PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN Nomor 17 Tahun 2012 tentang RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU : TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL DIKELUARKAN OLEH : BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2012 (berlaku 5 Juli 2012)
Pembukaan
Mengingat
BUPATI SAROLANGUN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN NOMOR 17 TAHUN 2012
TENTANG
"
RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SAROLANGUN,
Menimbang : bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber a.
pendapatan daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah,
- . bahwa dalam rangka memenuhi perkembangan kebijakan nasional serta kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 156 ayat (1) UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah:
- . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil,
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Sarolangun.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sarolangun.
4. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sarolangun yang selanjutnya disebut Disdukcapil adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sarolangun.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sarolangun.
6. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 6
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. 7
8. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. 8.
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundag-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu. 9
10. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk menfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah daerah yang bersangkutan.
11. Surat Setoran Retribusi Daerah,yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh kepala daerah.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
14. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
BAB II - NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 2
Dengan Nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipungut Retribusi terhadap jasa pelayanan terhadap penggantian biaya Cetak Kartu penduduk dan Akta Catatan Sipil
BAB II - NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 3
Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Penduduk dan Akta Catatan Sipil meliputi :
- a. Kartu Tanda Penduduk,
- b. Surat Keterangan Bertempat Tinggal:
- c. Kartu Identitas Kerja:
- d. Kartu Penduduk Sementara:
- e. Kartu Identitas Penduduk Musiman,
- f. Kartu Keluarga, dan
- g. Akta catatan sipil yang meliputi :
On Oi aa D0
- akta kelahiran:
- akta perkawinan,
- akta perceraian,
- akta kematian,
- akta pengesahan dan pengakuan anak,
- akta ganti nama bagi Warga Negara Asing.
BAB II - NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 4
Subjek Retribusi adalah orang yang memperoleh jasa pelayanan Penggantian Biaya Cetak Kartu Penduduk dan Akta Catatan Sipil.
GOLONGAN RETRIBUSI
"
BAB III - GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5
Retribusi Jasa Pelayanan Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil termasuk dalam Golongan Retribusi Jasa Umum.
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
BAB IV
Pasal 6
Tingkat penggunaan jasa diukur ## BAB V
PRINSIP DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
BAB IV
Pasal 7
Prinsip penetapan besarnya tarif retribusi adalah didasarkan pada tujuan memperoleh imbalan terhadap pelayanan yang diberikan dan biaya cetak yang dikeluarkan.
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
BAB VI - STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 8
- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan ## BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN
BAB VI - STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 9
Wilayah pemungutan Retribusi pelayanan Penggantian Biaya Cetak Kartu Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah Kabupaten Sarolangun.
PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN
BAB IX
Pasal 10
- (1) Pembayaran dilakukan sekaligus
BAB IX
Pasal 11
Tempat Pembayaran dilakukan pada saat pengambilan objek pelayanan yang diberikan dan membayar pada kasir pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sarolangun kemudian Kasir Penerimaan menyetorkan kepada Bendaharawan Penerima Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk disetor ke Kas Daerah paling lama 1x24 jam kecuali hari libur dapat dilakukan penyetorannya pada hari kerja pertama berikutnya.
BAB IX
Pasal 12
Pembayaran tidak diperkenankan diangsur atau ditunda, pembayaran harus dilunasi setelah pelayanan objek retribusi diberikan.
SANKSI ADMINISTRATIF
BAB X - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 13
Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 245 (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
PENAGIHAN
BAB XI - PENAGIHAN
Pasal 14
- (1) Penagihan retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD dan didahului Surat Teguran.
- (2) Pengeluaran Surat Teguran sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi dilakukan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan dan penerbitan Surat Teguran diatur dengan Peraturan Bupati.
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA
BAB XII - PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA
Pasal 15
- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
- a. Diterbitkan surat teguran: atau
4. b.Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasi kepada Pemerintah Daerah.
7. (S) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.
BAB XII - PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA
Pasal 16
- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
PENYIDIKAN
Pasal 18
Indonesia Tahun 1945:
- Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969): 2
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844):
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049):
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737):
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberhentian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161):
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN dan
BUPATI SAROLANGUN
MEMUTUSKAN:
Menetapkan 1 PERATURAN DAERAH TENTANG PENGGANTIAN BIAYA CETAK
KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL.
BABI
KETENTUAN UMUM
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Sarolangun.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sarolangun.
4. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sarolangun yang selanjutnya disebut Disdukcapil adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sarolangun.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sarolangun.
6. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 6
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. 7
8. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. 8.
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundag-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu. 9
10. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk menfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah daerah yang bersangkutan.
11. Surat Setoran Retribusi Daerah,yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh kepala daerah.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
14. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
Dengan Nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipungut Retribusi terhadap jasa pelayanan terhadap penggantian biaya Cetak Kartu penduduk dan Akta Catatan Sipil
Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Penduduk dan Akta Catatan Sipil meliputi :
- a. Kartu Tanda Penduduk,
- b. Surat Keterangan Bertempat Tinggal:
- c. Kartu Identitas Kerja:
- d. Kartu Penduduk Sementara:
- e. Kartu Identitas Penduduk Musiman,
- f. Kartu Keluarga, dan
- g. Akta catatan sipil yang meliputi :
On Oi aa D0
- akta kelahiran:
- akta perkawinan,
- akta perceraian,
- akta kematian,
- akta pengesahan dan pengakuan anak,
- akta ganti nama bagi Warga Negara Asing.
Subjek Retribusi adalah orang yang memperoleh jasa pelayanan Penggantian Biaya Cetak Kartu Penduduk dan Akta Catatan Sipil.
GOLONGAN RETRIBUSI
"
Retribusi Jasa Pelayanan Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil termasuk dalam Golongan Retribusi Jasa Umum.
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Tingkat penggunaan jasa diukur ## BAB V
PRINSIP DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Prinsip penetapan besarnya tarif retribusi adalah didasarkan pada tujuan memperoleh imbalan terhadap pelayanan yang diberikan dan biaya cetak yang dikeluarkan.
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan ## BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN
Wilayah pemungutan Retribusi pelayanan Penggantian Biaya Cetak Kartu Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah Kabupaten Sarolangun.
PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN
- (1) Pembayaran dilakukan sekaligus
Tempat Pembayaran dilakukan pada saat pengambilan objek pelayanan yang diberikan dan membayar pada kasir pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sarolangun kemudian Kasir Penerimaan menyetorkan kepada Bendaharawan Penerima Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk disetor ke Kas Daerah paling lama 1x24 jam kecuali hari libur dapat dilakukan penyetorannya pada hari kerja pertama berikutnya.
Pembayaran tidak diperkenankan diangsur atau ditunda, pembayaran harus dilunasi setelah pelayanan objek retribusi diberikan.
SANKSI ADMINISTRATIF
Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 245 (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
PENAGIHAN
- (1) Penagihan retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD dan didahului Surat Teguran.
- (2) Pengeluaran Surat Teguran sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi dilakukan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan dan penerbitan Surat Teguran diatur dengan Peraturan Bupati.
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA
- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
- a. Diterbitkan surat teguran: atau
4. b.Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasi kepada Pemerintah Daerah.
7. (S) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.
- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
PENYIDIKAN
- (1) Selain pejabat kepolisian negara pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun diberikan wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi pelayanan Penggantian Biaya Cetak Kartu Penduduk dan Akta Catatan Sipil.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi Pelayanan Penggantian Biaya Cetak Kartu Penduduk dan Akta Catatan Sipil.
- b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi pelayanan Penggantian Biaya Cetak Kartu Penduduk dan Akta Catatan Sipil.
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi Pelayanan Penggantian Biaya Cetak Kartu Penduduk dan Akta Catatan Sipil.
- d. Memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana retribusi Pelayanan Penggantian Biaya Cetak Kartu Penduduk dan Akta Catatan Sipil.
- e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana retribusi Pelayanan Penggantian Biaya Cetak Kartu Penduduk dan Akta Catatan Sipil.
- g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa indentitas orang,benda, dan/atau dokumen yang dibawa.
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi Pelayanan Penggantia Biaya Cetak KartuPenduduk dan Akta Catatan Sipil.
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- j. Menghentikan penyidikan, dan/atau
13. k.Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Pelayanan Penggantian Biaya Cetak Kartu Penduduk dan akta catatan sipil.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat(1l) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
"
7
2
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Sarolangun padatanggal 5 Juli 2012

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN, ttd. ## MUHAMMAD BASYARI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2012 NOMOR 17 41 2 2 1 222 E 5 5 2 6 1 1 42 ## BAB XIV ## KETENTUAN PIDANA ## Pasal 18 - (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar. - (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara. ## BAB XV ## KETENTUAN PENUTUP Pasal 19 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun.

Penetapan: Ditetapkan di Sarolangun pada tanggal 5 Juli 2012

Penandatangan: BUPATI SAROLANGUN, ttd. CEK ENDRA 2 3 {2
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN NOMOR 17 TAHUN 2012
## TENTANG
## RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL
## PENJELASAN UMUM I
Peraturan Daerah tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil merupakan salah satu retribusi yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah sesuai dengan UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009. Hal ini juga telah disesuaikan dengan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun yang menggratiskan biaya pembuatan Kartu Tanda Penduduk. Kebijakan ini sebagai bentuk perhatian Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun dalam membantu masyarakat atas identitas dirinya .
Kemudian agar masyarakat melaporkan setiap kelahiran dan kematian keluarga diberikan kemudahan untuk yang tepat waktu dengan tidak dibebankan biaya sedangkan yang terlambat diberikan sanksi berupa pembebanan biaya (retribusi) yang tujuannya agar tercapai tertib administrasi kependudukan dan meningkat kesadaran masayarakat di Kabupaten Sarolangun.
## Il. PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 2
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 3
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 4
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 5
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 6
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 7
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 8
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 9
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 10
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 11
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 12
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 13
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 14
Cukup Jelas 15 Pasal Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 16
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 17
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 18
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 19
Cukup Jelas ' TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN NOMOR 17