PERATURAN BUPATI SAROI"ANGUN Nomor 54 Tahun 1986 tentang PENETAPAN PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 54 TAHUN 20rc TENTANG STANDAR HARGA JASA KUASA HUKUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERA}I KABUPATEN SAROLANGUN (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Nomor 54 Tatrun 2013 tentang Standar Harga Jasa Kuasa Hulmm di Lingkungan Pemerintah Daerah I(abupaten Sarolangun perlu disesuaikan dengan dinamika perkembangan pengaturan terhadap standar harga jasa kuasa hukum sehingga perlu diubah;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2OL3 tentang Standar Harga Jasa Kuasa Hukum di Lingkungan Pemerintrah Daerah l(abupaten Sarolangun; b.
Mengingat
1.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 24, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327);
- Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor L82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagainrana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2OOO tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, I(abupaten Muaro Jambi dan l(abupaten Tanjung Jabung Timur (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOO Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indeinesia Nomor 3969); 2-
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2OO3 tentang Advokat (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOS Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3.
Menetapkan :
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2lO4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tall.tbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubatr dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2Ot4 tenta:rg Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2AL4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ot4 Nomor 246, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
2. Peratrrran Pemerintah Nomor 42 Tatrun 2013 terrtang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum; 6.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2OL4 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkrngan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2A14 Nomor 2la\ 7.
4. Peraturan Daerah l(abupaten Sarolangun Nomor 2 Tahun 2OO8 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Sarolangun (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2OO8 Nomor 2) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 17 Tahun 2OlO tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 2 Tahun 2OO8 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD l(abupaten Sarolangun (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2O1O Nomor 17; 8.
9. Peraturan Daerah l(abupaten Sarolangun Nomor 8 Tahun 2OL5 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2O15 (Lembaran Daerah Ikbupaten Sarolangun Tahun 2015 Nomor 8);
MEMUTUSKAN :
PENETAPAN PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 54 TAHUN 2013 TENTANG STANDAR HARGA JASA KUASA HUKUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SAROI"ANGUN.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peratur:an Bupati Nomor 54 Tahun 2013 tentang Standar Harga Jasa Kuasa Hukum di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun (Berita Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2013) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 5
- (1) Harga jasa Kuasa Hukum digolongkan
Pasal 6
- (1) Biaya operasional kuasa hukum/advokat dan saksi terdiri dari :
- biaya penginapan;
3. biaya transportasi; dan
- biaya akomodasi.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
Pasal II
Perahrran Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sarolangun.

Penetapan: Ditetapkan di Sarotangum r pada tanggal lA,JAnUdn 2015

Penetapan: Diundangkan di Sarolanguq pada tanggat lL JAnlrdft 2015

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN, THABROM ROZALI BERITA DAERAH KABUPATEN SAROI,ANGUN TAHUN 2015 NOMOR ?

Penandatangan: BUPATI SAROLANGUN, CEK ENDRA