UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 2 Tahun 1964 tentang BANK TABUNGAN NEGARA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa untuk berhasilnya pembangunan Negara perlu dikerahkan semua modal dan potensi nasional serta digerakkan segala usaha dan kegiatan menuju cita-cita masyarakat Indonesia yang adil dan makmur;
- b. bahwa penabungan selain merupakan alat untuk membangkitkan dan memupuk kesadaran masyarakat akan kemanfaatan menabung, merupakan pula alat untuk mengerahkan modal guna pembangunan;
- c. bahwa Bank Tabungan Pos yang diatur dengan Undang-undang No. 36 tahun 1953 (Lembaran-Negara tahun 1953 No. 86) yang namanya telah diganti menjadi Bank Tabungan Negara oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 4 Tahun 1963 (Lembaran Negara Tahun 1963 No. 62) pada hakekatnya tidak sesuai lagi dengan perkembangan revolusi nasional-demokratis sekarang ini;
- d. bahwa untuk itu perlu Bank Tabungan Negara menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 4 tahun 1963 ditiadakan dengan mendirikan sebuah Bank Tabungan Negara yang baru;
Mengingat : Pasal 5 ayat 1 dan pasal 20 ayat 1 Undang-undang Dasar;
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong;
MEMUTUSKAN :
- Mencabut : 1. Undang-undang No. 36 tahun 1953 tentang Bank Tabungan Pos (Lembaran-Negara Tahun 1953 No. 86);
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 4 tahun 1963 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-undang No. 36 tahun 1963 tentang Bank Tabungan Pos (Lembaran-Negara tahun 1963 No.62);
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG BANK TABUNGAN NEGARA.
Pasal 1
Tentang tempat kedudukan dan dana.
- (1) Pemerintah Republik Indonesia mendirikan Bank Tabungan Negara yang berkedudukan di Jakarta.
- (2) Bank Tabungan Negara adalah badan hukum dan mempunyai cabang-cabang.
Pasal 2
Tentang pimpinan.
- (1) Bank Tabungan Negara dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang Direktur Utama dan sebanyak-banyaknya empat orang Direktur.
- (2) Kecuali sebagaimana yang ditetapkan dalam ayat (3) pasal ini, Direksi mewakili Bank Tabungan Negara di dalam dan di luar hukum.
Perwakilan ini mengandung hak substitusi.
- (3) Dalam hal kepentingan Bank Tabungan Negara bertentangan dengan kepentingan Direksi, maka bank itu diwakili oleh Direksi Bank Indonesia.
- (4) Direktur Utama dan para Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Republik Indonesia atas usul Menteri Urusan Bank Sentral. Menteri menetapkan gaji dan penghasilan lain dari para anggota Direksi dengan mengingat ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dengan atau berdasarkan Undang-undang.
- (5) Menteri Urusan Bank Sentral menunjuk Direktur sebagai Direktur Utama-Pengganti yang menjalankan tugas Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama berhalangan menjalankan pekerjaannya atau jabatan itu terluang.
- (6) Apabila seluruh anggota Direksi berhalangan menjalankan pekerjaannya atau jabatan-jabatan itu terluang maka Menteri, sesudah mendengar pendapat Direksi Bank Indonesia menunjuk seorang pengganti sementara untuk menjalankan pekerjaan Direksi Bank Tabungan Negara. Keputusan ini diumumkan dalam BeritaNegara.
- (7) Menteri Urusan Bank Sentral menetapkan peraturan-peraturan Jabatan untuk Direksi Bank Tabungan Negara.
- (8) Direksi bertanggung jawab kepada Menteri Urusan Bank Sentral/Gubernur Bank Indonesia.
- (9) Pengesahan neraca tahunan mengenai penerimaan dan pengeluaran uang Bank Tabungan Negara beserta
PENJELASAN
Pembukaan
perhitungan yang bersangkutan dengan itu oleh Direksi Bank Indonesia, membebaskan Direksi Bank Tabungan Negara dari segala tanggung jawab mengenai tahun buku yang bersangkutan.
- (10) Direksi mengangkat, memberhentikan dan menetapkan gaji serta penghasilan lain dari pegawai Bank Tabungan Negara, berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Urusan Bank Sentral dan dengan mengingat ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dengan atau berdasarkan Undang-undang.
##
PENJELASAN
Pasal 3
. Tentang pengawasan. Pengawasan