PERATURAN BUPATI MA Nomor 59 Tahun 2016 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN TABALONG (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang a.
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 ten tang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tabalong;
Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756};
2. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pernerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 5587) sebagaimana
Menetapkan telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang› Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Ten tang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenk1atur Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1345);
8. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Perpustakaan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1385);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN TABALONG.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- ( 1) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perpustakaan dan Kearsipan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pacta ayat (2), Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan di bidang Perpustakaan dan Kearsipan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang Perpustakaan dan Kearsipan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Perpustakaan dan Kearsipan;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang Perpustakaan dan Kearsipan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
BABIII
SUSUNAN ORGANISASI
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
- (1) Susunan Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, terdiri atas: a. Sekretariat, terdiri atas:
1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- b. Bidang Perpustakaan, terdiri atas:
1. Seksi Pernbinaan dan Pengernbangan Perpustakaan;
2. Seksi Pengolahan dan Pelestarian Bahan Pustaka; dan
3. Seksi Layanan dan Otomasi Perpustakaan.
- c. Bidang Kearsipan, terdiri atas:
1. Seksi Pernbinaan Kearsipan; dan
2. Seksi Akuisisi dan Pengolah Arsip.
- d. Unit Pelaksana Teknis.
- e. Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan adalah sebagairnana tercanturn dalarn Larnpiran dan rnerupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BABIV TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Sekretariat
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
- (1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat rnempunyai tugas rnenyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pernberian dukungan adrninistrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
- (3) Dalarn rnelaksanakan tugas sebagairnana dirnaksud pada ayat (2), Sekretariat rnenyelenggarakan fungsi:
- a. koordinasi kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- b. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- c. pernbinaan dan pernberian dukungan adrninistrasi yang rneliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerurnahtanggaan, kerja sarna, hubungan rnasyarakat, arsip dan dokurnentasi, organisasi dan tata laksana Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- d. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan layanan pengadaan barang/ jasa pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
Bagian Kedua Bidang Perpustakaan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5
- ( 1) Bidang Perpustakaan dipirnpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Perpustak.aan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Perpustakaan.
- (3) Dalarn. melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Perpustakaan menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan bahan perurnusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perpustak.aan.
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perpustakaan.
- c. pemantauan, analisis, dan evaluasi, serta pelaporan atas pelaksanaan kebijakan di bidang perpustakaan.
Bagian Ketiga
Bidang Kearsipan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 6
- ( 1) Bidang Kearsipan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Kearsipan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Kearsipan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Kearsipan menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Kearsipan.
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Kearsipan.
- c. pemantauan, analisis, dan evaluasi, serta pelaporan atas pelaksanaan kebijakan di bidang Kearsipan.
BABV
UNIT PELAKSANA TEKNIS
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 7
- (1) Untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional danjatau kegiatan tek.nis penunjang tertentu di lingkungan Dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
BABVI
JABATAN FUNGSIONAL
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 8
Pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
TATA KERJA
Pasa19
Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan Dinas maupun antar satuan organisasi di luar lingkungan Dinas.
BAB VII - TATA KERJA
Pasal 10
Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.
BAB VII - TATA KERJA
Pasal 11
Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.
BAB VII - TATA KERJA
Pasal 12
Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab memimpin, mengoordinasikan, mengawasi, memberikan pembinaan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VII - TATA KERJA
Pasal 13
Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
JABATAN DAN ESELON
BAB VIII - JABATAN DAN ESELON
Pasal 14
- (1) Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan merupakan jabatan struktural eselon lib atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan merupakan jabatan struktural eselon Ilia atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Bidang pacta Dinas Perpustakaan dan Kearsipan merupakan jabatan struktural eselon Illb atau jabatan administrator.
- (4) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan merupakan jabatan struktural eselon Na atau jabatan pengawas.
BABIX
KETENTUAN PERALIHAN
BAB VIII - JABATAN DAN ESELON
Pasal 15
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka pejabat yang ada sebelum diberlakukannya Peraturan Bupati ini, tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dilakukannya penggantian dengan pejabat yang baru berdasarkan peraturan Bupati ini.
BAB VIII - JABATAN DAN ESELON
Pasal 16
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Penetapan: Diundangkan di Tanjung pacta tanggal or; De~ew~er 2016 BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2016 NOMOR 59