PERATURAN BUPATI MA Nomor 5 Tahun 2015 tentang PEDOMAN PENGELOLAAN DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA NEGARA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang :
BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN BUPATI BANJAR NOMOR 5 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA NEGARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANJAR,
- a. bahwa agar pengelolaan dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara kepada Desa di Kabupaten Banjar berdaya guna dan berhasil guna secara optimal, dipandang perlu menetapkan Pedoman Pengelolaan Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
11. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2008 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 11);
14. Peraturan Bupati Banjar Nomor 68 Tahun 2014 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2014 Nomor 68);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA NEGARA.
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banjar.
3. Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat BPMPD adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Banjar.
5. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Banjar.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, ## BAB II
PRINSIP PENGELOLAAN
Pasal 2
- (1) Pengelolaan dana desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa lainnya yang diatur melalui APBDes.
- (2) Pengelolaan dana desa untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan direncanakan melalui mekanisme perencanaan yang ditentukan dengan musyawarah desa.
- (3) Pengelolaan dana desa dilaksanakan menggunakan prinsip tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan ## BAB III
PENGGUNAAN
Pasal 3
- (1) Dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan.
- (2) Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
Pasal 4
Penggunaan dana desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa.
BAB IV - PENGALOKASIAN DANA DESA SETIAP DESA
Pasal 5
- (1) Bupati menetapkan besaran dana desa untuk setiap desa di wilayah Kabupaten Banjar.
- (2) Besaran dana desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung ## BAB V
MEKANISME PENYALURAN DAN PENCAIRAN DANA DESA
BAB IV - PENGALOKASIAN DANA DESA SETIAP DESA
Pasal 6
- (1) Dana desa disalurkan oleh Pemerintah Daerah kepada desa.
- (2) Penyaluran dana desa dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke rekening kas desa.
BAB IV - PENGALOKASIAN DANA DESA SETIAP DESA
Pasal 7
- (1) Penyaluran dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan :
- a. Tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh per seratus);
- b. Tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh per seratus) ; dan
- c. Tahap III pada bulan November sebesar 20% (dua puluh per seratus).
- (2) Penyaluran dana desa setiap tahap sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (2) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterima di Kas Daerah.
BAB IV - PENGALOKASIAN DANA DESA SETIAP DESA
Pasal 8
- (1) Pencairan dana desa dilakukan melalui Bank yang telah ditentukan dengan Rekening Kas Desa.
- (2) Syarat umum pencairan dana desa adalah Pemerintah Desa telah menetapkan dan menyampaikan Peraturan Desa sebagai berikut :
- a. Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes);
- b. Peraturan Pambakal tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes);
- c. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun berjalan;
BAB IV - PENGALOKASIAN DANA DESA SETIAP DESA
Pasal 9
- (1) Mekanisme penyaluran dan pencairan dana desa, adalah sebagai berikut :
- a. Pambakal mengajukan permohonan penyaluran dan pencairan Dana Desa kepada Bupati c.q Kepala BPMPD melalui Camat dengan dilampiri:
1. rencana penggunaan dana desa;
2. pernyataan tanggung jawab penggunaan dana desa;
3. laporan penggunaan dana desa; dan
4. surat pertanggungjawaban (SPJ).
- b. Camat memeriksa kelengkapan permohonan penyaluran dan pencairan;
- c. ## BAB VI
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
BAB IV - PENGALOKASIAN DANA DESA SETIAP DESA
Pasal 10
- (1) Pambakal wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana desa kepada Bupati setiap semester.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan :
- a. Semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan
- b. Semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- (3) Dalam hal Pembakal tidak atau terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati dapat menunda penyaluran dana desa sampai dengan disampaikan laporan realisasi penggunaan dana desa.
- (4) Sistematika laporan realisasi penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- A. Pendahuluan;
- B. Program dan Kegiatan;
- C. Pelaksanaan;
- D. Permasalahan dan Upaya Pemecahan Masalah;
- E. Tindak Lanjut Kegiatan; dan
- F. Penutup.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pambakal kepada Bupati c.q. Kepala BPMPD melalui Camat.
BAB VII - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 11
- (1) Pembinaan dan pengawasan wajib dilakukan oleh Bupati, dan Camat.
- (2) Pembinaan dan pengawasan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. memberikan pedoman pengelolaan dana desa kepada desa; dan
- b. membina dan mengawasi pelaksanaan penggunaan dana desa kepada desa.
- (3) Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. memfasilitasi perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban dana desa; dan
- b. memberikan arahan dan bimbingan pelaksanaan penggunaan dana desa.
KETENTUAN LAIN-LAIN
BAB VIII - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 12
Ketentuan lebih lanjut tentang contoh, bentuk, dan format blangko/formulir yang digunakan dalam pengelolaan Dana Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
KETENTUAN PENUTUP
BAB IX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Penetapan: Ditetapkan di Martapura.... pada tanggal 30 Januari 2015 BUPATI BANJAR, H. PANGERAN KHAIRUL SALEH

Penetapan: Diundangkan di Martapura pada tanggal 30 Januari 2015

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR, H. NASRUN SYAH BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2015 NOMOR 5