Unknown Unknown Nomor 02 Tahun 2015 tentang PENETAPAN TARIF RETRIBOSI TERMINAL DENGAN RAHMAT TOHAN YANG MAHA ESA BOPATI TOBAN, - a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan · (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI TOBAN
PERATURANBOPATITOBAN NOMOR 02 TAHON 2015
TENTANG
PENETAPAN TARIF RETRIBOSI TERMINAL
DENGAN RAHMAT TOHAN YANG MAHA ESA
BOPATI TOBAN,
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan · Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 02 Tahun 2012 tentang Retribusi Terminal, maka tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali, dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, serta menetapkan perubahan tarif tersebut dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Tarif Retribusi Terminal;
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Ka bu paten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang› Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 ten tang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N omor 5161);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468); ·
16. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
17. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 65 Tahun 1993 tentang Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan J alan;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kali dewngan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
19. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas;
20. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.62 Tahun 1993 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Terminal Angkutan Penumpang Umum;
22. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Bermotor;
23. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 34 Tahun 2014 tentang Marka Jalan;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 10 Tahun 2007 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2007 Seri E Nomor 25);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tu ban Nomor O 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tuban (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2008 Seri E Nomor 7);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tuban sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 15 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri D Nomor 2);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TARIF RETRIBUSI TERMINAL.
Pasal 1
Setiap orang pribadi a tau badan yang menggunakan/menikmati jasa pelayanan/penggunaan fasilitas terminal yang disediakan, dimliki dan/ atau dikelola oleh Pemerintah Daerah dikenakan retribusi.
Pasal 2
Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditetapkan sebagai berikut :
- a. Mobil bus umum non ekonomi Antar Kota Antar Propinsi (AKAP) setiap kali masuk sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);
- b. Mobil bus umum ekonomi Antar Kota Antar Propinsi (AKAP) setiap kali masuk sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
- c. Mobil bus umum non ekonomi Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP) setiap kali masuk sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);
- d. Mobil bus umum ekonomi Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP) setiap kali masuk sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah);
- e. Mobil penumpang umum / mobil bus umum angkutan perdesaan atau angkutan kota setiap kali masuk sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah);
- f. Untuk setiap kali pemakaian kamar mandi, WC/toilet sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah).
Pasal 3
Menunjuk Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tuban untuk:
- a. Melaksanakan Peraturan Bupati ini;
6
- b. melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemungutan Retribusi Terminal; dan
- c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.
Pasal 4
- c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.
Pasal 9
PasalS
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tu.ban.

Penetapan: Ditetapkan di Tu.ban pada tanggal 12 Januari 2015

Penandatangan: BUPATIT H. FATHUL RUDA

Penetapan: Diundangkan di Tu.ban pada tanggal 12 Januari 2015

Penandatangan: Pit. SEKRETARIS DAERAH, BUJ::iANA BERITA DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2014 SERI i.t: V' NOMOR 1 0