Unknown Unknown Nomor 24 Tahun 2016 tentang GARA PERATUR.AN DUPATI OUTON NOMOR 24 TAHlJN 2016 TENT ANG l&lt;EDUDUKAN .· SUSU'.IJAN ORGANISASI., TUCAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KER,JA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BUTON (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pernbentukan can Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton, perlu merietapkan Perataran Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tuzas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kcschatan Kabupaten Buton;
I. PasaJ 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Mengingat
- Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Dacrah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Kepubhk Indonesia Nomor ·14, Tambaban Lernbarari Negara Rcpublik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Anrara Pemcrintah Pusat dan Pemertintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. Tarnbahan Lernbaran Negara Repuolik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nornor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tamhahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Iudouesia Nornor !J494);
6. Undar:g-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nornor 9 Tahun 2015 tcntang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tcntang Pemerintahan Dacrah (Lcmbaran Negara Rcpublik Indoucsia Tahun 2015 Nomor :iR, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nornor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun '..!016 Nomor 114);
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementcrian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6):
9. Peraruran Dacrah Kabupalen Butou Numur 2 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pernerintah Kabupaten Buton Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupatcn Buton Tahun 2016 Nomor .I J'.2);
10. Pcraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembcncukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Butun (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor l J6);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan ; PERL\TURAN BUPATJ BUTON T~NTANG KEUUUUKAN, SUSUNl\N ORC1\NISASI, TUCJ\S 01\N F'UNCST, SERT/\ TATA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BUTON.
BABI KETENTUAN UMUM
PasaJ. 1
Dalarn Peraturan Bupati inl, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Buton.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buton.
3. Bupati adalan Bupati Buton.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Buton.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selar.jutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabuparen Bu ton.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Ka.bupatcn Buron.
7. Dinas Kesehatan ada.lah Dinas Kesehatan Kabupaten Buton.
8. KepaJa Dinas Keschatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buton.
9. Sekreraris adalah Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Buron.
10. JO. Kepala B'dang adalah Kepala Bidang di Iingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Buton.
11. Kepala Sub Hag1an adalah Kepala Sub Bagian di lingkungan Dinas Kcschatan l(abupatcn Buton.
12. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi di linglrungan Umas Ke seb at.an Kabupaten B'ut.on.
13. Unit Pclaksana Teknis Dinas, yang selaujutnya disebut UP1'1) .Anal;:, h 1 msur pelaksaria teknis di lingkungan Din as Kesehatan yang mclaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelornpok .Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Butun.
BAB 11 KRDllDlll&lt;AN
Pasal 2
- (1) Dirias Kesehntan adolah unsur pelaksanu urusun pernerintahan bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bcrtanggung jawab kcpada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
HAH JU SUSUNAN ORCANISASI
Pasal 3
- (!) nmas Kesehat.an adalah dinas daerah Tipe B.
- (2) Dinas Kesehatan sebagaimar;a dimaksud pada ayat (I) terdiri atas:
- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaria t;
- c. Bidang Bina Pcngcudalian Pcnyakit;
- d. Bidang Bina Pclayanan Kesehatan dan Kefarmasian;
- e. Bidang Bina Kesehatan Masyarakat;
- f. UPTD; dan
- g. Kelornpok Jabatan Fungsional.
'
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat [2) huruf b, terdiri atas:
2. fl. Snb Rflgian Umum, Kepegawaian, Sumberdaya Manusia Kcschatan (SDMK) dan Pcrizinan; dan
- b. Sub Bagian Pengcmbangan Program, Pernbiayaan, Kcuangan, Evaluasi dan Pelaporan.
- (4) Bidang Bina Pengendalian Pcngendalian Penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c. terdiri atas:
- a. Seksi Birndal Penyakit Menular;
- b. Seksi Biuulal Penyakit Tklak. Menular; dan
- c. Seksi Bimdal Surveilans, Epidemiologi, dan Irnunisasi.
- (5) Bidang Bina Pelayanan Kcsehatan dan Kefarmasian sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) huruf d, terdiri alas:
- a. Seksi Birndal Pelayanan Kesehatan Primer, Rujukan, Kcschatan Tradisional dan Komplcmcntcr,
- b. Seksi Birndal Kefarrnasian dan Alat Kesehatan; dan
- c. Seksi B:.mdal Sarana Kesehatan, Aset dan Mutu Pelayanan Kesehatan.
- (6) Bidang Bina Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, terdiri atas:
- a. Seksi Birndal Kc::;d1a1.a11 Keluarga;
- b. Scksi Bimdal Gizi, Kesehatan Kerja dan Kesehatan O'ah Raga; dan
15. l.ingkurigan. c. Seksi Bimdal Prornosi Kesehatan dan Kesehatan
- (7) 8truktur organisaei Dinae Kcschatan tercanturn dnlarn
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan Bupati ini.

## Pasal4

- (I) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 3 avat (2) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekrctar-is yang berada dibawah dau bet Langgungjawab kcpada Kepala Dinas.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksuc dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e, dipirnpin o1eh seorang Kepala Bidang yang bcrada dibawah dan bertanggung jawab kepada K~pAIFi Dic1&lt;1:- melalui Sekretaris.
- (3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), dipimpin oleh seorang Kcpala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepadR Sekrr-raris.
- (4) Seksi sebagairnana dimaksud dalam Paeal 3 ayat (4), ayat (5), ctan ayat (6) dipimpln oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang masing-masing.

## BA.BlV TUGAS DAN FUNOSI

Bagian Kcsatu Umum

## Pasal 5

- (I) Dinas Kesehatan mcmpunyai rugaa mernbunru Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kcpada daerah dibidang kcsehatan.
- (2) Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugas sebaga.mana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan Iungsi:
- a. perurr.usan kcbijakau sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pclaksanaan kebijakan sesuai dengan hngkup tugasnya;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan adrninistrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dun
- c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dcngan :ugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Kcpala Dinas

## Pasal6

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan tugas dan fungsi Dinaa, mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan dibidang kesehatan yang rnenjadi kewenangan daerab dan tugas pernbantuan, serta membina hubungo.n kerja derigan instansi Pemerintah, Swast;,i nan Lernbaga Kernasyarakarau lainnya.
- (2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dirnasud pada ayat (lj rnenvelenggarakan fungsi:
- a. perurnusan kehijakan teknis di bidang kesehatan sesuoi dcngun kebijakari yang ditetapkan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. pelaksanaan pembantuan kesehatan: urusan pemerintahan daerah dan tugas yang diberikan kepada daerah di bidang
5. dan koordinosi pelukoanaa.n rugas scrta pclayauau admlnistrasi dibidang kesehatan; c. pembiuaan
- d. pelaksanaan pengawasan fungsional;
- e. pernbinaan operasional scsuai kebijakan Bupati;
8. L pemantauan dan evaluasi program dibidar:g keseharan:
- g. pem berran perizinan yang berhubunga.n derigan bidang kcechatan scauai batas wcwcnang daerah;
- h. pemberian pctunjuk dan arahan kepada bawahannya sesuai dcngan tugas pokok dan fungsi untuk mencapai iujuan dan sasaran yang telah ditctapkan;
- i. penilaian kinerja bawahan melalui mekanisme penilaian van» berlaku rrnruk menzetahui prestasi kerja bawahan· -0, ~ t
- J. pemberian per tiuibaugan kepada Bupati dalaru penyelesaian masalah dan pengambilan keputusan di bidang kesehatan;
13. opcraaional kcachatun dun teknis penunjung kesehotan termasuk unit pelaksana fungsional kesehatan; rerhadap UPTD meliputi teknis serta monitoring k. pelaksaanaan pernbinaan, bimbingan da.r. pcngendalian
- I. pelaporar: pcrtanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dar; Iungsi Dinas kcpada Bupati melalui Sekretariat Daerah: can
- m. pela.ksana.kan Iungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan rugas dan fungsin.ya.

## Bagian Ketiga Sekretanat

- melaksanakan urusan evaluasi dan pelaporan. perencanaan dan rnana'emen pengelolaan keuangan serta rnelaksanakan pembinaan program, melaksanakan (l) Sekretaris Dinas rr.ernpunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dir.as dalarn kegiatan kesekrctariatan, menyiapkan bahan pedornan pet.unjuk teknis sesuai bid:~ng tugasn.va, melaksariakan pcngembo.ngo.n s'umberduya kesehatan,
- (2) Sckrctaris Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dirnaksud pWlH ayar (1) rnenyelenggarakan fungsi:
- kcsekrctariatan; urusan urusan a. pelaksanaan urusan umum meliputi kerumahtanggaan clan pengelolaan
- pernindahan tenaga tertentu antar Puskesmas; strategis dan tenaga kepegawaian, penempatan administrasi pengelolaan urusan b. pelaksanaan
- 1:. pendidikan dan pelatihau fungsional dan teknis:
- d. pcndayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
- e. pelaksanaan urusan registrasi, sertifikasi dan perizinan tenaga kesehatan;
- I, perigkajian dan perurrrnsem kehijakan kesehatan:
- g. pclaksanaan pcngemba ngo.n program, penyusunan perencanaan program dan pengelolaan pembiayaan bidang keschatan;
- h. pelaksanaan birnbingan, monitoring clan evaluasi program;
- r. pelaksansan pengolahari data dan pelaporari serta pengolahan dan pengembangan sis tern informasi kesehatan;
- J· pelaksanaan urusan administrasi keuangan dan perbendaharaan; dan
- k. pelaksan,rnn fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dmae terknit dengan rugos dan fungsinya.

## Pasal 8

Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian, SD\JK dan Perizinan rnempunyai +ugas mcnyiapkan bahan pedoman petunjuk teknis seauai bidang lugasnya, mclaksanaka.n urusan administrasi surat-menyurat, pengelolaan kearsipan, admimstrasi penatalaksanaan urusan kepcgawaian, pengembangan sumber daya manusia kesehatan termasuk pendidikan dan pelatihan dan rnengkoordinasikan perizinan tenaga kesehatan meliputi registr-asi dan surat izi n praktek.

## Pasal 9

kesehatan, melaksanakan pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (S!K) dalaiu ruerruujaug pencatatan can pelaporan progrn.111 monitoring dan evaluasi program, serta birnbingan, kesehatan, menyusunan perencanaan program, mengelola pembiayaan bidang kcschatan, pcngelolaan keuangan meliputi administrasi keuangan dan perbendaharaan, melaksanakan program pcngcmbangan mcnyclcnggarekan tugaenya, Kepala Sub Bagian Pengembangan Program, Pernbiayaan, Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas menyiapkari bahan pedornan petunjuk teknis sesuai bidang

## Bagian Keempat

## Didang Dina Pcngcndalian Pcnyakit

## Pasal 10

- (1) Kepala Bidang Bina Pcngendalian Penyakit rnempunyai tugas melaksunnkan sebagian tugas dinas, menyiapkan bahan pedornan petunjuk teknis sesuai bidang tugasnya, menyelenggarakan kegiatan pembinaan dan pengendalian pcnyakit menular, penyakit tidak menular serta pembinaan dan pengendalian survailance, epidemiologi dan imunisasi,
- (2) Kepala Bidang Bina PengP.nrlali:ln Penyakit dalam n.elaksanakan tugas scbagaimana dimaksud padu uyat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan kegiatan bimbingan dan pengendalian penyakit menular;
- b. pelaksanaan kegiatan bimbingan dan pengendal.an penyakit tidak menular;
- c. pelaksanaar, kegiatan pengamatan penyakit, survailance, imunisasi dan kesehatan matra; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas tcrkait dcngan tugas dan fungsinya.

## Pasal 11

Kepala Seksi Bimdal Penyakit Menular mempunyai tugas rnenyiapkan bahan pedoman petunjuk teknis sesuai bidang t.ugasnya, melaksanakan pcmbinonn , pengendoliun do.n evo.luo.oi Lala laksana kaxux penyakit menular di Puskesmas dan jaringannya dan rnenara faktor resiko Lerjadinya penyakit menular.

## Pasal 12

Kepala Seksi Bimdal Penyakit Tidak Menular mempunyai tugas mcnyiapkan bahan pcdoman pctunjuk tcknis scsuai bidang tugasnya, me.aksanakan pembinaan, pengcndalian dan cvaluasi tata laksana kasus penyakit tidak menular serta menata pengendalian Iaktor resiko terjadinya penyakit jantung, pembuluh darah, serta penyakit metabolik di Puskesmas dan jar-ingnrmya.

## Pa~al 13

Kepala Seksi Surveilans, Epidernilogi dan Imunisasi mempunyai tugas menyiapkan bahan pedornan petunjuk teknis sesuai bidang tugasnya, rnelaksanakan pembinaan, per.gcndalian dan evahra si pelacsanaan srirvailance penyakit menular dan tidak mcnular, mclakukan penyelidilmn terhudup timbulnya Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit dan memiliki kesatuan epidernis, rnenata rnanajernen program imunisasi di Puskcsmas dan jaringannya, melaksanakan bimbingan dan pengendalian pelayanan kesehatan haji, serta rnelaksanakan birnbingan dan pengendalian penataar; kesehatan matra.

## Bagian Kelima Bidang Bina Pe.ayanan Kesehatan dan Kefarmasian

## Pasal 14

- (1) l&lt;P.p;ila Ridang Bina Pelayanan Kesehatan dan Kefarmasian rnempunyui rugae rnelakeariakan sebagian tugas dinas oaism mcnyiapkan bahan pt:&lt;luwa.11 petunjuk tcknis

penyelenggaraan kegiatan yang meliputi pembinaan dan pengendalian pelavanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan medik dan rujukan, pelayarian kesehatan komuriitas, pelayanan kcfarmasian dan alkcs, pengembangan sarana kesehatan, asct, serta pengembangan mutu pelayanan kesehatan dan akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan.

- (2) Kepala Bidang Bina Pelayanan Kesehatan dan Kefarrnasian calarn rnelukaanukun tugas eebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) menyclenggarakan Iungsi:
- a. pelaksanaan pernbinaan dan pcngendalian kegiatan pelayanan kesehatan primer, pelayanan medik, rujukan, pelaksanaan kesehatan tradisional kontemporer can kesehatan komunitas;
3. percncanaan dan kebutuhan obat, sediaan Iarrnasi, alat kesehatan, pengawasan dan pengendalian penggunaan obat, alat kesehatan dan obat tradisional; terhudap pcngkoordinasian dan b. pclaksanaan
4. pengnwnsan don pengendalian peredaran makanan dan minuman, kosrneuk serta penyalahgunaan narkoba; terhadap c. pelaksanaan dan pengkoordinasian
- d. pelaksanaan dan pengkoordinasian urusan pernbinaan dan pengernbangan sarana dan prasarana kesehatan, perlengkapan, aset, serta peningkatan mutu pelayanan dan pelaksanaan akreditasi fasilitas pelayanan kese hatan; dan
- e. petaksanaan fungsi lain yang di berikan ukh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 15

Kepala Seksi Bimdal pelayanan Kesehatan Primer .. Rnjnkan, Kesehalan 'Tradiaiunal dan Komplementer mcmpunyai tugas mengumpulkan banan pcdoman petunjuk teknia sesuai bidang tugasnya, mclaksanakan pembinaan dan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan primer, pelayanan rawar jalan, rawat inap dan rujukan. melaksanakan pclayanan keeehatan komunitas, bimbingan dan pengendahan upaya kesehatan pada daerah perbatasan, tcrpcncil, rawan dan kepulauan serta pengelolaan, pcnyelcnggaraan dan bimbingan pengendalian jaminan pemeliharaan kesehatan.

## Pasal L6

Kcpala Seksi Bimdal Kefarmasian dan Alai Kesehatan rnernpunyai tugas mcngumpulkan bahan pedornan petuniuk teknis sesuai bidang tugasnya, melaksanakan pembiuaan, pengendalian dan evaluasi penyediaan dan pengelulaan uuffcr stok obat, alat kesenatan, reagensia dan, rnelaksanakan pcngawasan dan pengendalian tcrhadap peredaran dan penggunaan obat-obatan, pcnyalahgunaan narkoba, alat kesehatan dan kosmetika , obat tradisiorisl serra pengawasan clan pcngcndalian terhadap penggunaan dan pcrcdaran produk makanan dan mmuman.

## Pasal 17

yang berlaku. pendistribusian barang, mclaksanakan inventarisasi aset lingkup Dinas Kcsehatan serta mercncanakan, rnembina, dan memantau pelaksanaan registrasi, akreditasi, sertifikasi sarana kesehatan dan mernberikan rckomendasi ijin sarana kesehatan dan Iaailitaa lainnyu cesuci pcraturan perundang-undangan pcncatatan , penyi mpanan, pcncrimaan, pengelolaan pcngembangan sarana dan prasarana kesehatan, melaksanakan evaluasi dan pengencalian pembinaan, melaksanakan Kepala Seksi Bimdal Sarana Kesehatan, Aset, dan Mutu Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas rnengumpulkan bahan pedoman petunjul&lt; teknis sesuai dengan bidang tugasnya,

## Bagian Keenaur

## Bidang Bina Kesehatan Masyarakat

## Pasal 18

- (1) Kepala Bidang Biria Kcschatan Maayurakut mempunyru tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam menyiapkan bahan. pedornan petunjuk teknis, rnelaksanakan pernbinaan, pengendalian dan evaluasi pelayanan kesehatan keluarga, program gizi kesehatan

kesehatan olah raga. kerja dan kesehatan masyarakat, penyelenggaraan

- (2) Kepala Rirfang Rina Kesehatan Masyarakat dalam mclaksanakan tugas scbagaimaria dim.aksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan kegiatan pelayanan kcsehatan ibu dan reproduksi;
- b. pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan anak, remaja dan usia lanjut;
- c. pclaksanaan keglatan pelayanan gizi kesehatau masyarakat;
- d. pelaksanaan kegiatan pelayanan kcschatan kcrja;
- c. pelayanan kegiatan pelayanan kesehatan olah raga; dan
- f. pelaksanaan Iungsi lain yang diberikan oleh Kepalr-i Dinas tcrkait dcngan tugas dan fungainya.

## Pasal 19

Kepala Seksi Bimdal Kesehatan Keluarga mempunyai tugas rnenyiapkan bahan pedoman petunjuk teknis sesuai bidang tugaanya, membina , mengendalikan, dan mengevaluasi pelayanan kcschatau pada ibu, bayi, balita, auak, rcmaja, dewasa dan usia lanjut sorta menyelenggarakan petayanan kesehatan reproduksi dan pelayanan kontrasepsi.

## PasaJ 20

Kcpala Sckai Birndul Gizi, Kesehutan Kerja dan Kesehatan Olah Raga mempunyai tugas rnengurnpulkan bahan pedoman petunjuk tcknis sesuai bidang tugasnya, membina, rnengendalikan, dan mengevaluasi pelaksanakan kegiatan pcrneliharaan dan peningkatan status gizi diantaranya meliputi penimbangan, survailance dan penanggulangan gi?:i bnruk, peruberian dan distribusi makanan tamba.han dan vitamin sorta suplcmen lainnya, serta mclaksanakan pemantauan status gizi rnasyarakat, menyelcnggarakan kegiatan kesehatan kerja dan kcsehatan olah raga.

## Pasal 21

Kepala Seksi Bimdal promosi Kesebatan dan Kesehatan Lingkungan mempunyai rugas menyiapkan bahan pedoman petunjuk t.cknis di bidang tugasnya, mcmbinn, mengendalikcn, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan promosi kesehatan dan pcrnberdayaan masyarakat, mernbina, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan untuk meningkatkan hygiene: perorangan dan sanitasi lingkungan diantaranva mcliputi upuyn penyehatan air, lingkungan pemukiman, Tempat-Tempat Umum (TTU), Terupat Pengolahan Makanan (TPM) dan Tempat Pengelolaan Pestisida fl'P'2).

## BABV TATA KERJA

## Pasal22

Sctiap unsur di Iingkungan Dinas Kesehatan dalarn melaksa nakan rugas dan Iungsi harus menerapkan prinsip koordinasi, intcgraai, dar. .sinkronisasi baik dalarn 1ingkungan Dinas Kesehaian sendiri, :naupun dalarn hubungan ant:ar Dinas Kesehatan dengan pcrangkat daerah dan/ atau lembaga lain yang terkai t.

## Pasal 23

- mernberikan pengsrahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan. memimpin dan bortanggungiawnb bawahan dan unit organieasi mengoordinasikan pimpiuan (ll Setiap
- (2) Pengarahan clan pe.tunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diilruti dun dipotuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara bcrkala scsuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 24

Dalarn melaksariakan tugas, setiap pimpinnn unit. organisasi narus rne'lak uka.n pembinaan dan pengawo.so.n tcrhadap unit organisasi dibawahnya.

## Pasal 25

Atas dasar pcrtimbangan daya guna dan hasil guna, setiap pejabat di Iingkungan Dinas Keschatan dapat mendelegasikan kcwenangan tertcntu kepada pejabat dibawahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundanz-undangan.

## BAB VI

## ES8LON, PENGANGKATAN DAN PEMB!&lt;:RHF:N1'l.l\N

Bagian Kcsat.u Eselon

## Pasal 26

- (1) Kcpala Dinas rnerupakan jabatan struktural cselon Ilb atau jabatan pimpinan tinggi pratarna.
2. (2i Sekretaris Dinas merupakan jabatan siruktural eselon T!fa arau jabatan administrator.
3. atau jabatan administrator. [3) Kepala Bidang rnerupakan jabatan struktural cselon lllh
- (4) Kepala Suu Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IVa atau jabatan pengawas
- (5) Kepala UPTD merupakan jabatan struktural csclon [vb atau jabatan pengawas.
- (6) UPTD yang berbentuk rurnah sakit daerah dijabat oleh doktcr atau dokter gigi dengan diberikan tugas tambahan.
- (7) Kepala UPTO yang berbentuk pusat kesehatan masyarakat dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.

## Bagian Kcdua

## Pengangkatan dan Pemberhentian

## Pasal 27

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Sub Oagian, Kcpala 8cksi, Kcpala UPTD, dan Pcjabat Fungeional d1angkat dan dibertienukan oleh 8upati.
- (2) Pengangkatan dan pemberhen:ian sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII PEMHJAYAAN

## Pasa I ?.R

- (1) Segala biaya yang diperlukan nntuk pelaksanaan tugas dun fungsi dilinglcungan Dinas Kesehatan dibcbankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Dinas Kesehatan dapat diberikan bantuan pcmbiayaan sesuai ketcntuan peraturan perundangundangan y,:i.ng beriaku.

## BAB VIII KETENTU.\I LAIN-LAIN

## Pasal 29

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 30

- (11 Dilingkungan Dinas Kesehatan dapat dibcntuk lJPTD sesuai dengan kebutuhan dan besarnya bcban kcrja berdasarkan peraturan perundang-undngan.
- (2) Pernbentukan dan susunan organisasi UPTD sebagairnana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

## Pasal 31

Dilingkungan Dinas Kesehatan dapat dibentuk Kelompok -Jabatan Fungsional sesuai kebutuhan berdasarkar peraturan perondang-undangan.

## RARlX KETENTUAN P~RALIHAN

!-'asal 32

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana diatur dalarn Peraturan Bupa.ti ini diiaksariaknn mulai tahun 2017.

## BAB X PENt:TUP

## Pasal33

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Buton Nornor 31 Tahun 2013 tenlang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi. dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupatcn Buron, dicabut dan dinyatakan tiddak berlaku.

## Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diudangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, mernerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penernpatannya dalam Bcrita Dacrah Kabupatcn Buton.

| PARAF | PARAF |
|--------------|---------|
| ~ | I ~ . |
| ~·'b | |
| \.<~s-~ | |
| ~- ~ | ti;\ |
| "rOCl:13 . ~ | J |

Ditetapkan di Pas a r w a j o pada tanggal 1.3 Oktober 2016

B;f ATI BUTON,


SAMSU UM.AR ABDUL SAMIUN

I

## BABX PENUTUI'

## Pasal 3J

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Buton Nomor 31 Tahun 2013 ten tang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Ke.&lt;:P.hatan Kabupaten Buton, dicabut dan clinyatakan tiddak berlaku.

## Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlalru pada tanggal diudangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerinrahkan pengundangan Peraturan Bupati ini derigan penempatannya datarn Berita Daerah Kabupatcn Duton.

| PARAF | PARAF | PARAF |
|---------|----------|---------|
| -~-2, | -~-2, | |
| Kc&,'. | ~~ | |
| kt-,.~. | l-h.tc:m | ii |
| t~ | ~ | s. .., |

SAMSU UMAR ABDUL SAJt'IIUN

Cap/TTD

BUPAT1 BUTON,

Ditetapkan di Pas a r w a j o Pada tanggal ·1.3 Oktobcr 2016


SH

Pembina Utama Muda, tv]«

Nip.

19580101198903 1 012

RERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TA HUN 2016 NOMOR JJ~ ...

di Pasarwajo

~-Wl?.&gt;eF- 2016

DAERAH KABUPATEN,

Diundangkan

pada tanggal

Pit. SEKRETA

KA8

.

'