UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 22 Tahun 1964 tentang PERUBAHAN DAN TAMBAHAN ORDONANSI PAJAK PERSEROAN 1925 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang : bahwa data rangka mengusahakan keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran Negara dengan menaikkan penghasilan Negara sesuai dengan pasal 31 Deklarsi Ekonomi tertanggal 28 Maret 1963 dianggap perlu untuk merubah dan menyesuaikan Ordonansi Pajak perseroan 1925 dengan kebijaksanaan Pemerintah jangka pendek di bidang ekonomi dan keuangan;
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat 1 dan pasal 23 Undang-undang Dasar;
2. Ordonansi Pajak Perseroan 1925, sebagaimana telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang No. 24 Prp tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 141);
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong;
Memutuskan :
Menetapkan : Undang-undang tentang perubahan dan tambahan Ordonansi Pajak Perseroan 1925.
Pasal 1
Ordonansi Pajak Perseroan 1925, sebagaimana telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang No. 24 Prp tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 141) diubah dan ditambah sebagai berikut:
- I. Pasal 4 ditambah dengan satu ayat, ayat (7) yang berbunyi sebagai berikut:
2. "(7) Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan dapat mengadakan peraturan tentang penghitungan laba-kenapajak cabang-cabang perusahaan tertentu
- (1) Sambil menanti diadakan ketentuan yang mengatur cara penetapan iuran koperasi kepada Negara maka laba badanbadan koperasi mengenai tahun-buku-tahun-buku setelah masa seperti yang dimaksud pada pasal 1a huruf c Ordonansi ini, dikenakan pajak menurut tarip di bawah ini:
| Keuntungan yang dikenakan pajak, yang | jumlahnya, | sekedar | Keuntungan yang dikenakan pajak, yang | Keuntungan yang dikenakan pajak, yang | Persentase pemungutan |
|-----------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|
| | Rp. 1.000.000,- dan kurang | Rp. 1.000.000,- dan kurang | Rp. 1.000.000,- dan kurang | Rp. 1.000.000,- dan kurang | 5% |
| lebih dari | " | 1.000.000,- s/d Rp. | 5.000.000,- | | 10% |
| " | " | " 5.000.000,- | " " | 10.000.000,- | 15% |
| " | " | " 10.000.000,- | " | " | 20% |
- (2) Pada saat berlakunya ketentuan yang mengatur cara penetapan iuran koperasi kepada negara, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini akan berlaku peraturan yang ditetapkan bersama oleh Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan dan Menteri Transmigrasi dan Koperasi tentang penyelesaian penetapan dan penagihan mengenai ketetapanketetapan dari tahun-buku-tahun-buku yang lampau dan tahunbuku yang sedang berjalan.
- (3) Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan dengan persetujuan Menteri Transmigrasi dan Koperasi berwenang untuk menunjuk suatu badan koperasi sebagai badan yang dikenakan pajak perseroan dengan mematrapkan tarip sebagaimana ditentukan dalam pasal 10".
VI. Pasal 22 ayat (1) diubah dan dibaca:
- "(1) Ketetapan pajak ditetapkan oleh Kepala Inspeksi Keuangan secepat mungkin sesudah akhir tahun buku atau tahun takwim".
- VII. Pasal 24 seluruhnya diubah dan dibaca sebagai berikut:
- "(1) Sambil menunggu ketetapan pajak seperti dimaksud dalam pasal 22 maka oleh Kepala Inspeksi Keuangan dikenakan ketetapan pajak sementara untuk tahun-buku atau tahun-takwim yang berjalan, menurut perkiraan yang berdasar dan
Pasal 2
Pelaksanaan selanjutnya diatur oleh Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan.
Pasal 4
2. "(7) Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan dapat mengadakan peraturan tentang penghitungan laba-kenapajak cabang-cabang perusahaan tertentu
- (1) Sambil menanti diadakan ketentuan yang mengatur cara penetapan iuran koperasi kepada Negara maka laba badanbadan koperasi mengenai tahun-buku-tahun-buku setelah masa seperti yang dimaksud pada pasal 1a huruf c Ordonansi ini, dikenakan pajak menurut tarip di bawah ini:
| Keuntungan yang dikenakan pajak, yang | jumlahnya, | sekedar | Keuntungan yang dikenakan pajak, yang | Keuntungan yang dikenakan pajak, yang | Persentase pemungutan |
|-----------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|
| | Rp. 1.000.000,- dan kurang | Rp. 1.000.000,- dan kurang | Rp. 1.000.000,- dan kurang | Rp. 1.000.000,- dan kurang | 5% |
| lebih dari | " | 1.000.000,- s/d Rp. | 5.000.000,- | | 10% |
| " | " | " 5.000.000,- | " " | 10.000.000,- | 15% |
| " | " | " 10.000.000,- | " | " | 20% |
- (2) Pada saat berlakunya ketentuan yang mengatur cara penetapan iuran koperasi kepada negara, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini akan berlaku peraturan yang ditetapkan bersama oleh Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan dan Menteri Transmigrasi dan Koperasi tentang penyelesaian penetapan dan penagihan mengenai ketetapanketetapan dari tahun-buku-tahun-buku yang lampau dan tahunbuku yang sedang berjalan.
Pasal 10
- (3) Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan dengan persetujuan Menteri Transmigrasi dan Koperasi berwenang untuk menunjuk suatu badan koperasi sebagai badan yang dikenakan pajak perseroan dengan mematrapkan tarip sebagaimana ditentukan dalam pasal 10".
Pasal 11
- (1) Sambil menanti diadakan ketentuan yang mengatur cara penetapan iuran koperasi kepada Negara maka laba badanbadan koperasi mengenai tahun-buku-tahun-buku setelah masa seperti yang dimaksud pada pasal 1a huruf c Ordonansi ini, dikenakan pajak menurut tarip di bawah ini:
| Keuntungan yang dikenakan pajak, yang | jumlahnya, | sekedar | Keuntungan yang dikenakan pajak, yang | Keuntungan yang dikenakan pajak, yang | Persentase pemungutan |
|-----------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|
| | Rp. 1.000.000,- dan kurang | Rp. 1.000.000,- dan kurang | Rp. 1.000.000,- dan kurang | Rp. 1.000.000,- dan kurang | 5% |
| lebih dari | " | 1.000.000,- s/d Rp. | 5.000.000,- | | 10% |
| " | " | " 5.000.000,- | " " | 10.000.000,- | 15% |
| " | " | " 10.000.000,- | " | " | 20% |
- (2) Pada saat berlakunya ketentuan yang mengatur cara penetapan iuran koperasi kepada negara, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini akan berlaku peraturan yang ditetapkan bersama oleh Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan dan Menteri Transmigrasi dan Koperasi tentang penyelesaian penetapan dan penagihan mengenai ketetapanketetapan dari tahun-buku-tahun-buku yang lampau dan tahunbuku yang sedang berjalan.
- (3) Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan dengan persetujuan Menteri Transmigrasi dan Koperasi berwenang untuk menunjuk suatu badan koperasi sebagai badan yang dikenakan pajak perseroan dengan mematrapkan tarip sebagaimana ditentukan dalam pasal 10".
Pasal 22
- "(1) Ketetapan pajak ditetapkan oleh Kepala Inspeksi Keuangan secepat mungkin sesudah akhir tahun buku atau tahun takwim".
Pasal 24
- "(1) Sambil menunggu ketetapan pajak seperti dimaksud dalam pasal 22 maka oleh Kepala Inspeksi Keuangan dikenakan ketetapan pajak sementara untuk tahun-buku atau tahun-takwim yang berjalan, menurut perkiraan yang berdasar dan
Pelaksanaan selanjutnya diatur oleh Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan.
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkannya dan untuk pertama kalinya dilakukan terhadap pengenaan pajak perseroan mengenai tahun-buku yang berakhir sesudah tanggal 30 Juni 1964.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam LembaranNegara Republik Indonesia.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Disahkan di Jakarta pada tanggal 25 Nopember 1964. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd SUKARNO

Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 Nopember 1964. SEKRETARIS NEGARA, ttd MOHD. ICHSAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1964 NOMOR 113
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
UNDANG-UNDANG No. 22 TAHUN 1964
## TENTANG
## PERUBAHAN DAN TAMBAHAN ORDONANSI PAJAK PERSEROAN 1925.
## UMUM.
Hingga kini pemungutan pajak perseroan masih merupakan suatu pemungutan kemudian, yaitu bahwa pajak perseroan ini baru ditetapkan dan dibayar sesudah tahun-buku wajib pajak berakhir. Demikian itu mengakibatkan terlambatnya pemasukan uang Negara berupa pajak yang sudah menjadi hak Negara sedangkan untuk wajib-pajak acapkali timbul kesukaran-kesukaran untuk membayar pajaknya sekaligus.
Bahagian laba yang terbentuk tiap-tiap hari selama tahun-buku dan yang sesungguhnya sudah harus dimiliki Negara dapat dipergunakan sekurang-kurangnya untuk memperkuat posisi Kas Negara.
Ada kalanya uang Negara tersebut dipergunakan kearah yang sama sekali berlawanan dengan kebijaksanaan Pemerintah jangka pendek di bidang ekonomi dan keuangan seperti untuk spekulasi. Oleh karena itu peraturan ini dimaksudkan untuk merobah sistim pemungutan kemudian menjadi sistim pemungutan yang harus dibayar pada waktu-waktu laba diperoleh atau yang disebut sistim "pay as you go".
Di samping itu untuk memupuk dan mempertinggi rasa kesosialan maka pemberian sumbangan-sumbangan kepada badan-badan tertentu yang berkedudukan di dalam Negeri, diperkenankan dikurangkan dari laba-kena-pajak dalam batas-batas tertentu pula.
Kesempatan ini juga dipergunakan untuk sekedar menyesuaikan istilah-istilah lama dengan istilah-istilah yang berlaku sekarang.
## PASAL DEMI PASAL.
## I.
PENJELASAN
Pasal 4
Untuk cabang-cabang perusahaan tertentu seperti perusahaan ekspor oleh Pemerintah diberi bermacam-macam fasilitas sebagai perangsang, sehingga perhitungan labanya berdasarkan ketentuan- ketentuan dalam pasal-pasal 3 sampai dengan 5 Ordonansi Pajak Perseroan sukar dilakukan. Seringkali perusahaan-perusahaan yang dimaksudkan tadi menyampaikan kepada yang berwajib neraca dan perhitungan laba-rugi, yang menunjukkan rugi, padahal sebenarnya tidak sedikit keuntungan yang telah diperolah oleh mereka itu dengan penggunaan devisa yang didapat melalui perangsang overprice dan berbagai-bagai bentuk fasilitas lainnya ataupun dari jatah bahan-bahan baku yang diperuntukkan bagi perindustrian. Adalah terlalu banyak macam ragamnya cara memperoleh keuntungan dari fasilitas-fasilitas Pemerintah untuk diperincikan di sini. Tetapi dalam neraca dan perhitungan laba-rugi keuntungankeuntungan yang diperoleh secara demikian jarang sekali disebut. Untuk meng