UNDANG-UNDANG DASAR REPUBLIK INDONESIA Nomor 3 Tahun 1998 tentang PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 15 TAHUN 1984 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DEPARTEMEN SEBAGAIMANA TELAH TIGA PULUH DUA KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 48 TAHUN 1997 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang bahwa guna menunjang kelancaran pelaksanaan pembangunan dipandang perlu mengubah susunan organisasi Departemen Keuangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4
NOMOR 3 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 15 TAHUN 1984 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DEPARTEMEN SEBAGAIMANA TELAH TIGA PULUH DUA KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 48 TAHUN 1997 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, BAB V Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah tiga puluh dua kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1997; 1. 2. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah tiga puluh dua kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1997; PDF Create! 4 Trial www.nuance.com
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 15 TAHUN 1984 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DEPARTEMEN SEBAGAIMANA TELAH TIGA PULUH DUA KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 48 TAHUN 1997.
BAB V
Pasal 49
Pasal I Mengubah ketentuan BAB V Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah tiga puluh dua kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1997, sehingga pengaturan mengenai kedudukan, tugas pokok, dan susunan organisasi Departemen Keuangan seluruhnya berbunyi sebagai berikut: KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN SUSUNAN ORGANISASI DEPARTEMEN KEUANGAN Departemen Keuangan sebagai bagian dari Pemerintah Negara, dipimpin oleh seorang Menteri yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Pasal 50 PDF Create! 4 Trial www.nuance.com
Pasal 50
Tugas pokok Departemen Keuangan adalah menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang keuangan.
Pasal 51
Departemen Keuangan terdiri dari:
1. Menteri;
Kemudahan
Ekspor
13. Badan Akuntansi Keuangan Negara;
14. Badan Pendidikan dan Latihan Keuangan;
15. Instansi Vertikal di Wilayah.
Pasal 52
3. Biro Keuangan;
4. Biro Perlengkapan;
5. Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan;
6. Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat;
7. Biro Umum
dan
2.
Pasal 53
Inspektorat Jenderal terdiri dari: 1. Sekretariat Inspektorat Jenderal; 2. Inspektur Kepegawaian; 3. Inspektur keuangan; 4. Inspektur Perlengkapan; 5. Inspektur Anggaran; 6. Inspektur Pajak; 7. Inspektur Bea dan Cukai; 8. Inspektur Umum. Direktorat Jenderal Anggaran terdiri dari: 1. Sekretariat Direktorat Jenderal; 3. Direktorat Pembinaan Anggaran II; 4. Direktorat Pembinaan Anggaran III; 5. Direktorat Pembinaan Kekayaan Negara; 6. Direktorat Perbendaharaan dan Kas Negara; PDF Create! 4 Trial www.nuance.com
Pasal 54
2.
Direktorat Pembinaan Anggaran I;
7. Direktorat Tata Usaha Anggaran;
8. Direktorat Dana Luar Negeri;
9. Pusat Pengolahan Data dan Informasi Anggaran
Pasal 55
Direktorat Jenderal Pajak terdiri dari:
1. Sekretariat Direktorat Jenderal;
10. Pusat Pengolahan Data dan Informasi Perpajakan.
Pasal 56
3.
2. Direktorat Perencanaan dan Potensi Perpajakan; 3. Direktorat Peraturan Perpajakan; 4. Direktorat Hubungan Perpajakan Internasional; 5. Direktorat Pajak Penghasilan; 6. Direktorat Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung Lainnya; 7. Direktorat Pajak Bumi dan Bangunan; 8. Direktorat Pemeriksaan Pajak; 9. Pusat Penyuluhan Perpajakan; Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terdiri dari: 1. Sekretariat Direktorat Jenderal. 2. Direktorat Perencanaan Penerimaan; 4. Direktorat Fasilitas Kepabeanan; 5. Direktorat Cukai; 6. Direktorat Pencegahan dan Penyidikan; 7. Direktorat Verifikasi dan Audit; PDF Create! 4 Trial www.nuance.com
Direktorat Teknis Kepabeanan;
8. Direktorat Kepabeanan Internasional;
9. Pusat Pengolahan Data dan Informasi Bea dan Cukai.
Pasal 57
Direktorat Jenderal Pembinaan Badan Usaha Milik Negara terdiri dari:
1. Sekretariat Direktorat Jenderal.
2. Direktorat Pembinaan Badan Usaha Milik Negara I;
Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan terdiri dari:
3. Direktorat Pembinaan Badan Usaha Milik Negara II; 4. Direktorat Pembinaan Badan Usaha Milik Negara III; 5. Direktorat Pembinaan Badan Usaha Milik Negara IV; 6. Direktorat Privatisasi Badan Usaha Milik Negara; 7. Direktorat Informasi, Pengembangan, dan Peraturan Badan Usaha Milik Negara. Pasal 57a 1. Sekretariat Direktorat Jenderal. 2. Direktorat Perbankan dan Usaha Jasa Pembiayaan; 3. Direktorat Asuransi; 4. Direktorat Dana Pensiun; 5. Direktorat Pengelolaan Penerusan Pinjaman; Pasal 58 Badan Pengawas Pasar Modal terdiri dari: PDF Create! 4 Trial www.nuance.com
Direktorat Penerimaan Minyak dan Bukan Pajak;
Direktorat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai.
1. Sekretariat Badan;
2. Biro Perundang-undangan dan Bantuan Hukum;
3. Biro Pemeriksaan dan Penyidikan;
4. Biro Pengelolaan Investasi dan Riset;
5. Biro Transaksi dan Lembaga Efek;
6. Biro Penilaian Keuangan Perusahaan I;
7. Biro Penilaian Keuangan Perusahaan II;
8. Biro Standar Akuntansi.
5.
Pasal 59
1. Sekretariat Badan;
2. Biro Informasi dan Hukum;
3. Biro Piutang Negara Perbankan;
4. Biro Piutang Negara Non Perbankan;
5. Biro Lelang Negara;
6. Instansi Vertikal di Wilayah.
Pasal 61
Instansi Vertikal terdiri dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal yang dikoordinasikan oleh Perwakilan Departemen Keuangan di Wilayah."
pada tanggal 9 Januari 1998
ttd.
SOEHARTO
SEKRETARIAT KABINET RI
ttd.
www.nuance.com
Pasal II Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Jakarta PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum dan Perundang-undangan Lambock V. Nahattands PDF Create! 4 Trial