Unknown Unknown Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Kawasan Pertambangan Kabupaten Tuban; 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Da1am Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); - .; 2. ,undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013); 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 . tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959}; 5. Undang-Undang Nomor 4 Tah:un 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua ka1i dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia\_ Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang {Lernbar Negata Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110}; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 ten.tang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5282); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 No:mor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142); 12. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 19 Tahun 2011 tentang Izin Usaha Pertambangan; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tuban Tahun 2012-2032; Memperhatikan: Surat Keputusan Ketua Bakosurtanal tanggal 12 Februari 1996 Nomor HK.02.04/11/KA/96 tentang Datum Geodesi Nasional 1995 (DGN-95); MEMUTUSKAK (berlaku Unknown)
Pembukaan
Mengingat
BUPATI TUBAN PROVIMSI JAWA TIMUR
PERATURAR BUPA.TI TUBAN NOMOR 12 TAHUN 2016
TEIITANG
RENCANA INDUK KAWASAN PERTAMBANGAN KABUPATEN TUBAN
DENGAN RAIIMAT TUllAll YANG lfABA ESA
BUPATI TUBAN,
Menimbang a. bahwa dalam rangka optimalisasi potensi pertambangan secara optimal di daerah, maka perlu mengarahkan lokasi pertambangan dengan memanfaatkan ruang wilayah pada kawasan pertambangan secara: berdaya guna dan berhasil guna;
- b. bahwa arahan lokasi investasi pembangunan pertambangan dilaksanakan guna memadukan pembangunan berwawasan lingkungan perlu diatur dalam Review Rencana Induk Kawasan Pertambangan;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b diatas, maka untuk mengatur eksplotasi di bidang pertambangan agar dapat berlangsung secara tertib dengan berwawasan lingkungan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Induk Kawasan Pertambangan Kabupaten Tuban;
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Da1am Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
- .; 2. ,undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 . tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959};
5. Undang-Undang Nomor 4 Tah:un 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua ka1i dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia\_ Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang {Lernbar Negata Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110};
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 ten.tang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5282);
./
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 No:mor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
12. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 19 Tahun 2011 tentang Izin Usaha Pertambangan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tuban Tahun 2012-2032;
Memperhatikan: Surat Keputusan Ketua Bakosurtanal tanggal 12 Februari 1996 Nomor HK.02.04/11/KA/96 tentang Datum Geodesi Nasional 1995 (DGN-95);
MEMUTUSKAK-:
Menetapkan
:
PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA INDUK KA\VASAN
PERTAMBANGAN KABUPATEN TUBAN.
BABI
Pasal 3
Tujuan Rencana Induk Kawasan Pertambangan adalah untuk mewujudkan penataan fungsi ruang untuk investasi bidang pertambangan sebagai fungsi ruang penyanggah kawasan tambang.
Bagian ICeti.ga
Sasaran
Pasal 4
Sasaran Rencana Induk Kawasan Pertambangan di Kabupaten meliputi :
- a. mewujudkan tatanan wilayah yang berfungsi sebagai kawasan layak tambang; dan
- b. mewujudkan tatanan wilayah yang berfungsi sebagai kawasan tidak layak tambang.
BABm
KEDUDUKAN DAR PUNGSI
PasalS
- (1) Rencana Induk Kawasan Pertambangan berfungsi sebagai acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), untuk mengarahkan lokasi kegiatan pertambangan komoditas tambang mineral bukan logam dan batuan yang berkaitan dengan pemanfaatan kawasan tam.bang.
- (2) Kedudukan Rencana Induk Kawasan Pertambangan adalah :
- a. sebagai pedoman/acuan dasar penjabaran dari kebijakan pembangunan pertambangan yang terdapat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- b. sebagai dasar pertimbangan dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi pertambangan;dan
- c. sebagai pedoman untuk pemberian rekomendasi permohonan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP).
BABIV
KEBIJAKAif D.Al'f STRATEGI
Pasal 6
- (1) Untuk mewujudkan tujuan penataan fungsi ruang bagi kawasan tambang disusun kebijakan yang ditetapkan melalui kegiatan pertambangan komoditas tambang mineral bukan logam dan batuan secara hemat dan bertanggung jawab serta memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.
- (2) Untuk melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan melalui strategi penetapan kawasan yang mencakup :
- a. strategi penetapan kawasan layak tambang sebagai wilayah kawasan peruntukan pertambangan mineral bukan logam dan batuan;
- b. strategi penetapan kawasan lindung sebagai kawasan tidak layak tambartg; dan
5. •• c. strategi pengendalian kawasan tambang.
Pasa17
Untuk memantapkan pemanfaatan kawasan tambang dilakukan langkah› langkah antara lain·:
- a. mengarahkan kegiatan pertambangan pada kawasan layak tambang dengan memperhatikan beberapa aspek dan kesesuaian daya dukung lahan;
- b. mensosialisasikan kawasan layak tambang; dan
- c. memberikan informasi bagi pelaku penambangan tentang kawasan layak tambang.
BABV KASKAH
Pasa18
- (1) Naskah Rencana Induk Kawasan Pertambangan, meliputi:
- a. dokumen rencana;
- b. peta dengan sistem grid Geografi dan datum DGN-95, yang berupa Peta Rencana lnduk Kawasan Pertambangan Kabupaten Tuban dengan skala 1:100.000.
- (2) Dokumen rencana dan peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BABVI

## PELAKSANAAlf

## Pasa19

- (1) Pelaksanaan Rencana Induk Kawasan Pertambangan dilaksanakan dengan berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten melalui penetapan kawasan sesuai fungsinya.
- (2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan dengan memperhatikan potensi komoditas tambang mineral bukan logam dan batuan, daya dukung wilayah, daya dukung lahan serta kelestarian lingkungan hidup.

## BABVII

## PENGENDALIAN DAN PENGAW'ASAN

## PaNI 10

- ( 1) Pengendalian dan Pengawasan Rencana Induk Kawasan Pertambangan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pengendalian dan Pengawasan Rencana Induk Kawasan Pertambanga.n dilaksanakan melalui kegiatan pemantauan, evaluasi dan pelaporan terhadap pemanfaatan kawasan.

## BABVDI

## KETENTUAN PENlJTUP

## Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Tuban Nomor 04 Tahun 2011 tentang Rencana lnduk Kawasan Pertambangan, Air Bawah Tan.ah dan Konservasi Kabupaten Tuban dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasa112

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peratu.ran Bupati ini dengan penempatannya dalam Betita Daerah Kabupaten Tu.ban.


Ditetapkan di Tu.ban

pada tanggal 24 Miiref 2816

H. FATHUL HUDA

Diundangkan di Tuban pada tanggal 24 ?.fii-ef 2116 SEKRETARIS DAERAH,

NA


BERITA DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2016 SERI E NOMOR .111 ..·.·

..

'

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI TUBAN NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA INDUK KAWASAN PERTAMBANGAN KABUPATEN TUBAN

## DOKUMEN RENCANA INDUK KAWASANPERTAMBANGAN KABUPATEN .. TUBAN

ISI DOKUMEN :

BABI

PENDAHULUAN

BAB II

GAMBARAN UMUM WILAYAH PEKERJAAN

. •BAB III

LANDASAN TEORI DAN METODOLOGI

BAB IV

POTENSI TAMBANG KABUPATENTUBAN

BAB V

KESESUAIAN LAHAN PERTAMBANGAN

BAB VI

KELAYAKAN LAHAN PERTAMBANGAN

BAB VII

PENUTUP

..

## BABI PENDABULUAN

## 1.1. Latar Belakan.g

Berdasarkan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menggariskan bahwa tentang pemanfaatan ruang harus memperhatikan daya dukung lahan, keseimbangan, keserasian dan keterpaduan. Adanya kegiatan masyarakat yang beraneka ragam yang mengakloatkan perubahan berupa fisik maupun non fisik sehingga perlu penataan agar perkembangannya dapat terarah dan pemanfaatan akan kebutuhan ruang dapat seimbang. Disamping itu diperlukan pengaturan pemanfaatan ruang sesuai penggunaannya dengan memperhatikan daya tampung dan daya dukung lahan.

Kabupaten Tuban memiliki potensi sumber daya alam berupa mineral bukan logam dan batuan serta bahan tambang lainnya menjadi daya tarik tersendiri bagi investor untuk berinvestasi di bidang pertambangan .. Oleh sebab itu eksploitasi komoditas tambang yang tidak dapat terbarukan perlu diproteksi pengambilannya dan penggunaannya. Dampak yang akan ditimbulkan dari kegiatan tersebut disamping berdampak positif bagi pendapatan asli daerah (PAD) juga berdampak negatif utamanya bagi kerusakan Iingkungan bila tidak dikelola dengan baik dan benar.

Mengacu pada potensi cadangan yang ada dan dampak-dampak negatif yang ditimbulkan dari kegiatan eksploitasi sumber daya alam, maka perlu disusun Review Rencana Induk Kawasan Pertambangan di Kabupaten Tuban dan perlu ditegaskan bahwa kawasan pertambangan yang dimaksud adalah komoditas tambang mineral bukan logam dan batuan. Dokumen ini dibuat sebagai penyempurnaan dari dokumen yang telah tersusun pada tahun 2010 yang kemudian ditetapkan menjadi Peraturan Bupati Tuban Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kawasan Pertambangan, Air Bawah Tanah dan Konservasi Kabupaten Tuban. Selain itu dokurnen ini diharapkan dapat selaras dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Tuban.

## 1.2. Permasalahan

Dalam Pendataan Hasil Tambang terdapat permasalahan penting antara lain:

1. Ketersediaan data dasar wilayah pertambangan; data potensi tambang belum tersedia secara seragam bagi tiap daerah.
2. 2.Kegiatan usaha pertambangan akan berdampak pada lingkungan jika tidak segera ditangani dari awal.

3. Nilai harga jual bahan tambang sebagai dasar bagi penentuan retribusi belum dimiliki, untuk setiap jenis bahan tambang yang telah digali.

## 1.3. Maksud dan TuJuan

Maksud dari kegiatan review rencana induk kawasan pertambangan ini diharapkan sebagai upaya pemanfaatan seluruh potensi sumber daya a1am non hayati khususnya pada komoditas tambang mineral bukan logam dan batuan secara optimal .dalam rangka pencapaian tujuan Pemerintah Daerah Kabupaten Tu ban dalam membangun daerahnya khususnya di bidang pertambangan.

Sedangkan tujuan dari rencana induk kawasan pertambangan di Kabupaten Tuban antara lain:

1. Pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten Tuban;
2. Sebagai bahan utama dari pembuatan peta dasar yang akan dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten Tuban dalam melakukan up-dating peta dasar yang akan digunakan untuk keperluan kegiatan pertambangan;
3. Merevisi dokumen Rencana lnduk Pembangunan Kawasan Pertambangan, Air Bawah Tanah dan Konservasi Kabupaten Tuban yang telah ada;
4. Sebagai kajian dasar pemberian rekomendasi permohonan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP).

## 1.4. Manfaat Kegiatan

Manfaat yang akan diperoleh dari Kegiatan Review Rencana lnduk Kawasan Pertambangan ini adalah terciptanya pemahaman yang sama tentang Kawasan Pertambangan. Diharapkan bisa diklasifikasikan daerah yang bisa ditambang dan yang tidak bisa ditambang berdasarkan aspek geologi, hidrogrologi dan sosial budaya. Sehingga terwujud kawasan layak tambang dan kawasan tidak layak tambang yang dapat dibuat rekomendasi teknis kawasan pertambangan.

## 1.5. Keluaran

Keluaran yang dihasilkan pada Pendataan Hasil Tambang di Kabupaten Tuban terdiri dari :

- a. Laporan Pendahuluan,
- b. Laporan Antara,
- c. Draft Laporan Akhir,
- d. Laporan Akhir,
- e. Album Peta,
- f. CD (compact disc) laporan clan gambar.

..

...

## 1.6. Ruang Lingkup Kegiatan

## 1.6.1. Lokasi Keglatan

Lokasi kegiatan terletak di wilayah peruntukan pertambangan di Kabupaten Tu.ban sesuai dengan yang tertera .dalam Rencana Tata R.uang Wilayah Kabupaten Tuban Tahun 2012 2032, khususnya di Kecamatan sebagai berikut:

1. Kecamatan Bancar
2. Kecamatan Bangilan
3. Kecamatan Grabagan
4. 4 . Kecamatan Jatirogo
5. . 5. Kecamatan Jenu
6. Kecamatan Kenduruan
7. Kecamatan Kerek
8. Kecamatan Merakurak
9. Kecamatan Montong
10. Kecamatan Palang
11. Kecamatan Parengan
12. Kecamatan Plumpang
13. Kecamatan Rengel
14. Kecamatan Semanding
15. Kecamatan Senori
16. Kecamatan Singgahan
17. Kecamatan Soko
18. Kecamatan Tambakboyo
19. Kecamatan Tu.ban
20. Kecamatan Widang

Gambar 1.1. Peta Administrasi Kabupaten Tu.ban


## 1.6.2. Llngkup Keglatan

Lingkup kegiatan Rencana Induk Kawasan Pertambangan di Kabupaten Tu.ban meliputi ~

- a. Pembentukan Tim .Kerja, persiapan bahan dan peralatan kerja
2. b.Kolekting data sekunder dan hasil-hasil penelitian terkait.
- c. Orientasi wilayah penelitian
4. d.Survey geologi untuk memetakan lokasi potensi bahan galian
- e. Pengolahan dan analisa data.
- f. Perumusan hasil penelitian, yaitu berupa peta dan analisa hasil kegiatan pertambangan yang ada di Kabupaten Tu.ban.
- g. Pelaporan hasil pekerjaan.

## BABil GAMBARAN UMUM WILAYAH PEKERJAAN

## 2.1. Letak Geografis

Kabupaten Tuban secara administrasi terletak dalam wilayah Provinsi Jawa Timur yang berada di wilayah paling Barat dengan luas wilayah 183.994,561 Ha. Secara Geografis Kabupaten Tuban terletak pada koordinat 111 °30'-112 °35'BT dan 111 ° 40'7° 18'LS. Panjang wilayah pantai di Kabupaten Tu ban adalah 65 km dari arah Timur di Kecamatan Palang sampai arah barat di Kecamatan Bancar, dengan luas wilayah lautan meliputi 22.608 km 2 · Secara administrasi Kabupaten Tuban terbagi menjadi 20 kecamatan dan 328 desa/kelurahan. Sedangkan batas-batas wilayah Kabupaten Tuban adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara

Laut Jawa

Sebelah Timur

Sebelah Selatan

Sebelah Barat

Kabupaten Lamongan

Kabupaten Bojonegoro

Kabupaten Blora dan Kabupaten Rembang Propinsi Jawa Tengah

I.

-.\_---,-,-\_-\_-.. \_\_ .. \_

Gambar 2.1. Peta Administrasi Kabupaten Tu.ban


Batas wilayah administrasi Kabupaten Tuban dapat dilihat pada Gambar 2.1 Batas Administrasi Kabupaten Tuban. Ketinggian daratan di Kabupaten Tu.ban berkisar antara 0-500 meter diatas permukaan laut (dpl). Bagian Utara dan Selatan Kabupaten Tuban berupa dataran rendah dengan ketinggian 0-15 meter di atas permukaan laut yang terdapat disekitar pantai dan sepanjang Sungai Bengawan Solo. Sedangkan daerah yang memiliki ketinggian di atas 100 meter terdapat di Kecamatan Montong dan Kecamatan Grabagan.

Tabel 2.1. Nama,. luas wilayah per-Kecamatan dan jumlab kelurahan

| 1 | KENDURUAN | 9 | 8573 | 4,7 | 105 | 2,5 |
|-----|-------------|-----|--------|-------|-------|-------|
| 2 | BANGILAN | 14 | 7727 | 4,2 | 189 | 4,5 |
| 3 | SENORI | 12 | 7839 | 4,3 | 140 | 3,4 |
| 4 | SINGGAHAN | 12 | 7905 | 4,3 | 136 | 3,3 |
| 5 | MONTONO | 13 | 14798 | 8,0 | 190 | 4,6 |
| 6 | PARENGAN | 18 | 11445 | 6,2 | 195 | 4,7 |
| 7 | SOKO | 23 | 9688 | 5,3 | 303 | 7,3 |
| 8 | RENGEL | 16 | 5852 | 3,2 | 249 | 6,0 |
| 9 | GRABAGAN | 11 | 7379 | 4,0 | 159 | 3,8 |
| 10 | PLUMPANG | 18 | 8652 | 4,7 | 280 | 6,7 |
| 11 | WIDANG | 16 | 10714 | 5,8 | 98 | 2,4 |
| 12 | PALANG | 19 | 7270 | 4,0 | 318 | 7,6 |
| 13 | SEMANDING | 17 | 12099 | 6,6 | 346 | 8,3 |
| 14 | TUBAN | 17 | 2129 | 1,2 | 302 | 7,3 |
| 15 | JENU | 17 | 8161 | 4,4 | 179 | 4,3 |
| 16 | MERAKURAK | 19 | 10377 | 5,6 | 193 | 4,6 |
| 17 | KEREK | 17 | 13655 | 7,4 | 247 | 5,9 |
| 18 | TAMBAKBOYO | 18 | 7297 | 4,0 | 141 | 3,4 |
| 19 | JATIROGO | 18 | 11198 | 6,1 | 180 | 4,3 |
| 20 | BANCAR | 24 | 11236 | 6,1 | 210 | 5,1 |

Sumber: Kabupaten Toban dalam angka 2013

Kabupaten Tu.ban dilintasi Sungai Bengawan Solo yang merupakan Daerah Aliran Sungai (DAS} terbesar di Pulau Jawa yang membentang mulai dari Kecamatan Soko, Rengel, Plumpang dan Widang, DAS Bengawan Solo mempunyai beberapa Sub DAS salah satunya yang terbesar yang ada di Kabupaten Toban adalah Sub DAS Kali Kening yang melintas di bagian Selatan Kabupaten Toban yang membentang mulai dari Kecamatan Jatirogo, Kenduruan, Bangilan, Singgahan, Senori dan Parengan, disamping DAS Bengawan Solo juga terdapat 18 DAS kecil-kecil yang semuanya bermuara ke laut, daftar DAS beserta luasannya dapat dilihat pada Tabet 2.2 Daerah Aliran Sungai (DAS) di Wilayah Kabupaten Tuban.

Tabel 2.2. Daerah Aliran Sungai (DAS) di Wilayah Kabupaten Tuban

| 1 | DAS BENGAWAN SOLO | 98.685,61 |
|-----|---------------------|-------------|
| 2 | DASBANCAR | 1.135,21 |
| 3 | DASBONCONG | 3.356,22 |
| 4 | DASBUDUR | 2.850,55 |
| 5 | DASDASIN | 3.102,1 |
| 6 | DAS KALIUNTU | 598,58 |
| 7 | DASKARANG | 3.801,52 |
| 8 | DASKLERO | 10.213,21 |
| 9 | DASLABUHAN | 1.813,67 |
| 10 | DAS LAOR SEMUT | 12.596,48 |
| 11 | DASLATSARI | 1.881,85 |
| 12 | DAS LENGKONG | 1.0850,2 |
| 13 | DASLOHGUNG | 6.386,51 |
| 14 | DASMENTOSO | 2.357,46 |
| 15 | DAS PRUMPUNG | 22.319,14 |
| 16 | DAS PURWOREJO | 1.694,94 |
| 17 | DAS SOCOREJO | 2.899,35 |
| 18 | DAS TASIK MADU | 1.250,32 |
| 19 | DASWADUNG | 475,55 |

Sumber: Kementerian Kehutanan

Gambar 2.2. Peta Daerah Allan Sungai di Wilayah Kabupaten Tuban


## 2.2. Demograft

Jumlah penduduk Kabupaten Tuban pada akhir tahun 2014 adalah 1.291.665 jiwa, dengan komposisi laki-laki 646.513 jiwa dan perempuan berjumlah 645.152 jiwa. Jumlah penduduk yang paling banyak adalah di KecalTlatan Semanding dengan jumlah 117.441 jiwa sedanglqm jumlah penduduk yang paling sedikit adalah di Kecamatan Kenduruan yaitu 31.040 jiwa.

Kepadatan penduduk Kabupaten Tuban meningkat dibandingkan tahun lalu. Kepadatan penduduk tahun 2014 adalah 702 jiwa/km 2 · Kecamatan yang paling padat adalah Kecamatan Tuban dengan kepadatan 4.413 jiwa/km 2 · Berdasarkan hasil Sensus Penduduk yang dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali diketahui bahwa laju penduduk di Kabupa.ten Tuban m.engalami penurunan pada setiap dekadenya. Kalau pada tahun 1980 laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Tuban sebesar 1,54%, pada tahun 2010 menurun menjadi 0,61. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk Jawa Timur pada tahun 2010 sebesar 0,75%.

## 2.3. Tata Ruang Wilayah

Kabupaten Tuban memiliki potensi sumberdaya alam, sumberdaya binaan dan kegiatan sosial ekonomi yang beragam. Dalam rangka mengurangi kesenjangan perkembangan tiap wilayah, maka diperlukan adanya intervensi yang dapat memberikan fungsi dan peran yang jelas untuk setiap wilayah sesuai deI).gan potensi, hambatan, dan tantangannya dalam bentuk suatu rencana

struktur yang mempunyai hirarki keruangan, Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah sudah dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tuban . Tahun 2012.- 2032.

Tujuan penataan ruang wilayah kabupaten adalah mewujudkan ruang wilayah daerah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan guna :

- a. terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
- b. terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan
- c. terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkµngan akibat pemanfaatan ruang.

Tujuan penetapan struktur ruang wilayah Kabupaten Tu ban adalah untuk meningkatkan keserasian ruang Kabupaten Tuban. Kebijakan dan strategi penetapan struktur ruang ini meliputi strategi terkait dengan : Sistem perkotaan, Sistem pedesaan, fungsi wilayah, serta sistem jaringan prasarana wilayah di Kabupaten Tuban. Strategi ini berkaitan dengan penetapan lokasi wilayah termasuk perdesaan didalamnya dan wilayah perkotaan di Kabupaten Tuban yang dilakukan dengan pengembangan hirarki kawasan sistem perkotaan itu 1 berupa PKW, PKL, PKLp dan PPK.

Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah disusun kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten yang meliputi :

- a. pengembangan wilayah berbasis industri ramah lingkungan, pertanian, perikanan dan pertambangan;
- b. penetapan wilayah secara berhierarki sebagai pusat pelayanan regional dan lokal untuk mendukung perkembangan Kawasan Perkotaan Ger:o1akertosusila (OKS) Plus;
- c. pengembangan prasarana wilayah secara terpadu dan interkoneksi;
- d. pemantapan kawasan lindung secara terpadu dan berkelanjutan;
- e. pengembangan kawasan budidaya dengan memperhatikan daya dukung lahan, daya tampung kawasant dan aspek konservasi sumberdaya alam; dan
- f. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan.

## 2.4. Kelerengan dan Ketinggian

Lereng adalah gambaran perbedaan ketinggian dari dua tempat yang berbeda dan dinyatakan dalam suatu persen. Faktor kemiringan tanah menipakan unsur yang penting dalam meren~anakan peruntukan penggunaan tanah, khususnya di bidang pertambangan.

Wilayah Kabupaten Toban berdasarkan ketinggian tempat dikelompokkan berdasarkan interval ketinggian 50 m, terbagi sebagai berikut :

- a. Dataran-perbukitan rendah, elevasi O 50 m, menempati 42,84% tersebar merata di seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Tuban
- b. Perbukitan, elevasi 50 1 OOm, ditemukan sebesar 24, 10% tersebar di seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Toban
- c. Perbukitan, elevasi 100 150m, menempati luas 13,43% tersebar di seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Tuban, kecuali Kecamatan Tuban dan Jenu Perbukitan tinggi, elevasi 150 200m, menempati luas 8,92% tersebar di seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Toban, kecuali Kecamatan Tuban, Jenu, Palang, Widang dan Bancar.
- e. Pebukitan Pegunungan, elevasi 200 250m, menempati luas 5,77°/o tersebar di wilayah Kecamatan Rengel, Singgahan, Bangilan, Grabagan, Tambakboyo, Kenduruan, Kerek, Merakurak, Semanding, Senori, Montong, Parengan dan Soko.
- f. Pegunungan, dengan elevasi &gt;250 m, menempati luas 4.9243 % dapat dijumpai di Kecamatan Montong, Semanding, Senori, Kerek, Bangilan, Grabagan, .Soko, Rengel, Singgahan, Kenduruan dan Parengan.

Pembagian wilayah Kabupaten Toban berdasarkan elevasi/ketinggian tempat tersebut dapat disimak pada Gambar 2.3. Peta Ketinggian Kabupaten Toban. Pembagian wilayah ketinggian tersebut didasarkan pada basil analisa data sekunder berupa DEM SRTM dengan ketelitian 90m. Sedangkan tujuan pembagian tersebut, adalah untuk memberikan gambaran bentuk topografi dan morfologi di wilayah Kabupaten Tuban yang erat kaitannya dengan kegiatan pertambangan. Sedangkan pembagian kelerengan akan dilakukan analisa lebih lanjut dan ditampilkan pada laporan berikutnya.

Garn.bar 2.3. Ketinggian Wilayah Kabupaten Tu.ban


Gambar 2.4. Rencana Sistem Pusat Kegiatan Kab. Tuban 2012M2032


Gambar 2.5. Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Tuban


## 2.5. Geologi Regional Kabupaten Tuban

## A. Fislograft Regional

Wilayah Kabupaten Tuban secara fisiografi terletak pada Zona Rembang, sebagaimana pembagian fisiografi Jawa Timur yang tercantum da1am buku Geologi of Indonesia, Van Bemmelen 1949 dan Revisi Stratigrafi Cekungan Jawa Timur Utara dan Paleogeografinya, Thesis PhD, Harsono Pringgoprawiro, 1982 disebutkan bahwa wilayah Jawa Timur terbagi menjadi 6 zona, yaitu :

- I.Zona Antiklinorium Rembang
- 2.Zona Depresi Randublatung
- 3.Antiklinorium Kendeng
- 4.Zona Pusat Depresi Jawa (Zona Solo, subzona Ngawi)
- S~Busur Volkanik Kuarter
- 6.Pegunungan Selatan

Garnbar 2.6. Fisiografi Jawa Timur


Berdasarkan peta Fisiografi regional Jawa Timur tersebut, maka wilayah Kabupaten Tu ban terletak pada Zona Antiklinorium Rernbang~

## B. Tektonlk

Sejarah struktur Jawa Timur tidak bisa dipisahkan dari sejarah struktur bagian barat Pulau Jawa dan tektonik Asia Tenggara. Menurut Sribudiyani dkk (2003}&gt; Jawa Timur mempunyai dua pola struktur utama&gt; yaitu arah barat timur atau arah Sakala dan arah timur laut barat daya atau arah Meratus.

Gambar 2.7. Pola TektonikJawa Timur


Menurut Dannan dan Sidi (2000), Jawa Timur dapat dikelompokkan kedalam empat zona tektonik dari utara ke selatan, yaitu :

- -Lereng Utara
- -Zona Kendeng
- -Busur Volkanik Modern
- Lereng Selatan

Tatanan tektonik Pulau Jawa dapat dijelaskan dengan sistem active margin, dengan pembagian dari selatan ke utara adalah zona subduksi dan akresi selatan Jawa, busur magmatik Jawa, serta belakang busur Jawa Utara. Wilayah Kabupaten Tuban berdasarkan pembagian tersebut, terletak pada zona belakang busur Pulau Jawa. Memahami kondisi tatanan tektonika tersebut memberikan gambaran secara umum, bahwa di wilayah Kabupaten Tuban jenis bahan galian mineral logam tidak akan dijumpai, sedangkan pembentukan bahan galian mineral bukan logam, batuan dan minyak serta gas sangat dimungkinkan keterdapatannya.

## C. Stratigraft

Perwilayahan sedimentasi Jawa Timur dapat dibagi menjadi tiga cekungan yang berturut-turut dari selatan ke utara yaitu, Pegunungan Selatan, Zona Kendeng dan Zona Rembang Madura,, sedang wilayah Kabupaten Tuban terletak pada Zona Rembang Madura.

## D. Geologi Kabupaten Tuban

Kondisi geologi Kabupaten Tuban secara regional merujuk pada peta geologi Regional Mojokerto skala 1:100.000 lembar Jatirogo, lembar Bojonegoro, Lembar Toban, dan Lembar dari P3G Bandung.

## E .. Formasl Batuan

Formasi batuan yang terdapat di Kabupaten Tuban meliputi :

1. Qa : Aluvium, merupakan endapan permukaan yang terdiri dari pasir, lempung, kerikil dan kerakal. Satuan ini terhampar luas didaerah pesisir utara dan dataran banjir Bengawan Solo di selatan. Umur satuan ini adalah Holosen (recent/ sekarang)
2. Qtl : Formasi Lidah, tersusun oleh batu lempung dengan sisipan batupasir dan batugamping secara setempat-setempat.
3. Tpp : Formasi Paciran, tersusun oleh batugamping pejal dan batugamping dolomitan. Sebarannya dapat dijumpai di Kecamatan Montong, Kerek, Merakurak, sebagian Tambakboyo dan $em.anding.

4. Tpm : Formasi Mundu, tersusun oleh napal, batulempung lanauan dan batugamping napalan, tersebar pada arah barat-timur sesuai dengan struktur antiklinorium dengan penyebaran di Kedungringin, antiklin Lodan dan Mrayun - Kalangtengah, Sidomukti dan sekitar Jojogan.
5. Tml : Formasi Ledok, tersusun oleh batupasir glaukonitan berselingan dengan batugamping pasiran. Formasi ledok diendapkan pada lingkungan dangkal (litoral) pada Kala Miosen Akhir. Sebaran Formasi Ledok dapat dijumpai di sekitar daerah Jatirogo yang menyebar ke arah barat timur.
6. Tmn : Anggota Ngrayong Formasi Tuban, tersusun oleh batupasir kuarsa dan berselingan dengan batuleinpung pasiran dan batugamping, diperkirakan terbentuk pada Miosen Tengah.
7. Tmt : Anggota Tawun Formasi Tuban , tersusun oleh napal pasiran berselingan batugamping bioklastik. Berdasarkan kandungan fosil yang ada terbentuk pada Miosen Atas Miosen Tengah
8. Tmb : FoJ"masl Bulu, tersusun oleh batugamping pasiran dengan sisipan batu napal pasiran. Pembentukan formasi ini diperkirakan pada lingkungan taut dangkal pada Kala Miosen Tengah bagian atas.
9. Tmw: Formaai Wonocolo, tersusun oleh napal pasiran dengan sisipan kalkarenit dan batulempung. Formasi Wonocolo diperkirakan berumur Miosen Akhir bagian bawah Miosen Akhir bagian tengah.

## F. Struktur Geologi

Wilayah Kabupaten Tuban merupakan bagian dari antiklinorium Rembang dengan sumbu antiklin dan sinklin umumnya berarah barat timur dan baratlaut- tenggara. Struktur sesar yang ada umumnya berarah baratdaya timurlaut berpasangan dengan arah baratlaut tenggara. Jajaran perbukitan di wilayah Kabupaten Tuban, secara umum dipengaruhi oleh gejala struktur per1ipatan dengan arah jurus barat timur. Perbukitan tersebut sebagian besar terbentuk karena pengaruh struktur antiklin (lipatan cembung). Struktur sesar batuan yang memotong sumbu lipatan dengan arah timurlaut-baratdaya dan baratlaut tenggara umumnya berjenis sesar turun dan sesar mendatar. Sedangkan sesar:..sesar yang yang searah dengan sumbu lipatan berjenis sesar turun dan sesar naik.

Gambar 2.8. Peta Geologi Regional Kabupaten Toban


(Sumber: Peta Geologi Regional Lem.bar Jatirogo -Lembar Tuban -Lem.bar Bojonegoro -Lembar Mojokerto, P3G Bandung- ska.la 1: 100. 000)

## 2.6 Sosial dan Buclaya

Pada tahun 2014 jumlah taman kanan-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah ·Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK} baik negeri maupun swasta mengalami kenaikan. Sarana pendidikan yang ada di Kabupaten Tuban, untuk pendidikan dasar SD &amp; MI sejumlah 970, untuk pendidikan menengah SMP dan MTS sebesar 277, sekolah menengah atas SMA/Aliyah/SMK sejumlah 105 1 untuk perguruan tinggi universitas/ sekolah tinggi sejumlah 8. Jumlah murid pada sekolahan SD dan SMP mengalami penurunan, sedangkan jumlah murid pada sekolah TK, SMA dan SMK mengalami peningkatan. Rasio murid-sekolah tiap tingkatan adalah 49 (TK), 132 (SD), 270 (SMP), 241 (SMA) dan 474 (SMK) sebagaimana tabel 2.5.

Tabel 2.5. Fasilitas Pendidikan yang tersedia di Kabupaten Tuban

| 1 | KENDURUAN | 24 | 3 | 1 | 0 | 0 4 | 1 | 0 |
|-----|-------------|------|-----|-----|-----|-------|-----|-----|
| 2 | BANGILAN | 37 | 8 | 4 | 1 | 0 11 | 5 | 3. |
| 3 | SENOR! | 37 | 9 | 6 | 2 | 0 12 | 6 | 3 |
| 4 | SINGGAHAN | 32 | 12 | 5 | 4 | 0 10 | 6 | 5 |
| 5 | MONTONO | 34 | 11 | 4 | 0 | 0 13 | 6 | 2, |
| 6 | PARENGAN | 45 | 7 | 3 | 0 | 0 11 | 5 | 2 |
| 7 | SOKO | 52 | 15 | 6 | 1 | 0 18 | 8 | 4 |
| 8 | RENGEL | 40 | 11 | 4 | 2 | 0 8 | 6 | 2 |
| 9 | GRABAGAN | 21 | 5 | 1 | 0 | 0 3 | 3 | |
| 10 | PLUMPANG | 51 | 10 | 5 | 1 | 0 16 | 7 | 3 |
| 11 | WIDANG | 42 | 8 | 2 | 1 | 0 17 | 6 | 1 |
| 12 | PALANG | 46 | 10 | 2 | 2 | 0 17 | 7 | 1 |
| 13 | SEMANDING | 51 | 9 | 6 | 2 | 4 5 | 3 | 2 |
| 14 | TUBAN | 45 | 19 | 8 | 7 | 3 6 | 6 | |
| 15 | JENU | 32 | 9 | 3 | 1 | 0 7 | 5 | 2 |
| 16 | MERAKURAK | 37 | 8 | 1 | 1 | 0 8 | 3 | 1 |
| 17 | KEREK | 37 | 7 | 2 | 0 | 0 6 | 4 | 1 |
| 18 | TAMBAKBOYO | 31 | 7 | 1 | 3 | 0 5 | 2 | |
| 19 | JATIROGO | 43 | 7 | 2 | 1 | 1 12 | 2 | 1 |
| 20 | BANCAR | 38 | 8 | 5 | 0 | 0 6 | 3 | 1 |
| | JUMLAH | 775 | 183 | 71 | 29 | 8 195 | 94 | 34 |

Sumber: Kabupaten Tuban Dalam Angka Tahun 2015 (BPS)

## BAB Ill

## LANDASAN TEORI DAN METODOLOGI

## 3.1. lstilah yang Dipergunakan

Peristilahan yang banyak digunakan dalam laporan pendahuluan ini berkaitan dengan istilah yang banyak dipergunakan dalam, ilmu geologi dan pertambangan dijabarkan secara ringkas, sehingga memudahkan pengertian akan topik yang dibahas.

- a. Batuan Sedimen, istilah yang digunakan untuk menyebutkan jenis batuan yang terbentuk melalui proses sedimentasi.
- b. Sedimentasi, istilah untuk menyebutkan suatu proses pembentukan batuan yang tertransport dari batuan induk dan diendapkan kembali di daerah lain melalui media air
- c. Batu gamping, adalah salah satu jenis batuan sediment yang didominasi oleh unsur mineral karbonat
- d. Batu lempung, adalah satu jenis batuan sedimen yang di dominasi oleh mineral berukuran lempung{~ 1/256 mml
- e. Kalsit/Batu bintang, adalah jenis dari batu gamping yang telah mengalami rekristalisasi mineral karbonatnya
- f. Dolomit, adalah istilah dari jenis batugamping yang kaya akan mineral magnesium (MgC04)
- g. Fosfat, adalah djen~s bahan galian yang didominasi oleh mineral fosfat (P204) dan biasanya terbentuk dari kumpulan kotoran kelelawar (Fosfat guano).
- h. Pemetaan, adalah upaya untuk memperoleh data primer dengan cara pengamatan/pengukuran baik secara visual maupun mempergunakan peralatan secara langsung dilapangan terhadap parameter-parameter yang akan dituangkan dalam bentuk peta.
- i. Pemetaan Geologi, adalah upaya untuk memperoleh data primer yang berkaitan dengan unsur geologi meliputi jenis dan sebaran batuan, morfologi, struktur geologi dan diujudkan dalam bentuk peta geologi.
- j. Potensi bahan galian, adalah keterdapan bahan yang terbentuk secara alamiah karena proses alam yang memiliki dimensi luas sebaran dan volume serta bemilai ekonomi untuk di gali/ ditambang.
- k. Inventarisasi, adalah upaya untuk mengumpulkan komponen› komponen yang terpisah sehingga terkumpul menjadi satu.

1. Pertambangan adalah upaya untuk pemanfaatan potensi bah.an tambang/bahan galian dengan penggalian sehingga terlepas dari batuan induknya.
- m. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bah.an galian, serta infoi-masi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.
- n. Penyelidikan Umum adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi.
- o. Kawasan Peruntukan Pertambangan adalah wilayah yang memiliki potensi sumber daya bah.an tambang dan merupakan tempat dilakukannya kegiatan pertambangan di wilayah darat maupun perairan.
- p. Wilayah Pertambangan, yang selanjutnya disebut WP, adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/ atau batubara dan tidak terikat dengan, batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.
- q. Wilayah lzin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WIUP, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan.
- r. Wilayah Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WUP, adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/ atau informasi geologi.
- s. Wilayah Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut WPR, adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat.
- t. Bahan Tambang adalah jenis sumber daya alam yang berupa mineral radioaktif, mineral logam, mineral bukan logam, batuan, batubara termasuk bitumen padat dan batuan aspal, minyak dan gas bumi dan panas bumi.
- u. Delineasi Kawasan Peruntukan Pertambangan adalah penarikan garis batas dari kawasan sesuai dengan kriteria teknis.
- v. Hidrologi Air Tanah, atau sering disebut geohidrologi adalah pengetahuan terjadinya distribusi dan gerakan air di bawah permukaan tanah.
- w. Air Tanah adalah air yang menempati rongga (pori) dalam lapisan tanah, batuan atau formasi geologi yang ada di bawah tanah.
- x. Daerah resapan air adalah daerah tempat meresapnya air hujan ke dalam tanah yang selanjutnya menjadi air tanah.

## 3.2. Landasan Teori

## 3.2.1. Kaidah Keterdapatan Bahan Tambang

Keterdapatan endapan bahan galian di suatu wilayah tidak terlepas dari proses-proses geologi di tempat tersebut. Berikut akan diuraikan secara singkat genesa dari berbagai jenis bahan galian yang terdapat di wilayah Kabupaten Tuban yang disatukan dalam kelompok bahan galian sebagai berikut:

## 1) Kelompok batuan Sedimen

Kelompok batuan Sedimen, menghasilkan endapan endapan asal laut dan asal darat. Bahan galian yang terbentuk oleh proses endapan asal laut berupa batu gamping, contohnya batu gamping terumbu. Proses pembentukan batugamping terumbu diawali oleh keberadaan binatang karang yang hidup di perairan dangkal. Seiring dengan perubahan ketinggian muka air laut, maka binatang karang tersebut tumbuh untuk tetap berada zona perairan dangkal, dengan pertumbuhan binatang karang tersebut, menghasilkan endapan batugamping yang cukup tebal.

Kelompok sedimen asal darat dapat berupa batugamping berlapis, endapan lempung dan tanah liat. Batugamping berlapis terbentuk dari hasil pengendapan kembali material karbonat hasil erosi pada batugamping terumbu. Dicirikan oleh keberadaan bidang perlapisan.

## 3.2.2. Aturan yang Berlaku Berkaitan Pembentukan Bahan Tambang

Keterdapatan bahan tambang di wilayah Kabupaten Tuban, tidak terlepas hukum-hukum pembentukan batuan sedimen yang meliputi :

## 1. Hukum Horisontalitas (horizontality)

Hukum horisontalitas menyebutkan bahwa batuan sediment terbentuk selapis demi selapis, apabila tidak terdapat stuktur geologi yang mempengaruhinya, maka lapisan paling bawah merupakan batuan yang tertua.

## 2.Hukum potong menyilang (cross cutting relationship)

Hukum potong menyilang menyebutkan bahwa sebaran batuan yang terpotong oleh jenis batuan yang lain, maka batuan yang terpotong berumur lebih tua.

## 3.Hukum pasangan gaya endogen (couple Hammilton)

Pasangan gaya-gaya tektonik yang bekerja di suatu wilayah menyebabkan terbentuknya struktur geologi berupa lipatan batuan, retakan dan rekahan batuan.

## 3.2.3. Kaidah Pemetaan

Pemetaan yang dimaksudkan dalam kegiatan ini adalah berkaitan dengan keberadaan bahan galian di suatu tempat baik dimensi maupun asosiasi keterdapatannya. Sehingga pemetaan tersebut mengandung arti pemetaan secara topografi dan geologi.

## a. Pemetaan Topografi

Pemetaan topografi adalah upaya pengukuran kondisi roman muka bumi/relief serta bentukan alamiah yang diukur menggunakan peralatan pengukuran. Dalam pengukuran tersebut, selalu berkaitan dengan keberadaan titik ikat sebagai titik awal dari pengukuran dan menjadi referensi bagi titik-titik pengamatan/pengukuran. Titik referensi tersebut mengacu pada data titik tinggi geodetic (TTG) yang diperoleh dari Bakosurtanal (sekarang Badan Informasi Geospasial/BIG). Unsur-unsur yang diamati diukur adalah besaran sudut azimuth, elevasi ram.bu ukur. Langkah-langkah dalam pelaksanaan pemetaan topografi adalah sebagai berikut:

- Penentuan titik ikat minimal 3 titik ikat, tergantung luasan wilayah yang diukur, semakin banyak titik ikat yang dipergunakan, maka ketelitian data ukur semakin baik.
- Pengukuran polygon/pembatas wilayah yang akan diukur detil topografinya dengan pengukuran polygon tertutup. Pengukuran polygon tersebut penting dilakukan mengingat ketersediaan titik ikat geodetic satu dengan lainnya berjarak 5 km sehingga kemungkinan terjadi kesalahan pengukuran berkaitan dengan factor peralatan dan manusia menjadi sangat mempengaruhi hasil pengukuran. Dengan melakukan pengukuran polygon, didapatkan Titik ikat Pengukuran (TP) bantu yang mengitari batas wilayah yang diukur topografinya. TP polygon tersebut kemudian dikoreksi dengan menggunakan pendekatan Tachimetric sehingga mudah untuk melakukan koreksi terhadap kesalahan selama pengukuran.
- Pengukuran detil topografi
- Mengingat dalam proses tersebut membutuhkan keahlian dan ketelitian, maka seyogyanya dilakukan oleh seorang ahli geodetic yang dibantu oleh surveyor.

Pemetaan topografi sangat penting dilakukan mengingat peta yang tersedia saat ini adalah peta topografi dari Peta RBI berskala 1:25.000 yang disusun berdasarkan foto udara di tahun 1995-1998 dengan skala foto udara 1:50.000 dan field check dilaksanakan tahun 1998-2000.

Untuk wilayah P. Jawa peta RBI tersebut di publikasikan pada tahun 2000. Dengan rentang waktu 14 ta.:hun wilayah kabupaten Tuban telah banyak mengalami perubahan baik karena pembangunan, aktivitas penambangan, erosi, maupun bencana alam (banjir/longsor).

## b. Pemetaan Geologi

Pemetaan geologi berkaitan dengan mengumpulkan dan mengukur data je