UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 23 Tahun 1964 tentang PERUBAHAN DAN TAMBAHAN ORDONANSI PAJAK PENDAPATAN 1944 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang : bahwa dalam rangka mengusahakan keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran Negara dengan menaikan penghasilan Negara sesuai dengan pasal 31 Deklarasi Ekonomi tertanggal 28 Maret 1963 dianggap perlu untuk merubah dan menyesuaikan Ordonansi Pajak Pendapatan 1944 dengan kebijaksanaan Pemerintah jangka pendek di bidang ekonomi dan keuangan;
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat 1 dan pasal 23 Undang-undang Dasar;
2. Ordonansi Pajak Pendapatan 1944 sebagaimana telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang No. 55 Prp tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No. 173);
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN DAN TAMBAHAN ORDONANSI PAJAK PENDAPATAN 1944.
Pasal 1
Ordonansi Pajak Pendapatan 1944 sebagaimana telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang No. 55 Prp tahun 1960 (Lembaran Negara tahun. 1960 No. 173) diubah dan ditambah sebagai berikut:
Pasal 3
- II. Pada pasal 3 huruf o titik koma di belakang kata-kata :
3. "bersangkutan" diganti dengan koma dan ditambah anak kalimat yang berbunyi : "atau jika harga jual atau nilai uang barang yang dimaksud itu tidak melebihi jumlah lima juta rupiah".
- III. Pada pasal 3 huruf p kata-kata : "limapuluhribu rupiah" diganti dengan "satujuta rupiah".
Pasal 5
6. "Pendapatan kotor untuk menghitung pendapatan bersihnya, dikurangi dengan bunga, tunjangan pensiun dan tunjangan seumurhidup yang terhutang".
- V. Pasal 5 ayat (1) huruf-huruf c, d dan e dihapuskan.
- VI. Pada pasal 5 ayat (2) ke-1 kata-kata : "dan iuran yang ditentukan pada ayat pertama pasal ini huruf a, b dan c" diubah menjadi :"yang ditentukan pada ayat pertama dari pasal ini huruf a dan b".
Pasal 6
10. "Ketentuan tersebut pada ayat (1) tidak diberlakukan terhadap penghasilan seorang wanita yang semata-mata diperoleh sebagai hasil pekerjaan selaku buruh seperti dimaksud dalam pasal 17a ayat (3) ke-2".
Pasal 7
- VIII. Pasal 7 dihapuskan.
Pasal 8
- IX. Pasal 8 diubah seluruhnya dan dibaca sebagai berikut:
Pasal 17
- VIII. Pasal 7 dihapuskan.
- IX. Pasal 8 diubah seluruhnya dan dibaca sebagai berikut:
- (1) Tidak dipungut pajak, apabila pendapatan bersih setahun seorang wajib-pajak yang dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) tidak melebihi batas pendapatan minimum kena pajak seperti
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: ditetapkan di bawah ini : Rp. 180.000,- untuk diri wajib-pajak; ditambah dengan Rp. 84.000,- untuk tiap-tiap istri yang sah dan ditambah lagi dengan Rp. 60. 000,- untuk tiap-tiap orang keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis lurus dari wajib-pajak yang menjadi tanggungan sepenuhnya, begitu pula untuk tiap orang anak angkat, dengan pengertian bahwa jumlah orang keluarga dimaksud tidak boleh melebihi 10 (sepuluh) orang.

Penandatangan: - (2) Batas pendapatan minimum kena pajak dan batas-batas yang dimaksud pada pasal 3 huruf o dan p setiap kali, bilamana dipandang perlu ditetapkan oleh Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan.

Penetapan: - (3) Pendapatan bersih yang melebihi batas pendapatan minimum seperti dimaksud dalam ayat (1) dari pasal ini disebut pendapatan-sisa-kena-pajak atas dasar mana pajak dihitung menurut tarip yang ditetapkan di bawah ini : - (4) Tarip seperti tertera dalam ayat (3) pasal ini ditrapkan pada pendapatan kotor seorang wajib-pajak yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dan dalam pasal 2a ayat (1) dan (3).

Penandatangan: - (5) Pengeluaran-pengeluaran wajib-pajak untuk keperluan pemberian sumbangan kepada badan-badan yang ditunjuk oleh Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan; dikurangkan setinggi-tingginya tiga perseratus dari pendapatansisa-kena-pajaknya tersebut". - X. A. Pada pasal 8b ayat (1) ditambah ketentuan ke-6 yang berbunyi sebagai berikut :

Penandatangan: 6. "Keuntungan yang diperoleh karena penjualan atau penukaran harta gerak dan barang tak-gerak dimaksud pada pasal 2d dan pasal 2e, satu dan lain menurut Keputusan Kepala Direktorat Pajak". - B. Ayat (2) pasal 8b diganti dengan yang baru dan yang berbunyi sebagai berikut : 2. "Tarip paja untuk bagian pendapatan bersih yang ditetapkan tersendiri itu berjumlah sepuluh perseratus, kecuali jika menurut ketentuan pasal 8, pajaknya akan lebih rendah". - XI. Pada pasal 8 ayat (1) rangkaian kata-kata : "tarip B dari pasal 8, jika pajak itu dihitung menurut pendapatan bersih setahun sebesar delapanbelasribu rupiah atau lebih" dihapuskan dan diganti dengan kata-kata : "tarip pasal 8 ayat (3)". - XII. Pasal 10 ayat-ayat (2), (3) dan (4) dihapuskan. - XIII. Pasal 11 ayat (1a) rangkaian kata-kata : "berjumlah delapanbelasribu rupiah atau lebih setahun" dihapuskan dan diganti dengan kata-kata : "setahun melebihi batas pendapatan minimum seperti dimaksudkan dalam pasal 8 ayat (1)". - XIV. Pasal 11 ayat (3) rangkaian kata-kata : yang terakhir di belakang "koma" sesudah kata-kata : "persen" yang berbunyi : "kecuali jika jumlah pajak itu ditetapkan menurut. pasal 7" dihapuskan dan "koma" di belakang "persen" diganti dengan "titik". - XV. Pasal 12 ayat (10) dihapuskan. - XVI. Pasal 14c seluruhnya dihapuskan. - XVII. Pasal 14d ayat (6) dihapuskan. - XVIII. Pasal 15 ayat (2) "titik koma" diganti dengan "titik", rangkaian kata-kata sesudah "titik koma" "kohir yang oleh Ketua panitia itu" dihapuskan. - XIX. Pasal 15 ayat (2a) kata-kata: "dan ketua panitia" dihapuskan. - XX. Pasal 15 ayat (2b) dihapuskan. XXI. Pasal 17 ayat (4) dihapuskan dan diganti: "Jika penanggung-pajak lalai dalam membayar pajak yang terhutang sebelum, atau pada hari pembayaran, maka ia dikenakan bunga sebesar lima persen dari bagian yang tidak terbayar, untuk tiap-tiap bulan - sebagian dari sebulan dihitung untuk sebulan penuh - dari hari jatuh pembayaran hingga hari penyetoran". XXII. Pasal 17a ayat (2) diubah seluruhnya dan diganti sehingga berbunyi :

Penandatangan: "Juga para penerbit dan mereka yang melakukan perusahaan dan pekerjaan, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan, berkewajiban melakukan potongan pajak yang terhutang atas honorarium-honorarium yang mereka bayarkan". XXII. Pada pasal 21 ayat (2) rangkaian kata-kata yang berbunyi" . ... terhadap para anggota panitia pajak dimaksud pada Pasal 10 dan. . . ." dihapuskan. XXIII. Pada pasal 22 ayat (1) sesudah kalimat yang berbunyi "Mereka yang melakukan perusahaan" ditambah kata-kata "dan pekerjaan"

Penandatangan: XXIV. Di mana tercantum kata-kata: "Menteri Keuangan" dan "Kepala Jawatan Pajak" hendaknya dibaca: "Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan" dan "Kepala Direktorat Pajak". ## Pasal 2.

Penandatangan: Pelaksanaan selanjutnya diatur oleh Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan. ## Pasal 3. Undang-undang tentang Perubahan dan Tambahan Ordonansi Pajak Pendapatan 1944 ini mulai berlaku pada hari diundangkannya dan untuk pertama kalinya dilakukan terhadap pengenaan pajak pendapatan tahun takwim 1965, kecuali mengenai ketentuan terhadap pengenaan pajak pendapatan (kecil) yang sejak tahun takwim 1964 telah dihapuskan.

Penetapan: Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Disahkan di Jakarta pada tanggal 25 Nopember 1964. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd SUKARNO.

Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 Nopember 1964 SEKRETARIS NEGARA, ttd MOHD. ICHSAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1964 NOMOR 114
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## UNDANG-UNDANG No. 23 TAHUN 1964 TENTANG
PERUBAHAN DAN TAMBAHAN ORDONANSI PAJAK PENDAPATAN 1944.
## UMUM.
- A. Peraturan-peraturan pajak pendapatan yang kini berlaku dalam keadaan sekarang ternyata mengandung beberapa kelemahan. Menurut ketentuan-ketentuan yang ada, Direktorat Pajak harus memberikan sebagian besar dari tenaganya yang sudah sangat terbatas pada wajib-pajak-wajib-pajak yang menurut perimbangan sekarang tidak banyak menghasilkan uang pajak. Pembebesan tenaga dari pekerjaan yang kurang menghasilkan ini mengandung kemungkinan memberikan pelayanan yang lebih baik pada golongan wajib-pajak yang lebih besar artinya bagi Keuangan Negara. Di samping itu tarip yang sekarang berlaku, cepat sekali menimbulkan pada wajib pajak yang bonafide keseganan untuk bekerja lebih berat karena penghasilan yang menurut ukuran sekarang belum terlalu tinggi telah terkena tarip pajak yang sangat berat. Karena tarip yang progresipnya sangat berat ini pula maka timbul pula lebih banyak hasrat untuk menyembunyikan sebagian dari penghasilan yang seharusnya dikenakan pajak.
Perubahan-perubahan peraturan yang diusulkan bermaksud memperbaiki kelemahankelemahan yang diuraikan di atas dan dengan demikian dapat memberikan kegairahan bekerja kepada produsen jasa dan barang pada umumnya tanpa menurunkan penghasilan Negara, bahkan diharapkan akan dapat diperoleh kenaikan.
Perubahan-perubahan ini pada hakekatnya memenuhi Pernyataan-pernyataan dalam Dekon antara lain-lain menghendaki pengusahaan keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran Negara dengan menaikkan penghasilan Negara, yang harus dicapai dengan menggali sumber-sumber baru serta mengintensifkan penggalian sumbersumber lama dengan tidak menambah beban rakyat banyak (
PENJELASAN
Pasal 31
) dan perubahan dalam perpajakan yang dapat memberikan dorongan kepada inisiatif produsen guna memperluas dan memperbesar produksi mereka (pasal 7). Untuk massa rakyat yang berpendapatan rendah diadakan pendapatan minimum bebas pajak yang tinggi, sehingga Pajak Pendapatan Kecil, yang ditetapkan berdasarkan tanda-tanda kemampuan yang nampak, tetapi tidak melebihi pendapatan Rp. 18.000- setahun dan sebagian besar terdapat diperdesaan ikut dihapuskan. Untuk para usahawan dan hartawan diadakan ketentuan- ketentuan perpajakan yang memberi dorongan kepada mereka untuk berusaha di bidang produksi dan pengangkutan. Yang diatur di sini ialah penurunan tarip Pajak Pendapatan sedemikian sehingga tarip marginal sebesar 75%, yang dikenakan pada pendapatan di