UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 10 Tahun 1992 tentang PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA SEJAHTERA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
:
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 1992 TENTANG
PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA SEJAHTERA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
a. bahwa hakikat pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia;
- b. bahwa pembangunan nasional mencakup semua matra dan aspek kehidupan termasuk kuantitas penduduk, kualitas penduduk. dan kualitas keluarga serta persebaran penduduk untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. bahwa jumlah penduduk yang besar dan kurang serasi, kurang selaras, serta kurang seimbang dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan dapat mempengaruhi segala segi pembangunan dan kehidupan masyarakat, sedangkan jumlah penduduk yang besar dan berkualitas merupakan salah satu modal dasar dan faktor dominan bagi pembangunan nasional;
- d. bahwa karena itu, kuantitas penduduk dikendalikan, kualitas penduduk dan kualitas keluarga dikembangkan, serta mobilitas penduduk diarahkan agar menjadi sumber daya manusia yang tangguh bagi pembangunan dan ketahanan nasional;
- e. bahwa peraturan perundang-undangan yang ada belum mengatur secara menyeluruh mengenai perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera;
- f. bahwa dalam upaya pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk dan kualitas keluarga, serta pengarahan mobilitas penduduk tersebut di atas dipandang perlu untuk menetapkan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera dengan Undang-undang;
Mengingat : Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA SEJAHTERA.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:
1. Penduduk adalah orang dalam matranya sebagai diri pribadi, anggota keluarga, anggota masyarakat, warga negara, dan himpunan kuantitas yang bertempat tinggal di suatu tempat dalam batas wilayah negara pada waktu tertentu.
2. Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, ciri utama, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial, budaya, agama serta lingkungan penduduk tersebut.
3. Perkembangan kependudukan adalah segala kegiatan yang
- 3 - berhubungan dengan perubahan keadaan penduduk yang meliputi kuantitas, kualitas, dan mobilitas yang mempunyai pengaruh terhadap pembangunan dan lingkungan hidup.
4. Kualitas penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan non fisik serta ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang merupakan dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang berbudaya, berkepribadian, dan layak.
5. Kemandirian penduduk adalah sikap mental penduduk dalam mendayagunakan kemampuan dan potensi diri yang sebesar-besarnya bagi dirinya dan pembangunan.
6. Masyarakat rentan adalah penduduk yang dalam berbagai matranya tidak atau kurang mendapat kesempatan untuk mengembangkan potensinya sebagai akibat dari keadaan fisik dan non fisiknya.
7. Mobilitas penduduk adalah gerak keruangan penduduk dengan melewati batas administrasi Daerah Tingkat II.
8. Persebaran penduduk adalah kondisi sebaran penduduk secara keruangan.
9. Penyebaran penduduk adalah upaya mengubah persebaran penduduk agar serasi, selaras, dan seimbang dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
10. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-isteri, atau suami-isteri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
11. Keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk ## BAB II ASAS, ARAH, DAN TUJUAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Pengelolaan upaya perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera berasaskan perikehidupan dalam keseimbangan, manfaat, dan pembangunan berkelanjutan untuk mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
- (1) Perkembangan kependudukan diarahkan pada pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk serta pengarahan mobilitas penduduk sebagai potensi sumber daya manusia agar menjadi kekuatan pembangunan bangsa dan ketahanan nasional serta dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi penduduk dan mengangkat harkat dan martabat manusia dalam segala matra kependudukannya.
- (2) Pembangunan keluarga sejahtera diarahkan pada pengembangan
- 6 - kualitas keluarga melalui upaya keluarga berencana dalam rangka membudayakan norma keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
- (1) Perkembanan kependudukan bertujuan untuk mewujudkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara kuantitas, kualitas, persebaran penduduk dengan lingkungan hidup.
- (2) Pembangunan keluarga sejahtera bertujuan untuk mengembangkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tenteram, dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.
BAB III - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 5
- (1) Setiap penduduk mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam upaya perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera.
- (2) Hak dan kewajiban setiap penduduk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi semua matra penduduk yang terdiri dari matra diri pribadi, anggota keluarga, anggota masyarakat, warga negara, dan himpunan kuantitas.
BAB III - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 6
Hak penduduk yang dikaitkan dengan matra penduduk meliputi:
- a. hak penduduk sebagai diri pribadi yang meliputi hak untuk
- 7 - membentuk keluarga, hak mengembangkan kualitas diri dan kualitas hidupnya, serta hak untuk bertempat tinggal dan pindah ke lingkungan yang serasi, selaras, dan seimbang dengan diri dan kemampuannya;
- b. hak penduduk sebagai anggota masyarakat yang meliputi hak untuk mengembangkan kekayaan budaya, hak untuk mengembangkan kemampuan bersama sebagai kelompok, hak atas pemanfaatan wilayah warisan adat, serta hak untuk melestarikan atau mengembangkan perilaku kehidupan budayanya;
- c. hak penduduk sebagai warga negara yang meliputi pengakuan atas harkat dan martabat yang sama, hak memperoleh dan mempertahankan ruang hidupnya;
- d. hak penduduk sebagai himpunan kuantitas yang meliputi hak untuk diperhitungkan dalam kebijaksanaan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera dalam pembangunan nasional.
BAB III - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 7
Setiap penduduk sebagai anggota keluarga mempunyai hak untuk membangun keluarga sejahtera dengan mempunyai anak yang jumlahnya ideal, atau mengangkat anak, atau memberikan pendidikan kehidupan berkeluarga kepada anak-anak serta hak lain guna mewujudkan keluarga sejahtera.
BAB III - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 8
- (1) Setiap penduduk berkewajiban mewujudkan dan memelihara keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara kuantitas, kualitas, dan mobilitasnya dengan lingkungan hidup serta ## BAB IV UPAYA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN
PEMBANGUNAN KELUARGA SEJAHTERA
BAB III - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 9
- (1) Untuk mewujudkan arah dan tujuan perkembangan kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) dilakukan upaya pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, dan pengarahan mobilitas penduduk.
- (2) Untuk mewujudkan arah dan tujuan pembangunan keluarga sejahtera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (2) dilakukan upaya pembinaan dan pengembangan kualitas keluarga.
- (3) Penyelenggaraan upaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah dan atau masyarakat secara terpadu bersama-sama dengan upaya-upaya lain dengan ## BAB V PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN Bagian Pertama Kuantitas Penduduk
BAB III - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 10
- (1) Pemerintah menctapkan kebijaksanaan pengendalian kuantitas penduduk yang diatur dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penetapan kebijaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan pada keserasian, keselarasan, dan kescimbangan antara jumlah penduduk dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta kondisi perkembangan sosial ekonomi dan sosial budaya.
- (3) Kebijaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berhubungan dengan penetapan jumlah, struktur, dan komposisi, pertumbuhan dan persebaran penduduk yang ideal, melalui upaya penurunan angka kematian, pengaturan kelahiran, dan pengarahan mobilitas penduduk yang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (4) Penetapan kebijaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan pada tingkat nasional dan daerah serta ditetapkan dari waktu ke waktu
BAB III - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 11
- (1) Pemerintah menetapkan kebijaksanaan penyelenggaraan pengembangan kualitas penduduk yang diatur dengan peraturan
- 10 - perundang-undangan.
- (2) Penetapan kebijaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diarahkan pada terwujudnya kualitas penduduk sebagai potensi sumber daya manusia, pengguna dan pemelihara lingkungan, dan pembina keserasian manusia dalam lingkungan hidup untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan.
- (3) Kebijaksanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan melalui pengembangan kualitas fisik dan nonfisik.
BAB III - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 12
- (1) Pengembangan kualitas fisik, nonfisik, dan pembinaan penduduk serta pelayanan terhadap penduduk diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas setiap penduduk sesuai dengan harkat dan martabat serta potensi masing-masing secara optimal.
- (2) Upaya pengembangan kualitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui perbaikan kondisi penduduk dalam segala matranya dengan pengadaan sarana, fasilitas, serta kesempatan untuk memperoleh pendidikan, pelatihan, dan konsultasi.
- (3) Penyelenggaraan perbaikan kondisi penduduk dilakukan dengan
BAB III - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 13
- (1) Untuk mengembangkan potensi optimal dari semua penduduk secara merata, Pemerintah memberikan kemudahan untuk pembangunan kualitas masyarakat rentan.
- (2) Bentuk, jenis, dan sifat kemudahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Bagian Ketiga Mobilitas Penduduk
BAB III - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 14
- (1) Pemerintah menetapkan kebijaksanaan pengarahan mobilitas dan atau penyebaran penduduk untuk mencapai persebaran penduduk yang optimal, didasarkan pada keseimbangan antara jumlah penduduk dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (2) Kebijaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan pada tingkat nasional dan daerah serta ditetapkan dari waktu ke waktu.
- (3) Ketentuan mengenai kebijaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
BAB VI PEMBANGUNAN KELUARGA SEJAHTERA Bagian Pertama Kualitas Keluarga
BAB III - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 15
- (1) Pemerintah menetapkan kebijaksanaan penyelenggaraan pengembangan kualitas keluarga yang diatur dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penetapan kebijaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diarahkan pada terwujudnya kualitas keluarga yang berciri kemandirian dan ketahanan keluarga sebagai potensi sumber daya manusia,pengguna dan pemelihara lingkungan, dan pembina keserasian manusia dalam lingkungan hidup untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan.
- (3) Kebijaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
- 12 - diselenggarakan mclalui pembinaan dan atau pelayanan keluarga.
Bagian Kedua Keluarga Berencana
BAB III - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 16
- (1) Untuk mewujudkan pembangunan keluarga sejahtera, Pemerintah menetapkan kebijaksanaan upaya penyelenggaraan keluarga berencana.
- (2) Kebijaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan upaya peningkatan keterpaduan dan peran serta masyarakat, pembinaan keluarga dan pengaturan kelahiran dengan
BAB III - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 17
- (1) Pengaturan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) diselenggarakan dengan tata cara yang berdaya guna dan berhasil guna serta dapat diterima oleh pasangan suami isteri sesuai dengan pilihannya.
- (2) Penyelenggaraan pengaturan kelahiran dilakukan dengan cara yang dapat dipertanggungjawabkan dari segi keschatan, etik, dan agama yang dianut penduduk yang bersangkutan.
BAB III - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 18
Setiap pasangan suami-istri (dapat menentukan pilihannya dalam merencanakan dan mengatur jumlah anak dan jarak antara kelahiran anak yang berlandaskan pada kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap generasi, sekarang maupun generasi mendatang.
BAB III - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 19
Suami dan istri mempunyai hak dan kewajiban yang sama serta kedudukan yang sederajat dalam menentukan cara pengaturan kelahiran.
BAB III - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 20
- (1) Penggunaan alat, obat, dan cara pengaturan kehamilan yang menimbulkan risiko terhadap kesehatan dilakukan atas petunjuk dan atau oleh tenaga kesehatan yang berwenang untuk itu.
- (2) Tata cara penggunaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan menurut standar profesi kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB III - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 21
Mempertunjukkan dan atau memperagakan alat, obat, dan cara pengaturan kehamilan hanya dapat dilakukan oleh tenaga yang berwenang di bidang penyelenggaraan keluarga berencana serla dilaksanakan di tempat dan dengan cara yang layak.
BAB III - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 22
- (1) Pemerintah mengatur pengadaan dan atau penyebaran alat dan obat pengaturan kehamilan
BAB III - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 23
- (1) Untuk membudayakan norma keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera Pemerintah melakukan upaya peningkatan :
- a. penyuluhan, pembinaan, dan atau pelayanan pengaturan kelahiran;
- b. penyediaan sarana dan prasarana yang diperlukan bagi pelayanan pengaturan kehamilan;
- c. bimbingan terhadap penentuan usia perkawinan dan usia melahirkan yang ideal.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan peraturan perundang-undangan.
PERANSERTA MASYARAKAT
BAB VII - PERANSERTA MASYARAKAT
Pasal 24
- (1) Setiap penduduk mempunyai hak dan kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperanserta dalam upaya perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera.
- (2) Peranserta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui lembaga swadaya dan organisasi masyarakat, pihak swasta, dan perorangan, secara sukarela dan mandiri serta sesuai dengan kemampuan masing-masing.
BAB VIII - PEMBINAAN
Pasal 25
- (1) Pemerintah melakukan pembinaan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan upaya perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera.
- (2) Pembinaan yang dilakukan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertujuan untuk :
- a. menjaga kelancaran pelaksanaan dan melakukan pengawasan agar upaya pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, dan pengarahan mobilitas penduduk sesuai dengan tujuan perkembangan kependudukan;
- b. menjaga kelancaran pelaksanaan dan melakukan pengawasan agar penyelenggaraan keluarga berencana serta upaya lainnya dapat mewujudkan keluarga sejahtera.
- (3) Dalam rangka melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pemerintah berkewajiban melakukan :
- a. pengumpulan, pengolahan, dan analisis informal untuk pemantauan upaya perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera;
- b. perkiraan dari waktu ke waktu dan penetapan sasaran upaya perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera dalam perencanaan pembangunan nasional;
- c. pengendalian dampak pembangunan terhadap perkembangan
- 16 - kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera, serta dampak perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera terhadap pembangunan dan lingkungan hidup;
- d. upaya dan langkah-langkah guna mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera.
- (4) Selain dari kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pemerintah dan atau masyarakat berkewajiban melakukan :
- a. komunikasi, informasi, dan edukasi terhadap penduduk tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera;
- b. pembinaan yang mendorong kelancaran pelaksanaan upaya perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera;
- c. penelitian dan pengembangan di bidang kependudukan dan keluarga sejahtera;
- d. kegiatan lain yang dipandang perlu.
- (5) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan peraturan perundang-undangan.
BAB VIII - PEMBINAAN
Pasal 26
- (1) Untuk menegakkan ketentuan dalam Undang-undang ini, Pemerintah mengambil tindakan dan langkah guna mendorong ditingkatkannya upaya perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera.
- (2) Tindakan dan langkah Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan peraturan perundang-undangan.
BAB VIII - PEMBINAAN
Pasal 27
Pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB IX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28
Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan upaya perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini.
BAB IX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Disahkan di Jakarta pada tanggal 16 April 1992

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SOEHARTO

Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 April 1992

Penandatangan: ## MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA MOERDIONO
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 1992 TENTANG PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA SEJAHTERA
## UMUM
1. Sasaran utama Pembangunan Jangka Panjang adalah terciptanya kualitas manusia dan kualitas masyarakat Indonesia yang maju dalam suasana tenteram dan sejahtera lahir dan batin, dalam tata kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dalam suasana kehidupan bangsa Indonesia yang serba serasi, selaras, dan berkeseimbangan dalam hubungan antara sesama manusia, manusia dengan masyarakat dan manusia dengan alam lingkungannya, serta bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Dalam rangka mencapai sasaran utama tersebut di atas, perlu diadakan upaya perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera dengan tujuan terwujudnya keserasian, keselarasan, dan keseimbangan kuantitas, kualitas, dan persebaran penduduk serta terwujudnya kualitas keluarga sejahtera dalam rangka membangun manusia Indonesia seutuhnya.
Jumlah penduduk yang besar dan berkualitas merupakan modal pelaksanaan pembangunan dan potensi bagi peningkatan pembangunan di segala bidang. Namun jumlah penduduk yang besar apabila tidak diupayakan pengembangan kualitasnya dapat merupakan beban bagi pembangunan dan dapat mengurangi hasil-hasil pembangunan yang dapat dinikmati oleh rakyat. Karena itu untuk mengendalikan dan sekaligus memanfaatkan jumlah
- 20 - penduduk yang besar, diperlukan upaya pengaturan pengembangan kualitas penduduk dan kualitas keluarga yang pelaksanaannya diselenggarakan secara menyeluruh dan terpadu antar sektor Pemerintah, dan antara Pemerintah dengan masyarakat.
3. Mengingat kebijaksanaan kependudukan dan keluarga sejahtera meliputi berbagai aspek, antara lain kewarganegaraan, sensus penduduk, kesehatan, tenaga kerja, transmigrasi, perkawinan, kesejahteraan sosial, kesejahteraan anak, lingkungan hidup, yang telah diatur dalam berbagai undang-undang, maka dalam Undang-undang ini diatur aspek perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera.
4. Kebijaksanaan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera diarahkan kepada pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk dan kualitas keluarga, dan pengarahan mobilitas penduduk sebagai sumber daya manusia agar menjadi kekuatan pembangunan bangsa yang efektif dalam rangka mewujudkan mutu kehidupan masyarakat yang senantiasa meningkat secara lebih terpadu. Kebijaksanaan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera diselenggarakan untuk mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara kuantitas, kualitas, dan persebaran penduduk dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
Upaya pembangunan keluarga sejahtera, termasuk keluarga berencana, bukan hanya semata-mata untuk pengaturan kelahiran, tetapi juga untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan sejahtera. Upaya pengaturan kelahiran menuju pada keluarga kecil, sehat, babagia, dan sejahtera yang telah dilaksanakan melalui pengembangan norma keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera, memberikan landasan bagi terpenuhinya kaidah tentang jumlah anggota keluarga yang ideal, yang memungkinkan kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga serta masyarakat.
Upaya perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera tetap didasarkan atas kesadaran, rasa tanggung-jawab, dan secara sukarela, dengan memperhatikan nilai-nilai agama serta norma sosial dan kesusilaan.
5. Lingkup pengaturan Undang-undang ini meliputi semua penduduk yang bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penduduk di Indonesia dibagi dalam warga negara Republik Indonesia, warga negara asing, dan diplomat perwakilan negara asing.
Undang-undang ini berlaku bagi warga negara Republik Indonesia dan warga negara asing yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai penduduk Indonesia, sedangkan terhadap diplomat warga negara asing sebagai penduduk Indonesia diberlakukan ketentuan menurut peraturan perundang-undangan dan atau konvensi yang berlaku.
6. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, untuk memberikan keluwesan pengaturan masalah-masalah yang berkaitan dengan kependudukan, khususnya perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera dengan upaya penyelenggaraan keluarga berencana, dalam Undang-undang ini hanya dirumuskan hal-hal yang bersifat umum, sehingga memudahkan untuk penyesuaiannya apabila terjadi perkembangan keadaan di kemudian hari.
PASAL DEMI PASAL
##
PENJELASAN
Pasal 1
Istilah-istilah yang dirumuskan dalam Pasal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman pengertian