PERATURAN DAERAH KABUPATEN MA Nomor 2 Tahun 2017 tentang PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 (berlaku 8 Agustus 2017)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI LAHAT
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAHAT NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LAHAT,
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 (1) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir; ayat
- bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud
- b pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Lahat Anggaran 2016.
- tentang Tahun
1
Tahun 1945;
- 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821)
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); Negara
- Undang-Undang Nomor 17 Tabun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 4286);
- 5 Undang-Undang Nomor 1 Taliun 2004 tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Negara
- 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- Republik Indonesia Tahun Nomor 120. Negan
- Undang-Uudang Nomor 28 Tahun Reuibusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun -009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5(49):
- 9 Undang-Uundang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ((Lembaran Negar Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lenbaran Negara Republik Indonesia Nomor sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
10. Peranuran Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggora Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Alas Peraruran Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712)
- Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik RI Tahun 2005 Nomor 48. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 171 . Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5430):
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 13 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Tahun 2006 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4614); 25,
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 17 . Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
- 18 , Noor Hibah Daerah
- 19 Menteri Nomnor 13 Tahun 2006 tentang Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Ducruh;
- 20 Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Dacrah (Lembaran Dacrah Kabuputen Nomor 13) scbagaimana telah dubah dengan Peratunn Ducrah Kabupaten Lahat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perubahun 13 Tahun 2008 Pokok Pokok Pengelolaan Kcuangan Dacrah (Lemburan Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2012 Nomor 10);
- 21 Peraturan Duerah Kabuputen Lahat Nomor 06 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dun Belunja Dacrah Kabupaten Lahat Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Dacrah Kabupaten Lahat Tahun 2015 Nomor 06);
- 22 Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 03 Tahun 2016 tentang 2016 (Lembaran Dacrah Kabupaten Lahat Tahun 2016 Nomor 03);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAHAT dan BUFATI LAHAT
MEMUTUSKAN
Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.
Pasal
- Pertanggungjawaban Pclaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016 berupa Laporan Keuangan memuat
- b Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- Laporan Realisasi Anggaran
- C Neraca
- d. Laporan Operasional
- Laporan Perubahan Ekuitas dan
- e. Laporan Arus Kas
- g. Catatan Atas Laporan Keuangan
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah perusahaan daerah. pada
Pasal 2
Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 (1) huruf a tahun 2016 sebagai berikut ayat
- Pendapatan
- b. Belanja
Rp: 1.545.145.014.219,13
- c. Transfer
Rp 253.608.620.522.00
Surplus/(Defisit)
Rp.
(72.748.979.917,13)
d. Pembiayaan
- Penerimaan
- Pengeluaran
Rp.
86.469.305.776,07
Rp
10.633.789000.00
75.835.516.776,07 Rp.
Pembiayaan Netto
Pasal 3
Uraian Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut sejumlah realisasi pendapatan
- 1) Selisih
anggaran dengan Rp. 142.532.525,913,39 dengan rincian sebagai berikut
- a. Anggaran Pendapatan setelah
Perubahan
Rp. 1.868.537.180.737,39
- b. Realisasi
Selisih kurang
Rp. (142.532.525.913,39)
- 2) Selisih
anggaran
dengan
realisasi
belanja sejumlah
Rp. 202.204.156.517,87 dengan rincian sebagai berikut
- Anggaran Belanja setelah
Perubahan
Rp. 1.747.349.170.737,00
- b. Realisasi
Rp 1.545.145.014.219.13
Sclisih kurang
Rp. (202.204.156.517,87)
- 3) Selisih anggaran dengan realisasi belanja transfer sejumlah 12.021.503.577,00 dengan rincian sebagai berikut Rp.
- Anggaran transfer setelah
Perubahan
Rp. 265.630.124.099,00
- b Realisasi
Rp 253.608.620.522.00
Selisih kurang
Rp. (12.021.503.577,00)
- 4) Selisih anggaran dengan realisasi . penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. 68.606.597.322,54 dengan rincian sebagai berikut
- a Anggaran Penerimaan Pembiayaan
setelah Perubahan
Rp. 155.075.903.098,61
- b. Realisasi
Rp 86.469.305.7760Z
Selisih kurang
(68.606.597.322,54) Rp.
- 5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah 0,00 dengan rincian sebagai berikut Rp.
- Anggaran Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan
Rp. 10.633.789.000,00
- b Realisasi
Rp 10.633.789.000.00
Selisih kurang
0,00
- 6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah 68.606.597.322,54 dengan rincian sebagai berikut Rp.
- Anggaran Pembiayaan Netto
setelah Perubahan
Rp. 144.442.114.098,61
- b. Realisasi Surplus
Rp 75.835.516.7760Z
Selisih kurang
(68.606.597.322,54) Rp.
Rp.
Pasal 4
Pasal ayat (1) huruf h per 31 Desember Tahun 2016 sebagai berikut pada
- Saldo Anggaran Lebih Awal
Rp.
85.961.552.570,34
- b Koreksi Kesalahan SAL Awal
Rp.
507.753.205,73
- C. Penggunaan SAL setelah koreksi
Rp.
86.469.305.776,07
- Sisa Lebih/Kurang
Pembiayaan Anggaran (SiLPA/(SiKPA))
Rp.
3.086.536.858,94
- Koreksi Kesalahon Pembukuan Tahun Sebelumnya
Rp
- f.
- Lain Lain
Saldo Anpgaran Lehih Akhir
Rp
3.086.536.858,94
Pasal 5
Neraca sebagaimana dimaksud Pasal 1 (1) huruf € per 31 ayai pado
- 0 . Jumlah Aset
Rp 2.772,653,655,148,05
- b. Jumlah Kewajiban
Rp. 183,499,185,137,35
- Jumlah Ekuitas
- d. Jumlah Kewajibnn dan Ekuitns
Rp. 2.772.653,655,148,05
Pasal 6
Laporan Operasional sebagaimana dimaksud Pasal untuk berikut pada
PENDAPATAN-LO
Rp.1.732.112.530.986,70
- a. Pendapatan Asli Daerah-LO
Rp. 197.488,042.602 ',47
- b. Pendapatan Transfer-LO
Rp: 1.517.170.232.853,38
- C. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
Rp. 17.454.255.530,85
BEBAN
SURPLUSIDEFISIT DARI OPERASI SURPLUSIDEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL
RP 42.475.237.023,18]
(4.183.195.313,72)
- a. Surplus Penjualan Aset
Non Lancar-LO
Rp.
- b Defisit Penjualan Aset
Non Lancar-LO
Rp 4.183.195.313,72
SURPLUSIDEFISIT SEBELUM POS
38.292.041.709,46
R
SURPLUSIDEFISIT \_ LO
37.236.627.012/46
Pasal 7
Laporan Arus Kas scbagaimana dimaksud pada Pasal untuk Desember 2016 sebagai berikut
- a. Saldo Kas Awal per 1 Januari 2016
Rp. 86.577.445.589,07
- b. Arus Kas Dari Aktivitas Operasi
Rp. 300.494.579.388,87
C.
Arus Kas Dari Aktivitas
Investasi
- d Pendanaan
- Arus Kas Dari Aktivitas
Rp.
- e Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris
Rp.
198.035.892,00
- 1 Saldo Kas Akhir per 31 Desember 2016
3.392.712.563,94
Pasal 8
Laporan Perubahan Ekuitas sebagairnanadimaksud Pasal 1 huruf Desember 2016 sebagai berikut pada
- a Saldo Awal
Rp. 2.617.145.034.581.26
- b Suplus Defisit LO
Rp. 37.236.627.012,46
- Dampak kumulatif Perubahan
KebijakanKesalahan Mendasar
RP
- d Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi dari CTA Ke Akrual
(4.931.377.891.77) Rp.
- d Koreksi Kesalahan
Rp
(3.012.508.811,16)
- €. Koreksi Ekuitas Lainnya
Rp. (57.281.304.880.09)
- Jumlah Dampak Kumulatif (4+5+6)
Rp.
(65.225.191.583,02)
- Ekuitas Akhir ( 1+247)
Rp. 2.589,154.470.010.70
Pasal 9
Catatan atas Laporan Keuangan scbagaimana dimaksud Pasal hurul € Tahun Anggaran 2016 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos pos Laporan Keuangan.
Pasal 1
Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 (1) huruf a tahun 2016 sebagai berikut ayat
Pasal 2
Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 (1) huruf a tahun 2016 sebagai berikut ayat
- Pendapatan
- b. Belanja
Rp: 1.545.145.014.219,13
- c. Transfer
Rp 253.608.620.522.00
Surplus/(Defisit)
Rp.
(72.748.979.917,13)
Pembiayaan
- Penerimaan
- Pengeluaran
Rp.
86.469.305.776,07
Rp
10.633.789000.00
75.835.516.776,07 Rp.
Pembiayaan Netto
Pasal 3
Uraian Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut sejumlah realisasi pendapatan
- 1) Selisih
anggaran dengan Rp. 142.532.525,913,39 dengan rincian sebagai berikut
- a. Anggaran Pendapatan setelah
Perubahan
Rp. 1.868.537.180.737,39
- b. Realisasi
Selisih kurang
Rp. (142.532.525.913,39)
- 2) Selisih
anggaran
dengan
realisasi
belanja sejumlah
Rp. 202.204.156.517,87 dengan rincian sebagai berikut
- Anggaran Belanja setelah
Perubahan
Rp. 1.747.349.170.737,00
- b. Realisasi
Rp 1.545.145.014.219.13
Sclisih kurang
Rp. (202.204.156.517,87)
- 3) Selisih anggaran dengan realisasi belanja transfer sejumlah 12.021.503.577,00 dengan rincian sebagai berikut Rp.
- Anggaran transfer setelah
Perubahan
Rp. 265.630.124.099,00
- b Realisasi
Rp 253.608.620.522.00
Selisih kurang
Rp. (12.021.503.577,00)
- 4) Selisih anggaran dengan realisasi . penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. 68.606.597.322,54 dengan rincian sebagai berikut
- a Anggaran Penerimaan Pembiayaan
setelah Perubahan
Rp. 155.075.903.098,61
- b. Realisasi
Rp 86.469.305.7760Z
Selisih kurang
(68.606.597.322,54) Rp.
- 5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah 0,00 dengan rincian sebagai berikut Rp.
- Anggaran Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan
Rp. 10.633.789.000,00
- b Realisasi
Rp 10.633.789.000.00
Selisih kurang
0,00
- 6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah 68.606.597.322,54 dengan rincian sebagai berikut Rp.
- Anggaran Pembiayaan Netto
setelah Perubahan
Rp. 144.442.114.098,61
- b. Realisasi Surplus
Rp 75.835.516.7760Z
Selisih kurang
(68.606.597.322,54) Rp.
Rp.
Pasal 4
Pasal ayat (1) huruf h per 31 Desember Tahun 2016 sebagai berikut pada
- Saldo Anggaran Lebih Awal
Rp.
85.961.552.570,34
- b Koreksi Kesalahan SAL Awal
Rp.
507.753.205,73
- C. Penggunaan SAL setelah koreksi
Rp.
86.469.305.776,07
- Sisa Lebih/Kurang
Pembiayaan Anggaran (SiLPA/(SiKPA))
Rp.
3.086.536.858,94
- Koreksi Kesalahon Pembukuan Tahun Sebelumnya
Rp
- f.
- Lain Lain
Saldo Anpgaran Lehih Akhir
Rp
3.086.536.858,94
Pasal 5
Neraca sebagaimana dimaksud Pasal 1 (1) huruf € per 31 ayai pado
- 0 . Jumlah Aset
Rp 2.772,653,655,148,05
- b. Jumlah Kewajiban
Rp. 183,499,185,137,35
- Jumlah Ekuitas
- d. Jumlah Kewajibnn dan Ekuitns
Rp. 2.772.653,655,148,05
Pasal 6
Laporan Operasional sebagaimana dimaksud Pasal untuk berikut pada
PENDAPATAN-LO
Rp.1.732.112.530.986,70
- a. Pendapatan Asli Daerah-LO
Rp. 197.488,042.602 ',47
- b. Pendapatan Transfer-LO
Rp: 1.517.170.232.853,38
- C. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
Rp. 17.454.255.530,85
BEBAN
SURPLUSIDEFISIT DARI OPERASI SURPLUSIDEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL
RP 42.475.237.023,18]
(4.183.195.313,72)
- a. Surplus Penjualan Aset
Non Lancar-LO
Rp.
- b Defisit Penjualan Aset
Non Lancar-LO
Rp 4.183.195.313,72
SURPLUSIDEFISIT SEBELUM POS
38.292.041.709,46
R
SURPLUSIDEFISIT \_ LO
37.236.627.012/46
Pasal 7
Laporan Arus Kas scbagaimana dimaksud pada Pasal untuk Desember 2016 sebagai berikut
- a. Saldo Kas Awal per 1 Januari 2016
Rp. 86.577.445.589,07
- b. Arus Kas Dari Aktivitas Operasi
Rp. 300.494.579.388,87
C.
Arus Kas Dari Aktivitas
Investasi
- d Pendanaan
- Arus Kas Dari Aktivitas
Rp.
- e Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris
Rp.
198.035.892,00
- 1 Saldo Kas Akhir per 31 Desember 2016
3.392.712.563,94
Pasal 8
Laporan Perubahan Ekuitas sebagairnanadimaksud Pasal 1 huruf Desember 2016 sebagai berikut pada
- a Saldo Awal
Rp. 2.617.145.034.581.26
- b Suplus Defisit LO
Rp. 37.236.627.012,46
- Dampak kumulatif Perubahan
KebijakanKesalahan Mendasar
RP
- d Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi dari CTA Ke Akrual
(4.931.377.891.77) Rp.
- d Koreksi Kesalahan
Rp
(3.012.508.811,16)
- €. Koreksi Ekuitas Lainnya
Rp. (57.281.304.880.09)
- Jumlah Dampak Kumulatif (4+5+6)
Rp.
(65.225.191.583,02)
- Ekuitas Akhir ( 1+247)
Rp. 2.589,154.470.010.70
Pasal 9
Catatan atas Laporan Keuangan scbagaimana dimaksud Pasal hurul € Tahun Anggaran 2016 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos pos Laporan Keuangan.
Pasal 10
Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari pada

| | Lampiran | | Laporan realisasi anggaran |
|----|------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Lampiran | | Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintah daerah dan organisasi |
| | Lampiran | 1.2 | Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintah daerah. organisasi, pendapatan; belanja dan pembiayaan |
| | Lampiran | 1.3 | Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan |
| | Lampiran | 1.4 | Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah daerah dan fungsi dalam rangka pengelolaan keuangan negara |
| b. | Lampiran | | Laporan LPSAL |
| C. | Lampiran | | Laporan Opperasional |
| d. | Lampiran | | Laporan Perubahan Ekuitas |
| | Lampiran | | Neraca |
| f. | Lampiran | | Laporan Arus Kas |
| g. | Lampiran | % | Catatan Atas Laporan Keuangan CALK |
| h | Lampiran | X | Daftar Rekapitulasi Piutang Tak Tertagih |
| 1 | Lampiran | | Daftar dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir |
| j. | Lampiran | XI | Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Pemcrintah |
| k. | Lampiran | XII | Daftar Rekapitulasi Mutasi Aset |
| 1 | Lampiran | XIII | Daftar Rekapitulasi Aset Tetap |
| m | Lampiran | XIV | Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan |
| n. | Lampiran | XV | Daftar Rekapitulsi Aset Lainnya |
| 0. | Lampiran | XVI | Dafiar Dana Cadangan Daerah |
| | Lampiran | XVII | Daftar Kewajiban Jangka Pendek |

9. Lampiran

XVIII

Daftar Kewajiban Jangka Panjang

- Lampiran

XIX

Daftar Kegiatan yang Belum Diselesaikan sd Akhir Tahun dan Dianggarkan kembali dalam TA. Berikutnya (DPAL)

- Lampiran

XX

Ikhtisar Laporan Keuangan BUMD

- Lampiran

XXI

Daftar Rekapitulasi Dana Desa

## Pasal 11

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat ( 2 ) terdiri dari

- b. Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/ perusahaan daerah tercantum dalam Lampiran XX Peraturan Daerah ini.
- a. Laporan kinerja tercantum dalam Lampiran VII peraturan daerah ini

## Pasal 12

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

## Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lahat. setiap

Diundangkan di Lahat


tanggal /8 -

8 -

2017

pada


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAHAT TAHUN 2017 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAHAT, PROVINSI SUMATERA SELATAN ILHT/2017):