PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN Nomor I Tahun 2008 tentang Pengikatan Dana dan Penetapan Program Kegiatan Pembangunan Tahun Jamak; 3. : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, T ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 1 O Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan· Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 ); 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia T ahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ; 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421}; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik , Indonesia Nomor 4503); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbanqan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575). 13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem lnformasi Keuangan Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 20. 18.Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330),sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketujuh Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Dengan persetujuan bersama: DEWAN PER (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN NOMOR I 5 TAHUN 2008
TENT ANG
PENGIKATAN DANA DAN PENETAPAN PROGRAM KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUN JAMAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SAROLANGUN,,,
a.
bahwa dalam upaya terjaminnya perubahan pembangunan Pusat Pemerintahan Kabupatan Sarolangun, serta untuk meningkatkan sarana dan prasarana perkantoran, pendidikan, olahraga, kesehatan, perhubungan, dan pariwisata maka perlu dilakukan pembangunan yang berdaya guna dan berhasil guna secara berkesinambungan;
- b. bahwa mengingat keterbatasan anggaran daerah berdasarkan skala prioritas kebutuhan maka perlu diatur pengikatan dana dan penetapan program kegiatan untuk · melaksanakan pembangunan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di atas dengan mempergunakan pola tahun jamak;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada huruf (a) dan (b) di atas pertu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengikatan Dana dan Penetapan Program Kegiatan Pembangunan Tahun Jamak;
3. : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, T ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 1 O Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan· Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 );
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia T ahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421};
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik , Indonesia Nomor 4503);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbanqan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575).
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem lnformasi Keuangan Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. 18.Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330),sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketujuh Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
Dengan persetujuan bersama:
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN
dan
BUPATI SAROLANGUN
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGIKATAN DANA DAN PENETAPAN PROGRAM KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUN JAMAK.
BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Sarolangun.
2. Pemerintahan Dae rah adalah penyefenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah. dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonom, seluas-lauasnya dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati, dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Sarolangun.
5. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Sarolangun.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sarolangun.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan T ahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Tahun Anggaran adalah Tahun Pelaksanaan APBD yang dimulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan, kecuali ditetapkan lain dalam perundang-undangan yang lebih tinggi.
9. Tahun Jamak dalam pengertian Kontrak adalah pelaksanaan pekerjaan yang mengikat dana anggaran untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran.
10. Pengikatan Dana adalah penyediaan dana yang telah ditetapkan penggunaannya untuk membiayai program dan kegiatan tahun jamak.
11. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
12. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
13. Program Kegiatan Tahun Jamak adalah Progam Kegiatan Pelaksanaan Pekerjaan yang mengingkat dana anggaran dalam APBD Kabupaten Sarolangun, untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran.
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya disebut OPAL adalah dasar pelaksanaan kegiatan lanjutan yang pekerjaannya belum sefesai pada tahun sebelumnya sepanjang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
BAB II - MAKSUD, TUJUAN DAN JANGKA WAKTU
Pasal 2
- (1) Pengikatan dana tahun jamak dimaksudkan untuk memberikan kepastian tersedianya dana dan percepatan pembangunan di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Sarolangun, yang meliputi:
- a. Pembangunan Jembatan Panti;
- b. Pembangunan Komplek Olah Raga;
- c. Pembangunan Mesjid;
- (2) Tujuan Pengikatan Dana Tahun Jamak untuk memberikan kepastian tahapan penyel~saian kegiatan pembangunan yang lebih cepat dan tidak terputus-putus oleh mekamsme penganggaran tahunan dan proses pelelangan tahunan, sehingga penggunaan hasil pembangunan dapat dimanfaatkan lebih cepat untuk kepentingan masyarakat.
- (3) Jangka Waktu Pengikatan Dana Tahun Jamak dilaksanakan untuk masa 3 (tiga) tahun anggaran yaitu Tahun Anggaran 2008, 2009 dan 2010 atau tidak lebih dari masa Jabatan Bupati Sarolangun.
SUMBER DANA DAN JUMLAH DANA
BAB Ill - SUMBER DANA DAN JUMLAH DANA
Pasal 3
- (1) Sumber Dana Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun Jamak berasal dari APBD Kabupaten Sarolangun, APBN, Sumbangan Pihak Ketiga dan dari sumbersumber lain yang dibenarkan oleh Undang-Undang.
- (2) Jumlah dana yang dialokasikan untuk membiayai progam kegiatan pembangunan Tahun Jamak adalah sebesar :t Rp 124.546.779.000,(Seratus Dua Pu/uh Empat Milyar Lima Ratus Empat Pu/uh Enam Juta Tujuh Ratus Tujuh Pu/uh Sembilan Ribu Rupiah), nilai tersebut sudah termasuk perhitungan Pajak, Kontingensi, dan Eskalasi.
BABIV
PENGANGGARAN DANA
BAB Ill - SUMBER DANA DAN JUMLAH DANA
Pasal 4
- (1) Besamya nilai estimasi Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun Jamak pada masing-masing program dan kegiatan adalah sebagaimana tersebut pada
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran 1 Peraturan Daerah ini.
- (2) Rincian prioritas pekerjaan dan penganggaran dana pertahun dari Tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran 2 Peraturan Daerah ini.
- (3) Lampiran 1 dan 2 sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan (2) adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Pasal5

- ( 1) Penganggaran dan uraian nilai kegiatan sebagaimana tersebut pada Lampiran 1 dan 2 Peraturan Daerah ini adalah angka estimasi tertinggi yang realisasinya akan didasarkan pad a hasil pelelangan umum.
- (2) Jika pada pelaksanaan Anggaran Tahun Berjalan realisasi fisik pekerjaan belum mencapai target sesuai anggaran yang dianggarakan, maka pembayaran disesuaikan dengan kemajuan pekerjaan, sementara anggaran yang belum direalisasikan akan diperhitungkan menjadi Dokumen Pelaksana Anggaran Lanjutan (OPAL) tahun berikutnya.

## BABV

## PELAKSANAAN,PENATAUSAHAAN,DANPELAPORAN

## Pasal6

- (1) Tanggungjawab pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik dan keuangan tahun jamak berada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
- (2) Penetapan penyedia barang dan jasa kegiatan pembangunan tahun jamak ini dilakukan melalui mekanisme dengan mengacu kepada peraturan perundangundangan yang berlaku .

## Pasal7

Mekanisme penatausahaan dan pengelolaan keuangan kegiatan Pembangunan Tahun Jamak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## Pasal8

- ( 1) Bupati berkewajiban menyampaikan laporan secara periodik per semester kepada OPRD atas pelaksanaan Kegiatan Tahun Jamak.
- (2) Apabila diperlukan, DPRD dapat meminta laporan dari Bupati tentang perkembangan pelaksanaan kegiatan pembangunan.

## BABVI

## PERSYARATAN DAN PENGELOLAAN

## Pasal9

- (1) Program Pembangunan Tahun Jamak Kabupaten Sarolangun dapat dilaksanakan setelah memiliki:
- a. Rencana atau Proposal Pembangunan (perencanaan umum dan perencanaan teknis);
- b. Detail Engineering Desain (OED);
- c. Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
- (2) Anggaran Pembangunan harus menggunakan syarat-syarat penganggaran yang wajar dan mempertimbangkan bahwa pelaksanaan pembangunan pemerintahan Kabupaten Sarolangun haruslah menunjukkan citra pembangunan dengan pekerjaan yang berkualitas dan mempunyai estetika tinggi.

## BAB VII

## WAKTU PELAKSANAAN DAN PEMBAYARAN PEKERJAAN

## Pasal10

- (1) Jangka waktu pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahun jamak untuk masing masing pekerjaan diatur dalam dokumen kontrak.
- (2) Jangka waktu pembayaran program dan kegiatan pembangunan tahun jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah maksimun 4 (empat) tahun dengan perkiraan rincian sebagaimana diuraikan datam Lampiran 2 Peraturan Daerah ini.

## BAB VIII

## FORCE MAJEURE (KEADAAN MEMAKSA)

## Pasal11

Apabila terjadi keadaan memaksa (bencana alam, huru-hara, perubahan kebijakan Pemerintah di bidang moneter) yang mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan pekerjaan sehingga besamya nilai kontrak tahun jamak mengalami perubahan, maka dapat diadakan perubahan dan penyesuaian melalui Peraturan Oaerah.

## ATAS

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN NOMOR ) 5" TAHUN 2008

## TENT ANG

## PENGIKATAN DANA DAN PENETAPAN PROGRAM KEGfATAN PEMBANGUNAN TAHUN JAMAK

## I. UMUM

Pembangunan Daerah sebagai bagian integrasi pembangunan nasional dilaksanakan berdasarkan prinsip Otonomi Daerah dan Pengaturan Sumber Daya Daerah dengan memberikan kesempatan kepada Daerah bagi pengembangan demokrasi dan kinerja Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk dapat metaksanakan tugas dimaksud. Pemerintah Daerah dituntut mempuyai kemampuan dalam menggali dan mengelola sumber keuangan daerah yang ada, baik yang berasal dari PAO, dana perimbangan, pinjaman daerah maupun lain penerimaan yang sah guna membiayai pembangunan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penetapan program kegiatan pembangunan tahun jamak di Kabupaten Sarolangun dengan maksud sebagai berikut :

- a. Memberikan kepastian arah, target sasaran dan tahapan penyelesaian kegiatan pembangunan yang tidak dicapai dalam jangka waktu tertentu dan tidak dibebankan atau dilaksanakan dalam satu tahun anggaran (tahun jamak).
- b. Memperjelas penyelesaian rencana tahapan pekerjaan pertahun dan kepastian penyelesaian proyek.
- c. Mempermudah proses administrasi pertanggungjawaban program.
- d. Memberikan kepastian sumber anggaran pembiayaan yang akan digunakan untuk kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

:

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Rincian dana masing-masing kegiatan pada setiap satuan kerja (meliputi . Dana Perencanaan, Manajemen Konstruksi dan pelaksanaan) harus merupakan perhitungan biaya kerja yang sudah terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 4

: Ayat (1)

Ayat (2)

Ayat (3)

Cukup jelas

Cukup jelas ·

Pasal 3

:

Ayat (1)

Ayat (2)

Pasal 2

:

Ayat (1)

: Cukup jelas

Ayat (2)

: Cukup jelas

Ayat (3)

: Cukup jelas

\_/

Pasal5

: Ayat (1)

:

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Pasal6

: Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Pasal7

: Cukup jelas

Pasal8

: Ayat (1)

:

Cukup jelas

Ayat (2)

:

Cukup jelas

Pasal9

: Ayat (1)

:

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Pasal 10 : Ayat (1)

:

Cukup jelas

Ayat (2)

:

Cukup jelas

Pasal 11: Cukup jelas

Pasal 12: Cukup jelas

Pasal 13: Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN NOMOR i'J

## BABIX

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur febih lanjut melalui Peraturan Bupat1 dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundang, agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun.

Ditetapkan di Sarolangun

Pada tanggal ~1 c;~trtbe, 2008

BUPATI SAROLANGUN,

H. KASAN BASRI AGUS


Oiundangkan di Sarolangun Pada tanggal .94 ~ep~1,e{' 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2008 NOMOR I?

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN LAMPIRAN I

NOMOR 113

TAHUN 2008

TANGGAL ~

~er~m~O'I"'

2008

TENTANG

PENGIKATAN DANA PENETAPAN PROGRAM KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUN JAMAK

Tabel Rencana Kegiatan dan Perkiraan Dana Kegiatan Pembangunan Tahun Jamak di Kabupaten Sarolangun Tahun 2008 - 2010

| No. | Rencana Kegiatan | Perkiraan Dana (Rp) |
|--------|-----------------------------------------------------|-----------------------|
| 1. | Pembangunan Jembatan Panti P ± 120 M dan L ± 7,0 M. | 28,672,000,000 |
| 2. | Pembangunan Komplek Olah Raga+ 70.785 M | 71,470,000,000 |
| 3. | Pembangunan Mesjid ± 2000 M2 | 24,404,779,000 |
| Jumlah | Jumlah | 124,546, 779,000 |

BUPATI SAROLANGUN,

H. HASAN BASRI AGUS


LAMPIRAN II

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN

NOMOR 15

TAHUN 2008

TANGGAL

19~

~t~-1em1t~

2008

TENTANG

PENGIKATAN DANA PENETAPAN PROGRAM KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUN JAMAK

Skema Penganggaran Seluruh Rencana Kegiatan Pembangunan Tahun Jamak di Kabupaten Sarolangun Tahun 2008 - 2010

| | | Perkiraan Dana | Rencana Alokasi Pembayaran (Dalam Rupiah) | Rencana Alokasi Pembayaran (Dalam Rupiah) | Rencana Alokasi Pembayaran (Dalam Rupiah) |
|--------|------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| No. | Rencana Kegiatan | (Rp) | 2008 (15%) | 2009 (55%) | 2010 (30%) |
| 1. | Pembangunan Jembatan Panti P ± 120 M dan L ± 7, 0 M. | 28,672,000,000 | 4,300,800,000 | 15,769,600,000 | 8,601,600,000 |
| 2. | Pembangunan Komplek Olah Raga + 70.785 M | 71,470,000,000 | 10, 720,500,000 | 39,308,500,000 | 21,441,000,000 |
| 3. | Pembangunan Mesjid .± 2000 M2 | 24,404, 779,000 | 3,660,716,850 | 13,422,628,450 | 7,321,433,700 |
| Jumlah | Jumlah | 124,546, 779,000 | 18,682,016,850 | 68,500, 728,450 | 37,364,033, 700 |