UNDANG-UNDANG RI Nomor 10 Tahun 1960 tentang PEJABAT YANG MENJALANKAN PEKERJAAN JABATAN PRESIDEN, JIKA PRESIDEN MANGKAT, BERHENTI, ATAU BERHALANGAN, SEDANG (berlaku 23 Maret 1960)
Pembukaan
Menimbang : 1. bahwa berhubung dengan berlakunya kembali Undang-undang Dasar 1945 perlu diadakan peraturan baru tentang siapa yang akan menjalankan pekerjaan jabatan Presiden, jika Presiden mangkat, berhenti atau berhalangan, sedang Wakil Presiden tidak ada atau berhalangan;
2. bahwa karena keadaan memaksa soal tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
Mengingat
:
pasal 22 Undang-undang Dasar.
Mendengar
:
Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 29 Desember 1959;
Memutuskan :
Pertama
:
Mencabut Undang-undang No. 29 tahun 1957 (Lembaran-Negara tahun 1957 No. 101) tentang Pejabat yang menjalankan pekerjaan jabatan Presiden, jika Presiden mangkat, berhenti atau berhalangan, sedang Wakil Presiden tidak ada atau berhalangan:
- Kedua : Undang-undang jika Presiden
- Menetapkan : Peraturan Pemerintah Pengganti tentang Pejabat yang menjalankan pekerjaan jabatan Presiden, Presiden mangkat berhenti atau berhalangan, sedang Wakil tidak ada atau berhalangan.
Pasal 1
- (1) Dalam hal Wakil Presiden tidak ada atau berhalangan, maka jika Presiden berhalangan, Menteri Pertama menjalankan pekerjaan jabatan Presiden sehari-hari.
- (2) Dalam hal Wakil Presiden tidak ada, maka jika Presiden mangkat, berhenti atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, Menteri Pertama menjalankan pekerjaan jabatan Presiden hingga ada Presiden.
Pasal 22
Mendengar
:
Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 29 Desember 1959;
Memutuskan :
Pertama
:
Mencabut Undang-undang No. 29 tahun 1957 (Lembaran-Negara tahun 1957 No. 101) tentang Pejabat yang menjalankan pekerjaan jabatan Presiden, jika Presiden mangkat, berhenti atau berhalangan, sedang Wakil Presiden tidak ada atau berhalangan:
- Kedua : Undang-undang jika Presiden
- Menetapkan : Peraturan Pemerintah Pengganti tentang Pejabat yang menjalankan pekerjaan jabatan Presiden, Presiden mangkat berhenti atau berhalangan, sedang Wakil tidak ada atau berhalangan.
- (1) Dalam hal Wakil Presiden tidak ada atau berhalangan, maka jika Presiden berhalangan, Menteri Pertama menjalankan pekerjaan jabatan Presiden sehari-hari.
- (2) Dalam hal Wakil Presiden tidak ada, maka jika Presiden mangkat, berhenti atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, Menteri Pertama menjalankan pekerjaan jabatan Presiden hingga ada Presiden.
- (1) Sebelum menjalankan pekerjaan jabatan Presiden, maka Menteri Pertama harus mengangkat sumpah atau menyatakan keterangan menurut cara agamanya dihadapan Presiden sebagai berikut :
"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, dalam menjalankan pekerjaan jabatan Presiden Republik Indonesia, untuk melakukan atau untuk tidak melakukan sesuatu tiada sekali-kali akan menerima dari siapapun juga, langsung ataupun tak langsung sesuatu janji atau pemberian.
Saya bersumpah/berjanji bahwa saya dalam menjalankan pekerjaan jabatan Presiden Republik Indonesia dengan sekuat tenaga akan memajukan kesejahteraan Republik Indonesia dan akan melindungi serta mempertahankan kebebasan-kebebasan dan hak-hak umum dan khusus sekalian penghuni Negara.
Saya bersumpah/berjanji setia kepada Undang-undang Dasar dan lagi bahwa saya akan memelihara segala peraturan yang berlaku bagi Republik Indonesia, bahwa dengan setia akan memenuhi segala kewajiban yang ditanggungkan kepada saya";
- (2) Pengangkatan sumpah/pernyataan keterangan dimaksud dalam ayat (1) dilakukan hanya pada kesempatan pertama hendak menjalankan pekerjaan Presiden.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 Maret 1960

Penandatangan: Menteri Kehakiman, SAHARDJO. LEMBARAN NEGARA TAHUN 1960 NOMOR 31. ## Pasal 3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mulai berlalu pada hari diundangkan.

Penetapan: Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Penetapan: Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Maret 1960.

Penandatangan: Presiden Republik Indonesia, SOEKARNO