PERATURAN DAERAH KABUPATEN BI Nomor 9 Tahun 2001 tentang RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN (berlaku 27 Februari 2001)
Pembukaan
Menimbang :
Mengingat :
PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI NOMOR 9 TAHUN 2001 TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUARO JAMBI,
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II, maka Retribusi Pelayanan kesehatan merupakan jenis Retribusi Daerah Kabupaten;
- b. bahwa berdasarkan hal sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu menetapkan Retribusi Pelayanan Kesehatan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi;
1. Undang -Undang Nomor 54 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
3. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3289);
4. Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685); Juncto Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
5. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70 );
7. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04-PW .03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
8. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 48/Menkes/SKB/II/1988 dan Nomor 10 Tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan sebagai urusan Pemerintahan dalam Bidang Kesehatan Kepala Daerah;
9. Keputusan Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 93A /Menkes/SKB/II/1996 dan Nomor 17 Tahun 1996 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan dibidang Retribusi Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998 tentang Komponen Tarif Retribusi;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistim dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan lain-lainl;
Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
: PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN.
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Kabupaten adalah Kabupaten Muaro Jambi;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi;
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Muaro Jambi;
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas dibidnag Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Daerah yang berlaku;
5. Badan adalah Suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan terbatas, Perseroan komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama bentuk dan apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi Yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk Usaha Tetap serta bentuk Badan Usaha lainnya;
6. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya.
7. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal dirawat inap.
8. Pelayanan Rawat Inap adalah Pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.
9. Pelayanan Rawat Darurat adalah Pelayanan Kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat.
10. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya dapat disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muaro Jambi;
11. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya dapat disingkat Puskesmas adalah Instansi Kesehatan Daerah yang mempunyai kunjungan rawat jalan dan rawat inap;
12. Puskesmas Keliling adalah Pelayanan Kesehatan oleh Puskesmas dengan menggunakan kendaraan roda 4 (empat), kendaraan roda 2 (dua) atau transportasi lainnya dilokasi yang jauh dari sarana pelayanan yang ada.
13. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
14. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah Pembayaran atas Pelayanan Kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Bidan Desa, Puskesmas Keliling, Rumah Sakit Umum Daerah, tidak termasuk pelayanan pendaftaran;
15. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.
16. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data Objek Retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi terutang menurut peraturan perundang - undangan Retribusi Daerah.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan.
19. Surat Ketetapan Retibusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya di singkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retibusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
20. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan Tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
21. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan, dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi ## BAB II
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 2
Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan di Puskesmas/Puskesmas Pembantu/Bidan Desa, Puskesmas Keliling, dan Rumah Sakit Umum Daerah.
Pasal 3
- (1) Objek retribusi adalah Pelayanan Kesehatan yang meliputi :
- a. pelayanan Kesehatan di Puskesmas/Puskesmas Pembantu/Bidan Desa.
- b. pelayanan Kesehatan pada puskesmas keliling.
- c. Pelayanan kesehatan di rumah sakit daerah.
- (2) Tidak termasuk Objek Retribusi adalah :
- a. Pelayanan Pendaftaran;
- b. Pelayanan Kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah provinsi dan pihak swasta.
Pasal 4
Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan dari puskesmas/puskesmas pembantu/bidan didesa, puskesmas keliling dan sakit umum daerah.
GOLONGAN RETRIBUSI
BAB III - GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5
Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan sebagai Retribusi jasa umum.
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
BAB IV - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6
Tingkat penggunaan jasa dihitung ## BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
BAB IV - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 7
Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya antara biaya investasi, biaya pemeriksaan dan tindakan medis, biaya pengobatan, biaya penginapan dan konsumsi, biaya kartu pasien.
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
BAB VI - STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 8
1. Struktur tarif digolongkan ## BAB VII
KETENTUAN RETRIBUSI
BAB VI - STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 9
Atas Pelayanan Kesehatan yang diberikan di Puskesmas/Puskesmas Pembantu/Bidan di Desa, Rumah Sakit Umum Daerah dan Paviliun dikenakan Retribusi.
BAB VI - STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 10
- (1) Apabila dioandang perlu Bupati dapat menaikan Retribusi setinggi-tingginya 25% (dua puluh Lima Persen) tiapkali kenaikan sesuai kebutuhan.
- (2) Kenaikan dimaksud ayat (1) pasal ini tidak diperkenakan apabila berakibat Penetapan Retribusi melampaui tarif Pelayanan di RSUD Jambi.
KETENTUAN PELAYANAN
BAB VIII - KETENTUAN PELAYANAN
Pasal 11
Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)/Puskesmas Pembantu/Bidan di Desa memberikan Pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan terintegrasi pada masyarakat di wilayah tertentu.
Dikecualikan dari pengenaan Retribusi Pemeriksaan, Perawatan dan Pengobatan di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)/Puskesmas Pembantu/Bidan di Desa dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah ini adalah :
- a. Penduduk atau masyarakat yang tidak mampu atau orang-orang dibawah asuhan rumah-rumah sosial lainnya yang dibuktikan dengan surat dari kepala Desa/Kelurahan setempat diberikan pemeriksaan, perawatan dan Pengobatan dengan Cuma-Cuma;
- b. Janda atau Duda dari Pensiunan Pegawai Negeri Sipil serta Keluarga termasuk anak yatim piatu dari pensiunan Pegawai Negeri Sipil mendapatkan pemeriksaan,perawatan dengan Cuma-cuma sesuai dengan ketentuan-ketentuan pembiayaan ASKES;
- c. Pegawai Negeri pensiunan serta keluarganya mendapatkan pemeriksaan, perawatan pengobatan dengan Cuma-Cuma sesuai dengan ketentuan ASKES;
BAB VIII - KETENTUAN PELAYANAN
Pasal 13
- (1) Hasil Retribusi Pelayanan Kesehatan dari Puskesmas disetor ke Kas Daerah dan 50 % (lima puluh persen) dapat digunakan Puskesmas untuk menunjang kelancaran Tugas pelayanan meliputi :
- a. Kegiatan Operasional Puskesmas/Puskesmas Pembantu/Bidan di desa baik di dalam maupun diluar gedung sarana pelayanan Puskesmas termasuk rawat kunjung dan pembinaan kesehatan pada masyarakat.
- b. Pembinaan sumber daya manusia.
- c. Pemeliharaan dan pengadaan bahan penunjang baik berupa administrasi kantor maupun obatobatan, regensia, bahan habis pakai dan lain-lainnya
- (2) Tata cara rincian penggunaan hasil retribusi serta pertanggungjawaban ditetapkan oleh Bupati.
BAB VIII - KETENTUAN PELAYANAN
Pasal 14
- (1) Pelayanan dan Perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah di tetapkan
BAB VIII - KETENTUAN PELAYANAN
Pasal 15
- (1) Rumah Sakit Umum Daerah memberikan pelayanan dan perawatan kepada penderita meliputi rawat jalan dan rawat inap serta penyediaan lahan praktek atau penelitian bagi siswa dan maha siswa.
- (2) Pelayanan dan Perawatan bagi penderita rawat jalan ditentukan sebagai berikut :
- a. Pelayanan diberikan di poli-poli sesuai dengan kasus yang dideritanya.
- b. Dengan menunjukan tanda bukti pembayaran Retribusi yang berupa karcis.
- c. Karcis dimaksud pada huruf b pasal ini merupakan tanda bukti pembayaran dan pengganti blangko yang dipergunakan.
- (3) Pelayanan dan perawatan rawat inap, ditentukan sebagai berikut :
- a. Penderita masuk rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah, Wajib menunjukan serat pengantar dari Dokter yang memeriksa dan menyatakan sanggup memenuhi persyaratan yang ditentukan serta menunjukan tanda bukti pembayaran berupa karcis.
- b. Penderita rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah ditempatkan pada kelas sesuai kehendak penderita atau keluarganya, atau penjaminnya.
- c. Penderita yang kurang atau tidak mampu, masuk atau rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah di tempatkan dirumah sakit oleh Direktur.
- (4) Pelayanan dan Perawatan Peserta PT ASKES
11. Penderita sebagai peserta dari PT ASKES atau keluarga yang masih menjadi tanggungannya masuk ataurawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah ditetapkan pada kelas
BAB VIII - KETENTUAN PELAYANAN
Pasal 16
Penderita wabah, bencana alam dan penderita tidak mampu atau kurang mampu, wajib melengkapi surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah, dengan diketahui Camat dengan membawa kartu sehat (KS) yang diberikan oleh PUSKESMAS, paling lambat 2X24 jam (dua kali dua puluh empat jam).
Penderita wabah, bencana alam dibebaskan dari pembayaran jika bersedia ditempatkan di bangsal kelas III.
Penderita Wabah, bencana alam yang meminta dikelas yang dipilihnya akan dikenakan biaya sesuai dengan tarif berlaku dikelas yang dimaksud.
Pengenaan retribusi bagi penderita Rawat Inap (ibu bersalin di Rumah Sakit Umum Daerah), selain dikenakan Retribusi untuk perawatan ibu, juga dikenakan Retribusi untuk perawatan bayinya sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah perawatan ibu.
Perawatan bayi diruang bayi yang terpisah dengan ibunya dikenakan biaya sebesar biaya perawatan kelas II ditambah 50% (lima puluh persen).
Pelayanan perawatan penderita rawat jalan di Unit Gawat Darurat (UGD) yang memerlukan observasi/pemeriksaan dan tindakan medis dikenakan retribusi yang besarnya sama dengan pemeriksaan dan tindakan medis sejenis penderita rawat inap kelas II.
BAB VIII - KETENTUAN PELAYANAN
Pasal 17
Semua hasil pengobatan yang terdiri dari pelayanan kesehatan tanpa tindakan dan pelayanan dengan tindakan merupakan pendapatan Rumah Sakit Umum dan disetorrkan ke Kas Daerah 100% sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Dari Hasil pungutan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini dikembalikan sebesar 90% (sembilan puluh persen) kepada Rumah Sakit Umum (RSU) sengeti untuk keperluan Operasional Rumah Sakit dan Pengelolaan medis.
BAB VIII - KETENTUAN PELAYANAN
Pasal 18
Penderita masuk (rawat jalan atau rawat inap) di Rumah Sakit Umum Daerah keluarganya dilarang membawa barang-barang yang dapat membahayakan atau mengganggu Rumah Sakit Umum Daerah.
Penderita atau keluargannya bertanggung jawab atas keamanan barang-barang miliknya. Ketentuan bagi penderita yang meninggal dunia:
- a. Penderita yang meninggal dunia dibawa pulang oleh keluarga atau penjaminnya secepat-cepatnya 2 (dua) jam, selambat-lambat 2 X 24 jam terhitung sejak ada pemberitahuan dari Direktur Rumah Sakit Umum Daerah/Kepala Puskesmas;
- b. Guna kepentingan pemeriksaan, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah/Kepala KepalaPuskesmas dapat menentukan lain dari yang dimaksud huruf a ayat (4)pasal ini :
- c. Apabila keluarga /penjamin tiadak
BAB VIII - KETENTUAN PELAYANAN
Pasal 19
- (1) Fasilitas untuk perawayan pavilyun ditetapkan sebagai berikut:
2. a.Kelas Utama terdiri dari 1 (satu) tempat tidur dan kamar mandi di dalam;
3. b.Kelas I terdiri dari 2 (dua) tempat tidur dan kamar mandi di dalam;
4. c.Kelas II terdiri dari 4 (empat) tempat tidur dan kamarmandi di dalam;
5. d.Kelas III terdiri dari 4 (empat) tempat tidur atau lebih dan kamar mandi di luar;
- (2) Biaya perawatan dan lain-lain di paviliun ditetapkan sebagaimana tersebut dalam
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi.

Penetapan: Ditetapkan di Sengeti pada tanggal 27 Februari 2001

Penandatangan: BUPATI MUARO JAMBI, DTO Z.BACHRI SALEH, SH

Penetapan: Diundangkan di Sengeti pada tanggal 13 Maret 2001

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI, DTO Drs. MUCHTAR MUIS. DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2001 NOMOR 10 SERI B TANGGAL 13 MARET 2001
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
- (3) Semua Penerimaan Retribusi dimaksud pada ayat (2) Pasal ini disetor secara bruto ke Kas Daerah yang merupakan Pendapatan Asli Daerah.

## Pasal 20

Setiap Penderita yang dirawat di RSUD yang meminta di Paviliyun atas dasar:

- a. Adanya Surat keterangan pengantar dari Dokter yang memeriksa/merawat;
- b. Keinginan penderita/keluarganya;

## Pasal 21

Tiap penderita yang di rawat di Rumah Sakit Umum Daerah yang meminta di paviliyun diharuskan membayar uang muka untuk 5 (lima) hari perawatan.

## BAB IX

## WILAYAH PEMUNGUTAN

## Pasal 22

Retribusi yang terutang dipungut dalam Kabupaten temat pelayanan kesehatan.

## BAB X

## SAAT RETRIBUSI TERUTANG

## Pasal 23

Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## BAB XI

## SURAT PENDAFTARAN

## Pasal 24

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar danlengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk isi, serta tatacara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

## BAB XIII

## TATA CARA PEMUNGUTAN

## Pasal 26

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## BAB XIV

## TATA CARA PEMBAYARAN

## Pasal 27

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD.

## BAB XV

## TATA CARA PENAGIHAN

## Pasal 28

- (1) Pegeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/syarat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat Teguran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

## BAB XVI

## KEBERATAN

## Pasal 29

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRDKB atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan - alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan Retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila retribusi tertentu dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dalam pasal ini tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan Keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan Pelaksanaan penagihan Retribusi.

## Pasal 30

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.

- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

## BAB XVII

## PENGAMBILAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

## Pasal 31

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan kepada Bupati.
- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampau dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.

## Pasal 32

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi diajukan secara tertulis kepada Kabupaten dengan sekurang - kurangnya menyebutkan :
- a. Nama dan alamat Wajib Retribusi ;
- b. Masa Retribusi ;
- c. Besarnya kelebihan pembayaran ;
- d. Alasan yang singkat dan jelas .
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi disampaikan secara langsung atau memilih pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman Pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

## Pasal 33

- (1) Pengembalian kelebihan Retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi (SPMKR).
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaiamana dimaksud dalam pasal 19 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

## BAB XVIII

## PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

## Pasal 34

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi, antara lain untuk mengangsur.
- (3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) antara lain diberikan kepada masyarakat yang ditimpa bencana alam atau kerusuhan.

- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi ditetapkan oleh Bupati.

## BAB XIX

## DALUWARSA PENAGIHAN

## Pasal 35

- (1) Hak untuk melakukan penangihan retribusi, darluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutang rertribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Daluwarsa penangihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
- a. Diterbitkan surat teguran atau;
- b. Ada pengankuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung;
- c. Diterbitkan SKRDKB dan SKRDKBT;

## BAB XX

## KETENTUAN PIDANA

## Pasal 36

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (emapt) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud adalah pelanggaran.

## BAB XXI

## PENYIDIKAN

## Pasal 37

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah agar keternagan atau laporan tersebut menjadi lengkap dna jelas;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah tersebut;
- c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- d. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- e. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyelidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- f. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- g. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi daerah .
- h. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- i. menghentikan penyidikan;
- j. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyelidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## BAB XXII

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 38

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapka oleh Bupati.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi.

Ditetapkan di Sengeti pada tanggal 27 Februari 2001

BUPATI MUARO JAMBI,

DTO

Z.BACHRI SALEH, SH

Diundangkan di Sengeti pada tanggal 13 Maret 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI,

DTO

Drs. MUCHTAR MUIS.

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI

TAHUN 2001 NOMOR 10 SERI B TANGGAL 13 MARET 2001

## PENJELASAN

ATAS

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI

## NOMOR 9 TAHUN 2001

## TENTANG

## RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

## I. PENJELASAN UMUM

Peraturan Daerah ini disebut Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan dalam Kabupaten Muaro Jambi, penetapan Peraturan ini sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000.

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II dimana Retribusi pelayaan kesehatan tersebut termasuk dalam jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada pasal 18 ayat (2) huruf a Undangundang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan pasal 7 huruf a angka 3 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II.

Penetapan Peraturan Daerah ini agar dapat menjamin terlaksananya usaha pemerintah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga dengan kemampuan keuangan yang semakin meningkat akan memberi manfaat yang besar bagi pembiayaan Pemerintah dan Pembangunan Daerah. Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam menunjang otonomi daerah yang memilii peran penting didalam pembiayaan pembangunan daerah adalah melalui pengutan atas retribusi pelayanan kesehatan, sehingga diharapkan meningkatkan efektifitas dan efisiensi pemungutan retribusi daerah serta meningkatkan mutu dan jenis pelayanan kepada masyarakat.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3 Cukup Jelas

Pasal 4 Cukup Jelas

Pasal 5 Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas Pasal 9 Cukup Jelas Pasal 10 Cukup Jelas Pasal 11 Cukup Jelas Pasal 12 Cukup Jelas Pasal 13 Cukup Jelas Pasal 14 Cukup Jelas Pasal 15 Cukup Jelas Pasal 16 Cukup Jelas Pasal 17 Cukup Jelas Pasal 18 Cukup Jelas Pasal 19 Cukup Jelas Pasal 20 Cukup Jelas Pasal 21 Cukup Jelas Pasal 22 Cukup Jelas Pasal 23 Cukup Jelas Pasal 24 Cukup Jelas Pasal 25 Cukup Jelas Pasal 26 Cukup Jelas Pasal 27 Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas Pasal 29 Cukup Jelas Pasal 30 Cukup Jelas Pasal 31 Cukup Jelas Pasal 32 Cukup Jelas Pasal 33 Cukup Jelas Pasal 34 Cukup Jelas Pasal 35 Cukup Jelas Pasal 36 Cukup Jelas Pasal 37 Cukup Jelas Pasal 38 Cukup Jelas Pasal 39 Cukup Jelas