PERATURAN DAERAH PROVINS! SULAWESI TENGGARA Nomor 1 Tahun 2017 tentang ~}A .. RA PERATURAN DAERAH PROVINS! SULAWESI TENGGARA NOMOR : 6 TAHUN 2017 TENT ANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN i&gt;AERAH PROVINS! SULAWESI TENGGARA NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
r;tJBERI~UR SULAWESI TENG~}A .. RA
PERATURAN DAERAH PROVINS! SULAWESI TENGGARA NOMOR : 6 TAHUN 2017
TENT ANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN i&gt;AERAH PROVINS! SULAWESI TENGGARA
NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG ~ ESA
GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,
a.
bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi .Jasa Umum dibatalkan oleh Menteri Dalam Negeri sesuai keputusan Menteri, Dalam Negeri Nomor 188.34-4664 Tahun 2016 dengan pertimbangan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah khususnya kewenangan penyelenggaraan Tera dan Tera ulang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Um um.
.
'
c
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
2. Indonesia Tahun 1945; Mengingat
3. Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang . Nomor 47 Prp.Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara - Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687); 1964 ten tang Tahun 2. Undang-Undang Nomor 13
4. Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025); Negara Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah .diubah beberapa kali terakhir dengan Undangundang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas · Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 ten tang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan lnsentif Pemungutan Pajak Dae rah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara N omor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012 Nomor 1).
c
c
Menetapkan
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH P~OVINSISULAWESITENGGARA
dan
GUBERNURSULAWESITENGGARA MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012 Nomor 1), diubah sebagai berikut:
1. Bab. l Ketentuan umum Pasal 1 angka 8, angka 9 dan angka 10 dihapus;
2. Ketentuan
Pasal 2
Pasal2
- ( 1) Obyek Retribusi jasa Umum adalah Pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kernanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
- (2) Jenis Retribusi Jasa Umum terdiri dari :
- a. Retribusi pelayanan kesehatan;
- b. Retribusi penggantian biaya cetak peta.
- (3) Retnbusi sebagaiman dimaksud pada ayat (2) digolongkan sebagai Retribusi jasa Umum.
Pasal 15
4. Ketentuan pada
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran III di hapus.

0

## Pasal II

Peraturan Daerah mi rnulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerin tahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.


Diundangkan di Kendari pada tanggal ?:, I - cJ - 201 7

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA,


## i LUKMAN ABUNAWAS

LEMBARAN DAERAH PROVINS! SULAWESI TENGGARA TAHUN 2017 NOMOR b

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINS! SULAWESI TENGGARA (6/ 170/2017)