PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 29 Tahun 2017 tentang ALIH FUNGSI SANGGAR KEGIATAN BELAJAR MENJADI SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SEJENIS (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
BUPATI LAHAT PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI LAHAT NOMOR 29 TAHUN 2017
TENTANG
ALIH FUNGSI SANGGAR KEGIATAN BELAJAR MENJADI SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SEJENIS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI
a
- b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, menetapkan Peraturan Bupati tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis; perlu
bahwa dalam rangka pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan nonformal oleh Pemerintah Kabupaten Lahat, dilakukan alih fungsi Sanggar Kegiatan Belajar menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis yang memiliki tugas dan fungsi pengelolaan dan penyelenggaraan program pendidikan nonformal; perlu
Mengingat 1
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Dacerah Tingkat II dan Kotapraja Dalam Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
- 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang 41 ,
- 3 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Meuetapkun
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Rcpublik Iudonesia Tahun 2015 Nomor 45 Tambahan Lembaran Ncgara Republik Indonesia Nomor 5670);
- 4 Tahun 2016 tentung Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kubupaten Lahat;
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Peraturan Atas Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dun Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI TENTANG ALIH FUNGSI SANGGAR KEGIATAN BELAJAR MENJADI SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SEJENIS
BAB
KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati Lahat ini yang dimaksud dengan:
- 2 Bupati adalah Bupati Lahat.
- 1 Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Lahat.
- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lahat.
- 5 Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis yang selanjutnya disebut Satuan PNF Sejenis adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan nonformal
- Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disebut SKB adalah unit pelaksana teknis Dinas Pendidikan dan Kcbudayuan Kabupaten Lahat yang menangani urusan pendidikan yang berbentuk Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis.
- Programn Pendidikan Nonlormal yang selanjutnya disebut Program PNF adalah layanan pendidikan yang diselenggarakan untuk memberdayakan masyarakat melalui pendidikan kecalapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan\_ pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain untuk mengembangkan kemampuan peserta didik,
BAB II - ALIH FUNGSI
Pasal 2
Dengan Peraturan Bupati ini SKB dialihfungsikan menjadi Satuan PNF Sejenis.
BAB III - KEDUDUKAN , TUGAS, FUNGSI DAN HAK Pasal 3
Pasal 3
- (1) SKB berkedudukan sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas berbentuk Satuan PNF Sejenis, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) SKB memiliki tugas menyelenggarakan Program PNF .
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), SKB mempunyai fungsi pada
- b. pelaksanaan hubungan kerja sama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat; dan
- a. pelayanan pendidikan nonformal;
6. C pelaksanaan administrasi SKB. pada
- (4) SKB sebagai Satuan PNF Sejenis berhak:
- b. memperoleh akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional;
- a. memperoleh Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional;
10. c memperoleh pembinaan dari Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat;
11. e menerbitkan ijazah dan/atau sertifikat kompetensi bagi peserta didik sesuai dengan peraturan perundangundangan
12. d menyelenggarakan ujian nasional pendidikan kesetaraan dan /atau uji kompetensi peserta didik program PNF sesuai dengan peraturan perundang-undanga; dan
BAB IV - SUSUNAN ORGANISASI Pasal 4
Pasal 4
- (1) Susunan organisasi SKB terdiri dari
2. b Kepala Urusan Tata Usaha;
3. a Kepala SKB;
- C. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kepala Urusan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kurikulum, peserta didik, kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana, hubungan masyarakat, persuratan, dan pengarsipan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas Pamong Belajar dan jabatan fungsional lainnya sesuai dengan kebutuhan dan keahlian -
- (4) Bagan susunan organisasi SKB tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran Peraturan Bupati ini.

## TATA YERJA Pasal 5

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala SKB , Kepala Urusan prinsíp-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan rnasing-masing mnaupun dengan instansi terkait

## Pasal 6

Kepala SKE dan Yepala Urusan Tata Usaha wajib mengawasi bawahannya mengkoordinasikan dan mcmberikan bírbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya,

## Pasal 7

Kepala SKB dan Kepala Urusan Tata Usaha wajib mengikuti dan mematuhí petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan

## JABATAN Pasal 2

- (1) Kepala SKE merupakan jabatan fungsional yang dijabat oleh Parnong Belajar ,
- (2) Kepala Urusan Tata Usaha merupakan jabatan struktural esclon IV,b atau jabatan pengavas .

## BAB VII PEMBIAYAAN Pasal 9

Pembiayaan SKE dibebankan Anggaran Pendapatan dan Bclanja Dacrah Yabupaten Lahat dan / atau sumber dana lainnya cesuai peraturan pcrundang-undangan. pada

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 10

huruf Peraturan Bupatí Lahat Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pernbentukan Orgnisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan di Kecamatan dalarn Kabupaten Lahat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku tanggal diundangkan; pada orang mengetahuinya, memerintahknn pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lahat. Agar setiap


Diundangkan di Lahat pada tanggal hel

2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAHAT,

BERITA DAERAH KABUPATEN LAHAT TAHUN 2017 NOMOR 29


Lampiran

Peraturan Bupati Lahat

Nomor 29 Tahun 2017

Tanggal 4 2917

Tentang

Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis