PERATURAN BUPATI MA Nomor 59 Tahun 2015 tentang PELAKSANAAN UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH, PENCANTUMAN GELAR DAN UJIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR (berlaku 8 Desember 2015)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat
:
BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN BUPATI BANJAR NOMOR 59 TAHUN 2015
TENTANG
PELAKSANAAN UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH, PENCANTUMAN GELAR DAN UJIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANJAR,
- a. bahwa dalam rangka menjamin ketertiban, keseragaman dan kelancaran pelaksanaan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah, pencantuman gelar dan ujian dinas serta sebagai upaya meningkatkan kompetensi, kualitas dan pengembangan karir Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar perlu mengatur pelaksanaan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah, pencantuman gelar dan ujian dinas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar;
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
7. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
8. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 33 Tahun 2011 tentang Kenaikan Pangkat Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8);
10. Peraturan Bupati Banjar Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendidikan Tugas Belajar, Tugas Belajar Khusus dan Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2015 Nomor 4);
11. Peraturan Bupati Banjar Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pemberian Ijin Belajar dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2015 Nomor 13);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH, PENCANTUMAN DI
BUPATI TENTANG PELAKSANAAN GELAR DAN UJIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banjar.
3. Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar.
5. Kepala Badan Kepegawaian Daerah selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banjar.
6. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan Pemerintahan yang berada di Daerah
8. Ijin Belajar adalah Ijin yang diberikan oleh Bupati atau Pejabat berwenang kepada Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan pada suatu lembaga pendidikan tertentu di wilayah Kalimantan Selatan.
9. Ijazah adalah suatu tanda bukti akademis mengenai kelulusan seseorang dari Sekolah atau Perguruan Tinggi yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional, termasuk Surat Tanda Tamat Belajar dan Akta.
10. Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah adalah kenaikan pangkat yang diberikan kepada PNS yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah dari lembaga pendidikan tertentu dan memenuhi syarat kenaikan pangkat penyesuian ijazah.
11. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah adalah ujian yang dilaksanakan dalam rangka proses kenaikan pangkat ## BAB II Tujuan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah, Pencantuman Gelar dan Ujian Dinas secara tertib dan terkoordinasi dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar.
BAB III - UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH
Pasal 3
- (1) PNS yang telah menyelesaikan pendidikan dan pangkatnya lebih rendah dari ijazah yang diperolehnya, dapat diberikan Kenaikan Pangkat Penyesuaian ijazah dengan syarat lulus Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah.
- (2) Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah meliputi :
- a. ujian Kenaikan Pangkat Tingkat I diikuti oleh PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazah yang diperoleh menjadi Juru (I/c) dan Pengatur Muda (II/a);
- b. ujian Kenaikan Pangkat Tingkat II diikuti oleh PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazah yang diperoleh menjadi Pengatur Muda Tingkat I (II/b) dan Pengatur (II/c);
- c. ujian Kenaikan Pangkat Tingkat III diikuti oleh PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazah yang diperoleh menjadi Penata Muda (III/a); dan
- d. ujian Kenaikan Pangkat Tingkat IV diikuti oleh PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazah yang diperoleh menjadi Penata Muda Tingkat I (III/b) dan Penata (III/c).
BAB III - UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH
Pasal 4
PNS dapat mengikuti Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. telah diangkat sebagai PNS paling singkat selama 1 (satu) tahun;
- b. diangkat dalam jabatan/diberi tugas yang memerlukan pengetahuan/ keahlian yang sesuai dengan ijazah yang diperoleh;
- c. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
- d. memiliki Surat Ijin Belajar kecuali bagi PNS yang memperoleh ijazah sebelum diangkat menjadi CPNS/PNS;
- e. memiliki Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah dari lembaga pendidikan yang diakui /terakreditasi;
- f. memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan bagi yang menduduki jabatan fungsional tertentu;
- g. tidak sedang dalam keadaan diberhentikan sementara, menerima uang tunggu, cuti diluar tanggungan negara, proses penjatuhan atau menjalani hukuman disiplin; dan
- h. memenuhi syarat kepangkatan dan masa kerja.
BAB III - UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH
Pasal 5
Syarat kepangkatan dan masa kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h diberikan kepada PNS yang memiliki ijazah, yaitu :
- a. ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, minimal Juru Muda (I/a) sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dalam pangkat tersebut;
- b. ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Diploma I atau yang sederajat, minimal Pengatur Muda (I/c) sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dalam pangkat tersebut;
- c. ijazah Diploma II atau yang sederajat, minimal Pengatur Muda (II/a) sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dalam pangkat tersebut;
- d. ijazah Diploma III atau yang sederajat, minimal Pengatur Muda (II/a) sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dalam pangkat tersebut;
- e. ijazah Sarjana (S1) atau Ijazah Diploma IV untuk PNS yang diangkat
BAB III - UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH
Pasal 6
PNS yang memperoleh ijazah dengan tugas belajar dikecualikan dari kewajiban mengikuti Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah.
PENCANTUMAN GELAR
BAB IV - PENCANTUMAN GELAR
Pasal 7
- (1) PNS yang telah menyelesaikan pendidikan dan pangkatnya setingkat atau lebih tinggi dengan ijazah yang diperolehnya, dapat diberikan pengakuan ijazah melalui kegiatan pencantuman gelar dalam dokumen kepegawaian.
- (2) Ketentuan pencantuman gelar untuk PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan persyaratan sebagai berikut :
- a. telah diangkat sebagai PNS paling singkat selama 1 (satu) tahun;
- b. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
- c. memiliki Surat Ijin Belajar;
- d. memiliki Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah dari lembaga pendidikan yang diakui/terakreditasi;
- e. memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan bagi yang menduduki jabatan fungsional tertentu;
- f. tidak sedang dalam keadaan diberhentikan sementara, menerima uang tunggu, cuti diluar tanggungan negara, proses penjatuhan atau menjalani hukuman disiplin;
- g. memenuhi syarat kepangkatan dan masa kerja; dan
- h. lulus uji kompetensi melalui kegiatan ekspose tugas akhir pendidikan (skripsi/tesis/disertasi).
- (3) Jenis, syarat dan tata cara uji kompetensi sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Ini.

## Pasal 8

Syarat kepangkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g serendah-rendahnya diusulkan untuk ;

- a. Pengatur Muda (II/a) bagi PNS yang memperoleh ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau yang setara;
- b. Pengatur (II/c) bagi PNS yang memperoleh ijazah Diploma III atau yang setara;
- c. Penata Muda (III/a) bagi PNS yang memperoleh ijazah Sarjana (S1) atau Diploma IV atau yang setara;
- d. Penata Muda Tingkat I (III/b) PNS yang memperoleh ijazah Dokter, ijazah Apoteker, Ijazah Magister (S2) yang setara; dan
- e. Penata (III/c) bagi PNS yang memperoleh ijazah Doktor (S3) atau yang setara.

## BAB V

## UJIAN DINAS

## Pasal 9

- (1) Setiap PNS yang akan naik Pangkat setingkat lebih tinggi dari Pengatur Tingkat I Golongan Ruang II/d dan dari Penata Tingkat I, golongan ruang III/d wajib mengikuti Ujian Dinas.
- (2) Ujian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketegorikan menjadi Ujian Dinas tingkat I dan Ujian Dinas tingkat II.
- (3) Ujian Dinas tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan ujian yang wajib ditempuh oleh PNS yang akan naik Pangkat setingkat lebih tinggi dari Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d menjadi Penata Muda, golongan ruang III/a.
- (4) Ujian Dinas tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayal (2) merupakan ujian yang wajib ditempuh oleh PNS yang akan naik Pangkat setingkat lebih tinggi dari Penata Tingkat I Golongan Ruang III/d menjadi Pembina Golongan Ruang IV/a.

## Pasal 10

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) bagi PNS yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. menunjukkan prestasi kerja luar biasa dan akan diberikan kenaikan Pangkat;
- b. menghasilkan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara dan masyarakat dan akan diberikan kenaikan Pangkat;
- c. diberikan kenaikan pangkat pengabdian karena:
1. meninggal dunia;
2. mencapai batas usia pensiun; dan
3. oleh tim penguji kesehatan dinyatakan cacat karena dinas dan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri.

- d. telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan kepemimpinan sebagai berikut:
1. sepada/Adum/Sepala/Diklatpim Tingkat IV untuk ujian Dinas tingkat I; dan
2. sepadya/Sepama/Diklatpim Tingkat III untuk Ujian Dinas tingkat II.
- e. telah memperoleh:
1. ijazah Sarjana (S1) atau Diploma IV untuk Ujian Dinas tingkat I; dan
2. ijazah Dokter/Dokter Gigi, Apoteker, Magister (S2) dan Ijazah lain yang setara atau Doktor (S3), untuk Ujian Dinas tingkat I atau Ujian Dinas tingkat II.
- f. menduduki jabatan fungsional tertentu/khusus.

## Pasal 11

Persyaratan PNS yang dapat mengikuti Ujian Dinas meliputi:

- a. sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun memiliki Pangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d untuk Ujian Dinas tingkat I atau Penata Tingkat I, golongan ruang III/d untuk Ujian Dinas tingkat II;
- b. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
- c. tidak sedang dalam keadaan diberhentikan sementara, menerima uang tunggu, cuti diluar tanggungan negara, proses penjatuhan atau menjalani hukuman disiplin.

## BAB VI

## PELAKSANAAN UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH, PENCANTUMAN GELAR DAN UJIAN DINAS

## Pasal 12

- (1) Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian ijazah, Pencantuman Gelar dan Ujian Dinas diselenggarakan oleh panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pencantuman Gelar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 2 (dua) kali dalam satu tahun.
- (3) Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian ijazah dan Ujian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan satu kali dalam satu tahun secara bergantian.

## Pasal 13

- (1) Tahapan pelaksanaan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian ijazah, Pencantuman Gelar dan Ujian Dinas terdiri dari:
- a. pendaftaran;
- b. pelaksanaan kegitan;
- c. pengolahan hasil kegiatan; dan
- d. pengumuman hasil kegiatan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian ijazah, Pencantuman Gelar dan Ujian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Diundangkan di Martapura pada tanggal 8 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR, ttd

H. NASRUN SYAH

## BAB VII

## PELAPORAN

## Pasal 14

- (1) Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian ijazah, Pencantuman Gelar dan Ujian Dinas wajib melaporkan hasil pelaksanaan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian ijazah, Pencantuman Gelar dan Ujian Dinas kepada Bupati Banjar melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. susunan kepanitian;
- b. jumlah peserta yang mengikuti Ujian;
- b. jumlah peserta yang lulus dan tidak lulus;
- c. masalah/hambatan selama pelaksanaan;
- d. saran untuk perbaikan/penyempurnaan pelaksanaan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian ijazah, Pencantuman Gelar dan Ujian Dinas yang akan datang.

## BAB VIII

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura pada tanggal 8 Desember 2015

PENJABAT BUPATI BANJAR, ttd

H. RACHMADI KURDI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2015 NOMOR 59

## LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BANJAR NOMOR 59 Tahun 2015 TANGGAL 8 Desember 2015

## PEDOMAN PELAKSANAAN UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH, PENCANTUMAN GELAR DAN UJIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR

## A. PENDAFTARAN

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar menginformasikan kepada Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar tentang penyelenggaraan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah, Pencantuman Gelar dan Ujian Dinas bagi PNS Kabupaten Banjar melalui surat dan website Badan Kepegawian Daerah Kabupaten Banjar.
2. Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar melakukan pendataan dan membuat daftar PNS di lingkungannya yang telah memenuhi syarat untuk menempuh Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah atau Pencantuman Gelar atau Ujian Dinas.
3. PNS yang telah memenuhi syarat untuk mengikuti Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah atau Pencantuman Gelar atau Ujian Dinas dari masingmasing SKPD diusulkan oleh Kepala SKPD kepada Bupati Banjar melalui Badan Kepegawian Daerah Kabupaten Banjar.
4. Berkas lengkap Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian ljazah meliputi:
- a. Surat Pengantar dari instansi.
- b. Fotocopy sah surat keputusan pangkat terakhir.
- c. Surat keterangan uraian tugas yang ditandatangani oleh Pejabat Eselon II/ Kepala SKPD.
- d. Rekomendasi kemampuan melaksanakan tugas dan tingkat kehadiran dalam tugas sehari-hari dari Kepala SKPD.
- e. Surat pernyataan bersedia ditempatkan pada unit kerja sesuai formasi yang diperlukan.
- f. Fotocopy sah ijazah dan Transkip Nilai Pendidikan yang diajukan untuk Kenaikan Pangkat Pilihan yang dilegalisir pejabat berwenang pada lembaga pendidikan.
- g. Fotocopy sah Surat Ijin Belajar.
- h. Pas Foto berwarna ukuran 3x4 sebanyak 3 (tiga) lembar menggunakan pakaian dinas.
- i. Fotocopy sah Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) 1 (satu) tahun terakhir yang dilegalisir.
- j. Fotocopy sah Penilaian Angka Kredit (PAK) Terakhir (bagi yang menduduki jabatan fungsional).
- k. Surat keterangan tidak diberhentikan sementara, tidak dalam keadaan menerima uang tunggu, tidak dalam keadaan cuti diluar tanggungan negara, tidak sedang dalam penjatuhan hukuman disiplin,tidak sedang dalam menjalani hukuman disiplin.

5. Berkas lengkap Pencantuman Gelar meliputi :
- a. Surat Pengantar dari instansi.
- b. Fotocopy sah surat keputusan pangkat terakhir.
- c. Surat keterangan uraian tugas yang ditandatangani oleh Pejabat Eselon II/ Kepala SKPD.
- d. Fotocopy sah ijazah dan Transkip Nilai Pendidikan yang diajukan untuk pencantuman gelar yang dilegalisir pejabat berwenang pada lembaga pendidikan.
- e. Fotocopy sah Surat Ijin Belajar.
- f. Fotocopy sah Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) 1 (satu) tahun terakhir yang dilegalisir.
- g. Surat keterangan tidak diberhentikan sementara, tidak dalam keadaan menerima uang tunggu, tidak dalam keadaan cuti diluar tanggungan negara, tidak sedang dalam penjatuhan hukuman disiplin,tidak sedang dalam menjalani hukuman disiplin.
- h. Foto copy sah tugas akhir pendidikan, (skripsi / tesis / disertasi).
- i. Executive summary atau ringkasan dari tugas akhir pendidikan untuk bahan ekspose masimal 25 halaman, yang terdiri dari :
11. -Abstrak
12. -Pendahuluan
13. -Tinjauan Pusaka
14. -Tujuan penelitan
15. -Metode penelitian
16. -Hasil dan Pembahasan
17. -Kesimpulan dan Saran

## 6. Berkas lengkap Ujian Dinas meliputi:

- a. Surat Pengantar dari instansi.
- b. Fotocopy sah surat keputusan pangkat terakhir.
- c. Surat keterangan uraian tugas yang ditandatangani oleh Pejabat Eselon II/ Kepala SKPD.
- d. Rekomendasi kemampuan melaksanakan tugas dan tingkat kehadiran dalam tugas sehari-hari dari Kepala SKPD.
- e. Surat pernyataan bersedia ditempatkan pada unit kerja sesuai formasi yang diperlukan.
- f. Pas Foto berwarna ukuran 3x4 sebanyak 3 (tiga) lembar menggunakan pakaian dinas.
- g. Fotocopy sah Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) 1 (satu) tahun terakhir yang dilegalisir.
- h. Fotocopy sah Penilaian Angka Kredit (PAK) Terakhir (bagi yang menduduki jabatan fungsional).
- i. Surat keterangan tidak diberhentikan sementara, tidak dalam keadaan menerima uang tunggu, tidak dalam keadaan cuti diluar tanggungan

negara, tidak sedang dalam penjatuhan hukuman disiplin,tidak sedang dalam menjalani hukuman disiplin.

## B. PENYELENGGARAAN

1. Pengorganisasian dan Tugas Panitia
2. Pelaksanaan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah, Pencantuman Gelar dan Ujian Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar dilaksanakan oleh Tim Pelaksanan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banjar yang terdiri dari :
- a. Tim Pelaksana mempunyai tugas :
- 1) melaksanakan Pendaftaran peserta;
- 2) menerima berkas usulan dan melakukan pemeriksaaan kelengkapan administrasi;
- 3) mengolah data peserta mulai dari usulan sampai dengan keputusan kelulusan;
- 4) melaksanakan Ujian;
- 5) menggandakan naskah soal dan lembar jawaban dengan pertimbangan jumlah peserta yang dinyatakan memenuhi syarat;
- 6) menentukan kelulusan;
- 7) mengumumkan Hasil Kelulusan;
- 8) menerbitkan Surat Tanda Lulus; dan
- 9) membuat laporan pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian KenaikanPangkat Penyesuaian ljazah.
- b. Tim Pembuat Soal mempunyai tugas :
- 1) membuat item-item soal Ujian berdasarkan kisi-kisi;
- 2) membuat kunci jawaban untuk soal yang dibuat;
- 3) membuat draft naskah soal untuk digandakan; dan
- 4) mendistribusikan naskah soal.
- c. Tim Narasumber mempunyai tugas :
- 1) memberikan penilaian karya tulis peserta; dan
- 2) memberikan penilaian ekspose yang dilakukan oleh peserta.
- d. Tim Pengawas Mempunyai tugas :
- 1) membacakan tata tertib pelaksanaan Ujian;
- 2) membagikan naskah soal dan lembar jawaban kepada peserta;
- 3) mengumpulkan naskah soal dan lembar jawaban setelah pelaksanaan ujian;
- 4) memastikan naskah Soal dan lembar jawaban dalam keadaan lengkap dan sesuai dengan jumlah saat dibagikan yang dituangkan dalam berita acara;
- 5) mengawasi jalannya ujian; dan

- 6) menyampaikan berita acara pelaksanaan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah.

## e. Tim Pemeriksa soal Mempunyai tugas :

- 1) mengevaluasi jawaban peserta; dan
- 2) mengolah data hasil evaluasi peserta sebelum diserahkan kepada panitia pelaksana.

## 2. Materi Ujian

- a. Materi Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002, materi untuk Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah berpedoman kepada materi ujian penerimaan calon Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan tingkat ijazah yang diperoleh dan substansi yang berhubungan dengan tugas pokoknya.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka materi yang diujikan adalah Tes Kemampuan Dasar (TKD) yang dimaksudkan untuk menggali pengetahuan, keterampilan dan sikap/perilaku peserta ujian.

Tes Kemampuan Dasar (TKD) terdiri atas :

- 1) Tes Wawasan Kebangsaan (TWK)

Untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan nilai-nilai Pilar Kebangsaan Indonesia yang meliputi:

- -Pancasila;
- -Undang Undang Dasar 1945;
- -Bhineka Tunggal Ika; dan
- -Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2) Tes Intelegensi Umum (TIU)

Tes Intelegensi Umum dimaksudkan untuk menilai :

- -kemampuan verbal yaitu kemampuan menyampaikan informasi secara lisan maupun tertulis;
- -kemampuan numerik yaitu kemampuan melakukan operasi perhitungan angka dan melihat hubungan diantara angkaangka;
- -kemampuan berpikir logis yaitu kemampuan melakukan penalaran secara runtut dan sistematis; dan
- -kemampuan berpikir analitis yaitu kemampuan mengurai suatu permasalahan secara sistematik.
- 3) Tes Karakteristik Pribadi (TKP)

Tes Karakteristik Pribadi untuk menilai:

- -integritas diri dan Semangat berprestasi;
- -orientasi pada pelayanan;
- -kemampuan beradaptasi;
- -kemampuan mengendalikan diri;
- -kemampuan bekerja mandiri dan tuntas;

- -kemauan dan kemampuan belajar berkelanjutan;
- -kemampuan bekerja sama dalam kelompok;
- -Kemampuan menggerakkan dan mengkoordinir orang lain;
- -orientasi kepada orang lain; dan
- -kreativitas dan inovasi.
- 4) Khusus untuk jenjang pendidikan Magister (S2) dan Doktor (S3) sebelum pelaksanaan Ujian dilaksanakan kegiatan :

## a. Ekspose

Yaitu memaparkan ide yang termuat dalam tesis atau disertasi kepada tim narasumber dengan terlebih dahulu membuat Executive summary atau ringkasan dari tugas akhir pendidikan maksimal 25 halaman, yang terdiri dari :

- -abstrak;
- -pendahuluan;
- -tinjauan Pusaka;
- -tujuan penelitan;
- -metode penelitian;
- -hasil dan Pembahasan; dan
- -kesimpulan dan Saran.
- b. Pembuatan Karya tulis bagi PNS yang memperoleh Ijazah Magister (S2) dan Doktor (S3) sebelum CPNS. Dengan ketentuan :
- -membuat karya tulis dengan topik: 'Pemecahan Masalah dalam Pelaksanaan Tugas/Pekerjaan';
- -masalah yang dimaksud adalah permasalahan aktual yang saat ini tengah dihadapi oleh jabatan/Instansi/Unit Kerja yang bersangkutan;
- -karya tulis tersebut dibuat dengan cara diketik dengan komputer dengan menggunakan huruf arial 12 dengan jarak 2 (dua) spasi, dan dicetak (print out) di atas kertas A-4; dan
- -karya tulis dikerjakan di luar jam kerja sebelum pelaksanaan ujian.

## b. Materi Pencantuman Gelar

Materi uji kompetensi pada pencantuman gelar adalah :

- 1) Untuk Pencantuman Gelar Pendidikan Sarjana (S1), Magister (S2) dan Doktor (S3) membuat Executive summary atau ringkasan dari tugas akhir pendidikan maksimal 25 halaman, yang terdiri dari :
2. -abstrak;
3. -pendahuluan;
4. -tinjauan Pusaka;
5. -tujuan penelitan;
6. -metode penelitian;
7. -hasil dan Pembahasan; dan
8. -kesimpulan dan Saran.

- 2) Ekspose atau mempresentasikan executive summary atau ringkasan dari tugas akhir pendidikan yang telah dibuat kepada :
2. -tim narasumber untuk jenjang pendidikan Magister (S2); dan
3. -tim narasumber dan forum coffee morning untuk jenjang pendidikan Dokor (S3).

## c. Materi Ujian Dinas

Materi ujian dinas terdiri atas :

## 1) Kelompok A terdiri atas :

- -Pancasila.
- -Undang-undang Dasar 1945 dan perubahannya.
- -Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Pembangunan Jangka Pendek, dan Rencana Strategis (Renstra).
- 2) kelompok B terdiri dari;
- -Peraturan Perundang-undangan di bidang kepegawaian.
- -KORPRI meliputi eksistensi dan organisasi KORPRI, doktrin Panca Prasetya KORPRI, AD dan ART, Panca Prasetya KORPRI, dan lain-lain yang patut dan wajib diketahui oleh PNS sebagai anggota KORPRI).

## 3) kelompok C terdiri dari :

- -teori dan pengetahuan di bidang administrasi.
- -kepemimpinan.

## 4) kelompok D terdiri atas :

- -organisasi, tugas pokok dan fungsi, visi dan misi instansi.
- -Pengetahuan substansi instansi atau materi lain yang dianggap perlu.

## 5) kelompok E terdiri atas :

- -Bahasa Indonesia.
- -Sejarah Indonesia (hingga kondisi/situasi terkini).

## 6) kelompok F terdiri atas :

- -Perkembangan politik dalam negeri, kondisi ekonomi dan pembangunan di Indonesia.
- -Perkembangan politik luar negeri terutama kerjasama negara-negara yang tergabung dalam ASEAN.

## 7) kelompok G mengatur tentang penulisan karya tulis dengan ketentuan :

- -judul karya tulis ditentukan oleh Panitia Ujian Dinas.
- -karya tulis diketik dengan komputer dengan menggunakan huruf arial 12 dengan jarak 2 (dua) spasi, dan dicetak (print out) di atas kertas A-4.
- -karya tulis dikerjakan di luar jam kerja sebelum pelaksanaan ujian dinas.

## Materi ujian dinas tingkat I terdiri atas:

- 1) Kelompok A;
- 2) Kelompok B;

- 3) Kelompok C;
- 4) Kelompok D;
- 5) Kelompok E.

Materi ujian dinas tingkat II terdiri atas:

- 1) Kelompok A;
- 2) Kelompok B;
- 3) Kelompok C;
- 4) Kelompok D;
- 5) Kelompok E;
- 6) Kelompok F;
- 7) Kelompok G.

## 3. Pelaksanaan Ujian

- a. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Ujian Dinas dilaksanakan Setiap 2 tahun sekali secara bergantian, dilaksanakan pada triwulan ke empat.
- b. Pencantuman Gelar dilaksanakan setiap semester. Ekspose yang merupakan bagian dari Pencantuman Gelar dilaksanakan 2 kali dalam sebulan atau disesuaikan dengan jumlah peserta pencantuman gelar.

## C. PENGOLAHAN HASIL

## 1. Penilaian ujian.

- a. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian ljazah
- 1) Kepada peserta Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah diberikan Nilai Prestasi (NPR) dan Nilai Tertimbang (NT).
- 2) NPR adalah hasil yang dapat dicapai oleh peserta yan diberikan oleh pemeriksa yang dinyatakan dalam persen.
- 3) NT adalah NPR dikalikan dengan Nilai Patokan (NP) dibagi 100,

NT = NPR X NP

100

## b. Pencantuman Gelar

- 1) Kepada peserta Pencantuman Gelar diberikan nilai meliputi penguasaan bahan, isi dari executive summary dan karya ilmilah serta manfaat untuk instansi atau daerah.
- 2) Hasil dari Ekspose akan diteruskan ke SKPD terkait sebagai referensi atau masukan untuk peningkatan kinerja atau pembangunan daerah.

## c. Ujian Dinas

- 1) Kepada peserta Ujian Dinas diberikan Nilai Prestasi (NPR) dan Nilai Tertimbang (NT).
- 2) NPR adalah hasil yang dapat dicapai oleh peserta yan diberikan oleh pemeriksa yang dinyatakan dalam persen.
- 3) NT adalah NPR dikalikan dengan Nilai Patokan (NP) dibagi 100, NT = NPR X NP 100

## 2. Nilai Batas Lulus

- a. Nilai Batas Lulus Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah
- 1) Nilai batas lulus bagi peserta Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Tingkat I, Tingkat II dan Tingkat III adalah 60.
- 2) Nilai batas lulus bagi peserta Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Tingkat IV adalah 65.
- b. Nilai Batas Lulus Pencantuman Gelar
5. Nilai Batas Lulus bagi peserta Pencantuman Gelar adalah 70
- c. Nilai Batas Lulus Ujian Dinas
- 1) Nilai batas lulus bagi peserta Ujian Dinas tingkat I adalah 60 NT
- 2) Nilai batas lulus bagi peserta Ujian Dinas tingkat II adalah 65 NT

## D. PENETAPAN KELULUSAN

1. Peserta yang lulus Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah, Pencantuman Gelar dan Ujian Dinas ditetapkan dengan keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banjar. Kepada peserta yang lulus diberikan Sertifikat Tanda Lulus Ujian dan Surat Keputusan Pencantuman Gelar. Sertifikat dimaksud berlaku sebagai salah satu persyaratan kenaikan pangkat dengan tetap memperhatikan persyaratan lain yang telah ditetapkan oleh peraturan yang berlaku.
2. Peserta yang dinyatakan tidak lulus diberikan kesempatan untuk mengikuti ujian ulang pada penyelenggaraan tahun berikutnya.

## E. PENGUMUMAN HASIL UJIAN

1. Pengumuman hasil Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah, Pencantuman Gelar dan Ujian Dinas akan ditempel di papan pengumuman Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banjar dan akan ditayangkan melalui webbsite Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banjar.
2. Setiap anggota Panitia Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian ljazah, Pencantuman Gelar dan Ujian Dinas serta semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan wajib menjaga kerahasiaan ujian dan segala sesuatu yang berhubungan dengan hat tersebut.

## F. PENUTUP

Pedoman ini disusun untuk memberikan panduan bagi tim pelaksana dan Bidang-Bidang terkait serta peserta Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah, Pncantuman Gelar dan Ujian Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar. Keberhasilan penyelenggaran sangat tergantung pada pemahaman yang sama, koordinasi yang baik, kesungguhan petugas terkait dengan tujuan untuk memperoleh sumber daya manusia yang berkualitas di masa mendatang.

PENJABAT BUPATI BANJAR,