PERATURAN BUPATI RI Nomor 109 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Bupati diberi wewenang menyusun peraturan mengenai Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa; - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu (berlaku 5 September 2015)
Pembukaan
Menimbang
Mengingat
SERITA DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN
PERATURAN BUPATI NIAS SELATAN NOMOR 109 TAHUN 2015
TENT ANG
TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN
DE NGAN RAH MAT TU HAN YANG MAHA ESA
BUPATI NIAS SELATAN,
- a. bahwa pelaksanaan tata kelola pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) perlu ditingkatkan agar sesuai dengan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, pemberdayaan masyarakat, gotong royong dan disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat;
- b. bahwa pengadaan barang/jasa di desa yang pembiayaanya bersumber dari APBDesa belum mempunyai dasar hukum yang jelas dan sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Bupati diberi wewenang menyusun peraturan mengenai Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nias Selatan tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan;
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 );
2. Undang-Undang nomor 9 tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Nias Selatan. Kabupaten Pakpak Barat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republiklndonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495 );
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601 );
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negaara Republik Indonesia Nomor 5657), sebagaimana telah diubah
SERI: E
8.
9.
1
o.
11.
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
12. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Prociuk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa;
17. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-204 Tahun 2011 tentang Pengesahan Pemberhentian Bupati Nias Selatan dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.12-205 Tahun 2011 tentang Pengesahan Pemberhentian Wakil Bupati Nias Selatan dan Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara;
20. Peraturan Kepala Lembaga Kebljakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kecamatan Susua, Kecamatan Maniamolo, Kecamatan Hilimegai, Kecamatan Toma, Kecamatan Mazino, Kecamatan PP Batu Timur, Kecamatan Mazo, Kecamatan Fanayama di Kabupaten Nias Selatan;
22. Peraturan Daerah ~abupaten Nias Selatan Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pemekaran Desa di Kabupaten Nias Selatan;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 04 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 07 Tahun 2012 tentang Pembentukan Desa di Kabupaten Nias Selatan;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 08 Tahun 2012 tentang
dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekosentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023);
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 1 o. Swakelola adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh Tim Pengelola Kegiatan.
12. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah Oesa dalam memberdayakan masyarakat Desa.
11. Tim Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah Tim yang ditetapkan oleh Kepala Oesa dengan Keputusan Kepala Desa, terdiri dari unsur Pemerintah Oesa dan Unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.
BAB II - MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP
Pasal 2
- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai landasan hukum untuk pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah Oesa.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah Desa.
BAB II - MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP
Pasal 3
- ( 1) Pengadaan barang/jasa di Desa menerapkan prinsip-prinsip :
- a. efisien, yaitu pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;
- c. transparan, yaitu semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh masyarakat dan penyedia barang/jasa yang berminat;
- b. efektif, yaitu pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesarbesarnya;
- d. pemberdayaan masyarakat, yaitu pengadaan barang/jasa harus dijadikan sebagai wahana pembelajaran bagi masyarakat untuk dapat mengelola pembangunan desanya;
- e. gotong-royong, yaitu penyediaan tenaga kerja secara cuma-cuma oleh masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa; dan
- f. akuntabel, yaitu harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang/jasa sehingga dapat dipertanggung jawabkan.
- (2) Para pihak yang dilibatkan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika meliputi bertanggung jawab, mencegah kebocoran, dan pemborosan keuangan desa, serta patuh terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
BAB Ill - RUANG LINGKUP
Pasal 4
- (1) Ruang lingkup pengaturan pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalam Peraturan Bupati ini terdiri atas :
- a. pengadaan barang/jasa melalui swakelola;
- c. pengawasan, pembayaran, pelaporan dan serah terima.
- b. pengadaan barang/jasa melalui penyedia barang/jasa; dan
- (2) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang pembiayaannya bersumber dari APBDesa, tidak termasuk dalam ruang lingkup Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 201 O tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- (2) Penyedia barang/jasa yang dianggap mampu dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus memenuhi persyaratan memiliki tempat/lokasi usaha, kecuali untuk tukang batu, tukang kayu, dan sejenisnya;
- (3) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyedia barang/jasa untuk pekerjaan konstruksi, mampu menyediakan tenaga ahli dan/atau peralatan yang diperlukan dalam pelaksanaan perkerjaan;
- (4) Conteh pengadaan barang/jasa dalam rangka mendukung pelaksanaan swakelola dan kebutuhan barang/jasa secara langsung di Desa, tercantum dalam
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Kedua Perencanaan

## Pasal9

- (1) TPK menyusun rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa meliputi:
- a. rencana anggaran biaya (RAB) berdasarkan data harga pasar setempat atau harga pasar terdekat dari desa tersebut;
- b. dalam penyusunan RAB dapat memperhitungkan ongkos kirim atau ongkos pengambilan atas barang/jasa yang diadakan;
- c. spesifikasi teknis barang/jasa (apabila diper1ukan); dan
- d. khusus untuk pekerjaan konstruksi, disertai gambar rencana kerja (apabila diperlukan).
- (2) Conteh spesifikasi teknis barang/jasa yang diper1ukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Ketiga Pelaksanaan

## Pasal10

Pengadaan barang/jasa melalui penyedia barang/jasa meliputi :

- a. pengadaan barang/jasa dengan nilai sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- b. pengadaan barang/jasa dengan nilai di atas Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan
- c. pengadaan barang/jasa dengan nilai di atas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

## Paragraf 1 Pengadaan Barang/Jasa dengan Nilai sampai dengan Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah)

## Pasal11

Pengadaan barang/jasa dengan nilai sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. TPK membeli barang/jasa kepada 1 (satu) penyedia barang/jasa;
- b. Pembelian sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan tanpa permintaan penawaran tertulis dari TPK dan tanpa penawaran tertulis dari penyedia barang/jasa;
- c. TPK melakukan negosiasi (tawar-menawar) dengan penyedia barang/jasa untuk memperoleh harga yang lebih murah; dan
- d. Penyedia barang/jasa memberikan bukti transaksi berupa nota, faktur pembelian, atau kuitansi untuk dan atas nama TPK.

## Paragraf 2

Pengadaan Barang/Jasa dengan Nilai di Atas Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah)

## Pasal12

Pengadaan barang/jasa dengan nilai di atas Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dilaksanakan dengan ketentuan :

- a. TPK membeli barang/jasa kepada 1 (satu) penyedia barang/jasa;
- b. pembelian sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan TPK dengan cara meminta penawaran secara tertulis dari penyedia barang/jasa dengan dilampiri daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan);
- c. penyedia barang/jasa menyampaikan penawaran tertulis yang berisi daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan) dan harga;
- d. TPK melakukan negosiasi (tawar-menawar) dengan penyedia barang/jasa untuk memperoleh harga yang lebih murah; dan
- e. penyedia barang/jasa memberikan bukti transaksi berupa nota, faktur pembelian, atau kuitansi untuk dan atas nama TPK.

## Paragraf 3

Pengadaan Barang/Jasa dengan Nilai di Atas Rp. 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah)

## Pasal13

Pengadaan barang/jasa dengan nilai di atas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dilaksanakan dengan ketentuan :

- a. TPK mengundang dan meminta 2 (dua) penawaran secara tertulis dari 2 (dua) penyedia barang/jasa yang berbeda dilampiri dengan daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan) dan spesifikasi teknis barang/jasa;
- c. TPK menilai pemenuhan spesifikasi teknis barang/jasa terhadap kedua penyedia barang/jasa yang memasukkan penawaran;
- b. penyedia barang/jasa menyampaikan penawaran tertulis yang berisi daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan) dan harga;
- d. apabila spesifikasi teknis barang/jasa yang ditawarkan:
- 1) dipenuhi oleh kedua penyedia barang/jasa, maka dilanjutkan dengan proses negosiasi (tawar-menawar) secara bersamaan;
- 2) dipenuhi oleh salah satu penyedia barang/jasa, maka TPK tetap melanjutkan dengan proses negosiasi (tawar-menawar) kepada penyedia barang/jasa yang memenuhi spesifikasi teknis tersebut; dan
- 3) tidak dipenuhi oleh kedua penyedia barang/jasa, maka TPK membatalkan proses pengadaan.
- e. apabila spesifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 3 tidak dipenuhi, maka TPK melaksanakan kembali proses pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
- f. negosiasi (tawar-menawar) sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 1 dan angka 2 untuk memperoleh harga yang lebih murah;
- g. hasil negosiasi dituangkan dalam Serita Acara dan Surat Perjanjian kerja sama antara Ketua TPK dengan penyedia barang/jasa yang berisi sekurangkurangnya :
- 1) tanggal dan tempat dibuatnya surat perjanjian;
- 2) para pihak;
- 3) ruang lingkup pekerjaan;
- 4) nilai pekerjaan;
- 5) hak dan kewajiban para pihak;
- 6) jangka waktu pelaksanaan pekerjaan;
- 7) ketentuan keadaan kahar; dan
- 8) sanksi.

## Pasal14

- (1) Contoh penawaran tertulis yang dibuat oleh TPK dan penyedia barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dan huruf c, serta Pasal 13 huruf a dan huruf b, tercantum dalam lampiran Ill dan Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Conteh berita acara dan surat perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf g, tercantum dalam lampiran V dan Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Keempat Perubahan Ruang Lingkup Pekerjaan

## Pasal15

- (1) Apabila diperlukan, TPK dapat memerintahkan secara tertulis kepada penyedia barang/jasa untuk melakukan perubahan ruang lingkup pekerjaan meliputi:
- a. menambah atau mengurangi volume pekerjaan;
- b. mengurangi jenis pekerjaan;
- c. mengubah spesifikasi teknis; dan/atau
- d. melaksanakan pekerjaan tambah.
- (2) Terhadap perubahan ruang lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyedia barang/jasa menyampaikan penawaran tertulis kepada TPK.
- (3) TPK melakukan negosiasi (tawar-menawar) dengan penyedia barang/jasa untuk memperoleh harga yang lebih murah.
- (4) Untuk nilai pengadaan barang/jasa di atas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dilakukan addendum surat perjanjian yang memuat perubahan ruang lingkup dan total nilai pekerjaan yang disepakati.

## BABVI

## PENGAWASAN, PEMBAYARAN, PELAPORAN DAN SERAH TERIMA

## Pasal16

- (1) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa diawasi oleh Supati dan masyarakat setempat.
- (2) Pengawasan oleh Supati sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ). dapat didelegasikan kepada Camat.

## Pasal17

Pembayaran atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara swakelola dan/atau melalui penyedia barang/jasa dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. setiap pengeluaran belanja atas beban APSDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah; dan
- b. bukti sebagaimana dimaksud pada huruf a harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa.

## Pasal18

- (1) Kemajuan pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilaporkan oleh TPK kepada Kepala Desa.
- (3) Conteh Serita Acara Serah Terima Hasil Pengadaan Sarang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Supati ini.
- (2) Setelah pelaksanaan pengadaan barang/jasa selesai 100% (sasaran akhir pekerjaan telah tercapai), TPK menyerahkan hasil pengadaan barang/jasa kepada Kepala Desa dengan Serita Acara Serah Terima Hasil Pengadaan Sarang/Jasa.

## BAB VII

## KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal19

- (1) Dalam masa transisi selama pemberlakuan Peraturan Supati ini, Supati dapat membentuk Tim Asistensi Desa.
- (2) Tim Asistensi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Unit Layanan Pengadaan;
- b. Satuan Kerja Perangkat Daerah; dan
- c. Unsur lain terkait di Pemerintah Kabupaten Lombok Timur.
- (3) Tugas dan fungsi Tim Asistensi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. meningkatkan kapasitas SOM; dan
- b. melakukan pendampingan pengadaan barang/jasa.
- (4) Pengadaan barang/jasa yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Supati ini tetap sah.
- (5) Pengadaan barang/jasa yang sedang dilaksanakan pada saat mulai berlakunya Peraturan Supati rm dapat dilanjutkan dengan mengikuti Peraturan Perundangundangan yang berlaku.

## BAB VIII

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Nias Selatan.

Ditetapkan di Teluk Dalam pada tanggal 15 September 2015

BUPATI NIAS SELATAN, ttd

IDEALISMAN DACHI

SERITA DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN 2015 NOMOR 109


## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

## Pasal20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penernpatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Nias Selatan.


IDEALISMAN DACHI

BUPATI NIAS SELATAN,

Ditetapkan di Teluk Dalam pada tanggal 15 September 2015

Diundangkan di Teluk Dalam pada tanggal 16 September 2015

Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN, ttd

FOAROT A LAOLI

BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN 2015 NOMOR 109

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SETDA KAB. NIAS SELA TAN,


NIP. 19730413 200112 1 003

EMANUEL H. TELHUMBANUA, SH PEMBINA

I

Salinan

:

109 TAHUN 2015

:

15 SEPTEMBER 2015

: TATA CARA PENGADAAN BARANG

/JASA DI DESA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN

NO MOR

TANGGAL

TENT ANG

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI NIAS SELATAN

## CONTOHKEBUTUHANBARANG~ASA

1. Conteh kebutuhan barang/jasa dalam rangka mendukung pelaksanaan swakelola antara lain :
- a. Pembelian material pada swakelola pembangunan jembatan desa seperti pembelian semen, besi beton, dan lain-lain jenis bahan bangunan yang dapat mendukung pelaksanaan swakelola untuk pembangunan jembatan desa.
- b. Sewa peralatan untuk swakelola pembangunan jembatan desa seperti sewa Excavator untuk penggalian podasi jembatan, Mesin Molen untuk membuat campuran beton, dan lain-lain jenis peralatan yang dibutuhkan dan pertu disewa berdasarkan pertimbangan teknis dan volume pekerjaan sehingga perlu di sewa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pembangunan.
- c. Penyediaan tukang batu dan tukang kayu untuk swakelola pembangunan tempat Posyandu.
- d. Dan sebagainya.
2. Conteh kebutuhan barang/jasa secara langsung di Desa antara lain :
- a. Pembelian Komputer, Printer, dan Kertas.
- b. Langganan internet.
- c. Pembelian Meja, Kursi dan alat kantor.
- d. Dan sebagainya.

BUPATI NIAS SELATAN, ttd

IDEALISMAN DACHI

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI NIAS SELATAN

NOMOR

:

109 TAHUN 2015

TANGGAL

:

15 SEPTEMBER 2015

TENTANG

: TATA CARA PENGADAAN BARANG

/JASA DI

DESA

PEMERINTAH

DAERAH

KABUPATEN

NIAS

SELATAN

## CONTOH SPESIFIKASI TEKNIS BARANG/JASA

Conteh spesifikasi teknis barang/jasa yang diperlukan untuk penyusunan rencana pengadaan.

- -Kapasitas mesin (cc) dan transmisi (automatic atau manual) untuk kendaraan roda 2 (dua).
- Kapasitas memori dan kecepatan prosesor (RAM) Komputer.
- -Bandwidth (kecepatan transfer data) untuk langgaran internet
- Dimensi, jenis dan kualitas material untuk pembangunan gelanggang olah raga.
- -Dan sebagainya.

BUPATI NIAS SELATAN, ttd

IDEALISMAN DACHI

LAMPIRAN Ill PERATURAN BUPATI NIAS SELATAN

NOMOR

: 109 TAHUN 2015

TANGGAL

: 15 SEPTEMBER 2015

TENTANG

: TATA CARA PENGADAAN BARANG I JASA DI DESA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN

## CONTOH PENAWARAN PENGADAAN BARANG/JASA YANG DIBUAT OLEH TPK KEPADA PENYEDIA BARANG/JASA

## TIM PENGELOLA KEGIATAN

Keterangan : Jika uraian barang/jasa tidak dapat dimuat pada kolom di atas, maka dapat dilampirkan, termasuk dokumen atau data pendukung lainnya.

Ketua TPK,

Demikian untuk maklum dan terimakasih

Selanjutnya kami mohon agar dapat menyampaikan penawaran atas pengadaan barang/jasa tersebut diatas dengan mencantumkan nama barang/jasa, volume/satuan, spesifikasi dan harga.

ekeriaan NO

Volume/satuan

s esifikasi

Ket

Dalam rangka mendukung pelaksanaan :

Kegiatan

.

.

.

Lokasi

.

.

.

Dengan ini kami menawarkan pengadaan barang/jasa sebagai berikut :

Alam at

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

.

Jabatan

Ketua

Tim

Pengelola

Kegiatan

(TPK)

Desa

Kecamatan

Kabupaten Nias Selatan.

Ke pad a

Yth

.

di-

Norn or

Lampiran:

.

Perihal

: Penawaran Pengadaan Barang/Jasa

.

( tempat/tgl/bln/tahun)

DESA.

KECAMATAN

KABUPATEN NIAS SELATAN

Alamat

.

BUPATI NIAS SELATAN, ttd

: Penawaran Barang/jasa

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nam a

Jabatan : Direktur/Pimpinan/atau sebutan dengan nama lain atas nama perusahaan

Alam at

Berdasarkan Surat Ketua TPK Desa . . .. . . . .

Kecamatan . . .. .. .

Kabupaten Nias

Selatan

Nomor

Tanggal

Tahun

Perihal

Penawaran Pengadaan Barang/Jasa, maka dengan ini kami menawarkan barang/jasa sebagai berikut:

| No | Nama barang/jasa/ruang linckuo oekerlaan | Volume/satuan | Spesifikasl | Harga satuan | Jumlah harga | Ket |
|--------|--------------------------------------------|-----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| Jumlah | Jumlah | Jumlah | Jumlah | Jumlah | Rp (terbilang) | Rp (terbilang) |

Demikian untuk maklum dan terimakasih.

Penyedia Barang/Jasa,

Jika uraian barang/jasa tidak dapat dimuat pada kolom diatas, maka dapat dilampirkan,

Keterangan : termasuk dokumen atau data pendukung lainnya.

BUPATI NIAS SELATAN, ttd

IDEALISMAN DACHI

LAMPIRAN IVPERATURAN BUPATI NIAS SELATAN

NOMOR

:

109 TAHUN 2015

TANGGAL

:

15 SEPTEMBER 2015

TENT ANG

: TATA CARA PENGADAAN BARANG

I

JASA

DI

DESA

PEMERINTAH

DAERAH

KABUPATEN

NIAS

SELATAN

## CONTOH PENAWARAN YANG DIBUAT OLEH PENYEDIA BARANG/JASA

## KOP PENYEDIA BARANG/JASA

Nomor Lampi ran Perihal

( tempat/tgl/bln/tahun)

Ke pad a

Yth.

Ketua TPK Desa di-

.

Pekerjaan

Nomor

Tanggal

Lampi ran

Pada hari ini Tanggal Tahun dimulai pada pukul dengan mengambil tempat di Yang bertanda tangan di bawah ini ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa .. .. Kecamatan Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran Yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor tang gal bu Ian tahun .. telah melaksanakan negosiasi/klarifikasi terhadap penawaran untuk pekerjaan tersebut di atas yang diajukan oleh (contoh CV. ./ TOKO ./ UD ) yang dihadiri oleh anggota Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dan wakil dari penyedia barang/jasa. Hasil Negosiasi I Klarifikasi adalah sebagai berikut :

| No | Uraian pekerjaan | spesifikasi | Harga penawaran (RP) | Harga negosiasi (Ro.) | Ket |
|------|--------------------|-------------------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| | | Memenuhi/tidak memenuhi oersvaratan | | | Diterima/tidak diterima (berdasarkan pertimbangan spesifikasi dan harga) |

Demikian Serita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK )

Nam a

Tanda Tangan

Setuju Penyedia Sarang/Jasa

Nama

.

Tanda Tangan

.

:

## LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI NIAS SELATAN

NOMOR

:

109 TAHUN 2015

TANGGAL

: 15 SEPTEMBER 2015

TENT ANG

: TATA CARA PENGADAAN BARANG

I

JASA

DI

DESA

PEMERINTAH

DAERAH

KABUPATEN

NIAS

SELATAN

## CONTOH SERITA ACARA NEGOSIASI I KLARIFIKASI

## TIM PENGELOLA KEGIATAN

DESA

KECAMATAN

KABUPATEN NIAS SELATAN

Alamat

.

## SERITA ACARA NEGOSIASI I KLARIFIKASI

( uraian lingkup pekerjaan )

BUPATI NIAS SELATAN, ttd

IDEALISMAN DACHI

LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI NIAS SELATAN

NOMOR

:

109 TAHUN 2015

TANGGAL

:

15 SEPTEMBER 2015

TENT ANG

: TATA CARA PENGADAAN BARANG

I

JASA

DI

DESA

PEMERINTAH

DAERAH

KABUPATEN

NIAS

SELATAN

## CONTOH SURAT PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA TPK DAN PENYEDIA SARANG/JASA

## PERJANJIAN KERJASAMA

Nomor:

.

BUPATI NIAS SELATAN,

PIHAK KEDUA

(Penyedia barang/ jasa),

PIHAK KESATU Ketua TPK,

Serdasarkan hasil Serita Acara Negosiasi/Klarifikasi Nomor tanggal tahun atas pekerjaan

,

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menyatakan setuju/sepakat dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1 . Lingkup Pekerjaan : . . . . . . . . . . ( menguraikan lingkup pekerjaan sesuai spesifikasi, lokasi, jumlah atau volume )

2. Nilai Pekerjaan Rp

( dengan huruf)

3. Hak dan Kewajiban Para Pihak.

- a. PIHAK KESATU mempunyai hak untuk meneliti, menerima, menolak atau memerintahkan PIHAK KEDUA untuk menyempurnakan atau mengganti barang/jasa yang diadakan oleh PIHAK KEDUA apabila tidak sesuai spesifikasi, jumlah atau volume berdasarkan hasil negosiasi /klarifikasi antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA;

- b. PIHAK KESATU mempunyai kewajiban untuk membentu penyelesaian pembayaran atas pekerjaan yang telah diadakan oleh PIHAK KEDUA apabila PIHAK KEDUA telah melaksanakan kewajibannya atas pengadaan barang/jasa yang telah disepakati oleh KEDUA SELAH PIHAK;

- c. PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban untuk melaksanakan pekerjaan sesuai spesifikasi, waktu, jumlah atau volume pekerjaan pengadaan barang/jasa yang telah disepakati oleh KEDUA SELAH PIHAK serta membayar pajak-pajak atau dalam bentuk lain sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;

- d. PIHAK KEDUA mempunyai hak untuk mendapat pembayaran apabila PIHAK KEDUA telah melaksanakan pekerjaan sesuai spesifikasi, jumlah atau volume berdasarkan hasil negosiasi /klarifikasi antara KEDUA SELAH PIHAK;

4. Jangka waktu pelaksanaan selama

hari kalender mulai tanggal

tahun

- sampai dengan

- tanggal

tahun

;

5. Ketentuan keadaan kahar : (menguraikan keadaan di luar dugaan, perkiraan dan kemampuan manusia yang mengakibatkan kerugian atau menghambat pelaksanaan pekerjaan menjadi pertimbangan dalam penyelesaian

- seperti bencana alam, kerusuhan, dan lain-lain untuk pekerjaan dan penyefesaian hak den kewajiban para pihak);

6. Sanksi : . . .. . . . . . . . (menguraikan bentuk sanksi yang diberikan kepada PIHAK KE DUA apabila PIHAK KEDUA tidak memenuhi ketentuan dalam pelaksanaan pekerjaan).

2. Nama

.

Jabatan

:

( atas nama penyedia barang/jasa )

Alamat

.

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Alamat

.

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU

:

Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa

Kecamatan...

Kab. Nias

Selatan.

Pada hari ini

tanggal

tahun

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama Jabatan


IDEALISMAN DACHI