PERATURAN BUPATI BENGKAYANG Nomor 8 Tahun 2014 tentang URAIAN TUGAS PELAKSANA TEKNIS PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DI KECAMATAN KABUPATEN BENGKAYANG (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang : a\_ bahwa untuk terwujudnya ef isiensi dan efektivitas penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan, perlu memperjelas peranan setiap pelaksana teknis pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing;
- b. bahwa untuk memperjelas peranan dan memberikan pemahaman kepada setiap pelaksana teknis dalam pelayanan publik, perlu adanya uraian tugas pelaksana teknis pelayanan perizinan dan non perizinan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas Pelaksana Teknis Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Kecamatan Kabupaten Bengkayang;
*
- Mengingat : i. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
8. Peraturan Pemer intah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
9. Peraturan Pemer intah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. 10.Peraturan Menteri Dalam Neger i Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. 11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah;
8. 12.Peraturan Menter i Dalam Neger i Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
9. 13.Peraturan Menter i Dalam Neger i Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemer intahan yang menjadi Kewenangan Pemer intah Kabupaten Bengkayang;
11. 15.Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang;
12. 16.Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 33 Tahun 2013 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
17. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 35 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang dan Tanggung Jawab Bupati Kepada Camat di Wilayah Kabupaten Bengkayang;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS PELAKSANA
TEKNIS PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DI KECAMATAN KABUPATEN BENGKAYANG.
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
- 1.Bupati adalah Bupati Bengkayang.
- 2.Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
- 3.Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemer intahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemer intahan.
- 4.Perizinan adalah pember ian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.
- 5.Pelayanan Per izinan adalah pelayanan penerbitan dokumen perizinan yang mencakup antara lain izin usaha dan izin operasional.
- 6.Pelayanan Non Per izinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas f iscal dan informasi mengenai penanaman modal dalam memperoleh kemudahan pelayanan dengan cara mempercepat, menyederhanakan pelayanan dan mer ingankan atau menghilangkan biaya pengurusan per izinan dan non per izinan, dengan ruang lingkup yang mencakup pelayanan semua jenis perizinan dan pelayanan non per izinan di bidang penanaman modal.
- 7.Uraian Tugas adalah penjabaran dar i tugas pokok dan fungsi (tupoksi) setiap pegawai dalam pelayanan publik.
- 8.Pelaksana Teknis adalah petugas yang menyelenggarakan pelayanan per izinan dan non perizinan sesuai tugas pokok dan fungsinya.
BAB II - RUANG LINGKUP
Pasal 2
Ruang lingkup uraian tugas meliputi:
- a.pelayanan per izinan; dan
- b.pelayanan non perizinan.
BAB III - TUJUAN
Pasal 3
Tujuan dari uraian tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah untuk:
- a.member ikan pemahaman kepada pelaksana teknis pelayanan dan memperjelas uraian tugas sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing; dan
- b.memperjelas hubungan uraian tugas pelaksana teknis dengan prosedur pelayanan perizinan dan non perizinan.
BAB III - TUJUAN
Pasal 4
Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
- a.petugas informasi;
- b.petugas loket/penerima berkas;
- c. petugas operator komputer;
- d.petugas pemegang kas; dan
- e. petugas lain sesuai kebutuhan.
URAIAN TUGAS
BAB IV - URAIAN TUGAS
Pasal 5
- (1) Petugas informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a mempunyai tugas:
2. a.menyapa warga dan memberi informasi kepada warga masyarakat;
3. b.meminta warga mengisi buku tamu;
4. c.bagi warga yang akan mengurus surat, dipersilahkan ke loket/meja pelayanan;
5. d.bila warga akan bertemu Camat, Sekcam, Kepala Seksi, atau pegawai lainnya untuk konsultasi secara khusus maka diantarkan ke ruangan/meja yang bersangkutan, dan apabila yang bersangkutan tidak ada di ruangan atau sibuk dipersilahkan menunggu di ruang tunggu;
6. e.membawa surat yang telah diproses di loket/meja pelayanan untuk diparaf Kepala Seksi dan Sekcam serta membawa ke Camat untuk ditandatangani, setelah semua selesai dikembalikan ke loket/meja pelayanan; dan
- f. memperbaharui semua informasi di papan informasi kecamatan.
8. (2)Petugas loket/penerima berkas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b mempunyai tugas:
9. a.menyapa warga dan memer iksa berkas persyaratan pelayanan yang diajukan warga masyarakat;
10. b.menyampaikan
PENJELASAN
Pembukaan
kepada warga masyarakat bila ada berkas yang belum lengkap;
11. c.menyerahkan hasil pengurusan ke masyarakat apabila telah selesai;
12. d.mengagendakan surat masuk dan keluar;
13. e.menyusun berkas surat masuk dan keluar di meja/loket pelayanan; dan
- f. bertanggung jawab terhadap arsip pelayanan perizinan dan non perizinan.
15. (3)Petugas operator komputer sebagaimana dimaksud dalam
PENJELASAN
Pasal 4
huruf c mempunyai tugas: 16. a.memasukkan (melakukan input) data warga pengguna pelayanan dan jenis pelayanan yang dimohonkan; 17. b.mencetak surat dan rekomendasi yang dimohonkan oleh warga masyarakat; 18. c.mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam database kecamatan; 19. g.memasukkan data-data yang diperlukan dalam format database pelayanan perizinan dan non perizinan; 20. d.memperbaharui perkembangaan data kecamatan dan pelayanan publik; dan 21. e.mengamankan data yang sudah terkumpul (back-up) database ke dalam media penyimpanan atau komputer lainnya secara berkala. 22. (4)Petugas pemegang kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d mempunyai tugas: 23. a.berperan sebagai kasir di loket/meja pelayanan; 24. b.menerima pembayaran tarif pelayanan dan memberikan tanda terima pembayaran kepada warga masyarakat pener ima pelayanan; 25. c.membukukan setiap uang yang masuk dan keluar dari loket/meja pelayanan; dan 26. d.menyusun laporan keuangan secara berkala. ## BAB V KETENTUAN PENUTUP
PENJELASAN
Pasal 6
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar set iap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang. Ditetapkan di Bengkayang pada tanggal 12 fe,bruan 2014 JBUPATI BENGKAYANG,/ SURYADMAN GIDOT BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2014 NOMOR 8