PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan APBD Kabupaten Tana Tidung Tahun Anggaran 2016. 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan bangunan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3569); 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048); 3. Undang-Undang nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688); 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Nomor 75 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851); 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 11. Undang-Undang nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750); 12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi UndangUndang ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016; 28. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2008 Nomor 03). 29. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2015 Nomor 7). Dengan persetujuan Bersama DEWAN PER (berlaku 1 Agustus 2017)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
:
:
- a. bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tana Tidung Tahun Anggaran 2017 disusun sesuai dengan kebutuhan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Kemampuan dalam menghimpun pendapatan daerah dalam rangka mewujudkan Perekonomian Daerah yang berdasarkan atas Demokrasi Ekonomi dengan prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan Lingkungan, efisiensi dan kemandirian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Tana Tidung Tahun Anggaran 2016.
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan bangunan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3569);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Nomor 75 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi UndangUndang ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2008 Nomor 03).
29. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2015 Nomor 7).
Dengan persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG dan BUPATI TANA TIDUNG
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.
Pasal 1
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 semula berjumlah Rp. 1.026.541.683.807,82 berkurang sejumlah Rp. (39.805.724.812,11) sehingga menjadi Rp. 986.735.958.995,71 dengan rincian sebagai berikut :
1. Pendapatan
2. Belanja
3. Pembiayaan
- a. Penerimaan
- a. Semula
Rp. 637.809.710.281,79
- b. Bertambah
Rp. 32.467.954.462,33
Jumlah Pendapatan setelah perubahan
Rp. 670.277.664.744,12
- a. Semula
Rp. 1.026.541.683.807,82
- b. Berkurang
Rp. (39.805.724.812,11)
Jumlah Belanja setelah perubahan
Rp. 986.735.958.995,71
- 1) Semula
Rp. 338.731.973.526,03
- 2) Berkurang
Rp. (72.273.679.274,44)
Jumlah Pembiayaan setelah perubahan
Rp. 316.458.294.251,59
Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan Rp. 316.458.294.251,59 Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp. 0,00
Pasal 2
- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Pendapatan Asli Daerah
- b. Dana Perimbangan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah
- (2) Pendapatan asli daerah Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pajak Daerah
- b. Retribusi Daerah
- c. Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
- (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Dana bagi hasil
- b. Dana alokasi umum
- c. Dana alokasi khusus
- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Dana bagi hasil pajak
- b. Dana penyesuaian dan otonomi khusus
17. 1). Semula
- c. Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya
- 1). Semula
Rp. 28.510.000.000,00
- 2). Bertambah
Rp. 17.783.059.365,93
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
setelah perubahan
Rp. 46.293.059.365,93
- 1). Semula
Rp. 542.723.258.552,00
- 2). Bertambah Rp. 18.935.105.702,00 Jumlah Perimbangan setelah perubahan Rp. 561.658.364254,00
- 1). Semula
Rp. 66.576.451.729,79
- 2). Berkurang
(Rp. 4.250.210.605,60)
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah setelah perubahan
Rp. 62.326.241.124,19
- 1). Semula
Rp. 2.965.000.000,00
- 2). Bertambah
Rp.
0,00
Jumlah pajak daerah setelah perubahan
Rp. 2.965.000.000,00
- 1). Semula
Rp. 745.000.000,00
- 2). Bertambah
Rp. 0,00
Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan Rp. 745.000.000,00
- 1). Semula
Rp. 8.000.000.000,00
- 2). Bertambah Rp. 2.800.000.000,00 Jumlah Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
setelah perubahan Rp. 10.800.000.000,00
- 1). Semula
Rp. 16.800.000.000,00
- 2). Bertambah
Rp. 14.983.059.365,93
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah
Setelah perubahan
Rp. 31.783.059.365,93
- 1). Semula
Rp. 99.669.585.000,00
- 2). Bertambah
Rp. 22.045.062.702,00
Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan Rp. 121.714.647.702,00
- 1). Semula
Rp. 386.529.364.552,00
- 2). Berkurang
Rp. (3.109.957.000,00)
Jumlah dana alokasi umum
setelah perubahan
Rp. 383.419.407.552,00
- 1). Semula
Rp. 56.524.309.000,00
- 2). Bertambah
Rp.
0,00
Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan
Rp. 56.524.309.000,00
- 1). Semula
Rp. 14.616.241.729,00
- 2). Berkurang
Rp. (4.250.210.605,60)
Jumlah dana bagi hasil pajak
setelah perubahan
Rp. 10.366.031.124,19
Rp. 30.836.210.000,00
- 2). Bertambah
Rp.
0,00
Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus
setelah perubahan
Rp. 30.836.210.000,00
- 1). Semula
Rp. 21.124.000.000,00
- 2). Bertambah
Rp. 0,00
Jumlah bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya setelah perubahan Rp. 21.124.000.000,00
Pasal 3
- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :
- a. Belanja-belanja tidak langsung
- b. Belanja-belanja langsung
- (2) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja Pegawai
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja Pegawai
- c. Belanja Modal
- 1). Semula
Rp. 293.510.006.272,82
- 2). Bertambah
Rp. 10.243.622.293,66
Jumlah Belanja-belanja tidak langsung
setelah perubahan
Rp. 303.753.628.566,48
- 1). Semula
Rp. 733.031.677.535,00
- 2). Berkurang
Rp.
(50.049.347.105,77)
Jumlah Belanja-belanja langsung
setelah perubahan
Rp. 682.982.330.429,23
- 1). Semula
Rp. 196.278.901.317,62
- 2). Bertambah
Rp. 11.969.480.298,86
Jumlah Belanja pegawai setelah perubahan Rp. 208.248.381.616,48
- b. Belanja Hibah
- 1). Semula
Rp. 12.225.000.000,00
- 2). Bertambah
Rp.
2.750.000.000,00
Jumlah Belanja hibah setelah perubahan
Rp. 14.975.000.000,00
- c. Belanja Bantuan sosial
- 1). Semula
Rp. 2.550.000.000,00
- 2). Bertambah /berkurang Rp.
580.834.750,00
Jumlah Belanja Bantuan sosial setelah perubahan
Rp. 3.130.834.750,00
- d. Belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota
- 1). Semula
Rp. 79.456.104.955,20
- 2). Berkurang
Rp. (3.556.692.755,00)
Jumlah Belanja bantuan keuangan setelah perubahan
Rp 75.899.412.200,00
- e. Belanja Tidak terduga
- 1). Semula
Rp. 3.000.000.000,00
- 2). Berkurang
Rp.(1.500.000.000,00)
Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan
- 1). Semula
Rp. 3.000.000.000,00
- 2). Berkurang
Rp.(1.500.000.000,00)
Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan
Rp 1.500.000.000,00
- 1). Semula
Rp. 33.474.591.240,00
- 2). Berkurang
Rp. (670.430.100,00)
Jumlah Belanja pegawai setelah perubahan Rp. 32.804.161.140,00
- b. Belanja Barang dan jasa
- 1). Semula
Rp. 189.698.232.395,00
- 2). Berkurang
Rp.
(5.708.931.793,77)
Jumlah Belanja barang dan jasa setelah perubahan
Rp. 183.989.300.601,23
- 1). Semula
Rp. 509.858.853.900,00
- 2). Berkurang
Rp. (43.669.985.212,00)
Jumlah Belanja modal setelah perubahan
Rp. 466.188.868.688,00
Pasal 4
- (1) Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Penerimaan
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. SILPA Tahun Anggaran 2016
- 1). Semula
Rp. 388.731.973.526,00
- 2). Berkurang Rp. (72.273.679.274,44) . Jumlah penerimaan setelah perubahan Rp. 316.458.294.251,59
- 1). Semula
Rp. 388.731.973.526,00
- 2). Berkurang
Rp.(152.273.679.274,44)
- 3). Piutang Daerah
Rp. 80.000.000.000,00
Jumlah SILPA Tahun Anggaran 2017 setelah perubahan
Rp. 316.458.294.251,59
Pasal 5
Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daearah perubahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Rancangan Perubahan APBD;

2. Lampiran II Ringkasan Rancangan Perubahan APBD menurut urusan pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;

3. Lampiran III Rincian Rancangan Perubahan APBD menurut urusan Daerah, organisasi SKPD, pendapatan,

4. Lampiran IV

5. Lampiran V

6. Lampiran VI Daftar jumlah pegawai per golongan dan perjabatan;

7. Lampiran VII Daftar piutang daerah;

pemerintahan belanja dan Pembiayaan;

Rekapitulasi belanja menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi SKPD,program, dan kegiatan;

Rekaputulasi belanja daerah untuk Keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;

8. Lampiran VIII

9. Lampiran IX Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset

10. Lampiran X Daftar perkiraan dan pengurangan aset lain-lain;

11. Lampiran XI

12. Lampiran XII

13. Lampiran XIII

- Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;

tetap daerah;

Daftar kegiatan - kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun dalam tahun anggaran ini;

Daftar dana cadangan daerah ;dan

- Daftar pinjaman daerah dan obligasidaerah.

## Pasal 6

Bupati menetapkan peraturan tentang Rancangan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

## Pasal 7

Rancangan Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah.

Ditetapkan di Tideng Pale pada tanggal 31 Agustus 2017

BUPATI TANA TIDUNG

## H. UNDUNSYAH

Perda ini dinyatakan sah Pada tanggal 31 Agustus 2017

Diundangkan dalam lembaran daerah Kabupaten Kabupaten Tana Tidung Nomor 3 Tanggal 31 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH,


## H. M. YUSUF BADRUN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2017 NOMOR 3