PERATURAN BUPATI MA Nomor 63 Tahun 2016 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN KABUPATEN TABALONG DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TABALONG, (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang a.
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pernbentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dirnaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kezja Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Kabupaten Tabalong;
- Mengingat 1.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756};
2. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234};
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
Menetapkan telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 7 Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI , TUGAS DAN SERTA TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN , DAN PELATIHAN KABUPATEN TABALONG
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
- 2 Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 1 Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
- 3 Bupati adalah Bupati Tabalong:
- 5 Badan adalah Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Kabupaten Tabalong.
- 4 Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong.
- 6 Kepala Badan adalah Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Kabupaten Tabalong
- 8 Sekretaris adalah Sekretaris Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Kabupaten Tabalong. pada
- 7 Sekretariat adalah Sekretariat Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Kabupaten Tabalong: pada
- 9 Subbagian adalah Subbagian Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Kabupaten Tabalong pada
10. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada Badan Kepegawaian
- Pendidikan, Dan Pelatihan Kabupaten Tabalong.
12. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Kabupaten Tabalong. pada
- 11 Bidang adalah Bidang Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Kabupaten Tabalong: pada
13. Subbidang adalah Subbidang Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Tabalong. pada
- 15 Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang ## BAB II
KEDUDUKAN
Pasal 2
- (1) Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah\_
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan menyelenggarakan fungsi: pada
3. Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kepegawaian, Pendidikan, Dan Pelatihan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
4. perumusan kebijakan di bidang Kepegawaian, Pendidikan, Dan Pelatihan;
5. C pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Kepegawaian, Pendidikan, Dan Pelatihan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang Kepegawaian, Pendidikan, Dan Pelatihan;
7. d pelaksanaan administrasi Badan di bidang Kepegawaian, Pendidikan, Dan Pelatihan; dan
8. e pelaksanaan fungsi lain yang diberikan bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI Pasal 3
Pasal 3
- (1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan, terdiri atas:
2. 1 Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
2. Sekretariat, terdiri atas:
2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
5. b Bidang Pengadaan, Mutasi; Kedudukan Hukum dan Pensiun, terdiri atas:
- 1 Subbidang Pengadaan, Data dan Informasi;
- 3 Subbidang Pembinaan, Kedudukan Hukum dan Pensiun
- 2 Subbidang Mutasi; dan
- Bidang Pengembangan, Pendidikan dan pelatihan, terdiri atas:
- 2 Subbidang Kesejahteraan dan Fasilitasi Profesi ASN; dan
- 1 Subbidang Pengembangan dan Kompetensi;
- 3 Subbidang Pendidikan dan Pelatihan
- d. Unit Pelaksana Teknis.
- e. Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian, Pendidikan, Pelatihan adalah sebagaimana dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB IV

## TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Sekretariat

Pasal 4

- (1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), Sekretariat menyelenggarakan fungsi: pada
- (2) Sekretariat Badan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Kepegawaian Pendidikan, dan Pelatihan\_
4. koordinasi kegiatan Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan;
- C. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat; arsip dan dokumentasi, organisasi dan tata laksana Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan;
6. b koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan;
7. d penyelenggaraan pengelolaan barang milik / kekayaan daerah dan layanan pengadaan barang/jasa Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan; dan pada
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan\_

## Bagian Kedua

## Pasal 5

Bidang Pengadaan, Mutasi, Kedudukan Hukum dan Pensiun

- (1) Bidang Pengadaan, Mutasi, Kedudukan Hukum dan Pensiun dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
2. {3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
- (2) Bidang Pengadaan, Mutasi, Kedudukan Hukum dan Pensiun mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pengadaan, Mutasi; Kedudukan Hukum dan Pensiun.

dan dan

Bidang Pengadaan, Mutasi, Kedudukan Hukum dan Pensiun menyelenggarakan fungsi:

- b pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Pengadaan, Mutasi, Kedudukan Hukum dan Pensiun.
- 2 penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pengadaan, Mutasi, Kedudukan Hukum dan Pensiun.
- pemantauan, analisis, dan evaluasi, serta pelaporan atas pelaksanaan kebijakan di bidang Pengadaan, Mutasi, Kedudukan Hukum dan Pensiun.

## Bagian Ketiga

## Bidang Pengembangan, Pendidikan dan pelatihan

## Pasal 6

- (1) Bidang Pengembangan, Pendidikan dan pelatihan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pengembangan, Pendidikan dan pelatihan menyelenggarakan fungsi:
- (2) Bidang Pengembangan, Pendidikan dan pelatihan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pengembangan, Pendidikan dan pelatihan.
4. 8 penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pengembangan, Pendidikan dan pelatihan.
5. pemantauan, analisis, dan evaluasi, serta pelaporan atas pelaksanaan kebijakan di bidang Pengembangan, Pendidikan dan pelatihan.
6. b pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Pengembangan, Pendidikan dan pelatihan.

## BAB V

## UNIT PELAKSANA TEKNIS

## Pasal 7

- (1) Untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu di lingkungan Badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Unit Pelaksana Teknis Badan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati. pada

## BAB VI

## JABATAN FUNGSIONAL

## Pasal 8

Pada Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

## BAB VII TATA KERJA

## Pasal 9

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang; Kepala Subbagian, dan Kepala Subbidang wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan Badan maupun antar satuan organisasi di luar lingkungan Badan.

## Pasal 10

Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan;, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi. publik

## Pasal 11

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat waktunya. pada

## Pasal 12

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Badan Kepegawaian Pendidikan, dan Pelatihan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab memimpin, mengoordinasikan, mengawasi, memberikan pembinaan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas Badan Kepegawaian Pendidikan, dan Pelatihan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## BAB VIII

## JABATAN DAN ESELON Pasal 14

- Sekretaris Badan Kepegawaian, Pendidikan, (2) jabatan struktural eselon IIla atau jabatan administrator . merupakan pada
- (1) Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan merupakan jabatan struktural eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama: dan Pelatihan
- Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon IIb atau jabatan administrator. pada
- (4) Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan merupakan jabatan struktural eselon IVa atau jabatan pengawas. pada

## BAB IX

## KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku; maka pejabat yang ada sebelum

diberlakukannya Peraturan Bupati ini, menduduki jabatannya dan melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dilakukannya penggantian dengan pejabat yang baru berdasarkan peraturan Bupati ini tetap

## BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku tanggal diundangkan. pada

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong:

Ditetapkan di Tanjung tanggal BUPATI TABALONG, pada

Diundangkan di Tanjung tanggal 05 pada

2016


RS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

SETDA

ABDUL

'HALIB SANGADJI

0 BERIINBAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2016 NOMOR 63


diberlakukannya Peraturan Bupati ini, menduduki jabatannya dan melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dilakukannya penggantian dengan pejabat yang baru berdasarkan peraturan Bupati ini. tetap

## BAB X

## KETENTUAN PENUTUP Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku tanggal diundangkan\_ pada

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong:


2016

H. ANANG SYAKHFIANI

Diundangkan di Tanjung

tanggal pada

2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,


H. ABDUL MUTHALIB SANGADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2016 NOMOR 63