PERATURAN BUPATI SITUBONDO Nomor 8 Tahun 2016 tentang PEMBENTUI{AN UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR PADA DINAS PERHUBUNGAN I(ABUPATEN SITUBONDO (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang : bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo di bidang bidang pengujian kendaraan bermotor, perneriksaan teknis dan sertifikasi spesifikasi kendaraan bermotor dan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Pasal 20 peraturan Bupati Situbondo Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo;
Mengingat :
1 . Undang-undang Nomor L2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 19s0 Nomor Lg , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor g dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 196s (Lembaran Negara Repubrik Indonesia Tahun 1965 Nomor Lg , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 273O);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2oL4 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2ol4 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Irlom or 5494);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2ot4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2ol4 Nornor 244, 'lambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 20 15 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 3.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo0 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2OO2 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo2 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor at9a); 4.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pen:.erintah Nomor 63 Tahun 2OO9 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor t6a); 5.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OLO Nomor lL4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5837); 6.
6. Peraturan Menteri Perhubungan Reprrblik Indonesia Nomor PM 139 Tahun 2OL6 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1660); 7.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 201,6 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 6) ; 8.
3
9. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 53 Tahun 2Ot6 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor s4).
MEMUTUSI(AN :
Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUI{AN UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR PADA DINAS PERHUBUNGAN I(ABUPATEN SITUBONDO.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengatr :
1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.
5. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo.
7. T . Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor selanjutnya disingkat UPT Pengujian Kendaraan Bermotor, adalah unsur pelaksana di lingkungan Dinas Perhubungan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan f atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- B. Kepala uPT adalah Kepala UPT Pengujian Kendaraan Bermotor pada Diiras Perhubungan Kabupaten Situbondo.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional, adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
PEMBENTUI{AN
BAB II - PEMBENTUI{AN
Pasal 2
Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo.
KEDUDUI(AN, TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kedudukan
BAB III - KEDUDUI(AN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 3
- (1) UFT Pengujian Kendaraan Bermotor berkedudukan sebagai pelaksana operasional teknis dalam penyelenggaraan di bidang pengujian kendaraan bermotor, pemeriksaan teknis dan sertifikasi spesifikasi kendaraan bermotor.
2. UPI Pengujian Kendaraan Bermotor dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (2)
Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi
BAB III - KEDUDUI(AN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 4
UPT Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Perhubungan dalam melaksanakan kewenangan di bidang pengujian kendaraan bermotor, pemeriksaan teknis dan sertifikasi spesifikasi kendaraan bermotor.
BAB III - KEDUDUI(AN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 5
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPT Pengujian KenCaraan Bermotor menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis operasional pengujian kendaraan bermotor;
- b. pelaksanaan kegiatan operasional pelayanan pengujian, pemeriksaan teknis dan sertifikasi spesifikasi kendaraan bermotor;
- c. pelaksanaan administrasi kepegawaian dan ketatausahaan; dan
- d. pelaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepa1a Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
SUSUNAN ORGANISASI
BAB IV - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 6
- (1) Susunan Organisasi UPT Pengujian Kendaraarl Bermotor, terdiri dari :
- a. Kepala UPT;
- b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.
5. Sub Bagian Tata Usaha sebagairnana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggungiawab kepada Kepala UPT. (2)
6. Struktur Organisasi UPT Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), tersebut dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan BuPati ini. (3)

## BAB V

## PENJABARAN TUGAS

## Bagian Kesatu

## T::,;*

- Kepala UPT Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin, melakukan koordinasi dan pengendalian dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang pengujian kendaraan bermotor, pemeriksaan teknis dan sertifikasi spesifikasi kendaraan bermotor. (1)
- Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT Pengujian Kendaraan Bermotor menyelenggarakan fungsi : (2)
- a. penyusunan rencana dan program kerja operasional pelayanan pengujian kendaraarL bermotor, pemeriksaan teknis dan sertifikasi spesifikasi kendaraan bermotor;
- b. pelaksanaan pelayanan pengujian kendaraan bermotor;

- c. pelaksanaan pelayanan pemeriksaan teknis dan sertifikasi teknis kendaraan bermotor;
- d. pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan meliputi pemeriksaan persyaratan teknis dan laik jatan;
- e. pelaksanaan perarvatan dan pemeliharaan perawatan pengujian kendaraan bermotor;
- f. pelaksanaan pembinaan bengkel umum serta penilaian penghapusan dan pemberian surat reparasi besar kendaraan dinas rnilik Pemerintah Daerah;
- g. pelaksanaan administrasi pengujian kendaraan bermotor;
- h. pelaksanaan pemungutan dan penyetoran retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i. pemberian rekomendasi berupa uji pertama, rubah bentuk, rubah sifat, balik nama, numpang uji dan mutasi terhadap kendaraan bermotor;
8. j pelaksanaan ketatausahaan; dan
- k. pelaporan pelaksanaan tugas dan pelaksanaan kegiatan kepada kepala dinas.

## Bagian Kedua

## Sub Bagian Tata Usaha

## Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan rencana dan program kerja;
- b. melaksanakan pengelolaan administrasi pengujian kendaraan bermotor;
- c. mengelola administrasi umum, kepegawaian, keuang&amp;fl, rumah tangga, dan perlengkapan serta peralatan kantor;
- d. melakukan pengadministrasian surat menyurat dan kearsipan;
- e. melakukan penyediaan, inventarisasi, dan perawatan perlengkapan kantor;
- f. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala UPT; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha dibantu oleh beberapa jabatan pelaksana.

## Bagian Ketiga Kelompok Jabatan Fungsional

## Pasal 9

- ( 1) Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat ( 1) huruf c terdiri dari :
- a. Jabatan Fungsional Keahlian; dan
- b. Jabatan Fungsional Ketrampilan.
- (21 Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaksana tugas bersifat mandiri.
- (3) Penetapan kelompok jabatan fungsional dengan me mperhatikan keperluan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.
- (4) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil ke dalam kelompok jabatan fungsional ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai formasi yang telah ditetapkan;
- (5) Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VI

## PENGANGI(ATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

## Pasal 10

- (1) Kepala UPT Penguiian Kendaraan Bermotor diangkat,dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas Perhubungan melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang-perundangan yang berlaku.
- (2) Kepangkatan dan Jabatan Kepala UPT Pengujian Kendaraan Bermotor ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangperundangan yang berlaku.
- (3) Kelompok jabatan fungsional diangkat dan diberhentikan berdasarkan peraturan perundang-perundangan yang berlaku

## BAB VII

## TATA KERJA

## Pasal I 1

- (1) Kepala UPT pengujian Kendaraan Bermotor wajib melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan sekretariat dan Bidang pada Dinas perhubungan.
- (2) Pembinaan Teknis Fungsional dilakukan oleh Kepala Dinas Perhubungan.
- (3) Kepala UPT Pengujian Kendaraan Bermotor berkewajiban tnemimpin bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala UPT Pengujian Kendaraan Bermotor wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasannya.
- (5) setiap laporan yang diterima oreh Kepala upr pengujian Kendaraan Bermotor wajib diolah dan dipergunakan sebagai baha-n penyusunan raporan lebih ranjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (7) Kepala UPT Pengujian Kendaraan Bermotor mengawasi bawahannya dan mengambil rangkah-rangkah yang diperlukan apabila dalam pelaksanaan tugasnya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (6) Setiap laporan disampaikan kepada pejabat lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

## BAB VIII

## KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 12

Pelaksanaan berdasarkan (satu) tahun penataan organisasi perangkat Daerah Peraturan Bupati ini dilaksanakan paring rambat 1 sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

9

## BAB IX

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 13

Dengan berlakunya peraturan Bupati ini, maka peraturan Bupati Situbondo Nom or 26 Tahun 2OOg tentang pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku 2017. pada tanggal 2 Januari

Agar setiap orang rnengetahuinya, memerintahkan . pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten situbondo.

Diundangkan pada tanggal Situbondo 0 DEC 2010



BERITA DAERAH I{ABUPATEN SrruBoNDO TAHUN 2Ot6 NOMOR }L

LAMPIRAN Peraturan Bupati Situbondo

I,:ii:' ;

3r? DfS"loH,.

## STRUKTUR ORGAIIISASI

## UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

## PADA DINAS PERHUBUNGAN I{ABUPATEN SITUBONDO