Unknown Unknown Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah dan Peratwan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pernerintahan antara Pemerintah, Pernerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kot4 maka lzin Usaha Kehutanan dan Jasa Di Bidang Kehutanan Serta Pungutan Retribusi Atasnya Kabupaten yang sekaligus menjadi Sumber Pendapatan Daerah dalarn rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah; - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf q lrerlu membentuk Peraftran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tentang Izin Usaha Kehutanan dan Jasa Di Bidang Kehutanan Serta Pungutan Retribusi Atasnya; - l. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun l98l tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037); - Undang-Undang Nomor l8 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 Nomor 246 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048); J. - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1959 Nomor 71, Tambahan Lemberan Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 4 - Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3938); 5. - Undang-Undang Nomor 4l Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor I Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4l Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412); 6 7. Undang-Undang Nomor l0 Tahun 2007 tentang Pembentukan Bolaang Mongondow Utara menjadi Daerah Otonom di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4686); - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukkum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahhrm 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258); 8 - Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692); 9. - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1999 tentang pengesahan dan Pemunguutan Hasil Hutan pada Hutan Produksi (Lembaran Nesara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 13, Tambahan Lembiran Negara Republik Indonesia Nomor 3802); 10. - Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54); 11. 12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahm 2004 tentang perlindungan Hutan; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Usaha dan Penyustman Rencana Pengelolaan Hutan serta pem-fuut o H.rturr: 14. Peraturan Pemerintah Nomor 3g Tahun 2007 tentang pembagian Urusan Pemerintah antara pemerintah, pemerinfah Daerah- propinsi-&lt;lan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara itepublik Indonesia Tahun 2007 Nomor g2, Tambahan t em6aran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 15. Peratruan Pemerintah Nomor 3 Tahun 200g tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentanng tata Hutan dan Penyusunan Rencana pengeloraan Hutan, serta pemanfaatan Hutan lkTUq* Negara Republik lndonesia Tahun 200g Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4El4); 16. Keputusan (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
:
- ;
- a. bahwa dalam mngka penyelenggaraan Otonomi Daerah yang semakin luas, nyata dan bertanggung jawab, sebagaimarn diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Peratwan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pernerintahan antara Pemerintah, Pernerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kot4 maka lzin Usaha Kehutanan dan Jasa Di Bidang Kehutanan Serta Pungutan Retribusi Atasnya Kabupaten yang sekaligus menjadi Sumber Pendapatan Daerah dalarn rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf q lrerlu membentuk Peraftran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tentang Izin Usaha Kehutanan dan Jasa Di Bidang Kehutanan Serta Pungutan Retribusi Atasnya;
- l. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun l98l tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
- Undang-Undang Nomor l8 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 Nomor 246 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048); J.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1959 Nomor 71, Tambahan Lemberan Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 4
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3938); 5.
- Undang-Undang Nomor 4l Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor I Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4l Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412); 6
7. Undang-Undang Nomor l0 Tahun 2007 tentang Pembentukan Bolaang Mongondow Utara menjadi Daerah Otonom di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4686);
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukkum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahhrm 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258); 8
- Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692); 9.
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1999 tentang pengesahan dan Pemunguutan Hasil Hutan pada Hutan Produksi (Lembaran Nesara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 13, Tambahan Lembiran Negara Republik Indonesia Nomor 3802); 10.
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54); 11.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahm 2004 tentang perlindungan Hutan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Usaha dan Penyustman Rencana Pengelolaan Hutan serta pem-fuut o H.rturr:
14. Peraturan Pemerintah Nomor 3g Tahun 2007 tentang pembagian Urusan Pemerintah antara pemerintah, pemerinfah Daerah- propinsi-&lt;lan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara itepublik Indonesia Tahun 2007 Nomor g2, Tambahan t em6aran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peratruan Pemerintah Nomor 3 Tahun 200g tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentanng tata Hutan dan Penyusunan Rencana pengeloraan Hutan, serta pemanfaatan Hutan lkTUq* Negara Republik lndonesia Tahun 200g Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4El4);
16. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun I 999 tentang Teknik Penlusunan peraturan perundang \_Undangan dan bentuk Rencana--Undang-Undang, peraturan\_ p-eraturan pemerintah dan Rencana Keputusan presiden;
17. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 23 Tahun 19g6 tentang Ketentuan Umum Mengenai-lenfidik pegawai Negeri Sipil dT Lingkungan Pemerintah daerah Jo. -f"poto*i fvlenteri -dalam Nege; Nomor 4 Tahun 1997 \_tenre-ng penyidik pegawai Negeri Sipil" di Lingkungan Pemerintah Daerah;
18. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor ll9 Tahun l99g tentang Ruang Lingkup dan jenis-jenis Retribusi Daerah:
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun l99g tentang Pedoman Tata Cara pemungutan Retribusi Daerah, dan Tata Cara Pemeriksaan dibidang Retribusi Daerah:
Menetapkan
20. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 05.1/KPTS-IV2000 tentang Kriteria dan Standar Perizinan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan pada Hutan Produksi;
21. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor :P.51 / Menhut IV 2006 tentang Penggunan Strat Keterangan Asal Usul ( SKAU ) untuk Pengangkutan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Hak;
3. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor :P.55 / Menhut-IV2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Negara; 22.
4. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.62 / Menhut -II / 2006 tentang Perubahan Peraturan Menteri Nomor : P.51 / Menhut - II | 2006 tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul ( SKAU ) untuk Pengangkutan Hasil Hutan Kayu yang Berasal Dari Hutan Hak; z).
5. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.63. / Menhut -II /2006 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.55 / Menhut -II / 2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Negara; 24.
Dengan Persetujuan
DEWAITI PERWAKILAII RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
ME MUTUSKAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAAI{G MONGONIX)W UTARA TENTAI\G IZIN USAHA KEHUTAI{AI\ DAI{ JASA DI BIDANG KEHUTAI\AI\ SERTA PUNGUTAI{ RETRIBUSI ATASNYA
BAB II - NAMA, OBJEK DAI{ SUBJEK PERIZINAN DAI\I RETRIBUSI
Pasal 2
Dengan nama izin usaha kehutanan dan jasa dibidang kehutanan dipungut fj9:l\_r:l1u-: pembayaran atas pemberian izii aan;asa aitia;g Kenuanrur dan secara khusus disediakan oleh pemerintah kabupaten -
Objek retribusi adalah pemberian jasa atas :
- (2) Pengesahan Peta Hutan dan Lahan;
2. (l) Pengesahan Produksi Hasil Hutan Ifuyu dan Bukan Kalu;
- (3) Pengesahan Rencana Kerja Tahunan ;
- (4) Pertimbangan Teknis URKT;
- (5) Penetapan Pangkalan Hasil Hutan;
- (6) Retribusi Bibit Tanaman Hutan;
BAB II - NAMA, OBJEK DAI{ SUBJEK PERIZINAN DAI\I RETRIBUSI
Pasal 4
Subjek Retribusi Jasa Pengesahan Hasil Hutan dan Lahan adalah orang atau badan yang memperoleh jasa pengujian, pengesahan hasil hutan dan lahan
GOLONGAIT RE,TRIBUSI
Pasd 5
Retribusi Jasa Pengesahan Hasil Hutan dan Lahan digolongkan sebagai retribusi jasa umum.
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGTJNAAN JASA
BAB IV - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGTJNAAN JASA
Pasal 6
Tingkat penggunaan jasa" pengesahan hasil hutan dan lahan diukur
BAB IV - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGTJNAAN JASA
Pasal 7
- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutupi biaya p€nyelenggaraan pengesahan hasil hutan dan lahan;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (l) meliputi komponen biaya jasa pengujian, pemeriksaan / penelitian administrasi, pengecekan, pengukuran areal / kawasan hutan dan lahan, pembuatan / pengesahan peta, pengesahan Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan biaya transport dalam rangka pengawasan dan pengendalian.
STRUI(TUR DAI\ Bf,SARNYA TARIF RETRIBUSI
BAB VI - STRUI(TUR DAI\ Bf,SARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 8
Stnrktur dan besamya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :
- (1) Pengesahan Hasil Hutan Kayu :
- a. LHP. IUPHHK
Rp. 500.000,-
- b. LFIP. IPK
Rp. 500.000,-
- c. LHP. IPHHK
Rp. 100.000,-
- (2) Pengesahan Hasil Hutan Bukan Kayu :
- a. LP-HHBK IUPHHBK (Rotan)
Rp. 500.000,-
- b. LP-HHBK IPHHBK (Rotan)
Rp. 500.000,-
- c. LP-HHBK IPHHBK Damar
Rp. 100.000,-
- d. LP-HHBK Daun Rumbia
Rp. 50.000,-
- e. LP-HHBKBambu
Rp. 100.000,-
- f. LP-HHBK Kulit Kayu
Rp. 100.000,-
- g. LP-HHBK Sarang Burung Walet
Rp. 250.000,-
- Skala I
- Skala I
- Skala 1 20.000
- Skala I
100.000
50.000
10.000
Rp. 50.000,-
Rp. 75.000,-
Rp. 100.000,-
Rp. 200.000,-
Rp. 100.000,-
Rp. 350.000,-
Rp.1.125.000,-
Rp.4.500.000,-
- (3) Pertimbangan Teknis URKT
- (4) Pengesahan Peta Hutan dan Lahan/lembar
Rp.5.000.000,-
- (5) Izin Penimbunan Kayu
- 01 -25M3 a.
- &gt;25-100M3 b.
- &gt; 100 - 250 M3
- &gt; 250 Mr ke atas d.
WILAYAH PUNGTITAI\I
BAB VII - WILAYAH PUNGTITAI\I
Pasal 9
*:dlyi yang terhutang dipmgut di wilayah daerah yang tempat pelayanan diberikan.
TATA CARA PUNGUTAI\
Pasal l0
- (1) fung\_utan retribusi tidak dapat diborongkan;
- Q) Retribusi \_dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen\_ ooKumen larn yang di persamakan;
- (3) Tata cara pungutan retribusi ditetapkan oleh Bupati;
- (4) Kepada Instansi pemungut diberikan uang perangsang sebesar 5 % dari transaksi penerimaan;
SAI\KSI ADMII\ISTRASI
Pasal I I
- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sar*si adminstrasi birupa aenaa sebesar 3,3-!1T^t"1,::-l"l setiap butan dari retribusi ,"rr,Jtu"g utuu r**g lTyar dan drtagh dengan menggunakan STRD;
2. Dalam hal wajib retribusi tidak merniliki izin alu dokumen yang sah dikenakan ssanksi administmsi 4 (empat) kali tari-f retribusi sebagaimana dimaksud pasal S peraturan'Oaera; ini: (2)
TATA CARA PENAGIHAN
BAB X - TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 12
- (l) Retribusi terhutang ## BAB XI
MASA RETRIBUSI DAI\ SAAT Rf,TRIBUSI TERIIUTAIi{G
BAB X - TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 13
Masa retribusi adalah jlangka waktu yang lamanya I (satu) tahun.
BAB X - TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 14
Saat Retribusi Tehutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
SURAT PENDAT-TARAN
BAB XII - SURAT PENDAT-TARAN
Pasal 15
- Wajib Retribusi, wajib mengisi SpdORD; (l)
- qPdORD sebagaiman dimaksud ayat (l) harus diisi dengan jelas, benar {an tele\ag serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya; Q)
- Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SpdORD dimaksud pada ayar (t) ditetapkan oleh Bupati; (3)
TATA CARA PEMBAYARAN
BAB XIII - TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 16
- Pembayaran Retribusi Terhutang harus dilunasi sekaligus; (l)
- l"$bryl yang terutang dilunasi selambat-larnbatnyi 15 Qima belas) hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersarnakan SI(RDI(BT dan STRD: (2)
- Tata cara pembayaraq penyetoraq tempat pembayaran diatur dengan keputusan Bupati; (3)
KEBE RATAN
BAB XIV - KEBE RATAN
Pasal 17
- Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau qe;abat ryng ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDI(BT dan SKRDLB: (l)
- f.eberatan yang diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan jelas; a)
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut;
- (4) Keberatan yang diajukan dalam jangka *aktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SI(RD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan" kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaiman dimaksud ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan" sehingga tidak dipertimbangkan;
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar re{ribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi;
Pasal l8
- (l) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan;
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat diterima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besamya retribusi yang terhutang;
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan keputusan, keberatan yang diajukan tenebut dianggap dikabulkan;
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
BAB XV - PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 19
- (1) Atas kelebihaan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati;
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), harus mernbetikan keputusan;
- (3) Apabila dalam jangka waknr sebagaimana dimaksud ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suautu keputusarl pengembalian kelebihan rehibusi dianggap dikabulkan dan SKRD harus dit€rbitkan dalam jangka waktu paling lama I (satu) bulan:
- (4) Apabila Wajib retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi dimaksud padra ayat (l) langsung dipeftitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut;
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilalokan dalam jangka walcu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SI(RDLB.
BAB XV - PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 20
- (l) Permohonan pengembalian retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
- b. Masa Retribusi
- a. Nama dan alamat Wajib Retibusi
- c. Besamya kelebihan pembayaran
- d. Alasan yang singkat dan jelas
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat;
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Kepala Daerah.
- (l) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Retribusi;
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkm dengan ' ' t ttib*i lainny4 sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (40), pembayaran -dilakukan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran'
BABXVI
PENGURANGAIT, KERINGANA}{ DAI\ PNMBEBASAI{ RETRIBUSI
Pasd22
- (l) Bupati dapat memberikan p€ngur€mgarl keringanan dan pembebasan retribusi;
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebanan retribusi ditetapkan oleh Bupati.
- (2) P€nsuransan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana '-' ai*"Jr"a-"it (1) diLrikan dengan ## BAB XVII
KADALUARSAPENAGIHAI\
BAB XV - PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 23
- (1) Hak untuk melakrlkan penagihq retribusi' kadaluarsa setelah ''' rn.f"*p""i jangka waktu i ltiga) tahun t$inPg sejak saat terutang r.olt*i kecuili apabila Waiit'netriUusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi;
2. fZl fiaOaf,risa penagihan retribusi sebagaimana yang dimaksud ayat (1) tertangguh aPabila;
- a. Diterbitkan surat teguran; atau
4. ;. At pengakuan trutan retribusi dari wajib retribusi baik langsung mauPun tidak langsung'
BABXVIU
KETENTUAN PIDAI\A
BAB XV - PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 24
- ( I ) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga ",, ;;;*id k".""gL b""J diancam pidanat.rungan paling lama 6 i*^tilt"f"" "*,ide.,aa *etinggi - ting-ginya Rp'5'000'000'- (lima juta ruPiah);
- (Zl iinAat'piOana dimaksud pada ayat (l) adalah pelanggaran'
BABXIX
PERLINDUNGAI{ I}AI{ PENGAMANAN HUTAI\
BAB XV - PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 25
- (1) Polisi Kehutanan adalah pejabat tertentu dalam lingkup instansi Kehutanan yang sesuai sifat pekedaannya, menyelenggarakan dan atau melaksanakan usaha perlindungan hutan yang oleh kuasa Undang undang diberikan wewenang kepolisian khusus dibidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
- (2) Wewenang polisi kehutanan;
- a. Mengadakan patroli / perondaan didalam KH atau wilayah hukumnya;
- b. Memeriksa surat-surat atau dokumen yang berkitan dengan pengangkatan FIH didalam KH atau wilayah hukumnya;
- c. Mencari keterangan datl barang bukti terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutag KH dan HH;
- d. Dalam hal tertangkap tangan wajib menangkap tersangka untuk diserahkan kepada yang berwenang;
- e. Membuat laporan dan menanda tangani laporan terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutar; I(H, dan HH;
- f. Polisi Kehutanan atas perintah pemimpin berwenang utntuk melakukan penyelidikan dan menangkap tersangka.
BABXX
PEIYYIDIKAN
BAB XV - PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 26
- (l) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentan Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidanat
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut meqiadi lebih lengkap dan jelas;
- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah dan Retribusi;
- c. Meminta keterangan dar bahan bukti dari orurg pribadi atau badan sehubungan dengan tidak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi;
- Memeriksa buku - buku catatan - catatan dan dokumen - dokumen lain berkenan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi; d
- Melakukan penggeledahan untuk bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumendokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bulti tersebu! e.
- Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi: f.
- Menyuruh berhenti dan melarang seseomng meninggalkan rungan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa ideentitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimakzud pada huruf e; g
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah dan Retribusi;
- j. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana.
BAB XXI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27
Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan daerah ini, sapanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.
BAB XXI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuiny4 memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Penetapan: Ditetapkan di : Boroko Padatansgal : t2 M€l 2008 Diundangkandi : Boroko Padatanssal : \2 tvlEt 2008

Penandatangan: PIt. SEKRETARIS DAERAH KABUPArEN BoL^ UrARA 2M)NGoNDow Drs. IIi. R POSUMAH Pembina Utama Muda NIP. 131 843 684
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## RANCAIIGAT\ PERATTJRAN DAERAII KABTJPATEN BOLAAIYG MONGONDOW UTARA NOMOR: t7 TAHIJN 2008
## TENTANG
## PENGAWASAN, PENGESAIIAN, PEREDARAN DAN PEI\IMBUNAI\ HASIL HUTAI\ SERTA PUNGUTAII RETRIBUSI ATASIYYA
## UMUM
Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah melalui desentralisasi kewenangan secara luas, nyata dan bertanggung jawab sesuai amanat UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pernerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah No, 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi, maka dalam upaya mengamankan hasil hutan perlu dilakukan pengujian dan pengesahan terhadap hasil hutan. Hal tersebut perlu dilakukan guna mengamankan sumber daya alam dari pengolahan illegal. Oleh karena itu dilakukan pengujian dan pengesahan setiap hasil hutan dalam Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu diatur dalam bentuk Peraturan Daerah sebacai landasan bagi pelaksanaan pengujian dan pengesahan hasil hutan.
## PASAL DEMI PASAL
Pasd I
cukupjelas
PENJELASAN
Pasal 2
cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 2
l cukupjelas Pasd 22 cukupjelas
PENJELASAN
Pasal 3
cukupjelas
PENJELASAN
Pasal 4
cukupjelas
PENJELASAN
Pasal 5
cukupjelas
PENJELASAN
Pasal 6
cukupjelas
PENJELASAN
Pasal 7
cukupjelas
PENJELASAN
Pasal 8
cukupjelas
PENJELASAN
Pasal 9
cukup jelas Pasal l0 cukupjelas Pasal ll cukupjelas
PENJELASAN
Pasal 12
cukupjelas
PENJELASAN
Pasal 13
cukupjelas
PENJELASAN
Pasal 14
cukupjelas
PENJELASAN
Pasal 15
cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 16
cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 17
cukupjelas Pasd 18 cukupjelas
PENJELASAN
Pasal 19
cukupjelas
PENJELASAN
Pasal 20
cukupjelas
PENJELASAN
Pasal 23
cukupjelas
PENJELASAN
Pasal 24
cukup jelas Pasd 25 cukupjelas
PENJELASAN
Pasal 26
cukupjelas
PENJELASAN
Pasal 27
cukupjelas Pasd 28 cukupjelas