UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 9 Tahun 1958 tentang PINJAMAN REPUBLIK INDONESIA DARI UNI REPUBLIK-REPUBLIK SOVIET SOSIALIS (berlaku 4 Maret 1958)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
:
-
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 1958 TENTANG
PINJAMAN REPUBLIK INDONESIA DARI UNI REPUBLIK-REPUBLIK SOVIET SOSIALIS
Presiden Republik Indonesia,
- a. Bahwa telah dibuat Persetujuan Pokok tentang kerja-sama dalam lapangan ekonomi dan tehnik antara Republik Indonesia dan Uni Republik-republik Soviet Sosialis pada tanggal 15 September 1956, sebagai terlampir;
- b. Bahwa dalam pasal-pasal 5, 6 dan 7 Persetujuan Pokok tersebut Pemerintah Uni Republik-republik Soviet Sosialis bersedia memberikan kredit sampai jumlah seharga U.S. $ 100 juta (seratus juta dollar Amerika) kepada Republik Indonesia;
- a. Pasal-pasal 89 dan 118 ayat 1 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
- b. Undang-undang No. 29 tahun 1957 (Lembaran-Negara tahun 1957 No. 101).
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
- Undang-undang tentang pinjaman Republik Indonesia dari Uni Republik-republik Soviet Sosial.
Pasal 1
Menteri Keuangan diberi kuasa mengadakan pinjaman dari Pemerintah Uni Republik-republik Soviet Sosialis sampai jumlah seharga U.S. $ 100 juta (seratus juga dollar Amerika) untuk membiayai pembelian barangbarang konsumsi, bahan pakaian, alat-alat pertanian, alat-alat perhubungan, termasuk kapal-kapal dan guna pendirian industri-industri atau bangunan-bangunan lain yang akan ditentukan dan diselenggarakan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
Pasal 2
Untuk menyelenggarakan yang ditentukan dalam pasal 1 Menteri Keuangan diberi kuasa untuk mengambil segala tindakan dalam hal menyiapkan dan mengadakan pinjaman-pinjaman yang jumlah semuanya tidak boleh melebihi jumlah yang disebut dalam pasal 1, membuat perjanjian-perjanjian berhubungan dengan hal itu atas tanggungan Pemerintah Republik Indonesia dan memberikan kuasa kepada pejabat Pemerintah untuk membuat perjanjian-perjanjian ini; mengatur syaratsyarat mengenai bunga dan pelunasan dan mengambil segala tindakan yang perlu untuk pelaksanaan pinjaman itu.
Pasal 3
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari
PENUTUP
Pengesahan
Pengesahan: diundangkan Diundangkan pada tanggal 4 Maret 1958.

Penandatangan: Menteri Kehakiman, ttd G.A. MAENGKOM

Penandatangan: Menteri Keuangan, ttd SOETIKNO SLAMET.

Penandatangan: Menteri Luar Negeri, ttd SOEBANDRIO.

Penetapan: Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam LembaranNegara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Pebruari 1958 Pejabat Presiden Republik Indonesia, ttd SARTONO ## MEMORI
PENJELASAN
Pembukaan
MENGENAI
## USUL UNDANG-UNDANG TENTANG PINJAMAN REPUBLIK INDONESIA DARI REPUBLIK-REPUBLIK SOVIET SOSIALIS.
Pada tanggal 15 September 1956 telah ditanda-tangani Persetujuan Pokok tentang kerja-sama dalam lapangan ekonomi dan teknik antara Republik Indonesia dan Uni Republik-republik Soviet Sosialis.
Persetujuan tersebut selain memuat ketentuan tentang kerja-sama dalam pembangunan perusahaan-perusahaan industri dan perusahaan-perusahaan lainnya yang dibutuhkan untuk perkembangan ekonomi Indonesia, memuat pula kesediaan Uni Republik-republik Soviet Sosialis untuk memberikan kredit sampai jumlah seharga US.$ 100 juta kepada Pemerintah Republik Indonesia.
Pada hakekatnya yang terpenting di dalam Persetujuan Pokok tersebut adalah kemungkinan mendapatkan kredit yang akan dipergunakan untuk pembelian barangbarang yang diperlukan bagi pembangunan ekonomi negara atas dasar pertimbanganpertimbangan yang lazim mengenai harga, mutu dan waktu penyerahan. Barang-barang yang dimaksudkan akan terdiri antara lain dari: alat-alat pembangkit tenaga listrik, pembuatan jalan, pertambangan.
Maksud rancangan Undang-undang ini ialah untuk mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat atas kredit tersebut, sesuai dengan
PENJELASAN
Pasal 1
18 Undang-undang Dasar Sementara. ## PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Oleh karena pasal-pasal dalam rancangan Undang-undang ini telah cukup jelas, maka tidak perlu diadakan penjelasan pasal demi pasal lagi. Diketahui: Menteri Kehakiman, ttd G. A. MAENGKOM. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1550