PERATURAN BUPATI SINTANG TENT ANG Nomor 58 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Standar Satuan Harga merupakan salah yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah; - b. bahwa dalam rangka menunjang penyelenggaraan Pernerintahan dan Pembangunan di Kabupat:en Sintang serta melaksanakan pelayanan kepada masyarakat berdasa\_rkan tugas pokok clan fungsi pemerintahan maka dipandang perlu untuk (berlaku Unknown)
Pembukaan
Mengingat
BUPATI SINTANG
PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR ty TAHUN 2013
TENT ANG
STANDAR BIAVA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEJABAT LAINNYA YANG SETARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP ATAS BEB.I\N ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2013
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SINTANG,
- Menimbang a. bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 39 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dinyatakan satu dasar penyusunan anggaran berdasarkan prestasi kerja
- tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Standar Satuan Harga merupakan salah yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa dalam rangka menunjang penyelenggaraan Pernerintahan dan Pembangunan di Kabupat:en Sintang serta melaksanakan pelayanan kepada masyarakat berdasa\_rkan tugas pokok clan fungsi pemerintahan maka dipandang perlu untuk menetapkan standar bia a perJalanan\_ dinas dalam negeri bagi pejabat ne a/a pejabat lamnya yang setara, pegawai negeri Si ii g d ' pegawai tidak tetap atas beban An za , P ' an dan Belanja Daerah Kabupaten Sinta � "'g ;a1h1 rendapatan 2013; a Lin Anggaran
- c. bahwa untuk melaksanaka11 huruf a dan huruf b di atas Peraturan Bupati Sintang; maksud tersebLlt pada perlu ditetapkan d engan
1.
- Undang-Undang Nomor 27 T h Penetapan Undang-Undang Dar � Lin 1959 tentang 1953 tentang Pembentukan Dae � t Nornor 3 Tahun Kahmantan (Lembaran Negara Re LI ah Tingkar II Di 1953 Nomor 9 Tambaha L P bltk Indonesia T h Indonesia No;nor 352)n Sembara.n Negara Repa bLJln (L b ebagai u LI 1k em aran Negara Repub]']· ndano-u ct Nomor 72, Tambahan L1 � Indonesia Tah � n ang Indonesia Nornor 1820)· cmbaran Negara Rn 1959 ' epubJik
2. Unctang-U
d
n
ang ..
0 0255
- 2 · Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. 1974 Nornor 1, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 3019);
3. Undang-Undang Nornor 8 Tahun 1974 tentang PokokPokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38901;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nornor 31 Tahun 1999 tentang Pem be ran tasan Tindak Pidana Koru psi ( Lem bar an Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tam bah an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Republik Ind?nesia Nomor 4355); ten tang Republik Lernbaran
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tarnbahan Lembaran Neaara Republik Indonesia Nomor 4400); · 0
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerin\_tahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tainbahan Lemba Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagai ran telah diubah beberapa kali terakhir dengan U dmana 12 T h n angUndang No:;or . T : un2 2008 (Lembaran Negara Republik In ones1Ra abu l \_kn 1 008 Nornor 59, Tambahan Lembaran Negara epu 1 ndonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintan t lomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
15. Peraturan Pemerintah Nornor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Neaara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahari Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggara · h D h an Pemenn\_ta an aera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 5" � . Tambahan Lemb Negara Republik Indonesia Nomor 4593); aran
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahu n 200? Pembagian Urusan Pemerintahan Antara p tentang · h . . emenntah Pemennta an Daerah Provin si Dan p . ' Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Ne a � :enntah3:n Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambat Repubhk Negara Republik Indonesia Nornor 4737); an Lembaran
18. Peraturan Pemerintah Nornor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4741);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
21. Peraturan Menteri Daiam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahu n Anggaran 2013, sebagaimana telah diubah dengan Per aturan Menteri Dalam Negen Nomor 16 Tahun 2013;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2005 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sin tang Nomor 1), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2007 Nomor I, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor l);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 9 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomo � 8);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nornor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nornor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintan (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 200 � Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);
Menetapkan
o 0259
26. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nom � r 2);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEJABAT LAINNYA YANG SETARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2013.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
- l. Daerah adalah Kabupaten Sintang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Sin tang.
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Sintang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang.
6. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD Kabupaten Sin tang.
7. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai anggota DPRD dan telah mengucapkan sumpah/janji ## BAB II ' ·.
JENIS PERJALANAN DINAS
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Perjalanan dinas meliputi :
- a. Perjalanan Dinas Jabatan;
- b. Perjalanan Dinas Pindah;
- c. Perjalanan Dinas Lainnya;
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
- (!) Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a merupakan perjalanan dinas dari Tempat Kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke Tempat Kedudukan semula.
- (2) Dalam Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pad a ayat (I) termasuk perjalanan yang dilakukan dalam hal :
- a. detasering di luar tempat kedudukan;
- b. ditugaskan untuk menempuh ujian dinas/ujian jabatan yang dilakukan di luar tempat kedudukan;
- diharuskan. menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pejabat Negara, Pejabat Lamnya Yang Setara, � -an Pegawai Negeri Sipil atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk yan berada di luar Tempat Kedudukan, untuk mendapatkan Sura � Keterangan Dokter tentang kesehatannya guna kepentingan J b · a atan; C.
- d. untuk mendapatkan pengobatan di luar Tempat Kedudukan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
- (I) Perjalanan Dinas Pindah merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan yang lama ke tempat kedudukan yang baru berdaE;arkan Keputusan Pindah atau Surat Tugas bagi Pejabat Negara, Pejabat Lainnya Yang Setara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap beserta Keluarganya Yang Sah.
- (2) Keluarga yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) terdiri dari :
- a. lsteri/Suami yang sah menurut ketentuan Undang-Undang Perkawinan yang berlaku;
- b. Anak Kandung, Anak Tiri, dan Anak Angkat yang sah menurut hukum yang berumur paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun pada waktu berangkat, belum pernah menikah dan tidak mempunyai penghasilan sendiri;
- c. Anak Kand ung, Anak Tiri, dan Anak Angkat yang sah menu ru l hukum yang berumur lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun, yang menurut Surat Keterangan Dokter mempunyai cacat yang menjadi sebab ia tidak dapat mempunyai penghasilan sendiri; atau
- d. Anak Kandung Perempuan, Anak Tiri Perempuan, dan Anak Angkat Perempuan yang sah menurut hukum yang berumur lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun belum bersuami dan tidak mempunyai penghasilan sendiri.
- (3) Disamping keluarga yang sah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, bagi Pegawai Negeri Sipil yang termasuk Tingkat A, Pejabat Negara, dan Pejabat Lainnya Yang Setara diperkenankan pula untuk membawa pembantu rumah tangga sebanyak 1 (satu) orang atas biaya Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang. ·
- (4) Dalam Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) Pasal ini, termasuk pula perjalanan dinas yang dilakukan dalam ha\ :
- a. pemulangan dari T � mpat Kedudukan 1ang terakhir ke tempat hendak menetap bagi Pejabat Negara, Pejabat Lainnya yang Setara atau Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dengan hormat denga � hak pensiun atau mendapat uang tunggu;
- pengembalian Pejabat Negara, Pejabat Lainnya Yang Setara ata Pegawai Negeri Sipil yang mendapat uang tunggu dari tern it tinggalnya ke tempat yang ditentukan untuk dipekerjakan kembalfa ' b.
- pemulangan keluarga yang .sah dari Pejabat Negara, Pejabat Lainn,va Yang Setara, atau :egawai Negeri Sipil yang meninggal ctunia dart tempat tugas terakhi � nya ke tempat tujuannya menetap; c.
- pemulangan Pegawai Tidak Tetap yang diberhentikan karena telah berakhir masa kerjanya, sepanjang hal termasuk telah diatur dalam perjanjian kerjanya; d.
- pemulangan keluarga yang sah dari Pegawai Tidak Tetap yang menmggal dunia dari tempat kedudukan ke tempat tujuan menetap, sepanJang haJ d1maksud telah diatur dalam perjanjian kerja. e.
- (S) pengajuan Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, huruf c, huruf d dan huruf e berlaku untuk jangka waktu satu tahun terhitung sejak tanggal pemberhentian·atau meninggal dunia.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5
- Perjalanan Dinas Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c (I) merupakan perjalanan dinas yang di lakukan dari Tempat Kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke Tempat Kedudukan semula khusus bagi Pegawai Tidak Tetap.
- (2) Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) adalah Dokter PTT, Tenaga Kesehatan PTT, Guru Kontrak, penyedia Jasa tenaga Sopir/Motoris dan Jasa Tenaga Teknis.
- (3) Dalam Perjalanan Dinas Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) termasuk perjalanan yang dilakukan dalam hal : a. urusan teknis;
- b.mengantar Pimpinan/Kepala SKPD khusus untuk Sopir/Motoris yang diangkat ## BAB lll
BIAYA PERJALANAN DINAS
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 6
- ( I) Biaya perjalanan dinas terdiri dari :
- a. biaya transportasi;
- b. biaya taksi;
- c. biaya penginapan;
- d. uang harian yang mencakup uang makan, uang saku dan biaya angkutan setempat (transportasi loical];
- e. biaya pemetian dan angkutan jenazah;
- f. biaya transportasi keluarga;
- (2) Biaya Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a merupakan biaya tiket moda transportasi udara dan moda transportasi laut yang diperlukan untuk perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat tujuan pergi dan pulang, yang terdiri dari biaya pembelian tiket dan airport tax moda angkutan ud\_ara da.n/atau tiket. moda angkutan laut, Yang dibayarkan sesuai dengan biaya riil untuk pel]a1anan dinas ke luar daerah provinsi.
- Biaya Tak � i sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b adalah biaya (3) taksi dari . dan ke bandara/pelabuhan/terminal, diberikan untuk perjalanan dmas ke luar daerah dan dibayarkan secara Jumpsum.
- ) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ( 4 merupakan bi � ya yang d1perlukan untuk menginap di hotel atau di tempat penginapan lamnya.
- (S) oalam hal pelaksana Perjalanan Dinas tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dirnaksud pada ayat (4) berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. pelaksana Perjalanan Dinas diberikan biaya penginapan sebesar 30% dari tarif hotel di kota tempat tujuan perjalanan dinas dengan besaran biaya penginapan sesuai tingkat perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran IV Peraturan ini.
- b. Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara lumpsum.
- (6) Dalam keadaan luar biasa apabila terjadi penundaan kegiatan secara mendadak oleh pihak penyelenggara dimana tiket sudah diperoleh dan yang bersangkutan belum berangkat ketempat tujuan, maka tiket untuk keberangkatan dapat dibayarkan/diganti dari harga riil tiket dan dengan memberikan/melampirkan bukti pembatalan kegiatan.
- (7) Biaya transportasi dan angku tan setempat bagi Ajudan/ Supir/ Motoris yang melaksanakan perjalanan dinas ke dalam daerah kabu paten tidak dibayarkan selama menggunakan kendaraan dinas.
- (8) Biaya transportasi, angkutan setempat dan taksi dari dan ke bandara/terminal bagi Ajudan/Supir /Motoris yang melaksanakan perjalanan dinas ke luar daerah kabupateri t.dak dibayarkan selama menggunakan kendaraan dinas.
- (9) Biaya transportasi ke luar daerah kabupaten bagi Pejabat Negara/ Pejabat Lainnya Yang Setara, Pejabat Eselon I! dan Ajudan dapat menggunakan moda transportasi udara.
- (10) Selain Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (8) melakukan perjalanan dinas ke luar daerah kabupaten menggunakan moda transportasi uctara maka biaya transportasi dibayarkan setinggi-tingginya sebesar standar biaya moda transportasi darat.
- (11) Standar biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.
- (!2) Standar biaya taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran II dan III Peraturan ini.

## Pasal 7

- (I) Biaya perjalanan dinas dibebankan pada Anggaran rnengeluarkan Surat Perjalanan Dinas bersangku tan. SKPO yang
- (2) Pejabat ...

- pejabal yang .berwenang memberi SPD agnr memperhatikan ketersediaan 1 2 l ctana yang d1perl � ka.n untuk melaksanakan perjalanan tersel&gt;ut dalarn 811 ggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berkenaan.

## P8sal 8

pejabal Negara, .Pejabat Lainnya Yang. Setara, Pcgawai Ne-geri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap. dilarang .menenma biaya pcrjalanan dinas rangkap u n t u k peijalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang bersarnaan.

## Pasal 9

- (l) Rincian Biaya Penginapan dan Uang harian bagi Pegawai Neg&lt;"ri Sipil yang melaksanakan perjalnrian dinas digolongkan dalarn 11 (Sei&gt;el,dsl tingkatan sesuai l.ampirun IV Pcraturun ini dengan tingkntan sdmgai berikut:
- a. Tingkat A untuk Pejabat Negara Hu pat i, Wak il Bu pat i clan Pimpinan DPRD;
- b. Tingkat B untuk Pejabat Eselon II.a.
- c. Tingkat C u ntu k Pejabat Lainnya (Pimpinan dan Anggota DP!d)) dan Pejabat Eselon 11.b.
- d. Tingkat D untuk Pejabat Eselon 111/Gol IV.
- e. Tingkat E untuk Pejabat Eselon 111/Gol Ill.
- f. Tingkat F untuk Pejabat Eselon IV /Got IV/ Fungsional Ahli.
- g. Tingkat G untuk Pejabat Eselon IV /Got 111/Fungsional Ahli.
- h. Tingkat H untuk Pegawai Ncgcri Sipil C.olongan IV.
- i. Tingkat I untuk Pegawai Ncgeri Sipil Got Ill/ Fungsional Terampil/CPNS/ \Yl'T.
- j. Tingkat J untuk Pcgawai Ncgcri Sipil Go! II/ Fungsional Terarnpil/CPNS/ PTT.
- k. Tingkat K u ntu k Pe-gawai Ncgcri Sipil Gol l/ Fu ngsional Terarnpil/CPNS/ PTT.
- (2) Mantan Pegawai Ncgcri Sipil clan climaksuclkan dalam Pasal 4 ayar (4) golongan gaji pegawai bersangkutan. atau keluarga seb;1gaimana cligolongkan me nuru t tingkat
- (3) Pegawai Ncgcr! Sipil Golongan l dan II scnn l'qi, � 1\\'ai Tidak Tet a p svlam Ajudan tiduk dipcrkcnankan nu-luku kun pnj;1!.:11;111 clinas clat., 111 rangka konsultasi dun kumd ina si kclu.u: d.u ruh d;111 l\;mvn t11perk,·nankctn melakukan perjalanun dinus d.1!;1111 h.il nwndl'sak/khusus, vait u : a. dalarn hal tcnagu tck nis tiduk d ipvrulvh di umpai LH'rs.ingkutan;
- b, pemulangan/pengcmbalian p1·g.iwai/lTluw·ga pegmvai bers·liiuJ·ut· c r.." cin sebagaimana dimaksud clalam l'asal 4 :;.yal (...t) Perut u rar, ini.
- (4) Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan /utau Golongan 11 di Lino! S k · 1 k · b &lt; u n ga n e retariat DPRD dapat meta csana can pcrjalanan dinas Ke LLt·-'r D·- , ., p · . · I · ' \J' · I " ,I{ I ah 1ov111s1 clalam rangka menc amprngt 1111p111an can Ang,gota DP! � [) .. banyak 2 (dua) orang untuk I (satu] kegiatan. p,lli,ig

t:

- b. berpend � d1kan S \_1 dan d1samakan dengan Pegawai Tingkat J.
2. Biaya Perjalanan Din as\_ untuk Pegawai Tidak Te tap diatur sebagai beriku (S) a. berpend1d1kan S 2 disamakan dengan Pegawai Tingkat I;
- c. berpend1d1kan Diploma ke bawah disamakan dengan Pegawai Tingkat K.
- (6) Selain Pejabat Negara, Pejabat Lainnya Yang Setara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap dapat melakukan perjalanan dinas keluar da:rah kabupaten dan keluar daerah provinsi dalam rangka menunJang pelaksanaan tug8:s pemerintahan dengan biaya perjalanan dinas digolongkan pada tmgkat K dengan surat tugas dari Bupati.
5. ( 7) Selain Pejabat Negara, Pejabat Lainnya Yang Setara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap dapat melakukan perjalanan dinas ke dalam daerah kabupaten dalam rangka . rnenunjang pelaksanaan tugas pemerintahan dengan biaya perjalanan dinas digolongkan pada tingkat K dengan surat tugas kepala SKPD.
- (8) Dalam ha! pimpinan SKPD melaksanakan perjalanan dinas, maka sopir ctan motoris yang diangkat berdasarkan kon trak kerja dapat diberikan biaya perjalanan dinas namun tidak diberikan biaya transportasi dan angkutan setempat, serta biaya perjalanan dinas digolongkan pada tingkat J.
- (9) Dalam ha! kegiatan yang bersifat tekriis maka Penyedia Jasa Administrasi Teknis Perkantoran yang diangkat berdasarkan kontrak kerja dapat diberikan perjalanan dinas, serta biaya perjalanan dinas digolongkan pada tingkat J.

## Pasal 10

- (1) Perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a diberikan biaya-biaya sebagai berikut :
- a. biaya transport Pejabat Negara, Pejabat Lainnya Yang Setara, Pegawai Negeri Sipil dan uang harian serta biaya penginapan untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat ( 1), dan ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e Peraturan ini;
- b. biaya transport Pegawai Negeri Sipil untuk perjalanan dinas sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d dan huruf f Peraturan ini;
4. biaya transport Pejabat Negara, Pejabat Lainnya Yang Setara Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap, Keluarga dan u ' harian serta biaya penginapan sebanyak-banyaknya 4 (empat) 0 ang serta biaya pemetian dan angkutan jenazah untuk perjalanan � ang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf g Peratu mas ran irn; c.
- (2) U k ntu Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan biaya-biaya sebagai berikut :

- biaya � ranspo � t \_Pejabat Negara, Pejabat Lainnya Yang Setara, Pegawai Negeri S1p1l, dan Pegawai Tidak Tetap, transpor keluarga, uang hanan, biaya penginapan dan bantuan u ntu k biaya pengepakan, penggudangan, angkutan barang-barang, dan bongkar muat untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat ( l) Peraturan ini; a.
- biaya transport Pejabat Negara, Pejabat Lainnya Yang Setara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap, transpor Keluarga untuk perjalanan dinas sebagairnana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf huruf a, huruf b, dan huruf ct Peraturan ini; b.
- biaya transport Keluarga untuk perjalanan dinas sebagaii:nana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf c dan huruf e Peraturan iru. c.
- 131 Pe1jalanan dinas pindah atas dasar permohonan sendiri tidak diberikan biaya perjalanan dinas.

## Pasal 11

- (1) Biaya perjalanan dinas ditetapkan berdasarkan satuan biaya untuk masing-masing jenis biaya sebagai berikut :
- a. biaya pengepakan, penggudangan dan angkutan barang-barang;
- b. biaya pemetian dan angkutan jenazah;
- c. uang harian yang mencakup biaya makan, biaya angkutan setempat, dan uang saku;
- d. biaya taksi;
- d. biaya penginapan;
- e. biaya transportasi;
- f. biaya transportasi keluarga.
- (2) Besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) merupakan dasar perhitungan untuk menetapkan biaya yang dibayarkan kepada Pejabat Negara, Pejabat Lainnya Yang Setara, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap yang melakukan Perjalanan Dinas menurut Tingkatannya masingmasing.

## Pasal 12

Besaran Biaya Transportasi bagi Pejabat Negara, Pejabat Lainnya Yang Setara, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap, dan atau Keluarga, sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

## Pasal 13

Disamping\_ Biaya Transportasi sebagaimana d\_im � ksud dalarn Pasal 10 maka Untuk perJalanan dinas ke luar Daerah Provinsi Kahmantan Barat Ke luar Daerah Kabupaten Sintang dan Ke Dalam Daerah Kabupaten Sintang/

- a. apabila Perjalanan Dinas menggunakan kendaraan dinas hanya dib 1 biaya bahan bakar minyak sesuai dengan jarak yang akan ct·:yar &lt;an sectangkan biaya transportasi, biaya. angkutan setempat dan bi � empuh,'. dan dan ke bandara/pelabuhan/termmal tidak dibayarkan· ya taksi ,

.

.

- apabila PeJabat Negara/ PeJabat Lainnya Yang Setara serta Pejabat Eselon 11 b, melakukan Perjalanan Dinas ke luar daerah kabupaten menggunakan moda angkutan tran sportast udara, rnaka biaya bahan bakar minyak tidak dibayarkan; .
- c. biaya bahan bakar mmyak diperuntukan bagi kendaraan dinas jabatan dan kendaraan dinas operasionaj berdasarkan penunjukan sesuai keputusan supati/Pengguna Anggaran;
- untuk Perjalanan dinas Lanjutan diberikan biaya transportasi sesuai kota d. tujuan sebagaimana tercant':'m dalam Lampiran I Peraturan ini;
- e, perjalfill:an dinas pmdah diberi bantuan untuk biaya angkutan barang disesurukan dengan moda transportasi yang digunakan.

## Pasal 14

Bia.ya bahan bakar minyak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diberikan berdasarkan volume mesin kendaraan, dengan standar sebagaimana tercantum pada Lampiran V yang merupakan batas tertinggi dengan mempertimbangkan jarak tempuh tern pat tujuan,

## Pasal 15

Bia.ya pemetian dan angkutan jenazah, dapat diberikan sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima rat us ribu rupiah) yang di dalamnya termasuk biaya pengurusan jenazah.

## Pasal 16

Rincian penginapan dan uang harian sebagaimana tercantum dalam Lampiran JV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

## Pasal 17

Dalam ha! perjalanan dinas jabatan, uang harian dan biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diberikan :

- a. menurut banyak hari yang digunakan untuk perjalanan dinas pergi pulang;
- b. selama-lamanya 2 (dua) hari untuk transit menunggu pengangkutan lanjutan dalam ha! harus berpindah ke alat angkutan lain;
- c. selama-lamanya 3 (tiga) hari di tempat bertolak kc /datang dari luar negeri;
- d. selama-lamanya 10 (sepuluh) hari di tempat yang bersangkutan jatuh sakit/berobat dalam ha! Pejabat Negara, Pejabat Lainnya Yang Setara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap yang sedang melakukan perjalanan dinas jatuh sakit;
- e. selama-lamanya 90 (sembilan pulurr) hari Jan disesuaikan dengan kemampuan keuangan SKPD untuk melaksanakan tugas datasering;
- f. selama-Iamanya 7 (tujuh) hari setelah diterima keputusan tentang perubahan detasering menjadi petugas pindahan;
- g. selama-lamanya 3 (tiga) hari ditempat penjemputan jenazah dan selama 3 (tiga) hari di tempat pemakaman jenazah dalam ha! jenazah tersebut tidak d1makamkan di Tempat Kedudukan almarhum/almarhumah yan bersangkutan; · g

## o 0270

- apabila kegiatan pe\_rjalanan dinas yang sifatnya berkelanjutan yang lJ. dilaksanakan oleh P � Jabat Negara pada kegiatan yang berbeda maka dapat diberikan uang hanan dan J?enginapan selama kegiatan dengan rnasa tenggang waktu menunggu paling lama 2 (dua) hari.

## Pasal 18

- uang harian dan biaya penginapan perjalanan dinas pindah, diberikan (I) untuk Pejabat N\_egara, Pejabat Lainnya Yang Setara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap bersangkutan dan masing-masing anggota keluarga:
- a. selama-lamanya 3 (tiga) hari setelah tiba di tempat kedudukannya yang baru;
- b. selama-lamanya 3 (tiga) hari di tempat keberangkatan ke luar negeri atau kedatangan dari luar negeri;
- c. selama-lamanya 2 (dua) hari untuk tiap kali menunggu sarnbungan dalam hal perjalanan tidak dapat dilakukan langsung;
- d. sebanyak jumlah hari tertahan dalam ha! Pejabat Negara, Pejabat Lainnya Yang Setara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap yang sedang menjalankan dinas pindah, satu dan lain menurut Keputusan Pejabat Yang Berwenang;
- e. sebanyak jumlah hari tertahan dalam ha! Pejabat Negara, Pejabat Lainnya Yang Setara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap yang sedang menjalankan dinas pindah mendapat perintah yang berwajib/atasannya untuk melakukan tugas lain guna kepentingan negara.
- (2) Pembantu rumah tangga yang menyertai perjalanan dinas pindah dapat diberikan uang harian dan biaya penginapan menurut Tingkat J.

## Pasal 19

- (1) Apabila jumlah hari yang sebenarnya digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas melebihi yang ditetapkan dalam SPD semula diluar kesalahan/kemampuan Pejabat Negara, Pejabat Lainnya Yang Setara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap bersangkutan, menurut pertimbangan Pejabat Yang Berwenang dapat diberikan tambahan uang harian dan biaya penginapan untuk jumlah sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Tambahan uang harian dan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak diberikan untu k hal-hal sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 17 huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f dan Pasal 18 ayat (1) Peraturan ini.
- (3) Jika dalam keadaan Juar biasa diluar kesal\_ahan/kemampuan Pe abat Negara, Pejabat Lainnya Yang Setara, Pegawai Negeri Sipil dan PegJ . Td · · awai I ak Tetap bersangkutan, jumlah han menunggu sambunoan d O aJat angkutan lain kemudian ternyata lebih dari 2 (dua) hari s � bag erigan d' k 8 h f p . . a1mana 1ma sud dalam Pasal 1 uru c eraturan iru, maka atas pertimb PeJabat Yang Berwenang dapat diberikan t2.mbahan uang harian d � -gan penginapan. an iaya

...

Pasal 20

- p) oaJam hal perjalanan dinas harus segera dilaksanakan sementara biaya perjalanan dmas belum dapat dibayar, maka biaya perjalanan dinas dapat dibayar okh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu setelah perjalanan dmas selesai dilaksanakan.
- (2) Biay � � erjalana � dinas ke luar daerah .kabupaten ctan ke luar daerah provms1 dapat dibayarkan dengan menggunakan sistem uang panjar.
- (3) Pertanggungjawaban uang panjar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah perjalanan dirias selesai dilaksanakan.
- (4) Perjalanan dinas tidak dapat dilakukan apabila tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalarn Anggaran SKPD, kecuali perjalanan dinas tersebut sangat penting dan mendesak untuk dilaksanakan dan apabila tidak dilaksanakan akan mengakibatkan kerugian daerah.
- (5) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas jabatan ternyata melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalarn SPD, pejabat yang berwenang dapat mempertimbangkan tarnbahan uang harian dan biaya penginapan sepanjang kelebihan tersebut bukan disebabkan kesalahan/kelalaian pejabat negara dan Pegawai Negeri Sipil bersangkutan.

## BABIV

## TATA CARA PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS

## Pasal 21

- (1) Pejabat Negara, Pejabat Lainnya Yang Setara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap yang akan melaksanakan perjalanan dinas harus terlebih dahulu mendapat SPT dari pejabat yang berwenang.
- (2) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat· ( 1) adalah Atasan dari Pejabat Negara, Pejabat Lainnya Yang Setara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap yang akan melaksanakan perjalanan dinas.
- (3) Dalam ha! Pejabat Yang Berwenang akan melakukan perjalanan dinas rnaka SPT ditandatangani oleh pejabat yang oersangkutan dalam hai pejabat tersebut merupakan pejabat tertinggi pada tempat kedudukan pejabat bersangkutan.
- (4) U\_ntuk Pegawai ctibawah Puskesmas dan Cabang Dinas Pendidikan, SPT d1tandatangani oleh Kepala Puskesmas Atau Kepala Cabang 0 . P D di d . mas endidikan, sedangkan SP itan atangam oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran pada Dmas Kesehatan atau 0 . Pendidikan. mas

- contoh Format Surat � e � intah Tugas sebagaimana tercantum dalam (5) 1.,arnPiran VIII Peraturan im.

## Pasal 22

- Qalam penerbitan SPT harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- (l) a. Pejabat yang berwenang hanya dapat memberikan perintah perjalanan dinas untuk perjalanan dinas dalam Wilayah Jabatannya;
- b. DaJam hal perjalanan dinas ke luar wilayah jabatannya, pejabat yang berwenang harus memperoleh persetujuan/perintah dari atasannya;
- c. Dalam hal Pegawai Negeri Sipil melaksanakan Perjalanan Din as yang dibiayai oleh SKPD lain, maka SPT ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang di SKPD Pegawai yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal Pejabat Yang Berwenang akan melakukan perjalanan dinas, SPT ditandatangani oleh :
- a. Atasan langsung sepanjang pejabat yang berwenang satu tempat Kedudukan dengan atasan langsungnya; atau
- b. Dirinya atas nama atasan langsung dalam hal pejabat terse but merupakan pejabat tertinggi pada tempat kedudukan pejabat bersangku tan.
- (3) Khusus untuk perjalanan dinas mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) keluar daerah Kabupaten Sintang, maim SPT ditandatangani oleh Pejabat Yang Berwenang, dengan persetujuan dari Kepala Sadan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sintang dengan contoh format surat permohonan sebagaimana tercantum pada Lampiran X Peraturan ini.

## Pasal 23

- [I] Untuk dapat melakukan perjalanan dinas, Pejabat Negara, Pejabat Lainnya Yang Setara, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap harus diberikan SPD dari Pejabat Yang Berwenang, dengan contoh format sebagaimana tercantum pada Lampiran VI dan VII Peraturan ini.
- (2) Pejabat Yang Berwenang hanya dapat menerbitkan SPT dan SPD u ntuk perjalanan dinas yang biayanya dibebankan pada anggaran yang tersedia pada SKPD yang dipimpinnya.
- (3) Untuk Perjalanan Dinas bagi Kepala SKPD, SPT ditandatangani oleh Atasan Langsung Kepala SKPD dan SPD c'itandatangani oleh Kepala SKPD yang bersangkutan selaku Pengguna Anggaran.
- (5) Pejabat Yang Berwenang dalam menerbitkan SPT dan SPD sekalig . d' us me � etapkan alat transportasi yang igunakan untuk melaksanakan perJalanan dinas yang bersangkutan dengan memperhatikan kepent: serta tujuan perjalanan dinas tersebut. mgan
- (6) K � usus untuk perjalanan dinas mengikuti Pendidikan dan p 1 ih ( � 1klat) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat ( 3 e � ti an d1peruntukkan bagi Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang berada � Sanya bersangkutan, terkecuali untuk diklat Fungsional tertentu. pa a KPD

(7) Untuk ...

- vntuk perjalanan dinas dalarn r (1) iatan pameran, kaji terap, stu \_angka\_ membawa rombongan \_pada keg g rnelibatkan SKPD lain d di banding dan atau kegiatan lamnya ya � intah Tugas ditandatangan � n atau peser\_ta ?ari masyarakat, Surat Pe gnya ditandatangani ol h oleh Bupati Smtang atau sekurangku � an gkan Surat Perjalanan D � Sekretar1s Daerah Kabupaten Sintang. Se an mas d1tandatangani oleh Kepala SKPD.

## Pasal 24

- (I) perj � anan dinas Y � g tujuannya ke dalam Daerah Kabupaten Sintang d1benka1: waktu perialanan dmas paling lama 4 (empat) hari dengan rnernpert1mbangkan jarak tempuh tempat tujuan perjalanan dinas.
- (2) Perjalanan dinas dalam\_ daerah Kabupaten Sintang yang meliputi kegiatan kursus-kurs �� · pend.dtkan dan pelatihan, kaji terap, studi banding, UJ1 tera, penelitian, survey, penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Sintang, monitoring dan evaluasi serta pelayanan langsung bidang kependudukan dan pencatatan sipil diberikan waktu perjalanan dinas paling Jama 7 (tujuh) hari.
- (3) Perjalanan dinas dalam daerah Kabupaten Sintang dalam rangka pendataan dan penagihan pajak dan retribusi daerah serta perneriksaan/pengawasan reguler oleh aparat fungsional auditor diberikan waktu perjalanan dinas paling lama 10 (sepuluh) hari.
- (4) Perjalanan dinas dalam rangka kegiatan pemeriksaan terhadap kasu s pengaduan masyarakat dan kasus pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil, evaluasi kinerja serta evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan fisik kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh aparat fungsional auditor diberikan waktu perjalanan dinas paling lama 15 (lima betas) hari dengan mempertimbangkan jarak tempuh tern pat tujuan perjalanan dinas.
- (5) Khusus untuk perjalanan dinas yang dilaksanakan ke dalam kota Sintang hanya dibayarkan uang harian sedangkan untuk uang transport dan uang penginapan tidak dibayarkan.
- (6) Perjalanan dinas yang dilakukan oleh Sopir dalam rangka mengantar atasannya ke Juar daerah diberikan waktu perjalanan dinas sesuai dengan waktu perjalanan dinas atasannya.
- (7) Perjalanan dinas ke Juar Daerah Kabupaten Sintang ke ibu kota provinsi untuk kegiatan konsultasi, koordinasi, rapat-rapat dan kegiatan Jainnya yang pelaksanaannya 1 (satu) hari diberikan waktu perjalanan dinas paling Jama 3 (tiga) hari dengan rincian periginapan maksimal selama 2 (dua) hari.

1

(7)

- untuk perjalanan di � as dalarn rangka membawa rombongan . pada kegiatan � ameran, kaji terap, studi banding dan atau kegiatan tainnya ang mehbatkan � KPD lam dan atau peserta dari masyarakat, Surat ierintah Tu � as d1tandat � gani oleh Bupati Sintang atau sek.urangkurangnya d1tandat � gan1 oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang. sedangkan Surat Perjalanan Dinas ditandatangani oleh Kepala SKPD.

## PasaJ 24

- Perjalanan dinas yang tujuannya ke dalam Daerah Kabupaten Sintang [l] diberikan waktu perjalanan dinas paling lama 4 (empat) hari dengan mempertimbangkan jarak tempuh tern pat tujuan perjalanan dinas.
- 12 ) Perjalanan dinas dalam daerah Kabupaten Sintang yang meliputi kegiatar1 kursus-kursus, pendidikan dan pelatihan, kaji terap, studi banding, UJI tera, penelitian, survey, penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Sintang, monitoring dan evaluasi serta pelayanan langsung bidang kependudukan dan pencatatan sipil diberikan waktu perjalanan dinas paling lama 7 (tujuh) hari.
- (3) Perjalanan dinas dalam daerah Kabupaten Sintang dalam rangka pendataan dan penagihan pajak dan retribusi daerah serta pemeriksaan/pengawasan reguler oleh aparat fungsional auditor diberikan waktu perjalanan dinas paling lama 10 [sepulu h] hari.
- (4) Perjalanan dinas dalam rangka kegiatan pemeriksaan terhadap kasu s pengaduan masyarakat dan kasus pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil, evaluasi kinerja serta evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Iisi k kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh aparat fungsional auditor diberikan waktu perjalanan dinas paling lama 15 (lima belas) hari dengan mempertimbangkan jarak tempuh tempat tujuan perjalanan dinas.
- (5) Khusus untuk perjalanan dinas yang dilaksanakan ke dalam kota Sin tariz hanya dibayarkan uang harian sedangkan untu k uang transport dan uan; penginapan tidak dibayarkan.
- (6) Perjalanan dinas yang dilakukan oleh Sopir dalam rangka mengantar atasannya ke luar daerah diberikan waktu perjalanan dinas sesuai clengan waktu perjalanan dinas atasannya.
- (?) Perjalanan dinas ke luar Daerah Kabu paten Sintang ke ibu kota pro · . unt k k . . I d' . Vl Fl S! u egiatan konsultasi, coor 111as1, rapat-rapat dan kegiatan 1, · Yang pelaksanaannya 1 [satu] hari diberikan waktu perJ·alanan admnya pal. I . . d · · · mas ng ama 3 (tiga) hari engan rmcian pengmapan maksimal sel r (dua) ha · ama 2 n.

..

...

- perjal � an dinas ke\_ luar Daerah K'.1bupaten Sin tang ke daerah diluar\_ kota (8) provins1 ?alakm wd!lay8:h provmsi Kalimantan Barat untuk kegiatang konsultas1, oor masi, rapat\_-rapat dan kegiatan lainnya y � n pelaksanaann;ta \_ 1 (satu] hari diberikan waktu perjalanan dinas 3 (uga) nari dengan nncian pengmapan maksimal selama 2 (dua) hari, sedangkan untuk keg1at � yang \_pelaksanaannya selama 2 (dua) hari diberikan \_waktu perjalanan dinas pah � g lam3: 4 (empat) hari dengan rincian yengmapan maksimal selama 3 (tiga) hari, kecuali untuk kegiatan yang dliaksanakan di Kabupate � Ketap8:°g dan Kabupaten Kayong Utara diberikan \_waktu perjalanan dinas palmg lama 5 (lima) hari dengan rincian pengmapan maksimal selama 4 (empat) hari.
- ( 9 ) Perjalanan dinas ke luar daerah provinsi untuk koordinasi, konsultasi, rapat-rapat, seminar, loka karya dan kegiatan lainnya yang sejenis yang pelaksanaannya 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) hari diberikan \_waktu perjalanan dinas paling lama 5 (lima) hari dengan rincian pengmapan maksimal selama 4 (tiga) hari dan apabila kegiatan yang terseb\_ut mengalami perubahan jadwal yang mengharuskan dilaksanakan melebihi waktu perjalanan dinas yang diberikan, maka biaya perjalanan dinas akan dibayarkan sesuai waktu pelaksanaan dengan melampirkan bukti berupa perubahan pelaksanaan kegiatan tersebut.
- (10) Perjalanan dinas ke luar daerah provinsi untuk bimbingan teknis, diklat, sosialisasi atau kegiatan lainnya yang sejenis yang lama pelaksanaannya 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) hari diberikan waktu perjalanan dinas paling lama 7 (tujuh) hari.
- (11) Perjalanan dinas ke luar daerah Kabupaten Sintang untuk bimbingan teknis, diklat, sosialisasi atau kegiatan lainnya yang sejenis yang lama pelaksanaannya lebih dari 3 (tiga) had diberikan waktu perjalanan dinas selama kegiatan berlangsung ditambah 2 (dua) hari.
- (12) Perjalanan dinas ke luar daerah provinsi untuk bimbingan teknis, diklat, sosialisasi atau kegiatan lainnya yang sejenis yang lama pelaksanaannya lebih dari 4 (ernpat) hari diberikan waktu perjalanan dinas selama kegiatan berlangsung ditambah 3 (tiga) hari dengan rincian penginapan maksimal selama 2 (dua) hari .
- (13) Khusus untuk kegiatan yang terdapat setoran/kontribusi kepada pihak penyelenggara/panitia yang didalamnya terdapat uang makan dan biava penginapan atau akomodasi lain, maka hanya dibayarkan biaya yan tidak ditanggung oleh penyelenggara/panitia selama pelaksanaan kegiata � berlangsung.
- (l 4) Khusus untuk perjalanan dinas dalam rangka detasering diberikan transport pergi pulang dan uang saku paling lama 90 (S bil uang hari. em 1 an puluh)

'

- . 1anan dinas yang dilakukan dalam ha! kegiatan pemeriksaan daJam p5) P � i: Sintang oleh aparat pengawas fungsional auditor yang rangkaian J( · tannva termasuk UJI petik maupun kegiatan Jain yang dilakukan oleh keg1a . di . k b . . bat yang itunju . se agar kuasa hukum Femerintah Kabupaten Pf �� ang k � Juar Kota � mtan � s:r � a � egi\_atan Penyelidikan dan Penyidikan 5 h peny1d1k Pegawai Negen S1p1! di Lmgkungan Pemerintah Kabupaten 01.e tang terhadap sangkaan Pelaku Pelanggaran Peraturan Daerah � :bupaten Sintang yang penge1:1bangannya dirangkaikan dengan tempat kejadian per � ara\_ kelud8:rb kotakSmtang, selain dibayarkan uang transport ctan uang hanan juga 1 ayar an uang penginapan.
- J(etentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (11), ayat (12), ayat ( 13)\_ dan (161 ayat ( 14) tidak berlaku bagi perjalanan dinas dalam rangka meng1ku t1 pendidikan dan Pelatihan P1m � man pada Jenjang Struktural (\_D1klatp1m), Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi CPNS serta Pend1d1kan da1: Pelatihan sejenis yang diatur lebih Janjut dengan Peraturan Bupati Sin tang.

## Pasal25

- (I) SPD merupakan salah satu bukti pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas.
- (2) Dalam SPD tidak boleh ada penghapusan-penghapusan atau cacat-cacat ctalam tulisan, perubahan-perubahan dilakukan dengan coretan dan dibubuhi paraf dari Pejabat Yang Berwenang.
- 131 Pembayaran biaya perjalanan dinas dicatat pada rincian biaya perjalanan dinas dengan dibubuhi tanda tangan Bendahara Pengeluaran bersangkutan serta tanda tangan Pejabat Negara, Pejabat Lainnya Yang Setara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap yang akan melakukan perjalanan dinas sebagai Tanda Terima serta diketahui oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.
- (4) Sebagai kendali penggunaan anggaran pada pelaksanaan program dan kegiatan SKPD, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) memeriksa ctan menandatangani kwitansi pembayaran biaya perjalanan dinas.

## (5) Pacta SPD mencantumkan:

- a. tanggal berangkat dari Tempat Kedudukan dan ditandatangani oleh Pejabat Yang Berwenang/Pejabat Lain yang ditunjuk.
- b. tanggal tiba di tempat tujuan dan tanggal berangkat dari tempat tujuan ditandatangani oleh Pejabat dan dibubuhi Stempel instansi yang dikunjungi.
- c. tar:iggal tiba kembali di T:mpat Keduduk8:n dan ditandatangani Peiabat Yang Berwenang/Pejabat Lam yang ditunjuk.
4. s b elarn � at-lambatnya 6 (enam) ha.ri kerja setelah pe1jalanan ct· t erakh1r, SPD yang tela.h dibubuhi catatan ta.nggal tiba kembali dan t m;s Langan serta cap dinas/lembaga dari Pejabat Yang Berwenang/P �� a s � : . Yang dituju diserahkan kepada Benda.hara Pengeluaran � a at p nJutnya digunakan dalam penyusunan pertanggungjawaban I ntuk engguna Anggaran. &lt;epacta

(6)

(11

- perjalanan. dinas yang telah selesai dilaksanakan oleh setiap Pejaba � Negara,, PeJabat Lamnya Yang Setara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawa1 Tidak re.tap pada saat penyerahan SPD diwajibkan menyampaikan Japoran smgkat secara tertuhs h � sil pelaksanaan perjalanan dinas kepada pejabat Yang berwenang, kecuah bagi Bupati, Wakil Bupati, Ajudan dan sopir ndak perlu membuat laporan perjalanan dinas dimaksud.
- pertanggungjawaban ?iay � kontribusi pada pelaksanaan perjalanan dinas 1 81 ctalatn rangka mengikuti kegiatan seminar, bimbingan teknis, diklat, sosialisas1 ct3:n atau kegiatan sejenis dilengkapi dengan surat undangan kegiatan dan penyelen �� a, kwitansi/ bukti setor biaya kon tribu si dan penyelenggara dan sertifikat /piagam/surat keterangan lainnya hasil kegiatan dari penyelenggara kegiatan.
- Perjalanan dinas dalam rangka kaji terap/ studi banding keluar daerah ( 9) wajib menyampaikan laporan lengkap hasil kaji terap/studi banding kepada Bupati Sintang.
- [lO) Pertanggungjawaban biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (9) Peraturan ini wajib dilampirkan tiket, boarding pass dan airport tax asli dan/ atau bukti moda transportasi um urn lainnya;
- [11) Untuk transportasi perjalanan din as ke luar daerah kabu paten dan keluar daerah provinsi yang menggunakan moda transportasi angkutan darat, laporan perjalanan dinas wajib dilampirkan tiket asli pergi pulang atas nama yang bersangkutan, dan sebagai akibar dari perjalanan dinas tersebut biaya transportasi akan diperhitungkan kembali sesuai dengan biaya yang tercantum dalam tiket maksimal sebesar standar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I peraturan ini.
- [12) Untuk penginapan perjalanan dinas ke luar daerah kabupaten dan keluar daerah provinsi, laporan perjalanan dinas wajib dilampirkan bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya atas nama yang bersangkutan, dan sebagai akibat dari .perjalanan dinas tersebut biaya penginapan akan diperhitungkan kembali sesuai dengan biaya yang tercantum dalam tiket maksimal sebesar tingkat perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan ini.
- [13) Khusus perjalanan dinas keluar daerah provinsi yang menggunakan moda angkutan udara/laut, laporan perjalanan dinas wajib dilampirkan tiket boarding pass, airport tax (Pajak Bandara) dan pass pelabuhan asli pergi pulang dan tiket untuk moda transportasi angkutan laut atas nama yang bersangkutan, dan sebagai akibat dari pcrjalanan dinas terscbut biaya transportasi akan diperhitungka � kembali sesuai dengan biaya yang tercantum dalam tiket dan auport tax maksirnal sebesar standar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I peraturarini.
- [l&lt;t) p . CJabat Negara/Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegaw · 1 1 dak S enctahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu , d KPD/Unit Kerja yang menerbitkan SPD daiarn hal:
- Tetap wajib menyetorkan kelebihan biaya yang diterima kepad: pa a a. B1aya Transportasi Angkutan Darat yang digunakan dibawah standar harga yang ditetapkan dalam Peraturan ini;

- b Biaya Penginapan yang digunakan dibawah t d harga yang · ditetapkan dalam Peraturan ini: s an ar
- c. Biaya 7'iket Angkutan Udara yang digunakan dibawah standar harga yang d1tetapkan dalam Peraturan ini;

p4)

Qalam hal terjadi kek.urang � biaya terhadap harga riil tiket, maka pejabat Negara/Pegawai Negen Sipil/C;;-Jon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Tidak Tetap yang bersangkutan dapat mengajukan penggantian kekurangan kepada Bendah � rawan Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu pad � SKPD/Urnt Kerja yang menerbitkan SPD, setinggitingginya � e � uai dengan standar yang telah ditetapkan sesuai Lampiran I peraturan mi.

- (15) oaJam hal jumlah h � perjalanan dinas keluar daerah provinsi temyata melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam SPD, pejabat yang berwenang dapat mempertimbangkan tambahan uang h arian dan biaya penginapan, apabila kelebihan tersebut bukan disebabkan kesalahan/kelalaian Pejabat Negara/Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Tidak Tetap yang bersangkutan.