PERATURAN BUPATI BI Nomor 45 Tahun 2016 tentang GARA PERATURAN BUPATI WAKATOBI NOMOR 45 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN WAKATOBI (berlaku 13 Desember 2016)
Pembukaan
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wakatobi;
Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
Menetapkan
5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 5);
MEMUTUSKAN :
: PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN WAKATOBI.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Wakatobi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Wakatobi.
3. Bupati adalah Bupati Wakatobi.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Wakatobi.
5. Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wakatobi.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wakatobi.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas, yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu lingkup Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wakatobi.
8. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang ## BAB II
BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH
Bagian Kesatu Bentuk Perangkat Daerah
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan bidang perdagangan diwadahi dalam bentuk dinas.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan bidang perdagangan diwadahi dalam bentuk dinas.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
Nomenklatur Perangkat Daerah hasil penggabungan urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wakatobi.
Bagian Ketiga Tipe Perangkat Daerah
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5
- (1) Tipe Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, diklasifikasikan atas tipe B.
- (2) Penentuan tipe Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ## BAB III
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu Kedudukan Organisasi
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 6
- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan bidang perdagangan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 7
Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan bidang perdagangan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 8
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Dinas menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan di bidang perindustrian dan bidang perdagangan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang perindustrian dan bidang perdagangan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perindustrian dan bidang perdagangan;
- d. pelaksanaan administrasi perencanaan, keuangan, kepegawaian, penatausahaan dan aset Dinas;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.
Bagian Kedua Susunan Organisasi
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 9
- (1) Susunan organisasi Dinas, terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Perindustrian;
- d. Bidang Perdagangan;
- e. Bidang Kemetrologian dan Pengawasan Perdagangan;
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran Peraturan Bupati ini.

## BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

## Bagian Kesatu Kepala Dinas

## Pasal 10

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, merencanakan dan menetapkan kebijakan program strategis, tata kerja dan mengembangkan semua kegiatan di bidang perindustrian dan bidang perdagangan serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas dan fungsi Dinas.

## Bagian Kedua Sekretariat

## Pasal 11

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan koordinasi, penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

## Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran di bidang perindustrian dan bidang perdagangan;
- b. pengelolaan barang milik daerah/kekayaan daerah;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi;
- d. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 13

- (1) Sekretariat, terdiri dari :
- a. Sub Bagian Program, Keuangan dan Perlengkapan;
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

## Pasal 14

- (1) Sub Bagian Program, Keuangan dan perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana, program dan anggaran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan Dinas.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan evaluasi dan penyusunan organisasi, tata laksana, reformasi birokrasi, ketatausahaan, urusan kepegawaian, penyusunan rencana peraturan perundang-undangan, hubungan masyarakat serta tata usaha Dinas.

## Bagian Ketiga Bidang Perindustrian

## Pasal 15

- (1) Bidang Perindustrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pemberian bimbingan teknis terhadap pelaksanaan kebijakan, pembinaan, pengembangan sarana, pengawasan dan promosi di bidang perindustrian.
- (2) Bidang Perindustrian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

## Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Bidang Perindustrian menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan petunjuk teknis pembinaan serta pedoman kegiatan usaha di bidang perindustrian;
- b. penyusunan program dan langkah-langkah kerja bidang perindustrian;
- c. pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang berlaku untuk menunjang kelancaran tugas di bidang perindustrian;
- d. penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya sebagai bahan penetapan kebijakan keputusan di bidang perindustrian;
- e. penginventarisasian dan pengidentifikasian data dan informasi di bidang perindustrian;
- f. penyusunan rencana kegiatan dan bahan bimbingan pembinaan dan pengendalian di bidang perindustrian;
- g. penyiapan pemberian bimbingan teknis pembinaan, pengembangan sarana, promosi dan pengawasan usaha dan produksi di bidang perindustrian;
- h. penyiapan bahan pembinaan di bidang industri kecil dan menengah;
- i. pelaksanaan analisis iklim usaha dan peningkatan kerja sama dengan dunia usaha di bidang industri menengah dan besar;
- j. pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan kegiatan di bidang perindustrian;
- k. pemberian pelayanan teknis pengadaan dan penanganan bahan baku maupun penolong, peralatan, proses pembuatan produk, serta penerapan standar mutu dan pengawasan kegiatan produksi dan tindakan koreksi produk, produksi di bidang perindustrian;
- l. pemberian pelayanan teknis penumbuhan dan pengembangan sentra-sentra industri potensial, klasterisasi, peningkatan kapasitas ilmu pengetahuan dan teknologi serta penataan struktur industri untuk peningkatan daya beli masyarakat di bidang perindustrian;
- m. pemberian pelayanan teknis melalui bimbingan, pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pemberdayaan serta sinergitas pelaku usaha industri kecil dan menengah di bidang perindustrian;
- n. pelaksanaan promosi pameran di dalam dan luar negeri sinergi dengan program instansi terkait;
- o. pemberian petunjuk dan bimbingan teknis serta melakukan pengawasan melekat kepada bawahan;

- p. penilaian prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan perkembangan karir dan penilaian sasaran kinerja pegawai;
- q. pengevaluasian pelaksanaan kegiatan Dinas berdasarkan realisasi program kerja untuk bahan penyempurnaan program kerja berikutnya;
- r. penyusunan laporan pertanggungjawaban tugas Bidang;
- s. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 17

- (1) Bidang Perindustrian, terdiri dari :
- a. Seksi Aneka Industri dan Bimbingan Produksi;
- b. Seksi Pengawasan Mutu Industri;
- c. Seksi Sarana dan Promosi Industri.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perindustrian.

## Pasal 18

- (1) Seksi Aneka Industri dan Bimbingan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis serta pengembangan bimbingan dan pengendalian aneka industri, fasilitasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi pengaturan teknis pelayanan umum di bidang aneka industri dan bimbingan produksi.
- (2) Seksi Pengawasan Mutu Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan, merencanakan, merumuskan bahan kebijakan program kerja, menerbitkan rekomendasi izin usaha kecil, menengah dan usaha industri, izin usaha kawasan industri.
- (3) Seksi Sarana dan Promosi Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan merencanakan, merumuskan bahan kebijakan program kerja, mempersiapkan penyusunan bahan bimbingan teknis dan menyusun petunjuk teknis.

## Bagian Keempat Bidang Perdagangan

## Pasal 19

- (1) Bidang Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas melaksanakan pemberian rekomendasi izin bidang perdagangan, promosi dagang, partisipasi pameran dagang, kampanye pencitraan produk, pemberian

- bimbingan teknis terhadap pelaku usaha dan pengelola sarana distribusi, pembangunan sarana distribusi perdagangan, penjaminan ketersediaan barang, pemantauan harga, pelaksanaan operasi pasar dan pengawasan pupuk.
- (2) Bidang Perdagangan sebagimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

## Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), Bidang Perdagangan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan pemberian rekomendasi penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan;
- b. penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang internasional, nasional dan pameran dagang Iokal serta misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah;
- c. partisipasi dalam pameran dagang internasional, pameran dagang nasional dan pameran dagang Iokal serta misi dagang bagi produk ekspor asal 1 (satu) daerah;
- d. penyelenggaraan kampanye pencitraan produk ekspor skala daerah provinsi (Iintas daerah);
- e. melakukan bimbingan teknis pembinaan terhadap pelaku usaha yang berorientasi ekspor;
- f. pelaksanaan pembangunan sarana distribusi perdagangan sesuai kebutuhan dan kondisi masing-masing daerah;
- g. pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya;
- h. penjaminan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat Daerah;
- i. pemantauan harga, informasi ketersediaan stok dan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten;
- j. pelaksanaan operasi pasar dan/atau pasar murah dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok yang dampaknya dalam Daerah;
- k. pengawasan pupuk dan pestisida tingkat Daerah dalam melakukan pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya;
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 21

- (1) Bidang Perdagangan, terdiri dari :
- a. Seksi Pembinaan Pelaku Usaha Perdagangan;
- b. Seksi Pengembangan Perdagangan dan Stabilisasi Barang Pokok Penting;

- c. Seksi Pembangunan dan Pembinaan Sarana Distribusi Perdagangan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perdagangan.

## Pasal 22

- (1) Seksi Pembinaan Pelaku Usaha Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas :
- a. menyusun pedoman penerbitan izin usaha pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, toko swalayan;
- b. merekomendasikan penerbitan izin usaha pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, toko swalayan;
- c. menyusun pedoman penerbitan Tanda Daftar Gudang;
- d. menyusun pedoman penerbitan surat tanda pendaftaran waralaba.
- e. menyusun pedoman penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan A untuk pengecer dan penjual langsung minum di tempat;
- f. membentuk tim terpadu dalam rangka pengendalian, pengawasan dan peredaran minuman beralkohol;
- g. membuat berita acara pemeriksaan lapangan bagi distributor minuman beralkohol;
- h. melaksanakan pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol dan perizinan SIUP minuman beralkohol Golongan A;
- i. membentuk tim pemeriksa dan pengawasan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya ditingkat kabupaten;
- j. melaksanakan pengawasan fasiiitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat kabupaten.
- k. menyusun pedoman pemberian rekomendasi penerbitan PKAPT dan pelaporan rekapitulasi perdagangan kayu antar pulau;
- l. melakukan pendampingan dalam pengurusan pendaftaran Kekayaan lntelektual, proses sertifikasi halal, sertifikasi mutu barang atau profesi, dan/atau sertifikasi Iainnya;
- m. menyediakan ruang pamer produk ekspor secara fisik (non virtual) dan/atau non fisik (virtuaI);
- n. mencari Informasi terkait dengan pengembangan ekspor;
- o. melakukan bimbingan teknis kepada pelaku usaha, seperti sosiaIisasi/seminar/adaptasi produk, Iokakarya, temu wicara, pelatihan, program pendampingan, dan/atau kegiatan pengembangan Iainnya;

- p. mengikutsertakan pelaku usaha yang berorientasi ekspor pada pameran dagang di dalam dan di iuar negeri;
- q. mengikutsertakan pelaku usaha yang berorientasi ekspor pada misi dagang;
- r. melakukan pertemuan bisnis;
- s. menyertakan pelaku usaha yang berorientasi ekspor pada kegiatan penghargaan nasional.
- (2) Seksi Pengembangan Perdagangan dan Stabilisasi Barang Pokok Penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana penyelenggaraan dan partisipasi pameran dagang internasional, pameran dagang nasional dan pameran dagang lokal serta misi dagang;
- b. menyediakan layanan informasi mengenai penyelenggaraan dan partisipasi dalam pameran dagang internasional, pameran dagang nasional dan pameran dagang Iokal serta misi dagang;
- c. melaksanakan penjaringan peserta dan seleksi produk yang akan dipromosikan saat berpartisipasi dalam pameran dagang internasional, pameran dagang nasional dan pameran dagang Iokal serta misi dagang;
- d. menyusun rencana penyelenggaraan kampanye pencitraan produk ekspor;
- e. melaksanakan penjaringan peserta dan seleksi produk yang akan dilakukan pencitraan;
- f. melaksanakan kegiatan promosi lain yang mendukung kampanye pencitraan;
- g. membuat publikasi melalui media cetak dan elektronik;
- h. melaksanakan pengumpulan data produk daerah;
- i. melaksanakan identifikasi terhadap produk daerah;
- j. melaksanakan pembahasan dan penentuan produk unggulan dan potensial;
- k. menyediakan layanan informasi mengenai produk unggulan dan potensial daerah yang berorientasi ekspor;
- l. melaksanakan pemantauan distribusi dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di daerah;
- m. melaksanakan koordinasi Iintas sektoral untuk ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di daerah;
- n. menyediakan data dan informasi harga dan ketersediaan stok dan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting di daerah;
- o. melaksanakan koordinasi dengan stakeholders untuk penyelenggaraan operasi pasar dan/atau pasar murah di wilayah kerjanya;
- p. melaksanakan koordinasi dengan Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida di daerah, produsen, distributor dan pengecer.

- (3) Seksi Pembangunan dan Pembinaan Sarana Distribusi Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan identifikasi dan usulan pembangunan/ revitalisasi sarana distribusi;
- b. melaksanakan monitoring pembangunan/revitalisasi sarana distribusi;
- c. menyusun pedoman manajemen pengelolaan sarana distribusi perdagangan;
- d. melaksanakan pelatihan untuk peningkatan kompetensi pengelola sarana distribusi perdagangan;
- e. melaksanakan evaluasi kinerja pengelola sarana distribusi perdagangan;
- f. membuat pedoman pengelolaan manajemen sarana distribusi perdagangan;
- g. melakukan evaluasi kinerja pengelola sarana distribusi perdagangan.

## Bagian Kelima

## Bidang Kemetrologian dan Pengawasan Perdagangan

## Pasal 23

- (1) Bidang Kemetrologian dan Pengawasan Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas melaksanakan layanan metrologi legal yang meliputi tera, tera ulang dan pengawasan.
- (2) Bidang Kemetrologian dan Pengawasan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

## Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), Bidang Kemetrologian dan Pengawasan Perdagangan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan Iayanan tera dan tera ulang petugas pengawas tertib niaga alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya;
- b. pelaksanaan pengawasan ukur, takar, timbang dan perlengkapan, barang dalam keadaan terbungkus dan satuan ukuran;
- c. pelaksanaan pembinaan terhadap Penyidik Aparatur Sipil Negara Perdagangan dan Petugas Pengawas Tertib Niaga;
- d. pelaksanaan pengawasan barang beredar dan/atau jasa di pasar dan tempat penyimpanan, penegakan hukum dan perlindungan konsumen.

## Pasal 25

- (1) Bidang Kemetrologian dan Pengawasan Perdagangan terdiri dari :
- a. Seksi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
- b. Seksi Pembinaan Jabatan Fungsional Bidang Kemetrologian;
- c. Seksi Pengawasan Perdagangan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kemetrologian dan Pengawasan Perdagangan.

## Pasal 26

- (1) Seksi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas :
- a. memetakan jumlah potensi ukur takar timbang perlengkapan;
- b. mengelola cap tanda tera;
- c. menyediakan dan peningkatan kompetensi kemetrologian;
- d. menyediakan, pengelolaan standar kerja dan peralatan kemetrologian;
- e. membuat laporan kegiatan pelayanan tera/tera ulang ke pemerintah pusat.
- (2) Seksi Pembinaan Jabatan Fungsional Bidang Kemetrologian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan rekrutmen Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perdagangan dan Petugas Pengawas Tertib Niaga;
- b. melaksanakan koordinasi kinerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perdagangan dan Petugas Pengawas Tertib Niaga dengan Perangkat Daerah, instansi pemerintah dan/atau pihak ketiga.
- (3) Seksi Pengawasan Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas :
- a. menyediakan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia dan kemetrologian;
- b. melakukan penyuluhan kemetrologian;
- c. melakukan pengamatan Petugas Pengawas Tertib Niaga dan satuan ukuran;
- d. melaksanakan penyidikan tindak pidana bidang metrologi legal;
- e. melaporkan kegiatan pengawasan ke pemerintah pusat;
- f. menyusun standar operasional prosedur pelaksanaan pengawasan barang beredar dan jasa di daerah kabupaten;
- g. melaksanakan koordinasi dan kerja sama pengawasan dan penegakan hukum dengan Perangkat Daerah, instansi pemerintah dan/atau pihak ketiga;
- h. melaksanakan sosialisasi, publikasi dan informasi terkait kegiatan pengawasan.

## Bagian Keenam Unit Pelaksana Teknis Dinas

## Pasal 27

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas secara operasional di lapangan.
- (2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas dilengkapi dengan Tata Usaha dan Jabatan Fungsional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (4) Ketentuan mengenai pembentukan dan susunan organisasi serta tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

## Pasal 28

Pada saat mulai berlakunya Peraturan ini, UPTD Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Wakatobi yang telah dibentuk dengan Peraturan Bupati, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan Peraturan Bupati tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi UPTD Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang baru diundangkan.

## Bagian Ketujuh Kelompok Jabatan Fungsional

## Pasal 29

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas sesuai bidang keahliannya.

## Pasal 30

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 terdiri dari sejumlah aparatur sipil negara dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB V

## TATA KERJA

## Pasal 31

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris dan Kepala Bidang menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas masing-masing.
- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah wajib melaksanakan pengawasan melekat.

## Pasal 32

Kepala Dinas wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan perundangundangan yang berlaku.

## Pasal 33

Kepala Dinas, memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.

## Pasal 34

Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

## Pasal 35

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahannya.

## Pasal 36

Dalam menyampaikan laporan, tembusan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

## Pasal 37

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas dibantu oleh Kepala Satuan Organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat berkala.

## Pasal 38

- (1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Sekretaris melakukan tugas-tugas Kepala Dinas sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal Sekretaris berhalangan sebagai pelaksana Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Bidang yang membidangi tugas instansi tersebut untuk mewakili Kepala Dinas.

## Pasal 39

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna, masing-masing pejabat dalam lingkungan Pemerintah Daerah dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## BAB VI

## KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

## Pasal 40

- (1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dilingkungan Dinas, berpedoman pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Dinas merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (4) Sekretaris Dinas merupakan jabatan eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (5) Kepala Bidang lingkup Dinas merupakan jabatan eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (6) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi lingkup Dinas merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.
- (7) Pejabat eselon III atau jabatan administrator dan eselon IV atau jabatan pengawas dilingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.
- (8) Formasi dan persyaratan jabatan pada Dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VII

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 41

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2009 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Wakatobi (Berita Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2009 Nomor 16), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 42

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wakatobi.

| Ditetapkan di | Wangi-Wangi |
|-----------------|---------------|
| pada tanggal | 13-12-2016 |

BUPATI WAKATOBI,

TTD/CAP

ARHAWI

Diundangkan di Wangi-Wangi pada tanggal 31-12-2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI,

TTD/CAP

## JUHAIDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2016 NOMOR 45

## LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI WAKATOBI

NOMOR : 45 TAHUN 2016

TANGGAL : 13-12-2016

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN WAKATOBI

## BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN WAKATOBI


BUPATI WAKATOBI,

TTD/CAP

ARHAWI