Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro . Untuk menampung dan menylmpan dana angsuran Pengemballan PInjaman darl Industrl Kecll Menengah (IKM) sebagal dana bergullr .
TUJUAN
BAB II - TUJUAN DAN SASARAN
Pasal 2
Tujuan penyelenggaraan bantuan perkuatan modal berupa dana bergulir bagi Industri Kecil Menengah (IKM) adalah
- modal kerja dalam bentuk dana bergulir
- Menlngkatkan pendapatan dan kesejateraan masyarakat melalul pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM) .
- b. Mendorong para pelaku Industri Kecil Menengah (IKM) untuk tumbuh dan berkembang
SASARAN
BAB II - TUJUAN DAN SASARAN
Pasal 3
Sasaran bantuan perkuatan dana bergulir pengembangan Industri Kecil menengah IKM ) adalah
- a. Terwujudnya peningkatan modal kerja bagi Industri Kecil Menengah (IKM) yang memiliki potensi untuk dikembangkan namun masih kekurangan modal
2. (IKM) yang memenuhi standard kebutuhan pasar
- C. yang besar dan kompetitif .
PERSYARATAN INDUSTRI KECIL MENENGAH CALON PENERIMA DANA
BAB III - PERSYARATAN INDUSTRI KECIL MENENGAH CALON PENERIMA DANA
Pasal 4
Industri Kecil Menengah (IKM) Calon penerima dana perkuatan berupa dana bergulir wajib memenuhl syarat sebagai berikut:
- b. Pelaku Industri Kecll Menengah (IKM) bersedia bertanggung Jawab terhadap pengelolaan dan penggambllan dana tersebut
- a. Mengelolah usaha produktif dan memlliki potensl untuk dikembangkan
- C. Mentaatl persyaratan dan tata cara pengambllan dengan pola bergulir sebagalmana diatur dalam Peraturan Bupati Ini
4. d Mengajukan Proposal kepada Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Kepulauan Slau Tagulandang Blaro.
BAB IV - SELEKSI IKM PENERIMA DANA
Pasal 5
Seleksl terhadap IKM calon penerlma dana bergullr dllakukan oleh DInas Perlndustrlan Perdagangan dan Koperasl Kabupaten Kepulauan Slau Tagulndang Biaro yang mellputl: a. Menerima dan menelltl berkas permohonan darl IKM calon penerima bantuan
- b. Melaporkan hasil seleksi IKM kepada Bupati Kepulauan Siau Tagulandang sebagai IKM Penerima Bantuan Perkuatan Modal Dana Bergulir. untuk ditetapkan Biaro
BAB V - DANA BERGULIR
Pasal 6
- (1) Besarnya dana perkuatan modal berupa dana bergulir Yang diberikan kepada IKM ditata Pengeluaran Pemblayaan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro pada
2. Pendapatan bunga dari Bantuan Perkuatan Modal berupa dana bergulir menjadi Daerah yang dipisahkan.
- (2) Penyaluran Dana Bergulir Tahun Anggaran 2011 Yang disediakan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro diberikan kepada IKM dan setelah IKM diseleksi oleh Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi
BAB V - DANA BERGULIR
Pasal 7
Mekanisme pencairan bantuan perkuatan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut
- (1) IKM penerima bantuan perkuatan tersebut mengajukan permohonan pencalran dana perkuatan dengan melampirkan
2. a Susunan pengurus IKM Yang diketahul oleh Kepala Dinas Perindustrian
3. penerimaan dana C. Kwitansi
- (2) Wajib menanda tangani naskah perjanjian kepada Kas @) Bendahara meneliti kelengkapan dokumen dan pengajukan pembayaran Daerah ;
5. G.Membuka rekening atas nama IKM penerima bantuan pada Bank yang ditunjuk
6. Bantuan perkuatan modal berupa dana bergullr dIsalurkan melalul rekening IKM dI (4) Bank yang dltunjuk.
PERMANFAATAN DANA PERKUATAN, MEKANISME PEMBAYARAN ANGSURAN DAN PEMANFAATAN BUNGA
BAB V - DANA BERGULIR
Pasal 8
Untuk Industrl Kecil Menengah
- b. Maximal 10% dipergunakan untuk Investasi
2. Minimal 90% dipergunakan untuk modal kerja atau untuk pengembangan usaha
- C. Pengelolaan dana bergulir oleh IKM dibukukan tersendiri
4. Pembayaran bunga dilakukan secara bulanan
5. d IndustrI Kecil Menengah (IKM) terpillh wajlb mengangsur pengemballan Dana Perkuatan 4 % (empat) per tahun
- e. pokok dan pembayaran bunga dlmulal tahun Pertama bulan ke 6 6. Angsuran setelah dana dicairkan pada
7. dikembalikan selama jangka waktu 3 9. Angsuran pokok dan pembayaran bunga tahun, Rekenlng Kas Umum Daerah 013.01.12.000001-0 pada
BAB VI - KEWAJIBAN INDUSTRI KECIL MENENGAH (IKM)
Pasal 9
Dalam pengelolaan usaha, Industri Kecil Menengah (IKM) diwajibkan untuk
- b. Menyelanggarakan audit tahun buku;
- a. Membuat laporan keuangan setiap bulan dan melaporkan kepada Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
- C. Menekan tingkat kemacetan pinjaman di bawah 2
BAB VI - KEWAJIBAN INDUSTRI KECIL MENENGAH (IKM)
Pasal 10
Tanggung jawab industri Kecil Menengah adalah
- b. Bertanggung jawab atas pengelolaan dan pemanfaatan dana bergulir;
2. a, Bertanggung jawab dalam hal pengelolaan dana bantuan perkuatan yang diterima dan dipergunakan sesuai dengan peruntukan;
- C. Bertanggung jawab dalam pelaksanaan berguliran sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan.
BAB VII - BANK PELAKSANA
Pasal 11
Bank Pelaksana ditetapkan oleh Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro sebagai Bank yang membantu dalam melaksanakan program dana perkuatan.
BAB VIII - MONITORING, EVALUASI DANA PENGENDALIAN
Pasal 12
- (1) Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Blaro setiap bulan melaksanakan monitoring evaluasi dan pengendalian perkembangan pelaksanaan kegiatan Usaha Simpan pInjam;
- (2) Dinas Perlndustrian Perdagangan dan Koperasl Kabupaten Kepulauan Slau Tagulandang keglatan Usaha Slmpan PInjam, dan usaha lalnnya yang dlkelolah oleh Industrl Kecll Menengah (IKM) penerlma bantuan perkuatan Modal.
BAB IX
SANKSI
BAB VIII - MONITORING, EVALUASI DANA PENGENDALIAN
Pasal 13
Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Dinas memindahkan hak pengelolaan dan hak perguliran bantuan yang berwenang mencabut dan telah diberikan kepada industri Kecil Menengah dalam hal IKM yang bersangkutan tidak ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan ini. melaksanakan
BAB X - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14
Peraturan memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita mengetahuinya, Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
PENUTUP
Pengesahan
Pengesahan: Ditetapkan di Ondong Siau tanggal pada 5 Degenber 2011 2011 KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO TAHUN 2011 NOMOR BERITA DAERAH Mengingat

Penandatangan: ## BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

Penandatangan: ## PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO NOMOR : 52 TAHUN 2011 ## TENTANG ## PEMBENTUKAN KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH (KOMINDA) KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO ## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Penandatangan: ## BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO, Menimbang - a. bahwa dalam rangka mengantisipasi ancaman terhadap Integritas Nasional dan tegaknya kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, perlu dilaksanakan deteksi dini dan peringatan dini di Daerah; - b. bahwa untuk penyelenggaraan Otonomi, daerah mempunyai kewajiban melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional serta keutuhan negara Kesatuan Republík Indonesia;

Penandatangan: - C. bahwa Komunitas Intelijen Daerah ( KOMINDA) yang dibentuk berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 jucnto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah, adalah Forum Komunikasi dan koordinasi unsur Intelijen dan unsur Pimpinan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;

Penandatangan: - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);