PERATURAN BUPATI MA Nomor 10 Tahun 2016 tentang STRUKTUR ORGANISASI PERANGKA T DAE RAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG
STRUKTUR ORGANISASI PERANGKA T DAE RAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
BUPATI HALMAHERA BARA T,
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat, maka perlu dijabarkan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
1. Undang--undang Nomor 60 T ahun 1958 ten tang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat T ahun 1957 tentang Pembentukan Oaerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang (Lembaran Negara RI Tahun 1958 Nomor 80, Tambahan lembaran Negara Nomor 1645);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang­ undang Nomor 46 T ahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kata Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4264);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI T ahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4338);
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundangundangan (Lembaran Negara RI T ahun 2004 Nomor 53 T ambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5135);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara T ahun 2016 Nomor 114, T ambahan Lembaran Negara Nomor 2494);
11. Peraturan Presiden Nomor 11 T ahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara RI Nomor 12)
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 T ahun 2007 tentang Petunjuk T eknis Organisasi Perangkat Daerah.
I
Menetapkan
BUPATI HALITIAHERA BARAT
MEIIUTUSKAN
PERATURAN BUPATI HAL]TAHERA BARAT TE]{TAilG STRUKTUR bCoanlslsl prnaxexnr DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati iniyang dimaksud dengan :
2. pemerintah Daerah adarah penyerenggaraan urusan pemerintahan oreh pemerintah daerah dan Dewan perwakilan n*Vrt fja.rin ,iirtrt asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi ,.turr-iu#yi ortr* ryrt * orn prinsip Negara -Kesatuan . Republik lndonesia ,enrgai*ana Oimirsui dalam Undang-undang Dasar Negara Republik lndonesia'.
- r. perangkat oaeran alaiah"unsur pemoanti r,epata Daerah.dan Dewan perwakitan Rakyat Daerah dalam penyelengga"* u*trn Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah'
3. pemerintah Daerah adarah Kepara Daerah seragai unsuipenyerenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin peursanian Urusan Pemerintahan ying menjadikewenangan Daerah otonom'
5. Urusan pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang meniadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kemenGrian Negara dan-penietenggara pemerintahan daerah untuk iretinOungi, mllayani, memberdayakan, dan menyeiahterakan masyarakai' .
4. Daerah otonom-C setaniutnya disebut baeian ioatan kesatuan masyarakat hokum yang mempunyai oatas-Lata"s witayirr ying b"*rnang mengatur.dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prak"arsa s6ndiri berdasaikan aspirasi masyarakat dalam system l,legara Kesatuan Republik lndonesia'
6. Urusan pemerintanin w4io adatah urusan pemeiintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah.
7. B, Tugas pembantuan aO'alati p.nugrrrn dari pemerintah pusat kepada daerah untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menladi kewenangan pemerintah. pusat atau dari pemerintah daerah propinsi kepada daerah ranupatenitota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenang an daerah propinsi'
8. 7, Urusan pemerintahan pilihan adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah'
9. Pelayanan Dasar adala-h pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga Negara'
10. Peraturan Kepala b;rh yang selanjutnya disebut Perkada adalah peraturan bupati'
11. Hari adalah hari keria
12. Kabupaten adalah Kabupaten Halmahera Barat
13. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat
14. Bupati adalah Bupati Halmahera Barat
15. Wakil Bupatiadalah WakilBupati Halmahera Barat
17. sekretaris Dewan perwakiran Rakyai Daerah seranjutnya disingkat. sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyatbaerah Kabupaten Halmahera Barat;
16. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
18. lnspektorat adalah lnspektorat Kabupaten Halmahera Barat;
20. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
19. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
21. 21, Unit petaksana ieknis Dinas adalah ,n.ur" pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan -teknis operasionaldan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
22. 22, Unit pelaksana i*ini* grorn-.dalrh ,nrui peu'rsa-na teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional danlatau kegiatan teknis penunjang tertentu;
PEMBENTUKAN
BAB II - PEMBENTUKAN
Pasal 2
Dengan peraturan Bupati ini, ditetapkan pengaturan tentang struktur organfsasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
J
KEDUDUKATI TUGAS DAN FUl{GSl, ESELOiIERING, PENGAIIIGKATAN DAN PEIUBERHEIITIAN
PEJABAT APARATUR SIPIL NEGARA
Bagian Kemtu Sekrctariat Daerah Paragraf {
Kedudukan Tugas dan Fungsi
BAB III - KEDUDUKATI TUGAS DAN FUl{GSl, ESELOiIERING, PENGAIIIGKATAN DAN PEIUBERHEIITIAN
Pasal 3
- Sekretariat Daerah merupakan unsur stal (1)
- Sekretariat Drerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan bertanggungjawab kePada buPati. (2)
- (3) Sekretariatbaerah sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan rnengoordinmian adminisfasi terhadap pelaksanaan tugas Ferangkat Drerah serta pelayanan dminsihsi.
- {4) Sekretaiat Daerah dalammelaksanakan tugas dan kewajiban ebagaimana dimaksud pada ayat {3) menyelenggarakan fungsi :
- a. Pengmrdinasian penyusunan kebiiakan Daerah;
- b. Pengoofdinmian petaksanaan tuga satuan koia Perangkat Dmrah;
- c. Pemantauan dan evaluasipelaksanaan kebiiakan Daerah;
- d. Pelayanan administrffii dan pembinaan Apara[rr Sipil Nqara pda instansi Drer&amp;; dan
- e. Pehksanaan tungsf lain yang dlberikan oleh bupatiterkait dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 2 Eselanisasi
BAB III - KEDUDUKATI TUGAS DAN FUl{GSl, ESELOiIERING, PENGAIIIGKATAN DAN PEIUBERHEIITIAN
Pasal 4
- (1) Sekretaris Daerah adalah Jabatan Eselon ll.a.
- (2) Asisten Sekretaris Daerah dalah Jabatan Eselon ll'b.
- (3) Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah adalah Jabatan Eselon lll.a,
- (4) Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Daerah adalah Jabatan Eselon !V.a.
Paragraf3 Pengangkatan dan Pemberhentian
BAB III - KEDUDUKATI TUGAS DAN FUl{GSl, ESELOiIERING, PENGAIIIGKATAN DAN PEIUBERHEIITIAN
Pasal 5
- (1) Sekretaris Daenah, Asisten Sekretaris Daerah dan Kepala Baglan diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dae,iah.
2. (Z) Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan oleh KePala Daerah.
- (3) Tata cara pengangkatan Sekretaris Daer*
BAB III - KEDUDUKATI TUGAS DAN FUl{GSl, ESELOiIERING, PENGAIIIGKATAN DAN PEIUBERHEIITIAN
Pasal 6
- (1) Bupatidalam melaksanakan tugas dibantu oleh Staf Ahli.
2. iZi Stdt nfrf berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretariat Daerah.
- (3) Staf Ahli diangkatdari Pegawai Negeri Sipil yang rnemenuhi petsyaratan
4. (4i Staf Ahli bertugas memberikan iekornendasi brhadap isu-isu startegis kepada Bupati sesuai keahliannya.
i\J
Paragraf 2 Eselonisasi
BAB III - KEDUDUKATI TUGAS DAN FUl{GSl, ESELOiIERING, PENGAIIIGKATAN DAN PEIUBERHEIITIAN
Pasal 7
Staf Ahli adalah Jabatan Eselon ll.b.
Paragraf 3 Pengangkatan dan Pemberhentian
BAB III - KEDUDUKATI TUGAS DAN FUl{GSl, ESELOiIERING, PENGAIIIGKATAN DAN PEIUBERHEIITIAN
Pasal 8
- (1) Pengangkatan dan pemberfientian Staf Ahli oleh Bupati
2. (21 Staf Ahli Bupatiterdiridarf :
1. Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik
2. Staf AhliBidang Pemerintahan
3. Staf AhliBidang Kemasyarakatan dan SDM
- (3) Untuk nrembantu pelaksanaan tugas dan fungsi staf ahli, dapat dibentuk X(satu) sub bqlan tata usaha padabqgian yang membidangiurusan umum/tata usaha
Bagian Ketiga
SekrdariatDPRD Paragraf 1 Kedudukan Tugas dan Fungsi
BAB III - KEDUDUKATI TUGAS DAN FUl{GSl, ESELOiIERING, PENGAIIIGKATAN DAN PEIUBERHEIITIAN
Pasal 9
- (1) Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD
2. (2t Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud ayat {1} dipimpin oleh sekretaris DPRD yang. dalam melaksanakan tryasnya secam teknis oprasional bemda dibaumh dan hrtanggungiawab kepada pimpinan DPRD dan secara administrasi bertanggungjawab kepada bupati melalui sekretaris Daerah;
- (3) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud ayat (2) diangkat dal diberhentikan dengan keputusan bupati atas persetujuan pimpinan DPRD setelah bedronsultasidengan pimpinan ftaksi;
- (4) Sekretariat DPRD sebryaimana dimaksu ayat (1) mempunyai tugas menyehnggarakan adrninisFasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoodinasikan tenaga ahli yang diper{ukan oleh DPRD dalam melakanakan hak dan fungsinya sesuai kebutuhan;
- (5) Sekretariat -DPRD dalam nplaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pda ayat (4) menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- c. Fasilitasi penyelengganaan rapat DPRD; dan
- d. Penyediaan dan pngmrdinasian tenaga ahti yang diperlukan oteh DPRD.
Pamgraf 2 Eselonisasi
BAB III - KEDUDUKATI TUGAS DAN FUl{GSl, ESELOiIERING, PENGAIIIGKATAN DAN PEIUBERHEIITIAN
Pasal 10
- (1) Sekretaris Dewan adalah Jabatan Eselon ll.b.
2. (2\ Kepala Bagian pda Sekretariat DPRD dalah Jabatan Esehn lll.a.
- P) Kepala Sub Bagian pada Sekretariat DPRD adalah Jabatan Eselon lV.a.
Paragraf 3
Penganglntan dan Pernberhentian
Pasal {1
- (1) Sekretaris DPRD diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas pensetuiuan DPRD.
- (2t Kepala Bagian diangkat dan di'hrhentfkan oleh Kepala Daerah.
- (3) Kepala Sun Bagiin diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan oleh Kepala Daerah.
- (4) Tata cara pengangkatan Sekretaris DPRD
BAB III - KEDUDUKATI TUGAS DAN FUl{GSl, ESELOiIERING, PENGAIIIGKATAN DAN PEIUBERHEIITIAN
Pasal 13
- lnspktur Daenah dalah Jabatan Eselon ll.b. (1)
- Sekretaris adalah Jabatan Eselon lll.a. {2t
- lnspektur Pembantu adalah Jabatan Eselon lll.a (3)
- Kepala Sub Bagian adalah Jabatan Eselon lV.a. (4)
P'amgraf 3
Penganglratan dan Pemberhentian
BAB III - KEDUDUKATI TUGAS DAN FUl{GSl, ESELOiIERING, PENGAIIIGKATAN DAN PEIUBERHEIITIAN
Pasal 14
- tnspektur Daerah, Sekretaris lnspektorat dan lnspektur Pembanfu diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah. (1)
- X.ba, Sub Bagian diangkat dan dibefientikan oleh Sekretaris Daemh atas pelimpahan kewenangan oleh Kepala Daerah. (2)
Bagian Kelima
Dinas Daerah Paragraf I
Kdudukan Tugas dan Fungui
BAB III - KEDUDUKATI TUGAS DAN FUl{GSl, ESELOiIERING, PENGAIIIGKATAN DAN PEIUBERHEIITIAN
Pasal 15
- Dinas Daerah rnerupakan unsur pelaksana uruffin pernerintahan yang menidi kewenangan daerah. (1)
- Dinas Daerah Oipimpln oleh kepala dinas Drerah yang berkedudukan dibawah dan bertanggungiawab kepada Br.rpati melalui sekretaris daerah {21
- Oinas -daeflh mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten. (3)
- (4) Dinas Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi :
- a. Pezumusan l(cbiialGn tcknis sesuaidengan lingkup tugasnya;
- b. Pelaksanaan kebijakan sesuaidengan lingkup tugasnya.
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesual dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 2 Eselonedng
Fasal 16
- (1) Kepala Dinas adalah Jabatan Eselon ll.b.
- 12) Sekretaris Dtnas adalah Jabatan Eselon lll.a.
- (3) Kepala Bidang adalah Jabatan Eselon lll.b.
- (4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksiserta Kepala UPT dalah Jabatan Eselon lV.a.
Paragraf 3
Pengangkahn dan Pemberhentian
Paeal 17
- Kepala Dinas, Sekretaris Dinas dan Kepala Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah. (1)
- Kepala Sub Bryian dan Kepala Seksi serta Kepala UPT d,angkat dan diberhentikan ofeh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan oleh Kepala Daerah. (2)
Bagian Keenam
Badan Daenh Paragraf I
Kedudukan Tugns dan Fungsi
BAB III - KEDUDUKATI TUGAS DAN FUl{GSl, ESELOiIERING, PENGAIIIGKATAN DAN PEIUBERHEIITIAN
Pasal 18
- (1) Badan Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Badan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.
- (3) Badan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas membantu bupati dalam melaksanakan fungsipenuniang urusan pemerintahan yang meniadikewenangan daerah.
- (4) Badan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyusunan kebijakan teknis sesuaidengan lingkup tugasnya;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuaidengan lingkup tugasnya;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungii lain yang diberikan oleh bupati sesuaidengan tugas dan fungsinya.
Paragmf 2 Eselonering
BAB III - KEDUDUKATI TUGAS DAN FUl{GSl, ESELOiIERING, PENGAIIIGKATAN DAN PEIUBERHEIITIAN
Pasal 19
- Kepala Badan Daerah adalah Jabatan Eselon ll.b. (1)
- Sekretaris pada Badan adalah Jabatan Eselon lll.a' (2)
- Kepala Bidang adalah Jabatan Eselon lll.b. (3)
- Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kepala UPf adalah Jabahn Eselon lV.a. (4)
Paragraf 3 Pengangkatan dan Pemberhentian
PasalAI
- (1) Kepala Badan, Sekretaris dan Kepala Bidang diangkat dan diberfren$kan oleh Kepala Drerah.
2. {2) Kepala Sub B4ian, Kepala Sub Bidang dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Drerah atas pelimpahan kewenangan oleh Kepala Daerah.
Bagian Ketujuh
Kecamatan Paragraf I
Kedudukan Tugas dan Fungsi
BAB III - KEDUDUKATI TUGAS DAN FUl{GSl, ESELOiIERING, PENGAIIIGKATAN DAN PEIUBERHEIITIAN
Pasal 21
- (1) Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa '
- (2) kecimatan dipinpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.
- (3) Camat mempunyaitugas sebagai berikut:
4. a, Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Menggoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati
- e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa;
- h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada di kecamatan;
- (4) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (3), camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
Paragraf 2 Eselonering
- Camat adalah Jabatan Eselon lll.a. (1)
- Sekretaris Kecamatan adalah Jabatan Eselon lll.b. (2)
- Kepala Seksiadalah Jabatan Eselon lV.a. (3)
- Kepala Sub Bagian adalah Jabatan Eselon lV.h. (4)
Pangraf 3
Pengangkatan dan Pemberhentian
ksd ?3
- Camat diangkat dan dibertentikan oleh Kepala Daerah. (1)
- Kepala Seksi Oan Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kerrenangan oleh Kepala Daerah. Q)
BAts IV
SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
Bagian Kesatu Sekretariat Daerah
BAB III - KEDUDUKATI TUGAS DAN FUl{GSl, ESELOiIERING, PENGAIIIGKATAN DAN PEIUBERHEIITIAN
Pasal 24
- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Tipe A, terdiri dari : a. Sekretariat Daerah
/
- b. Asisten Bidang Pemertntahan dan AdministrasiUmum, membawahi:
1. Bagian Pemerintahan
- a) Sub Bagian Pcmerintahan Umum dan OtonomiDaerah
- b) Sub Bagian GantiRugiLahan dan Kecamatan
- c) Sub Bagian Penr*akilan Penghubung Pemerintahahn
2. Bagian Hukum dan Organisasi
- a) Sub Bagian Pengkajian Penaturan Perundang'undangan
- b) Sub Bagian Dokumentasidan Bantuan Hukum
- c) Sub Bagian Organisasidan Tata kksana
- c. Asisten Bidang Pembangunan, Kesra dan Ferekonomian, membawahi :
11. 1, Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa
- a) Sub Bagian Fengadaan tsarangdan Konsftrksi(Fokia)
- b) Sub Bagian Evaluasidan Pelaporan
- c) Sub Bagian Sistem Pangadaan Barang dan Jasa (LPSE)
2. Bagian Umurn dan PedengkaPan
- a) Sub Bagian Tata Usaha dan Kepgawaian
- b) Sub Bagian Perlengkapan dan Perencanaan
- c) Sub Bagian Protokoler dan Rumah Tangga
- Q) Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tersebut pada ayat (1) tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran 1 Peraturan Bupatiinidan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

## Bagian Kedua

## sel$etadat Devuan Pervmtilan Rak)tat Daerah

## Pasal 25

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat DFRD Tip B, terdiridari :
2. a" Sekretariat DPRD
- b. Bagian Umum dan PerlengkaPan
2. Sub Bagian Kepegawaian
1. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan
3. Sub Bagian Humas dan Protokoter
1. Sub Bagian Kajian Perundang-undargan
- c. Bagian Legislasi
2. Sub Bryian Persidangan
3. Sub Bagian Risalah
- d. Bagian Keuangan
2. Sub Bagian Pembukuan dan Pelaporan
1. SubBqian Program dan Anggaran
3. Sub Bagian Verifikasi
- (2) Bagan Susunan Organisasi Sekretariat DPRD sebqaimana tesebut pada ayat {1) tercantum pada
16. Iampiran 1 Peraturan Bupati inidan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

## Bagian Ketiga lnspektorat Daerah

## Pasal ff

- (1) Susunan Organisasi lnspehorat Daerah Tipe A, terdiridari :
1. lnspektur
3. 2" Sekretariat Membawahi :
- b. Sub Bagian Perencanaan
- a. Sub Bagian Administrasidan Umum
- c. Sub Bagian Evaluasidan Pelaporan
3. lnspektur Pembantu WlaYah I
4. lnspektur Pernbantu WilaYah ll
5. lnspektur Pembantu WlaYah lll
6. lnspekturPembantu WlaYah lV
7. Kelompok Jabatan Fungsional
12. (21 Bagan Susunan Organisasi lnspektorat Daerah sebagaimana tenseh,rt pda ayat (1),lercanfurn dalamLampiran 2 Petafr:rrurBupati ini, yang menrpakan satu Kmatuan yang lidak terpisahkan.


## Baghn Keempat

## Dinas Daerah

## Paragraf I Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

## Pasal 27

- (1) Susunan OrganisasiDinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A, tediridari :
1. Kepala Dnas
2. Sekretariat membawahi :
- b. Sub Bagian Perencanaan dan Penyelenggaraan Tugas Pembantuan
- a. Sub Bagian Umum dan KePegawaian
- c. Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal
- b. SeksiKelembagaan,SaranaPnasarana
- a. SeksiKurikulum dan Penilaian
- c. Seksi Peserta Ddik dan Pembangunan Karakter

## 4.Bidang Pendidikan Dasar

- b. Seksi Kelernbagaan, Sarana Prasarana
- a. Seksi Kurikulum dan Penilaian
- c. Seksi Peserta Didikdan Pembangunan lGrakter

## 5.Bidang Kebudayaan

- b. SeksiSejarah dan Tradisi
- a. SeksiCagarBudayadan Permuseuman
- c. SeksiKesenian

## 6.Bidang Pembinaan Ketenagaan

- b. Seksi PTK Dikdas
- a. Seksi PTK PAUD dan Pendidikan Non Formal
- c. Seksi Tenaga Kebudayaan
4. 7.Unit Pelaksana Teknis Dinas
8. Kelompok Jabatan Fungsional
6. (2t Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendidilon dan Kebudayaan sebagaimana tersebut pada ayat (1), tercantum pada Lampiran 3 Peraturan Bupati ini, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

## Paragraf 2

## Dinas Kesehatan

## Pasal 28

- (1) Susunan OrganisasiDinas Kesehatan Tipe B, terdiridari :
1. Kepala Dinas
2. Sekretariat membawahi :
- b. Sub Bagian Keuangan, Kepegawaian dan Umum
- a. Sub Bagian Program, lnformasidan I'lumas
3. Bidang Kesehatan MasYarakat
- b. Seksi Promosidan Pemberdayaan Masyarakat
- a. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gisi
- c. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan tGria dan Otahraga
4. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
11. a, Seksi Surveilans dan lmunlsasi
- c. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa
- b. Seki Penegahandan Pengendalian Penyakitt'lenular
5. Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan
- b. Seksi Kefarmasian, Alkes dan PKRT
- a. Seksi Pelayanan Kesehatan
- c. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas
7. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Susunan Oryanisasi Dinas Kesehatan sebagaimana tercebut pada ayat (1), tercanfum pada : Lampiran 4 Peraturan Bupati ini, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

.


## Paragraf 3

## Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

## Paeal fil

- (1) Susunan OrganisasiDinas Perumahan dan Karmsan Pemultiman TiF C, terdiri dari :
1. Kepala Dinas
2. Sekretariat membawahi :
- b. SubBagian Umum, Kepegaraian dan Keuangan
- a. Sub Bagian Program dan lnformasi
3. Bidang Perumahan
- b. Seksi Penyediaan dan Pembiayaan
- a. SelsiPendataan dan Perencanaan
- c. SeksiPemantauan dan Evaluasi
4. Bidang Kawasan Pemukiman
- b. seksiPencegahan dan Feningkatan Kualitas Perumahan Kumuh
- a. SiksiFendataan, Pernanfaatan, Pengendalian dan Perencanaan Kawasan Permukiman
- c. SeksiPrasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas
6. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Susunan Organism,i Dinas Perunnhan dan l(urman Permuklsran se@aimana tefsebut paia ayat (1), tercantum pada Lampiran 5 Peraturan Bupati ini, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terPisahkan.

## Paragraf 4 Satuan Polisi Pamong Praia

## Pasal 30

- (1) Susunan Organisasi satuan Polisi Pamong PraF Tipe A, terdiridari :
2. L Kepafa Dinas
2. Sekretariat membawahi :
- b. Sub Bagian Frograrn
- a. Sub Bagian Umum dan KePegawaian
- c. Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah
- b. SeksiPenyelidikandanPenyidikan
- a. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan
4. Bidang tGtertiban Umumdan tGtentraman Masyarakat
- b. SeksiKerja sama
- a. SeksiOperasidanPengendali
5. Bidarq Perlindungan Masyarakatdan Pemadanr Kebakaran (Damkar)
- b. SeksiPemadamKebakaran(Damkar)
- a. Seksisatuan LINMAS dan Bina PotensiMasyarakat
6. Bidang SurnberDaYaAParatur
- b. SeleiTelfiisFungsional
- a. Seksi Pelatihan Dasar
7. Unit Pelaksana Teknis DInm
8. Kelompok Jabatan Fungsional
21. (Z) Bagan Susunan Oqanisasi Satuan Polisi Pamong Frraja seb4aimana termbut pda ayat (1), ' ' teriantum pada Lainpiran 6 Peraturan Bupati ini, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

## Paragraf 5 Dinas Sosial

## Pasal 31

- (1) Susunan OrganisasiDinas SosialTipe C, tediridari :
1. Kepala Dnas
2. Sekretariat rnernbawahi :
4. a, Sub Bagian Umum dan KePegawaian


- b. Sub Bagian Pnogram dan Keuangan
3. Bidang Bina Sosialdan Kesra
- a. SelislBimblngan dan Pcmbinaan Lembaga Kcmasyamkatan Sosial
- b. Seksi Keagamaan dan Keseiahteraan Masyarakat
4. Bidang Pelayanan dan RehabilitasiSosial
- a. Seksi Tuna Sosial dan Penyandang Cacat
- b. Seksi Rehabilitasi Korban Narkotika, Psykotropika,Tal Adiktif (NAPZA), Tindak Kekerasan dan Penanggulangan Korban Bencana
5. Unit Pehksana Teknis Dinas
6. Kelompok Jabatan Fungsional
10. {21 Bagan Susunan Organisasl Dinas Soeial sebagaimana tersebut pada ayat (1}' tercantum pada Lampinan 7 Perafuran Bupati ini, yang nrerupakan safu kesattlan yang tidak {erpisahkan.

## Paragnf 6

## Dinas Fekeriaan Umum dan Penataan Ruang

## Pasal 32

- (1) Susunan OrganisasiDinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B, terdiridari :
1. Kepala Dinas
2. Sekretariat membawahi :
- b. Sub Bagian Prograrn Perencanaan, Evaluasidan Pelaporan
- a. Sub Bagian Umum dan Peralatan
- c. Sub Kepegawaian dan Keuangan
3. Bidang Bina Marga
- b. Seksi Pemeliharaan, Pengembangan Jaringan Jalan dan Jembatan
- a. SeksiKonstruksiPembangunan, Peningkatan, RehabilitasiJalan dan Jembatan
4. Bidang Cipta Karya
- b. Seksi Peningkatan, Konsfuksi Rehab'dftasidan Penrelflharaan Bangunan Gedung
12. a, Seksi Pemeliharaan Penyehatan Ungkungan dan Prasarana Air Bersih
5. Bidang Pengembangan Sumber Daya Air
- b. SeksiPengelolaan &amp; Pengendalian Prmamnan Pengalran Wilayah Sungaidan Pantai
- a. Seksi Pengembangan dan Rehabilitasi/Pemelihanaan Rawa, lYaduk dan ldgasi
16. 6" Bidang Penataan Ruang
- b. SeksiPengendalian Tata Ruang dan Pertanahan
- a. Seksi Perencanaan Tata Ruang
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas
8. Kelompok Jabatan Fungsional
21. Bagan Susunan Organisasi Dinas Pekeriaan Umum dan Penataan Ruang sebqairnana tersebut paJa ayat (1), tercantnm pda Lampiran 8 Peraturan Bupafi ini, yang rnerupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. (2)

## Paragraf 7

DinmTenaga Keria dan Transmigrai dan ESDIi

## Pasal 33

- (1) Susunan Organisasi Dinas Tenaga Keria, Transmigrasi dan ESDM Tipe B, tediri dari :
1. Kepala Dinas
2. Sekretariat membawahi :
- b. Sub Bagian Program dan Keuangan
- a. Sub Baglan Umum dan KePegawaian
3. Bidang Ketenagakerjaan
- b. Seksi Perselisihan Hubungan lndustrial, Syarat Keria dan Keseiahteraan Pekefla, Norma dan Kesetarnatan tGria
- a. SeksiDiklat, Produktivitas, Perluasan dan Penempatan Tenaga Keria
4. Bidang Transmigrasi
10. b, Seksi Birnbingan Transmigrasi dan Penyiapan
- a. Seksi Pemindahan dan Pengerahan
5. Bidang EnergiSumber Daya Mineral
- a. SeksiPemanfaatan Energidan Bina Usaha


- b. Seksi Mineral, Geologidan Air Tanah dan Panas Bumi
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas
7. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Susunan OrganisasiDinas Tenaga Keria, Trammigrasidan ESDIT sebagaimana tersebut paJa ayat (1), termnhrm pada Lampiran 9 Peraturan Bupati ini, yang merupakan safu kesatuan yang tidak terpisahkan.

## Paragmf 8

## Dinas Perhubungan

## Pasal 3{

- (1) Susunan OrganisasiDinas Perhubungan Tipe A, terdiridari :
1. Kepala Dinas
- a. Sub tsagian Umum dan Kegawaian
2. Sekretariat membawahi :
- b. Sub Bagian Program dan Pelaporan
3. Bidang Perhubungan Darat
- c. SubBagian Keuangan
- a. seksi Angkutan Darat dan Angkutan sungai Danau Penyeberangan
4. Bidang Pengembangan Perparkiran
- b. Seksi Manaiemen Lalulintas, Teknik Sarana dan Prasarana Kesetamatan
- a. Seksi Pengembangan, Penataan dan Teknik Sarana
5. Bidang Perhubungan Laut
- b. Seksi ParkirUmum dan ParkirKhustts
- a. Seksi Keselamatan Pelayaran dan Lalulintas Angkutan Laut
6. Bidang Perhubungan Udara
- b. Seksl Sarana dan Prasarana Pelabuhan
- a. SeksiKebandar Udaraan dan Keselamahn Penerbangan
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas
- b. Seksi Saranadan Prasarana BandarUdara
8. Kelompok Jabatan Fungsional
21. {2} Bagan Susunan Organisasi Dinas Pertrubungan sebagalmana tersebut pda ayat (1}, tercantum ' ' paOa Lampiran 10 Peratumn Bupati ini, yang merupakan satu kesatuan yans tidak terpisahkan.

## Paragraf 9

## Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi UKM

## Pasal3li

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi UKH Tipe A tediri dari
1. Kepala Dinas
2. Sekretariat membawahi :
- b. SubBagianKePgawaian
- a. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan
- c. $ub Bagian Keuangan
3. Bidang Program
- a. Seksi Penyusunan Program
- b. Seksi Data dan lnformasi
- c. Pengendalian dan Evaluasi
4. Bidang Perindustrian
- b. SeksiPembinaan &amp; Pengembangan Usaha lndustri
- a. $eksi Sarana dan lklirn Usaha
- c. Pengembangan Teknologi lndustri
5. Bidang Perdagangan
- a. Seksi Pro,nrosi, Pengawasan &amp; Sarana Loglstik
- b. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Usaha Perd4angan
- c. Perlindungan Konsumen &amp; Kerrehologian
6. Bidang Koperasidan UKM
- a. Seksi Bina Kelembagaan
- c. FasilitmiPembiaYaan
- b. SeksiBina Usaha


7. Unit Pelaksana leknis Dinas
8. Kelompok Jabatan Fungsional
3. t2l Bagan Susunan OrganlsaslDinas Perindustrian, Peilagangan dan KopemslUKM sebagaimena tersebut pda ayat {1), tercanfurn pada Larnpiran 11 Peraturan Bupati inl, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

## Paragraf 10

## Dinas Penanaman Modaldan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

## Pasal 36

- (1) Susunan Olganisasi Dinas Penanaman llodal dan Pelayanan Terpadu Satu Fintu Tipe A tediri dari:
1. Kepala Dinas
2. Sekretariat membawahi :
- b. Sub Bagian Program
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Perencanaan dan Pengembangan lklim &amp; fumosf Penanaman Modal
- b. Seksi Deregulasi dan Pelaksanaan Penanaman Modal
- a. Seksi Perencanaan Penanaman Modal, Pengembangan Promosi Penanaman Modal
- c. Seksi Sarana dan Prasarana Fmmosi Fenanaman Modal &amp; Pemberdayaan Usaha Daerah
4. Bidang Pengendalian, Pengolahan Data &amp; lnfonnasiPelaksanaan Fenanaman lvlodal
- b. SeksiAnalisa dan EvaluasiData Penanaman Modal
- a. Seksi Pemantauan &amp; Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
- c. SeksiVerifikasi, Pengolahan Data &amp; lnformasiPenanaman Modal
5. Bidang Petayanan Perizinan, Pengaduan &amp; Pengendalian Petapran
- b. Seksi Pengaduandan Pengendalian tayanan
- a. SeksiPelayananPerizinan
- c. SeksiPelaporanlayanan
6. Bidang lnformasi, Harmonisasi dan Advokasi Layanan
- b. SeksiHarmonisaslLayanan
- a. SeksilnhrmasiLayanan &amp; Kebijakan Layanan
- c. SeksiAdvokasiLayanan
7. Unit Pelaksana Teknis Dinre
8. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu seb4aimana tersebut pada ayat (1), tercantum pda Larnpiran 12 Peraturan Bupati ini, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

## Paragraf tt

## Dinas Pemberdayaan ilasyarakat dan Femerintahan Dsa

## Pasal 37

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan lllasyarakat dan Pemerintahan Desa Tipe A, terdiri
2. dari:
1. Kepala Dinas
4. 2, Sekretariat membawahi :
- b. SubBagian Prryram
- a. Sub Bqian Umum dan Kepegawaian
- c. Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Pemerintahan Desa
- b. $eksi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa
- a. Seksi Penataan Administrasi Pernedntahan Desa
4. Bidang Kelembagaan Masyarakat Desa
- b. Seksi Data lnformasidan EvaluasiPe*embangan Desa
- a. SeksiKelembagaan Desa
5. Bidang Pembangunan Kawasan Perdesaan
- b. Seksi Ferencanaan Pembangunan lGwasan Perdesaan
- a. Seksi Pengemhangan Sarana dan Prasarana lGwman Perdesaan
6. Bidang Pernbangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa


- a. Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (UEM)
- b. Seksi Pemberdayaan Sumber Daya Alam (SDA)dan TeknologiTepat Guna (TTG)
7. Unit PclalGana Telfiis Dinas
8. Kelompok Jabatan Fungsional
5. tZ:. Bagan Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Hasyarakat dan Pemerintahan thsa sebagaimana tersebut pada ayat (1), tercantum pada Lampiran 13 Peraturan Bupati ini, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

## Paragraf 12

## Dinas Pemuda dan Olahr4a

## Pasal 38

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga Tipe B, terdiri dari :
1. Kepala Dinas
2. Sekretariat membawahi :
- b. Sub Bagian Prqram dan Keuangan
- a. Sub Bagian Umum dan KePegawaian
3. Bidang Pemuda
- b. SeksiPembinaan dan Prcduktivitas Generasi Muda
- a. Seksi Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan
4. Bidang Otahraga
- b. Seksi Pembinaan dan Manaiemen Sumber Daya Olahraga
- a. SeksiPembinaan Atlitdan Olahraga Prestasi
5. Bidarg SumberDaya Mantlsia, Saranadan Prasarara
- b. Seksi Pengelolaan dan Pembinaan Kelembagaan
- a. Seksi Pengembangan Saranadan Prasarana
6. Unit Pelaksana Teknis Dlnas
7. Kelompok Jabatan Fungsional
17. (21 Bagan Susunan Oqanisasi Dinas Pemuda dan Otalrraga seb4aimana tersefut pda ayat {1}, tercantum pada Lampiran 14 Peraturan Bupati ini, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

## Paragraf 13

## Dinas Peryustakaan dan KearsiPan

## Pasal 39

- (1) Susunan OrganisasiDinas Perpustakaan dan Kearcipan Tipe G, terdiridari :
1. Kepala Dinas
2. Sekretariat rnembawahi :
- b. Sub Bagian Prqram dan Keuangan
- a. Sub Bagian Umum dan KePegawaian
3. Bidang Perpustakaan
- b. SeksiDeposit Karya Cetak dan Rekam
- a. Seksi Pelayanan Pembinaan Perpustakaan dan Pelestarian Bahan Pustaka
4. Bidang Kearsipan
- b. Seksi Pengelolaan ArsiP Statis
- a. Seksi PengelolaanAnsiPAhif
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas
6. Kelompok Jabatan Fungsionat
14. (2t Bagan Susunan Organismi Dinas Perpustakaan dan Keasipan seb4airnana tersebut pada ayat
15. (1), tercanhrm pada Lampiran 15 Peraturan Bupati ini, yang merupakan satu kesafuan yang tidak terpiSahkan.

## Paragraf 14

## Dinas Pembedayaan Percmptan dan kdindungan Anak

## Paeal 40

- (I) Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe B, terdiil dari:
1. Kepala Dinas
2. Sekretariat membawahi :


- a. Sub Bagian Umum dan Kepgawaian
- b. Sub Bagian Prcgram dan Keuangan
3. Bidang Kualitas Hitlup Pcr-cmBuan, Kualitas Keluarga, Data dan lnformasi
- a. Seksi Pelembagaan Pengarustarnaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi
- b. Seksi Pelembagaan Pengarustamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial Politik dan Hukum
- c. Seksi Pelembagaan Pengarustamaan Gender dan Pembedayaan Perernpuan Bidang Kuatitas Keluarga, Data dan tnformasi
4. Bidang Fernenuhan Hak Anak
8. a, Seksi Lingkungan Keluarga dan perqasuhan AltematTdan Fendldikan, Femanfaatan Wakfu Luang dan Kegiatan BudaYa
- b. Seksi Hak Sipil, lnfomrasidan Partisipasi
- c. Seksi Kesehatan Dasardan Kesejahteraan
5. Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak
- b. Seksi Perlindungan Khusus Anak
- a. Seksi Perlindungan PeremPuan
- c. Seksi Data Kekerasan Perempuan dan Anak
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas
7. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pedindungan Anak sebagaimana tensebut pda ayat (1), tercantrrn pada Larnpiran 16 Peratumn Bupati ini, yang rnerupakan satu kesatuan yang tidak terpisaltkan.

## Paragraf 15

## Dinas Kepen&amp;dukan dan Percatatan Sipit

## Pasal 41

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilTipe B, terdiridari :
1. Kepala Dinas
2. Sekretariat membawahi :
- b. SubBagian Pelencanaandan Keuangan
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
- a. Seksi ldentitas Penduduk
- c. Seksi Pendataan Penduduk
- b. SeksiPindah Datang Penduduk
4. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
- b. Seksi Fe*awinan dan Feroeraian
- a. SeksiKelahiran
- c. Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian
5. Bidang Pengelolaan lnformasiAdministrasiKependudukan (PIA$ dan Femanfaatan Data
- b. SeksiPengolahan dan Penyaiian Data
- a. Seksi Sistem lnformas,i Adminiskasi Kependudukan (SIAK)
- c. Seksi Keriasamadan lnovasi Pelayanan
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas
7. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana tersebut pada ayat (1), tercantum pada Lampiran 17 Peratunan Bupati ini, yang rnerupakan satu kmatuan yang tidak terpisahkan.

## Paragraf 16

## Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

## Pasal '*2

- (1) Susunan OrganisasiDina* Pengendalian Pendudukdan Keluarga BerencanaTip B, tediridari :
1. Kepala Dinas
2. Sekretariat membawahi :
- a. Sub Baglan Umum dan KePegawaian
- b. Sub Bagian Prograrn dan Keuangan


3. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Pergerakan
- b. SeksiAtlvoltasi Pcnyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader
- a. Seksi Pergerakan Pengendalian Penduduk dan lnformasi Keluarga
4. Bidang Keluarga Berencana
- b. SeksiJaminan Pelayanan KB dan Fembinaan Kesertaan KB
- a. SeksiDistribusiAlokon
5. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
- b. SeksiBina Ketahanan Batita, Anak, Renqiadan Lansia
- a. Seksi Pemberdayaan Keluarga Seiahtera
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas
7. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Susunan Organisasr Dinas Pengffialian Fenduduk dan Keluarga Berencana sedagaimana tersebuf pada ayat (1), tercantum pada Lampiran 18 Peraturan Bupati ini, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

## Paragraf 17

## Dinas Kominfo, Kehumasan, Statistik dan Persandian

## Pasal4il

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kominfo, Kehumasan, Statistik dan Percandian Tipe B, terdiri dari :
1. KepalaDinas
2. Sekretariat membawahi :
- b. Sub Bagi.an Program, Pelaporan dan Kamngan
- a. Sub Bagian Umum dan KePegawaian
3. Bidang Kominfo &amp; Humas
- b. Sekslr Hubungan Media, Komunikasi, Publikas'idan Kehumasan
- a. Seksi Pengelolaan Opini Publik, Pelayanan lnformasidan Media Komunikasi Publik
4. Bidang Penyelenggaraan eGovernment
- b. Seksi Pengembangan Aplikasi &amp; Data Administrasi
- a. Seksi lnfrastruktur dan Teltnologi
5. Bidang Percandian dan Stdistik
- b. SeksiStatistik
- a. SeksiPersandian
6. Unit Pelaksana Teknis Dinm
7. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Susunan OrganisasiDinas Kominfo, Kehumasan, Statistik dan Fersandian sebagaimana teriebut pada ayat (1), tercantum pada Lampiran 19 Penaturan Bupati ini, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terPisahkan.

## Paragraf 18

## Dinas,iffilslltransan

## Pasal 44

- (1) Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Tipe C, terdiridari :
2. Kepala Dinas
3. Sekretariat membawahi :
- a. Sub Bagian Umum dan KePegawaian
- b. Sub Bagian Program dan Keuangan
4. Bidang Ketersediaan dan DistibusiPangan
- a. Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan
- b. Seksi Distribusi Pangan Cdangan Pangan
5. Bidang Komsumsidan Keamanan Pangut
- a. Seksi Komsumsi Pangan dan Penganekarqaman Pangan
- b. SeksiKelembagaan dan Keamanan Pangan
6. Unit Felaksana Teknis D$nas
7. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas K#hanan Pangan sebagaimana telsebut pada ayat.(1), tedanhrm pda Larnpiran 20 Pemturan Bupati ini, yang merupakan sahr kwailan yang tidak terpisahkan.


## Paragraf 19

## Dinas Pariwisata

## Pasalt[5

- (1) Susunan Organisasi Dinas Partwisata Tipe A, terdiri dari :
1. Kepala Dinas
- a. Sub Bagian Umum dan KePegawaian
2. Sekretariat membawahi :
- b. Sub Bagian Program
3. Bidang Pengembangan Pernasaran Pariwisata
- c. SubBagian Keuangan
- a. SeksiAnalisis Data dan PromosiParivvisata
4. Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata
- b. Seksi Strategi Pemasaran Pariwisata
- a. Seksi Pengenrbangan Wisata Alam dan Buatan
5. Bidang Pengembangan Wisata TradisiSenidan Budaya
- b. Seksi Tata Kebla Destinasi dan Pernberdayaan Masyarakat
- a. Seksi Pengembangan Wisata Senidan Budaya
6. Bidang lndustri Pariwisata dan EkonomiKreatif
- b. Seksi Pengembangan Wisata Sejarah dan Tradisi
- a. Seksi Sertifikasidan Standar Usaha Jasa Pariwisata
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas
- b. SeksiEkonomiKreatif dan Pembinaan Kemibaan Usaha Fariwisata
8. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pariwisata sebagaimana tersebut pda ayat (1), tercantum pada ' Lampiran 21 Peraturan Bupati ini, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

## Paragraf 2ll

## Dinas Kelautan dan Perikanan

## Pasal4,6

- (1) Susunan Organisasi Oinas Kelautan dan Perikanan Tipe A, terdiri dari :
1. Kepala Dinas
2. Sekretariat membawahi :
- b. Sub Bagian Prcgram
- a. Sub Bagi.an Umum dan Kepegaunai,an
6. c, Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Pembedayaan Nelayan Kecil
- b. Seksi Kemitraan Usaha,lptek dan lnformasi Nelayan Kecil dan Pembinaan Kelembagaan Nelayan
- a. SeksiDiklat Pendarnpingan dan Kelembagaan Nelayan Kecil
4. Bidang Pemberdayaan Usaha KecilPembudidayaan lkan
- b. Seksi Kernitraan Usaha, lptek dan lnformasi Usaha Kecil Pembudidayaan lkan dan Pembinaan Kelernbagaan Pembudidayaan lkan
- a. SLt&lt;siOitdat Pendampingan dan Kelembagaan Usaha Kecil Pembudidayaan lkan
5. Bidang Perizinan Budidaya lkan, Pengolaflan dan Penyelenggaraan TPI
14. b, SeksiPengelolaan dan Penyelenggaraan TPI
- a. SeksiPenerbitan SIUP, TPUPI, TPKPIH
6. Bidang Pengetolam Pemhdidayaan lkan
- a. Sek$ Pengelolaan Kawasan Budidaya, Data dan lnformasi, Pengeblaan Kesehatan lkan, Lingkungan, Pernbinaan Mutu Pakan lkan dan Obat lkan
- b. Seksi Pembenihan lkan, Pembesaran lkan, Penyediaan Benih fkan dan Pelestarfan Calon lnduk lkan
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas
8. Kelompok Jabatan Fungsional
21. (21 Bagan Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perilonan seb4aimana temebut pada ayat (1), telcantrm pada Lampiran 22 Peraturan Bupati ini, yang merupakan satu kesatuan yang tldak terpisahkan.

J

## Paragraf 21

## Dinas Pertanian

## Pasal 4?

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian Tipe A, terdiri dari :
2. KepalaDnas
3. Sekretariat membawahi :
- a. Sub Bagian Umum dan KePegawaian
- b. SubBagian Program dan Keuangan
4. Bidang Prasarana dan Sarana
- b. Seksi Pupuk, Pestisida, Mesin dan Alat Pertanian
- a. Seksi Lahan, lrigasidan lnvestasi
5. Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura
- b. Seki Pengolahan, Produksidan Pemasaran
- a. Seksi Pemhnihan dan Perlindungan
6. Bidang Perkebunan
- b. Seksi Pengolahan, Pmduksidan Pemasaran
- a. Seksi Pembenihan dan Perlindungan
7. Bidang Petemakan dan Kesehatan Hewan
- b. Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Mmyarakat Vetener (Kesmave$
- a. Seksi Perbibltan, Pengolahan, Produksi dan Pemasaran
- B. Bidang Penyuluhan
- b. SeksiMetode dan lnformasi
- a. Seksi Kelembagaan dan Ketenagaan
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas
22. 1 0. Kelompok Jabatan Fungsbnal
23. (21 Bagan Susunan Organisasi Dinas Pertanian sebagaimana tersebut pada ayat (1), tercantum pada Lampiran 23 Peraturan Bupati ini, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

## Paragraf 22

## Dinas Littgkungan HiduP

## Pasal 48

- (1) Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Tipe B, terdiri dari :
1. Kepala Dinas
2. Sekretariat membawahi :
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- b. Sub Bagian Program dan Keuangan
3. Bidang Penataan dan Penataan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan l'lidup (PPLI'|)
- a. SeksiPerencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan
- b. SeksiPengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan
- c. Seksi Penegakan Hukum Ungkungan
4. Bidang Kebersihan
- a. Seksi Pengelolaan SamPah
- b. Seksilimbah 83
- c. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
5. Bidang Pengendalian Penemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
- a. Seksi Pencemaran Lingkungan
- b. Seksi Kerusakan Lingkungan
- c. Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas
7. Kelompok Jabatan Fungsional
20. (21 Bagan Susunan Organismi Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana tersebut pada ayat (1), tercantum pada Lampiran 24 Peraturan Bupati ini, yang rnerupakan satu ksatuan yang tidak terpisahkan.


## Bagian Kelima

## Paragraf I

## Badan PerencanaaR, Peilelitian dan Pengembangan Daerah

## Pasal 19

- (1) Susunan Organisasi Badan Percncanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tipe A, terdiri dari:
1. Kepala Badan
2. Sekretariat membawahi :
- b. Sub Bagian Program dan Evaluasi
- a. Sub Bagian Umum dan KePegawaian
- c. Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan
- b. Sub Bidang Pemerintahan dan Kepndudukan
9. a, Sub Bidang Pengembangan Sosialdan Budaya
4. Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomidan Sumberdaya Alam
- b. Sub Bidang SumberdaYaAlam
- a. Sub Bidang Ekonomi
5. Bidang Perencanaan lnfrastruktur dan Pengembangan Wilayah
- b. Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup
- a. Sub Bidang Prasarana Wlayah dan Permukiman
6. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Data
- b. Sub Bidang Data dan Keriasama Antar Lembaga
- a. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan
7. Unit Pelaksana Teknis
8. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengemhngan Daerah ' -seb4aimana tersebut pada ayat (1), tercantum pada Lampiran 25 Penaturan Bupati ini, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan-

## Paragraf 2

## Badan Pengolcfla Keuangan Daerah

## Pasal 50

- (1) Susunan Organisasi Badan Pengelola Keuangan Daerah Tipe A, terdiridari :
1. Kepala Badan
2. Sekretariat membawahi :
4. b, Sub Bagian Pmgnam
- a. Sub Bagian Umum dan KePegawaian
- c. Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Akuntansi
- b. Sub Bidang Barang dan Jasa
- a. Sub Bidang Belanja Pegawai
- c. Sub Bidang Belanja Modal
4. Bidang Asst
- b. Sub Bidang Barang Bergerak
- a. Sub Bidang Petsediaan
- c. Sub Bidang Barang Tidak Bergerak
5. Bidang Perbendaharaan
- b. Sub Bidang Perbendaharaan ll
- a. Sub Bidang Perbendaharaan I
- c. Sub Bidang Perbendaharaan lll
6. Bidang Anggaran
- b. Sub Bidang Barang dan Jasa
- a. Sub Bidang Anggaran Pegawai
- c. Sub Bidang Modal
7. Bidang Pendapatan
- b. Sub Bidang Penagihan
- a. Sub Bidang PenetaPan

Qw


- c. Sub Bidang Pelaporan
8. Unit Pelaksana Teknis
9. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana tersebut pada ayat (1), tercantum pada Lampiran 26 Peraturan Bupati ini, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

## Paragraf 3

## Badan Kepegawaian dan Oiklat

## Pasal51

- (1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian dan Diklat Tipe A, terdiri dari :
1. Kepala Sadan
2. Sekretariat membawahi :
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- b. Sub Bagian Program
- c. Sub Bagian Keuangan
3. Bidang lnformasi dan Data Kepegawaian
- a. Sub Bidang lnformasi dan Dokumentasi Kepegawaian
- b. Sub Bidang Pengolahan Data Kepegawaian
4. Bidang KORPRI dan Pengembangan Pegawai
- a. Sub Bidang KORPRI
- b. Sub Bidang Formasi, Pengadaan Pegawai dan Pembinaan Disiplin
5. Bidang Kepangkatan dan Mutasi Pegawai
- a. Sub Bidang Pengangkatan dan Kepangkatan
- b. Sub Bidang Mutasi
6. Bidang Diklat dan Peningkatan Sumber Daya Manusia (SOM)
- a. Sub Bidang Penyelenggaraan dan Pengembangan Diklat
- b. Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Aparatur
7. Unit Pelaksana Teknis
8. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Kepegawaian dan Diklat sebagaimana tersebut pada ayat (1), tercantum pada Lampiran 27 Peraturan Bupati ini, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

## Paragraf 4

## Badan Penanggulangan Bencana Daerah

## Pasal52

- (1) Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Halmahera Barat:
1. Kepala Sadan (ex. Officio Sekretaris Daerah)
2. Unsur Pengarah; dan
3. Unsur Pelaksana (Kepala Pelaksana), membawahi:
5. 1 Sekretariat, membawahi :
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- b. Sub Bagian Program /Perencanaan dan Pelaporan
- c. Sub Bagian Keuangan
9. 2 Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
- a. Sub Bidang Pencegahan dan Mitigasi
- b. Sub Bidang Kesiapsiagaan.
12. 3 Bidang Kedaruratan dan Logistik
- a. Sub Bidang Kedaruratan;
- b. Sub Bidang Logistik.
15. 4 Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi
- a. Sub Bidang Rehabilitasi;
- b. Sub Bidang Rekontruksi.


j

- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Oaerah sebagaimana tersebut pada ayat (1) tercantum pada Lampiran 28 Peraturan Bupati ini, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

## Bagian Keenam Kecamahn

## Pasal 53

- (1) Susunan OrganisasiKecamatan Tipe A, terdiridari :
1. Camat
2. Sekretariat rnembawahi :
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- b. Sub Bagian Program dan Keuangan
3. SeksiPemerintahan
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
5. SeksiPelayanan
6. Seksi Kesejahteraan Rakyat
7. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
8. Kelompok Jabatan Fungsional
12. {2) Bagan Susunan Organisasi Kecamatan sebagaimana tersebut pada ayat (1), tercantum pada l-ampiran 29 Peraturan Bupati ini, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

## Bagian Ketuiuh

## Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah

## Pasal 54

- (l)Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Halmahera Barat:
1. Kepala Badan
2. Sekretariatmembawahi :
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- b. Sub Bagian Program
- c. SubBagianKeuangan
3. Bidang Bina ldiologi, Wawasan Kebangsaan dan lGrakter Bangsa
- a. Sub Bidang Bina ldioloEidan Wawasan Kebangsaan
- b. Sub Bidang Pembinaan Karakter Bangsa
4. Bidang Politik Dalam Negeri
- a. Sub Bidang Pengembangan Budaya dan Etika Potritik
- b. Sub Bidang FasilitasiPartaiPolitik dan Pemilu
5. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan 0rganisasi Kemasyarakatan
- a. Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosialdan Budaya
- b. Sub Bidang Organisasi lGmasyarakatan
6. Bidang Penanganan t(onflikdan lGwaspadaan Naslonal
- a. Sub Bidang Penanganan Konflik
- b. Sub Bidang Kewaspadaan Dini, Analisis Evaluasi lnformasidan Kebiiakan Sbategis
- (2)Bagan Struktur Organisasi Badan Kesatuan tsangsa dan Politift Daerah sebagaimana tersebut pada
- ayat (1) tercanfum pada lampiran 30 Peraturan Bupati ini, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

## BAB V KETENTUAN PENIJTUP

## Pasal 55

- (1) Pengaturan mengenai Tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati
- (2) HaLhal yang hlum cukup diatur dalam Ferahrran Bupati ini sepanjang nengenai pelaksanaannya akan diatur l$ih laniut dengan Keputusan Bupati


## Pasal S

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, mernerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

| Peiabat | Palaf |
|------------------------|---------|
| Sekretaris Daerah | h |
| Ass. Bid Pem &Adm Umum | t?' ./ |
| Kabag Hukum & Orgs | M |

Dtetapkandi: Jaflolo

padatanggal: 27 Desember 2016

DANNY MISSY



Diundangkan di : Jailolo

padatanggal :27 Desernber 2016

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN HALi,IAHERA BARAT,

Ab

/'r- M. SYAHR TABD. RADJAK


Salinan sesuai Aslinya. Kepala Bagian dan Sekretariat

Denny Ghrnawan Kasim, SH, M.Hum

Pembina Tk.I IVlb Nip. 19690909 20OOO3 1 OO7


a


{r-

==

=dt

='u

6rz

## a -{2A -l &gt;6m a ==1 = E=v EH= o2 AtE G)G z-- --E J O hl--! P -l(D+ 9,f ffi H=5 x ur+&gt; 1m=m ==m -{ E-4 r3b = B-B Ba

=

m

n

.t tr

z,

m

a,

v

x

rrl

4, tr,

7

t

I

x

@

'o

c

{

m

z

=

7

.! m

B

{

u

## {-1= ;= 26, o2

## JZ; &gt;r)m E 6=* gxt .-.-2 r\r{e J Elr-! a B#m=b a E== H SH+ =m d B--B g- d B

## U, { = o NtD 6) A -iv XT m *, r x IE t C m z -L = m n tD T' I E m


## 1;za &gt;crtrr e a=* 5 Qid I taE E-r-: A EH* mc= = 2,2 H*E '=H Eo)t

a { -=:o Az v 7@ z,z A :l = i tgrr xP z E' z, x m TD c tr, z x E c t -l m I= = + m v @ 7 { ! m


## fr= m&lt;!9fi ?Rfr Eco !a ==E 2 r=fi 2 -F El t, z= 3-({ C, Er d, z' O .r,-lEI Pq6 A &lt;gg, e.-z ut(J&lt;. o-:z ts

t

=

E

E

=

I


## J(o= bE, (rt ul 9.,