PERATURAN BUPATI TABALONG Nomor 31 Tahun 2013 tentang PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG NOMOR 04 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
BUPATI TABALONG
PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 31 TAHUN 2013
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG NOMOR 04 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TABALONG,
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (3), Pasal 13 ayat (6), dan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengganti Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Tabalong tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengganti Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Menetapkan
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diu bah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2013 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun 2012 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2012 Nomor 04);
MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG NOMOR 04 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah ada1ah Kabupaten Tabalong.
2. Bu pati adalah Bu pati Tabalong.
3. Pemerintah Daerah ada1ah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang selanjutnya disingkat Disdukcapil adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabalong.
5. Kepala Disdukcapil adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabalong.
6. Bendahara Penerimaan adalah Bendahara Penerimaan j Bendahara Penerimaan Pembantu pada Disdukcapil.
7. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah pungutan daerah atas pelayanan administrasi kependudukan.
8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadiu atau badan.
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi a tau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu.
10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah Surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnyajumlah pokok Retribusi yang terutang.
11. Surat Tagihan Retribusi Daerah adalah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi danjatau sanksi administrasi berupa bunga dan/ atau denda.
12. Kas Daerah adalah Kas milik Pemerintah Daerah.
TATA CARA PEMBAYARAN,PENENTUAN TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN RETRIBUSI
BAB II - TATA CARA PEMBAYARAN,PENENTUAN TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN RETRIBUSI
Pasal 2
- ( 1) Pembayaran Retribusi dilakukan setelah berkas permohonan dinyatakan lengkap.
- (2) Tempat pembayaran retribusi dilakukan diloket pelayanan, dengan menggunakan SKRD/buktijkuitansi pembayaran yang telah ditetapkan.
- (3) Hasil pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam oleh bendahara penerimaan dengan diketahui oleh Kepala Disdukcapil.
BAB II - TATA CARA PEMBAYARAN,PENENTUAN TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN RETRIBUSI
Pasal 3
- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai I lunas.
- (2) Kepala Disdukcapil dapat memberi ijin kepada wajib retribusi untuk mengangsur atau menunda retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan oleh bendahara penerimaan dengan diketahui oleh Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
3. (3J Bentuk, isi, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran retribusi I kuitansi pembayaran ditetapkan oleh Kepala Disd ukcapil.
TATA CARA PENAGIHAN DAN PENERBITAN SURAT TEGURAN / PERINGATAN / SURAT LAIN YANG SEJENIS
BAB III - TATA CARA PENAGIHAN DAN PENERBITAN SURAT TEGURAN / PERINGATAN / SURAT LAIN YANG SEJENIS
Pasal 5
- ( 1) Pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran dengan mengeluarkan STRD sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal STRD, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) STRD sebagaimana dimaksud pacta ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Disdukcapil.
- (4) Formulir STRD ditetapkan oleh Kepala Disdukcapil.
BABN
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG SUDAH KEDALUWARSA
BAB III - TATA CARA PENAGIHAN DAN PENERBITAN SURAT TEGURAN / PERINGATAN / SURAT LAIN YANG SEJENIS
Pasal 6
- (1) Piutang retribusi yang dihapuskan merupakan piutang retribusi yang sudah dilakukan penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang meliputi pokok retribusi dan kenaikan bunga dan I atau denda.
- (2) Syarat-syarat piutang retribusi yang dapat dihapuskan, yaitu:
3. a . wajib retribusi telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan harta warisan serta tidak mempunyai ahli waris dengan bukti surat keterangan dari instansi yang terkait;
- b. wajib retribusi tidak dapat ditemukan lagi karena pindah alamat;
- c. wajib retribusi tidak mempunyai kekayaan lagi; dan/ atau
- d. penagihan retribusi telah melewati waktu 3 (tiga) tahun sejak terutangnya retribusi , kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
BAB III - TATA CARA PENAGIHAN DAN PENERBITAN SURAT TEGURAN / PERINGATAN / SURAT LAIN YANG SEJENIS
Pasal 7
- (1) Untuk dapat melakukan penghapusan terlebih dahulu dilakukan penelitian lapangan terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) oleh Disdukcapil.
- (2) Penelitian di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan kebenaran kondisi wajib retribusi.
- (3) Apabila dalam penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan persyaratan penghapusan, maka Kepala Disdukcapil menyampaikan usulan kepada bupati untuk melakukan penghapusan piutang retribusi yang kedaluwarsa.
- (4) Apabila dalam penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak sesuai dengan persyaratan penghapusan, maka kepala Disdukcapil harus melakukan penagihan retribusi berdasarkan data yang dimiliki oleh Disdukcapil.
BAB III - TATA CARA PENAGIHAN DAN PENERBITAN SURAT TEGURAN / PERINGATAN / SURAT LAIN YANG SEJENIS
Pasal 8
Bupati menerbitkan keputusan penghapusan piutang retribusi berdasarkan usulan penghapusan piutang retribusi yang diajukan oleh Kepala Disdukcapil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).
BABV
KETENTUAN PENUTUP
BAB III - TATA CARA PENAGIHAN DAN PENERBITAN SURAT TEGURAN / PERINGATAN / SURAT LAIN YANG SEJENIS
Pasal 9
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Penetapan: Ditetapkan di Tanjung pada tanggal ~ s- !"Dpew\)e~t ;)o 13 H. RACHMAN RAMSYI

Penandatangan: BUPATI TABALONG Plt. DAERAH KABUPATEN TABALONG,

Penetapan: Diundangkan di Tanjung pada tanggal ?-stJo pe Wt~af 9-0\ g. kS H.MARZUKI HAKIM BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2013 NOMOR 31