PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG Nomor 71 Tahun 2016 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (berlaku 28 Desember 2016)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
WALIKOTA SINGKAWANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG NOMOR 71 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SINGKAWANG,
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 ten tang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Menetapkan
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 ten tang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang 51);
MEMUTUSKAN :
- PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan W alikota ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Singkawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Singkawang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Singkawang.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Badan dan disingkat BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Singkawang sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Singkawang.
7. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Singkawang.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh
'
\
- pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
10. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang.
11. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
12. Jabatan fungsional adalah sekolompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang ## BAB II
KEDUDUKAN
Pasal
2
- ( 1) Badan adalah unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan.
- (2) Badan dipimpin oleh Kepala Badan, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
SUSUNAN ORGANISASI
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 3
- ( 1) Susunan Organisasi Badan terdiri atas :
- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat terdiri atas :
1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
2. Subbagian Program, Keuangan dan Aset
- c. Bidang Perencanaan dan Program dari:
1. Subbidang Perencanaan Ekonomi;
2. Subbidang Perencanaan Sosial Budaya; dan
3. Subbidang Perencanaan Fisik, Prasarana dan Tata Ruang Wilayah.
- d. Bidang Pengendalian dan Evaluasi Program terdiri atas:
1. Subbidang Pengendalian dan Evaluasi Ekonomi;
2. Subbidang Pengendalian dan Evaluasi Sosial Budaya; dan
3. Subbidang Pengendalian dan Evaluasi Fisik, Prasarana dan Tata Ruang Wilayah.
- e. Bidang Penelitian dan Pengembangan terdiri atas:
1. Subbidang Kajian Litbang Ekonomi;
2. Subbidang Kajian Litbang Sosial Budaya; dan
3. Subbidang Kajian Litbang Fisik, Prasarana dan Tata Ruang Wilayah.
- f. UPT; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Badan sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan W alikota ini.

## BAB IV

## TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala Badan

## Pasal

4

Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat ( 1) mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah.

## Pasal

5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Badan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
- e. pelaksanaan administrasi Badan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh W alikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal6

Kepala Badan sebagairnana dirna.ksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas memimpin, membina, mengoordinasikan, memfasilitasi, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan kegiatan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah berdasarkan kebijakan Walikota dan Peraturan PerundangUndangan yang berlaku.

## Bagian Kedua

## Sekretariat

## Pasal 7

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat ( 1) huruf b adalah unsur staf yang berkedudukan di bawah Kepala Badan.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

'

\

## Pasal 8

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) melaksanakan sebagian tugas Badan dalam mengoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas bidang serta pelayanan administrasi.

## Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pengoordinasian penyusunan program-program bidang secara terpadu;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas-tugas bidang secara terpadu;
- c. pengoordinasian pelaksanaan program, evaluasi dan pelaporan seluruh kegiatan Badan;
- d. penyelenggaraan pelayananan administratif meliputi umum dan kepegawaian, pengelolaan aset, penyusunan program dan pengelolaan keuangan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 10

- ( 1) Sekretariat se bagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri atas :
- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- b. Subbagian Program, Keuangan dan Aset.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah unsur pembantu Sekretariat.
- (3) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

## Pasal 11

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a mempunyai tugas menyusun rencana kerja, mengumpul dan mengolah bahan kerja, koordinasi, fasilitasi pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian meliputi tata persuratan, kearsipan, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundangundangan, administrasi perjalanan dinas, kehumasan dan protokol, rumah tangga, laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN), laporan harta kekayaan aparatur sipil negara (LHKASN), penyiapan bahan reformasi birokrasi, pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan administrasi kepegawaian.
- (2) Subbagian Program, Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b mempunyai tugas menyusun rencana kerja, mengumpul dan mengolah bahan kerja, koordinasi, fasilitasi pelaksanaan urusan program dan keuangan meliputi penyusunan program dan anggaran (RKT, RKA), rencana strategis, perbendaharaan dan gaji, verifikasi dan akuntansi, laporan keuangan, penyusunan

.

Laporan Kinerja Tahunan (LKT), menyiapkan bahan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ) dan tindak lanjut hasil pemeriksaan, pengelolaan dan inventarisasi barang milik daerah.

## Bagian Ketiga

## Bidang Perencanaan dan Program

## Pasal 12

- (1) Bidang Perencanaan dan Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat ( 1) huruf c mempunyai tugas menyusun rencana dan program kerja bidang, menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan perencanaan dan program pembangunan meliputi ekonomi, sosial budaya, fisik prasarana dan tata ruang wilayah.
- (2) Bidang Perencanaan dan Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

## Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat ( 1) Bidang Perencanaan dan Program mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program kerja bidang, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang Perencanaan dan Program;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis perencanaan pembangunan bidang ekonomi;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis perencanaan pembangunan bidang sosial budaya;
- d. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis perencanaan pembangunan bidang fisik prasarana dan tata ruang wilayah;
- e. pengoordinasian pelaksanaan tugas-tugas Subbidang pada Bidang Perencanaan clan Program; clan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 14

- (1) Bidang Perencanaan dan Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat ( 1) terdiri atas :
- a. Subbidang Perencanaan Ekonomi;
- b. Subbidang Perencanaan Sosial Budaya; dan
- c. Subbidang Perencanaan Fisik, Prasarana dan Tata Ruang Wilayah.
- (2) Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perencanaan clan Program.

## Pasal 15

- (1) Subbidang Perencanaan Ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat ( 1) huruf a mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana dan program kerja Subbidang Perencanaan Ekonomi;
- b. mengumpul dan mengolah bah.an perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan petunjuk teknis perencanaan bidang ekonomi meliputi perindustrian, perdagangan, koperasi, Usaha Kecil clan Menengah (UKM), pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, ketahanan pangan, pariwisata, energi sumber daya mineral dan penanaman modal serta BUMD;
- c. menganalisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan bidang ekonomi;
- d. menganalisa dan pengkajian kewilayahan bidang ekonomi;
- e. mengumpul dan menganalisa data pembangunan untuk perencanaan daerah bidang ekonomi; clan informasi pembangunan
- f. melakukan pengintegrasian dan harmonisasi program­ program pembangunan di daerah bidang ekonomi;
- g. melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA dan PPAS) bidang ekonomi;
- h. melaksanakan koordinasi Penyusunan Renstra Perangkat Daerah clan Rencana Kerja Perangkat Daerah, Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD bidang ekonomi;
- i. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD dan APBD bidang ekonomi;
- j. melaksanakan sinergitas clan harmonisasi kegiatan perangkat daerah, dan kegiatan Kementerian clan Lembaga (K/L) di kota pada bidang ekonomi;
- k. melaksanakan koordinasi dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional; dan
1. melaksanakan kerjasama perencanaan antar daerah pada bidang ekonomi.
- (2) Subbidang Perencanaan Sosial Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana dan program kerja Subbidang Perencanaan Sosial Budaya;
- b. mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan petunjuk teknis perencanaan bidang sosial budaya meliputi pendidikan, kesehatan, sosial,

tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kepemudaan dan olahraga, perpustakaan, kearsipan, ketentraman dan ketertiban umum, kebakaran, kependudukan dan pencatatan sipil, transmigrasi, pengawasan daerah, kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia, penanggulangan bencana, kesatuan bangsa dan politik;

- c. menganalisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan bidang sosial budaya;
- d. menganalisa dan pengkajian kewilayahan bidang sosial budaya;
- e. melaksanakan pengumpulan dan analisasi data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pemba­ ngunan daerah bidang sosial budaya;
- f. melaksanakan pengintegrasian dan harmonisasi program­program pembangunan di daerah bidang sosial budaya;
- g. melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA dan PPAS) bidang sosial budaya;
- h. melaksanakan koordinasi Penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah, Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD bidang sosial budaya;
- i. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD dan APBD bidang sosial budaya;
- j. melaksanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah, dan kegiatan K/L di kota bidang sosial budaya;
- k. melaksanakan koordinasi dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional bidang sosial budaya; dan
1. melakukan kerjasama perencanaan antar daerah pada urusan bidang sosial buclaya.
- (3) Subbidang Perencanaan Bidang Fisik, Prasarana clan Tata Ruang Wilayah se bagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana dan program kerja Subbidang Perencanaan Fisik, Prasarana dan Tata Ruang Wilayah;
- b. mengumpul clan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan petunjuk teknis perencanaan bidang Fisik, Prasarana dan Tata Ruang Wilayah meliputi pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup, perhubungan, komunikasi clan informatika, statistik, persandian, keuangan daerah;
- c. menganalisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan bidang fisik, prasarana dan tata ruang wilayah;
- d. menganalisa dan pengkajian kewilayahan bidang fisik, prasarana dan tata ruang wilayah;
- e. melaksanakan pengumpulan dan analisasi data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pemba­ ngunan daerah bidang fisik, prasarana dan tata ruang wilayah;
- f. melaksanakan pengintegrasian dan harmonisasi program­program pembangunan di daerah bidang fispra dan tata ruang wilayah;
- g. penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA dan PPAS) bidang fisik, prasarana dan tata ruang wilayah;
- h. melaksanakan koordinasi Penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah, Musren bang RPJPD, RPJMD dan RKPD bidang fisik, prasarana dan tata ruang wilayah;
- i. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD dan APBD bidang fisik, prasarana dan tata ruang wilayah;
- j. melaksanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah, dan kegiatan K/L di kota bidang fisik, prasarana dan tata ruang wilayah;
- k. melaksanakan koordinasi dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional; dan
1. melakukan kerjasama perencanaan antar daerah pada bidang fisik, prasarana dan tata ruang wilayah.

## Bagian Keempat

## Bidang Pengendalian dan Evaluasi program

## Pasal 16

- (1) Bidang Pengendalian dan Evaluasi Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d mempunyai tugas menyusun rencana dan program kerja, menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan meliputi ekonomi, sosial budaya dan fisik prasarana dan tata ruang wilayah.
- (2) Bidang Pengendalian dan Evaluasi Program sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

## Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat ( 1) Bidang Pengendalian dan Evaluasi Program mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program kerja bidang, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang Pengendalian dan Evaluasi Program;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya;
- d. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan bidang fisik, prasarana dan tata ruang wilayah;
- e. pengkoordinasian pelaksanaan tugas-tugas Subbidang pada Bidang pengendalian dan evaluasi program; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 18

- (1) Bidang Pengendalian dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) terdiri atas:
- a. Subbidang Pengendalian dan Evaluasi Ekonomi;
- b. Subbidang Pengendalian dan Evaluasi Sosial Budaya; dan
- c. Subbidang Pengendalian dan Evaluasi Fisik, Prasarana dan Tata Ruang Wilayah.
- (2) Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Program.

## Pasal 19

- (1) Subbidang Pengendalian dan Evaluasi Ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana dan program kerja Subbidang Pengendalian dan Evaluasi Ekonomi;
- b. mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan petunjuk teknis pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi meliputi perindustrian, perdagangan, koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM), pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, ketahanan pangan, pariwisata, energi sumber daya mineral clan penanaman modal serta BUMD;
- c. melaksanakan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, clan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah bidang ekonomi;
- d. melaksanakan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan perencanaan bidang ekonomi;
- e. melakukan identifikasi permasalahan pembangunan daerah bidang ekonomi;
- f. menyajikan dan mengamankan data infonnasi pembangunan daerah, pengamanan data melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
- g. melaksanakan penyusunan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah bidang ekonomi;
- h. melaksanakan pengelolaan hasil analisis dan hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah bidang ekonomi;
1. melaksanakan pengendalian dan evaluasi dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) bidang ekonomi; dan
- j. melaksanakan verifikasi Renstra dan Renja SKPD pada urusan pemerintahan bidang ekonomi.
- (2) Subbidang Pengendalian dan Evaluasi Sosial Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana dan program kerja Subbidang Pengendalian dan Evaluasi Sosial Budaya;
- b. mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan petunjuk teknis pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya meliputi pendidikan, kesehatan, sosial, tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kepemudaan dan olahraga, perpustakaan, kearsipan, ketentraman clan ketertiban umum, kebakaran, kependudukan dan pencatatan sipil, transmigrasi, pengawasan daerah, kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia, penanggulangan bencana, kesatuan bangsa dan politik;
- c. melaksanakan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah bidang sosial budaya;
- d. melaksanakan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan, identifikasi permasalahan pembangunan daerah bidang sosial budaya;
- e. menyajikan dan mengamankan data informasi pembangunan daerah, pengamanan data melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
- f. melaksanakan penyusunan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah bidang sosial budaya;
- g. melaksanakan pengelolaan basil analisis dan basil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah bidang sosial budaya;
- h. melaksanakan pengendalian dan evaluasi dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) bidang sosial budaya; dan
- i. melaksanakan verifikasi Renstra dan Renja SKPD pada urusan pemerintahan bidang sosial budaya.
- (3) Subbidang Pengendalian dan Evaluasi Bidang Fisik, Prasarana dan Tata Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana dan program kerja Subbidang Pengendalian dan Evaluasi Bidang Fisik, Prasarana dan Tata Ruang Wilayah;
- b. mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan petunjuk teknis pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan bidang fisik, prasarana dan ta.ta ruang wilayah meliputi pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hid up, perhubungan, komunikasi dan informatika, statistik, persandian, keuangan daerah;
- c. melaksanakan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta basil rencana pembangunan daerah bidang fisik, prasarana dan tata ruang wilayah;
- d. melaksanakan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan bidang fisik, prasarana dan tata ruang wilayah;
- e. melaksanakan identifikasi permasalahan pembangunan daerah bidang fisik, prasarana dan tata ruang wilayah;
- f. menyajikan dan mengamankan data informasi pembangunan daerah bidang fisik, prasarana dan tata ruang wilayah;
- g. melaksanakan pengamanan data melalui bahan cetak dan elektronik se bagai bahan dokumentasi bidang fisik, prasarana dan tata ruang wilayah;
- h. melaksanakan penyusunan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah bidang fisik, prasarana dan tata ruang wilayah;
- i. melaksanakan pengelolaan hasil analisis hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah bidang fisik, prasarana dan tata ruang wilayah;
- j. melaksanakan pengendalian dan evaluasi dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) bidang fisik, prasarana dan tata ruang wilayah; dan
- k. melaksanakan verifikasi Renstra dan Renja SKPD pada bidang fisik, prasarana dan tata ruang wilayah.

## Bagian Kelima Bidang Penelitian dan Pengembangan (Litbang)

## Pasal 20

- (1) Bidang Litbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e mempunyai tugas menyusun rencana dan program kerja, menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan teknis, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan Litbang meliputi kajian litbang ekonomi, sosial budaya, fi.sik prasarana dan tata ruang wilayah.
- (2) Bidang Litbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

## Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat ( 1) Bidang Litbang mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program kerja bidang, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang Litbang;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis kajian litbang ekonomi;
- c. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis kajian litbang sosial budaya;
- d. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis kajian litbang fisik prasarana dan tata ruang wilayah;
- e. pengoordinasian pelaksanaan tugas-tugas Subbidang pada bidang Litbang; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 22

- (1) Bidang Litbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) terdiri atas :
- a. Subbidang Kajian Litbang Ekonomi;
- b. Subbidang Kajian Litbang Sosial Budaya; dan
- c. Subbidang Kajian Litbang Fisik, Prasarana dan Tata Ruang Wilayah.
- (2) Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Litbang.

## Pasal 23

- (1) Subbidang Kajian Litbang Ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana dan program kerja Subbidang Kajian Litbang Ekonomi;
- b. mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan petunjuk teknis kajian litbang di bidang ekonomi meliputi perindustrian, perdagangan, koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM), pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, ketahanan pangan, pariwisata, energi sumber daya mineral dan penanaman modal serta BUMD; b
- c. melaksanakan pemberian izin rekomendasi penelitian bagi WNA di bidang ekonomi; dan C
- d. melakukan pengelolaan data kelitbangan di bidang ekonomi.
- (2) Subbidang Kajian Litbang Sosial Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana dan program kerja Subbidang Kajian Litbang Sosial Budaya;
- b. mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan, petunjuk teknis kajian litbang di bidang sosial budaya meliputi pendidikan, kesehatan, sosial, tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kepemudaan dan olahraga, perpustakaan, kearsipan, ketentraman dan ketertiban umum, kebakaran, kependudukan dan pencatatan sipil, transmigrasi, pengawasan daerah, kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia, penanggulangan bencana, kesatuan bangsa dan politik;
- c. pemberian izin rekomendasi penelitian bagi WNA di bidang sosial budaya; dan
- d. pengelolaan data kelitbangan di bidang sosial budaya.
- (3) Subbidang Kajian Litbang Fisik, Prasarana dan Tata Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana dan program kerja Subbidang Kajian Litbang Fisik, Prasarana dan Tata Ruang Wilayah;
- b. mengumpul dan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan, petunjuk teknis kajian litbang di bidang fisik, prasarana dan tata ruang wilayah meliputi pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hid up, perhubungan, komunikasi dan informatika, statistik, persandian, keuangan daerah;
- c. pemberian izin rekomendasi penelitian bagi WNA di bidang fisik, prasarana dan tata ruang wilayah; dan
- d. pengelolaan data kelitbangan di bidang fisik, prasarana dan tata ruang wilayah.

## Bagian Keenam UPT

## Pasal 24

- (1) UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f adalah unsur pelaksana teknis Badan yang bertugas melaksanakan se bagian kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (3) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk berdasarkan kebutuhan, melalui analisis beban kerja Badan.
- (4) Pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Walikota, atas usul Kepala Badan sesuai kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Bagian Ketujuh

## Kelompok Jabatan Fungsional

## Pasal 25

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis tertentu di lingkungan Badan sesuai dengan bidang keahlian dan ketrampilannya.

## Pasal 26

- ( 1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 terdiri atas sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan fungsional/ tenaga fungsional berdasarkan bidang keahlian, keterampilan, spesialisasi tertentu yang dibutuhkan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana yang dimaksud pada ayat ( 1) dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (3) Jenis jabatan fungsional dan jumlah pemegang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan W alikota berdasarkan kebutuhan melalui analisis jabatan.

## BABV

## TATA KERJA DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Tata Kerja

Pasal 27

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya seluruh pemegang Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Fungsional wajib melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing masing maupun antar satuan kerja sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) Setiap Pimpinan unit kerja di lingkungan Dinas wajib melaksanakan tugas memimpin, membina, mengawasi, mengendalikan, mengarahkan dan memberikan petunjuk kerja kepada bawahannya masing-masing.
- (3) Kepala Badan dan setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Badan wajib melaksanakan fungsi pengawasan terhadap bawahannya masing-masing dan mengambil langkahlangkah yang diperlukan untuk penyelesaian masalah sesuai ketentuan yang berlaku.

## Bagian Kedua

## Pelaporan

## Pasal 28

- (1) Kepala Badan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara periodik maupun sewaktu-waktu dan tepat waktu kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala Badan wajib menyampaikan laporan akuntabilitas kinerja instansi kepada Walikota melalui sekretaris daerah tepat waktu yang disusun berdasarkan ketentuan dan pedoman yang berlaku.
- (3) Setiap unsur Pimpinan unit kerja di lingkungan Dinas wajib mematuhi kebijakan dan pedoman kerja yang diberikan sesuai ketentuan dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas baik secara periodik maupun sewaktu--waktu dan tepat waktu kepada atasan masingmasing sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Setiap Pimpinan unit kerja di lingkungan Badan wajib memperhatikan dan mengolah laporan yang diterima dari bawahan dan menggunakannya sebagai bahan evaluasi dan bahan pertimbangan dalam memberikan kebijakan kerja bagi bawahan.

## BAB VI

## PEMBIAYAAN

## Pasal29

- ( 1) Pelaksanaan program berdasarkan tugas desentralisasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Singkawang.
- (2) Pelaksanaan program berdasarkan tugas pembantuan menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Barat dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

## BAB VII

## KEPEGAWAIAN

## Pasal 30

- (1) Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Walikota dari PNS yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang, Kepala UPT dan pegawai pada jabatan fungsional, diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat dan memperhatikan usul Kepala Badan sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Fungsional harus memperhatikan syarat jabatan dan kompetensi jabatan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Syarat jabatan untuk tiap Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Fungsional ditetapkan dengan Peraturan Walikota yang dirumuskan oleh satuan kerja yang bertanggungjawab di bidang organisasi.
- (5) Sekretaris dan Kepala Subbagian diutamakan dijabat oleh personil yang memiliki latar belakang pendidikan di bidang administrasi dan/atau memiliki kemampuan, pengetahuan dan pengalaman kerja di bidang administrasi.
- (6) Kepala Bidang dan Kepala Subbidang diutamakan dijabat oleh personil yang memiliki latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugasnya dan/ atau memiliki pengalaman kerja pada bidang sejenis.
- (7) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier pegawai, masa jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil dalam suatu jabatan struktural maksimal 5 (lima) tahun.
- (8) Formasi Pegawai Negeri Sipil Badan disusun berdasarkan analisis beban kerja dengan memperhatikan sifat dan jenis pekerjaan, prinsip pelaksanaan pekerjaan dan peralatan yang tersedia.
- (9) Formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) setiap tahun ditetapkan oleh W alikota.
10. (lO)Uraian jabatan untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Fungsional ditetapkan dengan Peraturan W alikota yang disusun berdasarkan analisis jabatan.

## BAB VIII

## JABATANPERANGKATDAERAH

## Pasal 31

- (1) Kepala Badan merupakan jabatan struktural eselon lib atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris merupakan jabatan struktural eselon Illa atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon Illb atau jabatan administrator.
- (4) Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang merupakan jabatan struktural eselon IVa atau jabatan pengawas.
- (5) Staf Pelaksana pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan merupakan Jabatan Pelaksana.

## BAB IX

## KETENTUAN LAIN-LAIN

## Pasal 32

- (1) Kepala Badan wajib memberikan dukungan dan kerjasama yang baik dalam kegiatan pemantauan dan evaluasi serta memfasilitasi penataan organisasi perangkat daerah yang dilaksanakan oleh satuan kerja yang bertanggungjawab dibidang organisasi.
- (2) Evaluasi kinerja Badan dilakukan setiap tahun sekali di bawah koordinasi Sekretaris Daerah yang secara teknis operasional dilaksanakan oleh unit kerja yang bertanggung jawab dibidang evaluasi dan pelaporan kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (3) Dalam rangka evaluasi be ban kerja organisasi, setiap Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang menyampaikan laporan hasil kegiatan masing-masing berdasarkan pedoman dan ketentuan yang berlaku.
- (4) Dalam rangka penyempumaan kelembagaan Dinas, maka unit kerja yang bertanggungjawab di bidang organisasi berkewajiban melakukan evaluasi beban kerja setiap pemegang jabatan melalui observasi (activity sampling) secara periodik.

## BABX

## KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 33

Pada saat Peraturan W alikota ini mulai berlaku, seluruh PNS beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2009 tentang Togas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diangkatnya pejabat baru berdasarkan Peraturan Walikota ini.

## BAB XI

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 34

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2009 tentang Togas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2009 Nomor 16) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 33

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Singkawang.

Ditetapkan di Singkawang pada tanggal 28 Desember 2016

WALIKOTA SINGKAWANG, ttd AWANG ISHAK

Diundangkan di Singkawang pada tanggal 28 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG ttd SYECH BANDAR

BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2016 NOMOR 58

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan,


1

7

2

,