Unknown WALIKOTA SINGKAWANG Nomor 14 Tahun 2014 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 11TAHUN2012 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS (berlaku 4 Juni 2014)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
/
WALIKOTA SINGKAWANG
PROVINS! KALIMANTAN BARAT PERATURAN .WALIKOTA SINGKAWANG
NOMOR 14 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 11TAHUN2012 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SINGKAWANG,
- a. bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat ( 1) dan ayat (3) Peraturan Daerah Singkawang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Um um, dapat dilakukan perubahan;
- b. bahwa Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2012 sudah tidak sesuai dengan perkembangan indeks harga dan perkembangan ekonomi sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan. pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota. tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas;
1.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
- 2.. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran . Negara Republik · Indonesia Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun · 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik ·Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
...
!
'
5.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang"'."undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 737};
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas · Kesehatan Tingkat Lanjutan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
Menetapkan
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 128/MENKES/SK/11/2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat;
16. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 11);
3. 1 7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 ten tang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2009 Nomor 5);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Singkawang Nomor 11Tahun2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas diubah sehingga berbunyi :
1. Ketentuan
Pasal 3
- a. Persalinan Normal;
- b. Penanganan perdarahan pasca keguguran,persalinan pervaginam dengan tindakan emergensi dasar;
- c. Pelayanan tindakan pasca persalinan (mis. Placenta manual); .
- d. Pelayanan pra rujukan pada komplikasi kebidanan dan neonatal; dan ·
- e. Penanganan komplikasi KB pasca persalinan.
2. Ketentuan Bab III Pasal 3 angka (l} huruf i diubah sehingga berbunyi Konsultasi Kesehatan, terdiri dari :
- a. Konsultasi Gizi;
- b. Konsultasi pasien infeksi menular seksual (IMS);
- c. Konsultasi Remaja;
- d. Konsultasi Klinik Sanitasi;
- e. Konsultasi Pelayanan Informasi Obat (PIO); dan
- f. Konsultasi Penyakit Tidak Menular (PTM).
3. Pada
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran II diubah sehingga berbunyi sesuru dengan Lampiran II terlampir.

## Pasal II

Peraturan Walikota ini merupakan satu ketentuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas.

Peraturan W alikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan ..

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Singkawang.

Ditetapkan di Singkawang padatanggal 4 Juni 2014

WALIKOTA SINGKAWANG,

'ITD

AWANGISHAK

Diundangkan di Singkawang Pada Tanggal 4 Juni 2014 SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG

'ITD

SYECH BANDAR

BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2014 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian HWqirn dan.\_Perundang-undangan


Peraturan Walikota Singkawang

Nomor

: 14 Tahun 2014

Tentang

: Perubahan atas Peraturan Walikota Singkawang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas

## TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

| No | PELAYANAN | TINGKAT | JASA | JASA PELAYANA | TOTAL BIAVA |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|
| I A B c D E Rawatlnap | RawatJalan PoliUmum Poli Gigi Poli Mata Poli KIA Poli Spesialis | | SARANA 8,400 8,400 8;400 8,400 30,800 | 6,600 6,600 6,600 6,600 24,200 33,000 - 26,400 | 15,000 15,000 15,000 15,000 55,000 |
| II A B | Rawat Ina Umum Rawat lnap bayi 1) Bayi Normal 2) Bayi dengan resiko Tindakan Medik Operatif | Keeii Sedang Besar | 42,000 - 33,600 47,600 22,400 44,800 | 37,400 17,600 35,200 | 75,000 60,000 85,000 40,000 80,000 |
| Ill IV | Tindakan Medik Non Operatif Penunjang diagnostic | | 84,000 | 66,000 11,000 22,000 - | 150,000 25,000 50,000 10,000 15,000 |
| v | A Laboratorium B Radiologi c Pemeriksaan USG | Kecil Sedang Sederhana Sedang | 14,000 28,000 - 5,600 8,400 19,600 | 4,400 6,600 15,400 . 23,760 88,000 33,000 | 35,000 54,000 200,000 75,000 50,000 |
| VI | Pemeriksaan Visus Mata Pemeriksaan Doppler dan Genokology | Canggih Sederhana Sedang Dengan film Tanpa film | 42,000 28,000 19,600 | 15,400 6,600 6,600 | 35,000 15,000 15,000 |
| | Persalinan Normal Penanganan perdarahan pasca | | 8,400 50,000 | 600,000 | |
| | keguguran,persalinan pervaginam dengan tindakan emergensi dasar | | 75,000 | | 650,000 |
| | F Kebidanan | | 8,400 | | |
| | D Elektra Kardiogram (EKG) E | | 30,240 112,000 | 22,000 | |
| | | | | 750,000 | |
| | Pelayanan tindakan pasca persalinan (mis. | | | | 825,000 |
| | A B c | | | | |
| | Placenta manual) ; | | 50,000 | | 225,000 |
| D | Pelayanan pra rujukan pada komplikasi kebidanan dan neonatal | | 50,000 | 175,000 | 175,000 |
| E | Penanganan komplikasi KB pasca | | | 125,000 | |
| | | | 50,000 | 125,000 | 175,000 |
| | persalinan | | | | |

| VII | Neonatqlogi/Bayi Baru Lahir A Hasil Persalinan Normal B• Hasil Persalinan dengan penyulit/tindakan | | 33.600 | 26.400 44.000 | 60.000 100.000 |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| VIII | Rehabilitasi Medik dan Mental Fisioterapy | Sederhana Sedang Canaaih | 56.000 8.400 19.600 42.000 | 6.600 15.400 33.000 | 15.000 35.000 75.000 |
| IX | Konsultasi Kesehatan | Tenaga Ahli Madya Tenaga Ahli Tenaaa Soesialis | 8.400 11200 30.800 | 6.600 8.800 . 24.200 | 15.000 .20.000 55.000 |
| x | Mediko Legal A Pemeriksaan fisik oleh oetuaas | | 14.000 | 11.000 | 25.000 |
| XI | Penunjang Non Medik. A Ambulance dalam Kata B Ambulance luar kota Kata (Max200 km) | Supir Supir dan Perawat Supir, Perawat dan Dokter Supir Supirdan Perawat Suoir, Perawat dan Dolder | - 50.000 50.000 50.000 300.000 300.000 300.000 | - 25.000 50.000 100.000 100.000 200.000 | 75.000 110.000 200.000 400.000 500.000 •750.000 |
| XII | Visum Et Reoertum | | - | 450.000 50.000 | 50.000 |

WALIKOTA SINGKAWANG

no

AWANGISHAK