PERATURAN WALIKOTA MA Nomor 21 Tahun 2011 tentang / Judul Naskah Dinas Peraturan Walikota Sima tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Sima Nomor 21 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Sima. Kota Sima, 2016 | NO. | JASATAN | PARAF | TANGGAL | |-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------| | 1. 2. 3. 4. | (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang : a. proses APSD dalam pengelolaan ten tang Sistem
bahwa guna efektifitas, efisiensi, dan percepatan pencairan dana pada pelaksanaan keuangan daerah, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2011 dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2011 ten tang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Mengingat
3. : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Ber sih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Dacrah Kota Sima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
9. Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
13. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ten tang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N omor 560 1);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 ten tang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Kerja Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4561) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5318);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 741);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 ten tang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165) ;
28. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 ten tang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
29. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ J asa Pemerin tah se bagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 ten tang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2915 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Menetapkan
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daer ah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 ten tang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evalua si Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
34. Pera tu ran Men teri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 903);
35. Peraturan Daerah Kota Sima Nomor 9 Tahun 2003 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 8);
36. Peraturan Daerah Kota Sima Nomor 6 Tah un 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Sima (Lembaran Daerah Kota Sima Tah un 2007 Nomor 79) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Sima Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Sima Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Sima (Lembaran Daerah Kota Sima Tahun 2015 Nomor 161);
37. Peraturan Daerah Kota Sima Nomor 6 Tahun 2008 tentang U rusan Pemerin tah Kota Sima (Lem baran Dae rah Kota Sima Tahun 2008 Nomor 8);
MEMUTUSKAN
:
: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUSAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SIMA NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KOTA SIMA.
Pasal 1
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Sima Nomor 21 Tahun 2011 ten tang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bima, diubah sebagai berikut:
Pasal 132
- (1) Kuasa BUD meneliti kelengkapan dokumen SPM yang diajukan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, agar pengeluaran yang diajukan tidak melampaui pagu dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pengujian yang bersifat substantif dan formal.
- (3) Pengujian substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk:
- a. meneliti kelengkapan dokumen surat perintah membayar yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
- b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBD yang tercantum dalam perintah membayar;
- c. rneriguji ketersediaan dana pada kegiatan dan rekening rincian obyek belanja dalam DPA/DPPA/DPAL atau dokumen pelaksanaan anggaran lainnya yang ditunjukkan dalam SPM;
- d. menguji Surat Setoran Pajak beserta faktur pajaknya.
- (4) Pengujian formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan un tuk:
- a. Mencocokkan tanda tangan pejabat penandatangan SPM, cap/stempel SKPD, nama PA/KPA dengan spesimen yang diterima;
- b. Memeriksa kebenaran dalam penulisan/pengisian jumlah uang dalam angka dan huruf, termasuk tidak boleh terdapat cacat dalam penulisan SPM.
- (5) Kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a untuk penerbitan SP2D sebagai berikut:
- a. SPM-UP terdiri dari:
1. Salinan 1 Surat Pengantar SPP;
2. Salinan 1 Ringkasan SPP;
3. Salinan 1 Rincian SPP;
4. Salinan 1 Daftar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP;
5. Salinan 1 Surat Pernyataan tidak dipergunakan untuk keperluan selain Uang Persediaan.
SPM-GU /GU Nihil terdiri dari:
1. Lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
2. Salinan 1 Surat Pengantar SPP;
3. Salinan 1 Ringkasan SPP;
4. Salinan 1 Rincian SPP;
5. Salinan 1 Daftar Peneli tian Kelengkapan Dokumen SPP;
6. Salinan 1 Surat Pernyataan tidak dipergunakan untuk keperluan selain Uang Persediaan;
- c. SPM-TU terdiri dari:
1. Salinan 1 Surat Pengantar SPP;
2. Salinan 1 Ringkasan SPP;
3. Salinan 1 Rincian SPP;
4. Salinan 1 Daftar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP;
/
5. Salinan 1 Surat Pernyataan tidak dipergunakan urituk keperluan selain Uang Persediaan;
6. Surat keterangan
PENJELASAN
Pembukaan
keperluan pengisian Tambahan Uang Persediaan.
## d. SPM-TU Nihil terdiri dari:
1. Lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPT JM) Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran;
2. Salinan 1 Surat Pengantar SPP;
3. Salin an 1 Ringkasan SPP;
4. Salinan 1 Rincian SPP;
5. Salinan 1 Daftar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP;
- e. SPM-LS Gaji dan Tunjangan terdiri dari:
1. Lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPT JM) Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran;
2. Salinan 1 Surat Pengantar SPP;
3. Salinan 1 Ringkasan SPP;
4. Salinan 1 Rincian SPP;
5. Salinan 1 Daftar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP;
6. Surat Setoran Pajak (SSP);
7. Data elektronik rekapitulasi daftar gaji dan/ atau dokumen pendukung lainnya.
- f. SPM-LS Barang dan Jasa terdiri dari:
1. Lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
2. Salinan 1 Surat Pengantar SPP;
3. Salinan 1 Ringkasan SPP;
4. Salin an 1 Rincian SPP;
5. Salinan 1 Daftar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP;
6. Ringkasan Kontrak;
7. Surat Setoran Pajak (SSP);
8. Data elektronik berupa:
23. (i) Serita acara penyelesaian pekerjaan,
24. (ii) Serita acara serah terima barang/ jasa,
25. (iii) Berita acara pembayaran,
26. (iv) Serita acara pemeriksaan, dan
27. (v) dokumen pendukung lainnya.
- g. SPM-LS Belanja Sunga, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, dan Belanja Tidak Terduga terdiri dari:
1. Lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
2. Salinan 1 Surat Pengantar SPP;
3. Salinan 1 Ringkasan SPP;
4. Salin an 1 Rincian Rencana Penggunaan Dana SPP;
5. Salinan Daftar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP;
6. Data elektronik dokumen pendukung lainnya.
- (6) Pengajuan SPM-LS gaji induk bulan berkenaan diajukan selambat-lambatnya tanggal 15 bulan sebelumnya.
- (7) Pengajuan pembayaran Lem bur /Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif lainnya/ Honorarium Pegawai Non PNS dilampiri Salinan 1 Daftar Lem bur /Tunjangan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif lainnya/ Honorarium Pegawai Non PNS. 1
- (8)
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf g digunakan sesuai peruntukkannya.
- (9) Dalam hal dokumen SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinyatakan lengkap, Kuasa BUD menerbitkan SP2D.
- (10) Dalam ha! dokumen SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinyatakan tidak lengkap dan/ a tau pengeluaran tersebut melampaui pagu anggaran, Kuasa BUD menolak menerbitkan SP2D.
- (11) Dalam hal Kuasa BUD berhalangan, yang bersangkutan dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani SP2D.
41. ( 12) SP2D yang diterbitkan dibuat rangkap 5 (lima), dengan pendistribusian sebagai berikut:
- a. Lembar 1 untuk bank yang ditunjuk sebagai pemegang Rekening Kas Umum Daerah, 1
- b. Lembar 2 untuk Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran,
- c. Lembar 3 untuk Kuasa BUD,
- d. Lembar 4 untuk Bendahara Pengeluaran, dengan dilampiri SSP yang sudah divalidasi oleh bank yang ditunjuk sebagai pemegang Rekening Kas Umum Daerah (untuk pencairan SPM-LS), dan
- e. Lembar 5 untuk Fungsi Akuntansi.
- (13) Format SP2D tercantum dalam Lampiran VII.m. Peraturan Walikota ini.
- (14) Format Daftar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan Ringkasan Kontrak tercantum dalam Lampiran VII.i. Peraturan Walikota Bima ini.
2. Ketentuan Pasal 136 ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (8), ayat (9), ayat (12) diubah, dan diantara ayat (8) dan ayat(9) disisipkan l(satu) ayat baru, yakni ayat (Sa), sehingga berbunyi sebagai berikut:


## Pasal 136

- (1) Bendahara pengeluaran secara administratif wajib mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran sesuai DPA-SKPD kepada Kepala SKPD melalui PPKSKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (2) Dokumen yang digunakan dalam menatausahakan pertanggungjawaban pengeluaran mencakup:
- a. register penerimaan laporan pertanggungjawaban pengeluaran (SPJ),
- b. register pengesahan laporan pertanggungjawaban pengeluaran (SPJ),
- c. surat penolakan laporan pertanggungjawaban pengeluaran (SPJ), C
- d. register penolakan laporan pertanggungjawaban pengeluaran (SPJ), dan e. register penutupan kas.
- (3) Dalam mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran, dokumen laporan pertanggungjawaban yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
- a. Buku Kas Umum,
- b. Ringkasan pengeluaran per rincian obyek yang disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap atas rincian obyek yang tercantum dalam ringkasan pengeluaran per rincian obyek dimaksud, b\_
- c. bukti atas penyetoran PPN / PPh ke kas Negara/ Daerah, d. register penutupan kas.
- (4) Buku kas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a ditutup setiap bulan dengan sepengetahuan dan persetujuan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- (5) Dalam ha! laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah sesuai, Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran menerbitkan surat pengesahan laporan pertanggungjawaban.
- (6) Untuk tertib laporan pertanggungjawaban pada akhir tahun anggaran, pertanggungjawaban pengeluaran dana bulan Desember disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember tahun berkenaan.
- (7) Dokumen pendukung SPP-LS dapat dipersamakan dengan bukti pertanggungjawaban atas pengeluaran pembayaran beban langsung kepada Pihak Ketiga.
- (8) Bendahara pengeluaran pada SKPD wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional atas penggunaan anggaran se suai DPA-SKPD dengan menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Pengeluaran kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
16. (8a) Dalam mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran, dokumen laporan pertanggungjawaban yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) mencakup: a. Buku Kas Umum,
- b. Ringkasan pengeluaran per rincian obyek yang disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap atas rincian obyek yang tercantum dalam ringkasan pengeluaran per rincian obyek dimaksud, b
18. a
- c. bukti atas penyetoran PPN / PPh ke kas Negara/ Daerah, d. register penutupan kas.
- (9) Penyampaian pertanggungjawaban bendahara pengeluaran fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilaksanakan setelah diterbitkan surat

pengesahan pertanggungjawaban pengeluaran oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

- ( 10) Format pengesahan laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran VII.n Peraturan Walikota ini.
- (11) Format laporan pertanggungjawaban pengeluaran secara administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII.o Peraturan Walikota 1n1.
- ( 12) Format laporan pertanggungjawaban pengeluaran secara administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tercantum dalam Lampiran VII.p Peraturan Walikota iru.

## Pasal

2

Peraturan Walikota mi mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Seri ta Dae rah Kota Sima.

Ditetapkan di Kota Sima pada tanggal ~ r=d"lvva. v-i

2016


~ M. QURAIS H. ASIDIN

t: WALIKOTA BIMA,)

\_

Diundangkan di Kota Sima pada tanggal ~ feiil"u o.r·1 9-0 I

b

SEKRETARIS DAERAH KOTA SIMA,


BERITA DAERAH KOTA SIMA TAHUN 2016 NOMOR .~;,

LAMPIRAN VII.i PERATURAN WALIKOTA BIMA NOMOR 01'.1 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BIMA NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG SI STEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KOTA BIMA

## E. FORMAT PENELITIAN KELENGKAPAN DOKUMEN SPP

1. SPP-UP

: Untuk PA/ KPA

: Untuk Kuasa BUD

: Untuk Bendahara Pengeluaran

Lernbar asli

Salinan 1

Salinan 2

(

)

NIP.

Pejabat Penatausahaan Keuangan,

...

,

·················

'

'

KETERANGAN HASIL PENELITlAN:

D Surat Pengantar SPP-UP.

D Ringkasan SPP-UP.

D Rincian SPP-UP.

D Daftar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP-UP.

D Surat Pernyataan PA/ KPA bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain Uang Persediaan.

## DAFT AR PENELITIAN KELENGKAPAN DOKUMEN SPP-UP


## 2. SPP-GU /GU Nihil

Lembar asli

Salinan

1

Salinan 2

: Untuk PA/KPA

: Untuk Kuasa BUD

: Untuk Bendahara Pengeluaran

(

)

NIP.

Pejabat Penatausahaan Keuangan,

...

,

.

KETERANGAN HASIL PENELITIAN:

D Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) PA/KPA

D Surat Pengantar SPP-GU.

D Ringkasan SPP-G U.

D Rincian SPP-GU.

D Daftar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP-GU.

D Surat Pernyataan PA/ KPA bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain Uang Persediaan.

## DAFT AR PENELITIAN KELENGKAPAN DOKUMEN SPP-GU I GU Nihil



: UntukPA/KPA

: Untuk Kuasa BUD

: Untuk Bendahara Pengeluaran

(

)

NIP.

Pejabat Penatausahaan Keuangan,

...

,

························

Lem

bar asli

Salinan 1

Salinan 2

KETERANGAN HAS IL PENELITIAN:

Surat Pernyataan PA/KPA bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain Uang Persediaan. D

Surat Keterangan penjelasan keperluan perigisian Tambahan Uang Persediaan. D

Daftar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP-TU D

Rincian SPP-TU D

Ringkasan SPP-TU D

Surat Pengantar SPP-TU D

## DAFT AR PENELITIAN KELENGKAPAN DOKUMEN SPP-TU


: Untuk PA/ KPA

: Untuk Kuasa BUD

: Un tuk Bendahara Pengeluaran

Lembar asli

Salinan 1

1

Salinan 2

(

)

NIP.

Pejabat Penatausahaan Keuangan,

...

,

.

KETERANGAN HASIL PENELITIAN:

D Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPT JM) PA/ KPA.

D Surat Pengantar SPP-TU Nihil.

D Ringkasan SPP-TU Nihil.

D Rincian SPP-TU Nihil.

D Daftar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP-TU Nihil.

## DAFT AR PENEL ITIAN KELENGKAPAN DOKUMEN SPP-TU Nihil

,(&amp;/

f

v

## DAFT AR PENELITIAN KELENGKAPAN DOKUMEN SPP- LS GAJI DAN TUNJANGAN

: Untuk PA/KPA

: Untuk Kuasa BUD

: Untuk Bendahara Pengeluaran

(

)

NIP.

Pejabat Penatausahaan Keuangan,

...

,

························

Lembar asli

Salinan 1

Salinan 2

...

·········

.

···············

.

KETERANGAN HASIL PENELITIAN:

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPT JM) PA/ KPA. C:=J

Surat Pengantar SPP-LS. C:=J

Ringkasan SPP-LS. C:=J

Rincian SPP-LS. C:=J

Daftar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP-LS. C:=J

Pembayaran Gaji Induk. C:=J

Kekurangan Gaji. C:=J

Gaji Susulan. C:=J

Gaji Terusan. C:=J

Uang duka wafat/tewas yang dilengkapi dengan daftar gaji induk/ gaji susulan/kekurangan gaji/uang duka wafat/tewas. D

SK CPNS. C:=J

SK PNS. C:=J

SK Kenaikan Pangkat. C:=J

SK Jabatan. C:=J

Kenaikan gaji berkala. C:=J

Surat Pernyataan Pelantikan. C:=J

Surat Pernyataan masih menduduki jabatan. L=:J

Surat Pernyataan melaksanakan tugas. C:=J

Daftar keluarga (KP-4). C:=J

Surat Nikah. C:=J

Akte Kelahiran. C:=J

SKPP. C:=J

Daftar potongan sewa rumah dinas. C:=J

Surat keterangan masih sekolah/kuliah. C:=J

Surat pindah. C:=J

Surat kematian. C:=J

SSP. C:=J

Peraturan Perundang-Undangan mengenai penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD serta gaji dan tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah. D


## DAFT AR PENELITIAN KELENGKAPAN DOKUMEN SPP-LS BARANG DAN JASA

: Untuk PA/ KPA

: Untuk Kuasa BUD

: Untuk Bendahara Pengeluaran

(

)

NIP.

Pejabat Penatausahaan Keuangan,

...

,

························

Lembar asli

Salinan

1

Salinan

2

KETERANGAN HASIL PENELITIAN:

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) PA/KPA. c=J

Surat Pengantar SPP-LS. c=J

Ringkasan SPP-LS. c=J

Rincian SPP- LS. c=J

Daftar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP-LS. c=J

Ringkasan Kontrak. c=J

SSP disertai faktur pajak (PPN dan PPh) yang telah ditandatangani wajib pajak dan wajib pungut. D

Salinan Surat Rekomendasi dari SKPD teknis terkait. c=J

Berita acara penyelesaian pekerjaan. c=J

Berita acara serah terima barang dan jasa. c=J

Berita acara pembayaran. C:::J

Kwitansi bermaterai, nota/ faktur yang ditandatangani pihak ketiga dan PPTK serta disetujui oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran. D

Surat jaminan bank atau dipersamakan yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga keuangan non bank. D

Dokumen lain yang dipersyaratkan atau kontrak-kontrak yang dananya sebagian atau seluruhnya bersumber dari penerusan pinjaman/hibah luar negen. D

Berita acara pemeriksaan yang ditandatangi oleh pihak ketiga/rekanan serta unsur panitia pemeriksaan barang berikut lampiran daftar barang yang diperiksa. D

Surat angkutan atau konosemen apabila pengadaan barang dilaksanakan di luar wilayah kerja. D

Surat pemberitahuan potongan denda keterlambatan pekerjaan dari PPTK apabila pekerjaan mengaJami keterlambatan. D

Foto/buku/dokumentasi tingkat kemajuan/penyelesaian pekerjan. Potongan jamsostek (potongan sesuai dengan ketentuan yang berlaku/surat pemberitahuanj amsostek). D

Khusus untuk pekerjaan konsultan yang perhitungan harganya menggunakan biaya personil (billing rate), berita acara prestasi kemajuan pekerjaan dilampiri dengan bukti kehadiran dari tenaga konsultan sesuai pentahapan waktu pekerjaan dan bukti pengeluaran lainnya berdasarkan rincian dalam surat penawaran. D



## G. FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

## KOP SKPD

## SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

:

(2)

:

·············································

(3)

: Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran : (4)

1. Nama

2. NIP

3. Jabatan

4. SKPD

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nomor:

(1)

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bertanggung jawab penuh terhadap perhitungan dan penetapan besaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang telah dibayar lunas oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu kepada yang berhak menerima dengan rincian sebagaimana terlampir dalam perigajuan Surat Perintah Membayar (SPM) berikut:

SPM Nomor:

5 Tan

| No | ~ode Rekenin | Uraian | | | |
|--------|----------------|----------|-------|--------|------|
| (7) | (8) | (9) | ( 10) | ( 1 1) | (12) |
| Jumlah | Jumlah | Jumlah | | 13 | 13 |

Bukti-bukti sesuai ketentuan yang berlaku tersebut di atas, disimpan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (14) untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya

.

N ama Lengkap NIP.

(16)

... , (15) Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran,

.


## PETUNJUK PENGISIAN

## SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)

| Nomor | Uraian |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ( 1) | Diisi dengan nomor penerbitan SPTJM |
| (2) | Diisi dengan nama Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran |
| (3) | Diisi dengan Nomor Induk Pegawai Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran ... ~ |
| (4) . | ~··· Diisi dengan nama Satuan Kerja Perangkat Daerah bersangkutan ..,... ·-· |
| (5) | Diisi dengan Nomor SPM berkenaan |
| (6) | Diisi dengan Tanggal SPM berkenaan |
| (7) | Diisi dengan nomor urut |
| (8) | Diisi dengan kode rekening rincian obyek sesuai SPM berkenaan ! . |
| (9) | Diisi dengan uraian rincian obyek belanja sesuai SPM berkenaan |
| (10) | Diisi dengan tanggal bukti pengeluaran sesuai rmcian obyek pada SPM berkenaan |
| ( 11) | Diisi dengan nomor bukti pengeluaran sesuai rmcian obyek pada SPM berkenaan |
| (12) | Diisi dengan jumlah uang yang dibayarkan sesuai bukti pengeluaran |
| (13) | Diisi dengan akumulasi jumlah uang yang dibayarkan berdasarkan bukti-bukti pengeluaran |
| (14) | Diisi dengan nama Satuan Kerja Perangkat Daerah bersangkutan |
| ( 15) | Diisi dengan nama tempat, tanggal-bulan-tahun penerbitan SPTJM . ... |
| (16) | Diisi dengan tanda tangan pejabat yang berwenang dan dibubuhi ca SKPD di atas materai R .6.000,- |

,


## H. FORMAT RINGKASAN KONTRAK

## RINGKASAN KONTRAK

1. SKPD (1)

( 10)

( 11)

(13)

( 14)

(15)

| | Program/Kode Program | |
|-------------------------------------------------|------------------------|------|
| 2. | | (2) |
| 3. Kegiatan/Kode Kegiatan Rincian Obyek/Kode | | (3) |
| 4. | Rincian Obyek: | (4) |
| 5. Nomor dan Tanggal | SPK/ Kontrak | (5) |
| 6. Nomor dan Tanggal | SPMK | (6) |
| 7. Nama | Kontraktor/Perusahaan | (7) |
| 8. Alamat Kontraktor | | (8) |
| 9. Nilai SPK/Kontrak | | (9) |
| 10. Uraian dan Volume Pekerjaan Cara Pembayaran | | ( |
| 11. | | ( |
| 12. Jangka Waktu | Pelaksanaan | (12) |
| 13. Tanggal Penyelesaian | Pekerjaan | (13) |
| 14. J angka Waktu | Pemeliharaan | ( |
| 15. Ketentuan Sanksi | | |

...

,

(16)

..

an. Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pembuat Komitmen,

( 1 7)

Nama Lengkap

NIP.

Catatan:

Apabila terjadi addendum kontrak, data kontrak disesuaikan dengan perubahannya.



## PETUNJUK PENGISIAN

## RINGKASAN KONTRAK

| Nomor | Uraian |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ( 1) | Diisi dengan nama SKPD |
| (2) ... | Diisi dengan nama program dan kode program ········-····························-·······. ... ···-····· |
| | Diisi dengan nama kegiatan dan kode kegiatan .,. .. |
| (4) | Diisi dengan nama rincian obyek dan kode rincian obyek ---- -- ·-·-··· |
| (5) | Diisi dengan nomor dan tanggal SPK/kontrak |
| (6) | Diisi dengan nomor dan tanggal surat perintah mulai kerja (SPMK) |
| (7) . | sesuai Diisi dengan nama kontraktor dan nama perusahaan §_PI5lko.r:i. t!:?:ls .. . ... ... .. . ... |
| (8) ... | Diisi dengan alamat perusahaan rekanan yang bersangkutan ,_... .. ···-·· .. ··································-·-·-······· |
| (9) | Diisi dengan nilai SPK/kontrak yang diperjanjikan |
| ( 10) | Diisi dengan uraian dan volume pekerjaan sesuai SPK/kontrak |
| (l l) | Diisi dengan cara/tahap pembayaran kepada rekanan Jtermin/monthly certificate, dll) |
| (..1.~). | J?iis~ deriganjurnlah hari p~J:lyeles:::t~an p~ke~j§:§lI1 |
| ( 13) ... | Diisi dengan tanggal penyelesaian pekerjaan ··································-··········· ·-·· ·-· -·· |
| (14) | Diisi dengan jumlah hari masa pemeliharaan |
| (15) | Diisi dengan persentase penalti denda keterlambatan minimal dan maksimal |
| ( 16) | Diisi dengan nama tempat, tanggal-bulan-tah un penerbitan Eif1gJs?:??:I1 ls<?I1~E?:ls . . . .. .. _ .. .. . . . . |
| (17) | Diisi dengan tanda tangan pejabat yang berwenang dan dibubuhi ca SKPD |

t-

WALIKOTA BIMA,~

\_


M. QURAIS H. ABIDIN