PERATURAN BUPATI RI Nomor ./3 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembangunan Desa, perlu (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
- Mengingat
I
PERATURAN BUPATI KERINCI NOMOR ./3 TAHUN 2016
TENT ANG
PETUNJUK TEKNIS. PENYUSUNA.N RENCANA PEMBA GUNAN JANG KA MENENGAH DESA DAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KERINCI,
bahwa untuk melaksanakan ketcntuan Pasal 89 Pcraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pembangunan Desa;
1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No mor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatcra Tengah Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 164'.3);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistern Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun -:-20i4 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik -Ii.donesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarnbahan Lembaran Negara Republi~ Indonesia Nomor 5587), sebagaimana teiah beberapa kali diubah terakhir d.engan Undang-Undang
I
- Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Und~g-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemenntahan Daerah [Lerribaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor .58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2&lt;?05 ten tang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
8. Peraturan Pernerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tsritang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 teritarig Dana Desa yang Beraurnber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara RepubJik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Prociuk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
Menetapkan
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daera.h Kabupaten Kerinci Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Ka~u~aten Kerinci Nornor 8), sebagaimana telah beberapa kah d1ubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2013 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8 Tahun 2008 tentang Kewenangan Daerah Kabu.paten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2008 Nomor 8);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Keririci Norn.or 11 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2009 Nomor 11), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nornor 6 Tahun 2013 ten tang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pernbentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2013 Nomor 6);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Ker irui Nornor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Pff·d1Jk. Hu kurn Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Dacr« Ii Kabupaten Kerinci Tahun 2014 Nomor 2);
19. Peratiiran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2014 teutang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2014 Nomor 5);
20. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 2 Tahtin 2015 teritang Tata Cara · Pengadaan Barang/ J asa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2015 Nomor 2);
MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN REN CANA PEMBANGUNAN JANG KA MENENGAH DESA DAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
- .l. Daerah adalah Kabupaten Kerinci.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kerinci.
4. Peran~kat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemermtahan daerah yang ter&lt;liri dari Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan. ' '
5. Camat adalah Kepala Kecamatan sebagai Perangkat Pemerintah Kabupaten Ke.rinci.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang rnerniliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemcrintahan, kepentingan masyarakat setempat
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Pernerintah Desa menyusun Perencanaan Pembangunan Desa dengan mengacu I pada Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kerinci.
2. (2') Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan masyarakat desa.
- (3) Masyarakat Desa berhak melakukan pernantauan atas pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Desa.
- (4) Dalam rangka Perencanaan Pembangunan Desa, Pemerintah Desa didampingi oleh Pemeriritah Daerah Kabupaten Kerinci yang secara teknis dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci.
- (5) Dalam rangka mengkoordinasikan Perencanaan Pembangunan Desa, Kepala Desa dapat didampingi oleh tenaga pendamping profesional, kader pernbcrdayaan masyarakat Desa, dan/atau pihak ketiga.
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA Bagian Kesatu Um urn
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3
- (l) Perencanaan Pembangunan Desa disusun secara berjangka meliputi: f a. RPJM Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
- (2) RPJM Desa danRkl&gt; Desa, ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut RKP Desa, merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk.jangka waktu 1 (satu) tahun.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
- (1) Dalam rangka Perencanaan Pembangunan Desa, Pemerintah Desa mclaksanakan tahapan yang meliputi: a. penyusunan RPJM Desa; dan b. penyuaunan RKP Desa.
- (2) RPJM Desa disusun dan ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Kepala Desa. .
- (3) RKP Desa mulai disus1~n Qleh Pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan.
Bagian Kedua Penyusunan RPJM Desa Paragraf 1 Urn um
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5
- (l) Rancangan RPJM Desa memuat visi dan misi Kepala Desa, arah kebijakan pernbangunan desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyeleriggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kernasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (2) Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (l}, antara lain:
- a. penetapan dan penegasan batas desa;
- b. pendataan desa;
- c. penyusunan tata ruahg desa;
- d. penyelenggaraan musyawarah desa;
- e. pengadaan dan pengelolaan media informasi desa seperti papan informasi, koran desa, website desa;
- f. penyelenggaraan perencanaan desa;
- g. penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Desa;
- h. penyelenggaraan kerjasama antar desa;
- i. pernbangunan sarana dan prasarana kantor desa; dan
- j. kegiatan lainnya sesuai kondisi desa.
- (3) Bidang pelaksanaan Pembangunan Desa an tara lain:
- a. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrasruktur dan lingkungan dcsa an tara lain:
1. tarnbatan perahu;
2. jalan permukiman;
3. jalan desa antar permukiman Ke wilayah pertanian;
4. pembangkit listrik tenaga mikrohydro;
5. lingkungan permukiman masyarakat desa; dan
6. infrastruktur desa lainnya sesuai kondisi desa.
·
- b. pembangunan, pemanfaatan dan perneliharaan sarana dan prasarana kesehatan antara lain:
1. air bersih berskala desa;
2. sanitasi lingkungan;
3. tempat pembuangan dan pengolahan sampah;
4. pelayanan kesehatan desa seperti posyandu; dan,
5. sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi desa.
- c. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
1. taman bacaan masyarakat;
2. Pendidikan Anak Usia Dini;
3. balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
4. balai adat/ seni dan budaya;
5. pengembangan dan pembinaan sanggar seni; dan
6. sarana dan prasarana pendidikan dan · pelatihan lainnya sesuai kondisi desa.
- d. pengernbangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi anta.ra lain:
- l. pasar desa;
2. irigasi desa;
3. pembentukan dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa;
4. penguatan permodalan Badan Usaha Milik Desa;
5. pembibitan tanaman pangan;
6. penggilingan padi;
7. lumbung desa;
8. pembukaan lahan pertanian;
9. pengelolaan usaha hutan desa;
10. kolam ikan dan pembenihan ikan;
11. kapal penangkap ikan;
12. cold storage (gudang pendingin);
13. tempat pelelangan ikan;
14. kandang temak;
15. instalasi biogas;
16. mesin pakan ternak;
31. J 7. pembibitan tanamazi perkebunan;
19. sarana dan pr asarana ekonomi lainnya sesuai kondisi desa.
18. lantai jernur;
'
- e. pelestarian lingkungan hidup antara lain:
I
1. penghijauan;
2. pernbuatan terasering;
3. perlindungan mata air;
4. pembersihan daerah aliran sungai; dan
- S. kegiatan lainnya sesuai kondisi desa.
- (4) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan antara lain:
- a. pembinaan lembaga kemasyarakatan;
- b. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
- c. pembinaan kerukunan umat beragama;
- d. pengadaan sarana dan prasarana olah raga;
- e. pembinaan lembaga adat;
- f. pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat; dan
- g. kegiatan lain sesuai kondisi desa.
- (5) Bidang Pemberdayaan Masyarakat antara lain:
- a. pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan; b. pelatihan teknologi tepat guna;
- c. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Pemusyawaratan Desa;
- d. peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain:
1. kader pemberdayaan masyarakat desa;
2. kelornpok usaha ekonomi jaroduktif
3. kelompok perempuan;
4. kelompok tani;
5. kelompok masyarakat misk.in;
6. kelompok pengrajin;
7. kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
8. kelompok pemuda;
9. kelompok pengajian;
10. kelembagaan dan pemangku adat; dan
11. kelompok lain sesuai kondisi desa.
Sistematika RPJM Desa
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 6
(I]" Sistematika RPJM Desa sekurang-kurangnya memuat tentang:
1. 1. Latar Belakang;
2. 1.2. Dasar Hukum;
3. 1.3. Sistematika Penulisan; dan
1. 4. Maksud dan Tujuan.
2. l. Kondisi Geografis;
2. 2.2. Kondisi Demografi:
- a. kependudukan;
- b. pertumbuhan jumlah penduduk;
- c. kepadatan dan sebaran penduduk; dan
- d. struktur penduduk menurut kelompok urnur dan jenis kelamin.
7. 2.3. Kondisi Sosial Kemasyarakatan:
- a. Sumber Daya Manusia (SDM);
- b. pendidikan;
- c. kesehatan;
- d. kehidupan beragama;
- e. pemberdayaan perempuan dan anak; dan
- f. budaya.
14. 2.4. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
BAB III : PERMASALAHAN
BAB IV : VISI DAN MISI
- 4.1. Visi;
- 4.2. Misi.
BA.B V : TUJUAN DAN SASARAN
5.1. Tujuan;
- 5.2. Sasaran.
: STRATEGI PEMBANGUNAN DESA
- 6.1. Strategi Pembangunan Desa;
- 6.2. Arah Kebijakan Pembangunan Desa. \ \
7 .1. Arah Kebijakan Pendapatan Desa;
7.2. Arah Kebijakan Belanja Desa.
BAB VIII: KEBIJAKAN UMUM
BAB IX : PROGRAM PEMBANGUNAN DESA
- 9.1. Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Dcsa;
- 9.2. Bidang pelaksanaan pembangunan desa;
- f"\ I"'\
BAB VI
- 9.4. Bidang pemberdayaan masyarakat.
LAMPIRAN
LAMPIRAN
## LAMPIRAN:

- Format Berita Acara Musyawarah Desa tentang penyusunan RPJM Desa· Format rancangan RPJM Desa; . ' 1. 2.
- Format Berita Acara Musyawarah Perencanaan Pernbangurian Desa penyusurian RPJM Desa; dan 3.
4. Keputusan Tim Penyusun RPJM Desa.
- (2) Sistema.tika RPJM D~sa sebagai~ana pada ayat (1) terlampir pada Larnpiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. \ \

## Pasal 7

- (1) Kepala Desa menyelenggarakan penyusunan RPJM Desa dengan mengikutsertakan unsur masyarakat desa.
- (2) Penyusunan RPJM Desa dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi obje.ktif, pennasalahan, potensi desa serta pri0ritas program dan kegiatari Daerah Kabupaten Kerinci
- (3) Penyusunan RPJM Desa dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:
- a. pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa;
- b. penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Kerinci;
- c. pengkajian keadaan desa;
- d. penyusunan rencana Pembangunan Desa melalui musyawarah desa;
- e. penyusurian rancangan RPJM Desa;
- f. penyusunan rencana Pembangunan Desa melalui musyawarah pere.ncanaan Pembangunan Desa; dan
- g. penetapan RPJM Desa.

## Paragraf 2 Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa

## Pasal 8

- (1) Kepa!a Desa membentuk Tim Penyusun RPJM Desa.
- (2) Tim Pe nyusun RPJM Desa terdiri dari:
- b. Sekretaris Desa selaku Ketua;
- a. Kepala Desa selaku Pembina;
- c. Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat selaku Sekretaris; dan
- (3) Jumlah tim sebagaimana dimaksud pada a.yat (2) paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang, jumlah tim bersifat ganjil.
- d. anggota yang berasal dari Perangkat Desa, le.mbaga. pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat desa, dan unsur masyarakat lainnya.
8. (4). Tim penyusun mengikutsertakan perempuan.
- (5) Tim penyusun ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (6) Format Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun RPJM Desa terlampir pada Lampiran VII yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan { Bupati ini.

## Pasal9

Tim Penyusun RPJM Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. penyelarasan dengan arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Kerinci;
- b. pengkajian keadaan desa;
- c. penyusunan rancangan RPJ M Desa; dan
4. d penyempurnaan rancangan RPJM Desa.

## Penyelarasan Arab Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Kerinci

## Pasal 10

- (1) Tim Penyusun RPJM Desa melakukan penyelarasan dengan arah kebijakan · pembangunan daerah Kabupaten Kerinci.
- (2) Pe1:yelarasan arah kebijakan dilakukan untuk mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan Kabupaten Kerinci dengan Pernbangunan Desa..
- (3) Penyelarasan arah kebijakan dilakukan dengan mengikuti sosialisasi dan/atau { me1:d8:patkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan Kabupaten · Kerinci.
- (4) Informasi arah kebijakan pembangunan Kabupaten Kerinci sekurangkurangnya meliputi:
- a. rencana pembangunan jangka menengah daerah Ka bu paten Kerinci;
- b. rencana strategis satuan kerja perangkat daerah;
- c. rencana umum tata ruang wilayah Kabupaten Kerinci;
- d. rencana rinci tata ruang wilayah Kabupaten Kerinci; dan
- e. rencana pembangunan kawasan perdesaan.

## Pasal 11

- (1) Kegiatan penyelarasan, dilakukan dengan cara rnendata dan mernilah rencana program dan kegiatan p~mbangunan Kabupaten Kerinci yang akan rnasuk ke Desa.
2. (/2) Rencaria program dan kegiatan, dikelompokkan menjadi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan d.esa, dan pemberdayaan rnasyarakat desa.
- (3) Hasil pendataan dan pemilahan, dituangkan dalam format data rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk ke desa.
- (4) Data rencana program dan kegiatan, menjadi lampiran hasil pengkajian keadaan desa.

## Paragraf 4 Pengkajian Keadaan Desa

## Pasal 12

- (1) Tim Penyusun RPJM Desa melakukan pengkajian keadaan desa.
- (2) Pengkajian keadaan desa sebagaimana dimaksud. pada ayat (1) dalam rangka rnempertimbangkan kondisi objektif desa.
- (3) Pengkajian keadaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi . kegiatan sebagai berikut:
- a. penyelarasan data desa;
- b. penggalian gagasan masyarakat; dan
- c. penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan desa.
- (4) Laporan hasil pengkajian keadaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c menjadi bahan masukan dalam musyawarah desa dalam rangka penyusunan Pere.ncanaan Pembangunan Desa.

## Pasal 13

- (1) Penyelarasan data Desa dilakukan melalui kegiatan: a. pengambilan data dari dokumen data desa; dan
- b. pembandingan data desa dengan kondisi desa terkini.
- (2) Data desa meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya pembangunan, dan sumber daya sosial budaya yang ada di desa.
- (3) Hasil penyelarasan data desa, dituangkan dalam format data desa.
- (4) Forr:nat data desa menjadi lampiran laporan hasil pengkajian keadaan desa.
6. [5) Hasil penyelarasan data desa rnenjadi bahan masukan dalam musyawarah Desa dalam rangka penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa.
- (6) Form1:1-t sebagaiman~ dimaksud pada ayat (4) terlampir pada Lampiran III, L~piran IV, I:ampiran V, dan Lampiran VI yang mezupakan bagian tak · terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 14

- (1) Penggalian gagasan masyarakat dilakukan unruk menemukan potensi dan peluang pendayagunaan sumbe daya desa, dan rnasalah yang dihadapi desa.
- (2) Hasil penggalian gagasan menjadi dasar bagi masyarakat dalam merumuskan usulan rencana kegiatan.
- (3) Usulan rencana kegiatan meliputi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

## Pasal 15

- (l) Penggalian gagasan dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan sehrruh . unsur masyarakat desa sebagai sumber data dan informasi.
- (2) Pelibatan masyarakat desa dapat dilakukan melalui musyawarah dusun dan/atau musyawarah khusus nsur masyarakat.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:
- f a. tokoh adat;
- b. tokoh agama;
- c. tokoh masyarakat;
- d. tokoh pendidikan;
- e. kelompok tani;
- f. kelompok nelayan;
- g. kelompok perajin;
- h. kelompok perernpuan;
- i. kelornpok pemerhati dan perlindungan anak;
- j. kelompok masyarakat miskin; dan
- k. kelompok-kelompok masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat desa.
- (4) Tim Penyusun RP,JM Desa melakukan pendampingan untuk musyawarah dusun dan/atau musyawarah khusus unsur masyarakat.

## Pasal 16

- (1) Penggalian gagasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dila.kukan dengan cara diskusi kelompok secara terarah.
- (2) Diskusi kelornpok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengguna.kan sketsa desa, kalender musim dan bagan kelembagaan desa sebag,ai alat kerja untuk menggali gagasan masyarakat.
- (3) Tim Penyusun RPJM Desa dapat menambahkan alat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), un+uk meningkatkan kualitas hasil penggalian gagasan.
- (4) Dalam hal terjadi hambatan dan kesulitan dalam penerapan alat kerja scbagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Penyusun RPJM Desa dapat menggunakan alat kerja lainnya yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan rnasyarakat desa.

- {1) Tim Penyusun RP..iM Desa melakukan rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan desa.
- (2) Hasil ~ekapi.tulasi dituangkan dalam format usulan rencana kegiatan.
- (3) Rekapitula.si usulan rencana kegiatan, menjadi lampiran laporan hasil pengkajian keadaan desa.
- (4) Format sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampir pada lampiran XVIII yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 18

- (1) Tim Penyusun RPJM Desa menyusun laporan hasil pengkajian keadaan desa.
- (2) La.poran dituangkan dalam berita acara.
- (3) Berita acara sebagimana dimaksud pada ayat (2), dilampiri dokumen: a. data desa yang sudah diselaraskan;
- b. data rencana program pembangunan daerah Kabupaten Kerinci yang akan masuk ke desa;
- c. data rencana program pembangunan kawasan perdesaan; dan
6. dan/ a tau kelompok masyarakat.
- d. rekapitulasi usulan rencana kegiatan Pembangunan Desa dari dusun

## Pasal 19

- (1) Tim Fenyusun RPJM Desa melaporkan kepada Kepala Dcsa hasil pengkajian keadaan desa.
- (2) Kepala Desa menyampaikan laporan kepada Badan Permusyawaratan Desa setelah mcnerima laporan Tim Penyusun RPJM Desa untuk penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah desa.

## Paragraf 5

Penyusunan Rencana Pembangunan Desa melalui Musyawarah Desa

## Pasal 20

- (lj Badan Perrnusyawaratan Desa menyelenggarakan rrrusyawarah desa berdasarkan laporan hasil pengkajian keadaan desa, sejak diterimanya laporan dari Kepala Desa.
- (T) Musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan terhitung sejak diterimanya laporan dari Kepala Desa.

## Pasal 21

- (1) Musyawarah desa dalam rangka membahas dan menyepakati sebagai berikut:
- a. laporan hasil pengkajian keadaan desa;
- b. rumusan arah kebijakan Pembangunan Desa yang dijabarkan darj visi dan misi Kepa la Desa; dan
- c. rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pernbangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

\

\

- (2) Pembahasan rencana prioritas kegiatan, dilakukan dengan diskusi kelompok secara terarah yang dibagi berdasarkan bidang penyelenggaraan Pcmcrintahan Desa, Pembarigunan Desa, pembinaan keinasyarakatan dcsa, clan pernberdayaan masyarakat desa.

·

.

- (3) Diskusi kelompok secara terarah membahas hal-hal sebagai berikut:

f

- a. laporan hasil pengkajian keadaan desa;
- b. prioritas rencana kegiatan desa dalam jangka waktu 6 (enam) tahun;
- c. sumber pembiayaan rencana kegiatan Pembangunan Desa; dan
- d. rencana pelaksana kegiatan desa yang akari dilaksanakan oleh Perangkat Desa, unsur rnasyarakat desa, kerjasarna antar desa, dan/atau keriasama desa dengan pihak ketiga. J

## Pasal 22

- (1) Hasil kesepakatan dalam musyawarah desa, dituangkan dalam berita acara.
- (2) Hasil kesepakatan dari musyawarah desa, menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dalarn menyusun RPJM Desa.
- (3) Format berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (l) sebagaimaria terlampir pada Lampi ·ar} XXI yang merupakan bagian tak terpisahkan dari / Peraturan Bupati ini.

## Paragraf 6 Penyusunan Rancangan RPJM Desa

## Pasal 23

- (1) Tim Penyusun RPJM Desa menyusun rancangan RPJM Dcsa berdasarkan dengan Berita Acara Hasil Musyawarah Desa.
- (2) Rancangan RPJM Desa dituangkan dalam format rancangan RPJM Dcsa.
- (3) Tim Penyusun RPJM Desa membuat berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RPJM Desa yang dilampiri dokumen rancangan RPJM Desa.
- (4) Berita acara hasil penyusunan rancangan RPJM Desa disampaikan oleh Tim Penyusun RPJM Desa kepada Kepala Desa.
- (5) Format rancangan RPJM Desa sebagaimana yang dimaksud ayat (2) terlampir pada Lampiran XXII yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 24

- (1) Kepala Desa memeriksa dokumen rancangan RRJM Desa yang telah disusun oleh Tim Penyusur. RPJM Desa.
- (2) Tim Penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan berdasarkan arahan Kepala Desa dalam ha] Kepala Desa belum menyetujui rancangan RPJM Desa.
- (3) Dalarn hal rancangan RPJM Desa telah disetujui oleh Kepala De sa, dilaksanakan musyawarah perencanaan Pembangunan Desa.

## Paragraf 7

Penyusunan Rencana Pem bangunan Desa Melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa

## Pasal 25

- (H Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan Pembangunan Desa untuk mernbahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa.
- (2) Musyawarah perencanaan Pembangunan Desa diikuti oleh Pemerintah Desa, / Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat.
- (3) Unsur rnasyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) t:erdiri atas:
- a. tokoh adat;
- b. t.okoh agama;
- d. tokoh pendidikan;
- e. perwakilan kelompok tani;
- f. perwakilan kclompok nelayan;
- g. perwakilan kelompok perajin;
- h. perwakilan kelompok perempuan;
- ~· perw~lan kelompok pernerhati dan perlindungan anak; dan
- J. perwakilan. kelompok masyarakat miskin.
- (4) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) , musyawar ah perencanaan Pembangunan Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dcngan kondisi sosial budaya masyarakat.

## Pasa126

- (1) Musyawarah perencanaan Pembangunan Desa, membahas dan menyepakati { rancangan RPJM Desa.
- (2) Ha.sil kesepakatan musyawarah perencanaan Pembangunan Desa, dituangkan dalam berita acara.
- (3) Format berita acara sebagaimana yang dirnaksud pada ayat (2) terlampir pada. Lampiran XXIV yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Paragraf 8 Penetapan dan Perubahan RP,JM Desa

## Pasal27

- (1) Kepala Desa mengarahkan Tim Penyusun RPJM Desa mela.kukan perbaikan dokumen rancangan RP.J..M Desa bcrdasarkan hasil kesepakatan musyawarah \ perencanaan Pembangunan Desa.
2. (Pl Rancangan RPJM Lesa menjadi lampiran rancangan Peraturan Desa tentang RPJM Desa.
- (3) Kepala Desa menyusun rancangan Peraturan Desa teritang RPJM Desa yang selanjutnya dibahas dan disepakati bersama oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang RPJI\.1 Desa.

## Pasal 28

- (1) Kepala Desa dapat mengubah RPJM Desa dalarn hal:
- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alarn, krisis politik, krisis ekonomi, dan/ atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; a tau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/ a tau Pemerintah Daerah Ka bu paten Kerinci.
- (2) Perubahan RPJM Desa, dibahas dan disepakati dalam. musyawarah perencanaan Pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Bagian Ketiga Penyusunan RKP Desa

Paragraf 1 Um um

Pasal 29

- (1) Pernerintah Desa menyusun RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Desa.
- (2) RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci berkaitan dengan pagu indikatif desa dan rencana kegiatan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan Pernerintah Daerah Kabupaten Kerinci.
- (3) RKP ~esa mulai disusun oleh Pernerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan dan ditetapkari dengan Peraturan Desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan.
- (4) RKP Desa rnenjadi dasar penetapan APB Desa.

## Pasal30

- (1) Kepala Desa menyusun RKP Desa dengan mengikutsertakan rnasyarakat desa.
- (2) Penyusurian RKP Oesa, dilakukan dengan kegiatari yang meliputi:
- a. penyusunan perencanaan Pernbangunan Desa melalui rnusyawarah desa; b. pembentukan Tim Penyusun RKP Desa;
- c. pencermatan pagu indikatif desa dan penyelarasan program/ kegiatan rnasuk ke desa
- d. pencermatan ulang dokumen RP,JM Desa;
- e. penyusunan rancangan RKP Desa;
- f. penyusunan RKP Desa rnelalui musyawarah perencanaan Pembangunan Desa;
- g. penetapan RKP Desa;
1. pengajuan daftar usulan RKP Desa.
- h. perubahan RKP Desa; dan

## Sisternatika Penyusunan RKP Desa

## Pasal 31

- (1) Sisternatika penyusunan RKP Desa sekurang-kurangnya rnemuat tentang: BAB I: PE-NDAHULUAN
1. 1 Latar Belakang;
3. 1.2 Landasan Hukurn; dan
4. 1.3 Maksud dan Tujuan.
5. BAE II: EVALUASI PELAKSANAA RKP DESA TAHUN SEBE:LUMN'{A
6. 2.1 Bidang Penyelenggaraan Pernerintahan Desa;
7. 2.2 Bidang Pernbangunan Desa;
8. 2.3 Bidang Pernbinaan Masyarakat Desa; dan
9. 2.4 Bidang Petnberdayaan Masyarakat Desa.

BAB III :ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

- 3.1. Pendapatan Desa; dan
- 3.2. Belanja Desa~

BAB IV :RUMUSAtT

MASALAH DAN KEBIJAKAN PROGRAM PEMBANGUNAN

DESA

- 4.1. Rurnusan Masalah;
- 4.3. Prioritas Program, Kegiatan, dan Anggaran Desa yang dikelola rnelalui Kerja Sarna Antar Desa dan Pihak Ketiga;
- 4.2. Prioritas Program, Kegiatan, dan Anggaran Desa yang dikelola oleh Desa;
- 4.4. Rencana Program, Kegiatan, dan Anggaran Dcsa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan per.ugasan dari Pernerintah, pernerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten; dan
- 4.5. Pelaksana kegiatan Desa.

## LAMPIRAN:

- Format berita acara penyusunan RKP Desa melalui musyawarah desa· 1.
- Format daftar rencan~ program dan kegiatan pembangunan kabupaten yang masuk ke desa; 3.
- Pagu indikatif desa; ' 2.
4. Format rancangun RKP Desa;
5. Format gambar rencana prasarana;
6. Format Rencana Anggaran dan Biaya (RAB);
7. Format pemeriksaan dokumen proposal teknis dan RAB;
8. Format daftar usulan RKP Desa;
9. Format berita acara penyusunan rancangan RKP Desa;
10. Format berita acara penyusunan rancangan RKP Desa rnelalui musyawarah perencanaan Pembangunan Desa; dan
11. Keputusan Tim Penyusun RKP Desa.
- (2) Sistematika penyusunan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampir pada Lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Feraturan Bupati ini.

## Paragraf 2

Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa melalui Musyawarah Desa

## Pasal 32

- (1) Badan Permusyawaratan Desa menyelenggara.kan musyawarah desa dalam rangka penyusunan rencana Pembangunan Desa untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa menyusun rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa.
- (2) Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah desa, palirig lambat bulan Juni tahun berjala

## Pasal 33

- (1) Musyawarah desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
- a. mencermati ulang dokumen RPJM Desa;
- b. menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; dan
- c. rnembentuk Tim Verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan.
- (2) Tim Verifikasi dapat berasal dari warga masyarakat desa dan/ atau Satuan Kerja · Perangkat Daerah Kabupaten Ke inci.
- (3) Hasil kesepakatan musyawarah desa, dituangkan dalam berita acara yang akan digunakan untuk menjadi pedoman Kepala Desa tialam menyusun RKP Desa.

Paragraf 3

Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa

## Pasal 34

- (1) Kepala Desa membentuk Tim Penyu sun RKP Desa yang terdiri dari:
- a. Kepala Desa selaku pembina;
- b. Sekretaris Desa selaku ketua;
- c. Ketua lembaga pemberdayaan masyarakat sebagai sekretaris; dan
- d. anggota yang meliputi: perangkat desa, lembaga pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat dcsa, dan unsur masyarakat.
- (2) Jumlah Tim Penyusun RKP Desa paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 [sebelas] orang, jumlah tim bersifat ganjil dengan mengikut sertakan \_\_ perempuan.
- (3) Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa dilaksanakan paling lambat bulan Juni tahun berjalan.
- (4) Tim Penyusun RKP Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

## I Pasal35

- Tim Penyusun RKP Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
- a. pencermatan pagu indikatif desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke desa;
- b. pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
- c. penyusunan rancangan RKP Desa; dan
- d. penyusunan rancangan daftar usulan RKP Desa.

## Paragraf 4 Pencermatan Pagu Indikatif Desa dan Penyelarasan Program/Kegiatan Masuk ke Desa

\

Pasal36

'

- {1) Kepala Desa mendapatkan data dan informasi dari Kabupaten Kerinci teritang: a. pagu indikatif desa; dan
- b. rencana program/kegiatan pernerintah, pemerintah daerah provinsi, dan Pemerrntah Daerah Kabupaten Kerinci yang masuk ke desa.
- (2) Data dan informasi diterima Kepala Desa dari Kabupaten Kerinci paling lambat bulan Juli setiap tahun berjalan.

## Pasal 37

- [l] Tim Penyusun RKP Desa melakukan pencerrnatan pagu indikatif desa yang meliputi:
- a. rencana dana desa yang bersumber dari APBN;
- b. rencana ADD yang merupakan bagian dari daria perimbangan yang diterima Kabupaten Kerinci;
- c. rencana bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Kerinci; dan
- (2j Tim Penyusun RKP Desa melakukan penyelarasan rencana program/kegiatan yang masuk ke desa yang meliputi:
- d. rencana bantuan keuangan dari Anggaran Pcndapatan dan Belanja Daerah provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci.
- a. rencana kerja Pernerintah Kabupaten Kerinci;
- b. rencana program dan kegiatan pemerin tah, pemerin t.ah daerah provinsi dan Perneriritah Daerah Kabupaten Kerinci; dan
- c. hasil penjaringan aspirasi masyarakat oleh dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten Kerinci.
- (3) Hasil pencermatan dituangkan dalarn format pagu indikatif desa.
- (4) Hasi1 penyelarasan dituangkan dalam format kegiatan pembangunan yang masuk ke desa.
- (SJ Berdasarkan hasil pencermatan, Tim Penyusun RKP Desa menyusun rencana pembangunan berskala lokal desa yang dituangkan dalam rancangan RKP Desa.

.

## Pasal 38

(1)

- Bupati rnenerbitkan surat pemberitahuan kepada Kepala Desa dalam hal terjadi keterlambatan penyampaian informasi pagu indikatif desa sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 36 ayat ( 1).
- Bupati melakukan pembinaan dan pendampingan kepada Pemerintah Desa dalam percepatan pelaksanaan perencanaan pembangunan sebagai darnpak keterlambatan penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Percepatan perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk memastikan APB Desa yang ditetapkan pada tariggal 31 Desernber tahun berjalan.

## Paragraf 5 Pencermatan Ulang RPJM Desa

## Pasal 39

- (1) Tim Penyusunan RKP Desa mencermati skala prioritas usulan rencana kegiatan Pemhangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya sebagaimana · tercantum dalam dokumen RPJM Desa.
- (2) Hasil pencermatan skala prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar Tim Penyusun RKP Desa untuk menyusun rancangan RKP Desa.

I

## Paragraf 6 Penyusunan Rancangan RKP De sa

## Pasal 40

Penyusunan rancangan RKP Desa berpedoman kepada:

- a. hasil kesepakatan musyawarah desa;
- b. pagu indikatif desa;
- d. rencana kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci;
- c. pendapatan asli desa;
- e. jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Kerinci;
- f. hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
- g. hasil kesepakatan kerjasama antar desa; da~

.

- h, hasil kesepakatan kerjasama desa dengan pihak ketiga.

## Pasal 41

- (1) Tim Penyusun RKP Desa menyusun daftar usulan pelaksana kegiatan desa sesuai jenis rencana kegiatan.
- (2) Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1.), sekurang-kurangnya meliputi: ·
- a. ketua;
- b. sekretaris;
- c. bendahara; dan
- d. anggota pelaksana.
7. ) Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengikutsertakan perempuan.

## Pasal 42

- 1) Rancangan RKP Desa paling sedikit berisi uraian:
- a. evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelurnnya;
- b. prioritas program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola oleh desa;
- c. prioritas program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola melalui kerja sarna antar desa dan pihak ketiga;
- d. rencana program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola oleh desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci; dan
- e. pelaksana kegiatan desa yang terdiri atas unsur Perangkat Desa dan/ atau unsur masyarakat desa.
- 2) Pemerintah Desa dapat merencanakan pengadaan tenaga ahli di bidang pcmbangunan infrastruktur untuk dimasukkan ke dalarn rancangan RKP Desa sebagairnana dimaksud pada ayat (1).
- 3) Tenaga ah1i di bidang pemb\_angu an infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dan warga masyarakat desa, Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci yang membidangi pembangunan infrastruktur; dan/atau tenaga pendamping profesional.
- (4) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam format rancangan RKP Desa. .

## Pasal 43

- (1) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 melampirkan rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB).
- (2) Rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagaimana dimaksud pada ayat {1} untuk kerjasama ar tar desa disusun dan disepakati bersama oleh para Kepala Desa yang melakukan kerja sama antar de sa.
- (3) Rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diverifikasi oleh Tim Verifikasi.

## Pasal44

- (1) Pemerintah Desa dapat mengusulkan prior'itas program dan kegiatan Pembangunan Desa dan pembangunan kawasan perde saan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci.
2. (2l Tim Penyusun RKP Desa menyusun usulan prioritas program dan kegiatan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1).
- (3) Usulan prioritas program dan kegiatan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rancangan daftar usulan RKP Desa.
- (4) Rancangan daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), · mer.jadi lampiran berita acara laporan Tim Penyusun Rancangan RKP Desa.

## Pasal45

- (1) Tim Penyusun RKP Desa membuat berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RKP Desa yang dilampiri dokumen rancangan REP Desa dan rancangan daftar usulah RKP Desa. .
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Tim Penyusun RKP Desa kepada Kepala Desa.

## Pasal46

- (I) Kepala Dcsa memeriksa aokumen rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45.
- {2) Kepala Desa mengarahkan Tim Penyusun RKP Desa untuk melakukan perbaikan dokumen rancangan RKP Desa sebagairnana dilnaksud pada ayat {l}.
- (3) Dalarn hal Kepala Desa telah menyetujui rancangan RKP Desa sebagaimana dirnaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyelenggarakan rnusyawarah perencanaan Pembangunan Desa.

Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa

## Pasal 47

- (1) Kepala. Desa menyelenggarakan rrrusyawarah perencanaan' Pembangunan Desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa.
- (2) Musyawarah perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada I ayat (]) diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat. I
- (3) Unsur rnasyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
- a. tokoh adat;
- b. tokoh agama;
- c. tokoh masyarakat;
- d. tokoh pendidikan;
- e. perwakilan kelompok tani;
- f. perwakilan kelompok nelayan;
- g. perwakilan kelompok perajin;
- h. perwakilan kelompok perempuan;
- i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
- j. perwakilan kelompok masyarakat miskin.
- (4) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), musyawarah perencanaan Pembangunan Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial b daya masyarakat.

## Pasa148

- (1) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (2) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisi prioritas program dan kegiatan yang didanai:
- a. pagu indikatif desa;
- b. pendapatan asli desa;
- c. swadaya masyarakat desa;
- d. bantuan keuangan dari pihak ketiga; dan
- e. bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci.
- (3) Prioritas, program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dirumuskan berdasarkan penilaian atas kebutuhan masyarakat desa yang meliputi:
- a. peningkatan kapasitas pen elenggaraan Pemerin tahan Desa;
10. . b. peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
- c. pernbangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kernampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
- d. pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;
- e. pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekoriomi;
- f. pendayagunaan sumber daya alam;
- g. pelestarian adat istiadat dan sosial budaya desa;
- h. peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat desa berdasarkan kebutuhan masyarakat desa; dan
1. peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa.

## Pasal49

- (1) Hasil kesepakatan musyawarah perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, dituangkan dalam berita acara.
- (2) Kepala Desa rnengarahkan Tim Penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan dokumen rancangan RKP Desa berdasarkan hasil ke sepakatan musyawarah perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi lampiran rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa.
- (4) Kepala Desa menyusun rancangan Peraturan Desa tentang RPJM Desa sebagairnana dimaksud pada ayat (3).
5. ~) Ranc~gan Peraturan ~esa tentang RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibahas dan disepakati bersama oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang RKP Desa.

## Paragraf 8 Perubahan RKP Desa

## Pasal 50

- (1) RKP Desa dapat diubah dalam hal:
- a. terjadi peris'tiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. terdapat perubahan m~ndasar atas kebijakan pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan/ atau P~merintah Daerah Daerah Ka bu paten Keririci.
4. {2) Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa dikarenakan terjadi peristiwa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Kepala Desa melakukan:
- a. berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Kerinci yang mempunyai kewenangan terkait dengan kejadian khusus;
- c. menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB); dan
- b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa yang terkena dampak terjadinya peristiwa khusus;
- d. menyusun rancangan RKP Desa perubahan.
9. Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa dikarenakan perubahan mendasar atas kebijakan sebagaimana dimak ud pada ayat (1) huruf b, Kepala Desa melakukan:
- b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa yang terkena · darnpak terjadinya perubahan mendasar atas kebijakan Pemerin~h Daerah Kabupaten Kerinci; ·
- a. mengurnpulkan dokumen perubahan meridasar atas kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci;
- c. menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Bia.ya (RAB); dan
- d. menyusun rancangan RKP De a peru bah an.

## Pasal 51

- (1) Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah pcrencariaan Pembangunan Desa yang diadakan secara khusus untuk kepentingan pembahasan dan penyepakatan perubahan RKP Desa sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 50.
- (2) Penyelenggaraan musyawarah perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dise uaikan dengan terjadinya peristiwa khusus dan/atau terjadinya perubahan mendasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1).
- (3) Hasil kesepakatan dalam musyawarah pereucanaan Pernbangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang RKP Desa Perubahan.

(4)

- Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagai dasar untuk Denvusunan perubahan APB Desa

(3)

## Paragraf 9 Pengajuan Daftar U sulan RKP Desa

## I Pasal 52

- (1) Kepala Desa menyampaikan daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Pe~yampaian daftar usulan RKP Desa sebagairnana dimaksud pada ayat (1) paling lambat tanggal 31 Desember tahun berjalan.
- (3) Daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi rnateri pembahasan dalam musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan dan Kabupaten Kerinci.
- (4) Bupati menginfor:masikan kepada Pemerintah Desa tentang hasil pembahasan daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Informasi tentang hasil pembahasan daftar usulan RKP Desa sebagaimana dima.ksud pada ayat (4) diterima oleh Pernerintah Desa setelah diselenggarakannya musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan · pada tahur anggaran berikutnya.
- (6) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima Pemerintah Desa paling lambat bulan Juli tahun anggaran berikutnya.

I

## BAB III PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN DESA

## Pasal 51

- (1) Pernerintah Daerah Kabupaten Kerinci, dan Pcrnerintah Desa mela.kukan upaya pemberdayaan masyarakat desa. ·
- (2) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat desa.
- (3) Masyarakat desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa.
- (4) Hasil pengawasan dan pemantauan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rnenjadi ~asar pembahasan musyawarah desa dalarn rangka pelaksanaan Pernbai.gunan Desa.

## Pasal 52

- (1) Pemantauan Pembangunan Desa oleh masyarakat desa dilakukan pada tahapan perencanaan Pembangunan Desa dan tahapan pelaksanaan Pembangunan Desa.
- (2) Pemantauan tahapan perencanaan sebagairnana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara menilai penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa.
- (3) Hasil pemantauan pada tahapan Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana I dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format hasil pernantauan perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana terlampir pada larnpiran 38 yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal53

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan pengawasan perencanaan Pembangunan Desa dengan cara:
- a. mernantau dan mengawasi jadwal perencanaan Pembangunan Desa;
- b. menerima, mempelajari dan mernberikan umpan balik atas laporan pelaksanaan perencanaan Pembangunan Desa;
- c. mengevaluasi perkembangan dan kernajuan kegiatan