PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 94 Tahun 2017 tentang PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI LATIHAN KERJA (berlaku 20 September 2017)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATIBALANGAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 94 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI LATIHAN KERJA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BALANGAN,
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan di bidang Tenaga Kerja dipandang perlu membentuk unit pelaksana teknis daerah pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Balangan;
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan penunjang pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis DaerahBalai Latihan Kerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja;
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembarar1 Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahat Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 201S tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Menetapkan
2
Nomor Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indones:a Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 4 Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan 2016 Nomor 14);
MEMUTUSKAN
PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAIT ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI LATIHAIT KERJA.
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan
- 2 Bupati adalah Bupati Balangan.
- 1 Daerah adalah Kabupaten Balangan.
- 3 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Balangan.
- 5 Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja selanjutnya disebut UPTD BLK adalah Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja Kabupaten Balangan.
- 4 Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Kepala DinasTenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Balangan.
- 6 Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja Kabupaten Balangan.
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan.
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Kesatu Pembentukan
BAB II - PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 2
- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja Kabupaten Balangan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja Kabupaten Balangan merupakan UPTD Kelas A-
Bagian Kedua Kedudukan
BAB II - PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 3
- (1) UPTD BLK adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan penunjang pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- (2) UPTD BLK dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
Bagian Ketiga Tugas Pokok
BAB II - PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 4
UPTD BLK mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di bidang pendidikan dan pelatihan calon tenaga kerja dan pencari kerja.
Bagian Keempat Fungsi
BAB II - PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 5
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD BLK mempunyai fungsi
- penyusunan program pengembangan pelatihan calon tenaga kerja, pencari kerja dan tenaga kerja;
- b pelaksanaan kerjasama pelatihan keterampilan dan pemagangan bagi calon tenaga kerja, pencari kerja dan tenaga kerja;
- C pengkajian, pelatihan; penerapan dan bimbingan kerja;
- e sosialisasi dan penyuluhan program pelatihan; dan
- d. inventarisasi; identifikasi pelatihan kerja dan pemasaran tenaga kerja;
- f. pengelolaan urusan ketatausahaan.
Bagian Kesatu Susunan Organisasi
BAB III - ORGANISASI
Pasal 6
- (1) Susunan Organisasi UPTDBLKterdiri dari
2. a Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
4. C KelompokJabatanFungsional / TenagaAhli.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPTD BLK adalah sebagaimana yang merupakan bagian tidak terpisahkanadaraPerabagai Bapatiterlampir
Bagian Kedua Unsur-unsur Organisasi
Paragraf 1 Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja
BAB III - ORGANISASI
Pasal 7
Tugas pokok sebagaimana dimaksuddalam Pasal 4, dilaksanakan dengan uraian tugassebagaiberikut
- a. menyusun rencana kerja dan kegiatan UPTD BLK;
2. menyusun rencana pengembangan pelatihan, uji kompetensi sertifikasi, danakonsultansi peningkatan kualitas instruktur dan tenaga pelatihan; serta pelatihan berbasis kompetensi dan berbasis masyarakat;
3. b menyiapkan bahan perumusan pengembangan pelatihan kerja;
- d. menyusun, mengembangkan dan mengevaluasi pelaksanaan standar operasional prosedur (SOP) yang diberlakukan;
5. f menyelenggarakan uji coba, validasidan evaluasi program dan materi pelatihan;
6. e menyelenggarakan pelatihan, mempersiapkan uji kompetensi sertifikasi, konsultansi peningkatan kualitas instruktur dan tenaga pelatihan; sersa pelatihan berbasis kompetensi dan berbasis masyarakat;
- g. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pelatihan, konsultansi, sertifikasi dan kerjasama kelembagaan pelatihan;
8. 1 mengembangkan jejaring dan kerjasama dengan pemangku kepentingan yang terkait dengan pengembangan pelatihan kerja; dan
- h. mendorong dan mengembangkan unit pelatihan binaan dalam pelaksanaan pclatihan berbasis masyarakat; rangka
10. j melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
Paragraf 2 Sub Bagian Tata Usaha
BAB III - ORGANISASI
Pasal 8
Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan umum; perlengkapan, kepegawaian, perencanaan dan keuangan.
BAB III - ORGANISASI
Pasal 9
pokok scbagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilaksanakan dengan uraian tugas scbagai berikut Tugas
- a menyiapkan bahan penyusunan program dan pelaporan;
- b melaksanakan urusan surat-menyurat, kearsipan, dan pelengkapan; C melaksanakan administrasi kepegawaian;
- d. melaksanakan administrasi keuangan;
2. f melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggungjawabnya.
3. e mengelola keamanan dan kebersihan kantor; dan
BAB III - ORGANISASI
Pasal 10
Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD BLK
Paragraf 2 Kelompok Jabatan Fungsional/ Tenaga Ahli
BAB III - ORGANISASI
Pasal 11
Kelompok Jabatan Fungsional/ Tenaga Ahli mempunyai tugas pokok melaksanakan pendidikan dan pelatihan calon tenaga kerja dan pencari kerja serta tugas lainnya sesuai keahlian dan kebutuhan
BAB III - ORGANISASI
Pasal 12
Kelompok Jabatan Fungsional/ Tenaga Ahli berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD BLK.
BAB III - ORGANISASI
Pasal 13
Apabila tenaga fungsional belum tersedia pada jabatan dimaksud, ma&lt;a untuk sementara dapat ditunjuk petugas yang memiliki kompetersi dan/ atau sertifikasi yang sesuai dengan kebutuhan dan bidangnya dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB IV - TATA KERJA
Pasal 14
Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD BLK, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional/ Tenaga Ahli, wajib menerapkan prinsip koordinasi; integrasi; dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi serta instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.
BAB IV - TATA KERJA
Pasal 15
Kepala UPTD BLK wajib mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB IV - TATA KERJA
Pasal 16
Kepala UPTD BLK bertanggungjawab memimpin, mengoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
BAB IV - TATA KERJA
Pasal 17
Kepala UPTD BLK, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional/Tenaga Ahli wajib mengikuti dan memenuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya serta menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
BAB IV - TATA KERJA
Pasal 18
Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPTD BLK dari para bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
BAB IV - TATA KERJA
Pasal 19
Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada Satuan Organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
BABV
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN
BAB IV - TATA KERJA
Pasal 20
Pengangkatan dan pemberhentian Kepala UPTD BLK, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional/Tenaga Ahli dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
BABVI PEMBIAYAAN
BAB IV - TATA KERJA
Pasal 21
Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan UPTD BLK dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, makaPeraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2016 ten tang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja Kabupaten Balangan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
orang mengetahuinya; memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Balangan. Kabupaten Agar setiap
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Paringin pada tanggal 20 September 2017

Penetapan: Diundangkan di Paringin pada tanggal 20 September 2017

Distribusi: Salinan sesuai dengan aslinya BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2017 NOMOR 94
LAMPIRAN
LAMPIRAN
LAMPIRAN

NOMOR 94 TAHUN 2017

PERATURAN BUPATI BALANGAN

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI LATIHAN KERJA.

## BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI LATIHAN KERJA KABUPATEN BALANGAN


Salinan sesuai dengan aslinya