PERATURAN DAERAH RI Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah; - b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a diatas perlu (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
:
I
PEMERINTAH KABUP ATEN TEBO
PERA TURAN DAERAH KABUP ATEN TEBO
NOMOR 50 T AHUN 2001
TENT ANG
UANG LEGES
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATITEBO
a.
bahwa untuk menyelenggarakan Otonorni Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab perlu upaya menggali sumber keuangan sendiri guna menunjang pembangunan Kabupaten Tebo, sesuai dengan amanah Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo tentang Uang Leges;
2. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Jambi Mengingat
1. Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903);
2. Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999) tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
'i
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah clan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan clan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119);
8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunanan Peraturan Perundang-undangan clan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah clan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor70);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-dinas Daerah Kabupaten Tebo (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2001 Nomor 4);
Dengan Persetujuan
DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATEN TEBO
:MEMlITUSKAN
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO TENTANG UANG LEGES.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Tebo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tebo.
3. Bupati adalah Bupati Tebo.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tebo.
5. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tebo
6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Tebo.
7. Camat adalah Camat dalam Daerah Kabupaten Tebo.
8. Kades/Lurah adalah Kepala Desa atau Lurah da1am Kabupaten Tebo.
9. Uang Leges adalah Pungutan Sah Pemerintah Daerah sebagai Biaya Administrasi.
UAl~G LEGES
BAB lI - UAl~G LEGES
Pasal 2
S.:.tiap surat izin, surat-surar keterangan, tanda bukti pernbayaran, akta-akta, surat-surat bcrharga atau surat-surat lainnya yang dianggap sejenis, yang dikeluarkan atau diberikan olch Pemerintah Daerah beserta segenap jajarannva, serta Badan-badan Usaha Milik Daerah clan Badan Usaha Milik Negara dalam Kabupatcn Tebo dikenakan Pungutan L' ang Lcges.
BAB lI - UAl~G LEGES
Pasal 3
~ksamya Liang Leges menurut macam-macam akta / surat adalah sebagai berikut :
1. Surat Izin Tempat Usaha
- a. Pedagang Kecil.,
- b. Pedagang Menengah
- c. Pedagang Besar.
Rp. 7.500,-
Rp. 10.000,-
Rp, 15.000,-
2. Surat Izin Usaha Perdagangan
- a. Pedagang Kecil. Rp. 7. 500, -
- b. Pedagang Menengah
Rp. 10.000,-
- c. Pedagang Besar.
Rp. 20.000,-
,. Surat lzin Usaha Industri
- a. Industri Kecil. Rp. 5.000,-
- b. Industri Menengah
.
.
Rp.] 5.000.-
- c. Industri Besar.
Rp.25.000,-
- ,t.. Surat Izin Usaha Bidang Jasa
- a. Jasa Kecil.. .. . . . . . . . . .. . . .. .. . .. .. . .. . . .. .. Rp. 2.500,-
- b. Jasa Menengah
Rp. 5.000,-
- c. Jasa Besar.
Rp. 10.000,-
5. Surat Izin Pertambangan Daerah
- a. Pertarnbangan Kecil. Rp. 5.000,-
- h. Pertarnbangan Mencnga h. . . . . . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Kp. 10. 000, -
- c. Pertambangan Besar...
..
.
6. Surat Izin )..fenc\irikan B;i,1gun;rn
- a. Bangunan Semi Permancn
Rp. 15.000.-
Rp. 2.500.-
- h
- T3a11gt1nan Perrnanen
Rp. 5.000,-
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.. .
.
.
8. Surat Izin Pemborongan Pembangunan
| a. KwalifikasiB b. Kwali:fikasi M c. KwalifikasiKl d. KwalifikasiK2 e. KwalifikasiK.3 f. Non DRM/Golongan EkonomiLemah | Rp. 35.000,- Rp. 25.000,- Rp. 20.000,- Rp. 15.000,- Rp. 10.000,- Rp. 5.000,- |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 12. Izin Pungutan Hasil Hutan : | |
| a. Dibawah 50 ha | Rp. 25.000,- |
| b. 50 ha s/d 100 ha | Rp. 50.000,- |
| 13. Surat Keterangan sahnya basilhutan : | |
| 14. Izin Prinsip | Rp. 75.000,- |
| 15. Izin Prinsip Lokasi. | Rp. 50.000,- |
| 16. RekomendasiPerubahan Kendaraan | Rp. 5.000,- |
| 18. Surat KeteranganNumpang Uji Kendaraan | Rp. 5.000,- |
| 20. Surat Perjanjian sewa denganPemda 19. Surat Keterangan PendirianPerusahaan AngkutanUmum...Rp.10.000,- | Rp. 5.000,- |
| 21. Kontrak Pekerjaan Pemborongan Pembangunan : | |
| a. GolonganB | Rp. 50.000,- |
| b. GolonganM | Rp. 40.000,- Rp. 30.000,- |
| | Rp. 25.000,- |
| c. GolonganK.l. d. GolonganK.2 | Rp. 15.000,- |
| e. GolonganK.3 f. | Rp. 10.000,- |
| GolonganEkonomiLemah/DRM | |
-
22. Konrrak Pckerjaan Jasa Konsulran :
| a. | Rp. 50.000,- |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Golongan B b. Golongan ~I. l.. | Rp, 40.000,- |
| o. Golongan ~vI.2 | Rp. 30.000,- |
| d. Golongan K.l | Rp. 20.000,- |
| c. Golongan K. 2 | l(JJ . 15.000,- |
| 23. Kontrak Pemasok Barang/Jasa : | |
| a. Golongan B | Rp. 50.000,- |
| b. Golongan M, | Rp. 40.000,- |
| c. GoJongan K. l | Rp. 30.000,- |
| d. Golongan K.2 | Rp. 20.000,- |
| 2'+. Pengesahan Surat Keterangan /Sura! Kuasa | 5.000,- Rp. |
| ~ - 1· G . ,· · ~). Ada ant, .vama | 5.000,- r., ·'-P· |
| 2,~,. Salinan Daftar Pemilik | 5.000,- Rp. |
| :'., ..,_ Akra Jual Beli Tanah | Rp. 10.000,- |
| 2~.;. Surat Keterangan untuk Nikah | Rp. 5.000,- |
| 29. Surat Izin Pernutaran Film | Rp. 15.000,- |
| 30. Surat Izin Penggunaan Bangunan Usaha | Rp. 15.000,- |
| 3 I Pengesahan Surat Perjanjian Sewa mengenai : | |
| a. Barang Bergerak | Rp. 5.000,- |
| b. Barang Tidak Bergerak. | Rp, 10.00.- |
| ,1. Golongan B h. Golongan ~J.1 | Rp. 50.000,- Rp. 40.000,- |
| c. Golongan 11.2 | Rp. 30.000,- |
| cl. Golongan K.l | Rp. 25.000,- |
| c. Golongan K.2 Golongan K.3 | Rp. 20.000,- Rp. |
| f. | 15.000,- |
| .H. Surat Keterangan .Talan /Pas Jalan 1\1'.1 | Rp. 1.000,- |
| 35. vdvis Terhadap Izin Ternpat Usaha dari Kepala Dinas leknis Bersangkutan | Rp. 2.500.- |
| | Rp. 25.000,- |
| -~6. "-:m:it Kontrak Pinjaman Alat Bernt Milik Pernda | |
| J 7. Surat Pendaftaran Kernbali \V:-I.-\ Kcrurunan Asing | Rp. 2.500,- |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| .<o~. Keterangan Persyaratan rnasuk \\71\TJ | Rp. 2.500,- |
| ~q S · ·K·~ Pi 11 l .: \\"T\ _, mat eterangan mca1 1ag1 J.°H | ,, Rp 500,- |
| 1-0. Surat Keterangan Pindah bagi \VNI.. | Rp. 2. 500,- |
| .-f J. Rekornendasi Izin Usaha Perikanan ...•.. | Rp. 2. 500,- |
| +2. Rekomendasi Izin Usaha Perternakan | Rp. 2.500,- |
| 4.~ Surat Keterangan Pengiriman Ikan, Ternak clan Buah- buahan | Rp. 2.500,- |
| .:l~. Derkas Dokumen Penawaran | Rp. 10.000,- |
| .15. Fiskal Daerah | Rn. 25.000,- |
| 46. Kutipan Akta Catatan Sipil : | |
| a. Kutipan Akta Kelahiran b. Kutipan Akra Perkawinan ... Kutipan ,\1-:ta Perceraian cl. Kutipan Pcngakuan, I'engcsahan dan | Rp. 1.000.- Rp. 5.000,- |
| | Rp. 7.500,- |
| l :. Surit! Rckomcndasi | |
| | kp. 5.000,- |
| T Pcmbayaran Rekening PD.,·"1\1.. | Rp. 2.500,- |
| -19. Pembavaran Rekening Telpon | Rp. 2.500,- |
BAB lI - UAl~G LEGES
Pasal 4
;,,ng Leges yang dipungut sebagaimana pada Pasal 3 (tign) Pcraturan Daerah ini disetor Id: I~as Daerah.
KETEN·n\_;AN PENUTuP
BAB III - KETEN·n\_;AN PENUTuP
Pasal 5
Hal-ha! yang belum diarur dalarn Peraturan Daerah mi sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati,
BAB III - KETEN·n\_;AN PENUTuP
Pasal 6
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tebo.

Penetapan: Ditetapkan di Muara Tebo Pada tanggal~ Nopember 2001 ILA.MADJID MU' AZ 1 / LEMBARAN DAERAH KABUP A TEN TEBO T AHUN 2001 NOMOR 50

Penetapan: Diundangkan di Muara Tebo Pada tanggal 10· Nopember 2001 SEKRETAR1S~·DAE K.ABUPATEN TEBO . ~ IL DARKUTNI, SH Pembina Utama Muda NIP. 430004928
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## PERATIJRAN DAERAH KABUPATEN TEBO
NOMOR:
50 TAHUN2001
## TENT ANG
## RETRIBUSI PENGUilAN KENDARAAN BERMOTOR
## I. PENJELASAN UMUM
Bahwa dalam rangka upaya memelihara dan meningkatkan keselamatan para pengguna jasa angkutan dan sekaligus keselamatan para pengguna jalan perlu dilakukan pengujian terhadap setiap jenis kendaraan bermotor wajib uji.
Bahwa untuk menunjang pelaksanaan Otonomi Daerah perlu didukung oleh sumber Pendapatan Asli Daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka untuk Pengujian Kendaraan Bermotor dapat dikenakan retribusi.
Sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dalam Kabupaten Tebo.
## II. PENJELASAN PASAL DE:MI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1
cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 2
cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 3
cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 4
cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 5
cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 6
cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 7
cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 8
cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 9
cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 10
cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 11
cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 12
cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 13
cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 14
cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 15
cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 16
cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 17
cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 18
cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 19
cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 20
cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 21
cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 22
cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 23
cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 24
cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 25
cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 26
cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 27
cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 28
cukup jelas