PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG Nomor 6 Tahun 2017 tentang PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG PADA PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA (PDAU) KABUPATEN TULUNGAGUNG (berlaku 31 Mei 2017)
Pembukaan
Menimbang
BUPATITULUNGAGUNG
PROVINS! JAWA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG PADA PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA (PDAU) KABUPATEN TULUNGAGUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATITULUNGAGUNG,
- a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan pemanfaatan barang milik daerah dan dalam rangka pemberdayaan terhadap Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kabupaten Tulungagung, maka perlu dilakukan Penarikan Penyertaan Modal (Divestasi) dan penambahan Penyertaan Modal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu kembali merubah Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal (lnvestasi) Pemerintah Kabupaten Tulungagung pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kabupaten Tulungagung;
3. Mengingat 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang› Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang› U ndangan 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 ten tang Pengurusan Badan U saha Milik Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah yang dipisahkan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2009 Nomor 04 Seri E);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Kabupaten Tulungagung pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2010 Nomor 06, Seri E), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2015 Nomor 6 Seri E);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2014 Nomor 12 Seri E);
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Dengan Persetujuan Bersama KABUPATEN TULUNGAGUNG
dan
BUPATITULUNGAGUNG
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG PADA PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA (PDAU) KABUPATEN TULUNGAGUNG.
Pasall
Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Kabupaten Tulungagung pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kabupaten Tulungagung ( Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2010 Nomor 6 Seri E) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah :
- a. Nomor 30 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2013 Nomor 04 Seri E);
- b. Nomor 12 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2014 Nomor 02 Seri E);
- c. Nomor 13 Tahun 2015 Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2015 Nomor 06 Seri E);
diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi:
Pasal 5
Penyertaan modal yang sudah dilaksanakan sejak awal pendirian PDAU oleh Pemerintah Daerah pada PDAU dalam bentuk uang dan/atau selain uang sebesar Rp. 2.166.626.000,00 (Dua milyar seratus enam puluh enam juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah) dengan rincian :
- a. dalam bentuk selain uang sebesar Rp. 166.026.000,00 (Seratus enam puluh enamjuta dua puluh enam ribu rupiah), terdiri dari:
- b. dalam bentuk uang sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (Dua milyar rupiah), terdiri dari:
1. pada tahun anggaran 2010 sebesar Rp. 750.000.000,00
2. pada tahun anggaran 2011 sebesar Rp. 1.250.000.000,00
Pasal 6
1. mesin percetakan sebesar
2. kendaraan sebesar Rp. 6.600.000,00
Rp. 160.026.000,00
- (1) Pemerintah Daerah akan menambah penyertaan modal pada PDAU dalam bentuk uang dan/atau selain uang sebesar Rp. 20.000.000.000,- (Dua Puluh Milyar Rupiah).
- (2) Penambahan besaran penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan dalam 4 (empat) tahun anggaran yaitu pada tahun anggaran 2017 sampai dengan tahun anggaran 2020.
- (3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulungagung.
Pasal II
Peraturan Daerah ini rnulai berlaku pada tanggal di undangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang rnengetahuinya, rnernerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penernpatannya dalarn Lernbaran Daerah Kabupaten Tulungagung.

Penetapan: Ditetapkan di Tulungagung pada tanggal 31 Mei 2017

Penandatangan: BUPATITULUNGAGUNG, SYAHRI MULYO

Penetapan: Diundangkan di Tulungagung pada ta al 5 Juni 2017 SEKRE RIS DAERAH Ir. INDRA FAUZI, MM Pembina Utarna Madya NIP. 19590919 199003 1 006 Lernbaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 201 7 Nornor 5 Seri E NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR 1026/2017
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
## NOMOR 6 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG PADA PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA (PDAU) KABUPATEN TULUNGAGUNG
## I. UMUM
Bahwa sebagai upaya untuk optimalisasi pemanfaatan aset daerah sebagai akibat dari adanya perubahan pemanfaatan barang milik daerah dan dalam rangka pemberdayaan terhadap Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kabupaten Tulungagung, maka perlu dilakukan Penarikan Penyertaan Modal (Divestasi) dan penambahan Penyertaan Modal.
Selain itu agar terwujud efisiensi dan efektivitas dalam pemanfaatannya serta meningkatkan pemberdayaan terhadap Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Tulungagung, maka perlu merubah Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Kabupaten Tulungagung pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kabupaten Tulungagung yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
## II. PASAL DEMI PASAL
```
Pasall Angka 1
PENJELASAN
Pasal 5
Cukup jelas. Angka 2 Pasal6 Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. ```