PERATURAN BUPATI KEEROM Nomor 2 Tahun 2016 tentang ALOKASI DANA DESA, TATA CARA PEMBAGIAN, DAN PENETAPAN PEMBAGIAN KEPADA SETIAP KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2016 (berlaku 18 Februari 2016)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat
:
PERATURAN BUPATI KEEROM NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG
ALOKASI DANA DESA, TATA CARA PEMBAGIAN, DAN PENETAPAN PEMBAGIAN KEPADA SETIAP KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2016
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEEROM,
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Desa, Tata Cara Pembagian, dan Penetapan Pembagian Kepada Setiap Kampung Tahun Anggaran 2016;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan. Lembaran Negara. Republik Indonesia Nomor 2507);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan. Lembaran Negara. Republik Indonesia nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan. Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
- Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 445);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 288);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Keerom Nomor 6 Tahun 2006 tentang Perubahan Sebutan Kecamatan Menjadi Distrik dan Desa Menjadi Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Keerom Tahun 2006 Nomor 06);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Keerom Nomor 4 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Keerom Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Keerom Tahun 2015 Nomor 4);
11. Peraturan Bupati Keerom Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Keerom Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Keerom Tahun 2015 Nomor 23);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI DANA DESA, TATA CARA PEMBAGIAN, DAN PENETAPAN PEMBAGIAN KEPADA SETIAP KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2016.
Pasal 1
Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Keerom.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Keerom.
4. Kampung adalah kampung dan kampung adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Kampung, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat
Pasal 2
Pemerintah Daerah memberikan ADD kepada Kampung dalam rangka mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan kampung, pelaksanaan pembangunan kampung, pembinaan kemasyarakatan kampung, dan pemberdayaan masyarakat kampung.
Pasal 3
Prinsip pengelolaan ADD meliputi:
- a. pengelolaan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan kampung dalam APBKampung;
- b. penggunaan ADD harus dapat dipertanggungjawabkan baik hasil maupun secara administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
- c. ADD digunakan secara efektif, efisien, terarah, dan terkendali.
Pasal 4
- (1) ADD dianggarkan dalam APBD Pemerintah Daerah setiap tahun anggaran.
- (2) ADD untuk setiap kampung pada tahun anggaran 2016 bersumber dari:
- a. Dana Alokasi Umum; dan
- b. Dana Otonomi Khusus;
- (3) ADD untuk setiap Kampung Tahun Anggaran 2016 dibagikan kepada kampung yang telah mendapatkan nomor register dari Kementerian Dalam Negeri.
Pasal 5
ADD untuk setiap Kampung pada Tahun Anggaran 2016 dialokasikan secara berkeadilan dengan mempertimbangkan:
- a. kebutuhan penghasilan tetap Kepala Kampung dan perangkat Kampung;
- b. jumlah penduduk kampung, angka kemiskinan kampung, luas wilayah kampung, dan tingkat kesulitan geografis kampung.
Pasal 6
- (1) ADD kepada setiap kampung tahun anggaran 2016 dibagi menurut klasifikasi kampung sebagai berikut:
- a. Kampung asli yang penduduknya adalah masyarakat asli Papua setempat;
- b. Kampung non asli yang penduduknya bukan masyarakat asli Papua setempat; dan
- c. Kampung pemekaran yang ditetapkan dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran II Buku XXXIII Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.
- (2) Rincian ADD untuk setiap Kampung Tahun Anggaran 2016 sesuai klafisikasi kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (3) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 7

- (1) Penyaluran ADD kepada setiap kampung dilakukan melalui pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Kampung.
- (2) Pemindah bukuan ADD dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Kampung dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah tahapan pencairan Dana Alokasi Umum diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Penyaluran ADD dilakukan secara bertahap :
- a. tahap I pada bulan Maret sebesar 40% (empat puluh perseratus);
- b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus);
- c. tahap III pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh perseratus).
- (4) Penyaluran ADD Tahap I dilakukan setelah Kepala Kampung menyampaikan:
- a. peraturan Kampung mengenai APB Kampung kepada bupati.
- b. laporan realisasi penggunaan ADD tahun anggaran sebelumnya.

- c. Kepala Kampung menyampaikan peraturan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a kepada bupati paling lambat minggu kedua bulan Maret tahun anggaran berjalan.
- d. Kepala Kampung menyampaikan laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b kepada bupati paling lambat minggu keempat bulan Februari tahun anggaran berikutnya.
- (5) Penyaluran ADD Tahap II dilakukan setelah Kepala Kampung menyampaikan:
- a. laporan realisasi penggunaan ADD Tahap I kepada bupati.
- b. laporan realisasi penggunaan ADD Tahap I sebagaimana dimaksud pada huruf a, menunjukkan paling kurang Dana Desa Tahap I telah digunakan sebesar 50% (limapuluh per seratus).
- c. Kepala Kampung menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD Tahap I sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada bupati paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan.
- (6) Penyaluran ADD Tahap III dilakukan setelah Kepala Kampung menyampaikan:
- a. laporan realisasi penggunaan ADD Tahap I dan Tahap II kepada bupati.
- b. laporan realisasi penggunaan ADD Tahap I dan Tahap II sebagaimana dimaksud pada huruf a menunjukkan paling kurang ADD Tahap I dan Tahap II telah digunakan sebesar 50% (lima puluh per seratus).
- c. laporan realisasi penggunaan ADD Tahap I dan Tahap II sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan paling lambat minggu keempat bulan September tahun anggaran berjalan.
- (7) Rincian ADD yang diterima Kampung setiap tahun dianggarkan dalam APB-Kampung.

## Pasal 8

- (1) ADD digunakan untuk:
- a. penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Kampung dan Perangkat Kampung serta tunjangan Badan Musyawarah Kampung; dan
- b. pembiayaan program dan kegiatan bidang Pemerintahan Kampung, Pembangunan Kampung, Pembinaan Kemasyarakatan kampung, dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung.
- (2) Penggunaan ADD untuk penghasilan tetap dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan penghitungan sebagai berikut:
- a. ADD yang berjumlah sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan paling banyak 60% (enam puluh per seratus);

- b. ADD yang berjumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan maksimal 50% (lima puluh perseratus);
- c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 40% (empat puluh perseratus); dan
- d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 30% (tiga puluh perseratus).
- (3) Penggunaan ADD untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berdasarkan:
- a. kewenangan kampung sesuai hak asal usul; dan
- b. kewenangan berskala lokal kampung.
- (4) Program dan kegiatan bidang Pembangunan Kampung dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. subbidang pendidikan;
- b. subbidang kesehatan;
- c. subbidang infrastruktur, termasuk perumahan dan permukiman, kelistrikan, dan air bersih;
- d. sub bidang ekonomi dan pengelolaan sumberdaya alam; dan/atau
- e. subbidang sosial budaya.
- (5) Penggunaan ADD sesuai kewenangan kampung berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a di antaranya terdiri dari:
- a. sistem organisasi masyarakat adat;
- b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
- c. pembinaan lembaga dan hukum adat;
- d. pengelolaan tanah kas Kampung; dan
- e. pengembangan peran masyarakat Kampung.
- (6) Penggunaan ADD sesuai kewenangan berskala lokal kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b di antaranya terdiri dari:
- a. pengelolaan tambatan perahu;
- b. pengelolaan pasar Kampung;
- c. pengelolaan tempat pemandian umum;
- d. pengelolaan jaringan irigasi;
- e. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Kampung;
- f. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
- g. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;

- h. pengelolaan perpustakaan Kampung dan taman bacaan;
- i. pengelolaan embung Kampung;
- j. pengelolaan air minum berskala Kampung; dan
- k. pembuatan jalan Kampung antar permukiman ke wilayah pertanian.
- (7) Ketentuan lebih lanjut penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diatur oleh Bupati.

## Pasal 9

- (1) Penggunaan ADD untuk membiayai program dan kegiatan selain yang dimaksud dalam Pasal 8 harus mendapatkan persetujuan Bupati.
- (2) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pertimbangan kondisi lokal masing-masing kampung yang dapat mempengaruhi efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat kampung.
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Kampung mengenai APB-Kampung.
- (4) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bupati memastikan penggunaan ADD untuk kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.

## Pasal 10

Pengelolaan ADD tidak terpisah dari pengelolaan APBKampung dan dikelola sesuai ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

## Pasal 11

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APB-Kampung harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Kampung atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas kampung yang mengakibatkan beban APB-Kampung tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APB-Kampung ditetapkan menjadi peraturan kampung.
- (4) Bendahara kampung sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 12

- (1) Kepala Kampung dengan dikoordinasikan oleh Kepala Distrik setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD Tahap I, Tahap II, dan Laporan Realisasi Penggunaan ADD Tahunan kepada Bupati.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
- a. Tahap I paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan;
- b. Tahap II paling lambat minggu kedua bulan September tahun anggaran berjalan.
- c. Laporan Realisasi Penggunaan ADD Tahunan paling lambat minggu kedua bulan Februari tahun anggaran berikutnya.
- (3) Laporan realisasi penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari laporan realisasi APB-Kampung yang terdiri dari:
- a. laporan realisasi APB-Kampung Semester I sekaligus memuat laporan penggunaan ADD dan Dana Desa pada Tahap I yang disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan.
- b. laporan realisasi APB-Kampung Akhir Tahun Anggaran sekaligus memuat laporan penggunaan ADD Tahap I, II, dan III serta laporan penggunaan Dana Desa Tahap I dan II yang disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Februari tahun anggaran berikutnya.

## Pasal 13

- (1) Bupati menunda penyaluran ADD dalam hal kepala Kampung tidak menyampaikan Peraturan Kampung tentang APB-Kampung dan/atau laporan realisasi APBKampung.
- (2) Penundaan sebagaimana ayat (1) dilakukan sampai dengan disampaikannya Peraturan Kampung tentang APBKampung dan/atau laporan realisasi APB-Kampung.
- (3) Bupati mengurangi penyaluran ADD dalam hal ditemukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SiLPA tidak wajar.
- (4) SiLPA ADD yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa sisa Alokasi Dana Desa yang melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari Alokasi Dana Desa yang diterima Kampung.
- (5) Penggunaan ADD yang tidak sesuai dengan APB-Kampung tidak mendapatkan persetujuan dari Bupati.
- (6) Pengurangan ADD dilaporkan oleh Bupati kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

Diundangkan di Arso pada tanggal 19 Februari 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEEROM

CAP/TTD PETRUS SOLOSSA

BERITA DAERAH KABUPATEN KEEROM TAHUN 2016 NOMOR 25

Salinan yang sah sesuai aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

RULLY I RIRIMASE, M.H. Nip. 197309152005021001

## Pasal 14

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Keerom Nomor 2 Tahun 2011 tentang Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Keerom Kepada Pemerintah Kampung (Berita Daerah Kabupaten Keerom Tahun 2011 Nomor 67), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Keerom.

Ditetapkan di Arso pada tanggal 18 Februari 2016

2

BUPATI KEEROM, CAP/TTD

CELCIUS WATAE

LAMPIRAN :

PERATURAN BUPATI KEEROM 2 TAHUN 2016 18 FEBRUARI 2016 PENETAPAN ALOKASI DANA DESA SETIAP KAMPUNG DI KABUPATEN KEEROM TAHUN ANGGARAN 2016

NOMOR :

TANGGAL

:

TENTANG

:

## ALOKASI DANA DESA SETIAP KAMPUNG DI KABUPATEN KEEROM TAHUN ANGGARAN 2016

| No | | Alokasi Dana Desa | Alokasi Dana Desa | Total Alokasi Dana Desa | Ket. |
|------|-------------------|-------------------------|---------------------|---------------------------|--------|
| No | Distrik - Kampung | Dana Alokasi Umum | Dana Otonomi Khusus | Total Alokasi Dana Desa | Ket. |
| | WARIS | | | | |
| 1 | Banda | | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | KA |
| 2 | Pund | | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | KA |
| 3 | Kalifam | | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | KA |
| 4 | Yuwainda | | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | KA |
| 5 | Kalimala/Kalimo | | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | KA |
| 6 | Ampas | | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | KA |
| 7 | Bompai | 140.000.000 | 300.000.000 | 440.000.000 | KP |
| 8 | Sack | 140.000.000 | 300.000.000 | 440.000.000 | KP |
| | ARSO | | | | |
| 9 | Arso Kota | | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | KA |
| 10 | Workwana | | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | KA |
| 11 | Kwimi | | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | KA |
| 12 | Ubiyau | | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | KA |
| 13 | Sawyatami | | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | KA |
| 14 | Sawanawa | | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | KA |
| 15 | Sanggaria | 800.000.000 | | 800.000.000 | KNA |
| 16 | Yuwanain | 800.000.000 | | 800.000.000 | KNA |
| 17 | Yanamaa | 800.000.000 | | 800.000.000 | KNA |
| 18 | Asyaman Yamta | 800.000.000 800.000.000 | | 800.000.000 | KNA |
| 19 | | | | 800.000.000 | KNA |
| 20 | Yammua | 800.000.000 | | 800.000.000 | KNA |
| 21 | Warbo | 800.000.000 800.000.000 | | 800.000.000 | KNA |
| 22 | Dukwia | | | 800.000.000 800.000.000 | KNA |
| 23 | Bagia | 800.000.000 | | | KNA |
| 24 | Yatu Raharja | 800.000.000 | | 800.000.000 | KNA |
| 25 | Ifia-Fia | 800.000.000 | | 800.000.000 | KNA |
| 26 | Yowong | 140.000.000 | 300.000.000 | 440.000.000 | KP |
| 27 | Sawabuun | 140.000.000 | 300.000.000 | 440.000.000 | KP |
| 28 | Bilbosi Bate | 140.000.000 | 300.000.000 | 440.000.000 | KP |
| 29 | Baburia | 140.000.000 | 300.000.000 | 440.000.000 | KP |
| | SENGGI | | | | |
| 30 | Molof | | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | KA |
| 31 | Senggi | | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | KA |
| 32 | Warlef | | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | KA |
| 33 | Yabanda | | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | KA |
| 34 | Usku | | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | KA |
| 35 | Woslay | 800.000.000 | | 800.000.000 | KNA |
| 36 | Kaisenar | 140.000.000 | 300.000.000 | 440.000.000 | KP |
| 37 | Kiambra | 140.000.000 | 300.000.000 | 440.000.000 | KP |
| 38 | Liket | 140.000.000 | 300.000.000 | 440.000.000 | KP |
| 39 | Namla | 140.000.000 | 300.000.000 | 440.000.000 | KP |
| 40 | Waley | 140.000.000 | 300.000.000 | 440.000.000 | KP |
| 41 | Monggoafi | 140.000.000 | 300.000.000 | 440.000.000 | KP |
| 42 | Onam | 140.000.000 | 300.000.000 | 440.000.000 | KP |
| | WEB | | | | |
| 43 | Dubu | | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | KA |
| 44 | Umuraf | | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | KA |
| 45 | Semografi | | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | KA |
| 46 | Amgotro | | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | KA |
| 47 | Embi | | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | KA |

| No | | Alokasi Dana Desa | Alokasi Dana Desa | Total Alokasi | Ket. |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| No | Distrik - Kampung | Dana Alokasi Umum | Dana Otonomi Khusus | Dana Desa | Ket. |
| 48 | Yuruf | | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | KA |
| 49 | Jifanggry | 140.000.000 | 300.000.000 | 440.000.000 | KP |
| 50 | Yamraf Dua | 140.000.000 | 300.000.000 | 440.000.000 | KP |
| 51 | Fafenumbu | 140.000.000 | 300.000.000 | 440.000.000 | KP |
| 52 | Tatakra | 140.000.000 | 300.000.000 | 440.000.000 | KP |
| 53 | Akarinda | 140.000.000 | 300.000.000 | 440.000.000 | KP |
| | SKANTO | | | | |
| 54 | Skanto | | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | KA |
| 55 | Jaifuri | 800.000.000 | | 800.000.000 | KNA |
| 56 | Arsopura | 800.000.000 | | 800.000.000 | KNA |
| 57 | Wiantre | 800.000.000 | | 800.000.000 | KNA |
| 58 | Naramben | 800.000.000 | | 800.000.000 | KNA |
| 59 | Intaimelyan | 800.000.000 | | 800.000.000 | KNA |
| 60 | Traimelyan | 800.000.000 | | 800.000.000 | KNA |
| 61 | Wulukubun | 800.000.000 | | 800.000.000 | KNA |
| 62 | Gudang Garam | 140.000.000 | 300.000.000 | 440.000.000 | KP |
| 63 | Saefen Empat Dua | 140.000.000 | 300.000.000 | 440.000.000 | KP |
| 64 | Walma | 140.000.000 | 300.000.000 | 440.000.000 | KP |
| 65 | Alang-Alang Raya | 140.000.000 | 300.000.000 | 440.000.000 | KP |
| | ARSO TIMUR | | | | |
| 66 | Wambes | | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | KA |
| 67 | Wembi | | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | KA |
| 68 | Yamara | 800.000.000 | | 800.000.000 | KNA |
| 69 | Wonorejo | 800.000.000 | | 800.000.000 | KNA |
| 70 | Yetti | | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | KA |
| 71 | Kriku | | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | KA |
| 72 | Skofro | | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | KA |
| 73 | Kibay | | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | KA |
| 74 | Sangke | | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | KA |
| 75 | Pyawi | | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | KA |
| 76 | Suskun | | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | KA |
| 77 | Uskwar | 140.000.000 | 300.000.000 | 440.000.000 | KP |
| 78 | Amyu | 140.000.000 | 300.000.000 | 440.000.000 | KP |
| 79 | Pikere | 140.000.000 | 300.000.000 | 440.000.000 | KP |
| 80 | Petewi | 140.000.000 | 300.000.000 | 440.000.000 | KP |
| | TOWE | | | | |
| 81 | Towe Hitam | | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | KA |
| 82 | Towe Atas | | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | KA |
| 83 | Terfones | | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | KA |
| 84 | Tefalma | | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | KA |
| 85 | Bias | | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | KA |
| 86 | Milki | | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | KA |
| 87 | Lules | | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | KA |
| 88 | Tefalma Satu | 140.000.000 | 300.000.000 | 440.000.000 | KP |
| 89 | Jember | 140.000.000 | 300.000.000 | 440.000.000 | KP |
| 90 | Niliti | 140.000.000 | 300.000.000 | 440.000.000 | KP |
| 91 | Pris | 140.000.000 | 300.000.000 | 440.000.000 | KP |
| TOTAL 21.000.000.000 49.000.000.000 70.000.000.000 | TOTAL 21.000.000.000 49.000.000.000 70.000.000.000 | TOTAL 21.000.000.000 49.000.000.000 70.000.000.000 | TOTAL 21.000.000.000 49.000.000.000 70.000.000.000 | TOTAL 21.000.000.000 49.000.000.000 70.000.000.000 | TOTAL 21.000.000.000 49.000.000.000 70.000.000.000 |

Keterangan:

1. KA

:

Kampung Asli

2. KNA

:

Kampung Non Asli

3. KP

:

Kampung Pemekaran

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

RULLY I RIRIMASE, M.H. Nip. 197309152005021001

BUPATI KEEROM, CAP/TTD CELCIUS WATAE