PERATURAN BUPATI TABALONG Nomor 06 Tahun 2011 tentang PELAKSANAAN PENAMBAHAN PENYERT AAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDIT AN RAKY AT DI KABUPATAEN TABALONG TAHUN 2011 DENGAN RAHMA T TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TABALONG, (berlaku 14 Februari 2011)
Pembukaan
Menimbang bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2010 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Di Kabupaten Tabalong, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Penambahan Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Di Kabupaten Tabalong Tahun 2011;
Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nom or 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerab (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubab beberapa kali, terakhir dengan Undang› Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 TallUn 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 12);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 1 Tahun 1990 tentang Penyertaan Modal Daerah Tingkat II Tabalong Pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 4 Tahun 1991 seri D Nomor Seri 2);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01 );
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 06 Tahun 2010 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Di Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 );
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 18 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 18);
Menetapkan
12. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Penambahan Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Di Kabupaten Tabalong Tahun 2010 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 16);
13. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 26 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 28);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT DI KABUPATEN TABALONG TAHUN2011.
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
- I. Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam penyertaan modal daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak ketiga, dan/atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan.
2. Penambahan Penyertaan Modal adalah nilai yang menambahkan jumlah modal daerah pada suatu usaha bersama atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu.
3. BPR di Kabupaten Tabalong adalah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Haruai, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kelua, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Muara Uya.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
Pasal 2
- ( 1) Penyertaan modal yang berasal dari Pemerintah Kabupaten Tabalong sampai dengan tahun 2010 pada BPR di Kabupaten Tabalong masing› masing:
- a. BPR Kelua sebesar Rp. 1.905.750.000,(satu milyar sembilan ratus lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- b. BPR Haruai sebesar Rp. 1.931.723.274,(satu milyar sembilan ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah);
- c. BPR Muara Uya sebesar Rp. 1.953.476.578,(satu milyar sembilan ratus lima puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah);
- (2) Pada tahun 2011 dilakukan pelaksanaan penambahan penyertaan modal oleh Pemerintah Kabupaten Tabalong sebesar Rp. 3.000.000.000,(tiga milyar rupiah) yang berasal dari APBD Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2011, dengan rincian pada masing-masing BPR sebagai berikut :
- a. BPR Kelua sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- b. BPR Haruai sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- c. BPR Muara Uya sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- (3) Dengan adanya pelaksanaan penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka jumlah penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Tabalong pada masing-masing BPR sebagai berikut:
- a. BPR Kelua sebesar Rp. 2.905.750.000,(dua milyar sembilan ratus lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- b. BPR Haruai sebesar Rp. 2.931.700.000,(dua milyar sembilan ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- c. BPR Muara Uya sebesar Rp. 2.953.450.000,- (dua milyar sembilan ratus lima puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
Pasal 3
Mekanisme atau prosedur pencairan dan pertanggungjawaban pelaksanaan penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Tabalong Tahun 2011 pada BPR di Kabupaten Tabalong sesuai ketentuan yang berlaku.
Pasal 4
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Penetapan: Ditetapkan di Tanjung pada tanggal 14 Februari 2011

Penetapan: Diundangkan di Tanjung pada tanggal 14 ..:&lt;,ebruari 201 1

Penandatangan: BUPATI ~NGLYPH(cmap:df00), 7 HMAN RAMSYI

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG, H. ABDEL F ADILLAH BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2011 NOMOR 06