PERATURAN BUPATI BALANGAN Nomor 03 Tahun 2008 tentang PROSEDUR PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL DI KABUPATEN BALANGAN PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN BAGIAN HUKUM 2008 (berlaku 19 Maret 2008)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 3 TAHUN 2008
TENTANG
PROSEDUR PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL DI KABUPATEN BALANGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BALANGAN,
- a. bahwa dalam upaya mendukung peningkatan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah secara adil dan merata, Pemerintah Kabupaten Balangan memandang perlu memberikan bantuan sesuai kemampuan keuangan Daerah berupa Bantuan Sosial;
- b. bahwa dalam upaya agar pemberian bantuan sosial dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Balangan tentang Prosedur Pemberian Bantuan Sosial di Kabupaten Balangan.
- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 Tentang PokokPokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembarab Negara Nomor 3039);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3796);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan Di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4265);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia 4389);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2005 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 01), Sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 13 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun
2005 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2006 Nomor 013 Seri D Nomor 01).
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI BALANGAN TENTANG PROSEDUR PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL DI KABUPATEN BALANGAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Balangan;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Balangan;
3. Bupati adalah Bupati Balangan;
4. Bantuan sosial adalah bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang diberikan tidak secara terus menerus/tidak berulang setiap tahun anggaran, selektif dan memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya.;
5. Organisasi/kelompok adalah sekumpulan orang yang melaksanakan kegiatan sosial/nirlaba dibidang keagamaan, kepemudaan dan kemasyarakatan.
6. Perorangan adalah setiap orang yang bertempat tinggal tetap diwilayah Kabupaten Balangan dan telah memenuhi ketentuan Peraturan PerundangUndangan yang berlaku;
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
8. Tim verifikasi dan monitoring adalah tim yang ditetapkan oleh Bupati Balangan yang bertanggungjawab untuk melaksanakan verifikasi dan monitoring dalam proses pemberian bantuan.
9. Verifikasi adalah kegiatan penelitian, penganalisaan, dan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen terkait pemberian bantuan sosial.
10. Monitoring adalah kegiatan perencanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.
11. Pertanggungjawaban adalah laporan yang memuat pengelolaan bantuan sosial yang digunakan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan yang direncanakan.
BAB II - Maksud dan Tujuan
Pasal 2
- (1) Maksud diberlakukannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur pelaksanaan pemberian bantuan sosial yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dari APBD Kab. Balangan.
- (2) Tujuan diberlakukannya Peraturan Bupati ini adalah agar pelaksanaan pemberian bantuan sosial yang bersumber dari dana APBD Kab. Balangan dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan ## BAB III
Tim Verifikasi dan Monitoring Pemberian Bantuan
BAB II - Maksud dan Tujuan
Pasal 3
- (1) Tim Verifikasi dan Monitoring Pemberian Bantuan ditetapkan dan diangkat oleh Bupati.
- (2) Tim Verifikasi dan Monitoring Bantuan bertanggungjawab untuk :
- a. Menyusun perencanaan pemberian bantuan sosial.
- b. Menyusun database penerima bantuan sosial.
- c. Melakukan verifikasi atas dokumen pengajuan bantuan sosial.
- d. Mengajukan permohonan persetujuan pemberian bantuan sosial kepada Bupati.
- e. Melakukan pemantauan penggunaan dana bantuan sosial
- f. Mengumpulkan dan melaporkan pertanggungjawaban penggunaan dan bantuan sosial.
- (3) Tim Verifikasi dan Monitoring Bantuan berwenang untuk menolak dan membatalkan permintaan bantuan sesuai peraturan yang berlaku.
Prosedur Pemberian Bantuan Sosial
BAB II - Maksud dan Tujuan
Pasal 4
Setiap organisasi/ kelompok dan perorangan di dalam dan di luar wilayah Kabupaten Balangan dapat mengajukan permohonan dana bantuan sosial kepada Pemerintah Kabupaten Balangan
BAB II - Maksud dan Tujuan
Pasal 5
Para pihak sebagaimana dimaksud Pasal 2, antara lain adalah :
- 1). Organisasi/kelompok kemasyarakatan antara lain:
- a . Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);
- b . Kelompok Adat;
- c . Organisasi kemasyarakatan lainnya;
- 2). Organisasi/kelompok kepemudaan antara lain:
- a . Karang Taruna;
- b . Pramuka;
- c . Organisasi Mahasiswa/Pelajar/Kepemudaan lainnya;
- 3). Organisasi/kelompok keagamaan antara lain:
- a. Organisasi Nahdlatul Ulama, Muhammadyah, Persatuan Gereja Indonesia, dan kelompok keagamaan lainnya:
- b. Kelompok pengajian, Majelis Ta'lim, Maulid Habsyi dan kegiatan peribadatan lainnya;
- c. Organisasi/Kelompok kegiatan pembangunan tempat-tempat peribadatan seperti, Masjid, Gereja, Pura dan tempat peribadatan lainnya;
- 4). Perorangan antara lain adalah:
- a. Orang miskin dan terlantar;
- b. Korban kecelakaan, kebakaran dan bencana alam;
- c. Mahasiswa/Pelajar;
- d. Penduduk berprestasi baik di Tingkat Kabupaten, Propinsi, Nasional maupun Internasional dibidang olahraga, pendidikan, keagamaan, seni dan budaya
BAB II - Maksud dan Tujuan
Pasal 6
Besarnya bantuan yang diberikan sesuai dengan situasi dan kondisi serta kemampuan keuangan daerah.
BAB II - Maksud dan Tujuan
Pasal 7
Untuk mengajukan bantuan sosial wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut;
- 1). Organisasi/kelompok sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1), (2) dan (3) harus dibuktikan dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, struktur organisasi/struktur kepengurusan dan/atau alat kelengkapan lainnya yang diakui oleh aparat pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2). Perorangan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (4) harus dibuktikan dengan kartu identitas diri yang sah, surat keterangan dari instansi berwenang atas terjadinya peristiwa kecelakaan, bencana alam dan prestasi yang telah dicapai.
- 3). Tujuan permohonan bantuan tersebut harus jelas peruntukkannya dan bersifat sosial kemasyarakatan serta bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 4). Organisasi/kelompok diluar Kabupaten sebagaimana dimaksud Pasal 4 dapat diberikan bantuan manakala Surat Keputusan Bupati atas pemberian tersebut ditetapkan dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur pada ayat (1), (2) dan (3).
- 5). Besaran bantuan disesuaikan dengan kondisi kemampuan keuangan daerah, dengan panduan sebagaimana diatur dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran peraturan ini.

## Pasal 8

Tata cara pengajuan permohonan bantuan sosial adalah sebagai berikut:

- 1). Mengajukan permohonan bantuan, dengan membuat rencana kegiatan/proposal atau dokumen perencanaan kegiatan lainnya yang ditujukan kepada Bupati Balangan;
- 2). Mendapatkan rekomendasi dari Tim Verifikasi dan Monitoring Bantuan;
- 3). Mendapat persetujuan Asisten dan Sekretaris Daerah serta Kepala Daerah;
- 4). Mengisi formulir Dokumen Pernyataan Pertanggungjawaban Bantuan yang telah diterima;

## Pasal 9

- (1) Rekomendasi diberikan oleh Tim Verifikasi dan Monitoring Bantuan setelah tim melakukan verifikasi atas kejelasan penerima bantuan, kejelasan peruntukkannya dan bersifat sosial kemasyarakatan serta bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Tim Verifikasi dan Monitoring Bantuan terlebih dahulu melakukan verifikasi bahwa pemberian bantuan diberikan secara selektif, tidak terus menerus/tidak mengikat dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (3) Dalam melakukan verifikasi, Tim Verifikasi dan Monitoring Bantuan dapat melakukan pemeriksaan di lapangan.
- (4) Tim Verifikasi dan Monitoring Bantuan bertanggungjawab atas rekomendasi yang diberikan.

## Pasal 10

- (1) Bantuan sosial kepada Organisasi/Kelompok diserahkan kepada Pimpinan/Ketua Organisasi/Kelompok dan Sekretaris Organisasi/Kelompok atau seseorang yang telah diberi kuasa untuk mewakilinya.
- (2) Bantuan sosial perorangan diserahkan pejabat yang ditunjuk, langsung kepada perorangan dengan membawa bukti identitas diri.

## BAB III

## Pertanggung Jawaban Bantuan Sosial

## Pasal 11

- (1) Setiap Organisasi/kelompok dan Perorangan yang menerima bantuan sosial wajib untuk mempertanggungjawabkan penggunaan bantuan.
- (2) Jangka waktu pertanggungjawaban disesuaikan dengan dokumen Pernyataan Pertanggung jawaban Bantuan yang telah diserahkan.
- (3) Dokumen pertanggungjawaban bantuan sosial akan dimonitoring oleh tim Verifikasi dan Monitoring bantuan sosial.
- (4) Tim Verifikasi dan Monitoring bantuan sosial berhak merekomendasikan pemberian sanksi administrative atau pengenaan daftar hitam;

BAB IV

## PENUTUP

## Pasal 12

- (1) Lampiran dalam Peraturan ini adalah bagian yang tidak terpisahkan.
- (2) Keputusan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar semua orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin

pada tanggal 19 Maret 2008

BUPATI BALANGAN,


H. SEFEK EFFENDIE

Diundangkan di Paringin pada tanggal 19 Maret 2008 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BALANGAN,


## H. M. RIDUAN DARLAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2008 NOMOR 03

Lampiran I : Peraturan Bupati Balangan Nomor 3 TAHUN 2008 Tanggal 19 Maret 2008

## SURAT PERTANGGUNGJAWABAN

( diisi oleh pemohon bantuan perorangan )

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama

: ________________

No KTP

: ________________

Alamat

: ________________

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

- 1) Benar saya mengajukan permohon bantuan sosial dengan tujuan permohonan sesuai surat permohonan adalah benar adanya.

- 2) Saya akan mempertanggungjawabkan pemberian bantuan sosial sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam jangka waktu...hari.

- 3) Saya tidak pernah memperoleh bantuan sosial dari Pemkab. Balangan dalam kurun waktu satu tahun sebelumnya.

- 4) Apabila dikemudian hari pernyataan di atas saya langgar maka saya siap menerima sanksi yang diputuskan.

Paringin , tanggal


( Pemohon Bantuan )

BUPATI BALANGAN,


H. SEFEK EFFENDIE

Lampiran II : Peraturan Bupati Balangan Nomor 3 TAHUN 2008 Tanggal 19 Maret 2008

## SURAT PERTANGGUNGJAWABAN

( diisi oleh pemohon bantuan organisasi/kelompok masyarakat )

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama

: ________________

Jabatan

: ________________

Bertindak untuk dan atas nama organisasi/kelompok masyarakat...

No KTP

: ________________

Alamat

: ________________

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

- 1) Saya secara hukum mempunyai kapasitas mewakili organisasi/kelompok masyarakat dalam mengajukan bantuan berdasarkan Surat... ( sesuai akte pendirian organisasi/AD-ART Organisasi/Surat Kuasa, dan tanggalnya)

- 2) Organisasi/kelompok masyarakat saya akan mempertanggungjawabkan pemberian bantuan sosial sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam jangka waktu...hari.

- 3) Organisasi/kelompok masyarakat saya tidak pernah memperoleh bantuan sosial dari Pemkab. Balangan dalam kurun waktu satu tahun sebelumnya.

- 4) Apabila dikemudian hari pernyataan di atas saya langgar maka saya siap menerima sanksi yang diputuskan.

Paringin , tanggal


( Pemohon Bantuan )

BUPATI BALANGAN,


H. SEFEK EFFENDIE

Lampiran III : Peraturan Bupati Balangan Nomor 3 TAHUN 2008 Tanggal 19 Maret 2008

## SURAT REKOMENDASI

Kami telah melakukan verifikasi atas pengajuan bantuan

Oleh

: ( diisi atas nama pemohon bantuan )

Berdasarkan verifikasi yang kami lakukan, kami menyatakan bahwa :

- 1) Si pemohon, sesuai peraturan yang berlaku dapat diberikan bantuan.

- 2) Tujuan pengajuan bantuan jelas, bersifat sosial kemasyarakatan dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

- 3) Dokumen pengajuan bantuan telah lengkap dan memenuhi persyaratan.

- 4) Si pemohon telah mempertanggungjawabkan penerimaan bantuan sebelumnya.

- 5) Terakhir menerima bantuan dari APBD Kab. Balangan adalah tanggal... dengan jumlah Rp...

Untuk itu, kami memberikan rekomendasi sebagai berikut :

( diisi dengan telaah tim )

Paringin, tanggal

Tim Monitoring dan Verifikasi Bantuan


Ketua Tim

Persetujuan Asisten...


Asisten

Persetujuan Sekda


Sekretaris Daerah

Persetujuan Bupati


Bupati

BUPATI BALANGAN,


H. SEFEK EFFENDIE