PERATURAN WALIKOTA ·  SINGKAWANG Nomor 17 Tahun 2014 tentang PEDOMAN PEMOTONGAN HEWAN DAN PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN (berlaku 20 Agustus 2014)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
WALIKOTA SINGKAWANG PROVINS! KALIMANTAN BARAT
· PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG NOMOR 17 TAHUN 2014
TENTANG
PEDOMAN PEMOTONGAN HEWAN DAN PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SINGKAWANG,
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 23 Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pemotongan Hewan dan Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Rumah Potong Hewan;
1.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik. Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
Menetapkan
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah · Pusat dan Pemerintahan · Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran . Negara Republik Indonesia Nomor 5049 );
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 737);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan · Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 14);
9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 33);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PEMOTONGAN PELAKSANAAN HEW AN. HEWAN RETRIBUSI DAN PETUNJUK RUMAH POTONG
BAB 1
KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Singkawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahazi Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Singkawang.
4. Dinas Teknis adalah . dinas teknis yang membidangi fungsi peternakan, kesehatan hewan dan kesmavet atau yang menyelenggarakan urusan pembinaan dan pengelolaan Rumah Potong Hewan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang membidangi fungsi Peternakan, Kesehatan Hewan dan Kesmavet di Kota Singkawang.
6. Pejabat . adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya: Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan,. organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan . bentuk badan lainnya;
8. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Kota · dengan · menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
9. Retribusi Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan rumah pemotongan hewan ternak termasuk pemeriksaan kesehatan sebelum, saat dan sesudah dipotong yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Kota dan yang diatur oleh Pemerintah Kota Singkawang.
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut · peraturan peundang-undangan retribusi diwajibkan unruk. melakukan pembayaran retribusi.
11. Masa Retribusi adalah · suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi ntuk memanfaatkan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak.
12. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat dengan NPWRD adalah Surat Nomor Wajib Retribusi Pendaftaran.
13. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD adalah Surat· yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan obyek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan · Retribusi Daerah.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
15. Surat Tagihan Retribusi Daerah·yang selajutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
16. Surat Keterangan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya dapat disingkat . SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan retribusi yang telah ditetapkan.
BAB II - RUMAH POTONG HEWAN
Pasal 2
- (1) Pemotongan hewan yang dagingnya diedarkan harus:
- a. dilakukan di Rumah Potong Hewan; dan ·
3. b.. mengikuti cara penyembelihan yang mengikuti kaidah kesehatan masyarakat veterinair dan kesehatan hewan.
- (2) Pemotongan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
BAB II - RUMAH POTONG HEWAN
Pasal 3
- (1) Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) dapat diusahakan oleh setiap orang atau badan setelah memiliki izin dari W alikota.
- (3) Usaha Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan di bawah pengawasan dokter hewan berwenang di bidang pengawasan kesehatan masyarakat veteriner.
- (4) Benruk dan isi Permohonan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan W alikota ini. ·

## Bagian Kedua Kegiatan RPH

## Pasal 4

- (1) RPH dibuka setiap hari dengan ketentuan waktu yang ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Setiap hewan yang akan dipotong harus memenuhi syarat syarat sebagai berikut:
- a. disertai surat pemilikan atau ·bukti lain yang dapat dipertanggung jawabkan;
- b. disertai bukti pembayaran Retribusi potong; ·
- c. dilakukan pemeriksaan ante mortem oleh Petugas Ahli yang beiwenang paling lama 24 (dua puluh empat) jam sebelum penyembelihan;
- d. diistirahatkan paling sedikit 12 (dua belas) jam sebelum penyembelihan dilakukan; ·
- e. penyembelihan dilakukan di RPH;
- f. pelaksanaan pemotongan hewan dilakukan di bawah pengawasan dan menurut petunjuk-petunjuk Petugas Ahli yangberwenang; ·
- g. tidak dalam keadaan.sakit;
- h. tidak dalam keadaan bunting;
1. tidak dalam keadaan masih produktif bagi hewan besar betina bertanduk; dan
- J. penyembelihan dilakukan menurut tata cara Agama Islam, kecuali pemotongan babi. ·

## Bagian Ketiga Ketentuan Pemeriksaan Hewan

## Pasal 5

- (1) Temak yang akan dipotong harus bebas dan penyakit hewan menular zoonosa dan penyakit yang ditularkan dari produk pangan asal hewan (food borne disease) yang mungkin terjadi.
- (2) Pemeriksaan sebelum hewan dipotong (ante mortem) dilakukan dengan melihat hewan dari depan, samping dan belakang yang meliputi:
- a. pemeriksaan lubanglubang alami pada tubuh harus bersih dan tidak ada kotoran;
- b. pemafasan teratur dan tidak terdengan bunyi lain;
- c. temperatur badan normal (pada sapi/kerbau 38,5 °C, kambing/ domba 39°C, babi 39,5°C
- d. selaput lendir berwarna merahmuda, tidak ada leleran, turgor kulit bagus, · tidak ada Iuka, lesi maupun benjolan; dan
- e. kelenjar getah bening tidak ada pembengkakan.
- (3) Pemeriksaan setelah hewan dipotong (post mortem) dilakukan dengan inspeksi (melihat), palpasi (meraba) dan insisi (menyayat) yang meliputi :
- a. keadaan warna organ, bidang sayatan, bau, konsistensi serta kelenjar-kelenjar; dan ·
- b. organ-organ yang diperiksa adalah kepala, lidah, trakhea, esofagus, paru - paru, jantung, hati, perut, usus, limpha, ginjal dan karkas/ daging.

## Bagian Keempat Pemotongan Hewan di RPH ·

## Pasal 6

- (1) Petugas pemotong hewan atau jagal dan tata cara pemotongannya harus memenuhi aturan yang ditentukan oleh Agama Islam.
- (2) Pemotongan hewan dilakukan oleh petugas pemotong hewan a tau jagal yang ditunjuk oleh Walikota.
- (3) Untuk dapat menjadi petugas pemotong hewan atau jagal harus memenuhi syarat - syarat yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

## Pasal 7

- (1) Dilarang melalrukan pekerjaan lebih lanjut terhadap hewan yang baru dipotong dan · belum benar benar mati, kecuali mengusahakan. pengeluaran darah sampai tuntas tanpa alat po tong.
- (2) Sesudah menjadi karkas maka dilarang mengiris / mengecilkan daging dan atau bagian tubuh lainnya sebelum diperiksa oleh Juru Uji Daging.
- (3) Semua daging dan bagian tubuh Iainnya diperiksa kesehatannya dan apabila dinyatakan sehat, oleh Juru Uji Daging dibubuhi tanda sah, yang ditetapkan oleh Walikota.
- (4) Daging yang tidak dibubuhi tanda sah, selanjutnya disita dan dimusnahkan agar tidak dapat dikonsumsi dan kepada pemiliknya tidak diberi ganti rugi dalam bentuk apapun.
- (5) Bagian daging yang sudah dibubuhi tanda sah, segera ditiriskan atau dilayukan di dalam ruang yang telah disediakan.

## BAB III MASA, BENTUK DAN ISi

## SERTA TATACARA PENERBITAN RETRIBUSI

## Pasal 8

Masa retribusi pemakaian fasilitas RPH adalah jangka waktu 1 ·(satu) hari.

Bagian Pertama

Pengisian Dan Penyampaian Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah (SPdORD)

## Pasal 9

Bentuk Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah adalah formulir rangkap 2 (dua) dengan ukuran sesuai yang telah ditentukan dan terdiri dari 2 (dua) warna:

- a. Warna putih untuk yang bersangkutan;
- b. Warna kuning untuk dinas teknis; dan
- c. Warna rnerah untuk bagian pendapatan.

## Pasal 10

Isi Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah (SPdORD) terdiri dari : · a. Identitas wajib retribusi berisikan :

1. Nama;
2. Nama badan usaha; dan
3. Alamat.
- b. Obyek Retribusi Berisikan:
1. Jenis pelayanan;
2. Jenis Hewan;
3. Banyaknya;
4. Lokasi;
- c. Jangka waktu kontrak/ masa retribusi,
- d. J enis permohonan :
1. Baru;
2. Lama;
3. Perpanjangan;
4. Peralihan hak.

## Pasal 11

Tata cara pengisian SPdORD adalah harus diisi oleh wajib retribusi / kuasanya dengan benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi.

## Pasal 12

Tata cara penyampaian SPdORD adalah setelah diisi dengan benar dan lengkap harus disampaikan oleh wajib retribusi / kuasanya kepada Dinas Teknis selambat-lambatnya 5 (lirna) hari kerja setelah pengambilan formulir.

## Pasal 13

Bentuk dan isi SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 terdapat pada lampiran II Peraturan W alikota ini.

Bagian Kedua Penerbitan dan Penyampaian SKRD Atau Dokumen Lain Yang Dipersamakan

## Pasal 14

Bentuk Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) adalah formulir rangka 2 (dua) dengan ukuran sesuai yang telah ditentukan dan terdiri

## dari:

- a. W ama putih untuk yang bersangkutan;
- b. Wama kuning untuk dinas teknis; dan
- c. Wama merah untuk bagian pendapatan.

## Pasal 15

Isi Surat Ketetapan Retribusi Daerah terdiri dari

1. Identitas wajib retribusi berisikan :
- a. Nama
- b. Alamat
- c. NPWRD
2. Objek Retribusi
- a. Jenis Pelayanan
- b. Jenis Hewan
- c. Banyaknya

## Pasal 16

Tata cara penerbitan SKRD adalah setelah SPdORD disampaikan oleh wajib retribusi kepada Dinas Teknis, maka Dinas Teknis segera menerbitkan SKRD .

## Pasal 17

Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 terdapat pada Lampiran III Peraturan Walikota ini.

## Pasal 18

Apabila SPdORD tidak sesuai dengan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru maka diterbitkan SKRDKKBT.

## BAB IV

## TATA CARA PEMBAYARAN

## Pasal 19

- (1) Retribusi dibayar sekaligus oleh wajib retribusi setelah menggunakan secara langsung fasilitas Rumah Potong Hewan.
- (2) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada pejabat / petugas pemungut yang selanjutnya disetorkan ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 {satu) kali 24 (dua puluh empat) jam setelah diterima dari Wajib retribusi.
- (3) Bentuk bukti pembayaran Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran N Sampai Dengan Lampiran VII Peraturan Walikota ini.
- (4) Penyetoran Retribusi Rumah Potong Hewan melalui Bendaharawan Khusus penerima pada dinas teknis untuk kemudian disetor langsung ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam setelah diterima petugas pemungut / wajib retribusi.
- (5) Alur / mekanisme Retribusi Rumah Potong Hewan tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Walikota ini.

## BABV

## TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

## Pasal 20

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan, keringanan, pembebasan retribusi dengan membuat surat keberatan atas SKRD yang ditujukari kepada Kepala Daerah melalui Dinas Teknis.
- (2) Surat Permohonan sudah harus diterima 2 (dua) hari sebelum hari H pemotongan ternak.
- (3) Setelah diadakan pemeriksaan diterbitkan surat pengurangan/ pembebasan retribusi.
- (4) Pembebasan Retribusi diberikan kepada Wajib retribusi yang melakukan pemotongan hewan qurban, upacara adat, disumbangkan kepada korban bencana alam dan kerusakan atau alasan lain yang dapat diterima oleh dinas teknis ..

## BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

## Pasal 21

- (1) Dalam hal pelaksanaan pemungutan retribusi yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga, maka ketentuan tentang bentuk, isi dan tata cara serta waktu pemungutan retribusi disesuaikan dengan isi perjanjian.
- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perjanjian antara Kepala Daerah dengan Pihak Ketiga. ·

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini maka ketentuan-ketentuan Iain yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku Iagi.

## Pasal 23

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Singkawang.

Ditetapkan di Singkawang pada tanggal 20 Agustus 2014

WALIKOTA SINGKAWANG, ttd

AWANGISHAK

Diundangkan di Singkawang Pada Tanggal 20 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH


SYECH BANDAR

BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2014 NOMOR 17

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Kepala Bagian Huk m dan Perundang-undangan,

Pembina

NIP.19681016 199803 1 004

YASMALIZAR SH