PERATURAN DAERAH KOTA MA Nomor 10 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik perlu (berlaku 03 Oktober 2006)
Pembukaan
Menimbang :
bahwa dalam rangka tertib administrasi bantuan keuangan kepada Partai Politik sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang Bantuan Keuangan Partai Politik.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemelihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kota Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 1971, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4513);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
10. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2005 Sri D Nomor 9).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAKASSAR
DAN
WALIKOTA MAKASSAR
M E M U T U S K A N
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
- a. Daerah adalah Daerah Kota Makassar;
- b. Walikota adalah Walikota Makassar;
- C. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar
- d. Kantor Kesatuan Bangsa adalah Kantor Kesatuan Bangsa Kota Makassar;
- e. Komisi Pemilihan Umum adalah Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar;
- f. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar;
- g. Partai Politik adalah Organisasi Politik yang dibentuk oleh sekelompok Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan Negara melaui Pemilihan Umum;
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 2
- (1) Bantuan diberikan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi DPRD hasil Pemilihan Umum Tahun 2004 untuk menunjang kegiatan dan kelancaran administrasi dan secretariat Partai Politik;
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap Tahun Anggaran dan ditetapkan dalam APBD.
BAB III - BANTUAN KEUANGAN Pasal 3
Pasal 3
Besarnya bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) ditetapkan sebesar Rp. 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah) setiap kursi pertahun ;
BAB IV - PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN Pasal 4
Pasal 4
- (1) Pengajuan bantuan kepada Walikota disampaikan secara tertulis oleh DPD Partai Politik yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris dengan menggunakan kepala surat dan cap stempel Partai Politik dengan melampirkan :
- a. Surat Keputusan DPD Partai Politik yang menetapkan Susunan Kepengurusan DPD Partai Politik yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jendral DPP Partai Politik atau sebutan lainnya;
- b. Foto copy Surat Keterangan Nomor Wajib Pajak yang dilegalisir Pejabat berwenang;
- c. Surat Keterangan autentikasi hasil penetapan perolehan kursi Partai Politik di DPRD yang dilegalisir oleh Ketua atau Sekretaris Komisi Pemilihan Umum;
- d. Surat Pernyataan Partai Politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditanda tangani oleh Ketua atau Sekretaris DPD diatas kertas bermaterai dengan menggunakan kepala Surat Partai Politik;
- e.
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran tersebut pada huruf a,b,c dan d dibuat dalam rangkap 2 (dua).
- (2) Surat pengajuan sebagaimana dimaksud ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Ketua Komisi Oemilihan Umum Daerah dan Kepala Kantor Kesatuan Bangsa.

## BAB V

## PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN Pasal 5

- (1) Penelitian dan Pemeriksaan kelengkapan administrasi pengajuan, penyerahan dan penggunaan bantuan keuangan kepada Partai Politik di Daerah Kota Makassar dilakukan oleh Tim Peneliti dan Pemeriksa Persyaratan Administrasi Pengajuan, Penyerahan dan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik tingkat Daerah;
- (2) Tim Peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketahui Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan anggotanya terdiri dari unsur Komisi Pemilihan Umum Daerah dan Instansi Daerah terkait;
- (3) Pembentukan Tim Peneliti dan Pemeriksa sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- (4) Hasil Penelitian Tim Peneliti dan Pemeriksa sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara hasil penelitian dan pemeriksaan;
- (5) Format Berita Acara hasil Penelitian dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (4) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini;
- (6) Penendatanganan Berita Acara hasil Penelitian dan Pemeriksaan dilaksanakan dalam suatu rapat tim dan dianggap sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 50 % + 1 Anggota Tim;
- (7) Biaya Penelitian dan Pemeriksaan dibebankan pada APBD.

## BAB VI PENYERAHAN BANTUAN Pasal 6

Penyerahan bantuan dilaksanakan oleh Kepala Kantor Kesatuan Bangsa atas nama Walikota kepada Bendahara DPD dan disaksikan oleh Ketua DPD dengan harus memenuhi persyaratan administrasi :

- a. Surat Keterangan Bank yang menyatakan memiliki Nomor Rekening Bank atas nama DPD;
- b. Surat tanda terima uang bantuan berupa kwitansi yang ditandatangani diatas Materai dan dicap oleh Ketua dan Bendahara DPD disetujui dan ditandatangani oleh pengguna anggaran dan pemegang kas;
- c. Berita Acara Penyerahan bantuan dibuat dalam rangkap 4 (empat) yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Kesatuan Bangsa sebagai Pihak Pertama, Ketua dan Bendahara DPD sebagai Pihak Kedua;
- d. Bentuk Bertita Acara serah terima bantuan sebagaimana dimaksud huruf c, tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah.

## BAB VII LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN Pasal 7

- (1) Laporan penggunaan bantuan disampaikan oleh Pengurus DPD kepada Walikota melaui Kepala Kantor Kesatuan Bangsa;
- (2) Laporan penggunaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan setelah terlebih dahulu diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan tembusannya disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum.

## Pasal 8

Bentuk laporan penggunaan bantuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 9

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka segala ketentuan terdahulu yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

## Pasal 10

Perturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat menetahui, memrintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Makassar Pada tanggal 03 Oktober 2006

WAKIL WALIKOTA MAKASSAR,

## H. A. HERRY ISKANDAR

Diundangkan di Makassar Pada tanggal 05 Oktober 2006

## SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

## H. SUPOMO GUNTUR

LEMBARAN DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR 10 TAHUN 2006 SERI A NOMOR 1.

FILE : PERDA PARPOL PROPINSI HK-06

LAMPIRAN I :

PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR

NOMOR

:

10 TAHUN 2006

TANGGAL :

3 OKTOBER 2006

## BERITA ACARA

## PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN PERSYARATAN ADMINISTRASI PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TAHUN 2004

## NOMOR :

Pada hari ini ....... tanggal .... Bulan ...... tahun ... Tim Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi yang dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota Makassar Nomor ... Tahun .... Tanggal..... telah melaksanakan Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun ... yang diajukan oleh DPD ...

Berdasarkan hasil Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Pengajuan, Penyerahan, dan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tim menyatakan bahwa Partai Politik ... Telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan keuangan dari Pemerintah yang didasarkan pada hasil perolehan kursi pada Pemilihan Umum Tahun 2004 sebanyak ..... X Rp. 19.000.000,- = Rp. ...

Demikian Berita Acara Hasil Penelitian dan Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

..., ...

TIM PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN PERSYARATAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

1.

... Ketua

(.....)

2.

... Sekretaris

(.....)

3.

... Anggota

(.....)

4.

... Anggota

(.....)

5.

... Anggota

(.....)

6.

... Anggota

(.....)

7.

... Anggota

(.....)

WAKIL WALIKOTA MAKASSAR,

H. A. HERRY ISKANDAR

LAMPIRAN II :

PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR

NOMOR

:

10 TAHUN 2006

TANGGAL :

3 OKTOBER 2006

## BERITA ACARA

## PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN PERSYARATAN ADMINISTRASI PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TAHUN 2004

## NOMOR :

Pada hari ini ... tanggal ... bulan

... Tahun .... Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Walikota Makassar selanjutnya disebut Pihak Pertama.

2. Ketua dan Bendahara DPD Partai ..... selanjutnya

- disebut Pihak Kedua.

Dengan ini menyatakan bahwa Pihak Pertama telah meyerahkan Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun .... Kepada DPD Partai .... Sejumlah Rp. .... dan pihak Pihak Kedua telah menerima bantuan keuangan tersebut dari Kas Daerah Kota Makassar melalui rekening Bank Partai Politik .....

Berita Acara serah terima di dinyatakan sah setelah Cop SPM Giro Bak dari Kas Daerah Propinsi Sulawesi Selatan diterima oleh DPD Partai yang bersangkutan.

Pihak Kedua Pihak Pertama DPD Partai ... An. Walikota Makassar Ketua Kepala Kantor Kesatuan Bangsa

(....) (.....)

Bendahara

(...)

WAKIL WALIKOTA MAKASSAR

H. A. HERRY ISKANDAR

LAMPIRAN III :

PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR : 10 TAHUN 2006 TANGGAL : 3 OKTOBER 2006

## KOP SURAT PARTAI POLITIK

## LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK TAHUN ANGGARAN ...

Kegiatan : Administrasi dan / atau Sekretariat Pelaksanaan Audit : Tgl ..... Bln ... Thn .....

Nama Partai Politik : NPWP : Nomor Rekening : Alamat : Jumlah Kursi : Jumlah Dana

: Rp.

Makassar, ........

K e p a d a

Yth. Walikota Makassar

Di -

MAKASSAR

Bersama ini disampaikan laporan penggunaan dana bantuan keuangan Partai Politik sebagai berikut :

| NO | JENIS BELANJA | JUMLAH UANG | KETERANGAN |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. | Honorarium Uang Lembur Administrasi Umum Langganan Daya dan Jasa Pos dan Giro Pemeliharaan Gedung Peneliharaan Data dan Arsip Biaya Perjalanan Komputer Mesin Tik Maubiler Kantor | | |

Terbilang :

BENDAHARA KETUA

(........) (....)

Telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan

(.....)

WAKIL WALIKOTA MAKASSAR