PERATURAN BUPATI SALINAN  BANYUWANGI Nomor 73 Tahun 2016 tentang KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KEJA STAF AHLI BUPATI BANYUWANGI (berlaku 31 Oktober 2016)
Pembukaan
Menimbang
: bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 (lima) Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi, perlu menetapkan kedudukan, tugas dan fungsi serta tata kerja Staf Ahli dengan Peraturan Bupati
Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 Nomor 13).
M E M U T U S K A N
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA STAF AHLI BUPATI BANYUWANGI.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
- a. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuwangi ;
- b. Pemerintah Kabupaten, adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi ;
- c. Bupati, adalah Bupati Banyuwangi ;
- d. Sekretaris Daerah, adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi;
- e. Staf Ahli adalah tenaga yang ditugaskan untuk membantu Bupati dalam melaksanakan tugas yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil.
BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI Pasal 2
Pasal 2
- (1) Staf ahli berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah;
- (2) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Bupati sesuai keahliannya;
- (3) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 3 (tiga) Staf Ahli;
- (4) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari :
- a. Staf Ahli Bupati bidang Hukum, Pemerintahan dan Pembangunan;
- b. Staf Ahli Bupati bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;
- e. Staf Ahli Bupati bidang Ekonomi dan Keuangan.
BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI Pasal 2
Pasal 3
Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada pasal 2, mempunyai tugas di luar tugas perangkat daerah, yaitu :
- a. Bidang Hukum, Pemerintahan dan Pembangunan memberikan telaahan dan rekomendasi mengenani hukum, pemerintahan dan pembangunan;
- b. Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia memberikan telaahan dan rekomendasi mengenai kemasyarakatan dan sumber daya manusia;
- c. Bidang Ekonomi dan Keuangan memberikan telaahan dan rekomendasi mengenai ekonomi dan keuangan.
BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI Pasal 2
Pasal 4
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 3, Staf Ahli Bupati mempunyai tugas :
- a. merumuskan, menelaah dan mengkaji masalah-masalah sesuai dengan bidang tugasnya;
- b. memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis sesuai bidang tugasnya;
- c. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program-program pembangunan sesuai dengan bidang tugasnya;
BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI Pasal 2
Pasal 5
Pengangkatan dan pemberhentian Staf Ahli Bupati dilaksanakan oleh Bupati.
BAB IV - TATA KERJA Pasal 6
Pasal 6
- (1) Staf Ahli Bupati dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip konsultasi dan koordinasi dengan Perangkat Daerah;
- (2) Pelaksanaan tugas Staf Ahli Bupati dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
BAB V - KETENTUAN PENUTUP Pasal 7
Pasal 7
- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Staf Ahli Bupati Banyuwangi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Banyuwangi Pada Tanggal 31 Oktober 201 6

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI

Verifikasi: Ttd. Drs. H. SLAMET KARIYONO, M.Si. Pembina Utama Madya NIP. 19561008 198409 1 001 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2016 NOMOR 73 ## Pasal 8

Penandatangan: Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Penandatangan: Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku efektif mulai tanggal 1 Januari 2017.

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Penetapan: Ditetapkan di Banyuwangi

Penandatangan: Pada tanggal 31 Oktober 2016 BUPATI BANYUWANGI Ttd. H. ABDULLAH AZWAR ANAS