PERATURAN BUPATI TRENGGALEK Nomor 36 Tahun 2015 tentang PEMBERIAN TUNJANGAN PERUMAHAN DAN PENYEDIAAN PAKAIAN DINAS BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PER (berlaku 1 Agustus 2015)
Pembukaan
Menimbang : a.
bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kinerja penyelenggaraan tugas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana perumahan serta pakaian dinas yang memadai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tunjangan Perumahan dan Penyediaan Pakaian Dinas Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
Mengingat
KEPALA BPKAD
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana talah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang
PARAF KOORDINASI
SAID MAKSUM, S.H.
SEKRETARIS DPRD
KEPALA BAGIAN HUKUM
Drs. ABU MANSUR, M.I.S.
ANIK SUWARNI, S.H., M.Si.
KEPALA BPKAD
Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.mor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
PARAF KOORDINASI
SAID MAKSUM, S.H.
SEKRETARIS DPRD
KEPALA BAGIAN HUKUM
Drs. ABU MANSUR, M.I.S.
ANIK SUWARNI, S.H., M.Si.
KEPALA BPKAD
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden
PARAF KOORDINASI
SAID MAKSUM, S.H.
SEKRETARIS DPRD
KEPALA BAGIAN HUKUM
Drs. ABU MANSUR, M.I.S.
ANIK SUWARNI, S.H., M.Si.
Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 5 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2005 Nomor 5/D);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 Nomor 12 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 39);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN PERUMAHAN DAN PENYEDIAAN PAKAIAN DINAS BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.
PARAF KOORDINASI
KEPALA BPKAD
SAID MAKSUM, S.H.
SEKRETARIS DPRD
KEPALA BAGIAN HUKUM
Drs. ABU MANSUR, M.I.S.
ANIK SUWARNI, S.H., M.Si.
KEPALA BPKAD
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek.
5. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah ketua dan wakil - wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek.
6. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan telah mengucapkan sumpah/janji ## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintahan Daerah dalam pemberian Tunjangan Perumahan dan penyediaan pakaian dinas bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
PARAF KOORDINASI
SAID MAKSUM, S.H.
SEKRETARIS DPRD
KEPALA BAGIAN HUKUM
Drs. ABU MANSUR, M.I.S.
ANIK SUWARNI, S.H., M.Si.
KEPALA BPKAD
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah memberikan kepastian hukum dalam pemberian Tunjangan Perumahan dan penyediaan pakaian dinas bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
RUANG LINGKUP
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 3
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:
1. Tunjangan Perumahan; dan
2. pakaian dinas.
TUNJANGAN PERUMAHAN
BAB IV - TUNJANGAN PERUMAHAN
Pasal 4
- (1) Pimpinan DPRD masing-masing disediakan 1 (satu) rumah jabatan.
- (2) Anggota DPRD masing-masing disediakan 1 (satu) rumah dinas.
- (3) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan dan rumah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Perumahan.
BAB IV - TUNJANGAN PERUMAHAN
Pasal 5
- (1) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasa1
2. 4 ayat (3) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan.
- (2) Besaran Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. ketua DPRD sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
PARAF KOORDINASI
SAID MAKSUM, S.H.
SEKRETARIS DPRD
KEPALA BAGIAN HUKUM
Drs. ABU MANSUR, M.I.S.
ANIK SUWARNI, S.H., M.Si.
KEPALA BPKAD
- b. wakil ketua DPRD sebesar Rp 4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); dan
- c. Anggota DPRD sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).
PAKAIAN DINAS
BAB V - PAKAIAN DINAS
Pasal 6
- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pakaian dinas berupa pakaian sipil harian, pakaian sipil resmi, pakaian sipil lengkap dan pakaian dinas harian lengan panjang.
- (2) Penyediaan pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. pakaian sipil harian 2 (dua) pasang dalam setahun;
- b. pakaian sipil resmi 1(satu) pasang dalam setahun;
- c. pakaian sipil lengkap 1 (satu) pasang dalam lima tahun; dan
- d. pakaian dinas harian lengan panjang 1(satu) pasang dalam setahun.
- (3) Pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disediakan oleh Sekretariat DPRD.
BAB V - PAKAIAN DINAS
Pasal 7
- (1) Bahan pakaian dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD berupa kain wool atau yang sejenis.
- (2) Standar harga bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Daerah yang berlaku.
PARAF KOORDINASI
SAID MAKSUM, S.H.
SEKRETARIS DPRD
KEPALA BAGIAN HUKUM
Drs. ABU MANSUR, M.I.S.
ANIK SUWARNI, S.H., M.Si.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 2015.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Penetapan: Ditetapkan di Trenggalek pada tanggal 9 Juli 2015 BUPATI TRENGGALEK,

Verifikasi: TTD MULYADI WR

Penetapan: Diundangkan di Trenggalek pada tanggal 9 Juli 2015

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK, TTD ALI MUSTOFA BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2015 NOMOR 36

Penandatangan: Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, ANIK SUWARNI Nip . 19650919 199602 2 001 PARAF KOORDINASI

Penandatangan: KEPALA BPKAD SAID MAKSUM, S.H.

Penandatangan: SEKRETARIS DPRD

Penandatangan: KEPALA BAGIAN HUKUM Drs. ABU MANSUR, M.I.S. ANIK SUWARNI, S.H., M.Si.