UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 10 Tahun 1965 tentang PEMBENTUKAN KOTAPRAJA SABANG DENGAN MENGUBAH UNDANG-UNDANG NO.7 DRT TAHUN 1956, TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM KABUPATEN DI PROPINSI SUMATERA UTARA (berlaku Unknown)
Pembukaan
Menimbang : a. bahwa pembentukan Daerah Tingkat II Aceh Besar berdasarkan Undang-undang No. 7 Drt tahun 1956 (Lembaran-Negara tahun 1956 No. 58) perlu ditinjau kembali:
- b. bahwa dengan ditetapkannya Sabang sebagai pelabuhan bebas berdasarkan Penetapan Presiden No. 10 tahun 1963 (LembaranNegara tahun 1963 No. 100) untuk lebih mengintensifkan dan melancarkan usaha-usaha Pemerintah di segala bidang, sesuai dengan fungsi Sabang sebagai pelabuhan bebas, sebagian wilayah dari Daerah Tingkat II Aceh Besar perlu dipisahkan untuk dijadikan Daerah Tingkat II yang baru, yaitu Kotapraja Sabang yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri;
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat 1, 18 dan 20 ayat I Undang-undang Dasar;
2. Undang-undang No. 1 tahun 1957 (Lembaran-Negara tahun 1957 No. 6) seperti itu telah diubah dan ditambah;
3. Penetapan Presiden No. 6 tahun 1959 (disempurnakan) 9lembaranNegara tahun 1959 No. 129);
4. Penetapan Presiden No. 5 tahun 1960 (disempurnakan) (LembaranNegara tahun 1960 No. 6);
5. Undang-undang No. 7 Drt tahun 1956 (Lembaran-Negara tahun 1956 No. 58).
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong;
Memutuskan :
Menetapkan : Undang-undang tentang pembentukan Kotapraja Sabang dengan mengubah Undang-undang No. 7 Drt tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara.
Pasal 1
- (1) Membentuk Kotapraja Sabang yang meliputi wilayah yang terdiri atas:
- a. pulau Weh,
- b. pulau Klah,
- c. pulau Rubiah, d pulau Seulake dan
- e. pulau Rondo (Tempurung), yang dipisahkan dari Daerah Tingkat II Aceh Besar, dimaksud dalam Undang-undang No. 7 Drt tahun 1956.
- (2) Daerah Tingkat II Aceh Besar dimaksud dalam Undang-undang No. 7 Drt tahun 1956, diubah menjadi Daerah Tingkat II Aceh Besar baru, setelah wilayahnya dipisahkan sebagai dimaksud pada ayat (1).
Pasal 2
- (1) Pemerintah Kotapraja Sabang berkedudukan di Sabang.
- (2) Pemerintah Daerah Tingkat II Aceh Besar berkedudukan di Banda Aceh.
Pasal 3
Dengan
Pasal 4
Bagi masing-masing Kotapraja dan Daerah Tingkat II dimaksud pada pasal 1 berlaku ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang No. 7 Drt tahun 1956, sepanjang ketentuan-ketentuan itu tidak bertentangan dengan Undang-undang ini.
BAB II.
KETENTUAN PERALIHAN.
Pasal 5
Ketentuan-ketentuan
Pasal 6
Kepala Daerah Tingkat II Aceh Besar lama, pada saat Undang-undang ini berlaku, tetap sebagai Kepala Daerah Tingkat II Aceh Besar.
Pasal 7
- (1) Pada saat Undang-undang ini berlaku, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Daerah Tingkat II Aceh Besar lama, tetap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Aceh Besar, dengan ketentuan bahwa:
- a. anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Daerah Tingkat II Aceh Besar lama, yang pada saat Undangundang ini berlaku, bertempat tinggal pokok di dalam wilayah Kotapraja Sabang, berhenti sebagai anggota;
- b. anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Daerah Tingkat II Aceh Besar yang tidak memenuhi syarat tersebut dalam Penetapan Presiden No. 5 tahun 1960 (disempurnakan), atas usul Kepala Daerah Tingkat II Aceh Besar diperhentikan oleh Kepala Daerah Istimewa Aceh.
- (2) Lowongan keanggotaan yang terjadi
Pasal 8
Pada saat Undang-undang ini berlaku, bagi Kotapraja Sabang oleh Menteri Dalam Negeri ditunjuk Penguasa yang dimaksud pada pasal 75 ayat (3) Undang-undang No. I tahun 1957.
Pasal 9
- (1) Pada saat Undang-undang ini berlaku anggota Badan Pemerintah Harian Daerah Tingkat II Aceh Besar lama tetap sebagai anggota Badan Pemerintah Harian Daerah Tingkat II Aceh Besar, dengan ketentuan bahwa:
- a. anggota Badan Pemerintah Harian Daerah Tingkat II Aceh Besar lama yang diangkat pada kedudukan itu semata-mata karena
Pasal 10
- (1) Dengan
Pasal 11
- (1) Untuk menyiapkan perlengkapan pertama organisasi Kotapraja Sabang yang baru dibentuk, dalam jangka waktu tiga tahun akan diusahakan pembiayaannya.
- (2) Pengusahaan pembiayaan seperti dimaksud pada ayat (1) juga diadakan untuk menyiapkan perlengkapan pertama jawatan-jawatan atau dinas-dinas Pemerintah Pusat, yang harus dibentuk di Kotapraja Sabang yang baru.
BAB III. KETENTUAN PENUTUP.
Pasal 12
Kesulitan yang timbul pada pelaksanaan Undang-undang ini diselesaikan oleh Menteri Dalam Negeri.
Pasal 75
- (1) Pada saat Undang-undang ini berlaku anggota Badan Pemerintah Harian Daerah Tingkat II Aceh Besar lama tetap sebagai anggota Badan Pemerintah Harian Daerah Tingkat II Aceh Besar, dengan ketentuan bahwa:
- a. anggota Badan Pemerintah Harian Daerah Tingkat II Aceh Besar lama yang diangkat pada kedudukan itu semata-mata karena
- (1) Dengan
- (1) Untuk menyiapkan perlengkapan pertama organisasi Kotapraja Sabang yang baru dibentuk, dalam jangka waktu tiga tahun akan diusahakan pembiayaannya.
- (2) Pengusahaan pembiayaan seperti dimaksud pada ayat (1) juga diadakan untuk menyiapkan perlengkapan pertama jawatan-jawatan atau dinas-dinas Pemerintah Pusat, yang harus dibentuk di Kotapraja Sabang yang baru.
BAB III. KETENTUAN PENUTUP.
Kesulitan yang timbul pada pelaksanaan Undang-undang ini diselesaikan oleh Menteri Dalam Negeri.
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahui memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam LembaranNegara Republik Indonesia.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Disahkan di Jakarta pada tanggal 14 Juni 1965. Presiden Repbulik Indonesia, ttd SUKARNO.

Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 14 Juni 1965. Sekretaris Negara. ttd MOHD. ICHSAN. LEMBARAN NEGARA TAHUN 1965 NOMOR 56

Penandatangan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PENJELASAN
Pembukaan
ATAS
## UNDANG-UNDANG NO. 1O TAHUN 1965 TENTANG
PEMBENTUKAN KOTAPRAJA SABANG
## DENGAN MENGUBAH UNDANG-UNDANG NO. 7 DRT. TAHUN 1956 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM KABUPATEN DI PROPINSI SUMATERA UTARA.
## UMUM
1. Undang-undang ini mengubah Daerah Tingkat II Aceh Besar dengan memisahkan sebagian wilayahnya yang meliputi wilayah "bekas kewedanaan" Sabang yang terdiri atas pulau-pulau Weh, Klah, Rubiah, Seulake dan Rondo (Tempurung). Wilayah yang dipisahkan itu dibentuk menjadi Kotapraja Sabang sebagai badan hukum yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dengan keuangan sendiri.
2. Untuk Daerah Tingkat II Aceh Besar, yang sebagian wilayahnya tidak dipisahkan terus dipergunakan nama Daerah Tingkat II Aceh Besar. Untuk membedakan Daerah Tingkat II Aceh Besar dimaksud dalam Undang-undang No. 7 Drt tahun 1956 (Lembaran-Negara tahun 1956 No. 58) dengan Daerah Tingkat II Aceh Besar berdasarkan Undang-undang ini, dimana perlu didalam Undang-undang ini dipergunakan sebutan Daerah Tingkat II Aceh Besar baru.
3. Pada penetapan wilayah Kotapraja Sabang diikuti batas-batas dari wilayah "bekas kewedanaan" Sabang yang terdiri dari pulauh Weh dan pulau-pulau lain sekitarnya yaitu pulau-pulau Klah, Rubiah, Seuleke dan Rondo (Tempurung).
4. Jalan pikiran yang diuraikan dalam penentuan batas diatas menjadi dasar pulau dalam menetapkan kedudukan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong, Kepala Daerah dan Badan Pemerintah Harian i.c. Daerah Tingkat II Aceh Besar, setelah diadakan pemisahan.
Dalam pada itu dengan sendirinya untuk mengadakan penyegaran, maka pejabatpejabat Pemerintah Daerah yang tidak sesuai atau tidak dapat lagi mengikuti jalannya Revolusi seperti bekas anggota partai/organisasi terlarang, bekas pemberontak kontra revolusi, yang tidak dapat membuktikan kesetiaannya terhadap Panca Sila sebagai falsafah Negara, tidak turut serta aktif melaksanakan Manipol Usdek, diperhentikan untuk diganti dengan tenaga-tenaga baru yang progresif revolusioner serta mewakili golongan/aliran yang hidup dalam daerah.
5. Untuk Kotapraja Sabang dengan sendirinya perlu dibentuk alat perlengkapan Daerah yang baru. Sebelum penggangkatan Kepala Daerah menurut prosedur yang biasa, Menteri Dalam Negeri menunjuk seorang Penguasa, seperti dimaksud pada
PENJELASAN
Pasal 1
dan 2 Lihat penjelasan umum
PENJELASAN
Pasal 3
Jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Daerah Tingkat II/Kotapraja dimaksud pada pasal I ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan hasil-hasil sensus penduduk yang baru lalu.
PENJELASAN
Pasal 4
, 5 dan 6 Lihat penjelasan umum
PENJELASAN
Pasal 7
Persyaratan keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong termaktub pada pasal 3 dan 4 Penetapan Presiden No. 5 tahun 1960 (disempurnakan). Makna pasal 7 ini bersifat mengadakan penyegaran untuk menepati ketentuan tersebut. Dengan sendirinya anggota yang menurut pendapatan Kepala Daerah yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan, seperti dimaksud pada angka 4 penjelasan umum, harus diperhentikan. Dalam hal ini Kepala Daerah sejauh mungkin mendengar pendapat Front Nasional serta fihak yang bersangkutan.
PENJELASAN
Pasal 8
, yang menjalankan kekuasaan, tugas dan kewajiban Pemerintah Daerah, hingga Pemerintah Daerah tersusun berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. 6. Penyusunan Undang-undang ini dilakukan dengan berpegang pada Undangundang No. 7 Drt. tahun 1956, seraya mengubah itu seperlunya agar perwujudan Kotapraja Sabang dimaksud pada dasarnya tidak berbeda dalam bentuk dan isinya. Penyeragaman isi rumah tangga Daerah dengan Daerah-daerah lain memerlukan ketentuan tersendiri. 7. Hal yang memerlukan perhatian pula ialah pengusahaan pembiayaan untuk perlengkapan pertama organisasi Kotapraja Sabang yang baru dibentuk. Diharapkan bahwa dalam tempo tiga tahun pertama Pemerintah Pusat dapat membantu mendorong Pemerintah Daerah menyediakan biaya-biayanya. 8. Keperluan perlengkapan pertama itu tidak saja meliputi organisasi Daerah Tingkat II/Kotapraja yang bersangkutan, melainkan juga tiap organisasi dinas/jawatan vertikal, yang sebagai akibat pembentukan ini, dipecah menjadi dua organisasi yang harus dibangun secara memadai. ## PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 8
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 9
Pada dasarnya ketentuan mengenai penyegaran yang. berlaku bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong, berlaku pula bagi Badan Pemerintah Harian. Selain persyaratan keanggotaan Badan Pemerintah Harian berdasarkan pasal 10 Penetapan Presiden No. 6 tahun 1959 (disempurnakan) juncto pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No. 8 tahun 1960, dalam Undang-undang ini diperlukan pula persyaratan sebagaimana berlaku bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong.
PENJELASAN
Pasal 10
sampai dengan 13 Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 2758