PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO TENT ANG Nomor 6 Tahun 2003 tentang pengawasan dan penertiban minuman beralkohol; - b. bahwa dengan adanya pengawasan dan penertiban terhadap peredaran dan penggunaan minuman beralkohol secara efektif diharapkan dapat memberi dampak positif terhadap upaya peningkatan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas serta peningkatan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat; - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu (berlaku 9 Juni 2003)
Pembukaan
mengingat
PE ERINTAH KABUPATEN TEBO
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO
TENT ANG NOMOR 6 TAHUN 2003
PENGAWASAN DAN PENERTIBAN MINUMAN BERALKOHOL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TEBO,
- a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan Menimbang
pengawasan dan penertiban terhadap peredaran dan penggunaan minuman beralkohol di Kabupaten Tebo dipandang perlu mengatur mengenai pengawasan dan penertiban minuman beralkohol;
- b. bahwa dengan adanya pengawasan dan penertiban terhadap peredaran dan penggunaan minuman beralkohol secara efektif diharapkan dapat memberi dampak positif terhadap upaya peningkatan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas serta peningkatan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabuparten Tebo tentang Pengawasan dan Penertiban Minuman Beralkohol;
3. : 1. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-undang
.
1.
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO
MEMUTUSKAN
: KEPUTUSAN BUPATI TEBO TENTANG PENGAWASAN DAN PENERTIBAN MINUMAN BERALKOHOL Menetapkan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan
- a. Daerah adalah Kabupaten Tebo.
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Sadan Eksekutif Daerah.
- c. Bupati adalah Bupati Tebo.
- d. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tebo
- e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Tebo sebagai Sadan Legislatif Daerah.
Minuman beralkohol..
.
Tempat.
.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (2) Izin tidak boleh dipindahtangankan.
- (1) Bupati sebelum memberikan izin sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2) dengan terlebih dahulu harus mendapat pertimbangan DPRD Kabupaten Tebo;
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4
- (2) Izin tidak boleh dipindahtangankan.
- (1) Bupati sebelum memberikan izin sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2) dengan terlebih dahulu harus mendapat pertimbangan DPRD Kabupaten Tebo;
- (2) Jumlah ukuran, jenis dan kandungan alkohol yang boleh diedarkan dicantumkan dalam izin sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini.
- (1) Setiap orang atau badan dilarang memproduksi, mengemas, memasukkan, menyalurkan dan mengedarkan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pasal 1 huruf g Peraturan Daerah ini kecuali atas izin dari Bupati;
PENGAWASAN DAN PENERTIBAN MINUMAN BERALKOHOL
- i. Produksi adalah sesuatu yang memproses dari suatu bahan baku apapun bentuknya yang dapat berubah menjadi produk baru akibat dari sentuhan teknologi dan industri.
- h. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan satu kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha ekonomi.
- g. Peredaran minuman beralkohol adalah jumlah minuman beralkohol yang dipasok atau yang diedarkan, baik dalam bentuk perdagangan maupun non perdagangan.
- 3). Golongan C : Minuman berkadar alkohol dengan kadar ethanol (C2H 5 OH) diatas 20 % sampai dengan 55 %.
- 2). Golongan B : Minuman berkadar alkohol dengan kadar ethanol (C2H 5 OH) diatas 5 % sampai dengan 20 %.
- 1). Golongan A : Minuman berkadar alkohol dengan kadar ethanol (C2H 5 OH) sampai dengan 5 %.
- f. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang di proses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi baik dengan cara memberikan perlakuan tcrlcbih dahulu atau tidak, mcnambah bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol yang terbagi dalam 3 (tiga) golongan yaitu:
- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
KETENTUAN PIDANA
Setiap orang dilarang meminum minuman beralkohol yang termasuk dalam golongan A, B dan c di tempat-tempat umum atau ditempat yang dapat mengganggu ketertiban umum.
Bupati dapat menghentikan penjualan minuman beralkohol karena pertimbangan khusus, pada hari-hari tertentu karena dianggap akan mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat.
Bupati berwenang mencabut izin peredaran minuman beralkohol yang telah diberikan atau mengurangi jumlah minuman beralkohol yang diizinkan untuk diedark.an karena pertimbangan kepentingan umum.
- (2) Untuk mengawasi dan menertibkan tempat penjualan minuman beralkohol, Bupati dibantu oleh tim yang beranggotakan instansi terkait.
- (1) Pengawasan dan penertiban tempat penjualan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pasal 2 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati;
- b. Izin harus ditempelkan ditempat tertentu sehingga mudah dilihat oleh umum.
- a. Bertanggung jawab menjaga ketertiban dan keamanan;
Perorangan atau badan usaha sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) berkewajiban untuk:
Minuman beralkohol hanya dapat dikonsumsi ditempat yang memiliki izin.
BAB II
Pasal 11
KETENTUAN PIDANA
Setiap orang dilarang meminum minuman beralkohol yang termasuk dalam golongan A, B dan c di tempat-tempat umum atau ditempat yang dapat mengganggu ketertiban umum.
Bupati dapat menghentikan penjualan minuman beralkohol karena pertimbangan khusus, pada hari-hari tertentu karena dianggap akan mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat.
Bupati berwenang mencabut izin peredaran minuman beralkohol yang telah diberikan atau mengurangi jumlah minuman beralkohol yang diizinkan untuk diedark.an karena pertimbangan kepentingan umum.
- (2) Untuk mengawasi dan menertibkan tempat penjualan minuman beralkohol, Bupati dibantu oleh tim yang beranggotakan instansi terkait.
- (1) Pengawasan dan penertiban tempat penjualan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pasal 2 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati;
- b. Izin harus ditempelkan ditempat tertentu sehingga mudah dilihat oleh umum.
- a. Bertanggung jawab menjaga ketertiban dan keamanan;
Perorangan atau badan usaha sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) berkewajiban untuk:
Minuman beralkohol hanya dapat dikonsumsi ditempat yang memiliki izin.
- (2) Tempat penjualan minuman beralkohol tidak boleh dekat dengan tempat ibadah, sekolah, rumah sakit, pemukiman dan perkantoran dengan jarak radius 500 M.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.
KETENTUAN PENUTUP
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tebo.

Penetapan: Ditetapkan di Muara Tebo pada tanggal 9 Juni 2003 H. A. MADJID MU'AZ LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2003 NOMOR S- H.DARKUTNI BUPATEN TEBO

Penetapan: Diundangkan di Muara Tebo pada tanggal 11 Juni 2003