PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 18 Tahun 2016 tentang PERSYARATAN DAN TATA CARA PENERBITAN KARTU IDENTITAS ANAK DENGAN RAHMAT TU HAN YANG MAHA ESA BUPATI SEKADAU, - a. bahwa pada saat ini anak berusia kurang dari 17 tahun dan beium menikah tidak memiliki identitas penduduk yang berlaku secara nasional dan terintegrasi dengan Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan; - b. bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban untuk membetikan identitas kependudukan kepada seiuruh penduduk warga negara Indonesia yang beriaku secara nasional sebagai upaya perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara; - c. bahwa pembetian identitas penduduk kepada anak akan rnendorong peningkatan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik untuk mewujudkan hak terbaik pada anak; - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a huruf b dan huruf c, (berlaku 9 Agustus 2016)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI SEKADAU PROPINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI SEKADAU NOMOR 18 TAHUN 2016
TENTANG
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENERBITAN KARTU IDENTITAS ANAK
DENGAN RAHMAT TU HAN YANG MAHA ESA
BUPATI SEKADAU,
- a. bahwa pada saat ini anak berusia kurang dari 17 tahun dan beium menikah tidak memiliki identitas penduduk yang berlaku secara nasional dan terintegrasi dengan Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan;
- b. bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban untuk membetikan identitas kependudukan kepada seiuruh penduduk warga negara Indonesia yang beriaku secara nasional sebagai upaya perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara;
- c. bahwa pembetian identitas penduduk kepada anak akan rnendorong peningkatan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik untuk mewujudkan hak terbaik pada anak;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a huruf b dan huruf c, menetapkan Peraturan Bupati tentang Persyaratan Dan Tata Cara Penerbitan Kartu dentitas Anak;
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Propinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4344);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adrninistrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana teiah diubah dengan Undang Undang Nomor 24 tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindugan Anak(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 1655, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu ldentitas Anak (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 80);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 07 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
11. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Nomenklatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Berita Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 2 Tahun 2011);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Perangkat
Menetapkan
13. Daerah Kabupaten Sekadau, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 ten tang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sekadau;
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI SEKADAU TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENERBITAN KARTU IDENTITAS ANAK.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
- (1) Maksud diterbitkannya KIA, adalah :
- a. mendukung perlindungan anak sebagai tatanan kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial; dan
- b. menumbuhkan kepedulian warga terhadap dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
- (2) Tujuan penerbitan KIA adalah :
- a. sebagai kartu identitas bagi anak yang berdornisili di daerah; dan b. meningkatkan pendataan perlindungan dan pelayanan publik untuk ketertiban administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di daerah.
BAB Ill - PEMANFAATAN KIA
Pasal 3
- ( 1) KIA dapat dimanfaatkan untuk pelayanan Anak dalam penyelenggaraan urusan:
- a. kesehatan;
- b. pendidikan;
- c. keuangan;
- d. Hiburan;
- e. Olahraga;
- (2) KIA dapat dimanfaatkan untuk perjanjian kemitraan antara Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
BABIV SASARAN, PERSYARATAN DAN MEKANISME PENERTIBAN KIA
Bagian Kesatu Sasaran
BAB Ill - PEMANFAATAN KIA
Pasal 4
Sasaran penertiban KIA ini adalah anak sebagai warga Kabupaten Sekadau dan berusia O (nol) tahun sampai dengan 17 (tujuh belas) tahun kurang satu hari, belum menikah dan orang tua Anak mempunyai KTP el.
Bagi an Ked ua Persyaratan
Paragraf 1 Anak WNJ
BAB Ill - PEMANFAATAN KIA
Pasal 5
- (1) lnstansi pelaksana menerbitkan KIA baru bagi Anak berusia 1 (satu) hari sampai dengan 5 (lima) tahun bersamaan dengan penerbitan kutipan akta kelahiran.
- (2) Untuk anak yang berusia 1 hari sampai dengan 5 (lirna) tahun sudah memiliki akta kelahiran tetapi belum memiliki KIA, penerbitan KIA dilakukan setelah memenuhi persyaratan :
- a. fotocopy kutipan akta kelahiran;
- b. fotocopy Kartu Keluarga orang tua/wali;
- d. fotocopy Akta Perkawinan orangtua
- c. fotocopy KTP el kedua orang tuanya/wali; dan
- (3) lnstansi pelaksana menerbitkan KIA untuk anak usia 5 (lima) tahun sampai dengan usia 17 (tujuh belas) tahun kurang satu hari, dengan persyaratan:
- a. fotocopy ku ti pan akta kelahiran;
- b. fotocopy Kartu Keluarga orang tua /wali;
- c. fotocopy KTP Elektronik kedua orang tua/wali;
- e. fotocopy ijazahdan /raport
- d. fotocop Akta Perkawinan orangtua
- f. pas foto Anak berwarmna ukuran 2x3 sebanak 2 (dua) lembar dengan latar belakang (background) warna merah untuk tahun kelahiran ganjil dan warna biru untuk tahun kelahiran genap.
- (4) Persyaratan penerbitan KIA baru bagi Anak WNI yang baru datang dari Luar Negeri mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai dengan surat keterangan datang dari luar negeri yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.
Paragraf 2 Anak Orang Asing
BAB Ill - PEMANFAATAN KIA
Pasal 6
- (1)Instansi pelaksana yang menerbitkan KIA baru, dilakukan setelah pemohon memenuhi persyaratan:
- a. /otocopypaspor dan izin tinggal tetap;
- b. fotocopy kartu keluarga orang tua/wali;
- c. fotocopy Kartu Tanda Penduduk el kedua orang tua/wali; dan
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan pada usia bayi baru lahir hingga menginjak usia 5 (lima) tahun.
- d. fotocopy Akta Perkawinan orangtu.a
- (3) Persyaratan penerbitan KIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan untuk Anak usia 17 (tujuh belas) tahun kurang 1 (satu) hari, dilengkapi dengan pas foto Anak berwarna ukuran 2 x 3 sebanyak 2 (dua) lembar dengan latar belakang (background) wama merah untuk tahun kelahiran ganjl dan warna biru untuk tahun kelahiran genap.
Bagian Ketiga Mekanisme
BAB Ill - PEMANFAATAN KIA
Pasal 7
Mekanisme penerbitan KIA adalah:
- a. instansi pelaksana dapat menerbitkan KIA baru setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5dan Pasal 6;
- b. instansi pelaksana dapat menerbitkan KIA yang hilang setelah pemohon mengajukan permohonan penerbitan KIA dengan melampirkan surat keterangan kehilangan dari kepolisian;
- c. instansi pelaksana dapat menerbitkan KIA yang rusak setelah pemohon mengajukan permohonan penerbitan KIA dengan melampirkan KIA yang rusak; dan
- d. instansi pelaksana menerbitkan KIA karena adanya perubahan elemen data harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dengan melampirkan KIA yang lama.
Bagian Kesatu Tata Cara
Paragraf 1 AnakWNI
BAB V - TATA CARA DAN MASA BERLAKU
Pasal 8
- (1) Pemohon menyerahkan persyaratan penerbitan KIA sebagairnana dimaksud dalam Pasal 5 ke lnstansi pelaksana.
- (2) Kepala lnstansi pelaksana menandatangani dan menerbitkan KIA.
- (4) lnstansi pelaksana dapat menerbitkan KIA dalam pelayanan keliling dengan cara jemput bola di sekolah-sekolah, rumah sakit, taman bacaan, tempat hiburan Anak-anak dan tempat layanan lainnya, agar cakupan kepemilikan KIA dapat maksimal.
- (3) KIA dapat diberikan kepada pemohon di kantor lnstansi pelaksana atau kecamatan atau desa/kelurahan.
Paragraf 2 Anak Orang Asing
BAB V - TATA CARA DAN MASA BERLAKU
Pasal 9
- (I) Terhadap Anak yang telah memiliki pas port, orang tua Anak melaporkan ke Instansi pelaksana dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 untuk menerbitkan KIA.
- (2) Kepala lnstansi pelaksana menandatangani dan menerbitkan KIA.
- (4) lnstansi pelaksana dapat menerbitkan KIA dalam pelayanan keliling dengan cara jemput bola di sekolah-sekolah, rumah sakit, tamanbacaan, tempat hiburan Anak-anak dan tempat layanan lainnya, agar cakupan kepemilikan KIA dapat maksimal.
- (3) KIA dapat diberikan kepada pemohon atau orang tuanya di kantor lnstansi pelaksana.
Bagian Kedua Masa Berlaku
BAB V - TATA CARA DAN MASA BERLAKU
Pasal 10
- (I) Masa berlaku KJA baru untuk Anak kurang dari 5 (lima) tahun adalah sampai Anak berusia 5 (Hrna) tahun.
- (2) Masa berlaku KIA untuk Anak diatas 5 (Lima) tahun adalah sampai Anak berusia I 7 (tujuh belas) tahun kurang I (tahun) hari.
- (3) Masa berlaku KIA Anak Orang Asing sama dengan izin tinggal tetap orang tua.
BAB VI - SPESIFIKASI BLANGKO, FORMULASI KALIMAT DAN PENULISAN KIA
Pasal 11
Blangko KIA berlaku secara nasional di seluruh wilayah Republik Indonesia.
BAB VI - SPESIFIKASI BLANGKO, FORMULASI KALIMAT DAN PENULISAN KIA
Pasal 12
- (I) Spesifikasi blanko KIA sebagimana dimaksud dalam Pasal 9, meliputi:
- a. material terbuat dari bahan PETG (polythlene terephthalate glycol);
- b. teknologi latar belakang cetakan (printing background) blangko KIA menggunakan offset printing
- c. teknologi printing persona1ia menggunakan dyesublimation (retransfer);
- d. pencetakanwarna digunakan untuk mencetak latar belakang (background), blangko dan pas foto;
- e. karateristik fiksi sesuai ISO/ IEC 7810 dalam format ID- I, mempunyai ukuran 85,72 54,03 mm, wama merah dengan kode Panote 1797c bergradasi, ketebalan blangko kartu maksimal 1,00 mm; X
- f. terdapat 7 lapisan (layer); dan
- g. susunan Lapisan (layer) terdiri dari:
- 1) Overlay (0,065mm)
- 2) Basic Print (0,120 MM -PETG), tampak depan:
- a) area judul pada bagian atas terdapat tulisan "KARTU IDENTITAS ANAK REPUBLIK INDONESIA ; dan
- b) area logo/ gambar:
1. pada bagian depan sebelah kiri atas terdapat gambar lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia" Burung Garuda Pancasila" dan
2. terdapat peta Kepulauan Indonesia; dan
- c) area penempatan hologram berada pada sebelah kiri bawah bagian depan blanko KIA; dan
3. terdapat gambar Bendera Merah Putih, latar belakang terdapat tulisan "KARTU IDENTITAS ANAK", tanpa spas1.
- d) security feature atau filtur pengaman terdapat pada hologram, mocrotext yang hanya dapat dibaca menggunakan kaca pembesar dan latar belakang (background) berupa garis-garis halus membentuk motif tertentu berwarna merah dengan kode J 797C.
- 4) Core ( 0, 330 mm)
- 3) PETO ( 0, 095 mm)
- 5) Basic Print (0,120 mm- PETG ), latar belakang:
- a) latar belakang terdapat gambar bola dunia, bendera merah putih dan kepulauan Indonesia.
- b) latar belakang terdapat tulisan "KARTU IDENTITAS ANAK" tanpa spasi
- c) security feature arau filtur pengaman terdapat garis-garis halus membentuk motif tertentu berwarna merah dengan kode 1797C.
- d) data personalisasi dan pas foto yang terlaminasi
- e) QR Code (Quick Response Code) yang dapat digunakan untuk menyimpan data kependudukan pemilik kartu
- (2) Bentuk dan komposisi blanko KIA sebgaimana dimaksud pada ayat ( I) tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- 6) Overlay (0,005 mm) Keterangan : 7 lapisan (layer) digabungkan

## Pasal 13

Formulasi kalimat dalam KIA, memuat elemen data :

- a. nomor induk kependudukan (NIK) :
- c. jenis kelamin;
- b. nama;
- d. golongan darah;
- e. tempat/ tanggal lahir;
- f. nomor kartu keluarga;
- g. nama kepala keluarga;
- h. nomor akta kelahiran;
1. agama;
- j. kewarganegaraan;
- k. alamat;
- I. masa berlaku;
- m. tempat penerbitan;
- n. nomenklatur perangkat Daerah yang membidangi pencatatan sipil; dan
- o. nama dan tanda tangan Kepala perangkat daerah yang membidangi pencatatan sipil.

## Pasal 14

- (1) Penulisan KIA dilakukan dengan menggunakan aplikasi sistem informasi administrasi kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (2) Spesifikasi penulisan KIA sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 I meliputi :
3. a.huruf balok;
- b. tin ta wama hi tam;
- c. tanggal, bulan, tahun ditulis dengan huruf; dan
6. d.penandatanganan K.1A menggunakn tinta berwama hitam.

Diundangkan di Sekadau pada tanggal 9 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEKADAU


YOHANES JHON

BERITA DAERAH KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2016 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGLAY HUKUM DAN HAM,

-

SUBHAN

i--


NIP. 19750426 199412 1 001

## Pasal 15

Formulasi kalimat, elemen data, format dan penulisan dalam KIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

## BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 16

Pengurusan dan Penerbitan KIA pada Instansi pelaksana tidak dipungut biaya.

## BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 17

Untuk keseragaman identitas anak secara nasional, Instansi pelaksana dapat mengganti KIA yang pemah diterbitkan dengan mengikuti ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BABIX KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui.nya, memerintahkan Pengundang Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sekadau.

Ditetapkan di Sekadau pada tanggal 9 Agustus 2016

BUPATI SEKADAU,


RIJPINUIS

Lampiran Peraturan Bupati Sekadau

Nomor

: 18 Tahun 2016

Tanggal

: 9 Agustus 2016

Tentang

; Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Kartu Identitas Anak

## A. DESAIN

## JUMLAH LAPISAN PADA KARTU IDENTITAS ANAK

TOTAL KETEBALAN KARTU 7 LAYER = 890 MIKRON


## B. FITUR PENGAMANAN



BUPATI SEKADAU


RUPINUS