PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK Nomor 15 Tahun 2016 tentang RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN (berlaku 13 September 2016)
Pembukaan
Mengingat
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 15 TAHUN 2016
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TRENGGALEK,
Menimbang : a. bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pelayanan
- kesehatan yang baik dan optimal;
- b. bahwa laboratorium kesehatan daerah milik Pemerintah Daerah merupakan sarana pelayanan kesehatan yang berperan sebagai pendukung maupun penegak diagnosis penyakit dan upaya kesehatan yang optimal, untuk memberikan layanan kesehatan yang bermutu dan mudah diakses oleh masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9)
PARAF KOORDINASI
Dr. SUGITO TEGUH
KEPALA DINAS
KESEHATAN
- sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotaparaja Surabaya dengan merubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
PARAF KOORDINASI
Dr. SUGITO TEGUH
KEPALA DINAS
KESEHATAN
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
dan
BUPATI TRENGGALEK
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri ## BAB II
NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 2
Dengan nama retribusi pelayanan kesehatan dipungut retribusi atas pelayanan dan tindakan yang diberikan oleh Labkesda.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 3
Objek retribusi pelayanan kesehatan adalah semua jenis dan klasifikasi pelayanan di Labkesda.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 4
Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan kesehatan di Labkesda.
PARAF KOORDINASI
Dr. SUGITO TEGUH
KEPALA DINAS
KESEHATAN
BAB III - GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 5
Pasal 5
Retribusi pelayanan kesehatan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.
BAB IV - JENIS-JENIS PELAYANAN KESEHATAN DI LABKESDA Pasal 6
Pasal 6
Pelayanan kesehatan di Labkesda berupa Pemeriksaan penunjang diagnostik dan pelayanan lain yang meliputi:
- a. Pemeriksaan Laboratorim Klinik;
- b. Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Masyarakat; dan
- c. Pelayanan Incinerator .
BAB IV - JENIS-JENIS PELAYANAN KESEHATAN DI LABKESDA Pasal 6
Pasal 7
- (1) Pelayanan Pemeriksaan Laboratorim Klinik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi pelayanan Pemeriksaan urine, hematologi, imunologi dan serologi, kimia klinik, parasitologi dan bakteriologi klinik yang diwujudkan dalam bentuk Karcis harian sesuai jenis Pemeriksaan yang diterima.
- (2) Pelayanan Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi pelayanan Pemeriksaan bakteriologi air, kimia air, bahan tambahan makanan diantaranya pemakaian pewarna, borak, formalin, dan pemanis yang diwujudkan dalam bentuk karcis harian sesuai jenis Pemeriksaan yang diterima.
- (3) Pelayanan Incenerator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi pelayanan pembakaran sampah medis padat yang diwujudkan dalam bentuk Karcis harian.
PARAF KOORDINASI
Dr. SUGITO TEGUH
KEPALA DINAS
KESEHATAN
BAB V - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 8
Pasal 8
## CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 8
BAB V - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 8
Pasal 9
- (1) Prinsip dalam penetapan besarnya Tarif Retribusi pelayanan kesehatan di Labkesda dengan tujuan untuk meningkatkan mutu dan akses pelayanan penunjang kesehatan.
- (2) Sasaran penetapan besarnya Tarif Retribusi pelayanan penunjang kesehatan yaitu untuk menutup sebagian/seluruh biaya pelayanan meliputi biaya sarana, biaya operasional, dan pemeliharaan serta jasa pelayanan disesuaikan dengan kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan penunjang kesehatan di Labkesda.
BAB VII - STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Pasal 10
Pasal 10
Struktur dan besarnya Tarif Retribusi tercantum dalam
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Penetapan: Ditetapkan di Trenggalek pada tanggal 13 September 2016 BUPATI TRENGGALEK,d TTD EMIL ELESTIANTO

Penetapan: Diundangkan di Trenggalek pada tanggal 13 September 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK, TTD ALI MUSTOFA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2016 NOMOR 14 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 238-15/2016

Penandatangan: Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, ANIK SUWARNI Nip . 19650919 199602 2 001 PARAF KOORDINASI Dr. SUGITO TEGUH

Penandatangan: KEPALA DINAS KESEHATAN
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

PARAF KOORDINASI

Dr. SUGITO TEGUH

KEPALA DINAS

KESEHATAN

## BAB VIII

## PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peninjauan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB IX WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI Pasal 12

Retribusi dipungut dimana pelayanan laboratorium itu diberikan di wilayah Daerah.

## BAB X TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

## Pasal 13

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Karcis atau kupon.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

PARAF KOORDINASI

Dr. SUGITO TEGUH

KEPALA DINAS

KESEHATAN

- (4) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan surat teguran.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB XI

## PEMANFAATAN

## Pasal 14

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi digunakan seluruhnya untuk meningkatkan mutu pelayanan di Labkesda, setelah melalui mekanisme perencanaan kegiatan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Seluruh penerimaan fungsional bagi laboratorium dapat digunakan langsung untuk biaya operasional, pemeliharaan, dan peningkatan sumber daya manusia dengan proporsi sebagai berikut:
- a. pengeluaran untuk biaya operasional dan pemeliharaan sebesar 55% (lima puluh lima persen); dan
- b. pengeluaran untuk pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia 45% (empat puluh lima persen).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB XII

## TATA CARA PENERIMAAN RETRIBUSI

## Pasal 15

Seluruh penerimaan retribusi pelayanan kesehatan di Labkesda disetor bruto ke RKUD.

PARAF KOORDINASI

Dr. SUGITO TEGUH

KEPALA DINAS

KESEHATAN

## BAB XIII

## TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

## Pasal 16

- (1) Pembayaran retribusi terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Wajib Retribusi sejak diterbitkannya SKRD.
- (3) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetor ke RKUD.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, tempat pembayaran dan penyetoran retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB XIV

## PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

## Pasal 17

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi pelayanan kesehatan di Labkesda.
- (2) Pengurangan dan keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan mempertimbangkan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat fungsi obyek retribusi.
- (4) Pembebasan retribusi pelayanan kesehatan di Labkesda diberikan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi pelayanan kesehatan di Labkesda diatur dalam Peraturan Bupati.

PARAF KOORDINASI

Dr. SUGITO TEGUH

KEPALA DINAS

KESEHATAN

## BAB XV

## KEDALUWARSA PENAGIHAN

## Pasal 18

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
- a. diterbitkan surat teguran; atau
- b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

## Pasal 19

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PARAF KOORDINASI

Dr. SUGITO TEGUH

KEPALA DINAS

KESEHATAN

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB XVI PENYIDIKAN Pasal 20

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

PARAF KOORDINASI

Dr. SUGITO TEGUH

KEPALA DINAS

KESEHATAN

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya Penyidikan dan menyampaikan hasil Penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## BAB XVII KETENTUAN PIDANA Pasal 21

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

PARAF KOORDINASI

Dr. SUGITO TEGUH

KEPALA DINAS

KESEHATAN

## BAB XVIII

## KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

## BAB XIX KETENTUAN PENUTUP Pasal 23

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

## Pasal 24

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

PARAF KOORDINASI

Dr. SUGITO TEGUH

KEPALA DINAS

KESEHATAN

## Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek pada tanggal 13 September 2016 BUPATI TRENGGALEK,d TTD EMIL ELESTIANTO

Diundangkan di Trenggalek pada tanggal 13 September 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK, TTD ALI MUSTOFA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2016 NOMOR 14 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK PROVINSI JAWA

TIMUR NOMOR 238-15/2016

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,


ANIK SUWARNI Nip . 19650919 199602 2 001

PARAF KOORDINASI

Dr. SUGITO TEGUH

KEPALA DINAS

KESEHATAN

## PENJELASAN

ATAS

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK

## NOMOR 15 TAHUN 2016

## TENTANG

## RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

## I. UMUM

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan otonomi Kepala Daerah secara luas, nyata dan bertanggung jawab di bidang kesehatan yang berkaitan dengan pemungutan retribusi merupakan kewenangan Pemerintah Kota/Kabupaten.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, untuk memungut retribusi yang berkaitan dengan pelayanan laboratorium kesehatan di Labkesda yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Dinas Kesehatan perlu diatur dalam Peraturan Daerah.

Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang mengatur tarif Retribusi Puskesmas dengan jaringannya dan Labkesda, sudah tidak sesuai dengan landasan saat ini disamping itu dengan ditetapkannya Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, maka tarif layanan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Laboratorium Kesehatan Daerah belum diusulkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah dan sesuai dengan perkembangan teknologi laboratorium dalam rangka memasukkan penambahan jenis pelayanan dan kondisi perekonomian dewasa ini perlu diadakan penyesuaian sekaligus penyempurnaan, sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi

PARAF KOORDINASI

Dr. SUGITO TEGUH

KEPALA DINAS

KESEHATAN

Pelayanan Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan diganti dengan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Jenis pelayanan kesehatan di Labkesda khusus penggunaan incenerator setelah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

PARAF KOORDINASI

Dr. SUGITO TEGUH

KEPALA DINAS

KESEHATAN

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 66

PARAF KOORDINASI

Dr. SUGITO TEGUH

KEPALA DINAS

KESEHATAN