PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON Nomor TAHUN Tahun 2017 tentang GARA PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON NOMOR TAHUN 2017 3 TENTANC RENCANA INDUK PELESTARIAN KEBUDAYMN DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2017-2021 DENGAN RAHMATTUliANYANG MAHA ESA BUPATI BUTON, bahwa kcbudayaan dacrah mcrupakan kekayaan budsya bangsa sebagai wujud gagasan, perilaku, dan hasil karya kehidupan manusia yang penting artinya delem kehidupan bermasyaraka.t, berbangsa, dan bcrncgara, schingga perlu dilestarikao dalam ra.ngka roemperkokoh jatidiri bangsa, martabat, dan mcnwnbuhkan kebanggaan nasional serta mempererat persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia; - b. bahwa Kabupaten Buton mcmiliki keanekaragaman budaya yang diwariskan dari lcluhur dan teru.s berkcmbang sesuai kondisi zaman, sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secera tepar rnelalui upaya perlindungan, pengernbangan, pernanfaatan, pembinaan, dan pcngawasan dalam suatu Rencana Induk Pelestarian Kebudayaan Daerah; - c. bahwa untuk menciptakan kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan pelestarian kebudayaan daerah di Kabupaten Buton sesuai ketentuan peraturan perundang­ undangan yang berlaku, Rencana Induk Pelestarian Kebudayaan Daerah perlu diatur dal.am suatu peraruran daerah; - d. bahwa berdasark:an pertimbangan sebagai.mana dimaksud dalam buruf a, huruf b, dan huruf c, perlu (berlaku Unknown)
Pembukaan
Mengingat
5. Indonesia Tahun 1945;
2. Uodang­Undang Nornor 29 Tahun 1959 tentang Pembcntukan Daerah­Daerah Tingkat JI di Sulawesi [Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang­Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Rcpuhlik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tembahan Lcrnbaran Negara R.epublik [nd.onesia Nomor 4286);
4. Undang­Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pcrnerintah Pusat dan Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20(l4 Nomor 126, Tambahan Lcm.baran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- S. Undang­Undang Nomor 26 'fahun 2007 tenzang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneaia Nomor 47251;
6. Undang­Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepanwtsatacn (Lembaran Negara Republik Indoncaia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
7. Undang­Undang Nomor 11 Tahun 2010 tcntang Cagar Budaya [Lcmbarxn Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
8. Undang­Undang Numur 12 TahWl 201 l tentang Pembenrukan Pcraturan Perundang-undangan (Lembarana Negaro. Republik Indonesia Tahun :.!O 11 Nomor 82, Tambahan Lembo.co.n Negara Republik Indonesia. Nomor 5234);
9. Undang­Undang Nomor 17 Tahun 2013 tent.ong Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahuo 2013 Nomor 116, Tambahan Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 5430);
10. Undang­Uodang Nomor 6 Tahun 2014 tetang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
11. Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 5587\, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang­Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang­Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang­Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia 4588);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4826);
15. Peraturan Pernerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelcnggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara. Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5103);
16. Peraturan Pernerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Teman NasionaJ, Ta.man Hutan Raya, dan Teman Wisata Alam (Lernbaran Negara Republik Jndoncsia Tahun 2010 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia 5116);
17. Peraturan Pcmcrintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang­Undang Nomor 6 Tahun 2014 tcntang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 55391, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pcmerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubaha n Atas Pere tu ran Pemerinta h Nomor 43 Tehun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaaan Undang-Undang Nomor 6 1'ahun 2014 tentang Desa (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lernbaran J&lt;epublik lndonesia Negara Nomor 5717);
18. Kcputusan Prcsidcn Nomor 84 Tahun 1999 tcntang Pemaofaatan Seni dao Budaya;
19. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2005 tentang Kebijakan Pernbangunan Kebudayaan dan Pariwisata;
20. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2007 tentang Pengesahaan Convention For The Safe guardiri Of The intangible Cultural Heritage (Konvensi untuk Perlindungan untuk Warisan Budaya Tak Benda) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 81);
21. Peraruran Prcsidcn Nomor 78 Tahun 2011 ten tang Pengesahan Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions (Konvensi tentang Prolek.si dan Promosi Kcanckaragaman Ekspresi BudayaJ;
22. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Uodang­Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembenrukan Peraturan Perundang­undangan (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199};
Menetapkan:
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tabun 2007 Tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kernasyarakatan Bidang Kcbudayaan, Keraton, dan Lembaga Adat Dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Ta.hun 2007 Tentang tentang Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat
25. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwiaata Nomor 42 Tabun 2009 dan Nornor 40 Tahun 2009 tencang Pedoman Pelestaraian Kebudayaan;
26. Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
27. Peraturan Daerah Kabupatcn Buton Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembenrukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Euton;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Mencgah Daerah Ka bu paten Buton 2013­2017;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor I Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buton Tahun 2013­2033;
32. Pcraturan Daerah Kabupaten But.on Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana lnduk Pembangunan Parrwisata Dacrah Kabupaten Buton Tahun 2015­2020;
33. Peraturan Dacrah Kabupaten Buton Nomor 4 Tahun 2015 tentang Lembaga Adat.
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAK!LAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON dan
BUPATI BUTON
MEMUTUSKAN:
PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PELES'l'ARJAN KEBUDAYAAN DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2017­2021.
BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dirnaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Buton meliputi seluruh kecarnatan dan dcsa/kelura.han.
2. Pemerintahan Daerah ada.Iah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalarn sistern dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebegalmana dimaksud dalarn Undang­UndS11g Dasar Negara Republik Indonesia iahun 1945.
3. Pemerintah Daere.h adale.h Bupati scbagai unsur penyelengga.ra Pernerintahan Dacrah yang rncmimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan dacrah olOnom.
4. Dewan Pcrwakilan Rakyat Dacrah, yang aclanjutnya dialngkat OPRD adalah lcmbaga pcrwakilan rakyaL dacrah Kabupatcn Buton yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Buton.
6. Perangk.al Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRDdalam penyelenggaraan Urusan Pernerintahan ya\_ng menjadi kewenangan Daerah.
7. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten Buton yang dipimpin oleh Camat.
8. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebcu dengan nama Lain, selanjutnya disebut Desa adalab kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang betwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pernerintahan, kepentingaa masyarakat setempat
Pasal 2
- ( 1) Peraturan Daerah ini dibentuk selain
Pasal 3
- (1) Pernerintah daerah dan masyarakat wajib rnelakukan pelestarian kebudayaan daerah.
- (2) Pelestarian kebudayaan daerah scbagaimana dirnaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Pemerintah Dacran melalui perlindungan, pengernbangan, pcmanfaatan, dan pembinaan dan pengawasan.
- (3) Kewenangan pcmcrintah daerah dalam melakukan perlindungan, pcngcmbangan, pemanfaatan, dan pembinaan dan pengawasari sebagaimana dirnaksud pada ayat (2), rneliputi aspek:
- a. kesenian;
- b. kepurbakalaan;
- c. kesejarahan;
- d. pennuseuman;
- e. kebahasaan;
- f. kesusastraan:
- g. tradisi;
- h. kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
1. kepustakaan;
- j. kenaskahan;dan
- k. perfilman.
- (4) Pelaksanaan aspek kebudayaan daerah oleh pemerintah dacrab scbagaimana dimaksud pada ayat Pl harus
Pasal 4
- (1) Perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan dan pengawasan terhadap setiap aspek kebudayaan daernh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat [3), dilakukan oleh Pernerintah Daerahmelalui kegiatan:
- a. inventarisasi;
- b. pendokumentasian;
- c. penyelamatan;
- d. penggalian;
- e. penelitian;
- f. pengayaan;
- g. pendidikan;
- h. pelatihan;
1. penyajian;
- j. penyebarluasan;
12. k, revitalisasi;
1. rekonstruksi; dan
penyaringan.
- (2) Pemedntab Daerah dalam melakukan kegiatan sebagaimana dirnaksud pads ayat (I J, wajib
Pasal 5
- (1) Kegiat.an iventarisasi, pendokumentasian, dan penyelamatan sebagaimana d.imaksud dalam Pasa.l 4 aynt ( 1) huruf a, huruf b, den huruf c,dilakukan Pemerintah Daerah melalui transliterael. alih aksara, revitallsasi, digitaJisasi, pencatatan, dan registraai dcngan tetap mcmpcrtahankan keasliannya.
- (2) Pihak asing depot melakukan kegiatan iventnrisasi, pcndckumcntasian, dan penyelamatan sebagairnana dimaksud pada ayat (1), sciclah mcmpcrolch izin dari pejabat yang berwenang
Pasal 6
- (1) Kegiatan pcnggalian dan penelitan sebagairnana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huru! d, dan huruf e, dilakuka.n oleh Pemerintah Daerah melalui ekskavasi, pemetaan, pengamatan Lapangan, stud.i kepustakaan, dan wawancara.
- 12) Setiap orang, kelompok, atau lembaga asing rnaupun nasiunal dapat melakukan kegiatan penggalian dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah mernperoleh izin dari pejabat yang berwenang
Pasal 7
- ( lJ Kegiatan pengayaan, pendidikan, dan pelatihan sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f, huruf g, dan huruf h, dilakukan Pernerintah Daerah melalui bimbingan teknis, seminar, simposium, atau lokakarya.
- (2} Pernerintah Daera.h dapat melaksanakan bimbingan tcknis, seminar, simposium, au.u Jokakarya sebagalmana dimaksud pada ayat 11} dengan cara formal melaJui institusi pendidikan, atau informal melalui keluarga, rnasyarakat, sekolah dan media massa.
Pasal 8
- ( 1) Kegiatan penyajian, penycbarluasan, dan revita.lisasi sebagaimana di.maksud dalam Pasal 4 ayat (11 huruf i, huruf j, den huruf k, dilaku.kan oleh Pemerintah Daerah melalui media cetak, media elektronik, laman (website), peragaan, atau pameran.
- (2) Selain melaJui media cetak, media elektronik, laman (website), pcragaan, atau pameran sebagaimana dimkasud pada ayat (1), Pemcrintah Daerab dapat melakukan kegiatan penyajian melalui mclalui dialog, ternu budaya, atau serasehan.
- (3J Pemcrintah Dacrah dalam melakukan kegiatan revitalisast sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib menghidupkan dan menggiatkan kembaJi kebudayaan lama.
Pasal 9
- (1) Kegiatan rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 11) huruf 1, dilakukan oleh Pemerintah Daerah setelah terlebih dulu melakukan penelitio.n atau penyelidikan untuk memilah dan mernilih aspek kebudayaan yang akan dikembalikan keadaannya seperri semula atau disusun kernbali.
- (2) Pemcrintah Daerah dalam melaksanakan kegiatan rekonstruksi sebagairnana dimaksud pada eyat ( l) wajib mempertahankan keaslian kebudayaan daerah yang akan direkonstruksi dan
Pasal 10
- (1) Kegiatan penyaringan sebagaimana dimaksud dalam PasaJ 4 ayat (1) huruf rn, dilakukan oleh Pemerintah Daerah melaJui pernilahan clan pemilihan aspek kebudayaan.
2. (2} Pemerintah Daerah dalam melakukan kegiatan pemilihan dan pemilihan aspek kebudayaan sebagaimana dimkasud pada ayat (1) wajib memperhati.kan norma, etika, dan tradisi yang bcrlaku di masyarakat.
Pasal 11
Ketentuan lebib lanjut mengenai pelaksanan kegiata.n perlindungan, pengembangan, pernanfaatan, dan pembinaan dan pengawasan kebudayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat {I) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB!Il
PERLINDUNGAN KEBUDAYAAN DAERAH
Passi 12
Kcgiatan perlindungan tcrhadap aspek kcbudayaan daerah scbagaimana dimaksud dalam Pal'lal 4 ayat (!), dilakukan olebPcmcrintah Daerah dcngan cant:
- a. mencatat, menghimpun, mengolah, dan rnenata in(ormasi kebude.yaan daerah;
- b. registrasi;
3. c, pendaftaran aias hak kekayaan intelektual;
- d. legalitas aspck budaya;
- c. pcnclitian; dan
- f. penegakan peraturan perundang­undangan.
Pasal 12
Pemerintab Daerah dalam mencatat, menghirnpun, rnengolah, dan rnenata infonnasi kebudayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 buruf a, harus dilakukan secara menyeluruh clan dimuat ke daJam buku inveuraris.
Pasal 13
Pemerintab Daerah dalam mencatat, menghirnpun, rnengolah, dan rnenata infonnasi kebudayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 buruf a, harus dilakukan secara menyeluruh clan dimuat ke daJam buku inveuraris.
Pasal 14
- (1) Registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huru.f b, dilakukan oleh Pernerintah Daerah denganrnencatat objek­ objek kebudayaan tertentu di daerah yang sudab menjadimilik negara baik fisik maupun nonfisik.
- (2) Pemerintab Daerah wajib melakukan pengelolaan Register Nasional Cagar Budaya di daerah sesuai dengan tingkat kewenangannya.
- (3) Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya wajib meodaftarkannya kepada pemerintah daerah tanpa dipungut biaya.
- (4) Apabila Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat [3) tidak didaftarkan oleh pemiliknya, Pemerintah Daerah sesuai
5. dengan tingkat kewenangannya dapat mengambil alih Cagar Budaya dimaksud.
- (5) Pemerintah Daerah wajib rnelaksanakan pendaftaran Cagar Budaya yang dikuasai oleh Negara atau yang tidak diketahui pemilik.nya sesuai dengan tingkat kewenangannya,
- (6) Setiap orang dapat berpartisipasi dalam melakukan pendaftaran terhadap benda, bangunan, struktur, dan lokasi yang diduga sebagai Cagar Budaya mcskipun tidak memiliki atau mcnguasainya,
Pasal 15
- ( l) Pendaftaran atas hak kekayann intelektual sebagaima.na dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, dilakukan oleh Pcmerintah Daerah tcrhadap karya cipta di bidang kebudayaan dacrah yang tidak diket.ahui penciptanya.
- (2) Karya cipra dibidang kcbudayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayal ( I], mcl.iputi ciptaan daJam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.
- (3) Pendaftaran scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dilak:ukan olch Pcmcrintah Daerah dengan mengajukan pencatatan hak cipta kcpada Menleri yang membidangi urusan di bidang hukum.
- (4) Pendaftaran karya cipta dan produk hak terkait yang diketahui peneiptanya, diajukan oleh Pencipta, Pernegang Hale Cipta, pemilik Hale Terkait, atau Kuasanya kepada Menteri yang membidangi urusan di bidang hukum.
Pasal 16
- (1) Legalitas aspek budaya sebagairnana di.maksud dalarn Pasal 12 huruf d, dilalrukan oleh Pemerintah Daerah terhadap setiap aspek budaya dengan
Pasal 18
Dalam Peraturan Daerah ini yang dirnaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Buton meliputi seluruh kecarnatan dan dcsa/kelura.han.
2. Pemerintahan Daerah ada.Iah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalarn sistern dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebegalmana dimaksud dalarn Undang­UndS11g Dasar Negara Republik Indonesia iahun 1945.
3. Pemerintah Daere.h adale.h Bupati scbagai unsur penyelengga.ra Pernerintahan Dacrah yang rncmimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan dacrah olOnom.
4. Dewan Pcrwakilan Rakyat Dacrah, yang aclanjutnya dialngkat OPRD adalah lcmbaga pcrwakilan rakyaL dacrah Kabupatcn Buton yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Buton.
6. Perangk.al Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRDdalam penyelenggaraan Urusan Pernerintahan ya\_ng menjadi kewenangan Daerah.
7. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten Buton yang dipimpin oleh Camat.
8. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebcu dengan nama Lain, selanjutnya disebut Desa adalab kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang betwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pernerintahan, kepentingaa masyarakat setempat
- ( 1) Peraturan Daerah ini dibentuk selain
- (1) Pernerintah daerah dan masyarakat wajib rnelakukan pelestarian kebudayaan daerah.
- (2) Pelestarian kebudayaan daerah scbagaimana dirnaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Pemerintah Dacran melalui perlindungan, pengernbangan, pcmanfaatan, dan pembinaan dan pengawasan.
- (3) Kewenangan pcmcrintah daerah dalam melakukan perlindungan, pcngcmbangan, pemanfaatan, dan pembinaan dan pengawasari sebagaimana dirnaksud pada ayat (2), rneliputi aspek:
- a. kesenian;
- b. kepurbakalaan;
- c. kesejarahan;
- d. pennuseuman;
- e. kebahasaan;
- f. kesusastraan:
- g. tradisi;
- h. kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
1. kepustakaan;
- j. kenaskahan;dan
- k. perfilman.
- (4) Pelaksanaan aspek kebudayaan daerah oleh pemerintah dacrab scbagaimana dimaksud pada ayat Pl harus
- (1) Perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan dan pengawasan terhadap setiap aspek kebudayaan daernh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat [3), dilakukan oleh Pernerintah Daerahmelalui kegiatan:
- a. inventarisasi;
- b. pendokumentasian;
- c. penyelamatan;
- d. penggalian;
- e. penelitian;
- f. pengayaan;
- g. pendidikan;
- h. pelatihan;
1. penyajian;
- j. penyebarluasan;
12. k, revitalisasi;
1. rekonstruksi; dan
penyaringan.
- (2) Pemedntab Daerah dalam melakukan kegiatan sebagaimana dirnaksud pads ayat (I J, wajib
- (1) Kegiat.an iventarisasi, pendokumentasian, dan penyelamatan sebagaimana d.imaksud dalam Pasa.l 4 aynt ( 1) huruf a, huruf b, den huruf c,dilakukan Pemerintah Daerah melalui transliterael. alih aksara, revitallsasi, digitaJisasi, pencatatan, dan registraai dcngan tetap mcmpcrtahankan keasliannya.
- (2) Pihak asing depot melakukan kegiatan iventnrisasi, pcndckumcntasian, dan penyelamatan sebagairnana dimaksud pada ayat (1), sciclah mcmpcrolch izin dari pejabat yang berwenang
- (1) Kegiatan pcnggalian dan penelitan sebagairnana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huru! d, dan huruf e, dilakuka.n oleh Pemerintah Daerah melalui ekskavasi, pemetaan, pengamatan Lapangan, stud.i kepustakaan, dan wawancara.
- 12) Setiap orang, kelompok, atau lembaga asing rnaupun nasiunal dapat melakukan kegiatan penggalian dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah mernperoleh izin dari pejabat yang berwenang
- ( lJ Kegiatan pengayaan, pendidikan, dan pelatihan sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f, huruf g, dan huruf h, dilakukan Pernerintah Daerah melalui bimbingan teknis, seminar, simposium, atau lokakarya.
- (2} Pernerintah Daera.h dapat melaksanakan bimbingan tcknis, seminar, simposium, au.u Jokakarya sebagalmana dimaksud pada ayat 11} dengan cara formal melaJui institusi pendidikan, atau informal melalui keluarga, rnasyarakat, sekolah dan media massa.
- ( 1) Kegiatan penyajian, penycbarluasan, dan revita.lisasi sebagaimana di.maksud dalam Pasal 4 ayat (11 huruf i, huruf j, den huruf k, dilaku.kan oleh Pemerintah Daerah melalui media cetak, media elektronik, laman (website), peragaan, atau pameran.
- (2) Selain melaJui media cetak, media elektronik, laman (website), pcragaan, atau pameran sebagaimana dimkasud pada ayat (1), Pemcrintah Daerab dapat melakukan kegiatan penyajian melalui mclalui dialog, ternu budaya, atau serasehan.
- (3J Pemcrintah Dacrah dalam melakukan kegiatan revitalisast sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib menghidupkan dan menggiatkan kembaJi kebudayaan lama.
- (1) Kegiatan rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 11) huruf 1, dilakukan oleh Pemerintah Daerah setelah terlebih dulu melakukan penelitio.n atau penyelidikan untuk memilah dan mernilih aspek kebudayaan yang akan dikembalikan keadaannya seperri semula atau disusun kernbali.
- (2) Pemcrintah Daerah dalam melaksanakan kegiatan rekonstruksi sebagairnana dimaksud pada eyat ( l) wajib mempertahankan keaslian kebudayaan daerah yang akan direkonstruksi dan
- (1) Kegiatan penyaringan sebagaimana dimaksud dalam PasaJ 4 ayat (1) huruf rn, dilakukan oleh Pemerintah Daerah melaJui pernilahan clan pemilihan aspek kebudayaan.
2. (2} Pemerintah Daerah dalam melakukan kegiatan pemilihan dan pemilihan aspek kebudayaan sebagaimana dimkasud pada ayat (1) wajib memperhati.kan norma, etika, dan tradisi yang bcrlaku di masyarakat.
Ketentuan lebib lanjut mengenai pelaksanan kegiata.n perlindungan, pengembangan, pernanfaatan, dan pembinaan dan pengawasan kebudayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat {I) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB!Il
PERLINDUNGAN KEBUDAYAAN DAERAH
Passi 12
Kcgiatan perlindungan tcrhadap aspek kcbudayaan daerah scbagaimana dimaksud dalam Pal'lal 4 ayat (!), dilakukan olebPcmcrintah Daerah dcngan cant:
- a. mencatat, menghimpun, mengolah, dan rnenata in(ormasi kebude.yaan daerah;
- b. registrasi;
3. c, pendaftaran aias hak kekayaan intelektual;
- d. legalitas aspck budaya;
- c. pcnclitian; dan
- f. penegakan peraturan perundang­undangan.
Pemerintab Daerah dalam mencatat, menghirnpun, rnengolah, dan rnenata infonnasi kebudayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 buruf a, harus dilakukan secara menyeluruh clan dimuat ke daJam buku inveuraris.
- (1) Registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huru.f b, dilakukan oleh Pernerintah Daerah denganrnencatat objek­ objek kebudayaan tertentu di daerah yang sudab menjadimilik negara baik fisik maupun nonfisik.
- (2) Pemerintab Daerah wajib melakukan pengelolaan Register Nasional Cagar Budaya di daerah sesuai dengan tingkat kewenangannya.
- (3) Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya wajib meodaftarkannya kepada pemerintah daerah tanpa dipungut biaya.
- (4) Apabila Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat [3) tidak didaftarkan oleh pemiliknya, Pemerintah Daerah sesuai
5. dengan tingkat kewenangannya dapat mengambil alih Cagar Budaya dimaksud.
- (5) Pemerintah Daerah wajib rnelaksanakan pendaftaran Cagar Budaya yang dikuasai oleh Negara atau yang tidak diketahui pemilik.nya sesuai dengan tingkat kewenangannya,
- (6) Setiap orang dapat berpartisipasi dalam melakukan pendaftaran terhadap benda, bangunan, struktur, dan lokasi yang diduga sebagai Cagar Budaya mcskipun tidak memiliki atau mcnguasainya,
- ( l) Pendaftaran atas hak kekayann intelektual sebagaima.na dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, dilakukan oleh Pcmerintah Daerah tcrhadap karya cipta di bidang kebudayaan dacrah yang tidak diket.ahui penciptanya.
- (2) Karya cipra dibidang kcbudayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayal ( I], mcl.iputi ciptaan daJam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.
- (3) Pendaftaran scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dilak:ukan olch Pcmcrintah Daerah dengan mengajukan pencatatan hak cipta kcpada Menleri yang membidangi urusan di bidang hukum.
- (4) Pendaftaran karya cipta dan produk hak terkait yang diketahui peneiptanya, diajukan oleh Pencipta, Pernegang Hale Cipta, pemilik Hale Terkait, atau Kuasanya kepada Menteri yang membidangi urusan di bidang hukum.
- (1) Legalitas aspek budaya sebagairnana di.maksud dalarn Pasal 12 huruf d, dilalrukan oleh Pemerintah Daerah terhadap setiap aspek budaya dengan
- (1) Penelitian sebagaimana diroaksud dalam Pasal 12 huruf e, dilakukan oleh SKPD yang membida.ngi urusan kebudayaan bersama deogan SKPD yang membidangi urusan penelitian dan pengembengan dan SKPD terkait lainnya serta d.apat melibatkan tenaga ahli sesuai dengan aspek kebudayaan yang dilindungi.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat. (1) harus
- (1) Penegakan peraturan perundang­undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f, dilakukan oleh SKPD yang membidangi urusan penegakan peraturan daerah sesuai dengan kcwcnangannya.
- (2) Penegakan peraturan perundang­undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan scsuai dcngan mckaniame den prosedur
Pasal 19
Ketentuan Jebih lanjut mengenei kegietan perlindungen kebudayaan daerah diarur dengan Peraruran Bupati.
DAB rv
PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN DAERAH
Pasal 20
Kegiatan pcngembangan kebuda.ynan daerah sebagaimana dim.oksud dalam Pasal 4 oyot (1), dilakukan oleh Pemerinta.h Dacrah mclalui:
- a. knjian;
- b. pcnelitian;
- c. diskusi;
- d. seminar;
5. e, workshop;
- f. eksperimen; dan
- g. penciptaan model baru.
Pasal 21
- (1) Kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, dilakuka.o oleh Pemerintah Daerah melalui pcnyeliclikan
Pasal 22
- (l) Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, dilakukan oleh SKPD yang membidangi urusan kebudayaan bersama dengan SKPD yang membidangi urusan penelitian clan pengembaogan dan SKPD tcrkait lainnya serta dapat
- melibatkan tenaga ahli scsuai aspck kcbudayaan yang akan dikembangkan.
- (2) Selain penelitian yang dilakukan oleh Pernerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penelitian dapat pula dilakukan oleh perorangan, lembaga swasta, perguruan tinggi, dan lembaga swadaya masyarakat yang memiliki kompetensi dan kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang­undangan dan
Pasal 23
- (1) Diskusl sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, dilakukan oleh SKPD terkait bersamo. unsur rnasyarakat, akademisi, dan tenaga ahli sesuai dengan aspek kebudayaan yang akan dikembangkan.
- (2) Diskusi sebagaimana dimeksud peda ayat (1) harus dilakukan dengan metodc ilmiah untuk mcmccahkan masalah yang ditemukan guna mcnetapkan benruk program dan kegiatan yang akan digunakan dalam pengembangen kebudayaan daerah.
Paw 24
- (1) Seminar scbagairnana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d, diselcnggarakan oleh SKPD yang membidangi urusan kebudayaan dart SKPD tcrkait Laionya dengan menghadirko.n pembicara aiau pemateri yang ahli dalam bidang kebudayaan yang a.kan dikembangkan.
- (2) Selain seminar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimnksud pada ayat (J), seminar dapat pula diselenggarakan oleh lernbaga swasta, perguruan linggi, dan lembaga swadaya masyarakat.
- (3) Penyelenggara seminar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebelum mela.kukan kegiatannya harus terlebih dulu bcrkoordinasi dengan SKPD yang membidangi kebudayaan.
- (4) Rckomendasi yang dihasilkan dari seminar sebagairnana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat digunakan unruk mcnetapkan dan/aLau mengembangan program dan kegiatan pengembangan kebudaya.an daerah.
Pasal 25
- (1) Workshop sebagairnana dimaksud dalarn Passi 20 huruf e, diselenggarakan oleh SKPD yang membidangi kebudayaan dalam benruk pertemuan dan / atau sanggar kerja pengembangan kebudayaan daerah,
- (2) Workshop sebagaimana pada ayat (1) terdiri dari para ahli baik dibidang kebudayaan maupun bidang lainnya yang berkaitan derigan aspek kebudayaan.
3. (3} Kctcnruan lebih lanjul mengenai pembentukan Sanggar Kerja pengembangan kebudayaan daerah sebaKaiinana dimaksud pada ayat (11 diatur dengan Peraturan Bupati.
Pasal 26
- (1) Eksperimen sebagaimana dimaksud delam Pasal 20 huruf f, dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui pengujian tcrhadap aspek kcbudayaan dacrah yang dikcmbangkan olch rnasyarakat.
- (2) Eksperimen sebagaimana dimaksud pada ayat (1),dilakuktm olch Pemerintah Daerah unluk rnengetahui kcsoeuaian hasit pcngcmbangan kcbudayaan yang dilakukan oleh masyarakat dengan keaslian aspek kebudayaan tersebut serta kepatutannya terhadap norma yang berlaku dalam masyaraket.
- (3) Pernerintah Daerah daJam mela.lrukan pengujian sebagaimana dima.ksud pada ayat (1), harus
Pasal 27
- (1) Penciptaan model baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruJ g, dilakukan oleh SKPD yang membidangi urusan kebudayaan dengan ketentuan model baru dimaksud:
- a. merupakan bentuk kebudayaan dacrah yang belum pernah ada sebelumnya;
- b. dituangkan dalam bentuk pola, contoh atau acuan; clan
- c. bertujuan uotuk menyempurnakan dengan Lidak dimaksudkan untu.k mengganti unsur budaya yang sudah ada,
5. (2J SKPD yang membidangi urusan kcbudayaan wajib mcla~an fasilitas, pemantauan, den pembinaan terhadap pencrptaan model baru yang berkembang dirnasyarakat.
Pasal 28
Pemerintah daerah dan masyarakat baik perorangan a tau organisasi kemasyaratan dalam melakukan pengembangan lcebudayaan daerah selain
Pasal 29
Ketcntuan lebih lanjut mengenei kegiatan pengembangan kcbudayaan daerah diatur dengan Peraruran Bupati.
BABV PEMANFAATAN KEBUDAYAAN DAERAH
Pasal 30
- (1) Kegiatan pemanfaatan kebudaynan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (lJ, dilakukan oleh Pernerintah Daerah melalui:
- a. penyebarluasan informasi;
- b. pergelaran budaya;
- c. pengcmasan bahan ajar;
- d. pengernasan bahan kajian; dan
- e. pengembangan wi:'181.B.
7. (21 Pernanfaatan kebudayaan deerah sebagaimena dimeksud pada ayat (11 dilakukan oleh Pernerintah Daerah untuk kepentingan pendidikan, agama, sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan, teknologi dan bagi kepentingan kebudayaan i tu send iri.
Pase! 31
- (11 Penyebarluasan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a, dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui media cetak dan/ atau elektronik.
- (2) Selain dilakukan oleh Pemerintah Daerah, penyebarluasan informasi dapat pule dilakukan oleh penyelenggara penelitian untuk menginforrnasikeo den mempublikasikan hasil penelitiannya di bidang kebudayaan kepada masyarakat.
- (3) Pemerintah Daerah dan penyelenggara penelitian wajib
Pasal 32
- (I) Pergelaran budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (I) hurnf b, diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah mclalu:i kegiatan:
- a. festival budaya;
- b. pertunjukan budaya;
- c. pameran budaya; dan/atau
- d. temu wicara melalui media cerak dan elektronik
- (2) Pemerintah Daerah dalam rnenyelenggarakan kcgiatan pergelaran budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengikutsertekan masyarakat,
- (3) SKPD yang mcmbidangi urusan kcbudayaan wajib rnelakukan pembinaan tcrhadap kcgiatan pergelaran budaya yang disclenggarakan oleh masyarakat.
- dapat yang (4) SKPD yang membidangi urusan kebudayaan mcmfasilitasi keglatan pcrgclaran budaya diselenggarakan olch masyarakat.
Pasal 33
- 11) Pengemasan bahan ajar sebagairnana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huru! c, dilakukan oleh Pemerinta.h Daerah dengan memasukan aspek dan kegiatan pemanfaatan lcebudayaan daerah ke dalam bahan ajar muatan lokal yang digunakan dalam pendidikan formal, pendidikan nonformal, dan pcndidikan informal scsuai kcwcnangannya.
- (2) Penyclcnggara Pendidikan yang didirikan oleh masyarakat wajib mernasukan aspek dan kegiatan pernanfaatan kebudayaan daerah kedalam bahan ajar yang diperuntukan bagi peserta didik.
- 13) SKPD yang membidangi urusan pendidikan bckcrjasama dengan SKPD yang membidangi urusan kcbudayaan menyusun bahan ajar sebagaimana dimaksud pada ayat ( I] sesuai ketentuan pera.turon perundang­undangan yang berlaku.
- (4) SKPD yang membidangi urusan pendidi.kan wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pcnyusunan dan penerapan be hen ajar sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dan ayat (21.
Pasal 34
- fl) Pengemasan bahan kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (IJ huruf d, dilakukan oleh Pemerlntah Daerah dengan merumuskan pedoman yang digunakan dalam kegiatan pengkajian dan penelitian unruk kegiatan pemanfaatan aspck kebudayaan.
- (21 Pengemasan bahan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (11 dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi urusan penelitian dan pengembangan.
Pasal 35
- (1) Pengembangan wisata sebagaimana dimaksud dalam PasaJ JO ayat ( l) huruf e, dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan memanfaackan aspek dan kegiatan kebudayaan daerah dalam pcngelolaan destinasi wisata.
2. (21 Pernanfaatan aspek dan kegiatan kebudayaan daerah dalarn pengelolaan destinasi wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (11 dilakukan oleh Pemeriotah Daerah antara lain, dengan cara:
- a. menetapkan destinasi wlsata budaya;
- b. menyediakan fasiliUls yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Iuka! untuk menjalanko.n kegiatan usaha berbasis ckonomi kreat.if di bidang kebuda.yaan;
- c. melakukan pembinaan kepada pelaku usaha ekonomi kreatif di bid.ang kebudayaan melalui pcndidikan dan pelatihan;
6. d, meningkatkan pcngetahuan sejarah dan budaya; dan/atau
7. c, meningkatkan promosi wisata budaya.
- (3) SKPD yang mernbidangi urusan dibidang perindustrian, dan Usaha Kecil Menengah wajib mel.akukan pernbinaan terhadap pelaku usaha ekonomi kreatif di bidaog kebudayaan.
Pasal 36
Ketentuan lebih lanjut mcngcnai kegiatan pemanfaalan kebudayaan daerah diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB VJ
PEMBINMN DAN PENOAWASAN KEBUDAYAAN DAERAH
Pasal 37
- (t) Bupati wajib mela.kukao pembinaan dan. pengawasan umum pelaksanaan pelestarian kebudayaan di daerah.
- (21 Bupati wajib berkoordinasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan pembinaan pelestarian k.ebudayaan daerah kepada Menteri yang membidangi urusan kebudayaan.
- (3) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan pernbinaan dan pcngawasan umum pcla.ksanaan pclcstarian kcbudayaan daerah sebagaimana dima.ksud pada ayat ( J) kepada Kepala SKPD yang membidangi urusan kebudayaan.
- (4) Kepala SKPD yang membidangi urusan kebudayaan wajib melakukan pembinaan dan pengawasan teknis pelaksanaan kegiatan pelestarian kebudayaan daerah.
- 15) Kepala SKPD yang membidangi urusan kebudayaan wajib melaporkan hasil pembinaan dan pengawasan teknis pelaksanaan kegiatan pelestarian kebudayaan daerah kepada Bupe.ti secara berke.la paling sedikit 1 (saru) kali dalam I [satu) bulan.
Pasal 38
Ketentuan lebih lanjut mengcnai kcgiatan pembinaan dan pengawasan kebudayaan daera.h diatur dengan Peraturan Bupati.
KECAMATAN, KELURAHAN, DAN DESA/Oe;S/\ /\D/\T
DALAM PELESTARIAN KEBUDAYAAN DAERAH
Bagien Pertama
Kecamatan
BAB Vll - TUGAS DAN WEWENANO
Pasal 39
- (1) Carnal mernpunyai tugas mengkoordlnasikan pemberdeyaan masyara.kat daJam pelestarian kebudayaan dacrah yang ada di desa/kelurahan.
- (2) Tugas Carnat dalam mcngkocrdinasikan pemberdayaan masyarakat dalam pelcstarian kebudayaan deerah sebagaimana dimaksud pada ayat [I], rneliputi:
- a. melakukan pendataan dan pemutakhiran data setiap aspek k:ebudayaan daerah yang terdapat diwilayah kerjanya;
4. masyarakat untuk ikut serta kebudayaan daerah di b. mendorong partisipasi dalam pelestarian desa/ kelurahan;
- c. melakukan pembinaan dan pengawesan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah rnaupun swasta yang mempuoyai program kerja den kegiatan pemberdayaan masyarakat dalarn pelestarian kebudayaan daerah di wilayah kerja kccamatan;
- d. melakukan cvaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat dalarn pelestarian kebudayaan daerah di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kcrja pemerintah maupun swasta;
- e. melakukan tugas­rugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat yang berkcnaan dengan pelestarian kebudayaan daerah sesuai dengan peraturan perundang­undangan; dan
- f. melaporkan pelaksanaan tugas pernbcrdayaan masyarakat berkaitan dengan pelestarian kebudayaan daerah di wilayah kerja kecarnatan kepada Bupati dengan tembu san kepada SKPD yang membidangj urusaan kebudayaan.
9. (31 Camat dalam melaksanakan cuges sebagairnana dimaksud pada ayat (2) harus
BAB Vll - TUGAS DAN WEWENANO
Pasal 40
- ( l) Lurab mempunyai tugas melaksanakan pernberdayaan masyarakat dan pembinaan lembaga kcmasyarakatan dalarn pelestarian kebudayaan daerah di wilayah kerjanya.
- \2) Togas Lurah da\am meiaksanakan pemberdayaan masyarakat dan pernbinaan lembaga kemasyarakatan dalam pelestarian kebudayaan daerah scbagaimana dirnaksud pada ayat (lJ. meliputi:
- a. melakukan pendataan dan pemutakhiran data setlap aspek kebudayaan daerah yang terdapat diwilayeh kerjanya;
- b. membinn. dan mendorong partisipasi rnasyarakat dan lembaga kemasyarakatan untuk ikut serta dalam pelestarian kcbudayaan daerah di kelurahan:
- c. melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap berbagai kcgiatan pelestarian kebudayaan daerah yang dilakukan oleh masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di wilayah kerjanya;
- d. melakukan tugas­tugas lain di bidang pemberdayaan rnasyarakat dan pembinaan lembaga kemasyarakatan yang berkenaan dengan pelestarian kebudayaan daerah sesuai dengan peraturan perundang­undangan; clan
- e. melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat dan pembinaan lembaga kemasyarakatan berkaitan dengan pelestarian kebudayaan dacrah di wilayah kerjanya kepada Camat paling kurang 2 (dua) kali dalam l [saru] tahun.
- (3J Lurah dalarn melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus
BAB Vll - TUGAS DAN WEWENANO
Pasal 41
- pernbinaan kcbudayaan melakaanaken tugas dan (I) Kepala Desa mempunyai pemberdayaan mnsyarakat kemasyara.katan desa dalam pclest:arian daerah di wilayah kerjanya
- (2) Dalam mela.ksana.kan tugas sebagairnana d.ima.ksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:
- a. mengalokasikan anggaron uncuk menunjang kegiatan pelestarian kebudayaan daerah ke dalam APB Deso. scsuai kctcntuan peraturan perun.dang­uda.ngan yang berlaku;
- b. membina kehidupan masyarakat desa dan kemasyarakatan desa dalam pelestarian kebudayaan daerah sesuai dengan adat istiadat dan nilai soslal budaya masyarakat desa;
- c. membina dan meningkatkan perekonomian desa melalui pemanfaat.an aspek kebudayaan daeruh di desa;
- d. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa melalui kegiatan pclcstarian kebudayaan daer ah;
- c. memanfaatkan aspek kebudayaan dengan menggunakan teknologi tepat guna untuk rnendukung kegiatan ekonomi kreatif di desanya;
- f. mengoordinasikan pembangunan kebudayaan di Desa secara panisipatif;
- g. mewakili Desa di dalam dan di tuar peogadilan atau menunjuk lruasa hukum untuk mewakilinya berkaitan dengan perlindungan aspek kebudayaan daerah di desanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­undangan;
- h. melaksanakan wewenang lain di bidang pclestarian kebudayaan dacrah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­undangan yang berlaku; dan
- i. menetapkan Peraturan Desa di bidang pelestarian kebudayaan daerah
BAB Vll - TUGAS DAN WEWENANO
Pasal 42
- (lJ Pemerintah Oaerah dapat mcmbentuk dan rnenetapkan Desa Adat dengan peraturan daerah.
- {21 Pembentukan dan penetapan Dess Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan pcrundang­undangan yang berlaku.
BAB Vll - TUGAS DAN WEWENANO
Pasal 43
- (11 Kepala Desa Adat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat Desa Adat dalam pelestarian kebudayaan daerah.
- {21 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (11, Kepala Desa Adat berwenang:
- a. melakukan pendataan dan pemutakhiran data setiap aspek kebudayaan daerah yang terdapat diwilayah kerjonya;
- b. pengaturan dan pelaksanaan pernerintahan di bldang pelestarian kebudayaan daerah
BAB Vll - TUGAS DAN WEWENANO
Pasal 44
- (I) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 43 ayat (1), Kepala Desa Adet dapat melaksanakan tugas khusus yang berikan olch Bupati di bidang pelestarian kebudayaan dacrah,
- (2) Penugasan aebagaimana dimaksud pada ayat (I) disertai dengen biaya.
PERAN SERTA MASYARAKAT
BAB Vlll - PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 45
- (1) Setiap orang berhak untuk berperan serta dalam kegiatan pclestarian Kebudayaan Daerah.
- (2) Sclain
BAB Vlll - PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 46
- (1) Pemerintah Daerah dalam roenyusun program dan kegiatan pelestarian kebudayaan dacrah wajib rnelakukan penjaringan aspirasi masyarakat.
- (2) Setiap orang bcrhak membcrikan rnasukan unluk penyempurnaan kegiatan pelestarian kebudayaan daerah.
RENCANA INDUK PELESTARIAN KEBUDAYAAN DAERAH
BAB IX - RENCANA INDUK PELESTARIAN KEBUDAYAAN DAERAH
Pasal 47
- (1) Deng-an Peraturan Daerah lni, disuaun RIPKD Kabupaten Buron Tahun 2017-2021.
- (2) RTPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. aspek pelestaraian kebudayaan daerah;
- b. kebija.kan pelestaraian kebudayaan daerah;
- c. strategi peleatarian kebudayaan daerah;
- d. program pelestaraian kebudayaan dacrah;
- e. kegiatan pelestarian kebudayaan daerah;
- f. kondisi yang diharapkan;
- g. tahun pelaksanaan;
- h. SKPD penanggungjawab; dan
1. SKPD terkait.
- (3) RlPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapal mengetahuinya, mcrncrintahkan pengundangan peraturan daerah in.i dengan pcncmpatannnya dalarn Lembaran Oaerah Kabupaten Buton. Ditctapkan di Pasarwajo pada tan 2017 7 WAIIL BUP TI BUTON, BAKRY ## BAB XV ## PENUTUP ## Pasal 56 Pada saat Peraturan Daerah ini rnulai berlaku, sernua Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanannya yang berkaitan dengan kegiatan Pelestarian Kebudayaan Daerah yang telah ditetapkan sebelumnya, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bcrtentangan dcngan Pcraturan Daerah ini. ## Pasal 57

Penandatangan: Peraruran Bupati yang mcngarur pelaksanaan Peraturan Daerah ini scbagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pa9lll 19, Pasal 25 ayat f4), Pasal 29, Pasal 36, Pasal 38, dan Pasal 51 ayat (8), sudah harus ditetapkan paling lambal 1 (satu) tahun terhitung sejak saat mulai berlakunya Perruran Daerah ini. ## Pasal SA Peraturan Daerah ini rnulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, mcmcrintahkan pengundengan peraturan daerah ini dengan penempatannnya dalarn Lernbaran Daerah Kabupaten Buton. Dit.etapkan di Pasarwajo 2017 Langgal pada BAKRY PEJABAT PARlF PLt ~~DA As,~nt.J 1 ' , r.AOII ~\)· ... , ... 'i ,•, ~&lt;&gt; H\lkl 1"1 v f
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan Daerah ini.

## Pasal 48

- (1) RJPKD sebagairnana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) dapat clitinjau kembali untuk disesuaikan dengan perkembangan dan kondisi daerah dan/atau berdasarkan pertimbangan lain sestrai ketentuen peraturan perundang­undangan yang bcrlaku.
- (2) Penyesuaian RIPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) clitetapkan dengan Peraturan Bupati.

## BABX

## PENDANAAN

## PasaJ 49

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyiapkan dana untuk mendukung pelaksanaan pelestarian kebudayaan daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belenja Daerah Kabupaten Buton sesuai program dan kegiatan yang termuet dalem RIPKD.
- (2) Pernerintah Daerah wajib mengusa.hakao dana yang berasal dari Dana Alokasi Umum atau Dana Alokasi Khusus dalam Anggaran Pendapalan dan Bclanja Negara yang terkeit dengan kegiatan Pelestarian Kebudayaan Daerah secara Nasional.
- (3) Pemerintah Daerah wajib rnengusahakan dana yang bcrasal dari sumber lain untuk pelaksanaan pelestarian Kcbudayaan Daerah sepanjang tidak mengikat dan sesuai dengan keteotuan peraturan perundang­undangan yang berlaku.

## BAB XI

## PELAPORAN

## Pasal 50

Setiap kegiatan pelestarian kebudayaao daerah kebupaten yang dilaksanakan wajib dilaporkan secara berjenjang dan berjanjang.

## PasaJ 51

- 11) Kepala Desa/Kepala Desa Adat/Lurah wajib membuat dan menyampaikan laporan hasil kegiatan pelestarian kebudayaan daerah di desa/kelurahan kepada Camatpaling lambat setiap tanggal 5 (lima) bulan bcrjalan.
- (2) Camat wajib membuat dan menyampaikan laporan hasil kegiatan pelcstarian daerah di kecamatan kepada Bupati dengan ternbusan kepada Kepala SKPD yang mebidangi urusan kebudayaan dan Kepala SKPD terkait lainnya paling lambat setiap tanggal 10 (sepuluh) bulan berjalan.
3. {3) Sctiap Kepala SKPD wajib membuat dan menyampai.kan laporan hasil kegitan pelestarian kebudayan daerah yang dilaksankannya kepada Bupati rnclalui Sekretaris Daerah paling lambat setiap tanggal 15 (lima belas] bulan berjo.lan.
4. {4) Sekretaris Daerah mengkoordinasikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kcpada Kepala Dinas yang membidangi urusan kebudayaan melaJui Asisten Sekretaris Daerah yang mcmbidangi urusan kebudayaan.
5. (51 Kepala Dinas yang mcmbidangi urusan kebudayaan wajib merangkum seluruh laporan scbagaimana dimaksud pada ayal (11, ayat (2), dan ayat (31 menjadi laporan kegiatan pelestarian kebudayaan daerah Kabupaten Buton.
- (6) Kepala Dinas yang membidangi urusan kebudayaan wajib menyampaikan laporan kegiato.n pelestarian kebudayaan dacrah kabupaten Buton sebagaimana dimaksud pada ayat (SI kepada Bupati paling lambat setiap tanggal 20 (dua puluh] bulan berjalan.
- (7) Bupati wajib melaporkan kegiatan pelestarian kebudayaan Da.ero.h Kabupaten Buton kepada Pemerintah melalui Oubcrnur Provinsi Sulawesi Tcnggara sccara berkala sesuai dcngan kctcnruan peraturan perundang­undangan yang berlaku.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai rnekanisme pelaporan pelestarian Kebudayaan Daerah Kabupaten Butondiatur dengan Peraturan Bupati,

## BABXIl

## PENYELESAIAN PERSELISIHAN

## Pasal 52

- (11 Jika terjadi perselisihan dalam kegiatan pelestarian kebudayaan daerah olch para pihak diselcsaik.an dcngan jalan musyawarah.
- (21 ,Jika persetisiben sebagaimana dimaksud pada ayat [I] terjadi diwilayah desa/kelurahan, kepala desa/kepalo. desa adatj lurah sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan rnediasi dan rekonsialisasi untuk menyelesaikan perselis.ihan para pihak yang berselisih.
- (3) Jika pcnyclcsaian perselisihan sebagimana dimaksud pada ayac (2) tidak berhasil, kcpa]a dcsa/kepala desa adat/lurah dapat meminta camac untuk melakukan mendiasi atau rekonsiliasi uncuk menyelesaikan perselisihan para pihak yang berselisih.
- {4) Ji.lea penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pads ayar (3) tidak berhasil, camar dapat m.eminta Kepala SKPD yang membidangi urusan kebudayaan untuk melalcukan mediasi den rekonsiliasi untuk menyelesaikan perselisihan para pihak yang bcrscllaih.
- (5) Jika penyelesa.ian perselishan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak berhasil, Kepala Dines yang membidangi urusan kcbudayaan rnerninta kepada pare piha.k yang berselisih untuk rnenyelesaikan pcrscliaihan dengan jalur litigasi melalui Pengadilan Negeri Pasarwajo.

BAB XIII

## SANK SI

## Pesal 53

- 11) Pelanggaran terhadap kctentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), Pasal 6 o.yat (:}), dan/atau Pasal 33 ayat 12), dikenakan sanksi administratif.
- (2) Pengenasn sariksi administratif scbagairnana dimaksud pada eyat ( 1 ), de pat berupa:
- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. pemberhcotian sernentara kegiatan; dao/atau
- d. pcmbatala.n dan/atau pcncabutan izin.

## BAB XlV KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 54

Apabila terjadi pernbentukan atau penghepusan kecamatan atau desa/ kelurahan pada saat peraturan dacrah lnl mulai berlaku, Pemerintah Daerah melalui Dinas yang membidangi urusan kebudayaan weijb melakukan penyesuaian tcrhadap aspek dan kegiatan kebudayaan dari kecamatan atau desaj'kelurahan dimaksud.

## Pasa.155

Pada saat Pcraturan Daerah ini rnulai berlaku, segala bentuk kegiatan pelestarian kebudayan yang sedang dilaksanakan sebelum berlakunya Peracuran Daerah ini, wajib diselesaikan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

## BAB XV

## PENUTUP

## Pasal 56

Pada saat Peraturnn Daerah ini mulai berlaku, semua Pcraturan Daerah dan peraturan pelaksanannya yang berkaitan dengan kegiatan Pelestarian Kcbudayaan Daerah yang Lelah ditetapkan scbelumnya, clinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

## Pasal 57

Peraturan Bupati yang mengatur pelaksanaan Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 19, Pasal 25 ayat (4), Passi 29, Passi 36, Pasal 38, dan Pasal 51 ayat (8), sudah harus ditetapkan paling lambat I (saru) tahun terhirung sejak saat mulai berlakunya Perturan Daerah ini.

## Pasal 58

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapal mengetahuinya, mcrncrintahkan pengundangan peraturan daerah in.i dengan pcncmpatannnya dalarn Lembaran Oaerah Kabupaten Buton.

Ditctapkan di Pasarwajo pada tan 2017 7

WAIIL BUP TI BUTON,

BAKRY

## BAB XV

## PENUTUP

## Pasal 56

Pada saat Peraturan Daerah ini rnulai berlaku, sernua Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanannya yang berkaitan dengan kegiatan Pelestarian Kebudayaan Daerah yang telah ditetapkan sebelumnya, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bcrtentangan dcngan Pcraturan Daerah ini.

## Pasal 57

Peraruran Bupati yang mcngarur pelaksanaan Peraturan Daerah ini scbagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pa9lll 19, Pasal 25 ayat f4), Pasal 29, Pasal 36, Pasal 38, dan Pasal 51 ayat (8), sudah harus ditetapkan paling lambal 1 (satu) tahun terhitung sejak saat mulai berlakunya Perruran Daerah ini.

## Pasal SA

Peraturan Daerah ini rnulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, mcmcrintahkan pengundengan peraturan daerah ini dengan penempatannnya dalarn Lernbaran Daerah Kabupaten Buton.

Dit.etapkan di Pasarwajo 2017 Langgal pada

BAKRY

PEJABAT PARlF

PLt ~~DA

As,~nt.J 1

' ,

r.AOII ~\)· ... ,

...

'i

,•,

~&lt;&gt; H\lkl 1"1

v

f

## PENJELASAN

## ATAS

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON NOMOR TAHUN 2017 3

## TENTANG

## RENCANA INDUK PEL,ESTARlAN KEBUDAYAAN DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2017-2021

## l. UMUM

Kebudayaan adalah hasil dari karsa, cipta dan karya manusla sebagai karunia Tuhnn Yong Maha Eso. Parut disyukuri, karena henye kepada mahluk manusia dilimpahkan kcmampuan bcrkcbudayaan olch sang Pcncipta scbagal amanah mcnjaga k.cbidupan yang bcradab.

Bangsa Indonesia mernlliki kekayaan kebudayaan daerah yang beraneka ragarn. Menifestasi dari kcscluruhe.n suku­suku bangsa yang rnengikatkan diri sebagai bangsa Indonesia yang satu bangsa, tanah air dan bahasa yaitu, lndonesia. Tersimpul di dalam wawasan nusantara dalarn Bhineka Tunggal Ika sebcgai kebudayaan Nasional berdasarkan nilai, Ialsafah dan ideologi Pancasila yang terangkum di dalam Pembukaan dan Batang Tubuh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai hukum dasar negara (konstirusi).

Kabupaten Buton edaleh daerah otonom bagian lntergral Negara Kesatuan Rt:publik Indonesia.Asol usulnya dari kesatuan roasyarakat yang terdiri dari berbagai suku bangsa dcngan babasa daerah masing­masing mempersatukan diri dalam suatu kerajaan/ kcsultanan Buton berdasarkan nilai­nilai keutamaan Poromu Yinda Saangu Pogaa Yinda Kolata, Binci-Binci Kuli, dan Sarapatagguna Poanqka-anqkatakan, Pomaa-maasiaka, Popia-piara, dan Pomae-maeakayang dilandasi keimanan Kcpad.a Tuhan Maha Esa. Nilai tersebut masih hidup dan dipegang teguh hingga saat ini dan dimasa yang akan datang. Kabupaten Buton memiliki kebudeyaen fisik den nonfisik yang banyak sebagai warisan dari leluhur dan yang dikembangkan sesuai kondisl zaman.

Kebudayaan Nasional yang berisi kebudayaan daerah­daerah, tidak terkecuali kebudaya.an daerah Kabupaten Buton, perlu dilcstarikan dalam suatu Rencana Induk Pclestarian Kebudayaan Daerah berdasarkan Pelestarian Kabudayaan Nasional meliputi perlindungan, pengembangan, pemamfaatan, pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah, pcmerintah daerah bersama masyarakat sebagai landasan pembagunan kebudayaan daerah, sarana pemersatu masyaraket Buton, dan pemersatu bangsa serta bcrwawasan Bhineka Tunggal lka.

Rencana lnduk Pelestarian Kebudayaan Daerah Kabupaten Buton belum dibentuk, sementarapelestarian kebudayaan wajib dilaksanakan dalam suatu rencana induk. Hal ini untuk menjamin k.epastian hukum dalam pelestarian kebudayaan daerah, sehingga perlu ditetapkan peraturan daerah tentang Rencana lnduk Pelestarian Kebudayaan Daerah Kabupaten Buton berdasarkan perundang­undangan yang lebih tinggi clan peraturan daerah yang telah dibetuk scbclumnya, kebutuhan rnasyarakat dalarn rangka pelestarian kebudayaan daerah, rnateri muatannya mengatur aspek, kegiatan dan perilaku dalam pelestarian kebudayaan daerah, dan berdasarkan prosedur serta teknik pembentukan perundang­undangan sebagaimana ditetapkan di dalam peraturan pembentukan perundang­ undangan negara,

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

CukupJelas

Ayat (1)

Elurufa

Yang dirnaksud dengan "Asas Perlindungan" adalah bahwa kebudayaan bcrasal dari ma.nusia dan unruk manusia, sehingga parut dijaga dari gagasan, perilaku manusia dan perist:iwa alam yang dapat merusak, menimbulkan kerugian, dan memusnahkan kebudayaan,

## Hurufb

Yang dimo.ksud dengan "Asas Pengembangan" bahwa kebudayaan berasaJ dari manusia dan untuk manusia parut dikembangkan dengan melakukan penyempurnaan gagasan, perilaku dan karyo. dalam beotuk perubahan, pcnambahan atau pergantian secara bijaknsana berdasarkan rata dan norma yang berlaku bagi suatu masyarakat sebagai pemiliknyu dengan tidak mengorbakan keasliannnya.

## Hurufc

Yang d.imaksud dengan "Asas Pemanfaatan" adalah bahwa kebudayaan berasal dari manusia untuk manusia menghasilkan karya­karya yang berbetuk fisik don nonfisik harus dapat digunakan untuk meningkatkan kepentingan pendidikan, agama. ekonomi, ilmu pengetabuan, teknologi, terrnasuk kepentingan kcbudayaan Itu sendiri, untuk jati diri bangsa dan kesejahtcraan seluruh rakyat.

## Hurufd

Yang dimaksud dengan "Asas Pernbinuan dan Pengawasan" adalah bahwa kebudayaan berasal dari manusia untuk manusia, dasar yang mewajibkan pernerintah dan pemerintah daerah daerah untuk mclestarikan kebudayaan daerah untuk meningkatkan

## Pasal 2

## Pasal 3

pengetahuan, keterampilan dan wawasan sumber daya manusia pemilik dan pcndukung kebudayaan.

Ayat (2)

Cukup Jclas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayal (1)

Yang dimaksud dengan «Masyarakat· adalah masyarakat meliputi perorangan, organisasi masyarakat yang bergerak di bidang kebudayaan seperti lcmbaga adat, masyarakat adar desa, kelornpok, pcrkurnpulan, perhirnpunan atau yayasan dan atau forum komunikasi kebudayaan daerah.

Ayat (2)

CukupJelas

Ayat (31

## Huruf a

Yang dimaksud dengan "kesenian" adalah karya seni yang dihasilkan seseorang atau secara bersama untuk menimbulkan rasa kelndahan atau digunakan sebagai perlengkapan kehidupan harus dengan keahtian tertentu, antara lain namun tidak terbatas pada:

1. Tari, yaitu bentuk kesenian yang mencerit.akan sesuatu atau berletarkan suacu kejadian yang diungkap gcrak tubuh yang dipakai untuk kcgiatan upacara ritual, menceritakan suaru kcadaan tertentu, penjemputan tamu agung dan sebagai alat hiburan berupa tari tradisional, garapan baru dengan gerak dari tari tradisional yang dikembang,kaa, dan tari modern yang diterima oleh masyarakat, diiringi musik maupun tidak.
2. Lagu dan musik, yaitu bentuk kesenian untuk rnengungkapkan perasaan atau rncnyampaikan suatu gagasan melalui syair yang dibcrikan nada solmisasi melalui alat­alat yang dibuat khusus untuk menimbulkan bunyi yang bernada dalam bentuk tradisional seperti kabanti, gambus, dengo­ dengo, gcndang, gong dan scbagainya ataupun dengan alat modem dengan syair berbaha sa daerah atau Indonesia
3. Seni Rupa, yaitu bentuk kesenian untuk mengungkapkan perasaan pada bidang datar atau lainnya yang berdimesi dengan karya yang hanya dibutuh.kan dalaro bidang seni atau dipergunakan sebagai peralatan hidup seperti Iukisan, ukiran, patung, pola pakaian, tenunan kain, keranjang, gerabah, keremik, grafis dan sebagainya yang rnerniliki khas bagi masyarakat tcrtentu.
4. Drama, yaitu bentuk kesenian untuk mengungkapkan dan memccritakan suatu peristiwa sejarah atau keadaan rnasa lalu dalarn bentuk naskab dengan pole dialog yang dimainkan oleh beberapa orang dcngan berdialog dan akting para pelokonnya dimainkan diatas panggung atau Japangan, dalam bentuk film atau senetron berbahasa daerah atau Indoneaia
5. Kuliner, yaitu bentuk seni mengolah bahan­bahan rnasakan tradisional atau pengcmbangam,ya

## Hurufb

Yang dimaksud dengan "kepurbakalan" adalah kebudayaan dalam bcnruk fisik maupun nonfisik yang telah ada sejak zarnan dahulu kala dan masih ada atau hidup hingga saat ini.

## Hurufc

Yang dimaksud dengan "kesejarahan" adalah kebudayaan dalam bcntuk fisik maupun nonfisik yang memiliki asal usul dari peristiwa yang bcnar­benar terjadi dirnasa larnpau dan memiliki arti dan nilai sejarah.

## Huruf d

Yang dimaksud dcngan "permuseuman" berupa ternpat khusus atau gedung untuk menyimpan atau mernamerkan secara tetap benda­benda k.ebudayan dcngan kriteria harus berupa bcnda dari peninggaJan budaya kuno, sejo.rah, seni dan ilmu pengetahuan uruuk diketahui oleb masyarakat,

## Huruf e

Yang dimaksud dengan "kebahasaantadalah kebudayaan yang berkenaan dengan bahasa yang harus digunakan oleh suatu kelompok masyarakat [suku­suku bangsa] untuk bcrinteraksi, bekerjasama dan mengaktuatlsastkan diri dalam kehidupan sehari­ hari yang menujukkan karakteristik kebudayaannya;

## Huruf f

Yang dimaksud dengan "kesusastraan" adalah kebudayaan berupa kat.a atau gaya bahasa untuk menyampailcan ajaran spiritual, moral at.au hiburan, harus tidak dipergunakan sehari­hari, digunakan untuk cerita­centa lisan atau tertulis, dalam kitab­kitab dan menggunakan bahasa daerah;

## Hurufg

Yang dimaksud dengan "tradisi" adalah kebudayaan daJam beotuk kebiasaan­kebiasaan dalam masyarakat yang harus mengandung riilai­rrilai kcbaikan, yang telah dilakukan sejak dulu secara turun temurun sampai saat ioi masih dilaksanakan, dan telah mcnjadi adat bagi suatu masyarakat tertentu.

## Hurufh

Yang climaksud dengan "kepercayaan kcpada Tuhan Yang Maha Esa" adalah pemyataan atau kegiatan sebagai ekspresi ikatan hubungan pribadi seseorang ataupun kelompok kepada Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan keyakinan yang d iwujudkan dengan perilaku ketaqwaan, peribadatan, dan pengalaman budi luhur yang sumber ajarannnya harus dari kearifan lokal masyarakat secempat.

## Huruf i

Yang dimaksud dengan "kepustakaan" adalah inforrnaal yang tennuat dalam buku­buku, kitab­kitab, primbon­ primbon clan sebagainya, harus sengaja dikolekai, disimpan dalam suatu tempat atau gedung dcngan tujuan untuk dipelihara dan digunakan unruk mcningkatlcan ilmu pengetahuan dan wawasan masyarakat.

## Huruf j

Yang dimaksud dengan "kcnaskahan" adalah dokumen yang berisi tulisan suatu peristiwa, sastrs den corita­ cerita dengan gaya dialog lansung dan sebagainya harus memiliki rulai scjarah, spiritual, moral clan ditulis dengan tulisan tangan atau terketik.

## Hurufk

Yang dimaksud dengan "perfiliman" adalah gambar hidup atau bergerak dalam bentuk dokumenter, film layar lcbar (bioskop) atau sinetron di t.elevisi harus berkcnaan dengan peristiwa bersejaran, aspck seni budaya yang memiliki makna khusus dan dapat digunakan sebagai sarana peoera.ngan dan pendidikan.

## Ayat (4)

CukupJelas

CukupJelas

CukupJelas

Cukup .lelaa

CukupJelas

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 5

## Pasal 4

Pasal 8

Cukup .Jelas

Pasal 16

CukupJelas

Pasal l 7

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang d.im.aksud dcngan "pcnclitian ilrniah" adalah pcnclitian yang dilakukan oleh Peneliti yang memiliki kornpetensi, menggunakan metod.c ilm.ia.h tertentu, untuk mengetahui keadaan, kondisi, masalah, memperkirakan, menemuka.n da.n mcnctapakan tindakan guna meucegah perbuatan yang akan rncrusak atau untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi.

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Pasal 14

CukupJelas

Pasal 12

CukupJelas

Pasal 13

Pasal 11

CukupJelas

Cukup .Ielas

Pasal 10

Pasal Y

Cukup Jclas

Pasal 15

Pasal 18

CukupJelas

Pasal 19

CukupJelas

Pasal 20

Cukup .Jclas

Pasal 21

CukupJelas

Pasal 22

Cukup .Ielas

Cukup .Ielaa

Pasal 39

Ayat (1)

Pa:sal 38

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Pasal 37

Pesel36

CukupJclas

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jclas

Pasal 33

Cukup Jelns

Cukup Jelas

PaAAI 32

Culrup Jela!!

Pasal 31

Cukup .Jelas

Pasal 30

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 28

Pasal 26

Culrup .Ielas

Pasal 27

Culrup Jelas

Pasal 23

Cukup Jclas

Pasal 24

Culrup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 34

CukupJelas

Ayac (2)

Huruf a

Yang dim.aksud dengan "Pendataarr'adalah kegiatan pencatatan dalarn bentuk sensus bukan sampel terhadap setiap aspek kcbudayaan termasuk tempar­ tempat dimana aspck kebudayaan terletak di dalam desa/kelurnhan di kecamatan. Sedangkan "Pemutahiran Data" adalahdimaksudkan untuk mengetahui keadaan dan kondisi aspek dan kegiat.an pelestarian kcbudayaan dan membandingkannnya dengan keadaan dan kondisi scbelumnya.

Huruf b

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

CukupJelas

Pasal 43

CukupJelas

Pasal 44

Cukup clelas

Pasal 40

CukupJelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jehu,

Huruf d

CukupJelas

Huruf e

Cukup ­Jclas

Huruf f

Cuku p Jela !I

CukupJelas

Hurufc

Cukup .Jelas

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah orang pcrorangan, organisasi masyerakat yang bergerak di bidang kebudayaan seperti lembaga xdar, masyarakat adat desa, kelornpok, perkumpulan, pcrhirnpunan atau yayasan dan atau forum kominikasi kebudayaan daerah, Masyarakat di luar Kabupaten baik perorangan maupun organisasi masyarakar yang bergerek di bidang kebudayaen sepcrti lembaga adat, masyarakat adat dcsa, kelompok, perku.mpulan, perhimpunan atau yayasan dan atau forum komunikasi kebudayaan daerah yang mcmiliki kegiatan pelestarian kebudayao.n melekukan kegitan di Kabupaten Buton harus mendapat izin dari pernerintah daerah, kecuali kalau diundang atau dimintai kerjasamanya, harus berdasarkan ketentuen sesuai maksud terse but.

## Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

CukupJelas

Huruf c

Yang dimakud dengan nilai­riilai keutarnaan · Porom.11 Yinda Saangu Pogaa Yinda Ko/ota~ adalah bersatu tetapi tidak berpadu, bereerai tetapi tidak berantara. "Pobincibinciki Kulf adalah jika engkau rnencubit kulitmu cl.an merasa sakit, maka jangan lakukan kepada orang lain. Sedangkan · Saro Pataanguna adalah Pomaa-masiaka, artinya kasih sayang, Pomae-maeaka, ani.nya taat dan takut, (Kcpada Allah, Orang tua dan pemimpin),Popia­ .Piam, artinya menghargai dan rnengahormati orang lain, dan Poangka-angkataka artinya bersopan­scpanan.

## lluruf d

Cukup .Jelas

Cukup clelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pa::1al48

Pasal 47

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Pasal 46

Pasal so

Cukup .Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

CukupJclas

Pasal 53

Cukup .Jelas

Pasal 54

Cukup Jelas

Pasal 55

Cukup Jclas

Pasal 56

Cukup .Jelaa

Pasal 57

Cukup Jeles

Passi 58

Cukup Jclas

TAMBAllAN LEMBARAN OAERAfl KABUPATEN RUTON TAHUN 2017 NOMOR:

| ­ ­ z 0 ~·srssr~itrt3n~e:~1, |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| • • • • • • e­ t:ll:;,;: 11:)t) ~"' 0 ;:: ~nip..,., nn """'°"' P.~1 c'° S~""!':l ., ... ~~ " ""~ ~ ~-(JI ­ "' 2. |
| ;;!2 =I!!, ~ |
| ~~ "'g • > :, :-= |
| i!l ~ s: |
| I |
| el; |

a

## s ~ 1iJ ­ ~ C) 2 5: ~ &gt; z

## 1 1

?

..

## I ~ ! ~

..

## 0 t"' t t! ; l"I i

~ z o ~ ­ ~ c ;,:; ~ r ~ &gt; ~ :z ~ CD c 0 &gt; ­e ~ e ~ s1 :r ~ I to c:: 6 z S2 ::c c z t\) 0 ~ ~ I 10 0 I\) ...

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| ... | iS~fi[~f ~~ ..·gg[;­1 q,.e:ie a. "':!;! .. _ !!.n ·'< ~~ ~ ;;;~g :I§ [ .. ] :, :<" ­ ­ | ~ ~ ­ | [e:aI I .. n ·-:, :,;­ -· g r, 15 ~ [:­ ;­~ ~ "O "O |
| ­ ;., [~ [~ 9';;·00.a: ifcr.J'·E!2.[fl ,:jg."tl)i;"" tn a. ::, 0 ~ g r,~ 2 :., a.'§~~.s i iii-. a)~ e,­.. e: § " ; ­ ... | ;., i:i a..., J ~ !f s: :,;­­;;·.: c s e s x ~ .2.! f;· E" g. s: :;;·:, "' .. 'O ii! "O :!.­;­ ,. e, ~ r s~g g :, "'§ 9 ci ~ . -·~ I " ~ :!:-.. e, 'I' ­ ... | r a [lfS:~~i: ~ :t I o =: a. '& . Ir~,~ !l:f ~ ~§ ;e:~.. '"~[ s>.:,f ;· n -- c8. e,~g ... ­ | :,;- ~ !i e, 'i.' j;·cs:~· ­0 !~- g ".,,r ~g ; §' e:-... ­ |
| ;.., :,;e:rrs fl ~s ;p ; le c !;·, ~ ~­ ~ g. .i "' a. 11 II' ... , e, Sfc [ !e,iI­1 I!. | ­ I"':<"! :,;a... R c.i !j ·t~it(i f8 "O ;...­­· s ~ .. ­­xi·lg ... :, ca" ~ e:§·~~1 0­ "' | ­ <,> ;.:i ;p n :, le ..,. p "'" ... ~- f g 0­ "' | UfH "''tl a.g g ! e: |
| "' g'ffl~~i~~i "'i[ 2.Al~~ i _, ~ s ~ ~!· [~1 [ J . ~ 1fa.O w· ~ t ~ a. . ~ ;_ ~ | a,:,~=: !!:,11 ~ n n ~ g l § sr ,r 19 ­ e, ~ [ I I e:j. I r er i' f e:ir c ­ g :i:as: l1 !3 ; i':'." -· P> ..!,~I s ~ !; | nnr ~'"Bf"' l '< ~ ~ ~ ~ s ~"'ij!?. .,. ti " !~;i i ­r ~ "' - -·![ ..[a f § ~ g su lo : e­ 11 i· c "O | ~~[,~ ~J ~[, e! s ;:i g: t lrr I. |
| ~- | ­<.. ­e, <. ,.._ ­e, | | |
| e, | | ­e, ­£. | |
| Q. 0 'C ­· ~ :3- c | a. t:, 'i i.· ., CT t: | a.o ­0 ­· 1'l ~ c • • • • • ~g: ~gn~ ~[Ii' | . • • • •• !:'. a, ;.: 0:: ~ :< [ ·g |
| • • • ,:::::r O 0:, :,:: ;~!fi .. :< ­ g " .. - 1 c .. ii!· :, | • • • ~i~gii;'I l:o;a.s -- jl <> ~ ... ;!. Ii? .. r, :;I if ~ .. :, | lis­ils ! ~ ::, QIII IZ> "' "" ~ ~ 0 ~ ­ ol | .,, :i co>&~\! if!g[gi! ~­ ! w |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| ­ | | 1a,..-·,.."'"" n::B-.n ";isg;,:.""~., f~f It i!I ,..!. w" :s ~ s: ,.. ::, ~ .. | | |
| ­ w | | ... ­ (.> | ~ ­ i­.) | |
| "' '< Pl" Ii [ a. l l,t ;!:: ,~ilEi~· .. ·is. Ir i i~· [ i :, Q. iii 'iii' i " e ... ; ~· 2. a e-- ,~ ... ­ (,J | i.) | :><" w ,.. lt ii~ . .:: 5ccl!.- 2" ••Ei ­re ·,g 3"ti:s.! .. ~ ii" (\ ii - :, :, s ­·:, Q. .. ;- .. :,. t ~- e:-...e: ., ­ :.. (,> ... | ,..;1..­..­~­­a.3., a:: " ~ () i ~-· °' . !:>' f 3 »·"' ~ ~'ti g r ~ a"" rii· ~'tl I ~ID 'd :,;-»" ~g e::;~i ~ ~ [ ~~ e.? ,:lr. e:;;g::, ~ | |
| ... e: ________________ j :><" ­·..,, ~rc·i .§Sg it i·I~ g ~ *·I [Ii €: 2. -- .. | Ill | I="' r !(§'a.';.·~ i ... ., -· ::, " ~61 i',~;.·f; g [ "' :,.. . a i ~ ~­­i~·gg ::, :,[_ e: ~­' ~ .. | ­ ~ (,J ~ > :F ni~ , ... [ .. ~ O' .. | |
| | | | | CT |
| o'fi[BBcl: s :, "'"" . ·~ ii:, f· ~·; ~l .. 'ti i " ci"' [ ·" I.if fi.i | !iii({ f Ii·:§' I :, ~;,; l( g­ Q. r ., ., 10.a.iJ ..,;~git | r§'3 rflC ~'n·;r it g ;:; Er· ., :=!. ::, :i.~· i 'O :, .. ~ .. s a.,. ... I S ­~~ ~n 9:a. a. I I· lJ) -· .. i c: i a. [ ~. i· 2 ·; ~l "' Ii ,.. 'ti ­. 9:oo :P | ~ li' ~ J li ;;;, n~,i~i i·t,· IJ .@'; . ,:l~ 'O ... .i " ­. . § n ""~ i" r1i· 1.; f Re ~.,~ i f S. ii~ gg;i ::r ~ ~.i "' [ a. e: :::: ,.. e: e:l .g ­· . "'"'ti | |
| | | <. | | |
| .,__ "'- ­ | <. | ~- | ~- ~- L. | <­ |
| "-0 i lo' ­, CT c | | .g- !2 e: | - | |
| | | s t: | 'ti Ii,' e; g | |
| • • • • i:::air~~ | | • • • • a ::,: ;,; CJ :s a :,;: | • • • [[fg'.g --l o co ~ a g ... .,, Z' ~- | |
| a 'ig !~ ::, :,;: 111 OQ " i;: | | ~~~~ii gs,,~ ... :,.-~ Xo c "& !?. ­ | | |
| | .l | a ­ " g | | |
| | | | .i | |
| | "" | | | |
| | | pl | | |
| | | ::r | | |
| a'8 :,' - | | | I | |
| | | | a. 0 | |

.

­

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| :­ ­ :,. | ­ : ________________ .,, (), r. () tic l§' " 2. c. ., g c ~- i ~ ~ e: e. ... ­ ·,,. | ;­' ­ u |
| :,; ~ ;,; c.. ~. f ~ () " -· ~ . "l~ii:~[ i ~ g: 0 iii' f'O[ [ ::, ­ 1>­9'­·B i " " Iii" !3. ::, e:-... ::, ' fJ ­ ­ :,. i..:: | o. 'ol :,; ~ ir re ir 'n· ii: E~ ~ i· [ ~· :; ~· s ~ 3 'ti i 'ti ,!...!..<IS • • <> ~n< f ::, " ~ -::, ,. ::, Gt.~ ­·r ~ ~. 9:.e_ e: ~· :- ­ f ... | g'. 'ii [ ~ "' [ s ... e: t .;: ~~ if I 3i·f J.Jj " OQ II> i"':,;f .. 5o o." [:s g" ­·~ ~ i. Q. ~ 2. f !!! c ~. e:8:~ :­ ­ <,J |
| [t"!Jfs"l i· i..,· e. ';;· ~ st 'ti ~ ~ ~- ~ :, !e:li II> | ~g f l[~l.!f if !ca, "'[="'- 2 =· f.. ... if;. [ i .. ~ ic ..· i I!. t 9: ~· ~· e­ :, . ;,; | w I':> l n i.., ~·~, g |
| ... o'i.[1fB S.;: ~ ·e­n9fl9 wJ .. ~­;li fl) ] f!a [ ­" r 0. 0 ~~ ii ,L 3!!.~ | O' .. ["'[~"".;:g,'< Xi§ IC R­ic'l'i·i ~.8§.ljiJn ~!·{S­~·~ !.l!f •• Ir! ~ ;,< • ,:-fl~ f" ::, | O' II> :a Ii ... |
| ­e, | ~i lJi ~ __ a­ii It~ t ·. ::, Ii n ­·"'o.c.'B1 i i a ~ ~ ~ ~ II g e: g e: e: ~- !!. ~­ | :i­sgs~ :!ll>!(l ii'< !~. 'cl 1~11>g!?. ic ~ ffl ! "'[ ~ ~~ f g e... ~ ~ [s iif '8 I~­ s:: ,... ,, :,; :, |
| | -e; "'­ l | |
| -e, | -c ... _ I | -c, <. |
| 0. c:, lil ;;;· .. g' | Q. 0 ,, -· fl :} c • • • • | p. t, ~~ e |
| • • • • IO :,:: P<: o:, IT Ii' f B"""'~ c; (,& Q, (0 """ er~ "' g g O ... x: s JI) ii eg iii | ~ ~~tllg'~~ a .. t::,~n g[g ~i [­g ,ti a ­ !; ::i tr .. I | • • •• ~ ~~ g, i l;' r B '8 o. .. " ~ .. ~- ~ .. " "' [ 3 "' 2" =r ii iii |

l


|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ~ ­ (/1 I ,... ... ~ i e.i i·i: . .. -· It ­ ­ | | !"' ­ (II rf 3: ~ ·g ··'i;' c, ~:, a. .. a - | ""2 ;,.­[:,:­..o.o.i., g. .Ifni i'f=alca,1 i~ ~ ~~ °" t"Orf g e:~. i .. 0. E"!- ,... .. n ~ e, ; :, | ""2 ;,.­[:,:­..o.o.i., g. .Ifni i'f=alca,1 i~ ~ ~~ °" t"Orf g e:~. i .. 0. E"!- ,... .. n ~ e, ; :, | a ~ ::, ,~ A. ri !j_ | ""2 ;,.­[:,:­..o.o.i., g. .Ifni i'f=alca,1 i~ ~ ~~ °" t"Orf g e:~. i .. 0. E"!- ,... .. n ~ e, ; :, |
| !" ., !IC ,... ... "ti j n ~ " ; ;,.C ;s ..!. i §' ~­ g: "': •. a ~ ~ .. | | ­ !JO ­ I ['n· ;p ic ~- :, :, '~ s·-- ::. = I: ~- ;· g s­ | "' > ,. °' | "' > ,. °' | "' > ,. °' | "' > ,. °' |
| Q. r~~~~ r~ S':,;i:, ­!3 i·ilJ} '8 [ ~ ... i ::, i!/. 0. ~ | n O' 3: " :, ,. "Cl | ,,. | ,~~ ". ;,<' r lo :, .. K!l§[~ i~f ~ 0 ~ .. Ii~ | n ;. 3:: if I. | O' ::, ­e i | ,~~ ". ;,<' r lo :, .. K!l§[~ i~f ~ 0 ~ .. Ii~ |
| t:: i's­ 'll .i :, | g~ 1i :, ~, .. ii ! r fi ::, I | ""'g i: i :, !J i·i] ... ~- ii ' :, '­,;.. :') 11> I» i· iii | l f.l ..., i ~­ ­ 2. ,. 1€ 1» 8 s ­· 2. ~ | f | ­ 3­ It | l f.l ..., i ~­ ­ 2. ,. 1€ 1» 8 s ­· 2. ~ |
| .,_ | ES | | j .. r i i !ri­l,...[ -1 ~ '8 "~~ I';' | j .. r i i !ri­l,...[ -1 ~ '8 "~~ I';' | j .. r i i !ri­l,...[ -1 ~ '8 "~~ I';' | j .. r i i !ri­l,...[ -1 ~ '8 "~~ I';' |
| -c, | <. | «: | -<.. .,_ | -<.. .,_ | -<.. .,_ | -<.. .,_ |
| Q. 0 "C -· ... .. O' | <. | | | | | |
| c | | ~2 ~ g' | • • | • • | • • | • • |
| • • • • -! ..., t"' Ill :><: 0:, Cl g·o~~n=-· | • • ­j ;p !:'. ­s,, "'i"" g °" | •• 0:, ~ i c, •· .. sr l .. | f; | f; | f; | f; |
| • i gf~f ~ '8 | g | - .. I | ­ | ­ | ­ | ­ |
| ~!~·1f ;,:, | | | •• ­ ~ g | •• ­ ~ g | •• ­ ~ g | •• ­ ~ g |
| | ;; 35' 1~11::, -·~ | | | | | |
| | | I | Q. 0 | Q. 0 | Q. 0 | Q. 0 |
| ­e, | | -c | .,_ | .,_ | .,_ | .,_ |
| | ­e, | | <. | ­e, | <. | <. |
| .,_ | <.. | | | | | |
| | | | " | " | " | " |
| | | | s | s | s | s |
| | | | ~, | ~, | ~, | ~, |
| | | | a | a | a | a |
| | • | | | | | |
| | | | 2"8 | | | |
| | | | 5­ | 5­ | 5­ | 5­ |
| ­ | | | | | | |
| | | | ~i~![i'~ | ~i~![i'~ | ~i~![i'~ | ~i~![i'~ |
| 'i " g, ~ | | | | | | |


| l | |
|---------------------|----|
| if]f g'.. "'[c.J I ­ | r |
| r= I | |


| ::r,... &~ e I<' - .,"O'~ £~g -·"" g .. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------|----|------|------|---------|----------|--------|-----|----|---------|----|----|------|----|--------|----|
| ~ ­ ;.:, .., | ­ i..) ­ | | | | ­ .., ­ | | | | | | | | ~ | | | | | | | | |
| ].!n~~ :, g] :, ~~ ... ~ s I» ::t C'. r - [~ 0.. :i: ~ (~- l | [: :0 ii I io '8 g_ "'f . 9 5' if g' ~ ... n- :I §. , | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ­ i,.­, i..) ­ §gf~ilra:: ei;"~ f I­~ | ... ­ i..) ;.:, ­ r- '.,. (,> ­ ll> i: lfl ~ '° ~:,i~i";i(~ | | | | | | . | | | .., | lr | | i | | ...5 | | Q. | | e, | r,n"t• | |
| 1 ~·! ! "' | n | 0. | " | O' | .. | | | | | | ![ | f. .. | | ~ | | if | | f O' | | | |
| IC o. ll !:!: 1f ;1: ifg;~llB 'tl ­;.: 'tl 3 =· i 1f" [S . If 111 9: ti | 1f a:: rl g §"l [ a .. | al a:: u ll :, s· | !fl f un ~­ Is ~ r­ " 0.. .. :, | :o-:1: 1t""lif:1;p J!.J i·i 8~ Iii' ,, ­­ ::, .. °ci g: :f~r; Js I [ o. r1 g..., .. f S if§ ;; ...o i· ­· s e,..., ~ ;;;· | rire:ii ~ in -·-r i~i·i.f ;~r -·~ It ~ ... :, | .. :, | | | HJ r | if I'!. | B :;.~ i | [ g ~~ | | | .11· .. | | | | | | ~~­ |
| | .. _ | ... _ | ..:. | e : .,_ _ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ­e, | -c, | «, | ­e, | ­c, | | | <- | | ... | | | | | | | | | | | |
| ­c, | z, _ | <. | .,_ | ... | | | | ..._ | | ... | | ­e, | | | | | | | | | |
| .e, | .. _ | «: | ­e, | .. _ | | | | | | -c | | | ~ | | | | | | | | |
| | «: | ... _ | <... | ­e, <!. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ... t:, li | 0. | | | 0 ~~ | | | | if | | | | | | | | | | | | | |
| • • • o.e O'o.. | c • • | | | | • • ••• g' ;>; ;>- :><: a, 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| • f; } | O t ll> ., :I .. g , e, | | | • • ><=>w:><:;,o:o;o "g·"""'§' " e­,.o.. " .. o.,.s :, 3 i»" | "' ­" is: 12 ~§';~1 rrs .. " i ~i: ii! | | | | | | | | | | | | | | | | |
| :, | .!~ _i1. | | | -g | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| g.;pg,~~!;;i' ·2l~~!~ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | • | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | t:I | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | ~ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | !;~ | | | | | | | | |

­

| c., | c., | c., | c., | c., | c., | c., | c., | c., |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------