PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI Nomor 15 Tahun 2007 tentang RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM BAGIAN ORGANISASI DAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MELAWI TAHUN 2007 PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI NOMOR 15 TAHUN 2007 TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM (berlaku 1 Oktober 2007)
Pembukaan
Menimbang a bahwa berdasarkan 18 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Retribusi Parkir , merupakan jenis Retribusi Daerah Kabupaten; pasal tentang
- b bahwa untuk pemungutan Retribusi Sebagaimana dimaksud huruf a dialas, diatur dengan Peraturan Daerah pada perlu
- Mengingat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
- 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
- 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684 ) ;
- 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 6 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Propinsi kalimantan Barat ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839 );
- 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 8 Undang-Undang Nomor Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 9 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
11. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 , tentang Penetapan Peraturan Penerintan Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- 12 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Ncgara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Daerah kepada Daerah Tingkat dab 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3410) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139)
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4579);
- 16 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MELAWI,
dan
BUPATI MELAWI
MEMUTUSKAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI TENTANG RESTRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM
BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Melawi;
2. 2 Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah ;
3. 3, Bupati adalah Bupati Melawi;
4. 4 Dinas adalah Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Melawi;
5. 5 Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Prehubungan dan Pariwisata Kabupaten Melawi;
6. 6 Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi Daerah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
7. 7 Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas , perseroan komanditer, perseroan badan usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis , Pensiun, bentuk usaha serta bentuk badan usaha lainnya; lainnya, dana tetap
8. 8 Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak dijalan terdiri dari kendaraan bermotor maupun tidak bermotor;
9. 9 Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara ;
10. Tempat parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan dilokasi tertentu baik ditepi jalan umum; gedung Parkir , pelataran parkir atau bangunan parkir
11. 11 . Jalan umum adalah jalan yang diperuntukan bagi lalu lintas umum yang ada didalam daerah;
12. Restribusi jasa umum adalah restribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
13. Retibusi
- atas Pelayanan penyediaaan tempat parkir pang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah;
- Parkir adalah pembayaran atas pemakaian tempat yang diselenggarakan oleh orang atau badan; Parkir
- 15 Karcis adalah tanda bukti masuk tempat dan bukti pembayaran atas tempat parkir; Parkir parkir
- 16 Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum, yang menurut Peraturan Perundang-undangan; diwajibkan melakukan pembayaran retribusi;
- 17.Surat Pendaftaran Objek Restribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPDORD adalah surat yang digunakan oleh wajib restribusi untuk melaporkan data objek restribusidan wajib restribusi sebagai perhitungan dan pembayaran restribusi yang terhutang menurut peraturan perundang-undangan restribusi daerah;
10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- 19.Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda;
20. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan keberatan wajib retribusi terhadap SKRD atau Dokumen lain dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi Kepada Bupati; Yang
21. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan unluk mencari, mengumpulkan dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah ## BAB II
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 2
Dengan nama Retribusi Parkir dipungut Retribusi sebagai pembayaran pelayanan penyediaan tempat parkir.
Pasal 3
- (1) Objek Retribusi adalah Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.
- (2) Tempat Parkir sebagaimana sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Bupati. pada
Tidak.
- Tidak termasukobjek restribusi adalah mobil ambulan, mobil jenazah, mobil pmadam kebakaran, mobil dinas TNI/ POLRI yang digunakan untuk mengatasi / menanggulangi keadaan darurat termasuk yang sedang digunakan tugas Patroli keamanan.
Pasal 4
Subjek retribusi adalah orang pribadi atau Badan, yang menggunakan tempat Parkir. setiap
GOLONGAN RETRIBUSI
BAB III - GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5
Retribusi Parkir termasuk digolongkan sebagai retribusi jasa umun
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
BAB IV - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6
Tingkat penggunaan jasa diukur ## BAB V
PENYELENGGARAAN TEMPAT PARKIR
BAB IV - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 7
- (1) Kewenangan penyelenggaraan tempat parkir merupakan kewenangan Daerah.
- (2) Daerah dalam menyelenggarakan tempat parkir dapat bekerjasama dengan atau badan. orang
BAB IV - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 8
- (1) Penyelenggaraan tempat dapat diselenggarakan oleh orang atau badan parkir
- (2) Untuk menyeleggarakan tempat parkir, orang atau badan terlebih dahulu mendapat ijin dari Bupati.
BAB IV - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 9
- (1) Untuk mendapatkan ijin penyelenggaraan tempat orang atau badan mengajukan permohonan kepada Bupati dengan melampirkan parkir
- b. rekomendasi / pertimbangan Dinas Perhubungan ;
3. ijin Mendirikan Bangunan;
4. syarat-syarat lain yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Ijin penyelenggaraan tempat ditetapkan dengan Keputusan Bupati. parkir
LOKASI TEMPAT PARKIR
BAB VI - LOKASI TEMPAT PARKIR
Pasal 10
() Lokasi tempat parkir ditetapkan oleh Bupati.
- Penetapan tempat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
BAB VI - LOKASI TEMPAT PARKIR
Pasal 11
Bentuk, ukuran dan penataan parkir , pemasangan rambu dan marka parkir ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
KARCIS PARKIR
BAB VII - KARCIS PARKIR
Pasal 12
Pengadaan karcis tempat parkir yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten dilakukan oleh Bupati. parkir pada
BAB VII - KARCIS PARKIR
Pasal 13
Karcis harus memenuhi standar teknis pengamanan. parkir
BAB VII - KARCIS PARKIR
Pasal 14
- (1) Karcis terdiri dari 2 (dua ) bagian Parkir yaitu
- b. bagian kedua merupakan potongan karcis pert:nggal ( struk ), dengan ukuran panjang 2 ( dua ) inci dan Iebar 2,5 dua setengah ) inci.
3. a bagian pertama merupakan bukti pembayaran yang diberikan kepada pemakai jasa parkir dengan ukuran panjang 3 tiga) inci dan lebar 2,5 (dua setengah) inci;
Pada karcis memuat data antara lain sebagai berikut : Parkir
- nOmor seri;
- nama jenis pungutan;
- namor urut karcis parkir;
- c dasar hukum pungutan;
- besarnya retribusi;
- g tanggal, bulan dan tahun pungutan karcis.
- f. waktu masuk dan keluarnya kendaraan;
BAB VIII
PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI
BAB VIII - PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI
Pasal 15
- () Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi, didasarkan tujuan untuk mengendalikan permintaan dan Penggunaan jasa pelayanan dalam memperlancar lalu lintas jalan dengan ## BAB IX
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
BAB VIII - PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI
Pasal 16
- (1) Struktur tarif digolongkan ## BAB X
WILAYAH PEMUNGUTAN
BAB VIII - PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI
Pasal 17
Retribusi yang terhutang dipungut di Kabupaten Melawi tempat pelayanan diberikan.
BIAYA OPERASIONAL
BAB XI - BIAYA OPERASIONAL
Pasal 18
- (1) Kepada instansi pengelola dan pembantu pemungutan retribusi; diberikan Operasional 5 % dari seluruh penerimaan yang telah disetor ke kas daerah. Biaya
- (2) Tata cara permintaan pembayaran Biaya Operasional , sebagaimana di maksud ayat (1) pasal ini, diatur dengan Peraturan Bupati. Pada
BAB XII
SURAT PENDAFTARAN
BAB XII - SURAT PENDAFTARAN
Pasal 19
- Wajib restribusi wajib mengisi SPORD.
- SPORD sebagaimana dimaksud ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib restribusi atau kuasanya. pada
- Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPORD scbagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Bupati. pada
TATA CARA PEMUNGUTAN
BAB XIII - TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 20
- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan:
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan karcis atau dokumen lain yang dipersamakan.
SANKSI ADMINISTRASI
BAB XIV - SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 21
Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar , dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) bulan dari retribusi yang terutang atau dibayar dan ditagih dengan mengunakan STRD pada setiap
TATA CARA PEMBAYARAN
BAB XV - TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 22
- (1) Fembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sckaligus.
2. diterbitkannya SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.
- (3) cara pembayaran penyetoran tempat pembayaran retribusi, diatur dengan FPeraturan Bupati. Tata
BAB XVI
PEXGURANGAS, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
BAB XV - TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 23
- Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan penghapusan retribusi.
- Pemberian pengurangan; atau keringanan retribusi sebagaimana ayat (1) pasal ini, dengan ## BAB XVII
KETENTUAN PIDANA
BAB XV - TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 24
- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali retribusi terutang:
- (2) Tindak pidana yang dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran. pada
PENYIDIKAN
BAB XVIII - PENYIDIKAN
Pasal 25
- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah: pada
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
4. menerima, mencari, mengumpulkan dan mencliti kcterangan atau laporan perkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan terakhir menjadi lengkap dan jelas;
5. C meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi dacrah; pribadi
6. e melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- d. memeriksa buku-buku atau catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
8. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
g menyuruh
- saat huruf €; pada pada
- memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau sanksi;
- memotret seseorang yang berkaitan dengan tiudak pidana dibidang retribusi daerah;
- menghentikan penyidikan;
- melakukan tindakan lain yang untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidangretribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan; perlu
- Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut 8 Iahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana pada
KETENTUAN PENUTUP
BAB XIX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan dan peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.
BAB XIX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Dacrah ini, scpanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupali. cukup
BAB XIX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28
Peraturan Daerah ini mulai berlaku tanggal diundangkan Agar pada setiap
Dacrah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupalen Melawi.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Ditetapkan di Pinoh tanggal 1 Oktober 2007 Nanga pada BLPATI MELAWI, A. SUMAN KURIK 2007

Penetapan: Diundangkan di Nanga Pinoh tanggal 2 Oklober pada

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MELAWI, MARTIN LUTHERD LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MELAWI TAHUN 2007 NOMOR 15 ## ATAS ## PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI TAHUN 207 ## TENTANG ## RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM Perubahan atas Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, tentang Dlam rangka lebih memantapkan olonomni daerah dan jawab, pembiayaan pemerintah dan pembangunan dacrah yang dari pendapatan asli daerah, khususnya dari restribusi daerah harus dikelola lebih bertanggung jawab, disamping itu semakin meningkatkan Pertumbuhan pembangunan didaerah dewasa ini maka baik pelayanan maupun efektifitas yang berkaitan dengan restribusi meningkatkan mutu dan jenis Pelayanan masyarakat. pada perlu Pada Berkaitan dengan prihal tersebut salah satu sumber keuangan yang dapat digali oleh Pemerintah Daerah adalah restribusi Parkir karena itu Pemirintah Kabupaten Melawi menetapkan Peraturan Daerah tentang Restribusi Parkir dalam rangka menggali sumber-sumber pendapatan daerah guna menunjang pembangunan. ## IL
PENJELASAN
Pembukaan
PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
s/d. Pasal 16 ayat (1), (2), (3) jelas Cukup
PENJELASAN
Pasal 16
yang dimaksud dengan perhari adalah perputaran waktu selama 24 jam mulai dari terbit mahari sampai dengan terbit mathari
PENJELASAN
Pasal 16
jelas Cukup
PENJELASAN
Pasal 17
s/d. Pasal 19 jelas Cukup
PENJELASAN
Pasal 20
(1) ayat dimaksud tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh kegiatan pemungutan restribusi tidak dapat diserahkan kepada pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah Dacrah tidak boleh bekerja sama dengan ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan restribusi, Pemerintah Daerah dapat mengajak bekerja sama badan- badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian; tugas pemungutan jenis restribusi secara lebih efisien; Kegiatan pemungutan restribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya restribusi yang terutang pengawasan penyetoran restribusi dan penagihan restribusi. Yang proses pihak pihak
PENJELASAN
Pasal 20
dimaksud dokumen lain yang dipersamakan antara lain berupa karcis masuk, kupon kartu langganan. jelas Yang cukup
PENJELASAN
Pasal 21
s/d pasal 28 ## PEVELASAN ##