PERATURAN DAERAH KOTA MA Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala daerah wajib mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disertai penjelasan dan dokurnen-dokumen pendukungnya kepada DPRD sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan bersama; - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pematangsiantar Tahun Anggaran 2017 telah dibahas Pemerintah Kota Pematangsiantar bersama DPRD Kota Pematangsiantar dengan berpedoman pada P.RKPD, KUA dan PPAS P.APBD Tahun (berlaku Unknown)
Pasal 311
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala daerah wajib mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disertai
PENJELASAN
Pembukaan
dan dokurnen-dokumen pendukungnya kepada DPRD sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan bersama;
!
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pematangsiantar Tahun Anggaran 2017 telah dibahas Pemerintah Kota Pematangsiantar bersama DPRD Kota Pematangsiantar dengan berpedoman pada P.RKPD, KUA dan PPAS P.APBD Tahun
## Mengingat
Anggaran 2017 dan telah mendapat Evaluasi dari Gubernur Sumatera Utara berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/522/KPfS/2017 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dan Rancangan Peraturan Walikota Pematangsiantar tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, serta Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 telah dilakukan penyempurnaan antara Pemerintah Kota Pematangsiantar dengan DPRD Kota Pematangsiantar berdasarkan Keputusan DPRD Kota Pematangsiantar Nomor 24 Tahun 2017 tentang Penetapan Evaluasi Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pematangsiantar Tahun Anggaran 2017;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.
## 1.
PENJELASAN
Pasal 18
2. Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi clan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 4. Undang-Undang Nomor 17 Ta1\_un 2003 tentai::.\_$.· Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan LeTb~ran Negara 11epublik Ind9nesia Nomor 4286); . . . · . 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan clan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N omor 4400); 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N omor 4585); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 23. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Dang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 24. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812); 8. 1 25. Peraturan Pem~rintah Nomor 69 \_Tah\_un 2010 tentang Tata Cara Pe~berian ~an Pemanfaatani Insentif · Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2010 Nornor 119, ! Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nobor 5161); r I 26. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 27. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 28. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 9. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043); 10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- Ringkasan Perubahan APBD; 1 . Lam piran I

Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi SKPD;

- Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 3. Lampiran III

- Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan; 4. Lampiran IV

- Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; 5. Lampiran V

- Daftar Jumlah Pegawai Per Gr' longan dan Per [Jabatan, LampiranVl

- Daftar Piutang Daerah

.

I

J

.

- Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah 8. Lam piran VIII

Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;

Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-Lain;

- Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini; 11. Lampiran XI

- 6.

7. LampiranVll

9. Lampiran IX

10. Lampiran X

2. Lampiran II

12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

## Pasal 6

- (1) Dalam keadaan darurat Pemerintah Kota Pematangsiantar dapat melakukan belanja/pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dalam APBD.
- (2) Keadaan Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
- b. tidak diharapkan terjadinya secara berulang;
- c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat
- (3) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Kota Pematangsiantar dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya. . .
- (4) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana ~iiljaksud pada ryat (3) dapft menggunakan Belanja Tidak Terduga. · / ·
- (5) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara:
- a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/ atau
- b. memanfaatkan uang kas yang tersedia

- (6) Pengeluaran dalam keadaan darurat termasukjuga belanja untuk keperluan mendesak.
- (7) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mencakup:
- a. program dan kegiatan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
- b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

## Pasal 7

- a. Pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terlebih dahulu ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.
- b. Khusus untuk dana siap pakai on call (tanggap darurat) tata kelola penggunaannya mengacu pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Peranggulanga,n Bencana dan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 Tahun 2010 tentanf Pe~oman Penarggulangan Daua Siap Pakai. . . . . ! I I . I

I

## Pasal 8

Walikota Pematangsiantar menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai Landasan Operasional Pelaksanaan.

## Pasal 9


LEMBARAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR TAHON 2017 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR, PROVINS! SUMATERA UTARA NOMOR: (5/ 163/2017)

## PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR

NOMOR

?

TAHUN 2017

## TENT ANG

## PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

## I. UMUM

Sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asurnsi Kebijakan Umurn Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang rnenyebabkan .pergeseran antara unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja dan keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017.

Berdasarkan pertirnbangan sebagaimana dirnaksud, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 201 7.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup IJ elas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasalo

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

## TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR NOMOR 5