PERATURAN WALIKOTA BI Nomor 3 Tahun 2015 tentang SISTEM RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN DI KOTA JAMBI (berlaku 5 Januari 2015)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
:
PROVINSI JAMBI
PERATURAN WALIKOTA JAMBI NOMOR 3 TAHUN 2015
TENTANG SISTEM RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN DI KOTA JAMBI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA JAMBI,
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan dan jangkauan pelayanan kesehatan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dengan agenda pembangunan kesehatan bagi masyarakat diperlukan suatu pengaturan Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan di Kota Jambi;
- b. bahwa pengaturan Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan di Kota Jambi perlu dikembangkan sehingga dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang lebih cepat, tepat, murah dan aman yang merupakan suatu bentuk pengembangan jenjang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Kota Jambi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Jambi tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan di Kota Jambi.
4. : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4431);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
SALINAN
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29);
12. Peraturan Menteri Kesehatan 340/Menkes/Per III/2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 122);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 874);
15. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 71 Tahun 2013 tentang Regionalisasi Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan di Provinsi Jambi.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGATURAN SISTEM RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN DI KOTA JAMBI.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 1
Dalam peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
1. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Jambi.
2. Kota adalah Kota Jambi.
3. Walikota adalah Walikota Jambi.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Jambi.
5. Rujukan adalah pelimpahan wewenang dan tanggung jawab atas masalah kesehatan masyarakat dan kasuskasus penyakit yang dilakukan secara timbal balik baik secara vertikal maupun horizontal, meliputi rujukan saranan, rujukan teknologi, rujukan kasus, rujukan ilmu pengetahuan dan rujukan bahan-bahan pemeriksaan laboratorium.
6. Rujukan parsial adalah pengiriman pasien atau spesiemen ke pemberi pelayanan kesehatan lain dalam rangka menegakkan diagnosis atau pemberi terapi, yang merupakan satu rangkaian perawatan pasien di Faskes tersebut.
7. Fasilitas kesehatan tingkat pertama yang selanjutnya disingkat FKTP (puskesmas dan jejaringnya, klinik pratama dan jejaringnya, dokter praktek mandiri dan jejaringnya) adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialistik untuk keperluan observasi, promotif preventif, diagnosis, perawatan , pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
8. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
BAB II - TUJUAN DAN MANFAAT Pasal 2
Pasal 2
Peraturan Walikota ini dibentuk bertujuan untuk :
- a. Mengembangkan Sistem Rujukan berjenjang di Kota;
- b. Meningkatkan jangkauan pelayanan kesehatan rujukan;
- c. Mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan rujukan
BAB II - TUJUAN DAN MANFAAT Pasal 2
Pasal 3
Manfaat dari Peraturan Walikota ini adalah:
- a. Pasien tidak berkumpul dan menumpuk di Rumah sakit Swasta dan Pemerintah tertentu;
- b. Pengembangan seluruh fasilitas pelayanan kesehatan di Kota dapat direncanakan secara sistematis, efisien dan efektif; dan
- c. Pengembangan sistem rujukan dapat dimanfaatkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan.
BAB III - RUANG LINGKUP Pasal 4
Pasal 4
- (1) Rujukan Pelayanan Kesehatan dilakukan dengan berlandaskan keselamatan pasien, mutu pelayanan, efesiensi, ketertiban, persaingan global, keadilan, dan implementasi Sistem Kesehatan Nasional.
- (2) Rujukan Pelayanan Kesehatan dapat dilakukan secara fisik dengan mengirim pasien atau spesimen secara langsung atau melalui tehnologi informasi dan komunikasi.
- (3) Rujukan Pelayanan Kesehatan dapat juga berupa rujukan pengetahuan dari tenaga ahli/dokter spesialis.
- (4) Rujukan Pelayanan Kesehatan meliputi kasus Gawat darurat dan kasus non gawat darurat.
- (5) Rujukan Pelayanan Kesehatan pasien Gawat darurat dapat mengabaikan batasan geografis dan proses perujukan yang berjenjang karena pasien membutuhkan penanganan yang cepat dan tepat.
BAB IV - SISTEM RUJUKAN BERJENJANG Pasal 5
Pasal 5
- (1) Sistem Rujukan Berjenjang Pelayanan Kesehatan Kota Jambi mempertimbangkan :
- a. Data geografis wilayah;
- b. Data fasilitas transportasi;
- c. Data fasilitas pelayanan kesehatan yang meliputi :
1. Kompetensi, kelengkapan fasilitas dan sumber daya manusia;
2. Jadwal pelayanan kesehatan dasar, spesialistik dan mempertimbangkan type Rumah Sakit;
3. Ketersediaan bahan/obat dan data ketersediaan penguasaan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Sistem Rujukan Berjenjang Pelayanan Kesehatan Kota Jambi Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bagi menjadi dua yaitu :
- a. pada kasus tidak gawat darurat rujukan pelayanan di lakukan secara berjenjang mulai dari :
1. puskesmas dan jejaringnya, klinik pratama dan jejaringnya, dokter praktek mandiri dan jejaringnya;
2. bila membutuhkan pelayanan lebih lanjut di lakukan rujukan ke Rumah Sakit Abdul Manap sebagai pusat rujukan Kota Jambi atau Rumah Sakit Swasta type D atau C dengan mempertimbangan hal-hal yang di maksud pada ayat 1;
3. bila membutuhkan pelayanan lebih lanjut di lakukan rujukan ke Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher sebagai pusat rujukan regional wilayah timur sesuai Peraturan Gubernur Jambi Nomor 71 Tahun 2013, atau Rumah Sakit Swasta type B di Kota Jambi;
4. bagi rumah sakit yang melakukan rujukan parsial dilaksanakan dengan mempertimbangkan sarana dan prasarana yang dimiliki rumah sakit, rumah sakit dapat melakukan rujukan parsial baik pasien atau spesimen untuk dilakukan pemeriksaan penunjang atau tindakan medis ke rumah sakit lain dengan terlebih dahulu memberikan informasi dan berkoordinasi dengan rumah sakit rujukan;
5. bagi rumah sakit yang mendapatkan rujukan pasien dari Puskesmas dan jejaringnya, klinik pratama dan jejaringnya, dokter praktek mandiri dan jejaringnya wajib memberikan jawaban atas rujukan tersebut mengenai informasi penyakitnya atau rujuk balik.
BAB IV - SISTEM RUJUKAN BERJENJANG Pasal 5
Pasal 6
- (1) Seluruh Rumah Sakit wajib membuat pencatatan dan pelaporan semua kegiatan pelayanannya serta mengirimkan ke Dinas Kesehatan Kota Jambi.
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan baik oleh perujuk maupun penerima rujukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VI - MONITORING DAN EVALUASI Pasal 7
Pasal 7
- (1) Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Tim pembina dan pengawas Rumah Sakit Kota dan Organisasi Profesi.
- (2) Jenis dan periode laporan akan diatur dengan surat keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Jambi.
- (3) Petunjuk dan teknis pelaksanaan monitoring dan pelaporan diatur dengan keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Jambi.
BAB VI - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 8
Pasal 8
- (1) Kepala Dinas Kesehatan Kota Jambi bertanggung jawab atas pembinaan dan pengawasan pelaksanaan sistem rujukan berjenjang.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan Kepala Dinas Kesehatan Kota melibatkan Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) dan Organisasi Profesi Kesehatan.
BAB VI - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 8
Pasal 9
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangankan.
PENUTUP
Pengesahan
Penetapan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Jambi.

Penetapan: Ditetapkan di Jambi Pada tanggal, 5 Januari 2015 WALIKOTA JAMBI, SYARIF FASHA

Penetapan: Diundangkan di jambi Pada tanggal, 5 Januari 2015

Penandatangan: SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI DARU PRATOMO BERITA DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2015 NOMOR 3

Penandatangan: Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN SETDA KOTA JAMBI ## EDRIANSYAH, SH.MM Pembina NIP.19720614 199803 1 005