PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan Peraturan Daerah; - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Oaerah tentang Retribusi Jasa Umum; 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Rebublik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3259); 2. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184 ); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); i 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Oaerah (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan lnsentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa ka!i terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengeioiaan Keuangan Daerah; 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2010 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Terhadap Pe!anggaran Ketentuan di Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Rote Ndao (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2009 Nomor 002 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten "/ Nomor 0078); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PER (berlaku 12 Januari 2012)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO
NOMOR 2 TAHUN 2012
TENT ANG
RETRIBUSI JASA UMUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI ROTE NDAO,
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang nyata, luas dan bertanggungjawab, perlu digali sumber-sumber pendapatan asli daerah guna mendukung pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan menuju kemandirian daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (1) UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Oaerah tentang Retribusi Jasa Umum;
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Rebublik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3259);
2. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184 );
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); i
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Oaerah (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan lnsentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa ka!i terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengeioiaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2010 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Terhadap Pe!anggaran Ketentuan di Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Rote Ndao (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2009 Nomor 002 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten "/ Nomor 0078);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO
Dan
BUPATI ROTE NDAO
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.
BABI KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Rote Ndao.
2. Pemerintah daerah adalah pemerintah Kabupaten Rote Ndao.
3. Bupati adalah Bupati Rote Ndao.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Oaerah Kabupaten Rote Ndao.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
6. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa umum yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
7. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
8. Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Oaerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-Undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi. termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
10. IO. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
11. : ·1. Surat Setoran Retribusi Oaerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
12. ·12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran ~ retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang~ atau seharusnya tidak terutang. /
..
14. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda
15. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional ## BAB II JENIS DAN GOLONGAN RETRIBUSI JASA UMUM
Pasal 2
- (1) Jenis Retribusi Jasa Umum yang diatur dalam peraturan daerah ini terdiri dari :
- a. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
- b. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- c. Retribusi Pelayanan Pasar;
- d. Retribusi Pengujian Kendaraan Berrnotor; dan
- e. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- (2) Jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.
Bagian Kesatu
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil
Paragraf 1
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi
Pasal 3
Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipungut retribusi atas pelayanan cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
Pasal 4
Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, adalah pelayanan:
- a. Kartu Tanda Penduduk;
- b. Kartu Keterangan Bertempat Tinggal;
- c. Kartu ldentitas Kerja;
- d. Kartu Penduduk Sementara;
"i,
~
- e. Kartu ldentitas Penduduk Musiman;
- f. Kartu Keluarga; dan
- g. Akta Catatan Sipil yang meliputi Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Pengesahan dan Pengakuan Anak, Akta Ganti Nama bagi Warga Negara Asing. dan Akta Kematian.
Pasal 5
- ( 1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan, baik Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA) yang memperoleh jasa pelayanan cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang prlbadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Umum.
Paragraf 2 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 6
Tingkat penggunaan jasa pelayanan cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil diukur berdasarkan jumlah dan jenis kartu dan dokumen akta catatan sipil yang di terbitkan.
Paragraf 3 Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya T arif
Pasal 7
- (I) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi hanya memperhitungkan biaya pencetakan dan pengadministrasian.
- (2) Biaya pencetakan dan pengadministrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah biaya cetak kartu keluarga, kartu tanda penduduk, akta catatan sipil yang dibayarkan oleh Bupati kepada perusahaan percetakan atau pihak yang mengelola percetakan.
Paragraf 4 Struktur dan Besarnya Tarif
Pasal 8
Sturktur dan besarnya tarif Retribusi penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk ~ dan Akta Catatan Sipil sebagaimana tercantum dalam
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao.

Penetapan: Diundangkan di Ba'a pada tanggal, 12 Januari 2012

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO4 ## AGUSTINUS ORAGERU LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2012 NOMOR 012 I
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I, dan merupakan/\[ bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

## Bagian Ketiga

## Retribus i Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Paragraf 1

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

## Pasal9

Oengan nama Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum dipungut Retribusi atas Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yang di sediakan oleh Pemerintah Daerah.

## Pasal 10

Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf b, adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

## Pasal 11

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan parkir di tepi jalan umum.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Umum.

Paragraf 2 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

## Pasal 12

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis kendaraan dan frekuensi penggunaan Tempat Parkir.

Paragraf 3 Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Retribusi

## Pasal 13

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum didasarkan pada kebijaksanaan daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.

·

~

- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, rJ ... penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

## Paragraf 4 Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

## Pasal 14

Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

## Bagian Keempat Retribusi Pelayanan Pasar

## Pasal 15

Paragraf 1 Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut retribusi atas pelayanan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.

## Pasal 16

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf c, adalah pelayanan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah pelayanan fasilitas pasar yang di kelola oleh BUMN, BUMD dan pihak S\A1asta.

## Pasal 17

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa umum.

. Paragraf 2 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan

Jasa

## Pasal 18

Tingkat penggunaan jasa pelayanan pasar diukur berdasarkan luas, jenis, tempat, kelas pasar dan jangka waktu yang digunakan.


""

## Paragraf 3 Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan

## Struktur dan Besarnya T arif

## Pasal 19

- ( 1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi pelayanan pasar didasarkan pada kebijaksanaan daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
- (3) Dalam ha! penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Paragraf 4 Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

## Pasal20

Struktur dan besarnya tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran Ill , dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

## Bagian Kelima Retribusi Penqujian Kendaraan Bermoto r

## Paragraf 1

Narna, Objek, Subjek dan VVajib Retribusi

## Pasal21

Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut Retribusi atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

## Pasal22

Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di atas air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

## Pasal23

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan pelayanan pengujian kendaraan bermotor termasuk kendaraan bermotor di air sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Umum.


""'

## Paragraf 2 Cara mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

## Pasal24

Tingkat pengggunaan jasa diukur berdasarkan jenis kendaraan yang diuji dan jenis pelayanan.

## Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

## Pasal25

- (1) Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif Retribusi Pelayanan Pengujian kendaraan Bermotor ditetapkan dengan memperhatikan biaya peyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Paragraf 4 Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

## Pasal26

- (I) Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di golongkan berdasarkan jenis kendaraan dan pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang di berikan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Bagian Keenam

## Retribus i Pengendal ian Menara Telekomun ikasi

Paragraf 1 Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

## Pasal27

Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut Retribusi atas pemanfaatan ruang untuk Menara Telekomunikasi.

## Pasal28


Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam ~ Pasal 2 ayat (1) huruf e, adalah pemanfaatan ruang untuk Menara Telekomunikasi AJ dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum. ""'

## Pasal29

- (1) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Pengendalian Menara Telekomunikasi yang diberikan.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Sadan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Umum.

## Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

## Pasal 30

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan persentase tertentu dikaitkan dengan frekwensi pengawasan dan pengendalian usaha/ kegiatan tersebut.

## Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

## Pasal31

- (1) Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif Retribusi pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan dengan memperhatikan biaya peyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operas: dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
- (3) Dalam ha\ penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

## Paragraf 4

Struktur dan BesarnyaTarif Retribusi

## Pasal32

- (1) Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi digolongkan berdasarkan jenis pengendalian menara telekomunikasi yang di berikan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi ditetapkan sebesar 2 % (dua persen) pertahun dikalikan dengan Nilai Jual Objek Pajak. PBS ~ menara telekomunikasi (Retribusi yang terutang= 2% X NJOP PBS Menara ~ Telekomunikasi).


## BAB Ill WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 33

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah Daerah.

## BABIV PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan

## Pasal34

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (4) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara brute ke kas daerah
- (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

## Bagian Kedua Tata Cara Penagihan

## Pasal35

- (1) Retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai
- (2) Pembayaran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal diterbitkannya SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.
- (3) Tatacara pembayaran, penentuan tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati

## Pasal36

- (1) Penagihan Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) didahului dengan surat teguran
- (3) Pengeluaran surat teguran sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan setelah 10 (sepuluh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal dikeluarkan surat teguran Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang
- (5) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ~ di tunjuk. ~
- (6) Tatacara penagihan dan penertiban surat teguran diatur dengan Peratuan Bupati.


## Bagian Ketiga

## Keberatan

## Pasal37

- ( 1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasanalasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- ( 4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

## Pasal 38

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

## Pasal39

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) lmbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

## Bagian Keempat Kedaluwarsa

## Pasal40

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi Kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika
- a. Diterbitkan Surat Teguran; atau
- b. Ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi langsung maupun tidak langsung.

~

- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterbitkannya surat teguran tersebut.


4f.

- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempuyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Oaerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembyaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

## Pasal41

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaiman dimaksud pada ayat (1 ).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

## Bagian Kelima Sanksi Administratif

## Pasal42

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar. dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar.

## BABV

## PENINJAUAf\! TARIF RETRIBUSI

## Pasal43

- (1) Tarif Retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## BAB VI INSENTIF PEMUNGUTAN

## Pasal44

- (1) lnstansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat ~ ( 1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman kepada Peraturan 'Y perundang-undangan.

## BAB VII KETENTUAN PENYIDIKAN

## Pasal45

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud daiam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih !engkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Sadan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Sadan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana Retribusi;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana Retribusi;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi:
12. I memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- J. menghentikan penyidikan; dan/atau
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum rnelalui ~ Penyidik pejabat Palisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang ~ diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.


## BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal46

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal47

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pas al 46 ayat (1 ), merupakan penerimaan negara.

## BABIX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal48

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah tentang Retribusi mengenai jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1 ), sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Oaerah yang bersangkutan masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

## BABIX KETENTUAN PENUTUP

Pasal49

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka :

- b. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 9 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Oaerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2004 Nomor 001 Seri C Nomor 013);
- a. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 22 Tahun 2003 tentang Penggantian Biaya Administrasi (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2003 Nomor 006 Seri C Nomor 026);
- c. Peraturan Oaerah Ka bu paten Rote Ndao Nomor 27 T ahun 2004 ten tang Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2004 Nomor 010 Seri C Nomor 031);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 28 Tahun 2004 tentang Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2004 Nomor 011 Seri C Nomor 032); dan
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2006 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu T anda Penduduk, Kartu Keluarga dan ~ Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2006 '{ Nomor 001 Seri C Nomor 055),


dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## PasalSO

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao.


Diundangkan di Ba'a pada tanggal, 12 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO4


## AGUSTINUS ORAGERU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2012 NOMOR 012

I

## PENJELASAN

## ATAS

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO

## NOMOR 2 TAHUN

## TENT ANG

## RETRIBUSI JASA UMUM

## I. UMUM.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah yang merubah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, memberikan kewenangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengurus sendiri Urusan Pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Berkaitan dengan kewenangan tersebut, maka pemerintah Daerah Kabupaten berhak mengadakan pengaturan yang berupa Retribusi Jasa Umum kepada masyarakat, pengaturan tersebut dituangkan kedalam Peraturan Perundangundangan yang bersifat memaksa, hal tersebut Juga ditegaskan dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Daerah diberi kewenangan untuk memungut jenis-jenis retribusi yang terkait dengan Retribusi yang diberikan kewenangan kepada Pemeritah Daerah. Dengan kewenangan tersebut bisa mendukung pelaksanaan Otonomi Daerah.

## 11. PASAL DEMI PASAL


Pasal 1

Cukup jelas

Pasal2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal6

Cukup jelas

Pasal7

Cukup jelas

Pasal8

Cukup jelas

Pasal9

Cukup ielas

~

Pasal 10

~

Cukup jelas


| Pasal 11 | Cukup jelas |
|------------|---------------|
| Pasal 12 | Cukup jelas |
| Pasal 13 | Cukup jelas |
| Pasal 14 | Cukup jelas |
| Pasal 15 | Cukup jelas |
| Pasal 16 | Cukup jelas |
| Pasal 17 | Cukup jelas |
| Pasal 18 | Cukup jelas |
| Pasal 19 | Cukup jelas |
| Pasal20 | Cukup Jelas |
| Pasal 21 | Cukup jelas |
| Pasal22 | Cukup jelas |
| Pasal23 | |
| Pasal24 | Cukup jelas |
| | Cukup jelas |
| Pasal25 | Cukup jelas |
| Pasal27 | Cukup jeias |
| | Cukup jelas |
| Pasal30 | Cukup jelas |
| Pasal 31 | Cukup jelas |
| Pasal32 | Cukup jelas |
| Pasal33 | Cukup jelas |
| Pasal34 | Cukup jelas |
| Pasal35 | Cukup jelas |

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal38

Cukup jelas

Pasal39

Cukup jelas

Pasal40

Cukup jelas

Pasal41

Cukup jelas

Pasal42

Cukup jelas

Pasal43

Cukup jelas

Pasal44

Ayat (1) Yang dimaksud dengan "instansi yang melaksanakan pemungutan" adalah dinas/badan/lembaga yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi

Ayat (2) Pemberian besarnya insentif dilakukan melalui pembahasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan alat kelengkapan DPRD yang rnembidangi masalah keuangan.

Pasal45

Cukup jelas

Pasal46

Cukup jelas

Pasal47

Cukup jelas

Pasal48

Cukup jelas

Pasal49

Cukup jelas

Pasal50

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR 104


## LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO

NOMOR

:

2 TAHUN 2012

TANGGAL

: 12 JANUARI 2012

## STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAVA CETAK KTP DAN AKTA CATATAN SIPIL

\_\_.. ~

| I NO | URAIAN | TARIF (Rp.) | KET |
|---------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| | 2 | 3 | 4 |
| _1_. -1 | Kartu Keluarga : | | |
| | a. Warga Negara Indonesia (WNI) --- 3 | 10.000,- 1 | |
| | b. Warga Negara Asing (WNA_,_) | 25.000,- ...__ | _ |
| 2. | Kartu Tanda Penduduk: | --- | |
| - | a. Warga Negera Indonesia (WNI) | 5.000,- | f---- - |
| | _b. Warga Negara Asing (WNA) | 0.000,_- | ----·· |
| | c. Sementara | 5.000.- | |
| ,__ | +-d. Kartu Keterangan Bertempat Tinggal | | 10.000...;..-_---+------ |
| 3. | Kartu ldentitas Kerja : | | |
| - | a. Warga Negara Indonesia (WN11 | 4--_·10.000,- | |
| | b. Warga Negara Asing (WNA) | 30.000,- | |
| 4. | Akta Kematian : | | |
| | a. Warga Negar-a-_1-n_d-=.o-=.ne_s_ia__,_(W_N..,.1) ------+i- | __.1__ 1 O_._o_oo--'._- | -+1---------l |
| ____ | b_.Warga Negara Asi_ng,._._(W_N_A_._) | 25. 000,- -+-· | __ |
| 5. | Akta Perkawinan : | I | |
| | --- a. Warga Negara Indonesia (WNI) | 150.000,- | |
| | b. Warga Negara Asing (WNA) | 5_0_0_.0_0 __ | 0-"--,---+------- |
| ,__6_. | _Akta Pengesahan dan Peng~a_k_ua_n_A_n_a_k_: | | ~----- |
| | a. Wari:ia Negara Indonesia (WNI) | 50.000,- | |
| ·--+-b. | Warga Negara Asing (W_N_A_,_) | 1_.0_00.000,- | |
| 7. | Akta Perceraian : | | |
| | --- a. Warga Negara Indonesia (WNI) | 250.000,- | |
| | b. Warqa Negara _A_si_n=g ... (W_N_A.,_) | 1_. o_oo. ooo, - | |
| 8. | Akta Ganti Nama | I | |
| ~ _ | _.__w_arga Negara A-s-in-g -(W-NA)-----~ | _s_o_o_. o_o_o-'-, -__ | _.__ __.. |

'


PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO

NOMOR

: 2 TAHUN 2012

TANGGAL

: 12 JANUARI 2012

LAMPIRAN II

## STRUKTUR DAN BESARNYA RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR TEPI JALAN UMUM

-

| NO | URAIAN | TARIF | KET - |
|------|---------------------------|-----------------------------------|---------|
| | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Kendaraan Roda 2 | Rp. 500/kendaraan/sekali parkir | |
| 2. | Kendaraan Roda 4 | Rp. 1.000/kendaraan/sekali parkir | |
| 3. | Kendaraan Roda 6 | Rp. 1.500/kendaraan/sekali parkir | |
| 4. | Kendaraan diatas Roda 6 ~ | Rp. 2.000/kendaraan/sekali parkir | |


/

/

/

...

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NOAO

NOMOR

: 2 TAHUN 2012

TANGGAL

: 12 JANUARI 2012

LAMPIRAN Ill

## STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

~-

| URAIAN | TARIF |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | 3 |
| Pasar di Ba'a 1. Kios I Toko | |
| 1.1.1. Permanen 1x1 m 2 1.1.2. Semi Permanen 1 x1 m 2 1.2. Bangunan Sendiri 1.2.1. Permanen 1 xt rn 2 1.2.2. Semi Permanen 1 x1 m 2 2. Pelataran Terbuka 2.1. Oengan Balai-balai 2.2. Tanpa Balai-balai 1 x1 m 2 3. mL | Rp.200 (dua ratus rupiah)/hari Rp.150 (seratus lima puluh rupiah)/hari Rp.150 (seratus lima puluh rupiah )/hari Rp.100 (seratus rupiah)/hari Rp.1000 (seribu |
| Pemakaian Los Pasar 1-2,5 | rupiah )/Petak/hari Rp.500 (lima ratus rupiah)/hari |
| 4. | Rp.1.000 (seribu rupiah)/hari |
| Pemakain Los Pasar Tidak Tetap 15 Pemakain Oasaran Pasar untuk : | Rp.1.500 (seribu lima ratus rupiah)/ Petak/ hari |
| 5.1. Menimbang dan Menimbun Komoditi untuk sementara 5.2. Kereta Bakso, Kereta Kue dan KeretaDagang 5.3. Penjualan Ternak: 5.3.1. Ternak Besar : Kerbau, Kuda,Sapi. 5.3.2. Ternak Kecil : Kambing,Domba, Sabi. 5.3.3. Unggas: Ayam, ltik, Sebek. Burung Rumah Toko (Ruko) | Rp.2.000 (dua ribu rupiah)//hari pasar Rp.1.000 (seribu rupiah)/hari pasar Rp.5.000 (lima ribu rupiah)/ ekor Rp.2.000 (dua ribu rupiah)/ekor Rp.1.000 (seribu rupiah)/ekor - |
| 7. Pamakaian Jasa WC Umum dalam Lokasi Pasar | M2/hari |
| Kios I Toko 1.1. Bangunan Pemerintah Oaerah 1.1.1. Permanen 1x1 m 2 | rupiah)/sekali pakai |
| | - Rp.150 (seratus lima puluh rupiah)/hari Rp.100 (seratus rupiah)/hari |
| 2 Bangunan Sendiri 1.2.1. Pemanen 1 x1 m 2 1.2.2. Semi Permanen 1 x1 m 2 | Rp.100 (seratus rupiah)/hari Rp.75 (tujuh puluh lima |
| 1.1.2. Semi Permanen 1 x1 m 1.2. | |
| Pasar 1. | rueiah)/hari |
| di Kecamatan | Rp.500 (lima ratus |
| 6. | Rp.1.000 (seribu rupiah)/ |
| I | I |


-

| 2. | Pera Iatan Terbuka | |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 2.1. Dengan Balai-balai Tanpa Balai-balai 1x1 m 2 2.2. | Rp.500 (lima ratus rupiah )/Petak/hari Rp.200 (dua ratus rupiah )/hari |
| 3. | Pemakaian Los Pasar 1-2,5 rrr' | Rp.1.000 {seribu rueiah1/hari |
| 4. | Pemakain Los Pasar Tidak Tetap | Rp.1.500 (seribu lima ratus ruoiah )/Petak/hari |
| 5. | Pemakain Dasaran Pasar untuk : 5.1. Menimbang dan Menimbun Komoditi untuk sementara 5.2. Kereta Bakso, Kereta Kue dan Kereta Dagang 5. 3. Penjualan Ternak : 5.3.1. Ternak Besar: Kerbau, Kuda, Sapi 5.3.2. Ternak Kecil : Kambing,Domba, Sabi. 5.3.3. Unggas: Ayam, ltik, Bebek, | Rp.2.000 (dua ribu Rupiah)/ hari pasar Rp.1.000 (seribu rupiah)/hari pasar Rp.5.000 (lima ribu rupiah)/ ekor Rp.2.000 (dua ribu rupiah )/ekor |
| 6. | Burung Rumah Toko (Ruko) | Rp.1.000 (seribu rupiah)/ekor Rp.1.000 (seribu rupiah)/ M2/hari |
| 7. | Pamakaian Jasa WC Umum dalam Lokasi Pasar | Rp.500 (lima ratus rupiah)/sekali oakai |