PERATURAN GUBERNUR MA Nomor 28 Tahun 2015 tentang TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) BERDASARKAN KONDISI KERJA TAHUN ANGGARAN 2015 (berlaku 8 Januari 2015)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
:
:
GUBERNUR MALUKU UTARA
PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA NOMOR : 3.3 TAHUN 2015 TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) BERDASARKAN KONDISI KERJA TAHUN ANGGARAN 2015
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR MALUKU UTARA,
- a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan dan kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara khususnya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Maluku Utara kepada pegawai yang melaksanakan tugas perencanaan dan pengendalian dapat diberikan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf a disesuaikan kemampuan Keuangan Daerah;
- c. bahwa Tambahan Penghasian sebagaimana dimaksud huruf a dan b dipandang perlu menetapkan Peraturan Gubernur Maluku Utara tentang Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara khususnya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Maluku Utara berdasarkan kondisi kerja Tahun Anggaran 2015.
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun
- 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3616);
2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 43550);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5233S);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Dearah Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan lembaran Daerah Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Dearah Nomor 4);
13. Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Tahun 2015 Nomor 1).
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) BERDASARKAN KONDISI KERJA TAHUN ANGGARAN 2015.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Provinsi Maluku Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatua Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah Daerah;
4. Gubernur adalah Gubernur Maluku Utara;
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya di singkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
7. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang berisi rencana pendapatan, belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
Bagian Pertama RUANG LINGKUP
BAB II - Bagian Pertama RUANG LINGKUP
Pasal 2
- (1) Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara khususnya yang melaksanakan tugas perencanaan dan pengendalian pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Maluku Utara;
- (2) Tambahan Penghasilan
BAB II - Bagian Pertama RUANG LINGKUP
Pasal 3
Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara
BAB II - Bagian Pertama RUANG LINGKUP
Pasal 4
Besaran Tambahan Penghasilan ## BAB III PENGANGGARAN DAN PELAKSANAAN
BAB II - Bagian Pertama RUANG LINGKUP
Pasal 5
- (1) Besaran Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2015;
- (2) Penganggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan pada APBD Belanja tidak langsung jenis Belanja Pegawai pada kode rekening berkenaan.
BAB II - Bagian Pertama RUANG LINGKUP
Pasal 6
Penganggaran penatausahaan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan belanja Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan;
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7
Hal -hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan di lebih lanjut oleh Gubernur atau keputusan tersendiri.
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundang Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Maluku Utara. ## Pasal 9

Penandatangan: Peraturan Gubernur inni mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Penetapan: Ditetapkan di Sofifi Pada tanggal 8 Januari 2015

Penandatangan: GUBERNUR MALUKU UTARA,

Verifikasi: Ttd. ABDUL GANI KASUBA