PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN Nomor 7 Tahun 2015 tentang PEMILIHAN KEPALA DESA (berlaku 15 Juni 2015)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
SALINAN
BUPATITUBAN PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA EBA
BUPATI TUBAN,
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemilihan Kepala Desa.
1. Pasal 18 $yat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang pedoman Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang› undangan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TUBAN clan
BUPATITUBAN
MEMUTUSKAN:
Menetap.kan
PERATURAN
DAERAH
TENTANG
PEMILIHAN
KEPALA DESA.
BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah adalah Pemerintah Negara Republik Indonesia.
2. Daerah adalah Kabupaten Tuban.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tuban
4. Bupati adalah Bupati Tuban.
5. Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Tuban.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untu.k: mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat ## BAB II
PEMILIHAN KEPALA DESA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 2
- ( 1) Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara serentak.
- (2) Pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bergelombang.
- (3) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun, dengan mempertimbangkan:
- a. pengelompokan waktu berakhimya masa jabatan Kepala Desa di wilayah Kabupaten;
- b. kemampuan keuangan Daerah; dan/ atau
- c. ketersediaan PNS di lingkungan Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat Kepala Desa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai waktu pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.
Bagian Kedua
Panitia Pemilihan
Pasal 3
- (1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten dengan Keputusan Bupati.
- (2) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas unsur:
- a. Pemerintah Daerah;
- b. Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Daerah;
- c. Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) di Daerah;
- (3) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempUnyai tugas meliputi:
- a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
- b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap panitia pemilihan Kepala Desa;
- c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
- d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
- e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan Kepala Desa;
- f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten;
- g. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
- h. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh Bupati.
PELAKSANAAN
Bagian Kesatu
Umum
BAB 111 - PELAKSANAAN
Pasal 4
Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:
persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara; dan
- d. penetapan.
Bagian kedua
Persiapan
Paragraf 1
Umum
BAB 111 - PELAKSANAAN
Pasal 5
Persiapan Pemilihan di Desa terdiri atas kegiatan:
- a. pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
- b. pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- c. laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- d. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh Panitia Pemilihan kepada Bupati melalui Camat dalamjangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan; dan
- e. persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Harl sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan.
BAB 111 - PELAKSANAAN
Pasal 6
- (1) Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan desa dan tokoh masyarakat Desa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB 111 - PELAKSANAAN
Pasal 7
- ( 1) Panitia Pemilihan Kepala Desa mempunyai tugas:
- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
,-,
•
- b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
- c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
- d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
- e. meneliti kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi serta mengklarifikasinya;
- f. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
- g. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
- h. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
- i. menyediakan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
- j. melaksanakan pemungutan suara;
- k. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
1. menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan
- m. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- (2) Panitia Pemilihan dilarang:
- a. melakukan tindakan-tindakan yang menguntungkan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu;
- b. mengundurkan diri tanpa alasan yang dapat dipertanggung› jawabkan; dan/ atau
- c. mencalonkan sebagai bakal calon Kepala Desa.
- (3) Anggota Panitia Pemilihan yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka BPD dapat memberhentikan dari keanggotaan Panitia Pemilihan dan mengisi kekosongan anggota tersebut sesuai mekanisme yang berlaku.
Paragraf2
Penetapan PemWh
BAB 111 - PELAKSANAAN
Pasal 8
- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
- a. penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih;
- b. nyata-nyata tidak sedang terganggujiwa/ingatannya;
- c. tidak sedang dicabut hak pilihnya
BAB 111 - PELAKSANAAN
Pasal 9
- ( 1) Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di Desa.
- (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena:
- a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pemah menikah;
- c. telah meninggal dunia;
- d. pindah domisili ke Desa lain; atau
- e. belum terdaftar.
- (3)
BAB 111 - PELAKSANAAN
Pasal 10
- (1) DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), diumumkan oleh panitia pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari.
BAB 111 - PELAKSANAAN
Pasal 11
- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/ atau identitas lainnya.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
- a. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
- b. Pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut;
- c. Pemilih yang sudah menikah di bawah umur 17 tahun; atau
- d. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, panitia pemilihan segera mengadakan perbaikan DPS.
BAB 111 - PELAKSANAAN
Pasal 12
- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan melaluipengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan.
- (3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari.
BAB 111 - PELAKSANAAN
Pasal 13
- ( 1) Daftar Pemilih Tambahan diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhimya jangka waktu penyusunan pemilih tambap.an.
BAB 111 - PELAKSANAAN
Pasal 14
Panitia pemilihan menetapkan dan mengumumkan DPS yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan sebagai DPT.
BAB 111 - PELAKSANAAN
Pasal 15
- (1) DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, diumumkan di tempat yang strategis di desa untuk diketahui oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman DPT sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhimya jangka waktu penyusunan DPT.
BAB 111 - PELAKSANAAN
Pasal 16
Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia menyusun salinan DPT untuk TPS.
BAB 111 - PELAKSANAAN
Pasal 17
Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.
BAB 111 - PELAKSANAAN
Pasal 18
DPr yang sudah disahkan oleh panitia pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, panitia pemilihan membubuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan "meninggal dunia".
Bagian Ketiga Pencalonan Paragraf 1
Penclaftaran Calon
BAB 111 - PELAKSANAAN
Pasal 19
- (1) Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:
- a. Warga Negara Republik Indonesia;
3. . b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal lka;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu} tahun sebelum pendaftaran;
- h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara
BAB 111 - PELAKSANAAN
Pasal 20
- ( 1) Panitia pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
- (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.
- (3) Panitia pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.
- (4) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib diproses dan ditindak lanjuti oleh panitia pemilihan.
BAB 111 - PELAKSANAAN
Pasal 21
- (1) Bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan Kepala Desa menetapkan bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa.
- (2) Calon Kepala Desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diumumkan kepada masyarakat.
BAB 111 - PELAKSANAAN
Pasal 22
- (1) Dalam: hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua), setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sanipai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat penjabat Kepala · Desa dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan Pemerintah Daerah.
BAB 111 - PELAKSANAAN
Pasal 23
- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 lebih dari 5 (lima) orang, panitia melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan dan usia.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB 111 - PELAKSANAAN
Pasal 24
- (1) Penetapan calon Kepala Desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia pemilihan.
- (2) Undian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para calon.
- (3) Nomor urut dan nama calon yang telah
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon Kepala Desa. - (4) Panitia pemilihan mengumumkan melalui media masa dan/atau papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan. - (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.

Penandatangan: - (6) Calon Kepala Desa yang sudah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak boleh mundur dari proses pemilihan Kepala Desa. ## Paragraf3 Kampanye ## Pasal 25

Penandatangan: - (1) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa. - (2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dalam jangka waktu 3 (tiga) Harl sebelum dimulainya masa tenang. - (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.

Penandatangan: - (4) Pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Panitia Pemilihan berdasarkan Peraturan Bupati. ## Pasal 26

Penandatangan: - (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) memuat visi dan misi bila terpilih sebagai Kepala Desa.

Penandatangan: - (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Kepala Desa. - (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi. ## Pasal 27 Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dapat dilaksanakan melalui: - a. pertemuan terbatas; - b. tatap muka - c. dialog; - d. penyebaran bahan Kampanye kepada umum; - e. pemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan; dan - f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan. ## Pasal 28 - ( 1) Pelaksana Kampanye dilarang: - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang› Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia; - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/ atau Calon yang lain; • - d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat; - e. mengganggu ketertiban umum; - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/ atau Calon yang lain; - g. merusak dan/ atau menghilangkan alat peraga Kampanye Calon; - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan; - i. membawa atau menggunakan gambar dan/ atau atribut Calon lain selain dari gambar dan/ atau atribut Calon yang bersangkutan; dan - j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye. - (2) Pelaksana Kampanye dalam kegiatan Kampanye dilarang mengikutsertakan:

Penandatangan: - a. Kepala Desa; - b. Perangkat desa; dan/ atau - c. anggota BPD. ## Pasal 29 Pelaksana Kampanye yang melanggar larangan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dikenai sanksi: - a. peringatan tertulis apabila pelaksana Kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan b. penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain. ## Pasal 30 - (1) Masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

Penandatangan: - (2) Harl dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditetapkan oleh Bupati. ## Pemungutan clan Penghitungan Suara ## Bagian Keempat Paragraf 1 ## Pemungutan ## Pasal 31 - ( 1) Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto dan nama calon. - (2) Pemberian suara untuk pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara. ## Pasal 32 - (1) Jumlah pemilih di TPS ditentukan panitia pemilihan. - (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. - (3) Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh panitia pemilihan.

Penandatangan: - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan TPS diatur dalam Peraturan Bupati. ## Pasal 33 - ( 1) Pemilih tunanetra, tunadaksa atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh panitia atau orang lain atas permintaan pemilih. - (2) Anggota panitia atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan. ## Pasal 34 TPS khusus dapat disediakan bagi Pemilih yang: - a. menjalani rawat inap di ru.mah sakit atau sejenisnya; - b. sedang menjalani hukuman penjara; - c. tidak mempunyai tempat tinggal tetap; - d. tinggal di perahu; atau - e. berprofesi sebagai pekerja lepas pantai dan tempat-tempat lainnya. ## Pasal 35 - (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, panitia pemilihan melakukan kegiatan: - a. pembukaan kotak suara; - b. pengeluaran seluru.h isi kotak suara; - c. pengidentifikasianjenis dokumen dan peralatan; dan - d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan. - (2) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari calon, BPD, pengawas dan warga masyarakat.

Verifikasi: - (3) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua panitia, dan sekurang› kurangnya 2 (dua) anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon. ## Pasal 36 - (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat ( 1), panitia memberikan
PENJELASAN
Pembukaan
mengenai tata cara pemungutan suara.
- (2) Dalam pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih diberi kesempatan oleh panitia berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.
- (3) Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia, kemudian panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.
- (4) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia, panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.
##
PENJELASAN
Pasal 37
- (1) Suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila: - a. surat suara ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan; dan - b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau - c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau - d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau - e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon. - (2) Penandatanganan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a oleh Ketua Panitia Pemilihan didelegasikan kepada salah satu Panitia Pemilihan yang ditunjuk sebagai penanggungjawab pada TPS tambahan. ## Paragraf2 ## Penghitungan
PENJELASAN
Pasal 38
- ( 1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh panitia setelah pemungutan suara berakhir. - (2) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia pemilihan menghitung: - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan DPT untukTPS; - b. jumlah pemilih dari TPS lain; - c. jurnlah surat suara yang tidak terpakai; dan - d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos. - (3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dan selesai di TPS oleh panitia pemilihan dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon, BPD, pengawas dan warga masyarakat. - (4) Saksi calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua panitia. - (5) Panitia membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan paling sedikit 2 (dua) orang anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi calon. - (6) Panitia memberikan salinan Berita Acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar Berita Acara hasil penghitungan suara di tempat umum. - (7) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel. - (8) Panitia menyerahkan Berita Acara hasil penghitungan suara, surat suara dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD segera setelah selesai penghitungan suara.
PENJELASAN
Pasal 39
- ( 1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih. - (2) Dalam hal jumlah calon Kepala Desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada Desa dengan TPS lebih dari 1 (satu), caJ.on terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak. - (3) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS hanya 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal dengan jumlah pemilih terbesar.
PENJELASAN
Pasal 40
Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di kantor Desa atau di tempat lain yang terjamin keamanannya. ## Bagian Kelima Penetapan
PENJELASAN
Pasal 41
- ( 1) Panitia Pemilihan menyampaikan laporan hasil Pemilihan Kepala Desa kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah pemungutan suara. - (2) BPD berdasarkan laporan hasil Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) menyampaikan calon Kepala Desa terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Kepala Desa. - (3) Laporan BPD kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan panitia. - (4) Paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterima laporan dari BPD Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan Keputusan Bupati. - (5) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Harl. ## BABIV ## KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, KEANGGOTAAN BPD, PNS, ANGGOTA TNI/POLRI, PEGAWAI BUMN ATAU BUMD DAN TENAGA NON PNS DAERAH SEBAGAI CALON KEPALA DESA ## Bagian Kesatu ## Calon Kepala Desa dari Kepala Desa 'Pasal 42 - (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan seb~gai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih. - (2) Selama masa cuti sebagaimana dimak:sud pada ayat (1), Kepala Desa dilarang menggunak:an fasilitas Pemerintah Desa untuk kepentingan sebagai calon Kepala Desa. - (3) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimak:sud pada ayat (1), Sekretaris Desa melak:sanak:an tugas dan kewajiban Kepala Desa. ## Bagian Kedua ## Calon Kepala Desa Dari Perangkat Desa
PENJELASAN
Pasal 43
- ( 1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa diberi cuti terhitung sejak: yang bersangkutan terdaftar sebagai bak:al calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelak:sanaan penetapan calon terpilih. - (2) Tugas perangkat Desa sebagaimana dimak:sud pada ayat (1) dirangkap oleh perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. ## BagianKetiga ## Calon Kepala Desa dari Keanggotaan BPD
PENJELASAN
Pasal 44
- .(1) Keanggotaan BPD yang mencalonkan sebagai Kepala Desa harus mengundurkan diri sebelum pembentukan Panitia Pemilihan. - (2) Bagi Ketua BPD yang mencalonkan sebagai Kepala Desa, tugas dan kewenangan Ketua BPD dirangkap oleh Anggota BPD yang lain dengan kesepak:atan bersama anggota BPD. ## Bagian Keempat ## Calon Kepala Desa dari PNS
PENJELASAN
Pasal 45
- ( 1) PNS yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian. - (2) Dalam hal PNS sebagaimana dimak:sud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak: sebagai PNS. - (3) PNS yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimak:sud pada ayat (2) berhak: mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan penghasilan lainnya yang sah. ## Bagian Kelima ## Calon Kepala Desa dari Anggota TNI/POLRI
PENJELASAN
Pasal 46
- (1) Anggota TNI/POLRI dapat mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa. - (2) Dalam hal Anggota TNI/POLRI mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa, yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari keanggotaannya sebagai TNI/POLRI. ## Bagian Keenam ## Calon Kepala Desa Dari Pegawai BUMN atau BUMD
PENJELASAN
Pasal 47
- ( 1) Pegawai BUMN a tau BUMD dapat mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa. - (2) Dalam hal Pegawai BUMN atau BUMD mencalonkan diri dalam Pemilihan kepala Desa, yang bersangkutan harus mendapatkan izin tertulis dari Pimpinan BUMN atau BUMD. ## Bagian Ketujuh ## Calon Kepala Desa Dari Tenaga Non PNS Daerah
PENJELASAN
Pasal 48
- (1) Tenaga Non PNS Daerah dapat mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa. - (2) Dalam hal Tenaga Non PNS Daerah mencalonkan diri dalam Pemilihan kepala Desa, yang bersangkutan harus mendapatkan izin tertulis dari Pimpinan. - (3) Apabila Tenaga Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat sebagai Kepala Desa, yang bersangkutan harus mengundurkan diri sebagai Tenaga Non PNS Daerah. ## BABV ## PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI KEPALA DESA
PENJELASAN
Pasal 49
- ( 1) Calon Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah penerbitan Keputusan Bupati. - (2) Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wakil Bupati atau Camat.
PENJELASAN
Pasal 50
- (1) Sebelum memangku bersumpah/ berjanji. jabatannya, Kepala Desa terpilih - (2) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut: "Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik› baiknya, sejujur-jujumya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang› undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia". ## BABVI ## MASA JABATAN KEPALA DESA
PENJELASAN
Pasal 51
- (1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. - (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling lama 3 (tiga) kali masajabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. - (3) Ketentuan periodisasi masajabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk masa jabatan Kepala Desa yang dipilih melalui musyawarah Desa. - (4) Dalam hal Kepala Desa mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya atau diberhentikan, Kepala Desa dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan. ## BAB VII ## BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA
PENJELASAN
Pasal 52
- (1) Biaya Pemilihan Kepala Desa dibebankan pada: - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. - (2) Biaya pemilihan Kepala Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, digunakan untuk pengadaan surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lainnya, honorarium panitia dan biaya pelantikan. - (3) Biaya Pemilihan Kepala Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, digunakan untuk pembiayaan selain sebagaimana diinaksud pada ayat (2). ## BABVIII ## PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PENJELASAN
Pasal 53
- (1) Bupati melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa. - (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati. ## BABIX ## KEBIJAKAN PENUNDAAN
PENJELASAN
Pasal 54
- (1) Dalam hal terjadi kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan Kepal~ Desa, Kepala Desa yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan dan selanjutnya Bupati mengangkat Penjabat kepala Desa. - (2) Kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri yang berwenang. - (3) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Bupati dari PNS di lingkungan Pemerintah Daerah. - (4) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan. - (5) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa. ## BABX ## PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA
PENJELASAN
Pasal 55
- (1) Musyawarah Desa yang diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antar waktu dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitun~ sejak Kepala Desa diberhentikan dengan mekanisme sebagai berikut: - a. sebelum penyelenggaraan musyawarah Desa, dilakukan kegiatan yang meliputi: b. - 1) pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa antarwaktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) Harl terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan; - 2) pengajuan biaya pemilihan dengan beban APB Desa oleh panitia pemilihan kepada penjabat Kepala Desa paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Harl terhitung sejak panitia terbentuk; - 3) pemberian persetujuan biaya peinilihan oleh penjabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Harl terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan; - 4) pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan dalamjangka waktu 15 (lima belas) Harl; - 5) penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) Harl; dan - 6) penetapan calon Kepala Desa antar waktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa. BPD menyelenggarakan musyawarah Desa yang meliputi kegiatan: - 1) penyelenggaraan musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan; - 2) pengesahan calon Kepala Desa yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara; - 3) pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa; - 4) pelaporan basil pemilihan calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan kepada musyawarah Desa; - 5) pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Desa; - 6) pelaporan hasil pemilihan Kepala Desa melalui musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) Harl setelah musyawarah Desa mengesahkan calon Kepala Desa terpilih; - 7) pelaporan calon Kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa oleh ketua Badan Permusyawaratan Desa kepada bupati paling lambat 7 (tujuh) Harl setelah menerima laporan dari panitia pemilihan; - 8) penerbitan keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Harl sejak diterimanya laporan dari BPD; dan - 9) pelantikan Kepala Desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. - (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. ## BAB XI ## KETENTUAN PERALIHAN
PENJELASAN
Pasal 56
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Kepala Desa yang ada pada saat ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa jabatannya. ## BAB XII ## KETENTUAN PENUTUP
PENJELASAN
Pasal 57
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 10 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan Dan Pelantikan Kepala Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 3 Tahun 2007 tentang Perubahan