PERATURAN DAERAH RI Nomor 4 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah -= a: IT Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung aran Negara RI Tahun 19t'i5 Nomor 50), dengan mengubah - g-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah '":-' Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara RI '965 Norn or 25); - g-undang Norn or 8 tahun 1974 ten tang Pok ok-pokok Kepegawaian - ran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55) sebagaimana telah diubah : ________________;ndang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI 99 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890); .- =-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah -ran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran omor 3839); =-indang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan =-~:i antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara RI 99 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3848); 5. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kahupaten Muaro Jambi Jan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lernbaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan l.ernbaran Negara Rf Nomor 3903): 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan I'ropinsi sebagai Daerah Otonom (Lernbaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3q52): 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi lnstansi Vertikal di Daerah (Lernbaran Negara RI Tahun 1988 Nornor 10, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 33T3); 7 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedornan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara RT Nomor 4262); 8 5. Peraturan Pernerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15); 6. v Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, dan Bentuk Rancangan Undarig-uudang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ( Lembaran Negara RI Tahun 199q Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RT Nomor 3890); 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota; 8. ~ Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2003 tentang Tata cara konsultasi pengangkatan dan pemberhentian (berlaku Unknown)
Pasal 2
Dmas Kesehatan rnerupakan unsur pelaksana Pernerintah Kabupaten, ~1pirnpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab ~epada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Pasal 3
nas Kesehatan rnernpunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi \_ idang kesehatan dan tugas lain yang diberikan oleh 3upati
Pasal 4
~-lam menyelenggarakan Tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3. Dinas esehatan mempunyai fungsi ·
- Penyusunan kebijakan tekrus d.bidang kesehatan.
- Pernberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum dibidang · esehatan.
- Pelaksanaan dan pembinaan teknis dibidang kesehatan.
- Pernbinaan Unit Pelaksanaa Teknis Dinas.
- ?elaksanaan urusan Tata Usaha Dinas.
Paragraf 2
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 5
- Dinas Kesehatan, terdiri dari ·
- a. Kepala
- b. Bagian Tata Usaha, membawahi
- -Subbag Kepegawaian dan Organisasi;
- -Subbag Umurn dan Keuangan.
- c. Bidang Bina Program dan Puskesmas mernbawahi
- -Seksi Pt skesmas:
- -Seksi Perencanaan.
- d. Bidang 1 (esehatan Keluarga, membawahi
- -Seksi KIA
- -.Seksi Gizi dan Kes lnstitusi
·
- e. Biclang P2M PLP, mernbawahi
2. -Seksi P2M;
3. -Seksi PLP.
4. f Bidang Pelayanan promosi kesehatan, membawahi
5. -Seksi Yankes dan Farrnasi;
6. -Seksi Promosi Kesehatan.
- g. Unit Pelaxsana Teknis Dinas (UPTD);
- h. Kelornpok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam larnpiran r Peraturan Daerah ini merupakan bagian yang tak terpisahkan.
Bagian Kedua
DlNAS PEND ID I KAN
Paragraf 3
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 6
Dinas Pendidikan merupakan unsur pelaksana Pemcrintah Kabupatcn dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Pasal 7
Dinas Pendidikan mempunyai tugas rnelaksanakan kewenangan desentralisasi dibidang pendidikan dan tugas lain yang diberikan oleh Bupati
Pasal 8
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal , , Dinas Pendidikan mernpunyai fungsi :
- a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang pendidikan
- h. Pen.berian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang pendidikan.
- c. Pelaksanaan dan pembinaan teknis di bidang pendidikan.
- d. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas
- e. Pelaksanaan urusan Tata Usaha Dinas.
:
·
Paragraf 4
SUSUNAN ORGANISAS!
Pasal 9
- Dinas Pendidikan, terdiri dari :
- a. Kepala
- b. Bagian Tata Usaha, membawahi :
- Subbag Umum;
- Subbag Keuangan.
- c. Bidang Pendidikan Dasar, membawahi
- Seksi Perencanaan dan Subsidi;
- Seksi TK/: D.
- d. Bidang Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olahraga membawahi
- Seksi Pendidikan Masyarakat
- Seksi Pemuda Olahraga dan Budaya
- e. Bidang Pendidikan Menengah, membawahi
- Seksi Perencanaan dan Subsidi,
- .=;eksi Kurikulum dan Kesiswaan.
- Bidang Kepegawaian, membawahi :
- Seksi Tenaga Administratif;
- Seksi Tenaga Edukatif
.
- Unit Pelaksana Teknis Dinas ( UPTD);
- Kelornpok Jabatan Fungsional. n
- \_ 3agan Organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana tercantum dalam ampiran fl Peraturan Daerah ini merupakan bagian yang tak terpisahkan.
Bagian Ketiga
DINAS KEHUTANAN
F'aragraf 5
TUGAS POKOK DAN FUNGSl
Pasal 10
-;' ehutanan mempunyai tugas mernbantu Bupati melaksanakan urusan · - tangga daerah dibidang Kehutanan yang menjadi tanggung jawabnya --:-,1 pembinaan kebijaksanaan teknis dan ketatalaksanaan pengelolaan -serta pcmbinaan ketatausahaan organisasi dibidang kehutanan dan -nelaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupau
:
Pasal 11
ehutanan mcrnpunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi \_ .ng kehutanan dan tugas lain yang diberikan Bupati
Pasal 12
menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 11, Dinas \_::man mempunyai fungsi ·
- ernbantu Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.
- enetapkan rencana pengelolaan hutan dan lahan;
- : yelenggarakan perizinan bidang kehutanan;
- : gernbangkan produksi dan usaha budidaya kehutanana;
- :.,.,yelenggarakan perlindungan hutan dan pengamanan hutan;
- ::--\_ elenggarakan rehabilitasi hutan dan lahan;
- enyelenggarakan pelestarian hutan dan kawasan lindung;
- ~ ... gembangkan organisasi kelernbagaan, sarana-prasarana dan oerdaya manusia bidang kehutanan;
- ~berday·'lkan masyarakat didalam dan sekitar hutan dalam system gelolaa). hutan;
- \_ aksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
Paragraf 6
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 13
- 'ehutanan, teridiri daari ·
- epal a
- ~ ~1an Tata Usaha, mernbawahi ·
- ubbag Umum;
- ubbag Orhukhurnas.
- dang Program, mernbawahi:
- Seksi Perencanaan dan Penataan Hutan;
- eksi Data dan Evaluasi
- Bidang Produksi dan Usaha Kehutanan, membawahi
- eksi Eksploitasi dan Pengernbangan usaha kehutanan;
- eksi Pengolahan dan peredai an has ii hutan.
- cang Bina Hutan, membawahi ·
- eksi Rehabilitasi hutan dan lahan;
- eksi Aneka guna hutan.
J ~ ?enyuluhan dan Perlindungan hutan, membawahi
- c .si Penyuluhan;
- eksi Perlindungan hutan
.
•
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD):
- h. Kelompok Jabatan Fungsional
- 2) Bagan Organisasi Dinas Kehutanan sebagaimana tercantum dalam
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya. Memerintahkan Pengundangan peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Oaerah kabupaten Meraru in.

Penetapan: Disahkan di Bangko Pada Tanggal 11 Mei 2004.

Penandatangan: BUPATI MERANGIN, nd H.ROTANIYUTAKA,SH
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran rrr Peraturan Daerah ini merupakan bagian yang tak terpisahkan.

## Bagian Keempat

## DlNAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN

## Paragraf 7

## KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

## Pasal 14

Dinas Pertanu;n Tanarnan Pangan merupakan unsur pelaksana Pernerintah u abi.paten ci pimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## Pasal 15

Dinas Pertanian Tanaman Pangan mempunvai tugas melak ana a kewenangan deseniralisasi di bidang pertanian dan tugas lain yang diben an oleh Bup.ui

## Pasal 16

Dalam menyelenggarakan Tugas sebagairnana din.aksud pada Pasal Dinas Pertanian Tanaman Pangan mempunyai fungsi · 15

- a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang pertanian tanaman pangan;
- b. Pemberian peri: .inan dan pelaksanaan pelayanan urn um di bidang pertanian tanaman pangan;
- c. Pelaksanaai dan pernbinaan teknis di bidang pertanian tanaman pangan,
- d. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- e. Pelaksanaan urusan Tata Usaha Dines.

## Paragraf" 8

## ~USUNAN ORGANISASI

## Pasal 17

- ( 1) Dinas Pertanian Tanarnan Pangan, terdiri dari ·
- a. Kepala
- b. Bagian Tata Usaha, mernbawahi

•

- Subbag Umum dan Kepegawaian;
- -Subbag Keuangan.
- Bidang Bina Produksi, membawahi C
- -Seksi Padi dan Palawija;
- -Seksi Holtikultura;
- Bidang Bina usaha, sarana dan perlindungan, membawahi: d
- -Seksi Bimbingan usaha dan sarana;
- -Seksi Perlindungan Tanaman.
- Bidang Ketahanan Pangan, mernbawahi

•

- -~eksi Ketersedian Pangan dan Gizi;
- -Seksi Kelembagaan dan Pernberdayaan pangan masyarakat.
- Bidang Bina Program, mernbawahi ·
- -Seksi Penyusunan Program;
- -Seksi Data, Evaluasi dan Pelaporan.
- Cabang Dinas Pertanian Tanaman pangan
- Unit Pelaksana Teknis Dinas (SPP-SPMA Merangin, Balai Benih Uta ma Margoyoso );
- Celompok Jabatan Fungsional.

= n Organisasi Dinas Pertanian sebagaimana tercantum dalam ciran TV Peraturan Daerah ini merupakan bagian yang tak \_ sahkan.

## Bagian Kelima

## PERASI PERTNDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN

## Paragraf 9

## ITDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

## Pasal 18

perasi, Perindustrian dan Perdagangan merupakan unsur pelaksana ----· . Kaoupaten dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah ·-::gung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

## Pasal I 9

perasi, Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas -.-...;.s.-,-... ·-·~·an kewenangan desentralisasi di bidang Koperasi, Perindustrian \_.\_= ngan dan tugas lain yang diberikau oleh Bupati

## Pasal 20

enyelenggarakan Tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 19. ra i. Perindustrian dan Perdagangan mempunyai fungsi ·

-~,.,.\_P:an perumusan dan kebijakan teknis, mengadakan bimbingan, aan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati dan ... '1 Perundang-undarigan yang berlaku:

•

- b. Melaksanakan kehijakan dan pengernbangan industri, perdagangan dan koperasi sesuai dengan kondisi dan potensi daerah;
- c. Pemberian izin dan pelaksanaan pelayanan umum dibidang Koperasi, Perindustrian dan Perdaga.igan:
- d. Menyusun rencana dan program dibidang Koperasi, Perindustrian. perdagangan kecil, menengah dan besar;
- e. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan teknis terhadap kebijaksanaan pembinaan dan pengembangan Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan;
5. f Melaksanakan kegiatan administrasi ketata usahaan dan kerumah tanggaan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Pcrdagangan, scsuai dcngan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
- g. Pembinaan kelornpok jabatan fungsional dan unit pelaksana teknis Dinas.

## Paragraf 10

## SUSUNAN ORGANTSASI

## Pasal 21

- (I) Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, terdiri dari
- a. Kepala
- b. Bagian Tata Usaha, membawahi

:

- -Sub Bagian Umum dan Keuangan;
- -Subbag Penyusunan Program.
- c. Bidang Perkoperasian, mernbawahi

:

- -Seksi Sadan Hukum dan Kelembagaan;
- -Seksi Bina Usaha.
- d. Bidang Perindustrian, membawahi

:

- -Seksi Pembinaan dan Pengernbangan;
- -Seksi Sarana dan Usaha.
- e. Bidang Perdagangan dan Jasa, membawahi :
- -Seksi Pembinaan dan Pengembangan;
- -Seksi Sarana dan Usaha.
- f Bidang Fasilitas, Bimbingan &amp; Simpan Pinjam, membawahi
- -Seksi Simpan Pinjam;
- -Seksi Permodalan dan Jasa.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional;
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- ) Bagan Organisasi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan sebagairnar.a tercantum dalam lampiran V Peraturan Daeran ini merupakan bagian yang tak terpisahkan.

.

## Bagian Keenum

## DlNAS PEMBERDA Y AAN MAS YARA KAT DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Paragraf 11

## TUGAS POKOK DAN FUNGSI

## Pasal 22

Dmas Pemberdayaar masyarakat dan kesejahteraan Sosial merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten dipimpin oleh seorang Kepala berada di awah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## Pasal 23

Dma s Pernberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial mernpunyai tugas elaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang Pemberdayaan a yarakat dan kesejahteraan sosial dan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

## Pasal 24

lam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal n. Dinas ernberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial men punyai f ungsi ·

- Penyusunan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan masyarakat dan .esejahteraan sosial;
- Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang pemberdayaan rnasyarakat dan kesejahteraan sosial:
- Pelaksanaai dan pembinaan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan kesejahreraan sosial;
- \_ Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- -:: Pelaksanaan urusan Tata Usaha Dinas.

## Paragraf 12

## SUSUNAN ORGANISASI

## Pasal 25

- Dinas Pernberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosia] terdiri dari
- a Kepala ;
- b. Bagian Tata Usaha, membawahi ·
- Sub Bagian Program dan Keuar.gan;
- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- I.'.. Bidang Pengembangan Desa/Kelurahan, mernbawahi
- Seksi PPKiV,, SDM dan Pendapatan;
- Seksi UDKP dan Lomdes/Kelurahan.
- d Bidang Pernb -rdayaan Ekonomi Masyarakat dan Sum her daya, mernbawahi ·
- Seksi Eantian pernbangunan dan sektor informal:
- Seksi Sarana prasarana Desa/Kelurahan dan TTG.
- e. Bidang Pendayagunaan Usaha Kesejahteraan Sosial, membawahi ·
- Seksi Pernberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial dan Suku Anak Dalam;
- -Seksi Penyuluhan sosial dan kelestarian nilai-nilai Kejuangan.
- f Bidang Rehabilitasi dan Bantuan Sosial, mernbawahi

•

- Seksi Pelayanan rehabilitasi sosial;
- Seksi Bantuan dan jaminan sosial.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Pernberdayaan masyarakat dan Kesejahteraan Sosial sebagaimana tercanturn dalam lampiran VI Peraturan Daerah ini merupakan bagian yang tak terpisahkan.

## Bagian Ketujuh

## DfNAS PENDAPATAN DAERAH

## Paragraf 13

## KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

## Pasal 26

Dmas Pendapatan Daerah merupakan unsur pelaksana Pemerintah "'abupaten dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan rtanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## Pasal 27

Dmas Pendapatan Daerah rnernpunyai tugas melaksanakan kewenangan ~ entralisasi dibidang pendapatan daerah dan tugas lain yang diberikan oleh 3~pati.

## Pasal 28

~·am menyelenggarakan tugas sebagaimana pada pasal 27 Dinas :: dapatan Daerah mempunyai fungsi ·

- Penyusunan kebijakan teknis dibidang pendapatan daerah
- Pelaksanaan pelayanan Umum di bidang Pendapaian Daeruh,
- Pelaksanaan dan pembinaan teknis di bidang Pendapatan Daerah:
- Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- Pengelolaan Urusan tata usaha Dinas.

.

## Paragraf 14

## SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 29

- ( l ) Oinas Pendapatan Daerah terdiri dari ·
- a. Kepala ;
- b Bagian Tata Usaha, membawahi
- Sub Bagian Keuangan;
- Sub Bagian Umum
- Sub Bagian Kepegawaian.
- c. Bidang Frogram, membawahi ;
- Seksi Penyusunan program;
- Seksi Evaluasi dan Pelaporan;
- Seksi Perundang-undangan &amp; Pengemhangan Pendapatan.
- d. Bidang Pendataan dan Penetapan, membawahi :
- Seksi Pendataan dan Pendaftaran;
- Seksi Penetapan,
- Seksi I'engolahan Data dan Informasi ..
- e Bidang Penagihan, membawahi

•

- Seksi Penagihan;
- Seksi Verifikasi dan pemindah bukuan.
- Seksi Pertimbangan dan Keberatan.
- f Bidang Pajak, Retribusi Daerah, membawahi
- Seksi Pajak dan Retribusi Daerah;
- Seksi Peneri naan lain-lain dan BUMD;
- Seksi Penatausahaan Bagi Hasil Pajak dan Non Pajak.
- (2) Ragan Organisasi Dinas Pendapatan sebagaimana tercantum dalam lampiran VJI Peraturan Daerah ini merupakan bagian yang tak terpisahkan.

## Bagian Kedelapan

## DTNAS TATA PERKOTAAN

## Paragraf 15

## KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

## Pasal 30

Dinas Tata Perkotaan merupakan unsur nelaksana Pemerintah Kabupaten di pimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

•

•

\_

## Pasal 31

Dmas Tata Perkotaan rnernpunya: tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang Perkotaan, Pemetaan perkotaan, Pengelolaan Pasar, Retribusi Pasar, Pengelolaan Pusat perdagangan, Kebersihan, Pe-nadarn Kebakaran, Pertamanan dan Pemakamau, Perizinan mendirikan Bangunan, Reklame, mere.icanakan infrastruktur pedesaan yang mempunyai potensi 1 .ernbangkan menjadi wilayah perkotaan, serta tugas lain yang di berikan leh Bupati.

## Pasal 32

lam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 31, Dinas ~ ta Perkotaan mempunyai fungsi :

- Penyusunan kebij akan teknis di bi dang Perkotaan dan pengembangan wilayah;
- Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang Perkotaan;
- Felaksanaan dan pembinaan teknis di bidang perkotaan, pasar, .ebersihan pertamanan, pemadam kebakaran, pemakaman, pengelolaan penghijauan Kota dan LH;
- Pernbinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- Pelaksanaan urusan Tata Usaha Dinas.

## Paragraf 16

## SUSUNAN ORGANISASI

## Pasal 33

## mas Tata Kota terdiri dari :

- Kepala Dinar 2
- Bagian "ata Usaha, membawahi : 0
- Sub Bugian Umum dan Peralatan;
- Sub Bagian Kepegawaian dan keuangan.
- Bidang Perencanaan, membawahi :
- Seksi Program dan Perencanaan Teknis;
- Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
- Bidang Pengembangan Kawasan, mernbawahi :
- Seksi Tata Ruang dan Perizinau;
- Seksi Pengendalian I ingkungan.
- Bidang Kebersihan dan Pasar, membawahi :
- -eksi Kebersihan dan Pertarnanan:
- -eksi Pasar dan Pemadam kebakaran.
- r Bidang Penataan dan Penertiban Bangunan, membawahi :
- Seksi Penata: n Bangunan;
- Seksi Penertiban dan Pengawasan bangunan.
- g Kelornpok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Tata Kota sebagaimana tcrcantum dalam lam pi ran VI I l, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ;ni

Bagian Kesernbilan.

## DINAS PEKERJAAN UMUM

## Paragraf 17

## TUGAS POKOK DAN FUNGSI.

## Pasal 34

Dinas Pekerjaa , Umum merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di pimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

## Pasal 35

Dinas Pekcrjaan Umum rnempunyai tugas melaksanakan kewe nangan desentralisasi di bidang Pekerjaan Urnurn dan Tugas lain yang diberikan oleh Bupati

## Pasal 36

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 Dinas Pekerjaan Umurn rnempunyai fungsi sebagai berikut :

- Penyusunan kebijakan teknis di bidang Pekerjaan Umum;
- Pernberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang pekerjaan umum,
- Pelaksanaan dan pernbinaan teknis di bidang pekerjaan um um;
- Pernbinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- Pelaksanaan urusan Tata Usaha Dinas.

## Paragraf ! 8

## SUSUNAN ORGAN!S.AS!

Pasal 3 7

## ( 1) Dinas Pekerjaan Um urn, mernbawahi

## a. Kepala

- b. Bagian Tata Usaha, membawahi ·
- Sub Bagian Umurn
- Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Pengei rbangan Surnber daya air, mernbawahi
- Seksi lrigasi dan Rawa;
- Seksi Sungai dan danau.
- d. Bidang Penanganan jalan dan jembatan, mernbawahi
- Seksi Penanganan Jalan;
- Seksi Penanganan Jembatan.
- e. Bidang Perumahan dan permukiman, rnembawahi

•

- Seksi Perumahan dan tata ruang dan bangunan:
- Seksi Prasarana permukiman perkotaan/pedesaan.
- f Bidang Program dan pengendalian, mernbawahi
- Seksi Program dan perencanaan:
- Seksi Pengawasan dan pengendalian
- g. Kelornpok Jabatan Fungsional
- '2) Bagan Organisasi Dinas Pekerjaan Urnurn sebagairnan tercanturn dalam larnpiran IX rnerupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesepuluh

## DINAS PETERNAKAN DAN PER!KANAN

Paragraf 19

## KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 38

Dmas Peternakan dan Perikanan rnerupakan unsur pelaksuna Pcrncrintah --abupaten, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah Jan oertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

•

:

## Pasal 39

1. iern punyai tu gas melaksanakan Peternakan dan Perikanan dan tugas Dinas Peternakan dan Perikanan kewenangan desentralisasi di bidang lain yang diberikan oleh Bupati

## Pasal 40

Dalam menyelcnggarakan tugas sehagaimana dimaksud pasal 39, Dinas Peternakan dan Perikanan mernpunyai Iungsi ·

- a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang peternakan dan perikanan.
- b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang peternakan dan perikanan.
- c. Pelaksanaan dan pembinaan teknis di bidang peternakan dan perikanan.
- d. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- e. Pelaksanaan Urusan Tata Usaha Dinas.

## Paragraf 20

## SUSUNAN ORGANISASI

## Pasal 41

- ( 1) Dinas Peternakan dan Perikanan, terdiri dari ·
- a. Kepala
- b. Bagian Tata Usaha, membawahi ·
- -Sub Bagian Keuangan;
- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Program, membawahi

•

- Seksi Perenc anaan dan data;
- Seksi Evaluasi dan pelaporan
- d Bidang Peternakan, membawahi

•

- -Seksi produksi dan Teknologi;
- -Seksi Agribisnis dan sumberdaya.
- e. Bidrng Kesehatan hewan dan Perlindungan Perikanan, membawahi
- Seksi Keswan dan Kesrnavet;
- Seksi Perlindungan sumberdaya perikanan.
- d. Bidang Perikanan, membawahi ·
- Seksi produksi;
- Seksi Bina usaha, sarana dan prasarana.
- f Unit Pelaksana Teknis Dinas
- g. Kelompok jabatan fungsional
- (2) Bagan Organisas: Dinas Peternak an dan Perikanan sebagaiman tercantum dalam lampiran X merupakan bagian yang taka terpisahkun dari Peraturan f' .ierah ini.

•

## Bagian Kesebelas

## DfNAS PERKEGUNAN

## Paragraf 21

## KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGS[

## Pasal 42

Dinas Perkebunan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## Pasal 43

Dinas Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan kewe.iangan desentralisasi di bidang Perkebunan dan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

## Pasal 44

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 43. Dinas Perkebunan mempunyai fungsi : .

- a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang perkebunan
- b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum &lt;li bidang perkebunan
- c. Pelaksanaan dan ~ .nnbinaan teknis di bidang perkebunan
4. d Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas
- e. Pelaksanaan Urusan Tata Usaha Dinas.

## Paragraf 22

## SUSUNAN ORGANISASI

## Pasal 45

## ( 1) Dinas Perkebunan, terdiri dari :

- a. Kepala
- b. Bagian Tata Usaha, mernbawahi :
- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Program, membawahi

:

- Seksi Penyusunan program;
- -Seksi Data, Evaluasi dan pengendalian.
- d. Bidang i roduksi, membawahi

·

- -Seksi Bina budidaya;
- -Seksi Perbenihan Bibit
- e Bidang Bina Usuhu, mcmbawah.

.

- -Seksi Bimhingan Usaha dan Kelernbagaan,
- -Seksi Pengolahan dan Pernasaran
- f Bidang Pengembangan dan Perlindungan tanarnan, membawahi
- -Seksi Perlindungan tanarnan:
- -Seksi Rehabilitasi dan Konservasi
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas
- h. Kelompok jabatan fungsional
- (2) Bagan Organisasi Dinas Perkebunan sebagaiman tercantum dalarn lampiran XI merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Bagian Kedua belas

## DTNAS PERHUBUNGAN

## Paragraf 23

## KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI

## Pasal 46

Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana Pcmerintah Kabupaten. dipimpin oleh scorang Kepala yang berada dibawuh Jan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

## Pasal 47

Dinas Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi d bidang Perhubungan dan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

## Pasal 48

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 47, Dinas Perhubungan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang perhubungan;
- b. Pemberian perizi 1an dan pelaksanaan pelayanan um urn di bi dang perhubungan;
- c. Pelaksanaan dar pembinaan teknis di bidang perhubungan;
- d. K oordinasi, Pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas dibidang pos dan telekomunikasi;
- e. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
6. f Pelaksanan Urusan Tata Usaha Dinas.

## Paragraf 24

## SUSUNAN ORGANISASI

## Pasal 49

- (I) Dinas Perhubungan, terdiri dari ·
- a. Kepala
- b. Bagian Tata Usaha, membawahi ·
- -Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
- -Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
- c. Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan, mernbawahi
- -Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
- -Seksi Angkutan.
- d. Bidang Teknik Sarana dan Prasarana, membawahi ·
- -Seksi Teknologi Kendaraan dan sarana;
- -Seksi Perbengkelan, terminal dan perparkiran.
- e. Bidang Pengendalian dan Operasi, membawahi ·
- -Seksi Bimbingan dan Keselamatan;
- -Seksi Operasi, Pengumpulan dan Pengolahan Data.
- f. Bidang Pos dan Telekomunikasi, membawahi
- -Seksi Te.ekornunikasi;
- -Seksi Pos dan Giro.
- g. Kelompok jabatan fungsional.
- h. Kelompok UPTD
- (2) Bagan Organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana tercantum dalam lampiran XII merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Bagian Ketiga Belas

## DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

## Paragraf 25

## KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNG~I

Pasal 50

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. ·

•

## Pasal 51

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakun kewenangan desentralisasi di bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan tugas Jain yang diberikan oleh Bupati.

## Pasal 52

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 51, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- c. Pelaksanaan dan oembinaan teknis di bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- d. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- e. Pelaksanaan Urusan Tata Usaha Dinas.

## Paragraf 26

## SUSUNAN ORGANfSASI

## Pasal 53

- (I) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terdiri dari
- a. Kepala
- b. Bagian Tata Usaha, membawahi :
- Sub Bagian Umum dan Keuangan;
- Sub Bagian Kepegawaian dan Orhukrnas.
- c. Bidang Perencanaan dan penyusunan program, membawahi :
- Seksi Penyusunan rencana program Tenaga Kerja Daerah dan Transmigrasi
- Seksi Pengumpulan/Pengolahan Data, monitoring dan pelaporan
- d. Bidang Produktifitas dan penyaluran tenaga kerja, membawahi :
- Seksi penempatan dan perluasan tenaga kerja dan administrasi penzinan.
- -Seksi Pelatihan &amp; produktivitas, standarisasi &amp; sertifikasi.
- e. Bidang Transmigrasi, membawahi :
- Seksi Pemberdayaan kawasan dan perpindahan penduduk.
- Seksi Pembinaan dan pengembangan Transmigrasi
- f Bidang Hubungan industrial syarat kerja dan pengawasan tenaga kerja, mernbax ·ahi :
- -Seksi Hubungan industrial, syarat dan norma kerja
- -Seksi Penpawasan ketenaga kerjaan
- g. Unit Felaksana Teknis Dinas.
- h. Kelompok jabatan fungsional

:

- (2) Bagan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana tercantum dalam Iampiran XIII merupakan bagian yang tak terpi ·ahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB IV

## KETENTUAN LAIN-LAIN.

## Pasal 54

Uraian tugas Pokok dan fungsi dari masing-masing Jabatan Struktural pada Dinas-Dinas dan UPTD serta kewenangan yang ada padanya akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati ;

## BAB V

## PENGANGKA TAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN.

## Pasal 55

- (1 ). Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis dengan Gubernur:
- (2) Kepala Bagian, Kepala Bidang diangkat dan diLerhentikan oleh Bupati:
- (3). Kepala unit pelaksanan Teknis Dinas, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi dapat diannkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah alas pelimpahan weweuang dari Bupati;
- ( 4 ). Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- (5). Para pejabat dilingkungan Dinas-dinas menduduki Jabatan Struktural sebagai oerikut :
- a. Kepala Dinas Eselon II/b.
- b. Kepala Bagian, Kepala Bidang Eselon III/a.
- c. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas, Kepala Sub Bagian, Kepa!a Seksi Eselon IV/a.
- d. Kepala Urusan Umum, Kepala Urusan Tata Usaha, Kepala Seksi pada UPTD Dinas Eselon IV/b.
- e. Kepala Sub Bagian Tata Usaha SLTP eselon V/a

gkan di Bangko ggal 12 Mei 2004

~ARIS DAERAH


-\_ 1. AZIZ YUSUF -A UTAMA MlJDA ., 055 981

.!.RAN DAERAH KABUPATEN MERANGTN TAHUN 2004.

2 SERI D

## BAB VI

## KETENTUAN PERALIHAN.

Pasal 56

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku [agi.

## BAB VII

## KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 57

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak Tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya. Memerintahkan Pengundangan peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Oaerah kabupaten Meraru in.

Disahkan di Bangko

Pada Tanggal 11 Mei 2004.

BUPATI MERANGIN, nd

H.ROTANIYUTAKA,SH

## PENJELASAN

## ATAS

## PERA TURAt. DAERAH KABUPA TEN MERANGTN.

## TAHUN 2004 NOMOR 4

## TENT ANG

## PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS KABUPATEN MERf.NGTN.

## -.'ELASAN UMUM.

Penataan Organisasi dan Tata kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Merangin :±in sehubungan dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun ~ Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah r 84 .ahun 2003.

Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kahupaten Merangin dibcntuk ...\_\_ ... sarkan Analisis beban kerja dengan tetap mempertimbangkan ·

- . enangan Pemerintah yang dimiliki oleh Daerah ;
- teristik, potensi, dan kebutuhan Daerah ;
- \_. ampuan Keuangan Daerah ;
- e.ersediaan Sumber daya Aparatur ;
- gembangan pola kerja sama antar Daerah dan/atau dengan pihak ketiga .

## .::~ASAN PASAL DEMI PASAL.

- J 1 sampai dengan 54 cukup jelas.

## zsal 55

- Pelimpahan wewenang Bupati kepada Sekretaris Daerah daiam hal pengangkatan dan pemberhentian pada Jabatan Struktural ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan hanya berlaku 1 (satu) tahun.
- Konsultasi secara tertulis kepada Gubemur adalah 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya permintaan konsultasi tet tulis tidak ada jawaban tertulis dari Gubernur, maka untuk usu! Bupati tersebut dianggap telah di konsultasikan.

56 sampai dengan 57 cukup jelas.