PERATURAN DAERAH PROVINSI RI Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daeran Provinsi Sulawesi Setatan Nomor 2 Tanun 1999 tentang lzin Trayek, dan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyefenggaraan Perizinan dafam Lingkup Pemerintah · Provinsi Sulawesi Selatan, dipandang tidak sesuai lagi sehingga perlu dilakukan penyesuaian dengan mengganti Peraturan Daerah yang baru; - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalarn huruf a. maka pertu (berlaku 1 Januari 2012)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR : 10 TAHUN 2011
TENT ANG
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SULAWESI SELATAN 9
- a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tanun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daeran Provinsi Sulawesi Setatan Nomor 2 Tanun 1999 tentang lzin Trayek, dan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyefenggaraan Perizinan dafam Lingkup Pemerintah · Provinsi Sulawesi Selatan, dipandang tidak sesuai lagi sehingga perlu dilakukan penyesuaian dengan mengganti Peraturan Daerah yang baru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalarn huruf a. maka pertu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selman temang Rembusi Perizinan Terternu,
1. Undang-Undang Nomor 47, Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah (lembaran Negara Republik Indonesia Tehun 1960 Nomor 151, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102 ) Juncto Undang-Undang Nomor 13, Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2, Tahun 1964 tentang Pembentukan Oaerah Tingkat t Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47, Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah dan Oaerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara menjadi Undang-Undang (lembaran Negara RepubUk Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik tndonesia Tahun 2009 Nomor 154t Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
3. Undang-Undang Nomor 32 � rahun 2004 tentang Pemerintahan Oaerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana teJah diubah beberapa kal � terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahon 2008 Nomor 59, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );
4. Undang � Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan ·Kouannl'!lln � nt � u·e. Ca ... ..;\_ .. \_... n. ·--"' \_.\_\_ ... -- --. . . -
- Unda@Q Unj � ng ;Nomor 22 )ffitu.tn, 2ooa.:. tentang L � Ju·· Lintas &lt;:!an Angktit§,ln Jalan c; � mbaran N ��� ra Rep4bU � lnd?nes � a. Tah,un 2009 ' Nom, · � Tam.ba � n Len:11:,l, � ra � Negar � .: R � pubhk lntJt:&gt;nes1a Nomor ' '1 ./'."i.,,':iJ,· M ,&lt;',, ' )r ',,'',"; i,.', 11 , , , ., \/.;i\1 .. ' .':. :·:. , .·· :,;:/}/ v;i' ... ', ..: ,. ' 5.
- i . '\ . . ..·. · . .'. �� tnor, 28. '.T,hq � '.;: � O �� t.;te,r:,tang Paj � I&lt; . D � erah . dan Re, f Oaeral:r./( � embaraA;'.f � t; � ,sar.al=tepubllk IndoneaiaTahun ·200,9· Nomon 130, Tambahan Lembatan Negara Republik lndt;,hesia Nomor 5049); , . , 6
\_,
- Undat1g-Undang 1 Nomor 12 Tahun 2011 tentang · Pemoentukan Per · n,;, · P, � flu, � ac;tng-Und � hgan : (l,.efl"l �� ran Negara · , 'ReptJ,blik Ind.: , T ' : � Q,11 Nqiv@f � .2:. Jarnt&gt; � han l � mbaran Negara Re � .do ·,,,,. morq2 � f),(f , ., . ,.,·.. .' .. ·.·.· \(1:::: ' .\_';'\, ·: 7 .
- ,/ ' ''., � ,/; � :)&gt;-:.-\:J:&lt;&lt;};i;,,,1 ,'' :'.-, ",i ' Per A Pe Nom6r'it::f,.,tahun .19 3· tentant;j Angkutan Jala:n. iff&lt;, ',,r.l I I,','\_!',,\_,), ' ,, ',,':,·(': r: '·, ':,,: / (Lembatan N. ..· , · Republik'? ·1ndonesia'::'iTahun 1993\ Nomor 59, Tambahan L.emb'.at:t3n Negar:a R � publik·fndonesia Nomot3527}; � � -. 8
11'-':'
'i ...
- Peraturan Pemerintah Nomor 58, Tahun 2005 tentarig Pengefoiaan KeuaAgan Daerafl (lembaran Negara Republik tn � one.sia Tahun 2005 mor 14.0-1., .JarnbahaAttt � mbaran N � gara Republik lndonesla N v , 5:78' .,,.!;,,·.·,." ,.i.· ·. .. ·.. . -', Q' v, ,· � ';jJ;:;//'ii:{?' ' ' &lt;' ' \ &lt;,, &lt; &lt; ',· ; ,' ', .· · '.·· ' 9
...
11. Perati;J.ran Pe:!11erh;1tah Nomo()$ -Tahun'" 2007 tentatig' Pembagian Urusan Pemerintahan antara' Pemerintah. Pemerlntahan Daerah Pro . ' '. dan F?emetintahari' 'paerah Kabupaten/Kcita (Lembaran Ne eputtJ Mdonesiai'.,: � . � mor 84 1 :.Tahun 4007&lt;:, Tamb$han · ' ublik,:1Hdonesia Nt&gt;mt&gt;r\_:4737);'''. . · . ··· , ' 10
2. P :.emer1r,tah No. ot.79, tah1Jf11':2005·:,tenta11g&lt;Pedoman . · .,. aa:g{;:,)i'engaw,, . · '·, i � :z � en:yel � ,rig$araan&gt; f , � emer1ntarj � tt ,, Da (Lemba'r:a � 1 Negara. · ... e ·. ubhk lndortes1a Tahun' 2005 Nomor 165, Tambatian lembaran Neg,ar � Republi � Indonesia Nomor4593);
3. . ,; em,·. · No �� r/'6t:t'; ����� ? � 601' t � 'ntang Ko � servasi. Daya:, 1,Ra',n''',(Lembaran.;iNe,gara · Re,pubtik Indonesia Tanon 2007 , omor 13'4 � Tambahan ''Lernbaran Negara Repu,blik Indonesia Nomot4779); · ··· Sumber
13. Perataran Reme(iOtah Nomor 69 Tahun , 201 O tentang T ata Cata Pe · ,. n dafi �� .manfaatan lnsentif Pem � ngutan Pa,jak Daerafi dan Re i,' Daerah\, :Let;nbaran: N,ij � ara Repciblik lhdor:ie$ja/Tahun 2010, No I' T' ; ,,, � 8f,l' t.em1 � . � t � .r:;t 1 Nega(a,:{R � twblik tndon � .sia t\f0fy,gr 51 ' , ,-:r:., 'I ,:,&lt; ,: ·. ::.'\:?, ''&lt; ' "' " -;' ,; I·,, i
5. 1"4. Per . · � · Da � ; �� t � rovinsi, St:11 � , � si Selat � n Nomor 13 Tahun 2006 tentartfa P.okok· J?okok Pengel61atiin Keoangan Daer:ah·' (lembaran Daerah Provins! Sulawesi Selatan Tahun 2006 Nomor'1·3. Tambehan Lembaran Daetah Provinsi Su1awesi Selatan . Nomor 230) seb � .§aimana te,lah diubah .:&lt;(!engan Peraturan Daerah Provinsi Sulaw � sl, J �� ,m rnor 6 ;t" � hun 400 � ::(L � m.baran Daerat,, Provinsi Su f � j\ :ahun 1. , ., . ijom � r Ja; Tambah � n lembaran Da ,OVIASiii � 4Jawesi }1:"'fumor2;4$);. ,, ·.· ; .·· ' ' ', ... ' );;)i\'.ti\.\· � " ' ,',' ,:,,-::';-'., ::. '.,. ' ', .;;:/ ,;:::1l/1i{
'
:
;,,
(;,,,,, '.-:, i,;
(1
'1
,,
- ,,., ' w ( ' ii» ',' ' ' i,:. ' , '.',t;· ' \· ;1 1 6. Pe ,, ' D � er ' rovinsi $ � ,l � \l\/es1 Selatrn. Nomor.5 T � hun � 009 tern 'gi$1: . � er � h· \(tembaran./;:;Oaerah, Provinsi. :Sulawesi , � ;: �� ·,;;,,/ � {/\, \f . ...;)\_,\_\Mlo.!t:' � ,' T..-,;.: · .:tt � 1..) � \l\-'t'&lt;.i � t..--...'.::\_ n ... -. ... -}1.&amp;:,'n::'..:.-\_.!-.:.-,!
- 15.Pe11 ... r: o Daerat}:-Provinsi :Sulawes·i S � latan Nomor 2;.Tahun 2008 tentang Vtusan ·, ' Pemerintanan Yang;, Menjadi · &gt;Kewenangan Permer:intah. t&gt;aerah Provinsi Sut � w � si Selatan (Lembaran Daei � h , Provinsi , Sulawesi Selatan 1ahun .. 2008 Nomor 2/ · Tambahan Lemba.rian Daerah,. BiTovinsi Sul � ytesi Selatan Nomor 2 �� )i
'
- 17.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor Tahun 2010 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 251);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
dan
GUBERNUR SULAWESI SELATAN,
Memutuskan:
Menetapkan
TENTANG
PeRizinan
TERTENTU.
Pasal 1
Dalamn Peraturan Daerah ini yang dirnaksud dengan:
- 1 Daerah adalah Provinsi Sulawesí Selatan.
- 2 Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelerggara pemerintahan daerah.
- 3 Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
- Dewan Perwvakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan .
- 5 Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perargkat Daeran Provinsi Sulawesi Selatan.
- 6 di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 7 Badan adalah sekumpulan orang danlatau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha, yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Perseroan lainnya; Badan Usaha Milik Negara (BUMN) aîau Badan Usaha Milik massa; organisasi sosial politik atau organisasi lainnya; lembaga dan bertuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha {etap.
8
- Retribusi ` Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pemnbayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan danlatau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerahdalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkar untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan; pemanfaatan ruang serta penggunaan surber daya alam; barang. prasarana; sarana atau fasilitas fertentu guna
- 10 Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dan angkutan barang umum dengan mobil bus mobil penumpang dan angkutan barang urnum yarg mempunyaí asal dan tujuan perjalanan tetap; lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal dalam wilayah daerah.
- 11 IzinTrayek adalah suatu kesatuan dokumen yang terdifi dari Surat
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya; , memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi ' Sulawesi Selatan. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012

Penetapan: Ditetapkan di Makassar pada tanggal

Penandatangan: GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

Penetapan: Diundangkan di Makassar pada tanggal SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN; LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2011 NOMOR 10 ## MOMOR ## Tentang

Distribusi: Dalam rangka menjalankan tugas-tugas pemerintahan daerah; Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menyelenggarakan pelayanan pemberian izin kepada pada . bidang tertentu sesuai kewenangannya berdasarkan desentralisasi. Berdasarkan ` Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan dapat dipungut retribusi; yaitu jenis-jenis Izin yang dimaksudkan untuk pengaturan dan prasarana; sarana; atau fasilitas tertentu guna melindungi kepenéingan dan kriteria tersebut di antaranya adalah pemberian Izin Trayek dan Izin Usaha di Bidang Perikanan:. Pemungutan Izin Usaha Perikanan dimungkinkan karena kedua jenis izn tersehut harus ditata dan diatur secara maksímal agar tidak berdampak buruk bagi masyarakat, umur pemanfaatan sarana dan prasarana; serta kelestarian alam, Bahkan secara berkelanjutan, Pemerintah Daerah harus melakukan pembinaan, pengendalian dan penertiban agar pemilik izin fidak melakukan biaya yang belum dapat ditanggung øleh pemerintah daerah secara keseluruhan sehingga perusahaan maupun perorangan yang ikuf berperan serta. itu, Kedua jenis perizinan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini bukanlah merupakan jenis pungutan yang baru bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Selatan Nomor 2 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Trayek, sedangkan Retribusi Izin Usaha Perikanan diatur dengan Peratufan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor Tahun 2008 tertang Penyelenggaraan Perizinan Sulawesi Selatan. Keduanya dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Perubahan atas Undang-Undarig Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Dæerah. Namnun dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Refribusi peraturan daerah ini dengan sekaligus dilakukan penyesuaian tarif dan objek retribusi.
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran Surat Keputusan berupa daitar kendarsan kartu pengawasan kendaraan yang diberikan kepade pengusaha angkutan untuk melayani angkutan penumpang dan angkutan barang umum dalam Trayek serta Tidak Dalam Trayek dalarn wilayah daerah.
- 12 Izin insidentil . adalah izin yang diberikan kepada perusahaan angkutan cadangannya menyimpang dari izin trayek yang dimiliki dan berlaku untuk satu kali perjalanan pulang pergi.
13. Kartu Pengawasan adalah instrumen pengendaiian operasionall pengoperasian kendaraan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari izin trayek.
14. Retribusi Izin Trayek adalah pembayaran orang pribadi atau Badan yang menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum dan angkutan barang pada suatu atau beberapa trayek tertentu.
15. Angkutan adalah perpindahan orang danlatau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
16. Kendaraan Bermotor umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang danlatau orang dengan dipungut bayaran.
- 17 . jasa angkutan orang danlatau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum,
18. Mobil penumpangadalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi duduk pengernudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
19. Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
20. Bus Besar adaiah Kendaraan Bermotor dengan kapasitas lebih dari 28 dengan ukuran dan jarak antar-tempat duduk tempat duduk pengemudi dengan panjarg kendaraan lebih dari fneter .
21. Bus sedang adalah Kendaraan Bermotor dergan kapasitas 16 s.d dari 28 kursi dengan ukurar dan jarak antar-ternpat duduk normal tidak temasuk tempat duduk pengernudi dengan panjang kendaraan lebih dari 6,5 sd $ meter .
22. Bus Kecii adalah Kendaraan Bermotor dengar kapasita: s.d 16 dengan ukuran dan jarak antar-tempat duduk normal tidak temasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan
23. Kelas Eksekutif adalah angkutan dengan menggunakan rnobil penurnpang umur yang dilengkapi denngan fasilitas tambahan seperti pengatur suhu
24. Kereta gandengan adalah suatu alat yang digunakan untuk mengangkut

25. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang digunakan untuk mengangkut barang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan beimotor penariknya.
26. Angkufan orang dalam trayek adalah pelayanan angkutan orang dengan kendaraan umum dengan ciri pelayanan asal dan tujuan perjalanan melalui rute tetap dan teratur , menaikkan dan menurunkan perumpang diterminal atau diterpat tertentu yang telah ditetapkan dalam kartu pengawasan kendaraaan.
3. Angkutan Taksi adalah angkutan yang\_menggunakan mobil penumpang umum yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer yang melayani angkutan dari pirtu ke pintu dalam wilayah operasi terbatas.
28. Angkutan sewa adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang denganlatau tanpa pengemudi dalarn wilayah operasi yang tidak terbatas.
29. Angkutan barang umum adalah angkutan barang umurnnya, yang tidak berbahaya dan tidak memerlukan sarana khusus. pada
30. Usaha perikanan adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistemn bisnis perikanan yang mneliputi praproduksi, produksi, pengolahan dan pemasaran.
7. 31 . Izin Usaha Perikanan adalah Izin untuk melakukan Usaha Perikenan
8. 32 Surat Izin Usaha Perikarian yang selanjutnya disingkat SIUP adalah izin perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercanturn dalam izin tersebut
33. Surat Izin Penangkapan Ikan yang selanjutnya disingkat SIPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP .
10. 34 Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan yang selanjutnya disingkat SIKPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan pengangkutan ikan; yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP .
35. oranig pribadi atau Badan yang melakukan usaha pembudidayaan ikan.
36. Surat Izin Pengolahan Ikan adalah Izin tertulis yang harus äiriliki orang pribadi atau Badan yang melakukan usaha pengolahan ikan;
13. 37 . harus dimiliki orang pribadi atau Badan yang melakukan usaha pengumpulan dan pemasaran ikan.
38. Usaha Penangkapan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau dengan cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut; menyimpan, mendingirikan; mengolah; atau rengawvetkannya.
15. 38 Usaha Pengangkutan Ikan adalah kegiatan yang khusus untuk melakuiran pengumpulan danlatau pengangkutan ikan dengan menggunakan kapal pengangkutan ikan, baik yang dilakukan oleh perusahaan perikanan maupun oleh perusahaan bukan perusahaan perikanan.
16. 40 Usaha Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan danlalau membiakkan ikan, remanen hasilnya dengan alat atau cara epapun, fermnasuk kegiatan meryimpar, mendinginkar ,
17. 42 Usaha Pengumpulan dan Pemasaran Ikan adalah usaha pengumpulan hasil perikanan dan ikan maupun tempat produksi hasil perikanan ke tempat penasaran dengan menggurakan alat pengarigkutan darat.
43. Kapal Perikanan adalah kapal, perahu atau alat apung lain yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan; mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan; pengolahan ikan; pelatihan perikanan , dan penelitianleksplorasi perikanan.
19. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi; termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
46. Penagihan adalah serangkaian kegiatan pemungutan retribusi daerah yang diawali dengan penyampaian Surat Peringatan atau Surat Teguran agar yang bersangkuian melaksanakan kewajiban untuk retribusi sesuai dengan jumiah retribusi yang terutang.
45. Pemungucan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi penentuan besarnya Retribusi yang terutang, sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib retribusi; serta pengawasan penyetorannya.
22. 47 . Pemungut atau Pemnotonig Retribusi adalah orang atau badan yang berdasarkan suatu perjanjian kerjasara danlatau Keputusan Gubernur diwajibkan untuk melakukan pemungutan atau pemoiongen dari pengguna jasa retribusi yang bersangkutan.
23. 48; Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPORD adalah surat yang digunakan wajib retribusi untuk melaporkan pembayarar retribusi yang terutang.
49. Surat Ketetapan Retribusi adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
50. Surat Setoran Retribusi Daerah , yang selanjutnya disingkat SSRD; adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan Cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Gubernur .
26. 51 , Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalan surat untuk melakukan tagihan retribusi danlatau sanksi administrasi berupa bunga danlatau denda.
27. 52: Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang .
28. 53 Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu terfentu yang rnerupakan batas waktu bagi wajib retribusi'untuk memanfaatkan perizinan tertenitu dari Pemerintah Daerah.
29. 54 . profesional berdasarkan suatu standar perneriksan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi danlatau dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Daeran ini.
55. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
31. 56 . Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik, mencari serta mengumpulkan buktí yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## Pasal 2

Jenis retribusi Perizinan Tertentu yang diatur dalam Peraturan Daerah ini terdiri atas;

- a. Retribusi Izin Trayek;
- b. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

## Bagian Kesatu

## Nama, Objek dan Subjek

## Pasal 3

Dengan namna Retribusi Izin Trayek dipungut retribusi atas pernberian trayek.

## Pasal 4

Objek Retribusi Izir Trayek adalah pemberian Izin Trayek; Kartu Pengawasan Kendaraan, dan serta Izin Isideniii oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada satu atau beberapa trayek terentu.

## Pasal $

- {1) Subjek Relribusi Izin Trayek adalah Pribadi atau Badan yang
- (2) Wajib Retribusi Izin Trayek adalah orang Pribadi atau Badan yang memperoleh Izin Trayek, Izin Insidentil dan Kartu Pengawasan serta Pemungut atau Pemotong Retribusi.

## Bagian Kedua

## Cara mnenguker Tingkat Penggunaan Jasa

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jurnlah kendaraan; jenis kendaraan dan jangka waktu berlakunya Izin Trayek.

## Bagian Ketiga

## Pasal 7

- (1) Prinsip dan sesaran penetapan Êarif Retribusi Izin Trayek didasarkan pada tujuan penyelenggaraan pemberien Izin Trayek.

## Bagian Keempat

## Struktur dan Besarnya Tarif

## Pasal 8

- (1) Struktuf tarif digolongkan berdasarkan jenis izin, jenis angkutan; Jenis kendaraan dan kapasitas kendaraan.
- (2) Besarnya tarif retribusi berdasarkan struktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut
- a. Penumpang Umum Provinsi (AKDP):
4. 1 periumpang retribusi sebesar Rp 500.000,00 untuk minimal 5 kendaraan.
5. izin angkutan penumpang dengan mobil bus penumpang fetribusi sebesar Rp 1.000.000,00 / 5 Tahun (Perusahaan minimal 25 kerdaraan.
6. rneqggun � kan ,'&gt;:,, Izin Operasi Angkutan Penumpang Angkutan Taksi dan Sewa dikenakan retribusi sebesar:

## d, Kartu Pengawasan.

- penumpang Antarkota Dalam Provinsi {AKDP) dan angkutan yang wilayah pelayanannya melebini satu kabupatenfkota dikenakan retribusi sebesar:

| ··11s � oookTahun tK � ndara � n |
|------------------------------------|
| 100.0QQ/Tahun /Keod � raan |

•'

i

1

2. lziin' 1n � identH dikenak:aH Retribusi seoesar: " , ,,, :}·.1;;.

| 50.0001:Sekali Jalan |
|--------------------------------------|
| 100. OOOZ, Sekali Jaian·. |
| 2<:M>OOI' Sekali Jalan '. ,,f,.h ,,, |
| 30.000/ Sekati Jalan |

## 3 Izin Angkutan Taksi dan Sewa dikenakan Retribusi sebesar:

|--------------------------------------------------------------------------|
| 275:000/ Tahurl!Kendaraan |
| ·:22l5 � 00,0/ T:ahu1t/Kendaraarl ;,, '•""-''• .: I ,, ',' •' I,,.,,-,'' |

- u Bus Ei �� l,tcotif seo � j � irnana ,lmW � i&lt;sud padit � yat ,(2) hurtif · , sdan � ngk � , � . diatur lepif) ,Janjut dalarn, Peratqran ,Gubemur.. ·· , ·1',;'1 � rt,,·' � ·''./,·\ ., ,. ·':·,:-· .. :·. , , � · (3)

/(&lt;)}#'.Li

- ·\' . '/\i\(: , '·.:\ {,"· '(:.\_;';:\_:.,,·::'·\_·\_··--( H seba � i � !iftia'na d1rpak:Sti(:i; pada ay,,at "(2f buruf ,d .. angka · 2, · g lama 114 (empat b � la. � ) han sej �� .dikeluarkad.' (4)

I

,;,

'

,,:}'}(}:::!

'

'

:&lt;},\!.'./ '/

:::

'

i ': ',

## BaB IV

## Bagian Kesatu

## Nama; Objek dan Subjek

## Pasal 9

/,

� ebagai Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut retribusi pembayaran atas pelayanan pemberían Izin Usaha Perikanan.

.

## ;fasa1':;1: � ', \)

(

,

,,

&lt;

�

, ·

�

'

&lt;

'

,

I

Usaha ' � erikanan . id, � lah pem ��� ian izm �� pada orang · untu � :ii;f:H:t'elakukanl( 1 k � giatan ':,.:'.,uiaba pena'r{gkapan . dan pribadi atau Badan pembudidayaan ikan li'r

.

,

.

'.';i,..

.::

..

## J.&gt;as � t\ � I �

:i;:i ,,,

,:

,

..

,,

.. ...

:

... ,

,

.

· ...

- lzin u . Perikan � n adatah. orang Pribadl .atau Badan · . eh lzin, ij,s �� . � :(,@erjkan �� ,, p � ri Pem � fin\ah ,tla � r:ah1 · termasuk Pemotar:ig:Retribusi. · · (2)
- usl lzln Usaha Petika:nan adalah orang pnbad1 atau badan · ,, h lzin . · fila Perik � P � n.,:. .. . , . . , . ' 'i)·' ! 1{,/i('.':'-'; ,,,;' ·; ( ' '' . .· ,, (1)

.

i

'i

i

## Bagian Kedua

## Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

## Pasal 12

,,

'.,\_(·

'

'

da, � 1 '1enis l;,n\\ � saha Tingkat penggunaan jasa Perikanan yang diberikan.

## Bagian Ketiga

i ·.• •.··· ·

- i � ! �� (t � J(j � iiJ � J ��� kanan . .· ,..:s � bagi � h;{clt � ,a]·' selurtit(:-b,aya . Usaha'Rertkanan . ·:,·&gt;&gt; · . -, · ··.· '. · Pasal 13 (1) didasarkan pada tujuan
- (2} Biaya penyelenggaraan izin usaha perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) rnelíputi penerbitan dokumer pengawasan di lapangan; penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif pemberian izin usaha perikanan. izin,

## Bagian Keempat

## Stuktur dan Besarnya Tarif

## Pasal 14

- (1) skala usaha, dan kapasitas kapal.
- (2) Besarnya tarif retribusi Izin Usaha Perikanan ditetapkan sebagai berikut:

hun ...

Udana di Air Pavau denaan %real

| | /lzin Ys T � hun |
|------------------|----------------------------------|
| ,----;,--,-,-- � | · ·/1:tin fs Tahuh .,,.,...+--,- |
| | Jlzin /.5Tahun |
| | JHa!Tahun |
| | /Ha/Tahun |

.

| | Tarii | Tarii | Ketarangan |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------------|
| | | Saruan | |
| Kolam air tenang dengan areal lahan di aîas 2 Ha | 50,000 | | |
| b Kolam air deras yang lebih dari 5 unit | 50,000 | | 1 unit |
| c Keramba yang lebih dari 50 unit | 50,000 | IHafTahun | 1 unit = |
| d Usaha Intensif ditambak di atas 5 Ha | 250,000 | | |
| Usaha intensif Budidaya Rumput | 50,000 | | |
| Usaha intensif Budidaya Teripang yangletih dari 5 Unit | 10.000 | Unittahun | 1 Unit 40Om? |
| 9 Usaha Budidaya Kerang Hijau dengan menggunakan Rakit Apung | 10.00o | UnitTahun | Unit m? |
| # Usaha intensif Budidaya Abalone: dengan kurungan pagar lebih dari 30 Unit | 1o.000 | UnitfTahun | 1 Uit = |
| keramba jaring apung lebih dari6o Unit | | UnìtTahun | 1 Unit = |

- (3) Kewenangan atas pemberian dan SIKPI untuk Kapal yang berkapasitas 30 60 GT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Angka Romawi |, angka 2 dan angka 3, dilaksanakan setelah adanya Keputusan Direktur Jenderal Kemenierian Kelautan dan Perikanan yang menetapkan kewenangan tersebut dapat dilaksanakan oleh Gubernur .

## BAB

## Pasal 95

- (1) Tarif retribusi ditinjau paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimnara dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
3. dengan Peraturan Gubernur .

## Pasal 18

- (1) Izin diberikan oleh Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk.
2. {2) Izin diberikan atas permohonan tertulis dari Wajib Retribusi
- (3) Izin yang telah diterbitkan fidak dapat dialihkan kepada pihak lain; kecuali dengan persetujuan Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk.
4. yang diperlukan untuk memperoleh izin dan penerbitan izin; untuk masing-

''.'.'.',W'''.1,/it/·c:iikf"'

## 0):,Ji � i; � ;fl:'.;i,f,, .,.. GOLONGAN RETRIBUSI

## Pasal 17

Retribusi Perizinan Tertentu.

## Pasal 18

Retribusí terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pelayanan Izin diberikan.

## Pasal19

- (1)
- :/ :' ' : : iay1t': � f)\:J1an)s/d'iisi\ d � ngan J � l � s, 1tandatangahi' oteh Wajib::retribusi atati kuasanya,

'

- (3) SPORD ya,ng telah diisi oleh wajib re, � ribusi sebagaimana dlmaksud pada t � 2} t;n . f!l, , . . . , . � a,D};e&gt;pje � retr,i,plist , ' . . . &lt;. ,
2. � r' ' },' 1::-r1'.?)//(;\_, '. ''-.&lt;0 ' &gt;fi):),,, ' '\ : ________________ ,· ·.",', ,:,-,, '\ . .. nf . 'bemt � k. J§i dan::Ja(acara "'p � ngisian serta petiyampaiatt PdRD sebagaimana· dhnaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

## Pasa} 20

- (1) dalam Pasal 19 ayat (1), retribusi yang terutang ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
2. tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
- (3) dokurnen lain yang dipersarakan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur .

## Bab X

## Pasal 21

- Pemungutan retribusi tidak dapat dibotongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD.
- yang ditunjuk : t;&gt;emur .P.,d � � atuaq Kerja Perangkat Daerah ,;/::;:}r, l}':"f'\.':·: '. . .; . ,. · ..·. .,,, . ,, . (3) Pemungutan dilakukan retribusi pengelola Izin.

## Pasai22

- ·. · '&lt;: terutrJ � # J5$t � asclJkah · SKRD · sebagaimana · � 1:Wib � ' � il·lr1i � i · � 1:;lnill � 11 � (1) Pembayaran retribusi

',)'

,I.

;

�

)

.

,

i

I

l

!

�

-

':

- (3) Dalam Daerah paling lambat satu saat diterima pembayaran retribusi ; atau dalam waktu yang ditentukan oleh Gubernur.
2. Gubernur atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap buian.
- (5) Ketentuan dan penundaan; serta pembayaran retribusi diatur dalam Peraturan Gubernur .

## Pasal 23

- (1) dilakukan tindakan penagihan dengan menggunakan STRD.
2. setelah 3 (tiga) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran yang ditetapkan dalam SKRD
- (3) Teguran, Wajib Retribusi wajib melunasi retribusi yang terutang .
- 4) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarken oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan dan bentuk-bentuk formulír yang dipergunakan sebagaimana diraksud (1) dan ayat (2), diatur dalam Peraturan Gubernur , ayat pada

## BAB Xii

## ·ii;K � BE � mA\ � ::: .. : : Pa;;i/i � {·:·

- SKRt.tatau STRD. (1) Wajib Retribusi dapat rengajukan keberatan aias suatu hanya kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk .
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai yang dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi.
- Keberatan disampaikan paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya SKRD atau STRD oleh retribusi , kecuali apabila yang bersangkutan dapat menunjukkar bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhinya karena keadaan yang di luar kekuasaannya. wajib
- (4) ayat (2) dan ayat (3) tidak dapat dianggap sebagai suraÉ keberatan sehingga tidak perlu dipertimbangkan.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

## Pasal25,.

- n . C!litunJµ,J&lt;;c::,c1atam jangka ,waktu t (dua) butan ,JJiOterfrtia 'har:,US' rn.embenkan lceputusan 'atas

.

i

l

l

- (2) Keputusan Guberur atas keberatan dapat berupa menerirna seluruhnya atau sebagian; menolak atau menamban besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Gubernur tidak memberikan Keputusan; keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan.

## PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

## Pasal 28

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohorian pengernbalian kepada Gubernur,
- (2) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterimanya dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
3. dan Gubernur tidak rnemberikan suatu keputusan, maka pengembalian kelebihan pengembalian retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu peling lambat 1 (satu) bulan:
4. Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya; kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) langsung dipernitungkan untuk mnelunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalarn jangka waktu paling larna sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pergembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 1 (satu) bulan; Gubernur memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan keterfarribatan pembayaran kelebihan retribusi untuk paling lama 12 {dua belas) bulan.

## Pasal %7

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbifkan Surat Perintah Perbayaran Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan hutang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4); pembayaran dilakukan dengan cara pemnindahbukuan Can bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

## Bab XIv

## Pasal 28

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwvarsa setelah melampaui jangka waktu
2. Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tentangguh apabila:
- a. ditetbitkan surat teguran; atau
- b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung:

- (3) Dalar hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada (2) teguran tersebut. ayat
- (5) Gubernur menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang telah kedaluwarsa sebagaimana diraksud ayat (4) pada
3. "l:n ditagin:;::) � gi kar � m � t. hak untuk ifsa I sea: �� airnana: dimaksud pada (4) Piutang Retribusi yang tidak (1) dapat dihapuskan. ayat
4. ,, --(6) Tatæ dengan Peraturan Gubernur.

## : BAB XAF ,.··

·):,;,

## P,E ·i I' NGA � !\ ��� ·N � ,: ��� DAN' PEMBEBASA:N::RETRH:3051

## Pasal 29

- 1) Wajib Retribusi dapat diberi pengurangan atau keringanan Retribusi atas bidang usaha tertentu yang sejalan dengan program Pererintah Daerah.
- (3) lebih lanjut mergenai tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
- (2) Wajib Retribusi dapat dibebaskan dari Retribusi dalam keadaan kahar (force majoure) .

.·!:/.,ifi/?'.t:(taA:aj.xta···· .. ·

## PEMANFAATAN

- daR j � ,,! � rtlya . cfl � · � g) ·yar:19 .'·.:'.di!l"i � nfaatkan . � ebagaimana . ·'ayat { 1 fdi}etap.kan d � l � m APBD::r &gt; . · .. � � , (2) Jenis dimaksud pada
- r Pas � ,C,:! � . , :i:· &lt; . . . ri � yek: ,d � m/! �� tdbui$i 1 J*' � ·. Q � ahttP � rika!)an paling Ua' pufiJ � / iirna pefsen,f dima � fa � tkan untuk kegiatan yang berkaibim langsung dengan penyefenggaraan · · g bersangk!:l!ltan . · ... kurang mendanai

## BAB XVII

## insentif pemungutan

## Pasal 31

- ,,Dae � ah Pengel � a RetribU � i dapafj:Uberi insentif Si mea .· . t. � tau rn � l � rr:tl?aui 1a � g � t·eendapatarl : ·o. . : ________________ . .iii\:',.:.::-,·.· ··· ., : ________________ .
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling tinggi 3% (tiga persen) dari target penerimaan Retribusi yang bersangkutan.
- Tata dan pemanfaatan insentif sebagaimana disaksud pada (1) diatur lebih lanjut dalam Perafuran Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. ayat
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada (2) ditetapkan melalui APBD. ayat

r

## ·\_;,:i .. p � ,r � ;: � : � : ,. ,:..

,

.

.

·

.


...

\•

- (2) Dalam rangka pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini Lembaga Pengawasan Fungsional melakukan tindakan pemeriksaan.
- (3) Tatacara Pengawasan dan pemeriksaan di bidang retribusi daerah berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bab Xix

## SAnKSI Administrasi

## Pasal 33

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar , dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Dalam hal wajib retribusi tidak mernbayar tagihan berdasarkan STRD bersangkutan dapat dikenakan sanksi pelarangan beroperasi sementara dan pencabutan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjuf mengenai tata cara pelarangan beroperasi sementara dan pencabutan surat izin dalam batas waktu tertentu sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur dalarn Peraturan Gubernur . pada

## Pasal %4

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipii tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah berdasarkan fata cara secagairana diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
2. Penyidik sebagaimnana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat pegawai Negeri Sípil tertentu dilingkungari Pererintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalan:
4. Meneliti , pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
5. a Menerima; mencari , mergumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
6. Meminta keterangan dan bahan bukfi dari orang : pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
7. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan; pencaiatan, dan dokurnen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
8. Merneriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokurnen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daeral
9. Merninta bantuan tenaga ahli dalar rangka pelaksanaan tugas
10. .. seseor:ali � meninggi:l'ikan Menyuruh berhenti danlatau melarang

- h. daerah;
2. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
3. k Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancarar penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukumn yang dapat dipertanggungjawabkan.
4. Menghentikan penyidikar;
5. Penyidik sebagaimana dimaksud pada (1) mnernberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penvidikannya kepada dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku. ayat

## Ketentuan PIDANA

## Pasal 35

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali juriah retribusi terutang:
- (3) Denda sebagairana dimaksud pada (1) merupakan penerimaan Negara. ayat
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## KETENTUAN PeRaLIHAN

- Izin Trayek yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1999 tentang Retríbusi Izin Trayek, dan Izin Usaha Perikanar berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Perizinan dalary Lingkup Pemerintah Provinsi masa berlaku yang telah ditetapkan dalam Surat Izin yang bersangkutan.
- (2) Tarif Retribusi Izin Trayek sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, berlaku untuk izin trayek yang baru maupun perpanjangan izin trayek setelah berakhir masa beríakunya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Peraturan Gubernur yang mengalur tenfang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Izin Trayek berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Trayek, dan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan yang mengatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Izin Usaha Perikanan berdasarkan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini, sepanjang ketentuannya tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 37

Izin Trayek Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat Sulawesi Selatan Nomor 2 seri B Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat Sulawesi Selatan Nomor 154); dan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- 2 PeraeuennaDaerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Selatan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 237),

## Pasal 38

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

## Pasal 39

Peraturan Pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 4 (Satu) Tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

## Pasal 40

Agar setiap orang mengetahuinya; , memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi ' Sulawesi Selatan.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012

Ditetapkan di Makassar pada tanggal

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

Diundangkan di Makassar pada tanggal SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN;



LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2011 NOMOR 10

## MOMOR

## Tentang

Dalam rangka menjalankan tugas-tugas pemerintahan daerah; Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menyelenggarakan pelayanan pemberian izin kepada pada . bidang tertentu sesuai kewenangannya berdasarkan desentralisasi. Berdasarkan ` Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan dapat dipungut retribusi; yaitu jenis-jenis Izin yang dimaksudkan untuk pengaturan dan prasarana; sarana; atau fasilitas tertentu guna melindungi kepenéingan dan kriteria tersebut di antaranya adalah pemberian Izin Trayek dan Izin Usaha di Bidang Perikanan:.

Pemungutan Izin Usaha Perikanan dimungkinkan karena kedua jenis izn tersehut harus ditata dan diatur secara maksímal agar tidak berdampak buruk bagi masyarakat, umur pemanfaatan sarana dan prasarana; serta kelestarian alam, Bahkan secara berkelanjutan, Pemerintah Daerah harus melakukan pembinaan, pengendalian dan penertiban agar pemilik izin fidak melakukan biaya yang belum dapat ditanggung øleh pemerintah daerah secara keseluruhan sehingga perusahaan maupun perorangan yang ikuf berperan serta. itu,

Kedua jenis perizinan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini bukanlah merupakan jenis pungutan yang baru bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Selatan Nomor 2 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Trayek, sedangkan Retribusi Izin Usaha Perikanan diatur dengan Peratufan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor Tahun 2008 tertang Penyelenggaraan Perizinan Sulawesi Selatan. Keduanya dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Perubahan atas Undang-Undarig Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Dæerah. Namnun dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Refribusi peraturan daerah ini dengan sekaligus dilakukan penyesuaian tarif dan objek retribusi.

## Penjelasan

Pasal

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal

Cukup jeias

Pasal 10

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Ayat (2)

Cukup Jelas

Yang dimaksudkan dengan Usaha Kecil adalæh usaha ekononi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan afau bukan cabang perusahaan yang dimiliki , dikuasai afau menjadi bagian baik langsung maupun fidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil

Ayat (3)

Yang dirnaksudkan dengan Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usahayang bukan rnerupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimniliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupur tidak kekayaan bersifat atau hasil penjualan tahunan

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nornor PER. 16/MEN/2010 tentang Pemberian Kewenangan Penerbitan SIPI dan SIKPI untuk Kapal Perikanan yang berukuran 30 GT sampai dengan 60 GT kepada Gubernur .

Cukup jelas.

Ayat (1)

Cukup jelas .

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15

Pasal 21

Pasal 22

Ayat (3)

Peraturar} Daerah disesuaíkan karena penyediaan layanan cukup besar danlatau besarnya tarif tidak efektif lagi untuk mengendaiíkan permintaan layanan tersebut; Gubernur dapsat menyesuaikan tarif retribusi. biaya perlu

Ayat (1)

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jeles.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Dokumen lain yang dipersamakan adalah dokumen adminisfrasi pemungutan retribusi lainnya yang memuat jumlah retribusi yang terutang misalnya Recu, Karcis dan kartu berlangganan.

Ayat (2)

Ayat (3)

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Ayat (1)

seluruh proses kegiatan pemungufan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun; dalam pengertian ini bukan berarti bahwa pemerintah daerah tidak boleh bekerjasama dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam pernungutan retribusi , Pemerintah Daerah dapat mengajak bekerjasama badan untuk secara lebin efesien.

Ayat (2)

Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya retribusi yang terutang; pengawasan penyetoran dan penagihan retribusi pihak

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (1)

Ayat (2)

Cukup jelas ,

Retribusi dapat dibayar di tempat pelayanan, namun SKPD Pengelola Retribusi wajib unluk mendorong dan menciptakan mekanisme pembayaran Retribusi langsung ke Bank yang ditunjuk .

Únit kerja pengelola\_retribusi yang berada di wilayah yang kondisi geografisnya sulit dijangkau dengan . transportasi, dapat menvetor hasil penerimaan retribusi melebihi ketentuan salu haxi kerja berdasarkan Peraturan Gubernur