KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 14 Tahun 2005 tentang PEMBENTUKAN PENGADILAN NEGERI LEMBATA, PENGADILAN NEGERI ROTE NDAO, PENGADILAN NEGERI PELALAWAN, PENGADILAN NEGERI ROKAN HILIR, PENGADILAN NEGERI NUNUKAN, DAN PENGADILAN NEGERI MALINAU (berlaku 23 Mei 2005)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
:
- a. bahwa dalam rangka pemerataan kesempatan memperoleh keadilan dan peningkatan pelayanan hukum kepada masyarakat demi tercapainya penyelesaian perkara dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan, dianggap perlu membentuk Pengadilan Negeri Lembata, Rote Ndao, Pelalawan, Rokan Hilir, Nunukan, dan Malinau;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004, Pengadilan Negeri dibentuk dengan Keputusan Presiden;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Lembata, Pengadilan Negeri Rote Ndao, Pengadilan Negeri Pelalawan, Pengadilan Negeri Rokan Hilir, Pengadilan Negeri Nunukan, dan Pengadilan Negeri Malinau;
4. : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358);
Menetapkan
:
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316), sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 5 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327), sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 8 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4379);
5. Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi, dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung;
MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN NEGERI LEMBATA, PENGADILAN NEGERI ROTE NDAO, PENGADILAN NEGERI PELALAWAN, PENGADILAN NEGERI ROKAN HILIR, PENGADILAN NEGERI NUNUKAN, DAN PENGADILAN NEGERI MALINAU.
Pasal 1
- (1) Membentuk Pengadilan Negeri Lembata, berkedudukan di Lewoleba.
- (2) Membentuk Pengadilan Negeri Rote Ndao, berkedudukan di Baa.
- (3) Membentuk Pengadilan Negeri Pelalawan, berkedudukan di Pangkalan Kerinci.
- (4) Membentuk Pengadilan Negeri Rokan Hilir, berkedudukan di Ujung Tanjung.
- (5) Membentuk Pengadilan Negeri Nunukan, berkedudukan di Nunukan.
- (6) Membentuk Pengadilan Negeri Malinau, berkedudukan di Malinau.
Pasal 2
- (1) Daerah hukum Pengadilan Negeri Lembata meliputi wilayah Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- (2) Daerah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao meliputi wilayah Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- (3) Daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan meliputi wilayah Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau.
- (4) Daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir meliputi wilayah Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau.
- (5) Daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan meliputi wilayah Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Timur.
- (6) Daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau meliputi wilayah Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Timur.
Pasal 3
- (1) Dengan terbentuknya Pengadilan Negeri Lembata, maka wilayah Kabupaten Lembata dikeluarkan dari daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka.
- (2) Dengan terbentuknya Pengadilan Negeri Rote Ndao, maka wilayah Kabupaten Rote Ndao dikeluarkan dari daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang.
- (3) Dengan terbentuknya Pengadilan Negeri Pelalawan, maka wilayah Kabupaten Pelalawan dikeluarkan dari daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang.
- (4) Dengan terbentuknya Pengadilan Negeri Rokan Hilir, maka wilayah Kabupaten Rokan Hilir dikeluarkan dari daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai.
- (5) Dengan terbentuknya Pengadilan Negeri Nunukan dan Pengadilan Negeri Malinau, maka wilayah Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Malinau dikeluarkan dari daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan.
Pasal 4
- (1) Pengadilan Negeri Lembata dan Pengadilan Negeri Rote Ndao termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Timur.
- (2) Pengadilan Negeri Pelalawan dan Pengadilan Negeri Rokan Hilir termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tinggi Riau.
- (3) Pengadilan Negeri Nunukan dan Pengadilan Negeri Malinau termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur.
Pasal 5
- (1) Perkara pidana dan perkara perdata yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Negeri Lembata yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diperiksa tetapi belum diputus oleh Pengadilan Negeri Larantuka, tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Larantuka.
- (2) Perkara pidana dan perkara perdata yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Negeri Rote Ndao yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diperiksa tetapi belum diputus oleh Pengadilan Negeri Kupang, tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Kupang.
- (3) Perkara pidana dan perkara perdata yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Negeri Pelalawan yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diperiksa tetapi belum diputus oleh Pengadilan Negeri Bangkinang, tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Bangkinang.
- (4) Perkara pidana dan perkara perdata yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diperiksa tetapi belum diputus oleh Pengadilan Negeri Dumai, tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Dumai.
- (5) Perkara pidana dan perkara perdata yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Negeri Nunukan dan Pengadilan Negeri Malinau yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diperiksa tetapi belum diputus oleh Pengadilan Negeri Tarakan, tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Tarakan.
Pasal 6
- (1) Perkara pidana dan perkara perdata yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Negeri Lembata yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diajukan tetapi belum diperiksa oleh Pengadilan Negeri Larantuka, dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Lembata.
- (2) Perkara pidana dan perkara perdata yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Negeri Rote Ndao yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diajukan tetapi belum diperiksa oleh Pengadilan Negeri Kupang, dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Rote Ndao.
- (3) Perkara pidana dan perkara perdata yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Negeri Pelalawan yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diajukan tetapi belum diperiksa oleh Pengadilan Negeri Bangkinang, dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Pelalawan.
- (4) Perkara pidana dan perkara perdata yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diajukan tetapi belum diperiksa oleh Pengadilan Negeri Dumai, dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Rokan Hilir.
- (5) Perkara pidana dan perkara perdata yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Negeri Nunukan dan Pengadilan Negeri Malinau yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diajukan tetapi belum diperiksa oleh Pengadilan Negeri Tarakan, dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Nunukan dan Pengadilan Negeri Malinau.
Pasal 7
Pembiayaan yang diperlukan dalam pembentukan dan pembinaan Pengadilan Negeri Lembata, Pengadilan Negeri Rote Ndao, Pengadilan Negeri Pelalawan, Pengadilan Negeri Rokan Hilir, Pengadilan Negeri Nunukan, dan Pengadilan Negeri Malinau dibebankan pada anggaran Mahkamah Agung.
Pasal 8
Penetapan kelas, tugas, fungsi, susunan organisasi, tata kerja Sekretariat dan tanggungjawab serta tata kerja Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lembata, Pengadilan Negeri Rote Ndao, Pengadilan Negeri Pelalawan, Pengadilan Negeri Rokan Hilir, Pengadilan Negeri Nunukan, dan Pengadilan Negeri Malinau ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.
Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum dan Perundang-undangan, ttd
Lambock V. Nahattands
Pasal 9
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Mei 2005

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd Dr. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO