PERATURAN GUBERNUR MA Nomor 10 Tahun 2017 tentang STANDAR PERAWATAN / PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran operasional kendaraan bermotor roda enam., roda empat dan roda dua di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2OL6 tentang Standar Perawatan / Pemeliharaan Kendaraan Dinas dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Kendaraan Bermotor di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
- b. bahwa Pemerintah telah menetapkan kebijakan harga bahan bakar minyak sehingga Peraturan Gubernur dimaksud perlu dicabut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Perawatan/Pemeliharaan Kendaraan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
3. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Fropinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 11O3);
SALINAN
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor I Tahun 2OtS tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5678);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2OI4 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2Ol4 Nomor 92, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 L Tahun 20ll tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20ll Nomor 310);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah; 6.
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2Ot3 tentang Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak; 7.
7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2OlO tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2O1O Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1); 8.
9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2A16 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 32);
10. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2A16 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Ralryat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 38);
11. Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 3e);
12. Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Badan Daerah Dan Inspektorat Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2Arc Nomor 4O);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR PERAWATAN / PEMELI HARAAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA. TENTANG KENDARAAN STANDAR DINAS
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara yang selanjutnya disebut Gubsu.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara yang selanjutnya disebut Setdaprovsu.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Provinsi Sumatera Utara.
7. Kendaraan Dinas Provinsi Sumatera Utara yang selanjutnya disebut kendaraan dinas adalah semua jenis kendaraan bermotor yang dimiliki atau dikuasai oleh instansi pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
8. Kendaraan khusus/lapang€rn adalah kendaraan bermotor dinas dikuasai pemerintah provinsi Sumatera Utara yang dikhususkan penggunaannya untuk melayani kepentingan tertentu dan kegiatan lapangan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
9. Bahan Bakar Minyak selanjutnya disingkat BBM adalah bahan bakar minyak non subsidi.
10. Pemeliharaan kendaraan dinas adalah perbaikan dan/atau penggantian suku cadang, oli pelumas mesin, gerdang, persneling, pispot, body repair, accesories, audio, lapis jok, kaca fiIm, doorsmeer, salon yang
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Maksud Peraturan Gubernur ini adalah menetapkan pedoman, standar perawatan/pemeliharaan kendaraan dinas di lingkungan Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara.
- (2) Tujuan Peraturan Gubernur ini adalah mewujudkan efisiensi dan efektivitas dalam rangka tertib administrasi perawatan/pemeliharaan kendaraan dinas.
BAB II - KONDISI FISIK DAN TATA CARA PEMELIHARAAN / PERAWATAN KENDARAAN DINAS Pasal 3
Pasal 3
- (1) Pemberian BBM diperuntukkan untuk kendaraan dinas dalam kondisi batkl layak jalan.
- (2) Kendaraan dinas dalam keadaaan rusak berat tidak mendapat BBM.
BAB II - KONDISI FISIK DAN TATA CARA PEMELIHARAAN / PERAWATAN KENDARAAN DINAS Pasal 3
Pasal 4
Tata cara pelaksanaan perawatan/pemeliharaan kendaraan dinas dilakukan sebagai berikut:
- a. setiap SKPD/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara diwajibkan untuk men5rusun rencana pemeliharaan kendaraan dinas;
- b. setiap perbaikan yang akan diadakan pada rencana pemeliharaan kendaraan dilakukan/dilaksanakan dengan surat permohonan dalam bentuk nota dinas sebelum diajukan kepada pengelola;
- c. pelaksanaan pemeliharaan kendaraan dinas milik daerah ditetapkan dengan Surat Perintah Kerja/Surat Perjanjian/Kontrak yang ditandatangani oleh Kepala SKPD/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
- d. pengurus kendaraan melaksanakan pencatatan pemeliharaan setiap jenis kendaraan dinas milik daerah dalam kartu pemeliharaan;
- e. pemeliharaan kendaraan dinas yang melaksanakan perbaikan/ penggantian suku cadang agar suku cadang yang diganti untuk dikumpulkan sebagai bukti perawatan;
- f. pengurus kendaraan menerbitkan tagihan dari rekanan berupa bon fakhrr dan kwitansi untuk pertanggungiawaban administrasi sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
BAB III - PENGANGGARAN DAN BESARAN PENGGUNAAN BBM Pasal 5
Pasal 5
Besaran Penggunaan BBM untuk kendaraan dinas operasional pejabat, kendaraan dinas operasional pool dan kendaraan operasional khusus merlggunakan BBM non subsidi diberikan dalam bentuk uang tunai yang besarannya/jumlahnya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
BAB III - PENGANGGARAN DAN BESARAN PENGGUNAAN BBM Pasal 5
Pasal 6
Besaran penggunaan BBM untuk kendaraan dinas operasional di lingkungan dinaslbadan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan kepala dinas/badan seiaku Pengguna Anggaran.
BAB III - PENGANGGARAN DAN BESARAN PENGGUNAAN BBM Pasal 5
Pasal 7
Pemeliharaan perbaikan dan/atau penggantian suku cadang kendaraan dinas melebihi nilai estimasi diatas Rp. 5O.0OO.OOO harr.s terlebih dahulu mendapat persetujuan dari:
- a. Sekretaris Daerah sebagai Pengguna Anggaran (di lingkungan Setdaprovsu);
- b. Kepala SKPD sebagai Pengguna Anggaran (di lingkungan Dinas/Badan).
BAB III - PENGANGGARAN DAN BESARAN PENGGUNAAN BBM Pasal 5
Pasal 8
Biaya pelaksanaan perawatan/pemeliharaan kendaraan dinas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara.
ASURANSI
BAB IV - ASURANSI
Pasal 9
- (1) Perawatan atau kerusakan atau perlindungan kendaraan dinas roda 4 (empat) dapat dikerjasamakan dengan perusahaan asuransi kerugian yang ditunjuk oleh Kepala Dinas/ Badan selaku Pengguna Anggaran.
- (2) Terhadap kendaraan dinas yang diasuransikan pertanggungan melalui kedasama asuransi, perawatan/ pemeliharaan rutinnya dapat dilakukan melalui kegiatan perbaikan/penggantian suku cadang di luar pertanggungan asuransi.
BAB IV - ASURANSI
Pasal 10
Biaya perawatan/pemeliharaan kendaraan dinas mulai berlaku pada Januari 2017.
KETENTUAN PENUTUP
Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2OL6 tentang Standar Perawatan/Pemeliharaarl Kendaraan Dinas dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 8), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Medan pada tanggal 2O Maret 2Ol7 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI, ttd HASBAN RITONGA BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2OL7 NOMOR 10

Penandatangan: Salinan Sesuai Dengan AslinYa KEPALA BIRO HUKUM, Pelaksana &amp; TAHI TULUS P. NAIBAHO Penata TK. I (III/d] NrP. 19640318 199803 1 001 ## Pasal 12

Penetapan: Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Penetapan: Ditetapkan di Medan pada tanggal 17 Maret 2Al7

Penandatangan: GUBERNUR SUMATERA UTARA, ttd TENGKU ERRY NURADI