UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 30 Tahun 1958 tentang PENETAPAN BAGIAN IVA (URUSAN PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAN PERHITUNGAN-PERHITUNGANNYA MENGENAI PERUSAHAANPERUSAHAAN DAN JAWATAN-JAWATAN (PEMERINTAH) YANG MEMPUNYAI PENGURUS SENDIRI) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN DINAS 1955 (berlaku 17 Juli 1958)
Pembukaan
Mengingat : Pasal 113 dan 115 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;
MEMUTUSKAN :
Pasal 1
Bagian IVA, Bab I (Pengeluaran) dari anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1955 mengenai Urusan Penyelenggaraan Keuangan dan Perhitungan-perhitungannya mengenai Perusahaanperusahaan dan Jawatan-jawatan (pemerintah) yang mempunyai Pengurus sendiri ditetapkan seperti berikut :
BAGIAN IVA
URUSAN PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAN PERHITUNGAN-PERHITUNGANNYA MENGENAI PERUSAHAAN-PERUSAHAAN DAN JAWATAN-JAWATAN (PEMERINTAH) YANG MEMPUNYAI PENGURUS SENDIRI
- 4A. 1 Pinjaman-pinjaman uang yang telah di-
buat...
647.622.800
- 4A. 2
- Pinjaman-pinjaman uang yang diberikan 23.800.000
- 4A. 3 Pengeluaran berkenaan dengan cadang- an dari untung yang timbul karena penetapan baru dari harga persediaan emas Bank Indonesia...
Memori
- 4A. 4 Pengeluaran berhubung dengan pembe-
lian alat-alat pembayaran luar Negeri yang berada di luar Negeri, kepunyaan
daerah-daerah Swatantra...
Memori
- 4A. 5 Penyertaan-penyertaan...
11.000.000
- 4A. 6 Kewajiban-kewajiban yang timbul dari jaminan-jaminan Pemerintah...
9.250.000
- 4A. 7
- Uang muka...
100.000.000
- 4A. 8 Perusahaan-perusahaan dalam arti Ind.
Bedrijvenwet
...
1.024.618.350
- 4A. 9 Pengeluaran lain-lain yang tak tersangka
Memori
Jumlah
...
1.816.291.150
(Satu milyard delapan ratus enam belas juta dua ratus sembilan puluh satu ribu seratus lima puluh rupiah).
BAB I - (Pengeluaran)
Pasal 2
Bagian IV A, Bab II Penerimaan. dari anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1955 mengenai Urusan Penyelenggaraan Keuangan dan Perhitungan-perhitungannya mengenai Perusahaan-perusahaan dan Jawatan-jawatan (Pemerintah) yang mempunyai Pengurus Sendiri ditetapkan sebagai berikut:
4A. 1. PENERIMAAN BERHUBUNG DENGAN PINJAMAN UANG JIKA TIDAK DISEBUT DALAM POS 4A.8.
- 4A. 1. 1 Bunga dari uang yang telah diberikan, jika tidak disebut dalam pasal 4A. 1.4.
- 4A. 1. 1. 1 Bunga dari uang muka pada kaum majikan partikelir berhubung dengan pembayaran rehabilitasi dan pensiun yang tidak dibayar selama pendudukan Jepang dan sebagainya.
- 2 Bunga uang muka Bank Industri Negara.
- 3 Bunga uang muka Bank Negara Indonesia.
- 4 Bunga uang muka Bank Rakyat Indonesia.
- 5 Bunga uang muka Bank Pegawai.
- 6 Bunga uang muka Bank Umum Nasional.
- 7 Bunga uang muka Bank Dagang Nasional.
- 8 Bunga uang muka Bank Timur Semarang.
- 9 Bunga uang muka Bank Perniagaan Indonesia.
- 10Bunga uang muka Bank Perdagangan Indonesia (Baperin).
- 11Bunga uang muka Bank Koperasi Jawa Barat.
- 12Bunga uang muka Bank Koperasi Mojopahit.
- 4A. 1. 2 Pembayaran berhubung dengan barang-barang yang dibeli dengan kredit-kredit luar Negeri dan yang dijual pada pihak ketiga dan perhitungan perhitungannya dengan instansi-instansi Pemerintah.
- 4A. 1. 2. 1. Penerimaan mengenai kredit Bank Exim
- 2 Penerimaan mengenai kredit-kredit lain.
- 4A. 1. 3 Penerimaan dari uang Bantuan Luar Negeri.
- 4A. 1. 3 1 Penerimaan dari uang bantuan berhubung dengan Bantuan E.C.A. (Counterpartfund I.II).
- 2 Penerimaan berhubung dengan Bantuan Luar Negeri lainnya.
- 4A. 1. 4 Bunga pinjaman-pinjaman pada daerah-daerah yang berdiri sendiri.
- 4A. 1. 4. 1 Bunga uang pinjaman pada daerah Swatantra (otonom)serta bunga yang bersifat denda (morotoire interessen).
- 4A. 1. 5 Pencicilan pinjaman-pinjaman pada daerah-daerah yang berdiri sendiri.
- 4A. 1. 5. 1 Pencicilan pinjaman-pinjaman pada daerah-daerah yang berdiri sendiri.
- 1aPenerimaan berhadapan dengan pengeluaran gunapenjernihan air minum.
- 4A. 2 UNTUNG (LABA-BUKU) BERKENAAN DENGAN PENETAPAN BARU HARGA PERSEDIAAN EMAS BANK INDONESIA.
- 4A. 2. 1 Untung (laba-buku) berkenaan dengan penetapan baru harga persediaan emas Bank Indonesia.
- 4A. 2. 1. 1 Untung (laba-buku) berkenaan dengan penetapan baru harga persediaan emas Bank Indonesia.
- 2 Penerimaan berhubung dengan mempergunakan sebagian dari penilaian kembali harga emas.
4A. 3 PENERIMAAN BERHUBUNG DENGAN KEUANGAN DARI BEKAS DAERAH OTONOM YANG OLEH KARENA WARISAN DIJADIKAN HASIL NEGARA.
- 4A. 3. 1 Penerimaan berhubung dengan saldo-saldo di Bank (sebelum dan sesudah perang) dan dengan pendapatan kumpulan effekeffek.
- 4A. 3. 1. 1 Saldo-saldo rekening-rekening dan pendapatan effek-effek.
- 4A. 3. 2 Penerimaan berhubung dengan penjualan kumpulan surat-surat effek sebelum dan sesudah perang.
- 4A. 3. 2. 1 Penghasilan dari penjualan surat-surat effek.
- 4A. 3. 3 Penerimaan berhubung dengan pembayaran oleh daerah-daerah otonom rendahan, le.karena bagiannya dalam hutang pinjaman dari daerah otonom yang telah dihapuskan dan 2e karena pembayaran yang diwajibkan pada daerah rendahan itu sebelum perang oleh daerah-daerah yang telah dihapuskan itu.
- 4A. 3. 3. 1 Angsuran-angsuran yang tertunggak dari Kabupatenkabupaten dan Kotapraja dari tahun 1942 sampai akhir tahun 1955.
- 2 Pembayaran di muka sisa hutang-hutang tersebut yang baru dapat ditagih sesudah tanggal 31 Desember 1954 oleh daerah-daerah otonom.
- 3 Penerimaan karena pembayaran hutang-hutang yang lain kepada daerah-daerah yang dihapuskan.
- 4A. 4 PENERIMAAN BERHUBUNG DENGAN PEMBELIAN ALATALAT PEMBAYARAN LUAR NEGERI YANG BERADA DI LUAR NEGERI KEPUNYAAN DAERAH DAERAH SWATANTRA.
- 4A. 4. 1 Penerimaan berhubung dengan pembelian alat-alat pembayaran luar Negeri yang berada di luar Negeri kepunyaan daerah-daerah Swatantra.
4A. 4. 1. 1 Penerimaan berhubung dengan pembelian alat-alat pembayaran luar Negeri yang berada di luar Negeri kepunyaan daerah-daerah Swatantra.
4A. 5 PENYERTAAN-PENYERTAAN.
- 4A. 5. 1 Penyerahan penyertaan dalam modal perusahaan-perusahaan partikehr.
- 4A. 5. 1. 1 Penyerahan penyertaan dalam modal perusahaan-perusahaan partikelir.
- 4A. 5. 2 Keuntungan berhubung dengan penyertaan dalam modal.
- 4A. 5. 2 1 Bagian dalam keuntungan Bank Indonesia.
- 2 Bagian dalam keuntungan Bank Industri Negara.
- 3 Bagian dalam keuntungan Bank Negara Indonesia.
- 4 Bagian dalam keuntungan Bank Rakyat Indonesia.
- 5 Bagian dalam keuntungan dari N.V. "Nederlands Indische Aardolie Maatschappij".
- 6 Bagian dalam keuntungan dari N.V.,Gemeentschappelijke Mijnbouw Maatschappij "Billiton".
- 7 Bagian dalam keuntungan dari perusahaan-perusahaan Pabrik Kayu N.V. "P.A.K.A."
- 8 Bagian dalam keuntungan dari N.V. Percetakan Kebayoran.
- 9 Bagian dalam keuntungan dari Medan Woning Bureau.
- 10Bagian dalam keuntungan dari Bruynzeel-Dayak-Houtbedrijven.
- 11Bagian dalam keuntungan dari N.V. Ned. Ind. Maat-schappij voor Zeevaart.
- 12Bagian dalam keuntungan dari N.V. Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI)
- 13Bagian dalam keuntungan dari Garuda Indonesia Airways.
- 14Bagian dalam keuntungan dari N.V. Percetakan Dagang Nasional (Perdana).
- 15Keuntungan dari Bank Batak.
- 16Penerimaan berhubung dengan keuntungan dari Perusahaan
B.V.M.
- 17Penerimaan berkenaan dengan keuntungan N.V."O.G.E.M. ".
- 18Keuntungan berhubung dengan penyertaan dalam modal N.V. Industri Pulp Pabrik kertas di Aceh.
- 19Keuntungan berhubung dengan penyertaan dalam modal Pabrik Soyabean Milkpowder di Yogyakarta.
- 20Bagian dalam keuntungan dari G.E.B.E.O.
- 21Bagian dalam keuntungan dari Bank Pegawai.
4A. 6 PENERIMAAN KARENA KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TIMBUL DARI JAMINAN PEMERINTAH.
- 4A. 6. 1. Penerimaan karena pengeluaran berhubung dengan keterangan jaminan menurut pos 4A.6 (Bab I ).
- 4A. 6. 1. 1 Penerimaan karena pengeluaran berhubung dengan keterangan jaminan menurut pasal 4A.6.1 S/D 4A.6.5.3. (Bab I).
- la Penerimaan karena pengeluaran berhubung dengan keterangan jaminan menurut mata-anggaran 4A.6.5.3 (Bab I).
- 2 Penerimaan karena pengeluaran berhubung dengan keterangan jaminan menurut pasal 4A.6.6 (Bab I).
4A. 7 UANG MUKA.
- 4A. 7. 1 Pembayaran kembali uang muka pada Badan-badan dan Lembaga-lembaga Pemerintah.
- 4A. 7. 1. 1 Pembayaran kembali uang muka kepada daerah-daerah yang berdiri sendiri untuk pengembalian pinjaman daerah otonom.
- 2 Pembayaran kembali uang muka kepada daerah-daerah yang berdiri sendiri berhubung dengan pembayaran rehabilitasi dan pensiun yang tidak dibayar selama pendudukan Jepang dan sebagainya.
- 3 Pembayaran kembali oleh Fonds Pusat Karet uang muka guna penyelidikan karet dan propaganda.
- 4 Pembayaran kembali oleh Bank Industri Negara berhubung dengan jaminan likwiditet.
- 5 Pembayaran kembali oleh Bank Nekara Indonesia uang muka deposito Pemerintah.
- 6 Pembayaran kembali oleh Bank Rakyat Indonesia.
- 7 Pembayaran kembali uang muka untuk perlengkapan barangbarang di Sumatera.
- 8 Pembayaran kembali uang muka yang telah diberikan untuk pembelian sepeda pegawai.
- 9 Pembayaran-pembayaran berhadapan dengan pengeluaranpengeluaran berhubung dengan adanya Organisasi Perbekalan Negara (Stockpiling).
- 10Pembayaran kembali uang muka kas pada Dana PensiunMiliter untuk mendirikan kantor dan lain-lain.
- 11Pembayaran kembali uang muka oleh Yayasan Pengangkutan Negara.
- 12Pembayaran kembali uang muka oleh B.V.M. N.V.
- 4A. 7. 2 Pembayaran kembali uang muka pada badan-badan partikelir.
- 4A. 7. 2. 1 Pembayaran kembali oleh perusahaan-perusahaan partikelir uang muka yang diberikan
BAB II - (Penerimaan)
Pasal 4
- 4A. 1. 1. 1 Bunga dari uang muka pada kaum majikan partikelir berhubung dengan pembayaran rehabilitasi dan pensiun yang tidak dibayar selama pendudukan Jepang dan sebagainya.
- 2 Bunga uang muka Bank Industri Negara.
- 3 Bunga uang muka Bank Negara Indonesia.
- 4 Bunga uang muka Bank Rakyat Indonesia.
- 5 Bunga uang muka Bank Pegawai.
- 6 Bunga uang muka Bank Umum Nasional.
- 7 Bunga uang muka Bank Dagang Nasional.
- 8 Bunga uang muka Bank Timur Semarang.
- 9 Bunga uang muka Bank Perniagaan Indonesia.
- 10Bunga uang muka Bank Perdagangan Indonesia (Baperin).
- 11Bunga uang muka Bank Koperasi Jawa Barat.
- 12Bunga uang muka Bank Koperasi Mojopahit.
- 4A. 1. 2 Pembayaran berhubung dengan barang-barang yang dibeli dengan kredit-kredit luar Negeri dan yang dijual pada pihak ketiga dan perhitungan perhitungannya dengan instansi-instansi Pemerintah.
- 4A. 1. 2. 1. Penerimaan mengenai kredit Bank Exim
- 2 Penerimaan mengenai kredit-kredit lain.
- 4A. 1. 3 Penerimaan dari uang Bantuan Luar Negeri.
- 4A. 1. 3 1 Penerimaan dari uang bantuan berhubung dengan Bantuan E.C.A. (Counterpartfund I.II).
- 2 Penerimaan berhubung dengan Bantuan Luar Negeri lainnya.
- 4A. 1. 4 Bunga pinjaman-pinjaman pada daerah-daerah yang berdiri sendiri.
- 4A. 1. 4. 1 Bunga uang pinjaman pada daerah Swatantra (otonom)serta bunga yang bersifat denda (morotoire interessen).
- 4A. 1. 5 Pencicilan pinjaman-pinjaman pada daerah-daerah yang berdiri sendiri.
- 4A. 1. 5. 1 Pencicilan pinjaman-pinjaman pada daerah-daerah yang berdiri sendiri.
- 1aPenerimaan berhadapan dengan pengeluaran gunapenjernihan air minum.
- 4A. 2 UNTUNG (LABA-BUKU) BERKENAAN DENGAN PENETAPAN BARU HARGA PERSEDIAAN EMAS BANK INDONESIA.
- 4A. 2. 1 Untung (laba-buku) berkenaan dengan penetapan baru harga persediaan emas Bank Indonesia.
- 4A. 2. 1. 1 Untung (laba-buku) berkenaan dengan penetapan baru harga persediaan emas Bank Indonesia.
- 2 Penerimaan berhubung dengan mempergunakan sebagian dari penilaian kembali harga emas.
4A. 3 PENERIMAAN BERHUBUNG DENGAN KEUANGAN DARI BEKAS DAERAH OTONOM YANG OLEH KARENA WARISAN DIJADIKAN HASIL NEGARA.
- 4A. 3. 1 Penerimaan berhubung dengan saldo-saldo di Bank (sebelum dan sesudah perang) dan dengan pendapatan kumpulan effekeffek.
- 4A. 3. 1. 1 Saldo-saldo rekening-rekening dan pendapatan effek-effek.
- 4A. 3. 2 Penerimaan berhubung dengan penjualan kumpulan surat-surat effek sebelum dan sesudah perang.
- 4A. 3. 2. 1 Penghasilan dari penjualan surat-surat effek.
- 4A. 3. 3 Penerimaan berhubung dengan pembayaran oleh daerah-daerah otonom rendahan, le.karena bagiannya dalam hutang pinjaman dari daerah otonom yang telah dihapuskan dan 2e karena pembayaran yang diwajibkan pada daerah rendahan itu sebelum perang oleh daerah-daerah yang telah dihapuskan itu.
- 4A. 3. 3. 1 Angsuran-angsuran yang tertunggak dari Kabupatenkabupaten dan Kotapraja dari tahun 1942 sampai akhir tahun 1955.
- 2 Pembayaran di muka sisa hutang-hutang tersebut yang baru dapat ditagih sesudah tanggal 31 Desember 1954 oleh daerah-daerah otonom.
- 3 Penerimaan karena pembayaran hutang-hutang yang lain kepada daerah-daerah yang dihapuskan.
- 4A. 4 PENERIMAAN BERHUBUNG DENGAN PEMBELIAN ALATALAT PEMBAYARAN LUAR NEGERI YANG BERADA DI LUAR NEGERI KEPUNYAAN DAERAH DAERAH SWATANTRA.
- 4A. 4. 1 Penerimaan berhubung dengan pembelian alat-alat pembayaran luar Negeri yang berada di luar Negeri kepunyaan daerah-daerah Swatantra.
4A. 4. 1. 1 Penerimaan berhubung dengan pembelian alat-alat pembayaran luar Negeri yang berada di luar Negeri kepunyaan daerah-daerah Swatantra.
4A. 5 PENYERTAAN-PENYERTAAN.
- 4A. 5. 1 Penyerahan penyertaan dalam modal perusahaan-perusahaan partikehr.
- 4A. 5. 1. 1 Penyerahan penyertaan dalam modal perusahaan-perusahaan partikelir.
- 4A. 5. 2 Keuntungan berhubung dengan penyertaan dalam modal.
- 4A. 5. 2 1 Bagian dalam keuntungan Bank Indonesia.
- 2 Bagian dalam keuntungan Bank Industri Negara.
- 3 Bagian dalam keuntungan Bank Negara Indonesia.
- 4 Bagian dalam keuntungan Bank Rakyat Indonesia.
- 5 Bagian dalam keuntungan dari N.V. "Nederlands Indische Aardolie Maatschappij".
- 6 Bagian dalam keuntungan dari N.V.,Gemeentschappelijke Mijnbouw Maatschappij "Billiton".
- 7 Bagian dalam keuntungan dari perusahaan-perusahaan Pabrik Kayu N.V. "P.A.K.A."
- 8 Bagian dalam keuntungan dari N.V. Percetakan Kebayoran.
- 9 Bagian dalam keuntungan dari Medan Woning Bureau.
- 10Bagian dalam keuntungan dari Bruynzeel-Dayak-Houtbedrijven.
- 11Bagian dalam keuntungan dari N.V. Ned. Ind. Maat-schappij voor Zeevaart.
- 12Bagian dalam keuntungan dari N.V. Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI)
- 13Bagian dalam keuntungan dari Garuda Indonesia Airways.
- 14Bagian dalam keuntungan dari N.V. Percetakan Dagang Nasional (Perdana).
- 15Keuntungan dari Bank Batak.
- 16Penerimaan berhubung dengan keuntungan dari Perusahaan
B.V.M.
- 17Penerimaan berkenaan dengan keuntungan N.V."O.G.E.M. ".
- 18Keuntungan berhubung dengan penyertaan dalam modal N.V. Industri Pulp Pabrik kertas di Aceh.
- 19Keuntungan berhubung dengan penyertaan dalam modal Pabrik Soyabean Milkpowder di Yogyakarta.
- 20Bagian dalam keuntungan dari G.E.B.E.O.
- 21Bagian dalam keuntungan dari Bank Pegawai.
4A. 6 PENERIMAAN KARENA KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TIMBUL DARI JAMINAN PEMERINTAH.
- 4A. 6. 1. Penerimaan karena pengeluaran berhubung dengan keterangan jaminan menurut pos 4A.6 (Bab I ).
- 4A. 6. 1. 1 Penerimaan karena pengeluaran berhubung dengan keterangan jaminan menurut pasal 4A.6.1 S/D 4A.6.5.3. (Bab I).
- la Penerimaan karena pengeluaran berhubung dengan keterangan jaminan menurut mata-anggaran 4A.6.5.3 (Bab I).
- 2 Penerimaan karena pengeluaran berhubung dengan keterangan jaminan menurut pasal 4A.6.6 (Bab I).
4A. 7 UANG MUKA.
- 4A. 7. 1 Pembayaran kembali uang muka pada Badan-badan dan Lembaga-lembaga Pemerintah.
- 4A. 7. 1. 1 Pembayaran kembali uang muka kepada daerah-daerah yang berdiri sendiri untuk pengembalian pinjaman daerah otonom.
- 2 Pembayaran kembali uang muka kepada daerah-daerah yang berdiri sendiri berhubung dengan pembayaran rehabilitasi dan pensiun yang tidak dibayar selama pendudukan Jepang dan sebagainya.
- 3 Pembayaran kembali oleh Fonds Pusat Karet uang muka guna penyelidikan karet dan propaganda.
- 4 Pembayaran kembali oleh Bank Industri Negara berhubung dengan jaminan likwiditet.
- 5 Pembayaran kembali oleh Bank Nekara Indonesia uang muka deposito Pemerintah.
- 6 Pembayaran kembali oleh Bank Rakyat Indonesia.
- 7 Pembayaran kembali uang muka untuk perlengkapan barangbarang di Sumatera.
- 8 Pembayaran kembali uang muka yang telah diberikan untuk pembelian sepeda pegawai.
- 9 Pembayaran-pembayaran berhadapan dengan pengeluaranpengeluaran berhubung dengan adanya Organisasi Perbekalan Negara (Stockpiling).
- 10Pembayaran kembali uang muka kas pada Dana PensiunMiliter untuk mendirikan kantor dan lain-lain.
- 11Pembayaran kembali uang muka oleh Yayasan Pengangkutan Negara.
- 12Pembayaran kembali uang muka oleh B.V.M. N.V.
- 4A. 7. 2 Pembayaran kembali uang muka pada badan-badan partikelir.
- 4A. 7. 2. 1 Pembayaran kembali oleh perusahaan-perusahaan partikelir uang muka yang diberikan
Untuk perlengkapan kebutuhan-kebutuhan kas bisa dikeluarkan suratsurat perbendaharaan, sehingga jumlah di dalam peredaran tidak lebih dari 7.000.000.000.
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai pada tanggal 1 Januari 1955. 531
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam LembaranNegara Republik Indonesia.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Disahkan di Jakarta pada tanggal 21 Juni 1958 Presiden Republik Indonesia, ttd SOEKARNO

Penandatangan: Diundangkan pada tanggal 17 Juli 1958. Menteri Kehakiman, ttd G.A. MAENGKOM

Penandatangan: Menteri Keuangan, ttd SOETIKNO SLAMET CATATAN

Verifikasi: Disetujui D.P.R. dalam rapat pleno terbuka ke-70 pada tanggal 2 Nopember 1956, pada hari Jum'at, P.41/1956