PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU Nomor 8 Tahun 2016 tentang TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA SE-KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN ANGGARAN 2016 (berlaku 23 Februari 2016)
Pembukaan
Menimbang :
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, maka perlu menetapkan menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan rincian Dana Desa setiap Desa SeKabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2016.
Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157,
- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5694);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2010 tentang tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 24 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SE-KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN ANGGARAN 2016.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, hak asal
usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Keuangan Desa adalah semua hak dan dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban.
7. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakaratan dan Pemberdayaan Masyarakat.
8. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Peraturan Bupati ini menetapkan Dana Desa sebesar Rp171.469.372.000,00 (Seratus tujuh puluh satu miliar empat ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dengan rincian dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Kapuas Hulu.

## Pasal 3

Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dihitung dengan cara :

- a. W = (0,25 *Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4) Keterangan :
2. W = Dana Desa setiap Desa
3. Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten/kota yang bersangkutan
4. Z2 = rasio jumlah penduduk miskin Desa setiap desa terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten/kota yang bersangkutan
5. Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap terhadap luas wilayah Desa kabupaten/kota yang bersangkutan
6. Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa kabupaten/kota yang bersangkutan.
- b. Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, sebagaimana dimaksud dalam huruf a bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

## Pasal 4

Indeks tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mengacu pada indeks kesulitan geografis yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

## Pasal 5

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari rekening kas umum daerah ke Kas Umum Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari rekening kas umum daerah ke rekening kas umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima direkening Kas Umum Daerah.
- (3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap :
- a. tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh per seratus);
- b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh per seratus); dan
- c. tahap III pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh per seratus).
- (4) Penyaluran Dana Desa Tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan :
- a. APBDesa paling lambat bulan Maret; dan
- b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester sebelumnya.
- (5) Penyaluran Dana Desa Tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester I.
- (6) Penyaluran Dana Desa Tahap III dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa Semester II.
- (6) Rincian Dana Desa yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APB Desa.

## Pasal 6

Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang meliputi :

- a. pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan pemukiman;
- b. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat;
- c. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan sarana pendidikan, sosial dan kebudayaan;
- d. pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana produksi dan distribusi;
- e. pembangunan dan pengembangan sarana-prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup.

## Pasal 7

Pengelolaan Keuangan Desa dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

## Pasal 8

- (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas Desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (4) Bendahara Desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 9

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester I dan semester II kepada Bupati.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan :
- a. semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan
- b. semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya;

## Pasal 10

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa dalam hal Kepala Desa tidak menyampaikan APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.
- (2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan disampaikannya APB Desa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.
- (3) Bupati mengurangi penyaluran dana desa dalam hal ditemukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SiLPA tidak wajar.
- (4) SiLPA Dana Desa yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa sisa Dana Desa yang melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari Dana Desa yang diterima Desa.
- (5) Penggunaan Dana Desa yang tidak sesuai dengan prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a tidak mendapatkan persetujuan dari Bupati.
- (6) Pengurangan Dana Desa dilaporkan oleh Bupati kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

## Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau pada tanggal 23 Februari 2016

BUPATI KAPUAS HULU, ttd

A.M. NASIR

Diundangkan di Putussibau Pada tanggal 24 Februari 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU, ttd MUHAMMAD SUKRI BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2016 NOMOR 8