PERATURAN BUPATI LAMONGAN Nomor 52 Tahun 2016 tentang PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LAMON GAN TAHUN ANGGARAN 2017 (berlaku 15 Desember 2016)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI LAMONGAN PROVINS! JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI LAMONGAN NOMOR 52 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LAMON GAN TAHUN ANGGARAN 2017
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LAMONGAN,
- bahwa agar pelaksanaan tugas Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2017 pada masing-masing Perangkat Daer ah dapat terselenggara secara efektif dan efisien, serta hasilnya dapat dipertanggungjawabkan baik dari aspek fisik, keuangan maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas pemerintahan umum dan pembangunan, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lamongan tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 ten tang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
SALINAN
l
- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 ten tang Standar Akuntansi Pemrintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
Menetapkan
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor I 1 Tahun 2007 ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 16);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 51 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 51).
MEMUTUSKAN :
- PERATURAN PELAKSANAAN BUPATI TENTANG PEDOMAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2017
Pasal 1
Dengan Peraturan Bupati ini, ditetapkan Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2017 sebagaimana terse but dalam
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Pemerintah Kabupaten Lamongan.

Penetapan: Ditetapkan di Lamongan pada tanggal 15 Desember 2016

Penetapan: Diundangkan di Lamongan pada tanggal 15 Desember 2016

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMONGAN ttd, YUHROHNUR EFENDI BER!TA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2016 NOMOR 52

Verifikasi: BUPATl LAMONGAN, ttd. FADEL!

Penandatangan: Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum,

Penandatangan: Lampiran Peraturan Bupati Lamongan Nomor : 52 Tahun 2016 Tanggal : 15 Desember 2016 ## BABI ## ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Penandatangan: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Dalam APBD tergambar semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk d\ dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kurun waktu satu tahun. APBD juga merupakan instrumen dalam rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara. ## A. ASAS UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Pengelolaan keuangan daerah disusun berdasarkan : 1. Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. 2. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah. Pengelo\aan keuangan daerah melaksanakan asas-asas sebagai berikut : 1. Efisien merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu. 2. Ekonom\s merupakan pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah. I 1 Menimbang Mengingat

Penandatangan: ## BUPATI LAMONGAN PROVINS! JAWA TIMUR

Penandatangan: PERATURAN BUPATI LAMONGAN NOMOR 52 TAHUN 2016 ## TENTANG ## PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2017 ## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Penandatangan: ## BUPATI LAMONGAN,

Penandatangan: - bahwa agar pelaksanaan tugas Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2017 pada masing-masmg Perangkat Daerah dapat terselenggara secara efektif dan efisien, serta hasilnya dapat dipertanggungjawabkan baik dari aspek fisik, keuangan maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas pemerintahan umum dan pembangunan, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lamongan tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017. 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan l - Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perirnbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Sadan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 ten tang Standar Akuntansi Pemrintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); Menetapkan 9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan {Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 199);

Penandatangan: 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik lndonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Penandatangan: 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Penandatangan: 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 201 7 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 16);

Penandatangan: 15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 51 Tahun 2016 ten tang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 51). ## MEMUTUSKAN :

Penandatangan: - PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2017 ## Pasal 1

Penandatangan: Dengan Peraturan Bupati ini, ditetapkan Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tersebut dalam Lampiran. ## Pasa12 Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari : - a. - BAB I ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH - b. BAB II - C. BAB Ill - d. BAB IV - e. BABV - f. BAB VI - g. BAB Vil PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH PENGELOLAAN BARANG DAERAH KEBIJAKAN BELANJA DAERAH PENUTUP ## Pasal 3 Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dipergunakan sebagai acuan yang harus dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk pelaksanaan program kegiatan Tahun 2017. ## Pasal 4

Penandatangan: Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Pemerintah Kabupaten Lamongan.

Penetapan: Ditetapkan di Lamongan pada tanggal 15 Desember 2016

Penetapan: Diundangkan di Lamongan pada tanggal 15 Desember 2016

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMONGAN ttd, YUHROHNUR EFENDI SERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2016 NOMOR52

Penandatangan: BUPATI LAMONGAN, ttd. FADEL!

Penandatangan: Salinan sesuai dengan aslinya Kepala agian Hukum, YOS I PRIHATONO NIP. 19670629 199803 1 004

Penandatangan: ## Lampiran Peraturan Bupati Lam.ongan Nomor : 52 Tahun 2016 Tanggal : 15 Desember 2016 ## BABI ## ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Penandatangan: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah {DPRD) dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Dalam APBD tergambar semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kurun waktu satu tahun. APBD juga merupakan instrumen dalam rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara. ## A, ASAS UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Pengelolaan keuangan daerah d\susun berdasarkan : 1. Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif 1 transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. 2. Pengelo\aan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah. Pengelolaan keuangan daerah melaksanakan asas-asas sebagai berikut : 1. Efisien merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu. 2. Ekonomis merupakan pemerolehan masukan dengan kualitas clan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah. I 1 3. Efektif merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil. 4. Transparan merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. 5. Bertanggung jawab merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau satuan kerja untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Distribusi: 6. Keadilan adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya. 7. Kepatutan adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional. ## B. PENYUSUNAN PERUBAHAN APBD

Penandatangan: Perubahan APBD merupakan penyesuaian terhadap capaian target kinerja dan/atau prakiraan/rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Dalam melakukan perubahan APBD harus dilandasi dengan perubahan Kebijakan Umum APBD dan PPAS yang disepakati bersama antara Pimpinan DPRD dan Kepala Daerah. Perubahan peraturan Daerah tentang APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa. ## 1. Kriteria Perubahan APBD Perubahan APBD dilakukan dengan memperhatikan kriteria sebagai berikut : - a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD, mencakup: - 1) Perubahan asumsi ekonomi makro yang telah disepakati terhadap kemampuan fiskal daerah. - 2) Pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah. - 3) Adanya faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya peningkatan belanja daerah. - 4) Adanya kebijakan di bidang pembiayaan, sehingga harus dilakukan Perubahan APBD. - b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan dan antar jenis belanja. - c. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan, antara lain untuk: - 1) Membayar bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah yang melampaui anggaran yang tersedia mendahului perubahan APBD; - 2) Melunasi seluruh kewajiban bunga dan pokok utang; - 3) Mendanai kenaikan gaji dan tunjangan PNS akibat adanya kebijakan pemerintah; - 4) Mendanai kegiatan lanjutan; - 5) Mendanai program dan kegiatan baru dengan kriteria harus diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berkenaan; - 6) Mendanai kegiatan-kegiatan yang capaian target kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan semula dalam DPA-OPD tahun anggaran berjalan yang dapat diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan. ## 2. Cakupan Rancangan Perubahan APBD - a. Menampung program dan kegiatan yang mengalami perubahan. - b. Menampung program dan kegiatan yang baru. - c. Menampung anggaran untuk kegiatan yang tidak dapat diselesaikan dalam tahun anggaran sebelumnya (DPA-L). - d. Memuat hal-hal baik yang tidak berubah maupun yang mengalami perubahan serta menjelaskan alasan terjadinya perubahan. ## 3. Dokumen yang digunakan untuk Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD - a. Untuk melakukan penambahan/pengurangan baik terhadap volume, satuan, target pencapaian yang berakibat terhadap penambahan/pengurangan jumlah anggaran program dan kegiatan untuk dianggarkan kembali dalam perubahan APBD, cukup dengan melakukan penyesuaian dalam DPPA-OPD atau tidak perlu dengan menyusun RKA-OPD baru. - b. Untuk menampung program dan kegiatan yang baru dalam perubahan APBD, harus diawali dengan penyusunan dokumen RKA-OPD. - c. Untuk menampung kegiatan-kegiatan yang tidak dapat diselesaikan dalam tahun anggaran sebelumnya dalam APBD/perubahan APBD yang disebabkan karena force majeur atau di luar kemampuan maka, tidak perlu diawali dengan menyusun RKA-OPD, tetapi langsung diperoleh dari DPA-L. ## 4. Hal-hal Lain Dalam Penyusunan APBD

Penandatangan: - a. Apabila DPRD sampai batas waktu tidak menetapkan persetujuan bersama dengan kepala daerah terhadap Rancangan Perda tentang APBD, Kepala Daerah dapat melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya dan diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri. - b. Pengeluaran diprioritaskan untuk belanja yang bersifat mengikat dan bersifat wajib - c. Belanja yang bersifat mengikat adalah belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan dengan jumlah yang cukup untuk keperluan dalam tahun anggaran yang bersangkutan, seperti belanja pegawai, belanja barang/jasa - d. Belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan dasar masyarakat antara lain pendidikan dan kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban pihak ketiga.

Penandatangan: - e. Daftar kode rekening program kegiatan merupakan acuan dalam penyusunan APBD yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah secara objektif, nyata dan harus dikoordinasikan dengan PPKD dan diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri. ## C. PENGGUNAAN BELANJA/DANA TIDAK TERDUGA Penganggaran Belanja Tidak Terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2016 dan kemungkinan adanya kegiatan› kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. termasuk pengembalian atas Penggunaan Belanja/Dana Tidak Terduga antara lain : 1. Digunakan untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa (untuk tanggap darurat pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat didaerah atau suatu kejadian yang tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya seperti puting beliung, kebakaran,banjir, kekeringan, gempa, tsunami, perang saudara, kerusuhan antar warga dan/atau sejenisnya, sebagai pelaksananya OPD BPBD. - a. Sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut : - 1) Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya; - 2) Tidak diharapkan te~adi secara berulang; - 3) Berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan - b. Belanja kebutuhan tanggap darurat bencana dilakukan dengan pembebanan langsung pada belanja tidak terduga. - c. Belanja kebutuhan tanggap darurat bencana alam/sosial digunakan hanya untuk pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasl, pangan, sandang, pelayanan kesehatan dan penampung serta tempat hunian sementara. Tata cara/tahapan penggunaan belanja/dana tidak terduga untuk bencana alam/sosial, dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

Penandatangan: - a. Setelah pernyataan tanggap darurat bencana oleh kepala daerah, kepala OPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) tanggap darurat bencana kepada PPKD selaku BUD;

Penandatangan: - b. PPKD selaku BUD mencairkan dana tanggap darurat bencana kepada Kepala OPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana paling lambat 1 (satu) hari ke~a terhitung sejak diterimanya RKB; - c. Pencairan dana tanggap darurat bencana dilakukan dengan mekanisme TU dan diserahkan kepada bendahara pengeluaran OPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana; - d. Penggunaan dana tanggap darurat bencana dicatat pada Buku Kas Umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran pada OPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana;

Penandatangan: - e. Kepala OPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan dana tanggap darurat bencana yang dikelolanya; dan

Penandatangan: - f. Pertanggungjawaban atas penggunaan dana tanggap darurat bencana disampaikan oleh kepala OPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana kepada PPKD dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap atau surat pernyataan tanggungjawab belanja. 2. Digunakan untuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. 4. Tata cara/tahapan penggunaan belanja/dana tidak terduga untuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya, dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

Penandatangan: - a. Usulan Nata Dinas dari bidang yang menangani pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah yang sudah ditutup pada tahun-tahun sebelumnya kepada Kepala Dinas, seperti kelebihan penerimaan dari dana transfer dari dana pusat, propinsi atau dari jenis pajak daerah.

Penandatangan: - b. Kepala Daerah menetapkan kegiatan yang akan didanai dari belanja tidak terduga dengan Keputusan Kepala Daerah dan diberitahukan kepada DPRD paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak keputusan dimaksud ditetapkan;

Penandatangan: - c. Atas dasar keputusan Kepala Daerah tersebut, pimpinan instansi/lembaga yang akan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan mengajukan usulan kebutuhan;

Penandatangan: - d. Kepala Daerah dapat mengambil kebijakan percepatan pencairan dana belanja tidak terduga untuk mendanai penanganan tanggap darurat yang mekanisme pemberian dan pertanggungjawabannya diatur dengan Peraturan Kepala Daerah; dan 3. Digunakan untuk keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya, juga untuk keperluan mendesak. - a. Sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut: - 1) Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya; - 2) Tidak diharapkan terjadi secara berulang; - 3) Berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan - 4) Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat. - b. Kriteria belanja untuk keperluan mendesak, mencakup : - 1) Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan, dan - 2) Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat. - c. Penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan diformulasikan terlebih dahulu dalam DPPA-OPD. - d. Kegiatan lain diluar tanggap darurat yang didanai melalui belanja tidak terduga dilakukan dengan pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga ke belanja OPD berkenaan. - e. Apabila belanja tidak terduga tidak mencukupi, menggunakan dana hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan diformulasikan terlebih dahulu dalam DPPA-OPD. - f. Memanfaatkan uang kas yang tersedia. - g. Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya perubahan APBD, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dan pengeluaran tersebut dlsampaikan da1am laporan realisasi anggaran. - h. Bilamana terjadi bencana pada fasilitas pelayanan dasar sehingga memerlukan recovery fisik darurat/mendesak yang yang terkait tupoksi, program/kegiatan OPD yang belum tersedia anggarannya (seperti : terjadinya kerusakan secara tiba-tiba pada jembatan, jalan, sekolah, gedung/kantor, fasum). Sebagai pelaksana : OPD, dengan cara menggeser Dana Tidak Terduga yang ada di PPKD ke RKA OPD yang bersangkutan. Tata cara/tahapan penggunaan belanja/dana tidak terduga untuk keperluan mendesakfdarurat, dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

Penandatangan: - a. Kepala Daerah menetapkan kegiatan yang akan didanai dari belanja tidak terduga dengan Keputusan Kepala Daerah dan diberitahukan kepada DPRD paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak keputusan dimaksud ditetapkan;

Penandatangan: - b. Atas dasar keputusan Kepala Daerah tersebut, pimpinan instansi/lembaga yang akan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan mengajukan usulan kebutuhan;

Penandatangan: - c. Kepala Daerah dapat mengambil kebijakan percepatan pencairan dana belanja tidak terduga untuk mendanai penanganan tanggap darurat yang mekanisme pemberian dan pertanggungjawabannya diatur dengan Peraturan Kepala Daerah; ## D. KEADAAN LUAR BIASA 1. Kriteria keadaan luar biasa merupakan persyaratan untuk melakukan Perubahan APBD yang kedua kali. 2. Keadaan luar biasa merupakan keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan lebih dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen).

Distribusi: 3. Persentase 50% (lima puluh persen) merupakan selisih (gap) kenaikan atau penurunan antara pendapatan dan belanja dalam APBD. 4. Kelebihan sebesar 50% (lima puluh persen) dalam APBD sebagai akibat kenaikan pendapatan atau efisiensi belanja, dapat digunakan untuk menambah kegiatan baru dan/atau menjadwalkan ulang/meningkatkan capaian target kinerja program dan kegiatan dalam tahun anggaran berkenaan. 5. Pendanaan terhadap penambahan kegiatan baru diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-OPD, sedangkan pendanaan terhadap penjadwalan ulang/peningkatan capaian target kinerja program dan kegiatan diformulasikan terlebih dahulu dalam DPPA-OPD (Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah). 6. RKA-OPD dan DPPA-OPD tersebut digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan kedua APBD. 7. Apabila terjadi kekurangan sebesar 50% (lima puluh persen) dalam APBD sebagai akibat penurunan pendapatan atau kenaikan belanja, maka dapat dilakukan penjadwalan ulang/pengurangan capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan. ## E. DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN LANJUTAN (OPAL) 1. Mendanai kegiatan lanjutan (OPAL) yang telah ditetapkan dalam DPA-OPD tahun sebelumnya, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran berikutnya;

Penandatangan: 2. Penganggaran untuk pelaksanaan kegiatan lanjutan yang tidak selesai pada Tahun Anggaran 2016 dengan menggunakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan OPD (DPAL-OPD) mempedomani Pasal 138 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut : - a. Pendanaan kegiatan lanjutan menggunakan SiLPA Tahun Anggaran 2016.

Penandatangan: - b. Dituangkan ke dalam (DPAL-OPD) Tahun Anggaran 2017 sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) Tahun Anggaran 2016 dengan berpedoman pada format Lampiran B.111 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

Penandatangan: - c. Sebelum DPAL-OPD disahkan oleh PPKD terlebih dahulu kepala OPD menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan fisik dan non fisik maupun keuangan kepada PPKD paling lambat pertengahan bulan desember tahun anggaran berjalan sebagai dasar pelaksanaan anggaran dan dalam rangka penyelesaian pekerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Verifikasi: - d. Untuk penetapan jumlah anggaran yang disahkan dalam DPAL-OPD masing› masing dilakukan sebagai berikut : - 1) Penelitian terhadap penyebab keterlambatan penyelesaian pekerjaan, sepanJang penyebabnya di luar kelalaian Penyedia Barang/Jasa atau Pengguna Barang/Jasa, kegiatan tersebut dapat di DPAL-kan. Apabila keterlambatan penyelesaian pekerjaan disebabkan kelalaian Penyedia Barang/Jasa atau Pengguna Barang/Jasa maka tidak dapat di DPAL-kan, sehingga kegiatan yang belum dilaksanakan dianggarkan kembali sesuai ketentuan yang berlaku.

Verifikasi: - 2) Jumlah anggaran yang disahkan dalam DPAL setelah terlebih dahulu dilakukan pengujian terhadap : - Sisa DPA-OPD yang belum diterbitkan SPD dan/atau belum diterbitkan SP2D Tahun Anggaran 2016 atas kegiatan yang bersangkutan; - Sisa SPD yang belum diterbitkan SPP, 5PM atau SP2D Tahun Anggaran 2017; dan - SP2D yang belum diuangkan. - e. Penganggaran beban belanja atas pelaksanaan kegiatan lanjutan yang telah dituangkan dalam DPAL-OPD dimaksud, agar ditampung kembali di dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 pada anggaran belanja langsung OPD berkenaan. - f. Kegiatan yang dapat dibuatkan DPAL harus memenuhi kriteria bahwa kegiatan tersebut tidak selesai sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dalam perjanjian pelaksanaan pekerjaan/kontrak, akibat diluar kendali penyedia barang/jasa dan pengguna barang/jasa (force majeure).

Penandatangan: - g. Dalam hal Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban kepada pihak ketiga terkait dengan pekerjaan yang telah selesai pada Tahun Anggaran sebelumnya maka harus dianggarkan kembali pada akun belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2017 sesuai kode rekening berkenaan. Tata cara penganggaran terlebih dahulu melakukan perubahan atas Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2017 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang PAPBD Tahun Anggaran 2017. ## f. KEGIATAN TAHUN JAMAK 1. Kegiatan tahun jamak dimaksud harus memenuhi kriteria sekurang-kurangnya: - a. Pekerjaan konstruksi atas pelaksanaan kegiatan yang secara teknis merupakan satu kesatuan untuk menghasilkan satu output yang memerlukan waktu penyelesaian lebih dari 12 (dua betas) bulan; atau - b. Pekerjaan atas pelaksanaan kegiatan yang menurut sifatnya harus tetap berlangsung pada pergantian tahun anggaran seperti penanaman benih/bibit, penghijauan, pelayanan perintis laut/udara, makanan dan obat di rumah sakit, layanan pembuangan sampah dan pengadaan jasa cleaning service.

Penandatangan: 2. Penganggaran kegiatan tahun jamak berdasarkan atas persetujuan DPRD yang dituangkan dalam nota kesepakatan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD.

Verifikasi: 3. Nata kesepakatan bersama dimaksud ditandatangani bersamaan dengan penandatanganan nata kesepakatan KUA dan PPAS pada tahun pertama rencana pelaksanaan kegiatan tahun jamak. 4. Nata kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud sekurang-kurangnya memuat : - a. Nama kegiatan - b. Jangka waktu pelaksanaan kegiatan - c. Jumlah anggaran, dan - d. Alakasi anggaran per tahun

Penandatangan: 5. Jangka waktu penganggaran kegiatan tahun jamak sebagaimana dimaksud tidak melampaui tahun terakhir masa jabatan Kepala Daerah.

Penandatangan: - G. HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL DIATUR TERSENDIRI DALAM PERATURAN BUPATI ## BAB II ## STRUKTUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH ## A. PENGERTIAN UMUM 1. Organisasi Perangkat daerah yang selanJutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang. 2. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.

Penandatangan: 3. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah. 4. Pengguna Anggaran (PA) adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi OPD yang dipimpinnya. 5. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah. 6. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan penggunaan anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi OPD. 7. Kuasa Pengguna Barang (KPB) adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan penggunaan barang milik daerah. 8. Pejabat Penatausahaan Keuangan OPD yang selanjutnya disingkat PPK-OPD adalah pejabat yang memahami akuntansi keuangan yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada OPD. 9. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat struktural pada unit kerja OPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya. 10. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada OPD. 11. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada OPD. 12. Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada unit kerja OPD. 13. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat fungsional yang menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada unit kerja OPD. ## 8. STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLAAN APBD 1. Bagan Struktur Organisasi Pengelolaan APBD pada Sekretariat Daerah ## 2. Bagan Struktur Organisasi Pengelolaan APBD pada Sekretariat DPRD ## 3. Bagan Struktur Organisasi Pengelolaan APBD pada Badan/Dinas/Satpol PP ## 4. Bagan Struktur Organisasi Pengelolaan APBD pada Kecamatan ## C. PENGELOLAAN KEUANGAN PADA BADAN dan DINAS

Penandatangan: 1. Kepala OPD merupakan pejabat Pengguna Anggaran (PA) yang mendapat pelimpahan sebagian atau seluruh kekuasaan Kepala Daerah dalam mengelola keuangan daerah. 2. Pengguna Anggaran (PA) dalam melaksanakan tugas berdasarkan pertimbangan besaran OPD, besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi dan/atau rentang kendali serta pertimbangan obyektif lainnya, dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada pejabat struktural di lingkungan ke~anya selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). 3. Dalam rangka pengadaan barang/jasa pemerintah, PA/KPA sekaligus dapat bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) jika tidak ada personil yang memenuhi persyaratan untuk ditunjuk sebagai PPKom. Syarat dan ketentuan sebagai PPKom diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.

Penandatangan: 4. Kepala UPTD pada masing-masing OPD dapat ditunjuk sebagai KPA/PPTK. 5. Untuk OPD Penghasil terdapat 1 (satu) Bendahara Penerimaan dan dapat dibantu dengan Bendahara Penerima Pembantu. 6. Pada setiap OPD (Sadan, dan Dinas) hanya terdapat 1 (satu) Bendahara Pengeluaran dan beberapa Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pembantu Bendahara Pengeluaran/Staf Administrasi. 7. Memperhatikan kompleksitas tupoksinya, maka Bendahara Pengeluaran dapat dibantu oleh Pembantu Bendahara Pengeluaran/staf administrasi yang terdiri dari : - a. Pencatat Pembukuan, - b. Pembuat Dokumen, - c. Peng
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran.

## Pasal 2

Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari :

- a. BAB I

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

- b. BAB II

- c.

- BAB III

- d. BAB IV

- e. BABV

- f. BAB Vl

- g. BAB VII

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH

PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH

PENGELOLAAN BARANG DAERAH

KEB!JAKAN BELANJA DAERAH

PENUTUP

## Pasal 3

Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dipergunakan sebagai acuan yang harus dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk pelaksanaan program kegiatan Tahun 201 7.

## Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Pemerintah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan pada tanggal 15 Desember 2016

Diundangkan di Lamongan pada tanggal 15 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMONGAN ttd, YUHROHNUR EFENDI

BER!TA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2016 NOMOR 52

BUPATl LAMONGAN, ttd.

FADEL!

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum,


Lampiran Peraturan Bupati Lamongan

Nomor

: 52 Tahun 2016

Tanggal

: 15 Desember 2016

## BABI

## ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Dalam APBD tergambar semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk d\ dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kurun waktu satu tahun. APBD juga merupakan instrumen dalam rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara.

## A. ASAS UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Pengelolaan keuangan daerah disusun berdasarkan :

1. Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.
2. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pengelo\aan keuangan daerah melaksanakan asas-asas sebagai berikut :

1. Efisien merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.
2. Ekonom\s merupakan pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.

I 1

Menimbang

Mengingat


## BUPATI LAMONGAN PROVINS! JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMONGAN NOMOR 52 TAHUN 2016

## TENTANG

## PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2017

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## BUPATI LAMONGAN,

- bahwa agar pelaksanaan tugas Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2017 pada masing-masmg Perangkat Daerah dapat terselenggara secara efektif dan efisien, serta hasilnya dapat dipertanggungjawabkan baik dari aspek fisik, keuangan maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas pemerintahan umum dan pembangunan, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lamongan tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan


l

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perirnbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Sadan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 ten tang Standar Akuntansi Pemrintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

Menetapkan

9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan {Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik lndonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 201 7 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 16);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 51 Tahun 2016 ten tang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 51).

## MEMUTUSKAN :

- PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2017

## Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini, ditetapkan Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tersebut dalam Lampiran.

## Pasa12

Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari :

- a.

- BAB I

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

- b. BAB II

- C. BAB Ill

- d. BAB IV

- e. BABV

- f. BAB VI

- g. BAB Vil

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH

PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH

PENGELOLAAN BARANG DAERAH

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

PENUTUP

## Pasal 3

Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dipergunakan sebagai acuan yang harus dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk pelaksanaan program kegiatan Tahun 2017.

## Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Pemerintah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan pada tanggal 15 Desember 2016


Diundangkan di Lamongan pada tanggal 15 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMONGAN ttd, YUHROHNUR EFENDI

SERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2016 NOMOR52

BUPATI LAMONGAN, ttd. FADEL!

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala agian Hukum,

YOS

I PRIHATONO

NIP. 19670629 199803 1 004

## Lampiran Peraturan Bupati Lam.ongan

Nomor

: 52 Tahun 2016

Tanggal : 15 Desember 2016

## BABI

## ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah {DPRD) dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Dalam APBD tergambar semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kurun waktu satu tahun. APBD juga merupakan instrumen dalam rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara.

## A, ASAS UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Pengelolaan keuangan daerah d\susun berdasarkan :

1. Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif 1 transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.
2. Pengelo\aan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pengelolaan keuangan daerah melaksanakan asas-asas sebagai berikut :

1. Efisien merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.
2. Ekonomis merupakan pemerolehan masukan dengan kualitas clan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.

I 1

3. Efektif merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.
4. Transparan merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.
5. Bertanggung jawab merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau satuan kerja untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
6. Keadilan adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya.
7. Kepatutan adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional.

## B. PENYUSUNAN PERUBAHAN APBD

Perubahan APBD merupakan penyesuaian terhadap capaian target kinerja dan/atau prakiraan/rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Dalam melakukan perubahan APBD harus dilandasi dengan perubahan Kebijakan Umum APBD dan PPAS yang disepakati bersama antara Pimpinan DPRD dan Kepala Daerah. Perubahan peraturan Daerah tentang APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.

## 1. Kriteria Perubahan APBD

Perubahan APBD dilakukan dengan memperhatikan kriteria sebagai berikut :

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD, mencakup:
- 1) Perubahan asumsi ekonomi makro yang telah disepakati terhadap kemampuan fiskal daerah.
- 2) Pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah.
- 3) Adanya faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya peningkatan belanja daerah.
- 4) Adanya kebijakan di bidang pembiayaan, sehingga harus dilakukan Perubahan APBD.

- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan dan antar jenis belanja.
- c. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan, antara lain untuk:
- 1) Membayar bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah yang melampaui anggaran yang tersedia mendahului perubahan APBD;
- 2) Melunasi seluruh kewajiban bunga dan pokok utang;
- 3) Mendanai kenaikan gaji dan tunjangan PNS akibat adanya kebijakan pemerintah;
- 4) Mendanai kegiatan lanjutan;
- 5) Mendanai program dan kegiatan baru dengan kriteria harus diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berkenaan;
- 6) Mendanai kegiatan-kegiatan yang capaian target kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan semula dalam DPA-OPD tahun anggaran berjalan yang dapat diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan.

## 2. Cakupan Rancangan Perubahan APBD

- a. Menampung program dan kegiatan yang mengalami perubahan.
- b. Menampung program dan kegiatan yang baru.
- c. Menampung anggaran untuk kegiatan yang tidak dapat diselesaikan dalam tahun anggaran sebelumnya (DPA-L).
- d. Memuat hal-hal baik yang tidak berubah maupun yang mengalami perubahan serta menjelaskan alasan terjadinya perubahan.

## 3. Dokumen yang digunakan untuk Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD

- a. Untuk melakukan penambahan/pengurangan baik terhadap volume, satuan, target pencapaian yang berakibat terhadap penambahan/pengurangan jumlah anggaran program dan kegiatan untuk dianggarkan kembali dalam perubahan APBD, cukup dengan melakukan penyesuaian dalam DPPA-OPD atau tidak perlu dengan menyusun RKA-OPD baru.

- b. Untuk menampung program dan kegiatan yang baru dalam perubahan APBD, harus diawali dengan penyusunan dokumen RKA-OPD.
- c. Untuk menampung kegiatan-kegiatan yang tidak dapat diselesaikan dalam tahun anggaran sebelumnya dalam APBD/perubahan APBD yang disebabkan karena force majeur atau di luar kemampuan maka, tidak perlu diawali dengan menyusun RKA-OPD, tetapi langsung diperoleh dari DPA-L.

## 4. Hal-hal Lain Dalam Penyusunan APBD

- a. Apabila DPRD sampai batas waktu tidak menetapkan persetujuan bersama dengan kepala daerah terhadap Rancangan Perda tentang APBD, Kepala Daerah dapat melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya dan diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.
- b. Pengeluaran diprioritaskan untuk belanja yang bersifat mengikat dan bersifat wajib
- c. Belanja yang bersifat mengikat adalah belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan dengan jumlah yang cukup untuk keperluan dalam tahun anggaran yang bersangkutan, seperti belanja pegawai, belanja barang/jasa
- d. Belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan dasar masyarakat antara lain pendidikan dan kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban pihak ketiga.
- e. Daftar kode rekening program kegiatan merupakan acuan dalam penyusunan APBD yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah secara objektif, nyata dan harus dikoordinasikan dengan PPKD dan diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

## C. PENGGUNAAN BELANJA/DANA TIDAK TERDUGA

Penganggaran Belanja Tidak Terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2016 dan kemungkinan adanya kegiatan› kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. termasuk pengembalian atas

Penggunaan Belanja/Dana Tidak Terduga antara lain :

1. Digunakan untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa (untuk tanggap darurat pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat didaerah atau suatu kejadian yang tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya seperti puting beliung, kebakaran,banjir, kekeringan, gempa, tsunami, perang saudara, kerusuhan antar warga dan/atau sejenisnya, sebagai pelaksananya OPD BPBD.
- a. Sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
- 1) Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
- 2) Tidak diharapkan te~adi secara berulang;
- 3) Berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
- b. Belanja kebutuhan tanggap darurat bencana dilakukan dengan pembebanan langsung pada belanja tidak terduga.
- c. Belanja kebutuhan tanggap darurat bencana alam/sosial digunakan hanya untuk pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasl, pangan, sandang, pelayanan kesehatan dan penampung serta tempat hunian sementara.

Tata cara/tahapan penggunaan belanja/dana tidak terduga untuk bencana alam/sosial, dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Setelah pernyataan tanggap darurat bencana oleh kepala daerah, kepala OPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) tanggap darurat bencana kepada PPKD selaku BUD;
- b. PPKD selaku BUD mencairkan dana tanggap darurat bencana kepada Kepala OPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana paling lambat 1 (satu) hari ke~a terhitung sejak diterimanya RKB;
- c. Pencairan dana tanggap darurat bencana dilakukan dengan mekanisme TU dan diserahkan kepada bendahara pengeluaran OPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana;
- d. Penggunaan dana tanggap darurat bencana dicatat pada Buku Kas Umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran pada OPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana;

- e. Kepala OPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan dana tanggap darurat bencana yang dikelolanya; dan
- f. Pertanggungjawaban atas penggunaan dana tanggap darurat bencana disampaikan oleh kepala OPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana kepada PPKD dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap atau surat pernyataan tanggungjawab belanja.
2. Digunakan untuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.
4. Tata cara/tahapan penggunaan belanja/dana tidak terduga untuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya, dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
- a. Usulan Nata Dinas dari bidang yang menangani pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah yang sudah ditutup pada tahun-tahun sebelumnya kepada Kepala Dinas, seperti kelebihan penerimaan dari dana transfer dari dana pusat, propinsi atau dari jenis pajak daerah.
- b. Kepala Daerah menetapkan kegiatan yang akan didanai dari belanja tidak terduga dengan Keputusan Kepala Daerah dan diberitahukan kepada DPRD paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak keputusan dimaksud ditetapkan;
- c. Atas dasar keputusan Kepala Daerah tersebut, pimpinan instansi/lembaga yang akan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan mengajukan usulan kebutuhan;
- d. Kepala Daerah dapat mengambil kebijakan percepatan pencairan dana belanja tidak terduga untuk mendanai penanganan tanggap darurat yang mekanisme pemberian dan pertanggungjawabannya diatur dengan Peraturan Kepala Daerah; dan
3. Digunakan untuk keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya, juga untuk keperluan mendesak.
- a. Sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
- 1) Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
- 2) Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- 3) Berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan

- 4) Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- b. Kriteria belanja untuk keperluan mendesak, mencakup :
- 1) Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan, dan
- 2) Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
- c. Penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan diformulasikan terlebih dahulu dalam DPPA-OPD.
- d. Kegiatan lain diluar tanggap darurat yang didanai melalui belanja tidak terduga dilakukan dengan pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga ke belanja OPD berkenaan.
- e. Apabila belanja tidak terduga tidak mencukupi, menggunakan dana hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan diformulasikan terlebih dahulu dalam DPPA-OPD.
- f. Memanfaatkan uang kas yang tersedia.
- g. Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya perubahan APBD, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dan pengeluaran tersebut dlsampaikan da1am laporan realisasi anggaran.
- h. Bilamana terjadi bencana pada fasilitas pelayanan dasar sehingga memerlukan recovery fisik darurat/mendesak yang yang terkait tupoksi, program/kegiatan OPD yang belum tersedia anggarannya (seperti : terjadinya kerusakan secara tiba-tiba pada jembatan, jalan, sekolah, gedung/kantor, fasum). Sebagai pelaksana : OPD, dengan cara menggeser Dana Tidak Terduga yang ada di PPKD ke RKA OPD yang bersangkutan.

Tata cara/tahapan penggunaan belanja/dana tidak terduga untuk keperluan mendesakfdarurat, dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Kepala Daerah menetapkan kegiatan yang akan didanai dari belanja tidak terduga dengan Keputusan Kepala Daerah dan diberitahukan kepada DPRD paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak keputusan dimaksud ditetapkan;

- b. Atas dasar keputusan Kepala Daerah tersebut, pimpinan instansi/lembaga yang akan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan mengajukan usulan kebutuhan;
- c. Kepala Daerah dapat mengambil kebijakan percepatan pencairan dana belanja tidak terduga untuk mendanai penanganan tanggap darurat yang mekanisme pemberian dan pertanggungjawabannya diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;

## D. KEADAAN LUAR BIASA

1. Kriteria keadaan luar biasa merupakan persyaratan untuk melakukan Perubahan APBD yang kedua kali.
2. Keadaan luar biasa merupakan keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan lebih dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen).
3. Persentase 50% (lima puluh persen) merupakan selisih (gap) kenaikan atau penurunan antara pendapatan dan belanja dalam APBD.
4. Kelebihan sebesar 50% (lima puluh persen) dalam APBD sebagai akibat kenaikan pendapatan atau efisiensi belanja, dapat digunakan untuk menambah kegiatan baru dan/atau menjadwalkan ulang/meningkatkan capaian target kinerja program dan kegiatan dalam tahun anggaran berkenaan.
5. Pendanaan terhadap penambahan kegiatan baru diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-OPD, sedangkan pendanaan terhadap penjadwalan ulang/peningkatan capaian target kinerja program dan kegiatan diformulasikan terlebih dahulu dalam DPPA-OPD (Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah).
6. RKA-OPD dan DPPA-OPD tersebut digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan kedua APBD.
7. Apabila terjadi kekurangan sebesar 50% (lima puluh persen) dalam APBD sebagai akibat penurunan pendapatan atau kenaikan belanja, maka dapat dilakukan penjadwalan ulang/pengurangan capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan.

## E. DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN LANJUTAN (OPAL)

1. Mendanai kegiatan lanjutan (OPAL) yang telah ditetapkan dalam DPA-OPD tahun sebelumnya, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran berikutnya;
2. Penganggaran untuk pelaksanaan kegiatan lanjutan yang tidak selesai pada Tahun Anggaran 2016 dengan menggunakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan OPD (DPAL-OPD) mempedomani Pasal 138 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
- a. Pendanaan kegiatan lanjutan menggunakan SiLPA Tahun Anggaran 2016.
- b. Dituangkan ke dalam (DPAL-OPD) Tahun Anggaran 2017 sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) Tahun Anggaran 2016 dengan berpedoman pada format Lampiran B.111 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
- c. Sebelum DPAL-OPD disahkan oleh PPKD terlebih dahulu kepala OPD menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan fisik dan non fisik maupun keuangan kepada PPKD paling lambat pertengahan bulan desember tahun anggaran berjalan sebagai dasar pelaksanaan anggaran dan dalam rangka penyelesaian pekerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Untuk penetapan jumlah anggaran yang disahkan dalam DPAL-OPD masing› masing dilakukan sebagai berikut :
- 1) Penelitian terhadap penyebab keterlambatan penyelesaian pekerjaan, sepanJang penyebabnya di luar kelalaian Penyedia Barang/Jasa atau Pengguna Barang/Jasa, kegiatan tersebut dapat di DPAL-kan. Apabila keterlambatan penyelesaian pekerjaan disebabkan kelalaian Penyedia Barang/Jasa atau Pengguna Barang/Jasa maka tidak dapat di DPAL-kan, sehingga kegiatan yang belum dilaksanakan dianggarkan kembali sesuai ketentuan yang berlaku.
- 2) Jumlah anggaran yang disahkan dalam DPAL setelah terlebih dahulu dilakukan pengujian terhadap :

- Sisa DPA-OPD yang belum diterbitkan SPD dan/atau belum diterbitkan SP2D Tahun Anggaran 2016 atas kegiatan yang bersangkutan;
- Sisa SPD yang belum diterbitkan SPP, 5PM atau SP2D Tahun Anggaran 2017; dan
- SP2D yang belum diuangkan.
- e. Penganggaran beban belanja atas pelaksanaan kegiatan lanjutan yang telah dituangkan dalam DPAL-OPD dimaksud, agar ditampung kembali di dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 pada anggaran belanja langsung OPD berkenaan.
- f. Kegiatan yang dapat dibuatkan DPAL harus memenuhi kriteria bahwa kegiatan tersebut tidak selesai sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dalam perjanjian pelaksanaan pekerjaan/kontrak, akibat diluar kendali penyedia barang/jasa dan pengguna barang/jasa (force majeure).
- g. Dalam hal Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban kepada pihak ketiga terkait dengan pekerjaan yang telah selesai pada Tahun Anggaran sebelumnya maka harus dianggarkan kembali pada akun belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2017 sesuai kode rekening berkenaan. Tata cara penganggaran terlebih dahulu melakukan perubahan atas Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2017 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang PAPBD Tahun Anggaran 2017.

## f. KEGIATAN TAHUN JAMAK

1. Kegiatan tahun jamak dimaksud harus memenuhi kriteria sekurang-kurangnya:
- a. Pekerjaan konstruksi atas pelaksanaan kegiatan yang secara teknis merupakan satu kesatuan untuk menghasilkan satu output yang memerlukan waktu penyelesaian lebih dari 12 (dua betas) bulan; atau
- b. Pekerjaan atas pelaksanaan kegiatan yang menurut sifatnya harus tetap berlangsung pada pergantian tahun anggaran seperti penanaman benih/bibit, penghijauan, pelayanan perintis laut/udara, makanan dan obat di rumah sakit, layanan pembuangan sampah dan pengadaan jasa cleaning service.
2. Penganggaran kegiatan tahun jamak berdasarkan atas persetujuan DPRD yang dituangkan dalam nota kesepakatan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD.

3. Nata kesepakatan bersama dimaksud ditandatangani bersamaan dengan penandatanganan nata kesepakatan KUA dan PPAS pada tahun pertama rencana pelaksanaan kegiatan tahun jamak.
4. Nata kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud sekurang-kurangnya memuat :
- a. Nama kegiatan
- b. Jangka waktu pelaksanaan kegiatan
- c. Jumlah anggaran, dan
- d. Alakasi anggaran per tahun
5. Jangka waktu penganggaran kegiatan tahun jamak sebagaimana dimaksud tidak melampaui tahun terakhir masa jabatan Kepala Daerah.
- G. HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL DIATUR TERSENDIRI DALAM PERATURAN BUPATI

## BAB II

## STRUKTUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

## A. PENGERTIAN UMUM

1. Organisasi Perangkat daerah yang selanJutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
2. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
3. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
4. Pengguna Anggaran (PA) adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi OPD yang dipimpinnya.
5. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
6. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan penggunaan anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi OPD.
7. Kuasa Pengguna Barang (KPB) adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan penggunaan barang milik daerah.
8. Pejabat Penatausahaan Keuangan OPD yang selanjutnya disingkat PPK-OPD adalah pejabat yang memahami akuntansi keuangan yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada OPD.
9. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat struktural pada unit kerja OPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
10. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada OPD.

11. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada OPD.
12. Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada unit kerja OPD.
13. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat fungsional yang menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada unit kerja OPD.

## 8. STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLAAN APBD

1. Bagan Struktur Organisasi Pengelolaan APBD pada Sekretariat Daerah


## 2. Bagan Struktur Organisasi Pengelolaan APBD pada Sekretariat DPRD


## 3. Bagan Struktur Organisasi Pengelolaan APBD pada Badan/Dinas/Satpol PP


## 4. Bagan Struktur Organisasi Pengelolaan APBD pada Kecamatan


## C. PENGELOLAAN KEUANGAN PADA BADAN dan DINAS

1. Kepala OPD merupakan pejabat Pengguna Anggaran (PA) yang mendapat pelimpahan sebagian atau seluruh kekuasaan Kepala Daerah dalam mengelola keuangan daerah.
2. Pengguna Anggaran (PA) dalam melaksanakan tugas berdasarkan pertimbangan besaran OPD, besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi dan/atau rentang kendali serta pertimbangan obyektif lainnya, dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada pejabat struktural di lingkungan ke~anya selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
3. Dalam rangka pengadaan barang/jasa pemerintah, PA/KPA sekaligus dapat bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) jika tidak ada personil yang memenuhi persyaratan untuk ditunjuk sebagai PPKom. Syarat dan ketentuan sebagai PPKom diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.
4. Kepala UPTD pada masing-masing OPD dapat ditunjuk sebagai KPA/PPTK.
5. Untuk OPD Penghasil terdapat 1 (satu) Bendahara Penerimaan dan dapat dibantu dengan Bendahara Penerima Pembantu.

6. Pada setiap OPD (Sadan, dan Dinas) hanya terdapat 1 (satu) Bendahara Pengeluaran dan beberapa Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pembantu Bendahara Pengeluaran/Staf Administrasi.
7. Memperhatikan kompleksitas tupoksinya, maka Bendahara Pengeluaran dapat diban