PERATURAN DAERAH KABUPATEN MA Nomor 13 Tahun 2012 tentang PEMBENTUKAN DESA BANTOLI, DESA LINGGUA, DESA TOMODO, DESA TOTALA JAYA, DESA BILOTE DAN DESA ARUKU DI KECAMATAN LOLODA KABUPATEN HALMAHERA BARAT (berlaku 21 September 2012)
Pembukaan
Mengingat :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT NOMOR 13 TAHUN 2012
TENTANG
PEMBENTUKAN DESA BANTOLI, DESA LINGGUA, DESA TOMODO, DESA TOTALA JAYA, DESA BILOTE DAN DESA ARUKU DI KECAMATAN LOLODA KABUPATEN HALMAHERA BARAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI HALMAHERA BARAT,
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan aspirasi masyarakat yang berkembang di Desa Bantoli, Desa Linggua, Desa Tomodo, Desa Totala Jaya, Desa Bilote dan Desa Aruku Kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Barat serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, maka Desa Bantoli, Desa Linggua, Desa Tomodo, Desa Totala Jaya, Desa Bilote dan Desa Aruku perlu dimekarkan;
- b. bahwa dengan memperhatikan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, dan berdasarkan criteria jumlah penduduk, luas wilayah, wilayah kerja, kondisi sosial budaya, potensi desa, dan batas desa serta sarana prasarana yang tersedia dan pertimbangan lainnya, maka perlu dibentuk Desa Bantoli, Desa Linggua, Desa Tomodo, Desa Totala Jaya, Desa Bilote dan Desa Aruku di Kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Barat;
- c. bahwa dengan pembentukan desa-desa sebagaimana tersebut dalam huruf b, akan dapat mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta memberikan kesempatan untuk memanfaatkan dan mengembangkan potensi desa masing-masing;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat tentang Pembentukan Desa Bantoli, Desa Linggua, Desa Tomodo, Desa Totala Jaya, Desa Bilote dan Desa Aruku di Kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Barat.
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undangundang (Lembaran Nagara Tahun 1958 Nomor 80 Tambahan Lembaran Negara Nomor 165);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895);
3. Undang-undang Nomor 1 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4264);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undangundang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa; (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3)
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT DAN
BUPATI HALMAHERA BARAT
MEMUTUSKAN :
PEMBENTUKAN DESA BANTOLI, DESA LINGGUA, DESA TOMODO, DESA TOTALA JAYA, DESA TOTALA JAYA, DESA BILOTE DAN DESA ARUKU DI KECAMATAN LOLODA KABUPATEN HALMAHERA BARAT
MENETAPKAN
:
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksudkan dengan :
- a. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Barat.
- b. Kepala Daerah adalah Bupati Halmahera Barat
- c. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Halmahera Barat
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Halmahera Barat
- d. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat ## BAB II TUJUAN PEMBENTUKAN DESA
Bagian Kesatu Tujuan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Desa dibentuk untuk meningkatkan pelayanan masyarakat, melaksanakan fungsi pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.
Bagian Kedua Pembentukan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Desa Bantoli, Desa Linggua, Desa Tomodo, Desa Totala Jaya, Desa Bilote dan Desa Aruku di Kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Barat.
MEKANISME, WILAYAH DAN BATAS DESA
Bagian Kesatu Mekanisme
BAB III - MEKANISME, WILAYAH DAN BATAS DESA
Pasal 4
Mekanisme pembentukan desa adalah
BAB III - MEKANISME, WILAYAH DAN BATAS DESA
Pasal 5
Desa Bantoli berasal dari sebagian wilayah Desa Laba Kecil yang terdiri atas:
- a. Rukun Tetangga 1(Satu)
- b. Rukun Tetangga 2(Dua)
- c. Rukun Tetangga 3(Tiga)
- d. Rukun Tetangga 4(Empat)
BAB III - MEKANISME, WILAYAH DAN BATAS DESA
Pasal 6
Desa Linggua berasal dari sebagian wilayah Desa Tasye yang terdiri atas:
- a. Rukun Tetangga 1(Satu)
- b. Rukun Tetangga 2(Dua)
- c. Rukun Tetangga 3(Tiga)
- d. Rukun Tetangga 4(Empat)
BAB III - MEKANISME, WILAYAH DAN BATAS DESA
Pasal 7
Desa Tomodo berasal dari sebagian wilayah Desa Kedi yang terdiri atas:
- a. Rukun Tetangga 1(Satu)
- b. Rukun Tetangga 2(Dua)
- c. Rukun Tetangga 3(Tiga)
- d. Rukun Tetangga 4(Empat)
BAB III - MEKANISME, WILAYAH DAN BATAS DESA
Pasal 8
Desa Totala Jaya berasal dari sebagian wilayah Desa Totala yang terdiri atas:
- a. Rukun Tetangga 1(Satu)
- b. Rukun Tetangga 2(Dua)
- c. Rukun Tetangga 3(Tiga)
- d. Rukun Tetangga 4(Empat)
BAB III - MEKANISME, WILAYAH DAN BATAS DESA
Pasal 9
Desa Bilote berasal dari sebagian wilayah Desa Tosomolo yang terdiri atas:
- a. Rukun Tetangga 1(Satu)
- b. Rukun Tetangga 2(Dua)
- c. Rukun Tetangga 3(Tiga)
- d. Rukun Tetangga 4(Empat)
BAB III - MEKANISME, WILAYAH DAN BATAS DESA
Pasal 10
Desa Aruku berasal dari sebagian wilayah Desa Bakun Pantai yang terdiri atas:
- a. Rukun Tetangga 1(Satu)
- b. Rukun Tetangga 2(Dua)
- c. Rukun Tetangga 3(Tiga)
- d. Rukun Tetangga 4(Empat)
Bagian Ketiga
Batas Desa
BAB III - MEKANISME, WILAYAH DAN BATAS DESA
Pasal 11
- (1) Pembentukan Desa Bantoli berasal dari sebagian wilayah Desa Laba Kecil (Desa Induk) dengan batas wilayah sebagai berikut:
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Bakun
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Soasio
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Laba Besar
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kahatola
- (2) Dengan dibentuknya Desa Bantoli, maka sebagian wilayah Desa Laba Kecil (Desa Induk) dikurangi dengan batas-batas sebagaimana tercantum dalam ayat (1) di atas.
BAB III - MEKANISME, WILAYAH DAN BATAS DESA
Pasal 12
- (1) Pembentukan Desa Linggua berasal dari sebagian wilayah Desa Tasye (Desa Induk) dengan batas wilayah sebagai berikut:
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kedi
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tomodo
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tasye (Desa Induk)
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Laut
- (2) Dengan dibentuknya Desa Linggua, maka sebagian wilayah Desa Tasye (Desa Induk) dikurangi dengan batas-batas sebagaimana tercantum dalam ayat (1) di atas.
BAB III - MEKANISME, WILAYAH DAN BATAS DESA
Pasal 13
- (1) Pembentukan Desa Tomodo berasal dari sebagian wilayah Desa Kedi (Desa Induk) dengan batas wilayah sebagai berikut:
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Teluk Kedi
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Hutan
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Linggua
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tuguis
- (2) Dengan dibentuknya Desa Tomodo, maka sebagian wilayah Desa Kedi (Desa Induk) dikurangi dengan batas-batas sebagaimana tercantum dalam ayat (1) di atas.
BAB III - MEKANISME, WILAYAH DAN BATAS DESA
Pasal 14
- (1) Pembentukan Desa Totala Jaya berasal dari sebagian wilayah Desa Totala (Desa Induk) dengan batas wilayah sebagai berikut:
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tuguis
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tolofuo
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Hutan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Laut
- (2) Dengan dibentuknya Desa Totala Jaya, maka sebagian wilayah Desa Totala (Desa Induk) dikurangi dengan batas-batas sebagaimana tercantum dalam ayat (1) di atas.
BAB III - MEKANISME, WILAYAH DAN BATAS DESA
Pasal 15
- (1) Pembentukan Desa Bilote berasal dari sebagian wilayah Desa Tosomolo (Desa Induk) dengan batas wilayah sebagai berikut:
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Barataku
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tosomolo
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Hutan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Laut
- (2) Dengan dibentuknya Desa Bilote, maka sebagian wilayah Desa Tosomolo (Desa Induk) dikurangi dengan batas-batas sebagaimana tercantum dalam ayat (1) di atas.
BAB III - MEKANISME, WILAYAH DAN BATAS DESA
Pasal 16
- (1) Pembentukan Desa Aruku berasal dari sebagian wilayah Desa Bakun Pantai (Desa Induk) dengan batas wilayah sebagai berikut:
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Bakun Pantai
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Buo
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Hutan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Laut
- (2) Dengan dibentuknya Desa Aruku, maka sebagian wilayah Desa Bakun Pantai (Desa Induk) dikurangi dengan batas-batas sebagaimana tercantum dalam ayat (1) di atas.
LUAS DESA PEMEKARAN
BAB IV - LUAS DESA PEMEKARAN
Pasal 17
- (1) Luas wilayah Desa Bantoli sebagaimana dimaksud Pasal 5 adalah 214 Ha
- (2) Luas dan batas wilayah Desa Bantoli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam peta dasar pada
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran 1 sebagai satu kesatuan dengan Peraturan Daerah ini.

## Pasal 18

- (1) Luas wilayah Desa Linggua sebagaimana dimaksud Pasal 6 adalah 42 Ha
- (2) Luas dan batas wilayah Desa Linggua sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam peta dasar pada Lampiran 2 sebagai satu kesatuan dengan Peraturan Daerah ini.

## Pasal 19

- (1) Luas wilayah Desa Tomodo sebagaimana dimaksud Pasal 7 adalah 159 Ha
- (2) Luas dan batas wilayah Desa Tomodo sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam peta dasar pada Lampiran 3 sebagai satu kesatuan dengan Peraturan Daerah ini.

## Pasal 20

- (1) Luas wilayah Desa Totala Jaya sebagaimana dimaksud Pasal 8 adalah 184 Ha
- (2) Luas dan batas wilayah Desa Totala Jaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam peta dasar pada Lampiran 4 sebagai satu kesatuan dengan Peraturan Daerah ini.

## Pasal 21

- (1) Luas wilayah Desa Bilote sebagaimana dimaksud Pasal 9 adalah 196 Ha
- (2) Luas dan batas wilayah Desa Bilote sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam peta dasar pada Lampiran 5 sebagai satu kesatuan dengan Peraturan Daerah ini.

## Pasal 22

- (1) Luas wilayah Desa Aruku sebagaimana dimaksud Pasal 10 adalah 1.978 Ha
- (2) Luas dan batas wilayah Desa Aruku sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam peta dasar pada Lampiran 6 sebagai satu kesatuan dengan Peraturan Daerah ini.

## BAB V JUMLAH PENDUDUK

## Pasal 23

Jumlah penduduk Desa Bantoli sebagaimana dimaksud Pasal 5 adalah sebanyak 298 Jiwa atau 80 Kepala Keluarga

## Pasal 24

Jumlah penduduk Desa Linggua sebagaimana dimaksud Pasal 6 adalah sebanyak 226 Jiwa atau 87 Kepala Keluarga

## Pasal 25

Jumlah penduduk Desa Tomodo sebagaimana dimaksud Pasal 7 adalah sebanyak 373 Jiwa atau 86 Kepala Keluarga

## Pasal 26

Jumlah penduduk Desa Totala Jaya sebagaimana dimaksud Pasal 8 adalah sebanyak 307 Jiwa atau 85 Kepala Keluarga

## Pasal 27

Jumlah penduduk Desa Bilote sebagaimana dimaksud Pasal 9 adalah sebanyak + 190 Jiwa atau 78 Kepala Keluarga

## Pasal 28

Jumlah penduduk Desa Aruku sebagaimana dimaksud Pasal 10 adalah sebanyak + 223 Jiwa atau 80 Kepala Keluarga

## BAB VI KEWENANGAN

Pasal 29

Kewenangan Desa mencakup :

- a. Kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa;
- b. Kewenangan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan belum dilaksanakan oleh Daerah dan Pemerintah;
- c. Tugas pembantuan Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten;
- d. Mengelola Desa untuk menyelenggarakan Pemerintahan dan pembangunan Desa;

## Pasal 30

- (1) Untuk melaksanakan kewenangan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, dibentuk organisasi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
2. (2). Pembentukan Organisasi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dilaksanakan sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

## BAB VII

## KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di Desa Induk dan/atau Desa yang baru dibentuk, maka barang milik dan/atau potensi kekayaan desa baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak dimanfaatkan dan/atau dikuasai oleh pemerintah Desa yang lokasinya maupun domisilinya berada dalam wilayah DesaDesa masing-masing.

## Pasal 32

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka seluruh Peraturan Daerah dan/atau Keputusan/Peraturan Bupati yang berlaku sebelumnya harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang pelaksanaannya akan diatur dengan Keputusan dan/atau Peraturan Bupati.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Ditetapkan di Jailolo pada tanggal 21 September 2012

| PEJABAT | PARAF |
|--------------------------|---------|
| Sekretaris Daerah | |
| Ass. Bid. Pem & Adm Umum | |
| Kabag. Hukum & Orgs | |

Diundangkan di Jailolo pada tanggal 21 September 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

Dr. Ir. ABJAN SOFYAN, M.T.

BUPATI HALMAHERA BARAT

NAMTO H. ROBA

LAMPIRAN 1 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT NOMOR TAHUN 2012 TANGGAL 2012

TENTANG :

PEMBENTUKAN DESA BANTOLI DI WILAYAH KECAMATAN LOLODA KABUPATEN HALMAHERA BARAT

PETA WILAYAH ADMINISTRASI PEMBENTUKAN DESA BANTOLI

BUPATI HALMAHERA BARAT

NAMTO H. ROBA

LAMPIRAN 2 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

NOMOR

TAHUN 2012

TANGGAL

2012

TENTANG :

PEMBENTUKAN DESA LINGGUA DI WILAYAH KECAMATAN LOLODA KABUPATEN HALMAHERA BARAT

PETA WILAYAH ADMINISTRASI PEMBENTUKAN DESA LINGGUA

BUPATI HALMAHERA BARAT

NAMTO H. ROBA

LAMPIRAN 3 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

NOMOR

TAHUN 2012

TANGGAL

2012

TENTANG :

PEMBENTUKAN DESA TOMODO DI WILAYAH KECAMATAN LOLODA KABUPATEN HALMAHERA BARAT

PETA WILAYAH ADMINISTRASI PEMBENTUKAN DESA TOMODO

BUPATI HALMAHERA BARAT

NAMTO H. ROBA

LAMPIRAN 4 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT NOMOR TAHUN 2012 TANGGAL 2012

TENTANG : PEMBENTUKAN DESA TOTALA JAYA DI WILAYAH KECAMATAN LOLODA KABUPATEN HALMAHERA BARAT

PETA WILAYAH ADMINISTRASI PEMBENTUKAN DESA TOTALA JAYA

BUPATI HALMAHERA BARAT

NAMTO H. ROBA

LAMPIRAN 5 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

NOMOR

TAHUN 2012

TANGGAL

2012

TENTANG : PEMBENTUKAN DESA BILOTE DI WILAYAH KECAMATAN LOLODA KABUPATEN HALMAHERA BARAT

PETA WILAYAH ADMINISTRASI PEMBENTUKAN DESA BILOTE

BUPATI HALMAHERA BARAT

NAMTO H. ROBA

LAMPIRAN 6 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

NOMOR

TAHUN 2012

TANGGAL

2012

TENTANG : PEMBENTUKAN DESA ARUKU DI WILAYAH KECAMATAN LOLODA KABUPATEN HALMAHERA BARAT

PETA WILAYAH ADMINISTRASI PEMBENTUKAN DESA ARUKU

BUPATI HALMAHERA BARAT

NAMTO H. ROBA