PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK Nomor 25 Tahun 2014 tentang PELAYANAN RAWAT INAP DI PUSKESMAS (berlaku 1 April 2014)
Pembukaan
Mengingat :
WALIKOTA PONTIANAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 25 TAHUN 2014
TENTANG
PELAYANAN RAWAT INAP DI PUSKESMAS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PONTIANAK,
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 128/Menkes/SK/II/2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat, maka perlu diberikan pelayanan kesehatan perorangan berupa rawat inap di Pelayanan Kesehatan Strata Pertama untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
- b. bahwa pelayanan rawat inap diperlukan untuk meningkatkan pelayanan pengobatan tingkat dasar di Puskesmas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelayanan Rawat Inap di Puskesmas;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475) ;
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang -Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan,(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Bidang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7 Seri E Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 10 Seri D Nomor 1), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Nomor 10 terakhir Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 3 );
16. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pelayanan Publik Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 3 Seri E Nomor 3);
17. Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Tanpa Biaya Bagi Penduduk Kota Pontianak Melalui Kartu Sehat Puskesmas (Berita Daerah Tahun 2013 Nomor 10);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAYANAN RAWAT INAP DI PUSKESMAS.
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Daerah Kota Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kota Pontianak.
3. Walikota adalah Walikota Pontianak.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pontianak.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Pontianak.
6. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang tinggal di wilayah Kota Pontianak serta memiliki bukti kependudukan.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat dan Unit Pelaksana Kegiatan Pusat Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disingkat UPTD dan UPK Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang bertanggung jawab menyelenggarakan pelayanan kesehatan di wilayah kerja beserta jaringannya.
8. Puskesmas Perawatan adalah Puskesmas yang dilengkapi dengan fasilitas perawatan yang berfungsi sebagai rujukan antara dan dapat melaksanakan tindakan pra rujukan, sebelum dirujuk ke institusi rujukan.
9. Puskesmas PONED adalah Puskesmas yang melaksanakan Pelayanan Obstetri Neonatus Emergensi Dasar.
10. TFC (Terauphetic Feeding Center) adalah Pusat pemulihan gizi buruk
11. Pelayanan kesehatan adalah upaya kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang diselenggarakan di Puskesmas.
12. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung di fasilitas pelayanan kesehatan.
13. Gawat Darurat adalah keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera guna penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan lebih lanjut.
14. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan terhadap orang yang masuk Puskesmas dan menempati tempat tidur untuk keperluan observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan kesehatan lainnya di ruang rawat inap.
15. Puskesmas Rawat Inap terdiri dari :
- a. UPTD Puskesmas Kecamatan Pontianak Utara Jl. Khatulistiwa No. 151 Pontianak.
- b. UPK Puskesmas Kampung Dalam Jl. Tanjung Raya I Pontianak.
- c. UPK Puskesmas Karya Mulia Jl. Ampera Pontianak.
- d. UPK Puskesmas Alianyang Jl. Alianyang Pontianak.
- e. UPTD Puskesmas Kecamatan Pontianak Timur Jl. Tanjung Raya II Pontianak.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2
Pasal 2
- (1) Maksud disusunnya peraturan ini adalah untuk mengatur mekanisme pemberian pelayanan rawat inap di UPTD dan UPK Puskesmas.
- (2) Tujuan peraturan ini adalah :
- a. meningkatkan cakupan pelayanan rawat inap di Puskesmas dan cakupan pelayanan persalinan oleh tenaga kesehatan;
- b. meningkatkan efektifitas penanganan kasus Gizi Buruk: dan
- c. meningkatkan Derajat Kesehatan masyarakat Kota Pontianak.
BAB III - RUANG LINGKUP Pasal 3
Pasal 3
Ruang lingkup dalam Peraturan Walikota ini meliputi :
- a. sasaran;
- b. jenis Pelayanan;
- c. waktu Pelayanan dan lama perawatan;
- d. pembiayaan;
- e. pencatatan dan pelaporan; dan
- f. pembinaan dan pengawasan.
BAB IV - SASARAN Pasal 4
Pasal 4
Sasaran penerima pelayanan rawat inap adalah penduduk Kota Pontianak dan penduduk luar Kota Pontianak.
BAB V - JENIS PELAYANAN Pasal 5
Pasal 5
Jenis pelayanan yang diberikan adalah :
- a. rawat inap pada Pelayanan Kesehatan Strata Pertama di UPTD Puskesmas Pontianak Utara.
- b. persalinan normal dan PONED di :
3. -UPK Puskesmas Karya Mulia.
4. -UPK Puskesmas Alianyang.
5. -UPK Puskesmas Kampung Dalam.
- c. Perawatan gizi buruk di TFC UPTD Puskesmas Pontianak Timur.
BAB VI - WAKTU PELAYANAN DAN LAMA PERAWATAN Pasal 6
Pasal 6
- (1) Waktu operasional pelayanan rawat inap selama 24 jam di UPTD dan UPK Puskesmas.
- (2) Lamanya perawatan pasien disesuaikan dengan indikasi medis adalah:
- a. rawat inap pada pelayanan kesehatan strata pertama paling lama 3(tiga) hari.
- b. persalinan normal dan PONED paling lama sesuai SOP yang berlaku.
- c. Gizi buruk di TFC paling lama 90 (sembilan puluh) hari.
- (3) Apabila ditemukan indikasi medis yang tidak mampu dilayani oleh puskesmas rawat inap maka pasien harus segera dirujuk ke fasilitas kesehatan yang lebih tinggi.
BAB VII - PEMBIAYAAN Pasal 7
Pasal 7
- (1) Pembiayaan atas pelayanan rawat inap mengacu pada Peraturan Daerah Tarif Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Pemerintah Kota Pontianak.
- (2) Pembiayaan atas pelayanan pasien dalam dan luar Kota Pontianak yang tidak memiliki Jaminan Kesehatan Nasional berpedoman pada Peraturan Daerah.
- (3) Pembiayaan pembelian obat diluar E- Catalog sebagaimana dimaksud ayat (2) menjadi tanggung jawab pasien yang bersangkutan.
BAB VIII - PENCATATAN DAN PELAPORAN Pasal 8
Pasal 8
- (1) UPTD dan UPK Puskesmas yang memberikan pelayanan rawat inap sebagaimana dimaksud Pasal 5 berkewajiban membuat pencatatan dan pelaporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) UPTD dan UPK Puskesmas membuat laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) dikirimkan sebelum tanggal 10 (sepuluh) dibulan berikutnya kepada Dinas.
BAB IX - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 9
Pasal 9
- (1) Pembinaan dalam rangka menstandarisasi pelayanan dilaksanakan berjenjang secara internal oleh Dinas maupun secara eksternal oleh instansi terkait lainnya.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan rawat inap dilakukan oleh pengawas internal dan eksternal.
BAB X - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Penetapan: Ditetapkan di Pontianak pada tanggal 1 April 2014 WALIKOTA PONTIANAK, ttd SUTARMIDJI

Penetapan: Diundangkan di Pontianak pada tanggal 1 April 2014

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK, ttd MOCHAMAD AKIP BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2014 NOMOR 25