PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA Nomor 6 Tahun 2016 tentang GARA PROVINS! SULAWESI UTARA PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA NOMOR 'j I TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KESEHATAN TIPE B KABUPATEN MINAHASA TENGGARA DENGAN RAHMAT 'l'UHAN YANG MAHA ESA BUPATI MINAHASA TENGGARA, bahwa dalarn rangka melaksanakan ketentuan (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
- Mengingat
BUPATI MINAHASA TENGGARA PROVINS! SULAWESI UTARA
PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA NOMOR 'j I TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KESEHATAN TIPE B KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
DENGAN RAHMAT 'l'UHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MINAHASA TENGGARA,
bahwa dalarn rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 6 Tahun 2016 ten tang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Tipe B Kabupaten Minahasa Tenggara;
1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ten tang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 201(5 rerrtarrg PerA.ngk0t Dc.:terAh (LembAriu1 Nogc;u'tl N�publili Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2016 Nomor 98).
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036);
lWEMUTUSKAN :
Menetapkan SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS
PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, KESEHATAN TIPE B KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
- 1 . Daerah adalah Kabupaten Minahasa Tenggara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri ## BAB IDI p
JKEJDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu Kedudukan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (2) Dinas Kesehatan Tipe B dipirnpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
2. ( 1) Dinas Kesehatan Tipe B merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
Bagian Kedua Tu gas
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Dinas Kesehatan Tipe B mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, dan pelayanan sumber daya kesehatan.
Bagian Ketiga Fungsi
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
Dinas Kesehatan Tipe B dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 2 menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis;
- d. pelayanan administrasi dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan berkaitan dengan tugas dan fungsinya. oleh Bupati yang
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5
Dinas Kesehatan Tipe B untuk mewadahi pelaksanaan fungsi Dinas Kesehatan dengan beban kerja yang sedang.
B.AlB UX
SUSVN.&amp;M OROANIGASI
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 6
Dinas Kesehatan Tipe B membawahkan :
- 1)
- Sekretaris Dinas membawahkan : a. Sub Bagian Program, Informasi clan Keuangan; b. Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian.
- 2) Bidang Kesahatan Masyarakat membawahkan:
- a) Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi;
- b) Seksi Promosi dan Pemberdayaan Kesehatan;
- c) Seksi Lingkungan Kesehatan Kerja dan Olahraga.
- a) Seksi Pelayanan Kesehatan;
- 3) Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan membawahkan :
- b) Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan;
- c) Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan;
- 4) Bidang Pencegahan dan Pengendalian membawahkan:
- a) Seksi Surveilans dan Imunisasi;
- b) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyalit Menular;
- c) Seksi Pencegahan Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 7
Bagan struktur organisasi Dinas Kesehatan Tipe B Kabupaten Minahasa Tenggara sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BB JrV U1RAXAl\l TUG.AS Kepala Dinas

## Pasal 8

Kepala Dinas mempunyai tugas :

- a. Perumusan kebijakan teknis;
- b. Penyusunan perencanaan, pengkoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas;
- c. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kesehatan;
- d. Penyelenggaraan urusan administrasi kesekretariatan;
- e. Penyelenggaraan urusan di bidang kesehatan masyarakat;
- f. Penyelenggaraan urusan di bidang pelayanan dan sumber daya kesehatan;
- g. Penyelenggaraan urusan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
- h. Penyelenggaraan urusan kelompok jabatan fungsional;
1. Pelaporan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

## Bagian Kedua SokretAt'iat

## Pasal 9

- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi:
- 1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, mempunyai tugas penyelengaraan pelayanan administrasi, hukum, kepegawaian, perencanaan, keuangan dan umum serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;
- a. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan administrasi umum, perencanaan program, dan anggaran dan ketatausahan;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan perencanaan program dan anggaran.
- b. pengkoordinasian, singkronisasi dan integrasi pelayanan administrasi kepegawaian;
- d. membuat dan menyusun laporan kegiatan; dan
- 3) Sub bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian mempunyai tugas :
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- a. mengelola administrasi umum, perlengkapan dan kepegawaian dengan cara menyusun program, mengendalikan dan mengkoordinasikan serta memeriksa dan mengevaluasi sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan sebagaimana mestinya;
- c. menyiapkan peralatan dan menyajikan kebutuhan sesuai perintah dan ketentuan yang berlaku, serta membersihkan dan merawat peralatan yang digunakan agar tetap terawat;
- b. menerima, memeriksa dan mengumpulkan bah.an dan data barang milik negara serta mengklasifikasikan dan menyimpan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk tercapainya sasaran sesuai yang diharapkan;
- d. mengadministrasikan setiap kegiatan pimpinan, menerirna, mencatat, menyimpan surat serta dokumen lainnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar pelaksanaan tugas pimpinan berjalan lancar;
- f. melaksanakan tugas protokol sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
- e. menerima, mencatat, menyimpan surat serta dokumen lainnya sesuai denganprosedur dan ketentuan yang berlaku, agar pelaksanaan tugas berjalan lancar;
- g. menyiapkan peralatan dan menyajikan kebutuhan sesuai perintah dan ketentuan yang berlaku, serta membersihkan dan merawat peralatan yang digunakan agar tetap terawat, mengadministrasikan dan mengatur pengelolaan gudang dan peralatan kantor;
- i. mengkoordinasikan usulan pensiun dan pembuatan SKP Aparatur Sipil Negara:
- h. menyusun program, mengendalikan dan mengkoordinasikan serta mengevaluasi kebutuhan perlengkapan rumah tangga sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan sebagaimana mestinya;

- j. mengkoordim;u�,ikAn pembi.10.t:i:l.n Anjab d1:i.t). ABK A,P(;l.f?:ltus· Sipil Negara;
1. Mengkoordinasikan usulan Kenaikan Pangkat dan Ijin belajar Aparatur Sipil Negara;
- k. mengkoordinasikan surat masuk keluar dan pengusulan cuti Aparatr Sipil Negara;
- m. mengkoordinasikan pembuatan laporan dan surat teguran disiplin Aparatur Sipil Negara;
- o. mengkoordinasikan absensi Aparatur Sipil Negara;
- n. mengkoordinasikan Data Aparatur Sipil Negara;
- p. mengawasi pengarsipan data-data;
- r. membuat dan menyusun laporan kegiatan; dan
- q. mengkoordinasikan pelaksanaan urusan gaji berkala Aparatur Sipil Negara;
- s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.
- 4) Sub Bagian Birta Program, Informasi dart Keuangan, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana anggaran dan pelaporan keuangan; b. menyusun rencana program kegiatan dan pelaporan
13. pelaksanaan program kegiatan;
- c. menganalisa laporan akuntabilitas keuangan;
- d. meneliti pelaksanaan administrasi keuangan;
- e. mengkordinasikan pengendalian anggaran, penerimaan kas dan pengeluaran kas;
- f. evaluasi monitoring penatausahaan pengelolaan keuangan;
- g. menyiapkan, menyusun rencana pengembangan sistem dan prosedur akuntansi;
- h. rnembuat dart menyusun laporan kegiatan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

## Bagian Ketiga Bidang Kesehatan Masyarakat

## Pasal 10

- ( 1 ) Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat;
- (2) Dalam menyelenggarakan tugasnya, Bidang Kesehatan Masyarakat, mempunyai fungsi :
- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang kesehatan keluarga dan gizi, promosi dan pemberdayaan kesehatan serta lingkungan kesehatan kerja dan olahraga;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan keluarga dan gizi, promosi dan pemberdayaan kesehatan serta lingkungan kesehatan kerja dan olahraga;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kesehatan keluarga dan gizi, promosi dan pemberdayaan kesehatan serta lingkungan kesehatan kerja dan olahraga;
- cl. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan keluarga dan gizi, promosi dan pemberdayaan kesehatan serta lingkungan kesehatan kerja dan olahraga;

- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan keluarga dan gtzt, promoai da.n pemberctay,u:1.n kcmehlll.t..'!n serta lingkungan kesehatan kerja dan olahraga;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas.
- f. pelaksanaan administrasi kesehatan keluarga dan gizi, promosi clan pemberdayaan kesehatan serta lingkungan kesehatan kerja dan olahraga;
- (3) Seksi Kesehatan Keluarga dan gizi, mempunyai tugas:
- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga dan gizi;
- a. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan keluarga dan gizi;
- c. Melaksanakan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga dan gizi;
- d. Memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan keluarga dan gizi;
- e. Memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga dan gizi;
- f. Melaksanakan pelayanan administrasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas;
- g. Menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program bimdal upaya kesehatan ibu dan usia lanjut;
- h. Membuat tata kerja dan menelaah kegiatan bimdal upaya kesehatan ibu dan usia lanjut;
1. Melakukan koordinasi lintas program dan lintas sektor terkait, mengenal pembinaan dan pengendalian upaya kesehatan dan usia lanjut;
- j. Melakukan bimbingan teknis serta pengendalian program upaya kesehatan ibu dan usia lanjut;
- k. Menyelenggarakan pelatihan program bimdal upaya kesehatan ibu dan usia lanjut;
1. Melakukan pencatatan dan pelaporan pembinaan dan pengendalian upaya kesehatan ibu dan usia lanjut sesuai juklak dan juknis yang ada;
- m. Melakukan monitoring dan evaluasi program bimdal upaya kesehatan ibu dan usia lanjut;
- n. Menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program bimdal upaya kesehatan anak dan remaja;
- o. Membuat tata kerja dan menelaah kegiatan bimdal upaya kesehatan anak dan remaja
- p. Melakukan koordinasi lintas program dan lintas sektor terkait, mengenai pembinaan dan pengendalian upaya kesehatan anak dan remaja;
- r. Menyelenggarakan pelatihan program bimdal upaya kesehatan gizi, anak dan remaja;
- q. bimbingan teknis serta pengendalian program upaya kesehatan anak dan remaja;
- s. Melakukan pencatatan dan pelaporan pembinaan dan pengendalian upaya kesehatan gizi, anak dan remaja sesuai juklak dan juknis yang ada;
- t. Membuat monitoring dan evaluasi program bimdal upaya kesehatan anak dan remaja dan perbaikan gizi;
- u. Menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program bimdal upaya perbaikan gizi;
- v. Melakukan koordinasi lintas program dan lintas sektor terkait, mengenai pembinaan dan pengendalian upaya perbaikan f:!izi:

- w. Melalrukan pencatatan dan pelaporan pembinaan dan pengendalian upaya perbaikan gizi sesuai Ju.kla.k dan juknis yang ada;
- y. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bi dang.
- x. Membuat dan menyusun laporan kegiatan;
- z. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.
- a. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang promosi dan pemberdayaan kesehatan;
- (4) Seksi Promosi dan Pemberdayaan Kesehatan mempunyai tugas:
- b. memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
- c. memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
- d. melaksanakan pelayanan administrasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas;
- e. menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program bimdal upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat;
- f. membuat tata kerja dan menelaah kegiatan bimdal upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat;
- g. melakukan koordinasi lintas program dan lintas sektor terkait, mengenai pembinaan dan pengendalian upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat;
- h. melakukan bimbingan teknis serta pengendalian program upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat;
- i. menyelenggarakan pelatihan program bimdal upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat;
- J. melakukan pencatatan dan pelaporan pembinaan dan pengendalian upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat;
- k. monitoring dan evaluasi program bimdal upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat;
- I. menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program bimdal penyuluhan kesehatan dan peran serta masyarakat;
18. m.menyusun kegiatan bimdal penyuluhan kesehatan dan peran serta masyarakat;
- n. melakukan koordinasi lintas program dan lintas sektor terkait, mengenai pembinaan dan pengendalian penyuluhan kesehatan dan peran serta masyarakat;
- o. melakukan bimbingan teknis serta pengendalian program penyuluhan kesehatan dan peran serta masyarakat;
- q. melakukan pencatatan dan pelaporan pembinaan dan pengendalian penyuluhan kesehatan dan peran serta masyarakat sesuai juklak dan juknis yang ada;
- p. menyelenggarakan pelatihan program bimdal penyuluhan kesehatan dan peran serta masyarakat;
- r. melakukan monitoring dan evaluasi program bimdal penyuluhan kesehatan dan peran serta masyarakat;
- t. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang
- s. membuat dan menyusun laporan kegiatan;
- u. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

- (5) Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan 01'ihi"QSQ tnoinr,,unyC'-li tugcati:
- b. melaksanakan kebijakan operasional di bidang kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan operasional di bidang kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;
- c. memberikan bimbingan teknis dan supervrsi di kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;
- e. melaksanakan pelayanan administrasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas;
- d. memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;
- f. menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis bimdal kesehatan lingkungan;
- h. membuat tata kerja dan menelaah kegiatan bimdal kesehatan lingkungan yang meliputi pengawasan kualitas air minum, pengawasan kualitas air bersih, pengawasan kualitas air di tempat umum, pengawasan kualitas air tanah, pengolahan makanan dan minuman, tempat-tempat umum, industri, pengawasan radiasi, pencemaran udara;
- g. melakukan koordinasi lintas program dan lintas sektor terkait bimdal kesehatan lingkungan;
1. melakukan pencatatan dan pelaporan pembinaan dan pengendalian kesehatan lingkungan;
- j. melakukan monitoring dan evaluasi program bimdal kesehatan lingk.ungan.
- k. pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh kepala bidang.

## Bagian Keempat Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan

## Pasal 1 1

- (2) Dalam menyelenggarakan tugasnya, Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan mempunyai fungsi:
2. ( 1 ) Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan dan sumber daya kesehatan.
- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan, termasuk peningkatan mutunya, pelayanan kesehatatan tradisional, kefarmasian, alat kesehatatan dan sumber daya manusia kesehatan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan, termasuk peningkatan mutunya, pelayanan kesehatatan tradisional, kefarmasian, alat kesehatatan dan sumber daya manusia kesehatan;
- c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan, termasuk peningkatan mutunya, pelayanan kesehatatan tradisional, kefarmasian, alat kesehatatan dsn sumber daya manusia kesehatan;

- d. pemantauan evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan ke�ehatan prirner, peJAy2n4n kcr.1eha.tw'i :"Ujuluu.-1, termasuk peningkatan mutunya, pelayanan kesehatatan tradisional, kefarmasian, alat kesehatatan dan sumber daya manusia kesehatan.
- (3) Seksi Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas:
- e. pelaksanaan tugas lain diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
- a. mengkoordinasi dan fasilitasi bidang pelayanan kesehatan primer;
- c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatanprimer;
- b. mengkoordinasi dan fasilitasi bidang pelayanan kesehatan tradisional;
- d. menyiapkan bahan perumusan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan radisional;
- e. melaksanakan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer;
- f. melaksanakan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan tradisional;
- g. memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan kesehatan primer;
- h. memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan kesehatan tradisional;
1. memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan pnmer;
- J. memantau, rnengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan;
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya.
- (4) Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan operasional di
17. bidang kefarmasian dan alat kesehatan;
- b. melaksanakan kebijakan operasional di bidang pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan;
- c. memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan;
- d. memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kefarmasian dan alat kesehatan;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya.
- (5) Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan operasional di bidang sumber daya manusia kesehatan;
- b. melaksanakan kebijakan operasional di bidang sumber daya manusia kesehatan;
- c. memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang sumber daya manusia kesehatan;
- d. memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang sumber daya manusia kesehatan;
- e. melaksanakan penerbitan surat izin praktek tenaga kesehatan;
- f. melakukan perencanaan dan pengembangan sdmk untuk UKM dan UKP.

- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

## Bagian kelima

Bidang Pelayanan Dan Sumber Daya Kesehatan

## Pasal 12

- ( 1 ) Bidang Pelayanan Dan Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan kesehatan, kefarmasian dan alat kesehatan, dan sumber daya manusia kesehatan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugasnya Bidang Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan mempunyai fungsi:
- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan, termasuk peningkatan mutunya, pelayanan kesehatatan tradisional, kefarmasian, alat kesehatatan dan sumber daya manusia kesehatan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan, termasuk peningkatan mutunya, pelayanan kesehatatan tradisional, kefarmasian, alat kesehatatan dan sumber daya manusia kesehatan;
- d. pernantauan evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan, termasuk peningkatan mutunya, pelayanan kesehatatan tradisional, kefarmasian, alat kesehatatan dan sumber daya manusia kesehatan;
- c. penyiapan bimbingan teknis clan supervisi di bidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan, termasuk peningkatan mutunya, pelayanan kesehatatan tradisional, kefarmasian, alat kesehatatan dan sumber daya manusia kesehatan;
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (3) Seksi Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas:
- a. Mengkoordinasi dan fasilitasi bidang pelayanan kesehatan primer
- b. Mengkoordinasi dan fasilitasi bidang pelayanan kesehatan tradisional
- c. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan Primer
- d. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan radisional
- e. Melaksanakan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan Primer
- f. Melaksanakan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan tradisional
- g. Memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan kesehatan primer
- h. Memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan kesehatan tradisional
1. Memantau, rnengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer;
- J. Memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan tradisional; dan

- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesua.i derigari bidahg tugasnya.
- (4) Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan operasional di bidang kefarmasian
- c. melaksanakan kebijakan operasional di bidang pelayanan kefarmasian
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan operasional di bidang pelayanan alat kesehatan
- d. melaksanakan kebijakan operasional di bidang pelayanan alat kesehatan
- e. memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan kefarmasian
- f. memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan alat kesehatan
- g. memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan kefarmasian
- h. memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan alat kesehatan; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya
- (5) Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan tugas:
- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan operasional di bidang sumber daya manusia kesehatan
- b. Melaksanakan kebijakan operasional di bidang sumber daya manusia kesehatan
- c. Memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang sumber daya manusia kesehatan
- d. Memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang sumber daya manusia kesehatan
- e. Melaksanakan penerbitan surat izin praktek tenaga kesehatan
- f. Melakukan perencanaan dan pengembangan SDMK untuk UKM dan UKP
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya

## Pasal 13

Bidang, Sub Bagian, Seksi dipimpin oleh seorang Kepala.

## BAB V UNIT PELAKSANA TEKNJ!:S

## Pasal 14

- a. Unit Pelaksana Teknis berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- b. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kesehatan berbentuk Rumah Sakit Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat.
- c. Rumah Sakit Daerah dipimpin oleh direktur rumah sakit daerah.
- d. Pusat Kesehatan Masyarakat dipimpin oleh kepala pusat kesehatan masyarakat.
- e. Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja rumah sakit daerah dan pengelolaan keuangan rumah sakit daerah diatur dalam peraturan bupati setelah

- dikeluakan peraturan yang mengatur tentang rumah sakit dae:rah,
- f. Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja pusat kesehatan masyarakat diatur dengan peraturan bupati setelah dikeluakan peraturan yang mengatur tentang pusat kesehatan masyarakat.

## Pasal 15

Rumah sakit daerah dan pusat kesehatan masyarakat adalah unit pelaksana teknis yang bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.

## :2.ABWI JABATANPElR.&amp;NGKATDAJERAH

## Pasal 26

- 1) K.epala Dinas merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama;
- 2) Sekretaris Dinas merupakan jabatan struktural eselon Illa atau jabatan administrator;
- 3) Kepala Bidang pada Dinas Kesehatan merupakan jabatan struktural eselon IIlb atau jabatan administrator;
- 4) K.epala Sub Bagian, Kepala Seksi merupakan jabatan eselon !Va atau jabatan pengawas;

## Pasal27

Selain jabatan pada sebagaimana dimaksud dalam pasal 26, pada Perangkat Daerah terdapat jabatan pelaksana dan jabatan fungsional.

## KERJA

## Pasal 28

- ( 1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing;
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- (3) Setiap pimpinan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk clan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya;
- (5) Setiap laporan yan.g diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan 5ebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya;

•

- (6) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada ataaan, te.mhu�Rn lApQr�n wajih c:lhuunpttlU:ii.tt lt1:.1pa.dc1 satuan organisasi lainyang secara fungsional mempunyai hubungan kerja; dan
- (7) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

## JBAJEB VJIKI JKEWlWJP(l)K: JJABATAN lFUNGSIONAL

Pasal 29

Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Kesehatan Tipe 8 mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional program sesuai keahliannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## ElAlB KX

## KETENTUAN l?ERALJrlHIAN

## Pasal 30

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Nomor 4c Tahun 2011 ten tang Penjabaran Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Kesehatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## BA.BX KETENTUAN J?ENUTUP

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara

Ditetapkan di Ratahan Pada tanggal J.-1 Uove� 2016


J.Al\liIES SUMENDAP

Diundangkan di Ratahan Pada Tanggal ..2..t µovetwbv-

2016

SEKRE'll'��:RAH KABUl?A'll'EN MINAHASA�


FARRY FREYKE LllWE

SERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN 2016 NOMOR ?&gt;'7-

•

·

,

•

1 1 g

z

C:cl

�

:::&gt;

0...

ro

�

ro

C:cl c,

E-&lt;

-

?:

z

&lt;

C:cl

:r:

a:

�

C:cl tr:

&lt;

Cl

z

&lt;t:

-

�

�

C:cl

�

s

�

C:cl

0::

in rn

z

-

0

o

�

z

Cl

&lt;

1

1