PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK Nomor 10 Tahun 2015 tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH KOTA PONTIANAK (berlaku 6 April 2015)
Pembukaan
Menimbang : a.
bahwa dalam rangka memberikan dana pendamping biaya operasional sekolah yang diberikan oleh Pemerintah Pusat untuk memberikan layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu, perlu memberikan Biaya Operasional Sekolah Daerah Kota Pontianak kepada Sekolah Dasar Negeri, Sekolah Menengah Pertama Negeri, Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri;
- b. bahwa untuk penggunaan Biaya Operasional Sekolah Daerah Kota Pontianak dengan tepat, efektif dan efisien, maka perlu ditetapkan petunjuk pelaksanaan penggunaan Biaya Operasional Sekolah Daerah Kota Pontianak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Biaya Operasional Sekolah Daerah Kota Pontianak;
3. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
4. Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
SALINAN
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
12. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 10 Seri D Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pelayanan Publik Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2010 Nomor 3 Seri E Nomor 3);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH KOTA PONTIANAK.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Walikota adalah Walikota Pontianak.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Pontianak.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Pontianak.
6. Sekolah Dasar Negeri yang selanjutnya disingkat SDN adalah suatu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
7. Sekolah Menengah Pertama Negeri yang selanjutnya disingkat SMPN adalah suatu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah.
8. Sekolah Menengah Atas Negeri yang selanjutnya disingkat SMAN adalah suatu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah.
9. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri yang selanjutnya disingkat SMKN adalah suatu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah.
10. Biaya satuan pendidikan adalah biaya penyelenggaraan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.
11. Biaya Operasional Sekolah Daerah Kota Pontianak yang selanjutnya disingkat BOSDA kota adalah bantuan untuk memenuhi biaya operasional yang meliputi, belanja barang dan jasa serta belanja modal bagi SDN, SMPN, SMAN dan SMKN yang bersumber dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pontianak.
12. Pengelola Satuan Pendidikan terdiri dari Kepala Sekolah, Kepala Tata Usaha, Wakil Kepala Sekolah, Bendahara BOSDA Kota, Kepala Program Studi (Khusus SMKN), Penanggung Jawab Perpustakaan/ Bengkel/ Laboratorium, Wali Kelas dan Guru Piket.
13. Guru tidak tetap adalah guru yang diangkat oleh kepala sekolah untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas mengajar di sekolah negeri yang mempunyai latar belakang pendidikan tertentu ## BAB II
TUJUAN DAN PRINSIP
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan BOSDA Kota bertujuan memberikan pemahaman yang sama dan sebagai pedoman bagi pengelola BOSDA Kota untuk SDN, SMPN, SMAN dan SMKN di Kota Pontianak.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Penggunaan BOSDA Kota BAB III BESARAN DANA DAN ALOKASI PENGGUNAAN BOSDA KOTA
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
Besaran Dana BOSDA Kota untuk SDN, SMPN, SMAN dan SMKN diatur dalam Keputusan Walikota.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5
BOSDA Kota digunakan untuk Belanja Barang dan Jasa.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 6
Belanja Barang dan Jasa terdiri dari :
- a. belanja bahan habis pakai (60%) :
1. belanja atk;
2. belanja alat listrik dan elektronik;
3. belanja perangko, materai dan benda pos lainnya;
4. belanja peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih;
5. belanja operasional printer;
6. belanja cetak;
7. belanja penggandaan;
8. belanja makan dan minum (harian pegawai, rapat, tamu, kegiatan pengembangan diri siswa, kegiatan belajar tambahan);
9. belanja bahan peralatan dan perlengkapan olah raga;
10. belanja bahan kimia (laboratorium);
11. belanja bahan percontohan (bahan praktek); dan
12. belanja service ( contoh : ac, komputer, printer, laptop).
- b. belanja jasa (40%) :
1. jasa tenaga honor kebersihan;
2. jasa tenaga honor pengamanan; dan
3. belanja tenaga honor kependidikan (tenaga guru &amp; tenaga tata usaha).
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 7
Penggunaan BOSDA Kota harus termuat terlebih dahulu pada dokumen rencana anggaran kegiatan sekolah (RAKS).
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 8
Penggunaan BOSDA Kota untuk belanja barang dan jasa mengacu pada Standar Harga Barang dan Jasa (SHBJ) dan Standar Biaya Pemerintah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pontianak.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 9
Pertanggungjawaban atas penggunaan BOSDA Kota mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 10
Belanja barang dan jasa yang sudah dibiayai melalui BOS Pusat tidak dapat dibiayai lagi melalui BOSDA Kota.
HONORARIUM KEGIATAN PENGEMBANGAN DIRI SISWA
BAB IV - HONORARIUM KEGIATAN PENGEMBANGAN DIRI SISWA
Pasal 11
Honorarium Pembina/Pelatih untuk PNS diluar jam pelajaran/jam dinas dan Tenaga Honor, Kegiatan Pengembangan diri siswa ditetapkan sebagai berikut : -Pembina/Pelatih per kegiatan/kehadiran : Rp. 50.000,-
HONORARIUM KEGIATAN BELAJAR TAMBAHAN
BAB V - HONORARIUM KEGIATAN BELAJAR TAMBAHAN
Pasal 12
Honorarium untuk PNS diluar jam pelajaran/jam dinas dan Tenaga Honor, Kegiatan Belajar tambahan siswa menghadapi ujian nasional, ditetapkan sebagai berikut:
- -Pembina/Pelatih per kegiatan/kehadiran : Rp. 50.000,-
BAB VI
BESARAN/SATUAN BIAYA GURU DAN PEGAWAI TIDAK TETAP
BAB V - HONORARIUM KEGIATAN BELAJAR TAMBAHAN
Pasal 13
Besaran honorarium pegawai tidak tetap (Tenaga Honor Kebersihan, Tenaga Honor Pengamanan, Tenaga Honor Kependidikan/Pendidik), ditetapkan sebagai berikut:
- a. Guru tidak tetap per jam/bulan
: Rp. 75.000,-
- b. Pegawai tidak tetap per bulan
: Rp. 1.625.000,-
BAB V - HONORARIUM KEGIATAN BELAJAR TAMBAHAN
Pasal 14
Besaran honorarium guru profesi pelayaran, ditetapkan sebagai berikut:
- -Guru profesi pelayaran per tatap muka (90 menit) : Rp. 100.000,-
BAB VII - PELAPORAN
Pasal 15
- (1) Laporan penggunaan dana BOSDA kota sebagaimana dimaksud Pasal 3 disampaikan kepada Dinas Pendidikan pada setiap akhir triwulan.
- (2) Laporan penggunaan dana BOSDA Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang ditetapkan pada petunjuk teknis (juknis).
- (3) Apabila sekolah tidak mengirimkan laporan penggunaan dana BOSDA Kota akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
KETENTUAN PENUTUP
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16
Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 29.1 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Biaya Operasional Sekolah Daerah Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 29.1) dan Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 29.1 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Biaya Operasional Sekolah Daerah Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2014 Nomor 7) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Penetapan: Ditetapkan di Pontianak pada tanggal 6 April 2015

Penandatangan: WALIKOTA PONTIANAK, ttd SUTARMIDJI

Penetapan: Diundangkan di Pontianak pada tanggal 6 April 2015

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK, ttd MOCHAMAD AKIP BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2015 NOMOR 10