PERATURAN BUPATI TRENGGALEK Nomor 76 Tahun 2015 tentang JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (berlaku 31 Desember 2015)
Pembukaan
Menimbang:a. bahwa dalam rangka memperlancar ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan pada badan layanan umum daerah pusat kesehatan masyarakat di Kabupaten Trenggalek diperlukan fleksibilitas proses pengadaan barang dan/atau jasa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 100 dan Pasal 105 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah disebutkan Badan Layanan Umum Daerah dengan status penuh dapat diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah apabila terdapat alasan efektivitas dan/atau efisiensi, sedangkan pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai yang diatur dalam Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudkan dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang dan/atau
Jasa Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;
- Menimbang:1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan:PERATURAN BUPATI TENTANG JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disebut BLUD Puskesmas, adalah badan layanan umum daerah pusat kesehatan masyarakat yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisien dan produktifitas.
5. Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disebut Pemimpin BLUD, adalah pemimpin pada badan
layanan umum daerah pusat kesehatan masyarakat.
6. Pejabat Pengadaan adalah pejabat pengadaan pada badan layanan umum daerah pusat kesehatan masyarakat.
7. Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan adalah tim pemeriksa hasil pekerjaan pada badan layanan umum daerah pusat kesehatan masyarakat.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2
Pasal 2
- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi pengelola BLUD Puskesmas dalam melaksanakan pengadaan barang dan/atau jasa khususnya metode pengadaan yang digunakan sesuai dengan jenjang nilai pengadaan barang dan/atau jasa.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:
3. a memberikan kepastian hukum dan fleksibilitas dalam melaksanakan pengadaan barang dan/atau jasa BLUD Puskesmas; dan
4. b sebagai pedoman dalam penentuan metode pengadaan barang dan/atau jasa.
BAB III - RUANG LINGKUP Pasal 3
Pasal 3
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
- a. pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa; dan
- b. jenjang nilai pengadaan barang dan/atau jasa.
BAB IV - PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA Pasal 4
Pasal 4
- (1) BLUD Puskesmas diberikan fleksibilitas dalam pengadaan barang dan/atau jasa yang sumber dananya berasal dari:
- a. jasa layanan;
- b. hibah tidak terikat ;
- c. hasil kerjasama dengan pihak lain; dan
- d. lain-lain pendapatan BLUD Puskesmas yang sah.
- (2) Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pengadaan barang;
- b. pengadaan jasa konstruksi;
- c. pengadaan jasa konsultansi; dan
- d. pengadaan jasa lainnya.
BAB IV - PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA Pasal 4
Pasal 5
- (1) Pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa BLUD Puskesmas dilakukan oleh Pejabat Pengadaan.
- (2) Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Pemimpin BLUD Puskesmas.
- (3) Hasil pekerjaan dari Pejabat Pengadaan diperiksa oleh Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan.
- (4) Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk oleh Pemimpin BLUD Puskesmas.
JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA
BAB V - Pasal 6
Pasal 6
## BAB V Pasal 6
BAB V - Pasal 6
Pasal 7
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Penetapan: Ditetapkan di Trenggalek pada tanggal 31 Desember 2015

Penandatangan: Pj. BUPATI TRENGGALEK, TTD JARIANTO

Penetapan: Diundangkan di Trenggalek pada tanggal 31 Desember 2015

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK, TTD ALI MUSTOFA BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2015 NOMOR 76

Penandatangan: Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, ANIK SUWARNI Nip . 19650919 199602 2 001