PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 60 Tahun 2017 tentang MUSYAWARAH DESA, PEMBENTUKAN ORGANISASI PENGELOLAAN, BADAN ORGANISASI DAN KLASIFIKASI USAHA BADAN USAHA MILIK DESA DALAM KABUPATEN MUARA ENIM (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang :
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Musyawarah Desa, Pembentukan Organisasi Pengelolaan, Badan Organisasi dan Klasifikasi Usaha Badan Usaha Milik Desa dalam Kabupaten Muara Enim;
Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
salinan
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2016 Nomor 7);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MUSYAWARAH DESA, PEMBENTUKAN ORGANISASI PENGELOLAAN, BADAN ORGANISASI DAN KLASIFIKASI USAHA BADAN USAHA MILIK DESA DALAM KABUPATEN MUARA ENIM
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Kepentingan Masyarakat setempat dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat ## BAB II
MUSYAWARAH DESA
Bagian Kesatu
Penyelenggaraan Musyawarah Desa
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 2
Musyawarah Desa diselenggarakan untuk menyepakati halhal yang bersifat strategis meliputi:
- a. penataan Desa;
- b. perencanaan Desa;
- c. kerja sama Desa;
- d. rencana investasi yang masuk ke Desa;
- e. pembentukan BUM Desa;
- f. penambahan dan pelepasan aset Desa; dan
- g. kejadian luar biasa.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 3
- (1) Musyawarah Desa diselenggarakan paling lambat satu kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai kebutuhan.
- (2) Musyawarah desa diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
- (3) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat.
- (4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
- a. tokoh adat;
- b. tokoh agama;
- c. tokoh masyarakat;
- d. tokoh pendidik;
- e. perwakilan kelompok tani;
- f. perwakilan kelompok nelayan;
- g. perwakilan kelompok perajin;
- h. perwakilan kelompok perempuan;
- i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
- j. perwakilan kelompok masyarakat miskin.
- (5) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Musyawarah Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
- (6) Setiap unsur masyarakat yang menjadi peserta Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4), melakukan pemetaan aspirasi dan kebutuhan kelompok masyarakat yang diwakilinya sebagai bahan yang akan dibawa pada forum Musyawarah Desa.
Bagian Kedua Jadwal dan Tempat Penyelenggaraan Musyawarah Desa Jadwal Penyelenggaraan
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 4
- (1) Jadwal kegiatan Musyawarah Desa disusun
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 9
- (1) Peserta yang hadir dalam kegiatan Musyawarah Desa harus menandatangani daftar hadir yang telah disiapkan panitia.
- (2) Musyawarah Desa dimulai dan dibuka oleh pimpinan musyawarah apabila daftar hadir telah ditandatangani oleh 2/3 dari jumlah undangan yang telah ditetapkan sebagai peserta Musyawarah Desa.
- (3) Peserta Musyawarah Desa yang telah menandatangani daftar hadir dapat meninggalkan tempat musyawarah
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 10
- (1) Pimpinan Musyawarah Desa menjaga agar Musyawarah Desa berjalan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan tentang Tata Tertib Musyawarah Desa.
- (2) Pimpinan Musyawarah Desa hanya berbicara selaku pimpinan musyawarah untuk menjelaskan masalah yang menjadi pembicaraan, menunjukkan duduk persoalan yang sebenarnya, mengembalikan pembicaraan kepada pokok persoalan, dan menyimpulkan pembicaraan peserta musyawarah.
- (3) Dalam hal pimpinan Musyawarah Desa hendak berbicara selaku peserta musyawarah, untuk sementara pimpinan musyawarah diserahkan kepada wakil ketua atau anggota Badan Permusyawaratan Desa.
- (4) Pimpinan yang hendak berbicara selaku peserta Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpindah dari tempat pimpinan ke tempat peserta musyawarah.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 11
- (1) Peserta Musyawarah Desa tidak boleh diganggu selama berbicara menyampaikan aspirasi.
- (2) Pimpinan Musyawarah Desa dapat memperpanjang dan menentukan lamanya perpanjangan waktu peserta yang berbicara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pimpinan Musyawarah Desa memperingatkan dan meminta peserta yang berbicara untuk mengakhiri pembicaraan apabila melampaui batas waktu yang telah ditentukan.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 12
- (1) Pimpinan Musyawarah Desa dapat menutup atau menunda Musyawarah Desa apabila berpendapat bahwa acara Musyawarah Desa tidak mungkin dilanjutkan karena terjadi peristiwa yang mengganggu ketertiban Musyawarah Desa atau perbuatan yang menganjurkan peserta Musyawarah Desa untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum.
- (2) Dalam hal kejadian luar biasa, Pimpinan Musyawarah Desa dapat menutup atau menunda acara Musyawarah Desa yang sedang berlangsung dengan terlebih dahulu meminta persetujuan dari peserta Musyawarah Desa.
- (3) Lama penundaan Musyawarah Desa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak lebih dari 24 (dua puluh empat) jam.
Bagian Keenam
Risalah Catatan dan Laporan Singkat
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 13
- (1) Sekretaris Musyawarah Desa bertugas untuk menyusun risalah, catatan dan laporan singkat jalannya Musyawarah Desa.
- (2) Risalah adalah catatan Musyawarah Desa yang dibuat secara lengkap dan berisi seluruh jalannya pembicaraan yang dilakukan dalam pembahasan serta dilengkapi dengan catatan tentang:
- a. hal-hal strategis yang dibahas;
- b. hari dan tanggal Musyawarah Desa;
- c. tempat Musyawarah Desa;
- d. acara Musyawarah Desa;
- e. waktu pembukaan dan penutupan Musyawarah Desa;
- f. pimpinan dan sekretaris Musyawarah Desa;
- (3) Catatan (notulensi) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah catatan yang memuat pokok pembicaraan, kesimpulan, dan/atau keputusan yang dihasilkan dalam Musyawarah Desa serta dilengkapi dengan risalah musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Laporan singkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)memuat kesimpulan dan/atau keputusan Musyawarah Desa.
Bagian Tujuh
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 14
- (1) Pengambilan keputusan dalam Musyawarah Desa pada dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, keputusan diambil
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 15
- (1) Pengambilan keputusan
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 17
- (1) Pengambilan keputusan
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 18
- (1) Keputusan
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 19
- (1) Pemberian suara secara terbuka untuk menyatakan setuju, menolak, atau tidak menyatakan pilihan ( abstain ) dilakukan oleh peserta Musyawarah Desa yang hadir dengan cara lisan, mengangkat tangan, berdiri, tertulis, atau dengan cara lain yang disepakati oleh peserta Musyawarah Desa.
- (2) Penghitungan suara dilakukan dengan menghitung secara langsung tiap-tiap peserta Musyawarah Desa.
- (3) Peserta Musyawarah Desa yang meninggalkan acara pada saat musyawarah berjalan dianggap telah hadir dan tidak mempengaruhi sahnya keputusan.
- (4) Dalam hal hasil pemungutan suara tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), dilakukan pemungutan suara ulangan yang pelaksanaannya dapat ditangguhkan sampai Musyawarah Desa berikutnya dengan tenggang waktu tidak lebih dari 24 (dua puluh empat) jam.
- (5) Dalam hal hasil pemungutan suara ulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ternyata tidak juga memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3), pemungutan suara menjadi batal.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 20
- (1) Pemberian suara secara tertutup (rahasia) dilakukan dengan tertulis, tanpa mencantumkan nama, tanda tangan pemberi suara, atau tanda lain yang dapat menghilangkan sifat kerahasiaan.
- (2) Pemberian suara secara tertutup (rahasia) dapat juga dilakukan dengan cara lain yang tetap menjamin sifat kerahasiaan.
- (3) Dalam hal hasil pemungutan suara tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), pemungutan suara diulang satu kali lagi dalam musyawarah saat itu juga.
- (4) Dalam hal hasil pemungutan suara ulang, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak juga memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3), pemungutan suara secara tertutup (rahasia), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi batal.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 21
Setiap keputusan Musyawarah Desa, baik ## BAB III
ORGANISASI PENGELOLAAN BUM DESA
Bagian Kesatu Organisasi Pengelola BUM Desa
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 25
Organisasi pengelola BUM Desa terpisah dari Pemerintahan Desa.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 26
- (1) Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUM Desa terdiri dari:
- a. penasihat;
- b. pelaksana operasional; dan
- c. pengawas.
- (2) Penamaan susunan kepengurusan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan nama setempat yang dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.
Bagian Kedua Pengelola BUM Desa Penasihat
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 27
- (1) Penasihat sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (1) huruf a dijabat secara ex-officio oleh Kepala Desa.
- (2) Masa jabatan penasehat selama masa jabatan Kepala Desa.
- (3) Apabila jabatan Kepala Desa kosong atau kepala desa berhalangan tetap, maka jabatan penasehat diisi oleh Pejabat Kepala Desa.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 28
- (1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a berkewajiban:
- a. memberikan nasehat Kepada Pelaksana Operasional dalam melaksanakan pengelolahan BUM Desa;
- b. memberi saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi Pengelolahan BUM Desa; dan
- c. mengendalikan Pelaksanaan kegiatan Pengelolahan BUM Desa.
- (2) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a berwenang untuk :
- a. meminta
PENJELASAN
Pembukaan
dari pelaksanaan operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan Usaha Desa; dan
- b. melindungi usaha Desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUM Desa.
##
PENJELASAN
Pasal 29
- (1) Kepada Penasehat sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) huruf a dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan tunjangan penghasilan dan/atau penghargaan. - (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan penghasilan dan/atau Penghargaan Penasehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. ## Pelaksana Operasional Pasal 30 - (1) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b diangkat dan diberhentikan melalui musyawarah desa. - (2) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang merangkap jabatan yang melaksanakan fungsi Pelaksana Lembaga Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa.
PENJELASAN
Pasal 31
- (1) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. - (2) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban : - a. melaksanakan dan mengembangkan BUM Desa agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan dan/atau pelayanan umum masyarakat Desa; - b. menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa; - c. melakukan Kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian Desa lainnya; dan - d. pelaksana operasional dalam pengurusan dan pengelolaan usaha desa mewakili BUM Desa di dalam dan diluar Pengadilan. - (3) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang : - a. membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan; - b. membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan; dan - c. memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUM Desa kepada masyarakat desa melalui musyawarah desa sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
PENJELASAN
Pasal 32
- (1) Pelaksana operasional dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2), dapat menunjuk anggota pengurus sesuai dengan kapasitas bidang usaha, khususnya dalam mengurus pencatatan dan administrasi usaha dan fungsi operasional bidang usaha. - (2) Pelaksana operasional dapat dibantu karyawan sesuai dengan kebutuhan dan harus disertai dengan uraian tugas berkenaan dengan tanggung jawab, pembagian peran dan aspek pembagian kerja lainya. - (3) Penunjukan anggota pengurus dan karyawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berasal dari perangkat desa. - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukan anggota pengurus dan karyawan diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
PENJELASAN
Pasal 33
- (1) Persyaratan menjadi pelaksana operasional meliputi: - a. masyarakat desa yang memiliki jiwa wirausaha; - b. berdomisili atau menetap didesa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun; - c. berkepribadian baik, jujur, adil cakap, dan perhatian