Unknown Unknown Nomor 1 Tahun 2008 tentang PAJAK PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET DENGAN RAKMATTUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LABUHANBATU, enimbang engingat : a. bahwa di Kabupaten Labuhanbatu terdapat beberapa tempat pengeloiaan dan pengusahaan burung walet yang merupakan salah satu objek Pajak Daerah guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dalam rangka mewujudkan Otonomi Daerah; - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud - huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah ' tentang Pajak Pengeloiaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet. : 1 Undang - Undang Nomor 7 DrtTahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten -Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Proplnsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092); 2. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang -Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 3. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi . Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419); 4. Undang - Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888); 5. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) ; sebagaimana telah diubah dengan Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ; Undang Nomor 34 Tahun 2000 6. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi , Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Repubfik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 , Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 3851); 7. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 , Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4389); 8. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4437) sehagaimana telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4548); 9. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat - r " Dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Undang tentang Pelaksanaan Kitab Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 2. 11 . Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Baru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 19 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3542); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3803) ; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138); 4enetapkan : braturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 llntang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Tiegara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 01 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 04 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Labuhanbatu. Dengan Persetujuan Bersama iA/AN PER (berlaku Unknown)
Pembukaan
berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud - huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah ' tentang Pajak Pengeloiaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet.
: 1
.
Undang - Undang Nomor 7 DrtTahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten -Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Proplnsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2
2. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang -Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi . Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang - Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
5. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) ; sebagaimana telah diubah dengan Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ; Undang Nomor 34 Tahun 2000
3
6. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi , Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Repubfik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 , Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 3851);
7. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 , Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4437) sehagaimana telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4548);
9. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
- r "
4
Dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Undang tentang Pelaksanaan Kitab Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. 11 . Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Baru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 19 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3542);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3803) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
4enetapkan :
r
5
braturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 llntang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Tiegara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 01 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 04 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Labuhanbatu.
Dengan Persetujuan Bersama iA/AN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU dan
BUPATt LABUHANBATU
MEMUTUSKAN:
PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET.
BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1
Daiam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
- 1 . Daerah adaiah Kabupaten Labuhanbatu.
- Pemerintah Daerah adaiah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Daerah. 2 .
- Bupati adaiah Bupati Labuhanbatu. 3 .
- Dinas Pendapatan Daerah adaiah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu. 4 .
- Kepala Dinas adaiah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu. 5 .
- Pajak Daerah adaiah luran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau Badan Hukum kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah. 6 .
7
7. Burung Walet adalah Satwa liar yang termasuk marga collocalia fuchiaphaga, collocalia maxima, collocalia esculenta dan collocalia liachi.
8. Pengelolaan Burung Walet adalah Rangkaian pembinaan habitat dan pengendalian populasi burung walet di habitat aiami dan di luar habitat alami.
9. Habitat alami adalah meliputi kavvasan hutan · negara, kawasan konservasi dan gua aiam dan atau di luar kawasan yang tidak dibebani hak milik perorangan dan atau adat.
10. Di luar habitat alami adalah meliputi bangunan, rumah dan atau gedung.
5. 11 . Pajak Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet adalah Pajak yang dikenakan atas kegiatan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet.
12. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang terhutang menurut peraturan perundang -undangan perpajakan daerah.
13. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD yang telah terlegestrasi 1 (satu) tahun anggaran dan telah diperporasi di Dinas Pendapatan Daerah adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terhutang ke Kas · Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati .
14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Sementara (SKPDS) yang selanjutnya disingkat SKPDS adalah surat keputusan yang menentukan besamya jumlah pajak yang terhutang sementara.
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat keputusan yang menentukan besamya jumlah pajak yang terhutang.
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat keputusan yang menentukan besamya jumlah pajak yang terhutang, jumlah kredit pajak ,jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besamya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar. SKPDKB adalah surat
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat keputusan yang menentukan
9
tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang SKPDLB adalah surat selanjutnya disingkat keputusan yang menentukan besarnya jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang.
19. Surat Ketetapan Pajak Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah Surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terhutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terhutang dan tidak ada kredit pajak.
20. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah Surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
4. 21 . Badan Penyelesaian Sengketa Pajak adalah Badan Peradilan Pajak yang mempunyai tugas memeriksa dan memutuskan sengketa pajak berupa :
5. -banding terhadap keputusan yang berwenang.
6. -gugatan terhadap pelaksana peraturan perundang - undangan perpajakan di bidang penagihan.
BABII NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK
Pasal 2
Dengan nama Pajak Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet dipungut pajak atas setiap hasil produksi sarang burung walet yang diusahakannya.
Pasal 3
- (1 ) Objek Pajak Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet adalah setiap hasil produksi sarang burung walet yang diusahakannya .
- (2) Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) meliputi penjualan produksi sarang burung walet menurut kilogram .
Pasal 4
- (1 ) Subjek Pajak Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet baik di habitat alami maupun di luar habitat alami.
- (2) Wajib Pajak Pengeiolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet adalah pengusaha sarang burung waiet yang melakukan pengeiolaan dan pengusahaan sarang burung waiet baik di habitat aiami maupun di luar habitat alami.
Pasal 5
Dasar Pengenaan Pajak adaiah jumiah / hasil penjualan produksi sarang burung waiet menurut kilogram.
Pasal 6
Tanf Pajak ditetapkan sebesar 10 % (sepuiuh persen) dari jumiah / hasil penjualan produksi sarang burung waiet.
Pasal 7
- Pajak yang terhutang dipungut di Wilayah Kabupaten Labuhanbatu. (1)
- Besarnya Pajak terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5. (2)
BAB V
Pasal 8
Masa Pajak adaiah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwim.
BAB V
Pasal 9
Pajak terhutang dalam masa pajak terjadi pada saat diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).
13
BAB V
Pasal 10
- (1 ) Setiap Wajib pajak wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) hams diisi dengan jelas ,benar dan lengkap serta ditandatangani oieh wajib pajak atau kuasanya.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) harus disampaikan kepada Bupati selambat -lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oieh Perangkat Daerah yang bertugas mengeioia pendapatan daerah.
- (5) Apabiia Wajib Pajak melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), (2) dan (3) maka pemanenan sarang burung waietharus diiakukan secara bersama-sama dengan petugas yang ditunjuk Perangkat Daerah yang bertugas mengeioia pendapatan daerah.
- (6) Apabiia wajib Pajak melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) maka Pemerintah Daerah dapat memasang gembok / kunci lain pada pintu bangunan penangkar sarang burung walet sehingga Wajib Pajak /
Pengusaha tidak dapat melakukan pemanenan tanpa didampingi petugas yang ditunjuk.
TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK
BAB VI - Pasal 11
Pasal 12
- (1) Wajib Pajak yang membayar sendiri SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terhutang.
|
- (2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terhutangnya pajak , Bupati dapat menerbitkan :
- a. SKPDS
- c. SKPDKB
- b. SKPD
- d. SKPDKBT
- e. SKPDN
- (3) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diterbitkan :
BAB VI - Pasal 11
Pasal 13
- (1 ) Pembayaran pajak diiakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk o!eh Bupati sesuai waktu yang ditentukan daiam SPTPD, SKPD, SKPDKB'. SKPDKBTdan STPD.
- (2) Apabiia pembayaran pajak diiakukan lain yang ditunjuk , hasii penerimaan pajak harus dlsetor ke Kas Daerah selambat - lambatnya 1x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati Cq. Dinas Pendapatan Daerah.
- Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan SSPD yang teriegastrasi 1( satu ) tahun anggaran dan teiah diperporasi di Dinas Pendapatan Daerah. (3)
Pasai 14
- Pembayaran pajak harus dilakukan sekaiigus atau iunas. (1 )
- Bupati Cq. Dinas Pendapatan Daerah dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur pajak terhutang dalam kurun waktu tertentu , setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan. (2)
- (3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
- Bupati Cq. Dinas Pendapatan Daerah dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan (4)
bunga 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar .
- (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), ditetapkan oleh Bupati Cq. Dinas Pendapatan Daerah.
Pasa! 15
- (1 ) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasa! 13 diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (2) Bentuk, . ' " jenis , isi , ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) , ditetapkan oleh Bupati Cq' : Dinas Pendapatan Daerah.
.
BAB VIII - TATA CARA PENAGIHAN PAJAK Pasal 16
Pasal 16
- (1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeiuarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka vvaktu 7 (tujuh) hari setelah . tanggai Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, VVajib Pajak harus melunasi pajak yang terhutang.
- (3) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeiuarkan olen Bupati Cq. Kepaia Dinas Pendapatan Daerah.
BAB VIII - TATA CARA PENAGIHAN PAJAK Pasal 16
Pasal 17
- (1) Apabila jumlah yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa.
;
- (2) Bupati Cq. Kepala Dinas Pendapatan Daerah menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat 21 (dua puiuh satu) hari sejak tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.
Pasai 18
Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Bupati Cq. Kepala Dinas Pendapatan Daerah segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.
Pasai 19
Setelah diiakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum juga melunaSi hutang pajaknya, setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan , Bupati Cq. Kepala Dinas vPendapatan Daerah mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang
- v Negara.
BAB VIII - TATA CARA PENAGIHAN PAJAK Pasal 16
Pasal 20
Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, Juru Sita memberitahukan dengan segera secara tertuiis kepada Wajib Pajak.
BAB VIII - TATA CARA PENAGIHAN PAJAK Pasal 16
Pasal 21
Bentuk, jenis dan isi formuiir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihsn pajak daerah ditetapkan oieh Bupati Cq. Dinas Pendapatan Daerah.
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK
BAB IX - PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK
Pasal 22
- (1) Bupati Cq. Dinas Pendapatan Daerah ## BAB X
TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI
Pasa! 23
- (1) Bupati karena jabatan Cq. Dinas Pendapatan Daerah atau atas permohonan Wajib Pajak dapat :
- a. membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau 5TPD yang dalarn penerbltannya terdapat kesalahan tulis, kesala ' nan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
3. ^ b. membatalkan atau mengurangkan ketetapan pajak yang tidak benar.
- c. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terhutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan
Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
- pembetulan , pembatalan , (2) Permohonan pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Kepaia Daerah atau Pejabat Cq. Dinas Pendapatan Daerah seiambat-iambatnya 30 (tigs puiuh) hari sejak tanggai diterima SKPD , SKPDKB , SKPDKBT dan STPD dengan memberikan aiasan yang jelas.
- (3) Bupati atau Pejabat Cq. Dinas Pendapatan Daerah paling iama 3 (tiga) buian sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah levvat 3 (tiga) buian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati atau Pejabat Cq. Dinas Pendapatan Daerah tidak memberikan keputusan , permohonan pembetulan, pembataian , pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabuikan.
- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat Cq. Dinas Pendapatan Daerah atas suatu :
- a. SKPD
- b. SKPDKB
- c. SKPDKBT
- d. SKPDLB
- e. SKPDN
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) harus disampaikan secara tertulis paling iama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN diterima olen Wajib Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan ba . hwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuni karena keadaan diiuar kekuasaannya.
- (3) Bupati Cq. Kepala Dinas Pendapatan Daerah dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah memberikan keputusan.
- Apabila seteiah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat 3, Bupati atau Pejabat Cq. Dinas Pendapatan Daerah tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan aianggap dikabuikan. (4)
- Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) tidak menunda kewajiban meimbayar Pajak. (5)
- Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyeiesaian Sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) buian seteiah diterimanya keputusan keberatan dari Bupati. (1 )
- Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) tidak menunda kewajiban membayar pajak . (2)
BAB XI - KEBERATAN DAN BANDING Pasa! 24
Pasal 24
Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 atau banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 dikabuikan sebagian atau seluruhnya , kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan
BAB XI - KEBERATAN DAN BANDING Pasa! 24
Pasal 25
- Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyeiesaian Sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) buian seteiah diterimanya keputusan keberatan dari Bupati. (1 )
- Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) tidak menunda kewajiban membayar pajak . (2)
BAB XI - KEBERATAN DAN BANDING Pasa! 24
Pasal 26
Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 atau banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 dikabuikan sebagian atau seluruhnya , kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan
tiitambah imbaian bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
BAB xn PENGEM3AUAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK Pasai 27
- (1 ) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembaiian kelebihan pembayaran pajak kepada Bupati atau Pejabat secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya :
- a. nama dan alamat wajib pajak.
- c. besamya kelebihan pembayan pajak.
- b. aasa pajak.
- d. aiasan yang jelas .
- (2) Bupati Gq. Kepaia Dinas Pendapatan Daerah dalam jangka waktu paling lama 12 (dua beias) bulan sejak diterimanya permohonan pengembaiian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) harus. memberikan keputusan.
- (3) Apabiia jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui, Kepaia Daerah atau Pejabat Cq. Dinas Pendapatan Daerah tidak memberikan permohonan keputusan,
pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- Apabila Wajib Pajak mempunyai hutang pajak lainnya, sebagasmana dimaksud pada ayat (2) iangsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang pajak dimaksud. (4) pembayaran pajak kelebihan
- Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkanya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) . (5)
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB , Bupati atau Pejabat Cq. Dinas Pendapatan Daerah memberikan imbalan bunga 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.
BAB XI - KEBERATAN DAN BANDING Pasa! 24
Pasal 28
Apabiia kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan aengan hutang pajak lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Rasa! 27 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.
K A D A L U A R S A
- Hak untuk melakukan penagihan pajak, kadaiuarsa seteiah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak terhutangnya pajak , kecuaii apabiia wajib pajak melakukan tindak pidana d&amp;idang perpajakan. (1 )
- Kadaiuarsa * penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) tertangguh apabiia : (2)
- a. diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa.
- b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.
BAB XIV - KETENTUAN PIDANA Pasal 30
Pasal 30
- VVajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau meiampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling iama 1 (satu) tahun dan atau denda - paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terhurang . ( 1 )
- VVajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau meiampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terhutang . (2)
BAB XIV - KETENTUAN PIDANA Pasal 30
Pasal 31
Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terhutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak.
- (1 )
BAB XV - PENYIDIKAN Pasal 32
Pasal 32
- Pejabat Pegawai Negeri Sipi! tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah . diberi vvewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan
tindak pidana di bidang perpajakan daerah sebagaimana dimaksud da!3m Undang - Undang Norr . or 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang -Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpuikan dan meneliti keterangan atau laporamn berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jeias.
- b. menerima, mencari dan mengumpuikan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang diiakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah tersebut.
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- d. memeriksa buku buku , catatan -catatan dan dokumen -dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan.
- e. melakukan penggeiedahan mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen -dokumen iain serta melakukan penyitaan terhad3p bahan bukti tersebut. untuk
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- g. menyuruh berhenti , melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah.
7. i . memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
33
- j. menghentikan penyidikan.
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan ^ hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang - Undang Norr . or 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang -Undang Hukum Acara Pidana.
BAB XVI - KETENTUAN PENUTUP Pasal 33
Pasal 33
Hal - hai yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.
BAB XVI - KETENTUAN PENUTUP Pasal 33
Pasal 34
Peraturan Daerah ini mulai beriaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

Penetapan: Disahkan di Rantauprapat pada tanggai 31 Juli 2008

Penandatangan: BUPATI LABUHANBATU, dto T. MILWAN iundangkan di Rantauprapat pada tanggai 01 Agustus 2008

Penandatangan: it. SEKRETARISsBAERAH KABUPATEN LABUHANBATU, DAIIAH KABUPATEN LABUHANBATU TAHUN 2008 LEMBARAN WOMOR 2 SERI A NOMOR 1