PERATURAN BUPATI MA Nomor 1 Tahun 2012 tentang PEMBERIAN UANG MAKAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN MAMBERAMO RAYA TAHUN 2012 DI LINGKUNGAN BUPATI MAMBERAMO RAYA, (berlaku 03 April 2012)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam rangka meningkatkan Kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil selain gaji dan tunjangan lainnya, kepadanya diberikan uang makan;
- b. bahwa untuk pengaturan pemberian uang makan perlu diatur dalam Peraturan Bupati sebagai dasar bagi Kepala Satuan Perangkat Daerah mengambil kebijakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Pe Pemberian Uang Makan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya raturan Bupati tentang Tahun Anggaran 2012.
- 1. Undang Otonom Irian Barat dan Kabupaten Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2097); -Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang pembentukan Propinsi -kabupaten Otonom di Propinsi Irian
2. Undang Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 304), sebagaimana telah diubah dengan Undang 1999 Tentang Pokok Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3809) -Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok -pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik -pokok un 1974 Nomor -Undang Nomor 43 Tahun
3. Undang Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Und Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4842); -Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi ang-Undang Nomor 35
4. Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); -Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 47,
5. Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); -Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
SALINAN
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Mamberamo Raya di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 44 Nomor 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4709);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 06/PMK.05/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.05/2007 tentang Pemberian Uang Makan Bagi Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2009 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2011 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamberamo Raya Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2011 Nomor 21).
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN UANG MAKAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAMBERAMO RAYA TAHUN ANGGARAN 2012.
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :
1. Uang Makan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Uang Makan adalah Uang yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil ## BAB II
PEMBERIAN DAN PEMBAYARAN UANG MAKAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
Bagian Kesatu
Pemberian Uang Makan
Pasal 2
Kepada Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada hari kerja yang
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: ditetapkan diberikan uang makan. ## Pasal 3 - (1) Uang Makan diberikan sebanyak-banyaknya 22 (dua puluh dua) hari kerja dalam satu bulan. - (2) Dalam hal hari kerja dalam 1 (satu) bulan melebihi 22 (dua puluh dua) hari kerja, maka uang makan hanya diberikan untuk 22 (dua puluh dua) hari kerja. - (3) Dalam hal hari kerja dalam 1 (satu) bulan kurang dari 22 (dua puluh dua) hari kerja, uang makan diberikan sesuai jumlah hari kerja pada bulan berkenan. ## Pasal 4 - (1) Banyaknya uang makan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 setiap hari adalah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). - (2) Uang Makan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan Pajak Penghasilan sebanyak 5% (lima persen) untuk Golongan III dan 15% (lima belas persen) untuk Golongan IV. ## Pasal 5 Uang Makan tidak diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang : - a. tidak hadir kerja; - b. sedang menjalankan perjalanan dinas; - c. sedang menjalani cuti; - d. sedang menjalani tugas belajar; - e. sebab-sebab lain yang mengakibatkan Pegawai Negeri Sipil tidak hadir kerja. ## Pasal 6 Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan atau dipekerjakan pada instansi diluar satuan kerja induknya, uang makan dibayarkan oleh satuan kerja tempat Pegawai Negeri Sipil tersebut diperbantukan atau dipekerjakan. ## Bagian Kedua ## Prosedur dan Tata Cara Pembayaran Uang Makan ## Pasal 7 - (1) Banyaknya uang makan yang diterima oleh setiap Pegawai Negeri Sipil didasarkan pada jumlah kehadiran yang bersangkutan. - (2) Uang makan dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sekali. - (3) Pembayaran uang makan dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan. - (4) Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) uang makan untuk penerbitan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) uang makan dilengkapi dengan : - a. Daftar perhitungan uang makan sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran I Peraturan Bupati ini;
- b. Daftar hadir kerja;
- c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini; dan
- d. SSP PPh Pasal 21.
- (5) Bendahara pengeluaran masing-masing SKPD mengajukan daftar permintaan pembayaran uang makan ke Sekretariat Daerah Kabupaten Mamberamo Raya, kemudian Sekretariat Daerah Kabupaten Mamberamo Raya mengajukan SPM-LS ke Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Mamberamo Raya untuk diterbitkan SP2D dalam rangkap 3 (tiga), dilampiri dengan:
- a. Daftar perhitungan uang makan;
- b. Surat Pernyataan tanggung jawab mutlak;
- c. SSP-PPh Pasal 21.
- (6) Sekretariat Daerah Kabupaten Mamberamo Raya melakukan pemindahbukuan uang makan dari rekening Sekretariat Daerah Kabupaten Mamberamo Raya ke rekening masing-masing SKPD sesuai prosedur yang berlaku.

## BAB III PENUTUP

## Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, dan pemberlakuannya terhitung mulai bulan Januari 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamberamo Raya.

Ditetapkan di Kasonaweja pada tanggal 03 April 2012

BUPATI MAMBERAMO RAYA, ttd. DEMIANUS KYEUW KYEUW

Diundangkan di Kasonaweja pada tanggal 03 April 2012

## Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMBERAMO RAYA,

ttd.

OBED BARENDS, BSc., S.Sos., M.Si. PEMBINA TK. I NIP. 19601006 198002 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMBERAMO RAYA TAHUN 2012 NOMOR 1

Untuk salinan yang sah sesuai aslinya,

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,

## MATIUS I. TIERT, S.H. NIP 19750328 199712 1 001

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Mamberamo Raya;
3. Inspektorat Kabupaten Mamberamo Raya;
4. Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Mamberamo Raya;
5. yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Nama ...

NIP ...

Untuk salinan yang sah sesuai aslinya,

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,

MATIUS I. TIERT, S.H. NIP 19750328 199712 1 001

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI MAMBERAMO RAYA NOMOR 1 TAHUN 2012 TANGGAL 03 APRIL 2012

## DAFTAR PERHITUNGAN UANG MAKAN

SATUAN KERJA

:

....

BULAN

:

....

| No | NAMA | GOLONGAN | KEHADIRAN | TARIF | JUMLAH KOTOR (4 x 5) | Gol. III PPh 5% | Gol IV PPh 15% | JUMLAH BERSIH (6 - 7) | TANDA TANGAN |
|------|----------|------------|-------------|------------|------------------------|-------------------|------------------|-------------------------|----------------|
| | | | HARI KERJA | UANG MAKAN | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 |
| | JUMLAH : | | | | | | | | |

Mengetahui Kuasa Pengguna Anggaran/ Pejabat Pembuat Komitmen

Nama ...

NIP ...

Bendahara Pengeluaran

Kasonaweja, ....

Pembuat Daftar Gaji

Nama ...

NIP ...

BUPATI MAMBERAMO RAYA, ttd. DEMIANUS KYEUW KYEUW

## LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI MAMBERAMO RAYA NOMOR 1 TAHUN 2012 TANGGAL 03 APRIL 2012

## FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

KOP SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

## SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

...

NIP

:

...

Jabatan

:

...

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Perhitungan yang terdapat pada Daftar Perhitungan Uang Makan bulan ... bagi Satuan Kerja ... telah dihitung dengan benar berdasarkan daftar hadir kerja Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Kerja ...

2. Apabila dikemudian hari terdapat atas pembayaran uang makan tersebut, Kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah.

Demikian Pernyataan ini Kami buat dengan sebenar-benarnya.

Kasonaweja, ...

Kuasa Pengguna Anggaran/

Pejabat Pembuat Komitmen

Nama ...

NIP ...

## BUPATI MAMBERAMO RAYA,

ttd.

DEMIANUS KYEUW KYEUW

Untuk salinan yang sah sesuai aslinya,

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,

MATIUS I. TIERT, S.H. NIP 19750328 199712 1 001