PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR Nomor 46 Tahun 2017 tentang PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI DI PROVINSI JAWA TIMUR (berlaku 28 Agustus 2017)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
GUBERNUR JAWA TIMUR
PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 46 TAHUN 2017 TENTANG
PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI DI PROVINSI JAWA TIMUR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAWA TIMUR,
b
- a. bahwa berdasar ketentuan dalam Pasal 11 huruf Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 29/M-Dag/Per/5/2017 tentang Perdagangan Antarpulau, Gubernur mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan sistem informasi barang yang keluar dan yang masuk melalui pelabuhan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Perdagangan Dalam Negeri di Provinsi Jawa Timur.
- 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
4. Peraturan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Angkutan Mulitimoda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5199)
5. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2012 tentang Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional (Lembaran Negara 2012 Nomor 69);
6. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan Dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 138);
7. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang Di Laut (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 221);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29/M-Dag/Per/5/2017 tentang Perdagangan Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 720);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 63);
11. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Ttugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Probvinsi jawa Timur.T
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM
- INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI DI PROVINSI JAWA TIMUR
Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:
1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
3. Gubernur
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
4. Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur.
5. Kementerian adalah Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.
6. Perdagangan Dalam Negeri adalah kegiatan perdagangan dan/atau pendistribusian barang dari satu pulau ke pulau lain Dalam Negeri, kegiatan pendistribusian barang dari satu provinsi ke provinsi lain dalam satu pulau, yang dilakukan oleh pelaku usaha perdagangan dalam negeri dengan cara menyeberangkan barang dimaksud menggunakan angkutan laut atau sungai, darat dan udara.
7. Barang Kebutuhan Pokok adalah barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat.
8. Barang Penting adalah barang strategis yang berperan penting dalam menentukan kelancaran pembangunan nasional.
9. Manifest Domestic adalah dokumen yang berisi data dan informasi terkait barang yang didistribusikan dari dan ke wilayah Provinsi Jawa Timur.
10. Sistem Informasi Perdagangan Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat SIPDN adalah sistem pelayanan informasi Perdagangan Dalam Negeri pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
11. Aplikasi adalah komponen sistem informasi yang digunakan untuk menjalankan fungsi, proses, dan mekanisme kerja yang mendukung penyelenggaraan sistem pelayanan informasi Perdagangan Dalam Negeri pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
12. Interoperabilitas adalah kemampuan dua sistem atau lebih untuk bertukar data dan untuk menggunakan data yang telah dipertukarkan.
MAKSUD DAN TUJUAN
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan Sistem Informasi Perdagangan Dalam Negeri di Provinsi.
- (2) Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
- b. memberikan acuan pelaksanaan atau pedoman dalam rangka penyelenggaraan Sistem Informasi Perdagangan Dalam Negeri di Provinsi;
- c. menciptakan sinergi antar instansi dalam penyelenggaraan Sistem Informasi Perdagangan Dalam Negeri di Provinsi;
- d. mengoptimalkan Sistem Informasi Perdagangan Dalam Negeri di Provinsi dalam penyusunan kebijakan, pengawasan perdagangan Dalam Negeri dan pengendalian inflasi;
- e. mendorong terjadinya tata kelola perdagangan Dalam Negeri yang baik dengan memanfaatkan Teknologi Informasi.
KEBIJAKAN
BAB III - KEBIJAKAN
Pasal 3
SIPDN diselenggarakan oleh Dinas sesuai tugas dan fungsinya serta dikoordinasikan dengan pimpinan instansi lain yang terkait.
BAB III - KEBIJAKAN
Pasal 4
Penyelenggaraan SIPDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan melalui kemitraan antar instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi, BUMN, BUMD dan Pelaku Usaha yang terkait dengan kegiatan perdagangan Dalam Negeri di Provinsi.
BAB III - KEBIJAKAN
Pasal 5
Kemitraan sebagimana dimaksud dalam Pasal 4 diimplementasikan dalam bentuk pertukaran dan pemanfaatan data bongkar muat perdagangan dalam negeri di Jawa Timur.
BAB III - KEBIJAKAN
Pasal 6
Pertukaran dan pemanfaatan data bongkar muat barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang berasal dari BUMN dan Kementerian terkait didasarkan pada Nota Kesepahaman Bersama
BAB IV
Pasal
BAB IV - APLIKASI
Pasal 7
- (1) Dalam penyelenggaraan SIPDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Dinas menyediakan sebuah aplikasi berbasis teknologi infomasi.
- (2) Hak cipta aplikasi SIPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi milik Pemerintah Provinsi.
- (3) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesui standar keamanan sistem informasi, standar interoperabilitas dan standar lainnya.
- (4) Selain ketentuan sebagimana dimaksud pada ayat (2) Aplikasi penyelenggaraan SIPDN telah diperiksa kesesuaian fungsinya melalui proses monitoring, evaluasi dan pengembangan sesuai dengan dinamika perdagangan Dalam Negeri.
BAB IV - APLIKASI
Pasal 8
Aplikasi SIPDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 paling sedikit memuat data dan informasi tentang:
- a. Neraca produksi dan konsumsi barang kebutuhan pokok setiap bulan;
- b. Bongkar muat barang kebutuhan pokok;
- c. Bongkar muat barang penting;
- d. Bongkar muat barang lainnya; dan
- e. Informasi lain sesuai dengan kebutuhan informasi untuk penyusunan kebijakan, pengawasan perdagangan Dalam Negeri dan pengendalian inflasi.
BAB IV - APLIKASI
Pasal 9
Selain memuat data dan informasi sebagaimanadiamksud dalam pasal 8 Aplikasi SIPDN dilengkapi:
- a. Dokumen teknis; dan
- b. Dokumen manual
BAB V
BAB V - SATMINKAL
Pasal 10
- (1) Untuk mendukung penyelenggaraan SIPDN Dinas membentuk Satuan Administrasi Pangkal.
- (2) Satuan Administrasi Pangkal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisidengan Sumber Daya Manusia yang memenuhi standar kompetesi yang dibutuhkan.
- (3) Standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.
BAB V - SATMINKAL
Pasal 11
Dinas bertanggungjawab meningkatkan kompetensi Sumber daya manusia Satuan Administrasi Pangkal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
BAB VI - MANIFEST DOMESTIC
Pasal 12
- (1) Perdagangan Dalam Negeri Barang Kebutuhan Pokok, Barang Penting, dan barang lainnya yang melintasi batas wilayah Provinsi Jawa Timur baik melalui jalur trasportasi darat, laut dan udara harus dilengkapi dengan dokumen Manifest Domestic .
- (2) Manifest Domestic sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat data dan informasi menegenai:
- a. identitas Pelaku Usaha pengirim Barang yang diperdagangkan;
- b. identitas Pelaku Usaha Perdagangan;
- c. jenis dan jumlah Barang yang Diperdagangakan;
- d. wilayah asal dan tujuan pengiriman;
- e. moda angkutan; dan
- f. uraian barang dan pos tarif/HS.
BAB VI - MANIFEST DOMESTIC
Pasal 13
Manifest Domestic sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 disampaikan oleh Pelaku Usaha Perdagangan Negeri secara daring ( online) melalui Sistem Informasi Perizinan Terpadu (SIPT) Kementrian, dengan tembusan dikoneksikan melalui aplikasi SIPDN Provinsi.
DATA DAN INFORMASI
BAB VII - DATA DAN INFORMASI
Pasal 14
- (1) Data bongkar muat barang yang dihimpun dalam SIPDN Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi:
- a. barang kebutuhan pokok;
- b. barang penting; dan
- c. barang lainnya.
- (2) Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penetapan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting serta kharakteristik kebutuhan pokok masyarakat Jawa Timur.
- (3) Barang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa barang selain Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.
BAB VII - DATA DAN INFORMASI
Pasal 15
Struktur dan format data bongkar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan data pendistribusian barang antar provinsi melalui jalur transportasi darat, yang digunakan dalam SIPDN di Provinsi harus sesuai dengan standar interoperabilitas dan standar keamanan informasi.
BAB VII - DATA DAN INFORMASI
Pasal 16
Sumber data dalam rangka penyelenggaraan SIPDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 bersumber dari:
- a. SIPT Kementerian Perdagangan;
- b. Jembatan Timbang Kementerian Perhubungan;
Dinas
- c. Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- d. Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- e. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- f. Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- g. PT Pelindo III;
- h. PT Angkasa Pura;
- i. PT. Kereta Api Indonesia;
- j. Perum Bulog;
- k. BPS Jawa Timur;
- l. PT. Delta Artha Bahari Nusantara;
- m. Pelabuhan khusus; dan/atau
- n. Stakeholder lain yang mencatat perdagangan Dalam Negeri di Jawa Timur.
BAB VII - DATA DAN INFORMASI
Pasal 17
Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c sampai dengan huruf e yang tugas pokok dan fungsinya berhubungan dengan barang kebutuhan pokok harus menyediakan dan melaporkan data produksi dan konsumsi setiap bulan.
BAB VII - DATA DAN INFORMASI
Pasal 18
Dinas Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c menyediakan dan melaporkan data produksi dan konsumsi Barang Kebutuhan Pokok hasil pertanian setiap bulan meliputi:
- a. beras;
- b. kedelai bahan baku tahu dan tempe;
- c. cabe;
- d. bawang merah;
- d. bawang putih; dan
- e. Jagung.
BAB VII - DATA DAN INFORMASI
Pasal 19
Dinas Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d menyediakan dan melaporkan data produksi dan konsumsi Barang Kebutuhan Pokok hasil peternakan setiap bulan yang meliputi:
- a. daging sapi;
- b. daging ayam ras; dan
- c. telur ayam ras.
BAB VII - DATA DAN INFORMASI
Pasal 20
Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e menyediakan dan melaporkan data produksi dan konsumsi barang kebutuhan pokok ikan segar yang meliputi:
- a. bandeng;
- b. kembung; dan
- c. tongkol/tuna/cakalang.
BAB VII - DATA DAN INFORMASI
Pasal 21
Setiap perusahaan yang memproduksi Barang Kebutuhan Pokok hasil industri di Jawa Timur wajib menyediakan dan melaporkan data produksi dan distribusi setiap bulan, yang meliputi:
- a. gula;
- b. minyak goreng; dan
- c. tepung terigu.
BAB VII - DATA DAN INFORMASI
Pasal 22
Penyampaian Laporan dan data sebagaimaan dimaksud dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 21 dikirimkan ke Satuan Administrasi Pangkal SIPDN paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.
MEKANISME PERTUKARAN DATA
BAB VIII - MEKANISME PERTUKARAN DATA
Pasal 23
Pertukaran dan pemanfaatan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan dengan cara:
- a. bagi instansi yang sudah memiliki sistem dilakukan melalui web service ; dan
- b. bagi instansi yang belum memiliki sistem dilakukan melalui email.
BAB VIII - MEKANISME PERTUKARAN DATA
Pasal 24
- (1) Setiap instansi yang melakukan pertukaran dan pemanfaatan data bongkar muat barang kebutuhan pokok, barang penting dan barang lainnya memiliki hak akses SIPDN.
- (2) Hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberkan dalam bentuk pemberian username dan password yang dikirim melalui surat elektronik (email) kepada instansi sumber data.
PEMBIAYAAN
BAB IX - PEMBIAYAAN
Pasal 25
Biaya penyelenggaraan SIPDN di Provinsi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan sumber pembiayaan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
KETENTUAN LAIN-LAIN
BAB X - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 26
Dalam hal SIPT Kementrian belum beroperasi maka sumber data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 yang menggunakan moda transportasi laut memperoleh data dengan mengoptimalkan pertukaran data dari instansi yang mencatat bongkar muat barang di Pelabuhan.
BAB X - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 27
Apabila SIPT Kementerian sudah beroperasi sumber data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 mengoptimalkan data yang bersumber dari SIPT Kementrian dimaksud
BAB XI
KETENTUN PENUTUP
BAB XI - KETENTUN PENUTUP
Pasal 28
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Penetapan: Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 28 Agustus 2017

Penandatangan: GUBERNUR JAWA TIMUR

Verifikasi: ttd. Dr. H. SOEKARWO

Penetapan: Diundangkan di Surabaya Pada tanggal 28 Agustus 20175 Mei an. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR Kepala Biro Hukum ttd Dr. HIMAWAN ESTU BAGIJO, SH, MH Pembina Utama Muda NIP. 19640319 198903 1 001 BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 46 SERI E.