Unknown WALIKOTA MANADO TENTANG Nomor 29 Tahun 2012 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MANADO NOMOR 6a TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTAMONITORING DAN EVALUASI BELANJA HIBAH DAN BELANJA BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBERDARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH. (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang: a. bahwa dalam rangka mengatasi permasalahan pelaksanaan pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Walikota Manado Nomor 6a Tahun 2012 tentang tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungiawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja hibah dan belanja bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapacan dan belanja daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Manado tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Manado tentang tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja hibah dan belanja bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Mengingat : 1. Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
(
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pernbagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kota Lainnya;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.07/2008 tentang Hibah Daerah;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.05/2009 tentang Sistem Akuntansi Hibah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
17. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 10 Tahun 2006 tentangPokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
MEMUTUSKAN :
WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MANADO NOMOR 6a TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA HIBAH DAN BELANJA BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI
Menetapkan: PERATURAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Manado Nomor 6a Tahun 2012 tentang tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja hibah dan belanja bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah diubah sebagai berikut:
1. Pasal 7 ayat (1) ditambahkan huruf baru yaitu huruf (f) dan huruf (g), sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 7
- (1) Pemberian Belanja Hibah paling sedikit harus memenuhi kriteria :
- a. peruntukannya telah ditetapkan secara spesifik;
- b. untuk melaksanakan kegiatan yang menjadi urusan Kota, yaitu peningkatan fungsi pemerintahan, layanan dasar umum, dan pemberdayaan aparatur;
- c. untuk kegiatan dengan kondisi tertentu yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan Pemerintah Ko^a yang berskala nasional/ regional/ internasional/;
- d. untuk melaksanakan kegiatan sebagai akibat kebijakan Pemerintah yang mengakibatkan penambahan beban APBD;
- e. tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran., kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. kriteria tidak terus menerus setiap tahun anggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e, dalam pengertian penerima hibah tidak dapat menerima hibah kembali dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah menerima hibah;
- g. pengertian penerima hibah tidak dapat menerima hibah secara terus menerus dikecualikan untuk organisasi yang dibentuk oleh Pemerintah Kota Manado antara lain :
9. l.KONI;
2. PKK;
3. PRAMUKA;
4. Dharma Wanita,
5. MUI;
6. FKUB;
7. PMI;
8. PHBI;
9. LPTQ;
10. BKSAUA;
11. KPUD;
12. KNPI;
13. KOMINDA; dan
14. Organisasi bentukan Pemerintah lainnya.
2. Diantara Pasal 13 ayat (5) dan ayat (6) disisipkan satu ayat baru yaitu ayat (5a), sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 7
- (1) Pemberian Belanja Hibah paling sedikit harus memenuhi kriteria :
- a. peruntukannya telah ditetapkan secara spesifik;
- b. untuk melaksanakan kegiatan yang menjadi urusan Kota, yaitu peningkatan fungsi pemerintahan, layanan dasar umum, dan pemberdayaan aparatur;
- c. untuk kegiatan dengan kondisi tertentu yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan Pemerintah Ko^a yang berskala nasional/ regional/ internasional/;
- d. untuk melaksanakan kegiatan sebagai akibat kebijakan Pemerintah yang mengakibatkan penambahan beban APBD;
- e. tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran., kecuali ditentukan lain
Pasal 13
- (1) Belanja Hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) Belanja Hibah berupa barang atau jasa dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- (3) RKA-PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran Belanja Hibah dalam APBD, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penganggaran Belanja Hibah dalam APBD, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) PPKD menganggarkan Belanja Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, objek, dan rincian objek Belanja Hibah.
(5a)0bjek belanja hibah dan rincian objek belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi :
- a. pemerintah;
- b. pemerintah daerah lainnya;
- c. perusahaan daerah;
- d. masyarakat; dan
- e. organisasi kemasyarakan.
6. (6)SKPD menganggarkan Belanja Hibah berupa barang atau jasa dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, objek belanja hibah dan jasa berkenaan kepada pihak ketiga/masyarakat, dan rincian objek belanja hibah barang atau jasa kepada pihak ketiga/ masyarakat berkenaan pada SKPD.
- (7) Rincian objek Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan (6) memuat nama dan alamat lengkap penerima serta besaran Belanja Hibah.
- (8) Nama dan alamat lengkap penerima serta besaran dan jenis Belanja Hibah dituangkan dalam Penjabaran APBD.
Pasal 23
- (l)Penerima Belanja Hibah bertanggungjawab, baik formal maupun material atas penggunaan Belanja Hibah yang diterimanya.
- (2)Pertanggungjawaban penggunaan Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
- a. untuk penggunaan Belanja Hibah berupa uang, meliputi :
1. laporan penggunaan;
- 2.surat pemyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa Belanja Hibah berupa uang yang diterima telah digunakan sesuai dengan NPHD; dan
3. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. untuk penggunaan Belanja Hibah berupa barang atau jasa, meliputi :
1. laporan penggunaan;
2. surat pemyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa Belanja Hibah berupa barang atau jasa yang diterima telah digunakan sesuai dengan NPHD; dan
3. salinan bukti serah terima barang atau jasa.
- c. terkecuali belanja hibah yang diberikan kepada pimpinan golongan agama, kwitansi tanda terima dan surat pemyataan tanggung-jawab sudah merupakan bentuk laporan pertanggung-jawaban yang sah dari penerima belanja hibah.
- (3)Penerima Hibah bertanggungjawab atas kebenaran dan keabsahan laporan penggunaan Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1 dan huruf b angka 1.
- (4)Penerima Hibah selaku objek pemeriksaan, wajib menyimpan bukti pengeluaran atau salinan bukti serah terima barang atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurufa angka 3 dan hurufb angka 3.
- (5)Penyimpanan bukti-bukti pengeluaran atau salinan bukti serah terima barang atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6)Pertanggungjawaban Pemerintah Kota atas pemberian Belanja Hibah meliputi :
- a. permohonan dari calon penerima Hibah kepada Walikota/Wakil Walikota;
- b. naskah Perjanjian Hibah Daerah;
- c. surat Pemyataan Tanggung Jawab dari penerima Belanja Hibah yang menyatakan bahwa Hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan Naskah Perjanjian Belanja Hibah Daerah; dan
- d. SPM/SP2D dan bukti transfer/penyerahan uang serta kuitansi atas pemberian Belanja Hibah berupa uang atau bukti serah terima barang atau jasa atas pemberian Belanja Hibah berupa barang atau jasa.
Pasal 27
- (1) Pemerintah Kota dapat memberikan Belanja Bantuan Sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah yang dilakukan secara selektif, dengan terlebih dahulu memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan
Pemerintah Kota dengan
Pasal 39
- (l)Belanja Bantuan Sosial berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2)Belanja Bantuan Sosial berupa barang atau jasa dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- (3)RKA-PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran Belanja Bantuan Sosial dalam APBD, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4)RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penganggaran Belanja Bantuan Sosial daiam APBD, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5)PPKD menganggarkan Belanja Bantuan Sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kelompok belanja tidak
- langsung, jenis Belanja Bantuan Sosial, objek, dan rincian objek Belanja Bantuan Sosial.
(5a)Objek belanja bantuan sosial dan rincian objek belanja bantuan sosial sebagaimanadimaksud pada ayat (5) meliputi :
- a. individu dan/atau keluarga;
- b. masyarakat; dan
- c. lembaga non pemerintahan.
4. (6)SKPD menganggarkan Belanja Bantuan Sosial berupa barang atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, objek Belanja Bantuan Sosial barang atau jasa berkenaan kepada pihak ketiga/masyarakat, dan rincian objek Belanja Bantuan Sosial barang atau jasa kepada pihak ketiga/ masyarakat berkenaan pada SKPD.
5. (7)Rincian objek Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan (6) memuat nama dan alamat lengkap penerima serta besaran Belanja Bantuan Sosial.
6. (8)Nama dan alamat lengkap penerima serta besaran Belanja Bantuan Sosial dan jenis Belanja Bantuan Sosial dituangkan dalam Penjabaran APBD.
6. Diantara Pasal 39 dan Pasal 40 disisip 1 (satu) Pasal bam yaitu Pasal 39a, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Kepala Daerah mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan sosial, tidak termasuk bantuan sosial kepada individu da:n/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
Pasal 42
- (l)Pencairan Belanja Bantuan Sosial bempa uang didasarkan pada DPAPPKD.
- (2)Penyaluran Belanja Bantuan Sosial bempa barang didasarkan pada DPA-SKPD.
- (2a)Kepala daerah menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial dengan keputusan kepala daerah
Pasal 47
- (1) Penerima Belanja Bantuan Sosial bertanggungjawab secara formal dan materiil atas penggunaan Belanja Bantuan Sosial yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. laporan penggunaan;
- b. surat pemyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa Belanja Bantuan Sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan proposal yang telah disetujui;
- c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bagi penerima Belanja Bantuan Sosial berupa uang;
- (3) Penerima Belanja Bantuan Sosial bertanggungjawab atas kebenaran dan keabsahan laporan penggunaan Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) humf a.
- (4) Penerima Belanja Bantuan Sosial selaku objek pemeriksaan, wajib menyimpan bukti pengeluaran atau salinan bukti serah terima barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c.
- (5) Penyimpanan bukti-bukti pengeluaran atau salinan bukti serah terima barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pertanggungjawaban Pemerintah Kota atas pemberian Belanja Bantuan Sosial meliputi:
- a. permohonan dari calon penerima Belanja Bantuan Sosial kepada Walikota/Wakil Walikota;
- b. surat keterangan tanggung jawab dari penerima Belanja Bantuan Sosial yang menyatakan bahwa Belanja Bantuan Sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan;
- c. SPM/SP2D dan bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian Belanja Bantuan Sosial berupa uang;
- d. berita acara serah terima barang atas pemberian Belanja Bantuan Sosial berupa barang;
- e. keputusan kepala daerah tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial.
- (7) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (6) humf bdan e dikecualikan terhadap bantuan sosial bagi individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
Pasal 54
Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, usulan permohonan Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang akan dibiayai dari APBD dan telah melalui tahap pembahasan SKPD dan TAPD serta telah dituangkan dalam KUA dan PPAS.
Pasal II
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Manado.

Penetapan: Ditetapkan di Manado Pada tanggal 29-91-2013

Penandatangan: WALIKOTA MANADO, G. S. VICKY LUMENTUT (

Penetapan: Diundangkan di Manado pada tanggal

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KOTA, M. H. F. SENDOH BERITA DAERAH KOTA MANADO TAHUN NOMOR