PERATURAN BUPATI B U P A T I B A L A N G A N  BALANGAN Nomor 28 Tahun 2012 tentang PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA SEBAGAI BAHASA NASIONAL DILINGKUNGAN PENDIDIKAN PADA SEKOLAH DI KABUPATEN BALANGAN (berlaku 2 Januari 2013)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
B U P A T I B A L A N G A N PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 28 TAHUN 2012
TENTANG
PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA SEBAGAI BAHASA NASIONAL DILINGKUNGAN PENDIDIKAN PADA SEKOLAH DI KABUPATEN BALANGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BALANGAN,
:
:
- a. bahwa bahasa merupakan sarana pemersatu, identitas, dan wujud eksistensi bangsa yang menjadi simbol kedaulatan dan kehormatan negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan menyebutkan bahwa bahasa Indonesia wajib digunakan sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Nasional dilingkungan Pendidikan pada Sekolah di Kabupaten Balangan;
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109) ;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Menetapkan :
Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
- 10 Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 44) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2011 Nomor 18)
11. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pendidikan Di Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2010).
MEMUTUSKAN :
PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA SEBAGAI BAHASA NASIONAL DILINGKUNGAN PENDIDIKAN PADA SEKOLAH DI KABUPATEN BALANGAN.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Dinas Pendidikan Adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan.
6. Sekolah adalah TK, SD/MI, SMP/MTsN, SMA/MA dan SMK di Kabupaten Balangan.
7. Tenaga Pendidik dan Kependidikan (PTK) adalah Tenaga Pendidik dan Kependidikan pada Sekolah di Kabupaten Balangan.
8. Bahasa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi nasional yang digunakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
BAB II - ASAS DAN TUJUAN
Pasal 2
- (1) Bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam
- (2) Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, pengantar pendidikan, komunikasi tingkat nasional, pengembangan kebudayaan nasional, transaksi dan dokumentasi niaga, serta sarana pengembangan dan pemanfaatan ilmupengetahuan, teknologi, seni, dan bahasa media massa.
BAB II - ASAS DAN TUJUAN
Pasal 3
Pengaturan penggunaan Bahasa Indonesia dalam lingkungan Pendidikan Kabupaten Balangan bertujuan :
- a. memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. menjaga kehormatan yang menunjukkan kedaulatan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. menciptakan ketertiban, kepastian, dan standarisasi penggunaan Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Nasional; dan
- d. mewujudkan sistem pendidikan di Kabupaten Balangan sesuai dengan ketentuan sistem Pendidikan Nasional.
KEWAJIBAN PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA
BAB III - KEWAJIBAN PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA
Pasal 4
- (1) Setiap orang yang terlibat langsung dengan proses pendidikan di sekolah wajib menggunakan Bahasa Indonesia.
- (2) Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan di sekolah sebagai bahasa keseharian dan belajar mengajar dalam lingkungan pendidikan.
BAB III - KEWAJIBAN PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA
Pasal 5
- (1) Penggunaan bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib dilaksanakan dari jenjang pendidikan dasar Kelas IV (empat) dan seterusnya.
- (2) Penggunaan bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwajibkan bagi peserta didik, tenaga pendidik dan kependidikan, kepala sekolah serta pegawai lain disekolah.
PENGGUNAAN BAHASA LOKAL DAN BAHASA ASING
BAB IV - PENGGUNAAN BAHASA LOKAL DAN BAHASA ASING
Pasal 6
- (1) Penggunaan bahasa Indonesia untuk jenjang taman kanak-kanak
sampai dengan jenjang pendidikan dasar kelas III, boleh dipadukan dengan bahasa lokal setempat sebagai pengantar awal untuk persiapan berkewajiban berbahasa Indonesia seutuhnya.
- (2) Penggunaan bahasa asing sebagai bahasa keseharian dan kegiatan belajar mengajar di sekolah diperbolehkan pada satuan pendidikan tertentu.
- (3) Satuan pendidikan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Satuan Pendidikan Berbahasa Pengantar Bilingual (Bahasa Indonesia dan Bahasa Asing/Bahasa Inggris).
BAB V - PENGAWASAN
Pasal 7
Pengawasan dilaksanakan secara bersama dan berjenjang oleh Guru, Kepala Sekolah, Pengawas dan Dinas Pendidikan .
BAB VI - SANKSI
Pasal 8
- (1) Peserta didik yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 akan diberikan sanksi berupa pembinaan langsung oleh Guru atau Kepala Sekolah dengan ## BAB VII KETENTUAN PERALIHAN
BAB VI - SANKSI
Pasal 9
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur kembali dengan Peraturan Bupati tersendiri atau ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB II - ASAS DAN TUJUAN
Pasal 36
- (2) Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, pengantar pendidikan, komunikasi tingkat nasional, pengembangan kebudayaan nasional, transaksi dan dokumentasi niaga, serta sarana pengembangan dan pemanfaatan ilmupengetahuan, teknologi, seni, dan bahasa media massa.
Pengaturan penggunaan Bahasa Indonesia dalam lingkungan Pendidikan Kabupaten Balangan bertujuan :
- a. memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. menjaga kehormatan yang menunjukkan kedaulatan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. menciptakan ketertiban, kepastian, dan standarisasi penggunaan Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Nasional; dan
- d. mewujudkan sistem pendidikan di Kabupaten Balangan sesuai dengan ketentuan sistem Pendidikan Nasional.
KEWAJIBAN PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA
- (1) Setiap orang yang terlibat langsung dengan proses pendidikan di sekolah wajib menggunakan Bahasa Indonesia.
- (2) Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan di sekolah sebagai bahasa keseharian dan belajar mengajar dalam lingkungan pendidikan.
- (1) Penggunaan bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib dilaksanakan dari jenjang pendidikan dasar Kelas IV (empat) dan seterusnya.
- (2) Penggunaan bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwajibkan bagi peserta didik, tenaga pendidik dan kependidikan, kepala sekolah serta pegawai lain disekolah.
PENGGUNAAN BAHASA LOKAL DAN BAHASA ASING
- (1) Penggunaan bahasa Indonesia untuk jenjang taman kanak-kanak
sampai dengan jenjang pendidikan dasar kelas III, boleh dipadukan dengan bahasa lokal setempat sebagai pengantar awal untuk persiapan berkewajiban berbahasa Indonesia seutuhnya.
- (2) Penggunaan bahasa asing sebagai bahasa keseharian dan kegiatan belajar mengajar di sekolah diperbolehkan pada satuan pendidikan tertentu.
- (3) Satuan pendidikan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Satuan Pendidikan Berbahasa Pengantar Bilingual (Bahasa Indonesia dan Bahasa Asing/Bahasa Inggris).
Pengawasan dilaksanakan secara bersama dan berjenjang oleh Guru, Kepala Sekolah, Pengawas dan Dinas Pendidikan .
- (1) Peserta didik yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 akan diberikan sanksi berupa pembinaan langsung oleh Guru atau Kepala Sekolah dengan ## BAB VII KETENTUAN PERALIHAN
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur kembali dengan Peraturan Bupati tersendiri atau ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2013.
Agar semua orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Paringin pada tanggal 10 Desember 2012

Penandatangan: BUPATI BALANGAN, ttd ## H. SEFEK EFFENDIE

Penetapan: Diundangkan di Paringin pada tanggal 10 Desember 2012

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BALANGAN, ttd H. M. RIDUAN DARLAN Pembina Utama Madya (IV/d) NIP.19590409 198203 1 012