PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG Nomor 1 Tahun 2017 tentang HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PER (berlaku 24 Agustus 2017)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 1entang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Singkawang;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pem ben tukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Menetapkan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 ten tang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan clan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahu n 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 11);
8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SINGKAWANG
dan
WALi KOTA SINGKAWANG
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SINGKAWANG.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Singkawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang
- memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali kota adalah Wali kota Singkawang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Singkawang yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Pimpinan DPRD adalah Pejabat Daerah yang memegang jabatan sebagai Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD Kota Singkawang.
6. Anggota DPRD adalah Pejabat Daerah yang memegang jabatan sebagai anggota DPRD Kota Singkawang.
7. Sekretariat DPRD adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pelayanan terhadap DPRD dan secara administratif dibina oleh Sekretariat Daerah.
8. Sekretaris DPRD adalah Jabatan Pimpinan Tinggi yang memimpin Sekretariat DPRD Kota Singkawang.
9. Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
10. Fraksi adalah pengelompokan Anggota DPRD Kota Singkawang ## BAB II PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Bagian Kesatu Umum
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas:
- a. uang representasi;
- b. tunjangan keluarga;
- c. tunjangan beras;
- d. uang paket;
- e. tunjangan jabatan;
- f. tunjangan alat kelengkapan;
- g. tunjangan alat kelengkapan lain;
- h. tunjangan komunikasi intensif; dan
1. tunjangan reses.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
- (1) Pajak penghasilan untuk penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, huruf b, huruf c,
huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g dibebankan kepada APBD.
- (2) Pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h dan huruf i dibebankan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan.
- (3) Pembebanan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Kedua U ang Rep re sen tasi
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
- (1) Pimpinan clan Anggota DPRD berhak memperoleh uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a.
- (2) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (3) Uang representasi Ketua DPRD setara dengan gaji pokok Wali kota.
- (4) Uang representasi Wakil Ketua DPRD sebesar 80% (delapan puluh persen) dari uang representasi Ketua DPRD.
- (5) Uang representasi Anggota DPRD sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari uang representasi Ketua DPRD.
Bagian Ketiga
Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5
- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD berhak memperoleh tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dan huruf c.
- (2) Tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (3) Tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) besarnya sama dengan tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Keempat Uang Paket
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 6
- ( 1) Pimpinan dan Anggota DPRD berhak mem peroleh uang paket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d.
- (2) Vang paket Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.
- (3) Vang paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar 10% (sepuluh persen) dari uang representasi yang bersangkutan.
Bagian Kelima Tunjangan Jabatan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 7
- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD berhak mernperoleh tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e.
- (2) Tunjangan jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.
- (3) Tunjangan jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi yang bersangkutan.
Bagian Keenam Tunjangan Alat Kelengkapan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 8
- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam Badan Musyawarah, Komisi, Sadan Anggaran, Sadan Pembentukan Peraturan Daerah, Badan Kehormatan diberikan tunjangan alat kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f.
- (2) Tunjangan alat kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan, untuk jabatan:
- a. ketua, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen);
- b. wakil ketua, sebesar 5% (lima persen);
- c. sekretaris, sebesar 4% (empat persen);
- d. anggota, sebesar 3% (tiga persen); dari tunjangan jabatan ketua DPRD.
Bagian Ketujuh Tunjangan Alat Kelengkapan Lain
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 9
- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam alat kelengkapan lain berhak memperoleh tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g.
- (2) Besaran tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara mutatis mutandis untuk besaran tunjangan alat kelengkapan lain.
- (3) Tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) di berikan selama alat kelengkapan lain terbentuk dan melaksanakan tugas.
Bagian Kedelapan Tunjangan Komunikasi Intensif
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 10
- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan komunikasi intensif setiap bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) huruf h dalam rangka peningkatkan kinerja.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan komunikasi intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali kota.
Bagian Kesembilan Tunjangan Reses
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 11
- ( 1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 h uruf i.
- (2) Tunjangan reses sebagaimana yang dimaksud pada ayat ( 1) diberikan setiap kali Pimpinan dan Anggota DPRD melaksanakan reses.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali kota.
TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN
Bagian Kesatu Umum
BAB Ill - ANGGOTA DPRD
Pasal 12
- (1) Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas:
- a. jaminan kesehatan;
- b. jaminan kecelakaan kerja;
- c. jaminan kematian; dan
- d. pakaian dinas dan atribut.
- (2) Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Pimpinan DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
- a. rumah negara dan perlengkapannya;
- b. kendaraan dinas jabatan; dan
- c. belanja rumah tangga.
- (3) Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota DPRD dapat disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
- a. rumah negara dan perlengkapannya; dan
- b. tunjangan transportasi.
Bagian Kedua J aminan Kesehatan
BAB Ill - ANGGOTA DPRD
Pasal 13
- (1) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat ( 1) huruf a diberikan dalam bentuk iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- u ndangan.
- (2) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)juga termasuk istri dan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pemeriksaan kesehatan yang bertujuan untuk mengetahui status kesehatan di luar cakupan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
- (4) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan dilakukan di dalam negeri serta tidak termasuk istri dan anak.
Bagian Ketiga Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian
BAB Ill - ANGGOTA DPRD
Pasal 14
- (1) Jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b dan huruf c diberikan dalam bentuk iuran kepada Badan Penyelenggara J aminan Sosial Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- (2) Iuran jaminan kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) adalah sebesar 0,24% (nol koma dua puluh empat persen) dari penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan.
- (3) Juran jaminan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar 0,30% (nol koma tiga puluh persen) dari penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan.
- (4) Juran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibayar oleh Pemerintah Daerah.
Bagian Keempat Pakaian Dinas dan Atribut
BAB Ill - ANGGOTA DPRD
Pasal 15
- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d.
- (2) Pakaian dinas dan atribut Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana pada ayat (1) terdiri atas:
- a. pakaian sipil harian (PSH) disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
- b. pakaian sipil resmi (PSR) disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
- c. pakaian sipil lengkap (PSL) disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;
- d. pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan
- e. pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar satuan harga pakaian dinas dan atribut diatur dengan Peraturan Wali kota.
Bagian Kelima Tunjangan Ru mah Negara dan Perlengkapan Serta
Tunjangan Kendaraan Dinas Jabatan
BAB Ill - ANGGOTA DPRD
Pasal 16
- (1) Pimpinan DPRD disediakan rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a dan huruf b
BAB Ill - ANGGOTA DPRD
Pasal 17
- (1) Dalarn hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa bakti, rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan wajib dikembalikan
2. dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti atau berakhirnya masa bakti.
- (2) Dalam hal Anggota DPRD yang disediakan rumah negara dan perlengkapannya berhenti atau berakhir masa bakti, rumah negara dan perlengkapannya wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti atau berakhirnya masa bakti.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan diatur dengan Peraturan Wali kota.
BAB Ill - ANGGOTA DPRD
Pasal 18
- (1) Rumah negara kendaraan dinas dan perlengkapannya serta jabatan yang disediakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 tidak dapat di sew abelikan, dipindahtangankan, digunausahakan, dan/ atau diubah status hukumnya.
- (2) Struktur dan bentuk bangunan rumah negara yang disediakan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) tidak dapat diubah.
BAB Ill - ANGGOTA DPRD
Pasal 19
- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara dan kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2),
kepada yang bersangkutan dapat diberikan tunjangan perumahan.
- (3) Tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan.
- (4) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.
BAB Ill - ANGGOTA DPRD
Pasal 20
- (1) Bagi suami dan/atau istri yang mendudukijabatan sebagai Pimpinan dan/ a tau Anggota DPRD pad a DPRD yang sama hanya diberikan salah satu tunjangan perumahan.
- (2) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang suami atau istrinya menjabat sebagai Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah pada daerah yang sama tidak diberikan tunjangan perumahan.
- (3) Bagi Pimpinan dan/atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tidak diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.
BAB Ill - ANGGOTA DPRD
Pasal 21
Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 serta tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 tidak dapat diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD secara bersamaan.
BAB Ill - ANGGOTA DPRD
Pasal 22
- ( 1) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 harus
BAB Ill - ANGGOTA DPRD
Pasal 23
Bagi Pimpinan dan/ atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tidak diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.
Bagian Keenam Belanja Rumah Tangga Pimpinan DPRD
BAB Ill - ANGGOTA DPRD
Pasal 24
- (1) Dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang, Pimpinan DPRD disediakan belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c.
- (2) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga pimpinan DPRD.
- (3) Kebutuhan minimal rumah tangga Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam program dan kegiatan sekretariat DPRD.
- (4) Dalam hal Pimpinan DPRD tidak menggunakan fasilitas rumah negara dan perlengkapannya, tidak diberikan belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c.
- (5) Ketentuan mengenai standar kebutuhan minimal rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Wali kota.
BAB IV - UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 25
- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan uang jasa pengabdian.
- (2) Besaran uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRD, dengan ketentuan:
- a. masa bakti kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 1 (satu) bulan uang representasi;
- b. masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 2 (dua) bulan uang representasi;
- c. masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 3 (tiga) bulan uang representasi;
- d. masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 4 (empat) bulan uang representasi; dan
- e. masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 5 (Hrna) bulan atau paling banyak 6 (enam) bulan uang rep re sen tasi.
- (3) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada ahli wansnya.
9. ( 4) Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ undangan.
- (5) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD diberhentikan dengan tidak hormat, tidak diberikan uang jasa pengabdian.
BABV
BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD
Bagian Kesatu Umum
BAB IV - UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 26
- (1) Belanja penunjang kegiatan DPRD disediakan untuk mendukung kelancaran fungsi, tugas, dan wewenang DPRD.
- (2) Belanja penunjang DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
Program;
- b. dana operasional Pimpinan DPRD;
- c. pembentukan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD;
- d. penyediaan tenaga ahli fraksi; dan
- e. belanja sekretariat fraksi.
- (3) Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun
BAB IV - UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 27
- ( 1) Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a terdiri atas:
- a. penyelenggaraan rapat;
- b. kunjungan kerja;
- c. pengkajian, penelaahan, dan penyiapan Peraturan Daerah;
- d. peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia di lingkungan DPRD;
- e. koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan; dan
- f. program lain sesuai dengan fungsi, tugas dan wewenang DPRD.
- ( 1) yang pada ayat kegiatan (2) Program sebagaimana dimaksud diuraikan ke dalam beberapa mencerminkan fungsi, tugas dan wewenang DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ undangan.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun ke dalam rencana kerja dengan mempedomani agenda yang disusun oleh masing­masing alat kelengkapan untuk 1 (satu) tahun anggaran dan ditetapkan oleh pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­undangan.
Bagian Ketiga Dana Operasional Pimpinan DPRD
BAB IV - UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 28
Dana operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b diberikan setiap bulan kepada Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD sehari-hari.
BAB IV - UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 29
- (1) Pemberian dana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilakukan setiap bulan dengan ketentuan:
- a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut lumpsum; dan
- b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.
- (2) Dalam hal terdapat sisa dana operasional setelah pelaksanaan ketentuan pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran, sisa dana dimaksud harus disetorkan ke rekening kas umum daerah paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan.
- (3) Dana operasional Pimpinan DPRD tidak digunakan untuk keperluan pribadi, kelompok, dan/atau golongan, dan penggunaannya harus
BAB IV - UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 30
- ( 1) Kelompok pakar a tau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf c merupakan sejumlah tertentu pakar atau ahli yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD atas usul anggota, pimpinan fraksi, dan pimpinan alat kelengkapan DPRD.
- (2) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap alat kelengkapan DPRD yang diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Sekretaris DPRD.
BAB IV - UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 31
- (1) Pengadaan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembayaran kompensasi bagi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD didasarkan pada kehadiran sesuai dengan kebutuhan DPRD atau kegiatan tertentu DPRD dan dapat dilakukan dengan harga satuan orang hari atau orang bulan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran kompensasi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD diatur dengan Peraturan W ali kota.
BAB IV - UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 32
- ( 1) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf d merupakan tenaga ahli yang disediakan 1 (satu) orang untuk setiap fraksi dan
mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu yang mendukung tugas fraksi dan diberikan kompensasi.
- (2) Pengadaan tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pad a ayat ( 1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tenaga ahli fraksi scbagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditetapkan dengan Kepu tusan Sekretaris DPRD.
- (4) Ketentuan mengenai besaran kompensasi tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diatur dengan Pera tu ran W ali kota.
BAB IV - UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 33
- (1) Belanja sekretariat fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf e dibiayai dari anggaran sekretariat DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD.
- (2) Belanja sekretariat fraksi terdiri atas penyediaan sarana dan anggaran.
- (3) Penyediaan sarana meliputi ruang kerja pada sekretariat DPRD dan kelengkapan kantor sesuai dengan keten tuan peraturan perundang-undangan dan tidak termasuk sarana mobilitas.
- (4) Penyediaan anggaran meliputi pemenuhan kebutuhan belanja alat tulis kantor dan makan minum rapat fraksi yang diselenggarakan di lingkungan kantor sekretariat DPRD dengan ## BAB VI PENGELOLAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
BAB IV - UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 34
- ( 1) Penghasilan, tunjangan kesejahteraan, uang jasa pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD, serta belanja penunjang kegiatan DPRD merupakan anggaran belanja DPRD yang diformulasikan ke dalam rencana
- kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah sekretariat DPRD serta diuraikan ke dalam jenis belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan anggaran belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggaran belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD.
BAB IV - UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 35
Dalam rangka pertanggungiawaban TKI dan tunjangan reses, Pimpinan dan Anggota DPRD wajib menandatangani pakta integritas yang menjelaskan penggunaan dana telah sesuai dengan peruntukannya.
BAB IV - UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 36
- ( 1) Dalam rangka pertanggungjawaban dana operasional Pimpinan DPRD, Pimpinan DPRD wajib menandatangani pakta integritas yang menjelaskan penggunaan dana telah sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan dana operasional Pimpinan DPRD dibuktikan dengan laporan hasil pelaksanaan tugas yang dilengkapi dengan rincian penggunaan dana operasional Pimpinan DPRD.
- (3) Rincian penggunaan dana operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat kegiatan, tujuan, penerima (masyarakat/kelompok masyarakat) dan waktu penggunaan dana yang ditandatangani Pimpinan DPRD.
- (4) Bukti pertanggungjawaban penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD setiap bulan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.
BABV KETENTUAN LAIN-LAIN
BAB IV - UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 37
- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tetap diberikan hak keuangan dan administratif berupa uang representasi, uang paket, tunjangan keluarga, tunjangan beras, jaminan kesehatan, dan jaminan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- (2) Dalam hal Pimpinan DPRD berhalangan sementara lebih dari 30 (tiga puluh) hari dan diangkat pelaksana tugas Pimpinan DPRD oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, pelaksana tugas Pimpinan DPRD tersebut diberikan hak keuangan dan administratif yang dipersamakan dengan Pimpinan DPRD definitif yang digantikan terhitung mulai tanggal 1 (satu) bulan berikutnya.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 38
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2005 Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Singkawang (Lembaran
Daerah Kota Singkawang Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaan Daerah Kota Singkawang Nomor 10) sepanjang mengatur mengenai hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Singkawang dicabut dan dinvatakan tidak berlaku.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 39
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Singkawang.

Penetapan: Ditetapkan di Singkawang pada tanggal 24 Agustus 2017

Penandatangan: WALIKOTA SINGKAWANG,

Verifikasi: ttd AWANG ISHAK

Penetapan: Diundangkan di singkawang pada tanggal 24 Agustus 2017

Verifikasi: Plh. DEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG, ttd BUJANG SYUKRIE LEMBAR DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2017 NOMOR 1

Distribusi: Salinan sesuai dengan aslinya, ids#4U BAGIAN HUKUM NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG, PROVINS! KALIMANTAN BARAT NOMOR : (1/2017)
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG
NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG
HAK KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SINGKAWANG
## I. UMUM
Pembentukan suatu peraturan daerah merupakan kewenangan yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah untuk menjalankan hak dan kewajibannya. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan clengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalarn UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.Penegasan tentang Pemerintahan Daerah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh DPRD dan kepala daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang diberi mandat oleh rakyat untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah. Asas pembentukan peraturan daerah meliputi kejelasan tujuan, kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis, hirarki dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan serta keterbukaan. Kepala daerah dan DPRD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang diberi mandat oleh rakyat untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah. Tujuan dari kesemua konsep tersebut adalah agar konsep otonomi daerah dapat berjalan sesuai dengan jalur yang telah ditetapkan dan semakin mendekatkan pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.Sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah, DPRD diharapkan marnpu membawa nilai-nilai demokratis dan memperjuangkan aspirasi rakyat dan daerah.
Tolak ukur keberhasilan DPRD menjalankan amanat rakyat, tidak terlepas dari sumber daya manusia, integritas, dan kredibilitas Pimpinan dan Anggota DPRD. Dalam rangka menunjang hal tersebut, perlu dilakukan koordinasi antara DPRD dan Pemerintah Daerah agar terjalin hubungan yang baik, harmonis, serta tidak saling mendominasi satu sama lain. Peningkatan kerja sama secara kelembagaan dilaksanakan melalui keseimbangan antara mengelola dinamika politik disatu pihak dan tetap menjaga stabilitas pemerintahan daerah di pihak lain, sehingga pola keseimbangan pengelolaan pemerintahan daerah yang dilakukan dapat memberikan manfaat secara signifikan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah tersebut.
Untuk dapat berjalannya pola keseimbangan pengelolaan pemerintahan daerah perlu ditunjang dengan kesejahteraan yang memadai. Pengaturan tentang hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, selain untuk meningkatkan peran dan tanggung jawab lembaga perwakilan rakyat daerah dalam rangka mengembangkan kehidupan dernokrasi, menjamin keterwakilan rakyat dan daerah dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga, mengembangkan mekanisme keseimbangan antara DPRD dan Pemerintah Daerah, serta meningkatkan kualitas, produktivitas, kinerja DPRD, juga untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan.
Dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mendorong pent bahan regulasi mengenai hal tersebut. Perubahan peraturan ini diperlukan dalam rangka memberikan keseimbangan pengelolaan pemerintahan daerah perlu ditunjang dengan kesejahteraan yang memadai
Materi muatan Peraturan Daerah ini juga menata sekretariat fraksi melalui penyediaan sarana, anggaran, dan tenaga ahli fraksi oleh sekretariat DPRD. Begitu pula dalam hal meningkatkan kualitas kinerja alat kelengkapan DPRD diatur pula mengenai pembentukan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD.
## II. PASAL DEMI PASAL
```
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup jelas. Pasa12 Cukup jelas. Pasal 3 Ayat(l) Yang dimaksud dengan "pajak penghasilan" adalah pajak