PERATURAN WALIKOTA RI Nomor 5 Tahun 2016 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KENDARI NOMOR 54 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN ANGGARAN 2016 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang: a. bahwa dalam rangka tertib dan efektifitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2016, perlu ditetapkan Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kendari Tahun Anggaran 2016;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
PENJELASAN
Pembukaan
terhadap Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2005 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD;
46. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2007 Nomor 12);
47. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2008 Nomor 2);
48. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun
2008 Nomor 8) sebagaimana telah Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 10 Tahun 2015 tetang Perubahan Kelima atas Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2015 Nomor 10);
49. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2008 Nomor 9) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2013 Nomor 14);
50. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2008 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2013 Nomor 15);
51. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2008 Nomor 11);
52. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kendari Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2015 Nomor 11);
53. Peraturan Walikota Kendari Nomor 15 Tahun 2015 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Kota Kendari (Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2015 Nomor 15);
54. Peraturan Walikota Nomor 53 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kendari Tahun Anggaran 2016 (Berita Kota Kendari Tahun 2015 Nomor 53 );
55. Peraturan Walikota Kendari Nomor 54 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kendari Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2015 Nomor 54);
## MEMUTUSKAN
Menetapkan PERATURAN WALIKOTA KENDARI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KENDARI NOMOR 54 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN ANGGARAN 2016
## Pasal I
- Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Kendari Nomor 54 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kendari Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2015 Nomor 54) diubah sebagai berikut
## 1. Ketentuan
PENJELASAN
Pasal 1
diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
PENJELASAN
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang di maksud dengan 1. Daerah adalah Kota Kendari. 2. 2 Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah sebagai unsur yang menjadi kewenangan daerah otonom 3. 3 Walikota adalah Walikota Kendari. 4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Kendari. 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Kendari. 6. 6 Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Kendari. 7. 7 Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban tersebut. 8. 8 Peraturan Daerah adalah Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah. 9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya di singkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang di bahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah 10. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan; penatausahaan; pelaporan; pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. 11. Kewenangan Daerah adalah kewenangan Daerah Kota Kendari sebagai daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan. 12. Perangkat Daerah adalah orangllembaga pada Pemerintah Daerah Kota Kendari yang bertanggung jawab kepada Walikota dan membantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (4) Pelaksanaan sewa sebagaimana dimaksud ayat (3) harus didukung dengan bukti transaksi atau perjanjian sewa.
- (5) Dalam hal pemerintah daerah belum dapat menyediakan fasilitas rumah tunggu kelahiran bagi ibu bersalin/nifas, maka dapat diberikan biaya sewa maksimal Rp.10.000.000,-/tahun.

## 5. Ketentuan Pasal 102 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 102

- (1) Perjalanan dinas luar daerah Propinsi Sulawesi Tenggara diberikan uang harian yang dibayarkan secara lumpsum dan diberikan penginapan yang dibayarkan sesuai dengan biaya riil (at cost) dengan lama perjalanan maksimal 5 (lima) hari yang diatur sebagai berikut: pula biaya

## Uang Harian

| No | Uraian | Uang Harian |
|------|---------------------------------------------------|-----------------|
| 1 | Walikota | 2.500.000. Rp. |
| 2 | Wakil Walikota | Rp. 1.700.000.- |
| 3 | Ketua DPRD | Rp. 1.700.000. |
| 4 | Wakil Ketua DPRD | Rp. 1.650.000. |
| 5 | Sekretaris Daerah | Rp. 1.650.000. |
| 6 | Anggota DPRD | Rp. 1.600.000.- |
| 7 | Pejabat Eselon II | Rp. 1.600.000. |
| 8 | Pejabat Eselon III Auditor Ahli Madya P2UPD Madya | Rp. 1.450.000.- |
| 9 | Pejabat Eselon IV Auditor | |

| | Terampil Penyelia, Pertama, Muda P2UPD Pertama & Muda | Rp. 1.250.000. |
|----|---------------------------------------------------------|------------------|
| 10 | Staf PNS Gol. IV | Rp. 1.200.000. |
| 11 | Staf PNS GoL III | Rp. 1.100.000. |
| 12 | Staf PNS Gol. II dan I | Rp. 1.000.000. |
| 13 | Non PNS | Rp. 900.000. |

## b Uang Penginapan

| | | | Tarif Hotel | Tarif Hotel | Tarif Hotel | Tarif Hotel | Tarif Hotel |
|----|---------------------|------|------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| No | Provinsi | Sat. | Walikota/ Wa kil Walikota dan Unsur Pimp. DPRD | Pejabat Eselon II/ Anggota DPRD | Pejabat Eselon III / Staf Gol. IV | Pejabat Eselon IV / Staf Gol. [II | Gol Idan II/ Non PNS |
| | Aceh | OH | 4.420.000 | 1.100.000 | 850.000 | 600.000 | 500.000 |
| 2 | Sumatera Utara | OH | 4.960.000 | 1.000.000 | 703.000 | 600.000 | 500.000 |
| | Riau | OH | 3.820.000 | | 868.000 | 600.000 | 500.000 |
| | Kepulauan Riau | OH | 4.275.000 | 1.100.000 | 800.000 | 600.000 | 500.000 |
| 5 | Jambi | OH | 4.000.000 | 1.000.000 | 740.000 | 600.000 | 500.000 |
| | Sumatera Barat | OH | 4.240.000 | | 890.000 | 600.000 | 500.000 |
| | Sumatera Selatan | OH | 4.680.000 | 1.100.000 | 700.000 | 600.000 | 500.000 |
| 8 | Lampung | | 3.960.000 | 1.100.000 | 790.000 | 600.000 | 500.000 |
| | Bengkulu | OH | 1.300.000 | 790.000 | 720.000 | 600.000 | 500.000 |
| 10 | Bangka Belitung | OH | 3.335.000 | 1.200.000 | 850.000 | 600.000 | |
| 11 | Banten | OH | 3.810.000 | 1.000.000 | 800.000 | 640.000 | 500.000 |
| 12 | Jawa Barat | OH | 3.700.000 | 1.500.000 | 800.000 | 660.000 | 560.000 |
| 13 | D.KI. Jakarta | OH | 3.500.000 | 1.000.000 | 870.000 | 700.000 | 500.000 |
| 14 | Jawa Tengah | OH | 4.150.000 | | 850.000 | 600.000 | 500.000 |
| 15 | DI. Yogyakarta | OH | 4.700.000 | | 800.000 | 630.000 | 500.000 |
| 16 | Jawa Timur | OH | 4.400.000 | | 850.000 | 600.000 | 500.000 |
| 17 | Bali | OH | 4.889.000 | 1.500.000 | 990.000 | 910.000 | 660.000 |
| 18 | Nusa Tenggara Barat | OH | 3.500.000 | 1.500.000 | 800.000 | 600.000 | 500.000 |
| 19 | Nusa Tenggara Timur | OH | 3.000.000 | 1.000.000 | 750.000 | 550.000 | 500.000 |
| 20 | Kalimantan Barat | OH | | 1.000.000 | 900.000 | 600.000 | 500.000 |
| 21 | Kamimantan Tengah | OH | 3.000.000 | 1.250.000 | 750.000 | | 500.000 |
| 22 | Kalimantan Selatan | OH | 4.250.000 | 1.300.000 | 820.000 | 600.000 | 500.000 |

(dalam rupiah)

| 23 | Kalimantan Timur | OH | 4.000.000 | 1.750.000 | 950.000 | 550.000 | 500.000 |
|------|--------------------|------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 24 | Kalimantan Utara | OH | 4.000.000 | 1.750.000 | 700 | 600 | 500.000 |
| 25 | Sulawesi Utara | OH | 3.200.000 | 1.300.000 | 700 | 600 | 500.000 |
| 26 | Gorontalo | OH | 1.320.000 | 1.000.000 | 700 | 600 | 500.000 |
| 27 | Sulawesi Barat | OH | 1.260.000 | 1.000.000 | 860 | 600 | 500.000 |
| 28 | Sulawesi Selatan | OH | 4.820.000 | 1.000.000 | 810 | 600 | 500.000 |
| 29 | Sulawesi Tengah | OH | 2.030.000 | 1.000.000 | 900 | 600 | |
| 30 | Sulawesi Tenggara | OH | 1.850.000 | 850.000 | 600 | 600 | 500.000 |
| 31 | Maluku | OH | 3.000.000 | 1.000.000 | 740 | 600 | 500.000 |
| | Maluku Utara | OH | 3.110.000 | 1.200.000 | 700 | 600 | 500.000 |
| 33 | Papua | OH | 2.850.000 | 1.400.000 | 800 | 600 | 500.000 |
| 34 | Papua Barat | OH | 2.750.000 | 1.200.000 | 800 | 600 | 500.000 |

- (2) Selama melakukan perjalanan dinas luar daerah Walikota, Wakil Walikota dan Pejabat Eselon II dapat diberikan uang representasi yang dibayarkan secara lumpsum perhari masing-masing dengan rincian sebagai berikut:
- (3) Bagi Ajudan/ dalam rangka mendampingi Walikota/Wakil Walikota yang menginap di hotel yang sama dengan Walikota /Wakil Walikota diberikan uang penginapan berdasarkan tarif terendah dihotel tersebut, jika tidak menginap diberikan 30% dari uang penginapan eselon IV. sopir
- (4) Perjalanan dinas dalam rangka kegiatan yang pelaksanaannya lebih dari 5 (lima) hari diberikan uang harian maksimal hari dan biaya penginapan secara riil (at cost) sesuai waktu pelaksanaan kegiatan yang tercantum dalam SPT.
- (5) Selain diberikan uang harian dan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan biaya transpor yang dibayarkan sesuai dan taksi yang diberikan dari tempat kedudukan (Kota Kendari) ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula, berdasarkan tingkatan perjalanan, yang diatur sebagai berikut: pula biaya
5. a Walikota, Ketua DPRD, Wakil Walikota, dan Wakil Ketua DPRD diberikan biaya tiket kelas Bisnis;
- b. Pejabat eselon II, Anggota DPRD; Pejabat eselon III, Auditor Ahli Madya, Auditor Ahli Muda, Auditor Ahli Pertama,Auditor Terampil, Pejabat P2UPD Madya,Pejabat P2UPD Muda, Pejabat PZUPD Pertama, Pejabat Eselon IVdanstaf diberikan biaya tiket kelas ekonomi;
7. c Besaran biaya transport dimaksud adalah sebagai berikut:
- (6) taksi yang bukan merupakan biaya transpor lokal yang diatur sebagai berikut Biaya
9. a Berangkat; taksi dari tempat kedudukan ke Bandara, dan taksi dari bandara tujuan ke tempat penginapan hotel biaya Biaya
10. b Kembali; biaya taksi dari penginapan /hotel ke bandara dan dari bandara ke tempat kedudukan semula.
- C. Biaya taksi dari tempat kedudukan ke bandara Rp. 300.000 (PP)
- d. taksi dari bandara daerah tujuan ke hotel/tempat penginapan 500.000 (PP) Biaya Rp.
- (7) Perjalanan dinas yang dilaksanakan dalam rangka mengikuti lebih dari satu kegiatan yang bersifat urgen dan tidak dapat diwakilkan dan dilaksanakan secara berlanjut, dapat diberikan tambahan uang harian yang dibayarkan secara lumpsum dan biaya penginapan dibayarkan sesuai biaya riil sesuai waktu pelaksanaan kegiatan, dengan ketentuan jika pelaksanaan satu kegiatan lebih dari 5 (lima) hari maka pemberian uang harian maksimal 5 (lima) hari dan biaya penginapan secara riil (at cost) sesuai waktu pelaksanaan kegiatan yang tercantum dalam SPT.
14. Contoh Seorang pejabat /pegawai negeri melakukan perjalanan dinas dari Kendari ke Jakarta untuk mengikuti dua kegiatan secara berlanjut, kegiatan pertama selama (tiga) hari, kemudian dilanjutkan pada kegiatan berikutnya (kedua), selama 6 (enam) hari maka alokasi biayanya diatur sebagai berikut:

| No_ | Uraian | Uang Representasi lumpsum | Uang Representasi lumpsum |
|-------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | Walikota | Rp. | 250.000 |
| 2 | Wakil Walikota | Rp. | 225.000. |
| 3 | Sekretaris Daerah | Rp. | 150.000 |
| 4 | Pejabat Eselon II | | 150.000- |

| No. | KOTA | KOTA | SATUAN BIAYA TIKET | SATUAN BIAYA TIKET |
|-------|---------|---------------------|----------------------|----------------------|
| No. | ASAL | TUJUAN | BISNIS | EKONOMI |
| | 2 | 3 | | 5 |
| 1 | Kendari | Ambon (PP) | 4,824,000 | 2,856,000 |
| 2 | Kendari | Balikpapan (PP) | 16,699,400 | 7,769,600 |
| 3 | Kendari | Banda Aceh (PP) | 12,953,000 | 7,102,000 |
| 4 | Kendari | Bandar Lampung (PP) | 8,354,000 | 4,482,000 |
| 5 | Kendari | Banjarmasin (PP) | 15,745,200 | 7,010,600 |
| | Kendari | Batam (PP) | 10,568,000 | 5,658,000 |
| | Kendari | Bengkulu (PP) | 10,608,650 | 6,427,000 |
| 8 | Kendari | Biak (PP) | 11,822,000 | 6,150,400 |
| 9 | Kendari | Bandung (PP) | 9,157,000 | 7,104,000 |
| 10 | Kendari | Denpasar (PP) | 5,455,000 | 3,273,000 |
| 11 | Kendari | Gorontalo (PP) | 9,309,600 | 4,553,200 |
| 12 | Kendari | Jambi (PP) | 14,576,400 | 7,294,400 |
| 13 | Kendari | Jayapura (PP) | 15,201,000 | 8,715,000 |
| 14 | Kendari | Jogjakarta (PP) | 8,129,000 | 4,706,000 |
| 15 | Kendari | Jakarta (PP) | 7,658,600 | 4,182,000 |
| 16 | Kendari | Kupang (PP) | 21,187,400 | 10,439,200 |
| 17 | Kendari | Makassar (PP) | 2,663,000 | 1,786,000 |
| 18 | Kendari | Malang (PP) | 10,322,000 | 5,487,000 |
| 19 | Kendari | Mamuju (PP) | 3,341,400 | 2,237,000 |
| 20 | Kendari | Manado (PP) | 9,074,200 | 4,724,800 |
| 21 | Kendari | Mataram (PP) | 15,775,400 | 7,835,600 |
| 22 | Kendari | Medan (PP) | 16,521,200 | 7,868,600 |
| 23 | Kendari | Manokawari (PP) | 9,573,000 | 5,499,000 |
| 24 | Kendari | Padang (PP) | 11,167,000 | 5,722,000 |
| 25 | Kendari | Palangkaraya (PP) | 15,372,800 | 7,657,400 |
| 26 | Kendari | Palembang (PP) | 9,659,000 | 5,102,000 |

| 27 | Kendari | Palu (PP) | 6,474,400 | 3,653,400 |
|------|-----------|---------------------|-------------|-------------|
| 28 | Kendari | Pangkal Pinang (PP) | 13,555,600 | 6,775,200 |
| 29 | Kendari | Pekanbaru (PP) | 11,220,000 | 5,776,000 |
| 30 | Kendari | Semarang (PP) | 9,659,000 | 5,027,000 |
| 31 | Kendari | Solo (PP) | 9,659,000 | 5,166,000 |
| 32 | Kendari | Surabaya (PP) | 11,103,000 | 6,589,400 |
| 33 | Kendari | Timika (PP) | 18,633,000 | 9,798,000 |
| 34 | Kendari | Pontianak (PP) | 13,384,000 | 6,634,400 |
| 35 | Kendari | Samarinda (PP) | 9,372,800 | 5,384,600 |
| 36 | Kendari | Ternate (PP) | 9,364,600 | 5,008,600 |
| 37 | Kendari | Sorong (PP) | 7,527,250 | 4,330,000 |
| 38 | Kendari | Luwuk (PP) | 6,601,500 | 3,801,000 |
| 39 | Kendari | Merauke (PP) | 19,321,400 | 9,286,400 |

Biaya transpor dari Kendari Jakarta (PP), diberikan secara at cost; kemudian diberikan uang harian yang dibayarkan secara lumpsum dan penginapan dibayarkan sesuai biaya riil untuk kegiatan pertama selama 3 (tiga) hari, untuk kegiatan kedua hanya diberikan uang harian selama 5 (lima) hari dan penginapan secara riil (at cost) sesuai waktu pelaksanaan kegiatan yang tercantum dalam SPT. biaya biaya

- (8) Dalam kondisi tertentu terjadi kenaikan harga tiket sehingga melebihi batas maksimal sebagaimana pada ayat (4) huruf c, pejabat maupun PNS dan Non PNS yang melakukan perjalanan dinas baik menggunakan kelas bisnis maupun kelas ekonomi dapat disesuaikan dengan harga tiket yang berlaku saat itu.
- (9) Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah Provinsi Sulawesi Tenggara tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari penginapan di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksanaan perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum. biaya
- (10) Dalam hal perjalanan dinas luar daerah Provinsi Sulawesi Tenggara untuk mengikuti suatu kegiatan yang konsumsinya ditanggung secara Half Day (makan siang) oleh penyelenggara, diberikan uang harian yang besarannya sebagaimana tercantum pada ayat (1) huruf a dalam keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. Day
- (11) Dalam hal perjalanan dinas luar daerah Provinsi Sulawesi Tenggara untuk mengikuti suatu kegiatan yang konsumsinya ditanggung secara Full Board (makan siang dan makan malam) oleh penyelenggara, diberikan uang harian yang besarannya sebagaimana tercantum dalam Pasal 104 Ayat (3).
- (12) Istri Walikota dan Istri Wakil Walikota diberikan biaya perjalanan dinas luar daerah yang dipersamakan dengan tingkatan perjalanan dinas pejabat eselon II.
- (13) Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf k, yang penugasannya mendampingi Walikota atau Wakil Walikota maka biaya perjalanan dinas yang diberikan meliputi biaya transpor kelas bisnis dan uang harian yang dipersamakan dengan
7. tingkatan perjalanan pejabat eselon II.
- (14) Untuk perjalanan dinas luar daerah yang tujuannya tidak termasuk dalam daftar perjalanan yang ada, dapat melakukan perjalanan dengan menyesuaikan biaya tiket ke daerah yang akan dituju dan dibayarkan sesuai dengan biaya riil (at cost).
- (15) Dalam hal perjalanan dinas dilakukan bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan, seluruh pelaksana perjalanan dinas dapat menginap hotel /penginapan yang sama. pada
- (16) Dalam hal biaya' perjalanan dinas yangdibayarkan kepada pelaksana perjalanan dinas melebihi biaya perjalanan dinas yang seharusnya dipertanggungjawabkan, kelebihan biaya perjalanan dinas tersebut harus disetor ke Kas Daerah-
- (17) Perjalanan dinas dalam rangka mengikuti observasi lapangan diklatpim IV yang diselenggarakan oleh BKD, bagi peserta diklat diatur sebagai berikut:
- a. Biaya transport at cost
- b. penginapan at cost Biaya
- C. Uang harian diberikan maksimal Rp. 250.000,-/hari / peserta
- (18) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dengan melampirkan dokumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXV keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini sebagai berikut
16. Surat Perintah Tugas (SPT) perjalanan dinas;
17. b SPPD yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
18. Tiket pesawat, boardingpass; airporttax; retribusi dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
- d. Daftar Pengeluaran Riil.
20. e Bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya.

## 6. Ketentuan Pasal 104 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 104

- (1) Penganggaran untuk menghadiri pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, rapat teknis atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia, sangat selektif dengan mempertimbangkan aspekaspek urgensi dan kompetensi serta manfaat yang akan diperoleh dari
2. kehadiran dalam pelatihan /bimbingan teknis dalam rangka pencapaian efektifitas penggunaan anggaran.
- (2) Penganggaran untuk menghadiri pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia yang tempat penyelenggaraannya di wilayah Propinsi Sulawesi Tenggara dengan pembebanan biaya kontribusi pada peserta, dibatasi maksimal 3.000.000,- (tiga juta rupiah) . Rp.
- (3) Perjalanan dinas dalam rangka menghadiri pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya diberikan biaya uang harian sebagai berikut
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada yang penginapan dan konsumsinya tidak ditanggung penyelenggara diberikan biaya lumpsum perjalanan dinas biasa dan penginapan secara at cost sesuai waktu yang tercantum dalam SPT. biaya
- (5) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan pembebanan kontribusi pada peserta, dibatasi maksimal Rp. 6.000.000. (enam juta rupiah) Dikecualikan bagi kegiatan LEMHANAS dengan kontribusi sebesar Rp 15.000.000,(lima belas juta rupiah) Diklat /Bimtek Pengawasan, Diklat Pembentukan dan Sertifikasi bagi Inspektorat dengan kontribusi Rp\_ 10.000.000. (sepuluh juta rupiah). biaya
- (6) Bagi pegawai negeri sipil yang akan mengikuti Diklatpim tingkat II,III, dan IV yang diselenggarakan oleh Badan Diklat, besaran kontribusinya disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pihak penyelenggara.
- (7) Selain biaya kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), khusus bagi peserta diklatpim II diberikan transport secara at cost dan taksi sesuai bukti pengeluaran rill yang digunakan hanya untuk keperluan off kampus dan diberikan selama pelaksanaan diklat berlangsung: pula biaya biaya
- (8) Diklat Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang diselenggarakan oleh Badan Diklat Kementerian Dalam Negeri, besaran kontribusinya disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pihak penyelenggara.
- (9) Pembebanan kontribusi bagi peserta diklat prajabatan untuk calon pegawai negeri sipil; besarannya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pihak penyelenggara. biaya
- (10) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada (1) yang menggunakan kontribusi dan akomodasinya ditanggung oleh penyelenggara, diberikan transpor secara at cost dan biaya taksi yang dibayarkan sesuai dengan riil, besaran uang harian sesuai waktu yang tercantum dalam SPT sedangkan biaya penginapan diberikanl (satu) hari sebelum dan 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan yang dibayarkan secara at cost; besaran uang harian sebagaimana tercantum pada (3) . ayat biaya biaya ayat
- (11) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang menggunakan kontribusi namun penginapannya tidak ditanggung oleh penyelenggara dan konsumsinya hanya diberikan secara Half /Full Day (makan siang) maka diberikan biaya transpor secara at cost; biaya taksi dibayarkan secara riil dan uang harian yang besarannya sebagaimana tercantum pada Pasal 102 Ayat (1) huruf a dalam keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini, serta diberikan biaya penginapan secara at cost sesuai waktu yang tercantum dalam SPT . Apabila pelaksanaan kegiatan lebih dari 5 (lima) hari, maka uang harian diberikan maksimal 5 (lima) hari. Day
- (12) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada (1) yang akomodasi maupun transpornya ditanggung oleh penyelenggara, diberikan uang harian sesuai waktu yang tercantum dalam SPT dan biaya penginapan dapat diberikan 1 (satu) hari sebelum dan 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan yang dibayarkan secara at cost; besaran uang harian sebagaimana tercantum pada (3) ayat ayat
- (13) Untuk kegiatan diklat teknis yang waktu pelaksanaannya lebih atau sama dengan 7 (tujuh) hari dan paling lama 15 (lima belas) hari, yang akomodasi dan transpornya ditanggung oleh penyelenggara, diberikan uang harian besarannya sebagaimana tercantum pada ayat (3).
- (14) Kegiatan diklat penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) yang akomodasi dan transpornya ditanggung oleh penyelenggara, diberikan uang harian sebesar 250.000,- /hari. Rp.


| No | Uraian | Uang Harian |
|------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1 | Walikota | Rp. 1.000.000 |
| 2 | Wakil Walikota | 650.000. Rp. |
| 3 | Ketua DPRD | 650.000. Rp. |
| 4 | Wakil Ketua DPRD | Rp. 600.000. |
| 5 | Sekretaris Daerah | Rp. 600.000 |
| 6 | Anggota DPRD | Rp 550.000. |
| 7 | Pejabat Eselon II | Rp 550.000. |
| 8 | Pejabat Eselon III Auditor Ahli Madya P2UPD Madya | Rp. 500.000. |
| 9 | Pejabat Eselon IV Auditor Terampil Penyelia, Pertama, Muda P2UPD Pertama & Muda | 450.000. Rp. |
| 10 | Staf PNS Gol. IV | Rp. 400.000. |
| | Staf PNS Gol. III | Rp. 350.000. |
| 12 | Staf PNS GoL II/I | 300.000. Rp. |
| 13 | Non PNS | Rp. 250.000. |

## Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Walikota ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kendari

Ditetapkan di Kendari pada tanggal, (Q 2016

WALIKOTA KENDARI,


H ASRUN €


Diundangkan di Kendari pada tanggal, 18 2016 SEKRETARIS DAERAH KOTA KENDARI


ALAMSYAH LOTUNANI

BERITA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2016 NOMOR 5