PERATURAN BUPATI TANGGAMUS Nomor 01 Tahun 2017 tentang BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF (TKI) PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PER (berlaku 9 Januari 2017)
Pembukaan
Menimbang
:
BUPATI TANGGAMUS PROVINSI LAMPUNG
PERATURAN BUPATI TANGGAMUS NOMOR : 03 TAHUN 2017
TENTANG
BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF (TKI) PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN ANGGARAN 2017
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANGGAMUS,
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 01 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 03 Tahun 2007, perlu menetapkan besaran Tunjangan Komunikasi Insentif (TKI) Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang besaran Tunjangan Komunikasi Intensif (TKI) Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2017;
3. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
4. Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali tereakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 01 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanggamus (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2005 Nomor 07) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 03 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2007 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 12);
Menetapkan :
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 01 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2010 Nomor 48);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 11 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2016 Nomor 145, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 50);
15. Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 77 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2016 Nomor 392);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TANGGAMUS TENTANG BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF (TKI) PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN ANGGARAN 2017
Pasal 1
Ketentuan Umum
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Kabupaten adalah Kabupaten Tanggamus.
2. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tanggamus.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tanggamus.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Tanggamus.
7. Seketaris Daerah adalah Seketaris Daerah Kabupaten Tanggamus.
8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus.
9. Pimpinan DPRD adalah ketua dan Wakil- Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Tanggamus
10. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaanya sebagai Anggota DPRD dan telah mengucapkan sumpah /janji
Pasal 2
Tunjangan Komunikasi Intensif adalah tunjangan yang diberikan Kepada Pimpinan dan anggota DPRD dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan anggota DPRD
Pasal 3
- (1) Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah) per bulan;
- (2) Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan Satu Tahun Anggaran (dua belas bulan) dan dibayarkan setiap bulan terhitung sejak bulan Januari sampai dengan Desember 2017.
Pasal 4
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanggamus.

Penetapan: Ditetapkan di Kota Agung pada tanggal 09 Januari 2017

Penandatangan: WAKIL BUPATI TANGGAMUS, Dto. SAMSUL HADI

Penetapan: Diundangkan di Kota Agung pada tanggal 09 Januari 2017 Plt.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN, Dto. ## ANDI WIJAYA BERITA DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2017 NOMOR 398

Penandatangan: KEPALA BAGIAN HUKUM