PERATURAN BUPATI ROTE NDAO Nomor 9 Tahun 2017 tentang GARA TIMUR PERATURAN BUPATI ROTE NDAO NOMOR 9 TAHUN 2017 TENT ANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 61 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2017 BUPATI ROTE NDAO, - a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 201 7 yang disebabkan adanya sejumlah paket pekerjaan bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2016 telah selesai dikerjakan namun sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2016 tidak dapat dibayarkan akibat tidak terealisasinya seiurnlah anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisrk dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten Rote Ndao; - b. bahwa sehubungan dengan Dana Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana dari Kementerian Keuangan melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana kepada Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2016 yang belum dapat direalisasikan dan perlu dianggarkan dalam Tahun Anggaran 201 7 serta penyesuaian terhadap rincian maupun uraian belanja pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2017; - c. bahwa untuk membiayai program/Kegiatan, serta penyesuaian uraian belanja sebagai mana dimaksud dalam huruf a dari' huruf b yang menyebabkan penambahan Anggaran pada program/ Kegiatan, Jenis Belanja serta Rincian Belanja, maka perlu dilakukannya penambahan Anggaran yang bersumber dari sisa lebih Pembiayaari Anggaran Tahun Anggaran 2016 (Silpa Unaudite~ (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang:
BUPATI ROTE NDAO PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN BUPATI ROTE NDAO NOMOR 9 TAHUN 2017
TENT ANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 61 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2017
BUPATI ROTE NDAO,
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 201 7 yang disebabkan adanya sejumlah paket pekerjaan bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2016 telah selesai dikerjakan namun sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2016 tidak dapat dibayarkan akibat tidak terealisasinya seiurnlah anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisrk dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten Rote Ndao;
- b. bahwa sehubungan dengan Dana Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana dari Kementerian Keuangan melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana kepada Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2016 yang belum dapat direalisasikan dan perlu dianggarkan dalam Tahun Anggaran 201 7 serta penyesuaian terhadap rincian maupun uraian belanja pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2017;
- c. bahwa untuk membiayai program/Kegiatan, serta penyesuaian uraian belanja sebagai mana dimaksud dalam huruf a dari' huruf b yang menyebabkan penambahan Anggaran pada program/ Kegiatan, Jenis Belanja serta Rincian Belanja, maka perlu dilakukannya penambahan Anggaran yang bersumber dari sisa lebih Pembiayaari Anggaran Tahun Anggaran 2016 (Silpa
Unaudite~
r1
Mengingat
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b. dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Bupati Rote Ndao tcntang Perubahan atas Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 61 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2017;
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana tclah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 ten tang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4375);
9. Negara Republik Indonesia Nomor 5601);!('" 8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersurnber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 201 7 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 2 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nornor 3 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pirnpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rote Ndao, Lembaran Daerah Nomor 002, Tambahan Lembaran Dacrah kabupaten Rote Ndao 073): &lt;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Rote Ndao (Lcmbaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2011 Nomor 009, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 101);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 1 Tahun 2012 ten tang Pajak Daerah Kabupaten Rote Ndao (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2012 Nomor 011, Tarnbahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 103);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umurn {Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2012 Nomor 012, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 104);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2012 Nomor 013, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 105);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perijinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2012 Nomor 014, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 106);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2015 ten tang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah dan Perseroan Terbatas Bank Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2015 Nomor 050, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 133);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pcmbentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupatcn Rote Ndao (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2016 Nomor 055, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 135);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 6 Tahun 2016 lentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 201 7 (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2016 Nomor 058);
25. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 61 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupatcn Rote Ndao Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2016 Nomor 0419)):
Menetapkan:
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATJ ROTE NDAO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ROTE NDAO NOMOR 61 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELAN,JA DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 201 7
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 61 Tahun 2016 tentang Penjaba ra n Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Serita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2016 Nomor 0419} diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut semula berjumlah Rp. 715.396.690.554,00 bertambah sejumlah Rp. 8.978.621.421,00 sehingga menjadi Rp. 724.375.311.975,00 dengan rincian sebagai berikut:
1. Pendapatan Daerah :
Rp. 720 275.502.554,00
Rp. 0,00
Rp. 720.275.502.554,00
- a , Rem11lF1
- b. Bertambah / {Berkurang}
Jumlah Pendapatan sctelah Perubahan
2. Bclanja
4.099.809.421.00)
: (Rp.
Surp!-Hs/ (Defisit] sclclah perubahan
Rp. 715.396.690.554,00
.Rp. 8.978.621.421,00
Rp. 724.375.311.975,00
- a. Semula
- b. 13ertambah/ (Ilerkurang)
Jumlah Bclanja setelah Pcr ubahun
3. Pembiayaan Daerah:
- a. Penerimaan
Pasal 2
Bertambah/Berkurang
Rp 0,00
.Jumlah Pengeluaran serelah Perubahan
: Rp.
5.500.000.000,00 J
Q;
5.500.000.000,00
,,
Rp.
- b. Perigcluaran
Semula
Semula
Rp.
621 188.000,00
Berlambah/ (Berku rang}
.:..:R:.cp'-'-. \_\_ 8=·:..:;9...;.7--=8;..;... 6=-2=-=-1 '-.4;.-=:2=--=l:..i, 0..:::.. 0..::: ________________
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan
: Rp.
9.599.809.421,00
: Rp. 0,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan
: Rp. 4.099.809.421,00
Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan
Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut pada
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 3

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri dari:

- Ringkasan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 201 7; 1. Lam pi ran I
2. Lam piran II
- Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Perncrintahan Daerah dan Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- Daftar Nama Penerima, Alamat, Dan Besaran 3. Lampiran rrr

Alokasi Hibah Yang Diterima;

- Daftar Nama Penerima, Alamat, Dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Yang Diterima; 4. Lampiran IV
4. Ketenluan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 4

Perangkat Daerah sesuai dengan ketenruan Perundang-undangan. Pelaksanaan Perubahan Pcnjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati in i dituangkan lebihJ lanjut dalam Dokumen Pelaksanaarr Perubahan Anggaran Satuan Kerja i '

•

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Rote Ndao.


Diundangkan i Baa

pad a tanggal

1 't F e,.b r u a n·

2 O 1 7

SEKRETARIS AERAH KABUPATEN ROTE NDAO

SE


NAS MATHEOS SELLY

ERITA DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2017 NOMOR Oti 2 8