PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA Nomor 1 Tahun 2012 tentang GARA PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA NOMOR: o8 TAHUN 2012 TENT ANG STANDAR BIAYA KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2012 BUPATI MINAHASA TENGGARA, - a. bahwa dalam rangka menyeragamkan standar biaya di seluruh SKPD se-Kabupaten Minahasa Tenggara; - b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI MINAHASA TENGGARA
PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA NOMOR: o8 TAHUN 2012
TENT ANG
STANDAR BIAYA KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2012
BUPATI MINAHASA TENGGARA,
- a. bahwa dalam rangka menyeragamkan standar biaya di seluruh SKPD se-Kabupaten Minahasa Tenggara;
- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati Minahasa Tenggara
3. 1 . Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik I ndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik I n donesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pernerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 1 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik I ndonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 82, Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 );
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negera/Lembaga (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1 5 2 , Tarnbahan Lembaran Negara Republik I ndonesia Nornor 5178),
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 3 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Oaerah;
Memperhatikan
Menetapkan
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.06/2007 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2008 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
3. 1 0 . Peraturan Menteri Keuangan Nomor 02/PMK.06/2008 tentang Penilaian Barang Milik Negara;
4. 1 1 . Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun Anggaran 2012;
5. 1 2 . Peraturan Bupati Minahasa Tenggara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun Anggaran 2012.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.02/2011 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2012;
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA TAHUN ANG GARAN 2012
SABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalarn Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :
- 1 . Standar Biaya adalah satuan biaya yang ditetapkan sebagai acuan penghitungan kebutuhan anggaran dalam Rencana Kerja dan Anggaran SKPD Kabupaten Minahasa Tenggara, baik berupa Standar Biaya Masukan maupun Standar Biaya Keluaran.
2. Standar Biaya Masukan adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang digunakan untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan.
3. Standar Biaya Keluaran adalah besaran biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan sebuah keluaran kegiatan yang merupakan akumulasi biaya komponen masukan kegiatan.
4. Harga Satuan adalah nilai suatu barang yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.
5. Tarif adalah nilai suatu jasa yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.
6. l ndeks Biaya Masukan adalah satuan biaya yang merupakan gabungan beberapa barang/jasa masukan untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.
7. l ndeks Biaya Kel'uaran adalah satuan biaya yang merupakan gabungan biaya komponen masukan kegiatan yang membentuk biaya keluaran kegiatan.
8. Total Biaya Keluaran adalah besaran biaya dari satu keluaran tertentu yang merupakan akumulasi biaya komponen masukan kegiatan.
Pasal 2
Standar Biaya Tahun Anggaran 2012 terdiri atas :
- a. Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2012; dan
- b. Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2012.
STANDAR BIAVA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2012
BAB II - Pasal3
Pasal 3
- ( 1 ) Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2012 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a berfungsi sebagai pedoman bagi SKPD untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan dalam Rencana Kerja dan Anggaran SKPD berbasis kinerja Tahun Anggaran 2012.
- (2) Selain berfungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ). dalam rangka pelaksanaan kegiatan, Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2012 dapat berfungsi sebagai :
- a.
- batas tertinggi; atau
- b. estimasi
- (3) Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2012 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2012 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 1 yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## STANDAR BIAYA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2012

## PASAL4

- ( 1 ) Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2012 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b berfungsi untuk menghitung biaya keluaran kegiatan SKPD dalam Rencana Kerja dan Anggaran SKPD berbasis kinerja Tahun Anggaran 2012.
- (2) Keluaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) bersifat berulang, jenis dan satuan keluarannya jelas dan terukur.
- (3) Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2012 dapat berupa l ndeks Biaya Keluaran atau Total Biaya Keluaran.
- (4) Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2012 ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan tersendiri.
- (5) Selain berfungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka perencanaan anggaran, Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2012 dapat berfungsi sebagai referensi:
- a. penyusunan prakiraan maju; dan I atau
- b. bahan penghitungan pagu indikatif SKPD Tahun Anggaran 2013.
- (6) Ketentuan l ebih l anjut mengenai tata cara penyusunan Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2012 diatur dengan Peraturan Daerah.

## Pasal 5

- ( 1 ) Dalam hal satuan biaya yang dibutuhkan untuk menyusun Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2012 tidak tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati i n i , S K P D dapat menggunakan satuan biaya lain yang disertai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani oleh pengguna anggaran I kuasa pengguna anggaran.
- (2) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) merupakan bentuk pertanggungjawaban pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran atas penggunaan satuan biaya l ainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ).

..

- (3) Format Surat F\:1 nyataan Tanggung Jawab r·.t1utlak sebaga,mana dimaksud pada ayat ( 1 ) adalah sebaq .unana tercantum dalam t. a mptran 1 1 1 yang tidak terpisahk 1 1 1 dari Peraturan Bupati in1

BAB IV

KE 1 1 :: N T U A N P E N U T UP

## Pasal6

Peraturan Bupati mi 111ul;11 berlaku pada tanggal diundanqk..».

Agar setiap oran: 1 r nengetahuinya, rnerneru .iahkan pengundangan Perauu .in Bupati i n i dengan penernp.uannya dalam Serita Oaerah Kc1hupaten Minahasa Tenggara.

Ductapkan di

Ratahan 2012

P:1da Tanggal 2.o ��cu,·

BUP�TkMlNAHASA TENGGARA, ,&gt;-----: ________________ . F , \\ '


## Tembusan:

- 1 . Ketua DPRD Kabupaten Minahasa Teriqqara
2. Sekretaris Daerah Minahasa Tenggara
3. Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Minahasa Tenggara
4. l nspektur Kabupaten Minahasa Tenggara
5. Arsip .

## OAFTAR ISi STANDAR BIAYA MASUKAN TAHLJN ANGGARAN 2012

| NO | URAIAN | HALAr.1AN |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| ( 1 ) | (2) | ( : l J |
| 1 | HONORARIUM PENGANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN | |
| 2 | HONORARIUM NARASUMBER SEMINAR I RAKOR I SOSIALISASI I DISEMINASI | |
| 3 | HONORARIUM PENYULUH NON PEGAWAI NEGERI | |
| 4 | HONORARIUM SATPAM, PENGEMUDI, PETUGAS KEBERSIHAN, OPERATOR KOMPUTER I TENAGA IT DAN PRAMUBAKTI | 2 |
| 5 | HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN | ;, |
| 6 | HONORARIUM SEKRETARIAT TIM PELAKSANA LAPANGAN | ' ' |
| 7 | SATUAN BIAYA UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR | |
| | PENJELASAN | |
| 1 | HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN | ,, ,· , |
| 2 | HONORARIUM NARASUMBER SEMINAR I RAKOR I SOSIALISASI I DISEMINASI | : ") |
| 3 | HONORARIUM PENYULUH NON PEGAWAI NEGERI | |
| 4 | HONORARIUM SATPAM, PENGEMUDI, PETUGAS KEBERSIHAN, OPERATOR KOMPUTER I TENAGA IT DAN PRAMUBAKTI | |
| 5 | HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN | ,: |
| 6 | HONORARIUM SEKRETARIAT TIM PELAKSANA LAPANGAN | ,: |
| 7 | SATUAN BIP,YA UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR | 'I |
| | LAMPIRAN l l | |
| | SATUAN BIJ\YA KONSUMSI RAPAT | |
| 2 | SATUAN BIAYA SUKU CADANG, JASA SERVICE DAN JASA PERIZINAN | , . ., |
| 3 | SATUAN BIAYA BBM | I ,., |
| 4 | SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN | |
| | PENJELASAN | |
| | SATUAN 811\YA KONSUMSI RAPAT | 6 |
| 2 | SATUAN BIAYA SUKU CADANG, JASA SERVICE DAN JASA PERIZINAN | ( . |
| 3 | SATUAN BIJ\YA BBM | L |
| 4 | SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN | r. |
| | LAMPIRAN Ill | |
| | SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK | |

## STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2012 YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI

(dalam rupiah)

--·

----

---

--·

. .

-------

-

| NO | URAIAN | - SATUAN | i---E3�AYf, TA--! I 2012 ' ·j-----· - |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------|
| ( 1 ) -- | - ·---· ·-·-· -- -·- - - . --- . ·-·-···· . . -· (2) ------- ·- - -·- | (3) | . . ( 41 |
| 1 | HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN | | I I |
| | 1 . 1 . PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK) | | |
| | a Nilai pagu belanja langsung s d Rp 500 juta b Nilai pagu belanja langsung d1 atas Rp'.,00 ;uta s d | OB | 1.250 000 |
| | Rp7�0 JU!a c Nilai pagu belanja langsung d: atas f�p /50 juta s d | OB | 1.500 000 |
| | Rp 1 miliar | OB | 1 750 uoo |
| | d Nilai pagu belanja langsung d: atas Rp 1 rruhar | OB | 2 000 CJOO |
| | 1 . 2 BENDAHARA PENGELUARAN | | |
| | a N1lai pagu belan;a langsung s d Rp 500 juta | OB | 1.000 000 |
| | b Nilai pagu belanja langsung di atas Rp500 juta s.o Rp750 juta | OB | 1 250 000 |
| | c Nila, paqu belanja langsung d1 atas Rp/50 juta s d Rp 1 miliar | OB | 1 500 000 |
| | d Nilai pagu belanja langsung d1 atas Rp 1 miliar | OB | 1.750 000 |
| | 1 .3 STAF PENGELOLA/BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU/PETUGAS PENGELOLA ADMINISTRASI BELANJA PEGAWAI (PPABP) | | |
| | a Nilai pagu betania langsung s d Rp 500 juta b Nila, pagu belanja langsung d: atas Rp500 juta s d | OB | 750 ooo |
| | Rp750 juta C. Nila1 pagu belanja langsung di atas Rp750 juta s d. | OB | 1 000 000 |
| | Rp 1 miliar | OB | 1.250 000 |
| | d. N1la1 pagu belanja langsung di atas Rp 1 miliar | OB | 1.500 000 |
| | 1 .4 PENYIMPAN I PENGURUS BARANG | OB | 500 000 |
| 2 | HONORARIUM NARASUMBER SEMINAR/RAKOR/SOSIALISASI/DISEMINAS�/ASISTENSI | | |
| | 2 . 1 . Narasumber/Pembahas/Tenaga Ahli | OK | 5.000.000 |
| | 2.2 Moderator | OK | 2.000.000 |
| 3 | HONORARIUM PENYULUH NON PEGAWAI NEGERI | | |
| | 1 . SL.TA | OB | 1.750.000 |
| | 3. 3.2. Sarjana Muda | OB | 1.900.000 |
| | 3.3. Sarjana | OB | 2.100 000 |
| | 34. Master (S.2) | OB | 2.300.000 |

I

| 4 | HONORARIUM SATPAM, PENGEMUDI, PETUGAS KEBERSIHAN, OPERATOR KOMPUTER I TENAGA IT DAN | HONORARIUM SATPAM, PENGEMUDI, PETUGAS KEBERSIHAN, OPERATOR KOMPUTER I TENAGA IT DAN | | |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
| | 4.1. | Satpam dan Pengemudi | OB | 1.250.000 |
| | 4.2. | Operator Komputer I Tenaga IT | OB | 1.500.000 |
| | 4.3. | Petugas Kebersihan dan Pramubakti | OB | 1.000.000 |
| 5 | HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN | HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN | | |
| | 5.1. | Penanggung Jawab I Pembina | OK | 6.000.000 |
| | 5.2. | Pengarah | OK | 5.000.000 |
| | 5.3. | Ketua | OK | 4.000.000 |
| | 5.4. | Wakil Ketua | OK | 3.500.000 |
| | 5.5. | Sekretaris | OK | 3.000.000 |
| | 5.6. | Wakil Sekretaris | OK | 2.500.000 |
| | 5.7. | Bendahara | OK | 2.000.000 |
| | 5.8. | Anggota | OK | 1.500.000 |
| 6 | HONORARIUM SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN | HONORARIUM SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN | | |
| | 6.1. | Sekretariat | OK | 1.000.000 |
| | 6.2. | Notulis | OK | 1.500.000 |
| 7 | SATUAN BIAVA UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR | SATUAN BIAVA UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR | | |
| | 7.1. | UANG LEMBUR | | |
| | | a. Non PNS | OJ | 6.500 |
| | | b. Golongan I | OJ | 7.500 |
| | | c. Golongan I I | OJ | 10 000 |
| | | d. Golongan I l l | OJ | 12.500 |
| | | e. Golongan IV | OJ | 15.000 |
| | 7.2. | UANG MAKAN LEMBUR | | |
| | | a. Golongan I dan I I I Non PNS | Orang | 25.000 |
| | | b. Golongan I l l | Orang | 27.000 |
| | | c. Golongan IV | Oran | 29.000 |

## PENJELASAN

----·--·--

## STANOAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2012 YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI

- 1 . Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan

Pengelola keuangan pada setiap satuan kerja, diberi honorarium berdasarkan besaran pagu yang dikelola, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Oalam hal terdapat kegiatan l okasinya berjauhan dengan tempat kedudukan Bendahara Pengeluaran dan/atau beban kerja bendahara pengeluaran sangat berat, pimpinan SKPD atau pejabat yang diberi kuasa dapat mengangkat satu atau l ebih bendahara pengeluaran, pembantu guna kelancaran pelaksanaan kegiatan. Honorarium bendahara pengeluaran pembantu diberikan mengacu pada honorarium staf pengelola keuangan sesuai dengan dana yang dikelolanya
- b. Jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola.
2. Honorarium Narasumber Seminar/Rakor/Sosialisasi/Diseminasi/Asistensi

Honorarium narasumber diberikan kepada pegawai negeri/non-pegawai neqen yang memberikan inforrnasi/pengetahuan kepada pegawai negeri lainnya/masyarakat.

Honorarium narasumber pegawai negeri dapat diberikan dengan ketentuan:

- a) Berasal dari luar lingkup unit eselon II penyelenggara;
- b) Berasal dari lingkup unit eselon II penyelenggara sepanjang peserta yang. menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari l u a r l i n g k u p unit eselon I I berkenaan/masyarakat.

Oalam hal narasumber melakukan perjalanan dinas, narasumber dapat diberikan uang harian perjalanan dinas dan honorarium selaku narasumber.

3. Honorarium Penyuluh Non-Pegawai Negeri

Honorarium diberikan kepada non-peqawai negeri yang ditunjuk untuk melakukan penyuluhan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

4. Honorarium Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, Operator Komputer I Tenaga IT dan Pramubakti

Satuan biaya honorarium diperuntukan bag, non-pegawai negeri yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan sesuai dengan tugas fungsinya, berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang/kontrak kena Untuk Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, Operator Komputer I Tenaga IT dan Pramubakti dengan melalui jasa l pihak ketiga/diborongkan, alokasi honorarium dapat ditambah paling banyak sebesar I 1 5 % (lima belas persen) dari satuan biaya, besaran tersebut tidak termasuk seraqarn · dan perlengkapan. · · ---·-·-------····-··· --· ---··--· . . ..·. ---··--····· -�---·-··----·· . . .

l

I

i

i

-------·-·-·- ----

····-·

-------------

## 5. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium tim pelaksana kegiatan dapat diberikan kepada pegawai negeri atau non pegawai yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan berdasarkan surat keputusan Bupati.

Ketentuan pembentukan tim adalah sebagai berikut:

- a) Mempunyai keluaran (ouput) jelas dan terukur;
- b) Bersifat koordinatif yang mengharuskan untuk mengikutsertakan satuan kerja/eselon II lainnya;
- c) Bersifat temperer, pelaksanaannya perlu diprioritaskan atau di luar jam kerja:
- d) Merupakan perangkapan fungsi atau tugas tertentu kepada pegawai negeri di samping tugas pokoknya sehari-hari;
- e) Dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.
- f) Susunan Tim Pelaksana melibatkan minimal 3 SKPD

## 6. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium diberikan kepada pegawai negeri/non-pegawai negeri yang diberi tugas untuk melaksanakan tugas administratif yang berfungsi untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat hanya dapat dibentuk untuk menunjanq tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Bupati.

## 7. Satuan Biaya Uang Lembur dan Uang Makan Lembur

Uang Lembur merupakan kompensasi bagi pegawai negeri yang melakukan kerja lembur berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang.

Kerja lembur adalah bekerja di luar jam kerja I waktu kerja normal yang telah ditetapkan o\eh setiap lnstansi I kantor pemermtah.

Besaran satuan biaya uang makan lembur untuk Golongan I l l dan IV sudah memperhitungkan pajak penghasilan.

## STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2012 YANG BERFUNGSI SEBAGAI ESTIMASI

( dalam rupiah)

| URAIAN | SATUAN | ------··- - BIAYJ\ TA 2012 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| (2) - . -- ... -·· . . | (3) | (4) |
| KEPERLUAN SEHARI-HARI | | |
| 1 . 1 Saluan Kerja di Dalam Neger1 yang Memil1k1 sarnpai | Pakel/Tahun | ,1,1 000 000 |
| dengan 40 pegawai 1 .2 Satuan Kerja di Dalam Negeri yang Memiliki lebih can 40 pegawai | Orang/Tahun | 1 100 000 |
| SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT | | |
| 2. 1 Prasmanan | | |
| a. Prasmanan Makan | Orang/Kali | 50 000 |
| b. Prasrnanan Snack | Orang/Kali | 22 500 |
| 2.2 Makanan Kotak | | |
| a Makanan Kotak - Makan | Orang/Kali | 40 000 |
| b Makanan Kotak - Snack | Orang/Kali | 1 5 000 |
| ATUAN BIAYA PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL | | |
| ENDARAAN DINAS | | |
| 3 1 Kendaraan Bermotor | | |
| a. Kencaraan Pejabat Negara | Urut/Tahun | JS 220 000 |
| r Kendaraan Pejabat Eselon I I | Un1t/Tahun | 1 Cj 780 000 |
| c Kenoaraan Roda 6 | Urut/Tabun | )0 280 000 |
| d. Kendaraan Operasional Lapangan (Ouublo | | |
| Geroetv; | Un1t/Tahun | n 620 000 |
| e Kendaraan Roda 4 | Urut/Tahun | 1 8 470 000 |
| f Kendaraan Roda 2 | Un1t/Tahun | 3 240 000 |
| g. Kendaraan Patroli Jalan Raya Roda 4 | Unit/Tahun | t.O 300 000 |
| h Kendaraan Patroli Jalan Raya Roda 2 mesin | | |
| sampai dengan 250cc | Unit/Tahun | 1 0 800 000 |
| Kendaraan Patroli Jalan Raya Roda 2 rnesm 7S0cc atau lebih | Un1t/Tahun | 32 000 000 |
| 3.2 Speedboat | Unit/Tahun | 1 7 000 000 |
| ATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR | | |
| 4 . 1 lnvenlaris Kantor | | |
| | Pegawai/Tahun | 55 000 |
| 4.2 Personal Kompuler | Unit/Tahun | 500 000 |
| 4.3 Printer | Unit/Tahun | 475000 |
| 4.4 AC Split | Unit/Tahun | 420 ooo |
| 4.5 Gensel lebih kecil dari 50 KVA | Unit/Tahun | 5 346 000 |
| 4.6 Gensel 75 KVA | Unit/Tahun | 6 4 1 3 . 0 0 0 |
| 4.7 Gensel 100 KVA | Unit/Tahun | 7 535 000 |
| 4.8 Gensel 125 KVA | Unit/Tahun | 7 997 000 |
| 4.9 Genset 150 KVA | Urut/Tahun | 9 845 000 |
| 4. 10 Gensel 175 KVA | Unit/Tahun | 10 989 000 |
| 4 . 1 1 Gensel 200 KVA | Unit/Tahun | 1 1 770.000 |
| 4 . 1 2 Gensel 250 KVA | Unit!Tahun | 1 2 458 600 |
| 4 . 1 3 Gensel 275 KVA | Unit/Tahun | 1 3 189 000 |
| 4. 14 Gensel 300 KVA | Unit/Tahun | 1 5 554 000 |
| 4 .15 Gensel 350 KVA | Unit/Tahun . ··--------···-· | 1 7 039.000 |

I

I

!

I

I

I

'

···-

[


··-

Unit/Tahun Unit/Tahun

-

I -

-

-

1 9 0 1 9 0 0 0

/:l 584 000

. ...

## 5 SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN

| | | | | (dalarn rupiah) |
|-------|-----------------|------|-----------------|-------------------|
| NO | JENIS KENDARAAN | Pl:R | BIAYA TA 2 01 2 | |
| ( 1 ) | (2) | (3) | (3) | |
| | Mobil Sedan | | 1 500 000 | |
| 2 | Mobil Station | | 750 000 | |
| 3 | Mobil Pick Up | | 400 000 | |
| 4 | Bus Roda Ernpat | Hari | 700.000 | |
| 5 | Bus Roda Enam | Han | 1.500.000 | |

.,

•

## PENJELASAN

## STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2012

## YANG BERFUNGSI SEBAGAI ESTIMASI

## 1 . Satuan Biaya Keperluan Sehari-hari Perkantoran

I

Satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya keperluan l sehari-hari perkantoran yang terkait dengan jumlah pegawai berupa barang habis ! pakai yang secara l a n gsung menunjang tugas fungsi dan untuk memenuhi I kebutuhan minimal agar suatu kantor dapat rnemberikan pelayanan secara i optimal, tercliri dari alat tulis, barang cetak, alat-alat rumah tangga, langganan surat kabar/berita/majalah, dan air minum pegawai.

Satuan kerja yang memiliki sampai dengan 40 (empat puluh) pegawai, dapat ! mengalokasikan paling banyak Rp. 44.000,000 (empat puluh empat juta rupiah) 1 ' per tahun. Sementara itu, satuan kerja yang rnemiliki lebih dari 40 (empat puluh) i pegawai dapat mengalokasikan sesuai dengan indeks dikalikan dengan jurnlah ! , I peqawai

## 2, Satuan Biaya Konsumsi Rapat

Satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan ! konsumsi makanan termasuk minuman dan kudapan untuk rapat I perternuan : yang diselenggarakan di kantor.

## 3, Satuan Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Dinas

Satuan biaya pemeliharaan dan operasional digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya. Satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar minyak i dan biaya pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), i

## 4. Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor

Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor digunakan untuk mernpertahankan · barang inventaris/peralatan dan mesin lainnya agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik).

Untuk biaya pemeliharaan genset belum termasuk kebutuhan bahan bakar rninyak

## 5, Satuan Biaya Sewa Kendaraan

Satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa kendaraan untuk kegiatan i n s i d e n t i l , sedangkan untuk sewa kendaraan operasional kantor yang memerlukan j angka waktu bulan atau tahun menggunakan harga pasar. Satuan biaya sewa kendaraan sudah termasuk bahan bakar dan pengemudi.

•

| Pengertian lstilah: | |
|-----------------------|-------------------|
| a. OJ | Orang I Jam |
| b. OH | Orang I Hari |
| c. OB | Orang I Bulan |
| d. OT | Orang I Tahun |
| e. OP | Orang I Paket |
| f. OK | Orang I Kegiatan |
| g. OR | Orang I Responden |

## BLJF)ATI MINAHASA TENGGARA,


•

I ' I . I \ A I U l � A N f3UFJATI MI NAHASA ll I i ( NOMOI� l l · N · I A N G STANDAR \31AYA TAHUN /\NCG/\1�/\N 2012


## BUPATI MINAHASA TENGGARA

## SU\_RAT PERNYATAANTANGC;UNG JAVJA'r) MUTLAf5

NOMOR

.

Kode dan Nama Satuan Kerja Kode dan Nama Kegiatan

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya selaku Pengguna Anggaran I Kuasa Pengguna Anggaran. menyatakan bahwa saya bortanqqunq jawab penuh alas satu.in biaya yang digunakan dalam penyusunan Standar Biaya Mc1sukan

di luar Standar f]iaya yang drtetapkan oleh Bupati Minahasa Tenggara.

Perhitungan satuan biaya tersebut telah dilakukan secara profesional. efisien efektif. t r a n s p a r a n . d a n d a p a t d i p e r t a n q q u n q j a w a b k a n

Dernikiun Surat Pernyataan ini dibuat donqan sebenarnva.

l ) e r 1 \ E J L 1 1 1 a 1 1 - 1 1 mJciran I &lt;uasa Penqquna Angq;11ari

NII ,

- ' ) Diisi nama kegiatan yang menjadi Standar Biaya Masukan

;(,Ar�A

t

..

- (3) Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I l l yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati i ni dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara.

Ditetapkan di Pada Tanggal

Ratahan

2012

| NO | PENGOLAH | PARAF |
|------|---------------------------------------------|------------------------|
| 1 | Bupati Minahasa Tenggara | Mohon ditarx:latangani |
| 2 | Sekretaris Daerah | /t, |
| 3 | Asisten Administrasi Umum | � ij ... |
| 4 | Keoala Dinas PPKAD | I� |
| 5 | Kepala Bagian Hukum dan Perundang- Undanqan | .If |
| 6 | Sekretaris Dinas PPKAD | ( |
| 7 | Kepala Bidang Aset | "' -· |
| 8 | Kepala Seksi Analisa dan Standarisasi | � |




## Tembusan:

- 1 . Ketua DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara
2. Sekretaris Daerah Minahasa Tenggara
3. lnspektur Kabupaten Minahasa Tenggara
4. Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Minahasa T enggara
5. Arsip.

}up,'?'

ltl'fif SA TENGGARA


,

\