PERATURAN BUPATI BANTUL Nomor 08 Tahun 2013 tentang MEKANISME PENGAWASAN PRODUK HUKUM DESA BUPATI BANTUL, (berlaku 08 Januari 2013)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat :
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Mekanisme Pengawasan Produk Hukum Desa;
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44) ;
2. Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang \_ Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2009 Nomor 3 Seri D);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG MEKANISME PENGAWASAN PRODUK HUKUM DESA.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Bupati adalah Bupati Bantul.
2. Camat adalah unsur perangkat daerah yang membantu tugas Bupati di wilayah Kecamatan.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masayarakat setempat, ## BAB II
JENIS DAN MATERI MUATAN PRODUK HUKUM DESA
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Jenis Produk Hukum Desa meliputi :
- a. Peraturan Desa;
- b. Peraturan Lurah Desa; dan
- c. Keputusan Lurah Desa.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
- (1) Materi muatan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah seluruh materi muatan dalam rangka mengatur penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa, serta penjabaran lebih lanjut dari ketentuan Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Materi muatan Peraturan Lurah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah penjabaran pelaksanaan peraturan desa yang bersifat pengaturan.
- (3) Materi muatan Keputusan Lurah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c adalah penjabaran pelaksanaan peraturan desa dan peraturan lurah desa yang bersifat penetapan.
TEKNIK PENYUSUNAN
BAB III - TEKNIK PENYUSUNAN
Pasal 4
- (1) Kerangka Produk Hukum Desa terdiri atas :
- a. penamaan/judul;
- b. pembukaan;
- c. batang tubuh;
- d. penutup; dan
- e.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Bantul pada tanggal 20 februari 2013

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL, ttd RIYANTONO BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2013 NOMOR 6

Penandatangan: Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM Ttd ANDHY SOELYSTYO,S.H.,M.Hum Penata Tingkat I (III/d) NIP.196402191986031023 ## BAB VI ## KETENTUAN PENUTUP ## Pasal 13

Penandatangan: Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Penetapan: Ditetapkan di Bantul pada tanggal 08 Januari 2013

Penandatangan: BUPATI BANTUL, ttd SRI SURYA WIDATI

Penandatangan: LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 08 TAHUN 2013 TENTANG MEKANISME PENGAWASAN PRODUK HUKUM DESA ## BENTUK/FORMAT PERATURAN DESA, PERATURAN LURAH DESA, DAN KEPUTUSAN LURAH DESA ## I. BENTUK/FORMAT PERATURAN DESA ## KOP PEMERINTAH DESA PERATURAN DESA ... NOMOR ... TAHUN ... TENTANG ... ## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA LURAH DESA ..., Menimbang: - a. bahwa ...; - b. bahwa ....; c. .... dst; Mengingat : - 1. - Undang-Undang ... (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun .... Nomor ......, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...); 2. Peraturan Pemerintah ...; 3. Peraturan Presiden...; - 4. - Keputusan Presiden...;

Penandatangan: 5. Peraturan Menteri...; - 6.

Penandatangan: - Keputusan Menteri...; 7. Peraturan Daerah ... (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri ... Nomor ...Tahun ...); - 8.

Penandatangan: - Peraturan Bupati Bantul ...; - 9.

Penandatangan: - Keputusan Bupati Bantul ...; 10. Peraturan Desa...; ## Dengan Persetujuan Bersama ## BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ... dan ## LURAH DESA ..., MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DESA ...TENTANG... . ## BAB I ## KETENTUAN UMUM Pasal 1 ## Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan: 1. Desa adalah Desa ... 2. Pemerintahan Desa adalah ... 3. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah BPD Desa ... 4. Lurah Desa adalah Lurah Desa ... 5. Pemerintah Desa ... adalah Lurah Desa... dan Pamong Desa ... sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. - 6. dst... ## BAB II ... (judul Bab) Pasal 2 - (1) ... (2) ... dst. BAB ... (dst) ... (judul Bab) Pasal 3 (3) ... (4) ... dst. BAB ... (dst) ... (judul Bab) Pasal ... (dst) ## BAB ... (bab terakhir) KETENTUAN PENUTUP Pasal ... Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Penetapan: Ditetapkan di ... pada tanggal... LURAH DESA..., ... (nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)

Verifikasi: Telah disetujui BPD ... Nomor Persetujuan ... Tanggal ... ## II. BENTUK/FORMAT PERATURAN LURAH DESA ## KOP PEMERINTAH DESA PERATURAN LURAH DESA ... NOMOR ... TAHUN ... TENTANG ... ## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA LURAH DESA ..., Menimbang: a. bahwa ...; - b. bahwa ....; c. .... dst; Mengingat : 1. Undang-Undang ...; 2. Peraturan Pemerintah ...; 3. Peraturan Presiden...; 4. Keputusan Presiden...;

Penandatangan: 5. Peraturan Menteri...;

Penandatangan: 6. Keputusan Menteri...; 7. Peraturan Daerah ... ......; - 8.

Penandatangan: - Peraturan Bupati Bantul ...;

Penandatangan: 9. Keputusan Bupati Bantul ...; 10. Peraturan Desa...; ## MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN LURAH DESA ...TENTANG... . ## BAB I ## KETENTUAN UMUM ## Pasal 1 Dalam Peraturan Lurah Desa ini yang dimaksud dengan: 1. Desa adalah Desa ... 2. Pemerintahan Desa adalah ... 3. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah BPD Desa ... 4. Lurah Desa adalah Lurah Desa ... 5. Pemerintah Desa ... adalah Lurah Desa... dan Pamong Desa ... sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. - 6. dst... ## BAB II ... (judul Bab) Pasal 2 - (1) ... (2) ... dst. BAB ... (dst) ... (judul Bab) Pasal ... (dst) BAB ... (bab terakhir) KETENTUAN PENUTUP Pasal ... Peraturan Lurah Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Penetapan: Ditetapkan di ... pada tanggal... LURAH DESA..., ... (nama lengkap tanpa gelar dan pangkat) ## III. BENTUK/FORMAT KEPUTUSAN LURAH DESA ## KOP PEMERINTAH DESA KEPUTUSAN LURAH DESA ... NOMOR ... TAHUN ... TENTANG ... LURAH DESA ..., Menimbang: a. bahwa ...; b. bahwa ...; c. .... dst; Mengingat : 1. Undang-Undang ...; 2. Peraturan Pemerintah ...; 3. Peraturan Presiden...; 4. Keputusan Presiden...;

Penandatangan: 5. Peraturan Menteri...;

Penandatangan: 6. Keputusan Menteri...; - 7. - Peraturan Daerah ...;

Penandatangan: 8. Peraturan Bupati Bantul ...;

Penandatangan: 9. Keputusan Bupati Bantul ...; 10. Peraturan Desa...; 11. Peraturan Lurah Desa ...; MEMUTUSKAN : Menetapkan : KESATU : ... KEDUA : ... ... DST... (diktum terakhir) : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Penetapan: Ditetapkan di ... pada tanggal... LURAH DESA..., ... (nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)

Distribusi: Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

Penandatangan: 1. Bupati Bantul;

Penandatangan: 2. Kepala Bagian Pemdes Setda Kabupaten Bantul; 3. Camat ...; 4. dst...

Penetapan: Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

Penandatangan: BUPATI BANTUL, SRI SURYA WIDATI

Penandatangan: LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 08 TAHUN 2013 TENTANG HUKUM DESA MEKANISME PENGAWASAN PRODUK ## TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN DESA, ## PERATURAN LURAH DESA, DAN KEPUTUSAN LURAH DESA ## I. UMUM

Distribusi: Sesuai dengan prinsip desentralisasi dan otonomi daerah, Desa diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui. Dalam rangka pengaturan kepentingan masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa bersama Pemerintah Desa menyusun Peraturan Desa dan Lurah Desa menyusun peraturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Lurah Desa dan Keputusan Lurah Desa. Peraturan Desa, Peraturan Lurah Desa dan Keputusan Lurah Desa harus disusun secara benar sesuai dengan kaidah-kaidah hukum dan teknik penyusunannya. Untuk itu perlu adanya pedoman penyusunan dan standarisasi bentuk Peraturan Desa, Peraturan Lurah Desa dan Keputusan Lurah Desa. ## II. TEKNIK PENYUSUNAN Kerangka struktur Peraturan Desa, Peraturan Lurah Desa dan Keputusan Lurah Desa terdiri dari : - A. Penamaan/Judul; - B. Pembukaan; - C. Batang Tubuh; - D. Penutup; dan - E. Lampiran (bila diperlukan). Uraian dari masing-masing substansi kerangka Peraturan Desa, Peraturan Lurah Desa dan Keputusan Lurah Desa, sebagai berikut : ## A. Penamaan / Judul 1. Setiap Peraturan Desa, Peraturan Lurah Desa dan Keputusan Lurah Desa mempunyai penamaan/judul. 2. Penamaan/judul Peraturan Desa, Peraturan Lurah Desa dan Keputusan Lurah Desa memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tahun dan tentang nama peraturan atau keputusan yang diatur. 3. Nama Peraturan Desa, Peraturan Lurah Desa dan Keputusan Lurah Desa dibuat singkat dan mencerminkan isi Peraturan Desa, Peraturan Lurah Desa dan Keputusan Lurah Desa. 4. 4. 5. Judul ditulis dengan huruf kapital tanpa diakhiri tanda baca. Contoh Penulisan Penamaan/Judul : ## a. Jenis Peraturan Desa ## PERATURAN DESA BANTUL NOMOR 03 TAHUN 2012 TENTANG ## ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA ## b. Jenis Peraturan Lurah Desa ## PERATURAN LURAH DESA BANTUL NOMOR 12 TAHUN 2012 ## TENTANG ## PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA ## c. Jenis Keputusan Lurah Desa ## KEPUTUSAN LURAH DESA BANTUL NOMOR 14 TAHUN 2012 ## TENTANG ## PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BANTUL TAHUN ANGGARAN 2012 ## B. Pembukaan 1. Pembukaan pada Peraturan Desa terdiri dari : - a. Frase " Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa"; - b. Jabatan pembentuk Peraturan Desa. - c. Konsiderans; - d. Dasar Hukum; - e. Frase "Dengan Persetujuan Bersama Badan Permusyawaratan Desa dan Lurah Desa"; - f. Memutuskan; dan - g. Menetapkan. 2. Pembukaan pada Peraturan Lurah Desa terdiri dari: - a. Frase " Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa"; - b. Jabatan pembentuk Peraturan Lurah Desa. - c. Konsiderans; - d. Dasar Hukum; - e. Memutuskan; dan - f. Menetapkan. 3. Pembukaan pada Keputusan Lurah Desa terdiri dari: - a. Jabatan pembentuk Keputusan Lurah Desa; - b. Konsiderans; - c. Dasar Hukum; dan - d. Memutuskan;
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran apabila diperlukan.
- (2) Ketentuan mengenai bentuk/format dan pedoman teknik penyusunan Peraturan Desa, Peraturan Lurah Desa dan Keputusan Lurah Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB IV PENGAWASAN PRODUK HUKUM DESA Bagian Kesatu Tujuan

## Pasal 5

Tujuan pengawasan Produk Hukum Desa adalah untuk mewujudkan sinkronisasi dan harmonisasi produk hukum dalam satu kesatuan sistem hukum nasional agar pelaksanaan pemerintahan desa berjalan sesuai standar dan kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah Daerah.

## Bagian Kedua Ruang Lingkup

## Pasal 6

Pengawasan Produk Hukum Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan melalui kegiatan :

- a. evaluasi;
- b. klarifikasi; dan
- c. pengendalian.

## Bagian Ketiga Evaluasi

## Pasal 7

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan terhadap rancangan Peraturan Desa yang telah mendapatkan persetujuan bersama dengan BPD.
- (2) Rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang harus dilakukan evaluasi terdiri atas :
- a. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa;
- b. Rancangan Peraturan Desa tentang Pungutan Desa;
- c. Rancangan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Tanah Kas Desa; dan
- d. Rancangan Peraturan Desa tentang Penataan Ruang.
- (3) Lurah Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui Bagian Hukum paling lama 3 (tiga) hari setelah tanggal persetujuan bersama.

## Pasal 8

- (1) Bupati membentuk Tim Evaluasi untuk melaksanakan evaluasi terhadap rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Bagian Hukum dan terdiri dari pejabat dan/ atau staf Bagian Hukum, Bagian Pemerintahan Desa, dan instansi lainnya sesuai kebutuhan.
- (3) Dalam melakukan evaluasi terlebih dahulu Tim Evaluasi melakukan kajian dan pencermatan melalui rapat koordinasi dengan Pemerintah Desa.

- (4) Bagian Hukum selaku koordinator mencantumkan hasil kajian dan pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam berita acara sebagai bahan pertimbangan Bupati dalam menetapkan keputusan tentang hasil evaluasi.
- (5) Penandatanganan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilimpahkan kepada Sekretaris Daerah.
- (6) Ketentuan mengenai mekanisme pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tersebut dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini .

## Bagian Keempat Klarifikasi

## Pasal 9

- (1) Klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan terhadap semua Peraturan Desa dan Peraturan Lurah Desa yang telah ditetapkan.
- (2) Lurah Desa menyampaikan Peraturan Desa dan Peraturan Lurah Desa secara tertulis kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.
- (3) Camat menyampaikan Peraturan Desa dan Peraturan Lurah Desa ke Bagian Hukum disertai pendapat atas catatan yang dianggap perlu.

## Pasal 10

- (1) Untuk melaksanakan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dibentuk Tim Klarifikasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Bagian Hukum dan terdiri dari pejabat dan/ atau staf Bagian Hukum, Bagian Pemerintahan Desa dan instansi terkait lainnya sesuai kebutuhan.
- (4) Dalam melakukan klarifikasi terlebih dahulu Tim Klarifikasi melakukan kajian dan pencermatan melalui rapat koordinasi.
- (5) Bagian Hukum selaku koordinator mencantumkan hasil kajian dan pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam berita acara sebagai bahan pertimbangan Bupati dalam menetapkan Keputusan tentang klarifikasi.
- (6) Penandatanganan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilimpahkan kepada Sekretaris Daerah.
- (7) Ketentuan mengenai mekanisme pelaksanaan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Kelima Pengendalian

## Pasal 11

- (1) Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dilakukan terhadap semua peraturan perundang-undangan tingkat desa.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui monitoring terhadap :
- a. tindak lanjut hasil evaluasi terhadap Peraturan Desa;
- b. tindak lanjut hasil klarifikasi terhadap Peraturan Desa dan Peraturan Lurah Desa;
- c. tindak lanjut pembatalan Peraturan Desa; dan
- d. inventarisasi terhadap Peraturan Desa dan Peraturan Lurah Desa.
- (3) Untuk melaksanakan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk tim monitoring yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tim monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Bagian Pemerintahan Desa dan terdiri dari pejabat dan/ atau staf Bagian Pemerintahan Desa, Bagian Hukum dan instansi terkait lainnya sesuai kebutuhan.

## BAB V

## PENYEBARLUASAN PERATURAN DESA

## Pasal 12

- (1) Pemerintah Desa wajib menyebarluaskan Peraturan Desa dan Peraturan pelaksanaannya kepada masyarakat.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempel pada papan pengumuman Pemerintah Desa dan papan pengumuman pedukuhan atau dapat melalui media lainnya antara lain Radio Komunitas Desa, leaflet, maupun dalam forum pertemuan di Desa dan/atau Pedukuhan.

Diundangkan di Bantul pada tanggal 20 februari 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL, ttd

RIYANTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2013 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM Ttd

ANDHY SOELYSTYO,S.H.,M.Hum Penata Tingkat I (III/d) NIP.196402191986031023

## BAB VI

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 08 Januari 2013

BUPATI BANTUL, ttd

SRI SURYA WIDATI

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 08 TAHUN 2013 TENTANG MEKANISME PENGAWASAN PRODUK HUKUM DESA

## BENTUK/FORMAT PERATURAN DESA, PERATURAN LURAH DESA, DAN KEPUTUSAN LURAH DESA

## I. BENTUK/FORMAT PERATURAN DESA

## KOP PEMERINTAH DESA

PERATURAN DESA ...

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

...

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH DESA ...,

Menimbang:

- a.

bahwa ...;

- b.

bahwa ....;

c.

.... dst;

Mengingat :

- 1.

- Undang-Undang ... (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun .... Nomor ......, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...);

2. Peraturan Pemerintah ...;

3. Peraturan Presiden...;

- 4.

- Keputusan Presiden...;

5. Peraturan Menteri...;

- 6.

- Keputusan Menteri...;

7. Peraturan Daerah ... (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri ... Nomor ...Tahun ...);

- 8.

- Peraturan Bupati Bantul ...;

- 9.

- Keputusan Bupati Bantul ...;

10. Peraturan Desa...;

## Dengan Persetujuan Bersama

## BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ...

dan

## LURAH DESA ...,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

:

PERATURAN DESA ...TENTANG... .

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

Pasal 1

## Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa ...

2. Pemerintahan Desa adalah ...

3. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah BPD Desa ...

4. Lurah Desa adalah Lurah Desa ...

5. Pemerintah Desa ... adalah Lurah Desa... dan Pamong Desa ... sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

- 6.

dst...

## BAB II

... (judul Bab)

Pasal 2

- (1) ...

(2)

... dst.

BAB ... (dst)

... (judul Bab)


Pasal 3

(3)

...

(4)

... dst.

BAB ... (dst)

... (judul Bab)

Pasal ... (dst)

## BAB ... (bab terakhir) KETENTUAN PENUTUP

Pasal ...

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ...

pada tanggal...

LURAH DESA...,

...

(nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)

Telah disetujui BPD ...

Nomor Persetujuan ...

Tanggal ...

## II. BENTUK/FORMAT PERATURAN LURAH DESA

## KOP PEMERINTAH DESA

PERATURAN LURAH DESA ...

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

...

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH DESA ...,

Menimbang: a.

bahwa ...;

- b.

bahwa ....;

c.

.... dst;

Mengingat :

1. Undang-Undang ...;

2. Peraturan Pemerintah ...;

3. Peraturan Presiden...;

4. Keputusan Presiden...;

5. Peraturan Menteri...;

6. Keputusan Menteri...;

7. Peraturan Daerah ... ......;

- 8.

- Peraturan Bupati Bantul ...;

9. Keputusan Bupati Bantul ...;

10. Peraturan Desa...;

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: PERATURAN

LURAH

DESA

...TENTANG... .

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Lurah Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa ...

2. Pemerintahan Desa adalah ...

3. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah BPD Desa ...

4. Lurah Desa adalah Lurah Desa ...

5. Pemerintah Desa ... adalah Lurah Desa... dan Pamong Desa ... sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

- 6.

dst...

## BAB II

... (judul Bab)

Pasal 2

- (1) ...

(2)

... dst.

BAB ... (dst)

... (judul Bab)

Pasal ... (dst)

BAB ... (bab terakhir) KETENTUAN PENUTUP

Pasal ...

Peraturan Lurah Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ...

pada tanggal...

LURAH DESA...,

...

(nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)

## III. BENTUK/FORMAT KEPUTUSAN LURAH DESA

## KOP PEMERINTAH DESA

KEPUTUSAN LURAH DESA ...

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

...

LURAH DESA ...,

Menimbang: a.

bahwa ...;

b.

bahwa ...;

c.

.... dst;

Mengingat :

1. Undang-Undang ...;

2. Peraturan Pemerintah ...;

3. Peraturan Presiden...;

4. Keputusan Presiden...;

5. Peraturan Menteri...;

6. Keputusan Menteri...;

- 7.

- Peraturan Daerah ...;

8. Peraturan Bupati Bantul ...;

9. Keputusan Bupati Bantul ...;

10. Peraturan Desa...;

11. Peraturan Lurah Desa ...;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

:

...

KEDUA

:

...

... DST...

(diktum terakhir) :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ...

pada tanggal...

LURAH DESA...,

...

(nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Bantul;

2. Kepala Bagian Pemdes Setda Kabupaten Bantul;
3. Camat ...;
4. dst...

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

BUPATI BANTUL,

SRI SURYA WIDATI

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 08 TAHUN 2013 TENTANG HUKUM DESA

MEKANISME PENGAWASAN PRODUK

## TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN DESA,

## PERATURAN LURAH DESA, DAN KEPUTUSAN LURAH DESA

## I. UMUM

Sesuai dengan prinsip desentralisasi dan otonomi daerah, Desa diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui. Dalam rangka pengaturan kepentingan masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa bersama Pemerintah Desa menyusun Peraturan Desa dan Lurah Desa menyusun peraturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Lurah Desa dan Keputusan Lurah Desa.

Peraturan Desa, Peraturan Lurah Desa dan Keputusan Lurah Desa harus disusun secara benar sesuai dengan kaidah-kaidah hukum dan teknik penyusunannya. Untuk itu perlu adanya pedoman penyusunan dan standarisasi bentuk Peraturan Desa, Peraturan Lurah Desa dan Keputusan Lurah Desa.

## II. TEKNIK PENYUSUNAN

Kerangka struktur Peraturan Desa, Peraturan Lurah Desa dan Keputusan Lurah Desa terdiri dari :

- A. Penamaan/Judul;
- B. Pembukaan;
- C. Batang Tubuh;
- D. Penutup; dan
- E. Lampiran (bila diperlukan).

Uraian dari masing-masing substansi kerangka Peraturan Desa, Peraturan Lurah Desa dan Keputusan Lurah Desa, sebagai berikut :

## A. Penamaan / Judul

1. Setiap Peraturan Desa, Peraturan Lurah Desa dan Keputusan Lurah Desa mempunyai penamaan/judul.
2. Penamaan/judul Peraturan Desa, Peraturan Lurah Desa dan Keputusan Lurah Desa memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tahun dan tentang nama peraturan atau keputusan yang diatur.
3. Nama Peraturan Desa, Peraturan Lurah Desa dan Keputusan Lurah Desa dibuat singkat dan mencerminkan isi Peraturan Desa, Peraturan Lurah Desa dan Keputusan Lurah Desa.
4. 4.
5. Judul ditulis dengan huruf kapital tanpa diakhiri tanda baca.

Contoh Penulisan Penamaan/Judul :

## a. Jenis Peraturan Desa

## PERATURAN DESA BANTUL NOMOR 03 TAHUN 2012 TENTANG

## ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

## b. Jenis Peraturan Lurah Desa

## PERATURAN LURAH DESA BANTUL NOMOR 12 TAHUN 2012

## TENTANG

## PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

## c. Jenis Keputusan Lurah Desa

## KEPUTUSAN LURAH DESA BANTUL NOMOR 14 TAHUN 2012

## TENTANG

## PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BANTUL TAHUN ANGGARAN 2012

## B. Pembukaan

1. Pembukaan pada Peraturan Desa terdiri dari :
- a. Frase " Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa";
- b. Jabatan pembentuk Peraturan Desa.
- c. Konsiderans;
- d. Dasar Hukum;
- e. Frase "Dengan Persetujuan Bersama Badan Permusyawaratan Desa dan Lurah Desa";
- f. Memutuskan; dan
- g. Menetapkan.
2. Pembukaan pada Peraturan Lurah Desa terdiri dari:
- a. Frase " Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa";
- b. Jabatan pembentuk Peraturan Lurah Desa.
- c. Konsiderans;
- d. Dasar Hukum;
- e. Memutuskan; dan
- f. Menetapkan.
3. Pembukaan pada Keputusan Lurah Desa terdiri dari:
- a. Jabatan pembentuk Keputusan Lurah Desa;
- b. Konsiderans;
- c. Dasar Hukum; dan
- d. Memutuskan;

## PENJELASAN

- a. Frase "Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa";

Kata frase yang berbunyi "Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa" merupakan kata yang harus ditulis dalam Peraturan Desa, Peraturan

Lurah Desa dan Keputusan Lurah Desa, cara penulisan seluruhnya huruf kapital dan tidak diakhiri tanda baca.

Contoh :

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## b. Jabatan

Jabatan pembentuk Peraturan Desa, Peraturan Lurah Desa dan Keputusan Lurah Desa, ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca koma (,).

Contoh :

## LURAH DESA BANTUL ,

## c. Konsiderans

Konsiderans harus diawali dengan kata "Menimbang" yang memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang, alasan-alasan serta landasan yuridis, filosofis, sosiologis, dan politis dibentuknya Peraturan Desa, Peraturan Lurah Desa dan Keputusan Lurah Desa.

Jika konsiderans terdiri dari lebih satu pokok pikiran, maka tiap-tiap pokok pikiran dirumuskan pengertian, dari tiap-tiap pokek pikiran diawali dengan huruf a, b, c, dst. dan diakhiri dengan tanda titik koma (;).

Contoh :

Menimbang : a.

.....;

b.

............;

c.

.........;

- d. Dasar Hukum
- 1) Dasar Hukum diawali dengan kata "Mengingat" yang harus memuat dasar hukum bagi pembuatan produk hukum. Pada bagian ini perlu dimuat pula jika ada peraturan perundang-undangan yang memerintahkan dibentuknya Peraturan Desa, Peraturan Lurah Desa dan Keputusan Lurah Desa atau yang mempunyai kaitan langsung dengan materi yang akan diatur.
- 2) Dasar Hukum dapat dibagi 2, yaitu :
- a) Landasan yuridis kewenangan membuat Peraturan Desa, Peraturan Lurah Desa dan Keputusan Lurah Desa; dan
- b) Landasan yuridis materi yang diatur.
- 3) Yang dapat dipakai sebagai dasar hukum hanyalah jenis peraturan perundang-undangan yang tingkat derajatnya lebih tinggi atau sama dengan produk hukum yang dibuat.
7. Catatan : Keputusan yang bersifat penetapan, Instruksi dan Surat
8. Edaran tidak dapat dipakai sebagai dasar hukum karena tidak termasuk jenis peraturan perundang-undangan.
- 4) Dasar hukum dirumuskan secara kronologis sesuai dengan hierarkhi peraturan perundang-undangan, atau apabila peraturan perundang-undangan tersebut sama tingkatannya, maka dituliskan berdasarkan urutan tahun pembentukannya, atau apabila peraturan perundangundangan tersebut dibentuk pada tahun yang sama, maka dituliskan berdasarkan nomor urutan pembuatan peraturan perundangundangan tersebut.

- 5) Untuk Peraturan Desa penulisan dasar hukum harus lengkap dengan Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah, dan Tambahan Lembaran Daerah (kalau ada).
- 6) Jika dasar hukum lebih dari satu peraturan perundang-undangan, maka tiap dasar hukum diawali dengan angka arab 1, 2, 3, dst dan diakhiri dengan tanda baca titik koma (;)

Contoh penulisan Dasar Hukum:

- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik
- Mengingat Indonesia Nomor 4389);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negani Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158. Tamtahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4546);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri ... Nomor... Tahun ... tentang ....;
4. Peraturan Daerah ... Nomor ... Tahun ... tentang ... (Lembaran Daerah Tahun ... Nomor ... , Tambahan Lembaran Daerah Nomor ...);
- e. Frase "Dengan persetujuan bersama Badan Permusyawaratan Desa dan Lurah Desa" Kata frase yang berbunyi "Dengan Persetujuan Bersama Badan Permusyawaratan Desa dan Lurah Desa", merupakan kalimat yang harus dicantumkan dalam Peraturan Desa dan cara penulisannya dilakukan sebagai berikut :
- 1) Ditulis sebelum kata MEMUTUSKAN;
- 2) Kata "Dengan Persetujuan Bersama", hanya huruf awal kata ditulis dengan huruf kapital;
- 3) Kata "dan" semua ditulis dengan huruf kecil; dan
- 4) Kata "Badan Permusyawaratan Desa dan Lurah Desa" seluruhnya ditulis dengan huruf kapital.

Contoh:

Dengan Persetujuan Bersama

## BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANTUL

dan

LURAH DESA BANTUL

## f. Memutuskan

Kata "Memutuskan" ditulis dengan huruf Kapital, dan diakhiri dengan tanda baca titik dua ( : ). Peletakan kata MEMUTUSKAN adalah ditengah margin.

## g. Menetapkan

Kata "menetapkan:" dicantumkan sesudah kata MEMUTUSKAN yang disejajarkan ke bawah dengan kata "Menimbang" dan "Mengingat". Huruf awal kata "Menetapkan" ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik dua (:).

Contoh :

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : ________________

dst.

Penulisan kembali nama Peraturan Desa, Peraturan Lurah Desa atau Keputusan Lurah Desa yang bersangkutan dilakukan sesudah kata "menetapkan" dan Cara penulisannya adalah :

- Menuliskan kembali nama yang tercantum dalam judul;
- Nama tersebut di atas, didahului dengan jenis peraturan yang bersangkutan;
- Nama dan jenis peraturan tersebut, ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik (.).

Pada Peraturan Desa sebelum kata "MEMUTUSKAN" dicantumkan frase:

Dengan Persetujuan Bersama

## BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANTUL

dan

## LURAH DESA BANTUL

Contoh :

## a) Jenis Peraturan Desa

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN DESA BANTUL TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA BANTUL.

## b) Jenis Peraturan Lurah Desa

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN LURAH DESA BANTUL TENTANG TATA CARA PUNGUTAN UANG SAMPAH.

## c) Jenis Keputusan Lurah Desa

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN LURAH DESA BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2010.

## Catatan :

Contoh pembukaan Peraturan Desa, Peraturan Lurah Desa, dan Keputusan Lurah Desa secara keseluruhan dapat dirumuskan sebagai berikut:

## a. Peraturan Desa

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA LURAH DESA BANTUL,

Menimbang :

a.

...;

b ...;

c .....dst;

Mengingat : 1. ...;

2. ...;

3. .....dst;

Dengan persetujuan bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANTUL dan LURAH DESA BANTUL

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA BANTUL TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI PEMERINTAH DESA BANTUL.

- b. Peraturan Lurah Desa ditulis seperti huruf a tapi frase dengan persetujuan bersama tidak perlu dicantumkan.

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN LURAH DESA BANTUL TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BANTUAN PEMERINTAH PROVINSI DIY DI DESA BANTUL.

## c. Keputusan Lurah Desa

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## LURAH DESA BANTUL,

Menimbang :

a.

...;

b ...;

c .....dst;

Mengingat : 1. ...;

2. ...;

3. .....dst;

## Menetapkan :

KESATU

: ________________

KEDUA

: ________________

KETIGA

: ________________dst

- C. Batang Tubuh

Batang Tubuh memuat semua materi yang dirumuskan dalam pasal-pasal atau diktum-diktum. Batang tubuh yang dirumuskan dalam pasal-pasal adalah jenis Peraturan Desa dan Peraturan Lurah Desa yang bersifat mengatur ( Regelling ), sedangkan jenis Keputusan Lurah Desa yang bersifat penetapan ( Besehikking ), batang tubuhnya dirumuskan dalam diktumdiktum.

Uraian masing-masing batang tubuh, sebagai berikut :

1. Batang Tubuh Peraturan Desa

- a. Batang Tubuh Peraturan Desa

- 1) Ketentuan Umum;

- 2) Materi yang diatur;

- 3) Ketentuan Peralihan (kalau ada); dan

- 4) Ketentuan Penutup.

- b. Pengelompokan materi dalam Bab, Bagian dan Paragraf tidak

- merupakan keharusan.

- Jika Peraturan Desa mempunyai materi yang ruang lingkupnya sangat luas dan mempunyai banyak pasal, maka pasal-pasal tersebut dapat dikelompokkan menjadi Bab, Bagian dan Paragraf. Pengelompokan materi-materi dalam Bab, Bagiar dan Paragraf dilakukan atas dasar kesamaan kategori atau kesatuan lingkup isi materi yang diatur.

Urutan penggunaan kelompok adalah :

- 1) Bab dengan pasal-pasal, tanpa bagian dan paragraf;

- 2) Bab dengan bagian dan pasal-pasal tanpa paragraf;

- 3) Bab dengan bagian dan paragraf yang terdiri dari pasal-pasal.

- c. Tata cara penulisan Bab, Bagian; Paragraf, Pasal dan ayat ditulis sebagai berikut :

- 1) Bab diberi nomor urut dengan angka Romawi dan judul Bab semua ditulis dengan huruf kapital. Contoh :

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

- 2) Bagian diberi nomor unit dengan bilangan yang ditulis dengan huruf kapital dan diberi judul. Huruf awal kata Bagian, urutan bilangan, dan judul Bagian ditulis dengan huruf kapital, kecuali huruf awal dari kata partikel yang tidak tarletak pada awal frase.

Contoh :

BAB II ... JUDUL BAB ......

Bagian Kedua

...

- 3) Paragraf diberi nomor urut dengan angka arab dan diberi judul. Huruf awal dalam judul paragraf, dan huruf awal judul paragraf ditulis dengan huruf kapital, sedangkan huruf lainnya setelah huruf pertama ditulis dengan huruf kecil. Contoh :
- 4) Pasal adalah satuan aturan yang memuat satu norma dan dirumuskan dalam satu kalimat. Materi Peraturan Desa lebih baik dirumuskan dalam banyak pasal yang singkat dan jelas dari pada dalam beberapa pasal yang panjang dan memuat beberapa ayat, kecuali jika materi yang menjadi isi pasal itu merupakan satu serangkaian yang tidak dapat dipisahkan. Pasal diberi nomor unit dengan angka arab, dan huruf awal kata pasal ditulis dengan huruf kapital.

Bagian Kedua

... Judul Bagian ...

Paragraf Kesatu ... Judul Paragraf ...

Contoh :

Pasal 5

- 5) Ayat adalah merupakan rincian dari pasal, penulisannya diberi nomor unit dengan angka arab di antara tanda baca kurung tanpa diakhiri tanda baca. Satu ayat hanya mengatur satu hal dan dirumuskan dalam satu kalimat.

Contoh :

Pasal 21

(1)

...

(2)

...

(3)

...

Jika satu pasal atau ayat memuat rincian unsur, maka di samping dirumuskan dalam bentuk kalimat yang biasa, dapat pula dipertimbangkan penggunaan dalam bentuk tabulasi.

Contoh :

Pasal ...

Kartu tanda iuran pedagang sekurang-kurangnya harus memuat nama pedagang, jenis dagangan, besarnya iuran, alamat pedagang.

lsi pasal ini dapat lebih mudah dipahami dan jika dirumuskan sebagai berikut :

Kartu tanda iuran sekurang-kurangnya harus memuat :

- a. nama pedagang;

- b. jenis dagangan;

- c. besarnya iuran; dan

- d. alamat pedagang.

Dalam membuat rumusan pasal atau ayat dengan tabulasi, hendaknya diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. setiap rincian harus dapat dibaca sebagai satu rangkaian kesatuan dengan kalimat berikutnya;
- b. setiap rincian diawali dengan huruf abjad kecil;
- c. setiap rincian diakhiri dengan tanda baca titik koma (;);
- d. jika suatu rincian dibagi lagi ke dalam unsur-unsur yang lebih kecil, maka unsur yang lebih kecil dituliskan agak ke dalam;
- e. kalimat yang masih mempunyai rincian lebih lanjut diberi tanda baca titik dua (:);
- f. pembagian rincian hendaknya tidak melebihi empat tingkat. Jika rincian lebih dari empat tingkat, maka perlu dipertimbangkan pemecahan pasal yang bersangkutan ke dalam beberapa pasal.

Jika unsur atau rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian yang kumulatif, maka perlu ditambahkan kata "dan" di belakang rincian kedua dari belakang.

## Contoh :

- a. Tiap-tiap rincian ditandai dengan huruf a dan seterusnya.
- b. Jika suatu rincian memerlukan perincian lebih lanjut, maka perincian itu ditandai dengan angka 1, 2, dan seterusnya.

(3)

...

a .....; dan

b .....


Gambaran penulisan kelompok Batang Tubuh secara keseluruhan adalah :

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

(Isi Pasal 1)

BAB II (Judul Bab)

Pasal ...

(Isi Pasal)

## BAB III (Judul Bab)

## Bagian Kesatu (Judul Bagian)

## Paragraf Kesatu (Judul paragraf)

Pasal ....

- (1) (Isi ayat);
- (2) (Isi ayat);

Perincian ayat :

a. ...

b. ...

: dan

:

1. Isi sub ayat;

2. ...;

3. ....

- a) (perincian sub ayat);

b)

...;

c)

...

- 1) (perincian mendetail dari sub ayat);
- 2) ....

Penjelasan masing-masing kelompok batang tubuh adalah :

- a. Ketentuan Umum

Ketentuan umum diletakkan dalam Bab Kesatu atau dalam pasal pertama, jika tidak ada pengelompokan dalam bab. Ketentuan umum berisi :

- 1) Batasan dari pengertian;
- 2) Singkatan atau akronim yang digunakan dalam Peraturan Desa; dan
- 3) Hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal-pasal berikutnya.

Jika ketentuan umum berisi lebih dari satu hal, maka setiap batasan dari pengertian dan singkatan atau akronim diawali dengan angka arab dan diakhiri dengan tanda baca titik (.).

## Contoh :

## Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul.

2.

....

3.

....

Urutan pengertian atau istilah dalam Bab Ketentuan Umum hendaknya mengikuti ketentuan sebagai berikut :

1. Pengertian atau istilah yang ditemukan lebih dahulu dalam materi yang diatur ditempatkan teratas.

2. Jika pengertian atau istilah mempunyai hubungan atau kaitan dengan pengertian atau istilah terdahulu, maka pengertian atau istilah yang ada hubungannya itu diletakkan dalam saw kelompok berdekatan.
- b. Ketentuan Materi yang akan diatur.
3. Materi yang diatur adalah, semua obyek yang diatur secara sistematik sesuai dengan luas lingkup dan pendekatan yang dipergunakan. Materi yang diatur harus memperhatikan dasardasar dan kaidah-kaidah yang ada seperti :
- 1) Landasan hukum materi yang diatur artinya dalam menyusun materi Peraturan Desa harus memperhatikan dasar hukumnya.
- 2) Landasan filosofis, artinya alasan yang mendasari diterbitkannya Peraturan Desa.
- 3) Landasan sosiologis, maksudnya agar Peraturan Desa 3 ang diterbitkan jangan sampai bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup di tengah-tengah masyarakat, misalnya adat istiadat, agama.
- 4) Landasan politis, maksudnya agar Peraturan Desa yang diterbitkan dapat berjalan sesuai dengan tujuan tanpa menimbulkan gejolak di tengah-tengah masyarakat.
8. 5)
9. Tata cara penulisan materi yang diatur adalah :
- a) Materi yang diatur ditempatkan langsung setelah Bab Ketentuan Umum atau pasal-pasal ketentuan umum jika tidak ada pengelompokan dalam bab.
- b) Dihindari adanya Bab tentang Ketentuan Lain-lain. Materi yang akan dijadikan materi Ketentuan Lain-lain, hendaknya ditempatkan dalam kelompok materi yang diatur dengan judul yang sesuai dengan materi tersebut.
12. Ketentuan Lain-lain hanya dicantumkan untuk ketentuan yang lain dari materi yang diatur, namun mempunyai kaitan dan perlu diatur. Penempatan bab Ketentuan Lain-lain dicantumkan pada bab atau pasal terakhir sebelum Bab Ketentuan Peralihan.

## c. Ketentuan Peralihan

Ketentuan Peralihan timbul sebagai cara mempertemukan antara azas mengenai akibat kehadiran peraturan baru dengan keadaan sebelum peraturan baru itu berlaku. Pada azasnya pada saat peraturan baru berlaku, maka semua peraturan lama beserta akibatakibatnya menjadi tidak berlaku. Kalau azas ini diterapkan tanpa memperhitungkan keadaan yang sudah berlaku, maka dapat timbul kekacauan hukum, ketidakpastian hukum atau kesewenangwenangan hukum.

Untuk menampung akibat berlakunya peraturan baru terhadap peraturan lama atau pelaksanaan peraturan lama, diadakan ketentuan atau aturan peralihan. Dengan demikian Ketentuan Peralihan berfungsi untuk :

- 1) menghidari kemungkinan terjadinya kekosongan hukum ( Rechtsvacuum ).
- 2) menjamin kepastian hukum ( Rechtszekerheid ).
- 3) perlindungan hukum ( Rechtsbeseherming ), bagi rakyat atau kelompok tertentu atau orang tertentu.

Jadi pada dasarnya, Ketentuan Peralihan merupakan "penyimpangan" terhadap peraturan baru itu sendiri. Suatu penyimpangan yang tidak dapat dihindari ( Necessery evil ) dalam rangka mencapai atau mempertahankan tujuan hukum secara keseluruhan (ketertiban, keamanan dan keadilan). Penyimpangan ini bersifat sementara, karena itu dalam rumusan Ketentuan Peralihan harus dimuat keadaan atau syarat-syarat yang akan mengakhiri masa peralihan tersebut. Keadaan atau syarat tersebut dapat berupa pembuatan peraturan pelaksanaan baru (dalam rangka melaksanakan peraturan baru) atau penentuan jangka waktu tertentu atau mengakui secara penuh keadaan yang lama menjadi keadaan baru.

## d. Ketentuan Penutup

- Ketentuan Penutup merupakan bagian terakhir Batang Tubuh Peraturan Desa, yang biasanya berisi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
- 1) Penunjukan organ atau alat kelengkapan yang diikutsertakan dalam melaksanakan Peraturan Desa, yaitu berupa :
- a) Pelaksanaan sesuatu yang bersifat menjalankan (eksekutif), yaitu menunjuk pejabat tertentu yang diberi kewenangan untuk melaksanakan hal-hal tertentu.
- b) Pelaksanaan sesuatu yang bersifat mengatur (legislatif), yaitu pendelegasian kewenangan untuk membuat peraturan pelaksanaan (Peraturan Lurah Desa).
- 2) Nama singkatan ( Citeer Titel ).
- 3) Ketentuan tentang saat mulai berlakunya Peraturan Desa dapat melalui cara-cara sebagai berikut :
- a) Penetapan mulai berlakunya Peraturan Desa pada suatu tanggal tertentu;
- b) Saat mulai berlakunya Peraturan Desa tidak harus sama untuk seluruhnya (untuk beberapa bagian dapat berbeda).
- 4) Ketentuan tentang pengaruh Peraturan Desa yang baru terhadap Peraturan Desa yang lain.

## 2. Batang Tubuh Peraturan Lurah Desa

- a. Peraturan Lurah Desa adalah bersifat mengatur ( Regelling ).
- 1) Batang tubuh Peraturan Lurah Desa memuat semua materi yang akan dirumuskan dalam pasal-pasal.
- 2) Pengelompokan dalam batang tubuh terdiri atas :
- a) Ketentuan Umum;
- b) Materi yang diatur;
- c) Ketentuan Peralihan (kalau ada);
- d) Ketentuan Penutup.
- 3) Materi muatan Peraturan Lurah Desa adalah merupakan pelaksanaan dari Peraturan Desa.
- 4) Tata cara perumusan dan penulisan materi muatan batang tubuh Peraturan Lurah Desa, sama halnya dengan tata cara perumusan dan penulisan materi muatan Peraturan Desa.
- b. Keputusan Lurah Desa adalah bersifat Penetapan ( Besehikking ).
- 1) Batang Tubuh Keputusan Lurah Desa memuat semua materi muatan keputusan yang dirumuskan dalam diktum-diktum.

- 2) Pengelompokan dalam batang tubuh terdiri atas materi yang akan diatur.
- 3) Diktum terakhir menyatakan Keputusan dinyatakan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Contoh :

KESATU : ________________

KEDUA

: ________________

Catatan :

Ketentuan Umum dan Ketentuan Peralihan tidak perlu ada dalam Batang Tubuh, karena Keputusan Lurah Desa yang bersifat penetapan adalah konkrit, individual dan final.

## D. Penutup

Penutup suatu Peraturan Desa, Peraturan Lurah Desa atau Keputusan Lurah Desa, memuat hal-hal sebagai berikut :

- a. Rumusan tempat dan tanggal penetapan, diletakkan di sebelah kanan;
- b. Nama jabatan ditulis dengan huruf kapital, dan pada akhir kata diberi tanda baca koma(,);
- c. Nama lengkap pejabat yang menandatangani, ditulis dengan huruf kapital tanpa gelar dan pangkat;
- d. Penetapan Peraturan Desa, Peraturan Lurah Desa atau Keputusan Lurah Desa ditandatangani oleh Lurah Desa;

## E. Penjelasan

Adakalanya suatu Peraturan Desa atau Peraturan Lurah Desa memerlukan penjelasan, baik penjelasan umum maupun penjelasan pasal demi pasal.

Pada Bagian penjelasan umum biasanya dimuat politik hukum yang melatarbelakangi penerbitan Peraturan Desa atau Peraturan Lurah Desa yang bersangkutan. Pada bagian penjelasan pasal demi pasal dijelaskan materi dari norma-norma yang terkandung dalam setiap pasal di dalam batang tubuh.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penjelasan adalah :

1. Pembuat Peraturan Desa atau Peraturan Lurah Desa agar tidak menyandarkan argumentasi pada penjelasan, tetapi harus berusaha membuat Peraturan Desa atau Peraturan Lurah Desa yang dapat meniadakan keragu-raguan dalam interpretasi .
2. Naskah penjelasan disusun (dibuat) bersama-sama dengan Rancangan Peraturan Desa atau Peraturan Lur