UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 8 Tahun 1953 tentang PENILAIAN PERSEDIAAN UANG EMAS DAN BAHAN UANG EMAS PADA DE JAVASCHE BANK (berlaku 23 April 1953)
Pembukaan
Menimbang
:
bahwa perlu diadakan peraturan tentang penilaian persediaan uang emas dan bahan uang emas pada De Javasche Bank;
Mengingat
:
Staatsblad 1949 Nr 461 dan pasal 89 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
Dengan persetujuan:
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
MEMUTUSKAN:
: UNDANG-UNDANG TENTANG PENILAIAN PERSEDIAAN UANG EMAS DAN BAHAN UANG EMAS PADA DE JAVASCHE BANK.
Pasal 1
Dengan membatalkan semua ketentuan yang bertentangan dengan Undang-undang ini, maka persediaan uang emas dan bahan uang emas milik D.Javasche Bank dinilai dengan harga Rp. 12.796,05 (dua belas ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah lima sen) untuk setiap kilogram emas murni.
Pasal 2
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 April 1953. Presiden Republik Indonesia, ttd SOEKARNO.

Penandatangan: Menteri Keuangan, ttd SUMITRO DJOJOHADIKUSUMO

Penandatangan: Diundangkan pada tanggal 23 April 1953. Menteri Kehakiman, ttd LOEKMAN WIRIADINATA
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1953 TENTANG
## PENILAIAN PERSEDIAAN UANG EMAS DAN BAHAN UANG EMAS PADA DE JAVASCHE BANK
Menurut ordonansi tanggal 12 Desember 1949 (Staatsblad No. 459) persediaan uang emas dan bahan uang emas pada De Javasche Bank sekarang dihargai sejumlah Rp. 4.265,35 untuk setiap kilogram emas murni.
Apabila dahulu berdasarkan sistem sertipikat-devisen dapat diterangkan, bahwa penetapan harga tersebut diatas adalah sesuai dengan kurs-kurs wesel yang berlaku mulai tanggal 18 September 1949, sebagai ditetapkan dalam Keputusan Wakil Tinggi Mahkota dahulu, tertanggal 12 Desember 1949 No. 3 (Staatsblad No. 386), maka sejak tanggal 4 Pebruari 1952 penyesuaian itu tidak ada lagi. Pada tanggal 2 Pebruari 1952 dengan Peraturan Pemerintah No. 6 kurs-kurs wesel resmi dihapuskan dan penetapan kurs-kurs wesel baru diserahkan kepada De Javasche Bank dengan mupakat Direktur Lembaga Alat-alat Pembayaran Luar Negeri. Kurs-kurs wesel baru adalah tiga kali lipat kurs-kurs resmi dahulu, sehingga timbul perbandingan yang pincang antara kurs-kurs wesel baru dan penetapan harga emas sekarang pada De Javasche Bank. Harga emas sejumlah Rp. 4.265,35 tidaklah sesuai dengan penetapan nilai S.$ sejumlah Rp. 11,40 (1 troy pounce emas $ 35.-)
Penetapan nilai itu seharusnya membawa akibt penetapan baru harga emas sejumlah Rp. 12.796.05 untuk setiap kilogram emas murni.
Walaupun tidak ada maksud mengadakan paritet emas untuk kesatuan uang Indonesia pada saat ini, penetapan harga emas pada De Javasche Bank, yang sama sekali bertentangan dengan kenyataan, dianggap tidak dapat dipertahankan lagi.
Harus diingat, bahwa jumlah seluruhnya uang kertas, sisa-sisa rekening-koran dan penagihan-penagihan lain yang dapat diminta kembali sewaktu-waktu dari De Javasche Bank, untuk 20 % harus dijamin dengan mata uang atau bahan mata uang.
Persentasi jaminan yang senyatanya sukar ditetapkan apabila dipertahankan harga emas yang tidak senyatanya itu.
Menurut "keterangan tentang emas" (goudverklaring") oleh Presiden dan Direkturdirektur De Javasche Bank pada bulan Nopember 1950 kepada Pemerintah Indonesia, laba yang timbul dari penetapan baru harga persediaan emas, menyimpang dari
PENJELASAN
Pasal 25
Undang-undang De Javasche Bank 1922, seharusnya diserahkan kepada Republik Indonesia. Berhubung dengan laba tersebut, yang akan dibukukan untuk keuntungan Pemerintah, maka utang Negara pada De Javasche Bank akan dikurangkan sampai jumlah yang senyatanya. Oleh karena dalam Undang-undang De Javasche Bank tahun 1922 tidak diadakan peraturan mengenai penetapan harga persediaan bahan uang emas De Javasche Bank, maka peraturan untuk maksud tersebut yang diadakan sesudah itu harus mempunyai juga kekuatan Undang-undang. Dalam tahun 1940 (Staatsblad No. 455) dan 1949 (Staatsblad No. 459) diadakan peraturan sebagai tersebut di