PERATURAN BUPATI TANGERANG Nomor 51 Tahun 2016 tentang STANDAR PELAYANAN MINIMAL UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT SEPATAN PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANGERANG (berlaku 18 Agustus 2016)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI TANGERANG PROVINSI BANTEN
PERATURAN BUPATI TANGERANG
NOMOR 51 TAHUN 2016
TENTANG
STANDAR PELAYANAN MINIMAL UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT SEPATAN PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANGERANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANGERANG,
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pembangunan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Tangerang yang merupakan salah satu kewajiban dibidang pemerintahan, dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat yang bermutu sesuai dengan perkembangan masyarakat dan penyesuaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) perlu ditetapkan peraturan Standar Pelayanan Minimal Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Sepatan Kecamatan Sepatan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang;
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
Menetapkan
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1514);
13. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 42 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok, Rincian Tugas, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2015 Nomor 42);
MEMUTUSKAN:
- PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT SEPATAN PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANGERANG.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tangerang.
4. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dnas Kesehatan Kabupaten Tangerang.
5. Pemimpin adalah pemimpin PPK-BLUD UPT Puskesmas sekaligus pemegang kuasa manajemen tertinggi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati, yang karena jabatannya mempunyai tugas mengelola serta memimpin PPK-BLUD UPT Puskesmas kedalam maupun keluar.
6. Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Sepatan Kecamatan Sepatan yang selanjutnya disingkat UPT Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas yang menerapkan PPK-BLUD.
7. Standar Pelayanan Minimal UPT Puskesmas Sepatan Kecamatan Sepatan yang selanjutnya disebut SPM UPT Puskesmas adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal juga merupakan spesifikasi teknis tentang tolak ukur pelayanan minimum yang diberikan oleh Badan Layanan Umum kepada masyarakat.
8. Indikator Kinerja adalah variable yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan atau status dan memungkinkan dilakukan pengukuran terhadap perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu atau tolak ukur prestasi kuantitatif/kualitatif yang digunakan untuk mengukur terjadinya perubahan terhadap besaran target atau standar yang telah ditetapkan sebelumnya.
9. Standar adalah nilai tertentu yang telah ditetapkan berkaitan dengan sesuatu yang harus dicapai.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam memberikan pelayanan minimum oleh UPT Puskesmas dalam memberikan dan menjamin mutu serta meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk menjamin terpenuhinya kualitas pelayanan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
Bagian Kesatu Umum
BAB II - STANDAR PELAYANAN
Pasal 3
Standar pelayanan merupakan ukuran pelayanan yang diberikan oleh UPT Puskesmas.
BAB II - STANDAR PELAYANAN
Pasal 4
- (1) Standar pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus memenuhi persyaratan:
- a. fokus pada pelayanan;
- b. terukur;
- c. dapat dicapai;
- d. relevan dan dapat diandalkan; dan
- e. tepat waktu.
- (2) Yang dimaksud dengan fokus pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengutamakan kegiatan pelayanan yang menunjang terwujudnya tugas dan fungsl UPT Puskesmas.
- (3) Yang dimaksud dengan terukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan yang pencapaiannya dapat dinilai sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
- (4) Yang dimaksud dengan dapat dicapai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kegiatan nyata, dapat dihitung tingkat pencapaiannya, rasional, sesuai kemampuan dan tingkat pemanfaatannya
- (5) Yang dimaksud dengan relevan dan dapat diandalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kegiatan yang sejalan, berkaitan dan dapat dipercaya untuk menunjang tugas dan fungsi UPT Puskesmas.
- (6) Yang dimaksud dengan tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan kesesuaian jadwal dan kegiatan pelayanan yang telah ditetapkan.
Bagian Kedua Jenis Pelayanan
BAB II - STANDAR PELAYANAN
Pasal 5
- (1) Jenis Pelayanan UPT Puskesmas meliputi;
- a. pelayanan medik;
- b. pelayanan penunjang medik;
- c. pelayanan penunjang non medik; dan
- d. pelayanan bidang administrasi dan keuangan.
- (2) Pelayanan medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari pelayanan:
- a. gawat darurat;
- b. rawat inap;
- c. rawat jalan;
- d. persalinan;
- e. rekam medik; dan
- f. pencegahan dan pengendalian infeksi.
- (3) Pelayanan penunjang medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari pelayanan:
- a. Laboratorium;
- b. farmasi; dan
- c. gizi;
- (4) Pelayanan penunjang non medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari pelayanan:
- a. ambulance;
- b. pemeliharaan sarana alat kesehatan;
- c. pelayanan laundry ; dan
- d. keamanan.
- (5) Pelayanan bidang administrasi dan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari pelayanan:
- a. pasien keluarga miskin; dan
- b. administrasi dan manajemen.
Bagian Ketiga
SPM UPT Puskesmas
BAB II - STANDAR PELAYANAN
Pasal 6
- (1) UPT Puskesmas menyelenggarakan pelayanan kesehatan di UPT Puskesmas sesuai SPM UPT Puskesmas.
- (2) Penyelenggaraan Pelayanan kesehatan UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi jenis pelayanan, indikator kinerja dan target kinerja.
- (3) Jenis pelayanan, indikator kinerja dan target kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

## BAB III

## PENYELENGGARA SPM UPT PUSKESMAS Pasal 7

- (1) Pimpinan UPT Puskesmas bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan kesehatan di UPT Puskesmas sesuai dengan SPM UPT Puskesmas.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan di UPT Puskesmas sesuai SPM UPT Puskesmas dilakukan oleh tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan.
- (3) Dalam hal penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai SPM UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara operasional berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan.

## BAB IV PELAPORAN

## Pasal 8

- (1) Pemimpin menyampaikan laporan teknis tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM UPT Puskesmas kepada Bupati melalui kepala Dinas.
- (2) Laporan teknis tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan Bupati dalam membuat kebijakan.

## BAB V

## PEMBINAAN, MONITORING DAN EVALUASI

## Pasal 9

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dalam penyelenggaraan SPM UPT Puskesmas.
- (2) Pembinaan teknis penyelenggaraan SPM UPT Puskesmas dilaksanakan oleh Dinas.

## Pasal 10

- (1) Monitoring dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan pelayanan pada UPT Puskesmas telah berjalan sesuai dengan SPM UPT Puskesmas.
- (2) Ketentuan monitoring meliputi:
- a. membandingkan standar pelayanan minimal dengan indikator yang ada;
- b. waktu monitoring dilaksanakan secara berkala;
- c. metode monitoring yang digunakan diantaranya berupa kunjungan lapangan, studi dokumentasi dan pertemuanpertemuan dengan pelaksana dan penerima pelayanan; dan/atau
- d. hasil-hasil monitoring digunakan sebagai bahan evaluasi.

## Pasal 11

- (1) Kegiatan evaluasi dilakukan untuk mengatahui keberhasilan pencapaian dan dampak program yang diselenggarakan berdasarkan hasil monitoring dalam rangka peningkatan kinerja UPT Puskesmas.
- (2) Ketentuan evaluasi meliputi:
- a. waktu evalusi dilaksanakan secara berkala;
- b. metode evaluasi dilakukan dengan cara kunjungan lapangan, wawancara, pengamatan dan studi dokumentasi; dan/atau
- c. hasil evaluasi digunakan sebagai masukan dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan UPT Puskesmas.

BAB VI...

Diundangkan di Tigaraksa pada tanggal 18 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANGERANG,

Ttd.

ISKANDAR MIRSAD

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2016 NOMOR 51

## BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan penyelengaraan SPM UPT Puskesmas dibebankan kepada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa pada tanggal 18 Agustus 2016

BUPATI TANGERANG,

Ttd.

A. ZAKI ISKANDAR