PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 69 Tahun 2016 tentang PEDOMAN PENGGUNAAN DANA HIBAH PADA LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DI KABUPATEN TABALONG (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI TABALONG PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN BUPATI TABALONG NOMOR 69 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN PENGGUNAAN DANA HIBAH PADA LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DI KABUPATEN TABALONG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TABALONG,
bahwa agar penggunan Dana Hibah kepada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Tabalong tepat sasaran dalam mendukung operasional penyelenggaraan PAUD secara efektif dan efisien dan pertanggungjawaban keuangan Dana Hibah dilaksanakan dengan tertib administrasi, transparan, akuntabel, tepat waktu, serta terhindar dari penyimpangan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penggunaan Dana Hibah Kepada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Tabalong;
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Rapublik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nom or 430 1);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lemba.ran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670); 41,
- Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541); Yang
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 12 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
- 14 . Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01);
- 13 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 187);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 15 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04);
16. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 31 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan; Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 31);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN DANA HIBAH PADA LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DI KABUPATEN TABALONG
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
- 2 Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
- Daerah adalah Kabupaten Tabalong:
- Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tabalong:
- 4 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- 1 Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran / barang: pada
- 5 Dinas Pendidikan adalah SKPD Pemerintah Daerah yáng merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang pendidikan. pada
6.
- Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah lain, Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah\_
- Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan.
- 8 Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rancangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
10. Lembaga PAUD adalah lembaga yang memberikan layanan pengasuhan, pendidikan dan pengembangan bagi anak sejak lahir sampai usia 6 (enam)
- 9 Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima hibah
- tahun baik yang diselenggarakan oleh intansi pemerintahan dan non pemerintahan
- 11 . Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia yang selanjutnya disingkat IGTKI adalah organisasi profesi Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia ,
- 12 Himpunan Pendidikan Anak Usia Dini Indonesia yang selanjutnya disingkat HIMPAUDI adalah suatu organisasi independen dan legal yang menghimpun unsur pendidik dan tenaga kependidikan anak usia dini
13. Pendidik anak usia dini adalah tenaga yang berperan menjadi panutan, pembimbimg, pengasuh, dan fasilitator bagi anak usia dini.
Pasal 2
- (1) Dana Bantuan kepada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini merupakan bantuan dari Pemerintah Daerah dalam rangka menunjang Kelancaran kegiatan Peningkatan Mutu Pendidikan bagi tenaga Pendidik PAUD Daerah yang bersumber dari APBD
- (2) Dana Bantuan kepada Lembaga PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diberikan dalam bentuk Hibah yang di tuangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sesuai dengan tata cara Pemberian dan pertanggung Jawaban dana Hibah.
Pasal 3
- (1) Alokasi dana Bantuan Hibah Kepada masing-masing Lembaga PAUD ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong.
- (2) Penetapan Alokasi Dana Bantuan Hibah, sebagaimana dimaksud pada (1)
Pasal 4
Dana Bantuan Hibah Kepada Lembaga PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digunakan untuk:
- b insentif pengelola Pendidikan Kepala Sekolah dan tenaga pendidik; dan
- belanja pembelian alat Kantor (bahan habis pakai);
- C konsumsi harian dan rapat-rapat di PAUD IGTKI dan HIMPAUDI. biaya
Pasal 5
Lembaga PAUD wajib membentuk Acara Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) dan diLengkapi dengan rencana Penggunaan dana secara rinci pertriwulan yang membuat dengan jelas, meliputi Standart Proses, pendidik dan tenaga kependidikan sarana dan prasarana serta pengelolaan.
Pasal 6
- (1) Lembaga PAUD menyampaikan Laporan Penggunaan Dana Hibah dengan bukti tanda terima dan Pengeluaran yang sah.
- (2) Kepala PAUD bertanggung jawab atas Penggunaan dana Hibah yang di terima.
Pasal 7
Peraturan Bupati ini mulai berlaku tanggal diundangkan. pada
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Penetapan: Ditetapkan di Tanjung pada tanggal 5

Penetapan: Diundangkan di Tanjung pada tanggal

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG, ## H: ABDUL MUTHALIB SANGADJI BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2016 NOMOR