PERATURAN BUPATI TABALONG Nomor 33 Tahun 2013 tentang PELAKSANAAN SISA PEKERJAAN TAHUN ANGGARAN BERKENAAN YANG DIBEBANKAN PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Mengingat
BUPATI TABALONG
PERATURAN BUPATI TABALONG NOMOR 33 TAHUN 2013
TENTANG
PELAKSANAAN SISA PEKERJAAN TAHUN ANGGARAN BERKENAAN YANG DIBEBANKAN PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TABALONG,
- Menimbang a. Pengguna yang diantaranya sumber dananya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- bahwa Pengguna Anggaran/Kuasa AnggaranjPejabat Pembuat Komitmen dilakukan berdasarkan kontrak yang berasal dari (APBD) tahun anggaran berkenaan;
- b. bahwa berkenaan dengan berbagai kondisi, sampai dengan akhir tahun anggaran masih terdapat pekerjaan yang mempunyai asas manfaat yang tinggi dalam rangka pelayanan kepada masyarakat yang tidak dapat diselesaikan, sehingga dipandang perlu mengatur ketentuan mengenru penyelesaian pada tahun anggaran berkenaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati;
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 ll Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 ten tang Pengadaan Barang I Jasa Pemerintah sebagai mana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Peratutan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 ten tang Pengadaan Barang I Jasa Pemerintah ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310 );
- 7 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694 );
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 09,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04);
- 10 Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 ten tang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01);
/3. Undang-undang ... ..
/ MEMUTUSKAN ...
---
Menetapkan
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN SISA PEKERJAAN TAHUN ANGGARAN BERKENAAN YANG DIBEBANKAN PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA.
Pasal 1
Dalarn Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang di pim pinnya;
2. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa un tuk melaksanakan se bagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah;
3. Pejabat Pembuat Komitmen adalah pejabat yan bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan BarangjJasa
4. Rcncana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
5. Kontrak adalah peiJanJlan tertulis antara Pengguna Anggaran(Kuasa Pengguna Anggaran(Pejabat Pembuat Komitmen dengan Penyedia Barang dan/ a tau Jasa untuk melaksanakan suatu pekerjaan tertentu;
6. Tahun Anggaran adalah masa berlakunya anggaran yang dihitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
Pasal 2
- (1) Pekerjaan dari suatu Kontrak yang sumber dananya telah dialokasikan dalarn Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) harus diselesaikan pada Tahun Anggaran berkenaan.
- (2) Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Yang tidak dapat diselesaikan sarnpai dengan akhir Tahun Anggaran berkenaan, dapat dilanjutkan pekerjaannya pada Tahun Anggaran berikutnya.
I Pasal3 ...
• •
Pasal 3
- (1) Pekerjaan yang dilanjutkan ke Tahun Anggaran berikutnya membebani Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran berikutnya.
- (2) Dalam hal alokasi untuk pelaksanaan pekerjaan sebagaiman dimaksud pada ayat (1) belum tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Anggaran berikutnya, Pengguna Anggaran j Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan usulan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk mengalokasikan anggaran atas pekerjaan yang dilanjutkan terse but.
- (3) Usulan Perubahan Anggaran Pendapatan da Belanja Daerah sebagaimana dimaksudpada ayat (2) dilakukan
Pasal 4
- (1) Pekerjaan yang dapat dilanjutkan hanya untuk pekerjaan konstruksi yang penyelesaiannya sampai dengan batas akhir pelaksanaan pekerjaan minimal sudah mencapai 80 % (delapan puluh persen).
- (2) Keputusan untuk melanjutkan pelaksanaan pekerjaan oleh Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen,
Pasal 7
- (1) Jangka waktu penyelesaian sisa pekerjaan pada Tahun Anggaran berikutnya, paling lama 50 (lima puluh) hari kalender terhitung sejak masa pelaksanaan pekerjaan berakhir.
I
- (2) Apabila sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pekerjaan masih belum dapat diselesaikan, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguan Anggaran/ Pejabat Pembuat Komitmen dapat memutuskan kontrak secara sepihak dan penyedia barang dan/ a tau jasa dikenakan denda maksimum keterlambatan penyelesaian pekerjaan, jaminan pelaksanaan dicairkan dan penyedia barang/ jasa dimasukkan dalam daftar hitam (black list) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang dan/ a tau jasa.
Pasal 8
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaranj Pejabat Pembuat Komitmen bertanggung jawab secara formil maupun materiil atas penyelesaian pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini.
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan mengundangkan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong

Penetapan: Diundangkan di Tanjung pada tanggal 11 Desember 2013

Penandatangan: Plt: SEKRETARIS DAERAH TEN TABALONG, H. MARZUKI HAKIM BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2013 NOMOR