Unknown Unknown Nomor 2 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapat.an dan Belanja Daerah Tahun Anggara.n 2012 7 roaka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Situbondo tentang Penjabaran Anggaran Pendapa.tan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 sebagai kmdasan operasional pe1aksanaan APBD Tahun Anggaran 2012. - 1. Undang-Undang\_ Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten da1ain Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) rbagaimana teJah -diubah dengan Undan~Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19~ Tambahan Lembaran Negara Republilc Indonesia Nomor 2730); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bwni dan Bangunan · (Lembantn Negara Republik. Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana te1ah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tent.ang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi clan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Hornor 3,569}; 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelengga.raan Negara yang Bersili dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Re\_publik Indonesia. Tahun 1999 Nomor 75,. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 4. Undang-Undang Nornor 17 Tahun 2003 tent.ang Kcuangan Negara tLembaran Negara Repu.blik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia T.ahun 2003 Nomor 78, T.ambahan Lem.baran› Negara Republik Indonesia Nomor 430 l); 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendabaraan Negara (Lembaran Negara Republik. Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan -Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran .fkgora Republik Indonesia Tamm 2004 NomoF 104, Tambman I.m1baran ~ R.epubtik.IndaleSia Ncuu-4421); 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nam.or 4437i sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 {l.embaran Negara Republik Indonesia T.ahun 2008Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 ); 8. IO. Undang-Undang Nomor 33 Tabun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pu.sat clan Pemerintahan Daerah \_{Lembaran Negara Re\_publik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 11. Undang-Undang Nomor 28 T-ahlDl 2009 tcntang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409 }; 12. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan fLembaran Negara. Republik lndenesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Pernndang-undangan {1£mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republilc Indonesia Nomor 5239);. 14. Peratura.n Pemcrintah Nomor 28 Tahun 1972 tenta.ng Perubahan Nam.a dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan {l.anhenm~Repubfik hvJnoesia Tamm 1972 Nomor ~ 15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan W akil Kepa:la Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dew.an Per (berlaku Unknown)
Pasal 1
Dari jumlah Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berkenaan (Sl-LPA} 9ebesar Rp 43.628-.356-. l-65-,00sebagaim&amp;na dimaksud pasal 1 angka 3 masih dalam proses hulrum sehingga tidak dapat dipergunakan.
Pasal 7
- 1. Undang-Undang\_ Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten da1ain Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) rbagaimana teJah -diubah dengan Undan~Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19~ Tambahan Lembaran Negara Republilc Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bwni dan Bangunan · (Lembantn Negara Republik. Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana te1ah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tent.ang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi clan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Hornor 3,569};
2
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelengga.raan Negara yang Bersili dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Re\_publik Indonesia. Tahun 1999 Nomor 75,. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nornor 17 Tahun 2003 tent.ang Kcuangan Negara tLembaran Negara Repu.blik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia T.ahun 2003 Nomor 78, T.ambahan Lem.baran› Negara Republik Indonesia Nomor 430 l);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendabaraan Negara (Lembaran Negara Republik. Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan -Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran .fkgora Republik Indonesia Tamm 2004 NomoF 104, Tambman I.m1baran ~ R.epubtik.IndaleSia Ncuu-4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nam.or 4437i sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 {l.embaran Negara Republik Indonesia T.ahun 2008Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );
8. IO. Undang-Undang Nomor 33 Tabun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pu.sat clan Pemerintahan Daerah \_{Lembaran Negara Re\_publik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 28 T-ahlDl 2009 tcntang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409 };
12. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan fLembaran Negara. Republik lndenesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Pernndang-undangan {1£mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republilc Indonesia Nomor 5239);.
3
14. Peratura.n Pemcrintah Nomor 28 Tahun 1972 tenta.ng Perubahan Nam.a dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan {l.anhenm~Repubfik hvJnoesia Tamm 1972 Nomor ~
15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan W akil Kepa:la Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dew.an Perwakilan Rakyat Daer.ah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Pcraturan Pcmcrintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Nega:ta Republik Indonesia Tahrm 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 712);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
18. Pera.tu.ran Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136► Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan iLcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem lnformasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah deng.an P.eratumn P.emerintah Nomor .65 T.ahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Repubtik Indonesia Nomor 4576};
21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah k.epada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tamba.han Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577};
22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tcntang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republilc Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RepubTik Indonesia Nomor 4578);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik IndonesiaTeun2005 Nomor 1.50, Tambaha:n Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
24. Peratu.ran Pemerint.ah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
4
25. Pcraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara. Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 .. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
26. Pcraturan Pemcrintah Nomor o Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran N~ Republik Indonesia Nomor 4609) ~ re1ah cliubah denpn Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubaban atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran .Negara Republik Indonesia T.almn 2008· -Nomor 78:,. Tambahan Lembaran NefJll3. Republik Indonesia Nomor485.5);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungj.awaban Kepala Daerah k.epada DPRD dan Infonnasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia T.ahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693};
28. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan ant.ara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Ka.bu\_paten/ Kota (Lembaran Negara. Re\_publik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tah1.lll 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang PM()mftP Evalwlsi. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ·Numor 4815t;
31. Peraturan Pemerintah Nomor 48 TahWl 2008 tentang Pendaoaan Pendldikao (Lembaran Negara Re\_publik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. 32~ Pera.turan Pemet int-ah Nomor 5 T-ahun 2009 'ten.tang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
33. Peraturan Pemerint.ah Nomor 69 Tahun 2010 tent.ang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan lnsentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran .Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomm- 119-, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161};
5
34. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standart Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Re\_publik Indonesia Nomor 5165);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengclolaan Keuangan Oaerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik. Indonesia Tahun 2011 Nomor 3 lOl;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Ba.rang Milik Daerah;
4. ·37. Peratu.ran Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah,. Penganggaran dan Pertanggungjawaba.n Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi lntensif dan Dana Operasienal;
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
39. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 84/PMK.07 / 2008 tentang P.enggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau dan Sanksi atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau;
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pernberian Hibah dan Bantuan Sosial;
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
43. Peratu.ran Menteri Keuangan Nomor : 127 /PMK..07/ 2011 tentang Batas Ma.ksimal Defisit APBD dan Batas Maksimal KcxnuJatif Pinjaman Daerah Talnm An8garan 2012;
44. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5Tahun 2003 tentang Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Bank Perkreditan Rakyat {BPR) Syariah Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2003 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pendirian Persern&amp;fl Terbatas {PT} Henk Perkredwm Rakyat (BPR&gt;· Syariah Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2007 Nomor 5);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor I Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Kf.uangan Pimpinan dan Anggot.a. Dewan Perwekilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2005 Seri A Nomor O l} sebagaimana telah -diubah dengan
6
Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan An\_ggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Situbondo {Lembaran Daerah Tahm1 2005 Seri A Nomor 5}:
- 4-6. Peraturan Da:erah Kabupaten Situbondo Nomor Z Tahun 2006 tentang Keduduka.n Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo, Seri E Nomor 2);
- 4 7. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2006 tentang Bantuan ~ K.epada 1&gt;.art.ai Nilik(LemhmmDamlh KabJpm:n Situbcnlo, SeriENcmn-03);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 17 ·Tahun 2006 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Lemhnan.lAlerahKab.lpltcn SitulnldoTaln.m~ Nan:r 17);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2007 tentang Penetapan Atas Pendirian Perseroan Terbatas (Pr) Radio Suara Situbondo -~~ KabupamnSituboodoTuhun-~ Nmu-6);
50. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 2);
51. Peraturan Daerah Ka.bupaten Situbondo Norn.or 13 Tahun 2008 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tamm 2008 Nomor 1-3);
52. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 18 Tahun 2011 tent.ang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor I Tahun 20 I 0 tentang Investasi Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2010 {Lembaran Daerah Ka.bupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 18);
53. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Dana cadaugau (Lembat an Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 2);
54. Peraturan Daerah Kabu\_paten Situbondo Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 4};
55. PtTaturan Daerah K&amp;bcrpatcn Situbondo Nomm 5 Tahun 2011 ten tang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 5);
56. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tah.un 2011 t:entang Re.tribu&amp;i liia MeDdirikan, Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 6);
57. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Oangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 7);
,...,,
7
58. Peraturan Dacrah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retnbusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 8); 59. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nam.or 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor {Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo T-ahun2011 Nomor 9}; 60. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2011 ten tang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor IO); 61. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daemh Kabupmn SituboodoTohun 2011 Narrxr 11); 62. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 12); 63. Peraturan DaerahKabupaten SitubondoNomor 1--3Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor I3J; 64. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat PeJelangan Ikan (Lembaran Daerah Kabupmn Situboodo Tahun 2011 Ncm.r 14); 65. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi lzin U saha Perikenen (Lembaran.Dafrah.KablpBten SituboodoTulnm.2011 Ncnxr 15); 66. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 20 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak -Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 20); 67. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 I Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehat.an (Lembaran Daerah Kah iparen Situbondo Tuhun 2011 Ncm:r 21~ 68. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribuis Peinakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 23); 69. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 24 T-ahun 2011 tentang Retribuis Pelay-anan P-asaf' (Lembmm. DaerahKarupuen Si:tubnloTohun 2011 Nomcr24); 70. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2012 Nomor 1); 71. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2012;. 72. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 85 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daer-ah {RPJMD}; 73. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 31 Tahun 2011 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
2. Kabupaten Situbondo Tahun 2012.
MEIIUTUSKAN :
Menetaplaua
: PBRAftJRAJI BUPAfl "l'Bli'iallG PPA1ABARA11 AlfGGARA1I PEIIDAPATAII DAR BELAIIJA DABRAII KABDPA17..llf Sl't0B01'DO TAIIUII AJIOOARAll 2012
Paaall
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 terdiri dari :
1. Pendapatan
- a. Pendapatan Asli Daerah
Rp. 57.029.935.520,.59
- b. Dana Perimbangan
Rp. 731.329.065.308,00
- c. Lainlain~ckip.Jtanrmah~Sah Rp 14 l.049.200.020,00
- Jumlah Pendapatan
Rp. 929.408.200.848,59
2. Belanja
- a. Belanja Tidak Langsung
1. Belanja Pegawai
Rp. 529.403.570.901,02
2. Belanja Bunga
Rp.
45.000.000,00
3. Belanja Hibah
Rp.
33.270.908.250,00
4. Belanja Bantuan Sosial
Rp.
5.632.840.000,00
5. Belaoja Bann JSD Keuai:pn Kepada
- Provinsi./Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik Rp
14.883.442.677,00
6. Belanja Tidak Terduga Rp.
3.500.000.000,00
7. Belanja Bantuan Keuangan Khusus
Kepada Kepala. Desa
- Rp
20.261.200.000&gt;00
Jumlah Belanja Tidak Langsung
Rp. 606.996.961.828,02
- b. Belanja Langsung
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal
Jumlah Belanja Langsung
Jumlah Belanja
Surp1us/(Defisit)
3. Pembiayaan
. Peoerirnaan
Pengeluaran
Jumlah Pembiayaan Neto
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
Tahun Berkenaan
Rp. 39.589.025.475,00
Rp. 132.670.306.359,53
Rp. 203.788.130.432,.54
Rp.376.04 7 .462.267,07
Rp.983.044.424.095,09
Rp. (53.636.223.246,50}
Rp. 105.699.579.4 l l,.50
Rp.
8.435.000.000,00
Rp. 97.264.579.411,50
Rp. 43.628.356.165,00
Paaa.12
Dari jumlah Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berkenaan (Sl-LPA} 9ebesar Rp 43.628-.356-. l-65-,00sebagaim&amp;na dimaksud pasal 1 angka 3 masih dalam proses hulrum sehingga tidak dapat dipergunakan.
Diundangkan, di su· .. IIAUV pada tanggal 2 E
KABUPATEN SITUBONDO ,
Pembina Utama Muda NIP. 19541010 197603 1 010
Pual3
Ringkasan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal l tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran l Peraturan Bupati ini.

## Paal.4

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinei lebih .lanjut dalam Lampi.ran II dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

## Pua15

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 dan Pasal 4 men1pakan bagian yang tidak .terpmbkan dari Peraturan Bupati.

## Pasal 6

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam pa:aturan ini dituangkan lebih 1anjut AAWB dolrumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

## Pasa.17

Peraturan Bupati ini diundangkan. mulai berlak.u pada tanggal

Agar setiap pengundangan penempatannya Situbondo. orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Bupati rm dengan dalam Berita Daerah Kabupaten

· tetapkan di Situbondo . da umgga12 1 FEB 2012BUPATI SITUB01'D01



NOMOR 9