Unknown Unknown Nomor 48 Tahun 2014 tentang PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2014 (berlaku 1 Juli 2014)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATIBALANGAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURANBUPATIBALANGAN NOMOR 48 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2014
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BALANGAN,
- a. bahwa dalam rangka mengakomodir aspirasi, usulan serta kehendak masyarakat perlu dilakukan Perubahan terhadap Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Balangan Tahun 2014;
- b. bahwa untuk melaksanakan penyesuman tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan, Pemerintah Daerah perlu menyusun Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2014;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b , perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peru bah an Rencana Kerj a Pem ban gun an Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2014;
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lenibaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. 4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi UndangUndang Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor tentang 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. 6 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. 7 . Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. 8 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21` Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia; Tahapan,
12. Peraturan Presiden Nomor 5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 2014;
13. 10.Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. 11.Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri,
Menetapkan
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2010, Nomor 0199 MPPN/04/2010, Nomor PMK 95 / PMKO7 2010 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 2014;
- 12.Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan;\_Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 13.Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014
- 14.Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 03 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 44) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan no 03 tahun 2008 tentang pembentukan organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (lembar daerah Kabupaten Balangan Nomor 71);
- 15.Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 45);
- 16.Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 06 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Balangan Tahun 2011 2015;
MEMUTUSKAN
- PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2014.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan
- 1 Daerah adalah Kabupaten Balangan.
- 2 Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Balangan.
- Bupati adalah Bupati Balangan.
- 4 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Balangan.
- 5 Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah rencana kerja pembangunan daerah Kabupaten Balangan.
- 6 Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut P-RKPD adalah perubahan rencana kerja pembangunan daerah Kabupaten Balangan
- 7 Perubahan Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disebut P-KUA adalah Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Balangan.
- 8 Perubahan Prioritas Plapon Anggaran Sementara yang selanjutnya disebut P-PPAS adalah Perubahan Prioritas Plapon Anggaran Sementara Kabupaten Balangan
- 9 Rencana Kerja Anggaran yang selanjutnya disebut RKA adalah Rencana Kerja Anggaran Kabupaten Balangan.
- 10 Rencana Anggaran Perubahan Belanja yang selanjutnya disebut RAPB adalah Rencana Anggaran Perubahan Belanja Kabupaten Balangan.
- 11 Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD. Dinas, dan Lembaga Teknis adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD , Dinas, dan Lembaga Teknis Pemerintah Kabupaten Balangan
BAB II - PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 2
- (1) P-RKPD Tahun 2014 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2011-2015 yang memuat arah kebijakan pembangunan, strategi dan prioritas pembangunan, program dan kegiatan serta rencana kerja dan pendanaannya.
- 2) P-RKPD Tahun 2014 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RP-APBD) kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2013.
BAB II - PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 3
Dalam rangka penyusunan RP-APBD Tahun Anggaran 2014
- a Pemerintah Daerah menggunakan P-RKPD Tahun 2014 sebagai bahan pembahasan P-KUA dan P-PPAS dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan
- b. Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD , Dinas, dan Lembaga Teknis menggunakan P-RKPD Tahun 2014 dalam melakukan pembahasan RKA dan RP-APBD Tahun 2013 dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan.
BAB II - PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 4
Bappeda Kabupaten Balangan berhak dan wajib menjamin kesesuaian isi dan substansi P-RKPD Tahun 2014 dengan program kegiatan SKPD yang dituangkan dalam Perubahan RKA/RP- APBD Tahun Anggaran 2014.
BAB II - PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 5
Dokumen P-RKPD Kabupaten Balangan Tahun 2014 sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB III KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku tanggal diundangkan. pada

Agar semua orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.


Ditetapkan di Paringin tanggal 1 Juli 2014 pada

BUPATI BALANGAN,N

#H. SEFEK EFFENDIE

Diundangkan di Paringin tanggal 1 Juli 2014 pada

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BALANGAN ,

H. RUSKARIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2014 NOMOR 48