PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUPATI Nomor 6 Tahun 2016 tentang PENYELENGGARAAN JALAN DAERAH DENGAN RAHMAT TU HAN YANG MAHA ESA BUPATI SEKADAU, - a. bahwa jalan daerah yang meliputi jalan kabupaten dan jalan desa sebagai bagian dari sistem transportasi mempunyai peranan penting terutama dalam mendukung bidang ekonomi, sosial dan budaya serta lingkungan dan dikembangkan melalui pendekatan pengembangan sesuai tercapai keseim bang an rangka mewujudkan daerah; karakter wilayah agar dan pemerataan dalam sasaran pembangunan - b. bahwa berdasarkan ketentuan (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
I
BUPATI SEKADAU PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU NOMOR 6 TAHUN 2016
TENTANG
PENYELENGGARAAN JALAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TU HAN YANG MAHA ESA
BUPATI SEKADAU,
- a. bahwa jalan daerah yang meliputi jalan kabupaten dan jalan desa sebagai bagian dari sistem transportasi mempunyai peranan penting terutama dalam mendukung bidang ekonomi, sosial dan budaya serta lingkungan dan dikembangkan melalui pendekatan pengembangan sesuai tercapai keseim bang an rangka mewujudkan daerah; karakter wilayah agar dan pemerataan dalam sasaran pembangunan
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, wewenang pemerintah kabupaten dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan kabupaten dan jalan desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah ten tang Penyelenggaraan Jalan Daerah;
- I. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
SALi NAN
I
t
t
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47250);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diu bah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalulintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 ten tang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2 014 Nomor 51);
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan;
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 514).
•
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKJLAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEKADAU
Dan
BUPATI SEKADAU
MEMUTUSKAN:
Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN JALAN DAERAH.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
Penyelenggaraan jalan daerah dilaksanakan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
Penyelenggaraan jalan daerah bertujuan untuk:
- a. mewujudkan kepastian hukum da1am penyelenggaraan, pengaturan, pembangunan, pengawasan dan pembinaan jalan;
- b. dalam rangka menertibkan potensi sumber daya daerah;
- c. untuk memudahkan memperoleh informasi dan transportasi;
- d. sebagai pengawasan, perlindungan dan pemanfaatan aset-aset yang menjadi milik Pemerintah Daerah;
- e. sebagai penghargaan terhadap jasa seseorang atas perjuangannya pada waktu revolusi fisik maupun pembangunan;
- f. mendukung terwujudnya keserasian antara jalan desa dengan jalan kabupaten serta an tar daerah dan an tar kawasan;
- g. menjadi pedoman dalam penyusunan perencanaan umum dan pembiayaan jaringan jalan kabupaten dan jalan desa;
- h. mendorong optimalisasi segenap sumber daya yang dimiliki Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan jalan;
- i. mewujudkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan jalan; dan
10. Jmewujudkan peran penyelenggara jalan secara optimal dalam pemberian layanan kepada masyarakat.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
Ruang lingkup penyelenggaraan jalan daerah dalam Peraturan Daerah ini meliputi:
- a. jalan kabupaten; dan
- b. jalan desa.
KLASIFIKASI JALAN KABUPATEN
Bagian Kesatu Umum
BAB Ill - KLASIFIKASI JALAN KABUPATEN
Pasal 5
Jalan Kabupaten dapat diklasifikasi menu rut :
- a. sistem;
- b. fungsi;
- c. status;
- d. kelas; dan
- e. kondisi.
Bagi an Ked ua Jalan Menurut Sistem
BAB Ill - KLASIFIKASI JALAN KABUPATEN
Pasal 6
- (1) Jalan Kabupaten menurut sistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas: a. sistem jaringan jalan primer; dan b. sistem jaringan jalan sekunder.
- (2) Sistem jaringan jalan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (!) huruf a merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat daerah, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan.
- (3) Sistem jaringan jalan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (!) huruf b merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan kabupaten.
Bagian Ketiga
Jalan Menurut Fungsi
BAB Ill - KLASIFIKASI JALAN KABUPATEN
Pasal 7
- (1) Jalan Kabupaten menurut fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas:
- a. jalan arteri;
- b. jalan kolektor;
- c. jalan lokal; dan
5. d.jalan lingkungan.
- (2) Jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (!) huruf a merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdayaguna.
- (3) Jalan kolektor sebagairnana dimaksud pada ayat (!) huruf b merupakan jalan um urn yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
- (4) Jalan lokal sebagairnana dimaksud pada ayat (I) huruf c merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jurnlah jalan masuk tidak dibatasi.
- (5) Jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (!) huruf d merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah.
Bagian Keempat Jalan Menurut Status
BAB Ill - KLASIFIKASI JALAN KABUPATEN
Pasal 8
- (!) Jalan Kabupaten menurut status sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c terdiri atas:
- a.jalan lokal primer;
- b. jalan sekunder; dan
- c. jalan strategis.
- (2) Jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (!) huruf a merupakan jalan yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibu kota kecamatan, antara ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal, serta jalan urnum dalarn sistem jaringan jalan sekunder dalarn wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten.
- (3) Jalan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (!) huruf b merupakan jalan yang diprioritaskan untuk melayani kepentingan daerah
BAB Ill - KLASIFIKASI JALAN KABUPATEN
Pasal 9
Jalan Kabupaten menurut kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 h u ru f d terdiri atas :
- a. penggunaan jalan dan kelancaran lalu lintas angkutan jalan; serta
2. b.
3. spesifikasi penyediaan prasarana jalan.
BAB Ill - KLASIFIKASI JALAN KABUPATEN
Pasal 10
- ( 1) Pembagian kelas jalan
BAB Ill - KLASIFIKASI JALAN KABUPATEN
Pasal 11
- (1) Kelas jalan
BAB Ill - KLASIFIKASI JALAN KABUPATEN
Pasal 12
Jalan Kabupaten menurut kondisi sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 5 huruf e, terdiri atas:
- a. jalan aspal;
- b. jalan kerikil; dan
- c. jalan tanah.
BABIV PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN DAN JALAN DESA
Bagian Kesatu Penyelenggaraan Jalan Kabupaten
BAB Ill - KLASIFIKASI JALAN KABUPATEN
Pasal 13
- (I) Pemerintah Daerah menyelenggarakanjalan kabupaten.
- (2) Penyelenggaraan jalan perumahan dilaksanakan setelah diserahkan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penyelenggaraan jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meLiputi:
- a. pengaturan;
- b. pembinaan;
- c. pembangunan; dan
- d. pengawasan.
- (4) Penyelenggara jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD.
BAB Ill - KLASIFIKASI JALAN KABUPATEN
Pasal 14
Pengaturan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a meLiputi:
- a. perumusan kebijakan penyelenggaraan jalan kabupaten dan jalan perumahan
BAB Ill - KLASIFIKASI JALAN KABUPATEN
Pasal 15
Pembinaan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b meliputi:
- a. pemberian bimbingan, penyuluhan, serta pendidikan dan pelatihan para aparatur penyelenggarajalan kabupaten;
- b. pemberian izin, rekomendasi, dispensasi dan pertimbangan pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan;
- c. pengembangan teknologi terapan di bidang jalan untuk jalan kabupaten; dan
- d. pemberian fasiLitas penyelesaian sengketa antar wilayah dalam penyelenggaraan jalan.
BAB Ill - KLASIFIKASI JALAN KABUPATEN
Pasal 16
Pembangunan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf c meliputi :
- a. perencanaan teknis, pemrograman dan penganggaran, pengadaan tanah serta pelaksanaan konstruksi jalan kabupaten;
- b. pengoperasian dan pemeliharaan jalan kabupaten; dan
- c. pengembangan dan pengelolaan manajemen pemeliharaan jalan kabupaten.
Pengawasan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf d meliputi :
- a. evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan kabupaten meliputi pengaturan, pembinaan, dan pembangunan;
- b. pemenuhan standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan; dan
- c. pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan kabupaten yang meliputi pengendalian jalan masuk, penjagaan ruang manfaat jalan agar tetap berfungsi, dan pencegahan terhadap gangguan atas fungsi jalan.
Bagian Kedua Penyelenggaraan Jalan Desa
BAB Ill - KLASIFIKASI JALAN KABUPATEN
Pasal 18
- (1) Penyelenggaraan jalan desa meliputi:
- a. pengaturan;
- b. pembinaan;
- c. pembangunan; dan
- d. pengawasan.
- (2) Penyelenggara jalan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.
BAB Ill - KLASIFIKASI JALAN KABUPATEN
Pasal 19
Pengaturan jalan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a meliputi:
- a. perumusan kebijakan penyelenggaraan jalan desa
BAB Ill - KLASIFIKASI JALAN KABUPATEN
Pasal 20
Pembinaan jalan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pemberian bimbingan, penyuluhan, serta pendidikan dan pelatihan para aparatur penyelenggara jalan desa;
- b. pemberian izin, rekomendasi, dispensasi dan pertimbangan pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan;
- c. pengembangan teknologi terapan di bidangjalan untukjalan desa; dan
- d. pemberian fasilitas penyelesaian sengketa antar wilayah dalam penyelenggaraan jalan.
BAB Ill - KLASIFIKASI JALAN KABUPATEN
Pasal 21
Pembangunan jalan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (!) huruf c me1iputi :
- a. perencanaan teknis, pemrograman dan penganggaran, pengadaan tanah serta pelaksanaan konstruksi jalan desa;
- b. pengoperasian dan pemeliharaan jalan desa; dan
- c. pengembangan dan pengelolaan manajemen pemeliharaan jalan desa.
BAB Ill - KLASIFIKASI JALAN KABUPATEN
Pasal 22
Pengawasan jalan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d meliputi :
- a. evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan desa yang meliputi pengaturan, pembinaan, dan pembangunan; dan
- b. pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan desa yang meliputi pengendalian jalan masuk, penjagaan ruang manfaatjalan agar tetap berfungsi, dan pencegahan terhadap gangguan atas fungsi jalan.
BAB Ill - KLASIFIKASI JALAN KABUPATEN
Pasal 23
- (1) Penyelenggaraan jalan desa oleh Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dilakukan sepanjang tidak mengganggu sistem jaringan jalan daerah.
- (2) Dalam ha! pemerintah desa tidak dapat melaksanakan sebagian penyelenggaraan jalan desa, Pemerintah Desa dapat meminta bantuan penyelenggaraan jalan desa kepada Pemerintah Daerah.
BABV PEMBERIAN NAMA JALAN DAN SARANA UMUM
Bagian Kesatu Jenis Jalan dan Sarana Urn um
BAB Ill - KLASIFIKASI JALAN KABUPATEN
Pasal 24
Jenis-jenis jalan umum terdiri:
- a. jalan nasional;
- b. jalan provinsi;
- c. jalan kabupaten; dan
4. d.jalan desa
BAB Ill - KLASIFIKASI JALAN KABUPATEN
Pasal 25
- Jenis-jenis sarana umum terdiri dari :
- a. tempat olah raga;
- b. taman kabupaten; dan
- c. sarana umum lainnya.
Bagian Kedua Kewenangan Pemberian Nama Jalan dan Sarana Um um
BAB Ill - KLASIFIKASI JALAN KABUPATEN
Pasal 26
- (1) Setiap jalan, baik jalan um um maupun jalan khusus dan sarana um um yang berada di bawah kewenangan Pemerintah Daerah harus mempunya1 nama.
- (2) Pemberian nama jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Bagian Ketiga Pemberian Nama
BAB Ill - KLASIFIKASI JALAN KABUPATEN
Pasal 27
Nama Jalan dan Sarana Umum di Kabupaten Sekadau, yang diusulkan diambil dari :
- a. nama pahlawan baik tingkat nasional, tingkat regional maupun tingkat lokal;
- b. nama-nama tokoh masyarakat yang dianggap berjasa dan telah meningggal dunia baik pada masa revolusi fisik maupun pada masa pembangunan;
- c. nama-nama yang mencerminkan membangun, kegotongroyongan, persatuan dan kesatuan dalam rangka penanaman jiwa dan semangat Pancasila;
- d. nama-nama flora dan fauna; dan
- e. nama-nama lain yang tidak bertentangan dengan kesusilaan.
Bagian Keempat
Tata Cara Pengajuan Penamaan
BAB Ill - KLASIFIKASI JALAN KABUPATEN
Pasal 28
- (1) Pengajuan nama jalan, dan sarana umum milik Pemerintah Kabupaten Sekadau ditujukan kepada Bupati.
- (2) Prosedur persyaratan dan tata cara pengajuan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kelima Tiang dan Papan Nama
BAB Ill - KLASIFIKASI JALAN KABUPATEN
Pasal 29
Ketentuan tentang bahan, ukuran, wama, tata cara penulisan dan penempatan, tiang, papan/plat nama diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB Ill - KLASIFIKASI JALAN KABUPATEN
Pasal 30
- (I) Pembuatan dan pemasangan serta pemeliharaan papan/plat nama yang menjadi kewenangan Kabupaten dibiayai oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Pembuatan dan pemasangan serta pemeliharaan jalan-jalan yang berada di lingkungan komplek perumahan dibiayai oleh pengembang sebelum fasilitasjalan itu diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten.
BAB VJ PEMANFAATAN BAGIAN-BAGIAN JALAN DAERAH
Bagian Kesatu Bagian-Bagian Jalan Daerah
BAB Ill - KLASIFIKASI JALAN KABUPATEN
Pasal 31
- (I) Bagian-bagian jalan daerah meliputi :
- a. ruang manfaatjalan;
- b. ruang milik jalan; dan
- c. ruang pengawasan jalan.
- (2) Ruang manfaat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi badan jalan, saluran tepi jalan, dan am bang pengarnannya.
- (3) Ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan.
- (4) Ruang pengawasan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang ada di bawah pengawasan penyelenggara jalan.
Bagian Ked ua Pemanfaatan
Paragraf 1
Umum
BAB Ill - KLASIFIKASI JALAN KABUPATEN
Pasal 32
Pemanfaatan bagian-bagian jalan daerah meliputi :
- a. iklan, media dan informasi;
- b. jalur hijau;
- c. bangunan utilitas; dan
- d. pembuatan jalan masuk.
Paragraf 2
Pemanfaatan Bagian Jalan Daerah Untuk lklan dan Media lnformasi
BAB Ill - KLASIFIKASI JALAN KABUPATEN
Pasal 33
Pemanfaatan bagian jalan daerah untuk iklan dan media informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a ditempatkan di ruang milik · · jalan.
{
,
BAB Ill - KLASIFIKASI JALAN KABUPATEN
Pasal 34
Iklan dan media informasi dalam ruang milik jalan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. tidak mengganggu keamanan dan keselamatan pengguna jalan;
- b. tidak mengganggu pandangan bebas pengemudi dan konsentrasi pengemudi;
- c. tidak mengganggu fungsi dan konstruksi jalan serta bangunan pelengkapnya;
- d. tidak mengganggu dan mengurangi fungsi rambu-rambu dan sarana pengatur lalu-lintas lainnya, dan
- e. sesuai dengan peraturan dan dan/atau peraturan instasi terkait mengenai iklan dan media informasi.
BAB Ill - KLASIFIKASI JALAN KABUPATEN
Pasal 35
lklan dan media informasi dapat ditempatkan dalam ruang manfaat jalan dengan ketentuan :
- a. ditempatkan di luar bahu jalan atau trotoar dengan jarak paling sedikit 1 (satu) meter dari tepi paling luar bahu jalan atau trotoar;
- b. dalam hal tidak terdapat ruang di luar bahu jalan, trotoar, atau jalur lalu-lintas, iklan dan media informasi dapat ditempatkan di sisi terluar ruang milik jalan;
- c. iklan dan media infonmasi pada jaringan jalan dapat ditempatkan di ruang milik jalan pada sisi terluar;
- d. iklan dan media informasi tidak dapat dipasang pada struktur jembatan; dan
- e. bentuk iklan dan media informasi tidak boleh sama atau menyerupai rambu-rarnbu lalu lintas.
BAB Ill - KLASIFIKASI JALAN KABUPATEN
Pasal 36
Pemanfaatan bagian jalan untuk media iklan dan inforrnasi dikenakan sewa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Paragraf 3 Pemanfaatan bagian jalan daerah untuk jalur hijau
BAB Ill - KLASIFIKASI JALAN KABUPATEN
Pasal 37
Pemanfaatan bagian jalan daerah untuk jalur hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b dapat ditempatkan pada:
- a. sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaatjalan;
- b. ruang manfaat jalan di bawah kolong jalan layang dengan syarat tidak mengganggu keselamatan, kelancaran lalu lintas, dan keamanan konstruksi; dan
- c. jalur pemisah jalan.
BAB Ill - KLASIFIKASI JALAN KABUPATEN
Pasal 38
Tanaman yang ditanam dalam jalur hijau berupa tanaman-tanaman yang pertumbuhannya tidak merusak konstruksi jalan.
BAB Ill - KLASIFIKASI JALAN KABUPATEN
Pasal 39
Pemerintah Daerah berkewajiban untuk melakukan pengawasan dan perawatan terhadap ruang jalur hijau, termasuk pernangkasan dahan dan ranting untuk tujuan keselamatan pengguna jalan.
Paragraf 4
Pemanfaatan Bagian Jalan Daerah Untuk Bangunan Utilitas
BAB Ill - KLASIFIKASI JALAN KABUPATEN
Pasal 40
- ( I) Ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan pada tempat tertentu dapat dimanfaatkan untuk penempatan bangunan utiJitas.
- (2) Bangunan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (!) pada jaringan jalan di dalam kota dapat ditempatkan di dalam ruang manfaat jalan dengan ketentuan :
- a. yang berada di atas tanah ditempatkan di luar jarak tertentu dari tepi paling luar bahu jalan atau trotoar sehingga tidak menimbulkan hambatan samping bagi pemakai jalan; atau
- b. yang berada di bawah tanah ditempatkan di luar jarak tertentu dari tepi paling luar bahu jalan atau trotoar sehingga tidak mengganggu keamanan konstruksi jalan.
- (3) Bangunan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (!) pada jaringan jalan di luar kota, dapat ditempatkan di dalam ruang milik jalan pada sisi terluar.
- (4) Jarak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan oleh penyelenggara jalan sesuai dengan kewenangannya
BAB Ill - KLASIFIKASI JALAN KABUPATEN
Pasal 41
Pemanfaatan bagian jalan daerah untuk bangunan utilitas dikenakan sewa sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.
Paragraf 5
Pemanfaatan Bagian Jalan Untuk Pembuatan Jalan Masuk
BAB Ill - KLASIFIKASI JALAN KABUPATEN
Pasal 42
Pembuatan jalan masuk ditempatkan pada sebidang tanah tertentu di ruang milikjalan.
BAB Ill - KLASIFIKASI JALAN KABUPATEN
Pasal 43
- (1) Setiap orang yang melakukan pembuatan jalan masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 harus memenuhi persyaratan teknis.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kesatu
lzin Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan Daerah
BAB VII - !ZIN, DJSPENSASI, DAN REKOMENDASI PEMANFAATAN JALAN
Pasal 44
- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang memanfaatkan bagian-bagian jalan wajib memiliki izin pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan.
- (2) lzin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan :
- a. untuk jalan kabupaten oleh Bupati; dan
- b. untukjalan desa oleh Kepala Desa.
- (3) Setiap orang pribadi atau badan yang memanfaatkan bagian-bagian jalan tidak memiliki izin pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dikenakan sanksi administrasi.
- (4) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
- a. peringatan tertulis;
- b. penyegelan;
- c. penghentian sementara, sebagian, atau seluruh kegiatan pemanfaatan; dan/atau
- d. pembongkaran.
- (5) Pelaksanaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan tidak berurutan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB VII - !ZIN, DJSPENSASI, DAN REKOMENDASI PEMANFAATAN JALAN
Pasal 45
- (1) Permohonan izin pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan disampaikan secara tertulis kepada Bupati atau Kepala Desa sesuai dengan kewenangannya dilengkapi dengan persyaratan administrasi.
- (2) Bupati atau Kepala Desa sesuai dengan kewenangannya menerbitkan
3. izin pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan paling lama 12 (dua belas) hari sejak sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar.
- (3) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Kepala organisasi perangkat daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang pelayanan perizinan atau Kepala SKPD.
BAB VII - !ZIN, DJSPENSASI, DAN REKOMENDASI PEMANFAATAN JALAN
Pasal 46
- (1) Pemberian izin pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan didasarkan pada pertimbangan antara lain :
- a. kelengkapan persyaratan administrasi permohonan izin pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan; dan
- b. terpenuhinya persyaratan teknis mencakup:
1. lokasi;
2. rencana teknis; dan
6. 3.jadwal waktu pelaksanaan.
- c. jaminan pemeliharaan berupa jaminan bank.
8. d.jaminan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada huruf c diterima dan disimpan oleh pemberi izin.
- (2) Jaminan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikecualikan bagi pembuatan jalan masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.
BAB VII - !ZIN, DJSPENSASI, DAN REKOMENDASI PEMANFAATAN JALAN
Pasal 47
Setelah jangka waktu perizinan berakhir, pemegang izin pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan harus mengembalikan bagian-bagian jalan seperti semula dengan biaya menjadi tanggung jawab pemegang izin pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan.
BAB VII - !ZIN, DJSPENSASI, DAN REKOMENDASI PEMANFAATAN JALAN
Pasal 48
Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, sistem, dan prosedur pemberian izin pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan diatur dalam Peraturan Bupati.
Bagian Kedua
Dispensasi Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan Daerah
BAB VII - !ZIN, DJSPENSASI, DAN REKOMENDASI PEMANFAATAN JALAN
Pasal 49
- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang menggunakan ruang manfaat jalan yang memerlukan perlakuan khusus terhadap konstruksi jalan dan jembatan berupa muatan dan kendaraan dengan dimensi, muatan sumbu terberat dan/atau beban total melebihi standar, wajib memperoleh dispensasi.
- (2) Perlakuan khusus terhadap konstruksi jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. perkuatan jembatan;
- b. perkuatan/perbaikan perkerasan;
- c. penyesuaian geometrik jalan ;
- d. penyesuaian ruang bebas ;
- e. penentuanlokasi;dan
- f. penyiapan tempat istirahat.
- (3) Dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diberikan :
- a. untukjalan kabupaten oleh Bupati; dan
- b. untukjalan desa oleh Kepala Desa.
- (4) Setiap orang pribadi atau badan yang menggunakan ruang manfaat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) tidak memiliki dispensasi dikenakan sanksi administrasi.
- (5) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa:
- a. peringatan tertulis;
- b. penyegelan;
- c. penghentian sementara, sebagian, atau seluruh kegiatan pemanfaatan; dan/atau
- d. pembongkaran.
- (6) Pelaksanaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan tidak berurutan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB VII - !ZIN, DJSPENSASI, DAN REKOMENDASI PEMANFAATAN JALAN
Pasal 50
- (1) Permohonan dispensasi disampaikan secara tertulis kepada Bupati atau Kepala Desa sesuai dengan kewenangannya dilengkapi dengan persyaratan administrasi.
- (2) Bupati atau Kepala Desa sesuai dengan kewenangannya menerbitkan dispensasi paling lama 12 (dua belas) hari sejak sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar.
- (3) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan pemberian dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Kepala SKPD.
BAB VII - !ZIN, DJSPENSASI, DAN REKOMENDASI PEMANFAATAN JALAN
Pasal 51
- (1) Semua akibat yang ditimbulkan dalam rangka perlakuan khusus terhadap konstruksi jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) menjadi tanggungjawab pemilik dispensasi.
- (2) Perbaikan terhadap kerusakan jalan dan jembatan sebagai akibat penggunaan ruang manfaat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggungjawab pemilik dispensasi.
BAB VII - !ZIN, DJSPENSASI, DAN REKOMENDASI PEMANFAATAN JALAN
Pasal 52
Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, sistem, dan prosedur pemberian dispensasi diatur dalam Peraturan Bupati.
Bagian Ketiga Rekomendasi Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan Daerah
BAB VII - !ZIN, DJSPENSASI, DAN REKOMENDASI PEMANFAATAN JALAN
Pasal 53
- (!) Penggunaan ruang pengawasan jalan untuk mendirikan bangunan gedung wajib memperoleh rekomendasi.
- (2) Penggunaan ruang pengawasan jalan tidak boleh mengganggu keselamatan penggunajalan dan keamanan konstruksi jalan.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (I) diberikan:
- a. untuk jalan kabupaten oleh Bupati; dan
- b. untuk jalan desa oleh Kepala Desa.
- (4) Setiap orang pribadi atau badan yang menggunakan ruang pengawasan jalan untuk mendirikan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (I) tidak memiliki rekomendasi dikenakan sanksi administrasi.
- (5) Sanksi ad:ministrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa:
- a. peringatan tertulis;
- b. penyegelan;
- c. penghentian sementara, sebagian, atau seluruh kegiatan pemanfaatan; dan/atau
- d. pembongkaran.
- (6) Pelaksanaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan tidak berurutan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB VII - !ZIN, DJSPENSASI, DAN REKOMENDASI PEMANFAATAN JALAN
Pasal 54
- (!) Permohonan rekomendasi disarnpaikan secara tertulis kepada Bupati atau Kepala Desa sesuai dengan kewenangannya dilengkapi dengan persyaratan administrasi.
- (2) Bupati atau Kepala Desa sesuai dengan kewenangannya menerbitkan dispensasi paling lama 12 (dua belas) hari sejak sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar.
- (3) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (!) dan ayat (2) kepada Kepala OPD.
BAB VII - !ZIN, DJSPENSASI, DAN REKOMENDASI PEMANFAATAN JALAN
Pasal 55
Ketentuan lebih lanjut mengenai rekomendasi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
Bagian Keempat Penggunaan Jalan
BAB VII - !ZIN, DJSPENSASI, DAN REKOMENDASI PEMANFAATAN JALAN
Pasal 56
- (!) Penggunaan jalan kabupaten untuk kegiatan Jalu Jintas antara lain untuk pembangunan jembatan dan jalan dilakukan dengan persetujuan Bupati.
- (2) Penggunaan jalan desa untuk kegiatan lalu Lintas antara lain untuk pembangunan jembatan dan jalan dilakukan dengan persetujuan Kepala Desa.
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN
BAB VIII - HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Pasal 57
- (1) Pemilik izin, dispensasi, dan rekomendasi berhak:
- a. melakukan kegiatan sesuai dengan izin, dispensasi, dan rekomendasi yang dimiliki;
- b. mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Pemilik izin, dispensasi, dan rekomendasi wajib :
- a. menjaga ketertiban dalam pemanfaatan fungsi jalan; dan
- b. melaporkan penyimpangan pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milikjalan dan ruang pengawasanjalan kepada penyelenggarajalan.
BAB VIII - HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Pasal 58
Setiap orang pribadi atau badan dilarang :
- a. melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaatjalan;
- b. melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang milik jalan;
- c. melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang pengawasan jalan;
- d. merusak, memindahkan dan mencabut papan nama jalan sehingga mengakibatkan tidak dapat terbaca dan atau memusnahkan papan namajalan;
- e. melakukan kegiatan penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu Jintas yang dapat mengakibatkan terganggunya peranan fungsi jalan tanpa izin;
- f. menutup jalan, memasang portal, membuat atau memasang tanggul jalan yang dapat mengganggu kenyamanan dan akses pengguna jalan, kecuali mendapat izin tertulis dari penyelenggara jalan sesuai dengan kewenangannya;
- g. melanggar peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan jalan; dan
- h. memanfaatkan bagian-bagian jalan selain yang diatur dalam peraturan daerah ini.
- (I) Setiap pemilik izin, dipensasi, dan rekomendasi yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) dan setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (I). antara lain:
- a. teguran lisan;
- b. peringatan tertulis;
- c. pembatasan kegiatan atau pembubaran kegiatan;
- d. pembatalan dan/atau pencabutan izin;
- e. pembongkaran; dan
- f. pemulihan bagian jalan.
- (3) Pelaksanaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan tidak berurutan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.
ANALlSIS DAMPAK LALU LINTAS
BAB IX - ANALlSIS DAMPAK LALU LINTAS
Pasal 60
- (1) Setiap orang atau badan yang akan melakukan pembangunan pusat kegiatan, pemukiman dan infrastruktur lainnya yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib melengkapi dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (2) Setiap orang pribadi atau badan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (!) dikenakan sanksi administrasi.
- (3) Sanksi administrasi sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) dapat berupa:
- a. peringatan tertulis;
- b. penyegelan;
- c. penghentian sementara, sebagian, atau seluruh kegiatan pemanfaatan; dan/atau
- d. pembongkaran;
- (4) Pelaksanaan sanksi adrninistrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan tidak berurutan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan dan pengesahan Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (!) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.
BABX LEGER JALAN
BAB IX - ANALlSIS DAMPAK LALU LINTAS
Pasal 61
- (1) Penyelenggara jalan daerah berkewajiban mengadakan leger jalan daerah yang meliputi pembuatan, penetapan, pemantauan, pemutakhiran, penyimpanan dan pemeliharaan, penggantian, serta penyampaian informasi.
- (2) Pembuatan, penetapan, pemantauan, pemutakhiran, penyimpanan dan pemeliharaan, penggantian, serta penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( I) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Leger jalan daerah sekurang-kurangnya memuat data sebagai berikut: a. identitasjalan;
- b. peta lokasi ruas jalan; dan
- c. data ruang milik jalan.
- (4) Leger jalan kabupaten ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Leger desa ditetapkan oleh Kepala Desa.
PELAKSANAAN, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN
BAB XI - PELAKSANAAN, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN
Pasal 62
Pelaksanaan, pembinaan, dan pengawasan penyelenggaraan jalan daerah dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi jalan.
BAB XJI KETENTUAN PENYIDIKAN
BAB XI - PELAKSANAAN, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN
Pasal 63
- (I) Pejabat Pegawai Negeri SipiJ tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (!) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan seh u bungan dengan tindak pidana;
- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen Jain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. mern.inta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidikan tindak pidana;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
1. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan/atau
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang­Undang Hukum Acara Pidana.
BAB Xlll - KETENTUAN PIDANA
Pasal 64
- ( 1) Setiap orang yang memanfaatkan bagian-bagian jalan yang tidak memiliki izin pemanfaatan dan penggunaan bagian­bagian jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1), dan dispensasi pemanfaatan bagian-bagian jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta).
- (2) Barang siapa sengaja merusak, mengambil atau mengganggu tiang serta papan nama jalan dan sarana umum sebagaimana dimaksud pada Peraturan Daerah ini dipidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau didenda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) merupakan pelanggaran.
BAB XIV - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 65
- ( 1) Pelaksanaan penyelenggaraan jalan desa oleh Pemerintah Desa dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kesiapan dan kemampuan Pemerintah Desa.
- (2) Dalam hal Pemerintah Desa belum mampu menyelenggarakan jalan desa, penyelenggaraan jalan desa dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, nama-nama jalan dan sarana umum di Kabupaten Sekadau yang telah ada dapat tetap berlaku kecuali nama-nama jalan dan sarana milik umum Pemeri.ntah Kabupaten Sekadau, yang belum ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sekadau harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
BAB XV - PENUTUP
Pasal 66
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau.

Penetapan: Ditetapkan di Sekadau pada tanggal 8 Nopember 2016

Penandatangan: BUPATI SEKADAU, RUPINUS

Penetapan: Diundangkan di Sekadau pada tanggal 8 Nopember 2016

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEKADAU YOHANES JHON LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2016 NOMOR 8.

Distribusi: Salinan Sesuai Dengan Aslinya :

Penandatangan: KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM SETDA. KABUPATEN SEKADAU SUBHAN, S.Sos, M. Si. Pembina Tk. I NJP. l 97504261994121001 NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU PROVINS! KALIMANTAN BARAT:( 6 /2016).