PERATURAN BUPATI MA Nomor 17 Tahun 2017 tentang PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DALAM TAHUN ANGGARAN 2017 KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEJABAT NEGARA, DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT BUPATI PASAMAN BARAT - . bahwa Pemerintah berkewajiban meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil a dan Pejabat Negara sebagai wujud apresiasi Pemerintah Daerah atas pengabdian mereka pada bangsa dan daerah, pemerintah perlu memberikan penghasilan ketiga belas : - . bahwa pemberian tunjangan hari raya merupakan salah satu upaya Pemerintah b. daerah dalam meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara: - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
Memperhatikan
Menetapkan
BUPATI PASAMAN BARAT
PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT Nomor, 6| TAHUN 2017 TENTANG
PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DALAM TAHUN ANGGARAN 2017 KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEJABAT NEGARA, DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
BUPATI PASAMAN BARAT
- . bahwa Pemerintah berkewajiban meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil a dan Pejabat Negara sebagai wujud apresiasi Pemerintah Daerah atas pengabdian mereka pada bangsa dan daerah, pemerintah perlu memberikan penghasilan ketiga belas :
- . bahwa pemberian tunjangan hari raya merupakan salah satu upaya Pemerintah b. daerah dalam meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara:
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang tunjangan hari raya kepada Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2017. c
- Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: 1.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lemabaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286): 2
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun atau Tunjangan, 3.
- Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 67 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2017: 4.
- Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 113 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2017: 5.
Surat Direktur Jendral Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI Nomor.S4995/PB/2017 perihal Persiapan Pembayaran Gaji Bulan Ketiga Belas dan Tunjangan hari Raya tahun 2017.
MEMUTUSKAN
PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DALAM TAHUN ANGGARAN 2017 KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEJABAT NEGARA, DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
- 1 Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur
- 2 Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati
Pasal 2
- (1) PNS dan Pejabat Negara diberikan tunjangan hari raya dalam Tahun Anggaran 2017,
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) termasuk :
- a. PNS yang diberhentikan sementara
- b. PNS penerima uang tunggu
5. c&amp;. CPNS
- (3) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk PNS yang sedang menjalani cuti diluar tanggungan negara.
Pasal 3
- (1) Tunjangan hari raya bagi PNS dan Pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) diberikan sebesar gaji pokok pada Bulan Juni.
- (3) Gaji pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan potongan iuran dan/ atau potongan lain
Pasal 4
- (1) PNS dan Pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dilarang menerima lebih dari satu tunjangan hari raya yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Dalam hal PNS dan Pejabat Negara menerima lebih dari satu gaji pokok, tunjangan hari raya diberikan salah satu yang jumlahnya lebih besar.
- (3) Apabila PNS dan Pejabat negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menerima lebih dari satu tunjangan hari raya, maka kelebihan pembayaran tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikan kepada negara sesuai ketentuan perundang-undangan
Pasal 5
- (1) Penerima gaji terusan dari PNS dan Pejabat negara yang meninggal dunia atau tewas diberikan tunjangan hari raya sebesar gaji pokok atau gaji terusan yang diterima pada bulan Juni.
- (2) Penerima gaji dari PNS dan Pejabat negara yang dinyatakan hilang diberikan tunjangan hari raya sebesar gaji pokok atau gaji terusan yang diterima pada bulan Juni.
- (3) Pembayaran tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan pada instansi PNS dan Pejabat negara bekerja.
- (4) Gaji pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan dan ditanggung Pemerintah
Pasal €
- (1) Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan Pasal 5 dibayarkan bulan Juni.
- (2) Dalam hal pembayaran gaji atau jasa ketiga belas belum dapat dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pembayaran dapat dilakukan pada bulan - bulan berikutnya.
Pasal 7
- (1) Ketentuan pemberian tunjangan hari raya dalam Peraturan Bupati ini berlaku juga bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan.
- (2) Tunjangan hari raya bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar uang representasi.
Pasal 8
Anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2017 masing -masing Organisasi Perangkat Daerah.
Pasal 9
Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal di Undangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya Dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat. | Diketahui | Baraf | |-------------------|---------|

Penandatangan: | Sekda Kepala BPKD | sd 1He |

Penandatangan: | Sekretaris BPKD | | | Kabid Perbend | ja | H.SYAHIRAN

Penetapan: Ditetapkan di Sjanpank Empat Pada Tanggsl i- Juni 2017 PASAMAN BARAT Di Undangkan di Simpang Empat Pada Tanggal 1 Jai 20f

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT MANUS HANDRI BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2017 NOMOR. Gj