Unknown BUPATI TABALONG PROVINSIKALIMANTAN SELATAN PERATURANDAERAHKABUPATENTABALONG TENTANG PEMBENTUKANDANSUSUNANPERANGKATDAERAH DENGA Nomor 05 Tahun 2016 tentang PEMBENTUKANDANSUSUNANPERANGKATDAERAH DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA BUPATITABALONG, - bahwa untuk melaksanakan ketentuan (berlaku 23 September 2016)
Pembukaan
Menimbang
- Mengingat
BUPATI TABALONG PROVINSIKALIMANTAN SELATAN
PERATURANDAERAHKABUPATENTABALONG
NOMOR 05 TAHUN2016
TENTANG
PEMBENTUKANDANSUSUNANPERANGKATDAERAH
DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA
..
BUPATITABALONG,
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara RepubIik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
\..\_\_.-
Menetapkan
Dengan Persetujuan Bersama
DEWANPERWAKILAN RAKYAT DAERAHKABUPATEN TABALONG
dan
BUPATITABALONG
MEMUTUSKAN:
PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNANPERANGKAT DAERAH.
BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. \..\_\_.-. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai un sur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tabalong.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tabalong.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRDadalah adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong.
9. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabalong.
10. Sekretaris DPRDadalah Sekretaris DPRDKabupaten Tabalong.
11. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Tabalong.
12. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Tabalong.
13. Dinas adalah Dinas di lingkungan Pernerintah Kabupaten Tabalong.
14. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong.
15. Badan adalah Badan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong.
16. Kepala Badan adalah Kepala Badan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong,
17. Satuan Polisi Pamong Praja adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
18. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tabalong.
19. Kecamatan adalah bagian wilayah daerah yang dipimpin oleh Camat.
20. Camat adalah Camat dalam wilayah Kabupaten Tabalong.
21. Kelurahan adalah perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat yang dipimpin oleh Lurah.
'---"
22. Unit Pelaksana Teknis Dinas, yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional darr/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
23. Unit Pelaksana Teknis Badan, yang selanjutnya disingkat UPTB adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
BABII
PEMBENTUKAN DANSUSUNANPERANGKAT DAERAH
Pasa12
Pembentukan Perangkat Daerah dilakukan
Pasal 6
- (1) Selain UPTDsebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), terdapat UPTD di bidang kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
Pasal 8
- (1) Selain UPTDsebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), terdapat UPTD di bidang kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
- (2) Rumah sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
Pasa19
Pembentukan UPTDdan UPTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Pasal 10
Pada saat Peraturen Daerah ini mulai berlaku, UPTD dan UPTB yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang pembentukan UPTDdan UPTByang baru.
BABV STAFAHLI
Pasal 11
- (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh staf ahli.
- (2) Staf ahli berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1)berjumlah 3 (tiga) staf ahli.
- (4) Pengaturan lebih lanjut mengenai nomenklatur staf ahli, tugas dan hubungan kerja staf ahli dengan perangkat daerah akan diatur dengan Peraturan Bupati.
BABVI
KEPEGAWAIAN
Pasal 12
Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BABVII
PEMBIAYAAN
Pasal 13
Pembiayaan masing-masing perangkat daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
BABVIII KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 14
- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan
&lt;:&gt;
Politik, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundangundangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
- (2) Anggaran penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
Pasal 15
Perangkat Daerah yang rnelaksanakan sub Urusan Pemerintahan bidang Bencana, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya Perangkat Daerah baru yang melaksanakan sub urusan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 16
Perangkat Daerah tentang Rumah Sakit Umum Daerah H. Badaruddin Tanjung tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya Perangkat Daerah baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 17
Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah mi, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru
Pasal 19
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:
- a. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 13 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2014 Nomor 13 Tabalong, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2014 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 15 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04); dan
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 16 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05);
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 20
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong. H. ANANGSYAKHFIANI

Penetapan: Ditetapkan di Tanjung padatanggal 23 September 2016

Penandatangan: BUPATITA ALONG, H. ABDULMUTHALIBSANGADJI Diundangkan di Tanjung

Penandatangan: padatanggal 23 September 2016 ... SEKRETARISDAERAHKABUPATENTABALONG, LEMBARANDAERAHKABUPATENTABALONGTAHUN2016 NOMOR .Q5 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN: (141/2016) - d. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 16 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. ## Pasal20 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong.

Penetapan: Ditetapkan di Tanjung pada tanggal 23 September 2016

Penandatangan: BUPATITA ALONG, H. ANANGSYAKHFIANI

Penetapan: Diundangkan di Tanjung pada tanggal 23 September 016

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAHKABUPATENTABALONG, H. ABDULMUTHALIBSANGADJI LEMBARANDAERAHKABUPATENTABALONGTAHUN2016 NOMOR ·05 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN: (141/2016) - d. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 16 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. ## Pasal20 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong. H. ANANGSYAKHFIANI

Penetapan: Ditetapkan di Tanjung padatanggal 23 3eptember 2016

Penandatangan: BUPATIT AL NG,

Penetapan: Diundangkan di Tanjung padatanggal 23 September 2016

Penandatangan: SEKRETARISDAERAHKABUPATENTABALONG, H. ABDULMUTHALIBSANGADJI LEMBARANDAERAHKABUPATENTABALONGTAHUN2016 NOMOR .0.5 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN: (141/2016)
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURANDAERAH KABUPATENTABALONG
NOMOR
TAHUN 2016
TENTANG
## PEMBENTUKANDANSUSUNAN PERANGKATDAERAH
## I. UMUM
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada Daerah Kabupatenj Kota menyelenggarakan hak otonominya secara luas, nyata dan bertanggung jawab. Untuk mewujudkan keinginan tersebut, perlu didukung oleh pemerintahan yang profesional dan mempunyai semangat tanggung jawab yang besar sehingga dapat memikul tanggung jawab dan mampu menjalankan fungsinya. Oleh sebab itu, pendayagunaan aparatur pemcrintah ditempatkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari strategi, kebijakan dan program pembangunan daerah.
Sehubungan dengan itu, pendayagunaan aparatur pemerintah dilakukan melalui upaya penyempumaan dan pembinaan keseluruhan unsur administrasi yang pada pokoknya adalah penataan dan penyempumaan organisasi dan tata kerja. Penataan dan penyempurnaan organisasi yang dilakukan secara hemat dan teliti, merupakan modal dasar untuk mendukung penyelenggaraan fungsi pemerintahan serta dapat medorong dan memperlancar pelaksanaan pembangunan yang efektif, efisien, bersih dan bertanggung jawab.
Untuk melaksanakan penataan Perangkat Daerah didasarkan pada beberapa pertimbangan yaitu:
- a. urusan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah;
- b. karakteristik, potensi dan kebutuhan Daerah;
- c. kemampuan keuangan Daerah;
- d. ketersediaan sumber daya aparatur; dan
- e. pengembangan pola kerjasama antar Daerah danj atau dengan pihak ketiga.
sangat perlu Dalam penetapan susunan Perangkat Daerah memperhatikan prinsip-prinsip penataan, yaitu:
- a. prinsip kejelasan tujuan;
- b. Prinsip kemitraan dan pemberdayaan masyarakat;.
- c. prinsip pembagian tugas;
- d. prinstp koordinasi;
- e. prinsip keberlangsungan tugas;
- f. prinsip proporsionalitas;
- g. prinsip keluwesan;
- h. prinsip pendelegasian dan dan penyerahan wewenang;
1. prinsip rentang kendali;
- J. prinsip jalur dan staf;
- k. Prinsip Kejelasan dalam Pembagian; dan
- l. Prinsip Legalitas.
Berdasarkan pemikiran di atas, maka perlu Pemerintah Daerah melakukan penataan kembali perangkat daerah dengan harapan agar penyelenggaraan fungsi pemerintahan dan pembangunan dapat dilakukan secara efektif dan efesien sesuai dengan prinsip pemberian otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab.
Adapun Perangkat Daerah di Kabupaten Tabalong terdiri dari :
- a. Sekretariat Daerah.
- b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- c. Inspektorat.
- d. Dinas Daerah sebanyak 21 (dua puluh satu) Dinas termasuk Satuan Polisi Pamong Praja.
- e. Badan sebanyak 4 (empat) Badan.
- f. Kecamatan sebanyak 12 (dua belas) buah.
- g. Staf Ahli Bupati sebanyak 3 (tiga)Bidang.
## II. PASALDEMIPASAL
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup Jelas Pasa12 Cukup Jelas Pasal3 Cukup Jelas Pasal4 Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 5
Cukup Jelas Pasal6 Cukup Jelas Pasal7 Cukup Jelas Pasa18 Cukup Jelas Pasal9 Cukup Jelas Pasall0 Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 11
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 12
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 13
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 14
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 15
Cukup Jelas Pasal16 Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 17
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 18
Cukup Jelas Pasal19 Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 20
Cukup Jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2016 NOMOR.. £12 ...