PERATURAN WALIKOTA SURABAYA Nomor 31 Tahun 2017 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (berlaku 5 Juli 2017)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat :
WALIKOTA SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 31 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SURABAYA,
a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 350 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah ditetapkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 22 Tahun 2016;
- b. bahwa sehubungan dengan perubahan kedudukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya dengan mendasarkan pada Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya serta dalam rangka tertib penyelenggaraan perizinan di Kota Surabaya, maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 22 Tahun 2016 sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman modal (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 93 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5492);
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 45 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5512);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4675) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 132 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4892);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 329 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5797);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73);
15. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal;
16. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 221);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36//M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07//M-DAG/PER/2/2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36//MDAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;
19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8/M-DAG/PER/2/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/MDAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi Dan Tatakerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu Di Daerah;
21. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 11/M-IND/PER/3/2014 tentang Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan Industri Kecil dan Industri Menengah Nomor sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 20/M-IND/PER/3/2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 11/M-IND/PER/3/2014 tentang Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan Industri Kecil dan Industri Menengah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
23. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/Kota;
24. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Dan Tata Cara Perizinan Dan Nonperizinan Penanaman Modal (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 584);
25. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Usaha di bidang Perdagangan dan Perindustrian (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 1);
26. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10);
27. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 22 Tahun 2016 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 26);
28. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 67).
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 22 Tahun 2016 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 26) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
1. Semua kalimat Badan Koordinasi Pelayanan dan Penanaman Modal diubah sehingga berbunyi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
2. Semua kata Badan diubah sehingga berbunyi Dinas.
3. Diantara ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 11 disisipkan 1 (satu) ayat baru yaitu (1a), sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 10
- (1) Tata cara penyelesaian permohonan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, sebagai berikut :
Pasal 11
- (1) Tata cara penyelesaian permohonan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, sebagai berikut :
- a. pemohon mengisi formulir permohonan perizinan secara elektronik melalui portal http://ssw.surabaya.go.id serta mengunggah persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- b. petugas loket unit pelayanan perijinan pada Dinas meneliti dokumen elektronik yang telah diunggah oleh pemohon dan selanjutnya memberikan konfirmasi mengenai kelengkapan persyaratan yang telah diunggah paling lama 1 (satu) hari kerja sejak permohonan diajukan;
- c. apabila persyaratan belum lengkap, maka petugas loket unit pelayanan perijinan pada Dinas akan menyampaikan informasi pengembalian berkas permohonan dan meminta kepada pemohon untuk melengkapi kekurangan persyaratan dimaksud melalui SSW;
- d. apabila persyaratan sudah lengkap, maka petugas loket unit pelayanan perijinan pada Dinas memberikan persetujuan penerimaan berkas permohonan melalui SSW;
- e. apabila sesuai hasil konfirmasi dari petugas loket unit pelayanan perijinan pada Dinas, persyaratan telah lengkap maka pemohon dapat mencetak tanda bukti penerimaan berkas permohonan secara elektronik;
- f. pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Dinas memproses data permohonan dengan melakukan verifikasi kebenaran data;
- g. selain melakukan verifikasi kebenaran data sebagaimana dimaksud pada huruf f, maka untuk permohonan IUI atau IPI, dilakukan survey lokasi serta verifikasi dokumen asli persyaratan oleh petugas pada Dinas dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- h. Kepala Dinas berdasarkan hasil verifikasi dan Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf f dan/atau huruf g memberikan persetujuan/penolakan melalui SSW, dengan menerbitkan konsep Keputusan/Penolakan;
- i. konsep Keputusan/Penolakan sebagaimana dimaksud pada huruf h ditandatangani secara elektronik melalui SSW setelah mendapatkan persetujuan dari pejabat yang berwenang;
- j. konsep Keputusan/Penolakan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf i yang telah ditandatangani disampaikan kepada Sekretariat Dinas untuk dicatat pada agenda surat keluar serta diberi nomor dan stempel melalui SSW dan selanjutnya diteruskan kepada pemohon melalui kantor kecamatan domisili usaha setempat serta menginformasikan kepada pemohon bahwa proses telah selesai melalui SSW;
- k. untuk keperluan verifikasi dan validasi data, pemohon menyerahkan berkas surat pernyataan kebenaran dokumen yang telah diunggah dan/atau dengan surat kuasa apabila dikuasakan dilampiri tanda bukti telah mengunggah berkas persyaratan secara elektronik ke kecamatan domisili usaha setempat;
- l. petugas pada kecamatan mencetak keputusan/penolakan dan menyerahkan keputusan/penolakan permohonan perizinan kepada pemohon.
14. (1a)Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k hanya diberikan kepada orang yang memiliki hubungan keluarga/saudara atau hubungan staf/bawahan/kerja dengan pemohon izin, yang dibuktikan dengan :
- a. fotokopi Kartu Keluarga atau surat pernyataan bermeterai yang menyatakan bahwa yang bersangkutan memiliki hubungan keluarga/saudara, dalam hal kuasa diberikan kepada orang yang memiliki hubungan keluarga/saudara; atau
- b. surat keterangan bermeterai terkait status kepegawaian/surat penempatan kerja, dalam hal kuasa diberikan kepada orang yang memiliki hubungan staf/bawahan/kerja.
- (2) Jangka waktu penyelesaian permohonan SIUP dan TDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan lengkap.
- (3) Jangka waktu penyelesaian permohonan IUI/IPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkan Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g.
Pasal II
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Penetapan: Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 5 Juli 2017

Penandatangan: WALIKOTA SURABAYA,

Verifikasi: ttd. TRI RISMAHARINI

Penetapan: Diundangkan di Surabaya pada tanggal 5 Juli 2017

Penandatangan: ## SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA ,

Verifikasi: ttd. ## HENDRO GUNAWAN ## BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2017 NOMOR 31