PERATURAN BUPATI SITUBONDO Nomor 6 Tahun 2015 tentang TEKNIK PENYUSUNAN NASI{AH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat
:
bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 22 Ayat (3) Pcraturan Dacrah Kabupaten Situbondo Nomor 10 'lahun 2013 tentang Pembentukan Peraturan Dacrah Kabupaten Situbondo, perlu menetapkan Pcraturan tsupati tcntang Tcknik Pcnyusunan Naskah Akadcmik Rancangan Pcraturan lJacrah Kabupatcn Situbondcl.
- 1 . Undang-Undang Nclmor 12 Tahun 1950 tcntang Pembentukan Daerah-daerah Kabupatcn dalarrr Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lcmbaran Ncgara Republik Indc&gt;nesia Tahun 1950 Nomor 79 , Tambahan Lembaran Ncgara Republik Indonesia Nomor I dan Berita Negara llepublik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) scbagaimana tclah diubah dengan Undang-Un&lt;lang Nomor 2 Tahun 1965 (l,embaran Negara l?epublik Indonesia'lahun 1965 Nomor 19, 'lambahan Lembaran Negara Rcpublik Indoncsia Nomor 27 3O);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2OO9 tentang Majclis Permusyawaratan Rakyat, l)cwan Perwakilan llakyat, Dewan Pcrwakilan Daerah, dan I)ewan Pcrwakilan Itakyat l)acrah (l.cmbaran Ncgara I?epublik Indoncsia 'lahun 2OOq Nomor 123, 'lambahan l,cmbaran Ncgara Republik Indoncsia Nomor 50a3);
3. Undang-Undang Nomor 12 'lahun 2Ol1 tentang Pembentukan Peraturan Pe rundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik lndoncsia Nomor 52341;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tcntang Pemerintahan Daerah (Lembaran Ncgara Rcpublik Indonesia Tahun 2O14 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah de ngan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2O 15; 4.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tcntang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemcrintahan Dacrah Kabupaten Panarukan (Lcmbaran Negara ftepublik Indonesia 'lahun 1972 Nomor 38); 5.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pcmbinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 165, 'lambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a593); 6.
5. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2OO7 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan; 7.
6. Peraturan Mcntcri Hukum dan Hak Asasi Manusi Nomor M.HH-O 1.PP.O 1 .01 Tahun 2OOB tentang Pedoman Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Perundang-undangan; t].
7. Peraturan Menteri f)alam Ncgeri Nomor 1 Tahun 2014 tcntang Pcmbcntukan Produk Hukum Daerah (Berita Ncgara Rcpublik Indoncsia'lahun 2014 Nomor 32); 9.
10. Peraturan Dacrah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupate n Situbondo (Lcmbaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008, Nomor 2l
9. 1 1 . Peraturan Daerah Kabupatcn Situbondo Nomor 10 Tahun 2013 tcntang Pcmbcntukan Pcraturan Dacrah Kabupatcn Situbondo (Lcmbaran Dacrah Kabupatcn Situbondo 'lahun 2O I 3 Nomor 1 0).
MEMUTUSI(AN :
PERATURAN BUPATI TENTANG TEKNIK PENYUSUNAN NASI(AH AI{ADEMIK RANCANGAN PERATURAN
Menetapkan : DAERAH I(ABUPATEN SITUBONDO.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupatcn Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat l)aerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah l)cwan Pcrwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.
7. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo.
- U. Satuan Kerja Pcrangkat Daerah Pemrakarsa yang sclanjutnya disingkat SKPD Pemrakarsa adalah Satuan Ke rja Perangkat f)aerah Kabupaten Situbondo yang mengajukan usul Rancangan Peraturan Daerah.
9. Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundangundangan yang dibentuk oleh DRPD dengan persetujuan bersama Bupati.
10. Naskah Akadcmik adalah naskah hasil penelitian atau pcngkajian hukum dan hasil penelitian lainnya tcrhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan sccara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu rancangan Peraturan Dacrah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
11. 1 1. Pen1rusunan Naskah Akademik adalah pcmbuatan naskah akademik yang dilakukan mclalui proscs pcnelitian hukum dan pcnclitian lainnya secara cermat, komprehensif dan sistematis.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yanfl selanjutnya disingkat API3D adalah rencana keuangan tahunan pcmcrintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pcmcrintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
BAB II - KEBIJAI{AN PENYUSUNAN NASI{AH AKADEMIK
Pasal 2
- (1) Setiap pengusulan Rancangan Peraturan Daerah wajib discrtai dengan naskah akademik.
- (2) Naskah akademik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) mcmuat dasar filosofis, sosicllogis, yuridis, pokok dan lingkup materi yang akan diatur, serta konsep awal Rancangan Peraturan l)acrah.
3. Naskah akademik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses pcngajuan usul Rancangan Peraturan Daerah olch SKPD pemrakarsa. (3)
BAB II - KEBIJAI{AN PENYUSUNAN NASI{AH AKADEMIK
Pasal 3
- (1) Naskah Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan tujuan dan kegunaan sebagai bcrikut :
- a. mcrumuskan permasalahan yang dihadapi dalam kchidupan bcrbangs&amp;, berncgara, dan bermasyarakat serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut;
- b. merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan I)acrah scbagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam kehidupan berbangs&amp;, bcrneg ara, dan bcrmasyarakat;
- c. merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah;
- d. merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengatu.ran, jangkaLlan, arah pengaturan dalam Rancangan Pcraturan Daerah;dan
- e. sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.
- (2) Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah mcngenai :
- a. APBD;
- b. pencabutan Peraturan Daerah dengan penggantian atau tanpa pcnggantian;
- c. perubahan Peraturan Daerah yang hanya terbatas mengubah beberapa matcri
hanya disertai keterangan danlatau
PENJELASAN
Pembukaan
yang memLlat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.
##
PENJELASAN
Pasal 4
- (1) SKPD Pemrakarsa dapat mcmbentuk Tim Teknis Pcnyusunan Naskah Akademik yang pelaksanaannya ditctapkan dcngan Kcputusan Bupati. 2. (21 Penyusunan naskah akademik olch SKPD Pemrakarsa dapat melibatkan tenaga ahli dan latau akademisi serta dikoordinasikan dcngan Bagian Hukum. - (3) Naskah akademik yang telah melalui proses pengkajian dan penyelarasan, memuat: - a. latar belakang dan tujuan penyusunan; - b. sasaran yang akan diwujudkan; - c. pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yanf{ akan diatur;dan - d. jangkauan dan arah pcngaturan. 8. (41 Naskah akademik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), disusun dengan sistematika sebagai berikut: - a. Judul; - b. Kata Pengantar; - c. Daftar Isi, tcrdiri dari : 12. BAB VI Penutup. - d. Daftar Pustaka; - c.
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Rancangan Peraturan Daerah.
- (5) Teknik penyusunan naskah akademik sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) diuraikan dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak tcrpisahkan dcngan Peraturan Bupati ini.

BAB I

: Pcndahuluan

BAB II

BAB III

BAB IV

BAB V

Kajian teoritis dan praktik empiris

Evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait

Landasan filosofis, sosiologis dan yuridis

.Jangkauan, arah pcngaturan dan ruang lingkup matcri muatan Pcraturan Daerah

## BAB III PEMBIAYAAN

## Pasal 5

- (1) Semua pcmbiayaan yang ditimbulkan dari penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dibebankan pada APBI) dan dianggarkan oleh masing*masing SKI']I) Pemrakarsa.

- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi proses perencanaan, penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.

## BAB IV

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 6

Peraturan Bupati diundangkan. ini mulai berlaku pada tanggal

Agar setiap pengundangan penempatannya orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Daerah ini dengan dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo pada tanggal

fl 1 I,IAR 2015

BUPATI SITUBONDO,


DADANG WIGIARTO

Diundangkan di Situbondo pada tanggal [1 1 I,|AR 2015 SEKRETARIS DAERAH I(ABUPATEN SITUBONDO,


BERTTA DAERAH KABUPATEN STTUBONDO TAHUN 2015 NOMOR I

LAMPIRAN Peraturan Bupati Situbondo

Tanggal :

.fr

FIAIi 20i5

6

Tahun 2015

Nomor

## TEKNIK PENYUSUNAN NASI(AH AI(ADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH I(ABUPATEN SITUBONDO

## 1. BAB I PENDAHULUAN

I)cndahuluan memuat latar belakang, sasaran yang akan diwujudkan, iclcntifikasi masalah, tujuan dan kegunaan, serta metodc penelitian.

## A. Latar Belakang

LaLar bclakang mcmuat pcmikiran dan alasan-alasan perlunya pcnyusunan Naskah Akademik scbagai acuan pembentukan Itancanf{an Pcraturan Dacrah tcrtcntu. Latar bclakang menjelaskan mcngapa pembcntukan Rancangan Peraturan Daerah suatu Peraturan Daerah memerlukan suatu kajian yang mendalam dan komprehensif mengenai teori atau pemikiran ilmiah yang bcrkaitan dengan materi muatan Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibcntuk. Pemikiran ilmiah tersebut mengarah kepada penyusLlnan argumentasi filosofis, sosiologis serta yuridis guna mendukung perlu atau tidak perlunya penyusunan Rancangan Peraturan Dacrah.

## Idcntifikasi Masalah Il.

Idcntilikasi masalah memuat rumusan mengenai masalah apa yang akan ditcmukan dan diuraikan dalam Naskah Akadcmik tcrscbut. I)ada dasarnya idcntifikasi masalah dalam suatu Naskah Akademik mencakup 4 (empat) pokok masalah, yaitu sebagai berikut:

- 1) permasalahan apa yang dihadapi dalam kehidupan berbangso, bcrncgara, dan bcrmasyarakat serta bagaimana pcrmasalahan tersebut dapat diatasi.;
- 2) mcngapa perlu Rancangan Pcraturan Daerah sebagai dasar pemccahan masalah tcrsebut, yang berarti membenarkan pclibatan negara dalam penyclesaian masalah tersebut;
- 3) apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis,sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Pcraturan Daerah;
- 4) apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pcngaturan, jangkauan, dan arah pengaturan.
5. 'l'ujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah, tujuan pcnyusunan Naskah Akademik dirumuskan sebagai berikut: C.
- 1) mcrumuskan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan berbangs&amp;, bernegara, dan berrnasyarakat serta cara-cara mcngatasi permasalahan terscbut;

- merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan f)aerah sebagai dasar hukum pcnyclcsaian atau solusi pcrmasalahan dalam kehidupan bcrbangs&amp;, berneg ara, dan bcrmasyarakat; 2)
- merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosicllogis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah; s)
- merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkalJan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah. Kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah se bagai acuan atau rcfcrcnsi penyusunan dan pcmbahasan Rancangan Peraturan Dacrah. 4)

## l). Mctodc

I)cn5rusunan Naskah Akademik pada dasarnya merupakan suatu kcgiatan pcnelitian sehingga digunakan metodc penyusunan Naskah Akademik yang berbasiskan metode penelitian hukum atau penelitian 1ain. Pcnelitian hukum dapat dilakukan melalui metodc yuridis normatif dan metode yuridis empiris. Metode yuridis empiris dikcnal juga dengan penelitian sosiolegal. Metodc yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekundcr yang bcrupa Pcraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, pcrjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, scrta hasil pcnelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Metode yuridis normatif dapat dilcngkapi dcngan wawancara, diskusi (foans group cllscussion), dan rapat dengar pendapat. Metode yuridis empiris atau sosiolcgal adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau pcnelaahan terhadap Peraturan Perundang*undangan (normatif) yang dilanjutkan dcngan observasi yang mendalam serta pcnyebarluasan kuesioner untuk mendapatkan data faktor nonhukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap Peraturan l)crundang-undangan yang diteliti.

## 2. BAB II I(AJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

Ilab ini memuat uraian mengenai materi yang bersifat teorctis, asas, praktik, perkembangan pemikiran, scrta implikasi sosial, politik, dan ck&lt;lnomi, kcuangan ncgara dari pcngaturan dalam suatu Peraturan I)acrah.

Llab ini dapat diuraikan dalam bcbcrapa sub bab berikut:

- A. Kajian teoretis.
13. Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma. Analisis tcrhadap pcncntuan asas-asas ini jrrgrn mcmpcrhatikan berbagai aspek bidang kehidupan terkait dengan I)craturan Pcrundang-undangan yang akan dibuat, yang bcrasal dari hasil penelitian.

- C. Kajian te rhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, scrta pcrmasalahan yang dihadapi masyarakat.
2. Kajian tcrhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Pcraturan Dacrah tcrhadap aspck kchidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara. t).

## 3. BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG. UNDANGAN

ISab ini memuat hasil kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan Lcrkait yang mcmuat kondisi hukum yang ada, ketcrkaitan Peraturan I)acrah baru dcngan Pcraturan Pcrundang-undangan lain, harmonisasi sccara vertikal dan horizontal, serta status dari Peraturan Perundangundangan yang ada, termasuk Pcraturan Perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta Peraturan Perundangundangan yang masih tetap berlaku karena tidak bcrtentangan dcngan I)craturan Daerah yang baru. Kajian terhadap Peraturan Perundangunclangan ini dimaksudkan untuk me ngetahui kondisi hukum atau pcraturan pcrundang-undangan yang mcngatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Dalam kajian ini akan diketahui posisi dari Peraturan Daerah yang baru. Analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi Peraturan Pcrundang-undangan yang a&lt;la scrta posisi dari Pcraturan Dacrah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. I-Iasil dari pcnjclasan atau uraian ini mcnjadi bahan bagi penyusunan landasan filosofis dan yuridis dari pcmbcntukan Pcraturan Daerah yang akan dibcntuk.

## 4. BAB MANDASAN F'ILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN yURIDIS

## n. Landasan Irilosofis

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang mcnggambarkan bahwa pe raturan yang dibcntuk mempertimbangkan pandangan hidup, kcsadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indoncsia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang I)asar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- I]. Landasan Sosiologis.

Landasan sosiologis merupakan pcrtimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mcmcnuhi kcbutuhan masyarakat dalam bcrbagai aspek. Landasan sosiologis scsungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

## C. Landasan Yuridis.

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang mcnggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi pcrmasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa kcadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau matcri yang diatur schingga pcrlu dibcntuk Pcraturan Perundang-Undangan yang baru. I3cbcrapa pcrsoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah kctinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jcnis pcraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya bcrlakunya lemah, pcraturannya sudah ada tetapi tidak mcmadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

## 5. BAB V JANGI(AUAN ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

Naskah Akademik pada akhirnya berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk. Dalam Ilab ini, scbelum menguraikan ruang lingkup materi muatan, dirumuskan sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pcngaturan. Matcri didasarkan pada ulasan yang telah dikemukakan clalam bab sebelumnya. Selanjutnya mengenai ruang lingkup matcri pada dasarnya mcncakup:

- a. kctentuan umum memuat rumusan akademik mengenai pengcrtian istilah, dan frasa;
- b. matcri yang akan diatur;
- c. kctentuan sanksi; dan
- cl. kctcntuan pcralihan.

## BAB VI PENUTUP 6.

I3ab penutup terdiri atas subbab simpulan dan saran.

- A. Simpulan

Simpulan memuat rangkuman pokok pikiran yang bcrkaitan dcngan praktik Penyelenggaraan, pokok elaborasi teori, dan asas yang tclah diuraikan dalam bab sebelumnya.

## Il. Saran

Saran mcmuat antara lain:

1. Perlunya pemilahan substansi Naskah Akademik dalam suatu Pcraturan Perundang*undangan atau Peraturan Perundangundangan di bawahnya.
2. llekomendasi tentang skala prioritas pcnyusunan Rancangan Pcraturan Daerah dalam Program Legislasi Daerah.

I

I

l

3

l

3. Kcgiatan lain yang diperlukan untuk mendukung penyempurnaan penyusunan Naskah Akademik lebih lanjut.

## 7. DAFTAR PUSTAKA

I)altar pustaka memuat buku, Peraturan Perundang*undangan, dan jurnal yang menjadi sumber bahan penyusunan Naskah Akademik.

## 8. LAMPIRAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH