PERATURAN BUPATI TRENGGALEK Nomor 5 Tahun 2017 tentang PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN (berlaku 20 Februari 2017)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pemberian Bantuan Hukum kepada warga negara merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan ( access to justice ) dan kesamaan di hadapan hukum (equality before the law);
- b. bahwa Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 61 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin dalam pengimplementasiannya mengalami beberapa kendala sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 5 Tahun 2015 tentang
PARAF KOORDINASI
KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI
Drs. AGOES SETIYONO
KEUANGAN
KEPALA BAGIAN HUKUM
ANIK SUWARNI, S.H..M.Si.
Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
PARAF KOORDINASI
KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI
Drs. AGOES SETIYONO
KEUANGAN
KEPALA BAGIAN HUKUM
ANIK SUWARNI, S.H..M.Si.
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Bantuan Hukum atau Lembaga Organisasi Kemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 222);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 816);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2015 Nomor 12 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 39);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
PARAF KOORDINASI
KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI
Drs. AGOES SETIYONO
KEUANGAN
KEPALA BAGIAN HUKUM
ANIK SUWARNI, S.H..M.Si.
(Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 68);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TRENGGALEK TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek.
5. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.
6. Penerima Bantuan Hukum adalah orang miskin atau kelompok orang miskin.
7. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum untuk masyarakat miskin.
8. Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan.
PARAF KOORDINASI
KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI
Drs. AGOES SETIYONO
KEUANGAN
KEPALA BAGIAN HUKUM
ANIK SUWARNI, S.H..M.Si.
9. Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
10. Non Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
11. Dana Bantuan Hukum adalah biaya yang disediakan tiap tahun oleh pemerintah daerah untuk membiayai pelaksanaan bantuan hukum.
12. Standar Biaya Bantuan Hukum yang selanjutnya disebut standard biaya adalah standard biaya bantuan hukum per perkara.
13. Kode Etik Advokat adalah kode etik yang ditetapkan oleh organisasi profesi advokat yang berlaku bagi advokat.
14. Masyarakat adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang memiliki identitas kependudukan yang sah di Kabupaten Trenggalek.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2
Pasal 2
- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat miskin di Daerah yang terkena perkara pidana, perdata dan tata usaha negara.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat miskin di Daerah yang terkena perkara pidana, perdata dan tata usaha negara.
BAB III - RUANG LINGKUP Pasal 3
Pasal 3
Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini adalah:
PARAF KOORDINASI
KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI
Drs. AGOES SETIYONO
KEUANGAN
KEPALA BAGIAN HUKUM
ANIK SUWARNI, S.H..M.Si.
- a. orang miskin atau kelompok orang miskin;
- b. tata cara pemeriksaan terhadap lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan calon Pemberi Bantuan Hukum;
- c. tata cara dan mekanisme pelaporan pelaksanaan program Bantuan Hukum;
- d. persyaratan dan tata cara pemberian Bantuan Hukum;
- e. tata cara penyaluran Dana Bantuan Hukum;
- f. tata cara dan mekanisme pelaporan pertanggungjawaban pemberian Bantuan Hukum; dan
- g. tata cara dan mekanisme pelaksanaan pengenaan sanksi administratif.
ORANG MISKIN ATAU KELOMPOK ORANG MISKIN
BAB IV - Pasal 4
Pasal 4
- (1) Penerima Bantuan Hukum meliputi setiap orang miskin atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.
- (2) Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan.
- (3) Kriteria orang miskin atau kelompok orang miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
- a. tidak memiliki penghasilan tetap atau berpenghasilan kurang dari upah minimal kabupaten;
- b. peserta program perlindungan sosial; atau
- c. peserta Jaminan Kesehatan Daerah.
PARAF KOORDINASI
KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI
Drs. AGOES SETIYONO
KEUANGAN
KEPALA BAGIAN HUKUM
ANIK SUWARNI, S.H..M.Si.
TATA CARA PEMERIKSAAN TERHADAP LEMBAGA BANTUAN HUKUM ATAU ORGANISASI KEMASYARAKATAN CALON PEMBERI BANTUAN HUKUM
Bagian Kesatu Pemeriksaan Calon Pemberi Bantuan Hukum
BAB V - TATA CARA PEMERIKSAAN TERHADAP LEMBAGA BANTUAN HUKUM ATAU ORGANISASI KEMASYARAKATAN CALON PEMBERI BANTUAN HUKUM
Pasal 5
Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang mengajukan permohonan sebagai calon Pemberi Bantuan Hukum harus memenuhi syarat:
- a. berbadan hukum;
- b. terakreditasi
BAB V - TATA CARA PEMERIKSAAN TERHADAP LEMBAGA BANTUAN HUKUM ATAU ORGANISASI KEMASYARAKATAN CALON PEMBERI BANTUAN HUKUM
Pasal 6
Bagi Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang berada dalam struktur lembaga pendidikan atau Organisasi yang sudah berstatus badan hukum, maka Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan dimaksud sudah berstatus badan hukum sesuai dengan status Badan Hukum lembaga pendidikan atau Organisasi.
BAB V - TATA CARA PEMERIKSAAN TERHADAP LEMBAGA BANTUAN HUKUM ATAU ORGANISASI KEMASYARAKATAN CALON PEMBERI BANTUAN HUKUM
Pasal 7
Dalam pengajuan sebagai calon Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, calon Pemberi Bantuan Hukum wajib melampirkan:
- a. copy salinan akreditasi;
PARAF KOORDINASI
KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI
Drs. AGOES SETIYONO
KEUANGAN
KEPALA BAGIAN HUKUM
- b. copy salinan akta pendirian Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan;
- c. copy anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
- d. copy akta kepengurusan Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan;
- e. copy surat penunjukan sebagai advokad pada Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan;
- f. copy surat izin beracara sebagai advokad pada Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan;
- g. copy dokumen mengenai status kantor Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan;
- h. copy Nomor Pokok Wajib Pajak Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan;
- i. copy laporan pengelolaan keuangan 1 (satu) tahun terakhir; dan
- j. copy rencana program Bantuan Hukum.
BAB V - TATA CARA PEMERIKSAAN TERHADAP LEMBAGA BANTUAN HUKUM ATAU ORGANISASI KEMASYARAKATAN CALON PEMBERI BANTUAN HUKUM
Pasal 8
- (1) Bupati melakukan pemeriksaan terhadap dokumendokumen dari Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang mengajukan permohonan sebagai calon Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Untuk melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Tim.
- (3) Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
- a. Pembina : 1. Bupati Trenggalek
2. Wakil Bupati Trenggalek
3. Kepala Kejaksaan Negeri Trenggalek;
- b. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek;
- c. Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek;
PARAF KOORDINASI
KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI
Drs. AGOES SETIYONO
KEUANGAN
KEPALA BAGIAN HUKUM
ANIK SUWARNI, S.H..M.Si.
- d. Sekretaris : 1. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Trenggalek;
2. Kepala Sub Bagian Pembinaan dan Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Trenggalek;
3. e.
4. Anggota : 1. Unsur Inspektorat;
2. Unsur Badan Keuangan Daerah;
3. Unsur Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Trenggalek;
4. Unsur Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
5. Staf Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Trenggalek.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan bertanggungjawab kepada Bupati
BAB V - TATA CARA PEMERIKSAAN TERHADAP LEMBAGA BANTUAN HUKUM ATAU ORGANISASI KEMASYARAKATAN CALON PEMBERI BANTUAN HUKUM
Pasal 9
TATA CARA DAN MEKANISME PELAPORAN PELAKSANAAN
BAB VI - TATA CARA DAN MEKANISME PELAPORAN PELAKSANAAN
Pasal 10
- (1) Pemberi Bantuan Hukum melaporkan pelaksanaan program Bantuan Hukum kepada Bupati melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah secara berkala setiap bulan atau sewaktu-waktu dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
PARAF KOORDINASI
KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI
Drs. AGOES SETIYONO
KEUANGAN
KEPALA BAGIAN HUKUM
ANIK SUWARNI, S.H..M.Si.
- a. jenis Perkara yang ditangani;
- b. jumlah Perkara yang ditangani; dan
- c. perkembangan kemajuan penanganan Perkara.
PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBERIAN
BANTUAN HUKUM
Bagian Kesatu
Persyaratan
BAB VII - PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBERIAN
Pasal 11
- (1) Untuk memperoleh Bantuan Hukum, pemohon Bantuan Hukum harus mengajukan permohonan secara tertulis dengan melampirkan:
- a. identitas pemohon Bantuan Hukum, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang untuk Kartu Tanda Penduduk yang masih dalam proses;
- b. uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum; dan
- c. surat keterangan miskin dari Lurah, Kepala Desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon Bantuan Hukum.
- (2) Dalam hal pemohon Bantuan Hukum tidak bisa melampirkan surat keterangan miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, maka dapat melampirkan kartu beras miskin, kartu keluarga sejahtera, kartu program keluarga harapan, kartu Jaminan Kesehatan Daerah, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar atau dokumen lain yang sejenis
BAB VII - PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBERIAN
Pasal 12
- (1) Pemohon Bantuan Hukum yang tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), dapat mengajukan permohonan secara lisan.
- (2) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum diajukan secara lisan, Pemberi Bantuan Hukum menuangkan dalam bentuk tertulis.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani atau dicap jempol oleh Pemohon Bantuan Hukum.
Bagian Kedua
BAB VII - PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBERIAN
Pasal 13
- (1) Pemberian Bantuan Hukum meliputi perkara perdata, perkara pidana dan perkara tata usaha negara baik secara Litigasi maupun Non Litigasi.
- (2) Pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB VII - PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBERIAN
Pasal 14
- (1) Pemohon Bantuan Hukum mengajukan permohonan Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum baik secara tertulis maupun lisan dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 atau Pasal 12.
PARAF KOORDINASI
KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI
Drs. AGOES SETIYONO
KEUANGAN
KEPALA BAGIAN HUKUM
ANIK SUWARNI, S.H..M.Si.
- (2) Pemberi Bantuan Hukum wajib memeriksa kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja setelah menerima berkas permohonan Bantuan Hukum.
- (3) Dalam hal permohonan belum lengkap maka Penerima Bantuan Hukum harus melengkapi persyaratan dalam waktu 3 (tiga) hari kerja.
- (4) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum telah memenuhi persyaratan Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan kesediaan atau penolakan secara tertulis atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.
- (5) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menyatakan kesediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum
BAB VII - PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBERIAN
Pasal 15
Pemberian Bantuan Hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum diberikan hingga perkaranya selesai atau telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum tersebut tidak mencabut surat kuasa khusus.
BAB VII - PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBERIAN
Pasal 16
- (1) Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dilakukan oleh advokat yang berstatus sebagai pengurus Pemberi Bantuan Hukum dan/atau advokad yang direkrut oleh Pemberi Bantuan Hukum.
PARAF KOORDINASI
KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI
Drs. AGOES SETIYONO
KEUANGAN
KEPALA BAGIAN HUKUM
ANIK SUWARNI, S.H..M.Si.
- (2) Dalam hal jumlah advokad yang terhimpun dalam wadah Pemberi Bantuan Hukum tidak memadai dengan banyaknya jumlah Penerima Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum dapat merekrut paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum.
- (3) Dalam melakukan pemberian Bantuan Hukum, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melampirkan bukti tertulis pendampingan dari advokad sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Mahasiswa fakultas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus telah lulus mata kuliah hukum acara dan pelatihan paralegal.
BAB VII - PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBERIAN
Pasal 17
Pemberian Bantuan Hukum oleh advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), tidak menghapuskan kewajiban advokat tersebut untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VII - PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBERIAN
Pasal 18
Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dilakukan dengan cara:
- a. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan, dan penuntutan;
- b. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan; atau
- c. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap Penerima Bantuan Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara.
PARAF KOORDINASI
KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI
Drs. AGOES SETIYONO
KEUANGAN
KEPALA BAGIAN HUKUM
ANIK SUWARNI, S.H..M.Si.
BAB VII - PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBERIAN
Pasal 19
- (1) Pemberian Bantuan Hukum secara Non Litigasi dapat dilakukan oleh advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum dalam lingkup Pemberi Bantuan Hukum yang telah lulus Verifikasi dan akreditasi.
- (2) Pemberian Bantuan Hukum secara Non Litigasi meliputi kegiatan:
- a. penyuluhan hukum;
- b. konsultasi hukum;
- c. investigasi Perkara, baik secara elektronik maupun non elektronik;
- d. penelitian hukum;
- e. mediasi;
- f. negosiasi;
- g. pemberdayaan masyarakat;
- h. pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
- i. drafting dokumen hukum.
TATA CARA PENYALURAN DANA BANTUAN HUKUM
Bagian Kesatu
Dana Bantuan Hukum
BAB VIII - TATA CARA PENYALURAN DANA BANTUAN HUKUM
Pasal 20
- (1) Dana Bantuan Hukum untuk kegiatan litigasi dan non litigasi dianggarkan di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Trenggalek sesuai dengan kemampuan kuangan Daerah.
- (2) Rincian besaran Dana Bantuan Hukum pertahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

PARAF KOORDINASI

KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI

Drs. AGOES SETIYONO

KEUANGAN

KEPALA BAGIAN HUKUM

ANIK SUWARNI, S.H..M.Si.

## Pasal 21

Pemberi Bantuan Hukum melaksanakan Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi sebagaimana diatur dalam perjanjian pelaksanaan Bantuan Hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua Tata Cara Penyaluran Dana Bantuan Hukum

## Pasal 22

- (1) Penyaluran Dana Bantuan Hukum meliputi tahapan:
- a. pengajuan permohonan;
- b. persetujuan permohonan; dan
- c. pencairan Dana penanganan Perkara.
- (2) Pemberi Bantuan Hukum mengajukan permohonan pencairan Dana penanganan Perkara dan/atau kegiatan kepada penyelenggara Bantuan Hukum melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah disertai dokumen yang disyaratkan.
- (3) Bagian Hukum Sekretariat Daerah memeriksa dokumen pengajuan permohonan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Bagian Hukum Sekretariat Daerah dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat permohonan dan dokumen yang disyaratkan secara lengkap, wajib memberikan jawaban atas hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Pemberi Bantuan Hukum.

## Pasal 23

- (1) Dokumen yang disyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) untuk Bantuan Hukum Litigasi meliputi: a. bukti penanganan Perkara; dan

PARAF KOORDINASI

KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI

Drs. AGOES SETIYONO

KEUANGAN

KEPALA BAGIAN HUKUM

- b. dokumentasi.
- (2) Bukti penanganan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk Bantuan Hukum Perkara pidana disesuaikan dengan tahapan pemeriksaan meliputi :
- a. tahap penyidikan, dengan melampirkan:
1. surat permohonan;
2. surat kuasa;
3. surat pernyataan kebenaran dokumen;
4. surat panggilan;
5. surat perintah penyidikan atau surat perintah penghentian penyidikan; dan
6. putusan Praperadilan, jika ada.
- b. tahap penuntutan, dengan melampirkan:
1. surat kuasa;
2. surat dakwaan;
3. surat penetapan pengadilan (penunjukan hakim untuk pendampingan), jika ada; dan
4. surat keputusan penghentian penuntutan, jika ada.
- c. tahap persidangan di Pengadilan Tingkat I, dengan melampirkan:
1. nomor perkara;
2. eksepsi jika disampaikan secara tertulis dalam persidangan;
3. pledoi;
4. replik jika disampaikan secara tertulis dalam persidangan;
5. duplik jika disampaikan secara tertulis dalam persidangan;
6. jadwal sidang;
7. salinan putusan atau petikan putusan pengadilan,
- d. tahap persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, dengan melampirkan:
1. akta banding;
2. memori banding atau kontra memori banding, dalam hal perkara dilanjutkan ke tingkat banding dan

PARAF KOORDINASI

KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI

Drs. AGOES SETIYONO

KEUANGAN

KEPALA BAGIAN HUKUM

ANIK SUWARNI, S.H..M.Si.

3. salinan putusan atau petikan putusan pengadilan tingkat banding.
- e. tahap persidangan di Pengadilan Tingkat Kasasi, dengan melampirkan:
1. akta Kasasi;
2. memori kasasi atau kontra memori kasasi, dalam hal perkara dilanjutkan ke tingkat kasasi; dan
3. salinan putusan atau petikan putusan pengadilan tingkat kasasi.
- f. tahap peninjauan kembali, dengan melampirkan:
1. surat permintaan/permohonan peninjauan kembali (PK) kepada pengadilan tingkat pertama;
2. salinan putusan pengadilan sebelumnya yang menyatakan putusan sudah berkekuatan hukum tetap;
3. memori peninjauan kembali peninjauan kembali, dalam hal perkara dilary'utkan ke proses upaya hukum luar biasa; dan
4. salinan putusan atau petikan putusan peninjauan kembali.
- (3) Bukti penanganan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk tahapan Bantuan Hukum secara litigasi dalam perkara perdata meliputi:
- a. tahap gugatan, dengan melampirkan:
1. surat permohonan/surat gugatan;
2. surat kuasa;
3. surat pernyataan kebenaran dokumen;
4. registrasi perkara dengan nomor register;
5. surat panggilan; dan
6. akta perdamaian atau melanjutkan perkara.
- b. tahap putusan pengadilan tingkat I, dengan melampirkan:
1. jadwal sidang;
2. surat kuasa;
3. somasi;
4. jawaban gugatan;

PARAF KOORDINASI

KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI

Drs. AGOES SETIYONO

KEUANGAN

KEPALA BAGIAN HUKUM

ANIK SUWARNI, S.H..M.Si.

5. tawaran mediasi atau jawaban; l
6. eksepsi atau replik;
7. kesimpulan; dan
8. salinan putusan atau petikan putusan pengadilan.
- c. tahap putusan pengadilan tingkat banding, dengan melampirkan:
1. akta Banding;
2. memori banding atau kontra memori banding, dalam hal perkara dilanjutkan ke proses upaya hukum biasa; dan
3. salinan putusan atau petikan putusan pengadilan tingkat banding.
- d. tahap putusan pengadilan tingkat kasasi, dengan melampirkan:
1. akta kasasi;
2. memori kasasi atau kontra memori kasasi, dalam hal perkara dilanjutkan ke proses upaya hukum biasa; dan
3. salinan putusan atau petikan putusan pengadilan tingkat kasasi.
- e. tahap peninjauan kembali (PK), dengan melampirkan:
1. surat permintaan/permohonan peninjauan kembali (PK) kepada pengadilan tingkat pertama;
2. salinan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap;
3. memori peninjauan kembali atau kontra memori peninjauan kembali, dalam hal perkara dilanjutkan ke proses upaya hukum luar biasa; dan
4. salinan putusan atau petikan putusan peniqjauan kembali.
- (4) Bukti penanganan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk tahapan Bantuan Hukum secara litigasi di bidang hukum tata usaha negara meliputi:
- a. tahap pemeriksaan pendahuluan, dengan melampirkan:
1. permohonan;
2. surat kuasa;

PARAF KOORDINASI

KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI

Drs. AGOES SETIYONO

KEUANGAN

KEPALA BAGIAN HUKUM

ANIK SUWARNI, S.H..M.Si.

3. surat pernyataan kebenaran dokumen;
4. surat gugatan;
5. registrasi perkara dengan nomor register;
6. surat panggilan;
7. surat penetapan pengaditan pada rapat permusyawaratan / dismiss al- process ; dan
8. keputusan upaya administrasi terhadap kebedakan dari pejabat Tata Usaha Negara, jika ada.
- b. tahap putusan pengadilan tingkat I, dengan melampirkan:
1. jadwal sidang;
2. surat kuasa;
3. somasi;
4. jawaban gugatan;
5. tawaran mediasi atau jawaban;
6. eksepsi atau replik;
7. kesimpulan;
8. salinan putusan atau petikan putusan pengadilan salinan putusan atau petikan putusan pengadilan.
- c. tahap putusan pengadilan tingkat banding, dengan melampirkan:
1. akta Banding;
2. memori banding atau kontra memori banding, dalam hal perkara dilanjutkan ke proses upaya hukum biasa; dan
3. salinan putusan atau petikan putusan pengadilan tingkat banding.
- d. tahap putusan pengadilan tingkat kasasi, dengan melampirkan:
1. akta Kasasi;
2. memori kasasi atau kontra memori kasasi, dalam hal perkara dilanjutkan ke proses upaya hukum biasa; dan
3. salinan putusan atau petikan putusan pengadilan tingkat kasasi.
- e. tahap peninjauan kembali, dengan melampirkan:

PARAF KOORDINASI

KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI

Drs. AGOES SETIYONO

KEUANGAN

KEPALA BAGIAN HUKUM

ANIK SUWARNI, S.H..M.Si.

1. surat permintaan/permohonan peninjauan kembali (PK) kepada pengadilan tingkat pertama;
2. salinan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap;
3. memori peninjauan kembali atau kontra memori peninjauan kembali, dalam hal perkara dilanjutkan ke proses upaya hukum luar biasa; dan
4. salinan putusan atau petikan putusan peninjauan kembali.
- (5) Penyaluran Dana Bantuan Hukum Litigasi dilakukan setelah Pemberi Bantuan Hukum menyelesaikan Perkara pada setiap tahapan proses beracara dan Pemberi Bantuan Hukum menyampaikan laporan kepada penyelenggara Bantuan Hukum melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah yang disertai bukti pendukung.
- (6) Penyaluran Dana Bantuan Hukum dihitung berdasarkan rincian dana bantuan hukum per Perkara sesuai standar biaya pelaksanaan Bantuan Hukum Litigasi.
- (7) Penyaluran Dana Bantuan Hukum pada setiap proses beracara tidak menghapuskan kewajiban Pemberi Bantuan Hukum untuk memberikan bantuan hukum sampai dengan perkara yang ditangani selesai atau mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (8) Dalam hal perkara litigasi yang ditangani Pemberi Bantuan Hukum belum selesai atau belum mempunyai kekuatan hukum tetap pada tahun anggaran berjalan, Pemberi Bantuan Hukum tetap akan mendapatkan anggaran bantuan hukum pada tahun anggaran berikutnya sampai dengan perkara yang ditangani mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan kemampuan keuangan daerah sepanjang Pemberi Bantuan Hukum tidak dikenakan sanksi atas terjadinya penyimpangan atau pelanggaran dalam pemberian bantuan hukum dan/atau penyaluran anggaran bantuan hukum.

PARAF KOORDINASI

KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI

Drs. AGOES SETIYONO

KEUANGAN

KEPALA BAGIAN HUKUM

ANIK SUWARNI, S.H..M.Si.

- (9) Pembayaran terhadap pencairan anggaran sebgaimana dimaksud pada ayat (8), dilakukan setelah mendapatkan rekomendasi dari Inspektorat Kabupaten Trenggalek.

## TATA CARA DAN MEKANISME PELAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

## BAB IX PEMBERIAN BANTUAN HUKUM Pasal 24

- (1) Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan pertanggungjawaban kepada Bupati melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah atas pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum yang menggunakan dana dari Pemerintah Daerah setiap tiga bulan sekali dan akhir tahun atau sewaktuwaktu diminta oleh Bupati.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi laporan perkembangan penanganan setiap perkara/kegiatan.
- (3) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menerima sumber pendanaan selain dari APBD untuk Perkara/kegiatan yang berbeda, Pemberi Bantuan Hukum melaporkan realisasi penerimaan dan penggunaan dana tersebut kepada Bupati sesuai peraturan perundang-undangan.

## Pasal 25

- (1) Untuk perkara Litigasi, laporan realisasi harus melampirkan paling sedikit:
- a. salinan putusan Perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan/atau
- b. perkembangan Perkara yang sedang dalam proses.
- (2) Untuk kegiatan Non Litigasi, laporan realisasi harus melampirkan laporan kegiatan yang telah dilaksanakan.

PARAF KOORDINASI

KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI

Drs. AGOES SETIYONO

KEUANGAN

KEPALA BAGIAN HUKUM


ANIK SUWARNI, S.H..M.Si.

## BAB X

## TATA CARA DAN MEKANISME PELAKSANAAN PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 26

- (1) Sanksi administrasi dapat berupa:
- a. teguran tertulis;
- b. harus mengembalikan Dana Bantuan Hukum yg telah diterima; dan/atau
- c. pembatalan perjanjian kerjasama.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan apabila Pemberi Bantuan Hukum tidak melaksanakan pelaporan secara disiplin.
- (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan apabila Pemberi Bantuan Hukum menghentikan penanganan perkara sebelum selesai secara sepihak.
- (4) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf c dikenakan apabila Pemberi Bantuan Hukum diskriminasi dalam memberikan Bantuan Hukum.

## BAB XI PENGAWASAN Pasal 27

- (1) Bupati melakukan pengawasan pemberian Bantuan Hukum yang bersumber dari APBD.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat menetapkan Tim dengan Keputusan Bupati.

PARAF KOORDINASI

KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI

Drs. AGOES SETIYONO

KEUANGAN

KEPALA BAGIAN HUKUM

ANIK SUWARNI, S.H..M.Si.

## BAB XII

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 28

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek pada tanggal 20 Februari 2017

BUPATI TRENGGALEK, ttd EMIL ELESTIANTO

Diundangkan di Trenggalek pada tanggal 20 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK, ttd ALI MUSTOFA

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2017 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

ANIK SUWARNI


Nip . 19650919 199602 2 001

PARAF KOORDINASI

KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI

Drs. AGOES SETIYONO

KEUANGAN

KEPALA BAGIAN HUKUM

ANIK SUWARNI, S.H..M.Si.

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN

## RINCIAN BESARAN DANA BANTUAN HUKUM

| NO | URAIAN | SATUAN | BIAYA (Rp) |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Satuan Biaya Bantuan Hukum Litigasi | Satuan Biaya Bantuan Hukum Litigasi | Satuan Biaya Bantuan Hukum Litigasi | Satuan Biaya Bantuan Hukum Litigasi |
| I | Perkara Hukum Pidana | Per Perkara | 5.000.000 |
| | a. Tahap Penyidikan | | 1.000.000 |
| | b. Tahap penuntutan | | 2.000.000 |
| | c. Tahap Persidangan Tk I | | |
| | 1) belum berkekuatan hukum tetap | | 1.000.000 |
| | 2) sudah berkekuatan hukum tetap | | 2.000.000 |
| | d. Tahap Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding | | |
| | 1) apabila belum berkekuatan hukum tetap | | 500.000 |
| | 2) apabila sudahberkekuatan hukum tetap) | | 1.000.000 |
| | e. Tahap Persidangan di Pengadilan Tingkat Kasasi | | 500.000 |
| II | Perkara Hukum Perdata | Per Perkara | 5.000.000 |
| | a. Tahap Gugatan | | 2.000.000 |
| | b. Tahap Persidangan Tk I | | |
| | 1) belum berkekuatan hukum tetap | | 1.000.000 |
| | 2) sudah berkekuatan hukum tetap | | 3.000.000 |
| | c. Tahap Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding | | |
| | 1) apabila belum berkekuatan hukum tetap | | 1.000.000 |
| | 2) apabila sudahberkekuatan hukum tetap) | | 2.000.000 |
| | d. Tahap Persidangan di Pengadilan Tingkat Kasasi | | 1.000.000 |
| III | Perkara Hukum Tata Usaha Negara | Per Perkara | 5.000.000 |
| | a. Tahap Pemeriksaan Pendahuluan | | 2.000.000 |

PARAF KOORDINASI

KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI

Drs. AGOES SETIYONO

KEUANGAN

KEPALA BAGIAN HUKUM

| | b. Tahap Persidangan Tk I | | |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| | 1) belum berkekuatan hukum tetap | | 1.000.000 |
| | 2) sudah berkekuatan hukum tetap | | 3.000.000 |
| | c. Tahap Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding | | |
| | 1) apabila belum berkekuatan hukum tetap | | 1.000.000 |
| | 2) apabila sudahberkekuatan hukum tetap) | | 2.000.000 |
| | d. Tahap Persidangan di Pengadilan Tingkat Kasasi | | 1.000.000 |
| IV | Upaya Hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali | Per Kegiatan | 1.000.000 |
| Satuan Biaya Bantuan Hukum Non Litigasi | Satuan Biaya Bantuan Hukum Non Litigasi | Satuan Biaya Bantuan Hukum Non Litigasi | Satuan Biaya Bantuan Hukum Non Litigasi |
| I | Penyuluhan Hukum | Per Kegiatan | 3.740.000 |
| II | Konsultasi Hukum | Per Kegiatan | 140.000 |
| III | Investigasi Perkara | Per Kegiatan | 290.000 |
| IV | Penelitian Hukum | Per Kegiatan | 2.500.000 |
| V | Mediasi | Per Kegiatan | 500.000 |
| VI | Negosiasi | Per Kegiatan | 500.000 |
| VII | Pemberdayaan Masyarakat | Per Kegiatan | 2.000.000 |
| VIII | Pendampingan di luar pengadilan | Per Kegiatan | 500.000 |
| IX | Drafting Dokumen Hukum | Per Kegiatan | 500.000 |

BUPATI TRENGGALEK, ttd EMIL ELESTIANTO


Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

ANIK SUWARNI

Nip . 19650919 199602 2 001

PARAF KOORDINASI

KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI

Drs. AGOES SETIYONO

KEUANGAN

KEPALA BAGIAN HUKUM

ANIK SUWARNI, S.H..M.Si.