PERATURAN DAERAH RI Nomor IO Tahun 1956 tentang Penrerintalian Daerali dan (berlaku Unknown)
Pembukaan
berdasarkan pertrrlbartuat sebagaitnana dintaksud pada hrrrLrf a perlLt nrernbentLrk Peratttran Daerah tentang Penrbentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa b
- Undang-undang Nornor l? Tahrrn 19,56 tetttang Penrberrtukan Daerah Ototronr Kabupaten Dalanr Lrngkungan Daerah Propinsi Sunratera -fengah (Lenrbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Norror 2-5 ) sebagainrana drLrbah dengan UnclangLinclang Nonror 7 Tahun I965 tentang Penrbentukau -
Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat Il Tanjurrg Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia 'fahun 1965 Nornor 50 J'anrbahan Lembaran Negara Nomor 2755 ) ,
- 2 Undang turdang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Penerintahan Daerah (Lerlbaran Negara RepLrblik lnclonesia TahLrn 1999 Nomor 60 Tambahan l,en-rbaran Negara \orrior'38341
- J L'rrdang-undang Nonror 25 Tahun lggg tentang Perinrbangan Keuangan Antara Perlerintah Pusat dan Daerah ( Lentbaran Negara Republik Indonesia T;rhun 1999 Nonror 72 Tambahan Lenrbaran Negara Nonror 3 8218 ).
- Keputusan Presiclen Nontor 44 Tahun t999 tentang Teknik Penyusunan Perarturan Perundang-undangarr dan BentLik Rancangan Undang-undang, R.ancangan Peraturan Penrerintah. dan Raucangan Keputusan Presiden (Lerrbaran Negara Republik hrdonesia Tahun lo09 \onror 70):
- Keputusan Menteri Dalarn Negen Nonror 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan N{enteri Dalant Negeri, Keputusan N,lenteri Dalarn Negeri ntengenai Pelaksanaan Undang-unclang Nomor -5 Tahun lgTg tentang Pernerintahan Desa. 5
- Keputusan Menteri Dalanr Negeri Nonror 613 Tzrhun 1999 tentang PetLrnjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Penrerintahan Desa dan Kelurahn. 6
- Keputusan i\4enteri Dalam Negeri Nonror (i4 Tahun 1999 tentarrg Pedoman Utnurn Pengaturan Mengenai Desa,
Dengan persetu juarr ..
,
I!lenetapkan
Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
]\{EMUTUSKAN:
PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN,
PENGAHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DESA.
Pasal 2
- (l)Desa dibentuk atas prakarsa masyarkat ciengan nremperhatikan asal-usr-rl Desa dan persyaratan yang ditentukan sesuai dengan konchsi sosial budaya rnasvarkat setenrpat.
Penrbentukan...
- (2)PerlbentLrkar"r Desa :rebagairnarra dinraksr-rd dalanr ayat (l) terladr karena perrbentukan Desa banr diluar Desa yang telah ada atatr sebagai akibat peme';ahan Desa.
- (3)Desa Baru sebagai akibat pemecahat. dettgatt pertirrbangan Pemerintah Daerah karena perkembangan pendtrduk dan peftimbangan teknis penrerintahan serta pelayanan tlasvarakat
Pasal 3
Persvaratan terberrtukanr: Desa. vaittt .
- a Junrlah penduduk mirunral l0001iiva atau 200 KK
- c Sosial Budaya
- b Lrlas Wila-vah
- d. Potensi Desa.
- e Sarana darr Prasarana F'emerintahan.
Pasal .l
Desa yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi ntenrentrhi persvaratan dapat riihapus atau digabung
BATAS WILAY,\H DESA
Pasal 6
- bahq,a ## BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal I
Dalarn Peraturan Daeralr ini, yang dimaksr"rd dengan .
- I Daerah adalah Kabr"rpaten Batang Hari.
2. Penrerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Batang Hari
3. Kapala Daerah adalah Bupati BatangHari
4. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebr,rt Desa, adalah kesatuan nrasyarakat hukurn yang memiliki kelvenangan nntuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat ## BAB II
PEMBENTUKAN, PENCHAP USAN DAN PENGGABUNGAN DESA
- (l)Desa dibentuk atas prakarsa masyarkat ciengan nremperhatikan asal-usr-rl Desa dan persyaratan yang ditentukan sesuai dengan konchsi sosial budaya rnasvarkat setenrpat.
Penrbentukan...
- (2)PerlbentLrkar"r Desa :rebagairnarra dinraksr-rd dalanr ayat (l) terladr karena perrbentukan Desa banr diluar Desa yang telah ada atatr sebagai akibat peme';ahan Desa.
- (3)Desa Baru sebagai akibat pemecahat. dettgatt pertirrbangan Pemerintah Daerah karena perkembangan pendtrduk dan peftimbangan teknis penrerintahan serta pelayanan tlasvarakat
Persvaratan terberrtukanr: Desa. vaittt .
- a Junrlah penduduk mirunral l0001iiva atau 200 KK
- c Sosial Budaya
- b Lrlas Wila-vah
- d. Potensi Desa.
- e Sarana darr Prasarana F'emerintahan.
Pasal .l
Desa yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi ntenrentrhi persvaratan dapat riihapus atau digabung
BATAS WILAY,\H DESA
- (l)Setiap usulan penrberrtLrkan Desa baru" bark akibat pemecahan, penggabtLngar.r dan/atau penataan harus dilarnpirkan persvaratan sebagainrana dinraksud Pasal 3 Peratumn Daerah ini.
- (2) Hal-hal teknis tentang batas r.vrlayah Desa hanis tergantbar dalam peta desa asal dan peta desa b'anr dengatr skala I : 2-5 000. !'ang ntendapat pengesyahan dari Bupati Batang Hari atarr Pejabat vang cl itun.;Lrk Llntu k itu sesuai ketenttran peraturan perr-rn dartg-undangan vang beralaku.
Pengukuran, pematokan dan penetapan batas wilayah Desa harus mendapat persetujuan dari Desa-desa yang berbatasau dan dituangkan dalam Benta Acara penetapan batas desa.
- (l)Apabila terjadi sengketa batas antara desa dalanr satu kecamatan, maka penyelesaiannya secara ber.yenjang dinriluai dari kecamatarr ke kabupaten.
- (2)Apabila terladi sengketa batas antara desa yang berbahsan di wilayah kabupaten dan Propinsi maka penyelesaianya secara berjenjang dimulai antara kabupaten dan propinsi yang bersangkutan.
BAB III - BATAS WILAY,\H DESA
Pasal 7
- (3) Upaya penyelesaian batas desa sebagaimana dinraksud Pasal 7 ayat (1) dan (2) diatas dilakukan secara musyawarair mufakat antara desa/kecamatan,&amp;abupaten yang bersangkutan.
BAB III - BATAS WILAY,\H DESA
Pasal 8
- (l)Hasil penetapan batas desa sebagaimana dinraksud Pasal 6 Peraturan Daerah ntr dialokasikan dana penetapan batas pada APBD Kabupaten Batang F{ari dengan inendapat pricritas perlanra bagi desa yang padat pembangur-Ianya dan desa yang padat penduduknya,
- (2) Untuk penetapan batas desa sebagain-rana dirnaksud Pasal 8 ayat (l) diatas dituangkan dalam Keputusan Bupati Batang Hari.
MEKANISME PEMBENTUKAN. PENGHAP USAN DAN PENGGABUNCAN DESA
BAB IV
Pasal 9
- (l)Mekanisme pelaksanaan pembentukan penghapusan dan atalr penggabLrngan desa dirnulai dari :
- l Usulan Kepala Desa atas prakarsa masyarakat.
2. N'lendapat persetujuan Badan Perwakilan Desa.
3. Penetapan dengan keputusan Bupati Batang Hari setelah rnendapat prersetujuan DPRD Kabupaten Batang Hari.
- (2)Jika lral tersebrit pada ayat (l) Pasal ini tidak meuungkinatt. Pemerintah Kabupaten Batarrg Hari dapat menjadi fasilitator dalanr pembentukan, penghapusan dan atall penggabungan desa
PEMBIAYAAN
Pasal l0
Biaya yang ditimbulkarr akibat Penrbentukan Desa baru sebagai akibat dari Penrecahan, Penghapusan dan Penggabungan Desa, dibebankan pada Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah.
PE]\4BAG]AN WILAYAH DESA
Pasal I i
- (llDengan nrendasarkan pada adat istiadat dan asal-usul Desa, dalau-r wilayah Desa dimungkinkan adar-rya pembagian wilayah yang nrerupakan linqkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa
- (2) Sebutan bagian wilayah desa sebagaimana dimaksud dalam ay"t (I) disesuaikan dengan kondisi sosialbuclaya masyarakat setenrpat
- (3)Nama atau sebutan labatan bagian rn,ilayah dalam a1,s1 (2) mempakan ursur peranglat desa.
Pasal l2
BAB VI - PE]\4BAG]AN WILAYAH DESA
Pasal 12
Peuetepanan pernbagian i.vilayah desa dengan rrama atall sebutanya ranls tergambar dalant peta wilayalr desa sebagai satu kesatuan yang rak terpisahkan dalam wrlayah sllatu desa.
Pasal l3
F embahan, penambahan atau pengurangan batas wilayah desa nrelaiui keputusan desa -\_vang mendapat persetuju;an Badan Perwakilan t esa dan di s1.'ahkan dengan keputusan Bupati .
KEWENANGAN DESA
Pasal I4
( I ) Kervenangan desa mencakup :
- a. Kelvenar)gan vang sudah ada BAB VIII
KETENTIJAN PENUTUP
Pasal I 5
Hal - hal vang belum diatrrr dalanr Peraturan f)aerah ini, sepanjang nrcrngenai pelaksanaannva diatur dengan Keputusan Bupati.
Pasal i6
Per aturan Daerah ini, mulai berlaku pada tanggal diunclangkan. Agrrr setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan penyrndangan Peraturan Daerah rni dengan penempatannya dalam Lenrbaran Daerah KabLrpaten Batang Hari.
Di sahkan di Muara Bulian pada tanggal 29 Mei 2000
BUPATI BATANC HARI
dto
]\{. SAMA.N CHA]'[I}.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di lVlirara Buli:rn pada tanggal 29 Nlei 2000

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANC HARI clto ## SYAFRTJDDIN EFFENDI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANC HARI TAHUN 2OOO NOMOR IO
PENJELASAN
Pembukaan
ATI.S
## PERATURAN DAERAH KAE UPATEN BATANG HARI NOMOR IO T IHUN 2OOO TEN-TI,NG
## PE{VIBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENCGABUNGAN DESA
## I PENJELASAN UMU\l.
Peraturan Daerah ini adalah untrrk rlelaksanakan Undarrg-Lrndartg Nomor 22 Tahun 1999 tentang Penterintahan Daerah kl-rr"rslrsnya pada
PENJELASAN
Pasal 93
Bahr'va tujLran Pembentukatr, P:nghapLISan ataLt Per-rggabtrngarl Desa adalah ttntttk meningkatkan kentatrtpttall pert-verlenggaraatl Pemerintahan Desa secara berdaya :iulta dan berhasil qtlna serta pelayanan