KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 45 Tahun 2004 tentang PENGALIHAN ORGANISASI, ADMINISTRASI, DAN FINANSIAL SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMERIKSA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA KE KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (berlaku 27 Mei 2004)
Pembukaan
Menimbang
- bahwa sehubungan dengan telah terbentuknya Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dipandang perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi, dan Finansial Sekretariat Jenderal Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara ke Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150);
3. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4250);
MEMUTUSKAN : ________________
Menetapkan:
MEMUTUSKAN :
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENGALIHAN ORGANISASI, ADMINISTRASI, DAN FINANSIAL SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMERIKSA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA KE KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI.
Pasal 1
Dalam Keputusan Presiden ini, yang dimaksud dengan :
1. Organisasi adalah tugas, fungsi, dan susunan organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara.
2. Administrasi meliputi kepegawaian, kekayaan negara, keuangan, arsip, dan dokumen pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara.
3. Finansial adalah anggaran yang sedang berjalan pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara.
Pasal 2
- (1) Organisasi, administrasi, dan finansial pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara dialihkan ke Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Presiden ini.
- (2) Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan pengalihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur oleh Pimpinan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
Pasal 3
Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara yang dialihkan ke Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan Pegawai Negeri Sipil yang berstatus dipekerjakan.
Pasal 4
Semua Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara yang dialihkan ke Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tetap mendapatkan hak-hak kepegawaiannya sampai ada keputusan kepegawaian yang bersifat tetap.
Pasal 5
- (1) Untuk kelancaran proses pengalihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Arsip Nasional Republik Indonesia, Badan Kepegawaian Negara, dan Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan, secara fungsional melakukan audit atau inventarisasi di bidangnya masing-masing dalam proses pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Presiden ini.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, masing-masing instansi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berkoordinasi dengan Sekretaris Jenderal Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara.
- (3) Hasil audit atau inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diserahkan oleh Kantor Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Pasal 6
Biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial Sekretariat Jenderal Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara ke Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dibebankan kepada anggaran Sekretariat Jenderal Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara.
Pasal 7
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Mei 2004 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Penandatangan: Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukm dan Perundang-Undangan ttd Lambock V. Nahattands