PERATURAN DAERAH KABUPATEN SALINAN  BANGKA Nomor 7 Tahun 2017 tentang PENDIRIAN, PENGELOLAAN DAN ORGAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA BANGKA (berlaku 27 September 2017)
Pembukaan
Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 serta untuk meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah Air Minum terhadap pelayanan kepada masyarakat, maka perlu menyesuaikan ketentuan Pendirian, Pengelolaan dan Organ Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bangka yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 1913);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4033);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756;
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomr 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA dan
BUPATI BANGKA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIRIAN, PENGELOLAAN DAN ORGAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA BANGKA.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka.
5. Perusahaan Umum Daerah adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu daerah dan tidak terbagi atas saham.
6. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bangka, yang selanjutnya disingkat PDAM Tirta Bangka adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bangka di Kabupaten Bangka.
7. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bangka.
8. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas dari Perusahaan Air Minum Tirta Bangka.
9. Badan Pengelolaan Air Minum adalah Badan Pengelolaan Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Bangka.
10. Perusahaan adalah Badan Usaha yang berkedudukan sebagai Badan Hukum diperoleh dengan jalan berlakunya Peraturan Daerah ini.
11. Wilayah Kerja adalah Wilayah Hukum Kabupaten Bangka.
12. Pejabat yang berwenang adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
13. Pegawai adalah pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bangka.
14. Penghasilan Pegawai adalah Gaji Pokok ditambah Tunjangan-Tunjangan dan Penhhasilan-Penghasilan Lainnya.
15. Isteri/Suami adalah seorang isteri/suami dari Pegawai ## BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2
- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman atau legalitas dalam penyelanggaraan pengelolaan air minum kepada masyarakat di Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk mewujudkan kinerja Perusahaan Daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan penyediaan air minum yang bersih dan sehat kepada masyarakat di Daerah.
PENDIRIAN
BAB III - PENDIRIAN
Pasal 3
- (1) Dengan Peraturan Daerah ini didirikan dan dibentuk suatu Perusahaan Daerah Air Minum.
- (2) Badan Pengelolaan Air Minum Daerah yang dibentuk ## BAB IV
NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN WILAYAH KERJA
BAB III - PENDIRIAN
Pasal 4
- (1) Perusahaan Daerah Air Minum ini bernama Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bangka disingkat PDAM Tirta Bangka.
- (2) Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bangka berkedudukan dan berkantor Pusat di Kota Sungailiat Kabupaten Bangka.
- (3) Wilayah Kerja Perusahaan Daerah meliputi Wilayah Daerah.
TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA
BAB V - TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA
Pasal 5
Tujuan PDAM Tirta Bangka adalah turut serta melaksanakan :
- a. Pembangunan Daerah khususnya dan pembangunan ekonomi Nasional pada umumnya.
- b. Mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam usaha menuju masyarakat adil dan makmur
BAB V - TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA
Pasal 6
PDAM Tirta Bangka mengusahakan penyediaan air minum yang bersih, sehat dan memenuhi syarat-syarat kesehatan bagi masyarakat dengan mengutamakan pelayanan dan kebutuhan masyarakat di Daerah dan sekitarnya.
PERUSAHAAN UMUM DAERAH
BAB VI - PERUSAHAAN UMUM DAERAH
Pasal 7
- (1) PDAM Tirta Bangka merupakan perusahaan umum Daerah, yakni Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah dan tidak terbagi atas saham.
- (2) Dalam hal PDAM Tirta Bangka akan dimiliki oleh lebih dari satu Daerah, PDAM Tirta Bangka tersebut harus merubah bentuk hukum menjadi perusahaan perseroan Daerah.
- (3) PDAM Tirta Bangka dapat membentuk anak perusahaan dan/atau memiliki saham pada perusahaan lain.
M O D A L
BAB VII - M O D A L
Pasal 8
- (1) Neraca permulaan PDAM Tirta Bangka terdiri atas semua aktiva dan pasiva dari eks badan pengelola air minum yang dilebur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah ini.
- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), modal dasar PDAM Tirta Bangka dapat bersumber dari kekayaan Daerah yang dipisahkan dengan persetujuan DPRD.
- (3) Modal PDAM Tirta Bangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat ditambah dari :
- a. penyisihan sebagian keuangan Daerah yang tercantum dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
- b. bantuan subsidi Pemerintah Daerah;
- c. bantuan/subsidi Pemerintah Pusat; dan
- d. pinjaman serta bantuan lain.
- (4) Semua alat likuidasi disimpan dalam Bank Pemerintah.
PENYERTAAN MODAL
BAB VIII - PENYERTAAN MODAL
Pasal 9
- (1) Penyertaan Modal dilakukan dengan
BAB VIII - PENYERTAAN MODAL
Pasal 10
Setiap penyertaan modal, penambahan dan pengurangan penyertaan modal Pemerintah Daerah dalam Perusahaan Daerah akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Daerah.
TATA CARA PENYERTAAN MODAL
BAB IX - TATA CARA PENYERTAAN MODAL
Pasal 11
- (1) Penyertaan Modal Daerah dapat dilaksanakan dengan cara:
- a. sebagai pendiri dalam pembentukan Badan Usaha;
- b. penyertaan Modal Daerah pada BUMD dan/atau BUMN;
- c. penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha yang didalamnya belum terdapat modal Daerah dan/atau saham milik Daerah;
- d. pembelian surat berharga (saham) dari suatu Badan Usaha.
- (2) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dapat ditambah, dikurangi, dijual kepada pihak lain dan/atau dapat dialihkan kepada BUMD.
- (3) Kekayaan Daerah yang tertanam dalam Badan Usaha merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
ORGAN PDAM TIRTA BANGKA
BAB X - ORGAN PDAM TIRTA BANGKA
Pasal 12
Organ PDAM Tirta Bangka terdiri atas Bupati selaku wakil Daerah sebagai Pemilik Modal, Direksi dan Dewan Pengawas.
D I R E K S I
Bagian Kesatu
Pengangkatan
BAB XI - D I R E K S I
Pasal 13
- (1) Direksi diangkat oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas.
- (2) Batas usia Direksi yang berasal dari luar PDAM Tirta Bangka pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 50 (lima puluh) tahun.
- (3) Batas usia Direksi yang berasal dari PDAM Tirta Bangka pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.
- (4) Jabatan Direksi berakhir pada saat yang bersangkutan berumur paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.
BAB XI - D I R E K S I
Pasal 14
- (1) Calon Direksi memenuhi persyaratan:
- a. mempunyai pendidikan Sarjana Strata 1 (S-1);
- b. mempunyai pengalaman kerja 10 tahun bagi yang berasal dari PDAM Tirta Bangka atau mempunyai pengalaman kerja minimal 15 tahun mengelola perusahaan bagi yang bukan berasal dari PDAM Tirta Bangka yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
- c. lulus pelatihan manajemen air minum di dalam atau di luar negeri yang telah terakreditasi dibuktikan dengan sertifikasi atau ijazah;
- d. membuat dan menyajikan proposal mengenal visi dan misi PDAM Tirta Bangka;
- e. bersedia bekerja penuh waktu;
- f. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati atau Dewan Pengawas atau Direksi lainnya sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar; dan
- g. lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh tim ahli yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB XI - D I R E K S I
Pasal 15
- (1) Jumlah Direksi ditetapkan
BAB XI - D I R E K S I
Pasal 16
Direksi mempunyai tugas:
- a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PDAM Tirta Bangka;
- b. membina pegawai:
- c. mengurus dan mengelola kekayaan PDAM Tirta Bangka;
- d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- e. menyusun Rencana Strategis Bisnis 5 (lima) tahunan ( business plan/corporate plan) yang disahkan oleh Kepada Daerah melalui usul Dewan Pengawas;
- f. menyusun dan menyampaikan rencana bisnis dan anggaran tahunan PDAM Tirta Bangka yang merupakan penjabaran tahunan dan rumah tangga rencana strategis bisnis ( business plan/corporate plan) kepada Bupati melalui Dewan Pengawas; dan
- g. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PDAM Tirta Bangka.
BAB XI - D I R E K S I
Pasal 17
- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf g terdiri dari Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan.
- (2) Laporan Triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan kegiatan operasional dan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas disampaikan kepada Bupati;
- (4) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari setelah tahun buku PDAM Tirta Bangka ditutup untuk disahkan oleh Bupati paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) had setelah diterima.
- (5) Direksi menyebarluaskan Laporan Tahunan melalui media massa paling lambat 15 (lima betas) hari setelah disahkan oleh Bupati.
- (6) Anggota Direksi atau Dewan Pengawas yang tidak menandatangani Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
BAB XI - D I R E K S I
Pasal 18
Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 mempunyai wewenang:
- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai PDAM Tirta Bangka
BAB XI - D I R E K S I
Pasal 19
Untuk mendukung kelancaran pengelolaan PDAM, Direksi dapat diberikan dana representatif paling banyak 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun.
Bagian Ketiga
Penunjukan Pejabat Sementara
BAB XI - D I R E K S I
Pasal 20
- (1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Direksi, pengangkatan Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, Bupati dapat menunjuk/mengangkat Direksi yang lama atau seorang Pejabat Struktural PDAM Tirta Bangka sebagai pejabat sementara.
- (2) Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.
Bagian Keempat
Penghasilan, Jasa Pengabdian, dan Cuti
BAB XI - D I R E K S I
Pasal 21
- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari gaji dan tunjangan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. tunjangan perawatan/kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak; dan
- b. tunjangan lainnya.
- (3) Dalam hal PDAM Tirta Bangka memperoleh keuntungan, Direksi memperoleh bagian dari jasa produksi.
- (4) Besarnya gaji, tunjangan, dan bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Bupati setelah
BAB XI - D I R E K S I
Pasal 22
- (1) Direksi setiap akhir masa jabatan dapat diberikan uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Bupati
BAB XI - D I R E K S I
Pasal 23
- (1) Direksi memperoleh hak cuti meliputi:
- a. cuti tahunan;
- b. cuti besar;
- c. cuti sakit;
- d. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan lbadah haji;
- e. cuti nikah;
- f. cuti bersalin; dan
- g. cuti di luar tanggungan PDAM Tirta Bangka.
- (2) Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh kecuali cuti di luar tanggungan PDAM Tirta Bangka.
- (3) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
BAB XI - D I R E K S I
Pasal 24
- (1) Direksi berhenti karena:
- a. masa jabatannya berakhir; dan
- b. meninggal dunia.
- (2) Direksi diberhentikan karena:
- a. permintaan sendiri;
- b. reorganisasi;
- c. melakukan tindakan yang merugikan PDAM Tirta Bangka;
- d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
- e. mencapai batas usia 60 (enam puluh) tahun; dan
- f. tidak dapat melaksanakan tugasnya.
- (2) Pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
BAB XI - D I R E K S I
Pasal 25
- (1) Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c dan huruf d diberhentikan sementara oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati disertal dengan alasan dan diberitahukan kepada yang bersangkutan.
BAB XI - D I R E K S I
Pasal 26
- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), Dewan Pengawas melakukan sidang yang dihadiri oleh Direksi untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Dewan Pengawas melaporkan kepada Bupati hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan Bupati untuk memberhentikan atau merehabilitasi.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil sidang Dewan Pengawas.
- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Direksi merupakan tindak pidana dengan putusan bersalah dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.
DEWAN PENGAWAS
Bagian Kesatu
Pengangkatan
BAB XII - DEWAN PENGAWAS
Pasal 27
- (1) Dewan Pengawas berasal dari unsur pejabat Pemerintah Daerah, profesional dan/atau masyarakat konsumen yang diangkat oleh Bupati.
- (2) Batas usia Dewan Pengawas paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun.
BAB XII - DEWAN PENGAWAS
Pasal 28
- (1) Calon anggota Dewan Pengawas memenuhi persyaratan:
- a. menguasai manajemen PDAM Tirta Bangka;
- b. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya; dan
- c. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Kepala Bupati atau Dewan Pengawas yang lain atau Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB XII - DEWAN PENGAWAS
Pasal 29
- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan
BAB XII - DEWAN PENGAWAS
Pasal 30
- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan kinerja dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Direksi dan kemampuan PDAM Tirta Bangka dalam meningkatkan kinerja pelayanan air minum kepada masyarakat.
BAB XII - DEWAN PENGAWAS
Pasal 31
Dewan Pengawas mempunyai tugas:
- a. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan PDAM Tirta Bangka;
- b. memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan PDAM Tirta Bangka antara lain pengangkatan Direksi, program kerja yang diajukan oleh Direksi, rencana perubahan status kekayaan PDAM, rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain, serta menerima, memeriksa dan atau menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan; dan
- c. memeriksa dan menyampaikan Rencana Strategis Bisnis ( business plan/corporate plan), dan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM yang dibuat Direksi kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan.
BAB XII - DEWAN PENGAWAS
Pasal 32
Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, mempunyai wewenang:
- a. menilai kinerja Direksi dalam mengelola PDAM Tirta Bangka;
- b. menilai Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Bupati;
- c. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan PDAM Tirta Bangka; dan
- d. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi kepada Bupati.
BAB XII - DEWAN PENGAWAS
Pasal 33
- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas dapat dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas dengan Keputusan Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud ada ayat (1) beranggotakan paling banyak 3 (tiga) orang dan dibebankan pada Anggaran PDAM Tirta Bangka.
- (3) Pembentukan Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
BAB XII - DEWAN PENGAWAS
Pasal 34
Kewajiban Dewan Pengawas Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 adalah sebagai berikut:
- a. Dewan Pengawas wajib menyelenggarakan pertemuan/rapat secara berkala sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu bila diperlukan untuk membahas hal-hal yang berhubungan dengan Perusahaan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan hak serta kewajibannya.
- b. ketua Dewan Pengawas wajib menyelenggarakan koordinasi, baik dalam lingkungan Badan Pengawas itu sendiri maupun dalam hubungan dengan Direksi.
- c. apabila Dewan Pengawas memandang perlu untuk mengadakan perubahan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Bupati, maka hal tersebut harus diajukan kepada Bupati untuk mendapat keputusan.
Bagian Ketiga
Penghasilan dan Jasa Pengabdian
BAB XII - DEWAN PENGAWAS
Pasal 35
Dewan Pengawas diberikan penghasilan berupa uang jasa.
BAB XII - DEWAN PENGAWAS
Pasal 36
- (1) Ketua Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 45% (empat puluh lima per seratus) dari gaji Direktur Utama.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 40% (empat puluh per seratus) dari gaji Direktur Utama.
- (3) Setiap anggota Dewan Pengawas menerima uang jasa paling banyak 35% (tiga puluh lima per seratus) dari gaji Direktur Utama.
BAB XII - DEWAN PENGAWAS
Pasal 37
Dalam hal PDAM Tirta Bangka memperoleh keuntungan, Dewan Pengawas memperoleh bagian dari jasa produksi secara proporsional dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 36.
BAB XII - DEWAN PENGAWAS
Pasal 38
Besarnya uang jasa dan bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan Pasal 37 ditetapkan oleh Bupati dengan
BAB XII - DEWAN PENGAWAS
Pasal 39
- (1) Dewan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Bupati dengan
BAB XII - DEWAN PENGAWAS
Pasal 40
- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena:
- a. masa jabatannya berakhir; dan
- b. meninggal dunia.
- (2) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan karena:
- a. permintaan sendiri;
- b. reorganisasi;
- c. kedudukan sebagai pejabat daerah telah berakhir;
- d. mencapai batas usia 65 (enam puluh lima) tahun;
- e. tidak dapat melaksanakan tugas;
- f. melakukan tindakan yang merugikan PDAM Tirta Bangka; dan
- g. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara.
- (3) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
BAB XII - DEWAN PENGAWAS
Pasal 41
- (1) Anggota Dewan Pengawas yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf f dan huruf g diberhentikan sementara oleh Bupati.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB XII - DEWAN PENGAWAS
Pasal 42
- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Bupati melaksanakan rapat yang dihadiri oleh anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan Bupati belum melakukan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemberhentian sementara batal demi hukum.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil rapat.
- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oieh anggota Dewan Pengawas merupakan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.
PEGAWAI
Bagian Kesatu
Pengangkatan
BAB XIII - PEGAWAI
Pasal 43
- (1) Pengangkatan pegawai PDAM Tirta Bangka harus memenuhi persyaratan:
- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. berkelakuan baik dan belum pernah dihukum;
- c. mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian yang diperlukan;
- d. dinyatakan sehat oleh rumah sakit umum yang ditunjuk oleh Direksi;
- e. usia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun; dan
- f. lulus seleksi.
- (2) Pengangkatan pegawai dilakukan setelah melalui masa percobaan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dengan ketentuan memenuhi daftar penilaian kerja setlap unsur paling sedikit bernilal baik.
- (3) Selama masa percobaan sebagaimana dimasud pada ayat (2) dilakukan penilaian meliputi:
- a. loyalitas;
- b. kecakapan;
- c. kesehatan;
- d. kerjasama;
- e. kerajinan;
- f. prestasi kerja; dan
- g. kejujuran.
- (4) Apabila pada akhir masa percobaan calon pegawai tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberhentikan tanpa mendapat uang pesangon.
BAB XIII - PEGAWAI
Pasal 44
- (1) Direksi dapat mengangkat tenaga honorer atau tenaga kontrak dengan pemberian honorarium yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi yang berpedoman pada Upah Minimum Minimum Daerah.
- (2) Tenaga honorer atau tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperbolehkan menduduki jabatan.
BAB XIII - PEGAWAI
Pasal 45
- (1) Batas usia pensiun pegawai PDAM Tirta Bangka 56 (lima puluh enam) tahun.
- (2) Pegawai yang memasuki masa pensiun dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi dari pangkatnya dengan ketentuan paling sedikit telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir.
- (3) Pegawai PDAM Tirta Bangka yang telah memasuki masa pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila mempunyai potensi dan masih dalam keadaan sehat dapat diaktifkan kembali menjadi Pegawai pada PDAM Tirta Bangka sesuai kebutuhan.
- (4) Masih dalam keadaan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter Rumah Sakit.
Bagian Kedua
Pangkat dan Golongan Pegawai
BAB XIII - PEGAWAI
Pasal 46
- (1) Pangkat dan golongan Pegawai ditentukan sebagai berikut:
- (2) Calon Pegawai yang diangkat sebagai pegawai diberikan pangkat dan golongan ruang permulaan sebagai berikut:
- a. berijazah Sekolah Dasar diberikan pangkat Pegawai Dasar Muda dan Golongan Ruang A/1;
- b. berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama diberikan Pangkat Dasar Muda 1 dan Golongan Ruang A/2;
- c. berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas diberikan pangkat Pelaksana Muda dan Golongan Ruang B/1;
- d. berijazah Sarjana Muda/Diploma III diberikan pangkat Pelaksana Muda 1 dan Golongan Ruang B/2; dan
- e. berijazah Sarjana diberikan pangkat Staf Muda dan Golongan Ruang C/1.
- (3) Ketentun lebih lanjut untuk yang berijazah Sarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direksi.
- a. Pegawai Dasar Muda
: Golongan A Ruang 1
- b. Pegawai Dasar Muda I
: Golongan A Ruang 2
- c. Pegawai Dasar
: Golongan A Ruang 3
- d.
- Pegawai Dasar I
: Golongan A Ruang 4
- e. Pelaksana Muda
: Golongan B Ruang 1
- f. Pelaksana Muda I
: Golongan B Ruang 2
- g. Pelaksana
: Golongan B Ruang 3
- h. Pelaksana I
: Golongan B Ruang 4
- i. Staf Muda
: Golongan C Ruang 1
- j. Staf Muda I
: Golongan C Ruang 2
- k. Staf
: Golongan C Ruang 3
- l.
- Staf I
: Golongan C Ruang 4
- m.
- Staf Madya
: Golongan D Ruang 1
- n. Staf Madya I
: Golongan D Ruang 2
- o.
- Staf Utama Madya
: Golongan D Ruang 3
- p. Staf Utama
- Golongan D Ruang 4
Bagian Ketiga
Penghasilan dan Cuti
BAB XIII - PEGAWAI
Pasal 47
- (1) Pegawai PDAM Tirta Bangka berhak atas gaji, tunjangan dan penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan pangkat, jenis pekerjaan dan tanggungjawabnya.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada.ayat (1) meliputi :
- a. tunjangan pangan;
- b. tunjangan kesehatan; dan
- c. tunjangan lainnya.
- (3) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada pegawai beserta keluarganya yang menjadi tanggungan.
- (4) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengobatan dan/atau perawatan di rumah sakit. klinik dan lain-lain yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (5) Pemberian hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan PDAM Tirta Bangka.
BAB XIII - PEGAWAI
Pasal 48
- (1) Penyusunan skala gaji pegawai PDAM Tirta Bangka dapat mengacu pada prinsip-prinsip skala gaji Pegawai Negeri Sipil yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan PDAM Tirta Bangka.
- (2) Ketentuan gaji pegawai PDAM Tirta Bangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
BAB XIII - PEGAWAI
Pasal 49
Pegawai membayar pajak penghasilan atas beban perusahaan.
BAB XIII - PEGAWAI
Pasal 50
- (1) Pegawai yang beristri/bersuami diberikan tunjangan istri/suami paling tinggi 10% (sepuluh per seratus) dari gaji pokok.
- (2) Pegawai yang mempunyai anak berumur kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, belum mempunyai penghasilan sendiri dan belum atau tidak menikah diberikan tunjangan anak sebesar 5% (lima per seratus) dari gaji pokok untuk setiap anak.
- (3) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang sampai umur 25 (dua puluh lima) tahun, dalam hal anak masih bersekolah/kuliah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari sekolah/perguruan tinggi.
- (4) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling banyak untuk 2 (dua) orang anak.
BAB XIII - PEGAWAI
Pasal 51
- (1) Pegawai berhak atas jaminan hari tua yang dananya dihimpun dari usaha PDAM Tirta Bangka atau luran pegawai PDAM Tirta Bangka yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (2) Besarnya tunjangan jaminan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas perhitungan gaji.
BAB XIII - PEGAWAI
Pasal 52
Dalam hal PDAM Tirta Bangka memperoleh keuntungan, pegawai PDAM Tirta Bangka diberikan bagian dari jasa produksi sesuai dengan kemampuan keuangan PDAM Tirta Bangka.
BAB XIII - PEGAWAI
Pasal 53
- (1) Pegawai yang memiliki nilai rata-rata baik dalam Daftar Penilaian Kerja Pegawai diberikan kenaikan gaji berkala.
- (2) Apabila yang bersangkutan belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kenaikan gaji berkala ditunda paling lama 2 (dua) tahun.
BAB XIII - PEGAWAI
Pasal 54
- (1) Pegawai memperoleh hak cuti meliputi:
- a. cuti tahunan;
- b. cuti besar;
- c. cuti sakit;
- d. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan lbadah haji;
- e. cuti nikah;
- f. cuti bersalin; dan
- g. cuti di luar tanggungan PDAM Tirta Bangka.
- (2) Pegawai yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh, kecuali cuti di luar tanggungan PDAM Tirta Bangka.
- (3) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
Bagian Keempat
Mutasi Direksi
BAB XIII - PEGAWAI
Pasal 55
- (1) Mantan Direksi yang berasal dari Pegawai PDAM Tirta Bangka setelah menjabat Direksi dapat diberikan kedudukan setingkat dibawah Direksi atau ditunjuk sebagai Satuan Pengawas Intern (SPI).
- (2) Mantan Direksi yang telah memasuki masa pensiun dapat diaktifkan kembali menjadi Pegawai PDAM Tirta Bangka sesuai kebutuhan.
Bagian Kelima
Penghargaan dan Tanda Jasa
BAB XIII - PEGAWAI
Pasal 56
- (1) Direksi memberikan penghargaan kepada pegawai yang mempunyai masa kerja secara terus menerus selama 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun dan 30 (tiga puluh) tahun yang besarannya disesuaikan dengan kemampuan PDAM Tirta Bangka.
- (2) Direksi memberikan tanda jasa kepada pegawai yang telah menunjukkan prestasi luar biasa dalam pengembangan PDAM Tirta Bangka.
- (3) Pemberian penghargaan dan tanda jasa kepada pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
Bagian Keenam
Kewajiban dan Larangan
BAB XIII - PEGAWAI
Pasal 57
Setiap pegawai wajib:
- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan melaksanakan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tabun 1945;
- b. mendahulukan kepentingan PDAM Tirta Bangka di atas kepentingan lainnya;
- c. mematuhi dan mentaati segala kewajiban dan Larangan; dan
- d. memegang teguh rahasia PDAM dan rahasia jabatan.
BAB XIII - PEGAWAI
Pasal 58
Pegawai dilarang:
- a. melakukan kegiatan yang merugikan PDAM Tirta Bangka, Daerah dan/atau Negara;
- b. menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan bagi diri sendiri dan/atau orang lain yang merugikan PDAM Tirta Bangka; dan
- c. mencemarkan nama baik PDAM Tirta Bangka, Daerah dan/atau Negara.
Bagian Ketujuh
Pelanggaran dan Pemberhentian
BAB XIII - PEGAWAI
Pasal 59
- (1) Pegawai PDAM Tirta Bangka dapat dikenakan hukuman.
- (2) Jenis hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. penundaan kenaikan gaji berkala;
- d. penundaan kenaikan pangkat:
- e. penurunan pangkat;
- f. pembebasan jabatan;
- g. pemberhentian sementara;
- h. pemberhentian dengan hormat; dan
- i. pemberhentian dengan tidak hormat.
- (3) Pelaksanaan penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
BAB XIII - PEGAWAI
Pasal 60
- (1) Pegawai PDAM Tirta Bangka diberhentikan sementara apabila diduga telah melakukan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dan/atau tindak pidana.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan atau adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas dugaan tindak pidana yang dilakukan.
BAB XIII - PEGAWAI
Pasal 61
- (1) Pegawai PDAM Tirta Bangka yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, mulai bulan berikutnya diberikan 50% (lima puluh per seratus) dari gaji.
- (2) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terbukti bersalah, pegawai yang bersangkutan harus dipekerjakan kembali dalam jabatan yang sama dan berhak menerima sisa penghasilan yang belum diterima.
- (3) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti bersalah, Direksi memberhentikan dengan tidak hormat.
BAB XIII - PEGAWAI
Pasal 62
- (1) Pegawai diberhentikan dengan hormat, karena:
- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri;
- c. tidak dapat melaksanakan tugas;
- d. tidak sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
- e. telah mencapai usia pensiun; dan/atau
- f. reorganisasi.
- (2) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat diberikan pesangon yang besarannya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (3) Pegawai yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pelaksanaannya berlaku pada akhir bulan berikutnya.
BAB XIII - PEGAWAI
Pasal 63
Pegawai diberhentikan dengan tidak hormat, karena:
- a. melanggar sumpah pegawai dan/atau sumpah Jabatan;
- b. dihukum ## BAB XIV
BAB XIII - PEGAWAI
Pasal 64
- (1) Semua pegawai Perusahaan Daerah, termasuk anggota direksi dalam kedudukannya yang tidak dibebani tugas penyimpanan uang, surat-surat berharga dan barang-barang persediaan, berupa tindakan melawan hukum atau karena tindakan melakukan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka dengan langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian terhadap perusahaan Daerah, diwajibkan mengganti kerugian tersebut.
- (2) Ketentuan tentang tuntutan ganti rugi terhadap pegawai Daerah berlaku terhadap pegawai PDAM Tirta Bangka.
- (3) Semua pegawai PDAM Tirta Bangka yang dibebani tugas menyimpan uang, pembayaran uang atau penyerahan uang dan surat-surat berharga dan barang milik perusahaan Daerah yang disimpan di gudang atau tempat penyimpanan khusus dan semata-mata digunakan untuk keperluan itu diwajibkan memberikan pertanggungjawaban tentang pelaksanaan tugasnya kepada Badan atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (4) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak perlu mengirimkan pertanggungjawaban mengenai cara mengurusnya kepada Bupati dan tuntutan terhadap pegawai tersebut dilakukan menurut ketentuan yang ditetapkan bagi pegawai bendaharawan Daerah.
- (5) Semua surat bukti dan surat lainnya bagaimanapun juga sifatnya yang termasuk bilangan tata buku dan administrasi perusahaan daerah disimpan di perusahaan daerah atau ditempat lain yang ditunjuk Bupati, kecuali jika untuk sementara dipindahkan ke Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila dianggap perlu untuk kepentingan sesuatu pemeriksaan.
- (6) Untuk keperluan pemeriksaan dengan penetapan dan pemeriksaan akuntan pada umumnya, surat bukti dan surat-surat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), untuk sementara dapat dipindahkan ke kantor Akuntan Negara.
- (7) Dengan Peraturan Daerah dapat ditetapkan penyimpangan ketentuanketentuan mengenai tata cara tuntutan ganti rugi yang berlaku bagi pegawai daerah dan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sesuai struktur organisasi perusahaan Daerah sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
DANA PENSIUN
BAB XV - DANA PENSIUN
Pasal 65
- (1) Direksi dan Pegawai PDAM Tirta Bangka wajib diikutsertakan pada program pensiun yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun Pemberi Kerja atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan.
- (2) Penyelenggara program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas pertimbangan optimalisasi dan kepastian manfaat bagi Direksi dan pegawai PDAM Tirta Bangka sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Atas pertimbangan efektifitas dan efisiensi penyelenggara program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan dana pensiun pemberi kerja yang diselenggarakan oleh gabungan PDAM Tirta Bangka.
ASOSIASI
BAB XVI - ASOSIASI
Pasal 66
- (1) Setiap PDAM Tirta Bangka wajib menjadi anggota Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (PERPAMSI).
- (2) PDAM Tirta Bangka dapat memanfaatkan PERPAMSI sebagai asosiasi yang menjembatani kegiatan kerjasama antar PDAM Tirta Bangka dalam dan luar negeri dan berkoordinasi dengan instansi terkait di pusat dan Daerah.
SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN
BAB XVII - SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN
Pasal 67
Tahun buku perusahaan Daerah adalah tahun takwin.
BAB XVII - SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN
Pasal 68
Perhitungan Tahunan dibuat sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku.
BAB XVII - SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN
Pasal 69
Dalam waktu 5 (lima) bulan setelah tahun buku Perusahaan Daerah ditutup, Direksi wajib menyampaikan laporan tahunan yang disampaikan kepada Bupati dan instansi yang memuat sekurang-kurangnya :
- a. perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca akhir tahun buku dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan serta
PENJELASAN
Pembukaan
atas dokumen tersebut;
- b. laporan mengenai keadaan dan jalannya Perusahaan Daerah serta hasil yang telah dicapai;
- c. kegiatan utama Perusahaan Daerah dan perubahan selama tahun buku;
- d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan Perusahaan Daerah;
- e. nama anggota direksi dan Dewan Pengawas; dan
- f. gaji dan tunjangan lain bagi anggota direksi dan Dewan Pengawas.
##
PENJELASAN
Pasal 70
- (1) Laporan tahunan ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Dewan Pengawas serta disampaikan kepada Bupati dan instansi serta DPRD. - (2) Dalam hal ada anggota Direksi atau Dewan Pengawas tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disebutkan alasannya secara tertulis.
PENJELASAN
Pasal 71
- (1) Perhitungan tahunan disampaikan oleh direksi kepada Bupati untuk diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan. - (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Akuntan Publik yang direkomendasikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dengan ketentuan bahwa hasil pemeriksaannya disetujui oleh Badan Pemeriksa Keuangan. - (3) Apabila perusahaan menggunakan dana masyarakat, pemeriksaan perhitungan tahunan dilakukan oleh Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Bupati. - (4) Laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atau Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) disampaikan secara tertulis oleh direksi kepada instansi dan Bupati untuk disahkan. - (5) Perhitungan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diumumkan dalam surat kabar harian.
PENJELASAN
Pasal 72
- (1) Dalam hal dokumen perhitungan tahunan yang diajukan dan disahkan tersebut ternyata tidak benar dan/atau menyesatkan maka anggota direksi dan Dewan Pengawas secara langsung bertanggungjawab