PERATURAN BUPATI AGAM Nomor 7. Tahun 2015 tentang dengan palaksanaan program Raskin di Kabupaten Agam berada dibawah koordinasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagari (BPMPN) selaku Koordinator Unit Pengaduan Masyarakat pada Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Agam. - b. Pengaduan tentang pelaksanaan program raskin dapat disampaikan secara berjenjang kepada sekretariat unit pengaduan untuk diselesaikan mulai dari Kecamatan, Kabupaten, provinsi dan pusat serta TNP2K sesuai dengan materi pengaduan. - c. Pengaduan terhadap hal yang berkaitan dengan masalah kualitas dan kuantitas raskin, disampaikan kepada Perum BULOG secara berjenjang untuk ditindaklanjuti. (berlaku 1 Januari 2015)
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: ditetapkan dilokasi yang strategis dan mudah dijangkau oleh RTSPM. 9. Musnag dan FRP 2015 dilaporkan secara berjenjang dari tingkat nagari kepada Tim koordinasi Raskin Kabupaten melalui Tim koordinasi Raskin Kecamatan dengan pemeriksaan kelengkapan BA dan FRP pada setiap tingkatan. Jika Muscam dilaksanakan perlu dilengkapi dengan BA Muscam dan FRP. 10. BA Musnag, Muscam (jika ada) dan FRP 2015 diterima oleh Tim Koordinasi Raskin Kabupaten paling lambat tanggal 28 Februari 2015. ## C. Monitoring dan Evaluasi 1. Dalam rangka meningkatkan efektifitas penyaluran Raskin kepada RTS-PM Raskin di berbagai daerah maka Tim Koordinasi Raskin melakukan monitoring dan evaluasi Raskin. 2. Dalam kegiatan monitoring dan evaluasi realisasi penyaluran raskin dan identifikasi permasalahan yang menghambat pelaksanaan penyaluran, kemudian akan dilakukan upaya untuk meningkatkan penyaluran Raskin dan 2. mencarikan solusi untuk memecahkan masalah. 3. Monev dilakukan secara berjenjang Tim Koordinasi Raskin melakukan monev dan mencarikan solusi untuk memecahkan masalah. 3. 4. Kegiatan Monev oleh Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Agam dapat dikoordinasikan dengan TKPK Kabupaten. 4 5. Waktu Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Program Raskin dilakukann secara periodik atau sesuai dengan kebutuhan. 5. 6. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan dengan metode kunjungan lapangan (supervisi atau uji petik), rapat koordinasi, pemantauan media dan pelaporan. 6.

Distribusi: ## D. Pelaksanaan Penyaluran Raskin Sampai Titik Distribusi (TD) 1. Pelaksanaan penyaluran Raskin sampai TD menjadi tugas dan tanggung jawab Perum Bulog 2. Penyediaan Beras untuk RTS-PM Raskin dilakuikan oleh Perum Bulog dalam kemasan berlogo Perum Bulog dengan kuantum 15 Kg/karung dan atau 50 Kg/karung. ## B. Perubahan Daftar Penerima Manfaat (DPM) Dalam rangka mengakomodasi adanya perubahan karakteristik RTS -PM di nagari, dimungkinkan pelaksanaan Musyawarah Nagari untuk memutakhirkan Daftar Penerima Manfaat, yakni : 1. Musyawarah Nagari melakukan pemutakhiran daftar RTS-PM Raskin 2015 dengan menetapkan rumah tangga yang akan diganti dan menetapkan Rumah Tangga Pengganti.

Penandatangan: 2. .RTS-PM Raskin yang Kepala Rumah Tangganya meninggal maka Rumah 2. Tangga tersebut tetap memperoleh haknya. Raskin diberikan kepada Pasangan kepala Rumah Tangga (PKRT) atau Anggota Rumah Tangga (ART) tanpa mengubah nama dalam DPM. 3. . Bagi RTS-PM Raskin tunggal yang sudah meninggal, pindah ke alamat luar 3. nagari atau yang dinilai tidak layak sebagai penerima Raskin, maka digantikan oleh rumah tangga lainnya yang dinilai layak melalui proses Munag.

Penandatangan: 4. . Rumah Tangga yang dinilai layak untuk menggantikan RTS-PM pada butir 3 4, (tiga) di atas adalah diprioritaskan kepada Rumah Tangga Miskin yang memiliki anggota rumah tangga lebih besar terdiri dari : balita dan anak usia sekolah, kepala rumah tangganya perempuan, kondisi fisik rumahnya tidak layak huni, berpendapatan paling rendah dan tidak tetap. 5. . Pelaksanaan Munag dapat dilaksanakan satu kali pada awal tahun sesuai 5. dengan kebutuhan, terutama bagi wilayah yang belum melaksanakan Munag untuk pemutakhiran KPS pada tahun 2015. 6. . Daftar akhir RTS-PM Raskin yang telah melalui perubahan oleh Munag 6. dituangkan dalam DPM-1. 7. . Pelaksanaan Musnag harus dituangkan dalam berita acara (BA). Pemutakhiran data RTS-PM Raskin hasil Musnag dimasukkan ke dalam Formulir Rekapitulasi Penganti (FRP) 2015. BA Musnag dan FRP 2015 dibuat rangkap 3, yang pertama ditujukan untuk kelengkapan administrasi Tikor Raskin Kabupaten, yang kedua untuk kelengkapan adminjistrasi Tikor Raskin Kecamatan, dan yang ketiga untuk kelengkapan administrasi di tingkat nagari. 8. 8.Setelah pelaksanaan Musnag dan pencatatan Berita Acara dan FRP, penyaluran Beras Raskin dapat langsung dilakukan. ## 3. Penetapan Titik Bagi (TB) TB ditetapkan berdasarkan hasil kesepakatan antara pemerintah nagari/jorong dengan RTS-PM setempat. ## B. Kebijakan Penganggaran Program Raskin merupakan salah satu) Program Perlindungan Sosial. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2015. Pemerintah mengalokasikan Dana Subsidi Pangan dangan kebijakan penganggaran sebagai berikut :

Penandatangan: - a. Anggaran subsidi Raskin 2015 disediakan dalam APBN Tahun 2015, DIPA Kementerian Keuangan. Kebijakan Pemerintah Pusat dalam Penganggaran Program Raskin hanya untuk pengadaan beras dan penyalurannya sampai TD. - b. Sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, Pemda Kabupaten Agam menyediakan alokasi anggaran berupa subsidi biaya angkut dari TD ke TB yang dialokasikan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan.

Distribusi: - c. Selain pembiayaan dari APBN dan APBD, masyarakat dapat berpartisipasi secara sukarela untuk membantu pembiayaan distribusi Raskin dari TD ke RTS-PM, tanpa menambanh HTB dari RTS-PM. ## BAB V MEKANISME PELAKSANAAN ## A. Penetapan Pagu Raskin Penetapan Pagu Raskin Kecamatan dan Nagari - a.Pagu Raskin Kecamatan dan Nagari tahun 2015 merupakan besaran jumiah Rumah Tangga Sasaran yang menerima Raskin pada tahun 2015 disetiap Kecamatan dan Nagari atau jumlah beras yang dialokasikan untuk RTS - PM Raskin disetiap kecamatan dan nagari pada tahun 2015 sesuai dengan basis data terpadu untuk program perlindungan sosial yang bersumber dari PPLS 2011 hasil pendataan yang dikelola oleh TNP2K.

Penandatangan: - b. Pagu Raskin untuk disetiap kecamatan dan Nagari ditetapkan oleh Bupati. - c. Pagu raskin disuatu nagari pada prinsipnya tidak dapat direlokasi ke nagari, kecuali melalui Muscam yang dilakukan atas permintaan 2 (dua) nagari atau lebih sebagai tindak lanjut Munag yang memerlukan penyesuaian pagu Raskin di masing-masing nagari. - 5) Membuat Daftar Realisasi Penjualan Beras sesuai model DPM-2 dan melaporkan ke Tim Koordinasi Raskin Kabupaten melalui Tim Koordinasi Raskin Kecamatan. ## BAB IV ## PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Penandatangan: Perencanaan dan penganggaran Program Raskin 2015 mengacu pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2015. Khusus untuk Program Raskin, proses perencanaan dan penganggarannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pembayaran dan Pertanggung jawaban Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah. ## A. Perencanaan Kegiatan perencanaan yang diatur dalam Juknis ini meliputi penetapan RTS-PM, TD, dan TB. ## 1. Kebijakan Penetapan RTS-PM

Verifikasi: - a. RTS-PM yang berhak mendapatkan Raskin adalah Rumah tangga yang terdapat dalam daftar nama dan alamat untuk Program Raskin 2015, yang diterbitkan dari Basis Data Terpadu yang dikelola oleh TNP2K dan disahkan oleh Kemenko Kesra sesuai dengan alokasi Kabupaten Agam sebanyak 26.235 RTS-PM, serta rumah tangga hasil pemutakhiran DPM oleh musyawarah nagari. - b. Pagu Raskin Kabupaten Agam Tahun 2015 berjumlah 26.235 RTS-PM telah mencakup rumah tangga miskin dan rumah tangga rentan miskin.

Penandatangan: - c. Dalam rangka mengakomodasi adanya perubahan karakteristik RTS-PM setelah penetapan Pagu Raskin oleh Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat / Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Gubernur, dan Bupati, maka dimungkinkan untuk dilakukan validasi dan pemutakhiran melalui Musyawarah Nagari (Musnag) dan atau Musyawarah Kecamatan, Hasil validasi dan perubahan data RTS-PM melalui Musnag dilaporkan kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten melalui Tim Koordinasi Raskin Kecamatan untuk disahkan oleh Bupati.

Distribusi: ## 2. Penetapan Titik Distribusi (TD)

Penetapan: TD ditetapkan di Nagari atau di tempat lain atas kesepakatan tertulis antara Pemerintah Kabupaten dengan Perum BULOG setempat dengan ketentuan memeuhi kriteria (akses jalan yang mendukung, ketersediaan gudang, keamanantterhindar dari banjir, kapasitas jalan mencapat 8-12 ton).

Distribusi: - 7) Pembinaan terhadap Pelaksana Distribusi Raskin di Nagari. - 8) Pelaporan pelaksanaan Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten - 9) Pelaporan hasil pemutakhiran data dari tingkat nagari

Distribusi: 4. 10)Pelaporan realisasi penyaluran Raskin dari Pelaksana Distribusi Raskin kepada RTS-PM.

Penandatangan: - d. Struktur dan Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Kecamatan Tim Koordinasi Raskin Kecamatan terdiri dari penanggung jawab, ketua, sekretaris, dan beberapa bidang antara fain: perencanaan , sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, monitoring dan evaiuasi, serta pengaduan masyarakat, yang ditetapkan dengan keputusan Camat. ## e. Keanggotaan

Penandatangan: Tim Koordinasi Raskin Kecamatan terdiri dari unsur-unsur instansi terkait di tingkat Kecamatan antara lain Sekretariat Kecamatan, Seksi Kesejahteraan Sosial, Kepala Seksi PMD dan Koordinator Statistik Kecamatan (KSK).

Distribusi: ## 3.3. Pelaksana Distribusi Raskin di Nagari.

Distribusi: - a. Walinagari bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Raskin di wilayahnya dan membentuk Pelaksana Distribusi Raskin di wilayahnya.

Distribusi: - b. Pelaksana Distribusi Raskin di nagari dilaksanakan oleh Petugas Raskin.

Distribusi: - c. Petugas Raskin diatas ditetapkan untuk masing -masing titik distribusi atas usulan camat.

Distribusi: - d. Dalam melaksanakan distribusi Raskin di nagari, Petugas Raskin bertanggungjawab kepada Walinagari. - e. Petugas Raskin mempunyai tugas memeriksa, menerima dan menyerahkan beras, menerima uang pembayaran HTB serta menyelesaikan administrasi. ## f. Fungsi Petugas Raskin mempunyai fungsi:

Distribusi: - 1) Pemeriksaan dan penerimaan/penolakan Raskin dari Perum BULOG dilakukan di Titik Distribusi.

Distribusi: - 2) Pendistribusian dan penyerahan Raskin kepada RTS-PM yang terdapat dalam DPNM-1 di Titik Bagi (TB). - 3) Penerimaan HTB Raskin dari RTS-PM secara tunai untuk disetorkan ke rekening Bank yang ditunjuk Perum BULOG. Apabila tidak tersedia fasilitas perbankan maka dapat disetor langsung secara tunai kepada Perum BULOG. - 4) Penyelesaian administrasi penyaluran Raskin yaitu penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) beras di TD. ## d. Struktur dan Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Kabupaten

Penandatangan: Tim Koordinasi Raskin Kabupaten terdiri dari Penanggung jawab, ketua, sekretaris, dan beberapa bidang antara lain: perencana, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, monitoring dan evaluasi, serta pengaduan masyarakat, yang ditetapkan dengan keputusan Bupati. ## e. Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Kabupaten

Penandatangan: Tim Koordinasi Raskin Kabupaten terdiri dari unsur-unsur instansi terkait di Kabupaten antara lain Sekretaris Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagari, BP4K2P, Dinas Sosnakertran, Dinas Koperasi UMKM dan Perindag, Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Bagian Administrasi Perekonomian, Kejaksaan, Polres, Pol PP, Bulog, BPS, yang ditetapkan dengan keputusan Bupati. ## 3.2. Tim Koordinasi Raskin Kecamatan Camat bertanggungjawab atas pelaksanaan Program Raskin di wilayahnya dan membentuk Tim Koordinasi Raskin Kecamatan sebagai berikut: ## a. Kedudukan Tim Koordinasi Raskin Kecamatan adalah pelaksana Program Raskin di Kecamatan, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. ## b. Tugas Tim Koordinasi Raskin Kecamatan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, sosialisasi, monitoring dan evaluasi Program Raskin di tingkat Kecamatan serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten. Tim koordinasi Raskin Kecamatan dibantu oleh TKSK dalam pendampingan pelaksanaan program Raskin di kecamatan dan nagari. | ## c. Fungsi Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi Raskin Kecamatan mempunyai fungsi: - 1) Perencanaan penyaluran Raskin di Kecamatan. - 2) Sosialisasi Raskin di wilayah kecamatan.

Distribusi: - 3) Pendistribusian Raskin. - 4) Mengkoordinir pelaksanaan verifikasi data RTS-PM oleh nagari. - 5) Penyelesaian administrasi dan HTB Raskin. - 6) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Raskin di Nagari. ## BAB III ## PENGELOLAAN DANPENGORGANIGASIAN

Penandatangan: Dalam rangka pelaksanaan Program Raskin perlu diciptakan harmonisasi dan sinergitas antar SKPD terkait dalam pelaksanaan program serta pertanggungjawabannya sehingga dapat dicapai hasil yang efektif, Mengacu kepada Pedoman Umum dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat tentang Petunjuk Pelaksanaan Raskin Tahun 2015, perlu dibentuk Tim Koordinasi Raskin Kabupaten, Kecamatan dan Pelaksana Distribusi Raskin di Nagari. ## 3.1. Tim Koordinasi Raskin Kabupaten

Penandatangan: Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Raskin di Kabupaten Agam dan membentuk Tim Koordinasi Raskin Kabupaten sebagai berikut: ## a. Kedudukan

Penandatangan: Sebagai pelaksana Program Raskin di Kabupaten, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. ## b. Tugas Mempunyai tugas melakukan koordinasi perencanaan, anggaran, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, monitoring dan evaluasi, menerima pengaduan, memilih dan menentukan Penyalur Raskin reguler serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Raskin Provinsi. ## c. Fungsi Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi Raskin Kabupaten mempunyai fungsi: - 1) Koordinasi, perencanaan dan penyediaan APBD untuk mendukung pelaksanaan Program Raskin di Kabupaten. - 2) Penetapan Pagu Kecamatan. - 3) Mengkoordinir Pelaksanaan verifikasi data RTS-PM oleh kecamatan. - 4) Penyusunan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyaluran Raskin di Kabupaten. - 5) Fasilitasi lintas pelaku dan sosialisasi Program Raskin di Kabupaten. - 6) Perencanaan penyaluran Raskin. - 7) Penyelesaian administrasi dan HTB Raskin. - 8) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program Raskin di Kecamatan, Nagari. - 9) Penanganan pengaduan.

Distribusi: - 10) Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Raskin Kecamatan dan Pelaksana Distribusi Raskin di Nagari. - 11) Pelaporan pelaksanaan Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Provinsi.

Verifikasi: 16. Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Program Raskin (RTS-PM Raskin) adalah Rumah Tangga yang berhak menerima beras dari Program Raskin 2014 sesuai data yang diterbitkan dari Basis Data Terpadu yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), yang disahkan oleh Kemenko Kesra RI dan Data Rumah Tangga hasil pemutakhiran daftar penerima manfaat (DPM) oleh musyawarah nagari/ pemerintah setingkat. Kepesertaan RTS dalam Program Raskin ditandai dengan kepemilikan KPS atau SKRTM 2014, bagi rumah tangga hasil pemutakhiran DPM Raskin tahun 2014.

Distribusi: 17. Satker Raskin adalah satuan kerja pelaksana distribusi Raskin yang dibentuk dan ditetapkan oleh Perum BULOG.

Penandatangan: 18. SPA adalah Surat Permintaan Alokasi yang dibuat oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk kepada Perum BULOG berdasarkan alokasi pagu Raskin. 19. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/ Delivery Order (DO) adalah perintah tertulis yang diterbitkan oleh Perum BULOG untuk mengeluarkan dan menyerahkan beras Raskin.

Distribusi: 20. Titik Bagi (TB) adalah tempat atau lokasi penyerahan beras Raskin dari Pelaksana Distribusi Raskin kepada RTS-PM.

Distribusi: 21. Titik Distribusi (TD) adalah tempat lokasi penyerahan beras Raskin dari Perum BULOG kepada Pelaksana Distribusi Raskin atau lokasi lain yang disepakati secara tertulis oleh Pemerintah Kabupaten dengan Perum BULOG. ## BAB II TUJUAN, SASARAN DAN MANFAAT - Tujuan Program Raskin adalah mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan beras. 1 . - Sasaran Program Raskin Kabupaten Agam Tahun 2015 adalah berkurangnya beban pengeluaran 26.235 RTS dalam mencukupi kebutuhan pangan beras melalui penyaluran beras bersubsidi dengan alokasi sebanyak 15 kg/RTS/bulan. 2. - Manfaat program Raskin adalah sebagai berikut : 3. - a. Stabilitas harga beras di pasaran. - b. Pengendalian inflasi melalui intervensi Pemerintah dengan menetapkan harga beras bersubsidi sebesar Rp.1 -600,-/kg, dan menjaga stok pangan nasional. - c. Peningkatan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga sasaran, sekaligus mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan.

Distribusi: - d. Peningkatan akses pangan baik secara fisik (beras tersedia di Titik Distribusi), maupun ekonomi (harga jual yang terjangkau) kepada RTS. - e. Sebagai pasar bagi hasil usaha tani padi. - f. Membantu pertumbuhan ekonomi daerah. - DPM-2 adalah Model Daftar Penjualan Raskin di nagari 3. - Formulir Rekapituiasi Pengganti (FRP) adalah Formulir pencatatan RTS-PM yang diganti dan RTS-PM pengganti hasil pemutakhiran daftar RTS-PM Raskin dari Basis Data Terpadu oleh musyawarah Nagari. 4.

Distribusi: - HTR adalah Harga Tebus Beras Raskin di Titik Distribusi (TD). 5

Distribusi: - Kelompok Kerja (Pokja) adalah sekelompok masyarakat yang terdiri dari aparat 6. nagari dan beberapa orang yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Walinagari sebagai Pelaksana Distribusi Raskin dari Titik Distribusi ke Titik Bagi RTS-PM. - Kemasan Beras Raskin adalah kemasan yang berlogo BULOG dengan kuantum 15 kg/karung dan atau 50 kg/karung. 7. - Kualitas Beras Raskin adalah beras hasil pengadaan Perum Bulog sesuai dengan Inpres Kebijakan Perberasan yang berlaku. 8.

Penandatangan: - Musyawarah Nagari (Munag) adalah forum pertemuan musyawarah di nagari yang melibatkan aparat nagari, keliompok masyarakat nagari dan perwakilan RTSPM Raskin dari setiap Satuan Lingkungan Setempat (SLS) setingkat Jorong untuk memutakhirkan daftar RTS-PM. 9 - 10.Musyawarah Kecamatan (Muscam) adalah forum pertemuan musyawarah di kecamatan yang melibatkan camat, Walinagari dan aparat terkait lainnya untuk melakukan koordinasi penyesuaian pagu dengan tidak mengubah jumlah pagu kecamatan. 11. Pagu Raskin adalah alokasi jumilah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Raskin (RTS-PM) atau jumlah beras yang dialokasikan bagi RTS-PM Raskin untuk tingkat nasional, provinsi atau Kabupaten pada tahun tertentu. 12. Pemutakhiran Daftar Penerima Manfaat adalah kegiatan validasi RTS-PM yang didasarkan pada Basis Data Terpadu oleh musyawarah Nagari untuk menghasilkan RTS-PM Raskin yang tepat dan dituangkan dalam DPM-1. 13. Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) adalah panduan pelaksanaan Program Raskin di tingkat provinsi yang disusun sesuai dengan situasi dan kondisi setempat sebagai penajaman dari Pedoman Umum Raskin. 14. Petunjuk Teknis (Juknis) adalah panduan pelaksanaan Program Raskin di tingkat Kabupaten yang disusun sesuai dengan situasi dan kondisi setempat sebagai penajaman dari Pedum Raskin dan Juklak Raskin. 15. PPLS 2011 adalah Pendataan Program Perlindungan Sosial tahun 2011 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang menjadi sumber Basis Data Terpadu yang dikelola oleh TNP2K. Tantangan yang dihadapi indonesia dalam memerangi kemiskinan dan kelaparan antara lain melambatnya penurunan angka kemiskinan yaitu rata-rata per tahun hanya sebesar 0,37%, pertumbuhan yang belum optimal melibatkan masyarakat dan memberikan dampak signifikan bagi masyarakat miskin, serta masih banyak daerah terisolasi dan daerah tertinggal yang terbatas pemenuhan kebutuhan dasarnya. Pada bulan Maret 2013 angka kemiskinan di Indonesia tercatat sebesar 11,37% atau sebanyak 28,07 juta jiwa. Selain itu, tingkat pengangguran masih cukup tinggi, meskipun telah berhasil diturunkan dari 11,24% pada tahun 2005 menjadi 6,32% pada bulan Februari 2012.

Penandatangan: Program Raskin merupakan implementasi dari instruksi Presiden tentang kebijakan perberasan nasional. Presiden menginstruksikan kepada Menteri dan Kepala Lembaga Pemerintah non Kementerian tertentu, serta Gubernur dan Bupati di seluruh Indonesia untuk melakukan upaya peningkatan pendapatan petani, ketahanan pangan. pengembangan ekonomi perdesaan dan stabilitas ekonomi nasional. Secara khusus kepada Perum BULOG diinstruksikan untuk menyediakan dan menyalurkan beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah, dan rawan pangan yang penyediaannya mengutamakan pengadaan gabah/beras dari petani dalam negeri. Penyaluran beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran para RTS-PM dalam memenuhi kebutuhan pangan. Selain itu juga untuk meningkatkan akses masyarakat berpendapatan rendah dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokok, sebagai salah satu hak dasarnya. Berbagai aspek strategis Program Raskin, tahapan pelaksanaan penyaluran Raskin, serta pihak mana yang bertanggung jawab diformulasikan dalam suatu panduan yang disebut Pedoman Umum Raskin 2015 (Pedum Raskin 2015). Pedoman ini merupakan kebijakan makro dalam pelaksanaan Program Raskin secara nasional. ## 2. Pengertian

Penandatangan: 1. BAST adalah Berita Acara Serah Terima Beras Raskin berdasarkan SPA dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, yang ditandatangani Perum BULOG dan Pelaksana Distribusi. 2. DPM-1 adalah Model Daftar Penerima Manfaat Raskin di nagari setelah dilakukan pemutakhiran data RTS-PM yang bersumber dari Basis Data Terpadu untuk Program Raskin 2015 melalui mekanisme Munag.
LAMPIRAN
LAMPIRAN
LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI AGAM

NOMOR

TAHUN 2015

TANGGAL

2015

## PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM BERAS BAGI RUMAH TANGGA MISKIN DI KABUPATEN AGAM TAHUN 2015

## BAB | PENDAHULUAN

## 1. Latar Belakang

Pangan adalah salah satu hak azasi manusia dan sebagai komoditi strategis yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemerintah Indonesia memberikan prioritas yang besar terhadap kebijakan ketahanan pangan nasional. indonesia turut menandatangani kesepakatan internasional terkait dengan pangan, yaitu: Universal Declaration of Human Right (1948), Rome Declaration on World Food Security and World Food Summit 1996, Millennium Development Goals (MDGs). Dalam kesepakatan MDGs dunia internasional telah mentargetkan pada tahun 2015 setiap Negara termasuk Indonesia telah sepakat menurunkan kemiskinan dan kelaparan sampai separuhnya.

Indonesia, 85% dari jumiah penduduknya mengkonsumsi beras sebagai pangan utama, dengan rata-rata konsumsi beras sebesar 102 kg/jiwa/tahun (BPS, 2013). Tingkat konsumsi tersebut jauh di atas rata-rata konsumsi dunia yang hanya sebesar 60 kg/kapita/tahun. Dengan demikian Indonesia menjadi negara konsumen beras terbesar di dunia. Beras menjadi komoditas nasional yang sangat strategis. instabilitas perberasan nasional dapat mengakibatkan gejolak dalam berbagai aspek kehidupan baik sosial, politik maupun ekonomi.

Peranan komoditi makanan terhadap garis kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan dengan komoditi bukan makanan seperti perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Sumbangan makanan terhadap garis kemiskinan pada bulan Maret 2013 tercatat sebesar 73,52%. Kondisi ini tidak jauh berbeda dengan kondisi September 2012 yang sebesar 73,50%. Komoditi makanan yang berpengaruh besar terhadap nilai garis kemiskinan antara lain beras, rokok, telur ayam ras, mie instan, gula pasir, tempe dan bawang merah.

Menetapkan :

7. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2008 Nomor 4 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2011 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 7 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2014 Nomor 7);
9. -Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015.

## MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPAT| TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN KABUPATEN AGAM TAHUN 2015.

## Pasal 1

Pedoman Pelaksanaan Program Beras bagi Rumah Tangga Miskin (Raskin) Kabupaten Agam Tahun 2015, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 2

Pedoman Pelaksanaan Program Beras bagi Rumah Tangga Miskin ( Raskin ) Kabupaten Agam Tahun 2015, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan pedoman bagi para pelaksana di lapangan, untuk kelancaran operasional sampai dengan pertanggungjawaban administrasi.

## Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Agam.


Diundangkan di Lubuk Basunaq pada tanggal 11 Maret 2015

,

-

ete SEKRETARIS D H KABUPATEN AGAM,


BERITA DAERAH KABUPATEN AGAM TAHUN 2015 NOMOR : 6

©


## BUPATI AGAM

## PERATURAN BUPATI AGAM NOMOR 6 TAHUN 2015

## TENTANG

## PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM BERAS BAG! RUMAH TANGGA MISKIN KABUPATEN AGAM TAHUN 2015

## BUPATI AGAM,

Menimbang :

}

Mengingat~:

- a. bahwa program Beras untuk Keluarga Miskin ( Raskin ) bertujuan -memberikan bantuan bidang pangan ( beras ) kepada keluarga miskin guna memenuhi kebutuhan gizi dan mengurangi beban pengeluaran (belanja) keluarga melalui penjualan beras pada tingkat harga bersubsidi dengan jumlah yang telah ditentukan;
2. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Program Raskin sebagaimana dimaksud huruf a, dan sesuai dengan Keputusan Menteri Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat nomor 54 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Raskin, periu menetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Beras Bagi Rumah Tangga Miskin Kabupaten Agam Tahun 2015; b.

1

.

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) ;
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5368), 2.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967); 4
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telatr diubanh dengan Peraturan Pemerintah Penganti Undang -Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 5.
- Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254); 6.