Unknown BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Nomor 4 Tahun 2010 tentang JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA PADA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
:
- a. bahwa BPK perlu meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan secara terus-menerus sebagai upaya agar keuangan negara dikelola secara transparan dan akuntabel untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
- b. bahwa guna memenuhi kualitas hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, BPK perlu meningkatkan kompetensi para Pemeriksanya secara berkelanjutan sesuai dengan nilai-nilai dasar, independensi, integritas, dan profesionalisme, melalui penetapan Peraturan BPK tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa pada Badan Pemeriksa Keuangan, sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf h jo. Pasal 12 serta Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan;
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang PokokPokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA PADA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
1. Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Jabatan Fungsional Pemeriksa, yang selanjutnya disingkat JFP, adalah jabatan yang mempunyai lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan BPK.
3. Pemeriksa adalah orang yang melaksanakan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara untuk dan atas nama BPK.
4. Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional ## BAB II
RUANG LINGKUP
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Peraturan JFP ini berlaku bagi Pemeriksa yang berstatus PNS di lingkungan BPK.
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK
BAB III - KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK
Pasal 3
- (1) Jabatan Fungsional Pemeriksa merupakan jabatan karir yang hanya dapat diduduki oleh seseorang yang telah berstatus PNS di lingkungan BPK.
- (2) Pemeriksa dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada pimpinan satuan kerja bersangkutan sesuai dengan ketentuan organisasi dan tata kerja Pelaksana BPK.
BAB III - KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK
Pasal 4
Tugas pokok pemeriksa adalah melaksanakan kegiatan pemeriksaan yang meliputi penyusunan rencana kegiatan pemeriksaan, perencanaan pemeriksaan, pelaksanaan pemeriksaan, pelaporan hasil pemeriksaan, pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan, evaluasi pemeriksaan, dan pemantauan kerugian negara/daerah.
PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA
BAB IV - PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA
Pasal 5
- (1) Pembinaan JFP merupakan kewenangan BPK yang pelaksanaannya dilimpahkan kepada Sekretaris Jenderal BPK.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris Jenderal BPK mempunyai tugas antara lain:
- a. menetapkan pedoman pelaksanaan dan teknis yang dibutuhkan;
- b. menetapkan kebijakan atau pembinaan diklat fungsional;
- c. menetapkan pedoman formasi jabatan dan peran;
- d. menetapkan standar kompetensi pemeriksa;
- e. menyelenggarakan sertifikasi peran;
- f. melakukan pengangkatan pertama kali dan pengangkatan kembali ke dalam JFP, serta pembebasan sementara dan pemberhentian dari JFP;
- g. memfasilitasi pelaksanaan JFP serta pengusulan tunjangan dan batas usia pensiun JFP; dan
- h. melaksanakan monitoring dan evaluasi atas JFP.
JENJANG JABATAN DAN PANGKAT
BAB V - JENJANG JABATAN DAN PANGKAT
Pasal 6
- (1) Jenjang JFP di lingkungan BPK dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi adalah sebagai berikut:
- a. Pemeriksa Pertama;
- b. Pemeriksa Muda;
- c. Pemeriksa Madya; dan
- d. Pemeriksa Utama.
- (2) JFP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki pangkat sebagai berikut:
- a. Pemeriksa Pertama:
1. Penata Muda, golongan ruang III/a; atau
2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
- b. Pemeriksa Muda:
1. Penata, golongan ruang IIl/c; atau
2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
- c. Pemeriksa Madya:
1. Pembina, golongan ruang IV/a;
2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; atau
3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
- d. Pemeriksa Utama:
1. Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d; atau
2. Pembina Utama, golongan ruang IV/e.
- (3) Jenjang pangkat untuk masing-masing jabatan pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah jenjang pangkat dan jabatan ## BAB VI
PENGANGKATAN, KENAIKAN, PEMBEBASAN SEMENTARA, DAN PEMBERHENTIAN DALAM DAN DARI JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA
Bagian Kesatu
Pengangkatan
BAB V - JENJANG JABATAN DAN PANGKAT
Pasal 7
- (1) Pengangkatan pegawai dalam JFP di lingkungan BPK meliputi pengangkatan pertama kali dan pengangkatan kembali.
- (2) Pengangkatan pertama kali berlaku bagi:
- a. Pegawai Negeri Sipil yang berasal dari Calon Pegawai Negeri Sipil untuk mengisi lowongan formasi JFP; atau
- b. Pegawai Negeri Sipil yang berasal dari jabatan lain yang sebelumnya tidak pernah diangkat dalam JFP.
Pengangkatan kembali dalam JFP berlaku bagi PNS yang dibebaskan sementara dari JFP.
BAB V - JENJANG JABATAN DAN PANGKAT
Pasal 8
Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam JFP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, harus memenuhi syarat:
- a. berijazah paling rendah Sarjana Strata satu (S-1) atau Diploma-IV sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan;
- b. memiliki pangkat paling rendah Penata Muda golongan ruang III/a;
- c. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
- d. telah lulus dalam pendidikan dan pelatihan JFP; dan
- e. lulus sertifikasi peran Anggota Tim Yunior.
BAB V - JENJANG JABATAN DAN PANGKAT
Pasal 9
- (1) Pengangkatan pertama kali bagi PNS yang berasal dari jabatan lain ke dalam JFP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dengan ketentuan bahwa Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dan/atau penilaian kinerja bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- b. usia paling tinggi 50 tahun;
- c. memiliki pengalaman pemeriksaan dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir; dan
- d. lulus sertifikasi peran pemeriksa yang sesuai.
- (2) Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sama dengan pangkat yang dimilikinya, dan jenjang jabatan ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
BAB V - JENJANG JABATAN DAN PANGKAT
Pasal 10
Pengangkatan PNS dalam JFP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9, dilaksanakan sesuai dengan formasi JFP yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggungjawab di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Bagian Kedua
Kenaikan Pangkat dan Jabatan
BAB V - JENJANG JABATAN DAN PANGKAT
Pasal 11
- (1) Pemeriksa dapat memperoleh kenaikan JFP dan kenaikan pangkat.
- (2) Pemeriksa dapat memperoleh kenaikan JFP setelah lulus sertifikasi peran paling rendah dalam jabatan yang akan didudukinya.
- (3) Kenaikan pangkat dalam JFP meliputi:
- a. kenaikan pangkat dalam jabatan fungsional yang sama; dan
- b. kenaikan pangkat untuk jabatan fungsional yang lebih tinggi.
BAB V - JENJANG JABATAN DAN PANGKAT
Pasal 12
- (1) Kenaikan pangkat dalam jabatan fungsional yang sama diberikan setelah Pemeriksa memperoleh jumlah angka kredit yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Kenaikan pangkat dalam jabatan fungsional yang lebih tinggi diberikan setelah Pemeriksa lulus sertifikasi peran paling rendah dalam jabatan yang akan didudukinya dan memenuhi jumlah angka kredit yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta telah ditetapkan dalam jabatan yang lebih tinggi.
BAB V - JENJANG JABATAN DAN PANGKAT
Pasal 13
Sertifikasi peran paling rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 12 ayat (2) adalah sebagai berikut:
- a. Pemeriksa Pertama harus lulus sertifikasi peran paling rendah sebagai Anggota Tim Yunior.
- b. Pemeriksa Muda harus lulus sertifikasi peran paling rendah sebagai Anggota Tim Senior.
- c. Pemeriksa Madya harus lulus sertifikasi peran paling rendah sebagai Ketua Tim Senior.
- d. Pemeriksa Utama harus lulus sertifikasi peran paling rendah sebagai Pengendali Mutu.
BAB V - JENJANG JABATAN DAN PANGKAT
Pasal 14
Ketentuan lebih lanjut mengenai kenaikan pangkat dan perubahan jabatan dalam JFP diatur dengan Keputusan Sekretaris Jenderal BPK.
Bagian Ketiga
Pembebasan Sementara, Pengangkatan Kembali, dan Pemberhentian
BAB V - JENJANG JABATAN DAN PANGKAT
Pasal 15
- (1) Pemeriksa Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pemeriksa Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak menduduki jabatan/pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit minimal yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi.
- (2) Pemeriksa Utama dengan pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e dibebaskan sementara dari jabatannya apabila dalam 2 (dua) tahun sejak menduduki jabatan/pangkat tersebut tidak dapat mengumpulkan sekurangkurangnya 60 (enam puluh) angka kredit yang berasal dari kegiatan pemeriksaan dan/atau pengembangan profesi.
- (3) Selain pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), Pemeriksa dibebaskan sementara dari jabatannya apabila:
- a. menjalankan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
- b. mengalami penugasan secara penuh di luar JFP;
- c. menjalani cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya;
- d. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun atau pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
- e. diberhentikan sementara sebagai PNS; atau
- f. menjalani hukuman atas pelanggaran Kode Etik BPK.
BAB V - JENJANG JABATAN DAN PANGKAT
Pasal 16
- (1) Pemeriksa yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan, melaksanakan tugas sesuai jenjang jabatan yang baru.
- (2) Penilaian prestasi kerja dalam masa hukuman disiplin dinilai sesuai dengan jabatan yang baru.
BAB V - JENJANG JABATAN DAN PANGKAT
Pasal 17
- (1) Pemeriksa yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) dapat diangkat kembali dalam JFP apabila telah memenuhi angka kredit yang ditentukan.
- (2) Pemeriksa yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf a, c, d, dan f dapat diangkat kembali dalam JFP.
- (3) Pemeriksa yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf b, dapat diangkat kembali dalam JFP apabila Pemeriksa masih memiliki masa kerja paling kurang 4 (empat) tahun sebelum batas usia pensiun pada jabatan terakhir yang didudukinya.
- (4) Pemeriksa yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf e, dapat diangkat kembali dalam JFP apabila dinyatakan tidak bersalah atau dijatuhi hukuman pidana percobaan
BAB V - JENJANG JABATAN DAN PANGKAT
Pasal 18
Pemeriksa diberhentikan dari jabatannya, apabila:
- a. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi;
- b. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan;
- c. dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kecuali hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun atau pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; atau
- d. dijatuhi sanksi pemberhentian dari JFP karena terbukti melanggar Kode Etik BPK.
PERAN PEMERIKSA DALAM JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA
Bagian Kesatu
Jenjang Peran Pemeriksa
BAB VII - PERAN PEMERIKSA DALAM JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA
Pasal 19
- (1) Setiap Pemeriksa memiliki peran pemeriksa dalam melaksanakan tugas pemeriksaan.
- (2) Jenjang dalam peran pemeriksa dari yang paling rendah hingga paling tinggi adalah sebagai berikut:
- a. Anggota Tim Yunior;
- b. Anggota Tim Senior;
- c. Ketua Tim Yunior;
- d. Ketua Tim Senior;
- e. Pengendali Teknis; dan
- f. Pengendali Mutu.
- (3) Peran Pemeriksa dalam pemeriksaan adalah sebagai berikut:
- a. Pemeriksa yang menduduki jabatan Pemeriksa Pertama dapat memiliki peran sebagai:
1. Anggota Tim Yunior;
2. Anggota Tim Senior; atau
3. Ketua Tim Yunior.
- b. Pemeriksa yang menduduki jabatan Pemeriksa Muda dapat memiliki peran sebagai:
1. Anggota Tim Senior;
2. Ketua Tim Yunior;
3. Ketua Tim Senior; atau
4. Pengendali Teknis.
- c. Pemeriksa yang menduduki jabatan Pemeriksa Madya dapat memiliki peran sebagai:
1. Ketua Tim Senior;
2. Pengendali Teknis; atau
3. Pengendali Mutu.
- d. Pemeriksa yang menduduki jabatan Pemeriksa Utama dapat memiliki peran sebagai Pengendali Mutu.
Bagian Kedua
Pengangkatan dan Perubahan Peran Pemeriksa
BAB VII - PERAN PEMERIKSA DALAM JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA
Pasal 20
- (1) Setiap Pemeriksa diangkat dalam peran pemeriksa sesuai dengan formasi peran pemeriksa yang telah ditetapkan.
- (2) Pengangkatan dalam peran pemeriksa untuk pertama kali harus memenuhi syaratsyarat sebagai berikut:
- a. telah lulus dalam pendidikan dan pelatihan JFP; dan
- b. telah lulus ujian sertifikasi peran pemeriksa yang dibuktikan dengan STSP.
BAB VII - PERAN PEMERIKSA DALAM JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA
Pasal 21
Pemeriksa dapat mengalami kenaikan peran setelah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
- a. telah memiliki STSP untuk kenaikan peran setingkat lebih tinggi;
- b. telah menduduki peran terakhir sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) tahun;
- c. memiliki penilaian kinerja baik selama 2 (dua) tahun berturut-turut; dan
- d. memperoleh rekomendasi tertulis dari pejabat struktural setingkat Eselon II pada unit kerja yang bersangkutan.
BAB VII - PERAN PEMERIKSA DALAM JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA
Pasal 22
- (1) Pengangkatan dan kenaikan peran pemeriksa dapat diproses dengan
BAB VII - PERAN PEMERIKSA DALAM JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA
Pasal 23
- (1) Dalam hal seorang Pemeriksa telah memenuhi syarat untuk diangkat dalam peran tertentu atau memperoleh kenaikan peran namun formasi peran tidak tersedia, maka Pemeriksa tersebut dimasukkan dalam daftar urutan peran pemeriksa.
- (2) Daftar urutan peran pemeriksa untuk setiap jenjang peran ditetapkan setiap tahun.
BAB VII - PERAN PEMERIKSA DALAM JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA
Pasal 24
Pemeriksa dapat diturunkan perannya apabila:
- (1) memperoleh penilaian kinerja 'kurang' dalam 2 (dua) tahun berturut-turut;
- (2) terjadi perubahan kelembagaan yang menyebabkan berkurangnya formasi peran; atau
- (3) dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah jika perannya tidak sesuai dengan jenjang jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3).
BAB VII - PERAN PEMERIKSA DALAM JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA
Pasal 25
- (1) Bagi Pemeriksa yang memperoleh pengangkatan kembali dalam JFP dapat memperoleh peran pemeriksa sesuai dengan peran terakhir yang pernah dimiliki sepanjang STSP masih berlaku.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai STSP diatur dalam Keputusan Sekretaris Jenderal BPK.
BAB VII - PERAN PEMERIKSA DALAM JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA
Pasal 26
Pengangkatan dan perubahan peran pemeriksa dalam JFP ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal BPK.
Bagian Ketiga
Penugasan Peran Pemeriksa dalam Pelaksanaan Pemeriksaan
BAB VII - PERAN PEMERIKSA DALAM JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA
Pasal 27
- (1) Setiap Pemeriksa ditugaskan untuk melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan peran pemeriksa yang dimilikinya.
- (2) Pemeriksa yang memiliki peran sebagai Pengendali Mutu ditugaskan sebagai wakil penanggung jawab atau penanggung jawab dalam pelaksanaan pemeriksaan.
- (3) Pemeriksa yang memiliki peran sebagai Pengendali Teknis ditugaskan sebagai pengendali teknis dalam pelaksanaan pemeriksaan.
- (4) Pemeriksa yang memiliki peran sebagai Ketua Tim Yunior atau Ketua Tim Senior ditugaskan sebagai ketua sub tim atau ketua tim dalam pelaksanaan pemeriksaan.
- (5) Pemeriksa yang memiliki peran sebagai Anggota Tim Yunior atau Anggota Tim Senior ditugaskan sebagai anggota tim dalam pelaksanaan pemeriksaan.
- (6) Apabila pada suatu satuan kerja tidak terdapat Pemeriksa yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Pemeriksa lain yang berada 1 (satu) tingkat di atas atau 1 (satu) tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut ## BAB VIII
PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
Bagian Kesatu
Unsur Kegiatan yang Dinilai
BAB VII - PERAN PEMERIKSA DALAM JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA
Pasal 28
- (1) Unsur kegiatan yang dinilai dalam memberikan angka kredit meliputi :
- a. unsur utama; dan
- b. unsur penunjang.
- (2) Kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam unsur utama meliputi kegiatan di bidang:
- a. Pendidikan, yang meliputi:
1. pendidikan sekolah dan memperoleh gelar/ijazah;
2. pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pemeriksaan serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat; dan
3. pendidikan dan Pelatihan Prajabatan.
- b. Pemeriksaan, yang meliputi:
1. Penyusunan Rencana Kerja Pemeriksaan (RKP);
2. Perencanaan Pemeriksaan;
3. Pelaksanaan Pemeriksaan;
4. Pelaporan Hasil Pemeriksaan;
5. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan;
6. Evaluasi Pemeriksaan; dan
7. Pemantauan Kerugian Negara/Daerah.
- c. Pengembangan profesi pemeriksaan, yang meliputi:
1. pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang pemeriksaan;
2. penerjemahan/penyaduran buku dan bahan-bahan lainnya di bidang pemeriksaan;
3. bimbingan bagi Pemeriksa di bawah jenjang jabatannya/tutorial profesi;
4. kegiatan pengembangan kompetensi di bidang pemeriksaan; dan
5. partisipasi dalam pengembangan pedoman, petunjuk pelaksanaan, dan petunjuk teknis pemeriksaan.
- (3) Kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam unsur penunjang merupakan kegiatan lain yang dapat menunjang pelaksanaan kegiatan pemeriksaan, yang meliputi:
- a. perolehan gelar kesarjanaan lainnya;
- b. perolehan penghargaan/tanda jasa;
- c. kepanitiaan pengembangan pemeriksaan dan/atau kelembagaan;
- d. keanggotaan dalam tim penilai JFP;
- e. pengajar/instruktur/narasumber dan penyusunan modul pendidikan dan pelatihan;
- f. keanggotaan dalam organisasi profesi;
- g. peran serta dalam seminar/lokakarya di bidang pemeriksaan;
- h. penyusunan/pemutakhiran dan reviu Database Entitas Pemeriksaan (DEP);
- i. penelaahan hasil pengaduan masyarakat;
- j. pendamping konsultan dan/atau pimpinan, pejabat BPK terkait dengan pengembangan pemeriksaan dan/atau kelembagaan;
- k. penyiapan bahan dan/atau pemberian keterangan ahli dalam proses peradilan mengenai kerugian negara/daerah atau berkaitan dengan hasil pemeriksaan BPK; dan
- l. pembuatan laporan berkala.
BAB VII - PERAN PEMERIKSA DALAM JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA
Pasal 29
- (1) Setiap Pemeriksa dapat memperoleh kenaikan jabatan/pangkat setelah memenuhi persyaratan jumlah angka kredit tertentu.
- (2) Komposisi jumlah angka kredit yang harus dipenuhi untuk kenaikan jabatan/pangkat adalah sebagai berikut:
- a. paling rendah 80% (delapan puluh persen) angka kredit berasal dari unsur utama; dan
- b. paling tinggi 20% (dua puluh persen) angka kredit berasal dari unsur penunjang.
- (3) Jumlah angka kredit yang berasal dari unsur utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a di atas harus memenuhi persyaratan komposisi:
- a. paling tinggi 30% (tiga puluh persen) angka kredit berasal dari unsur pendidikan dan pelatihan;
- b. paling rendah 50% (lima puluh persen) angka kredit berasal dari unsur pemeriksaan; dan
- c. paling tinggi 20% (dua puluh persen) angka kredit berasal dari unsur pengembangan profesi.
BAB VII - PERAN PEMERIKSA DALAM JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA
Pasal 30
- (1) Pemeriksa yang telah memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang telah ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, dapat memperhitungkan kelebihan angka kredit tersebut untuk kenaikan pangkat berikutnya.
- (2) Pemeriksa yang pada tahun pertama telah memenuhi atau melebihi angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat dalam masa pangkat yang didudukinya, pada tahun kedua diwajibkan mengumpulkan paling rendah 20% (dua puluh persen) angka kredit dari jumlah angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan pemeriksaan.
BAB VII - PERAN PEMERIKSA DALAM JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA
Pasal 31
Pemeriksa yang akan naik jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi diwajibkan mengumpulkan angka kredit dari unsur pengembangan profesi sebagai berikut:
- a. Pemeriksa Pertama paling rendah 3 (tiga) angka kredit;
- b. Pemeriksa Muda paling rendah 6 (enam) angka kredit;
- c. Pemeriksa Madya paling rendah 12 (dua belas) angka kredit; dan
- d. Pemeriksa Utama paling rendah 25 (dua puluh lima) angka kredit.
Bagian Kedua
Penilaian dan Penetapan Angka Kredit
BAB VII - PERAN PEMERIKSA DALAM JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA
Pasal 32
- (1) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, setiap Pemeriksa diwajibkan mencatat, menginventarisasi seluruh kegiatan yang dilakukan, dan menyusun laporan angka kredit.
- (2) Laporan angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK).
- (3) Setiap Pemeriksa mengusulkan secara hierarki DUPAK setiap semester.
- (4) Penilaian dan penetapan angka kredit pemeriksa dilakukan paling kurang 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, yaitu 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat PNS.
BAB VII - PERAN PEMERIKSA DALAM JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA
Pasal 33
- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, adalah:
- a. Sekretaris Jenderal BPK bagi Pemeriksa Madya dan Pemeriksa Utama;
- b. Kepala Biro SDM bagi Pemeriksa Pertama dan Pemeriksa Muda di lingkungan Kantor Pusat BPK; dan
- c. Kepala Perwakilan BPK bagi Pemeriksa Pertama dan Pemeriksa Muda di lingkungan Kantor Perwakilan BPK.
- (2) Dalam menjalankan kewenangannya, pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh:
- a. Tim Penilai Pemeriksa, bagi pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b yang selanjutnya disebut Tim Penilai Pusat; dan
- b. Tim Penilai Pemeriksa, bagi pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yang selanjutnya disebut Tim Penilai Perwakilan.
BAB VII - PERAN PEMERIKSA DALAM JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA
Pasal 34
- (1) Tim Penilai Pemeriksa terdiri dari unsur teknis yang membidangi pemeriksaan, unsur kepegawaian, dan Pejabat Fungsional Pemeriksa.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Penilai Pemeriksa sebagai berikut:
- a. seorang Ketua merangkap anggota;
- b. seorang Wakil Ketua merangkap anggota;
- c. seorang Sekretaris merangkap anggota dari unsur kepegawaian; dan
- d. paling kurang 4 (empat) orang sebagai anggota.
- (3) Anggota Tim Penilai Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling kurang 2 (dua) orang dari Pejabat Fungsional Pemeriksa.
- (4) Syarat untuk menjadi Anggota Tim Penilai Pemeriksa, adalah:
- a. menduduki jabatan/pangkat sama atau lebih tinggi dari jabatan/pangkat Pemeriksa yang dinilai;
- b. memiliki keahlian serta mampu untuk menilai prestasi kerja Pemeriksa;
- c. dapat aktif melakukan penilaian;
- d. tidak pernah terkena hukuman disiplin;
- e. memiliki penilaian kinerja baik dalam 3 (tiga) tahun terakhir; dan
- f. memiliki masa kerja lebih dari 5 (lima) tahun.
BAB VII - PERAN PEMERIKSA DALAM JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA
Pasal 35
- (1) Apabila Tim Penilai Perwakilan belum dapat dibentuk karena belum memenuhi syarat keanggotaan Tim Penilai Pemeriksa yang ditentukan, penilaian angka kredit Pemeriksa dapat dimintakan kepada Tim Penilai Pusat.
- (2) Pembentukan dan susunan Anggota Tim Penilai Pemeriksa ditetapkan oleh:
- a. Sekretaris Jenderal BPK untuk Tim Penilai Pusat; atau
- b. Kepala Perwakilan untuk Tim Penilai Perwakilan.
BAB VII - PERAN PEMERIKSA DALAM JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA
Pasal 36
- (1) Masa jabatan Anggota Tim Penilai Pemeriksa adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadi Anggota Tim Penilai Pemeriksa dalam 2 (dua) masa jabatan berturut-turut, dapat diangkat kembali setelah melampaui masa tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.
- (3) Dalam hal terdapat Anggota Tim Penilai Pemeriksa yang ikut dinilai, maka Ketua Tim Penilai dapat mengangkat Anggota Tim Penilai pengganti.
BAB VII - PERAN PEMERIKSA DALAM JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA
Pasal 37
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja Tim Penilai Pemeriksa dan tata cara penilaian angka kredit pemeriksa diatur dengan Keputusan Sekretaris Jenderal BPK.
BAB VII - PERAN PEMERIKSA DALAM JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA
Pasal 38
Usul penetapan angka kredit pemeriksa diajukan oleh :
- a. Pejabat Struktural setingkat Eselon I kepada Sekretaris Jenderal BPK, bagi Pemeriksa Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a sampai dengan Pemeriksa Utama pangkat Pembina Utama golongan ruang IV/e di lingkungan Kantor Pusat BPK pada satuan kerja Eselon I tersebut.
- b. Pejabat Struktural setingkat Eselon I kepada Sekretaris Jenderal BPK
BAB VII - PERAN PEMERIKSA DALAM JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA
Pasal 39
- (1) Angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang digunakan untuk mempertimbangkan kenaikan jabatan/pangkat Pemeriksa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit tidak dapat diajukan keberatan oleh Pemeriksa yang bersangkutan.
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA
BAB IX - TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA
Pasal 40
- (1) Pegawai Negeri Sipil yang menduduki JFP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat diberikan tunjangan JFP.
- (2) Besarnya tunjangan JFP ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
BAB IX - TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA
Pasal 41
- (1) Di samping tunjangan JFP, kepada Pemeriksa dapat diberikan tunjangan kinerja yang besarnya diperhitungkan ## BAB X
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
BAB IX - TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA
Pasal 42
Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pemeriksaan terdiri dari:
- a. pendidikan dan pelatihan JFP;
- b. pendidikan dan pelatihan di bidang pemeriksaan; dan
- c. pendidikan dan pelatihan serta sertifikasi peran pemeriksa.
BAB IX - TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA
Pasal 43
- (1) Pendidikan dan pelatihan JFP merupakan pendidikan dan pelatihan untuk memenuhi ataupun meningkatkan kompetensi dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan bagi pegawai BPK yang akan menduduki JFP.
- (2) Pendidikan dan pelatihan JFP wajib diikuti oleh calon Pemeriksa sebagai syarat pengangkatan pertama kali dalam JFP.
BAB IX - TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA
Pasal 44
- (1) Pendidikan dan pelatihan di bidang pemeriksaan merupakan pendidikan dan pelatihan yang memberikan keahlian dan atau penguasaan teknis di bidang pemeriksaan yang dapat mendukung pelaksanaan tugas Pemeriksa.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diikuti oleh Pemeriksa untuk meningkatkan kompetensi teknis di bidang pemeriksaan.
BAB IX - TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA
Pasal 45
Pendidikan dan pelatihan peran pemeriksa terdiri dari:
- a. pendidikan dan pelatihan peran Anggota Tim Yunior;
- b. pendidikan dan pelatihan peran Anggota Tim Senior;
- c. pendidikan dan pelatihan peran Ketua Tim Yunior;
- d. pendidikan dan pelatihan peran Ketua Tim Senior;
- e. pendidikan dan pelatihan peran Pengendali Teknis; dan
- f. pendidikan dan pelatihan peran Pengendali Mutu.
BAB IX - TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA
Pasal 46
Pegawai dapat mengikuti pendidikan dan pelatihan peran pemeriksa setelah memenuhi syarat:
- a. memperoleh rekomendasi dari atasan langsung; dan
- b. memiliki peran setingkat lebih rendah dari diklat peran yang akan diikuti, kecuali diklat peran yang terendah.
BAB IX - TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA
Pasal 47
- (1) Pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan peran pemeriksa dapat mengikuti ujian sertifikasi peran pemeriksa.
- (2) Pegawai yang dinyatakan lulus dalam ujian sertifikasi peran pemeriksa akan memperoleh STSP yang dikeluarkan oleh Biro Sumber Daya Manusia BPK.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendidikan dan pelatihan serta ujian sertifikasi peran pemeriksa diatur dengan Keputusan Sekretaris Jenderal BPK.
KETENTUAN PERALIHAN
BAB XI - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 48
- (1) Dengan berlakunya Peraturan ini, para PNS di lingkungan BPK yang telah diangkat dalam peran auditor sebelum berlakunya Peraturan ini, tetap memiliki peran tersebut hingga ditetapkannya Keputusan Sekretaris Jenderal BPK sesuai dengan Peraturan ini.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan selambat-lambatnya tanggal 1 Maret 2011.
BAB XI - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 49
- (1) Bagi Auditor yang sedang mengajukan penetapan angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, ditetapkan sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19 Tahun 1996 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya.
- (2) Bagi Auditor yang pada saat Peraturan ini ditetapkan sedang menjalani pembebasan sementara dapat diangkat dalam JFP dengan angka kredit terakhir
yang dimiliki dan dapat ditambah dengan perolehan angka kredit selama melaksanakan tugas yang berkaitan dengan JFP.
BAB XI - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 50
- (1) Pegawai Negeri Sipil yang pada saat ditetapkan Peraturan ini telah dan masih melaksanakan tugas sebagai pejabat struktural Eselon IV di bidang tugas pemeriksaan
BAB XI - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 51
- (1) Dengan berlakunya Peraturan ini, jenjang Jabatan Fungsional Auditor sebelum berlakunya Peraturan ini disesuaikan dengan jenjang JFP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan ini, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Jabatan Fungsional Auditor Pelaksana, Auditor Pelaksana Lanjutan, dan Auditor Ahli Pertama menjadi Pemeriksa Pertama;
- b. Jabatan Fungsional Auditor Penyelia dan Auditor Ahli Muda menjadi Pemeriksa Muda;
- c. Jabatan Fungsional Auditor Ahli Madya menjadi Pemeriksa Madya; dan
- d. Jabatan Fungsional Auditor Ahli Utama menjadi Pemeriksa Utama.
- (2) Angka kredit yang dimiliki oleh Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar angka kredit yang telah diperolehnya.
- (3) Pangkat dan golongan ruang Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan pangkat dan golongan ruang terakhir yang dimiliki.
- (4) Penyesuaian jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal BPK.
BAB XI - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 52
- (1) Pemeriksa Pertama yang penyesuaian jabatannya berasal dari Auditor Pelaksana melaksanakan kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Pemeriksa Pertama yang penyesuaian jabatannya berasal dari Auditor Pelaksana Lanjutan melaksanakan kegiatan Pemeriksa Pertama.
- (3) Pemeriksa Muda yang penyesuaian jabatannya berasal dari Auditor Penyelia melaksanakan kegiatan Pemeriksa Muda.
- (4) Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila:
- a. memperoleh ijazah Sarjana Strata Satu S1/ Diploma IV, disesuaikan dengan jenjang jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan ini.
- b. naik pangkat menjadi Penata Muda golongan ruang III/a, disesuaikan dengan jenjang jabatan/pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan ini.
BAB XI - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 53
- (1) Pemeriksa Pertama dan Pemeriksa Muda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1), (2), dan (3) harus memiliki ijazah Sarjana Strata Satu (S1)/Diploma IV paling lambat pada akhir tahun 2016.
- (2) Apabila Pemeriksa Pertama dan Pemeriksa Muda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperoleh ijazah Sarjana Strata Satu (S1)/Diploma IV, maka Pemeriksa yang bersangkutan diberikan angka kredit sebesar 65% (enam puluh lima persen) dari angka kredit kumulatif yang telah dimiliki yang berasal dari kegiatan diklat, pemeriksaan, dan pengembangan profesi ditambah angka kredit ijazah Sarjana Strata Satu (S1)/Diploma IV dengan tidak memperhitungkan angka kredit dari unsur penunjang.
- (3) Apabila sampai dengan akhir tahun 2016 Pemeriksa Pertama dan Pemeriksa Muda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memperoleh ijazah Sarjana Strata Satu (S1)/Diploma IV, maka Pemeriksa tersebut tetap menjalankan tugas pemeriksaan sesuai jenjang jabatannya dan memiliki peran paling tinggi sebagai Anggota Tim Senior.
- (4) Jenjang jabatan/pangkat Pemeriksa yang belum memperoleh ijazah Sarjana Strata Satu (S1)/Diploma IV, paling tinggi jenjang jabatan Pemeriksa Muda pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d.
BAB XI - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 54
Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit bagi Pemeriksa golongan II adalah sebagai berikut:
- a. Kepala Biro Sumber Daya Manusia (SDM) bagi Pemeriksa di lingkungan Kantor Pusat BPK; dan
- b. Kepala Perwakilan bagi Pemeriksa di lingkungan Kantor Perwakilan BPK.
BAB XI - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 55
Dalam menjalankan kewenangannya, pejabat berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dibantu oleh Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a dan huruf b.
BAB XI - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 56
Usul penetapan angka kredit bagi Pemeriksa golongan II diajukan oleh:
- a. Pejabat struktural setingkat Eselon III kepada Kepala Biro SDM di lingkungan Kantor Pusat BPK pada satuan kerja Eselon III tersebut.
- b. Pejabat struktural setingkat Eselon III kepada Kepala Perwakilan BPK di lingkungan Kantor Perwakilan BPK pada satuan kerja Eselon III tersebut.
KETENTUAN PENUTUP
BAB XII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 57
Ketentuan lebih lanjut dari Peraturan ini diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan JFP dan Angka Kreditnya yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal BPK dan Kepala Badan Kepegawaian Negara.
BAB XII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 58
Ketentuan lebih lanjut dari Peraturan ini diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan JFP dan Angka Kreditnya yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal BPK dan Kepala Badan Kepegawaian Negara.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di : J a k a r t a Pada tanggal : 17 Desember 2010 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, KETUA,

Verifikasi: ttd. HADI POERNOMO Pada tanggal 17 Desember 2010

Penandatangan: MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Verifikasi: ttd. PATRIALIS AKBAR LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 136