PERATURAN BUPATI TRENGGALEK Nomor 27 Tahun 2016 tentang TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA (berlaku 3 Oktober 2016)
Pembukaan
Menimbang:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa;
Mengingat : 1.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 18 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2010 Nomor 1 Seri B);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2010 Nomor 2 Seri B);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2010 Nomor 3 Seri B);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 1 Seri B);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 1 Seri C);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 2 Seri C);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 3 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 Nomor 1 Seri C);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 4 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 2 Seri C);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 5 Seri C);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 6 Seri C);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 2 Seri B);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Trenggalek Tahun 2012 Nomor 1 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Persampahan (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 3 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 4);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 4 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 5);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 5 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 6);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2013 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 Nomor 12 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 39);
35. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 3 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2010 Nomor 3 Seri A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 58 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 3 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan
Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 29);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa ## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 2
- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman penghitungan besaran bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah terwujudnya kepastian hukum dalam penghitungan besaran bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa.
BAB III - RUANG LINGKUP Pasal 3
Pasal 3
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
- a tata cara penganggaran, pengalokasian dan penghitungan; dan
- b tata cara penyaluran, pengelolaan dan pertanggungjawaban.
TATA CARA PENGANGGARAN, PENGALOKASIAN DAN PENGHITUNGAN Bagian Kesatu Penganggaran
BAB IV - TATA CARA PENGANGGARAN, PENGALOKASIAN DAN PENGHITUNGAN Bagian Kesatu Penganggaran
Pasal 4
- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa dalam APBD.
- (2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (3) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan Pemerintah Desa, obyek belanja bagi hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa dan obyek belanja bagi hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa.
- (4) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkankan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah.
BAB IV - TATA CARA PENGANGGARAN, PENGALOKASIAN DAN PENGHITUNGAN Bagian Kesatu Penganggaran
Pasal 5
- (1) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dialokasikan kepada setiap Desa dengan perincian sebagai berikut:
2. a sebesar 60% (enam puluh perseratus) dari alokasi anggaran dibagi secara merata kepada seluruh Desa sebagai alokasi merata; dan
3. b sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari alokasi anggaran dibagi secara proporsional berdasarkan realisasi penerimaan hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari masing-masing Desa sebagai alokasi proporsional.
- (2) Tata cara penghitungan bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk setiap obyek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Pengalokasian bagian dari bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa berdasarkan penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## Bagian Ketiga Penghitungan Pasal 6

- (1) Data-data yang digunakan untuk penghitungan alokasi proporsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b berasal dari data-data penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Perangkat Daerah yang mempunyai tugas memungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Alokasi bagi hasil Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) berdasarkan data penerimaan Pajak Daerah yang terdiri dari:
3. a pajak hotel;
4. b pajak restoran;
5. c pajak hiburan;
6. d pajak reklame;
7. e pajak penerangan jalan;
8. f pajak parkir;
9. g pajak air tanah;
10. h pajak sarang burung;
11. i pajak mineral bukan logam dan batuan;
12. j bea perolehan hak atas tanah dan bangunan; dan
13. k pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.
- (3) Alokasi bagi hasil Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) berdasarkan data penerimaan Retribusi Daerah yang terdiri dari:

- a retribusi jasa umum:
1. retribusi pelayanan kesehatan;
2. retribusi pelayanan persampahan/kebersihan;
3. retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum;
4. retribusi pelayanan pasar;
5. retribusi pengujian kendaraan bermotor;
6. retribusi pengendalian menara telekomunikasi;
- b retribusi jasa usaha:
1. retribusi pemakaian kekayaan daerah;
2. retribusi tempat pelelangan;
3. retribusi terminal;
4. retribusi tempat khusus parkir;
5. retribusi tempat rekreasi dan olahraga;
- c retribusi perizinan tertentu:
1. retribusi izin mendirikan bangunan;
2. retribusi izin gangguan/keramaian; dan
3. retribusi izin usaha perikanan.

## BAB V

## TATA CARA PENGELOLAAN, PENYALURAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN Bagian Kesatu Pengelolaan

Pasal 7

- (1) Bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) adalah pendapatan Desa dan dianggarkan dalam APBDesa masingmasing Desa.
- (2) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mendukung pelayanan pemungutan obyek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

## Bagian Kedua

## Penyaluran

Pasal 8

- (1) Bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) disalurkan dari kas umum Daerah ke Desa melalui kas umum Desa sesuai dengan ketentuan mengenai pengelolaan belanja tidak langsung pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah.
- (2) Penyaluran bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan:
3. a tahap I sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari besaran alokasi sementara bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diterima Desa paling lambat pada bulan Juni tahun anggaran berkenaan; dan
4. b tahap II sebesar selisih antara besaran alokasi definitif dengan jumlah yang telah disalurkan ke Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat pada bulan Nopember tahun anggaran berkenaan.

## Bagian Ketiga Pertanggungjawaban Pasal 9

- (1) Desa mengelola dan mempertanggungjawabkan alokasi dana bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diterima sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan Desa.
- (2) Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan alokasi dana bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diterima Desa.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh camat dan Perangkat Daerah pengelola belanja bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara fungsional dilakukan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek pada tanggal 3 Oktober 2016 BUPATI TRENGGALEK, TTD EMIL ELESTIANTO

Diundangkan di Trenggalek pada tanggal 3 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN TRENGGALEK,


ALI MUSTOFA

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2016 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

ANIK SUWARNI


Nip . 19650919 199602 2 001

LAMPIRAN I NOMOR 27 TAHUN 2016

PERATURAN BUPATI TRENGGALEK TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA

TATA CARA PENGHITUNGAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH UNTUK SETIAP OBYEK PAJAK DAERAH

| | | | | PEMBAGIAN | PEMBAGIAN | PEMBAGIAN |
|-----|-------------------------------------------------|---------------------|------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------------|
| | | | ANGGARAN BELANJA | ALOKASI MERATA KESELURUH | ALOKASI PROPORSIONAL | ALOKASI PROPORSIONAL |
| No. | URAIAN | ANGGARAN PENDAPATAN | BAGI HASIL | DESA | DESA LOKASI OBYEK | DESA SE KECAMATAN OBYEK PAJAK |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | PAJAK 6 | 7 |
| 1. | Pajak Hotel | A | B = 10% x A | C = 60% x B | D = 60% x 40% x B | E = 40% x 40% x B |
| 2. | Pajak Restoran | A | B = 10% x A | C = 60% x B | D = 60% x 40% x B | E = 40% x 40% x B |
| 3. | Pajak Hiburan | A | B = 10% x A | C = 60% x B | D = 60% x 40% x B | E = 40% x 40% x B |
| 4. | Pajak Reklame | A | B = 10% x A | C = 60% x B | D = 60% x 40% x B | E = 40% x 40% x B |
| 5. | Pajak Penerangan Jalan | A | B = 10% x A | C = 60% x B | D = 60% x 40% x B | E = 40% x 40% x B |
| 6. | Pajak Parkir | A | B = 10% x A | C = 60% x B | D = 60% x 40% x B | E = 40% x 40% x B |
| 7. | Pajak Air Tanah | A | B = 10% x A | C = 60% x B | D = 60% x 40% x B | E = 40% x 40% x B |
| 8. | Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan | A | B = 10% x A | C = 60% x B | D = 60% x 40% x B | E = 40% x 40% x B |
| 9. | Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan | A | B = 10% x A | C = 60% x B | D = 60% x 40% x B | E = 40% x 40% x B |
| 10. | Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan | A | B = 10% x A | C = 60% x B | D = 60% x 40% x B | E = 40% x 40% x B |

BUPATI TRENGGALEK, TTD EMIL ELESTIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,


ANIK SUWARNI

Nip . 19650919 199602 2 001

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 27 TAHUN 2016 TENTANG

## TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA

TATA CARA PENGHITUNGAN BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH UNTUK SETIAP OBYEK RETRIBUSI DAERAH

| | | | | PEMBAGIAN | PEMBAGIAN | PEMBAGIAN |
|------|-----------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| | | | ANGGARAN | ALOKASI MERATA KESELURUH | ALOKASI PROPORSIONAL | ALOKASI PROPORSIONAL |
| No. | URAIAN | ANGGARAN PENDAPATAN | BELANJA BAGI HASIL | DESA | DESA LOKASI OBYEK RETRIBUSI | DESA SE KECAMATAN OBYEK RETRIBUSI |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. | RETRIBUSI JASA UMUM | | | | | |
| 1. | Retribusi Pelayanan Kesehatan | A | B = 10% x A | C = 60% x B | D = 60% x 40% x B | E = 40% x 40% x B |
| 2. | Retribusi Pelayanan Persampahan/Ke bersihan | A | B = 10% x A | C = 60% x B | D = 60% x 40% x B | E = 40% x 40% x B |
| 3. | Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum | A | B = 10% x A | C = 60% x B | D = 60% x 40% x B | E = 40% x 40% x B |
| 4. | Retribusi Pelayanan Pasar | A | B = 10% x A | C = 60% x B | D = 60% x 40% x B | E = 40% x 40% x B |
| 5. | Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor | A | B = 10% x A | C = 60% x B | D = 60% x 40% x B | E = 40% x 40% x B |
| 6. | Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi | A | B = 10% x A | C = 60% x B | D = 60% x 40% x B | E = 40% x 40% x B |
| II. | RETRIBUSI JASA USAHA | | | | | |
| 1. | Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah | A | B = 10% x A | C = 60% x B | D = 60% x 40% x B | E = 40% x 40% x B |
| 2. | Retribusi Tempat Pelelangan | A | B = 10% x A | C = 60% x B | D = 60% x 40% x B | E = 40% x 40% x B |
| 3. | Retribusi Terminal | A | B = 10% x A | C = 60% x B | D = 60% x 40% x B | E = 40% x 40% x B |
| 4. | Retribusi Tempat Khusus Parkir | A | B = 10% x A | C = 60% x B | D = 60% x 40% x B | E = 40% x 40% x B |
| 5. | Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga | A | B = 10% x A | C = 60% x B | D = 60% x 40% x B | E = 40% x 40% x B |
| III. | RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU | | | | | |
| 1. | Retribusi Izin Mendirikan Bangunan | A | B = 10% x A | C = 60% x B | D = 60% x 40% x B | E = 40% x 40% x B |

| 2. | Retribusi Izin Gangguan/Kera maian | A | B = 10% x A | C = 60% x B | D = 60% x 40% x B | E = 40% x 40% x B |
|------|--------------------------------------|-----|---------------|---------------|---------------------|---------------------|
| 3 | Retribusi Izin Usaha Perikanan | A | B = 10% x A | C = 60% x B | D = 60% x 40% x B | E = 40% x 40% x B |

BUPATI TRENGGALEK, TTD EMIL ELESTIANTO