PERATURAN WALIKOTA SOLOK Nomor 8 Tahun 2017 tentang SISTEM DAN PROSEDUR PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KOTA SOLOK (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
:
- a. bahwa untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kota Solok dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Kota Solok, perlu menetapkan Sistem dan Prosedur Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan di Kota Solok;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan peraturan Walikota tentang Sistem dan Prosedur Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan di Kota Solok;
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pemerintahan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintah Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2Ol5 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O15 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791);
Menetapkan
:
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2OO5 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO6 Nomor 25), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 46141;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6O Tahun 2OO8 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor L27, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2OO7 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2OO9;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2OO9 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawas Intern Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 2O15 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2O16 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Walikota Solok Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli, Sekretariat DPRD dan Inspektorat;
MEMUTUSKAN:
PERATURAN WALIKOTA TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KOTA SOLOK
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Solok.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Solok.
3. Walikota adalah Walikota Kota Solok.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Solok
5. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kota Solok.
6. Inspektur adalah Inspektur Kota Solok.
7. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah BPK Perwakilan Sumatera Barat.
8. Sekretaris Inspektorat adalah Sekretaris Inspektorat Daerah Kota Solok.
9. Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan/ monitoring dan kegiatan pengawasan lainnya berupa koordinasi untuk pemeriksaan pendahuluan, monitoring dan konsultasi yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional ## BAB II
RUANG LINGKUP PENGAWASAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah meliputi :
- a. Administrasi umum pemerintahan; dan
- b. Urusan pemerintahan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap:
- a. Kebijakan daerah;
- b. Kelembagaan;
- c. Pegawai daerah;
- d. Keuangan daerah; dan
- e. Barang daerah.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan oleh Pelaksana Pengawasan
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh Inspektur.
PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Pengawasan
BAB III - PENGAWASAN
Pasal 4
Pelaksanaan pengawasan dilakukan melalui :
- a. Kegiatan Penjaminan Kualitas (Quality Assurance) terdiri dari;
1. Audit:
- a) Audit Keuangan:
- 1) Audit keuangan yang memberikan opini; dan
- 2) Audit terhadap aspek keuangan tertentu.
- b) Audit Kinerja; dan
- c) Audit Dengan Tujuan Tertentu
2. Reviu;
3. Evaluasi; dan
4. Pemantauan/ Monitoring
- b. Kegiatan pengawasan lainnya yang tidak memberikan penjaminan kualitas terdiri dari:
1. Konsultansi;
2. Sosialisasi;
3. Bimbingan Teknis; dan
4. Asistensi
Bagian Kedua Pelaksanaan Pengawasan
BAB III - PENGAWASAN
Pasal 5
- (1) Kegiatan audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka (1), dilakukan melalui audit keuangan, audit kinerja dan audit dengan tujuan tertentu terhadap kelembagaan, pegawai daerah, keuangan daerah, barang daerah, urusan pemerintahan
BAB III - PENGAWASAN
Pasal 6
- (1) Kegiatan reviu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka (2) meliputi :
- a. reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
- b. reviu atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
- c. reviu atas Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- d. reviu atas Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan;
- e. reviu atas Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah;
- f. reviu atas Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Perubahan;
- g. reviu atas KUA/ PPAS;
- h. reviu atas KUA/ PPAS Perubahan;
- i. reviu atas Rencana Kerja Anggaran;
- j. reviu atas Rencana Kerja Anggaran Perubahan;
- k. reviu atas Rencana Strategis dan;
- l. reviu atas RPJMD
- (2) Tim pelaksana Reviu ditugaskan oleh Inspektur dengan mempertimbangkan kompetensi dan apabila diperlukan dapat mengikutsertakan APIP di Lingkungan Inspektorat.
- (3) Kegiatan reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan dengan Keputusan Inspektur.
BAB III - PENGAWASAN
Pasal 7
- (1) Kegiatan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf (c) dilaksanakan untuk menilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dari Organisasi Perangkat Daerah selaku pelaksana urusan pemerintahan di daerah
- (2) Tim pelaksana evaluasi ditugaskan oleh Inspektur dengan mempertimbangkan kompetensi dan apabila diperlukan dapat mengikutsertakan APIP di Lingkungan Inspektorat.
- (3) Kegiatan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan dengan Keputusan Inspektur.
BAB III - PENGAWASAN
Pasal 8
- (1) Kegiatan pemantauan/ monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka (4) meliputi:
- a. Pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- b. Pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan;
- c. Pemantauan realisasi penyerapan anggaran;
- d. Pemantauan capaian Kinerja Instansi Pemerintah; dan
- e. Monitoring dana Dekonsentrasi
- (2) Tim pemantauan ditugaskan oleh Inspektur dan bertindak sebagai Ketua Tim adalah Sekretaris Inspektorat Daerah Kota Solok atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Inspektur.
- (3) Kegiatan pemantauan/monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan dengan Keputusan Inspektur.
- (4) Kegiatan monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka (4) dilakukan terhadap hasil pengawasan
BAB III - PENGAWASAN
Pasal 9
- (1) Kegiatan Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf (b) dapat diberikan oleh APIP atas permintaan pelaksana urusan pemerintahan baik dilakukan di kantor Inspektorat maupun tempat lain dengan APIP sebagai narasumber.
- (2) Konsultasi yang diberikan oleh APIP kepada pelaksana urusan pemerintahan di kantor Inspektorat diakui sebagai kegiatan pengawasan apabila telah dibuat laporan hasil konsultasi
- (3) Kegiatan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan dengan Keputusan Inspektur.
BAB III - PENGAWASAN
Pasal 10
- (1) APIP dapat melakukan audit dengan tujuan tertentu dan audit atas pengaduan masyarakat terhadap laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan.
- (2) Audit dengan tujuan tertentu merupakan audit yang dilakukan untuk menindaklanjuti perintah Walikota baik lisan maupun tulisan dan audit tematik atas telaahan staf dari tim pemeriksa.
- (3) Tim audit dengan tujuan tertentu dan audit atas pengaduan masyarakat ditugaskan oleh Inspektur dengan mempertimbangkan kompetensi dan/atau pembagian objek pengawasan.
- (4) Kegiatan Audit dengan tujuan tertentu dan audit atas pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan dengan Keputusan Inspektur.
BAB III - PENGAWASAN
Pasal 11
Dalam melaksanakan tugas pengawasan, pelaksana pengawasan dapat :
- a. meminta dokumen yang wajib disampaikan oleh pejabat atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan;
- b. mengakses semua data yang disimpan di berbagai media, aset, lokasi, dan segala jenis barang atau dokumen dalam penguasaan atau kendali objek pengawasan atau entitas lain yang dipandang perlu dalam pelaksanaan tugas pengawasan;
- c. meminta keterangan kepada seseorang; dan
- d. memotret, merekam dan/atau mengambil sampel sebagai alat bantu pengawasan.
Bagian Ketiga
Hasil Pengawasan
BAB III - PENGAWASAN
Pasal 12
- (1) Hasil pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (5), Pasal (6) Pasal (8) Pasal (9), Pasal (10) dan Pasal (11) dituangkan dalam bentuk laporan hasil pengawasan yang dapat berupa :
- a. Laporan Hasil Audit;
- b. Laporan Hasil Reviu;
- c. Laporan Hasil Evaluasi;
- d. Laporan Hasil Pemantauan;
- e. Laporan Hasil Monitoring; dan
- f. Laporan Hasil Konsultasi.
- (2) Mekanisme dan Sistematika laporan Hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang diatur dengan Keputusan Inspektur.
BAB III - PENGAWASAN
Pasal 13
- (1) Laporan Hasil Audit terhadap kelembagaan, pegawai daerah, keuangan daerah, barang daerah, urusan pemerintahan ## BAB IV
TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN
BAB III - PENGAWASAN
Pasal 14
- (1) Temuan dalam Laporan Hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 wajib ditindaklajuti oleh auditi sesuai dengan rekomendasi
- (2) Tindaklanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu 6O (enam puluh) hari kalender sejak diterimanya Laporan Hasil Pengawasan.
- (3) Auditi yang tidak menanggapi rekomendasi hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
PEMANTAUAN DAN PEMUTAKHIRAN
BAB V - PEMANTAUAN DAN PEMUTAKHIRAN
Pasal 15
- (1) lnspektur melalui Sekretaris Inspektorat melakukan pemantauan dan pemutakhiran atas pelaksanaan tindaklanjut hasil pengawasan dengan melibatkan beberapa orang auditor.
- (2) Hasil pemantauan dan pemutakhiran atas pelaksanaan tindaklanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (l) disampaikan kepada Walikota dan Wakil Walikota melalui Sekretaris Daerah setiap 6 bulan (semester).
PEMBIAYAAN
BAB VI - PEMBIAYAAN
Pasal 16
- (1) Pelaksana pengawasan diberikan biaya pengawasan ## BAB VII
STANDAR AUDIT
BAB VI - PEMBIAYAAN
Pasal 17
- (1) Pelaksanaan pengawasan wajib mematuhi Standar Audit yang ditetapkan oleh AAIPI yang bertujuan:
- a. Menetapkan prinsip-prinsip dasar yang merepresentasikan praktikpraktik audit intern yang seharusnya;
- b. Menyediakan kerangka kerja pelaksanaan dan peningkatan kegiatan audit intern yang memiliki nilai tambah;
- c. Menetapkan dasar-dasar pengukuran kinerja audit intern;
- d. Mempercepat perbaikan kegiatan operasi dan proses organisasi APIP;
- e. Menilai, mengarahkan, dan mendorong auditor untuk mencapai tujuan audit intern;
- f. Menjadi pedoman dalam penugasan audit intern dan menjadi dasar penilaian keberhasilan penugasan audit intern.
- (2) Standar Audit berfungsi sebagai ukuran mutu minimal bagi para auditor dan pimpinan APIP dalam :
- a. Pelaksanaan tugas dan fungsi yang dapat merepresentasikan praktik praktik audit intern yang seharusnya;
- b. Menyediakan kerangka kerja pelaksanaan dan peningkatan kegiatan audit intern yang memiliki nilai tambah, serta menetapkan dasardasar pengukuran kinerja audit intern;
- c. Pelaksanaan koordinasi audit intern oleh pimpinan APIP;
- d. Pelaksanaan perencanaan audit intern oleh pimpinan APIP;
- e. Penilaian efektivitas tindak lanjut hasil audit intern dan konsistensi penyajian laporan hasil audit intern.
- (3) Untuk mewujudkan hasil pengawasan APIP yang berkualitas sesuai dengan Standar Audit APIP, diperlukan pedoman kendali mutu yang akan ditetapkan dengan keputusan Inspektur.
KODE ETIK
BAB VIII - KODE ETIK
Pasal 18
- (1) Pelaksanaan pengawasan wajib mematuhi Kode Etik yang ditetapkan dengan Keputusan Inspektur yang mengacu kepada Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia yang disusun oleh AAIPI.
- (2) Majelis Kode Etik melakukan pemeriksaan dan rekomendasi sanksi atas pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pelaksana pengawasan.
- (3) Majelis Kode Etik ditetapkan dengan Keputusan Inspektur.
PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL
BAB IX - PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL
Pasal 19
- (1) Piagam Pengawasan Internal adalah pernyataan Walikota yang memberikan hak dan kewajiban kepada Inspektorat untuk menjalankan kewenangannya
- (2) Piagam Pengawasan Internal diatur tersendiri dalam Keputusan Walikota Solok Nomor 188.45-288 TAHUN 2017 Tentang Piagam Pengawasan Internal Di Lingkungan Pemerintah Kota Solok
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Solok

Penandatangan: ## SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK, dto ## RUSDIANTO BERITA DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2017 NOMOR : 11 ## BAB X ## KETENTUAN PENUTUP Pasal 20

Penandatangan: Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Solok Nomor: 12 Tahun 2008 Tentang Sistem dan Prosedur Pengawasan Kota Solok beserta perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. ## Pasal 21

Penandatangan: Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Solok.

Penetapan: Ditetapkan di Solok Pada tanggal : 14 Maret 2017

Penandatangan: WALIKOTA SOLOK, dto ZUL ELFIAN