PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 34 Tahun 2014 tentang RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2015 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI BALANGAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 34 TAHUN 2014
TENTANG
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2015
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BALANGAN,
- a. bahwa dalam rangka mengakomodir aspirasi, usulan serta kehendak masyarakat, kalangan dunia usaha, serta jajaran Pemerintah Kabupaten Balangan dalam pelaksanaan pembangunan Daerah, perlu disusun rencana kerja pembangunan Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan, perlu menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2015;
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4817);
8. 10.Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2010, Nomor
l-
3
0199jM.PPNj04j2010, Nomor PMK 95jPMK07 j 2010 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan J angka Menengah Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
- 11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
- 14.Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015;
- 15.Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 43);
- 16.Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 22 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2013 Nomor 22);
- 17.Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 45);
18.Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 06
Menetapkan
4
4
Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2011-2015;
MEMUTUSKAN
PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2015.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan
:
1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah yang lain sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah di Kabupaten Balangan.
3. Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkatt BAPPEDAadalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Balangan.
5. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Balangan.
6. Kebijakan Umum APBDyang selanjutnya disingkat KUAadalah Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Balangan.
7. Prioritas Plapon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah Prioritas Plapon Anggaran Sementara Kabupaten Balangan.
8. Rencana Kerja Anggaran yang selanjutnya disingkat RKAadalah Rencana Kerja Anggaran Kabupaten Balangan.
9. Rencana Anggaran Perubahan Belanja yang selanjutnya disingkat RAPB adalah Rencana Anggaran Perubahan Belanja Kabupaten Balangan.
10. Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas, dan Lembaga Teknis adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas, dan Lembaga Teknis Pemerintah Kabupaten Balangan.
BAB II - RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 2
RKPD Kabupaten Balangan Tahun 2015 adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun anggaran yaitu tahun 2015 yang dimulai dari tanggal 1 Januari 2015 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2015. 1
Pasa13
- (1) RKPD Tahun 2015 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2011-2015 sebagaimana ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 06 Tahun 2011, yang memuat arah kebijakan pembangunan, strategi dan prioritas pembangunan, program dan kegiatan serta rencana kerja dan pendanaannya.
- (2) RKPDTahun 2015 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD)Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2015.
Pasa14
Dalam rangka penyusunan RAPBDTahun Anggaran 2015:
- a. Pemerintah Daerah menggunakan RKPD Tahun 2015 sebagai bahan pembahasan KUA dan PPAS dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan;
- b. Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, dan Lembaga Teknis menggunakan RKPD Tahun 2015 dalam melakukan pembahasan RKAdan RAPBD Tahun Anggaran 2014 dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan.
Pasa15
BAPPEDA berhak dan wajib menjamin kesesuaian isi dan substansi RKPD Tahun 2015 dengan program kegiatan SKPD yang dituangkan dalam RKAjRAPBD Tahun Anggaran 2015.
Pasa16
Dokumen RKPD Kabupaten Balangan Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


6

## BAB III KETENTUAN PENUTUP

## Pasa17

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah o~ab-~patenBalangan.

Ditetapkan i Paringin pada tangg 1 28 Mei 2014

~BUPATIB/LANGAN~

/

i H. SEFEK EFFENDIE


H. RUSKARIADI

Diundangkan di Paringin padatangga128 Mei2014 SEKRETA DAERAH KABUPATEN BALANGAN,

\


BERITADAERAHKABUPATENBALANGAN TAHUN2014 NOMOR34