PERATURAN DAERAH KABUPATEN RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN DIKELUARKAN OLEH : BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2012 (berlaku 5 Juli 2012)
Pembukaan
Menimbang:
Mengingat
:
BUPATI SAROLANGUN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN
NOMOR 18 TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SAROLANGUN,
- a. bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah,
2. bahwa dalam rangka memenuhi perkembangan kebijakan nasional dan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 32 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan /Kebersihan tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti, b
3. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah:
4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan -Daerah tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, d
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
6. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969), 2.
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844):
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049),
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberhentian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161):
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN dan
BUPATI SAROLANGUN
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
- Tu Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Bupati adalah Bupati Sarolangun.
3. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan daerah yang berlaku.
- Dinas Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sarolangun. 4
- Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pertamanan yang selanjutnya disingkat Distaksiman adalah Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sarolangun. 5
- Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer dan perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya. 6
- Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. ' 7
- Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan Hukum yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu. 8
- Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. 9
10. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
11. Tempat Pemrosesan Akhir Sampah yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
12. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, dan pengolahan sampah.
13. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atau jasa pelayanan persampahan/kebersihan yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Kota untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
14. Masa Retribusi adalah jangka waktu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
15. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPDORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek Retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran Retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang.
18. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnyya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
19. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan, SKRDLB diajukan oleh wajib Retribusi Daerah.
20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah ## BAB II " NAMA, OBJEK DAN SUBYEK RETRIBUSI
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut Retribusi atas pelayanan persampahan/kebersihan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
- (1) Obyek Retribusi adalah jasa pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah meliputi:
- a. pengambilan / pengumpulan sampah dari sumber sampah ke TPS atau ke TPST,
- b. pengangkutan sampah dari sumber dan/atau dari TPS atau dari TPST menuju TPA,
- c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
- (2) Dikecualikan dari obyek Retribusi adalah:
6. . pelayanan kebersihan jalan umum,
7. . pelayanan kebersihan taman, Cp
8. . pelayanan kebersihan Tempat Ibadah, Panti Sosial (Panti Asuhan),
9. .pelayanan kebersihan tempat umum lainnya yang digunakan oleh masyarakat umum dan dikelola oleh Pemerintah Daerah. Do
10. . Tempat umum lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d ditetapkan dalam Keputusan Bupati. a
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
- (1) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang mendapatkan jasa pelayanan persampahan/kebersihan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong pajak.
GOLONGAN RETRIBUSI
BAB III - GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5
Retribusi Pelayanan Kebersihan/Persampahan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
BAB IV - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6
Cara mengukur tingkat penggunaan jasa retribusi pelayanan persampahan /kebersihan ## BAB V
TATA CARA PENGHITUNGAN RETRIBUSI
BAB IV - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 7
|
- (1) Besarnya retribusi yang terutang dihitung ## BAB VI
PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI
BAB IV - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 8
- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi adalah untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan pelayanan persampahan/kebersihan oleh Pemerintah Daerah dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan.
2. (2D) Biaya penyelenggaraan Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya administrasi, pengangkutan sampah penampungan sampah, pengolahan dan/atau pemrosesan akhir sampah dan biaya pembinaan.
BAB IV - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 9
- (1) Struktur tarif diukur
BAB IV - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 10
- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif dilakukan dengan ## BAB VIII
WILAYAH PEMUNGUTAN
BAB IV - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 11
Wilayah pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah wilayah dalam daerah Kabupaten Sarolangun.
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
BAB IX - MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 12
Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan atau ditetapkan lain oleh Bupati Sarolangun.
BAB IX - MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 13
Saat Retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
TATA CARA PEMUNGUTAN
BAB X - TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 14
- (4) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (4) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini disetor secara bruto ke Kas Daerah.
- (5) Pemungutan untuk jenis/struktur retribusi persampahan/kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf g untuk ruko/toko dilakukan setelah ditempati dan untuk bangunan Sarang Burung Wallet 3 (tiga) lantai dilakukan apabila sudah menghasilkan Sarang Burung Wallet.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB X - TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 15
Pemungutan Retribusi memungkinkan penyediaan jasa pelayanan persampahan/kebersihan dengan tingkat dan/atau pelayanan dan kualitas yang lebih baik.
BAB XI - SANKSI ADMINISTRASI Pasal 16
Pasal 16
Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2x (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
BAB XII - TATA CARA PEMBAYARAN Pasal 17
Pasal 17
- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi terutang harus dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Angsuran dan penundaan pembayaran retribusi dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada Bupati.
BAB XII - TATA CARA PEMBAYARAN Pasal 17
Pasal 18
- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah sesuai dengan waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan STRD.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1x24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XII - TATA CARA PEMBAYARAN Pasal 17
Pasal 19
- (1) Kepala Daerah atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur retribusi dalam kurun waktu tertentu atau menunda pembayaran Retribusi sampai batas waktu yang ditentukan, dengan dikenakan bunga 256 (dua persen) setiap bulan.
- (2) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan/atau menunda pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
BAB XII - TATA CARA PEMBAYARAN Pasal 17
Pasal 20
- (1) Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, jenis, isi, ukuran buku tanda bukti pembayaran diatur dengan Peraturan Bupati.
TATA CARA PENAGIHAN
BAB XIII - TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 21
- (1) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dalam Pasal 18 ayat (2) retribusi tidak dilunasi, kepada Wajib Retribusi diberikan Surat teguran yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang setelah lewat saat jatuh tempo pembayaran retribusi,
- (2) Dalam jangka waku 7 (tujuh) hari sejak Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh Wajib Retribusi atau kuasanya, maka tunggakan retribusi harus dilunasi,
- (3) Tunggakan retribusi ditagih dengan menggunakan STRD.
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
BAB XIV - PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 22
- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
- a. nama dan alamat Wajib Retribusi,
- b. masa retribusi,
- c. besarnya kelebihan pembayaran,
- d. alasan yang singkat dan jelas.
- (3) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila permohonan pengembalian kelebihan retribusi dikabulkan, harus diterbitkan SKRDLB dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan.
BAB XIV - PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 23
- (1) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (2) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (3) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan diterbitkannya SKRDLB, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 24 (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.
BAB XIV - PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 24
- (1) Pengembalian kelebihan retribusi yang dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar kelebihan.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) Peraturan Daerah ini, pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
KEDALUWARSA PENAGIHAN
BAB XV - KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 25
- (l) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (ltiga) tahun terhitung sejak terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) tertangguh apabila:
- a. diterbitkan Surat Teguran atau
- b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- 4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b pasal ini dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA
BAB XVI - TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA
Pasal 26
- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
KETENTUAN PIDANA
BAB XVII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 27
- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.
PENYIDIKAN
BAB XVIII - PENYIDIKAN
Pasal 28
- Selain Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas,
- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah tersebut,
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah,
- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah,
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut,
- I. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah,
- g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e pasal ini,
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah,
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi,
- jMenghentikan penyidikan,
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikan kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UndangUndang Hukum Acara Pidana.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Sarolangun pada tanggal 5 Juli 2012

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN, ttd. MUHAMMAD BASYARI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2012 NOMOR 18 ## BAB XIX ## KETENTUAN PENUTUP Pasal 29 Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 32 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2001 Nomor 32, Seri B Nomor 14) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. ## Pasal 30 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun.

Penetapan: Ditetapkan di Sarolangun pada tanggal 5 Juli 2012

Penandatangan: BUPATI SAROLANGUN, ttd. CEK ENDRA
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN
## NOMOR 18 TAHUN 2012
## TENTANG
## RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN
'
## I. PENJELASAN UMUM
Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan merupakan regulasi dari Pemerintah Pusat sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dimana daerah diberikan kewenangan untuk memungut retribusinya.
Bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dan dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah.
Tujuan dari Penetapan Peraturan Daerah ini untuk mengatur Pengambilan, Pengumpulan, pengangkutan dan Penyediaan tempat pembuangan sampah yang dipergunakan untuk Pelayanan Persampahan/Kebersihan sesuai peruntukannya yang disediakan dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Sarolangun. Serta untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), melalui pungutan atas Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan maka diharapkan akan meningkatkan mutu dan pelayanan kepada masyarakat.
## II. ' PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 2
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 3
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 4
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 5
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 6
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 7
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 8
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 9
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 10
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 11
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 12
Cukup Jelas Pasal 13 Cukup Jelas Pasal 14 Cukup Jelas Pasal 15 Cukup Jelas Pasal 16 Cukup Jelas Pasal 17 Cukup Jelas Pasal 18 Cukup Jelas Pasal 19 Cukup Jelas Pasal 20 Cukup Jelas Pasal 21 Cukup Jelas Pasal 22 Cukup Jelas Pasal 23 Cukup Jelas Pasal 24 Cukup Jelas Pasal 25 Cukup Jelas Pasal 26 Cukup Jelas Pasal 27 Cukup Jelas Pasal 28 Cukup Jelas Pasal 29 Cukup Jelas Pasal 30 Cukup Jelas . TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN NOMOR 18