PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUPATI Nomor 10 Tahun 2013 tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SELUMA NOMOR 15 TAHUN 2007 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KABUPATEN SELUMA (berlaku 23 Desember 2013)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap struktur organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma Tahun 2012, terdapat beberapa Satuan dan Unit Organisasi Perangkat Daerah yang kurang efektif sebagai akibat tidak sinkronnya nomenklatur dinas tersebut dengan nomenklatur Kementerian/Lembaga Pemerintah Pusat terkait maupun dengan nomenklatur Pemerintah Provinsi Bengkulu;
- b. bahwa terdapat beberapa bidang tugas dilingkungan Kementerian/Lembaga Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Bengkulu yang tidak terakomodir dalam struktur organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma sehingga sering menyulitkan pada saat melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan antara daerah dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, pembentukan organisasi perangkat daerah ditetapkan dengan peraturan daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2007
tentang Penataan Organisasi Perangkat Daerah, pembentukan Organisasi Perangkat Daerah dengan memperhatikan kebutuhan, kemampuan keuangan, cakupan tugas, kepadatan penduduk, potensi, karakteristik serta sarana dan prasarana daerah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 15 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Seluma;
2. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
3. Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementrian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementrian Negara;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 15 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Seluma;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 6 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 15 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Seluma;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 15 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Seluma;
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SELUMA
dan
BUPATI SELUMA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SELUMA NOMOR 15 TAHUN 2007 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KABUPATEN SELUMA.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 15 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Seluma (Lembaran Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2007 Nomor 15) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah:
- a. Nomor 6 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2009 Nomor 06);
- b. Nomor 7 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2010 Nomor 07);
Diubah sebagai berikut :
1.
Pasal 2
Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Seluma yang terdiri dari :
- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Dinas Kesehatan;
- c. Dinas Sosial;
- d. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- e. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- f. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- g. Dinas Pekerjaan Umum;
- h. Dihapus.
- i. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM;
- j. Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan;
- k. Dinas Kelautan dan Perikanan;
- l. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
- m. Dinas Kehutanan; dan
- n. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- o. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata.
Pasal 3
- (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Pendidikan Dasar;
- d. Bidang Pendidikan Menengah;
- e. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal;
- f. Bidang Kebudayaan;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat terdiri dari :
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Keuangan; dan
- c. Sub Bagian Perencanaan dan Monev.
- (3) Bidang Pendidikan Dasar terdiri dari :
- a. Seksi Kurikulum dan Kesiswaan;
- b. Seksi Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik; dan
- c. Seksi Ketenagaan, Sarana dan Prasarana.
- (4) Bidang Pendidikan Menengah terdiri dari :
- a. Seksi Kurikulum dan Kesiswaan;
- b. Seksi Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik; dan
- c. Seksi Ketenagaan, Sarana dan Prasarana.
- (5) Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal terdiri dari :
- a. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. Seksi Kesetaraan dan Keaksaraan; dan
- c. Seksi Kelembagaan, Sarana dan Prasarana.
- (6) Bidang Kebudayaan terdiri dari :
- a. Seksi Kebudayaan dan Kesenian; dan
- b. Seksi Sejarah, Permusiuman dan Kepurbakalaan;
- (7) Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana terlampir dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

3. Bab II Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, ketentuan Pasal 9 ayat (1) diantara huruf f dan huruf g disisipkan 1 (satu) huruf yaitu huruf f1, ayat (4) huruf a dan huruf b, ayat (6) huruf a dan huruf b diubah, diantara ayat (6) dan ayat (7) disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (6a) sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 9

- (1) Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. dihapus;
- d. Bidang Bina Marga;
- e. Bidang Pengairan;
- f. Bidang Cipta Karya dan Tata Kota;
8. f1. Bidang Permukiman dan Perumahan;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat terdiri dari :
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Keuangan;
- c. Sub Bagian Perencanaan dan Monev.
- (3) Dihapus.
- (4) Bidang Bina Marga terdiri dari :
- a. Seksi Pembangunan dan peningkatan Jalan dan Jembatan;
- b. Seksi Pengawasan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
- (5) Bidang Pengairan terdiri dari :
- a. Seksi Pembangunan dan Peningkatan;
- b. Seksi Pengawasan dan Pemeliharaan.
- (6) Bidang Cipta Karya dan Tata Kota terdiri dari :
- a. Seksi Tata Kota dan Pengawasan Bangunan;
- b. Seksi Penyehatan Lingkungan dan Air Bersih.
25. (6a) Bidang Permukiman dan Perumahan terdiri dari :
- a. Seksi Permukiman;

- b. Seksi Perumahan.
- (7) Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana terlampir dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
4. Bab II Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, Ketentuan Pasal 15b ayat (1) diubah, huruf e dihapus, huruf f diubah, ayat (5) dihapus, ayat 6 dan ayat (7) diubah, sehingga Pasal 15b berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 15 b

- (1) Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Kepemudaan;
- d. Bidang Keolahragaan;
- e. Dihapus;
- f. Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; dan
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Sekretariat terdiri dari :
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Keuangan; dan
- c. Sub Bagian Perencanaan dan Monev,
- (3) Bidang Kepemudaan terdiri dari :
- a. Seksi Lembaga dan Produktifitas Kepemudaan; dan
- b. Seksi Prasarana dan Pemberdayaan Kepemudaan;
- (4) Bidang Keolahragaan terdiri dari :
- a. Seksi Olahraga dan Kelembagaan; dan
- b. Seksi Pengkaderan dan Prestasi Olah Raga.
- (5) Dihapus;
- (6) Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terdiri dari :
- a. Seksi Bina Usaha, Promosi dan Pengembangan Sarana Obyek Pariwisata; dan
- b. Seksi Ekonomi Kreatif.
- (7) Struktur Organisasi Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, sebagaimana terlampir dalam Lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

5. Bab III, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Pasal 16 diubah sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 16

- (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Seluma dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.
- (2) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang pendidikan dan kebudayaan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pendidikan dan kebudayaan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pendidikan dan kebudayaan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas pemerintahan dibidang pendidikan dan kebudayaan; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bertanggung jawab di dalam dan di luar pengadilan.
6. Bab III, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Pasal 22 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 22

- (1) Dinas Pekerjaan Umum merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Seluma dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.

- (2) Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang pekerjaan umum, pengawasan bangunan, permukiman dan perumahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Dinas Pekerjaan Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pekerjaan Umum, penataan perkotaan, pengawasan bangunan, permukiman dan perumahan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pekerjaan umum, penataan perkotaan, pengawasan bangunan, permukiman dan perumahan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas pemerintahan dibidang pekerjaan umum, penataan perkotaan, pengawasan bangunan, permukiman dan perumahan; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberkan oleh bupati.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Dinas Pekerjaan Umum bertanggung jawab di dalam dan di luar pengadilan.
7. Bab III, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Pasal 28b diubah sehingga Pasal 28b berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 28 b

- (1) Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Seluma dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.
- (2) Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang kepemudaan, keolahragaan, kepariwisataan

dan ekonomi kreatif berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

- (3) Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang kepemudaan, keolahragaan, kepariwisataan dan ekonomi kreatif;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang kepemudaan, keolahragaan, kepariwisataan dan ekonomi kreatif;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas pemerintahan dibidang kepemudaan, keolahragaan, kepariwisataan dan ekonomi kreatif;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, bertanggung jawab di dalam dan di luar pengadilan.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seluma.

Ditetapkan di Tais pada tanggal 23 Desember 2013

BUPATI SELUMA, ttd

H. BUNDRA JAYA

Diundangkan di Tais pada tanggal 23 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SELUMA, ttd

## H. SYAFRUDIN, DA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SELUMA TAHUN 2013 NOMOR ...


H. SYAFRUDIN DA