PERATURAN BUPATI SITUBONDO Nomor 13 Tahun 2014 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 13 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAI(AN AKUNTAI{SI BERBASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH I(ABUPATEN SITUBONDO DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA, BUPATI SITUBONDO, (berlaku 1 Dec 2011)
Pembukaan
Menimbang : bahwa guna kelancaran pelaksanaan penyusunan pelaporan berdasuik.r, Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Kabupaten situbondo, dipandan-g. perlu melakukan Perubahr.tt Atas Peraturan Bupati situbondo Nomor 13 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Kabupaten situbondo.
Mengingat
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, -kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. : 1. Undang- Undang Nomor t2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara nepuutit&lt; tndorr"=iu. Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Repubtik Indonesia Tahun 1950 Nomor 4l) sebagaimana ielah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 27 3O);
3. Undang-Undang Nomor t7 Tahun 2003 tentang Keuan[an Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a2861;
4. undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor aaOQ;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor aa38l;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a09); 7.
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20l1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2olt Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 8.
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657); 9.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun L972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38); 10.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44BB); 11.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540); 12.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 Tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a576); 13.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a575); t4.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a5761; 15.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a5771; 16.
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor L4O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a579l;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a585);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a593);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 46L4);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2OO7 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a693);
6. 22.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OOT tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten lKota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a737\;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2OO7 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a73B\;
8. 24.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2OlO tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OlO Nomor Ltg, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 7l Tahun 2OlO Tentang Standar Akuntansi Pemerintah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol0 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2L Tahun 2Ol1 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol1 Nomor 310 );
11. 27 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2OO7 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
Menetapkan
4
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2ot4 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 321;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo tahun 2008 Nomor 2);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo tahun 2008 Nomor 13).
MEMUTUSI(AN :
PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 13 TAHUN 2OL4 TENTANG KEBIJAI(AN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH I(ABUPATEN SITUBONDO
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan Bupati Situbondo Nomor 13 Tahun 2oL4 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual ditambahkan keterangan sebagai berikut :

1. Ketentuan pada Kebijakan Akuntansi No. 01 tentang Kebijakan Akuntansi Pelaporan, paragraf 53 ditambahkan 1 (satu) angka baru yakni angka g sehingga berbunyi sebagai berikut berikut :
2. Ketentuan pada Kebijakan Akuntansi No. 02 tentang Kebijakan Akuntansi Persediaan, paragraf 10 ditambahkan 1 (satu) huruf baru yakni huruf k, sehingga berbunyi sebagai berikut :
- B) Komponen laporan keuangan yang dibuat pada tahun 2ol4 adalah laporan pada poin 1 (laporan realisasi anggaran), 3 (neraca), 5 (laporan arus kas) dan 7 (catatan atas laporan keuangan), struktur laporan pada empat laporan tersebut masih berpedoman pada standar Akuntansi pemerintahan Peraturan Pemerintah Nomor T L tahun 2olo Lampiran II dan Permendagri 13 tahun 2006. Sedangkan komponen laporan keuangan pada poin 1 (laporan realisasi anggaran), 2 (laporan perubahan saldo anggaran lebih), 3 (neraca), 4 (laporan Operasional), 5 (laporan arus kas) , 6 (laporan perubahan ekuitas) dan T (catatan atas laporan keuangan) diberlakukan mulai tahun anggaran 2015.
- k. Peralatan dan jaringan, dijual atau diserahkan kepada masyarakat.

5

- Ketentuan pada Kebijakan Akuntansi No. 02 tentang Kebijakan Akuntansi Persediaan, paragraf L7 ditambahkan 1 (satu) huruf baru yakni huruf c, sehingga berbunyi sebagai berikut : 3.
- c. Pada tahun 2Ol4 semua jenis persediaan dinilai menggunakan metode harga pembelian terakhir. Penilaian persediaan pada poin a (metode FIFO) dan poin b (metode harga pembelian terakhir) diberlakukan mulai tahun anggaran 20 15 sesuai dengan jenis persediaanya.
- Ketentuan pada Kebijakan Akuntansi No. 02 tentang Kebijakan Akuntansi Persediaan, Paragraf 19 ditambahkan 1 (satu) huruf baru yakni huruf c, sehingga berbunyi sebagai berikut : 4.
- c. Pada tahun 2OL4 semLla jenis persediaan dicatat menggunakan metode periodik. Pencatatan persediaan pada poin a (metode perpetual) dan poin b (metode periodik) diberlakukan mulai tahun anggaran 2Ol5 sesuai dengan jenis persediaanya.
- Ketentuan pada Kebijakan Akuntansi No. 04 tentang Kebijakan Akuntansi Aset Tetap, Paragraf 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 5.
17. Penyusutan per periode merupakan nilai penyusutan untuk aset tetap suatu periode yang dihitung pada akhir tahun. Penyusutan untuk aset tetap berlaku mulai tahun 2015.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.


Ditetapkan di Situbondo pada tanggal J 1 DEC 2011

BUPATI SITUBONDO,

DADANG WIGIARTO

Diundangkan di Situbondo pada tanggal I 1 DEC 2014 SEKRETARIS DAERAH I{ABUPATEN SITUBONDO,


BERITA DAERAH I(ABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2OL4 NOMOR 6A