Unknown Unknown Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton, pcrlu mcnctapkan Pcraturan Bupoti tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupatcn Buton; (berlaku Unknown)
Pembukaan
Mengingat
BUPATI BUTON
PERI\TVRI\.N BVPI\TI BUTON
NOMOR Li2 TAHUN 2016
TENTANC
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASl ,TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS TENAGA KERJ.A KABUPATEN BUTON
DENGAN RAHM!\T TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BUTON
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturar. Dacrah Kabupaten Buron Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton, pcrlu mcnctapkan Pcraturan Bupoti tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupatcn Buton;
l.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:
- l. Daerah adalah Kabupatcn Buton.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemcrintah Kabupaten Buton.
3. Bupati adalah Dupati 13uton.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Buton.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekrctar-is Daerah Kabupaten Bu ton.
7. Dinas Tenaga Kcrja yang sclanjutnya disebut Dinas Tenaga Kerja adalah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bu ton.
8. Kepala Dinas Tenaga Kerja adalah Kepala Dinas Tenaga Kerju Kubuputen Euton.
9. Sckretariar adalah Sekretariat Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bulan.
10. Sekretaris Dinas yang selanjutnya disebut Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buton.
11. l l. Bidang ada]ah Bidang pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Duton.
12. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buton.
13. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buton.
14. 1'1. Kepala Sub Bagian adalch Kepala Sub Bagian pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buron.
15. Seksi adalah Seksi pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bu ton.
16. Kepala Seksi adalah Kepa.a Seksi pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buton.
17. Unit Pelaksana Teknis Oinas, yang sclanjutnya discbut UP'lU adalab unsur pelaksana teknis Dinas Tenaga Kcrja Kabupaten Buton yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis tertentu.
18. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatar. Pungsional di lingkungan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bulua.
KEDUDUKAN
BAB II - KEDUDUKAN
Pasal 2
- (I) Dinas Tenaga Kerja adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan dibidang Tenaga Kerja yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Dinas Tenaga kcrja scbagaimana dimaksud pada ayat (11 dipimpin oleb Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan hert.:;nggnngiaw?.h keparla Rllpati melalui ~ekretaris Oaerah.
BAB IJJ
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 18
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat TI di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. :;. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuungau A11La1a Pemerirrtah Pusat dan Pcmcrtintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Ta.hun 2004 Nomor 126, Tarnbahan Lernbarar Negara Republik lndonesla Nnmor 44~8.);
4. UndangUndnn.g Nornor 12 Tahun 20 ~ 1 ten tang Pembcnrukan Peraturan Pentndang-llnciangan (Lemharan Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82. Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
6. Undang-Ur.dang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 , Trunbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494 )
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagairnarra telah
Menetapkan :
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerint.ahan Daerah [Lernbarau Negara Rcpublik Indonesia. Tuhun 2015 Nomor 58, Tnmbo.ho.n Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pcmcrintah Nomor 18 Tahun 2016 tcntang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2016 Nornor : 14);
9. Pcraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun '.2U lb Nomor b );
3. 10.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Ketenagakerjaan ( Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nornor 19);
4. I l Peraruran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2016 tentang Hasil pemetaan Urusan Pemerinr.ahan Daerah di Bidang Ketenagakerjaan ( Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1368);
12. Peraturan Mentcri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur dinas Keterragakerjaan Provirrsi dun Kabupateuj Kuta;
6. 1:1.Perat.1ran Uaerah Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 2016 tcnt.ang Uruean Pcmcr.ntahan yang rnenjadi Kewenangan Pernerinrah Kabupaten Rutnn Rf'hRgRi OaF.mh Oronorn (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 20.16 Nomor 112 );
7. 14.Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 tahun 2016 tentang Pernbentukan dan Susunan Perangkat daerah Kabupatcn Buton tahun 2016 Nomor 116"1
M EM UTUSKAN:
PERATURAN BUPATl TENTANG KEDUDUKAN. SUSUl\"AN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KE:RJA DJNAS TENAGA KERJA KABUPATEN BUTON.
Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:
- l. Daerah adalah Kabupatcn Buton.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemcrintah Kabupaten Buton.
3. Bupati adalah Dupati 13uton.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Buton.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekrctar-is Daerah Kabupaten Bu ton.
7. Dinas Tenaga Kcrja yang sclanjutnya disebut Dinas Tenaga Kerja adalah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bu ton.
8. Kepala Dinas Tenaga Kerja adalah Kepala Dinas Tenaga Kerju Kubuputen Euton.
9. Sckretariar adalah Sekretariat Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bulan.
10. Sekretaris Dinas yang selanjutnya disebut Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buton.
11. l l. Bidang ada]ah Bidang pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Duton.
12. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buton.
13. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buton.
14. 1'1. Kepala Sub Bagian adalch Kepala Sub Bagian pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buron.
15. Seksi adalah Seksi pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bu ton.
16. Kepala Seksi adalah Kepa.a Seksi pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buton.
17. Unit Pelaksana Teknis Oinas, yang sclanjutnya discbut UP'lU adalab unsur pelaksana teknis Dinas Tenaga Kcrja Kabupaten Buton yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis tertentu.
18. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatar. Pungsional di lingkungan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bulua.
KEDUDUKAN
- (I) Dinas Tenaga Kerja adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan dibidang Tenaga Kerja yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Dinas Tenaga kcrja scbagaimana dimaksud pada ayat (11 dipimpin oleb Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan hert.:;nggnngiaw?.h keparla Rllpati melalui ~ekretaris Oaerah.
BAB IJJ
SUSUNAN ORGANISASI
- (1) Dinas Tenaga Kerja adalah Dinas Daerah Tipe C.
- (2) Dinas Tenaga Kerja sebaga.imana dirnaksuO: pada ayat (IJ terdiri atas:
- a. Kepala Dmas;
- b. Sckretariat;
- c. Didang Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kcacmpatan Kerja Dan Informasi Pasar Kerja (lpk)
- cl. Bidang Pernbinaan Hubungan lndnstriRI l):,m Kcsejahteraan Pekerja
- e. Sub Bagian/Seksi;
- f. UPTD; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada pada Ayat (2) Huruf b terdiri atas :
- a. Subag. Urnum Dan Kepegawaian
- b. Subag, Keuaugan, Perlengkapan, Perenca.naan Program Dancvepor
- (4) Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kesempatan Kerja nan Tnfnrm::..si P::.s::.r Kerja (lpk) sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) Huruf c terdiri alas :
- a. Seksi Penernpatan Kerja, lnformasi Pasar Kerja, Penggunaan Tenaga Kerja Asing
- b. Seksi Pcrnbinaan Pelatihan Dan Produktifitas
- (5) Bidang Pembinaan Hubungan lndustrial Dan Kesejahteraan Pekerja sebagaimana dimaksud pada Ayat (.2)Huruf d terdiri atas
- a. 8cksi Kclcmbagaan Hubunga.n Industrial
- b. Seksi Persyaratan Kerja Dan Keeejahteraan Pekerja
- (6) Stntktur Organisasi Din,,,,. TrAn~migrasi tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran Peraturan Bupati ini.

## Pasal 4

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalarn pasal 3 ayat (2) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
2. (2} Bidang sebagaimana dirnaksuc dalam pasal 3 ayat (2) huruJ c.huruf d, dan huruf e, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bcrada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (3) Subbog,an sebagaimann dimakaud dnlam Pusal 3 uyat (3), dipirnpin oleh seorang Kepala Subbagian yang be rada di bawab dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (4) Seksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (4), Ayat (5), danAyat (6) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala Bidang masingmasing.

## OADTV

## TUGAS DAN FUNGSI

## Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Dinas Tenaga Kerja rnempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Peme-intahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pernbatuan yang diberikan oleh Kepala uaeran dibidangrenaga Kcrja
- (2) Dinas Tenaga kerja dalam melaksanakan tugas sebagairnana dimaksud pada Ayat (1) mcnyclcnggarakan fungsi:
- a. perurnusan kebijakan seauai dengan lingkup tugasnya;
- b. l'F.1RksRnRRn Kebijakan sF.SUA: dengsn lingkup tugasnya.;
- c. Pela.ksanaan Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan adrninistrasi dinas sesua.i dengan Iingkup tugasnya;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan tungsinya,

Bagian Kcdua Kepala Dinas

## Pasal 6

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas :
- a. Mengkoordinasikan penyusunan program Dinas dengan mernberikan arahan kepada Sekretaris dan Kcpala Bidang mengcu pada kebijakan, kondisi objektif dan ketentuan yang berlaku;
- b. Merumuskan kebijakan teknis bidang ketenagakerjaar, berdasarkan kewenangan yang ada dan kondisi ooyektif dilapangan sebaga: pedornan dalam melaksanakan cugas;
- c. Mcndistribusikan tugas kcpada bawahan scsua. bcdangnya berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- d. Membina bawahan dalam rnencapai program dirias dcngan rnernberi petunjuk pemecahan masalah agar bawahan mampu melaksanakan yugas jabatan yang diinginkan dengan ketentuan yang berlaku;
- e. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun yang sudah berjalan berdasarkan rencana dan realisasi sebagai bahan dalam penyusunan sasaran tahun berikut;
- f. Menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan rencana kerja, Irasil yang dicapai sesuai ketentuan yang berlaku scbagai bahon pertimbangan dnlo.m pengembc.ngan knrier:
- g. Melaksnakan pembinaan umum dan pernbiriaan teknis di hidang kereriagakerjaan dengan ketenruan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
11. Melaksanakan pelayanan umum dan memberikan rekomendasi perizinan:
1. Melaksnakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;
- j. Melaporkan hasil pelaksanaan uigas kepada Bupati melalui sekretaris daerah sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pertanggungjawaban pclaksanaan tugas
- (2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
- a. Pengkoordinasian penyusunan program dinas;
- b. Perumusan kebijakan teknis bidang ketenagakerjaan;
- c. Perumusan kebijakan pcrcncanaan tcrkait dengan tugas clan fungsinyo.;
- d. Pelaksanaan kebijakan program kctenagakerjaan;
17. e . Pe.1::iks::in:rnn ~v::i'.11::isi dan pelaporan kegiatan dinas;
18. [. Pelaksanaan pembinaan terhadap UPTD dan kelompok jabatan fungsional;
- g. Pelaksanaan administrasi dinas;
20. h, Pelaksanaan :ungsi lain yang diberikan bupati tekait dengan tugas dan fungsinya.

## Bagian Ketiga

Sekretariat

Pasal 7

- [1) Sekret:aris mempunyai tugas :
- a. Membuat rencana kegiatan pada dmas berdasarkan kebijakan dibidang keteriagakerjaan;
- b. Mengkoordinasikan para kepala bidang akan kegiatan di masing- masing bidang menjadi kegiatan dinas ;
- c. Merumuskan kebijakan di bidang \_penyusunan rencana program informasi, evaluasi, pelaporan ket.enagakerjaan;
- d. Melokscnokan 'urusan rurnah tangga don urusan perlengkapan ;
- e. Melaksanakan kegiatan urusan umum, kepegawaian, keuangan dar: program dinas ketenagakerjaan;
- f. Menyusun langkah kegiatan dalam rangka menjaga kebersihan, kcamanan dan ketertiban di lingkungan unit kerja;
- g. Melaksanakan kegiatan pengawasan operasional terhadap program rutin dan pembangunan;
- h. Menilai basila kerja bawahan;
1. Mclaksanakan tugae kcdinas..n lain. yang diberiknn o.to.onn;
- Meloporkan haail pelakaanaan tugas kepada atasan
- (2) Sekretaris Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dirnaksud pada Ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
- a. Pelaksanan urusan administrasi kepegawaian, ketatataksanaan tla.i1 hokum, serta pendidikan. dan pclatihan;
- b. Pelaksanaan urusan ke uangari, perbendaharaan dan penyusunan anggaran;
- c. Pelak.sanaan urusan urn-um, persuratan, perlengkapan, rumah tangga, humas dan protokol;
- d. Pelaksanaan penyusunan rencana dan program;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

## Pasal 8

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas ;

- a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan kebijakan dibidang ketenagakerjaan.
- o. Membcri.kan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas oerjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku.
- c. .\itenilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitoring dan mengevaluasi basil kerja untuk pcrnbinaan karier.
- d. Menyusun rencana kebutuhan rumah tangga,bara.ng bergern.k dun tidak bergerak aes uai ketentuan yang berlaku untuk kelnacaran pelaksan:i1:1n mgas.
- e. Mencatat,menyimpan,mcngeloia/ memelihara dan mendistribusikan barang milik Daerah dilingkungan dinas, serta rnenyiapkan bahan usulan penghapusan barang milik Daerah yang ada dilingkungan Dinas.
- f. Memelihara keamanan,ketertiban,kebersihan dan memelihar gedung kantor.
- g. Mengurus admibistrasi perjalanan dinas pegawai dan keprotokolan.
- h. Menyiapkan bahan usulan kepangkaran, pemindahan pemberhentian, mutasi.kenaikan gaji berkala, kartu pegawai Ko.ris/Ko.rsu,Askef.,To.spcn aesuui kctcntuan peraturan perundanundangan yang berlaku .
1. Membuat.rnenghirnpun clan memelihars DUK
- j. Menyiapkan blangko-blangko kebutuhan dinas secara periodic.
- k. Membuat rekapitulasi absensi kcpegawaian secara periodic sesuai dengan petunjuk untuk dipergunakan sebagai bahan laporan.
- I. Menata dan menyiapkan administrasi serta berkas kepegawaian sesuai .ketentuan yang berlaku.
- m. Menyiapkan bahan telaan kajian dan analisis jabatan pengukuran program clan laJJ&lt;Jr&lt;HL
- n. Mclaksanakan tuga,; kcdina,;an Iairmye. yang diberiknn oleh ataean.
- o. Melaporkan basil pelaksanaan rugas kegiatannya kepada Sekretaris,

## Pasal 9

Kcpala Sub Bagian Kcuangan, pcrlengkopo.n, perencunucn program dan Evapor sebagaimana, mempunyai tugas:

- keuangan, berdasarkan bagian ~vapor a. Menyusun rencana kegiatan sub perlengkapan, perencanaan program dan kebijakan di bidang ketenagakerjaa;
- dan tatalaksana b. Melaksanakan pcngelolaan perbendaharaan keuangan;
- c. Melaksanakan pcngurusan pencairan uang:
- d. Melaksanakan pengrusan gaji dan tunjangan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku;
- e. Melaksanakan control keua.ngan secara periodic;
- f. Menysun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kcuangan sesuai ketentuan y,:,ng ).,.-,r1::ikll;
- dato menynjiknn dan mcngolab g. Mcngumpulkan, ketenagakerjaan;
- h, Mengembangkan system informasi kctcgakerjaan;
1. Menyusun daftar usulan program/ kegiatan;
- J. Menyiapkan dan melakukan usulan revisi DPA bila lerjadi perpindahan alokasi anggaran, penarnbahan, penguranagan yang . disampaixan kepada atasan agar segera dapat proses lebih lanjut
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ctiberikan oleb atasan.
- i. Melaporkan hasil pelaksanaan iugas kegiatannya kepada Sckretaris.
- a. Memberi petunjuk kepada bawahan dalam hal pelaksanaan tugas

## Bagian Keempat

Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kesempatan Keria dan Informasi Pasar Keria ( !PK)

## Pasal 10

- [I] Kepala Bidang Penempatan T,~naga Kr.rja, perluasan Kesernpatan Kerja dan Informasi Pasar Keria ( IPK) mempunyai tugas :
- a. Membual rencana kerja bidang Penempatan Tenaga Kerja, periuasan Kesempatan Kerja dan Informasi Pasar Kerja ( IPKj;
- b. Mengkoordinasikan para kepala seksi agar terjalin kerja sama yang baik dan saling mendukung;
- c. Pelaksnaan pelauhan berdasarkan unit komptensi;
- d. Pembina.an lembaga pelatihan kerja swasta;
- e. Perizlnan dan pendaftaran Lembaga pclatihan kcrja;
- f. Koneultasi produktivicas padu perusahaan kecil;
- g. Pengukuran produktivitas ungkat daerah kabupaten;
- h. Pelayanan antar kerja di daerah kabupaten;
1. Pembcrian izin lembaga penernpatan tenaga kerja swasta (LPTKS) dalam satu daerah kabupatcn;
- j. Pengelolaan informasi pasar kerja dalarn daerah kabupaten;
- k. Perlindungan TKI di luar negeri ( pra dan puma) penempatan di daerah kabupaten;
- I. Menerbitan perpanjangan izin mernperkerjakan tenaga kerja asing ITMTA) yang lokais kerja dalarn satu daerah kabupaicn:
111. Mdaksnakan tugas dinas lain yang dibcrikan olch ata8ttn;
- n. Metapor kan hasil pelaksnaan tugas kepada atasan
- o. Memberi perunjuk kepada bawahan dalarn hal pelaksanaan tugas;
- p. Menilai hasil kerja bawahan.
- (1) Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja, perluasan Kesernpatan Kerja dan Informasi Pasar Kcrja ( !PK) dalarn melaksanakan tugas sebagairnana climaksud pada ayat 1 menyelenggarakan fungsi:
- a. I'enyusunan Pctunjuk tcknis dan penyio.po.n bahun serta pedornan pembina,m k.-gi,i,;,,n hirlang penempatan tenaga keria, perluasan kesempatan kerja dan inforrnasi pasar kerja ( IPK);
- b. Pemberian bimbingan teknis pernbinaan dan pengembangan bidang penempatan tcnaga kerja, perluasan kesempatan kerja dan informasi pasar kerja ( IPK);
- c. Penyiapan bimbmgan teknis pernngkatan bidang penempatan tenaga kerja, perhrasan kcscmpatan kcrjadan informnsi pnoor kerju ( !PK);
- d. Pcnyiapan bahan pcmbine.an dun pemnntauan sert.a evalua.si kegiatan bidang penempatan tenaga kerja, perluasan ki,se.mp~tan kerja dan informasi pasar keria ( !PK);
- a. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan li..tngsinya.

## Pasal 1 L

Kepala seksi Pcnempatan Kerja, lnformasi Pasar Kerja, Penggunaan Tenaga Kerja Asing mempunyai tugas :

- a. Membuat rencana kerja kegiatan bidang Penempatan Kerja, Jnformasi Pasar Kerja, Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
- b. Mengkoordinasikan para kcpala seksi agar terjalin kerja sama yang baik dan saling mendukung;
- c. Memberi petunjuk kepada bawahan dalarn hal pelaksanaan rugas;
- d. Pelayanan antar kerja
- e. Pengelolaan inlormasi pasar kerja;
- f. Penerbitan izin lembaga penempatan tenaga kerja swasta dalarn satu daerah kabupate,
- g. Pcrlindungen TIQ di luar negcri ( pra dan Purnc) penempatan di daerah kabupaten
- h. Penerhitan perpanjangan izin memperkerjakan tenaga kerja asing ( TMTA) yang lokasi kerja satu daerah kabuapten.

## Pasal 12

Kepala Seksi Seksi Pembinaan Pelatihan Dan Produktifitas mempunyai tugas :

- Cl. Membuo.t rericarra kerja kegiatan seksi pembinaan pelatihan dan produktivitas
- b. Mengkoordinasikan para kepala seksi agar terjalin kerja sama yang baik dan sating mendukung;
- c. Memberi petunjuk kepada bawahan dalam hal pelaksanaan tugas;
- d. Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi;
- e. Pembinaan Jembaga pelatihan kerja swasta;
- f. Perizinan dan pendaftaran lembaga pelarihan kerja;
- g. Konsuliasl produktivitas pada perusahaan kccil;
- h. Pcngukuran produktivito.s tingkat daerch ko.bupaten;
- a. Pelayana.n antar keraj di daerah;
- ?P.mh&lt;'rian :zin lembaga penempatan tenaga kerja swasta LPTKS) dalam satu kabupaten;
- k. Pengelolaan informasi pasar kerja dalam daerah kabupaten;
- l. Perlindungan TKI di Luar Negeri ( Pra dan Purna) penempatan di daerah Kabupaten;
- m. Penerbitan perpanjangan izin memperkerjakan tenaga kcrja asing t lMTA) yang lokasi kerja dalarn saru kabupaten;
- p. '111elaksnaka.., tugas dirias lain ya.ug, diber ikan oleh atasa.n;
- q. Melaporkan hasi! pclaksnaan tugas kepado. utnoan

## Bagian Kelima

## Didang Pembinaan Ilubungan Jndustrial Dan Kesejahteraan Pekerja

## Pasal 13

- Dan Industrial (1) Kepala Bidang Pembinaan Hubungan Keseiahteraan Pekerja mempunyai tugas :
- a. Membuat rericana kegiatan bidang Pembinaan Hubungan Industrial Dan Kesejahteraan Pekerja;
- b. Mengkoordinasikan p.qra kepala seksi agar te,j.alin ke,j.&lt;i ,::,:im,:i yang baik dan saling mendukung:
- c . Memberi perunjuk kep.ada bawahnn ::ig:,ir pelaksanaan rugas berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. Menilai dan mengevaluasi hasil kerja hawahan;
- e. Pengesahan pcraruran perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerj:,i bersarna untuk pe.rusahaa.n yang hanya beroperasi da\am 1 (satu) daerah kabupaten;
- f. Pencegahan dan penyelesaian perselisihan Hubungan industrial, mogok keria dan penutupan pcrusahaan di daerah kabupaten
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 14, Bidang Pembinaan Hubungan Industrial Dan Kesejahteraan Pekerja menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyusunan Petunjuk teknis dan penyiapan bahan serta pedoman pembinaan kegiatan bidang pembinaan hubungan industrial dan kesejahteraan pekerja;
- b. Pemberian bimbingan teknis pernbinaan dan pcngembangan bidang pembinaan, hubungan industrial dan kesejahteraan pekerja;
- c. Penyiapan bimbingan teknis peningkatan bidaug pc111ui11aa11 hubungau iudu strial dan kesejahtcraan pekerja;
- d. Penyiapan bahau perubinaan dan pemantauan serta evaluasi kcgiatan biciang pembinaan hubungan industrial clan kescjahteraan pekerja;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberican oleh Kepala Dinas sesuai denfY')n hig;cis pnkok dan fungsinya.

## Pasal 14

Kepala Seksi Kelernbagaan Hubungan Industrial mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kerja kegiatan seksikel.embagaan hubungan industrial;
2. organisasi kerja sama dan inventarisasi pcngusaha, lembaga b, Melaksanakan pendataan pexerja/ buruh, organisasi (LKS}, bipartit dan Tripartit;
- c. Pembinaan kelernbagaan serta pelaku hubungan industrial lingkup kabupaten;
4. pemberdayaan d. Meluksanoknn pengcmbangan clan kelembagaan hubungan industrial ( KHI)

## Pasal 15

rnempunyai tugas : Persyaratan Kerja Dan Kesejahteraan Pekerja Kepala Seksi

- a. Menyusun rencana kerja seksi persyaratan kerja dan kesejahteraan pekcrja;
- b. Mencatat pendaftaran KKB, n:emeriksa serta mengesahkan PP sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. Melaksanakan pembinaan terhadap pekerja dan purna kerja serta sosialisasi ketetapan upah minimum;
4. t.l. Melaksauakan pembinaan tentang pcrsyaratan kerja;
- e. Pembinaan terhadap pekerja/ buruh dan pengusaha untuk berunding secara bipartite dalarn rangka penyelesaian perselisihan hubungan industrial kearah win-win solution;
- f. Pencegahan penanggulangan, penanganan mogok kerja/ uniuk rasa clan kasus lock oul ( penutupan Pcrusahaan]

## BABV

## TA:'A l(F;R.JA

## Pasel 16

Setiap unsur di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Dinas Tenaga Kcrja sendiri maupun dalaro hubungan antar Dinas Tenaga Kerja dengan Perangkat Daeran dan / a tau lernbaga Lain yang terkait,

## Pasal 17

- (1) Setiap pimpinan Unit Organisasi bertanggungjawab mernimpin dan mengkoordinasikan bawah.an dan memberikan pengarahan serta perunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.
- (2) Penyerahan dan petunjuk sebagaimana dirnaksud pada ayat (I) harus diikuti dan diparuhi oleh bawahan secara bei taugguugjawab serta dilaporkan secara berkala scsuai dcngan ketentuan Pernruran Perundo.ng Undangan

## Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas setiap Pimpinan Unit Organisasi harus melalrukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di hawahnya.

## Pasal 19

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna setiap pejabat di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabal di bawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

## BABVL

## ESELON, PENGANGKATAN dan PEMBERHENTI~'lf

## Bagian Kesaru

Eselon

## Pasal 20

- [ 1) Kepala Dinas merupakan jabatan struktural eselon llb atau jabatan pirnpinan tinggi pratama.
- l'.l) Sekretaris Dinas rnerupakan jabatan strukural eselon llla atau jabatan administrator.
- (3) Kcpala Didang mcrupakan jabatan struktural eselon ITTb atau jabatari administrator.
- (4) Kepala subbagian dan Kepala Se ksi mr-rupakan jabaian struktural eselon !Va atau jabatan pengawas.
- (5) Kepala UPTD merupakan jabatan struktural eselon !Vb atau jabatan pengawas.

## Bagian Kedua

## Pengangkatan clan Pembcrhentian

## Pasal 21

- (1) Kepa!a Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepata Subbagian, Kepala Seksi, Kepala UPTD dan Pejabat Fungsionat diaugkat. tlau diberhentikan oleh Bupati.
- (2) 'Tata cara pcngangkatan da.n pemberhentian eebagaimana dimaksud pada aya.t (1) berpedornan pada ketentuan Perattrrari Perundangrmdangan

## BAB vrr

## PEMBIAYAAN

## Pasat 22

- ( 1) 8P.gala. biaya y:,ing diperlnkan i mruk pelaksarraan tugas rlan fnngsi dilingkungan Dinas Tenaga Kerja dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Bclanja Daerah.
- (2) Selain biaya yang bersurnber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Dinas Tenaga Kerja dapat diberikan bantuan pe:nbiayaan sesuai ketentuan peraturar. perundang-undangan yang berlaku.

## HAR VTII

## KETE:,{TUAN LAIN-LAIN

## Pasal 23

,Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku

## Pasal 24

- (1) Di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja dapa: dibentuk UPTD sesua; ueugan kebutuhan dan besarnya beban kerja bcrdasarkau Peraturan Pen.rndang-Undangan yang bcrlaku.
- (2) Pembentukan dan susunan organisasi UPTD sebagairnana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Persmrran Bnpnti tersenrliri. Pasal 25

Di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dapat dibentuk kelornpok jabatan fungsional sesuai kebutuhan berdasarkan Per.aturan Perundangundangan yang berlak u.

## BAB IX

## KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 26

Pclaksanaan Tu~a:, Pukuk dan Fuugsi sebagaimana diatur dalam Peraturan 3upati ini dilaksanakan rnulai Tahun '.,W 1 ·:.

## Pasat 27

- (1) Pada saac Peraturan Bupat: ini rnulai berlaku, UPTD yaag sutlal1 dibcntuk tctap melaksariakan tugas dan fungsinya sampai dcngan ditctapkermya Pcro.turo.n Bupo.ti tentung pembentukan UPTO yang baru.
- (2) Pcmbcntukan lJPTD sebagaimarra dimakasud pada ayat (li dilokukan paling lama 6 (enam) bulan sejak drundangkannya Peraruran Bupar! ini.

,

## BABX

## PENUTUP

## Pasal28

Pada eaar Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Euton Nomor 36 Tahun 2013 tentang Kedudukan, Tugas Pokok Ptmgsi dan Tata Kerja Dinas Sosial, Tenaga Keria dan Transmigrasi Kabupaten Bu ton dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 29

Peraturan Bupati irii mulai bcrlaku pada tanggel diundo.nglmn.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupatl ini dengan penempatannya dalam Berita Dacrah Kabupalt!n Butun.

| PARAF | PARAF |
|----------------|---------|
| ~ | I |
| ~-6 | |
| \«,. ~~l:t-crt | |
| ~-~ | r, |
| ~~ ~ | f. I |


SAMSU UMAR ABDUL SAMJUN

PATT

BUTON,

Ditetapkan di Pas a r w aj o pada tanggal fo Oktober 2016

## BABX

## PENUTUP

## Pasal 28

Pada saat Pcrarurari Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Rntnn Nomor 36 Tahun 2013 tentang Kedudukan, Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial, Tenaga Keria dan Transmigrasi Kabupaten Bu ton dicabut dan dinyatakan tida.k ber1aku.

## Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Hupati ini dengan penernpatannya dalain Berita Dacrah Kabupaten Buton,

| PARAF | PARAF |
|-------------------|---------|
| As, 3 | |
| ~ · Otro:,;c-4er~ | |
| ~· \~{' | Q\ |
| ~~- ~Q'.:) | J |

SAMSU UMAR ABDUL SAMJUN

Cap/'ITD

BUPATI BUTON,

pada tanggal {::, Oktober 2016

Ditetapkan di Pas a r w aj o


Pembina Utama Muda, N/c

Niµ. 19580101 198903 1 012

DAERAH KABUPATEN, Plt. SEKRETAF

Urnndangkan di P a s a r w a j o pada tanggal QCT ol:'£1'-20 16

SH

BERITA DAERAH KABUPATE:N BUTON TAHUN 201f&gt; NOMOR .12&gt;.4! ...


t