PERATURAN BUPATI RI Nomor A56... Tahun 2016 tentang PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH (berlaku 4 Januari 2016)
Pembukaan
Menimbang a. bahwa untuk meningkatkan kinerja Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, semangat kerja pejabat atau pegawai Instansi Pengelola Pendapatan Daerah, dan pelayanan kepada masyarakat, perlu diberikan insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah:
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah: b.
Mengingat
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), 1 \_
- Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dhamasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348): 2.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3455): 3.
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049): 4.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 5.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578), 6.
Pemerntab
Negara Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5161),
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 201 1:
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang sistem dan prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain:
10. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Staf Ahli Kabupaten Pasaman Barat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2014:
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pasaman Barat, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2014:
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 14 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pasaman Barat, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2014:
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN
INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.
BAB !
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
2. Bupati adalah Bupati Pasaman Barat.
1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman Barat.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman Barat yang melaksanakan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. -Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah 5. sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan,
5. . Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada 4 Daerah yang terutang oleh orang prihadi atau badan yang bersifat memaksa
Pasal 2
Pemberian dan pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilaksanakan ## BAB il
INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
Bagian Kesatu Penerima Insentif
Pasal 3
- (1) Insentif diberikan kepada SKPD yang melaksanakan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah atas dasar pencapaian kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.
- (2) Insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 5 Yo (lima persen) dari rencana penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dalam APBD Tahun Anggaran berkenaan untuk tiap jenis pajak daerah dan retribusi daerah.
Bagian Kedua Pemberian Insentif
Pasal 4
- Pemberian insentif kepada instansi pelaksana pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dimaksudkan untuk meningkatkan : (1
- a. Kinerja instansi,
- c. Pendapatan daerah, dan
- b. Semangat kerja bagi pejabat atau pegawai instansi:
- d. Pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan
Pasal 5
- (1) Insentif secara proporsional dibayarkan kepada :
- b. Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah:
- a. Pejabat dan pegawai SKPD yang melaksanakan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan tanggung jawab masing-masing,
4. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah: ap
- e. Pihak lain yang membantu SKPD yang melaksanakan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.
6. . Pemungut pajak bumi dan bangunan yang ditugaskan oleh Instansi Pelaksana pemungutan pajak,
- (2) Pemberian Insentif kepada Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf b dan c dapat diberikan dalam hal belum diberlakukan ketentuan mengenai remunerasi di daerah. Oo
Pasal 6
Pejabat dan pegawai SKPD yang melaksanakan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri dari :
- b.Sekretaris dan Kepala Bidang yang terlibat langsung dalam pendataan, penetapan, penagihan dan pembukuan pelaporan:
- a. Kepala instansi pelaksana pemungutan:
- c. Para Kasubag dan/atau Kasi pada Sekretariat dan Bidang yang terlibat langsung dalam pendataan, penetapan, penagihan dan pembukuan pelaporan,
- c. Staf pada Subag dan/atau Seksi yang terlibat langsung dalam pengelolaan administrasi dan pemungutan PAD.
- d. Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran instansi pelaksana pemungutan:
Penerima insentif dan dengan
Me,
"
- (1) Pemberian insentif ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Perubahan target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah pada APBD, tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.
- (2) Target secara nominal ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD termasuk perubahannya.
BAB IV - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 9
Pemberian insentif untuk tahun anggaran berjalan dapat dibayarkan sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran Berjalan dan dilaksanakan ## BAB V KETENTUAN PENUTUP
BAB IV - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 10
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaan Insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati dan/atau keputusan kepala instansi pelaksana pemungut pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan kewenangan serta peraturan perundangundangan.
BAB IV - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 11
Peraturan Bupati ini berlaku sejak 4 Januari 2016.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Penetapan: Ditetapkan di ': Simpang Empat Pada tanggal': M Pebruun 2016

Penandatangan: BUPATI BARAT, H. SYAHIRAN | Pejabat | Tanggal | | | |-----------------|--------------|--------|----| | Sekd | 7 £ Dim... t | Paja | | | Ka Dispenda | 4 , . | | ( | | Sek.Dispenda | ay. 0 ik | 4 Hi 9 | N | | Kabid Penagihan | 13 - BTC | ai k | ' |

Penetapan: Diundangkan di Simpang Empat Pada tanggal M4 Tebar 2016

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT, BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2016 NOMOR :