PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO Nomor 7 Tahun 2017 tentang PERTANGOUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir, perlu menetapkan Peraturan Daerah ten tang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
Mengingat Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
1. Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Perbendaharaan Nomor Negara 1 Tahun 2004 (Lembaran Negara tentang Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5515);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 ten tang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 ten tang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
25. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 ten tang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang› undangan;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2007 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
28. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07 /2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2005 Nomor 3 Seri E) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2007 Nomor 2);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2010 Nomor 9);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2011 ten tang Penyertaan Modal di Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2011 Nomor 9) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013 Nomor 11);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014 Nomor 4);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 12 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 Nomor 10):
37. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 Nomor 14);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO
dan
BUPATIBOJONEGORO
MEMUTUSKAN:
PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.
Menetapkan :
Pasal 1
- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2016 berupa laporan keuangan yang memuat:
- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Neraca;
- d. Laporan Operasional;
- e. Laporan Arus Kas;
- f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
- g. Catatan Atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.
Pasal 2
Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a pada Tahun Anggaran 2016 adalah sebagai berikut:
- a. Pendapatan
Rp.
3.004.084.557.599,07
- b. Belanja
Rp.
3.244.665.911 .398,88
Defisit
Rp. (240.581 .353. 799,81)
- c. Pembiayaan
- Penerimaan
Rp.
- Pengeluaran Rp.
340.353.890.215,59
20.720.848.560,00
Pembiayaan Netto
Rp. 319.633.041.655,59
Pasal 3
Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut:
- ( 1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 345.899.934.039, 17 dengan rincian sebagai berikut:
- Anggaran pendapatan setelah Rp. 3.349.984.491 .638,24
- a. perubahan
- b. Realisasi Rp.
3.004.084.557.599,07
Selisih (kurang) Rp.
(345.899.934.039, 17)
- (2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 401.759.771.247,06 dengan rincian sebagai berikut:
- (3) Selisih ~ d~ realisasi surplus/defisit sejumlah Rp. 55.859.8.37.207,89 dengan rincian se~ berikut
- (4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah
4. Rp. 2.808.149.352, 11 dengan rincian sebagai berikut:
- (5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. 26.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
- a. Anggaran pengeluaran pembiayaan Rp. setelah perubahan
- a. Anggaran belanja setelah
perubahan
Rp.
3.646.425.682.645,94
- b. Realisasi
Rp.
3.244.665.911.398,88
Selisih ( kurang) Rp.
(401.759.771.247,06)
- a. Anggaran defisit setelah perubahan
- Rp. (296.441.191.007,70)
- b. Realisasi
Rp.
Selisih lebih Rp.
(240.581.353.799,81)
55.859.837 .207 ,89
- a. Anggaran penerimaan pembiayaan Rp. 343.162.039.567,70 setelah perubahan
- b. Realisasi
Rp. Selisih (kurang) Rp.
340.353.890.215,59
(2.808.149.352, 11)
46.720.848.560,00
- b. Realisasi
Rp.
Selisih Rp.
20. 720.848.560,00
(26.000.000.000,00)
- (6) Selisih anggaran dengan realisasi
2. pembiayaan netto
3. sejumlah
Rp. 23.191.850.647,89 dengan rincian sebagai berikut:
- a. Anggaran pembiayaan neto setelah Rp. perubahan
296.441 .191 .007, 70
- b. Realisasi
Rp.
Selisih lebih Rp.
319.633.041.655,59
23.191.850.647,89
Pasal 4
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:
- a. Saldo Anggaran Lebih Awai
- b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan
Sub Total
- c. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
(SILPA) Koreksi Kesalahan Pembukuan Sub Total Saldo Anggaran Lebih Akhir
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
333.422.039.567,70
333.422.039.567, 70
79.051 .687.855,78
79.051.687.855,78
79.051.687.855,78
Pasal 5
Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c per 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:
- a. Jumlah aset
- b. Jumlah Kewajiban
- c. Jumlah ekuitas dana Rp.
Rp.
Rp.
4.202.697.186.238,73
69.642.697.299,61
4.133.054.488.939, 12
Pasal 6
Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d per 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:
- a. Pendapatan - LO
- Rp. 2.881.995.483.306,26
- b. Beban
- Rp. 2.314.076.035.333,66
- C. Surplus Operasi - LO
Rp.
567.919.447.972,60
- d. Oefisit dari Kegiatan Non Operasional
Rp.
(9.720.401.609,00)
- e. Jumlah Pos Luar Biasa
Rp.
(1.416.551.600,00)
- i. Surplus LO per 31 Desember Tahun 2015 Rp.
556.782.494.763,60
Pasal 7
Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e untuk tahun yang berakhir sa.mpai dengan 31 Desember 2016 sebagai berikut:
- a. Saldo kas awal per 1 Januari tahun 2016
- b. Arus kas dari aktivitas operasi
- C. Arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan Rp.
- d. Arus kas dari aktlvitas pendanaan
- e. Arus kas dari aktivitas transltoris
- f Kas di Bendahara Pengeluaran
- g Kas di Bendahara Penerimaan
- h Saide akhir kas per 31 Desember Tahun 2016
Rp.
Rp.
- Rp. (13.788.997.912, 11)
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
333.215.336.660,70
727.298.155.612, 17
(967.879.509.411,98)
239.591.007 ,00
321.890,00
34.550.995,00
79.119.448.840,78
Pasal 8
Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dala.m Pasal 1 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2016 sebagai berikut:
- a. Ekuitas Awai
- b. Surplus LO
- c. Koreksi Ekuitas Lainya
- d Ekuitas Akhir
- Rp. 3.623.114.099.625,02
Rp.
Rp.
Rp.
556.782.494. 763,60
(46.842.105.449,50)
4.133.054.488.939, 12
Pasal 9
Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g Tahun Anggaran 2016, memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.
Pasal 10
Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan da Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I

Laporan Realisasi Anggaran, terdiri dari:

1. Lampiran I. 1

2. Lampiran 1.2

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

Rincian Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

| | 3. Lampiran I.3 | Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan; |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 4. Lampiran 1.4 | Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; |
| b. | Lampiran II | Lampiran Perubahan Saldo Anggaran Lebih; |
| c. | Lampiran III | Laporan Operasional; |
| d. | Lampiran IV | Laporan Perubahan Ekuitas; |
| e. | Lampiran V | Neraca; |
| f. | Lampiran VI | Laporan Arus Kas; |
| g. | Lampiran VII | Catatan atas Laporan Keuangan; |
| h. | Lampiran VIII | Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah; |
| 1. | Lampiran IX | Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih; |
| J. | Lampiran X | Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir; |
| k. | Lampiran XI | Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah; |
| I. | Lampiran XII | Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah; |
| m. | Lampiran XIII | Daftar Rekapitulasi Aset Tetap; |
| n. | Lampiran XIV | Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan; |
| o. | Lampiran XV | Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya; |
| p. | Lampiran XVI | Daftar Dana Cadangan Daerah; |
| q. | Lampiran XVII | Daftar Kewajiban Jangka Pendek. |
| r. | Lampiran XVIII | Daftar Kewajiban Jangka Panjang; |
| s. | Lampiran XIX | Daftar Kegiatan-Kegiatan yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran Berikutnya; dan |
| t. | Lampiran XX | Ikhtisar Laporan Keuangan BUMD/Perusahaan Daerah. |

## Pasal 11

Laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Pasal 12

Bupati menetapkan Peraturan Bupati ten tang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Penjabaran dan Belanja Daerah sebagai rincian Jebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro pada tanggal 29 Agustus 201 7

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

H. SUYOTO

Diundangkan di Bojonegoro pada tanggal 29 Agustus 2017

## SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

ttd.

## SOEHADI MOEWONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHON 2017 NOMOR 7.

Salinan sesuai dengan aslinya :,;.---.; f]!ll!('""'RAH KABUPATEN BOJONEGORO